text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
(ni mani teu yakin tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri olehnomor tahun lengkapiareutang pemerintah. cv, eks yaya jakarta scanned with cam scanner tahun diajukan oleh: im). nama dr. sidik der ikona, pd. pane alamat kelurahan bastion, ternate selatan, kota ternate ana nama jasmani abubakar, ag. alamat kelurahan tanah tinggi, ternate selatan, kota ternate(tiga), dalam hal ini memberi kuasa kepada sira payung, s.h., diakon lubis, sfuad alami, s.h., dan yamin mukhlis, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor badan bantuan hukum dan advokasi bha) pusat dpp pdi perjuangan , beralamat perkantoran golden centrum jalanota ternate, beralamat jalan kalimat puncak nomor kelurahan kalimat, kota ternate advokat kuasa hukum dalam tim kuasa hukum kpu kota ternate, propinsi maluku utara, dengan memilih domisili hukum pada kantor hukum ali nurdin partners jalan panglima polis iv, kebayoran baru, jakarta selatan, telp. fax. hp. email: anplawfi', berdasarkan surat kuasa khususburhan abdurrahman, s.h., m.m. tempat tanggal lahir ternate, desember merak bat jakarta to11o, teka fax era sekretarstmmahika mahkota nun bahwa dalam pemilihan walikota dan wakil walikotota ternate sebagai penyelenggara pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun dan memohon sangat berpihak terhadap pasangan calon nomor urut disamping itu pasangan calon nomor urut melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) dalam upaya memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun adapun pelanggaran yang dilakukan oleh memohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adalah sebagai berikut: pihak penyelenggara kpu kota ternate dan panas kota ternate sejak awal sudah berpihak kepada pasangan calon incumbent nomor urut hal ini dapat dibuktikan melalui proses sebagai berikut: bahwa proses pencetakan surat suara yang sudah menyalahi aturan oleh kpu ternate dengan merubah specimen. kpu kota ternate tidak sesuai dengan berita acara nomor ba xi (atas pelanggaran tersebut sudah dilaporkan bawaslu dan dkpp tertanggal, kamis november pukul wit. pengaduan nomor i p dkpp bahwa sekretaris kpu memiliki hubungan keluarga yang sangat erat dengan calon walikota nomor urut ipar). ketidak independen dan keberpihakan sekretaris kpu tersebut secara masif sangat berpengaruh terhadap proses dan tahapan terkait jenis, standar, dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan. diantaranya: sekretaris kpu terindikasi mengatur proses pelelangan proyek tender pengadaan surat suara dan formulir pemilu, yang sudah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait:.zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sekretaris kpu mengacaukan kondisi pasangan calon lain selain nomor dengan menyampaikan informasi fiktif terkait kondisi specimen desain foto surat suara yang dinyatakan buram (tidak sesuai hasil validasi terakhir) dan mendesak pasangan calon lain untuk mengganti desain foto melalui email. informasi yang terkesan sangat mendesak tersebut disampaikan secara prosedural (via telepon dan diwaktu istirahat pukul sehingga mengakibatkan kepanikan pihak masing masing paslon, bahwa tindakan penyelenggara tersebut disengaja dengan tujuan menjebak pasangan calon nomor dan agar turut mengganti desain foto dan merubah specimen yang sudah divalidasi. proses pemenang tender pengadaan surat suara dan formulir pemilu sarat muatan kolusi, nepotisme, dan rekayasa internal sekretariat kpu serta pihak dari tim paslon nomor bahwa pemilik perusahan swasta pihak ke pemenang tender pengadaan surat suara dan formulir pemilu, memiliki hubungan keluarga dengan pihak sekretariat kpu dan tim pasangan nomor urut diantaranya: pemilik cv. limas (pemenang tender pencetakan surat suara) sdr. murid sumadayo adalah suami dari seri. kristin hofelin bendahara apbn pada sekretariat kpu kota ternate yang juga memiliki hubungan keluarga (ipar) dengan koordinator tim paslon nomor sdr. ubin wahid), pemilik cv. suryadi indah (pemenang tender pencetakan formulir dan sertifikat pemilihan) sdr. rusli hasen memiliki hubungan keluarga dekat (paman) dari sdr. jabar salim, ppk apbd sekretariat kpu kota ternate): bahwa sdr. jabar salim yang menandatangani surat persetujuan cetak surat suara dimana secara prosedural melakukan perubahan desain foto pasangan calon nomor dan mengabaikan hasil validasi serta meminta cv. limas untuk menindak lanjuti proses pencetakan surat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.bukti bukti tg bukti pt dan berita acara tentangbukti bukti pt 7ternate diumumkan oleh memohon berdasar(bukti bukti tg bukti pt 6. ternate, provinsi maluku utara tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota ternate nomordivide bukti bukti ta bukti pt 3j serta keputusan komisi pemilihan umum agustus bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (tiga) (vide bukti bukti ta pt 4j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan walikota kota ternatdalam uraian permohonannya mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon tidak memuat uraian sebagaimana dimaksud dalam dan pmk dan tidak menjelaskan proses penghitungan persentase batas maksimal selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait. pemohon hanya menjelaskan bahwa ketentuan persentase dimaksud tidak dapat pemohon penuhi karena kemenangan pihak terkait diperoleh dengan cara curang. namun demikian, mahkamah tetap akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) pemohon ini karena terhadapnya diajukan eksepsi baik oleh: bahwa jumlah penduduk wilayah kota ternate berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa diternateternatsuara sementara kpu belum melaksanakan rapat klarifikasi terkait komplain dari paslon nomor dan bahwa tindakan prosedural yang dilakukan sdr. jabar salim ini secara terstruktur dan masif merupakan perintah dari sekretaris kpu sdr. raja hasen. adanya nepotisme oknum panas kota ternate dan terindikasi berpihak kepada paslon nomor sebagai berikut: bahwa panas tidak pro aktif atas adanya laporan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor khususnya terkait keterlibatan oknum pns dan pejabat daerah dalam politik praktis dengan tidak menindak lanjuti rekomendasi pejabat walikota, termasuk pemilih yang memilih lebih dari (satu) kali, yang diketahui panas harus dilakukan pemungutan suara ulang tps tersebut. bukti bahwa ketidak aktifkan tersebut juga terjadi sampai adanya pelanggaran pelanggaran pada saat pemasangan alat peraga yang provokatif dan tidak beretika, bahwa dalam rapat terkait klarifikasi kpu atas complain tim paslon menyangkut validasi surat suara, pihak panas yang telah menandatangani berita acara validasi sdr. wahyuni bailey) turut membenarkan rencana perubahan desain surat suara dan melanggar hasil validasi: bahwa seri. wahyuni bailey (anggota panas kota ternate) adalah adik kandung dari ketua tim pemenangan paslon nomor sar. muhaimin bailey). kpu kota ternate melakukan pelanggaran terhadap proses, tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih. hal ini dibuktikan melalui tindakan kpu kota ternate sebagai berikut: daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh kpu kota ternate tertanggal oktober bernomor ba x sejumlah sementara hasil rekaman form kwk berdasarkan form kwk, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlahnya terdapat perbedaan yaitu terdapat selisih pemilih: jumlah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan sesuai persetujuan cetak surat suara oleh kpu kota ternate sejumlah, untuk surat suara surat suara cadangan sejumlah jika ditotal antara surat suara dan surat suara cadangan jumlahnya yaitu akan tetapi, dalam hasil rekapitulasi form kwk oleh kpu kota ternate berbeda jumlahnya yaitu terdapat selisih surat suara yaitu bahwa hasil rekaman bedasarkan form kwk data pemilih tambahan tb sejumlah pemilih, lebih besar dari jumlah tb yang ditetapkan oleh pihak kpu kota ternate sejumlah pemilih. kpu kota ternate tidak sesuai dengan berita acara nomor ba x tentang rapat pleno rekapitulasi pemilih tetap tambahan (dp tb sementara dalam hasil rekaman form kwk hasil pleno kpu kota ternate, jumlah tb yaitu sebanyak pemilih: terdapat pemilih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan didalam tb karena tidak dicantumkan dalam form dan form tb pihak penyelenggara secara terstruktur dan sistematis pada saat proses pleno rekapitulasi tingkat ppk, saksi menemukan dalam kotak suara tidak terdapat formulir c7, dan formulir model tb2 atau absensi daftar pemilih. saksi menyampaikan keberatan dan meminta penyelenggara ppk menunjukan formulir atau absensi daftar hadir pemilih dan formulir model tb2 tb akan tetapi tidak diberikan dan juga tidak terdapat dalam kotak suara. (bukti rekaman video): terdapat pengakuan dari anggota panwascam dan ketua ppk bahwa data pengguna hak pilih dengan mengunakan tb dan tb merupakan hal yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara. (bukti rekaman video pernyataan anggota panwascam dan ketua ppk). kondisi ini membenarkan bahwa pihak penyelenggara secara sengaja dan menyalahi prosedur melakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tindakan terstruktur, sistematis, dan masif, membiarkan penguna hak pilih tambahan tb dan tb tanpa memiliki kejelasan identitas yang jelas jelas menyalahi aturan perundang undangan, bahwa terdapat daftar pemilih tetap dpt) yang tidak dapat menggunakan hak pilih. penyelenggara secara sengaja tidak mendistribusikan undangan secara menyeluruh guna menekan angka partisipasi pemilih. tindakan ini tentu sangat merugikan serta mempengaruhi hasil perolehan suara paslon. terdapat sejumlah warga masyarakat kota ternate yang tidak memperoleh undangan menyampaikan surat pernyataan membenarkan kondisi tersebut, pada tps kelurahan tanah tinggi ditemukan pelanggaran berupa oknum yang bukan anggota kpps atas nama wahyuni menandatangani formulir kwk bukti terlampir berupa lampiran penetapan kpps kelurahan tanah tinggi dan formulir kwk), penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh memohon untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kecamatan ternate tengah: bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang terpakai digunakan dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. bahwasuara pemilu yang dihilangkan. jumlah pemilih yang menggunakan ktp atau identitas kependudukan lainnya sebanyakalam kotak suara.pada saat pencoblosan berlangsung buktilurahan ternate tengah kecamatan ternate selatan,para saksi tidak diberikan salinan dpt dan pada saat pencoblosan berlangsung bukti vide bukti terjadi mobilisasi pemilih dari satu tps tps lainnya bukti kecamatan ternate utarterjadi penggelembungan suara sebanyaktb pada saat pencoblosan berlangsung bukti vide bukti kecamatan ternate pulau):disamping itu para saksi tidak diberikan salinan dpt dan tb oleh kpps bukti kecamatan hari bahwa terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah akibatnya terdapat suara yang dihilangkan. kecamatan pulau moti terdapat daftar pemilih tambahan tb yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih: surat suara yang digunakan jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan harus sama dengan suara sah dan tidak sah,pemilih yang dihilangkan, bahwa berdasarkan data penggelembungan seluruh kecamatan yang ada kota ternate maka terbukti total suara yang digelembungkan oleh memohon adalah suara dan total suara yang dihilangkan adalah suara.memohon pada saat pencoblosan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kecamatan ternate selatan bahwa pada tanggal desember saksi paslon nomor urut tepatnya tps kelurahan jambul, menemukan adanya pelanggaran yang lakukan oleh saudara sofyan ahmad yang menggunakan undangan atas nama antar umar dan mencolok tps padahal saudara sofyan ahmad terdaftar tps setelah konfirmasi normawati hamid) yang menjadi saksi tps tersebut adalah saudara sofyan ahmad juga sebelumya telah menggunakan hak pilihnya tps bukti bahwa pada tanggal desember pukul lokasi tps kel. manggala (tepatnya kantor lurah mangga dua), saksi paslon nomor tps tersebut mendapati dua orang wanita nuklida pattimura, domisili kelurahan kalimat kecamatan ternate selatan) berdasarkan ktp, eti, berdomisili kelurahan sabit kecamatan ternate utara) mereka berdua ada tps kelurahan mangga dua untuk ikut mencoblos tps tersebut. kemudian dilakukan pengecekan dpt kedua orang tersebut ternyata tidak terdapat nama yang dimaksud. atas pelanggaran tersebut saksi sudah meminta form keberatan dan sempat memanggil kedua pelaku namun kedua pelaku menolak memberikan keterangan dan buru buru pergi. hal ini ketahui kpps setempat. temuan ini sudah sampaikan panas dan ppk namun tidak ada tindak lanjutnya hingga kini. bukti bahwa tps ditemukan adanya form c1.kwk milik petugas terdapat tipe ex, sedangkan form milik para saksi tidak terdapat tipe ex, padahal pada saat perhitungan tidak ada kejadian salah hitung. sepengetahuan kami kalaupun ada kesalahan penulisan cukup dicoret bukan tipe ex. bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit, saat dimulainya pencoblosan, anggota kpps tps menyaksikan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo ketua kpps fahmi adrian tidak membagikan dpt kepada seluruh saksi pasangan calon padahal daftar dpt itu ada dalam amplop dan ditaruh diatas meja ketua kpps. sehingga hal itu menyebabkan calon pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya tidak dipanggil berdasarkan nama yang terdaftar dalam dpt. kejadian itu berlangsung kurang lebih satu setengah jam, hingga akhirnya saksi pasangan calon dengan nomor urut tiga melakukan protes terhadap ketua kpps. bukti p bahwa tempat yang sama sekitar pukul wit telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan undangan formulir pemilih lain. bahkan ada pemilih yang memilih dengan menggunakan foto kopi ktp sehingga pada saat dihitung keseluruhan berjumlah foto kopi ktp. peristiwa itu menyebabkan saksi paslon nomor urut tiga memprotes kejadian yang tersebut, akan tetapi oleh anggota panas kota ternate wahyuni ilusi yang ada pada saat itu tidak menindaklanjuti dan memproses pelanggaran itu. bukti bahwa setelah dpt dibagikan sekitar pukul petugas kpps tidak memanggil calon pemilih berdasarkan nama akan tetapi hanya memanggil berdasarkan nomor urut. dan hal itu juga diprotes oleh saksi paslon nomor urut tetapi ketua kpps tidak menghiraukan protes tersebut dan tetap melanjutkan dengan hanya memanggil nomor urut calon pemilih saja sampai selesai pencoblosan. bukti dalam pernyataannya bahwa tanggal desember sekitar pukul wit. selaku saksi paslon nomor tps kelurahan sangat utara, saksi tidak menerima salinan dpt oleh kpps. pada saat menjelang pencoblosan, saksi meminta salinan dpt kepada anggota kpps tapi sdr. samsudin ketua kpps tps mengatakan bahwa sesuai aturan pemerintah, saksi tps hanya diperbolehkan memantau jalannya pemilihansekitar pukul wit sdr. ade novo ketua ppk kec. ternate utara) tiba tps kelurahan sangat utara dan memerintahkan kpps untuk menyerahkan salinan dpt sebagai hak saksi. anggota kpps dan ketua ppk langsung memberikan dan memaksa seluruh saksi untuk menerima salinan dpt namun para saksi dari paslon menolak salinan dpt tersebut dengan alasan bahwa proses pencoblosan sudah terlalu jauh berjalan dan sudah sangat sulit mengidentifikasi kembali pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. vide bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. pada saat akan melakukan pencoblosan untuk pemilih yang sakit sebanyak orang, anggota kpps pada awalnya hanya membawa lembar surat suara sesuai jumlah pemilih yang sakit. dalam perjalanan menuju rumah salah satu pemilih yang sakit, ada anggota kpps yang kembali tps mengambil lagi surat suara dan hal itu dilakukan sebanyak dua kali sedangkan jumlah surat suara yang dibutuhkan sudah tercukupi. vide bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. pada saat rombongan kpps dan saksi kembali dari rumah pemilih yang sakit dan akan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos, saksi meminta agar surat suara yang sudah dicoblos tersebut dimasukan satu persatu oleh orang petugas kpps sdr. irfan muharram anggota kpps) ditemukan ditangan yang bersangkutan terdapat lembar surat suara yang sudah pasti melebihi jumlah dimaksud. vide bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. petugas kpps baru menyerahkan formulir keberatan saksi (c2 kwk) setelah para saksi meminta dengan paksa sejak awal proses pencoblosan disaat terjadi pelanggaran demi pelanggaran. vide bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id alamat jalan jati lurus, rt rw. kelurahan mangga dua, kecamatan ternate selatan, kota ternate, maluku utara nama abdullah tahir, s.h. tempat tanggal lahir ternate, september alamat jalan soa puncak, rt rw. kelurahan soa, kecamatan ternate utara, kota ternate, maluku utaradalam hal ini memberi kuasa kepada muhammad kontras, s.h., m.m., saran sarden, s.h., dan iqbal topeng, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor muhammad kontras, s.h., m.h. associates , beralamat jalan militan murni nomor rt rw. kelurahan makassar, jakarta timur dan jalan jati lurus rt rw. kelurahan bastion talangan, kecamatan ternate selatan, kota ternate, maluku utara, nomor telepon email ,saran. ,muh berdasarkan surat kuasa khusus nomor adv mk skk.php mbarat jakarta tel fax ema: sekretariat@mankamahkongtitsigo d kecamatan ternate tengah bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit tps para saksi paslon meminta salinan dpt kepada ketua kpps sesuai aturan dan ketentuan saksi. namun ketua kpps, sdr. untung andres tidak memberikan salinan dpt dimaksud, dengan alasan kpps tidak menyediakan salinan dpt dan meminta kepada saksi masing masing paslon untuk menyediakannya sendiri. hal ini menyebabkan pemilih yang datang tps sebagian tidak bisa identifikasi sebagai warga setempat dan banyak pemilih yang mencoblos tidak dikenali. bukti bahwa selain itu dalam proses pemilihan tps tidak menggunakan pengeras suara jawaban dari ketua kpps menyatakan tidak perlu menggunakan pengeras suara karena pemilihnya bisa dikenali. sementara itu disaat bersamaan, ada salah seorang petugas kpps sdr. muhammad marsaoly yang berdiri samping bilik suara terlihat mengarahkan pemilih untuk memilih paslon nomor disaat pemilih berada didalam bilik suara. vide bukti p bahwa sekitar pukul wit. tps saksi paslon nomor dan saksi paslon lainnya menemukan salah seorang anak dibawah umur memilih tps dengan menggunakan undangan form. c kwk). anak tersebut diidentifikasi bernama, sandy latif berumur tahun. bukti sekitar pukul wit. pada saat pemungutan suara sementara berjalan, ketua kpps baru membagikan dpt kepada saksi masing masing paslon. ketika ditanya perihal keterlambatan pembagian salinan dpt tersebut, ketua kpps beralasan bahwa salinan dpt tersebut terselip dan baru ditemukan. bukti bahwa sekitar setelah selesai perhitungan suara saksi pemohon meminta kepada kpps untuk mengisi formulir keberatan tetapi oleh ketua kpps mengatakan bahwa formulir keberatan tidak ada. sehingga keberatan keberatan terhadap proses pemilihan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hingga perhitungan suara tidak dapat saya tulis dan sampaikan kepada kpps. bukti bahwa pada tanggal desember tepat pukul wit proses jalannya pencoblosan tps kelurahan kalumpang ternate tengah namun pada saat jalannya pencoblosan tidak bagikan dpt kepada saksi paslon no dan saksi saksi keempat pasangan calon, namun sampai pukul wit waktu penutupan pencoblosan tps kelurahan kalumpang barulah kpps membagikan dpt kepada saksi masing masing pasangan calon. bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. pada saat lokasi tps kelurahan makassar barat, terlihat (tiga) orang pemuda yang mencurigakan baru keluar setelah selesai melakukan pencoblosan tps tersebut. ketiga pemuda ini dicurigai sebagai warga pendatang baru yang tidak terdaftar sebagai pemilih tps atau bukan warga setempat kemudian ditanyakan kepada saksi paslon nomor dan saksi paslon nomor yang sedang berada tps. menurut saksi paslon nomor mereka bertiga itu orangnya ketua seri. voice sahureka) dan mereka bertiga adalah karyawan sebuah toko yang berada lingkungan kelurahan makassar barat bukti p bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. bahwa ditemukannya orang yang ber ktp mereka masih terdaftar diwilayah kabupaten garut, provinsi jawa barat dan belum memiliki ktp kota ternate. ketika ditanyakan tentang undangan form. c6 kwk) yang mereka gunakan, mereka menjawab bahwa mereka menggunakan undangan atas nama orang lain yang diberikan oleh ketua seri. voice sahureka). mereka juga menjelaskan bahwa pada hari pemilihan desember ketua tersebut mendatangi mereka dan memberikan undangan serta mengarahkan mereka untuk mencoblos paslon nomor vide bukti bahwa pada tanggal desember saksi paslon nomor urut mendapatkan permasalahan tps kelurahan kampung makasar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id barat, saat mulainya pencoblosan tidak ada dpt yang bagikan oleh penyelenggara tps, adanya perselisihan surat suara, dalam insiden tersebut panas, lurah, dan ppl pun berada lokasi dan mereka mengetahui masalah tersebut serta diliput oleh media elektronik dan media cetak bukti p bahwa setelah pemilihan, kotak suara tps kelurahan nature kantor kelurahan nature terlihat beberapa kotak suara yang segelnya terbuka yang dibuka oleh anggota pps bernama supriyanto selama ahmad dihadapan ketua pps, dahlan. disaksikan pula oleh rosita, pns kantor kelurahan nature tanpa disaksikan saksi pasangan calon. melihat hal tersebut, hansip, bernama ali telah menegur, namun tidak dihiraukan. peristiwa itu juga disaksikan suwardi gani, saksi pendamping dari partai nasdem. bukti bukti bahwa saat pemungutan suara tps kelurahan sangat utara, dpt tidak dibagikan kepada saksi paslon nomor urut saksi berkeberatan dan memprotes namun tidak dihiraukan. selain itu pada saat pemungutan suara berlangsung, salah satu pemilih bidan non, kaget karena surat suara sudah mencoblos nomor urut peristiwa ini disaksikan seluruh saksi paslon. bukti memohon mengumumkan hasil pilkada kota ternate tahun sebelum rekapitulasi tingkat kpu kota ternate dilakukan bahwa salah seorang komisioner kpu kota ternate atas nama kuat sukarno mengumumkan hasil perolehan suara melaui media cetak, padahal rekapitulasi penetapan suara tingkat kpu kota ternate belum dilakukan, perbuatan sdr. kuat sukarno tersebut melanggar aturan dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dr. burhan abdurrahman, sh., mm. dan abdullah tahir, sh. adalah sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dr. burhan abdurrahman, sh., mm. (calon walikota nomor urut ketika masih menjabat sebagai walikota ternate) pada tanggal juli hari menjelang masa jabatannya sebagai walikota ternate, periode berakhir (tanggal agustus burhan abdurrahman sebagai walikota ternate menerbitkan surat keputusan yang mengangkat orang sebagai pegawai tidak tetap ptt) lingkungan pemerintah kota ternate sesuai surat keputusan walikota ternate, nomor sk tentang pengangkatan pegawai tidak tetap ptt) lingkungan pemerintah kota ternate, tertanggal juli bukti keterlibatan pns, guru, kepala dinas, kepala bkd, kepala bidang pmk diknas kota ternate camat, lurah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dan pemberian barang yang dilakukan oleh tim sukses nomor urut kecamatan pulau hari bahwa pada tanggal desember tepat pukul wit kelurahan dorariisa kecamatan pulau hari adanya pertemuan dengan kelompok perikanan dari fad yang juga pada waktu itu hadir kepala dinas perikanan kota ternate ruslan bian bersama staf dinas perikanan dalam rangka menyampaikan ataupun mengajak kelompok fad untuk mengikuti arahan yang sampaikan oleh kepala dinas perikanan agar pada tanggal desember nanti memilih paslon nomor burhan abdurrahman supaya, jika paslon nomor kembali terpilih bantuan akan saya berikan nanti. bukti bahwa hari yang sama, adanya warga masyarakat yang ajak berbicara oleh kepala dinas perikanan ruslan bian dengan bahasa bahwa kalau kalian mau melihat saya lagi tempat ini maka harus pilih paslon nomor burhan abdurrahman . setelah selesai menyampaikan pernyataan tersebut beliau membagikan barang berupa gantungan kunci dan korek api. bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa hari yang sama pula tepatnya selesai shalat jum'at kepala dinas perikanan ruslan bian bersama stafnya kembali ternate dalam perjalanan mereka mengangkat tangan dua jari sepanjang jalan pulau hari yang melambangkan nomor paslon urut burhan abdurrahman. bukti bahwa hadir tukuboya kepala bpm kota ternate), ramuan matta (staf dinas kesehatan), rusli selasa staf pegawai bukan), pada tanggal desember memanggil seluruh kader posyandu yang bertugas kelurahan, mado, togolobe, dan dari isa kecamatan hari agar semua berkumpul kantor kelurahan togolobe untuk mengambil insentif posyandu, dalam pembagian insentif itu mereka tidak membahas masalah posyandu melainkan mengajak untuk memilih calon calon walikota nomor urut bukti vide bukti bahwa hadiah tukuboya kepala bpm kota ternate) juga menyampaikan bahwa pada masa walikota sebelumnya kalian hanya dapat intensif sebanyak namun sekarang sudah naik dua kali lipat dari sebelumnya, jika kalian mau intensif tambah naik lagi depan, maka kalian harus pilih nomor urut ibu hadir tukuboya juga bilang, jika kalian tidak kenal saya, saya ini yang kemaren kampanye salerno itu menjadi untuk kandidat nomor jadi jangan ragu sama saya . bukti bukti bahwa terdapat juga pns dari dinas kesehatan yang menyampaikan bahwa kalian masyarakat hari patut bersyukur karena kalian sudah senang, listrik sudah ada (menyala) dan yang buat listrik masuk pulau hari itu haji burhan abdurrahman, jadi pilih nomor bukti bukti bahwa pada hari selasa tanggal desember pukul wit, lurah tabrakan kec pulau hari datang membawa unit tenda bongkar pasang berukuran dan kursi plastik sebanyak buah. dan bapak lurah juga sempat bilang masih ada kursi sisa sebanyak buah yang belum ambil. dan kata beliau tenda itu bantuan dari burhan abdurrahman (kandidat nomor urutadanya pertemuan yang dilakukan antara masyarakat dengan mari suara anggota dprd kota ternate) sulamadaha, dalam pertemuan tersebut mari suara menyatakan goni (kalian) tusuk nomor haji burhan abdurrahman) nanti goni dapat bodi dan mesin, tapi kalau tara iko jangan harap goni dapat itu bodi deng masin (kalian color nomor haji bur nanti kalian diberi perahu dan mesin, tapi kalau tidak mengikuti maka jangan harap kalian mendapatkan perahu dan mesin), mari suara, juga berkata bawa kalian harus mensyukuri terhadap haji bur karena berkat beliaulah kalian dapat bantuan perahu dan mesin. selain itu, mari suara juga berkata biar kalian berusaha bagaimanapun tapi haji bur tetap akan menang kpu pihak kita kok . bukti kecamatan ternate selatan bahwa pada tanggal desember pukul wit bertempat rumah lurah itu, bustami jamal, sp), menyampaikan jika setelah pemilihan walikota, haji burhan paslon nomor urut terpilih, maka ketua dan ketua yang tidak ikut perintah saya untuk memenangkan haji burhan abdurrahman akan saya ganti bukti bahwa pada tanggal desember pukul wit bertempat jalan raya, itu, sambil menyerahkan insentif ketua rt, lurah itu bustami jamal, sp) mengatakan bahwa insentif ini diberikan oleh pak burhan paslon nomor urut dan bila pak burhan abdurrahman terpilih, semua ketua dan akan diganti bukti bahwa pada beberapa pertemuan antara camat ternate selatan, iksan muhammad dan burhan abdurrahman (walikota ternate saat itu paslon nomor urut dengan ketua dan ketua se kecamatan ternate selatan kantor kecamatan maupun meeting room makugawene, kelurahan ngada, baik burhan abdurrahman maupun camat selalu mengajak ketua dan ketua yang hadir untuk memilih burhan abdurrahman pada pemilihan walikota tanggal desembernovember bertempat kantor dinas tenaga kerja dan sosial kota ternate, diadakan sosialisasi menyangkut penyerahan bantuan buah armada perahu (kepiting) dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh kepala bidang penempatan tenaga kerja pada dinas tenaga kerja dan sosial kota ternate, ramadi misil, s.h.) penyerahan tersebut juga disertakan stiker haji burhan abdurrahman yang disaksikan oleh seluruh anggota kelompok nelayan diantaranya, sardi samsul, arifin samsul, arno tomahutu sambil mengarahkan seluruh anggota kelompok nelayan yang hadir agar memilih haji burhan abdurrahman, kalau haji burhan menjadi walikota kembali, maka akan didistribusi bantuan kepada seluruh nelayan itu. kemudian pada tanggal november bertempat pantai itu dilakukan penyerahan bantuan tersebut, kabid menyampaikan bahwa bantuan ini berasal dari nomor burhan abdurrahman) jadi, harus semua anggota kelompok nelayan tahu diri dan.memilih nomor paslon bukti bahwa kemudian pada tanggal desember ramadi misil, s.h. memerintahkan kepada kelompok nelayan lainnya kelurahan itu untuk mengambil armada kepiting kelurahan rum, tidore, ramadi bertanya kepada kelompok nelayan apakah pada pilkada, desember ternate pilih nomor urut berapa? kalau tidak memilih nomor urut tidak boleh mengambil perahu ini bukti bahwa pada bulan november tanggal an pada saat jam masuk kantor sekitar pukul wit, sdr. samsudin mahmud (staf kantor kelurahan merangkap ketua lpm kelurahan kayu merah) memerintahkan warga untuk mendatangi sdr. anas kontras kadis pariwisata kota ternate) untuk mengambil sejumlah dana untuk operasional pemenang paslon nomor bahkan yang bersangkutan juga meminta agar mendatangi kadis pariwisata kantor dinas pariwisata kota ternate bukti bahwa adanya ketua rt rw diundang oleh lurah bertempat kantor lurah, sekitar pertengahan bulan oktober untuk membahas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sumbangan pemerintah kota sebesar juta dalam rangka pembangunan pagar lapangan sepak bola kelurahan games. dalam rapat tersebut lurah menyampaikan bahwa anggaran sebesar juta tersebut sudah potong sebesar juta dengan alasan pemotongan pajak bukti bahwa dalam rapat tersebut diatas lurah juga menekankan bahwa setiap dan kelurahan games wajib bekerja untuk memenangkan paslon nomor urut dan jika tidak mengikuti arahan dan instruksi tersebut maka akan pecat dari jabatan maupun bukti bahwa pada tanggal oktober kelurahan games tepatnya saatuntuk setiap rumah sesuai pos anggaran dinas sosial. pada saat tiba lokasi pembangunan rumah yang seharusnya dibangun secara gotong royong oleh masyarakat kel. games tersebut, terlihat banyak pekerja yang berasal dari luar kel. games. selain itu juga terdapat sejumlah aparatur pemerintah kota ternate diantaranyayang hadir bersama mendampingi sdr. burhan abdurrahman kandidat paslon nomor yang juga mantan walikota incumbent) dan tidak memilik hubungan sama sekali dengan program dinas sosial tersebut bukti bahwa pada tanggal oktober saat dilaksanakan acara penyerahan kunci rumah yang dibangun tersebut, sdr. burhan abdurrahman kandidat paslon nomor juga turut hadir dan memberikan sambutan. dalam sambutannya kandidat paslon nomor meng klaim bahwa pembangunan rumah tidak layak huni tersebut bukan program dinas sosial melainkan program variola program merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pembangunan rumah yang ditayangkan oleh komunitas ikatan keluarga tidore yang diketuai oleh dirinya), bukti turut hadir dalam acara penyerahan kunci rumah tersebut, sejumlah kepala dan staf skpd yang mendampingi sdr. burhan abdurrahman kandidat paslon nomor antaranya sdr. iksan muhammad camat ternate selatan),bukti bahwa pada tanggal desember sekitar jam malam. lurah sasa subhan sutan kayo) berbincang bincang dengan warga, dimana beliau berkata jangan bergabung dengan mantan lurah karena orang deng nomor urut dalam perbincangan tersebut pak lurah langsung mengeluarkan uang sebesar rp. bukti bahwa zainabun mhd. fauzi, lurah ngada sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan kampanye tatap muka maupun kegiatan lain yang lakukan oleh kandidat nomor burhan abdurrahman), diantaranya sering menjadi donatur misalnya sering member air mineral kemasan, dan makanan ringan berupa pisang goreng, roti, dll bukti bahwa pada saat hari kampanye besar (rapat umum) tanggal desember kandidat nomor ibu lurah ngada juga berperan sebagai tim, dengan membagi bagikan kaos kandidat paslon nomor urut pada warga kelurahan ngada, pada saat itu saya juga sempat meminta kaos sama istri ketua wahid adam) yang juga berperan sebagai koordinator posko bur ada (paslon nomor urut beliau mengatakan bahwa kaos kampanye sudah diberikan oleh ibu lurah tapi sudah habis terbagi tidak cukup: bukti bahwa awal oktober kepala satpol kota ternate mengumpulkan anggota satpol kota ternate yang berdomisili kecamatan pulau ternate dan kemudian membagi bagikan baliho milik kandidat nomor urut bertempat kantor satpol dan suruh untuk memajang baliho tersebut daerahnya masing masing, bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa pada bulan november, semua satpol panggil dan arahkan kantor bkd untuk melakukan rapat yang langsung dikoordinir oleh kepala bkd kota ternate yunus yau), bahwa dalam rapat tersebut kepala bkd mengarahkan satpol yang berasal dari kecamatan pulau ternate harus memilih kandidat nomor urut burhan abdurrahman): bukti bahwa ada penambahan surat suara sebanyak lembar dari kpu, yang dipertanyakan namun tidak dihiraukan oleh petugas kpps. akhirnya, pada penghitungan suara, jumlah akhir dari rekapitulasi suara tidak sama dengan jumlah dpt yang dipegang saksi pasangan calon: bukti p bahwa pada bulan agustus pukul wit dilakukan rapat pembentukan tim relawan pemenangan paslon nomor urut yang disaksikan serta difasilitasi oleh hasen yusuf, lurah ubo ubo dengan menggunakan fasilitas gedung pkk, bukti bahwa pada bulan september pukul wit diadakan rapat persiapan acara silaturahmi dengan paslon nomor urut rumah hasen yusuf, lurah ubo ubo, bukti bahwa pada tanggal oktober pukul wit diadakan rapat pemantapan untuk pelaksanaan silaturahmi tanggal oktober rapat tersebut bertempat rumah said yusuf (kakak kandung lurah ubo ubo), lurah ubo ubo, ketua bakri hamish, manaf semarang, sujud, dan beberapa orang lainnya, bukti bahwa pada tanggal desember rustam ishak, ketua posko pemenangan nomor urut kelurahan ngada membagikan uang kepada badrul ishak sebesar kemudian nulla, istri rustam ishak juga memberikan uang kepada badrul ishak setelah mencoblos paslon nomor urut pada tanggal desember dengan memotret surat suara yang dicoblos, bukti bukti p bahwa pada tanggal desember malam, saleh ibrahim juga memberikan uang sebesar per orang masing masing kepadternate nomor pts kpu tte tentang penetapan pasangan calon yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nanang laser dan didik budi untuk memilih paslon nomor urut vide bukti bahwa ada tanggal desember pukul pagi iksan marsaoly membagikan uang sebesar kepada junaidi rahman, badrul ishak, rubi rustam setelah mereka menunjukkan foto surat suara yang dicoblos nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal desember lutfi husain pns kota ternate) membagikan uang (satu juta rupiah) kepada masyarakat untuk memilih nomor urut vide bukti kecamatan ternate tengah bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. salah satu tim sukses paslon nomor sdr. sleman sin staf dispora kota ternate) membagi bagikan kaos dan payung paslon nomor kepada warga lingkungan tanah mesjid, rt. rw. kel. kalumpang, kec. ternate tengah, kota ternate. menurut yang bersangkutan, kaos dan payung tersebut adalah titipan dari sdr. samin marsaoly kadis pariwisata prov. maluku utara), bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. salah satu tim sukses paslon nomor sdr. samsul pula, membagi bagikan uang kepada para pemuda lingkungan tanah mesjid, rt. rw. kel. kalumpang, kec. ternate tengah, kota ternate. uang senilai rp. per orang itu dibagikan kepada para pemuda yang berusia diatas tahun dengan tujuan untuk memilih paslon nomor vide bukti bahwa pada hari jumat tanggal juni sekitar jam pagi, warga mendapat undangan melalui sms dari ketua kelompok kerja kepala sekolah kkk), saudara rustam husain, jabatan selaku kepala sekolah dasar alkhairaat kota ternate), untuk menghadiri pertemuan pertiwi kota ternate: bukti bahwa isi undangan tersebut bahwa pada hari sabtu tanggal juni semua kepala sekolah dasar kecamatan ternate tengah agar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menghadiri pertemuan dengan kepala bidang pmk peningkatan mutu dan tenaga kependidikan) diknas kota ternate, mahmud abdurrahman: vide bukti bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh semua kepala sekolah se kec. kota ternate tengah termasuk yang hadir adalah kepala sekolah smp neg. ternate mustahil hamzah), kepala smp kota ternate wanda umroh), kepala smp isman idris): vide bukti bahwa kemudian bapak mahmud abd. rahman kepala bidang pmk peningkatan mutu dan tenaga kependidikan) dinas pendidikan nasional kota ternate menekankan kepada seluruh kepala sekolah, agar mengajak keluarga, orang tua, guru bantu, sahabat, orang tua siswa bahwa pada tanggal desember nanti semua harus memilih orang yang tepat yaitu calon walikota ternate burhan abdurrahman dan abdullah tahir, dalam pertemuan tersebut ada beberapa kepala sekolah smp yang sebut sebelumnya, mereka semua sebagai pembawa materi dan menekan agar semua memilih burhan abdurrahman dan abdullah tahir, vide bukti bahwa dalam pertemuan tersebut mahmud abd. rahman, kepala bidang pmk dinas pendidikan nasional kota ternate juga menekankan kepada seluruh kepala sekolah dasar sd) kecamatan ternate tengah agar dengan cara apapun strategi yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon burhan abdurrahman dan abdullah tahir, sebagai walikota ternate, salah satu strategi yaitu pada tanggal desember nanti, malam menjelang hari terdapat basis dan kantong kantong suara sidik jasmani, maka kita (tim paslon nomor harus memberikan minuman beralkohol khusunya kalangan pemuda agar minum, mabuk dan berladang supaya besoknya tanggal desember mereka ketimuran agar mereka tidak ikut melaksanakan pencoblosan tps masing masing dengan tujuan mengurangi suara nomor urut sidik jasmani: videjuli sekitar pukul wit. pada saat salah satu warga melintas depan rumah sdr. rizal kalfangare ketua rt. rw. sekaligus ketua tim sukses paslon nomor lingkungan kel. alauddin, warga dipanggil oleh sdr. thamrin marsaoly camat ternate tengah) yang saat itu sedang duduk bersama dengan sejumlah tim sukses paslon nomor rumah tersebut. ketika warga menghampiri sdr. thamrin marsaoly, yang bersangkutan langsung membentak dan mengancam akan diberhentikan dari pekerjaan apabila mendukung paslon lain dan tidak mendukung paslon nomor bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. ketika saat melintas jl. tapak ll, kec. ternate tengah, sdr. thamrin marsaoly camat ternate tengah) memanggil salah satu warga. yang bersangkutan berbicara dan mengingatkan bahwa pekerjaan warga saat ini adalah pemberian dari yang bersangkutan (pada waktu itu yang bersangkutan masih berdinas badan kepegawaian kota ternate). sdr. camat ternate tengah tersebut juga mengingatkan bahwa semua berkas administrasi termasuk ijazah masih dipegang oleh yang bersangkutan, jadi apabila tidak mengikuti yang bersangkutan untuk mendukung paslon nomor maka akan diberhentikan: vide bukti p bahwa pertengahan bulan november sekitar pukul wit. bahwa adanya warga yang didatangi oleh sdr. harry djafar tim sukses paslon nomor dan mengajak menuju rumah sari. fatwa zoegirah tim sukses paslon nomor untuk menjemput rekan rekan anggota kpps lainnya yang sudah lebih dahulu berkumpul rumah tersebut. sesampainya disana ternyata yang ada tinggal sdr. budi kasim anggota kpps tps sedangkan yang lainnya sudah berangkat kantor camat dan akhirnya langsung menuju kantor camat, bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan melakukan ancaman pemukulan yang disaksikan pula oleh warga kelurahan makasar timur. vide bukti bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit. adanya ketua kpps yang dihampiri oleh seri. mega safitri sekretaris kelurahan makassar timur) dan memberitahukan ketua kpps sudah diganti dengan yang baru tanpa alasan yang jelas dan sah. vide bukti bahwa pada bulan agustus pukul (malam) kelurahan moya tepatnya rumah amirudin menahu ketua (salah satu kepala seksi dinas pemuda dan olah raga kota ternate), dilakukan pembentukan tim relawan bur ada yang dipimpin langsung oleh lurah moya abdul haris malik). hadir dalam pertemuan pada saat itu kurang lebih orang warga masyarakat kelurahan moya. dalam pertemuan malam itu membicarakan soal penunjukkan ketua relawan bur ada yang ditunjuk langsung oleh abdul haris malik lurah kelurahan moya kecamatan ternate tengah). dan saat itu orang yang ditunjuk lurah sebagai ketua tim relawan adalah ridwan hi. wahid ketua dan sekretaris mukmin hi. mahmud ketua bukti bahwa pada tanggal desember terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang sedang mempersiapkan acara dzikir akbar pilkada damai. lurah miliar, sulfida hi. amin, beserta sejumlah staf kelurahan dan baginya kelurahan miliar datang dan melarang segala kegiatan yang berkaitan dengan paslon nomor lingkungan kelurahan miliar. bukti bahwa terdapat beberapa baliho provokatif yang dipasang oleh pendukung paslon nomor namun tidak pernah ditertibkan oleh pemerintah kelurahan maupun panas. vide bukti bahwa adanya aparat kelurahan mencampuri tugas kpps dengan menahan undangan form c6 kwk) terhadap pemilih yang diindikasikan tidak memilih paslon nomor urut khususnya di. rw padabahwa samsudin asura, sos, lurah marikurubu telah beberapa kali mengajak salah satu warga untuk bertemu calon walikota nomor urut burhan abdurrahman, dengan mengatakan bur awali nomor urut kirim salam, jika mau bergabung, sekarang saya antar pak ketemu pak bur . bukti bahwa muhammad rizal, urban oper, abdullah muslim, nurhilda lumia, samaran hasen, farida hasen, syahril adam adalah petugas kpps yang diberhentikan sebagai petugas kpps (padahal baru saja mengikuti bintik) tanpa pemberitahuan. abdullah muslim selaku petugas ppp serta ketua rt. kelurahan miliar menanyakan kepada ketua kpps dan staf kelurahan perihal tersebut, namun staf kelurahan mengatakan bahwa itu sudah keputusan pimpinan lurah. bukti bahwa pada tanggal november pukul btw, rumah idrus abdurrahman dilakukan pertemuan tim sukses paslon nomor urut kelurahan salahudin. hadir dalam pertemuan itu, lurah salahudin, hasil umar, ketua ketua ketua dan salah satu kader partai demokrat, boy fatah andreas. pertemuan itu untuk membicarakan pengumpulan dana untuk silaturrahmi paslon nomor urut kelurahan salahudin bukti bahwa pada tanggal november pukul wit salah satu warga dipanggil oleh thamrin marsaoly camat ternate tengah) melalui hasil umar, lurah salahudin. saat itu camat memerintahkan untuk memenangkan paslon nomor urut dengan memberikan stiker untuk disebarkan rumah rumah wargalahudin dan udin silia baginya kel. salahudin) datang membicarakan tentang pembelian dan pemasangan kabel untuk pangkalan ojek kelurahan salahudin. dalam pertemuan itu, lurah salahudin juga menyampaikan kepada camat bahwa untuk menarik dukungan para ojek, maka harus disiapkan anggaran inch dan biaya pemasangan bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pada akhir november salah satu warga didatangi idrus kader (salah satu kepala bidang pada dinas tenaga kerja dan sosial kota ternate) yang memberikan uang sekaligus mengajak untuk memilih paslon nomor urut bukti bahwa menjelang pemilihan kepala daerah, desember zulkifli, camat ternate utara mengundang (empat belas) lurah dalam wilayah kecamatan ternate utara untuk bertemu kantor camat ternate utara. pada saat itu, semua diinstruksikan untuk memenangkan pasangan calon walikota nomor urut bukti pada beberapa kali pertemuan arisan salut solidaritas lurah utara) diantaranya kelurahan turbo dan nature, camat selalu mengarahkan para lurah untuk memilih dan memenangkan paslon nomor urut vide bukti bahwa pada tanggal desember sekitar orang disuruh berkumpul rumah duyun, kemudian dimobilisasi kelurahan makasar timur, kecamatan ternate tengah, tepatnya rumah ridwan lisapally tim sukses paslon nomor urut pertemuan tersebut diberikan undangan atas nama orang lain dan disuruh pilih nomor urut burhan abdurrahman abdullah taher kesemuanya tps makasar timur. setelah mencoblos, agar tidak disuruh mencelupkan tangan tinta bukti bukti bahwa pada jumat, november bertempat negeri topeng, ada pertemuan antara guru guru gugus zainal abidin syah dengan dinas pendidikan nasional kota ternate yang diwakili oleh kepala utd ternate utara, farida syah, pd. sering sekali mengatakan jang lupa . lanjutkan yang merupakan slogan petahana, burhan abdurrahman. kami merasa risih karena sebagai pengajar sangatlah menjunjung tinggi netralitas. peristiwa tersebut juga disaksikan oleh roma samad, tahun, pns, kelurahan tajam, dan rugata djafar, tahun, pns, kelurahan sangat bukti bahwa pada tanggal september bertempat rumah ade safar, imam masjid turbo dilaksanakan pertemuan antara warga merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id masyarakat dengan burhan abdurrahman, awali nomor urut dimana burhan abdurrahman menjanjikan akan memberikan uang untuk membayar lokasi pekuburan dengan syarat masyarakat turbo memilih pasangan burhan abdullah lebih dari persen. bukti bahwa pada saat berkampanye kelurahan taraf, rajawali nomor urut abdullah tahir melakukan pertemuan rumah hasim muhammad, dalam pertemuan itu, abdullah tahir menjanjikan akan memberi bantuan peralatan dapur asalkan memilih pasangan nomor urut tersebut. sebagian janji tersebut telah dipenuhi diantaranya gelas setelah pemilihan tanggal desember bukti bahwa pada satu minggu sebelum pemilihan ada tim sukses dari paslon nomor urut andi lala), beralamat kelurahan gamalama lorong hadapi, memanggil salah satu warga agar datang mengambil sembako dirumahnya, (berupa beras kemasan kg, minyak goreng kunci mas liter, gula pasir kg, teh siliwangi pack kecil, kopi kapal api besar bungkus), dengan bahasa bahwa sembako ini berasal dari haji bur (paslon nomor urut bukti bahwa menjelang satu minggu sebelum pemilihan, ada pembagian seng lingkungan gamalama lorong hadapi orang yang mendapatkan pembagian seng tante osi dan asi) dengan mengatasnamakan bantuan dari haji bur awali nomor urut bukti kecamatan pulau ternate bahwa pada tanggal november sekitar pukul wit kantor kelurahan terdapat beberapa staf kelurahan yang berstatus ptt diantaranya, arena bambang, heni selasa, yanti tangani, isra bakau, widyawati gaiyo, guntur gani, samsul abubakar, semuanya dikumpulkan oleh lurah lot, jambul alma, se. pada saat itu, lurah menyampaikan bahwa waktu pemilihan sudah dekat, jadi kita harus menentukan pilihan, kita harus mendukung calon walikota burhan abdurrahman, jika kalian mendukung nomor urut burhan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id abdurrahman) bagi ptt akan aman jika sewaktu waktu ada pemangkasan jumlah ptt. bukti lurah lot juga sempat melaporkan staf ptt jamil thamrin dan samsul abubakar) camat pulau ternate karena kedua orang tersebut tidak mendukung paslon nomor vide bukti bahwa pada tanggal oktober dilaksanakan pertemuan pembentukan tim pemenangan burhan abdullah yang semuanya difasilitasi oleh lurah lot, jambul alma, se. vide bukti bahwa pada tanggal desember pukul wit camat pulau ternate, zainuddin badan, mendampingi burhan abdurrahman mengunjungi posko posko pemenangan burhan abdullah kecamatan pulau ternate. bukti bahwa camat pulau ternate, zainuddin badan, pada tanggal desember bertamu dari rumah rumah dan mengatakan apabila tidak mencoblos paslon nomor maka lampu gratis dan air dam yang telah dinikmati akan dicabut. bukti bahwa pada tanggal desember jam siang, camat pulau ternate, zainuddin badan, pd, meminta agar dikumpulkan ktp pada ketua bagi yang mendukung burhan abdurrahman abdullah taher, dan apabila mereka menang,maka setiap orang yang mengumpulkan ktp akan diberikan seekor sapi per orang. ucapan itu juga didengar oleh istat, bahrain ismail, bahrain basin. bukti bahwa muhammad novo, s.e. lurah kastel menugaskan rustam hamid (hansip) bertugas tps untuk mengecek orang orang yang kedapatan mencoblos selain paslon nomor urut dan melaporkannya kepada lurah. bukti bahwa camat pulau ternate, zainuddin badan, mengarahkan untuk bekerja memenangkan calon walikota, burhan abdurrahman, bahwa lurah sulamadaha membagikan kartu bpjs kesehatan rumah lurah dengan memprioritaskan warga yang mendukung paslon nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id urut keterangan ini dibenarkan oleh man yunus, nik: beralamat kelurahan sulamadaha, bahwa pada rapat tim kampanye paslon nomor urut hotel della (milik burhan abdurrahman pada dan juli untuk membahas persiapan deklarasi dan pendaftaran paslon nomor urut kpu kota ternate, hadir dalam rapat tersebut, camat ternate tengah, thamrin marsaoly dan kepala smu negeri ternate, abubakar katoda: bahwa pada tanggal september pukul wit, lurah tobololo h.a hadi adam melaksanakan rapat pembentukan posko relawan paslon nomor urut bertempat rumah lurah, dihadiri antara lain oleh yahya robo, sekretaris lurah dan abjad kasim pns dinas perhubungan kota ternate). pada pertemuan tersebut. lurah mengajak masyarakat untuk memilih burhan abdurrahman dan bila beliau terpilih akan memberikan wakaf tanah kuburan bukti bahwa pada silaturrahmi antara burhan abdurrahman dengan masyarakat tobololo pada tanggal november lurah tobololo menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sementara mengumpulkan uang rp. per untuk beli aspal guna memperbaiki jalan yang rusak, namun burhan abdurrahman menyatakan agar tidak perlu mengumpulkan uang itu, nanti ambil uang (vide bukti bahwa pada tanggal oktober adanya mobil angkot yang digunakan untuk mengantar ketua kpps, sleman laura dan ketua posko burhan abdurrahman kelurahan tomato kahar buya rumah kepala bpbd kota ternate, hasyim yusuf dan bertemu pula dengan salah satu anggota ppk pulau ternate, atika musa. setelah itu, datang pula orang, masing masing ketua kpps kelurahan lot, isra moro, kemudian anggota pps kelurahan kastel, maryam hamzah. setelah kurang lebih jam rumah kepala bpbd, kami diantar oleh kepala bpbd hotel della (milik burhan abdurrahman). dalam pertemuan dengan burhan abdurrahman, anggota ppk atika musa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyampaikan kepada burhan abdurrahman bahwa dia akan memenangkan paslon nomor urut kelurahan rua sebanyak suara. selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, burhan abdurrahman juga mengatakan bahwa apabila ada antara kami yang hadir masuk dalam ptt kategori (k2) maka bila dia terpilih jadi walikota, akan diangkat menjadi pns. bukti p bahwa adanya penyerahan uang bantuan sosial dari pemerintah kota ternate yang diserahkan oleh walikota ternate waktu itu, burhan abdurrahman awali nomor urut sebesar tetapi oleh timses paslon nomor urut diklaim sebagai bantuan pribadi burhan abdurrahman: bahwa pada awal bulan juli seluruh lurah kota ternate dikumpulkan sesuai kecamatan masing masing, mengikuti rapat yang dipimpin kepala bkd yang didampingi camat masing masing kecamatan bertempat ruang rapat bkd, dalam pertemuan masing masing kecamatan selama satu jam membahas persiapan pencalonan burhan abdurrahman yang saat itu masih menjabat sebagai walikota ternate, untuk itu para lurah melalui camat masing masing diperintahkan untuk mengumpulkan ktp untuk mempersiapkan calon independen sebagai calon bayangan untuk memperkuat pencalonan burhan abdurrahman sebagai calon walikota ternate. bukti p pernyataan tersebut dikuatkan oleh wakil walikota ternate, periode yang bersedia memberikan keterangan hadapan mahkamah konstitusi berkaitan hal tersebut. kecamatan pulau batangnya bahwa pada tanggal desember pukul yunus yau kepala bkd) kota ternate sudah memposting status facebook hasil yang dinyatakan sebagai hasil penghitungan suara kecamatan pulau batangnya, padahal saat itu pemungutan suara masih sementara berlangsung bukti p merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpemohon ditetapkan sebagaiahwa berdasarkan keputusan kpubertanggal agustus pemohon adalah peserta pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun dengan nomor urutternate25hkdapat mempengaruhi perolehan suaraukada, khususnya pemilihan walikota dan wakil walikota ternate,, dan ma,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idumum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota ternateternate karena tindakan yang terstruktur, sistematisternatmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. kiranya keputusan memohon yaitu, dan kecamatan pulau harmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dr. burhan abdurrahman, sh.mm dan abdullah tahir, sebagai pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun menetapkan pemohon sebagai pemenang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota ternate dan kecamatan pulau hari, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota ternatedan perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota ternatemodel kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan laporannya).bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota ternate nomor pts kpu tte tahun tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil ternate tahuernate tahun model db2 kwk). bukti fotokopi berita acara nomor: ba x tentang rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap tambahan tb1) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun tanggal oktober model tbl.ternatemotmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoutarbatang dutengahharrekap surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun pps se kecamatan kota ternate utara. bukti fotokopi dokumen form keberatan pasangan calon urut sidik jasmani kecamatan ternate tengah. bukti fotokopi dokumen form keberatan pasangan calon urut sidik jasmani kecamatan ternate selatan. bukti fotokopi dokumen form keberatan pasangan calon urut sidik jasmani kecamatan ternate utara. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti fotokopi lampiran surat keputusan panitia pemungutan suara nomor: pts pps tt kt these xi tertanggal september bukti fotokopi surat keputusan panitia pemungutan suara kelurahan makasar timur nomor: mks tmr xi tentang penetapan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun tertanggal november bukti fotokopi surat pernyataan atas nama roy nasir. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ade nyong atari. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jardin radjilun. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama laser sau. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ikrar zen. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama irma hasan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama irfan mustafa. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ahmad latif. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama fahrudin jalur. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama zakaria taher. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama amina hi. hasan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ely burhan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama juhar gani. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama istat meminta. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yusuf salam. bukti fotokopi kliping koran malut post bersyukur ada variola warga doakan burhan edisi jumat, oktober bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ruslan bakar. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rana merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id merdeka. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama run abidin. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama fatwa seniman. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama iksan ismail. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama samin labanya. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama martin asa. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama suami jamrud. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rusli sin. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama idham gandar. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yakub umafagur. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ridwan kader bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ahmad muhammad. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama norma lukman. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama kamila diamati. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama indra sangadii. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hi. taher ahmad. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama tempe hi. galur, sh. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama edi ternate. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama abdul hasan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama syahrul hasil. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama taman.rauf abd. rahman daengsturu. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama sofyan samad. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama andrea fitri. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama salman tuduh. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama laser hasen, pdi. bukti ". fotokopi surat pernyataan atas nama martin husna. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rini rauf. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama raja abas. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jadi diamati. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama adji hi. weapon. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama muhammad rizal. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama achmad hasyim. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama junaidi ambolambo kabel bukti fotokopi surat pernyataan atas nama mukhlis abadi, sh. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama indah apriori ali. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama risma hi. jabatan. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama rina usman. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nurkholis zulfikar. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama irawan sudarsoraih oleh peraih suara terbanyakyang dilakukan peraih perolehan suara terbanyak (calon nomor urut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf junctoif sehingga merugikan pemohon dan menguntungkan peraih perolehan suara terbanyak (calon nomor urutlurah lurah atas nama roy nasir, sh, irwan bakar, istat meminta, ruslan bakar, abd. adr rahib, yusuf salam. bukti fotokopi kliping koran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pilwakotengahselatanutaraharikelurahan kelurahan dalam wilayah kecamatan pulau moti. bukti rekaman video form yang tidak ditemukan kotak suara, rekaman video inkonsistensi penyelenggara terkait distribusi surat suara: rekaman video pernyataan panas terkait dpt2: rekaman video absensi tidak sesuai, pengakuan ppk terkait selisih surat suara. bukti foto foto keterlibatan pimpinan skpd pemda kota ternate pada saat tabulasi data posko paslon nomor urut bukti kalender yang dibagikan kabid sosial nakersos kota ternate. bukti uang yang diberikan kepada badrul ishak untuk memilih paslon nomor urut bukti fotokopi tanda terima laporan pelanggaran panas beserta lampiran. bukti rekaman kesaksian para pelapor terkait dugaan pelanggaran panas. bukti foto pembongkaran tps kelurahan nature. bukti foto status facebook kepala bkd kota ternate tentang perolehan suara tanggal desember pukul bukti fotokopi panggilan klarifikasi dan laporan polda. bukti fotokopi walikota ternate tentang pengangkatan pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kota ternate, tertanggal juli bukti foto kepala bkd kota ternate, yunus yau saat mengantarkan paslon nomor urut mendaftar kpu kota ternate. bukti foto kotak suara tidak tersegel dan gembok hanya tersisa dari semestinya sesuai kesepakatan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti foto perahu kepitingii.merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo iiundang undang nomor tahun iii. penyelesaian sengketa undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun yang berbunyi,undang undang nomor tahunundang undang nomor tahumerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo. terhadap salah satu pasangan calonundang undang nomor tahun pmk nomor tahuism) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan mahkamah dan persyaratan permohonan pemohon. dalam permohonannya pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dituduhkan pada angka hal namun demikian pemohon sendiri mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut yang sudah dilaporkan panas kecamatan dan panas kota ternate ternyata, panas kecamatan dan panas kota ternate tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut. hal demikian menunjukkan bahwa panwascam dan panas kota ternate selaku satu satunya lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan telah memberikan penilaian bahwa laporan atau tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada pihak terkait tidak terbukti atau setidak tidaknya tuduhan pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti dan hanyalah merupakan asumsi pemohon, sehingga oleh karenanya tidak cukup alasan bagi mahkamah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dbahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati batas selisih perolehan suara paling banyak (dua persen) antara pemohon dengan pihak terkait., berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun yang dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kota ternate, penduduk kota ternate berjumlah (dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa. bahwa, perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (tiga puluh empat ribu lima belas) suara yaitu pasangan calon dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m. dan abdullah tahir, s.h. pihak terkait), sedangkan perolehan suara pemohon, dr. sidik der ikona, dan jasmani abubakar, adalah (dua puluh sembilan ribu seratus lima belas) suara, sehingga selisihnya adalah (empat ribu sembilan ratus) suara atau (empat belas koma empat persen) jauh melampaui batas selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait. dengan demikian permohonan pemohontenggang waktu bahwa berdasarkan informasi dari mahkamah konstitusi diberbagai media massa disebutkan bahwa terdapat permohonan yang sudah dinyatakan apl akta permohonan lengkap) sedangkan sisanya dianggap apel akta permohonan belum lengkap) sehingga harus melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 3x24 jam sejak tanggal desember sampai dengan tanggal januari bahwa permohonan pemohon termasuk salah satu dari permohonan yang sudah dinyatakan lengkap apl), sehingga terhadap permohonan yang sudah dinyatakan apl tidak berlaku ketentuan pmk nomor tahun juncto pmk nomor tahun yang memberi kesempatan untuk melengkapi permohonannya dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya apel, karena dasar pengenaan batas waktu akhir 3x24 jam menjadi tidak jelas waktunya. oleh karena itu perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal januari pukul wib adalah merupakan permohonan yang tidak sah dan karenanya haruslah dikesampingkan, sehingga yang berlaku dalam pemeriksaan persidangan kedepan adalah permohonan pemohon yang diterima mahkamah sebelum ada perbaikan. eksepsi permohonan tidak jelas (obscura libel)dalam permohonannya pada halaman angka disebutkan bahwa memohon banyak melakukan kecurangan dan keberpihakan dengan cara bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan kejahatan pilkada yang merusak sendi sendi demokrasi, yang menyebabkan pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuankejahatundang undang nomor tahun dengan demikian dalil pemohon haruslah dikesampingkan. bahwa permohonan pemohon pada halaman (empat) tidak menyebutkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon. berdasarkan huruf angka pmk nomor tahun juncto pmkmohon dalam halaman angka dan menyatakan pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh memohon tentang keberpihakan kepada pasangan calon petahana nomor urut namun, didalam. substansi pokok permohonannya, pemohon mendalilkan tentang proses percetakan suara. dalil pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karenaegitu halnya dalil pemohon pada angka huruf yang menyatakan bahwa tujuan pelanggaran tersebut untuk menjebak pasangan calon dan turut mengganti desain foto adalah merupakan dalil tidak jelas dan mengada ada karena pemohon tidak mampujejakan,karena tuduhan tersebut selain tidak benar juga tidak didukung dengan fakta fakta yang sahih dan akurat serta tidak jelas. pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara kesalahan tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih dengan perolehan hasil suaradapat menjelaskan tps mana terjadi penggelembungan suara, kemudian data yang disampaikan oleh pemohon terkait dengan pengguna hak pilih adalah data yang salah dan hanya berdasarkan asumsi pemohon.mampu membuktikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh memohon, terlebih tidak ada laporan dari panas kecamatan maupun panas kota ternate tentang tuduhan pelanggaran pada saat pencoblosan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adapun benar terjadi dugaan pelanggaran tersebut, maka seharusnya pemohon menindaklanjutinya kepada dkpp sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahunyang menyatakan memohon telah mengumumkan hasil pilkada kepada media massa adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada. pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan, adapun benar terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, maka bukan kewenangan mahkamah untuk memeriksa pelanggaran guoberdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. maka dari itu, permohonan pemohon. harus72012,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dinyatakan tidak dapat diterima oleh mahkamah niet onvankelijke verklaarad)rnatwalikota dan wakil walikota ternate tahun dimulai dengan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota yang dimulai pada tanggal sampai dengan tanggal juli dimana terdapat (empat) pasangan calon yang mendaftar, yaitu: dr. sujud siradjuddin dan ir. arifin djafar, dr. burhan abdurrahman tahir, s.h., m.m. dan abdul tahir, s.h. dr. sidik der ikona. dan jasmani abubakar, dr. rachman sulaiman, s.h., m.h. dan anwar bahwa pada tanggal desember telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun dengan perincian, sebagi berikut: jumlah dpt (dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, jumlah surat suara yang digunakan (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) suara, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara, jumlah suara sah (delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, jumlah suara tidak sah (seribu dua ratus enam puluh delapan) suara, pada tanggal desember telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kota, kpu kota ternate, diperoleh hasil sebagai berikut: dr. sujud siradjuddin dan ir. arifin djafar, dengan perolehan (dua puluh satu ribu tiga ratus enam sembilan) suara atau (dua puluh empat koma tujuh tujuh persen), dr. burhan abdurrahman dan abdullah tahir, s.h. dengan perolehan (tiga puluh empat ribu lima belas) suara atau (tiga puluh sembilan koma empat dua persen), dr. sidik der ikona, dan jasmani abubakar, ag., dengan perolehan (dua puluh sembilan ribu seratus lima belas) suara atau (tiga puluh tiga koma tujuh puluh empat persen): dr. h.a. rachman sulaiman, s.h., m.h., dan anwar dengan perolehan suara atau (dua koma nol tujuh persen): bantahan terhadap permohonan pemohon bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan pemohon, memohon aka dalam berperkara mahkamah konstitusi, sebagai dasar bagi mahkamah untuk memeriksa perkara guo. hal ini perlu kami sampaikan karena sepertinya pemohon tidak memahami jenis jenis pelanggaran seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (waste jurisprudence) mengenai pengertian pelanggaranmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor php bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat strukturdalil pemohon pada halaman angka dan yang mempersoalkan masalah pencetakan surat suara merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas, kapan, dimana, siapa dan bagaimana pengaruh pencetakan surat suara dengan perolehan hasil suara, dan karenanya permohonan pemohon harus dikesampingkan. pemohon juga mempersoalkan tuduhan adanya nepotisme namun lagi lagi pemohon tidak mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan nepotisme dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon. bahwa sesungguhnya proses pencetakan surat suara yang dilakukan oleh kpu kota ternate sudah sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah damemperhatikan konten dari setiap pasangan calon yang terdiri dari foto, nama dan gelar serta nomor urutangka yang menyatakan sekretaris kpu mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat (ipar) dengan paslon nomor urut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi dengan pokok permohonan guo. terlebih, tuduhan tersebut tidak benar dan mengada ada. faktanya, sekretaris kpu bukan merupakan suami dari saudara perempuan paslon nomor urut bapak dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m.) atau sebaliknya. permasalahan ini sesungguhnya tidak layak diajukan dihadapan mahkamah karena tidak ada relevansinya dengan masalah kesalahan penghitungan suara oleh memohon ataupun ada tidaknya pengaruh masalah tersebut terhadap perolehan suara pasangan calon. bahwa tuduhan pemohon dalam dalil permohonan pada halaman angka huruf (a) yang mengatakan sekretaris kpu kota ternate terindikasi mengatur proses pelelangan sebagaimana yang dituduhkan paslon nomor urut adalah tuduhan yang serius, fitnah dan tidak berdasar, karena seluruh proses pengadaan oleh sekretaris kpu kota ternate telah diserahkan kepada ppk dan selanjutnya oleh ppk telah ditindak lanjuti sebagaimana yang diatur dalam perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah dengan melibatkan ulp dan pejabat pengadaan sebagai pelaksana teknis pengadaan yang mempunyai kewenangan dan otoritas penuh dalam pelaksanaan kegiatan. bahwa tuduhan tersebut tidak ada relevansinya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon. sehingga dalil permohonan guo harus ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan. dalil pemohon mengenai adanya tuduhan pelanggaran terhadap proses verifikasi dan pemutakhiran data adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan. bahwa dalil pemohon pada halaman angka huruf (b) yang mengada ada dan tidak berdasar jika. pada kenyataannya surat suara tersebut sudah memenuhi norma dan standar yang diatur dalam pkpu. nomor pts kpu tahun tentang jenis, satuan kebutuhan dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddigunakan pada tanggal desember pada pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun perlu diketahui bahwa surat persetujuan cetak surat suara tidak dikeluarkan oleh sekretaris kpu kota ternate, tetapi oleh ppk. dan ppk mengeluarkan surat perintah cetak berdasarkan validasi terakhir yang dilakukan jakarta setelah diadakan rapat yang difasilitasi oleh kpu provinsi hotel sabrina transit ternate. bahwa memohon menolak dengan tegas, tuduhan kepada sekretaris kpu yang telah mengacaukan pasangan calon lain, terkait kondisi surat suara. sekretaris kpu kota ternate tidak pernah melakukan komunikasi via telepon dengan pasangan calon manapun pada pukul wit. tuduhan tersebut juga tidak memiliki korelasi terhadap hasil perolehan suara sebagaimana permohonan guo. sehingga dengan demikian bukan ranah mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara guo. bahwa dalil pemohon semakin tidak jelas dan tidak berdasar jika menyatakan penyelenggara pemilu sengaja menjebak paslon nomor urut dan agar turut mengganti desain foto dan merubah specimen yang sudah divalidasi. terlebih, pemohon hanya mendalilkan pada asumsi tanpa didukung bukti dan fakta yang ada. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman angka terkait dengan tender pengadaan surat suara dan formulir yang syarat muatan kkn dan rekayasa. berikut memohon akan menjelaskan tuduhan fitnah dan tidak berdasar tersebut: bahwa ppk telah menyerahkan kewenangan terhadap proses pelelangan dan pengadaan surat suara sepenuhnya kepada pokja pengadaan barang jasa lainnya ulp) kota ternate sebagaimana sesuai ketentuan perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan selanjutnya otoritas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idcv. supriyadi indah yang sebagaimana disebutkan dalam tuduhan pemohon adalah tidak benar karena cv. supriyadi indah tidak pernah melakukan pengikatan kerjasama dalam bentuk apapun dengan kpu kota ternate. bahwa dalil pemohon pada halaman angka tentang tuduhan terhadap jabar salim sebagai ppk secara prosedural telah melakukan perubahan desain foto pasangan calon nomor urut (dua) adalah tidak benar dan tidak berdasar. bahwa surat perintah cetak dikeluarkan oleh ppk berdasarkan hasil validasi terakhir yang dilakukan langsung perusahan percetakan peri oleh pasangan calon sesuai keputusan rapat yang difasilitasi oleh kpu provinsi hotel sabrina transit yang dihadiri langsung pasangan calon nomor urut dan nomor urut yang diwakili oleh ketua tim pasangan calon a.n. subagyo. bahwa pemohon mendalilkan tindakan yang dilakukan oleh saudara jabar salim adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur dan masif merupakan perintah dari sekretaris kpu saudara raja husain adalah tidak benar tanpa didukung bukti dan fakta yang relevan. bahwa seluruh pekerjaan terkait pencetakan sura suara dilakukan sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku. proses tender tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan guo, sebagaimana diatur dalam perpres tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan selanjutnya otoritaspemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman angka s.d. tentang tidak praktiknya panas kota ternate yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut mengenai, hal itu jelas bukan ranah mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu, seharusnya pemohon dapat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melaporkan dkpp. dengan demikian permohonan pemohon salah dan keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh mahkamah. bahwa dalil pemohon dalam permohonannya pada halaman yang menyatakan memohon tidak melakukan tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada. faktanya, bahwa penetapan daftar pemilih tetap dpt) oleh kpu kota ternate pada tanggal oktober berjumlah model kwk.kpu), dan data ini sesuai dengan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara tingkat kota ternate dengan rincian laki laki: perempuan: dengan jumlah total (form dan kwk. tuduhan yang disampaikan oleh pemohon sangat tidak berdasar (bukti berita acara model kwk.kpu dan db kwk): bahwa berdasarkan form db1 kwk romawi angka bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan .5y6 berjumlah dengan rincian surat suara berdasarkan dpt sebanyak ditambah surat suara sebanyak bukti form db1 kwk). berdasarkan hasil rekap form db1 kwk, pengguna hak pilih dalam adalah pemilih dari penetapan jumlah tb sebanyak pemilih, bukan seperti tuduhan pemohon sebanyak pemilih. bahwaota ternate telah melaksanakan tahapan sesuai dengan dalam prosesnya memang ditemukan beberapa kpps lupa memasukan form dan atb. kwk, akan tetapi pada saat pleno tingkat ppk setiap kecamatan dan atas rekomendasi panwascam telah melakukan cross check dengan langsung menghadirkan ketua kpps yang tidak disengaja karena lupa memasukan form dan tb. kwk dalam kotak, pada saat itu juga kemudian disampaikan form form dan atb. kwk, dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diperlihatkan kepada semua saksi pasangan calon dan panas kecamatan, setelah itu seluruh form kemudian dimasukan dalam kotak. dalam pleno rekapitulasi hasil setiap kecamatan tidak ada rekomendasi panas kecamatan. bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh memohon untuk memenangkan pasangan nomor urut adalah tidak benar dan tidak berdasar. memohon akan menjelaskan hal tersebut berdasarkan kecamatan yang dituduhkan pemohon sebagai berikut: kecamatan ternate tengah bahwa dalil pemohon yang telah terjadi selisih yang signifikan antara pengguna hak pilih yang disebutkan pemohon dengan jumlah suara sah dan tidak sah akibatnya terdapat suara pemilu yang dihilangkan adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar. bahwa yang benar berdasarkan data memohon sesuai dengan formulirdiisi berdasarkan formulir model da kwk, tidak terjadi selisih seperti yang disebut pemohon. bahwa jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkanecamatan ternate tengah yang benar adalah jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah tidak sah bahwa dalil pemohon yang mengatakan jumlah pemilih yang menggunakan ktp atau identitas kependudukan lainnya sebanyak adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada. bahwa jumlah untuk pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan dpt )pengguna ktp atau identitas kependudukan lainnya yang benar berdasarkan data memohon sesuai dengan formulir model db kwkadalah bukan yang disebut pemohon. selanjutnya dalil yang mengatakan pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan dpt ) pengguna ktp atau identitas kependudukan lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan memohon karena tidak dicantumkan dalam form dan form tb pada saat kotak suara dibuka dalam rapat pleno tingkat ppk adalah tidak benar dan tidak berdasar. faktanya, bahwa para saksi tidak diberikan salinan dpt dan pada saat pencoblosan berlangsung adalah tidak benar dan tidak berdasar. bahwa sebelum pencoblosan berlangsung tanggal desember pukul sampai dengan pukul wit, para saksi dan panitia pengawas tps semuanya diberikan salinan dpt dan tb oleh memohon melalui petugas kpps semua tps. bahwa tidak benar dpt dan tb untuk para saksi tidak diberikan. karena ditingkat rapat pleno tingkat ppk kecamatan ternate tengah, tidak ada rekomendasi panwascam kecamatan ternate tengah. bahwa dalil yang mengatakan telahcamatan ternate tengah adalah hal yang tidak benar dan tidak mendasar. faktanya, tidak ada laporan dan rekomendasi dari panwascam kecamatan ternate tengah. seharusnya pemohon menyampaikan hal tersebut dalam rapat pleno tingkat ppk, sehingga bisa ditindaklanjuti melalui rekomendasi panas. kecamatan ternate selatan bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahw adalah tidak benar. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id faktanya pengguna hak pilih kecamatan kota ternate selatan adalahbukti terlampir). bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam angka hal yang pada pokoknya ada dokumen yang tidak terdapat form dan form atb pada saat rapat ple bahwa faktanya, dari tps yang tersebar kecamatan ternate selatan hanya tps yang terdapat keberatan yang dilakukan oleh saksi nomor urut yaitu tps kelurahan tanah tinggi tetapi bukan mempersoalkan yang dipermasalahkan itu terkait dengan salinan dpt dan yang terlambat dibagikan oleh kpps. bukti terlampir). bahwa dalil pemohon pada halaman angka yang mengatakan ada mobilisasi pemilih dari satu tps tps lainnya, adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada. karena faktanya, tidak ada laporan kepada panas maupun rekomendasi panas terkait dugaan mobilisasi sebagaimana didalilkan pemohon. kecamatan ternate utara dalil pemohon dalam hal angka adalah dalil yang hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi tanpa didukung dengan data dan bukti yang relevan. fakta yang sesungguhnya adalah pengguna hak pilih kecamatan ternate utara sebanyak (dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima)(vide bukti terlampir). bahwa dalil pemohon pada hal angka adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada ada, karena tidak ada laporan dari paswascam maupun rekomendasi dari paswascam terkait dalil yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, baik oleh pasangan calon nomor urut dr. burhan abdurrahman, sh., m.m. dan abdullah tahir, s.h., maupun oleh penyelenggara pemilihan, yaitu mulai dari kpps, ppk, dan kpu kota ternateota ternate tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi tingkat kpu kota ternate, panas kecamatan maupun panas kota ternateota ternate,disampaikan pemohon. sehingga dengan demikian dalil tersebut hanya asumsi dan imajinasi pemohon. kecamatan ternate pulau dalil pemohon yang menyatakan adalah tidak benar dan mengada ada. faktanya, pengguna hak pilih kecamatan ternate pulauterhadap dalil pemohon pada hal angka jelas dalil yang tidak berdasar dan mengada ada. bahwa tidak ada keberatan terkait proses pemilihan hingga penghitungan suara. pelaksanaan pemilihan kecamatan tersebut tidak ada catatan atau kejadian khusus terkait dengan form dan form atb serta salinan dpt dan tb kecamatan hari bahwa terhadap dalil pemohon pada hal angka adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, data sesungguhnya adalah sebagai berikut: pengguna hak pilih dalam dpt: dpt dpp: dan dpt sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah suara untuk jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan hasil rekap adalah sebagai berikut. (a) jumlah suara sah seluruh calon: (b) jumlah suara tidak sah: total suara sah dan tidak sah terlebih pemohon tidak dapat membuktikan tps mana terdapat suara yang hilang, berapa jumlah tps yang diduga hilang suaranya untuk pemohon. sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak permohonan pemohon. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan pulau moti bahwa data yang disampaikan oleh pemohon adalah data fiktif dan mengada ada, karena faktanya yang terdaftar terkait tb kecamatan pulau moti sebanyak orang bukan sejumlah bahwa dalil pemohon dalam halaman angka adalah tidak benar dan mengada ada. karena faktanya, pengguna hak pilih kecamatan pulau motidengan demikian tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon, mengingat data yang disampaikan oleh pemohon adalah data yang salah dan keliru serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. terlebih tidak ada laporan disetiap pps dan ppk yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon pada saat rapat pleno penghitungan suara. bahwa dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi penggelembungan suara tps kelurahan jambul adalah tidak benar. karena faktanya, tps jambul tersebut berada kecamatan pulau ternate (error object). dengan demikian dalil pemohon tidak jelas dan mengada ada, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. bahwa dalil pemohon pada halaman angka adalah tidak benar dan mengada ada. faktanya, telah dilakukan pengecekan dpt atas kedua orang tersebut ternyata tidak terdapat nama dimaksud. semua pemilih yang datang mencoblos pada hari tersebut menggunakan form dan ktp adalah sebenar benarnya penduduk mangga dua. terhadap dugaan pelanggan tersebut tidak ada pelaporan ppl atau petugas tps pada panwascam kecamatan ternate selatan sehingga dalam forum pleno ppk kecamatan ternate selatan tidak ada rekomendasi dari panas kota ternate. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara diseluruh kecamatan yang ada kota ternate adalah dalil yang menyesatkan. pemohon tidak dapat menjelaskan tps mana saja dan berapa tps yang mengalami penggelembungan suara tersebut. bahwa pemohon dalam dalil permohonannya pada angka halaman adalah tidak benar. pemohon tidak dapat menjelaskan tps kelurahan mana ditemukan adanya form c1.kwk yang ditemukan tipe ex. sehingga dalil ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. bahwa terhadap dalil pada angka halaman adalah tidak benar. faktanya, bahwa ketua kpps tps kelurahan tanah tinggi sudah memberikan salinan dpt kepada saksi pasangan calon pada saat pencoblosan dimulai. terhadap adanya perselisihan suara telah terklasifikasi dan sudah dilakukan perbaikan saat itu juga. saksi pasangan calon nomor urut meminta untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan disepakati oleh saksi saksi pasangan calon lainnya serta ppl. setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang tersebut menjadi keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa terhadap dalil halaman angka dan adalah dalil yang tidak benar. karena faktanya, bahwa tps kelurahan tanah tinggi hanya terdapat kejadian yang tertuang dalam dokumen keberatan saksi c2) terkait dengan salinan dpt yang tidak diberikan. sehingga dengan demikian dalil ini sudah sepatunya untuk ditolak dan dikesampingkan. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam halaman angka yang tidak benar. faktanya, petugas kpps sudah berusaha memberikan salinan dpt tersebut kepada pasangan calon tetapi pasangan calon tersebut tetap tidak mau menerima kalaupun benar terjadi kelalaian dan kekhilafan petugas kpps tps kelurahan sangadji utara terkait dengan tidak diberikannya salinan dpt kepada saksi pasangan calon nomor urut hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan hasil suara secara signifikan terlebih tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adanya manipulasi ataupun penggelembungan hak pilih tps kelurahan sangadji utara. bahwa terhadap tuduhan pemohon yang menyatakan adanya petugas kpps yang membawa (tiga) surat suara untuk pemilih yang sakit, pada dasarnya sudah dilakukan dengan memegang prinsip prinsip pemilihan umum yang jujur, adil dan transparan, karena hal tersebut diakui oleh pemohon yang mengetahui adanya petugas kpps yang membawa surat suara tersebut, terlebih hal tersebut dilakukan dengan pengawasan dari saksi, panas dan petugas keamanan yang bertugas kpps tersebut. terlebih kecamatan ternate utara perlu diketahui bahwa hasil perolehan suara dimenangkan oleh pasangan nomor urut sehingga kejadian tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan nomor urut bahwa dalil pemohon pada halaman angka adalah tidak benar. bahwa kejadian tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. bahwa tidak ada keberatan saksi terkait dengan kelebihan jumlah surat suara yang memilih. sehingga dengan demikian dalil tersebut sudah seharusnya untuk dikesampingkan. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon dalam halaman angka karena disampaikan dengan tidak benar. bahwa tidak ada rekomendasi panas terkait dengan tuduhan fitnah tersebut. terlebih, jumlah surat suara sama dengan jumlah pengguna hak pilih. sehingga sudah sepatutnya, mahkamah menolak dalil guo. bahwa tuduhan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon dalam angka s.d. adalah tuduhan yang tidak berdasar. bahwa proses pemilihan hingga penghitungan suara yang terjadi kecamatan ternate berjalan lancar dan tidak ada keberatan yang dilaporkan oleh para saksi pasangan calon, sehingga dengan demikian dalil pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh mahkamah. bahwa dalil pemohon dalam halaman angka adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada. tidak ada satupun komisioner kpu yang mengumumkan hasil perolehan suara melalui media cetak, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terlebih dokumen tersebut masih dokumen yang sifatnya masih sementara. dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan pada dokumen db1, dokumen adalah dokumen yang bisa diakses oleh siapapun, hal tersebut didasarkan bahwa transparansi dari penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah kpu kota ternateyang menyatakan yunus yau kepala bkd) yang mengumumkan hasil penghitungan suara kecamatan pulau batangnya dibawah jam wit tentu melekat pribadi yang bersangkutan,. karena bukan memohon yang melakukan hal tersebut. namun demikian, perlu memohon jelaskan kondisi kecamatan batangnya tersebut. bahwa dari pemilu pemilu, proses penghitungan suara kecamatan tersebut selalu dilakukan dibawah pukul wit, hal tersebut dilakukan karena kondisi geografis pulau tersebut. ditambah dengan mata pencaharian masyarakat daerah tersebut sebagai petani dan nelayan. proses penghitungan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan penghitungan tersebut dengan secara terbuka. terlebih lagi, sudah ada kesepakatan terkait hal tersebut yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan ketua kpps. bahwa terkait permohonan pemohon yang mendalilkan mengenai adanya keterlibatan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut: menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota ternate tahun yang benar adalah sebagai berikut: no| nama pasangan calon perolehan suara selisih idr. burhan abdurrahman, suara aasaanermaan dan jasmani abubakaternate tahunukti fotokopi data agregat kependudukan per kecamatan dak2) provinsi maluku utara kota ternate tertanggal bukti fotokopi berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun ba x beserta menyempurnaktingkat tps seluruh kelurahan kecamatan motharternate beserta laporannyautara beserta laporannya. bukti tctengah beserta laporannya2 kwk). bukti tg fotokopi keputusan kpu kota ternatebeserta laporannya. bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilukada kota ternate nomor pilkada tte dan a pilkada tte tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilu. bukti tn fotokopi keterangan tertulis ketua ppk kecamatan kota ternate. bukti tn fotokopi surat mandat dari pasangan calon walikota dan wakil walikota kepada para saksinya untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota ternate. bukti tn fotokopi surat pernyataan kpps tps kelurahan bido dan tps kelurahan timur kecamatan pulau batang dua. bukti tn fotokopi berita acara kesepakatan kesepahaman antara komisi pemilihan umum kota ternate dengan panitia pengawas pemilukada kota ternate tentang penggunaan gembok tambahan pada kotak suara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps untuk pilkada kota ternate tahun nomor a ba xi1 nomor: mou pws tteyang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa permohonan pemohon paslon nomor urutsebab dalam materi permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi dari kompetensi mahkamah konstitusi karena pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran pelanggaran pemilihan umum kepala daerah pemilukada) dimana kewenangan mahkamah konstitusi hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan atau election result bukan electoral process atau proses pemilihan, karena pelanggaran administratif, etika dan pidana pemilu sudah merupakan kewenangan badan pengawas pemilu bawaslu) dan atau jajarannya secara berjenjang dengan penegakan hukum terpadu gakkumdu), dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) serta badan peradilan umum lainnya terhadap pelanggaran pelanggaran pemilu.perlu didalam pemilihan walikota dan wakil walikota ternate adalah (prima. face) merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgormohonan pembatalii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan junyang diumumkan padayang merupakan pelanggaran administratif, etika dan pidana pemilu yang menjadi ranah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang luar mahkamah konstitusi: bahwa terhadap beberapa yurisprudensi yang dijadikan pijakan oleh pemohon meminta agar mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan guo tidaklah relevan, hal ini disebabkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam penyelenggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan konstruksi hukum undang undang nomor tahun mempunyai perbedaan dan pembatasan yang sangat mendasar dengan konstruksi hukum pemilukada yang mengacu pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas maka mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara guo: kedudukan hukum (legal standing) pemohon menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau syaratternate tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa berdasarkanselisihangka terkait mengenai jumlah penduduk kota ternate sebanyak (dua ratu dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) jiwa, menurut pihak terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak (dua ratu tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima) jiwa, berdasarkan penyampaian data penduduk semester tahun dan lampiran rekapitulasi jumlah penduduk kota ternate tahun bukti pt. bahwa sesuai dengan tersebut diatas dan ketentuan batas perbedaan perolehan suara (ambang batas selisih suara untuk pengajuan gugatan) maka syarat permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota ternate secara hukum sama dan atau kurangyang ditetapkan oleh memohon kpu kota ternate), bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak pihak terkait) berdasarkan penetapan hasil permemohon, nomor pts kpu kt tahun padabukti pt dan formulir model db kwk dan lampiran db1 kwk (hal. bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pt sebagai berikut: total perolehan suara kota ternate amunatgad dan arifin djafar, m.si nspecebengiatten sh.mm. dan abdullah tahir, jasmani abubakar, ag. sh. dan anwar total jumlah suara sah bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas maka sesuai dengan pmk nomor tahun yanghitungan selisih perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebagai berikut: pihak terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh (tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu) suara, sedangkan pemohon memperoleh suara sebanyak (dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara, sehingga perolehan suara antar pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan pemohon paslon urut terdapat selisih sejumlah suara atau sebesar (lima belas koma tiga puluh lima persen) bukan (enam persen) sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam polita hal. angka bahwa berdasarkan ketentuan syarat pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan untuk kota ternate adalah sebesar dari perolehan suara yang paling banyak yaitu dari suara, maka syarat maksimal yang diajukan pemohon adalah sebesar suara, dengan demikian selisih angka perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah suara atau lebih dari (dua persen) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yaitu (lima belas koma tiga puluh lima persen), bahwa dalil permohonan pemohon pada hal. (angka hal. (angka hal. (angka dan hal. (angka telah diakui secara jelas dan tegas oleh pemohon bahwa permohonan guo tidak dapat memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam juncto huruf pmk sebagaimana telah diubah dengan pmk maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon wajib ditolak dan tidak beralasan menurut hukum: berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka menurut pihak terkait paslon nomor urutkpu kota ternate) nomor pts kpu kt tahupada tanggal desember ilpada tanggal desember pukul wit atau disesuaikan waktu dengan waktu indonesia barat wib) yang kurang (dua) jam dari waktu indonesia timur wit) maka batas tenggang waktu yang harus diajukan pemohon adalah pada tanggal desember pukul wib, bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi yang didalilkan pemohon pada halaman angka tidak dicantumkan tanggal dan waktu hanya menyebutkan tanggal desember yang diumumkan pada tanggal desember pukul wit : bahwa pendaftaran pemohon terlihat keanehan karena berdasarkan permohonan pemohon yang pertama (awal) registrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan nomor php.kot merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo xiv tertulis hari senin pada tanggal januari jam wib sedangkan perbaikan permohonan pemohon registrasi oleh panitera tertulis hari minggu pada tanggal januari jam wib, sangat tidak jelas karena terjadi perbedaan waktu satu hari lebih dahulu (lebih awal) permohonan perbaikan pemohon daripada permohonan awal pemoho (obscura libel) dikarenakan pemohon tidak fokus pada perselisihan hasil perolehan suara dan tuntutan pemohon dalam petit tidak meminta untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon, permohonan pemohonpemilukada berikut bukti bukti atau saksi yang mendukung dalil dalil dalam permohonan pemohon, bahwa selanjutnymemohon kpu kota ternate) dan hasil yang benar menurut pemohon paslon nomor urut maka dalam penjelasan ini menyebutan selisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, maka sangat beralasan mahkamah untuk menolak atau setidak tidaknya tidak dapat menerima permohonan pemohon. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo iv. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait paslon nomor urut menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon paslon nomor urut kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya, bahwa pihak terkaitketerangan pihak terkait dalam pokok permohonan ini,oleh memohon kpu kota ternate) tanggal desember vide pt terbukti selisih suara antara pemohon paslon urut dengan pihak terkait paslon nomor urut sebanyak (lima belas koma tiga puluh lima persen), dilihat dari perbedaan antara pihak terkait dan pemohon dihitung dari perolehan suara terbanyak oleh karena itu pemohon tidak memiliki kualitas mengajukan permohonan atau syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon mahkamah konstitusi dan atau pemohon tidak memenuhi syarat formil (dua persen) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahun bahwa proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat, maka tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh memohon kpu kota ternate)dan kpu sudah sesuai dengan asas asas pemilihan umum yang berlaku (uber dan judul) serta telah berlangsung secara aman, lancar dan tertib: bahwa sebagai perserta pemilihan walikota dan wakil walikota tahun seluruh pasangan calon nomor urut dan telah diberikan hak untuk menempatkan saksi saksi tps, ppk, dan kpuharusnya mengajukan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo keberatan atau melaporkannya kepada panas kota ternate gakkumdu yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku paslon nomor urut yang merupakan asumsi yang tidak berdasar, dimana sejak berlangsungnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps sama sekali tidak ada keberatan, dan telah menandatangani serta menerima berita acara berikut hasil perhitungan suara tingkat tps form model kwk, form c1 kwk dan lampiran c1 kwk), bahwa dalil pemohon pada halaman angka telah menguatkan keterangan pihak terkait dimana pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon berada pada peringkat dengan jumlah suara sebanyak suara, (vide pt maka dapat dibuktikan bahwa dalil pemohon telah mengakui dengan jelas dan tegas telah terjadi perbedaan yang signifikan dan lebih dari (dua persen) maka dalil pemohon tidak perlu dibuktikan lagi: bahwa dalil pemohon pada halaman angka dan halaman angka sangat mengada ada dan tidak relevan terkait dengantetapkan memohon dan tuduhan keberpihakan memohon kpu kota ternate) sebagai penyelenggara terhadap pihak terkait paslon nomor urut dalam upaya memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun sangat tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak berdasar atau merekayasa fakta atas tuduhan kepada pihak terkait,karena pemilihan walikota dan wakil walikota ternate pada tanggal desember berjalan secara langsung umum bebas dan rahasia, serta merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jujur dan adil, maka dalil pemohon wajib ditolak dan atau patut dikesampingkan, bahwa dalil pemohon pada halaman huruf angka terkait dengan pencetakan surat suara yang menyalahi aturan oleh memohon kpu kota ternate) yang memihak kepada pihak terkait paslon nomor urut yang berpengaruh terhadap proses dan tahapan, sangat mengada ada dan atau tidak berkaitan dengan pihak terkait dan hal tersebut diperiksa dan diselesaikan pada tingkat pemeriksaan bawaslu provinsi maluku utara serta telah terjadi kesepakatan bersama seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota ternate yang difasilitasi oleh kpu provinsi maluku utara yang telah disetujui perbaikan surat suara tersebut, berdasarkan surat keberatan tertulis pihak terkait pada tanggal november bukti pt bahwa terkait dalil pemohon pada halaman angka huruf dan adalah tidak benar dan sangat tidak relevan serta merupakan asumsi belaka untuk dapat menjebak pihak terkait dengan alasan sebagai berikut: terkait dalil bahwa ada hubungan yang sangat erat sekertaris kpu kota ternate dengan pihak terkait paslon nomor urut berupa hubungan ipar sangat tidak benar karena sekertaris kpu selain tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan pihak terkait juga tidak ada hubungan atas tugas penyelenggara pemilu yang didalilkan pemohon terkait dengan proses dan tahapan jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan serta proses pemenang tender, sangat tidak relevan dengan perselisihan hasil dan tidak ada hubungannya dengan pihak terkait maka dalil pemohon patut dikesampingkan, bahwa, memohon kpu kota ternate) sesuai kewenangannya telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku terkaitkepala daerah, dimana ketika specimen (contoh) surat suara yang telah validasi hasilnya terdapat flex pencahayaan pada foto paslon nomor urut pihak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terkait) maka wajib adanya perbaikan kualitas gambar oleh memohon berdasarkan keberatan dari pihak terkait paslon nomor urut vide bukti pt sesuai dengan pedoman surat keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang desain suratrinsipnya adalah kualitas gambar, oleh karena itu dalil pemohon patut ditolak, bahwa dalil pemohon pada halaman huruf angka terkait dengan adanya nepotisme oknum panas kota ternate dan keberpihakan kepada pihak terkait paslon nomor urut demikian pula dengan adanya hubungan persaudaraan antara seri. wahyuni bailey anggota panas kota ternate) dan ketua tim pemenang pihak terkait sangat tidak relevansinya dengan pemungutan, penghitungan dan perolehan suara maka dalil pemohon patut ditolak: bahwa dalil pemohon pada halaman huruf angka terkait memohon kpu kota ternate) melakukan pelanggaran terhadap proses tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih adalah tidak relevan dan bukan merupakan kewenangan mahkamah melainkan kewenangan dkpp maka dalil pemohon patut dikesampingkan, bahwa dalil pemohon pada halaman huruf angka terkait penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh pihak terkait paslon nomor urut kecamatan ternate tengah, kecamatan ternate selatan, kecamatan ternate utara, kecamatan ternate pulau, kecamatan hari dan kecamatan pulau moti sangat tidak benar dan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik waktu, tempat tps) dan kelurahan pps) serta siapa yang melakukan penggelembungan dan pengurangan suara sehingga dalil pemohon merupakan rekayasa atau cerita fiksi (ilusi) selain itu dalil permohonan pemohon tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil penghitungan suara, makamemohon kpu kota ternate) pada saat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pencoblosan untuk memenangkan pihak terkait paslon urut sangat tidak benar antara lain: kecamatan ternate selatan bahwa dalil permohonan pemohon pada angka terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara sofyan ahmad tidak ada hubungan dengan pihak terkait selain bukan tim dari pihak terkait paslon nomor urut dan yang bersangkutan juga tidak dapat dipastikan memilih pihak terkait paslon nomor urut dan hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah melainkan kewenangan panwascam pulau ternate, maka dalil tersebut patut ditolak bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon pada angka isinya. sampai pada angk, bukan merupakan kewenangan mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak: bahwa dalil permohonan pemohon pada angka terkait setelah pemilihan kotak suara tps kelurahan nature kantor lurah nature terlihat beberapa kotak suara yang segelnya terbuka sangat tidak benar dan merupakan fitnah dari pemohon pasangan calon nomor urut yang sengaja menyebarkan selebaran seakan akan bahwa anggota kpps itu adalah tim pasangan calon urut pihak terkait) adalah merupakan tindakan tidak terpuji dan sudah diselesaikan tingkat panas kota ternate, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak:pasangan calon perolehan suara abdullah tahir, sh. jasmani abubakar, ag. anwarbuat oleh memohon seperti yang tertuangngka terkait memohon kpu kota ternate) mengumumkan hasil pilkada kota ternate sebelum rekapitulasi, tidak ada relevansi dengan perselisihan hasil penghitungan suarapihak terkait paslon nomor urut yaitu dr. burhan abdurrahman, s.h,. m.m. ketika masih menjabat walikota ternate telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan pegawai tidak tetap ptt) di.lingkungan pemerintah kota ternate pada tanggal juli adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate karena pengangkatan ptt merupakan kewenangan seorang kepala daerah yang anggarannya telah tersedia dalam apbd kota ternate tahun anggaran bahwa pengangkatan ptt pada tanggal juli dan pilkada kota ternate tanggal desember memiliki rentang waktu yang cukup panjang sehingga tidak ada hubungan dan pengaruh dengan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate, bahwa dalil pemohon pada halaman huruf angka terkait keterlibatan pns dan pemberian barang yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait paslon nomor urut sangat tidak benar karena pihak terkait tidak pernah menggunakan kekuatan mesin birokrasi untuk dijadikan kekuatan politik dan pihak terkait pada tanggal agustus ruangan kantor walikota ternate pukul wit melaksanakan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah skpd) pemerintah kota ternate antara lain sekertaris daerah, kepala badan, dinas, bagian dan camat pemerintah kota ternate dimana pihak terkait menghimbau agar menjaga persatuan, etika birokrasi dan tetap netral sebagai pns asn dalam menghadapi pemilukada kota ternate bukti pt oleh karena itu dalil dalil pemohon adalah tidak benar yang bukan merupakan kewenangan mahkamah, maka dalil tersebut patut ditolak, berikut dalil dalil pemohon antara lain: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan pulau hari bahwa dalil permohonan pemohon pada angka sampai pada angka terkait dengan kehadiran kepala dinas perikanan kota ternate ruslan bian bersama staf dengan kelompok fad pada tanggal desember kelurahan dari isa kec. pulau hari, pihak terkait tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan pihak terkait karena pada saat itu tidak lagi menjabat sebagai walikota ternate (masa akhir jabatan sebagai walikota ternate tanggal agustus bukti pt dan dalil pemohon terkesan mengada ada tidak sesuai dengan fakta karena kelurahan dari isa kec. pulau hari pemohon sebagai paslon nomor urut yang memperoleh suara terbanyak bukti pt dansampai pada angka terkait dengan kehadiran hadiah tukuboya kepala bpm kota ternate), ramuan matta (staf dinas kesehatan) dan rusli selasa (staf pegawai bukan) pada tanggal desember kelurahan mado, togolobe, dan dari isa kecamatan pulau hari, tidak ada hubungannya dengan pihak terkait yang tidak tahu menahu karena pada saat itu pihak terkait tidak lagi menjabat sebagai walikota ternate, dan dalil pemohon terkesan mengada ada dan merekayasa karena faktanya (tiga) kelurahan tersebut pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak bukti pt bukti pt dan vide bukti ptdan tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan pihak terkait maka patut dikesampingkan, bukti pt dan bukti pt kecamatan ternate selatan bahwa dalil permohonan pemohon pada angka isinya. sampai pada tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan pihak terkait maka patut dikesampingkan:angka sampai dengan angka terkait denganadalah tidak benar dan tidak relevan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate tahun oleh karena program tersebut adalah program kemanusiaan dari organisasi paguyuban ikatan keluarga tidore ikt) yang popular disebut variola (gotong royong membangun rumah) yaitu membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu dengan tidak menggunakan apbd apbn yang dilaksanakan sejak tahun secara gotong royong oleh organisasi ikt, sebelum pihak terkait menjadi walikota ternate selain itu kehadiran pihak terkait yaitu dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m. adalah dalam kapasitas sebagai ketua ikt provinsi maluku utara. program kemanusiaan variola ini pernah dihadiri dan penyerahan kunci oleh presiden republik indonesia ir. joko widodo) pada tahun mantan wakil presiden republik indonesia ir. boediono) pada tahun serta menteri pekerjaan umum republik indonesia ir. basuki) pada tahun dan tahunisinya. sampai pada angka adalah tidak benar karena pelanggaran pelanggan yang didalilkan pemohon merupakan kewenangan panas dan gakkumdu untuk menyelesaikan bukan kewenangan mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan, maka dalil pemohonmaka dalil pemohon tersebut patut ditolak: bahwa dalil permohonan pemohon pada angka dan angka terkait dengan seri. fatwa zoegirah dimana anggota kpps yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berkumpul dirumahnya adalah tidak benar dan dalil tersebut patut tidak diterima bukti ptdandan angka terkait dengan pertemuan pertemuan dirumahnya idrus abdurrahman yang dilakukan oleh tim sukses paslon nomor urut pihak terkait) dengan lurah alauddin kec. ternate tengah dan terkait dengan pembelian dan pemasangan kabel dan stiker untuk disebarkan rumah rumah warga yang melibatkan lurah alauddin dan camat kecamatan ternate tengah adalahdan bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon pada angka isinya. sampai pada angka terkait dengan keterlibatan pns patut dikesampingkan karena tidak relevan untuk ditanggapiahwa dalil permohonan pemohon pada angka terkait dengan mobilisasi massa kelurahan makassar timur kec. ternate tengah dirumahnya ridwan lisapally adalah sangat tidak benar karena hal tersebut direkayasa dan yang bersangkutan menolak secara tegas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atas tuduhan dari dalil pemohon, dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan panas kota ternate dan gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan mahkamah maka patut ditolak bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon pada angka tidak relevan dan tidak patut pertimbangkanterkait dengan pertemuan antara masyarakat dengan pihak terkait dirumah imam mesjid turbo, kelurahan turbo kecamatan ternate utara yaitu ade safar yang dijanjikan oleh pihak terkait akan memberikan uang untuk membayar lokasi perkuburan adalah alasan yang tidak benar karena faktanya pihak terkait hanya menyampaikan visi misi dan program. kelurahan turbo pada masa akan datang berupa pembangunan jalan, pemasangan lampu jalan dan pengadaan tanah perkuburan bukti pt bahwa dalil permohonan pemohon pada angka sampai dengan terkait dengan kampanye kelurahan taraf yang mendalilkan pihak terkait menjanjikan bantuan peralatan dapur, dan tim sukses dari pasangan calon nomor urut pihak terkait) atas nama andi lala yang membagikan sembako yang mengatasnamakan paslon nomor urut serta pembagian seng dilingkungan gamalama dan yang menerima tante osi dan asi sangat tidak relevan dan tidak patutkecamatan pulau ternate bahwa dalil permohonan pemohon pada angka isinya. sampai pada angka tidak benar dan sangat tidak relevan serta tidak patut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtidak dapat dibuktikan, bahkan kelurahan kelurahan yang didalilkan oelh pemohon antara lain, kelurahan lotto, kelurahan kastel, kelurahan sulamadaha dan kelurahan tobololo kecamatan pulau ternate sangat bertolak belakang dengan fakta karena secara keseluruhan kecamatan pulau ternate total seluruhnya dimenangkan oleh pemohon paslon nomor urut kelurahan dari kelurahan kecamatan pulau ternate bukti pt dan terkait dengan dalil dalikecamatan batang dua bahwa dalil permohonan pemohon pada angka sangat tidak relevan serta tidak patut pertimbangkan karena tidak ada hubungan dengan pihak terkait,ernate tahun yang dibuat oleh memohon vide bukti pt dan vide bukti pt dan masif tsm), hal ini pihak terkait menanggapi bahwa dapat dikatakan terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut: bahwa dapat dikatakan sistematis, apabila pemohon harus dapat membuktikan adanya fakta hukum yang jelas, mengambarkan adanya upaya merangsang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, bahwa dapat dikatakan terstruktur barulah terjadi apabila, adanya fakta hukum yang jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang jelas dan terinci dengan membuktikan adanya tindakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasan atas dasar motivasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang dalam, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah untuk dapat menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud, untuk menjatuhkan suara pasangan calon yang lain, atau untuk memperbesar suara pasangan calon tertentu, kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari pasangan calon yang lain, bahwa dapat dikatakan masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan diuraikan fakta fakta hukum yang jelas dan tersebar luas serta merata, dan tidak hanya pada suatu kawasan' daerah tertentu tetapi berbagai kawasan daerah, bahwa dalil pemohon dalam perkara guokomisi pemilihan umum kota ternate memohondengan demikian dalil dalil pemohon terkait adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dituduhkan oleh pemohon kepada pihak terkait, adalah tidak beralasan menurut hukum. dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait. iicalon walikota. bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk calon wakil walikota ternate.tahun, agustus tahun bukti pt fotokopi surat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, nomor: perihal: penyampaian data penduduk semester tahun kepada walikota ternate, tanggal juli bukti pt fotokopitahun bukti pt fotokopi berita acara dan lampirantahun bukti pt fotokopi surat keberatan hasil validasi pra cetak surat suara, nomor: b tkp pc bur ada x1 oleh tim kampanye, dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m. dan abdullah tahir, s.h., sebagai calon walikota dan wakil walikota ternate kepada kpu kota ternate, tanggal november tahun bukti pt fotokopi surat keputusan nomor: sk. pc.hb native tentang pengesahan susunan dan personalia tim pusat konsolidasi pemenangan, dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m. dan abdullah tahir, s.h., sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota ternate, tanggal juli bukti pt fotokopi pemberitahuan panitia pengawas pemilukada kota ternate tentang status laporan temuan nomor: pilkada tte tanggal desember bukti pt video bukti rekaman rapat walikota dr. burhan abdurrahman, s.h., m.m.) pada saat pertemuan perpisahan pada tanggal agustus bukti pt fotokopi keputusan menteri dalam negeri republik indonesia no: tahun tentang pemberhentian walikota ternate provinsi maluku utara dan kwk dan lampiran desember kelurahan dari isa kecamatan pulau hari. bukti pt fotokopi form model kwk dan kwk dan lampiran desember kelurahan mado kecamatan pulau hari. bukti pt fotokopi form model kwk dan kwk dan lampiran desember kelurahan togolobe kecamatan pulau hari. bukti pt surat pernyataan atas nama mahmud ajaran tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama mari anwar suara, tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama fatwa zougira tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama boy fatah andres tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama hasil umar tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama ridwan lisapally tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama ade safar tertanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama andi lala kaidah tertanggal januari bukti pt fotokopi form model kwk dan da1 kwk dan lampiran kecamatan pulau ternatmenimbangdbelum diatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak berupa penjualan buku mengingat pengetahuan, pendaftaran peserta international forum independent audit regulators inspection workshop, dan penyediaan ruang promosi sistem elektronik (digital platform) lingkunganterdiri atas: penjualan buku pengetahuan bidang keuangan negara; pendaftaran international forum independent audit regulatory inspection workshop miliar iw); dan penyediaan ruang promosi pada sistem elektronik digital platform) lingkungan kementerian keuangan. jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak bagaimana dimaksud dalam pas huruf terdiri atas: royalti dari penjualan buku pengetahuan kementerian keuangan yang diterbitkan oleh pihak lain; dan konsinyasi dengan pihak lain atas penjualan buku pengetahuan yang diterbitkan oleh kementerian keuangansepuluh persen) dari harga penjualan bukuenam puluh persen) lari harga penjualan buku. jenis clan tarif atas penerimaan negara bukan pajak bagaimana dimaksud pala dalam huruf terdiri atas penerimaan biaya pendaftaran: peserta miliar yang berasal dari dalam negeri; panitia penyelenggara, delegasi dari sekretariat miliar, narasumber, clan undangan; dan peserta yang berasal dari luar negeri. tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dikenakan biaya pendaftaran sebesar rp0, (nol rupiah) per orang. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pendaftaran yang dilakukan sampai dengan (empat puluh tujuh) hari sebelum hari penyelenggaraan miliar dikenakan biaya besar usd800 (delapan ratus dolar amerika) per orang. pembayaran yang dilakukan sampai dengan batas waktu penyelenggaraan miliar dikenakan tarif sebesar usd900 (sembilan ratus dolar amerika) per orang. tarif pendaftaran miliar sebagaimana dimaksud pada dan berlaku sampai dengan dilaksanakannya miliar iw. jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyediaan ruang promosi sistem elektronik digital platform) lingkungan kementerian keuangan yang dikelola oleh mitra pengelola penerimaan negara bukan pajak. penyediaan ruang promosi sistem elektronik digital platform) lingkungan kementerian keuangan secara swakelola. tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar (lima puluh persen) dari pendapatan kotor. tarif atas penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp400, (empat ratus rupiah) per klik. dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jen1terdiri atas: jms kegiatan usaha subjek penerimaan negara bukan pajak; dan bentuk kelembagaan subjek penerimaan negara bukan pajak. jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dikelompokkan atas: kegiatan nonbisnis; atau kegiatan sosial. bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: entitas koperasi sekunder asn tni polri; entitas koperasi primer asn tni polri; entitas usaha mikro; atau entitas usaha kecil. kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi kegiatan promosi yang menarik imbalan atas barang jasa yang diberikan tanpa mengutamakandan atau upaya pemenuhan kebutuhan pegawai1 atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pengelola pnb. kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi kegiatan promosi yang tidak menarik imbalan atas barang jasa yang diberikan dan dan atau kegiatan penuh jang penyelenggaraan kegiatan pemeran tahan negara. entitas koperasi sekundbadan hukum aparatur sipil negara anggota koperasi tentara negara indonesia anggota kepolisian indonesia, yang tujuan kesejahteraan anggota. pendiriannya pamer nasional republik untuk entitas koperasi primorang perseorang. entitas usaha mikrorpl. (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. entitas usaha kecil(lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan pertimbangan jenis kegiatan usaha diberikan faktor penyesuaian sebagai berikut: kegiatan non bisnis sebesar (tiga puluh persen); kegiatan sosial sebesar (dua koma lima persen). tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan pertimbangan bentuk kelembagaan diberikan faktor penyesuaian sebagai berikut: koperasi sekunder milik asn tni polri sebesar (tujuh puluh lima persen); koperasi primer milik asn tni polri sebesar (lima puluh persen); usaha mikro dan usaha kecil sebesar (dua puluh lima persen). penerimaan negara bukan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam dengan faktor penyesuaian tarif sesuai jms kegiatan dan atau faktor penyesuaian tarif sesuai bentuk kelembagaan. pengenaan tarif dengan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan ketentuan subjek penerimaan negara bukan pajak mengajukan permohonan penyesuaian tarif kepada kepala satuan kerja unit eselon pengelola penerimaan negara bukan pajak ruang promosi digital platform paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan promosi digital plat onn dilakukan. permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen pendukung sebagai berikut: kegiatan nonbisniskegiatan sosialentitas koperasi sekunder asn tni polri: akta pendirian koperasi; entitas koperasi primer asn tni polri: akta pendirian koperasi; usaha mikrousaha kecilpejabat sebagaimana dimaksud pada memberikan jawaban kepada pemohon paling lambat (lima) hari kerja setelah surat diterima. seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian keuangan wajib disetor kas negara. peraturan menteri ini mulai berlaku setelah (lima:::: ~:.rr biro umum administrasi kementerian yab~ . dalam penggunaan nomor pokok wajib pajak sehubungan dengan ketentuanindonesigatur ketentuan mengenai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk indonesia, bahwa untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk indonesia yang menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak ankomenn orang pribadi bukan penduduk indonesia, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, bahwa untuk mendukung kebijakan satu data indonesia, perlu mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajadalam hal layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit, wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah tetap dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal desember nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit sebagaimana dimaksud pada merupakan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dengan menghapuskan digit pertama berupa angka (nol). nomor pokok wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud pada hurufitung sejak tanggal januari wajib pajak menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal pajak dan pihak lain, wajib pajak menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan cc. pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak harus menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak jdih.kemenkeu.go.id dan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit dalam layanan dimaksud. layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: layanan pencairan dana pemerintah: layanan ekspor dan impor: layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha: layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan direktorat jenderal pajak, dan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan nomor pokok wajib pajak. direktur jenderal pajak atas nama menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud. (l) direktur jenderal pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang mensyaratkan penggunaan nomor pokok wajib pajak, berupa pemadaman: nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit dengan nomor induk kependudukan bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit dengnomor pokok wajib pajak cabang dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha, jdih.kemenkeu.go.id dalam penyesuaian data nomor pokok wajib pajak dan nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak. layanan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara elektronik oleh direktur jenderal pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit memuat: nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit dan atau nomor pokok wajib pajak cabang, dan nama wajib pajak. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencantuman nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal januari tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. op:ber kepala bagian administrasi kementerian tia mas soeharto nip 19690922199b011001m. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:nomor pokok wajib pajak cabang adalah nomor pokok wajib pajak yang diberikan bagi tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal jdih.kemenkeu.go.id tempat kedudukan wajib pajak atau yang diberikan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhanpajak bumi dan bangunan serta pajak karbon yang tidak dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak pusat. nomor identitas tempat kegiatan usaha adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yang selanjutnya disebut klasifikasi lapangan usaha adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi wajib pajak yang memuat informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh wajib pajak. terhitung sejak tanggal juli wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan nomor induk kependudukan, dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit, sebagai nomor pokok wajib pajak. wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk sebagaimana dimaksud pada termasuk wajib pajak warisan belum terbagi. selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perawakannya, wajib pajak juga menggunakan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain jdih.kemenkeu.go.id selain direktorat jenderal pajak yang mensyaratkan penggunaan nomor pokok wajib pajak. bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, direktur jenderal pajak memberikan nomor pokok wajib pajak dengan mengaktivasi nomor induk kependudukan: berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak, atau secara jabatan.irektur jenderal pajak memberikan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit: berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak, atau secara jabatan. nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal desember wajib pajak orang pribadi yang merupakan pendudukinduk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dalamsebagaimana dimaksud pada data identitas wajib pajak dilakukan pemadaman dengan data kependudukan yang ada kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil. hasil pemadaman sebagaimana dimaksud pada ainkomen aoi dikelompokan menjadi: data valid: dan data belum valid. data valid sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data identitas wajib pajak yang telah padan dengan data kependudukan. s5) data belum valid sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data identitas wajib pajak yang belum padan dengan data kependudukan. direktur jenderal pajak menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadaman sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada wajib pajak. klarifikasi atas data hasil pemadaman sebagaimana dimaksud pada termasuk. penyampaian permintaan klarifikasi oleh direktur jenderal pajak sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan melalui: laman direktorat jenderal pajak, alamat pos elektronik wajib pajak,lakukan perubahan data, dalam hal data yang disampaikan pada saat permintaan klarifikasi belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. dihkemened god: contact center direktorat jenderal pajak, cc.nomor induk kependudukan yang digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan nomor induk kependudukan berdasarkan: hasil pemadaman dengan status data valid sebagaimana dimaksud dalam huruf atau perubahan data yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam d, dan diberitahukan kepada wajib pajak. wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat menggunakan nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit sampai dengan tanggal desember dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan nomor pokok wajib pajak. wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk sebagaimana dimaksud pada hanya dapat menggunakan layanan administrasi perpajakan dan jdih.kemenkeu.go.id administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data. penggunaan layanan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dalam hal atas perubah. wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah yang telah terdaftarpokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit sebagaimana dimaksud dalam nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menambahkan angka (nol) depan nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit. dalam penggunaan nomor pokok wajib pajak dengan format (enam belas) digit, direktur jenderal pajak menyampaikan permintaan klarifikasi kepada: wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, berupa, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, berupa: data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler, ain komedi pia data alamat tempat kedudukan wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya: dan data klasifikasi lapangan usaha. penyampaian permintaan klarifikasi oleh direktur jenderal pajak sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: laman direktorat jenderal pajak: alamat pos elektronik wajib pajak:nyampaikan tanggapan berupa persetujuan atas kesesuaian data, dalam hal data yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau wajib pajak melakukan perubahan data, dalam hal data yang disampaikan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. penyampaian tanggapan berupa persetujuan dan, contact center direktorat jenderal pajak,untuk menjamin keakuratan data, wajib pajak melakukan perubahan data secara berkelanjutan sesuai dengan keadaan sebenarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id terhadap wajib pajak cabang yang telah diterbitkan nomor pokok wajib pajak cabang sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, direktur jenderal pajak memberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh direktur jenderal pajak kepada wajib pajak melalui: laman direktorat jenderal pajak, alamat pos elektronik wajib pajak: cc.nomor pokok wajib pajak cabang sebagaimana dimaksud padaadap wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau diberikan nomor pokok wajib pajak secara jabatan sejak peraturan menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal desember direktur jenderal pajak: mengaktivasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dan memberikan nomor pokok wajib pajak dengan format (lima belas) digit bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, atau memberikmemberikan nomor pokok wajib pajak cabang dan nomor identitas tempat kegiatan usaha bagi wajib pajak cabang. jdih.kemenkeu.go.idpungli harmoni habib tempat tanggal lahir jakarta, oktober alamat jalan pramuka gg. santosa rt. otak nomor jakarta puspendahuluan puji syukur kepada tuhan yme, karena berkat rahmat nya, bangsa indonesia telah terbebas dari penjajahan. dan saat ini kta sebagai generasi penerus, tengah mengisi kemerdekaan demi meneruskan cita cita para pendiri bangsa ini. terlepas dari apa yang terjadi era reformasi ini, kita semua tentunya yakin akan terwujudnya cita cita indonesia merdeka, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. keyakinan ini tentunya harus terus ada dan berkobar dalam sanubari seluruh rakyat indonesia. jika saat ini diibaratkan sebuah grafik, apa yang kita alami sekarang sebagai sebuah bangsa sedang berada pada titik kritis. betapa tidak. reformasi yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa menuju cita cita proklamasi, dan keluar dari belenggu otoriter orde baru, malah membawa bangsa ini jauh dari tujuan semula. bagaikan kereta yang salah arah. jika dipaksakan untuk terus berjalan hanya akan berujung pada kesia siaan. bahkan yang paling tragis pada kehancuran. kita sebenarnya paham. salah satu faktor yang menyebabkan keterpurukan bangsa ini adalah korupsi. namun sepertinya, semakin diperangi, kasus korupsi semakin menjadi jadi. bahkan terakhir, kasus yang menerpa klinis dan koleganya. jika indikasi ini benar, sudah barang tentu hukum indonesia ternoda oleh para penegak hukumnya itu sendiri. sungguh sangat ironis. apa penyebabnya? dan apa solusinya? dengan ditulisnya uji materi terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan sebagai titik balik krisis berkepanjangan. insya allah, jika tuhan menghendaki. dan jika seluruh komponen bangsa ini berkemauan kuat untuk menjalankannya, indonesia makmur bukan lagi sekedar mimpi dan angan angan kosong. indonesia makmur akan segera menjadi wujud dan nyata. allah swt, tuhan yme telah berkenan menghantarkan bangsa indonesia menuju kemerdekaan. maka secara pasti, pun berkenan akan terwujudnya indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idrakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. bahwa mewujudkan suatu keadilan harus menjadi suatu gerakan kemanusiaan yang serius, dan sungguh sungguh dilakukan oleh rakyat, tujuan mulia ini malah berbalik menjadi kontradiktif yakni menjadi gerakan pemerkosaan terhadap nilai nilai keadilan dan kemanusiaan.adilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa dengan alasan alasan yang telah dikemukakan atas, maka diperlukan solusi. bawah ini merupakan solusi yang dalam hal ini diajukan sebagai bahan pertimbangan atas permohonan uji materiil, sebagai berikut: hukuman tegas akan meninggikan derajat manusia fitrah manusia saat dilahirkan muka bumi adalah suci, bersih dari noda dan dosa. dengan adanya hukum, maka kiprahnya yang suci dan bersih akan terjaga hingga akhir hanya. kaitannya dengan korupsi (mencuri), allah swt, tuhan yang maha esa telah memberikan standar hukuman. yaitu potong tangan. ketegasan hukum dan penerapannya yang tidak pandang bulu melahirkan masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. sebuah analogi berikut akan diberikan sebagai perbandingan. seorang atlet lompat tinggi, berlatih untuk memecahkan rekor dunia. maka akan memasang target yang sama dengan rekor dunia bahkan lebih. sehingga akhirnya mampu melampaui rekor lompat tinggi dunia. bagaimana mungkin mampu melampaui rekor dunia, jika merasa cukup dan puas untuk memasang target rekor nasional untuk lompat tinggi yang ternyata bawah rekor dunia. nkri sebagai sebuah negara yang merdeka memiliki tujuan yang mulia, mampu mengantarkan rakyatnya kepada keadilan dan kesejahteraan. sebuah cita cita yang luar biasa yang hanya dapat diwujudkan apabila: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memiliki standar hukum yang tegas (untuk kasus korupsi adalah standard hukum tuhan yakni potong tangan atau lebih, yaitu hukuman mati). penegakan hukum yang tidak pandang bulu. wajar saja indonesia masih belum mampu mengantarkan rakyatnya kepada keadilan dan kesejahteraan. hal itu disebabkan produk hukumnya masih bawah standar yang telah tuhan tetapkan dan penegakan hukuman yang masih pandang bulu. indonesia bukanlah negara yang berlandaskan agama. sehingga, apabila kemudian hari ditetapkan hukuman potong tangan untuk kasus korupsi, akan tercipta rasa ketidakadilan akan penganut agama yang lain. meskipun itu sebenarnya suatu hal yang lumrah dan wajar. mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim. jika hendak mengambil hukuman mati bagi para pelaku korupsi, apakah itu melanggar ham? (seperti apa yang telah dikatakan benny harman, mantan ketua komisi iii dpr ri). sebenarnya tidak. karena negara tetap menjamin hak hidup seseorang selama tidak melakukan korupsi. korupsi hakekatnya juga setara dengan narkoba yang merusak bangsa. menurut menteri hukum dan ham, pesona lalu, ini (hukuman mati) bukan menyangkut kita menghukum warga negara brasil, warga negara belanda dan apapun, tetapi ini bagaimana kita melindungi negara yang sudah darurat narkoba untuk memberikan efek jera. selanjutnya, perlukah kita khawatir terhadap aset korupsi yang dilarikan keluar negeri tidak akan dikembalikan? hakikatnya indonesia adalah negara yang kaya. jika diolah dengan benar, maka aset korupsi yang telah menguap tersebut tidaklah berarti apa apa. dan hanya dengan hukuman yang tegas (hukuman mati) bagi pelaku korupsi, akan dapat menutup kebocoran kebocoran aliran dana negara. sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hukuman mati adalah budaya bangsa bahwa hukuman mati bagi pencuri telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa indonesia. bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. pada abad ke kerajaan kalinya yang terletak jawa tengah, telah menetapkan hukuman mati sebagai sanksi bagi para pencuri pada saat pemerintahan ratu shima. pada abad ke dalam piagam mendasari (pada zaman hayam buruk) dan piagam triwulan masehi) tercatat kitab undang undang utara menara yang terdiri dari salah satu tertulis bahwa hukum mencuri astacorah), bahwa jika pencuri tertangkap dalam pencurian dikenakan pidana hukuman mati, anak istrinya miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. jika pencuri itu mempunyai hamba laki laki atau perempuan, hamba itu tidak diambil alih oleh raja, tetapi dibebaskan dari segala hutangnya dari pencuri yang bersangkutan. wajar saja jika majapahit menjadi negara yang makmur dan sejahtera serta mampu menguasai seluruh nusantara. karena landasan hukumnya yang kuat dan tegas. abad ke dengan teknologi yang modern dan super canggih saat ini, nyatanya bangsa indonesia telah mengalami kemerosotan moral. adakah kita mau mengambil pelajaran dari kebudayaan masa lampau bangsa sendiri? ataukah kita tetap bersikeras dengan mengatakan hukuman tersebut telah kuno usang dan tidak date lagi dan melakukan studi banding hukum luar negeri untuk menghambur hamburkan uang negara? tinjauan sosiologis hukum yang hakekatnya berada tengah dan tidak berat sebelah, pada prakteknya adalah upaya untuk melemahkan dan secara perlahan menghapuskan hukuman mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia. padahal, atas nama hak asasi manusia, negara negara pendekar ham malah berperilaku tidak berperikemanusiaan. hilangnya hak hidup akibat hukuman mati merupakan alasan utama dari para penggiat ham dan orang yang pro hak asasi manusia. merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id selain itu, hukuman mati tidak dapat mengembalikan kehidupan seseorang jika ternyata pelaku terbukti tidak bersalah kemudian hari. pemohon menganggap bahwa pengadilan manusia dunia bersifat relatif. pengadilan tuhan lah yang bersifat absolut. dengan demikian, tidak perlu khawatir jika ada kemungkinan berlaku salah dalam memutus hukuman mati. pengadilan tuhan hari akhir akan mengungkap kebenaran yang hakiki. sebab, manusia memiliki keterbatasan. tuhan maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba nya. adapun tinjauan teologis hukum. sudah sepatutnya agama agama yang ada indonesia mencari kesamaan dalam bingkai bhinneka tunggal ika. dengan tidak menjadikan mayoritas pemeluknya sebagai pemenang sehingga berhak menetapkan hukum agamanya sebagai pilihan utama. untuk itu, adalah tepat jika bingkai kesamaan tersebut berdasar pada hukum yang mengacu pada akar budaya bangsa. tentang negara dalam keadaan bahaya adapun negara dalam keadaan darurat korupsi disebabkan alasan alasan sebagai berikut: korupsi kehutanan trilyun tahun sejak jika saja korupsi migas tidak terjadi dan birokrasi dibenahi, maka setiap warga negara indonesia bisa mendapatkan juta per bulan dari keuntungan sektor migas, dan lain lain. bahwa jika pemerintahan yang diisi oleh pejabat yang korup, amat rentan dan sangat berbahaya. aset aset negara ini akan mudah dikuasai oleh negara lain. dengan begitu, kemerdekaan bangsa yang diraih hanyalah kemerdekaan yang semu. hal ini bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar alinea pertama. bahwa kebenaran yang saat ini dijadikan dasar adalah berupa data dan fakta yang ada. namun perlu juga disadari, data dan fakta juga dapat terdistorsi oleh kepentingan kepentingan tertentu. sehingga, hal yang seharusnya menjadi pijakan dalam mengambil sebuah kebijakan, dikarenakan data yang disajikan dibuat untuk kepentingan tertentu, kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat sasaran. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adalah mata hati atau nurani yang bersih yang mampu dijadikan landasan. mengalahkan data dan fakta yang ada. kejujuran bertahta dalam nurani yang bersih. dalam nurani yang bersih, paham paham tuhan yang maha esa berkuasa atas manusia. mengantarkan manusia berlaku adil dan berperawakan tinggi, seperti yang tertuang dalam sila ke pemohon yakin, dalam hati nurani para hakim konstitusi menginginkan agar korupsi dapat dibasmi negeri ini. bersama sama bersatu untuk memberantas korupsi dalam bingkai persatuan indonesia. pemberlakuan hukuman mati tentunya tidak dapat dilakukan secara spontan. korupsi telah membudaya dan tersistematis. untuk menghentikannya diperlukan cara yang tepat. menurut pemohon, yang diusulkan oleh marzuki alie: diampuninya koruptor, merupakan langkah pertama yang harus ditempuh. dengan diampuninya para koruptor, tidak ada ketakutan dalam diri orang yang telah melakukan korupsi. dalam keadaan nol , negara telah dikalibrasi. memudahkan berlakunya hukuman mati untuk pelaku tipikor setelah tenggang waktu diampuninya koruptor berakhir. selanjutnya, memberikan berapa banyak batasan jumlah uang yang korupsi oleh koruptor hingga pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. dengan cara seperti ini, tidak ada yang dirugikan sedikitpun. bahwa dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang keadaan bahaya, penjelasan umum nomor berbunyi,ubahan rdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idvisi mahkamah konstitusi adalah. salah satu misinya adalah membangun konstitusionalitas indonesia dan sadar berkonstitusi. disebabkan oleh korupsi yang menggurita, cita negara hukum menjadi rapuh dan kehidupan bangsa serta negara tidak lagi bermartabat. sebuah adenium salus populis supreme lex (keselamatan rakyat berada atas undang undang dasar) sejalan dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang keadaan bahaya dalam penjelasan umum atas. dengan demikian, amat mungkin dalam keadaan negara dalam kondisi bahaya akibat korupsi seperti saat ini, mahkamah konstitusi selaku negative legislator berperan juga sebagai positive legislator. menyelamatkan kondisi bangsa dan negara. seperti halnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahwa pilpres boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan ktp atau paspor. begitu juga dengan putusan nomor puu vii tentang hak pilih mantan terpidana yang menyebabkan pemohon sebagai warga negara indonesia, seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi anggota dpr, dpd, dprd, kepala daerah dan wakil kepala daerah. mahkamah konstitusi telah menangguhkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya suatu undang undang yang bertentangan dengan undang undang dasar sampai pembentuk undang undang memperbaiki rumusan atau menggantinya sebagaimana substansi putusan mahkamah konstitusi. bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan. terobosan hukum atau revolusi hukum merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum yaitu hukum yang membuat bahagia. pada prinsipnya, dalam menjalankan kewenangannya, terutama menguji uu, tidak boleh hanya berlandaskan pada semangat legalitas formal peraturan peraturan tertulis, melainkan harus mampu menggali dan menghadirkan nilai keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan mahfud md, keadilan substantif merupakan wujud keadilan hakiki adalah keadilan yang dirasakan masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya. keadilan substansial bukan hanya milik mayoritas, melainkan juga mencerminkan perlindungan minoritas mkri, vi. kesimpulan berdasarkan apa yang telah dijelaskan atas dapat disimpultidak sesuai dan selaras dengan tujuan berdirinya negara kesatuan republik indonesia yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar alinea dan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila. juga tidak selaras dengan undang undang dasar oleh karena itu, mohon mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana pemohon uraikan dalam petit vii. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, sayardeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbertentangan dengan pembukaan undang undang dasar alinea ketidak memiliki kekuatan hukum mengikat. menyatakan bahwa penjelasan atas undang undang nomor tahun sepanjang frasa, berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum mengikat. menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi. dengan dasar itu, mahkamah konstitusi mengambil tindakan luar dari kaidah hukum yang berlaku (dengan menjadi positive legislator) demi menyelamatkan negara. menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati dalam jumlah nominal yang disepakati oleh mahkamah konstitusi. menyatakan bahwa seluruh tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum putusan ini dibuat, diampuni dengan syarat mengembalikan sisa uang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang telah dikorupsinya. kemudian, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah dijatuhi hukuman, akan dibebaskan. memberitahukan putusan mahkamah konstitusi ini kepada dpr, dprd, presiden dan mahkamah agung. memuatindak pidana korupsi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi, bukti fotokopi kisah ratu shima bukti fotokopi konstitusi majapahit raya: bukti fotokopi diagram dan artikel korupzakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.identang kekuasaan kehakiman,undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi, maka sesuaimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.rasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya penjelasan dan dengan alasan bertentangan dengan uud pemohon merasa dirugikan karena penjelasan tidak selaras dengan cita cita dan tujuan berdirinya negara kesatuan republik indonesia, juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita citakan dalamnya,.penjelasan dadan hari kamis, tanggal enamsanto menahan m.p sitompul ttd. ttd. materialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. suhartono dewa gede laguna panitera pengganti, ttd fadzlun budi merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] putusan putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenanganhak konstitusional pemohon sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar alinea ke dimana terkandung tujuan berdirinya negara kesatuan republik indonesia, yait.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idcita cita dan tujuan berdirinya negara kesatuan republik indonesia juga tidak mampu mewujudkan apa yang telah dicita citakan dalamnya., sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan alinea ke uudda hakikatnya, sanksi dan hukuman yang terdapat dalam undang undang mampu menimbulkan efek jera. tidak hanya membuat jera bagi yang melanggar hukum. namun juga memberi efek jera bagi masyarakat umum. dengan begitu akan tercipta kenyamanan, ketertiban dan sebagainya, sesuai dengan tujuan diadakannya hukum. oleh karena hukuman dan sanksi bagi tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera bagi khalayak umum, maka hukum yang bersifat fleksibel sesuai situasi dan kondisi, haruslah diperbesar. sehingga, berdampak kepada terciptanya keamanan, kenyamanan, yang berujung kepada kesejahteraan rakyat. kesejahteraan lahir dan batin yang seharusnya didapatkan oleh pemohon khususnya (sebesar juta bulan) dan rakyat indonesia pada umumnya, seperti yang termaktub dalam alinea ke pembukaan uud dan uud telah dirampas karena secara tidak langsung oleh penjelasan pada yang terlalu sempit merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ruang geraknya hingga menyebabkan kemandulan hukum dan hanya dapat dijadikan dasar sebagai pemberkatan sanksi tindak pidana korupsi terhadap dana dana yang khusus diperuntukkan dalam penanggulangan bahaya saja. berbeda dengan penjelasan dalam undang undang nomor tahunbahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun ini sangat dimungkinkan untuk memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat negara saat ini sedang dalam keadaan bahaya akibat korupsi yang sangat mengancam berkehidupan berbangsa dan bernegara. begitu juga dengan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi. secara fakta, sanksi sanksi dalam tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. jika dihubungkan dengan alat bukti trend pemberantasan korupsi tahun kerugian negara mencapai trilyun. rentang waktu dari s d adalah tahun. apabila korupsi dianggap stabil pertahunnya, maka kerugian negara adalah trilyun. jika dibagi dengan juta rakyat indonesia, maka kerugian per orang adalah , . kerugian ini masih belum terlalu signifikan untuk bisa dijadikan dasar pemberkatan tindak pidana korupsi. adapun berdasar temuan kasus korupsi kehutanan pada alat bukti (icw dan hrw), kerugian negara mencapai trilyun per tahun jika dihitung dengan perhitungan yang sama, selama tahun, dan dibagi juta rakyat indonesia, maka kerugian yang diterima adalah per orang. jika didasarkan pernyataan mantan ketua mahkamah konstitusi, mahfud md, kerugian rakyat per individu per bulan, mencapai juta. korupsi bank century sebesar trilyun yang secara fakta tidak bisa dituntaskan, apalagi korupsi skk migas yang mencapai trilyun. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id berdasarkan pada pendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan sebagaimana dimaksud harus memenuhi lima syarat, salah satunya adalah pada poin yang berbunyipemohon menganggap kerugian yang dideritanya adalah juta bulan. oleh karena, meskipun belum terbukti secara hukum, hal tersebut sangatlah potensial terjadi. bahwa hukum berlaku fleksibel sesuai dengan zamannya. dengan begitu, ketika suatu masyarakat suatu tempat telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dimungkinkan untuk memberi sanksi yang ringan apabila terjadi pelanggaran. sebab, hukuman dan sanksi yang ringan tidak terlalu berefek dalam masyarakat yang berkesudahan hukum tinggi. namun jika hal ini diterapkan pada masyarakat yang berkesudahan hukum rendah, tidak akan membuat efek jera kepada masyarakat. oleh karena itu, dengan dasar ketidakjelasan masyarakat terhadap sanksi tindak pidana korupsi, maka sanksi tindak pidana korupsi perlu diperbesar dengan seberat beratnya. hingga menimbulkan efek jera dan menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. sehingga dengan begitu pemohon merasa dirugikan secara hak konstitusi oleh berlakunya nomor tahun tentang. begitu juga dengan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi. bahwa seperti yang telah ditentukmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bertindak sebagai pemohon sebagaimana telaherorangan warga negara indonesia. iv. fakta hukum korupsi yang semakin menggurita adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh nahdlatul ulama dan muhammadiyah agar para koruptor mendapat hukuman mati. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil, perbuatan korupsi telah merugikan negara hampir s d dari apbn per tahunnyberdasarkan hasil investigasi badan pemeriksa keuangan bpk), sekitar rp132 triliun uang negara terindikasi korupsi. selain itu, sangat banyak laporan berbagai lembaga yang dinilai tidak wajar. jika dalam satu tahun uang negara korupsi trilyun, maka dalam tahun uang negara yang korupsi adalah: trilyun trilyun. rata rata biaya investasi jalan tol indonesia paling tidak rp100 miliar per kilometer. milyar milyar km. dengan jarak dari sabang sampai merauke km, berarti dalam tahun, uang korupsi dapat membangun kali jalan dari sabang sampai merauke. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jika biaya pembangunan sebuah sekolah tahan gempa menghabiskan dana juta. maka dengan uang sebanyak trilyun akan dapat dibangun: milyar milyar sekolah tahan gempa. jika miliar untuk biaya membangun sebuah puskesmas pond pelayanan obstetri neonatal emergency dasar). maka milyar milyar pelayanan obstetri neonatal emergency dasar). jika sebuah rumah sakit untuk kalangan buruh biaya pembangunannya senilai rp150 miliar. maka: milyar milyar rumah sakit. terbukti dengan dikenakannya hukuman kurungan dan denda, angka pelanggaran semakin meningkat setiap tahunnya. bahkan yang paling menyedihkan, kita telah mendapatkan predikat sebagai negara terhirup se asia pasifik. sebab korupsi telah menggurita dari elit kelas atas hingga lapisan masyarakat kelas bawah. ini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu melindungi warga negaranya dan seluruh tumpah darah indonesiini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu memajukan kesejahteraan umum. bahwa fungsi hukum dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. bangsa yang cerdas adalah bangsa yang paham bahwasanya keberadaan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. bentuk nyata dari pemahaman adalah suatu kesadaran dan ketaatan akan hukum itu sendiri. yaitu dengan menjadikannya panglima dengan tidak merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id melanggarnya sebagai batasan. namun kenyataannya adalah semakin cerdasnya bangsa ini berkolusi. semakin cerdasnya bangsa ini menipu dirinya sendiri. dan parahnya, kecerdasan berkolusi itu telah merambah dunia pendidikan. ini berarti sanksi hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa lemahnya kemampuan negara untuk memberantas korupsi, dengan makin tingginya angka korupsi, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan rakyat akan negara dan aparaturnya. efeknya adalah dengan amat mudahnya rakyat terpancing oleh hal hal sepele. karena ketiadaan panutan dan teladan dari para pemimpinnya. bentrok antar massa terjadi mana mana. ini berarti hukum tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada koruptor tidak mampu melaksanakan ketertiban dunia. bahwa substansi makna dari pancasila adalah nilai nilai ajaran ilahi, jelas bahwa hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak mampu merefleksikannya dalam peri kehidupan rakyat indonesia. sehingga nilai ketuhanan telah hilang. mengapa? karena hukum tindak pidana korupsi tersebut telah membuat keberadaan tuhan menjadi tidak ada, saat mereka melakukan korupsi. mereka (para koruptor) lebih takut jika nama baiknya tercemar dan tidak takut akan sanksi hukum yang diberikan dalam undang undang. hingga saat kasus merebak dan para penegak hukum hendak menghadirinya, mereka berusaha sekuat tenaga berkulit dengan alasan sakit, dan sebagainya. bahwa ketika nilai ketuhanan telah ternoda dan tercemar, maka sudah dapat dipastikan akan lahir manusia manusia yang berperawakan rendah dan curang. sehingga sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. bahwa nilai yang terkandung dalam sila persatuan indonesia dimaknai atau diartikan bergotong royong, bersatu dalam melakukan korupsi. sehingga sanksi hukum tindak pidana korupsi yang telah dibuat tidak selaras dengan nilai persatuan indonesia. bahwa nilai yang terkandung dalam sila empat, telah dimaknai bermusyawarah agar korupsi yang dilakukan sukses, dan dana yang korupsi bisa selamat tujuan dan dapat dinikmati sampai anak cucu. merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusitelah diatur dalamuntuk meningkatkan kinerja anggota dewan pengawas dan anggota direksi badan penyelenggara jaminan sosial, perlu melakukangingat. ketentuandiubah sehingga berbunyi bagai berikut tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada anggota dewan pengawas dan anggota direksi dengan ketentuan: paling banyak (satu) kali dalam (satu) tahun; dan paling banyak (dua) kali gaji atau upbiayaan pembangunan hutan pada kementerian kehutani1 tanggal juni telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif badan layanan umum pusat pembiayaan pembangunan hutan pada kementerian kehutanan, bahwa usulan perubahan terhadap.d,te, w ) fin sains menteri keuangan republik indonesia.kepada pengguna jasa untuk pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan. rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa: pembangunan hutan tanaman rakyat, pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan desa, pembangunan hutan kemasyarakatan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemeliharaan tanaman, pengayaan tegakan hutan produksi dengan teknik silvikultur intensif: dan restorasi ekosistem. no, hua menteri keuangan republik indonesia bea tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tarif layanan pinjaman, dan tarif layanan bagi hasil. tarif layanan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tarif pinjaman kepada badan usaha, tarif pinjaman kepada masyarakat, dan tarif pinjaman kepada lembaga perantara. tarif pinjaman kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada badan usaha berbentuk badan hukum dengan tingkat suku bunga per tahun. badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada adalah badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), badan usaha swasta berbadan hukum, dan atau perusahaan patungan bumn dengan badan usaha swasta berbadan hukum koperasi primer yang bergerak bidang kehutanan. tarif pinjaman kepada badan usaha dengan tingkat suku bunga per tahun sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sebesar rate pada saat perjanjian pinjaman akad kredit ditambah (empat persen) per tahun maksimal sebesar (sepuluhpinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada koperasi atau perorangan yang tergabung dalam kelompok tani hutan dalam bentuk pinjaman dengan tingkat suku bunga per tahuntau disalurkan melalui lembaga perantara. koperasi sebagaimana dimaksud pada adalah koperasi primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan tentang pengoperasian. kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada adalahhutan tanaman dan kesejahteraan anggotanybukan bank. tarif pinjaman kepada masyarakatsebagaimana dimaksud dalam dikenakan sebesar rate pada saat perjanjian pinjaman akad kredit maksimal sebesar (delapanmasyarakat dalam bentuk pinjamandiatur dalam perjanjian pinjaman antara badan layanan umum pusat.layanan pinjaman kepada lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjukpelaksana penyaluran pinjaman kepada masyarakat. penunjukan lembaga perantaramana dimaksud pada berdasarkan pertimbangan antara lain: memiliki kemampuan, pengalaman dan bersedia ditunjuk sebagai lembaga perantara, memiliki akses langsung dengan penerima fasilitas dana bergulir, cc. menawarkan harga jasa yang wajar sebagai lembaga perantara, dan mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan yang dapat mendorong usaha rehabilitasi hutan dan lahan. tarif pinjaman kepada lembaga perantara dengan tingkat suku bunga per tahun sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sebesar (lima puluh persen) rate pada saat perjanjian pinjaman akad kredit per tahun maksimal sebesar 4y6 (empat persen) per tahun dari realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir. lembaga perantara sebagaimana dimaksud dapat mengenakan provisi kepada penerima pinjaman debitur maksimal sebesar dari realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir, yang dibayarkan pada saat penyaluran pinjaman. nut menteri keuangan republik indonesiapinjaman kepada lembaga perantara dengan tingkat suku bunga per tahun,lembaga perantara. tarif layanan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada bumn, bumi, badan usaha swasta berbadan hukum, koperasi primer dan atau perorangan. terhadap tarif layanan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam hurufmendapatkan bagian bagi hasil paling rendah sebesar (tiga puluh lima persen) dari pendapatan bruto usaha bagi hasil yang dibiayai. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara bagi hasil diatur dalam perjanjian bagi hasilmitra usaha bagi hasil. terhadap rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan kawasan hutan lindung dikenakan tarif (lima puluh persen) dari tarif layanan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruficabut dan dinyatakan tidak berlaku. perjanjian kerjasamamenteri keuangan republik indonesd. ly, kepala bagianzku. kementerian biro ua, tirto nip |
diubah dengan perhal tahun sapuskesmasgudanglaboratorium kesehatan daerahyang melaksanakanagudang farmasi adalah tempat penyimpanan perbekalan farmasi untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasi dalam menunjang pelayanan kesehatan. laboratorium kesehatan yang selanjutnya disingkat lakes adalah laboratorium yang menunjang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai dengan kaidah praktik laboratorium yang benarkesehatan kota tasikmalaya. upt sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari utd puskesmas, terdiri dari utd puskesmas tawang, utd puskesmas kahuripan, utd puskesmas palembang utd puskesmas panglayungan, utd puskesmas spedes, utd puskesmas cigeureung, utd puskesmas cihideung, utd puskesmas kawal: utd puskesmas mangkubumi utd puskesmas indihiang, utd puskesmas bungursari, utd puskesmas cibeureum, utd puskesmas purbaratu, utd puskesmas tamansari utd puskesmas karanganyar, utd puskesmas sambongsari, utd puskesmas sukalaksana: utd puskesmas antar, utd puskesmas parakanyasag, utd puskesmas leuwiliang, utd puskesmas urus. utd gudang farmasi utd laboratorium kesehatan daerah bab kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan uraian tugas bagian pertama kedudukan utd puskesmas merupakan unit kerja struktural pada dinas kesehatangudang farmasilaboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehlayanan kesehatanyang meliputi operasional puskesmassesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas. utd gudangsuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas utdsuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas paragraf kepala utd kepala utd puskesmaspuskesmasgudang farmasirta tugascc.gudang farmasianalisis yuridis pembentukan undang undang perbankan syariah aprilia dosen fakultas hukum universitas bandar lampung abstrak upaya pengembangan perbankan syariah indonesia sebenarnya bukan hanya konsekuensi yuridis perbankan dan saja, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. tujuan undang undang tersebut adalah mendukung terwujudnya sistem perbankan syariah, yang selain patuh terhadap prinsip syariah, juga dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati hati. namun demikian, mengenai urgensi pengaturan perbankan syariah dalam undang undang yang perlu dilihat bukan hanya dari aspek keuangan, tetapi juga implementasi aturan tersebut dalam memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif. ditinjau dari sisi syariah sebagai serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajarannya secara menyeluruh, integral dan komprehensif. maka pelaksanaannya harus tercermin dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi. dan industri perbankan. sedangkan ditinjau dari aspek hukum positif terkait dengan implementasi uud dalam kehidupan perekonomian bangsa, negara berkepentingan memberikan dasar hukum bagi setiap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat. kata kunci: perbankan syariah pendahuluan eksistensi bank syariah indonesia secara faktual terus menguat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya terutama sejak diberlakubankan). eksistensi bank syariah bahkan semakin diperkuat dengan adai) yang memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip prinsip syariah. upaya pengembangan perbankan syariah indonesia sebenarnya bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis perbankan dan saja, akan tetapi .0000000000565050050000060000050000000006o0o0c#00o0o0ooe com&r analisis yuridis pembentukan undang undang perbankan syariah aprilia) |
rh subkoordinator irigrigrigasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang irigasi, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang irigasi, menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi, menyiapyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang irigasi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator bangunan air lainnair lainnyair lainnya, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bangunan air lainnya, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang bangunan air lainnya, menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, menyiapkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, menyiapkan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang bangunan air lainnya. bidang cipta karya dipimpin oleh kepala bidang. aah bidang cipta karir bersih, bangunan gedung dan pembinaan konstruksicipta karya, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan konstruksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan air bersih, dan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator perencanaan cipta karya dan bina konstruksi, subkoordinator bangunan gedung, dan subkoordinator bangunan air bersih. subkoordinator perencanaan cipta karya dan bincipta karya dan bina konstrcipta karya dan bina konstruksi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi, jai patimbinaan, bimbingan, pengembangan, evaluasi program kegiatan, pengawasan dan pengkajian, menyiapkan bahan perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi teknik dan pembinaan konstruksi, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinatorgedugedung, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bangunan gedung, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang bangunan gedu, menyiapkan bahan perumusan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi teknik, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang bangunan gedung, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. subkoordinator air bersibersiir bersih: menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang air bersih, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang air bersih: aah menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih, menyiapkan bahan perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, menyiapkan pelaksanaan administrasi teknik, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang air bersihtata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruangtata ruang, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanahdan pertanta ruang dan pertanta ruang dan pertanahan. subkoordinator sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: subkoordinator perencanaan tata ruang, subkoordinator pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan subkoordinator pertanahan. aah subkoordinator perencanatata ruang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruatata ruang, menyiapkan bahan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan penataan ruang, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanamanfaatan dan pengendalianfaatan dan pengendalianfaatan dan pengendalian tata ruang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, menyiapkan bahan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, menyiapkan pelaksanaan administrasi teknik, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidangnahan. jai patikoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan, menyiapkan perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, menyiapkan pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi pertanahan, menyiapkan bahan pemberian izin lokasi dalam (satu) daerah, menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah, menyiapkan bahevaluasi dan pelaporan bidang pertanahanti bupati kebumen, ttd. arif sugianto aahbina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan, perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan, cc. pelaksanaan koordinasi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan, pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanahan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan pertanah, bidang tata ruang dan pertanahaahjalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan. aahbina marga, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembperencanaan bina marga, subkoordinator jalan: dan subkoordinator jembatan. subkoordinator perencanaan bina mbina mbina marga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan bina marga, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bina margajalan dan jembatan, menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang bina marga, menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan pengelolaan alat berat, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan bina marga, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. aahllan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jalan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang jalan, menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, peningkatan, operasional dan pemeliharaan jalan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang jalan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.embatembatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang jembatan, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang jembatan, menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan, menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang jembrigasi, sungai dan pantai serta air baku. aahbahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai dan drainase, cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air bakuperencanaan sumber daya air, subkoordinator irigasi, dan subkoordinator bangunan air lainnya. subkoordinator perencasumber daya aisumber daya air, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sumber daya air, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan sumber daya airirigasi dan bangunan air lainnya, menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. |
"ag laiaragraf seksi jaringan transportasi jalan seksi jaringan transportasi jalanjaringan transportasi jalan dan perkeretaapian kota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi jaringan transportasi jalanmenyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi jaringan transportasi jalan mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas, penyiapan bahan kebijakan teknis bidang lalu lintas dan perkeretaapian, cc. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data lalu lintas jalan dan perkeretaapian,rencana induk perkeretaapian kota, penyiapan bahan penetapan lokasi, penyusunan rancang bangun, pengusulan pengesahan rancang bangun dan pembangunan terminal barang dan terminal penumpang tipe penyiapan bahan usulan pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatanatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar, pagar pengaman jalan, patok tikungan, pulau pulau lalu lintas, median jalan, pagar median jalan, fasilitas penyeberangan orang, fasilitas pejalan kaki, i.perencanaan dan penataan persimpangan, j .penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi jaringan transportasi jalan, pelaksanaantugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat bidang angkutan bidanglaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang angkutanmenyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja bidang angkutan mengacu pada rencana strategis dinas, perumusan bahan kebijakan teknis bidang angkutan, cc. pelayanan dan penyelenggaraan angkutan orang dan atau barang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang angkutan, pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan pengujian kendaraan bermotor, f.penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang angkutan, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bidang angkutan terdiri dari seksi angkutan penumpang dalam kota, seksi angkutan lintas batas. paragraf seksi angkutan penumpang dalam kota seksi angkutan penumpang dalam kotasebagaimana dimaksud dalam huruf aa, mempunyai tugasmerencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan angkutan penumpang dalam kota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi angkutan penumpang dalam kota menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja seksi angkutan penumpang dalam kota mengacu pada rencana kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan teknis bidang angkutan, cc. pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data angkutan orang trayek perkotaan, angkutan taksi, dan angkutan kawasan tertentu dalam wilayah kota, penyiapan bahan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan kebutuhan kendaraan angkutan orang dalam kota, penyiapan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah pelayanannya dalam kota: penyusunan konsep izipenyusunan konsep izin trayek insidentil angkutan orang trayek perkotaan untuk pelayanan dalam wilayah provinsi jawa barat, mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengai.perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan fasilitas penunjang angkutan berupa halte dan pelukan, j.penyiapan armada bantuan untuk pelayanan angkutan orang dalam kota, penyiapan bahan penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan kelas ekonomi, i.penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi angkutan penumpang dalam kotalintas batas seksi angkutan lintas baangkutan lintas batas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi angkutan lintas batasmenyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi angkutan lintas batas mengacu pada rencana kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang angkutan, cc. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi datizin usahrekomendasi izi dan, penyiapan armada bantuan untuk pelayanan angkutan natal, lebaran dan tahun baru: mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengalaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi angkutan lintas batas, i.bimbingan keselamatan dan ketertiban bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mempunyai tugas melaksanbimbingan keselamatan dan ketertiban. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada rencana strategi dinas, perumusan bahan kebijakan teknis bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban, cc. penyelenggaraan bimbingan keselamatan dan penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban: pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi bimbingan keselamatan dan ketertiban mengacu pada rencana kegiatan bidang, pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, cc. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pelaksanaantugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalanmengacu pada rencana strategis bidang, pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, cc. pelaksanaan dan berbantuan penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pelaksanaan berbantuan pengaturan lalu lintas, pelaksanaan berbantuan pemandu kelancaran lalu lintas pimpinan daerah,erhubunghuburincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubuitea kepala, nan setda kota depok bel liendaratnamurdianny, sh.,m. hum niphubuperhubunganpala dinas sekretaris kelompok jabatan fungsional j aan sub bagian umum perencanaan evaluasi sub bagian lil dan pelaporan keuangan cellist) . bidang bimbingan seksi manajemen dan seksi angkutan penumpang seksi bimbingan keselamatan rekayasa lalu lintas dalam kota pf) alo lintas dan angkutan ta! seksi ketertiban lalu seksi jaringan seksi angkutan transportasi jalan lintas batas lintas dan angkutan walikota depok, oo garis koordinasi: . kh. muhammad idris garis komandoperhubungandan sub bagian keuangan. bidang lalu lintas, membawahi (dua) seksi terdiri dari seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi jaringan transportasi jalan. bidang angkutan, membawahi (dua) seksiterdiri dari: seksi angkutan penumpang dalam kota, seksi angkutan lintas batas. bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban, membawahi (dua) seksi,menyelenggarakan fungsi, mengkoordinasikan serta penyelarasan penyelenggaraan system transportasi kot: teknis dinas, f.f.i.:dan il. menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana kerja bidang lalu lintas mengacu pada rencana strategis dinas, perumusan bahan kebijakan teknis bidang lalu lintas, cc. pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan bidang lalu lintas dan perkeretaapian kota, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas, pembinaan teknis penyelenggaraan terminal dan penerangan jalan umum, f.penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang lalu lintas, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. bidang lalu lintasterdiri dari seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi jaringan transportasi jalan. paragraf seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas seksi manajemen dan rekayasa lalu linmenyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mengacu pada rencana kerja bidang lalu lintas: penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang lalu lintas,median jalan turn), penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. |
undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sarolangun bangko dan daerah tingkat tinju!1g jabung dengan mengubah und11ng undang nomor tahun tartan[ pembentukan daerah otonom '<kabupaten propinsi sumatera tengah lembaran negara tahun nomor undangundang nomor tahun tentang hukum aero pidana lembaran negara tahun nomor peru'i'tambahan tembakan negara nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun nomor ternoenan tengaran negara nomor bahwa sekuel dengan ketentuan undang undang nomor tahun tr:,11tang pemerintahan d3merah 'dimana untuk memantapkan sebagai daerah otonom perlu dilakukan upaya untuk menggali pendapatan asal daerah guna membantu pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan bahwa untuk menggali sumber !'pendapatan asli keren jari sektor perikanan tersebut salah satunya dilakukan rnelahn pungutan pengusahaan perikanan dalam kai paten tanjung jabung barat bahwa untuk mengatur pi;hutan pengusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada 11huruf perlu ditetapkan dengan peraturan daerah. dengan rahmat tuhan yang maha es.f'. bupati! tanjung jabung barat, peraturan daerah kabupaten tanjung jabung barat nomor tahun tent ang retribusi pengusahaan el kanan bupati tanjung jagung bm!at mengingat menimbangialah kepala dinas perikanan dan kelautan kabupaten tanjung jabung barat pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu bidang pajak daerah sesuai peraturan perundang undangan yang bertemucan n1mengangkut hasil hasil perikanan; penangkapan akan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan badan hukumdal peraturan daerah ini yang maksud dengan bab ketentuan umum peraturan daerah tentang retribusi pengusahaan perikanan menetapkan memutuskan dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat d.a.l:rah kabur kabupaten tanjung jabunglun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang pac.l\.:impor .'! retribusi pengusahaan perikanan digolongkan retribusi perizinan tertentu. dengan nama retribusi pengusahaan perakaran dipungut retribusi bagi setelah orang atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan, pernbuotoavaan ikan dan penampungan pengolahan hasil perikanan rli wilayah kabupaten tanjung jabung rat. subyek retribusi menelan orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penangkap'an ikan, pernbudtdavaan ikan, unsere penampungan dan pengolahan hasil perikanan. obyek retribusi adalah usaha penangkap1n akan, pembudidayaan akan, usaha penampungan pengolahan hasil perikanan. bab nama, subjek, objek golongan retribusi ,, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial; pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mernblakkan dan memanen hasilnya; kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau c1lat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau ekspresi perikanan; hasil perikanan adalah semua hasil ikan dan biota air lainnya udang, kepiting, kerang dan ten lelnnva) yang diperoleh dari usaha perikanan yang dilakukan oleh semua usaha berbadan hukum atau usaha perorangan; pungutan hasil perikanan yang selanjutnya disebut php adalah pungutan atas hasil pengusaha perikanan yang harus dibayar kepada; pemerintah daerah oleh setiap pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usaha penangkapan ikan, pemilik usaha penangkapan pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha penangkapan pengolahan hasil perikanan dan pemilik usaha budidaya ikan, yang harus memiliki surat tanda daftar usaha perikanan; erat tanda daftar usaha perikanan yang selanjutnya disebut stub adalah surat jln yang dikeluarkan oleh dinas perikanan dan kelautan sesuai dengan kewenangannya oleh setiap usaha perikanan y:mg melakukan kegiatan pena11gkc1pan akan, penernpunqan pengolahan hasil perikanan dan pembudidayaan ikan: perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pernbertan lln kepada orang. pribadi at.au badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan11, penqendeliandan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, serena, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urun dar. menjaga kelestarian lingkungan; pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan rnenqelo'a data dan; . retribusi pengusahaan perikanan dimaksud pada alat peraturan dae rah ini dilunasi sebelum stop terbit. semua hasil pungutan retribusi pengusahaan perikanan sebagaimana dimaksud merupakan pendapatan daerah yang disetorkan kas daerah.' rp. tahun rp. tahun ~p. tahun, usaha penampungan akan dan udang usaha penampungan lab hari dan ular usaha penampunganbenih !kan udang .,, usaha budidaya kerasnya rp. ha tahun usaha penampungan pengolahan hasil perikanan usaha penangkapan usaha penangkapan dengan menggunakan dodol bermotor rp. tahun condong bermotor rp. tahun gill net ()aring insang) rp. tahun belong pantai rp. tahun bel rp. tahun bagan journal rp. s'. tahun pancing rawai umpan rp. tahun rawai senggol ~p. tahun took rp. !i0. tahun usaha budidaya usaha budidaya tambak rp. ha tahun usaha budidaya kolam rp. s0. ha tahun usaha budidaya laut rp. ha tahun besarnya retribusi pengusahaan perikanan sebaqairnana dimaksud pada alat peraturan daerah ini dihitung berdasarkan destinasi rata rata terhadap ukuran dan jenis alat tangkap luas tanah untuk usaha budidaya dan kapasitas penampungan pengolahan akan. besarnya retribusi pengusahaan l'perikanan seb; bagaimana dimaksud pada alat ini adalah sebagai berikut bab ill ketentuan retribusi! selatan penyidik umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana sebaqalrnana dimaksud pada peraturan daerah ini, juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri still lingkungan terner.ntah kabupaten tanjung jabung barat. . pasat dab vii penyidikan pasat wajib retribusi pengusahaan perikanan yang tidak rneieksanakan kewnjibdh sel1111gga' merugikan keuangan daerah diancam padam1 kurungan paling lama (tiga) suren atau denda setinggi tingginya rp. hina juta rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ay<'t ini adalah pelanggaran. bab ketentuan pll) anaperikanan dan kel;;utan. pelaksanaan pembom,an dan pengawasan teknis perikanan dimaksud p.;id,) nya ini dapat berupa pembinaan jar, pengawasan lc1langsung disc~,,si; pemborosan melalui petunjuk tertulis: pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh kepala daerah jarig pelaksanaannya dilakukan oleh unsur unsur terkait yang terdiri gari dinas perikanan dan ketakutan, syahbandar, kesatuan penjagaan laut dan pantai kpop polisi pamong praja bab pembinaan dan pe~kawasan rat. retribusi penguasa~,aan perikanan dipukul ! wilayah kabupaten tan:ung jabung bab wilayah pemungutan peraturan daerah lnl mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang menqetahulnva mernerlntahkan mengundang, peraturan f),1r.r;, lnl dengan penernpatannve dataran t.ernberen daerah kal.>paten tan jung lh111c1 1j,,ir< hal hal yang belum dia.ur dalam peraturan daerah lnl sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah bab viii ketentuan penutup mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan; untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah lnl, penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuksurat menyurat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; mengambil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi: mendatangkan seorang all yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; '1mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyair1k umum ba~rnemberttahucan hal tersebut kepada penuntut uit)um, tersangka atau keluarga; |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi (pepena laman http: mass surat keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung nomor: 04b un26. kp tentang pengangkatan panitia persiaprsiapl.larirsiaprsiapan osce uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter ukmppd). ketiga panitia persiapaj. analog ap) dr. dr. suhartorsiap se. ketua dr. hanna mutiara., ked. kes wakil ketua dr. merry indahsari., ked. med. sekretaris dr. dita ontario., ked., pd. ked anggota dr. ety aprilia., ked., biome dr. ficha rahmayadi., ked., sp. dr. dewi nordiana., ked., sp. kfr dr. diska tri putri. ked dr. bougenvile ungu. ked dr. rishi grahami. ked dr. hanif akhirudin. ked dr. eka mania., ked dr. annisa nuansa kausal., ked makmur murid., anomali., rusd. gory ayun, lin wahyuni., s.e indah permata sari., sip fahmi aria chairul nisa., zeta puspita., agustina. mega putri. s.e andres hid., lutfianawati., shintasapi pia fla lan seyin wira ea! meng dr. dr. suhartono, ktmbimbing evaluasi program puskesmasimbing evaluasi program puskesmasimbing evaluasi program puskesmas adalah membimbing mahasiswa pada kegiatan pbl puskesmas keempat pembimbing evaluasi program puskesmas bertanggungjawab kepada dekan: kelima nama nama pembimbing war: suhartono, ked., kes., ai, n2dr. fitria catarina, sofyan musyabig wijaya, gz, gizi ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: februari spel der dr, suhartono, ked., kes., |
gay kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas kedokteran ) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email:hima der, suhartono, ked., kes., spa nip: tembusan rektor unila arsip lampiran surat keputusan dekan versi fakultas kedokteran universitas lampu nomor un26. kp tanggal februari tentangmed dr. oktafany, ked., pd. ked dr. wind trijayanthi utami, ked., m.k.k ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: februari dr dr. hartono, ked., kes.,22cfebroo keempat dosen clinical teaching bertanggungjawab kepada dekan: deras. suhartono, ked., kes., sp. ip219701208 masfebruari dekan, san dr. dr. suhartono, ked., kes., sp nip: |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi aoifei pekan, dr. dyah wulan' kes bidang akademik dan kerjasama dr. fitria catarina., m.sety aprilia., biome dr. ficha rahmayadi., sp. dr. dewi nordiana., sp. kfr dr. diska tri putri dr. bougenvile ungu dr. gigih setiawan dr. arif yudha prabowo dr. nur ayu virginia dirawat dr. utara gita mutiara dr. nurul utami dr. nisa karimah., dr. rishi grahami., ked dr. aditya., epid dr. muhammad maulana hero satria arif., se., makmur murid., anomali., yusril, se., siti suriah., sip. rusdi syahper, gory ayun. lin wahyuni., s.e fahmi aria chairul nisa., agustina., mega putri., s.e andres hid., suryani., s.st bayu putra kanan jaya, syamsudin narrow sudarto erland gili., kom erik riyadi., hermansyah., kom sayur dedi wijaya muslim kasim sangat lisa kurniasariitetapkan bandar lampung pada tanggal mei dekan, del dr. dyah wulan srw., skm., kes nip. |
fm. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung toe fakultas kedokteran naa jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung madina laman fk.unila.ac.id email: wcbtpan ptk ask lan nis sma btn hina neg pes dr. dr. nhartongx cbt ketua dr. diana mayasari., ked., mkk anggota dr. dian isti anggiani., ked., dr. dita ontario., ked., pd. ked dr. instansi kurniadi., ked., sp. dr. rizki henrik., ked., sp. makmur murid., anomali. yulisnawati. ida rohani, vienna edisi, narrow sudarto suseno erik riyadi., hermansyah., kom sayur layani sri wasit anggi sudirman dona suwarna dira suheryanto dita dimas dekan, aoi aan he) sea s1) dr. dr. suharto ed., kes., sp. tni. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi fat universitas lampung dat fakultas kedokteran jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: juru u ohomehomehome adalah membimbing mahasiswa dalam kegiatan home pada blok come fakultas kedokteran universitas lampung: keempat pembimbing home bertanggungjawab kepada dekan: kelima nama nama pembimbingeen ann dr.sedaenaomamasotma mika sfbesesusmise oem angin mpi ditetapkan di: bandar lampung pada te tinggal: februari dekan nba red. miihgttono, ked., kes., sp. ntp |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi agus universitas lampung (lee fakultas kedokteran na) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: (((('(eew68383litian dan pengabdian kepada masyarakatdan pengabdian kepadalitian dan pengabdian kepadanelitian dan pengabdian kepadantu proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas kedokteran universitas lampung: keempat tim penelitian dan pengabdian kepadaikp kan dr.johns fatriyadi s., ked., kes sekretaris sofyan musyabig wijaya, gz., gizi anggota dr. dr. susanti, ked., dr. dr. ety aprilia, ked., biome dr. dr. khairul nisa, ked., kes., aif suharto, skm., epid minerva nadia putri at., skm., mkmerik riyadi, narrow sudarto heri hermawan ditetapkan di: bandar lampung pada, tanggal: januari saw ama man rdr.: suhartono, ked., kes., apa nip: |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung #0gu fakultas kedokteran ea?) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman hitparearetgagal: maret dekan at, pan opo tes mau aa! dra, muhfryino, ked., kes., sp. kep ne2aret tan nat t.a peru hartono, ked., kes., nir. |
pan kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung spa fakultas kedokteran aw) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman http: email: aa.rnsistem informasi profesil.sistem informasi profesisistem informasi profesi fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat tim pengelola tim pengelola sistem informasi profesisistem informasi profesi fakultas kedokteran universitas lampung bertugas mengingat data mahasiswa profesi. tiga tim tim pengelola sistem informasi profesiten, ami dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. 1970f208 tf2sistem informasi profesi, kes ketua hero satria arief., se. wakil ketua makmur murid, anggota anomali, siti suriah., s.ip. yulisnawati, ida rohani, sorry ayun., lin wahyuni., erik riyadi. hermansyah. kom suseno ditetapkan bandar lampung pada tanggal januari dekan, gc . dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
gm, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi ti, universitas lampung dam fakultas kedokteran jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman unila.ac.id email: new:2ada tanggal: februari oma dranomali, suryani, s.st vienna edisi, susenoana nip. |
(" kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung ngo fakultas kedokteran jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: sea maa senapayyexan, dr. dyah wulan, kes bidang akademik dan kerjasama dr. fitria catarina.tata usaha hero satria arief., se.,dian isti anggiani., m.ph dr. ety aprilia., biome dr. nur ayu virginia dirawat., ked dr. nurul utami., ked hero satria arif., se., makmur murid., anomali., yusril., se., siti suriah., sip., yulisnawati, ida rohani, sally, md, kep heri nofriza., md. kep vienna edisi, gory ayun, lin wahyuni., s.e syamsudin narrow sudarto rudy syahperiapril vegan: dr. dyah wulan srw., skm., kes nip: |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung fakultas kedokteran akfgd peraturalaksanaan fakultas kedokteran universitas lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim kegiatan fgd peraturan akademikfgd peraturan akademik fakultas kedokteran universitas lampung kesatu mengangkat tim pengelola tim kegiatan fgd peraturan akademik fakultas kedokterakegiatan fgd peraturan akademik fakultas kedokteran universitas lampung bertugas mengevaluasi buku peraturan. tiga tim tim kegiatan fgd peraturan akademakan en dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. wah lampiran surat keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung nomor bh3 un26. kp tanggal maret nama nama tim kegiatan fgd peraturan akadem ked. dr. dr. beta kurniawan. ked., kes ketua dr. dita ontario., pd. ked wakil ketua dr. dian isti anggiani., anggota dr. dwi indria anggiani., sc., sp. dr. novita carolina., hero satria arief. se., makmur murid., anomali., siti suriah., s.ip., yulisnawati, ida rohani, mega putri. s.e lin wahyuni., sorry ayun., lisa kurniasari vienna edisi., md. erik riyadi., hermansyah., kom suseno ditetapkan bandar lampung pada tanggal maret dekan dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
mm. kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi pivudegan dr.drsiti suriah, s.si., ida rohani, lisa kurniasari suseno hermansyah, kom ditetapkan di: bandar lampung pada' tanggal: februari saat dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. mari |
kk) pin kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung jalan prof. dr. sumantri nama dokter tian tits kaanarasumber eksternal uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter (ukmppd) firstaker dan retakeipandang perlu untuk mengangkat tim pelaksanaan kegiatan narasumberkesatu mengangkatbertugas menjadi. ketig(lx dr. dr.i suhartono, ked., kes., sp. nip. umk lampiran surat keputusan dekan fakultas kedokteran universitas lampung nomor: un26. kp tanggal april tentang nama namdiska tri putri dr. nur ayu virginia dirawat dr. arif yudha prabowo dr. muhammad maulana dr. nurul utami dr. ratna dewi puspita sari., sp. dr. african blantika., sc., sp. dr. yusra., sc., sp. dr. irwandi darwis., sp. dr. dwi indria anggiani., sc. sp. dr. mukhlis into., sc., sp. tht dr. roro rumi hindi p., sc., dr. diana mayasari., dr. merry indahsari., med., dr. esa hadirat., sp. dr. nurul islam., kes. sp. dr. ficha rahmayadi. sp. dr. dewi nordiana., sp. kfr hero satria arief.,kasim rusdi syahperi muslim fahmi aria chairul nisa., narrow sudarto suseno erik riyadi., hermansyah., kom sayur layani sri wasit anggi dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi pia universitas lampung fakultas kedokteran 5s) jalan prof. dr. sumantri bojonegoro telp fax bandar lampung laman email: mivkan,p cdi dr. dr. suhartono, ked., kes., stsxc un26. kp tanggal februari tentangkasim mega putri, iin wahyuni suseno hermansyah, kom ditetapkan di: bandar lampung pada tanggal: februari (dekan ratusgasteran universitas lampung nomor: un26. kp tentang pengangkatan tim pengawas remedialremedialremedialremedialmedialremedialyan null asa) lux dr. dr. suhartono,: (lb un26. kp tanggal maret tentang nama nama tim pengawas remedialsiti suriah., sip.,m. mega putri. lisa kurniasari hermansyah., kom suseno ditetapkan bandar lampung pada tanggal maret dekan, pan han nen saran kks kia dr. dr. suhartono, ked., kes., sp. nip. |
penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat wanprestasi meta djohan fakultas hukum universitas bandar lampung, jl. pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract betrayal agreement represent one the way get required goods where buyer unable pay for goods price castle. agreement like this non meaning not contain risk. risk will emerge consumer wanprestasi. problem research how solving dispute between the parties effect existence wanprestasi. strive the solving the event dispute because effect wanprestasi use systems handling procedure consumer have problem" which divided become eight solution time step. the event problems related yuridis punish hence company peculiar need legal attendance which showed management. but principle each,every resulted from problems consumer finished familiarityly and cannot delivered body authority justice. suggestion institute betrayal consumer shall more selective that not experience loss consumer effect doing wanprestasi. keyword: dispute, consumer, wanprestasi dalam hal penyaluran dana terhadap pihak pendahuluan pihak yang membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha), factories (anjak piutang), lembaga keuangan yang disebut bank modal ventura, perdagangan surat berharga, tidak cukup ampuh untuk menanggulangi usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang diatur berdasarkan keppres nomor mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran tahun tentang lembaga pembiayaan. kredit dan keterbatasan sumber dana yang pengertian lembaga pembiayaan dimiliki oleh bank. hal ini semakin nyata keuangan bukan bank dapat dilihat dalam terlihat dari banyaknya bank bank yang angka keppres nomor tahun dilikuidasi. kondisi demikan ini berdampak tentang lembaga pembiayaan, yaitu: pada lagunya perekonomian negara yang lembaga keuangan bukan bank adalah badan berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan usaha yang melakukan kegiatan dibidang dana segar yang sangat dominan dan keuangan yang secara langsung atau tidak dibutuhkan oleh dunia perekonomian. langsung menghimpun dana dengan jalan menyikapi berbagai kelemahan yang mengeluarkan surat berharga dan terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkannya kedalam masyarakat guna rangka menyalurkan kebutuhan dana yang membiayai investasi perusahaan perusahaan. diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga salah satu sistim pembiayaan alternatif keuangan bukan bank yang merupakan yang cukup berperan aktif dalam menunjang lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dunia usaha akhir akhir ini yaitu pembiayaan dan moderat daripada bank yang dalam hal hal konsumen atau dikenal dengan istilah consumer tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. service. berdasarkan angka keppres lembaga inilah yang kemudian dikenal nomor tahun tentang lembaga sebagai lembaga pembiayaan yang pembiayaan, perusahaan pembiayaan menawarkan model model formulasi baru konsumen adalah badan usaha yangpembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan (tidak berorientasi kepada kepentingan konsumen dengan sistim pembayaran berkala. bersama) dimana pembiayaan dan dengan demikian, istilah lembaga pengawasan lebih menekankan pada pembiayaan lebih sempit pengertiannya keberadaannya bukan pada pemanfaatan dibandingkan dengan istilah lembaga modal usaha dimana apabila telah mampu keuangan, lembaga pembiayaan adalah menghimpun dana yang besar, maka bagian dari lembaga keuangan. cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan dewasa ini, jenis pembiayaan modal untuk kepentingan diri sendiri. konsumen meskipun masih terbilang muda bank tidak melayani pembiayaan usianya tetapi sudah cukup populer dalam konsumen, karena bank tidak melayani dunia bisnis indonesia, mengingat sifat dari kredit yang bersifat konsumtif dan bank transaksi pembiayaan konsumen tersebut menerapkan prinsip jaminan dalam mampu menampung masalah masalah yang pemberian kredit. tidak dapat dipecahkan dengan jenis dengan adanya lembaga pembiayaan pembiayaan yang biasa bank bank. konsumen dapat membantu masyarakat samping itu besarnya biaya yang berpenghasilan rendah untuk memiliki produk diberikan perkonsumen relatif kecil, barang yang mereka butuhkan dan seringkali mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai barang tersebut mereka jadikan sebagai alat secara pembiayaan konsumen adalah barang untuk mencari uang guna mendapatkan barang keperluan konsumen yang akan dipakai tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. sehari hari. adanya pertumbuhan dan perjanjian pembiayaan konsumen perkembangan perusahaan yang menghasilkan sebagai terobosan terhadap jual beli secara berbagai macam produk kebutuhan hidup angsuran. perjanjian pembiayaan merupakan sehari hari, hal ini mendorong masyarakat salah satu cara untuk menjawab persoalan untuk memiliki dan menikmati produk yang masyarakat dalam mendapatkan barang yang dibutuhkannya. produk yang sering dijadikan dibutuhkan dan memberikan jalan keluar dalam menggunakan jasa perusahaan apabila pihak supplier menghadapi banyak pembiayaan konsumen biasanya adalah permintaan atau hasrat masyarakat untuk barang barang konsumtif seperti barang membeli barang tetapi calon pembeli tersebut elektronik, furniture dan kendaraan bermotor, tidak mampu untuk membayar harga barang disisi lain masyarakat belum mampu tersebut secara tunai. membelinya secara tunai. sejak adanya paket dalam memenuhi permohonan suatu kebijaksanaan desember pages barang, pihak supplier melibatkan pihak mulai diperkenalkan pranata hukum, (tiga) yaitu perusahaan pembiayaan sebagai diantaranya pembiayaan konsumen. dimana penyandang dana. dalam praktek perjanjian lembaga ini dapat dimanfaatkan oleh yang melibatkan tiga pihak ini yaitu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumen, supplier dan perusahaan produk yang diharapkan dibutuhkan. pembiayaan konsumen, karena pihak supplier samping alasan tersebut ada pada dasarnya lebih mengutamakan penjualan beberapa alasan yang dapat dilihat sebagai secara tunai untuk menjaga stabilitas keuangan berikut perusahaannya, sehingga untuk memenuhi keterbatasan sumber dana formal dengan permohonan kredit dari pembeli, pihak sistim pembiayaan yang fleksibel dan supplier melibatkan perusahaan pembiayaan tidak memerlukan penyerahan barang yang menyediakan dana untuk membeli jaminan barang dari supplier secara tunai. koperasi pembiayaan sulit berkembang, hal ini supplier sebagai pemilik barang atau dipengaruhi oleh manajemen koperasi produsen wajib memberikan informasi atas tangani oleh orang orang yang tidak barang yang dibeli oleh konsumen atas profesional atau masih bermental individualis kualitas dan keadaan barang yang akan dipakai pranata hukum volume nomor januari sehingga konsumen memperoleh informasi konsumen dengan perusahaan pembiayaan yang jelas dari karakter dan sifat barang yang menurut ketentuan undang akan digunakan oleh konsumen, sehingga undang nomor tahun tentang konsumen dapat menggunakan barang sesuai perlindungan konsumen disebutkan bahwa dengan kebutuhan dan petunjuk penggunaan, penyelesaian perselisihan konsumen dapat mutu dan kualitas barang sangat ditempuh melalui pengadilan atau diluar mempengaruhi kelangsungan dalam berusaha pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para penjualan barang. maka perlu adanya suatu pihak yang bersengketa. yang sering terjadi jaminan atas barang yang dipakai oleh dalam masyarakat adalah perusahaan lebih konsumen, dan perlunya suatu kepastian suka penyelesaiannya diluar pengadilan atau penggantian bila terjadi kesalahan produksi. non litigasi. dengan tujuan agar citra untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perusahaan tetap dipandang baik oleh lembaga pembiayaan konsumen tidak masyarakat, karena prosedur prosedur memerlukan prosedur yang rumit melainkan penyelesaian diluar pengadilan bisa konsumen yang berkepentingan dapat memberikan jaminan kerahasiaan yang sama mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap besarnya bagi setiap pihak yang terlibat seperti perusahaan, sehingga perusahaan akan membayar yang sering kali ditentukan dalam konferensi secara tunai atas harga barang kebutuhan yang penyelesaian masalah achmad dibeli konsumen dari pemasok (supplier) dengan usman, ketentuan pembayaran kembali harga barang itu selanjutnya achmad usman, kepada perusahaan pembiayaan konsumen menyatakan bahwa sebagai usaha yang penuh dilakukan secara angsuran atau berkala. akan resiko, sebelum memberikan kredit seyogianya tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan harus melakukan analisis kredit yang seksama, konsumen seperti ini bukan berarti tidak teliti, dan cermat dengan didasarkan pada yang mengandung resiko. resiko akan muncul apabila actual dan akurat, sehingga tidak akan keliru konsumen tidak melakukan pembayaran dalam pengambilan keputusan achmad angsuran secara berkala sebagai kewajibannya usman, sebagaimana yang telah disepakati dalam oleh karena itu, setiap pemberian perjanjian. disamping itu ada juga konsumen kredit tentunya telah memenuhi ketentuan yang menghilangkan atau menjual barang sebagai ketentuan yang ada dan sesuai dengan asas objek perjanjian tersebut sehingga keberadaan perkreditan yang sehat. untuk menentukan barang tidak diketahui oleh pihak perusahaan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau pembiayaan konsumen macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. perkembangan prilaku masyarakat elektabilitas adalah keadaan pembayaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh berdampak pada perkembangan hukum hal konsumen. ini sesuai dengan teori von saving yang pembiayaan konsumen timbul karena menyatakan bahwa perkembangan hukum adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu terjadi karena perubahan prilaku masyarakat, kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur lebih tepat adalah bahwa jiwa rakyatlah (konsumen). dalam perjanjian ini (volksgeit) yang hidup dan bergerak dalam diri menggunakan asas kebebasan berkontak. semua individu yang menciptakan hukum lili perjanjian pembiayaan konsumen consumer rasjid, selanjutnya beliau finance) tidak diatur dalam kuh perdata, mengatakan bahwa hukum tidak muncul sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. secara kebetulan, tetapi lahir dari kesadaran abdulkadir muhammad, mengacu isi batiniah rakyat bernard tanya, kuh perdata disebutkan bahwa teori tersebut membawa dampak semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku lahirnya undang undang tahun sebagai undang undang bagi mereka yang tentang perlindungan konsumen. dalam hal membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa seperti ini apabila terjadi sengketa antara persetujuan kedua belah pihak atau karena penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat .( meta djohan oe) alasan alasan yang cukup menurut undang ii. pembahasan undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik abdul kadir muhammad, wanprestasi dalam perjanjian sebenarnya yang dimaksud dalam istilah wanprestasi berasal dari bahasa ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat belanda yang berarti prestasi buruk. secara sah artinya tidak bertentangan dengan wanprestasi adalah apabila berhutang undang undang mengikat kedua belah pihak. (debitur) tidak melakukan apa yang perjanjian itu pada umumnya tidak dapat dijadikannya. alpa atau lalai atau ingkar ditarik kembali kecuali dengan persetujuan janji, atau juga melanggar perjanjian. tertentu dari kedua belah pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan undang undang. alasan, yaitu: ada keleluasaan dari pihak yang karena kesalahan debitur, baik dengan berkepentingan untuk memberlakukan hukum sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun perjanjian yang termuat dalam buku iii karena kelalaian. kuh perdata tersebut, yang juga sebagai karena keadaaan memaksa (overzicht), hukum pelengkap ditambah pula dengan asas force majeure, jadi diluar kemampuan kebebasan berkontak tersebut memungkinkan debitur. debitur tidak bersalah abdul para pihak dalam prakteknya untuk kadir muhammad, mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak menurut kuh perdata, terdapat dalam kuh perdata maupun wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar uhd, dengan demikian oleh undang hukum yang membawa kerugian pada seorang undang diperbolehkan untuk membuat lain, mewajibkan orang yang karena salahnya perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian pihak yang membuatnya. apabila dalam tersebut. perjanjian terdapat hal hal yang tidak untuk menentukan apakah seorang ditentukan, maka hal hal dimaksud tunduk debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu pada ketentuan undang undang. ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur berdasarkan ketentuan tersebut dikatakan sengaja atau lalai tdak tidak jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan memenuhi prestasi. ada tiga keadaan yaitu: konsumen consumer finance) tunduk pada debitur tidak memenuhi prestasi sama ketentuan ketentuan umum untuk hukum sekali, perjanjian yang terdapat dalam buku iii debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik kuh perdata sehingga apabila terjadi atau keliru, perselisihan antara para pihak ketentuan debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan tepat waktunyaatau terlambat abdul kadir sebagai pedoman dalam penyelesaian. muhammad, dalam prakteknya pelaksanaan dalam perjanjian pembiayaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak konsumen apabila pihak konsumen (debitur) terlepas dari berbagai hambatan dan masalah melakukan salah satu dari bentuk bentuk yang menyertainya, sehingga perusahaan wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya pembiayaan konsumen harus menyiapkan undang undang menghendaki kreditur berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan masalah yang timbul. pernyataan lalai kepada pihak debitur. berdasarkan latar belakang atas, dengan demikian, wanprestasi oleh maka yang menjadi permasalahan adalah pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu bagaimana penyelesaian sengketa antara para pokoknya harus secara formal dinyatakan telah pihak sebagai akibat adanya wanprestasi lala lebih dahulu, yaitu dengan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pt. memperingatkan yang berhutang atau debitur akira dinamika multi finance. tbk bahwa kreditur atau pihak menghendaki pranata hukum volume nomor januari pembayaran seketika atau jangka waktu dengan memperhatikan ketentuan dalam pendek yang telah ditentukan. singkatnya, menjelaskan bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus setiap konsumen yang dirugikan dapat ditegur dengan peringatan atau somatik. menggugat pelaku usaha melalui lembaga cara pemberian teguran terhadap yang bertugas menyelesaikan sengketa debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam antara konsumen dan pelaku usaha melalui dalam kuh perdata yang peradilan yang berada dilingkungan menentukan bahwa teguran itu harus dengan peradilan umum. surat perintah. atau dengan akta sejenis. yang penyelesaian sengketa konsumen dapat dimaksud dengan surat perintah dalam ditempuh melalui pengadilan atau diluar tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan berdasarkan pilihan suka rela pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan pihak yang bersengketa. akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sebagai mana dimaksud tidak sama yakni untuk memberi peringatan menghilangkan tanggung jawab pidana peringatan kepada debitur untuk memenuhi sebagai mana diatur dalam undang undang. prestasi dalam waktu seketika atau dalam hukum pidana adalah bagian dari tempo tertentu, sedangkan menurut gamelan pada keseluruhan hukum yang berlaku subjektif akta sejenis lazim ditafsirkan sebagai disuatu negara, yang mengadakan dasar dasar suatu peringatan atau teguran yang boleh dan aturan aturan: dilakukan secara lisan, asal cukup tegas yang menentukan perbuatan perbuatan mana menyatakan desakan kreditur kepada debitur yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, agar memenuhi prestasinya seketika atau dengan didasari ancaman atau sanksi yang dalam waktu tertentu. pengertian umum berupa pidana tertentu bagi barang siapa penyelesaian sengketa melanggar larangan tersebut. menyelesaikan sengketa melalui pengertian umum penyelesaian sengketa pengadilan berarti harus berhadapan dengan penyelesaian sengketa merupakan penegak hukum melalui tim majelis hakim upaya yang dilakukan oleh para pihak guna ditingkat pengadilan negeri, pengadilan memperkecil sengketa atau menyelesaikan tinggi dan mahkamah agung. sengketa secara baik untuk menuju perdamaian. penyelesaian sengketa dapat diselesaikan penyelesaian sengketa luar pengadilan dengan dua alternatif yaitu dengan pengadilan berdasarkan undang undang umum atau dengan menggunakan alternatif nomor. tahun tentang perlindungan dispute resolution adr) atau penyelesaian konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa diluar pengadilan. sengketa konsumen diluar pengadilan untuk para pihak diberikan kebebasan dalam mencapai kesepakatan melalui bentuk bentuk pilihan untuk menentukan melalui litigasi atau besarnya ganti rugi dan atau mengenai non litigasi alternatif penyelesaian sengketa) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan diluar pengadilan, yang mana dalam pilihan terjadi kembali tidak akan terulang kembali dan penetapan arbiter ditentukan sendiri oleh kerugian yang diderita oleh konsumen. kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau biasa disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui pengadilan alternatif penyelesaian sengketa alternative berdasarkan undang dispute resolution adr) dapat dibuat undang nomor. tahun tentang sebelum terjadinya sengketa atau disebut perlindungan konsumen menyatakan bahwa, sebagai pictum compromitendo yang penyelesaian sengketa konsumen melalui dicantumkan dalam kontrak dan disebut sebagai pengadilan mengacu kepada ketentuan klausul arbitrase. apabila dibuat sebelum tentang pengadilan umum yang berlaku terjadi sengketa, maka kesepakatan itu dibuat penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat .( meta djohan oe) secara khusus dalam bentuk akta tersendiri penyelesaian sengketa akibat adanya yang disebut sebagai akta kompromi. wanprestasi para pihak memberikan kebebasan perlu pahami bahwa dalam suatu untuk memilih sesuai dengan kesepakatan yang transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk telah ditentukan. menurut angka apapun kedua belah pihak saling mengikatkan undang undang nomor. tahun dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian diperjanjikan (prestasi), namun pada sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase kenyataannya tidak menutup kemungkinan adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata dapat tejadi bahwa salah satu pihak tidak diluar pengadilan umum yang didasarkan pada melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis suatu perjanjian apabila debitur tidak oleh para pihak yang bersengketa. melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sengketa atau beda pendapat yang maka dapat dikatakan telah melakukan dapat diselesaikan oleh para pihak melalui wanprestasi. dapat pula dikatakan bahwa lalai pilihan penyelesaian sengketa pps) hanyalah atau alpa atau ingkar janji atau melanggar sengketa atau beda pendapat dibidang perdata perjanjian dengan melakukan sesuatu yang saja achmad usman, penyelesaian dilarang atau tidak boleh dilakukan. demikian dalam bentuk perdamaian ini hanya akan pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mencapai tujuan dan sasarannya bila konsumen kendaraan bermotor pada pt. akira didasarkan pada itikad baik diantara pihak dinamika multi finance. tbk bandar lampung yang bersengketa atau berbeda pendapat tidak menutup kemungkinan akan timbul dengan mengesampingkan penyelesaian hambatan dan atau masalah yang menyertai. sengketa secara litigasi pengadilan negeri. berdasarkan wawancara dengan bapak putusan kesepakatan pilihan antono selaku manager operation pt. akira penyelesaian sengketa pps) tersebut dibuat dinamika multi finance. tbk bandar secara tertulis dan bersifat final dan mengikat lampung, masalah yang timbul dalam para pihak serta untuk dilaksanakan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan itikad baik oleh para pihak. arbitrase bermotor antara konsumen dengan pt. akira mempunyai ciri ciri khusus yaitu dinamika multi finance. tbk bandar lampung adanya kontroversi diantara para pihak adalah keterlambatan dan atau peninggalan kontroversi tersebut diajukan kepada pembayaran angsuran oleh konsumen atau arbiter costume. masalah keterlambatan dan atau arbiter diajukan oleh para pihak atau peninggalan pembayaran angsuran ini menjadi ditunjuk resiko yang harus dipikul oleh pt. akira arbiter melakukan pemeriksaan perkara dinamika multi finance. tbk bandar lampung dasar pengajuan sengketa arbiter selaku perusahaan yang memberikan kredit adalah perjanjian kepada konsumen. berdasarkan angka hal tersebut juga diungkapkan oleh undang undang nomor. tahun bapak thamrin salah seorang konsumen, tentang arbitrase undang undang nomor. beliau terlambat membayar angsuran selama tahun tentang arbitrase yang hari, kemudian pihak pt. akira dinamika dimaksud dengan arbiter adalah multi finance. tbk memberikan surat seorang lebih yang dipilih oleh para pihak peringatan yang langsung diantarkan yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh kerumahnya oleh salah satu karyawan pt. pengadilan negeri atau oleh lembaga akira dinamika multi finance. tbk bandar arbitrase, untuk memberikan putusan lampung. namun sebelum datangnya surat mengenai sengketa tertentu yang diserahkan peringatan tersebut bapak thamrin telah penyelesaiannya melalui arbitrase. beberapa kali didatangi oleh pt. akira dinamika multi finance. tbk bandar pranata hukum volume nomor januari lampung dan memberitahukan bahwa bapak konsumen memindahtangankan kendaraan thamrin telah terlambat membayar angsuran. sebagai objek perjanjian kepada orang lain. demikian juga dengan yang dialami disamping tiga kelompok tersebut oleh syaiful nisan beliau mengungkapkan keterlambatan juga bisa disebabkan karena bahwa terlambat membayar angsuran selama konsumen meninggal dunia. menurut bapak bulan, sehingga dia mendapatkan beberapa kali antono apabila konsumen meninggal, surat peringatan dari pt. akira dinamika multi maka ahli waris yang meneruskan angsuran finance. tbk bandar lampung setelah surat namun apabila ahli waris tidak sanggup peringatan tersebut sampai akhirnya kendaraan meneruskan maka kendaraan tersebut ditarik miliknya ditarik oleh pt. akira dinamika multi kemudian dilelang, hasil dari pelelangan finance. tbk bandar lampung. setelah ditarik tersebut akan digunakan untuk menutupi beliau diberi waktu oleh pt. akira dinamika kekurangan angsuran tersebut, apabila ada multi finance. tbk bandar lampung selama sisa maka akan dikembalikan kepada ahli hari untuk membereskan keterlambatan tersebut waris. dalam hal pelaksanaan pelelangan atau kendaraan tetap berada tangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konsumen tetapi konsumen diberi finally untuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang membayar uang denda sebesar satu uang undangan dan diupayakan nilai lelang harus angsuran ditambah dengan biaya administrasi dapat menutupi kekurangan angsuran pemberitahuan keterlambatan pembayaran uang sehingga dalam hal seperti ini ahli waris tidak angsuran yang dapat berupa uang jalan bagi lagi terbebani oleh kekurangan dari uang karyawan perusahaan yang bertugas untuk angsuran yang harus dibayar. menyampaikan surat teguran dimaksud. uang upaya penyelesaian tehadap masalah finally ini dalam kenyataannya dapat harus yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dibayarkan pada saat kontrak berakhir dan pembiayaan pada pt. akira dinamika multi konsumen telah membayar angsuran yang finance. tbk bandar lampung dikenal dengan terakhir dimana konsumen akan menerima istilah collection management atau account haknya berupa penerimaan buku pemilik receivable( a r) management? yang dimaksud kendaraan bermotor yang selama ini masih dengan collection management atau a r berada tangan perusahaan dalam hal ini management adalah suatu proses pengelolaan adalah perusahan pt. akira dinamika multi (account receivable) untuk mencegah atau finance. tbk bandar lampung. mengurangi kerugian perusahaan yang menurut bapak antono, faktor mungkin timbul akibat keterlambatan penyebab keterlambatan atau peninggalan pembayaran dari customer konsumen . perlu pembayaran angsuran (cicilan) atau customer diketahui bahwa collection tidak sama dengan dalam perjanjian pembiayaan konsumen penagihan, karena proses collectionnya dapat dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: terjadi apabila nasabah konsumen dalam hal ini administrasi. menunggak pembayarannya. pada dasarnya berupa transfer belum masuk, giro inkaso, setiap customer konsumen berkewajiban untuk tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo. membayar angsuran atau cicilan kreditnya cash flow. sehingga bukan merupakan dari a r officer berupa tanggal jatuh tempo pembayaran untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi berbenturan waktunya dengan tanggal peninggalan. penerimaan income atau kajian, tagihan bapak antono selaku manager macet temporer, terkena musibah atau operation bandar lampung menjelaskan bencana. bahwa prosedur penanganan terhadap karakter. customer konsumen bermasalah bagi berupa customer konsumen raib atau menjadi delapan tahap yaitu melarikan diri, customer konsumen customer jatuh tempo hari). memindah tanganan kendaraan atau desk coll mengingatkan nasabah merendahkan kendaraan, customer konsumen lewat telpon sertakonfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo nasabah konsumen. untuk kasus pindah tangan dan meminta nasabah konsumen untuk segera atau raib, a r officer wajib menginformasikan melakukan pembayaran dengan selalu menjaga a r head untuk segera dilakukan langkah hubungan baik antara pt. akira dinamika multi langkah eksekusi dengan meminta bantuan ekstra finance. tbk bandar lampung dengan collector dengan dihampiri analisa kasus dari a r nasabah konsumen agar pada angsuran officer yang bersangkutan. berikutnya selalu membayar tepat waktu dan customer over due hari). mengusahakan agar nasabah konsumen untuk nasabah ini, a r head harus membayar anggarannya langsung kantor pt. sudah dapat menganalisa penyebab over due akira dinamika multi finance. tbk. termasuk kendaraan dan keberadaan customer over due hari). nasabah konsumen. harus sudah untuk nasabah first payment default, aar mengeluarkan surat peringatan untuk head harus langsung memberitahukan kepada kendaraan hari) dan harus jelas siapa yang cmo yang bersangkutan khusus angsuran s d menerima (ada tanda ceritanya), surat hari) agar menghubungi kembali rumah peringatannya dicetak dan harus terkirim nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan semua tanpa kecuali (via pos atau team agar sedapat mungkin bayar kantor dan collection) a r officer melakukan usaha menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa penagihan atau recovery sesuai dengan dasar sanksi kepada nasabah apabila melakukan analisis penyebab over due. keterlambatan lagi. untuk angsuran hari a r customer over due hari). officer dengan dokumen kunjungan harian kondisi ini sudah merupakan warning collection dhc) yang setujui a r head zone bagi team collection untuk dapat melakukan penagihan nasabah konsumen serta menyelesaikan permasalahan secepatnya agar berikan surat peringatan (sp) dan form survey tidak mengalir ke hari. a r officer harus ulang guna memastikan apakah keterlambatan melakukan kunjungan yang lebih intensif tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat untuk cross check keberadaan kendaraan dan oleh cmo (tidak survei atau data dimanipulasi, posisi nasabah konsumen. a r administrasi dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah sudah harus mengeluarkan surat peringatan konsumen yang bersangkutan, hasil survey ulang terakhir untuk kendaraan hari) kepada dilaporkan kepada a r hanya, apabila ada nasabah konsumen dan harus jelas siapa yang penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada menerima, jangka waktu surat peringatan ini branch manager dan a r manager untuk adalah hari. diberikan sangsi sesuai dengan peraturan kemudian a r head harus sudah perusahaan. untuk angsuran dan seterusnya mengidentifikasi masalah dan sudah nasabah over due hari, a r officer melakukan menyiapkan tindakan tindakan yang harus kunjungan sesuai dhc kepada dilakukan bersama temanya, termasuk nasabah konsumen tersebut untuk ditagih koordinasi selanjutnya bila diperlukan. anggarannya dan sedapat mungkin angsuran customer over due hari). berikutnya dibayarkan kantor atau outlet. pt. nasabah konsumen dalam posisi ini akira dinamika multi finance. tbk bandar sudah masuk dalam kategori "potential bad lampung a r officer harus selalu cross check debt suatu peringatan sampai surat apakah kendaraan masih ada atau tidak dipakai peringatan terakhir seharusnya sudah sampai oleh siapa, serta mengingatkan kepada ditangan nasabah konsumen. nasabah konsumen untuk tetap bertanggung apabila tidak ada tanda tangan untuk jawab. setelah itu wajib dilakukan pelacakan membayar angsuran dan kendaraan masih pada pihak lain yang dimaksud oleh customer. berada ditangan nasabah konsumen maka a r apabila nasabah konsumen maupun unit mengeluarkan: kendaraan sudah tidak dapat ditemukan (raib) surat tugas penarikan stp) untuk maka a r officer wajib melakukan penggalian kendaraan hari) sebagai dasar a r officer informasi lingkungan sekitar domisili melakukan penarikan. sebelum melakukan pranata hukum volume nomor januari penarikan perlu dipersiapkan dulu data data atau cabang, lawyer, badan investigasi atau aparat dokumen pendukung proses penarikan untuk mencari keberadaan kendaraan dan juga diusahakan pendekatan dengan nasabah bekerjasama dengan juru parkir dibuat konsumen secara baik baik sehingga penarikan keramaian dengan membuat daftar nomor berjalan lancar, apabila susah diajak secara baik polisi kendaraan yang hilang tersebut. buat baik perlu dilakukan negosiasi secara surat pemblokiran stok atau bpk kekeluargaan dan bila tidak berhasil juga perlu polda untuk nasabah konsumen yang melibatkan aparat desa (rt rw kepala desa). berposisi seperti ini. proses penarikan diusahakan agar tidak customer overdub hari. akan timbul dikemudian hari. segera setelah nasabah konsumen dalam posisi ini ditarik kendaraan dari nasabah konsumen adalah nasabah konsumen yang telah disiapkan berita acara serah terima bast) dilakukan write off, namun tetap wajib kendaraan sambil menunggu reaksi dari dilakukan usaha usaha recovery. remedial nasabah konsumen maksimal hari untuk head melakukan kerjasama dengan debt menyelesaikan kantor pt. akira dinamika collector area, lawyer, badan investigasi atau multi finance. tbk bandar lampung, setelah aparat untuk mencari keberadaan kendaraan lewat lewat hari segera kirim somasi tau dan biasanya bekerja sama dengan jurusan ingebreake selling yaitu berupa peringatan parkir dibuat keramaian dengan membuat tertulis dari pt. akira dinamika multi finance. daftar pol kendaraan yang hilang tersebut. tbk yang ditujukan kepada konsumen yang isinya buat saat pemblokiran stok atau bpk mengingatkan konsumen untuk memenuhi polda untuk nasabah konsumen yang kewajibannya dalam tenggang waktu tertentu berposisi seperti ini. sebagaimana yang dituangkan dalam surat. dalam upaya menindak lanjuti customer over due hari). penanganan konsumen bermasalah nasabah dalam posisi ini biasanya sebagaimana telah uraikan atas, menurut kendaraan sudah pindah tangan atau gantikan, analisa penulis seyogyanya perlu dipahami raib ataupun kasus asuransi. a r head terlebih dahulu tentang masalah collection yang menugaskan kepada remedial officer untuk berkaitan dengan aspek hukum. memonitor keberadaan nasabah dalam aspek adapun yang dimaksud dengan capacitinya dan keberadaan kendaraan atau masalah collection yang berkaitan dengan aspek motornya. usaha penekanan kepada hukum adalah adanya permasalahan penagihan nasabah konsumen dilakukan supaya tetap angsuran hingga penarikan kendaraan yang menganggur sambil mencari keberadaan terkait dengan aspek hukum pidana kendaraan bermotornya. apabila nasabah konsumen sudah tangani, maka a r head harus segera melakukan tindakan pemrosesan iii. penutup melalui lawyer atau pengacara, debt collector atau aparat untuk menekan customer konsumen upaya penyelesaian apabila terjadi tersebut. jika perlu dilakukan terapi untuk perselisihan antara pihak pt. akira dinamika nasabah konsumen yang bandel dengan multi finance. tbk dan pihak konsumen yang diproses hukum penahanan karena sudah timbul karena wanprestasi pada pt. akira melakukan tindakan pidana penggelapan dinamika multi finance. tbk bandar kendaraan jaminan sebagi objek perjanjian. lampung dikenal dengan istilah collection customer over due hari). management atau account receivable a r) nasabah konsumen dalam posisi ini management. istilah tersebut adalah suatu biasanya sudah tidak ada kendaraan dan juga proses pengelolaan (account receivable) untuk nasabah konsumen sudah raib yang dikategori mencegah atau mengurangi kerugian potential bed debt dan besar kemungkinannya perusahaan yang mungkin timbul akibat akan termasuk nasabah yang write off. a r keterlambatan pembayaran dari konsumen. head bekerja sama dengan debt collector dalam menyelesaikan permasalahan akibat penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai akibat .( meta djohan oe) wanprestasi pt. akira dinamika multi az. nasution, konsumen dan hukum, pustaka finance. tbk bandar lampung menggunakan sinar harapan, jakarta, sistim prosedur penanganan terhadap achmad usman, aspek aspek hukum konsumen bermasalah yang dibagi menjadi perbankan indonesia, pt. gramedia delapan tahapan waktu penyelesaian. pustaka utama, jakarta, apabila terjadi permasalahan yang pilihan penyelesaian berkaitan dengan yuridis hukum maka pt. sengketa luar pengadilan, akira dinamika multi finance. tbk bandar banjarmasin, lampung secara khusus memerlukan yusuf shore, percakapan tentang pendidikan kehadiran legal yang ditunjuk oleh pihak konsumen, yayasan lembaga konsumen manajemen. tapi pada prinsipnya setiap indonesia, jakarta, permasalahan yang diakibatkan oleh konsumen diselesaikan secara kekeluargaan peraturan perundang undangan dan apabila tidak bisa diserahkan kitab undang undang hukum perdata kuh pengadilan atau pihak yang berwajib. perdata). sebagai saran lembaga pembiayaan undang undang nomor tahun tentang konsumen hendaknya lebih selektif dan lebih perlindungan konsumen dan peraturan memberikan kemudahan kepada konsumen pelaksananya. dalam pemberian kredit, sehingga perusahaan undang undang tahun tentang pembiayaan tidak mengalami kerugian akibat perlindungan konsumen. konsumen yang melakukan wanprestasi begitu undang undang tahun tentang juga para konsumen dapat dengan mudah arbitrase dan alternatif penyelesaian mendapatkan kendaraan yang diinginkan dan sengketa. sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya peraturan presiden nomor tahun pemerintah melakukan pengawasan dan tentang lembaga pembiayaan. perlindungan terhadap konsumen, karena peraturan pemerintah nomor tahun konsumen dalam hal ini posisi yang lemah. tentang badan perlindungan konsumen sehingga perlu adanya pengawasan terhadap nasional. kegiatan usaha bidang barang dan jasadaftar pustaka peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang uang muka buku pembiayaan konsumen untuk kendaraan abdulkadir muhammad, hukum berjanji bermotor pada perusahaan pembiayaan. indonesia, pt. citra aditya bakti surat edaran bank indonesia nomor bandung, dpn maret perihal lana nana nana ana nanaananaas, hukum perdata penetapan manajemen risiko pada bank indonesia, pt. citra aditya bakti, yang melakukan pemberian kredit bandung, pemilikan rumah dan kredit kendaraan dan rida kurniadi, bermotor lembaga keuangan dan pembiayaan, pt. citra aditya bakti, bandung, sumber lain bernard tanya, teori hukum strategi tertib departemen pendidikan dan kebudayaan, manusia lintas ruang dan generasi, kamus besar bahasa indonesia, balai genta publishing, pustaka, jakarta, lili rasjid, filsafat hukum, alumni, subjektif dan tjitrosudibyo, kamus hukum, munir fuad, pengantar hukum bisnis menata perannya paramita, jakarta, bisnis modern era global, pt. citra aditya bakti, bandung. pranata hukum volume nomor januari |
l; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan badan l.layanan umum, perlu menerapkan pola pengelolaan keuangan badan l.layanan umum daerah kepada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja kungkungan pemerintah kabupaten kerincpengelolaan keuangan badan l.layanan umum daerah kabupaten kerinci. bupati kerinci, dengan rahmat tuhan yang maha esa tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten kerinci peraturan bupati kerinci nomor tahun berita daerah kabupaten kerinci tahun nomor """erundang ulputussatuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah perangkat dearah pada pemerintah daerah kabupaten kerinckepalakabupaten kerinci. badan l.layanan umum daerah, yang selanjutnya disingkat blue, adalah instansi dilingkungan pemerintah kabupaten kerinckpd atau unit kerja yang menerapkan ppk blue bertahap menjadi skpd atau unit kerja yang menerapkan ppk blue penuh. penurunan status blue adalah menurunnya status skpd atau unit kerja yang menerapkan ppk blue penuh menjadi skpdkpd atau unit kerja yang menerapkan ppk blue penuh atau ppk blue bertahap menjadi skpdbi ketentuan umum menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten kerinci memutuskananyang menerapkan ppk blue; pendapatan dan pembayaran pengeluaran blue. l.laporan keuangan konsi.ana bisnis dan anggaran blue.ijuan pemberian pemelaksanakan kegiatan, blue harus mengutamakan efektifitas clan efisiensi serta kualitas dikat, blue diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannyaui blue atas rekomendasi sekretaris daerah untuk skpd atau kepala skpd untuk unit kerja; kinerja keuangan skpd atau unit kerja yang sehat; dana perumahan, sebagaimana dimaksud pada tidak ber1imb)quasi bab ill persyaratan,pengusulan, tim penilaisediaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya;; dan transparansi, lnyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tercantum dalam lampiran peraturan bupati iniatau prognosis proyeksi laporan keuangan; dan laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara independen; memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung lengan layanan umum kepada masyarakatperiode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;; catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang menyajikan informasi te dalam rangka penyelenggaraan kegistrategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam, yaitu ; program strategis, yaitu; dan pengukuran penbaik dari aspek kinerja keuangan, pelayanan, administrasi, maupun som, disertai lbagian kedua pengusulan skpd yang akan menerapkan ppk blue mengajukan permohonan kepal; dan prognosis proyeksi neraca. untuk skpd blue yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dalam huruf berupa prognosis proyeksi laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya. prognosis proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada danberlaku pada pemerintah daerah. apabila laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang disusun oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia, prognosis proyeksiuntuk sko blue yang menerapkan standar akuntansi selain sap, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan ketentuan yang berlakubagian keempat penetapandan tenaga ahli yang berkompeten bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota. tim penilai yang dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bagian ketiga tim penilaipenerapan status blue bertahap sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktsi tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status blue bertahap dibatalkan. pembatalan penerapan status blue bertahap sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatisebabi tatapenerapan ppk blue yang lemah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamdan atau berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkanterdiri atas: pemimpin; pejabat keuangan; dan pejabat teknis. bagian kedua pejabat pengelolaymana penanggungblue yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal,liar rupiah), dan atau nilai aset menurut neraca, minimum sebesar rp. (tujuh puluh lima milliar rupiah). jumlah anggota clean pengawas sebagaimana dimaksud padababy dewan pengawas bagian kesatu persyaratan pembentuk dewan pengawasgian ketiga kepegawaian.pegawai blue yang professional sesuai denginc:lak lanjut hasil evaluasi dan penilaikiper1akan. jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dit.tetapkan sebanyak (tiga) orang untuk blueliar rupiah) sampai dengan rp. (tiga puluh milliar rupiah), dan atau nilai aset menurut neraca sebesar rp. (tujuh puluh lima milliar rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus milliar rupiah). jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dit.tetapkan sebanyak (tiga) orang atausebesar dari rp. (tiga puluh milliar rupiah), dan atau nilai aset neraca lebih sebesar dari rp. (dua ratus milliar rupiah). pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan jumlah anggotabupati atas usulan pemimpiwaktunya sebagaimana dimaksud pala apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; tidak melaksanakan ketentuan perancang undangan; terlibat dalam tindakan yang merugikan blue; dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana clbagian keempat pemberhentian dan penggantian dewan pengawas bagian ketiga persyaratan keanggotaan dewan pengawas anggota dewan pengawas dapat terdiri lari unsurpengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukanclan tidak lemisi anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari daft:ar riw hidup; dan salinan foto copy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. usulan keanggotan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pala disampaikan bupati untuk mendapatkan persetujuaberdasarkan usulan pemimpin blue unit kerja melalui kepala skpd. bab vii remunerasisa blue yang bersangkutanclean pengawas sebagaimana dimaksud pada diangkat oleh bupati atas usulanlanti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang diganr.dai standar pelayanan minimalbi pendapatan dan biasa blue bagian kesatu pendapatanclan ditetapkan dengan peraturan bupati dan disampaikan kepada pimpinan dpt pembina teknis; pembina keuangan; unsur perguruan tinggi; lembaga profesi. seluruh pendapatan blue sebagaimana:j.v peraturan bupati ini:i:iclan biaya non operasional lain laipegiat:an pelayanan. biaya umum clpegiat:clan jasa; dan biaya pelayanan lain lain. biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pala terdiri lari biaya pegawai; biaya administrasi kantor; biaya pemeliharaan; biaya barang clan jasa; biaya promosi; clan biaya umum clan administrasi lain laiclclan fungsi. biaya blue sebagaimana dimaksud pala dialokasikan untuk membiayai program peningkat:an pelayanan, kegiatan pelayanan clan kegiatan pendukung pelayanan. pembiayaan program clan pegiat:an sebagaimana dimaksud pala dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan pegiat:an. bagian kedua biayatperaturan bupati ini.bla disusun berdasarkan nbskinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hasil kegiatan usaha; fac1u ditindaklanjuti sehubungan lcllia barang dan atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya clclasalpasallb xii pelaksanaandalam pengelolaan kas, blue menyelenggarakan: perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas pemungutan pendapatan atau tagihan penyimpanan kas dan pengelola rekening bank pembayaran; perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendekclgian kedua pengelolaan kas::rikatan pajanlampirkan bukti bukti valid dan sah. bagian ketiga pengelolaan piutang dan utang pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang dan investasi langsung seperti pendirian perusaha ditujukan dalam rangka manajemen luas dan beresiko rendahsa. pembayaran kembali pinjaman utang sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung..vitas, ekonomis dan saling menguntungkan. bagian kelima kerjasama hasil investdalam blue mendirikan membeli badan usaha yang berjalan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah. 103an pengadaan sebagaimana dimaksud pada2101100pada blue dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ber1aku bagi pengadaan barang jasa pemerintah. pengadaan barang dan atau jasa dilakukan berdasar.adaan barang dan atau jasa bluet104 penunjukpencegahanones check(), dalam hal berusaha memperoleh informasi dartmbilan penyelesaian kerugian 111skpd. 110 bagian kedelapan surplus clan defisit anggaran 109engan mempertimbangkan posisi likuiditas blue. 108 tanah dan bangunan blue dibeatifikasilaporan keuangan blue terdiri dari:bagian kedua pelaporan dan pertanggungjawablclan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas celana, pendapatan dan biaya. blue menyelenggarakan akuntansi clla mengunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas cellari bupati. blue mengembangkan clan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pac:la stand:lar akuntansi yang berlaku untuk blue yang bersangkutan clan ditetapkan oleh bupati dengan peraturan bupati.b xiii akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu akuntansi 115la ppibab xiv pembinaan dan pengawasan 122 121bulan setelah periode pelaporan berakhir. 120119..'xv evaluasi dan penilaian kinerja 126 pembinaan dan pengawasan terhadap bluet;;c.mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit. 124 pengawasanwasan operasional blue dilakukan oleh pengawas intern. pengawasan internal sebagaimana dimaksud pala dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin blue. skpd teknis yang terkait dengan kegiatan blue melakukan fasilitas pelaksanaan peraturan bupati ini dalam rangka efektifitas implementasi kebijakan ppk blue di ketentuan lain lain 130;129128serta daerah kabupaten kerinci tahun nomor diundangkan sungai penuh pada tanggal desember seks aris daerah kerinci, ditetapkan sungai penuh pada tanggal desember bupati kerinci, dto fauzi sinbabxvid ketentuan penutup dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan ppk blue ditanda tangan) (nama lengkap) nip (nama lengkap) matai6000 (tanda tangan)rnyataan ini kami buat dengan sebenarnya,; meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat; meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;telepon fax e mail ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nama jabatan bertindak untuk dan atas nama ala mat yang bertanda tangan dibawah ini pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja . pemerintah kabupaten kering format pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja lampiran per uran bupati kerinci nomor tahun tanggal desember bupnama lengkap) nip. (nama lengkap) (tanda tangan) (tanda tangan) matai6000nyataan ini kamwd sebagaimana diatur dalam peraturan bupati kerinci nomor tahun tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten kering, bersedia untuk diaudit secara independen. telepon fax e mail ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. nama jabatan bertindak untuk dan atas nama ala mat yang bertanda tangan dibawah ini pernyataan bersedia diatur secara independen . format pernyataan bersedia dia secara independen pemerintah kabupaten kerinci lampiran peraturan bupati kerinci nomor tahun tanggal desember. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat. (nama lengkap) nip kepala skpd kepala unit kerja yang akan menerapkan ppk blue. (tanda tangan) mengetahui, sekretaris daerah kepala skpd (tanda tangan) (nama lengkap) nip berdasarkan ketentuan dalam peraturan bupati kerinci nomor . tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kabupaten kerincibupati dimaksud, yaitu: penyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok atau prognosis proyeksi laporan keuangan; standar pelayanan minimum; laporan audit surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independent. demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih. kepada, yth, bupati kerinci permohonan untuk menerapkan ppk blue nomor lampu ran perihal . format surat permohonan kepada kepala daerah untuk menerapkan ppk blue pemerintah kabupaten kerinci lampiran ill peraturan bupati kerinci nomor tahun tanggal desember bupati kerinci, dto fauzi sun isi nama blueketerangan: (nama lengkap) nip (nama lengkap) nip (tanda tangan) (tanda tangan) pemimpin blue mengetahui, pejabat pengelola keuangan daerah . regulasi reaksi rea ang garan triwulan lebih uraian dalam dpa triwulan ini triwulan (kurang) lalu ni pendapatan blue jasa l.layanan hibah hasil kerjasama pendapatan lain yang sah jumlah triwulan . . . tahun . . . laporan pendapatan blue . format laporan pendapatan blue pemerintah kabupaten kerinci lampiran peraturan bupati kerinci nomor tahun tanggal desember ,., bupati kerinci, dto fauzi sini diisi nama skpd unit kerja yang akan menerapkan ppk blue diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat diisi nomor induk pegawai bagi pemimpin blue yang berasal dari pns) keterangan (nama lengkap) nip (tanda tangan) pemimpin bluer<. dengan standar akuntansi yang berlaku pada blue dan bukti bukti pengeluaran ala pada kami. sehubungan dengan pengeluaran biaya blue . . triwulan tahun sebesar yang berasal dari pendapatan jasa l.layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain lain yang sah, adalah tanggungjawab kami. surat pernyataan tanggung jawab (spt) format surat pernyataan tanggungjawab (spt) pemerintah kabupaten kerinci lampiran pera11jan bupati kering nomor tahun tanggal desember bupati kerinci, dtd fauzi sini ket;kerajaan; diisi nama blue. diisi nama blue.(nama lengkap) nip (nama lengkap) nip (tanda tangan) . pemimpin blue mengetahui, pejabat pengelola keuangan darah (tanda tangan) realisasi reau realisasi uraian anggaran triwulan lebih dalamlist'as. lain biaya non operasional biaya bunga. biaya adm. bank. biaya kerugian penjualan asset tetap. biaya kerugian penurunan nilai. biaya non operasional lain lain. jumlah tahun . . . 'triwulan.n laporan pengeluaran biasa blue . format laporan pengeluaran biasa blue pemerintah kabupaten kerinci lampiran peran\jan bupati kerinci nomor tahun tanggal desembermengingatperlu dilakukan perubahan ketiga,.: menetapkanperaturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tata cara pers.abadi biofuelharga dasar jenis bbm tertentu adalah hargatentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalann. dalam selisih kurang pembayaran ppn atas penyerahan bbm jenis min jenis bbm tertentu melalui penunjukan langsung kepada bad saha dapat dilaksanakan oleh anak perusahaan badan saha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh anak perusahaan badan usaha, anak perusahaan badan usaha berkewajiban melakukan: penyediaan dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pas dan menyelesaikan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam dandan sampai dengan dan pertanggungjawaban dana subsidi jenis bbm tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan badan usahberlaku sejak tagihan subsidi jenis bbm tertentu~~~;\ ai~. kepala aft, min1s4;republik korea guna mengakomodasi dinamikhembarang yang termasuk dalam daftar psr, sesuai dengan ketentuan yangakuan untuk barang tertentu (treatment for certain goods), atau ce.. barang impor dapat,lembar asli ska form yang diterbitkan oleh instansi penerbit ska, cc. inavoice dari barang yang bersangkutan,k, harus memenuhivmmujdin komedo memuat nomor referensi ska form ak:jak, bentuk dan format lembar lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan bentuk dan format lembar lanjutak. dalam hal ska form hilang atau rusak, dapat digunakan ska form pengganti dengan harusbom komohkou otoak, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara: menerbitkan ska form baru, dengan ketentuan sebagai berikut: memenuhi ketentuan penerbitan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dan mencantumkan tanggal penerbitan ska form yang dikoreksi,komisi komet kopimengenai penerbitan ska form sebagaimana dimaksudlom ska back to back kotak back to back co.kdan negara yang menerbitkan third country inavoice pada kolom ska form ak, mencantumkan nomor third country inavoice atau nomor inavoice asal barang pada kolom ska form ak, dan cc.ak, tanda ( atau harus dicantumkan pada kolom ska form kotak third country involving k,omi komerebabuwaan komonbuuinkomolafaoiajaihkomenkswabiavamjain kemono.dobackkerja sejak tanggal pengapalan atau tanggal eksplorasi,(l),tangan tomonbeshoiai komentar laik,esa edmontonraguan atas informasi pada ska back to backk, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut: cc. perbedaan kecil antara tanda tangan pada ska form:kanonyform disertai dengan ska form yang telah diberikan tanda (vj) atau (x) pada kolomdua) bulandapatk, dak, dan atau vmmicin.kode keslaoickeseluruhan proses refractive check, termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit ska tentang penetapan diterima atau ditolaknya ska form ak, harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan refractive check oleh instansi penerbit sk:,bow moment lotdank, bom kemono atadalam persetujuan kerangka kerja somekkakk,eomsttomennegara terkaitk: dan memberikan tanda atau (x) pada kolom ska formankeidapat ditetapkan oleh direktur jenderal. ami komenesebkorea free trade area aktll nin9 nagan ro)riteria asal barang kriteria asal barangsatu negara anggota, binatang hidup, lahir,man tomontel atasatuyang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku, danmonomerbuild up vom rvg x fob atau metode build down vom vnm rvc fob keterangan: vom value originating material) merupakan nilai bahan originating, yang meliputi nilai bahan originating, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead langsung, biaya transportasi, dan keuntungan, vnm value non originating material) merupakan nilai bahan non originating, yang meliputi: nilai cif pada saat important bahansoon ban change tariff heading cth) change tariff heading cth) adalah yaitu perubahannama(rvc(cc rvc(cc provided that has rvcrvc perlakuan untuk barang tertentu treatment for certain goods) barang tertentu dianggap originating walaupun proses produksi dilakukan luar wilayah republik korea dan negara negara asean contoh: kaesang industrial complex yang berlokasi korea utara), mana bahan baku diekspor dari negara anggota dan selanjutnya negara anggota tersebut mengimpor kembali. penerapan ketentuan ini, termasuk daftar barang dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan negara anggota. akumulasi kecuali ditentukan lain,. , diisikan kode fasilitas, nomor referensi, dan tanggal ska form ak, sebagai berikut: dalam hal pibkode fasilitas nomor referensi, dan tanggal ska form asumpah kemenkeu daihibejat kemenktudaja pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan komenkeana pengerjaan yang tidak diperhitungkan non qualifying operation) untuk tekstil dan produk tekstil barang yang berasal dari bab sampai dengan bab tidak dapat dianggap originating dari suatu negara anggota jika proses bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, meskipun kriteria asal barang rvc atau ctc dipenuhi atau tidak, yaitu: proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan atau pressing, pencucian atau pencucian kering, proses pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut, pemotongan panjang atau lebar dan pengalihan, penyelaman atau overlooking kain yang telah teridentifikasi penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu, cc. menghias dan atau menggabungkan bagian aksesoris, seperti tali, pita, manik manik, kabel, cincin atau lubang tali, dengan cara menjahit, looping, mengaitkan atau melekatkan, pengelantangan, waterproofing, debating, shrinking, mercerizing, atau proses yang sama hanya untuk tujuan proses akhir, atau penyelaman yang dilakukan kurang dari (lima persen) dari total area barang sulaman atau penyelaman yang dilakukan kurang dari (lima persen) dari total berat barang sulaman. minimusbab sampai, untuk barang yang diatur dalam bab sampaiian women tidak melebihi (sepuluh persen) dari total berat barang. nilai bahan non originating sebagaimana dimaksud pada angka harus dimasukkan dalam komponen bahan non originating untuk keperluan perhitungan rvc barang. perlakuan terhadap kemasanelemen netral neutral elements) dalam menentukan apakah suatu barang merupakan barang originating, barang barang bawah ini yang digunakan dalam proses produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, tidak perlu ditentukan keasaman barangnya, yaitu: bahan bakar dan energi, tools, diestontonuntuk menentukan negara asal barang. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan: perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang:bagai bagian dari produksi. bahan baku identik dan dapat dipertukarkan untuk tujuan penentuan keasaman barang, ketika barang diproduksi menggunakan bahan originating dan bahan non originating, tercampur atau dikombinasikan secara fisik, keasaman suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen persediaan yang berlaku negara anggota pengekspor. dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal. asas timbal balik resiprositas) dalamberlaku asas timbal balik (resiprositas), sehingga atas important beberapa jenis barang yang berasal dari republikiv. ketentuan lain lain permintaan refractive check sebagaimana dimaksud dalam dan penyampaian pemberitahuan tertulis pelaksanaan verification visit sebagaimana dimaksud dalam kepada republik korea ditujukan kepada korea customs service, dengan alamat: min komonlabua korea customs service government complex danjen duncan dong, seo gu, danjen, korea tel fax email verification)customs.go.kr dalam hal instansi penerbit ska menetapkan website untuk melakukan pengecekan validitas ska form aknwsanononas bentuk dan format ska form reference ro, good conelaned from exporter'o bunlnoaa nemo, address, country) asean korea free trade area preferensial tarif certificate origin kombinasi dedaratlon and ceriioats) goods congignad conelgnes'e name, address, country) form pso oomomowmenmemsmemmmasanaa country) sen notes cwarloaf mana tpongport and nota (as laras known) for offidaf uso departure data praferantot trestrnent given under asean korea free trade area proferontia! tarif nassara name alasan ata. prafaranbal frontman not gan posse steps rebsondo) port seharga signature awinoriaad migratory iho imposing itam marka and numbarand tycoon origin addon gross number and sumbar number packages, deserptlon sao notes weight daa perkakas goods (inducing quantity over) other gravity invoking work appropriate and number the importing country) and alus pob only when rvc centurion used! dadaration file @potter certification the undarsigngd karo deras that the above his harry carita, iha basis porno dekan and stalomant ara corak that all iha good carried out, that iha declaration dig wara prredusad txpotur coat, country) and that ihas compid with odin regulramenia apectiiad for intra good ino asean. korea from trade area preferensi! tarif tor lha good applet #epaper pemeran ana san ana ala (importing country) place and dala, signature pace and date, signature and stamp authored signature verifying aeikorty thai county inwofcing exhibition beck to back vnidinkomeniou lai overseas notes parties oleh accept this form for'the purpose prefarantial tariff under the asean. koran free trade agreement akta.oferentlai serif under the akta, goods sent any parilis listed above: must fall within dascriptlan of goods eligible for confessions the country destination: must compid with the congignment conditions aecondanca with rule annex rules origin) thea aft stand must compta with the origin.criteria in anna rules origin) the akta. origin criteria: for good that meet the origin criteria, the exporter and or producer must indicate box b.of this form, the origin criteria met. the manner shown the following table: pvc ik) goods saking iko product sonic rum change menit gikssitantian wali obtained produced ina territory any party work" ikona! value comment change tari oemettertian combination nada nat sekota nat kar good ani sipir, cth rugi ada sophia prooomea speeds protestan" face article must qualify: itshouid noted that all the goods ina consignment musi qualify separately their own dgt. this particular relevance when similar animals different.sizes or spare parts ara sent, description goods: tha dascripilon goods must sufficiently detailed analog the goods klantifad the customs officers examining imam, any trade mark shall also special, free board (fob) value: the fob value box shall reflected only when the regional value content! criterion applied determining the origin goods. the form ak) issued and a imp!emantatlon this now arrangement. harmonized system number: the harmionized system number shall that the importing party, exporter: the.term exporter in box may include the manufacturer the producer, for official use: the customs authority of'tha imposing party must indicate the relevant boxes. column whether ordo preferensial tariff recorded, third country involving: casos where invoicas are issued third country, the. third country involving" box should used wand such information nama and country the company issuing the inavoice gali indicated box exhibitions: cases where goods. are sant from the territory ika sporting party far axhibiban another country and solid during after the exhibition for deportation into the tertiary party, accordance with rule the operational cediificatlan procedures, thoin. cases back to back co, accordance with rule fifa operational certification procedures, the back to back go" box should ticker (v). original pirate triplicateh additional page hee mark ang besar and man dag kanan tren maman benda mesum denga kanan jai demam beng ken pep san tenda (relung gas bani akar ganda jabang mere ienyonata sad and las bana span ban anna mean kena saku kerana kepuasan mentan tekanan ebe benda pena pandan han daan barak samatha, tan kana adan kek ina unintani dusun gai arne aa, tas san dasarnya ian beta tas adele aan (karam jan mars kang anta kain esa arga man bad kaban gain kta feng tenda ana tredanangai tut kan ann agar ega kemang inna and dana akan fasa ani gina, aya ran ketuanan yang kencing kabardicantumkanomi tomontosaliamiaikementoraltroacttamin kemenag asaomiikementnama negara anggota adalah negara yang menandatangank, dokumen dan dokumen pelengkap pabean: bumi.kemenkes. dotamantbnominakbum jsihikementau lojimasukan, dan kode fasilitas pada kolom ppt pemasukan, wan semena dalam hal ppt pemasukk, hasil cetak dokumen ppt pemasukan, dan atau dokumen pelengkap pabean. ansomenba: pejabat bea dan cukaibmw kemenbenlooiavidio komen bimanten dalam hal ppt pengeluarngeluaran:ema tomonioaantomeoadosmonaikemenubaja kembali menolaknjan.kemenkeu. bosbom kemenibabaisonisintomenboraema somba louainan kementerian dendam kada tak ning780913 amakkkantenina |
tr, ti (p3. www .jdih.kemenkeu.go.id nba per menteri keuangan republik indonesia untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan indonesia yang modalnya terbagi atas saham saham. utang sebagaimana dimaksud pada adalah saldo rata rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan: rata rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan, atau rata rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. saldo utang sebagaimana dimaksud pada meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. modal sebagaimana dimaksud pada adalah saldo rata rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan: rata rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan, atau rata rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. saldo modal sebagaimana dimaksud pada meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada adalah: wajib pajak bank, wajib pajak lembaga pembiayaan, ppn menteri keuangan republik indonesia contoh berdasarkan data dari contoh apabila dalam komponen penghasilan bruto xxx tahun termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar rp5. yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan, maka pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional. biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar: rp15. rp20. rp152. rp114. contoh berdasarkan data dari contoh dana yang diperoleh dari utang kepada abc digunakan untuk membeli saham zzz dengan kepemilikan 60y6 dan dividen yang diterima dari zzz bukan merupakan objek pajak. biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada abc adalah rp. mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang undangan bidang pajak penghasilan, biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) atas utang yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, maka utang kepada pt. abc tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari penghitungan der. penghitungan kembali saldo rata rata utang selain utang dari abc: saldo rata rata utang jangka panjang kepada jkl saldo rata rata utang jangka panjang kepada www co. ltd. saldo rata rata utang dagang interest bearing) jumlah saldo rata rata utang xxx tahun jumlah saldo rata rata modal xxx tahun besaran der: rp3. rp760. besar der paling tinggi yang diperkenankan www .jdih.kemenkeu.go.id sp, te) menteri keuangan republik indonesia besarnya biaya bunga dan biaya terkait lainnya atas utang selain utang kepada abc rp228. rp96. rp132. penghitungan biaya bunga dan biaya terkait lainnya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak biaya bunga dan biaya terkait lainnya dari masing masing utang rp105. dengan penghitungan sebagai berikut: dalam juta rupiah) saldo bunga dan terkait lainnya jenis utang rata rata biaya terkait utang lainnya yang dapat diperhitungkan utang kepada jkl utang kepada www co. ltd. utang dagang interest bearapita bagan ton kementerian mmy auto nip kan menteri keuangan republik indonesia wajib pajak asuransi dan reasuransi,yangdimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal, dan wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang undangan tersendiri, dan wajib pajak yang menjalankan usaha bidang infrastruktur. wajib pajak bank sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan bidang perbankan, dan bank indonesia. wajib pajak lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada hurufwajib pajak asuransi dan reasuransi sebagaimana dimaksud pada hurufnjalankan usaha asuransi dan atau reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai perasuransian. dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi: mz) menteri keuangan republik indonesia bunga pinjaman: diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman, biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement borrowing): beban keuangan dalam sewa pembiayaan, biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatiutang kepada pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan biaya pinjaman atas utang kepada pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebutsaldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman wajib pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.bagimengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal, ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal dimaksud berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut. dalam haltidak mengatur atau tidak mencantumkan ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal, besarnya perbandingan utang dan modal bagi wajib pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam aji ajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib pajak yang punyai geri wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada direktur jenderal pajak. dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. tata cara pelaporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur jenderal pajak. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:an keputusan menteri keuangan nomor kmk.o1 tentang penundaan pelaksanaanicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tahun pajak ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilsea rms menteri keuanganmang kepala bagian t.u. kementerian tirto ng , nip lampiran ama ina nomor pmk. tentang penentuan besarnya perbandingan perusahaan untuk erl gan penghitungan pajak penghasilan menteri keuangan republik indonesia contohcontoh xxx merupakan perusahaan yang bergerak bidang industri manufaktur. berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang disampaikan oleh xxx, diketahui hal hal sebagai berikut: liabilitas (dalam juta rupiah): posisi per desember liabilitas tahun tahun utang dagang interest bearing non interest bearing pinjaman tanpa bunga dari xxx ltd pihak yang memiliki hubungan istimewa) utang jangka pendek utang kepada abc pihak yang memiliki hubungan istimewa) utang jangka panjang: utang kepada jkl utang kepada www co. ltd. kemarau, uan ekuitas (dalam juta rupiah): posisi per desember ekuitas tahun tahun modal saham ago saham laba ditahan penghasilan bruto sebesar rp20. www .jdih.kemenkeu.go.id na) menteri keuangan republik indonesia biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar rp228. terdiri dari: biaya pinjaman kepada pt. abc sebesar rp96. biaya pinjaman kepada pt. jkl sebesar rp20. biaya pinjaman kepada www co. ltd sebesar rp100. dan biaya pinjaman atas utang dagang interest bearing) sebesar rp10. penghitungan perbandingan utang dan modal debt equity ratio der) berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini adalah sebagai berikut: penghitungan saldo rata rata utang: saldo rata rata utang dihitung berdasarkan rata rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak sebagai berikut: saldo akhir bulan (dalam juta rupiah utang utang bulan utang utang dagang pt. abc pt. jkl kan interest jumlah bearing) jumlah saldo rata rata utang pt. xxx tahun rp4. penghitungan saldo rata rata modal: saldo rata rata modal dihitung berdasarkan rata rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak sebagai berikut: saldo akhir bulan (dalam juta rupiah pinjaman bulan modal ago laba tanpa saham saham ditahan bunga dari vena xxx ltd aj win menteri keuangan republik indonesia september oktober jumlah saldo rata rata modal pt. xxx tahun rp760. besar der rp4. rp760. penghitungan biaya pinjamanadalah sebagai berikut: besar der paling tinggi yang diperkenankan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak biaya pinjaman dari masing masing utang, yaitu rp152. dengan penghitungan sebagai berikut: dalam juta rupiah saldo biaya pinjaman biaya jenis utang rata rata pinjaman yang dapat utang diperhitungkan utang kepada abc utang kepada jkl utang kepada www co. ltd. utang dagang interest bearing) mengingat bahwa utang kepada abc merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada pt. abc sebesar rp64.www .jdih.kemenkeu.go.id |
kj) tan ajlawtco mg) besi mean non maa mama bias daa sea nee bcs daa bei mei iki kan maks mnc mcd tabel perbandingan suara yang ada dalam model dan kecamatan wera menurut memohon kecamatan wera nama partaiidak dimasukkannya rekapitulasi suara dari desa bala dikarenakan adanya rekomendasi dari bawaslu ntb tertanggal april nomor bawaslu ntb iv perihal rekomendasi yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi ntb yaitu merekomendasikan kepada kpu provinsi ntb untuk memerintahkan kpu kabupaten bima untuk melaksanakan rekomendasi panas kabupaten bima untuk melakukan pemungutan suara ulang tps tps tps dan tps desa bala kecamatan wera sesuai dengan prosedur yang berlaku. bukti bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh kpu provinsi ntb dengan mengeluarkan surat kpu prov iv tertanggal april perihal tindaklanjut rekomendasi bawaslu provinsi ntb yang ditujukan kepada kpu kabupaten bima untuk segera dilaksanakan pemungutan suara ulang pada tps tps tps dan tps desa bala kecamatan wera kabupaten bima bukti bahwa kekisruhan yang terjadi desa bala kecamatan wera tersebut disebabkan karena adanya penggelembungan dan penyalahgunaan suara dalam dpt yang dilakukan oleh ketua kpps dan anggotanya setiap tps pada desa bala tidak hanya tps tps tps dan tps tetapi juga terjadi tps dan tps desa bala kecamatan wera kabupaten bima nusa tenggara barat sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur, massif, dan sistematis: bahwa cara yang digunakan adalah menggunakan hak pilih yang tidak semestinya oleh oknum kpps dan lainnya, terhadap pemilih yang terdaftar dalam dpt, maupun dpt.jumlah pemilih pemilih yang tps dalam dpt desa menggunakan hak bala9b bea bank jumlah mma dosa bahwa sebagaimana tercantum dalam model tiap tps pada desa bala tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara tanggal april rata rata hampir mencapai (seratus persen) tabel namun pada faktanya tidak semua pemilih yang terdaftar dalam dpt maupun dpt menggunakan hak pilihnya, yaitu ada yang sudah meninggal maupun bekerja luar daerah kecamatan wera yaitu bekerja jakarta, kalimantan, malaysia, maupun mataram dan tidak berdomisili desa bala kecamatan wera namun masih tercantum dalam dpt seperti yang tercantum dalam dpt untuk tps desa bala kecamatan wera bukti yaitu tabel daftar pemilih yang tinggal luar wilayah tps desa bala namun masih tercantum dalam dpt urut dalam keteranganfron mataram bae aman mal dan rea maa gempa caps aman kalimantan age aan, jake nak tangan k7), nejrenyann pen san dari tabel diatas terdapat pemilih tps yang tidak menggunakan haknya itu berarti jumlah pemilih apabila hadir semua adalah berjumlah pemilih dalam dpt dikurangi pemilih yang tinggal luar wilayah ntb adalah pemilih dan ditambah pemilih tambahan maka seharusnya yang berhak menggunakan hak pilih adalah pemilih, sedangkan dalam model tps desa bala jumlah surat suara yang sah dan tidak sah adalah berjumlah suara (vide bukti ada selisih sebanyak suara: bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan adanya surat suara yang color oleh oknum anggota kpps tps tps tps tps tps dan tps desa bala dan diperuntukkan untuk partai amanat nasional nomor urut dan partai bulan bintang nomor urut sebagaimana rekaman kesaksian salah satu anggota kpps tps dengan salah satu tim sukses caleg pks dan kesaksian lainnya sebagaimana terekam dalam bukti yang pemohon desa tersebut juga terdapat manipulasi penghitungan suara dengan cara memasukkan penghitungan surat suara yang mencoblos untuk partai lain namun dimasukan dalam penghitungan partai amanat nasional nomor urut dan partai bulan bintang nomor urut sehingga perolehan suara pada kedua partai tersebut melonjak naik dibandingkan partai partai yang lain (vide bukti s.d bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan oleh pemohon bawaslu pada tanggal april oleh saksi pemohon ppk kecamatan wera syukuran, s.e. bukti dan tanggal april oleh bukan bukti yang kemudian ditindaklanjuti oleh bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi bawaslu pws kab.bima pileg iv bukti serta teruskan dengan dikeluarkannya rekomendasi dari bawaslu provinsi ntb (vide bukti dan rekomendasi dari kpu provinsi nusa tenggara barat kepada kpu kabupaten bima untuk melaksanakan pemilu ulang desa bala kecamatan wera terhadap tps tps tps tps tps dan tps (vide bukti bahwa sebagaimana yang disyaratkan dalam: bahwa dengan demikian maka pemungutan suara yang dilakukan desa bala kecamatan wera tps tps tps tps tps dan tps pada tanggal april tidak sah menurut hukum: bahwa sebagaimana yang diatur dalam tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprdbahwa rekomendasi yang diberikan dari kpu provinsi dan bawaslu ntb untuk diadakannya pemungutan ulang desa bala kecamatanima untuk wilayah dapil bima tidak dilaksanakan oleh kpu kabupaten bima tanpa alasan yang jelas, bahwa fakta yang terjadi dilapangan setiap kali didatangi oleh saksi pemohon yang berada kabupaten bima untuk menanyakan kapan akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, komisioner kpu kabupaten bima tidak ada ditempat dan tidak pernah menjelaskan alasan penyebab kpu kabupaten bima tidak melaksanakan perintah kpu provinsi nusa tenggara barat hingga saat permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi, bahwa dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan suara untuk memperoleh kursi dprd kabupaten bima dapil kabupaten bima: bahwa keberatan juga diajukan oleh saksi pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten bima pada tanggal april tertuang dalam form db bahwa pleno rekapitulasi kpu kabupaten kota bima dilaksanakan tanpa dihadiri oleh bawaslu kabupaten pada saat pleno kecamatan wera dilakukan, keberatan tersebut telah dituangkan dalamnggal april bukti bahwa hingga diumumkannya hasil rekapitulasi suara tingkat nasional pada tanggal mei oleh kpu rekomendasi dari bawaslu provinsi ntb dan kpu provinsi ntb ago tidak dilaksanakan oleh kpu kabupaten bima, bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam form model tps tps tps tps tps dan tps desa bala kecamatan wera kabupaten bima yang menjadi bagian dari daerah pemilihan dapil bima terdapat (seribu enam ratus) pemilih yang terdaftar dalam desa tersebut: dpt desa bala sen anga per dt, nan bahwa dengan tidak dilakukannya pemungutan suara ulang desa bala kecamatan wera kabupaten bima sebagaimana yang diperintahkan oleh kpu provinsi ntb kepada kpu kabupaten kota bima telah menghilangkan hak politik dari warga masyarakat desa bala dalam menyalurkan aspirasinya memberikan suaranya dalam memilih wakilnya untuk duduk dpr ri, dpd, dan dprd dan dengan demikian kpu kabupaten kota bima telah melanggarional dalam pemilihan umum tahun yang diumumkan pada hari jum'at tanggal mei untuk pemilihan anggota dprd kabupaten bima sepanjang daerah pemilihan bima untuk kecamatan wera desa bala kabupaten bima nusa tenggara barat, menyatakan bahwa perolehan suara desa bala kecamatan wera kabupaten bima yang dipergunakan oleh memohon dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten bima adalah tidak sah menurut hukum, memerintahkan kpu kabupaten bima untuk melaksanakan pemungutan suara ulang semua tps yaitu tps tps tps tps tps dan tps desa bala kecamatan wera kabupaten bimrabu, mei sebagai berikut. nomor alat men sai fotokopi model dbota wera fotokopi surat rekomendasi bawaslu nusa tenggara kaya p: bawaslu ntb iv tertanggal april perihal diadakannya pemungutan suara ulang desa bala kecamatan wera kabupaten bima fotokopi surat kpu provinsi nusa tenggara barat kepada ketua kpu kabupaten kota bima no: kpu prov iv tertanggal april perihal tindaklanjut rekomendasi bawaslu prov. ntb untuk melakukan pemungutan suara ulang desa bala kecamatan wera kabupaten bimpane jaka aan woo kanan desa bala kecamatan wera kabupaten bimawoomoomas fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tempat pemungutan suara untuk pemilu .9bmodel kpu daftar pemilih tetap tps desa bala kecamatan wera kabupaten bima nusa tenggara barat fotokopi model da keberatan saksi syukuranmodel da keberatan saksisurat rekomendasi bawaslu pws kab.bima pileg iv tertanggal april model ram jemaboncongotwara amanat fotokopi model db keberatan saksi mujahidin, pdi tentang kpu kab. bima tidak melaksanakan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulangdan tidak hadirnya bawaslu kab pada saattps desa bala: terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak pemilih, diantaranya karena pergi malaysia, kalimantan dan lain lain. akan tetapi surat suaranya dicoblos para saksi dan kpps. para saksi tersebut sebanyak orang yaitu dari partai golkar, hanura, pan, pbb, pks, yang masing masing mendapat kertas suara sisa termasuk pks. tps pks mendapat suara. syukuran saksi mandat ppk wera, saksi melakukan cross check lapangan antara dpt dengan jumlah surat suara yang dipakai: tps desa bala, pada dpt ada yang memberikan suara ada suara, ada masyarakat yang dijebloskan karena semua kertas suara terpakai semua, saksi ajukan keberatan terkait dengan pelanggaran penggelembungan suara yaitu partai pan dan pbb untuk caleg atas nama furan, s.h., m.h: bawaslu merekomendasikan kpu kabupaten bima untuk mengadakan pemungutan suara ulang, mujahidin saksi pks tingkat kabupaten, pada rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi mempertanyakan ketidakhadiran panas kabupaten saat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk kecamatan wera khususnya desa brekomendasi dari bawaslu kpu kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang, surat rekomendasi dari bawaslu tidak dilaksanakan oleh kpu dan saksi tidak mendapatkan penjelasan alasan tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut, dprd kabupaten, daerah pemilihan lombok tengahtengah bahwa telah terjadi kekeliruan dan penambahan suara (penggelembungan) pada daerah pemilihan kabupaten lombok tengah (tiga) desa penyembur dan desa tumpak. berdasarkan form c1, pemohon memperoleh suara sebesar suara, tetapi oleh memohon dalam penetapannya pada tanggal mei pukul menjadi sejumlah sehingga selisih suara yang menjadi kehilangan suara pemohon sebesar suara. sedangkan untuk partai nasional demokrat nasdem) berdasarkan penetapan suara yang dilakukan memohon justru partai nasional demokrat mengalami penambahan suara yang sangat mencolok sehingga perolehan suaranya menjadi sejumlah suara, menurut form c1, perolehan suara sesungguhnya yang diperoleh partai nasional demokrat adalah suara. akibat dari perolehan suara partai nasional demokrat yang demikian tersebut menjadikan pemohon tidak mendapatkan kursi daerah pemilihan lombok tengah (tigpemohon dan memohon dapil lombok tengah (tiga) perolehan suara partai alat bukti nasdem pks golkar s.d. gerindra dan s.d. demokrat hanura ones dan nk. , salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: sebisa sid |s|six eid | ik selasa asas sia |w t|r ap) kap) nini oli dini iei|l dini otn tp) ke) lap) oli tki ice) dini non te) it. h | loe) lolo ool sito nilai sesi ian dini nl (en) (en) tp) kep) sin lee) i|n kep) tani dini lia (ep) oli nyi tip imo lap) di |laololnrajola o|laut |oi ke) kep) dini (en) ko) eni oto ice) s$ i oktan kep) dini: lap) kep) lap) le) loo) dang mud nak ae) ep) leo) loo) leo) (en) (en) ice) loo) nan lap) lap) lep) lep) si| | ku) kep) loo) lap) fan) tp) loo) loo) (ap) o|nm lap) lap) lay lap) nis alan ni| nl tabel perolehan suara persis memohon tersebut atas berasal dari data da kecamatan pujut dan da kecamatan praya timur yang dibandingkan dan disesuaikan dengan form yang ada desa penyembur dan desa tumpak, sebagai berikut: tabel da kecamatan pujut to) s|s| a2| s|s| ola sulu| sec| sia) sial s|e| s|e| sal 2lri c|f| ar) far) tp) kap) tp) kto) kap) tee) hp) te) te) kap) itp) te) lap) ye. do) ka)ap) fee) fee) (ap) (ap) (ap) (ce) (ap) fee) |te) (ee) ce) kd) (ee) kej yel fee) ke) (to) fee) (ee) fee) (to) ie) (ep) itp) (ap) (op) (ee) kep) ip) (ap) (to) (ap) (ap) (ee) (do) (ap) itg) (ap) dhani (de) (ee) kap) (ce) (ce) fee) (ee) (ap) ito) (oo) ke) (to) key) (op) (ap) (op) see kej ko) bag (ap) (to) kt) (ap) (ea) itp) (ee) itp) (to) ken) (to) kap) (ee) kco) (te) (te) (ep) (op) (ep) ' ko) ko) itp) fee) te) (co) ie) (op) ko) dai ip) (ee) (ap) ito) ito) (op) (op) (to) kej ko) kap) (ee) ta, (ap) kd) (op) (ej kop) ip) itp) kep) (ap) (op) (op) hee) kep) fee) fee) ip) fee) ip) tee) ban te) ite (op) tee) koe) (to) kto tej ito) itp) (en) (en) fee) (ap) ke) kt) fee) tp) itp) (te) (to) itp) (ee) fee) ban (ep) (ep) (ep) (op) ito) (to) (to) ke) (ap) ke) (ee) kap) it) kap) ita) itp) fee) fee) (ap) (te) fee) (ap) (ap) kap) (ap) (en) key) (ee) tp) ito) (ap) kda kecamatan praya timur nama desa partai 5la|a| ta) nasdem ca| s20| t1| s7| more| mi| sel ese| |pdip |a3o| gerindra 3ga a10 |ta7a| sel 4i7| ge|3ea| sa28 pan |oa2| 4a| ss| es| 3e0| |ppp |2oa| 2a| 3so| aa|euo| ane pkpi pemohon, berdasarkan telaahan model da kecamatan pujut dan dibandingkan dengan form khususnya desa penyembur dan desa tumpak ditemukan penggelembungan suara untuk partai nasional demokrat dari (dua) desa, yakni tersebut sebagai berikut tabel desa penyembur z|iso es da. 35) tabel desa tumpak nang when) esjaog anjoajenjasejoefrorjaej aja apk nek aaa rincian perolehan suara pemohon desa penyembur seharusnya suara dan desa tumpak seharusnya sedangkan suara memohon desa penyembur seharusnya dan desa tumpak seharusnya suara, sebagaimana dalam tabel berikut ini: tabel rincian perolehan suara partai nasional demokrat (nasdem) dan partai keadilan sejahtera (pks) rincian perolehan suara |3ja|sje| ja3|majas|a6| xlw (2s oles buruan a|s lok (s ser essay ru ejoalis x|z|s|kabupaten lombok tengah dapil (tiga) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten seharusnya suara, bukan suara, perolehan suara yang benar untuk partai nasional demokrat sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten lombok tengah dapil (tiga) seharusnya suara, bukan suara, atas kesalahan hasil penghitungan tersebut atas, seharusnya partai keadilan sejahtera kabupaten lombok tengah mendapatkan kursi dan partai nasional nasional demokrat tidak mendapatkan kursi dapil (tigadan disahkan dalam persidangan mei dan sampai dengan yang disahkan salam persidangan juni sebagai berikut. nomor alat amad3.erasgra.man.2gdesa tumpak, ikatan angsetara toga suara tempat pemungutan suara untuk pemilu peny?narat pernyataan atas nama mawardisalmanarabia, pd. lalu parhanudin, abdurrahman, dan aris meraup, pd. bahwa telah terjadi penambahan suara pps desa penggemar untuk caleg nomor dari partai nasdem dapil lombok tengah atas nama lalu arabwardi: sebagai relawan dari partai nasdem, desa penyembur, saksi pernah mendengar dari sekretaris pps desa penyembur bahwa ada penambahan desa penyembur, tanpa diberitahu berapa jumlah menambahkannya, fahrurrozi kurniawan relawan saksi partai demokrat bahwa rapat pleno desa penyembur berjalan sangat tertutup, pada april aula kantor desa, ruangan sempit ruangan sekretaris desa: pks berdasarkan formulir model adalah sedangkan berdasarkan formulir model adalah sehingga terdapat pengurangan suara. sutriadiharja saksi pks desa tumpak, terjadi penambahan suara untuk partai nasdem yang berdasarkan formulir model mendapat suara, namun saksi tidak mengetahui jumlah menambahkannya, pks berdasarkan formulir model ditulis suara, seharusnya berdasarkan penghitungan suara mendapat suara, suara pks menjadi suara partai nasdem: saksi tidak diperbolehkan masuk ruang rapat pleno pps karena tidak ada surat mandata.okok permohonan provinsi ntbdalam pokok permohonan provinsi ntb.dprd kabupatenrekapitulasi tingkat ppk kecamatan wera da dan lampiran) yang dijadikan sebagai bukti oleh penggugat pemohon) merupakan model da yang belum final, dikarenakan pada rekapitulasi yang dilakukan oleh ppk kecamatan wera kantor sekretariat ppk kecamatan wera tersebut tidak dapat dilanjutkan karena disebabkan sebagian saksi partai politik yang hadir menemukan adanya indikasi kecurangan, sehingga menginginkan agar rekapitulasi tingkat ppk untuk desa bala tersebut dilakukan kantor kpu kabupaten bima agar kiranya dapat langsung dipantau oleh kpu kabupaten bima. kemudian rekapitulasi dilanjutkan kantor kpu kabupaten bima yang dilakukan oleh ppk kecamatan wera pada tanggal april yang dihadiri oleh saksi partai politik bukti da dan lapountuk kecamatan wera dilakukan oleh kpu kabupaten bima berdasarkan model kecamatan wera beserta laporannya pada tanggal april bukti db dan laporannya. pada tanggal april kpu kabupaten bima menerima surat dari kpu provinsi ntb nomor kpu prov iv perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi ntb tanggal april sebagai langkah tindak lanjut dari rekomendasi bawaslu provinsi ntb nomor bawaslu ntb iv perihal rekomendasi tanggal april maka kpu kabupaten bima akan segera melaksanakan pemungutan suara ulang pada tps tps tps tps desa bala kecamatan wera. selanjutnya kpu kabupaten bima melakukan persiapan pelaksanaan rekomendasi dimaksud dengan ppk kec. wera, pps desa bala, bawaslu kabupaten bima dan terutama dengan pihak kepolisian mengingat kondisi keamanan kabupaten bima yang memang sedikit berbeda dengan wilayah kabupaten lain ntb. bahwa kpu kabupaten bima setelah menghitung kebutuhan logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang desa bala telah menyampaikan surat kepada kpu dengan nomor a kpu pileg iv tanggal april perihal permintaan logistik pemilu untuk pemungutan suara ulang. bahwa pada tanggal mei kpu kabupaten bima menerima surat dari kpu provinsi ntb nomor kpu prov o17 v perihal tindak lanjut rekomendasi yang pada angka huruf menegaskan bahwa berdasarkan penjelasan huruf dan huruf atas, kami sampaikan bahwa secara hukum pemungutan suara ulang tps desa moncong terap, tps desa brain kabupaten lombok tengah, tps tps tps dan tps desa bala kecamatan wera kabupaten bima tidak dapat dilaksanakan. bahwa kpu kabupaten bima telah menjelaskan kepada publik melaui media massa terhadap kendala dan kenapa tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi bawaslu ntb, bukti kliping koran dan juga dihadapan ketua dprd kabupaten bima dan beberapa pimpinan partai politik ruang komisi dprd kabupaten bimima2. sampai dengan bukti .bima2. (bukti .bima2. sampai dengan .bima2. fisik tidak ada) dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. kodebukti| judul ) | keterangan) model db dan sebagai alat bukti tingkat .bima2. laporannya sertifikat kpu kabupaten kota dari rekapitulasi hasiln salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: penghitungan perolehan guna membantah materi suara dari setiap dan atau data yang kecamatan tingkat didalilkan oleh pemohon kabupaten kota dalam dalam hal. s d point pemilihan umum dprd daerah pemilihan kabupaten kota tahun bima dapil bima model da dan sebagai alat bukti tingkat laporannya kecamatan ppk kecamatan) dari wera) sertifikat memohon untuk pembuktian rekapitulasi hasil guna membantah materi penghitungan perolehan dan atau data yang .bima2. suara dari setiap desa didalilkan oleh pemohon tingkat kecamatambahan pelengkap dari surat rekomendasi memohon untuk pembuktian bawaslu provinsi ntb materi jawaban untuk .bima2. nomor bawaslu dijelaskan pada materi yang ntb iv perihal didalilkan oleh pemohon rekomendasi dalam hal. s d point daerah pemilihan bima sebagai alat bukti surat surat kpu provinsi ntb tingkat kpu provinsi dari nomor kpu prov memohon untuk pembuktian iv perihal .bima2. guna membantah materi tindak lanjut yang didalilkan oleh rekomendasi bawaslu pemohon dalam hal. s d prov. ntb point daermilihan bima sebagai alat bukti surat desa kelurahan dari memohon untuk pembuktian guna memastikan dan surat pernyataan kepala .bima2. membantah materi dan atau desa bala ". tuduhan yang didalilkan oleh pemohon dalam hal. s d point daerah pemilihan bima sebagai alat bukti surat tingkat kpu kabupaten kota surat kpu kabupaten dari memohon untuk bima nomor a kpu pembuktian guna pileg iv perihal .bima2. membantah materi dan atau permintaan logistik tuduhan yang didalilkan oleh pemilu untuk pemohon dalam hal. s d pemungutan suara ulang point daerah pemilihan bima sebagai alat bukti surat dari kpps bersama pps setempat dari memohon untuk pembuktian guna surat pernyataan memastikan dan membantah .bima2. bersama kpps dan pps materi dan atau tuduhan desa bala tan yang didalilkan oleh pemohon dalam hal. s d point daerah pemilihan bima kpu provinsi ntb nomor sebagai alat bukti surat kpu prov tingkat provinsi dari .bima2. v perihal memohon untuk pembuktian tindak lanjut guna membantah mateomendasi dan atau tuduhan yang didalilkan oleh pemohon dalam hal. s d point daerah pemilihan bima model dan sebagai alat bukti tingkat laporannya desa bala) pps desa kelurahan) dari sertifikat rekapitulasi memohon untuk pembuktian hasil penghitungan guna membantah materi perolehan suara dari dan atau data yang .bima2. nam setiap tps tingkat didalilkan oleh pemohon desa kelurah.bima2. desa bala) sertifikat tps daridan rincian pembuktian guna penghitungan perolehan membantah materi dan ataudesa bala) sertifikat tps dari memohon untuk hasil dan rincian pembuktian guna penghitungan perolehan membantah materi dan atau .bima2.bukti fisik tidak ada) pemilihan bima sebagai alat bukti data dpt tps desa bala nan .bima2. pemilih tps dariguna membantah datlaosdpt tps desa bala pemilih tps dari .bima2..bima2. kecamatan wera pemilih yang didalilkan oleh pemohon dalam hal. s d point daerah pemilihan bima klarifikasi kpu kabupaten bima kepada untuk membuktikan bahwa pps desa bala kec. wera bima kpu kab. bima telah kabupaten bima dalam menindaklanjuti rekomendasi rangka tindaklanjut surat bawaslu kabupaten bima bawaslu kabupaten bima pleno ppk kec.wera untuk melanjutkan rekapitulasi partai politik dan calon anggota dpr, dprd provinsi, dprd untuk membuktikan bahwa kabupaten kota serta ppk kecamatan wera telah bima calon anggota dpd melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan wera untuk desa bala telah dalam pemilu tahun dilakukan kantor kpu kabupaten bima yang disebabkan rekapitulasi kantor secretariat ppk wera khusu untuk desa balrhenti karena ada beberapa oknum saksi menghalang halangi rekapitulasi dan alasan keamanan kotak suara yang pada waktu itu diancam akan dibakar pernyataan ketua ppk kecamatan wera telah untuk membuktikan bahwa dilakukan kantor kpu ppk kecamatan wera telah kabupaten bima dalam melakukan rekapitulasi rapat pleno ppk kec. wera untuk desa bala telah yang dihadiri oleh saksi dilakukan partai politik pernyataan ketua pps untuk membuktikan bahwa bima desa bala pleno rekapitulasi desa bala dilakukan tampa prosedur yang jelas bima pernyataan ketua kpps untuk membuktikan bahwa (satu), kpps (dua) dan pemilu yang dikatakan oleh kpps (tiga) yang pemohon terjadi menyatakan bahwa pencoblosan oleh kpps itu pemungutan suara tps tidak benar masing masing dilakukan oleh pemilih yang namanya ada dalam dpt dan hadir sendiri tps bima pernyataan orang untuk membuktikan bahwa pemilih namanwmam rahma pemilu yang dikatakan oleh tps2ifulsmemaraaana bima pernyataan orang untuk membuktikan bahwa pemilih hadirkmaritudcase ammansowantes |penmyaraganarwdiansyahif tps desa pemilu yang dikatakan oleh bala yang menyatakan pemohon tidak hadir dan bahwa yang bersangkutan tidak berada ditempat adalah pemilih yang adftar pemilih desa yang bersangkutan hadir bala dan pada tanggal memberikan hak suaranya april hadir tps untuk pada tanggal april memberi hak suaranya bima pernyataan orang untuk membuktikan bahwa pemilih kursumbdul fatimemaraaana bima pernyataan orang untuk membuktikan bahwa pemilih dedy setiawanmsiarilissurat pernyataan pemilih fisik tidak ada jmamatoskee. wera terkait pemberian hak ih suaranya berdasarkan dpk tps tersebut (dihampiri surat keterangan domisili) bima surat pernyataan pem alih fisik tidak ada an. nama tps desa bala kee. wera terkait pemberian hak pilih suaranya berdasarkan dpk tps tersebut (di hampir surat keterangan domisili) bima surat pernyataan pemilih fisik tidak ada an. tps desa balmilih fisik tidak ada an. rih las tps desri lih an. memanah tps desa bala kee.pemberian hak ih suaranya berdasarkan dpt tps tersebut bima surat pernyataan pemilih a.n. firman tps desa bala kee. wera terkait pemberian hak pilih suaranya berdasarkan dpt tps tersebut bima surat pernyataan pemilih sebagai alat bukti dari an. husain tps desa memohon untuk bala kee. wera terkait membuktikan sekaligus pemberian hak membantah dalil tuduhan pilih s suaranya pemohon bahwa pemilih berdasarkan dpt tps (tersebut tidak hadir dan tersebut tidakhsuaranya tps desa bala (berdasarkan dpt) pada tanggal april bima surat pernyataan kepala sebagai alat bukti dari dusun radu desa bala memohon untuk terkait dpt tps membuktikan dan dalam pemilu anggota membantah dalil tuduhan dpr, dpd dan dprd pemohon yang benar, tahun yang karena faktanya bahwa memberikan hak nama nama pemilih tidak pilih suaranya tps yang terdaftarpemilu anggota dpr, dpd dan dprd tahun tps desa bala kec. wera memberikan hak pilih suaranya pada tanggal april walaupun saat ini sekarang sudah berada luar daerah dan telah meninggal dunia bima surat pernyataan anggota sebagai alat bukti dari kpps an. latif tps memohon untuk desa bala terkait tidak membuktikan dan adanya kecurangan yang membantah dalil tuduhan terjadi tps tersebut pemohon bahwa tindakan terjadinya kecurangan yang didalilkan dituduhkan adalah tidak benar, karena faktanya tps desa bala tidak adanya kecurangan sama sekali yang dikuatkan dengan tidak adanya form. model (keberatan) dari seluruh saksi partai politik yang hadir pada pemungutan suara tanggal april bima surat pernyataan pemilih sebagai alat bukti dari an. ramah tps memohon untuk desa bala kec. wera membuktikan sekaligus terkait pemberian hak membantah dalil tud suaranya pemohon bahwa pemilih berdasarkan dpt tps tersebut tidak hadir dan tidak tersebut suaranya tps desa bala (berdasarkan dpt) pada tanggal april bima daftar pemilih tambahan sebagai alat bukti memohon tb) desa bala untuk membuktikan bahwa nama yang terdata dalam telah menggunakan hak pilih suaranya guna membantah dalil tuduhan pemohon yang tidak benar. bima daftar pemilih khusus sebagai alat bukti memohon tambahan dpk tb) desa untuk membuktikan bahwa bala nama yang terdata dalam dpk tersebut telah menggunakan hak pilih suaranya guna membantah dalil tuduhan pemohon yang tidak benar bima formulir model surat sebagai alat bukti memohon pemberitahuan untuk membuktikan bahwa pemungutan suara nama yang terdaftar dalam kepada pemilih) tps dpt tps desa bala desa bala telah mendapatkan formulir surat pemberitahudprd kabupaten, daerah pemilihan bima dprd kabupaten, daerah pemilihan lombok tengah dprd kabupaten, daerah pemilihan bimabahwa pemohon keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kpu)anggota dprd kabupaten bima dapil daerah pemilihan dapil) bima yang terdiri dari kecamatan wera dan kecamatan malawi yang hasil perhitungannya menurut kpu kabupaten bima model dprd kab kota) yangngutan suara kepada iman bima surat pernyataan a.n. maa dam selain itu, memohon juga mengajukan (satu) orang saksi yaitu edisomasyarakat dusun radu, saksi mengklarifikasi tentang informasi ketidakhadirannya dalam pemilihan tps, saksi hadir melakukan pemilihan tps dusun radu, bersama sama orang tua atas nama firman dan nenek atas nama mariam. dprd kabupaten, daerah pemilihan lombok tengahtengaholehan suara pemohon (partai politik) menurut memohon kabupaten lombok tengah dapil lombok tengah (tiglombok tengah untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten lombok tengah dapil lombok tengah (tiga) pet nama cat angga dprd peranan sara rs dtotal suara kecamatan pujut desa penyembur hasil rekapitulasi perolehan suara untuk partai keadilan sejahtera desa penyembur kecamatan pujut adalah sebagai berikut tabel. perolehan suara alat bukti nama calon anggota dprd partai nas dem partai kebangkitan bangsa t 36s d partai keadilan sejahteesa tumpak hasil rekapitulasi perolehan suara untuk partai keadilan sejahtera desa tumpak kecamatan pujut adalah sebagai berikut tabel. pama pena teman naura tee uab aia pai peran anyer yun partai persatuan iotamamran pee ejapama baa batas | mah konstitusloteng sampai dengan bukti .ntb.loteng dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. eng kena untuk membuktikan model kabupaten hasil rekapitulasi t ntb.loteng lombok tengah dan tingkat kabupaten laporannya lombok tengah untuk setiap kecamatan untuk membuktikan .ntb.loteng model kecamatan hasil rekapitulasi pujut dan laporannya tingkat kecamatan pujut untuksa untuk membuktikan model desa tumpak hasil rekapitulasi .ntb.loteng kec. pujut dan tingkat desa tumpak laporannya untuk masing masing tpmodel tps desa ..ntb.loteng model tps desa hasil penghitungan tumpak dan lampiran suara tpsoleh panitia pemilihan kecamatan ppk) model da dprd kabupaten. perolehan suara untuk dprd kabupaten bima dari partai keadilan sejahtera berjumlah (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara atau peringkat sehingga tidak memperoleh kursi dari kuota kursi untuk dapil bima sebanyak kursi, tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon kabupaten bima provinsi nusa tenggara barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kecamatan nama partai kecamatan wera wera partai nasdem partai kebangkitan bangsa partai keadilan jumlah suara sah untuk sejahtera kecamatan wera belum ada partai pdi karena belum diadakan perjuangan pemungutan suara ulang partai golongan pas lal, desa bala kecamatan wera karya sebagaimana yang rekomendasikan oleh bawaslu partai gerindra provinsi ntb dan partai demokrat ye3 perintahkan oleh kpu provinsi partai amanat nusa tenggara barat kepada nasional kpu kabupaten kota bimd kabupaten dapil bimabima menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara karena tetap memasukkan hasil perolehan suara kecamatan wera yang belum ada tidak sah karena belum diadakan pemungutan suara ulang tps tps tps dan tps desa bala, kecamatan wera, sebagaimana rekomendasi badan pengawas pemilihan umum provinsi nusa tenggara barat bawaslu provinsi ntb). pemohon mendalilkan kekisruhan yang terjadi desa bala disebabkan adanya penambahan dan penyalahgunaan suara dalam daftar pemilih tetap dpt) serta manipulasi penghitungan suara yang tidak hanya tps tersebut atas, tetapi juga tps dan tps desa bala. dpt tps sebanyak pemilih dan terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sudah meninggal dunia maupun bekerja luar daerah dan terdapat pemilih tambahan, akan tetapi pada jumlah suara sah dan tidak sah adalah berjumlah suara sehingga terdapat selisih suara yang dikarenakan adanya surat suara yang dicoblos oknum kpps untuk calon nomor urut partai amanat nasional dan calon nomor urut partai bulan bintang yaitu syarifudin, syukuran, dan mujahidinbima2. sampai dengan .bima2. dan .bima2. sampai dengan .bima2. serta satu oyaitu edison yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari selasa, tanggal juni bahwa setelah mahkamah menyandingkan bukti bukti pemohon dan memohon, sebagai berikut: bahwa tidak dimasukkannya suara dari desa bala pada rekapitulasi tingkat kecamatan (vide bukti yang didalilkan pemohon dikarenakan rapat pleno rekapitulasi tersebut mengalami kebuntuan (deadlock) sehingga ppk kecamatan sepakat melanjutkan proses rekapitulasi untuk desa bala kantor kpu kabupaten bima (vide bukti .bima2. dan hasilnya telah dituangkan dalam formulir model da dprd kab kota kecamatan wera (vide bukti .bima2. dan telah dimasukkan pula pada rekapitulasi tingkat kabupaten bima (vide bukti bukti .bima2. dengan demikian dalil pemohon mengenai tidak dimasukkannya perolehan suara desa bala tidak beralasan menurut hukum: bahwa mengenai jumlah pemilih dan surat suara terpakai tps berjumlah yang melebihi jumlah pemilih sebagaimana terdaftar dalam dpt (vide bukti bukti .bima2. disebabkan terdapat pemilih tambahan serta pemilih yang meninggal dunia dan bekerja luar daerah sebanyak pemilih, dari bukti pemohon berupa rekaman percakapan (vide bukti tidak menyebutkan adanya pemilih yang hak pilihnya digunakan untuk memilih calon tertentu. lagi pula, bukti tersebut kebolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (vide mkj dan oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang memperkuatnya. oleh karena itu, mahkamah hanya mempertimbangkan bukti memohon .bima2. dan .bima2. dalam bukti tersebut diperoleh fakta bahwa adanya pemilih tambahan dan pemilih khusus tambahan masing masing sebanyak pemilih. adapun dalil mengenai adanya pemilih yang meninggal dunia dan bekerja luar daerah namun menggunakan hak pilihnya terbantahkan, antaranya oleh keterangan saksi edison dan surat pernyataan atas nama memanah, firman, dan husain yang menerangkan telah menggunakan hak pilihnya tps (vide bukti .bima2. sampai dengan bukti .bima2. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak terbuktingenai dalil tidak dilaksanakannya rekomendasi bawaslu, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. bawaslu provinsi ntb pada tanggal april merekomendasikan pemungutan suara ulang tps tps tps dan tps desa bala (vide bukti .bima2. atas rekomendasi tersebut kpu provinsi ntb pada tanggal april memerintahkan kepada kpu kabupaten bima untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut (vide bukti .bima2. yang kemudian kpu kabupaten bima mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang, salah satunya dengan meminta logistik kepada kpu pada tanggal april (vide .bima2. pada tanggal mei kpu kabupaten bima menerima surat dari kpu provinsi ntb yang menyampaikan bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan karena melampaui batas waktu yang ditentukan (vide bukti .bima2. terhadap dalil tentang tidak dilaksanakannya rekomendasi tersebut disebabkan oleh karena rekomendasi bawaslu tersebut telah melampaui tenggang waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. seharusnya rekomendasi tersebut harus disampaikan sebelum tanggal april meskipun berdasarkan surat edaran komisi pemilihan umum nomor kpu iv bertanggal april rekomendasi tersebut dikecualikan apabila logistik tidak tersedia sehingga diberikan toleransi waktu. faktanya, rekomendasi tersebut diterbitkan pada tanggal april sehingga pengecualian toleransi waktu apabila logistik tidak tersedia menjadi tidak relevan dan tidak dapat diberlakukan. bahwa mengenai perolehan suara desa bala dari bukti bukti berupa formulir model dprd kab kota tps tps tps tps tps dan tps desa bala (vide bukti bukti sampai dengan bukti dan bukti p 9b dan bukti bersesuaian dengan yang tercantum pada formulir model desa bala dan formulir model da kecamatan wera (vide bukti .bima2. dan .bima2. dengan demikian dalil pemohon bahwa terdapat kesalahan penghitungan dan selisih perolehan suara desa bala meskipun pemohon selain mengajukan bukti bukti surat tulisan, telah pula mengajukan saksi yang didengar keterangannya hadapan sidang sebagaimana diuraikan atas, namun menurut mahkamah permohonan pemohon tetaplombok tengah i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara partai nasional demokrat partai nasdem) desa penyembur tps) dan desa tumpak tps)adapun perolehan suara partai nasdemebanyak suara, yaitu, mawardi, fahrurrozi kurniawan, dan sutriadiharjaloteng3. sampai dengan bukti .ntb.loteng3. bahwa mahkamah telah menyandingkan bukti bukti pemohon berupa formulir model dan model beserta laporannya untuk tps sampai dengan tps desa penyembur dan tps sampai dengan tps desa tumpak (vide bukti sampai dengan bukti dengan bukti bukti memohon berupa model dan model beserta laporannya serta dilengkapi dengan model plant tps tps desa penyembur dan desa tumpak (vide bukti .ntb.loteng sampai dengan .ntb.loteng yang kemudian dibandingkan dengan formulir model da kecamatan pujut .ntb.loteng selain itu, pemohon juga mengajukan bukti tulisan surat berupa beberapa surat pernyataan saksi luar persidangan (vide bukti sampai dengan bukti terhadap bukti yang terakhir ini mahkamah tidak dapat mempertimbangkan oleh karena tidak didukung oleh bukti lain yang memperkuatnya, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut selain model juga bukti model db. oleh karena model merupakaningkat kabupaten yang meliputi perolehan suara seluruh kecamatan. pemohon tidak mengajukan bukti perolehan suara tingkat kecamatan yang merupakan akumulasi perolehan suara tingkat desa model da) dan juga tidak mengajukan bukti tentang perolehan suara tingkat desa model d). dengan mengajukan bukti pembanding model maka perolehan suara tps jelas sudah tidak ada lagi. seandainya pun pemohon mengajukan model saja, perolehan suara tps pun tidak ada lagi. dengan demikian, model tersebut tidak dapat disandingkan dengan model untuk mengetahui kebenaran tentang selisih suara yang didalilkan oleh pemohon, karena dalam model tersebut tidak terlihat lagi berapa jumlah perolehan suara yang sesungguhnya tingkat tps. selain itu, dari bukti bukti pemohon berupa formulir model dan model beserta laporannya untuk tps desa penyembur dan tps desa tumpak, kecuali tps desa tumpak, telah ternyata jumlah suara sah seluruh partai dan calon pada lampiran model tidak sama dengan yang tertera pada sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara model sehingga mahkamah tidak meyakini kebenaran bukti bukti tersebut. bahwa meskipun pemohon telah mengajukan para saksi yang keterangannya telah didengarkan pada persidangan sebagaimana tersebut atas, oleh karena keterangan para saksi pun tidak dapat secara jelas menerangkan dalil pemohon maka mahkamah tidak dapat mempertimbangkan dalil pemohon tentang selisih tersebut, sehingga dalil pemohonbulan bintang partai keadilan dan persatuan indonesia tabel rekapitulasi kpu perolehan suara peserta pemilu anggota dprd kabupaten bima dapil bima berdasarkan model db bukti nama kecamatan nama partai jumlahberdasarkan tabel atas, suara partai persatuan pembangunan lebih banyak dibandingkan dengan suara partai keadilan sejahtera sejahtera), yakni selisih (tiga ratus lima belas) suara sah: bahwa pemohon berpendbima untuk anggota dprd bima, bahwa pemohon berpendapat bahwa kesalahan tersebut terjadi akibat adanya penambahan suara yang dipaksakan pada pleno rekapitulasi suara kpu kabupaten bima yang tetap memasukkan suara dari desa bala kecamatan wera (vide bukti bahwa faktanya pada rekapitulasi ppk kecamatan wera kabupaten bima suara untuk desa bala tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara sebagaimana tercantum dalam model dprd kab kota sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap tps tingkat kabupaten kota dari lampiran model c1 dprd kabupaten kota (vide bukti dikarenakan suara yang didapat dari desa bala pada saat pemilu tanggal april adalah suara yang tidak sah sehingga tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara ppk kecamatan wera (vide bukti tabel suara yang sah yang digunakan adalah suara sah yang didapat dari pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan sebagaimana rekomendasi bawaslu provinsi ntb dan kpu provinsi ntb kepada kpu kabupaten bima tetapi pada faktanya tidak dilaksanakan hingga saat ini. tabel rekapitulasi ppk kecamatan wera perolehan suara peserta pemilu anggota dprd kabupaten kota bima dapil bima berdasarkan model bukti nama desa beltsnomornnnnn ncara dan tindakan sdr. masin didalam menambah suara yang kemudian menjadi total suara yang ditetapkan oleh memohon dilakukan dengan curang sehingga selisih suara itu. tindakan tersebut sungguh sangat merugikan pemohon, karena jumlah suara yang diperoleh sdr. masin suara yang ditetapkan memohon, suara diantaranya diperoleh dengan cara yang tidak baik alias tidak halal, bahwa sdr. masin melakukan penggelembungan suara beberapa tps dengan cara mengambil suara caleg internal ppp beberapa tps untuk menambah suaranya dan melakukan kecurangan dengan modus yang berbeda lainnya sebagai berikut mengambil suara tps desa wadukopa, dari caleg ppp lain a.n. norman, sebanyak suara. diperkuat dengan surat penyataan sdr. norman se. intinya keberatan atas diambil suaranya oleh sdr. masin bukti .2a, .2b): mengambil suara tps desa batukopa, kec. soromandi dari caleg ppp urut a.n. drs. hasanuddin manan sebanyak suara jadi total suara yang digelembungkan caleg nomor urut adalah suara bukti bahwa modus lain yang dilakukan untuk menambah suara adalah petugas kpps melakukan kecurangan dengan cara mencoblos kertas suara untuk menambah suara masin sebanyak suara sebagaimana tercatat dalam model tps desa tame, kecamatan bolo bukti bahwa adapun penggelembungan yang dilakukan anggota kpps untuk menambah suara masin, disaksikan oleh ibnu ikhlas dan semakin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal mei disertai kronologis yang dibuat pemohon tertanggal mei bukti .5b, dan .5c): bahwa berikut ini pemohon uraikan secara singkat kronologis sebagai bahan pertimbangan mahkamah konstitusi sebagai berikut sesuai dengan hasil rapat pleno kpu kabupaten bima terkait pileg kabupaten bima yang disampaikan oleh ibu ketua kpu kabupaten bima pada hari selasa, tanggal april bahwa untuk kecamatan soromandi dibekukan, karena plant dalam petyang terdapat pada ppk soromandi, akan tetapi beda dengan yang terdapat pada kpu kabupaten bima, oleh sebab itu partai politik peserta pemilu bisa menempuh garuda, php maupun tpu dan apapun hasil keputusannya, maka kpu kabupaten bima siap melaksanakannya, terkait hal tersebut atas, maka dpc partai persatuan pembangunan kabupaten bima menyampaikan pengaduan kepada bawaslu, bahwa telah terjadi penggelembungan suara caleg dprd kabupaten bima dapil atas nama masin urut dari partai persatuan pembangunan yang terdapat pada model da kecamatan soromandi pada kolom desa wadukupa terdapat suara masin suara, sedangkan pada model desa wadukopa baik tps dan terdapat nol suara dan hal ini juga ditunjang dengan hasil tiga tps tersebut yang semuanya nol suara: penggelembungan suara atas nama masin tps desa bolo. sesuai dengan desa bolo tps dimana suara atas nama masin caleg dprd kabupaten bima nomor urut dapil bima dari partai persatuan pembangunan mendapat suara nol, sedangkan pps desa bolo suaranya menjadi karena suara nomor urut yang seharusnya (tiga) menjadi nol bukti .6a): catatan terhadap berita acara dan sertifikat dalam tps desa tame data pemilih pemilih terdaftar dalam dpt orang pemilih terdaftar dalam orang pemilih terdaftar dalam dpk orang pemilih khusus tambahan tb) orang jumlah pemilih orang pengguna hak pilih pengguna hak pilih dalam dpt orang terlampir bukti .6langgaran kecurangan tersebut diatas pemohon sudah melaporkan kepada panas, namun tidak ada kepastian atas perbaikan pelanggaran administrasi mengenai koreksi kesalahan penulisan, namun tidak ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten bima sebagaimana surat yang ditujukan kepada ketua kpu kab. bima tanggal mei sebagaimana oleh panas kabupaten bima dan berita acara april oleh panitia pemilihan kec. soromandi ppk) dan bahkan kpud kab. bima maupun memohon tidak menanggapi dan tetap saja mengeluarkan keputusan suara penetapan tanggal april bukti dan .): bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan sdr. masin caleg urut dan oknum kpps sebagaimana diuraikan atas, maka total penggelembungan yang berakibat merugikan pemohon tps dan total: suara yang direkam memohon dengan rincian tps desa wadukopa suara (vide tps desa waduk suara (vide tps desa bolo suara vide 6a) tps desa tame suara vide total " rp., suara yang digelembungkan berakibat merugikan pemohon (vide bukti .): bahwa apabila total suara ditetapkan memohon suara untuk sar. masin dikurangi suara, maka suara yang diperoleh sdr. masin yang ditetapkan memohon adalah suara bukan suara. oleh karena sudah terbukti kecurangan penggelembungan suara tersebut atas, maka mahkamah konstitusi wajib membatalkan keputusan memohon dan menetapkan memohon sebagai suara terbanyak dengan total suara untuk pemohon (vide bahwa dengan terjadinya kecurangan angka suara sebanyak suara yang digelembungkan, maka suara masin bertambah dan ditetapkan memohon suara. seharusnya hanya mendapat jika tidak ditambah suara dari hasil penggelembungan itu. walaupun sudah dilakukan koreksi atas perubahan suara sebagaimana bukti berita acara, namun ppk kecamatan soromandi dan kpud. kab. bima memohon) tetap mereka penggelembungan suara itu untuk masirut dapil bima, oleh karena itu mahkamah wajib membatalkan putusan memohon guo bahwa seharusnya yang berhak mendapat suara terbanyak adalah hj. nuri rahman s.e. si. sebesar suara sebagaimana diuraikan atas dan memperoleh kursi dapil bima oleh karena itu mahkamah konstitusi membatalkan putusan memohon dan menetapkan pemohon sebagai suara terbanyak suara dan memperoleh kursi dapil bima bahwa kecurangan yang terkait dengan suara yang dilakukan pada tingkat pemilihan tps itu direkam pada tingkatan berikut, tanpa dilakukan koreksi untuk diperbaiki sebagaimana dipersoalkan dan dilaporkan pelapor dan tetap saja direkam dan diplenokan memohon (vide bukti bahwa rekaman pada kedua model tingkat desa dan kedua tingkat ppk untuk kedua kecamatan soromadi dan kec madapangga tersebut tanpa dikoreksi untuk diperbaiki suara dan sebaliknya memohon juga tidak melakukan perbaikan, sehingga merugikan pemohon tidak mendapat kursi dapil bima. pada hal sdr. masin ditetapkan memohon suara adalah diperoleh dengan cara yang tidak halal dengan cara menambah menggelembungkan suara menjadi total suara untuk memperoleh kekuasaan dengan cara tidak benar dan rekayasa suara. berdasarkan uraian uraian dan bukti bukti terlampir mohon mahkamah konstitusi memutuskan: menerima permohonan pemohon: membatalkan keputusan memohon dan menetapkan pemohon mendapat kursi dapil bima dengan suara suara sebagai suara terbanyak dan berhak mendapatkan kursi dapil bihj. nuri rahman) provinsi nusa tenggara barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota adalah sebagai berikut: pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon hj. nuri rahman) provinsi nusa tenggara barat dapil bima rahman. masimapan jawaborumen model db rekapitulasi kpud kabupaten bima dimana memohon menetapkan sdr. masin caleg ppp memperoleh suara. sedangkan pemohon hj. nuri rahman se. ms. memperoleh suara suara. ben surat keberatan dari sdr. norman caleg ppp akibat suaranya hilang atau dipindahkan suara masin caleg ppp urut ber aap o surat perayaan tanggal mei dari sdr. ibnu ikhlas menyaksikan ada penggelembungan suara sebanyak suara tps desa tame, kec. bolo, kab. bima. surat perayaan tertanggal mei yang intinya menyatakan bahwa tps desa tame, kee. bolo, kab. bima menyaksikan bahwa tps diketahui ada penggelembungan surat kronologis dari pemohon terkait dengan peristiwa penggelembungan suara semua tps dan tertanggal mah akan nona daftar pemilih tetap dpt) desa rambe dimana dari nama nama yang terdaftar didalam dpt itu ternyata sebagian besar .6a model dan membuktikan bahwa tps desa bolo, terbukti terjadi penggelembungan suara sebanyak suara oleh caleg ppp urut an. masin yang diambil dari caleg lain ppp urut an. drs hasanuddin ma6b rekapitulasi perhitungan suara desa bolo dimana sdr. haranmeramn3exenyngamanam pekan pane (rampai retak surat dari panas kab. bima kepada kpud kab. bima sebagai mmm berita acara koreksi perbaikan suara yang dilaporkan pemohon tps dan desa wadokopa, walaupun sudah ada koreksi, namun tetap direkam memohon. bukti dan membuktikan bahwa walaupun sudah diperbaiki memohon tetap mereka. keenan engrangtunaan bosnia model rekapitulasi ditingkat desa wadukppa. suara masin caleg urut yang diperoleh secara curang masih tetap ditekan. model da rekapitulasi suara ditingkat kee. soromandi, dimana angka suara masih tetap direkam oleh petugas pps ditingkat ppk kec. soromandi, pada ha! sudah dikoreksi dan sudah diperbaiki, tetapi memohon masih juga memasukan angka yang diperoleh secara curang oleh caleg urut an. masin it.,nusa tenggara barat dpr perseorangan) nusa tenggara barat ,. ermalena muslim)dan.nusa tenggara barathati nurani rakyaterta bolt menurut menurut menurut pihak memohon pemohon pihak terkait terkait teras kbk kasau ylpihak terkait iii perseorangan atas nama ermalena muslim, pihak terkait iii.isi surat permohonan php perbaikan) dari pemohon tommy adrian firman, s.hi, calon anggota dpr partai persatuan pembangunan) bertanggal meitelah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan , akan tetapi pemohon tommy adrian firman, s.hi) tidak bisa menjelaskan: (i) siapa yang melakukan pelanggaran: apakah penyelenggara pemilu (pada tingkat kpps, pps, ppk, kpu kabupaten atau kpu provinsi atau bahkan kpu pusat selaku memohon), (ii) wilayah wilayah mana dari daerah pemilihan dapil) nusa tenggara barat tersebut terjadinya pelanggaran dan kecurangan kecurangan tersebut, (iii) bagaimana bentuk pelanggaran dan kecurangan kecurangan tersebut terjadi, iv) bagaimana selengkap dan sejelas nya pelanggaran dan kecurangan kecurangan berakibat merugikan pemohon guo. bahwa permohonan pemohon juga tidak jelas atau kabur (obscura libel) karena hanya menyandingkan perolehan suara dari memohon suara) dengan klaim perolehan suara versi pemohon suara) sehingga diklaim terjadi selisih suara. akan tetapi pemohon tidak menjelaskan bagaimana perincian dan dari wilayah mana saja selisih atau hilangnya suara milik pemohon tersebut terjadi. permohonan pemohon tidak ada dalam permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh dpp partai persatuan pembangunan untuk mengajukan permohonan perkara php hadapan mahkamah konstitusi mk) bahwa apabila diteliti berkas permohonan (perbaikan) konsolidasi perkara php dari dpp partai persatuan pembangunan yang terdaftar dengan nomor php dpr dprd x il maka tidak ada dalamnya uraian permohonan php untuk dpr dari dapil nusa tenggara barat dar, permohonan pemohon ago adalah bukan permohonan yang diajukan secara sah dan sesuai prosedur internal yang berlaku pada partai persatuan pembangunan, sehingga tidak ada dasarnya untuk diperiksa dalam persidangan mkyang ditetapkan oleh memohon dan telah diterima oleh saksi saksi yang ditugaskan serta mewakili partai persatuan pembangunan adalah sebagai berikut: partai persatuan ammem spa gas tommy adrian firman, cameron pan kan edy jamie musin ama muhammad mematikan agus ikuti biro cantik, mahkamah konstitusi bep asia jumlah suara sah partai dan eren, catatan: bukti adalah dokumen dc dan db db kabupaten kota dapilrolehan suara untuk kursi dpr, maka partai persatuan pembangunan ppp) melalui saksi saksinya yang ditugaskan baik tingkat ppk kecamatan, kpu kabupaten maupun kpu provinsi ntb tidak pernah mengajukan keberatan atau catatan mengenai adanya suara ppp maupun salah satu caleg nya yang hilang, cast pemohon sejumlah suara. bahwa pemohon tommy firman adrian, s.hi) sendiri tidak pernah mengajukan secara resmi kepada struktur ppp baik tingkat anak cabang kecamatan se ntb), cabang kabupaten kota se ntb), wilayah provinsi ntb) maupun pusat dpp ppp) mengenai adanya kehilangan suara. bahwa dengan demikian, permohonan pemohon tommy adrian firman, s.hi) tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak. i2. menimbang bahwa pihak terkait iii mengajukan bukti yang diberi tanda bukti pt dan pt sebagai berikut. pt tahun model dc dpr) . dpr dapil nusa tenggara barat perseorangan atas nama tommy adrian firman): dprd kabupaten dapil bima perseorangan atas nama nuri rahman dapil nusa tenggara barat perseorangan atas nama tommy adrian firman)sebagaimana dimaksud huruf pmk sehingga menurut mahkamah pemohon tersebut tidak memenuhitenggang waktu dan pokok permohonan guo, kecuali untuk dprd kabupaten dapil bima perseorangan atas nama nuri rahman). adapun keterangan, meskipun mahkamah telah membaca keterangan pihak terkait pihak terkait ii, dan pihak terkait iii, serta memeriksa bukti pihak terkait iii, tidak dapat dipertimbangkanbima perseorangan atas nama nuri rahman), mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi mnusa tenggara barat perseorangan atas nama tommy adrian firman) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i4. permohonan untuk dprd kabupaten dapil bima perseorangan atas nama nuri rahman)' kuasanya, pihak terkait partamokrat kuasanya, dan pihak terkait iii perseorangan calon anggota dpr daridpr ri, daerah pemilihan nusa tenggara barat perseorangan calon atas nama tommy adrian firman), dprd kabupaten, daerah pemilihan bima perseorangan calon atas nama nuri rahman): dpr ri, daerah pemilihan nusa tenggara barat perseorangan calon atas hama tony adrian fir. bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum anggota pemilihan umum anggota dpr ri, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tahun dapil ntb ppp telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masdari dapil ntb ppp atas nama tommy adrian firman, s.hi, berupa hilangnya suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam permohonan guo disebabkancaleg lainnya, yaitu berupa penggelembungan perubahan perolehan suara dipermasalahkan dapil ntb. berikut ini tabel perbandingan perolehan suara pemohon guo dengan penetapan suara darversi memohon dan pemohon keagamaan wear p 1la, mes bahwa calon anggota dpr guo telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota dpr periode melalui berbagai kegiatan dan upaya, tetapi terhalang karena berbagai pelanggaran dan kecurangan, yang akan diuraikan berikut ini, politik uangcara nasional dalam pemilu tahun menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon dapil ntb sebesar suara sah: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini. atau,p 2a dan disahkan dalam persidangan tanggal mei serta alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti dan bukti sebagai berikut. nomor nam1arserta pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat tahun ip keputusan komisi pemilihan umum nomor kps kpu tahun tentang penetapan partai p 2a keputusan komisi pemilihan umum nomor kps kpu tahun tentang nomor urut partai abal lampiran model dprd provinsi timur, kaomasntatantangtmntoma lampiran model dprd provinsi timur, kmamtmmanatangantoma dprd kabupaten, daerah pemilihan bima perseorangan calon atas nama nuri rahtanggal mei pada tahap melengkapi permohonan,perseorangan calon atas nama nuri rahman). perolehan suara pemohon hj. nuri) provinsi nusa tenggara barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pemohon hj. nurj. nuri hanya pada dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel bawah ini. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon hj. nuri) dapil bima bean hj. norway ati rahma ( ) s d masin caleg ppp nomor urut an. masin melakukan penggelembungan suara, menyebabkan caleg urut ppp tidak memperoleh kursi. bahwa sdr. caleg nomor urut a.n. masin melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan suara caleg lain internal ppp sungguh sangat merugikan pemohon hj. nuri rahman, s.e. si.), selaku caleg urut dapil bima sebagaimana suara yang ditetapkan oleh memohon yaitu sdr. masin suara, sedangkan hj. nuri rahman, s.e. si.) suara, sua, jakarta selatan, nama:n0nn n . memohon, i1. membaca permohonan pemohon: membaca jawaban memohon: membaca.kamis, mei adapun.manggarai barat untuk dprd propinsi nusa tenggara timur terjadi penggelembungan suara db yang mengakibatkan angka bpp naik dan sisa suara sah gerindra berkurang. seharusnya gerindra dapat kursidapil manggarai barat untuk dprd propinsi nusa tenggara timur terjadi penggelembungan suara mengakibatkan angka bpp naik dan sisa suara sah gerindra berkurang. seharusnya gerindra dapat satu kursi. bahwa terhadap dalil pemohon bawaslu provinsi ntt dan bawaslu kabupaten manggarai barat beserta jajarannya tidak dapat menjelaskan atau menerangkan pokok permasalahan pemohon karena substansi pemohon tidak jelas dan kabur sehingga kami sulit untuk memahamprovinsi daerah pemilihan dapil) nusa tenggar.ntt bahwa dalam permohonannya pemohon (i.c. ir. cyrillic riyanto kering: bahwa selain itu juga pemohon tidak mampu menunjukkan alat alat bukti yang mendukung dalil dalil pemohon, bahwa berdasarkan hal tersebut atasyang diberi tanda .ntt. sampai dengan .ntt. sebagai berikut. kode mel mam dengan model dpr sertifikat tuk membuktikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan penghitungan perolehan suara partai golongan .ttl1 suara dari setiap kabupaten 1ong ph. karya untuk setiap koe pakar provinsi kabupaten kota provinsi dalam pemilihan umum ntt anggota dpr tahun model dpr sertifikat rekapitulasi hasil untuk membuktikan hasil penghitungan perolehan penghitungan perolehan t 5ntt2 suara dari setiap kecamatan suara partai golongan idi tingkat kabupaten kota karya untuk setiap dalam pemilihan umum kecamatan kabupaten anggota dpr tahun manggarai model dpr sertifikat untuk membuktikan hasil rekapitulasi hasil penuhi peraih penghitungan perolehan eng hitungan pnan kana suara partai golongan .ntt. suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota ka"ya untuk setiap kecamatan kabupaten dalam pemilihan umum manggarai barat anggota dpr tahun moe! maa dprmanggarai timure!sikka anggota dpr tahunwaslu provinsi nusa tenggara timur.pada point angka yang pada intinya menyampaikan selisih perolehan suara pemohon dan memohon sebanyak yang menurut pemohon perolehan suara sebenarnya adalah sementara hasil pleno kpu atau memohon total perolehan suara pemohon hanya sebagaimana tabel yang disampaikan pemohon pada halaman bahwa point angka pemohon mengatakan hasil rekapitulasi yang dilakukan berdasarkan perolehan suara pemohon kabupaten manggarai barat, manggarai, manggarai timur, dan kabupaten sikka dapil ntt ditemukan perolehan suara pemohon berjumlah atau berbeda dengan hasil rekapitulasi memohon. bahwa pada point angka pemohon merasa dirugikan dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan dan kabupaten sikka. terhadap pokok permohonan pemohon pada point .1angka angka dan angka halaman s.d bawaslu provinsi nusa tenggara timur bersama bawaslu kabupaten kabupaten manggarai barat, kabupaten manggarai, kabupaten manggarai timur dan kabupaten sikka tidak dapat menilai kebenaran laporan tersebut karena locus selectie kabur. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu provinsi nusa tenggara timur, perolehan suara caleg partai golkar nomor urut (enam) a.n ir. cyrillic riyanto kering sebagaimana model dpr sebanyak suara. bahwa pada saat pleno rekapitulasi kpu provinsi ntt, bawaslu provinsi ntt dan jajarannya tidak menerima laporan atau keberatan dari saksi partai golkar. terlampir) bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda sebagai berikut. penghitungan suara dari setiap kabupaten kota tingkat provinsi dalam pemilu anggota dpr tahun dapil nipr daerah pemilihan dapil) nusa tenggaraperseorangan atas nama ir. cyrillic riyanto kering untuk anggota dpr dapil nusa tenggara timuradapun eksepsi memohon dan keterangan pihak terkait partai nasional demokrat, meskipun mahkamah telah membaca eksepsi memohon dan keterangan pihak terkait tersebusertaeeeeeadalah calon anggota legislatif nomor urut atas nama: ir. cyrillic riyanto kering, dari partai golkar pada dapil nttu anggota dpr tahun untuk dapil ntt model dc dpr ri), tertanggal mei yang menetapkan perolehan suara partai golkar dan caleg partai lainnya dapil ntt sebagai berikut: perolehan perolehan nama partai caleg suara versi suara versi selisih paamacouar gene menghias markus pee drs. josef nae soi, emmanuel melkiades aamtmassom ir. cyrillic riyanto nat cat gu7a bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pemohon berdasarkanditemukan bahwa perolehan suara pemohon berjumlah jumlah perolehan suara ini berbeda dengan hasil rekapitulasi memohon yang dilakukan kpud kabupaten, kpud propinsi ntt, dan kpu pusat, yaitu hanya sebanyak bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan olehpetit: perolehan perolehan nama partai caleg suara versi suara versi selisih paamacotar jane please (|memisematuswere drs. josef nae soi, (ea anuel melkiades laka oman ada ir. cyrillic riyanto nee gan atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnyao.) rea partai hati nurani rakyat hanura), alamat kantor jl. tanjung karang jakarta pusat, nama dr. doss iskandar prasetyo, s.h., hum: jabatan sekretaris jenderal hati nurani rakyat hanura), alamat kantor jl. tanjung karang jakarta pus, connie sudarso, s.h.: suhani, s.h., davidsimanjuntak, s.h.: ria anna irene sinaga, s.h., m.h.: tri retno soehenti, s.h.,:. hendra hermansyah, s.h., m.h.: using aisyah putra s.h.: ivan yudha oktana, s.h.: mahfud, s.h., hadiri apriliansyah, s.h.: m.h. aziz fahri pasaribu, s.h.: sri studi, s.h. badrul munir, s.h., ag., sylvester manis, s.hdr. bern sarjana percaya, s.h., m.h.: muhamad hikmat suryadi, s.h., safran riyadi, s.h.,kakperolehan suara pemohon (perseorangan) maria morettoi token provinsi nusa tenggara timur untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota dapil ntt.nusa tenggara timurttketerangan pihak terkait partai keadilan sejahtera i2.5jmei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei sebagai berikut. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon, kecuali diakui kebenarannya oleh pihak terkait.tt, maka dengan ini kami selaku pihkait berkepentingan untuk memberikan keterangan atas perkara perselisihan hasil pemilihan umum php) nomor php.dpr penuh dengan asumsiusa tenggara timur telah tepat dan benar. adapun keterangan pihak terkait atas permohonan pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut: dalam eksepsisebagaimana dimaksud dalamdalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menerangkan bahwa dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam telah lengkap, panitera menerbitkan apn menerangkan bahwa dalam hal apl telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam panitera mencatat permohonan dalam brk dalam jangka waktu paling lambat saat diterbitkannya apl dalam hal permohonan telah dicatat dalam brk sebagaimana dimaksud pada panitera menerbitkan arpk ) bahwa dalam pemberitahuan permohonan perselisihan hasilyang unggah dalam website mahkamah konstitusi perkara permohonan partai hanura php dpr: dprd xi1 untuk daerah pemilihan propinsi nusa tenggara timur tidak terdaftar, bukti pt bahwa dengan tidak terdaftarnya permohonan partai hanura nomor php dpr dprd xii untuk permohonan daerah pemilihan nusa tenggara timur dalam buku registrasi perkara konstitusi brk) maka dengan demikian permohonan tersebut haruslah tidak dapat diterima, permohonan tidak cermat dan kabur (obscura libel) bahwa berdasarkan pmk keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi suara atau kursi, namun dalam php nomor php.dpr.dprd xii permohonan pemohon tertanggal mei yang diterima oleh mahkamah konstitusi tanggal mei untuk dapil ntt sebagaimana yang termuat dalam permohonan partai hanura tidak memuat secara jelas dan terang penghitungan suara yang didalilkan oleh pemohon dan dalam polita permohonan ago pemohon sebagaimana yang unggah oleh mahkamah konstitusi hanya menuliskan judul dari permohonannya, tanpa adanya polita maupun petit dalam permohonan ago, yaitu dapilnya pemohon: maria morettoi token caleg:ahwa uraian mengenai jumlah suara yang didalilkan baru dimuat dalam perbaikan permohonan pada tanggal mei bahwa kursi dprd yang dipermasalahkan adalah kursi dprd provinsi ntt dapil tetapi dalam kesimpulannya permohonan pemohon tertanggal mei halaman pemohon mendalilkan mendapat kursi kabupaten kota nusa tenggara timur,ermohonan pemohon, dan perbaikan yang diajukan pada tanggal meahwa terdapat ketidaksesuaian antara polita dengan petit pemohon, bahwa dalam posisinya pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan suara (penggelembungan suara) partai keadilan sejahtera sejumlah (sembilan ratus empat puluh delapan) suara sehingga seharusnya mendapat (lima belas ribu sembilan ratus delapan) suara dan penggelembungan partai hati nurani rakyat hanura) sebesar (delapan puluh enam) sehingga perolehan suara pemohon sebesar (lima belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara tetapi dalam petitumnya pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi mengembalikan suara pemohon sehingga menjadi (lima puluh belas) suara tanpa menjelaskan darimana perolehan jumlah suara sebesar suarberita negara republik indonesia tahuprovinsi seluruh saksi pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani form dc provinsi, form db kecamatpt vide bukti ptpu provinsi yang dihadiri oleh seluruh anggota kpu, bawaslu, juga dihadiri oleh para saksi yang berjalan dengan lancar dan baik (vide bukt pemohon tidak berdasar dalam mendalilkan perolehan suaranya bahwa tidak benar dan sangat mengada ada dalil pemohon yang dinyatakan dalam tabel halaman dalam permohonan pemohon bahwa pemohon memperoleh suara sebagai berikut: tabel perolehan suara yang dialihkan pemohon (umum wap ccc. memohon, membaca permohonan pemohon, membaca jawaban memohon: membaca keterangan pihak terkaitkeadilan sejahtera, membaca kesimpulselisih sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah dikarenakan terjadinya penggelembungan suara kabupaten lembata provinsi nusa tenggara timur: bahwa menurut pemohon jumlah perolehan suara pemohon kabupaten lembata adalah sebesar suara dan jumlah suara pihak terkait kabupaten lembata sebesar suara. bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan tps, pps dan ppk mana saja terjadi penggelembungan suara untuk partai hanura dan pks sehingga terjadi penggelembungan suara untuk pemohon sebanyak suara dan pihak terkait sebesar suara, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon hanyalah mengada ngada dan sama sekali tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa pada faktanya sebagaimana yang tercantum dalam form db dprd provinsi dapil ntt kabupaten lembata disebutkan bahwa perolehan suara semua partai adalah sebagai berikut: tabel perolehan suara pemohon dan pihak terkait kabupaten lembata provinsi nusa tenggara timur bukti pt oma fenoritiler nama las kecamatan om, come sia belanda ala aja tb dprd provinsi dapil ntt kabupaten lembata tersebut atas, perolehan suara pemohon adalah sejumlah suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah sejumlah suara. bahwa berdasarkan pleno kpu provinsi ntt yang tertuang dalam dc dprd provinsi dapil ntt vi, pemohon hanya mendapat suara atau peringkat (sepuluh) sedangkan pihak terkait memperoleh suara sebanyak suara atau peringkat (tujuh) sehingga pihak terkait mendapat kursi terakhir dari kursi daerah pemilihan provinsi nusa tenggara timur sebagaimana tertuang dalam tabel bawah ini bukti pt pt pt pt tabel perolehan suara pemohon dan pihak terkait dalam rekapitulasi suara kpu provinsi nusa tenggara timur (bukti pt nama kabupaten nama partai flores jumlah alor lembata timur partai kebangkitan bangsa partai keadilan sejahtera partai pdi perjuangan partai golongan karkesimpulan pemohon pada halaman yang menyebutkan suara pemohon menjadi suara ditambah suara sehingga menjadi suara adalah mengada ada dan sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dalam posisinya pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana perolehan suara sebanyak suara dan menambahkannya sejumlah sehingga jumlah suara yang klaim oleh pemohon adalah sebesar karena pada faktanya berdasarkan dc dprd provinsi dapil ntt total perolehan suara pemohon hanyalah sejumlah suaranusa tenggara timur menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut nama kabupaten nama partai flores jumlah alor lembata timurnomor alat pen nsson pemberitahuan permohonan perselisihan hasil mangperbaikan tanggal mei halaman fotokopi model dc dprd provinsi sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kabupaten tingkat provinsi dalam pemilihan umum anggota dprd provinsi tahun dapil provinsi nusa tenggara timur provinsi kabupaten alor dapil. kabupaten flores timurlembata dapil nttpengisian anggota dprd provinsi daerah pemilihan dapil) nusa tenggara timur dprd kabupaten dapil floresi, yaitu diajukan pada hari sabtu, mei adapun eksepsi memohon dan keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera, meskipun mahkamah telah membaca eksepsi memohon serta membaca keterangan dan memeriksa bukti bukti pihak terkaikeadilan sejahteratandingan perolehan suara menurut pemohon dan memohon (partai hanura) provinsi nusa tenggara timur esa sags pks dapil perolehan suara pemohon partai hanura provinsi nusa tenggara timur dapil ntt untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi ntt menjelaskan perbedaan antara rekapitulasi oleh memohon (dalam hal ini kpud kabupaten lembata) dengan rekapitulasi oleh pemohon. rekapitulasi oleh memohon memperlihatkan bahwa perolehan suara partai hanura adalah sebesar suara sedangkan perolehan suara pks adalah sebesar sementara rekapitulasi perolehan suara oleh pemohon memperlihatkan bahwa perolehan suara partai hanura adalah sebesar sedangkan perolehan suara partai pks adalah sebesar kesimpulan: memohon telah melakukan penggelembungan suara partai hanura sebesar suara dan penggelembungan suara partai pks sebesar suara. penggelembungan ini terjadi tps yang tersebar desa dan kelurahan kecamatan kabupaten lembata. bila rekapitulasi perolehan suara didasarkan atas model c1, maka perolehan suara partai hanura dapil ntt (yang meliputi kabupaten flores timur, lembata dan alor) adalah sebesar suara sedangkan perolehan suara partai pks adalah sebesar suara. dengan mengikuti rekapitulasi perolehan suara menurut memohon, maka partai pks mendapatkan kursi ke dari (tujuh) kursi yang diperebutkan dapil ntt akan tetapi, bila rekapitulasi perolehan suara didasarkan atas model sebagaimana dilakukan pemohon, maka partai hanyalah yang berhak atas kursi ke dari (tujuh) kursi yang diperebutkanemohon hanura ntt (enam) kesimpulan: apabila dalam permohonan pemohon partai hanura) pada dapil ntt (enamntt (enam) akan mendapatkan (satu) kursi dprd kabupaten kotntt (enam)ntt (enamsampai dengan yang disahkan dalam persidanganpenggelembungan dan kronologi perselisihan perolehan suara menurut pemohonformulir tps tps kabupaten lemba1, nama ir. taufik kurniawan: jabatan sekretaris jenderal partai amanat nasional: alamat jalan tb. simatupang nomor:, sugeng ilyas, s.h.:tanggal mei memberikan kuasa kepadapara advokatutusan memohon tersebut, telah terjadi penggelembungan, pemindahan, dan penghilangan suara dapil nusa tenggara timur formulir sehingga berpengaruh pada perolehan kursi dpr untuk pemohon, bahwa berdasarkan penghitungan pemohon, perolehan suara pemohon untuk dapil nusa tenggara adalah sebesar suara sedangkan menurut penghitungan memohon, perolehan suara pemohon adalah sebesar ''?!? suara, sehingga pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke bahwa adapun mengenai hasil penghitungan yang benar berdasarkan bukti bukti yang ada pada pemohon adalah sebagai berikut: bahwa selain itu pihak pemohon telah mengajukan keberatan atas penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon kepada pihak pengawas pemilmengajukan alat bukti surat tulisan yang tidak diberi tanda bukti dan tidak disegel. dprd provinsi, daerah pemilihan nusa tenggara timur menimbang bahwa kuasa hukum pemohon pada persidangan mahkamah tanggal juni menyampaikan tidak pernah mengajukan permohonan untuk dprd provinsi, daerah pemilihan nusa tenggara timur dprd kabupaten, kabupaten sumba timurdalam pokok permohonan dprd provinsi dapil nusa tenggara timur i3. menimbang bahwa untuk php anggota dprd provinsi dapil nusa tenggara timur pemohon melalui kuasanya dalam persidangan mahkamah tanggal juni menyatakan tidak mengajukan permohonan guo sehingga mahkamah harus menyatakan permohonan tersebut tidak dibuktikan: dprd kabupaten dapil sumba timur i3. menimbang bahwa untuk php anggota dprd kabupaten dapil sumba timur ditarik dengan surat permohonan pencabutan perkara sumba timur bertanggal mei yang ditandatangani oleh kuasa hukum dpp partai amanat nasional yang kemudian ditegaskan kembali oleh kuasa hukum pemohon pada persidangan mahkamah tanggal juni menurut mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukumketerangan tertulis bawaslu, serta kesimpulan pemohon, memohon, dan pihak terkait partai persatuan pembangunadapil sumba barat daya pemohon mendalilkan bahwa partai persatuan pembangunan ppp) dapil tersebut berdasarkan penghitungan memohon memperoleh suara sebanyak suara. perolehan suara tersebut tidak benar, yang benar menurut pemohon adalah suara atau dengan perkataan lain, ppp memperoleh tambahan sebanyak suara. penambahan tersebut terjadi karena perbedaan perolehan suara dalam tps dua desa, yaitu desa wee pagoda dan desa mata loko dengan menurut pemohon berdasarkan perolehan ppp adalah suara sebagaimana tersebut atas, sedangkan berdasarkan berjumlah suara.yohanes nyongo deta dan cornelis umbu dosa yang memberi keterangan dalam persidangan pada hari kamis, tanggal juni yang pada pokoknya terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi panitia pengawas pemilu bawaslu) kabupaten, saksi yohanes nyongo deta melaporkan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp). memohon membantah dalil pemohon tersebut dan mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti kab. sbd.ii. berupa formulir model db dprd kabupaten sumba barat daya. memohon mengajukan bukti db mahkamah tidak dapat melakukan pertandingan bukti pemohon dengan bukti memohon untuk memperoleh kejelasan mengenai beberapa tps dua desa tersebut yang dipersoalkan, sehingga mahkamah hanya dapat memeriksa bukti bukti pemohon. bawaslu provinsi ntt dalam keterangan tertulisnya, bertanggal juni menerangkan pada pokoknya bahwa telah merekomendasikan kpu supaya desa wee pagoda, kecamatan kecewa utara. pihak terkait partai persatuan pembangunan membantah dalil pemohon tersebut dengan menyampaikan kesimpulan, setelah mahkamah memeriksa dengan seksama bukti bukti pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa bukti pemohon berupa lampiran model tps sampai dengan tps desa mata loko, kecamatan kecewa, pada lampiran model tps ternyata dalamnya terdapat penebalan angka untuk perolehan suara pkb. demikian pula pada tps terdapat coretan untuk pkb, partai demokrat, dan ppp serta terdapat pula penutupan dengan cairan tip ex untuk pdi p dan pan, juga terdapat penempatan angka dan penjumlahan perolehan suara yang salahbukti pemohon berupa lampiran model tps sampai dengan tps desa desa wee pagoda, pada lampiran model tps ternyata dalamnya terdapat coretan untuk perolehan suara partai golkar dan pan. demikian pula pada tps terdapat penutupan dengan cairan tip ex untuk partai nasdem, pkb, pks, pdi p, golkar, demokrat, pan, dan pkpi, juga terdapat penebalan dan coretan pada angka untuk pkb tps selain itu, bukti tersebut hanya berupa lampiran model yang tidak lengkap sebagaimana mestinya, kecuali untuk tps. berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. adapun mengenai rekomendasi bawaslu kabupaten sumba barat daya untuk, desa wee pagoda, kecamatan kecewa utara, adalah merupakan kewenangan bawaslu yang didasarkan pada pertimbangannya sendiri sesuai dengan fakta yang ditemukankupang i3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pemilih antara dpr, dpd, dprd provinsi, dengan dprd kabupaten kota kelurahan nukleus pada formulir yang diterima saksi pan: tidak versinya data rekapitulasi hasil perhitungan perolehan partai politik tps dalam lampiran halaman formulir dprd kab kota yang diterima saksi parpol: hilangnya sertifikat hologram yang semestinya berada dalam kotak suara: dan penggunaan data yang diambil dari kpu kota kupang sebagai data pembanding pada pleno rekapitulasi ppk kecamatan kota rajerta dua orang saksi yang bernama basis kia peron dan samuel terik yang memberikan keterangannyaota kupang. sampai dengan kota kupang. bahwa setelah mahkamah menyandingkan bukti surat tulisan dan saksi pemohon dan bukti surat tulisan memohon ditemukan fakta hukum bahwa perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih pada model dpr dan model dprd kab kota: tidak direkamnya perolehan suara semua partai politik untuk tps desa nukleus pada model dprd kab kota desa nukleus, dan hilangnya sertifikat hologram sehingga menggunakan data pembanding dari kpu kota kupang pada rekapitulasi ppk kecamatan kota raja, sekiranya hal tersebut benar terjadi, adalah kesalahan yang bersifat administratif memohon yang oleh pemohon sendiri tidak dikaitkan dengan perolehan suara. terlebih lagi, setelah mahkamah mempertandingkan bukti dan bukti kota kupang berupa lampiran model dprd kab kota tps desa nukleus tidak terdapat perbedaan dan perubahan jumlah perolehan suara untuk semua partai politik semua tingkat penghitungan, baik pada model dprd kab kota desa nukleukti kota kupang maupun pada model da dprd kab kota kecamatan kota raja (vide bukti lagi pula model dprd kab kota desa nukleus, model da dprd kab kota kecamatan kota raja, dan model db dprd kab kota kupang (vide bukti bukti kota kupang masing masing ditandatangani oleh saksi pemohon. dengan demikian daliluntuk dpr dapil nusa tenggara timur eksepsi memohon tidak beralasan menurut hukum, i4. permohonan pemohon untuk dprd kabupaten dapil sumba timur ditarik kembalitimur tidak dapat diterima, mengabulkan penarikan permohonan pemohon untuk dprd kabupaten daerah pemilihan sumba tim terkait partai hati nurani rakyat'timur pada hari kamis tanggal april telah dilaksanakan rapat pleno kpud kabupaten sumba timur, tentang perolehan suara daerah pemilihan sumba timur kecamatan pandawa, kecamatan lambat mapambuhang, kecamatan matahari lapau, kecamatan mahu, kecamatan ngadu nyala, kecamatan karena, dan kecamatan pintu pasar). setelah dilakukan penghitungan ulang bukti dan db khusus kecamatan yakni kecamatan pandawa, kecamatan pintu pasar, dan kecamatan ngadu nyala maka ditemukan penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai golkar, nasdem, pdip dan pkpi. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: pleno pengebom nama nama caleg penghitungan partai kpud bunga suara kabupaten suara nasdem drs. lukas john david, emas baek kara golkar yunus bunga meta umbu arya bunga meta dudu unggahan lika jang. umbu yanto wiki rongga, fransisca nggada maya suara partai pon ayu perbedaan selisih rekapitulasi penghitungan suara pan kecamatan pandawa sebagai berikut: tabel. naa nomor kelurahan desa selisih db are anyar pra sea ikan oma perbedaan selisih rekapitulasi penghitungan suara pan kecamatan pintu pasar seperti pada tabel dibawah ini tabel. nagwahanalai linggipintu pasar daerah pemilihan sumba timur sebanyak suara. perbedaan selisih rekapitulasi penghitungan suara pan kecamatan ngadu nyala seperti pada tabel dibawah ini tabel. model da model db anyerrusk bad il . srppnblik indonesia ben ara ara grand total dari tabel1, tabel decurangan dan perbedaan selisih rekapitulasi penghitungan suara pan kecamatan pandawa tabel kecamatan pintu pasar tabel dan kecamatan ngadu nyala tabel sangat merugikan caleg pan urut maka berdampak pada perolehan suara dan kursi pan daerah pemilihan sumba timur perbandingan peringkat perolehan suara dan kursi dengan adanya perbedaan kesalahan dan peringkat perolehan suara dan kursi seharusnya suara kursi see akan ema kai teman maret maa net nanti bea nomor partai perolehan peringkat tanaman konsep that beat timur untuk partai amanat nasional adalah suara, menetapkan partai amanat nasional mendapatkan (satu) kursi dapil sumbisahkan dalam persidangan tanggal mei dengan catatan bukti tidak sesuai dengan daftar alat bukti, dilabeli dilabeli sebagai berikut kpu nomor keputusan komisi pemilihan pts kpuengundian pts kpu tahun nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun bertanggal pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut. bil aaa mls aan debu indonesia papas pstsumatmu laporan penerimaan (al bnn dan. pkkabupaten sumba barat dayabarat daya bahwa suara pan berdasar kwk adalah bahwa jumlah suara ppp berdasar form kwk adalah harusnya suara ppp berdasar maka ppp memperoleh suara, maka pan berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke karena suara pan sebanyak suara lebih besar dengan suara ppp sebanyak suarabahwa pada tanggal aprilperihal: penerusan pelanggaran administrasisudah menyampaikan surat kpu kabupaten sumba barat daya untuk melakukan: pembetulan dan pencocokan kembali data data sesuai dengan ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. melakukan rekapitulasi ulang desa wee nama, desa wee pagoda, desa mali mada dapil kecamatan kecewa utara dan rekapitulasi desa wali ate, kecamatan kecewa barat serta desa kecamatan kecewa selatan. bahwa pernyataan keberatan yang disampaikan caleg dapil dan iii melalui bawaslu kabupaten sumba barat daya kepada kpud kabupaten sumba barat daya tidak ditanggapi.artai ppp. perolehan perolehan perolehan nama suara suara suara partai berdasar berdasar berdasar keterangan anc and da ada menggelembung suara ada menggelembung suara ada menggelembung suara ada menggelembung suara jomasuama jar jaslembungpp. perolehan perolehan perolehan nama suara suara suara partai berdasarkan berdasarkan berdasarkan angan da ada menggelembung suara ada menggelembung suara ada menggelembung suara tea annggatngane "pom ada menggelembung suara publikaindonesia ada menggelembung suara jumlah total suara menggelembung hati nurani rakyat: ilandingan peringkat perolehan suara dan kursi dengan adanya perbedaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai ppp. peroleh parts perolehan han peringkat ketela suara kursi ngan ke resort (asap eng pst ta, san sunan ben nan my. see resapan i t trauma agora" bahwa peringkat perolehan suara dan kursi berdasarkan setelah pengurangan suara partai ppp sebanyak suara maka pan berhak mendapatkan kursi yang terakhir atau kursi yang karena suara partai pan sebanyak suara sedangkan partai ppp hanya peroleh peroleh kena partai kursi peringkat suara ke than bps indonesia| ban dan sea pee mpe pepe n ada pengurai gan was karena ada penggali hubungbarat dbarat daya dua) untuk partai amanat nasional adalah suara, menetapkan hasil perolehan suara yang benar dapil sumba barat daya dua) untuk partai persatuan pembangunsumba barat djuni sebagai berikut. segoe bui mattts kpu tahun penetapan dan pengundian nomor urut partai politik a form model db dprd kab kota dapil sumba barat mahkamah konstitusi surat nomor pan a k s r v perihal mama mumnope pan surat nomor bawaslu. kab sbd iv perihal memomaneor anna pope jertssebaaaatae pres jompegmsaweeraaa pa9 (rombtbwayespaaa oolakan hasil pemilu oleh caleg dari parpol ditujukan kepada bawasluohanes nyongo deta. sebagai caleg partai demokrat nomor urut untuk dapil sumba barat daya serta sebagai saksi partai tingkat kabupaten. menurut saksi terjadi penggelembungan suara, tidak dilaksanakannya rekomendasi bawaslu oleh kpu sumba barat daya, dan tidak dilaksanakannya surat surat protes sebelum rapat rapat pleno tingkat kpps, ppk, sampai tingkat kabupaten atas pelaksanaan pemilu tanggal tanggal april saksi bersama sama dengan orang dari partai menandatangani surat penolakan penghitungan suara kabupaten sumba barat daya. saksi melaporkan dkpp dengan meminta untuk membuka kotak suara sebagai sampel dengan pertimbangan terlalu banyak jika dibuka semua, namun jika saja surat suara bermasalah maka akan dibuka semua kotak suara sesuai rekomendasi bawaslu. selain itu, saksi meminta untuk memberhentikan semua komisioner kpu kabupaten sumba barat daya. cornelis umbu dosa. sebagai caleg ppp nomor urut menurut saksi penghitungan suara tps sampai dengan tps desa wee nama dilakukan dengan menggunakan lampu sorot karena tidak ada listrmalam hari penghitungan suara, tps desa wee nama, saksi melihat serombongan orang sebanyak orang dari melkianus ende, caleg pkpi nomor urut membawa parang dan mengacungkan kepada ketua tps saat penghitungan suara pada saat yang bersangkutan sudah memperoleh suara dan tidak dilanjutkan. saksi telah melaporkan kejadian tersebut dkpp dan meminta agar membuka kotak suara tps desa wee nama, kecamatan kecewa utara. dprd kota, daerah pemilihan kota kupangkota kupang bahwa pada tanggal dan april dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan penghitungan tingkat ppk dari daerah pemilihan kota kupang kantor kecamatan kota raja. bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut ada perbedaan pandangan antara saksi partai dengan panitia penyelenggara pemilu tentang kode etik panitia penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran pidana tingkat ppk kota raja. bahwa perbedaan pendapat pandangan ini telah menyebabkan jalannya rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang tentang penyelenggara pemilihan umum legislatif yang berintegritas, berkredibilitas, serta berasaskan langsung, umum, bebas dan rahadilakukan rapat ppk yang dipimpin ketua ppk sdr. yohanes heart. bahwa rapat hadiri oleh saksi saksi partai politik dan bawaslu kecamatan yang mana rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang telah menghasilkan penghitungan suara (tujuh) kelurahan dan kelurahan yang ada dapil kota kupang dan hanya menyisakan (satu) kelurahan yaitu kelurahan nukleus. bahwa saksi partai pan sdr. basis kia token, saksi partai pbb sdr. muhammad pintar, saksi partai ppp sdr. ali mashup bersama sama mengajukan keberatan: perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih model nomor point dari rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat pps kelurahan nukleus, dimana data yang dicantumkan oleh pps nukleus pada model dpr dan model dprd provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan model dprd kab kota. formulir kanan tama pat model dpr lampiran mangaka jaan jumlah seluruh model dprd lampiran pemilih yang provinsi hal .a. menggunakan hak point pilih model dprd lampiran kab kota hal .a. point dengan demikian terjadi selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilihnya baik model dpr dengan model dprd dprd kab kota, maupun model dprd provinsi dengan model dprd kab kota sebanyak suara. adanya fakta form dprd kab kota yang diberikan oleh pps nukleus kepada saksi partai politik tidak dicantumkan data (angka) rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada (sembilan) tps dari (tiga belas) tps kelurahan nukleus yaitps dan tps (alat bukti lampiran: b). bahwa atas dasarkelurahan nukleus sdr. miss submenu (alat bukti saksi partai pan, pbb, ppp dan anggota polri yang bertugas saat itu). ketua pps nukleus sdr. mia submenu mengatakan kepada saksi parpol, panas kecamatan dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan anggota polri yang bertugas bahwa:gembok. bahwa atas temuan dan kejadian kejadian khusus ini, saksi dari pan, pbb, dan ppp mempertanyakan: mengapa jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pada model bisa berbeda? dengan alasan apa pps tidak mencantumkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tanggal (sembilan) tps dari (tiga belas) tps kelurahan nukleus pada model bahwa menurut ketua pps, sekembalinya dari menggandakan model peti suara sudah ditembak. pertanyaan para saksi siapa yang menggembar? bukankah penggemukan dan pemberian segel hanya dapat dilakukan bila semua dokumen sudah dimasukkan dalam kotak suara dan disaksikan oleh pps, ppl, dan saksi parpol? mengapa kotak suara bisa ditembak, sedang ketua pps sendiri tidak berada lokasi? bahwa pada tanggal april ppk kecamatan kota raja partai pan melalui sdr. felix ando mengajukan pergantian surat mandat. saksi yang sebelumnya sdr. s.p reparasi sebagai saksi tingkat ppk digantikan oleh sdr.dr.nghitungan sura tingkat ppk yang sedang berlangsung dengan menunjukan surat mandate sebagai saksi dari pan. ketua ppk tetap menolak dan akhirnya ketua dpd pan kota kupang sdr. crispindr. felix ando kepada ketua ppk dan menarik surat mandat yang pertama atas nama sdr. s.p. reparasi. rapat pun dilanjutkan dimana saksi pan sdr., april khususnya permasalahan pps kelurahankembalirapat pun diskors oleh ketua ppk dengan alasan kesempatan umat kristiani mengikuti ibadah gereja. pada tanggal april rekapitulasi pleno ppk kecamatan kota raja melanjutkan penghitungan kelurahan nukleus. ketua ppk membacakan data dari sertifikat model pps kelurahan nunlleulisan menyanggupi untuk membuat berita acara. pernyataan untuk membuat berita ketua ppk tetap menolak membuat dan tanpa mencabut scorenghitungan suara tingkat kecamatan kota raja pada anggota ppk kota raja. anggota ppk an.tanggal april dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan pengbahwa kpu kemudian mengambil alih rapat dengan mengatakan bahwa kpu kota bukan tempat menyelesaikan sengketa tingkat ppk, namun kpu hanya membacakan hasil.tangan saksi pan. (bukti: sertifikatpan meminta sertifikat da dari ppk, kemudian diberikan fotokopi da oleh ppk kotapkbukti p .) bahwa setelah melihat hal hal tesebut atas sdr. felix ando selaku caleg dapil kota kupang dan saksi pan menyampaikan beberapa hal prinsip yang dilanggar memohon, sehingga muncul permasalahan permasalahan antara lain: perbedaan jumlah pemilih antara dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota kelurahan nukleus pada formulir yang diterima saksi pan. tidak versinya data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan parpol tps dalam lampiran halaman formulir dprd kab kota yang diterima saksi parpol. hilangnya sertifikat hologram yang semestinya berada didalam kotak suara. pembacaan data pembanding oleh ketua ppk dengan menggunakan data yang diambil dari kpu kota kupang sementara sertifikat hologram pps untuk ppk yang semestinya dimasukkan dalam kotdiadakan pemilihan suara ulang kelurahan nukleusdan bukti yang disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. kpu nomor keputusan komisi pts kputs kpu tahun pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun bertanggalpartai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut. form nukleus tps menunjukkan jika s.d. dijumlahkan akan ada perbedaan antara suara sah dan hak pilih model dprd tps sampai dengan kab kota desa nukleus tps tidak ada tulisan apapun atau kosong dan ada perbandingan jumlah pemilih yang berbeda model dpr pemilih pada tingkat dprd dan dpr jumlahnya berbeda model kecamatan terlihat keberatan saksi kota raja kota kupang karena tidak dalam kotak suara dan juga ketua pps membagikan yang tersimpan pps untuk dipergunakan pleno tapi ditolak para saksi parpol pan, pbb, pks, dan pkpi karena ada coretan namun tidak ada para da dpr perbandingan pemilih kecamatan kota raja kota kupang da dpd perbandingan pemilih kecamatan kota raja kota kubasis kia peron. saksi adalah saksi pan tingkat kecamatan kota raja. pada pleno ppk kecamatan nukleus halaman dan halaman tidak ada data pemilih dan perolehan suara untuk dprd kab kota tps desa nukleus sehingga diajukan keberatan. setelah itu, ppk memerintahkan kepada pps untuk membuka kotak suara disaksikan oleh saksi pan, saksi ppp, dan saksi pbb beserta anggota kepolisian, akan tetapi setelah dibuka ternyata plant dan hologram tidak ada. pps melalui ppk menjelaskan bahwa saat pleno kelurahan, formulir fotokopi lalu saat mau dimasukkan lagi, kotak suara sudah ditembak dan pps tidak bisa menjawab keberadaan formulir tersebut. pleno ppk dibuka lagi pada tanggal april meskipun saksi pan, pbb, dan ppp tetap berkeberatan karena tidak ada dasarnya, namun menurut ppk akan mendasarkan data dari kpu sebagai pembanding. hal ini diprotes lagi oleh saksi, akan tetapi ppk dan panas tetap melanjutkan ple samuel terik. saksi adalah masyarakat dan pemilih tps kelurahan air nona, kecamatan kota raja, kota kupang. saksi melihat terjadi konflik saat diadakan rapat pleno tingkat kelurahan pada tanggal april malam hari kelurahan air nona. untuk tps terdapat ketidaksesuaian jumlah pemilih antara yang tertulis dalam form dengan yang tertulis dalam form saksi mengikuti pleno rekapitulasi ppk kecamatan kota raja. terjadi konflik karena formulir plant beberapa tps kelurahan nukleus tidak ada. ada sekitar partai yang mengajukan keberatan, antara lain pan dannusa tenggara timurdapil ntt bahwa dalam pokok permohonan pemohon menyatakan bahwa terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam plant dengan model desa sasi kecamatan kota kefamenanu, kabupaten ttu. data yang dimiliki untuk memohon adalah sebagai berikut: nomor desa kelurahan tps lam. plant uan sbn nak inrknken nsf ikan ega uan ahy? surggnneeb bahwa hal yang sama juga berlaku untuk desa besok, kecamatan insana utara, kabupaten ttu. data yang dimiliki untuk feromon adalah sebagai berikut nomor desa kelurahan tps lam. da1yang sama juga untuk tps kelurahan input, kecamatan insana, kabupaten ttu. data yang dimiliki untuk memohon adalah sebagai berikut nomor desa kelurahan tps formulir dalam pokok permohonan pemohon menyatakan bahwa tps desa sebuah utara, kecamatan bibi money, kabupaten ttu, penghitungan jumlah surat suara untuk dpr tertulis lembar padahal seharusnya lembar. hal ini tidak benar. data yang dimiliki oleh memohon adalah sebagai berikut kelurah mengenai daerah pemilihan nusa tenggara timur ii, memohon mengajukan alat bukti suratlat bukti lainnya yang diberi tanda bukti .ttir. sampai dengan bukti .ttir. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut.attilalatin7 rincian penghitungan perolehan suara partaikefamenanu0model plant dpr untuk membuktikan .attila1 sertifikat hasil dan hasil penghitungan rinciantahun kefamenanu,234rekapitulasi hasil perolehan suara partai penghitungan perolehan amanat nasional suara dari setiap tps .ttl17 kelurahan sasi, tingkat desa kelurahan kecamatan kota dalam pemilihan umum kefamenanu, anggota dprrincian penghitungan perolehan suara partai .ttir. perolehan suara amanat nasional tempat pemungutan tps desa besok, suara dalam pemilu kecamatan instan perolehan suara partai rincian penghitungan amanat nasional .ttl19model dprd untuk membuktikan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan hasil penghitungan perolehan suara partai .ttir. perolehan suara dari amanat nasional setiap tps tingkat desa besok, desa kelurahan dalam kecamatan insana pemilihan umum utara, kabupaten tipr tahun tengah utara untuk membuktikan hasil penghitungan lampiran model perolehan suara partai .ttir. dpr demokrat dan amanat nasional pan) kecamatan insanantt. perolehan suara tps kelurahan input, tempat pemungutan kecamatan insana, suara dalam pemilu kabupaten timor tahun tengah utara model dpr sertifikat untuk membuktikan rekapitulasi hasil hasil penghitungan penghitungan perolehan perolehan suara partai suara dari setiap tps amanat nasional .ttl. tingkat desa kelurahan desa besok, dalam pemilihan umum kecamatan insana anggota dprsebuah, tempat pemungutan tan kecamatan bibi suara dalam pemilu menlu, kabupaten tahun timor tengah sertifikat rekapitulasi untuk membuktikan hasil penghitungan hasil penghitungan perolehan suara dari perolehan suara partai .ttl. setiap kabupaten kota amanat nasional tingkat provinsi dalam kabupaten kota pada, pemilihan umum provinsi nusa anggota dpr tahun tenggara timur rekomendasi bawaslu untuk membuktikan nomor rekapitulasi ulang bawaslu perolehan suara .ttir. tanggal mei pemilu anggota dpr perihal rekomendasi untuk kabupaten timor provinsi ntt tengah selatan untuk membuktikan surat kpu nomor rekapitulasi ulang kpu tanggal perolehan suara .ttir. mei perihal pemilu anggota dpr rekomendasi bawaslu untuk kabupaten timor tengah selatan i2. menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai dprd kabupaten, daerah pemilihan sumba timur memohon mengajukan alat bukti surat'tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda kabupaten sumba timur. sampai dengan kabupaten sumba timur. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. lampiran keputusan untuk membuktikan kpu tentang penetapan bahwa alokasi kursi kabupaten sumba daerah pemilihan dan daerah pemilihan timur. jumlah kursi anggota sumba timur (dukota berjumlah7 (tujuh) kursi dalam pemilihan umum formulir db dprd untuk membuktikan kabupaten kota rincian perolehan suara kabupaten sumba kabupaten sumba partai politik daerah timur. timur, daerah pemilihan pemilihan sumba timur sumba timur (dua) formulir lampiran untuk membuktikan perolehan suara tps pernyataan pemohon kabupaten sumba desa palakahembi, tentang adanya timur. kecamatan pandawa pengurangan suara formulir lampiran pemohon desa perolehan suara tps palakahembi, kabupaten sumba desa palakahembi, kecamatan pandawa timur!. kecamatan pandawa adalah tidak benar formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa palakahembi, timur. kecamatan pandawa formulir lampiran kab sumba perolehan suara tps untuk membuktikan timur. desa palakahembi, pernyataan pemohon kecamatan pandawapalakahembi, palakahembi, timur. kecamatan pandawa kecamatan pandawa formulir lampiran adalah tidak benar perolehan suara tps kabupaten sumba desa palakahembi, timur!. kecamatan pandawa formulir lampiran kabupaten sumba rekapitulasi. suara pps desa palakahembi, kecamatan pandawa formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa kadumbuldumbuldumbul, kecamatan desa kadumbul, timur. pandawa adalah tidak kecamatan pandawa benar formulir lampiran rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps desa timur. kadumbul, kecamatan pandawa formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba kelurahan kadang, untuk membuktikan timur. kecamatan pandawkelurahan kadang, pemohon timur. kecamatan pandawa kelurahan kadang, formulir lampiran kecamatan pandawa perolehan suara tps adalah tidak benar kabupaten sumba kelurahan kadang, timur.dan kelurahan timur. kadang, kecamatan pandawa formulir lampiran rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps kelurahan timur. kadang, kecamatan pandawa formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa maubokul, timur. kecamatan pandawa untuk membuktikan formulir lampiran pernyataan pemohon perolehan suara tps kabupaten sumba tentang adanya desa maubokul, timur. pengurangan suara kecamatan pandawa pemohon desa formulir lampiran maubokul, kecamatan perolehan suara tps kabupaten sumba pandawa adalah tidak desa maubokul, timur. benar kecamatan pandawa formulir lampiran kabupaten sumba perolehan suara tps timur. desa mauboku2.ndawa formulir lampiran rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps desa timur. maubokullaindeha, timur. tentang adanya kecamatan pandawa pengurangan suara formulir lampiran pemohon desa rekapitulasi perolehan laindeha, kecamatan kabupaten sumba suara pps desa pandawa adalah tidak timur. laindeha, kecamatan benar pandawa formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa watumbakwatumbakwatumbaka, desa watumbakawatumbaka,mbatatanmbatatanmbatatana, desa hambatan kambatatana, kecamatan pandawa untuk membuktikan bahwa ada kesesuaian data perolehan suara pemohon dari tingkat pps hingga ppk formulir lampiran da1 pandawa guna rekapitulasi perolehan kabupaten sumba membuktikan suara ppk kecamatan timur. pernyataan pemohon pandawa tentang adanya pengurangan suara pemohon kecamatan pandawpandawa hingga kpu kabupaten sumba formulir lampiran db1formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa mahasiwa, timur. untuk membuktikan kecamatan pintu pasarmahasiwa, timur. pemohon desa kecamatan pintu pasar mahasiwa, kecamatan formulir lampiran pintu pasar adalah tidak rekapitulasi perolehan benar kabupaten sumba suara pps desa timur. mahasiwa, kecamatan pintu pasar formulir lampiran untuk membuktikan kabupaten sumba perolehan suara tps pernyataan pemohon timur. desa remuk, tentang adanya kecamatan pintu pasar pengurasumba perolehan suara tps remuk, kecamatan timur. desa remuk, pintu pasar adalah tidakremuk, timur. kecamatan pintu pasar formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa tangga timur. meta, kecamatan pintu untuk membuktikan pasartangga pemohon desa timur meta, kecamatan pintu tangga meta, pasar kecamatan pintu pasar formulir lampiran adalah tidak benar rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps desa timur. tangga meta, kecamatan pintu pasar formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba untuk membuktikan desa lailunggi, timur. pernyataan pemohon kecamatan pintu pasarlailunggi, timur. lailunggi, kecamatantimur. desa lailungglailunggi, kecamatan pintu pasar formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa tawi, timur. kecamatan pintu pasar formulir lampiran untuk membuktikan perolehan suara tps pernyataan pemohon kabupaten sumba desa tawi, tentang adanya timur kecamatan pintu pasar pengurangan suara formulir lampiran pemohon desa perolehan suara tps tawi, kecamatan pintu kabupaten sumba desa tawi, pasar adalah tidak timur.tawi, timur. kecamatan pintu pasar formulir lampiran perolehan suara tps untuk membuktikan kabupaten sumba desa wahana, pernyataan pemohon timur. kecamatan pintu pasarwahana, wahana, kecamatan timur.. desa wahana,wahana, kecamatan pintu pasar untuk membuktikan bahwa ada kesesuaian data perolehan suara pemohon dari tingkat formulir lampiran da1 pps hingga ppk guna rekapitulasi perolehan membuktikan kabupaten sumba naa suara ppk kecamatan pernyataan pemohon pintu pasar tentang adanya pengurangan suara pemohon kecamatan pintu pasar adalah tidak benar untuk membuktikan bahwa ada kesesuaian data perolehan suara pemohon dari tingkat ppk pintu pasar hingga formulir lampiran db1 kpu kabupaten sumba rekapitulasi perolehan timur guna kabupaten sumba timur. suara kpu kabupaten membuktikan sumba timur pernyataan pemohon tentang adanya pengurangan suara pemohon daerah pemilihan sumba timur (duaformulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa hambawutanghambawutang, timurhambawutang, desa hambawutang, timur. kecamatan pintu pasar kecamatan ngadu nyalhambawutang, kecamatan ngadu nyala formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa kalah, untuk membuktikan timur. kecamatan ngadu nyalkalah, pemohon desa timur. kecamatan ngadu nyala kalah, kecamatan formulir lampiran ngadu nyala adalah perolehan suara tps tidak benar kabupaten sumba desa kalah, timur. kecamatan ngadu nylah, timur kecamatan ngadu nyala formulir lampiran rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps desa kalah, timur. kecamatan ngadu nyala formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa praiwitu, timur. untuk membuktikan kecamatan ngadu nyalapraiwitu, timur. pemohon desa kecamatan ngadu nyala praiwitu, kecamatan formulir lampiran nadu nyala adalah rekapitulasi perolehan tidak benar kabupaten sumba suara pps desa timur. praiwitu, kecamatan ngadu nyala formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba untuk membuktikan desa prauraming, timur. pernyataan pemohon kecamatan ngadu nyalaprauraming, timur. prauraming, kecamatan ngadu nyala kecamatan ngadu formulir lampiran nyala pasar adalah rekapitulasi perolehan kabupaten sumba tidak benar suara pps desa timur prauramigadu nyala formulir lampiran perolehan suara tps kabupaten sumba desa kakandakanda, timur.kakanda, kecamatan desa kakanda, timur. ngadu nyala adalah kecamatan ngadu nyala tidak benar formulir lampiran rekapitulasi perolehan kabupaten sumba suara pps desa timur. kakanda, kecamatan ngadu nyala untuk membuktikan bahwa ada kesesuaian data perolehan suara pemohon dari tingkat pps hingga ppk guna formulir lampiran da1 membuktikan rekapitulasi perolehan kabupaten sumba pernyataan pemohon suara ppk kecamatan timur. tentang adanya ngadu nyala pengurangan suara pemohon kecamatan ngadu nyalngadu nyala hingga kpu kabupaten formulir lampiran db1 sumbai2. menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai dprd kabupaten, daerah pemilihan sumba barat daya memohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda kabupaten sbd. dapil. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. formulir model db1 untuk membuktikan dprd kab kota, bahwa pernyataan perolehan suara pemohon tidak partai persatuan benar tentang kabupaten sbd. dapil. pembangunan perolehan suara untuk dapil sumba partai persatuan barat daya pembangunan. i2. menimbang bahwa untuk menjawab dalil mengenai dprd kota kupang partai politik), daerah pemilihan kota kupangsumba timur dprd kabupaten, daerah pemilihan sumba barat daya dprd kota, daerah pemilihan kota kupangsaat melengkapi permohonanbahwa dalam penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam plant dengan model sehingga saksi partai politik peserta pemilu harus mencatatkan keberatan maupun penolakan hasil rekapitulasi suara, seperti yang terjadi desa sasi, kecamatan kota kefamenanu, kabupaten timor tengah utara formulir model bukti sehingga mempengaruhi perolehan suara sah pemohon untuk memperoleh kursitulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda kota kupang sampai dengan kota kupang dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. oke men untuk formulir model dan membantah membuktikan sertifikasi bahwa pernyataan rekapitulasi perolehan penggugat tidak benar kota penghitungan suara mengenai legalitas kupang dpr dapil kota formulir model dari kupang tps s d tps semua tps yang ada kelurahan nukleus kelurahan nukleus kecamatan kota raja. kecamatan kota raja, kota kupang. untuk membuktikan bahwa perolehan suara partai politik pada tingkat kelurahan nukleus formulir model merupakan hasil sertifikasi rekapitulasi penginputan dari data perolehan model asal tps kota penghitungan suara yang ada kelurahan kupang dpr dapil kota nukleus, kecamatan kota kupang, kelurahan raja, kota kupang yang nukleus kecamatan tidak direkayasa untuk kota raja kepentingan tertentu termasuk tidak mengurangi atau menambahhwa perolehan suara partai politik pada tingkat formulir model da1 kecamatan kota raja sertifikasi rekapitulasi merupakan hasil perolehan penginputan dari data kota penghitungan suara model asal kupang dprd dapil kota kelurahan yang ada di, kupang, tingkat kecamatan kota raja, kecamatan kota raja, kota kupang termasuk kota kupang kelurahan nukleus yang dipersoalkan oleh pemohon. formulir model untuk membuktikan berita acara pleno bahwa telah dilaksanakan rekapitulasi perolehan rekapitulasi perolehan suara dpr, dpd, suara partai politik pada kota dprd provinsi, dprd tingkat kecamatan kota kupang kabupaten kota raja telah dilaksanakan dapil kota kupang, secara sesuai dengan tingkat kecamatan undang undang dan yang kota raja, kota berlaku. kupang untuk membuktikan bahwa daftar pemilih dan formulir model da1 pengguna hak pilih pada sertifikasi rekapitulasi tingkat kecamatan kota kota perolehan raja merupakan hasil kupang penghitungan suara penginputan dari data dpr kecamatan model asal kota raja kota kupang kelurahan yang ada di, kecamatan kota raja, kota kupang termastingkat kecamatan kota formulir model da1 raja merupakan hasil sertifikasi rekapitulasi penginputan dari data kota perolehan model asal kupang penghitungan suara kelurahan yang ada di, dpd kecamatan kecamatan kota raja, kota raja kota kupang kota kupang termasukformulir model da1 tingkat kecamatan kota sertifikasi rekapitulasi raja merupakan hasil perolehan penginputan dari data kota penghitungan suara model asal kupang ai. dpr provinsi kelurahan yang ada di, kecamatan kota raja, kecamatan kota raja, kota kupang kota kupang termasuk kelurahan nukleus yang dipersoalkan oleh pemohon. tata tertib rapat pleno untuk membuktikan kota rekapitulasi perolehan bahwa pelaksanaan kupang penghitungan suara rapat plenok kecamatan kota berjalan sesuai raja. prosedural dan mekanisme undang undang yang berlaku. formulir model db1 untuk membuktikan sertifikasi rekapitulasi bahwa semua saksi perolehan parpol yang hadir saat itu penghitungan suara kota termasuk partai amanat anggota dprd kota kupang nasional, menerima dan kupang dapil menyetujui hasil kecamatan kota raja perolehan suara dprd tingkat kota kupang dapil kota kupang..rselisihomorbnn kena bnn yoo sampkabupaten timor tengah utara pokok permohonan bahwa terhadap pernyataan pemohon pada poin angka yang menyatakan perolehan suara pemohon kabupaten timor tengah utara tepatnya kecamatan kota kefamenanu kelurahan sasi) kecamatan insana utara desa besok) kecamatan insana kelurahan input tpibi menlu desa sebuah utara) terjadi selisih jumlah suara yang tercatat dalam plant dan lampiran sehingga saksi parpol melakukan keberatan. bahwa sesuai dengan hasil pengawasan bawaslu kabupaten timor tengah utara bersama jajarannya adalah sebagai berikut: bahwa pemohon menyatakan bahwa selisih jumlah suara yang tercatat dalam plant dengan lampiran terjadi tps kelurahan sasi dan terhadap keterangan saksi yang tercatat dalam formulir keberatan saksi telah diselesaikan bersama antara saksi partai politik peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan ppl) dengan bersama sama membuka dan menghitung kembali surat suara dpr pada kotak suara tps untuk dipastikan kebenarannya. tabel rekaman perolehan suara kelurahan sasi kecamatan kota kefamenanu nama tps total rekap caleg tingkat euro autres, s.e. m.m. awang noto prawira, s.h. emiliano hajianggidae, s.h. grace tvone kemauan, sosdelapan) tps kelurahan sasi tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil.( b74. terlampir) tps desa sebuah utara nama caleg tps total rekap tingkato ill grace tvone kemauan, sostiga) tps desa sebuah utara tidak ditemukan dugaan penggelembungan suara sebagaimana dalam dalil pemohontps kelurahan input. terhadap dalil pemohon tersebut bawaslu kabupaten ttu menerangkan tidak ada temuan atau laporan sebagaimana dalil pemohon. berikut kami sampaikan data perolehan suara hasil pengawasan kelurahan input. tabel rekaman tps kelurahan input sae malala euro autres, se.mmdesa besok, kecamatan insana utara, kabupaten timor tengah utara yaitu adanya kesalahan penulisan yang dapat mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilu masih terjadi baik tingkat tps maupun ppk. sebagai contoh tps input, kecamatan insana. kabupaten timor tengah utara formulir model bukti kesalahan lainnya menyangkut penghitungan jumlah kertas suara seperti yang terjadi tps desa sebuah utara, kecamatan bibi none, kabupaten timor tengah utara. sehingga jumlah kertas suara untuk dpr ditulis lembar padahal seharusnya lembar: bahwa dikarenakan telah terjadi banyak kesalahan prosedur penghitungan yang dilakukan oleh memohon tersebut atas, maka pada saat rapat pleno kpu nasional tanggal mei jakarta, saksi dari pemohon partai amanat nasional), telah mengajukan keberatan dengan menunjukkan surat pernyataan keberatan model da yang isinya tidak menerima hasil perolehan suara berdasarkan hasil pleno tingkat ppk kecamatan insana, karena ada perbedaan. hasil suara parpol yang cukup signifikan, sehingga diminta agar form dan plant besar harus dibuka kembali pada saat pleno kpu, bahwa pada waktu itu ketua kpud provinsi nusa tenggara timur dalam rapat pleno tersebut telah menjanjikan akan menanyakan pada kpud kabupaten timur tengah utara. namun pada pleno lanjutan kpu tanggal mei hal tersebut tidak dibahas dan janji ketua kpud provinsi nusa tenggara timur tidak terlaksana: bahwa dalam pleno kpu nasional tanggal mei jakarta, ketua bawaslu menjelaskan bahwa sepanjang sejarah pemilu indonesia, kabupaten timor tengah selatan tts) selalu bermasalah, sama halnya dengan kasus nias selatan. oleh karena itu, bawaslu merekomendasikan diadakan psu penghitungan suara ulang) seluruh tps kabupaten timor tengah selatan, bahwa sebagai tindaklanjut dari rekomendasi bawaslu tersebut telah diadakan penghitungan suara ulang, namun hanya untuk tps dari desa, kecamatan kabupaten timor tengah selatan. yang mana berdasarkan hasil penghitungan suara ulang yang dibahas pada pleno kpu tanggal mei jakarta. perolehan suara pemohon berkurang (dua) suara yaitu dari2227m san dnatps kelurahan input tidak ditemukan dalam dalil pemohon terhadap memohon atau tidak ada dugaan penggelembungan dimana sesuai tabel diatas pada tps kelurahan inputdesa besok kecamatan insana utara. lampiran c1. desa besok kecamatan insana utara nama caleg tps total rekapswara kan anediatas tidak ditemukan dalam dalil pemohon terhadap memohon tidak ada penggelembungan suara sebagaimana didalilkan pemohon desa besok kecamatan insana utara.( terlampir) kota kupang keterangan terhadap pokok permohonan perolehan suara pemohon partai politik) untuk pengisian keanggotaan dprd dapil kota kupang bahwa terhadap dalil pemohon pada poin angka angka angka dan angka panitia pengawas pemilu kota kupang memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan kota raja dilaksanakan tanggal april dihadiri ppk, saksi parpol, dan panwascam kota raja. pleno pembahasan dan penetapan perolehan suara kelurahan berjalan lancar namun pada saat membahas perolehan suara kelurahan nukleus saksi pan mengajukan keberatan karena adanya perbedaan data pemilih pada form bahwa keberatan saksi tercatat dalam laporan kejadian khusus ppk kota raja. terlampir) bahwa saksi partai pan saudara basis kia token, saksi partai pbb saudara muhammad pintar, saksi partai ppp, saudara ali mashup, bersama sama mengajukan keberatan sebagaimana dalil pemohon pada poin angka huruf yang berisi perbedaan jumlah pemilih yang menggunkan hak pilnomor poin dari rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara tingkat pps kelurahan nukleus, mana data yang dicantumkan oleh pps nukleus, pada model dpr dan model dprd provinsi berjumlah sama namun berbeda dengan model dprd kabupaten kota sehingga mengakibatkan terjadinya selisih jumlah seluruh yang menggunakan hak pilih sebanyak suara sebagaimana dijelaskan dalam tabel pemohon. tabel perbedaan jumlah pemilih yang menggunkan hak pilih formulir sertifikat temuan alat bukti seluruh pemilih model dpr hal. .a. yang point menggunakan hak pilih. model dprd .a. provinsi, hal. point model dprd .a. kabupaten kota, hal. point terhadap dalil pemohon berikut penjelasan tabel diatas, bawaslu kota kupang tidak dapat memberikan penjelasan atau keterangan oleh karena pemohon tidak mencantumkan data dari model dpr, model dprd provinsi, dan model kabupaten kota. adanya fakta formulir dprd kabupaten kota yang diberikan oleh pps nukleus kepada saksi partai politik, tidak dicantumkan data (angka rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara sah partai politik secara keseluruhan pada tps dari tps kelurahan nukleus, yaitu tps dan (alat bukti lampiran:b). terhadap pokok permohonan diatas, berdasarkan keterangan klarifikasi dibawah sumpah dan berita acara hasil klarifikasi yang dilakukan bawaslu kota kupang terhadap ketua kpps kelurahan nukleus, permias tebeng, tanggal april bahwa data rekapitulasi pada tps dan diisi sedangkan tps tidak diisi karena atas permintaan sakolitik, agar yang diisi tuntas adalah perolehan suara para calon dpr dprd, sedangkan data pemilih dibiarkan saja, tidak usah diisi sampai selesai. terlampir) terhadap kelalaian yang dibuat oleh pps nukleus ini maka panitia pengawas pemilihan umum kota kupang telah merekomendasikan kepada kpu sebagai pelanggaran administrasi. (b. terlampir) bahwa atasnukleus saudara miss tube. ketua pps nukleus saudara miss tube mengatakan kepada saksi parpol, panas kecamatan, dan didengarkan oleh masyarakat umum yang hadir saat itu dan anggota polri yang bertugas bahwaditembak. terhadap pokok permohonan diatas, dapat kami jelaskan bahwa benar pada saat kotak suara dibuka model tidak ditemukan. hal ini dibenarkan oleh ketua pps nukleus dalam berita acara klarifikasi serta laporan tertulis panwascam kota raja. terlampir) bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada poin angka huruf dan hurufadministrasi), salah isimodel berita acara rekapitulasi hasil penghitungan.anggal april perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh saksi partai politik.( terlampir) bahwa pada tanggal april ppk kecamatan kota raja partai pan melalui saudara felix ando mengajukan pergantian surat mandat saksi dari pan. saksi sebelumnya saudara s.p reparasi sebagai saksi tingkat ppk digantikan oleh saudaraaudararhitungan suara tingkat ppk yang sedang berlangsung dengan menunjukkan surat mandat sebagai saksi dari pan. ketua ppk tetap menolak dan akhirnya ketua dpd pan kota kupang sdr. krispiaudara felix ando kepada ketua ppk dan menarik surat mandat yang pertama atas nama saudara s.p. reparasi. rapat pun dilanjutkan mana saksi pan saudara april khususnya permasalahan ppsmaka rapat pun diskors oleh ketua dengan alasan kesempatan umat kristiani mengikuti ibadah gereja. terhadap dalil pemohon, bawaslu kota memberikan keterangan bahwa sesuai hasil laporan hasil pengawasan panwascam kota raja benar rapat diskors oleh karena perbedaan seperti yang disebutkan pemohon dalam dalilnya, juga karena bertepatan dengan hari raya paskah umat kristiani. pada tangal april rekapitulasi pleno ppk kecamatan kota raja melanjutkan perhitungan kelurahan nukleus. ketua ppk membacakan data dari sertifikat model pps nukleusterhadap dalil ini maka bawaslu kota kupang memberikan keterangan bahwa sesuai laporan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk kecamatan kota raja oleh bawaslu kecamatan kota raja, mengatakan bahwa benar, ppk membacakan model dari kpu kota kupang, karena model kelurahan nukleus tidak ada. langkah ini ditolak oleh saksi partai politik, tetapi rapat pleno tetap dilaksanakansecara lisan menyanggupi untuk membuat berita acara. pernyataan unutk membuat berita a. ketua ppk tetap menolak membuat dan tanpa mencabut skorsterhadap dalil ini bawaslu kota kupang memberikan keterangan bahwa rapat pleno rekapitulasi berjalan lancar namun pada saat pembahasan perolehan suara kelurahan nukleus, saksi pan tetap melakukan keberatanrhitungan suara tingkat kecamatan kota raja pada anggota ppk kota raja. anggota ppkada temuan dan atau menerima laporan tentang masalah tersebut. tanggal april dilaksanakan rapat rekapitulasi hasil perolehan perterhadap dalil ini berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota kupang, hasil pleno rekapitulasi itu diterima dengan catatan sehingga saksi dari partai politik pan, ppp, pbb, pks, dan pkpi menolak untuk menandatangani berita acara pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kota raja dan mengisi formulir keberatan saksi. bahwa kpu kemudian mengambil alih rapat dengan menyatakan bahwa kpu kota kupang bukan tempat menyelesaikan sengketa tingkat ppk, namun kpu hanya membacakan hasil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan, persoalan yang diangkat oleh pemohon sudah diselesaikan saat pleno ditingkat ppk, minggu aprilini, bawaslu kota kupang memberikan keterangan bahwa sesuai dengan laporan panwascam kota raja, benar bahwa karena model hologram dari kelurahan nukleus tidak ada dalam kotak maka ketua ppk membaca model hologram kelurahan nukleus yang diambil dari kpu kota kupang tangan saksi pan. (bukti: sertifikat dakebenaran sebagaimana didalilkanpemalsuan tanda tangan saksi pan, baik dari peserta pemilu maupun masyarakat atau pemantau pemilu. bahwa saksi pan meminta sertifikat da dari ppk, kemudian diberikan fotokopi da oleh ppk kota imilik, baik dari peserta pemilu maupun masyarakat atau komite independen pemantau pemilu. terhadap pokok permohonan poin angka huruf huruf huruf dan huruf tentang keberatan sdr. felix ando selaku caleg dapilpang dan saksi pan,pengisianberita acara.model da. perbedaan yang sudah diperbaiki itu kemudian disetujui oleh saksi partai politik ibid terlampir). terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan hilangnya sertifikat hologram yang semestinya berada dalam kotak suara, menurut keterangan ketua dan anggota pps kelurahan nukleus dalam keterangan klarifikasi dibawah sumpah, disampaikan bahwa sertifikat hologram itu tidak hilang, melainkan disimpan sekretariat pps nukleus. pps tidak masukan dalam kotak suara karena pada waktu sekembalinya anggota pps kelurahan nukleus dari menggandakan bahan itu, kotak suara sudah ditembak. sertifikat hologram itu kemudian disimpan sekretariat pps kelurahan nukleus, pada saat kotak suara itu dihantar ppk kecamatan kota raja. kabupaten sumba barat daya keterangan terhadap pokok permohonan perolehan suara pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan dprd dapil sumba barat daya. terhadap dalil pemohon pada poin angka yang menyatakan bahwa suara pan berdasarkan kwk adalah bahwa jumlah suara ppp berdasar form kwk adalah seharusnya suara ppp berdasarkanoleh, maka ppp memperoleh suara dan pan. berhak mendapatkan kursi terakhir atau kursi yang ke karena suara pan sebanyak suara lebih besar dari suara pppberdasarkan hasil pengawasan dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan model db1) dapil kabupaten sumba barat daya, perolehan suara pan sebanyak sedangkan perolehan suara ppp sebanyak terhadap dalil pemohon yang mengatakan bahwa terdapat kecurangan sehingga terjadi penambahan suara ppp sebanyak suara sehingga perolehan suara ppp menjadi suara, kami tidak dapat menilai atau memberikan penjelasan karena tidak ada temuan atau laporan. (b. terlampir)c1,terhadap dalil pemohon pada poin angka yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan suara desa wee pagoda dan desa mata loko kecamatan kecewa utara sehingga menyebabkan pan kehilangan kursi karena ada penambahan penggelembungan suara, maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten sbd, perolehan suara pemohon menurut hasil pengawasan dan sebagai berikut: tabel pertandingan perolehan suara pan untuk dprd kabupaten sbd: nomor kelurahan desa tps model model selisihurangan suara tersebut juga terjadi pada partai partai peserta pemilu lainnya secara bervariasi, yang secara keseluruhan berkurang suara dari sebelumnya total perolehan suara sah seluruh partai politik dapil nusa tenggara timur berjumlah formulir model dc dpr ri) menjadi kecuali suara partai golkar yang jumlahnya tidak berubah baik dari hasil pleno tanggal mei maupun hasil pleno kpu tanggal mei yaitu sebesar suara, bahwa memohon telah melakukan kesalahan yang fatal yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi ke dapil ntt, hal mana memohon telah memberikan kursi terakhir kepada partai golongan karya, yang hanya memiliki sisa suara sebesar suara, sedangkan pemohon yang telah mendapatkan suara sah sebesar suara, tidak mendapatkan kursi terakhir dari (tujuh) kursi dpr yang ada dapil nusa tenggara timur: bahwa kesalahan yang dilakukan oleh memohon tersebut dituangkan dalamada halaman dimana memohon telah memberikan kursi terakhir kepada partai golongan karya, oleh karenanya demi keadilan pemohon mohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, memberikan putusan untuk membatalkan surat keputusan guo dan menetapkan bahwa pemohon berhak atas perolehan kursi ke dalam penghitungan tahap kedua perolehan kursi tersebut, bahwa berdasarkan formulir dc dpr ri, didapatkan fakta bahwa bilangan pembagi pemilu untuk dapil ntt adalah sebesar suara dibagi kursi sehingga didapatkan hasil batas perolehan suara untuk kursi adalah sebesar suara: hal mana berdasarkan hal tersebut maka peringkat perolehan suara masing masing partai yang berhak untuk mendapatkan kursi adalah sebagai berikut: tama panai peran e raat cl terhadap dalil pemohon pada poin angka angka angka yang menyebutkan bahwatanggal april perihal: penerusan pelanggaran administrasi pemilu. bahwa rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang mempersoalkan hasil perolehan suara kecamatan kecewa utara dan kecewa selatan. inti dari rekomendasi tersebut yakni meminta kpuwee nama, wee pagoda, dan mali mada dapil kecamatan kecewa utara dan rekapitulasi desa wali ate kecamatan kecewa barat serta desa kecamatan kecewa selatan. namun pada kenyataannya kpu kabupaten sumba barat daya tidak menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. terlampir). kabupaten sumba timur pokok permohonan bahwa pemohon menduga bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang bukti ,d ,db kecamatan yakni kecamatan pandawa, kecamatan pintu pasar, dan kecamatan ngadu nyalagelembungan suara yang dilakukan oleh partai golkar, nasdem, pdip dan pkpi. data pemohon nama nama caleg hasil hasil jumlah partai penghitung pleno penggali suara kpu hubungan nasdem drs lukas karang golkar yunus bunga meta umbu arya bunga meta dudu unggahan lika panggang, umbu yanto wiki rongga, fransisca nggada mayagelembungan suara sebagaimana didalilkkut data hasil pengawasan bawaslu kabupaten sumba timur.( terlampir) rekaman per tps kecamatan pipa parpol nama caleg desa desa desa desa tawi desa desa jumlah lailunggi mahasiwa remuk tangga wahana meta kel tagar soe akan pori mag dedi mai golkar yunus bunga meta umbu arya juga meta dudu unggahan lika panggang, umbu yanto wiki rongga, rekaman per tps kecamatan ngadu nyala desa desa desa prauramin para hambawutang desa kakanda desa kalah praiwitu jumlah tps tps tps tps tps nama lukas nasdemn pdip david, yunus bunga golkar meta umbu arya juga meta dudu unggahan lika panggang, umbu yanto wiki rongga,wahana,model db selisih kecwahana sebagaimana didalilkan pemohon. dengan demikian kami tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan tentang dalil dimaksud. berikut data hasil pengawasan bawaslu kabupaten sumba timur.( terlampir). data bawaslu kecamatan pintu pasar desa kelurahan model model da model selisih db yama ala gaia josatami se desa tangga meta boseman pam jaapan) tps desa lailunggi kecamatanda model selisih db sang shelailunggi sebagaimana didalilkan pemohon. terlampir) desa kelurahan model model da model selisih db |desa masanya |desa ram joeatammkecamatan pintu pasar daerah pemilihan sumba timur sebanyak suara. data pemohon kelurahan desa model model model selisih da db sanga phe ekp ben k8suara tps desa wanggabewa sebagaimana didalilkan pemohon.( terlampir) data hasil pengawasan bawaslu kabupaten sumba timur desa kelurahan model model model selisih daesa mahasiwa a34 desa ram ntajeratawi desa tangga meta bahwa pemohon mendapati adanya perbedaan selisih rekapitulasi suara pan kecamatan pandawa. data pemohon kelurahan desa model model model selisih da db oojraa jasa jet parterdapat perbedaan selisih rekapitulasi suara pan kecamatan pandawa. terlampir) data hasil pengawasan kelurahan desa model model model selisih da db der bahan ter menpan a7, bahwa pemohon mendapati adanya kecurangan dan perbedaan selisih rekapitulasi perhitungan suara pan kecamatan pandawa, kecamatan pintu pasar, dan kecamatan ngadu nyala sangat merugikan caleg pan nomor urut yang berdampak pada perolehan suara dan kursi pan daerah pemilihan sumba timur data pemohon partai perolehan peringkat perolehan suara kursla sen era: tama data pemohon: perbedaan kesalahan dan peringkat perolehan suara seharusnya: ferublikandonfsia den duntuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota sepanjang daerah pemilihan kupang, dapil sumba barat daya, dapilsecara hukum bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebesar suara, menetapkan hasil perolehan kursi ke (tujuh) untuk pemohon pada penghitungan tahap kedua untuk dapil nusa tenggara timur dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota dpr ri:nusa tenggara timur dengan nama euro guateres sebagaije jperolehan suara pan sejumlah dan berada pada posisi dan pan tidak mendapatkan kursi dprd dapil sumba timur sebagai data pelengkap, kami mencantumkan data perolehan suara, peringkat, dan perolehan kursi kabupaten sumba timur. data bawaslu perolehan suara dapil kabupaten sumba timur (para perlahan suara peringkat hasi, kata bawaslu: perolehan suara partai politik se kabupaten sumba timur nama perolehan suara se kabupaten total sering jenjang bea apa pram aje jess pas jen jose desa data bawaslu: perolehan kursi partai politik dprd kabupaten politik jasa(aja fan lae kejar sen tpa yakin data bawaslu perolehan suara parpol dapil partai perlahan peringkat kutipan wordyang menyatakan bahwa pada saat rapat pleno penetapan perolehan suara dapil sumba timur yang dilaksanakan pada tanggal april terjadi penggelembungan suara oleh partai golkar, nasdem, pdip, dan pkpi sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada poin bawaslu kabupaten sumba timur menjelaskan sebagai berikut: bahwa pada saat pelaksanaan pungut hitung kabupaten sumba timur yang menjadi locus selectie dari pokok permasalahan ini anggota panitia pengawas pemilu kabupaten sumba timur berada tempat sesuai dengan tugas dan fungsinya namun dalam pengawasan bawaslu kabupaten sumba timur tersebut tidak ada temuan maupun laporan pelanggaran penggelembungan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda sampai dengan dan sampai dengan sebagai berikut. model sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tps kelurahan sasi kecamatan kota kefamenanu kabupaten timor tengah utara ntt. lampiran model tps kelurahan sasi kecamatan kota kefamenanan desa sebuah utara kecamatan bitps dan desa sebuah utara kecamatan bibi menlesa input kecamatan insana kabupaten timor tengah utara ntt. lampiran model tps desa input kecamatan insana kabupaten timor tengah utara ntt. (b7 model sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tps dan desa besok kecamatan insana utara kabupaten timor tengah utara ntt. lampiran model tps dan desa besok kecamatan insana utara kabupaten timor tengah utara ntt. keterangan kejadian khusus dalam rapat pleno rekapitulasi pemilu, dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota tahun tingkat kecamatan kota raja khusus kelurahan nukleus. keterangan klarifikasi bawah sumpah janji. model dd kajian laporan nomor lp pileg iv kel. nukleus, kec. kota raja, kota kupang, ntt. a.n. pelapor basis kia peron. model dd bawaslu kota kupang nomor bawaslu kota kpg iv perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. laporan bawaslu kecamatan kota raja kota kupang mengenai (er raja pada pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd tahuprd kab kota serta calon anggota dpd tingkat kecamatan kota raja dalam pemilu tahunbarat daya, kab. sumba barat daya ntt. bawaslu kab sbd ivtimur kab. sumba timur ntt. model db dprd kabupaten kotau anggota dpr tahun dapil ntt ii, kec. pintu pasar, kab. sumba timur. model da, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol calon anggota dpr, dprd provdprd kab kota serta calon anggota dpd tingkat kecamatan dalam pemilu tahun dapil ntt,. pintu pasar, kab. sumba timur. model da dprd kab kota, dapil sumba timur, ngadu nyala, kab. sumba timur. model da dprd kab kota, dapil sumba timur kec. ngadu nyala, kab. sumba timur. model da dpd, dapil ntt kec. ngadu nyala, kab. sumba timur. model da dprd provinsi, dapil ntt kec. ngadu nyala, kab. sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps dan desa kadumbul, kec. pandawa, kab. sumba timur. model dan dpr, dpd, dprd, desa kadumbul kec. pandawa kab. sumba timur. model model dan lampiran model dpr dprd tps desa laindeha kecamatan pandawa kabupaten sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps dan desa kambatatana kecamatan pandawa kabupaten sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps s.d. desa kadang kecamatan pandawa kabupaten sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps desa wahana kecamatan pintu pasar kabupaten sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps desa lailunggi kecamatan pintu pasar kabupaten sumba timur. model model dan lampiran model dpr, dpd, dprd tps dan desa tangga meta kecamatan pintu pasar kabupaten sumba timuri2. menimbang bahwa pemohon, memohon, dauntuk permohonan mengenai dprd kabupaten sumba barat daya dapil sumba barat daya memohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa hasil perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) berjumlah suara sesuai formulir db dprd kabupaten yang telah diajukan sebagai alat bukti oleh memohon. demikian pula pihak terkait ppp menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya provinsi dapil nusa tenggara timur dprd kabupaten dapil sumba timur dprd kabupaten dapil sumba barat daya dprd kota dapil kota kuppr, terhadap permohonan guo, pokok permohonan tidak dipertimbangkan. demikian jugaumum dpp partai bulan bintang, alamat jalan raya pasar minggu km. nomor jakarta selatan,: drs. baginda siregar, s.h.: samsudin, s.h.: daerah memang, s.h., m.h.: religius ns. satupun, s.h.: cornelis saran, s.h.: mahfud, s.h.: dan yasin, s.h, woo womanmodi, s.h. dr. bern sarjana percaya, s.h., m.h.: muhamad hikmat suryadi, s.h.: safran riyadi, s.h., km. ibnu china zainuddin, s.h.: dedy mulyana, s.h., m.h., arie achmad, s.h.,.h.,. memohon, i1. membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon: membaca jawaban memohon: membaca keterangan pihak terkait partai hati nurani rakyat dan pihak terkait partai nasional demokrat,an tps padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps desa letewai padi padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tpse boleng dalam pemilihan sebagaimana umum anggota dprd gugatan pemohon. kabupaten kota tahun model dprd kabupaten kota desa untuk membantah nelelamawangiwangi membantah warabala sertifikat alatsnn bela suara sah partai para dari setiap tps (pbb) sebesar desa warabalkabupaten kota desa untuk membantah nelelamadikedikelembayumbayulewatatuntuk membantah kabupaten kota desa dosen sertifikat paten rekapitulasi hasil penghilangan kabupaten flotim penghitungan perolehan suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar esa dosen kecamatan ile boleng dalam pemilihan sebagaimana umum anggota dprd #n' pemohon kabupaten kota tahun gugatan model dprd untuk membantah kabupaten kota desa bayuntaa sertifikat membuktikan rekapitulasi hasil penghilangan kabupaten flotim sen yiyagaa perolehan suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar esa bayuntauntuk membantah kabupaten kota desa novo,ovobatu membantah nelelamawangigabungan erorenan suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa nelelamawangi suara kecamatan ile boleng dalam sebagaimana pemilihan umum anggota ucat# berpohon dprd kabupaten kota gugtahun model da, berita acara untuk rekapitulasi hasil membuktikan penghitungan perolehan bahwa tidak ada suara partai politik dan calon keberatan dari kabupaten flotim anggota dpr,dprd pemohon dalam propinsi, dprd rapat pleno kabupaten kota serta calon rekapitulasi anggota dpd tingkat tingkat kecamatan kecamatan ile boleng ile boleng model da dprd untuk membantah kabupaten kota, sertifikat dan membuktikan rekapitulasi hasil bahwa tidak terjadi tt. penghitungan perolehan penggelembungan kabupaten flotim suara partai politik dan calon suara sah seluruh anggota dprd partai politik kabupaten kota tingkat kecamatan ile kecamatan ile boleng dalam boleng pemilu anggota dprd tahun sebagaimana gugatan pemohon. untuk membantah model db dprd atau membuktikan kabupaten kota, sertifikat bahwa budak ada rekapitulasi hasil penghilangan suara sah partai penghitungan perolehan (pbb) sebesar suara partai politik dan calon suara serta kabupaten flotim anggota dprd penggelembungan kabupaten kota dari setiap suara sah selisih kecamatan tingkat partai politik kabupaten flores timur keane dalam pemilu tahun boleng dapil flores timur sebagaimana gugatan pemohon. rekaman nama partai politik untuk membantah ang menyerahkan surat atau membukukan bahwa tidak ada mandat pada rapat pleno komplain dari terbuka rekapitulasi hasil pemohon terkait kabupaten flotim penghitungan perolehan pemilih pengguna partai politik dan calon ktp tidak tercatat anggota dprd kabupaten kota tingkat kpu dalam mode a.t. khusus kpu kabupaten flores timur dan mobilisih untuk memilih calon partai tertentu sebagaimanadaftar hadir saksi parpol khusus keu dan mobilisasi dalam rapat pleno terbuka alih untuk rekapitulasi hasil memilih penghitungan perolehan calon partai kabupaten flotim suara partai politik dan calon tertentu anggota dprd bagaimana kabupaten kota tingkat kpu again disampaikan kabupaten flores timur tanggal april spartai gerindra kabupaten flores timur memilih calon partai sel tertentu pileg flt iv dan nard sebagaimana pileg flt iv dalam disampaikan dalam gugatan kabupaten flotim rapat pleno terbuka pemohon karena rekapitulasi hasil pemohon tidak penghitungan perolehan kanan mengikuti tidak suara partai politik dan calon menjadi saksi anggota dprd dit partai politik kabupaten kota tingkat kpu dalam rapat kabupaten flores timur terbuka tanggal april ono anartai golkar kabupaten calon partai flores timur. nomor tertentu istimewa pg flt iv sebagaimana dalam rapat pleno terbuka disampaikan rekapitulasi hasil dalam gugatan akansurat mandat saksi dari dpc aah partai hanura kabupaten bahwa tidak ada flores timur nomor komplain dari mono hanura imron tera memilih pengguna alam ktp tidak tercatat kabupaten flotim rekapitulasi hasil dalam model a.t. khusus kpu penghitungan perolehan mobilisasi suara partai politik dan calon san mobi pemilih untuk anggota dprd memilih kabupaten kota tingkat kpu lon partai kabupaten flores timur calon tanggal april '@'k dan mobilisasi pkp indonesia kabupaten pemilih untuk flores timur nomor memilih sm dpk pkp calon partai indo flc perilla ungu memilih ppp kabupaten flores timur arti nomor dpc.ppp flt tertentu iv dan nomor sebagaimana dpc.ppp flt akan dalam rapat pleno niatan kabupaten flotim terbuka rekapitulasi hasil gug pemohon karena penghitungan perolehan pemohon tidak suara partai politik dan calon oya anggota dprd mengikuti tidak menjadi saksi kabupaten kota tingkat kpu partai politid pan kabupaten flores timur calon partai nomor pan dpd tertentu flt iv dan nomor sebagaimana pan dpd flt iv disampaikan dalam rapat pleno terbuka alam gugatan kabupaten flotim rekapitulasi hasil pemohon karena penghitungan perolehan pemohon tidak suara partai politik dan calon am. anggota dprd tidak kabupaten kota tingkat kpu haa dosurat mandat saksi dari atu membuktikan partai nas dem kabupaten komplain dari flores timur nomor sm pemohon terkait kpu dpd partai nas dem pemilih pengguna flt iv dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi ktp tidak tercatat kabupaten flotim hasil penghitungan dalam model asrrenghiungan at. khusus kpu perolehan suara partai politik ena dan mobilisasi dan calon anggota dprd pemilih untuk kabupaten kota tingkat kpudan mobilisasi pdi perjuangan kabupaten pemilih untuk flores timur nomor memilih dpc calon partai flt md padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps tps dan tps padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tpspanel ede sebanyak suarawailangic memilih pkb kabupaten flores calon partai timur nomor tertentu mandat dpc.pkb sebagaimana flt iv dalam rapat disampaikan pleno terbuka rekapitulasi dalam gugatan sll hasil penghitungan pemohon karena perolehan suara partai politik pemohon tidak dan calonks kabupaten flores calon partai timur nomor tertentu d amn sek pks sebagaimana dalam rapat pleno terbuka disampaikan rekapitulasi hasil dalam gugatan dea palaina atau membuktikan surat mandat saksi dari dpc bahwa tidak ada partai demokrat kabupaten flores timur nomor papa dan s1 saksi kab iv pemilih pengguna dalam dapat fiona terbuka ktp tidak tercatat kabupaten flotim! rabitunyan perolehan dalam model hitungan erina a.t. khusus kpu suara partai politik dan calon ena dan mobilisasi anggota dprd memilih untuk kabupaten kota tingkat kpu pemainodel db pernyataan memilih kejadian khusus dan atau calon partai keberatan saksi partai tertentu demokrat dalam prosestingkat pemohon karena kabupaten kota dalam pemohon tidak pemilu tahunemilih model db pernyataan mai partai kejadian khusus dan atau tertentu sebagaimana keberatan saksi pkp disampaikan indonesia dalam proses dalam gugatan kabupaten flotim rekapitulasi hasil hon karena penghitungan perolehan emo suara tingkat pemohon tidak mengikuti tidak kabupaten kota dalam menjadi saksi pemilu tahun jadi sarberita acara kpps tps dasar desa riangkemie kecamatan pelaksanaan kabupaten flotim ile mandiri kabupaten flores pemilu ulang timur tentang tertuanya akibat tertuanya surat suara antar daerah surat suara dprdmilihan tingkat lembaga kabupaten flores perwakilan dprd timur antar kabupaten kota daerah pemilihan (tidak sesuai peruntukannya dasar berita acara kpps tps pelaksanaan desa riangkemie kecamatan pemilu ulang ile mandiri kabupaten flores akibat tertuanya kabupaten flotim timur tentang tertuanya surat suara dprd v231 surat suara antar daerah kabupaten flores pemilihan tingkat lembaga timur antar perwakilan dprd daerah pemilihan kabupaten kota (tidak sesuai peruntukannya dasar pelaksanaan surat ketua kpps tps pemilu ulang desa sabrina kecamatan akibat tertuanya adonara timur kepada ketua surat suara dprd abulelenbala kecamatan akibat tertuanya adonara timur kepada ketua surat suara dprd kabupaten teagelang kecamatan akibat tertuanya adonara timur kepada ketua surat suara dprd kabupaten ltimosar pelaksanaan surat kpps tps desa pemilu ulang lasalle kecamatan solor akibat tertuanya kabupaten flotim barat kepada ketua kpu surat suara dprdsurat rekomendasi dasar bawaslu kabupaten flores pelaksanaan timur nomor pemilu ulang dpp. bawaslu. flt iv akibat tertuanya kabupaten flotim perihal rekomendasi surat suara dprd pemungutan dan perhitungan kabupaten flores suara ulang tps timur antar kecamatan adonara timur daerah pemilihan dan tps kecamatan ile (tidak sesuai mandiri peruntukannya) surat rekomendasi masa pelaksanaan bawaslu kabupaten flores pemilu ulang timur nomor akibat tertuanya dpp. bawaslu. flt iv surat suara dprd kabupaten flotim perihal rekomendasi kabupaten flores pemungutan dan perhitungan timur antar suara ulang tps desa daerah pemilihan lasalle kecamatan solor barat (tidak sesuai peruntukannya) dasar pelaksanaan surat ketua komisi pemilihan pemilu ulang akibat tertuanya yama noah surat suara dprd kabupaten flotim kpu iv perihal kabupaten flores penanganan surat suara tertukar mur antar daerah pemilihan (tidak sesuai peruntukannyapat pleno kpu kabupaten flores timur nomor ba iv tentang penarikan dokumen model c,c1 dan lampiran dasar dprd kabupaten yang telah pelaksanaan diserahkan kpps kepada saksi parpol peserta pemilu pemilu ulang akibat tertuanya dan ppl pada hari surat suara dprd kabupaten flotim pemungutan dan kabupaten flores penghitungan suara tps dan desa riangkemie igaryahtar fan daerah pemilihan kecamatan ile mandiri, serta tps desa lelenbala tps (tidak sesuai bukannya) desa gelang dan tps perut desa sabrina kecamatan adonara timur sebagai akibat dilaksanakan pemungutan suara ulang berita acara rapat pleno kpu kabupaten flores timur nomor ba iv dasar tentang pembahasanang atap apnkabupaten flotim| untuk pemilihan umum calon kabupaten flores anggota dprd kabupaten timur antar flores timur pada beberapa daerah pemilihan tps wilayah kabupaten (tidak sesuai flores timur dalam pemilu peruntukannya) anggota dpr, dpd dan dprdsapupatenlotimidprd kabupaten lembata partai politik), daerah pemilihan lembata i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pengisian anggota kabupaten lembata, daerah pemilihan lembatupatenlembata sampai dengan .kabupatenlembata dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. no| tanda bukti formulir model dprd kab kota plant) untuk perolehan suara pemohon, pada tps nobatkan kelurahan adalah tidak kecamatan nobatkan, kabupaten lembata formulir model untuk kabupatenlembata dprd membuktikan kab kota plant) hasil pemohon penghitungan tentang adanya perolehan suara pengurangan setiap partai politik dan calon anggota pemohon dprd tps kabupaten kota kelurahan ditempat lewoleba, pemungutan suara ang dalam pemilu tahun budak untuk pbb alan uga pada tps benar. kelurahan lewoleba, kecamatan nobatkan, kabupaten lembata) untuk pbb barat, pada tps kecamatan kelurahan nobatkan lewoleba barat adalah tidak kecamatan benar. nobatkan, kabupaten lembata formulir model untuk dprd membuktikan kab kota plant) pernyataan catatan hasil pemohon penghitungan tentang adanya .kabupatenlembata perolehan suara pengurangan setiap partai politik suara dan calon anggota pemohon dprd tps kabupaten kota kelurahan ditempat lewolebwbarat, dalam pemilu tahun kecamatan untuk pbb nobatkan pada tps adalah tidak kelurahan benar. lewoleba barategang ditempat tps pemungutan suara kelurahan dalam pemilu tahun lewoleba untuk pbb tengah, pada tps kecamatan kelurahan nobatkan lewoleba tengah, adalah tidak kecamatan benar. nobatkan,prdselatan, untuk pbb kecamatan pada tps nobatkan kelurahan adalah tidak lewoleba selatan, benar. kecamatan nobatanlewoleba untuk pbb selatan. pada tps kecamatan kelurahan nobatkan lewoleba selatan, 5dalah tidak kecamatan benar.selangor, untuk pbb kecamatan pada tps kecamatan kelurahan nobatkan selangor, adalah tidak kecamatan benar. nobatkan, kabupaten lembata kabupatenlembata dprd membuktikab kota plant) pernyataan pemohon catatan hasil tentang adanya penghitungan pengurangan perolehan suara suara setiap partai politik pemohon dan calon anggota tps dprd kelurahan kabupaten kota selangor, ditempat kecamatan pemungutan suara nobatkan dalam pemilu tahun adalah tidak untuk pbb benar. pada tps kelurahan selangor.kabupatenlembata dprd suara kabupaten kota pemohon ditempat tps desa pemungutan suara dulu tukan dalam pemilu tahun kecamatan untuk pbb leave adalah pada tps desa tidak benar. dulu tukan, kecamatan leave, kabupaten lembata formulir lampiran uap berhologram dprd pernyataan pemohon kabupaten kota. tentang adanya rincian perolehan kabupatenlembata suara pada tps pengurangan suara kelurahan pemohon lewoleba, tps kecamatan kelurahan nobatkan, kabupaten lembata) lewolebaglewoleba, kelurahan kecamatan lewoleba, nobatkan, kecamatan kabupaten lembata)adanya dprd aan kabupaten kota. peng ph. suara rincian perolehan pemohon .kabupatenlembata suara pada tps tps kelurahan kelurahan lewoleba barat, lewoleba kecamatan barativalaan pemohon dprd tentang adanya kabupaten kota. rincian perolehan pen larangan kabupatenlembata suara pada tps pemohon kelurahan lewoleba barat tps kecamatan kelurahan lewoleba nobatkan, arat, kabupaten lembata) kecamatan nobtidak benar. untuk membuktikan pernyataan formulir lampiran kawih berhologram tentang adanya dprd kabupaten kota. pengurangan kat suara rincian perolehan pemohon .kabupatenlembata suara pada tps tps kelurahan lewoleba tengah kelurahan kecamatan legomena tengah, nobatkan, kabupaten lembata) kecarngiay nobatkan adalah tidak benar. untuk membuktikan pernyataan formulir lampiran pohon berhologram tentang adanya dprd kabupaten kota. pengurangan pm) suara rincian perolehan pemohon .kabupatenlembata suara pada tps tps kelurahan lewoleba selatan kelurahan kecamatan lewoleba selatannyataan dprd pemohon kabupaten kota. tentang adanya rincian perolehan pengurangan kabupatenlembata suara pada tps suara kelurahan pemohon lewoleba selatan, tps kecamatan kelurahan nobatkan, lewoleba kabupaten lembata) selatan,hanya dprd kabupaten kota. peng kat suara rincian perolehan pemohon .kabupatenlembata suara pada tps tps kelurahan selangor kelurahan selangor, kecamatan nobatkan kecamatan kabupaten lembata) kecamatanselangor, kelurahan kecamatan selangor, nobatkan, kecamatan kabupaten lembata) nobatkan adalah tidak benar. untuk formulir lampiran membuktikan berhologram keriyglaan pemohon dprd tentang adanya kabupaten kota. rincian perolehan pengurangan kabupatenlembata suara suara pada tps pemohon desa dulitukan, kecamatan tps desa dulu tukan nobatkan, kabupaten lembata) kecamatan leave adalah tidak benar.lembata plant pada tingkat membuktikan pps pernyataan sertifikat kena rekapitulasi hasil rosi penghitungan perolehan suara dari setiap tps ditingkat pemohon desa kelurahan tps pada dalam pemilu kelurahan anggota dprd lewoleba kabupaten kota kecemitati tahun tps nobatkan dan tps kabupaten kelurahan lowoleba kapan apa kecamatan nobatkan, kabupaten lembata formulir plant pada tingkat untuk membuktikan ppsbarat. dan tps kecamatan kelurahan nobatkan, lewoleba barat, kabupaten kecamatan lembata adalah nobatkan, tidak benar kabupaten lembata formulir untuk plant pada tingkat membuktikan pps pernyataan sertifikat pemohon rekapitulasi hasil tentang adanya kabupatenlembata penghitungan pengurangan perolehan suara dari suara setiap tps ditingkat pemohon desa kelurahan tps pada dalam pemilu kelurahan anggota dprd lewoleba untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat senada kanan zonatus pupuk indones, meraka barat nobar oi, tel. fax email: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: kabupaten kota tengah. tahun tps kecamatan kelurahan nobatkan, lewoleba tengahselatan. dan tps kecamatan kelurahan nobatkan, lewoleba selatansertifikat pernyataan rekapitulasi hasil pemohon penghitungan tentang adanya perolehan suara dari pengurangan setiap tps ditingkat suara desa kelurahan pemohon .kabupatenlembata dalam pemilu tps dan anggota dprd tps pada kabupaten kota kelurahan tahun tps selangor. dan tps kecamatan kelurahan nobatkan, selangor, kabupaten kecamatan lembata adalah nobatkan, tidak benar kabupaten lembata formulir untuk kabupatenlembata plant pada tingkat membuktikan ppspemohon rekapitulasi hasil tentang adanya penghitungan peng angan perolehan suara dari setiap tps ditingkat desa kelurahan dulu tukan dalam pemilu kecamatan anggota dprd leave adalah kabupaten kota tahun tps tidak benar. desa dulitukan, kecamatan leave, kabupaten lembatakelurahan kecamatan lewoleba, nobatkan, kecamatan kabupaten nobatkan, lembata adalah kabupaten lembatabarat kelurahan kecamatan lewoleba barat, nobatkan, kecamatan kabupaten nobatkan, lembata adalah kabupaten lembata tidak benarformulir kpu, untuk sertifikat membuktikan rekapitulasi hasil pernyataan penghitungan tentang adanya perolehan suara dari setiap tps ditingkat dsal kelurahan pemohon .kabupatenlembata tps anggota dprd kelurahan kabupaten kota lewoleba tahun tps tengah kelurahan kecamatan lewoleba tengah, kecamatan nobatkan, nobatkan babupatay kabupaten lembata lembata adalah tidak benar formulir kpu, untuk sertifikat pernyataan rekapitulasi hasil penghitungan pemohon tentang adanya perolehan suara dari gerangan setiap tps ditingkat pengurang desa kelurahan sula dalam pemilu aon .kabupatenlembata anggota dprd tps pada kabupaten kota kelurahan tahun tps lewoleba dan tps selatan kelurahan kecamatan lewoleba selatan, kecamatan nobatkan, nobatkan kabupaten kabu aten lembata lembata adalahsabupatengembata dalam pemilu pemohon anggota dprd tps dan kabupaten kota tps pada tahun tps kelurahan dan tps selangor kelurahan kecamatan selangor, nobatrade sebanyak suara padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps desa lomba abandon sebanyak suaranobatkan, lembata adalah kabupaten lembata tidak benar untuk pagu kpu, sea pernyataan rekapitulasi hasil pemohon penghitungan perolehan suara dari tentang'adanya setiap tps ditingkat pengurangan desa kelurahan suara kabupatenlembata hala milu pemohon tps desa anggota dprd dulu tukan kabupaten kota kecamatan tahun tps naa desa dulitukan, kanakan kecamatan leave, lembata adalah kabupaten lembatadesa kelurahan pemohon ditingkat kecamatan kecamatan dalam pemilu nobatkan anggota dpr tahun pada tps kecamatan dan nobatkan pada kelurahan kabupatenlembata tps dan lewoleba, tps kelurahan dan lewoleba, tps02 kelurahan dan kelurahan lewoleba lewoleba barat, barat, tps tps kelurahan kelurahan lewoleba tengah, lewoleba tps dan tengah, tps kelurahan dan lewoleba selatan, kelurahan tps dan lewoleba kelurahan selatan, tps selangor) dan kelurahanselangor adalah.kabupatenlembata gesa kelurahan pemohon ditingkat kecamatan kecamatan dalam pemilu leave, pada anggota dpr tahun tps desa kecamatan dulitukan, leave, pada tps kabupaten desa dulitukan) lembata adalah tidak benar formulir model db1 untuk dprd membuktikan kabupaten kota pernyataan pemohon tentang adanya pengurangan suara pemohon kecamatan sertifikat nobatkan rekapitulasi hasil pada tps penghitungan dan perolehan suara dari kelurahan kabupatenlembata setiap kecamatan lewoleba, tps tingkat dan kabupaten kota kelurahan dalam pemilihan lewoleba umum anggota barat, tps dprd kelurahan kabupaten kota lewoleba tahun tengah, tps dan kelurahan lewoleba selatan, tps dangor dan kecamatan leave, pada tps desa dulitukan, kabupaten lembata adalah tidak benaredini. sampai dengan .sedini. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. untuk formulir lampiran model dprd membuktikan kab kota, perolehan suara bahwa pernyataan .sedini. tps desa kel. wali ate.: kec. pemohon benar kecewa barat. mengenai perolehan suara. untuk formulir lampiran model dprd membuktikan kab kota, perolehan suara bahwa pernyataan .sedih. tps desa kel. pemohon benar wali ate. kec. kecewa barat. mengenai perolehan suara untuk membantah membuktikan bahwa pernyataan formulir lampiran model dprd pemohon tidak kab kota perolehan suara benar mengenai .sedih. tps desa kel. delo: perolehan suara kec. kecewa selatan. pemohon tps desa delo, kec. kecewa selatan.dari semula menjadi suara, sehingga terjadi selisih suara sebesarbdiv. sampai dengan .subdiv(ama smrang pemohon tidak indahmakahrarpal: pemohon tidakngapu, kec. kodi alazhar. benar mengenailampiran model untuk membantah dprd kab kota perolehan bahwa pernyataan y4.s8 div.9g suara tps desa kel. pemohon tidak tanjung kargura pemohon tidak lombomba pemohon tidak randeformulir lampiran model untuk membantah dprd kab kota perolehan membuktikan .subdiv. suara tps desa kel. dino: bahwa pernyataan kec. kodi banned. pemohon tidnar mengenai perolehan suara untukdino: pemohon benar kec. kodi banned.ete pemohon tidak loko, kec. kodi banned. benar mengenai perolehan suarabdb. sampai dengan .sbdb. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. untuk membantah formulir lampiran model membuktikan dprd kab kota perolehan bahwa pernyataan .sbdb. suara tps desa kel. pemohon tidak kadaghu tana, kec. kodi utara. benar mengenai perolehan suara formulir model beserta untuk #ha nan arai kodi utara. perolehan suara formulir model beserta untuk nar mengenai kodi utara. perolehan suara formulir model beserta untuk membantah lampiran dprd kab kota membuktikan .sbdb. perolehan suara tps bahwa pernyataan desa kel. karena congo, kec.i utara. benar mengenai perolehan suara formulir model beserta untuk membantah lampiran dprd kab kota bahwa pernyataan perolehan suara tps .sbdb. desa kel. karena rona" kec pemohon tidak benar mengenai kodi utara. perolehan suara untuk membantah formulir model beserta membuktikan lampiran dprd kab kota bahwa pernyataan .sbdb. perolehan suara tps pemohon tidak desa kel. kori: kec. kodi utara. benar mengenai perolehan suaranusa tengganusa tenggara timurnusa tenggara timur untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi nusa tenggara timur smm taman tenar menyatakan kpu nusa tenggara timur beserta kpu sumba barat daya, telah melakukan pelanggaran pemilu secara massif, terstruktdan pengawas pemilihan umum (bawaslu)pokok permohonan dapil nusa tenggarterhadap pokok permohonan pemohon pada poin dan pertandingan perolehan suara pemohon dan memohon sebagaimana terdapat yang pada intinya menyatakan terjadi perbedaan perolehan suara sebanyak karena menurut pemohon perolehan suara yang benar adalah sedangkan berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu provinsi ntt sebagaimana tertuang dalam model cb perolehan suara pemohon versi memohon hanya sehingga berpengaruh pada perolehan kursi dari dapil ntt serta hasil penghitungan pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman s.d halaman maka bawaslu kabupaten sumba barat daya memberikan penjelasan sebagai berikut2,sumba barat daya bersama jajarannya sebagaimana ditampilkan pada tabel rekapitulasi tps desa wala bubur yakni tps tps2, dan tps tidak ditemukan dugaan pengurangan suara sebagaimana dalam dalil.(b. terlampir). rekaman hasil pengawasan tps tps2 dan tps desa wala bubur nama partai dan temon esa (roz rss pameowanmaki poo veronica ghea maa dominus lede nat k2, hans ubb duka tagukawi rumiyati mai sega sleman u.d. some paulina pod pen julius malokiku oam jumlah suara sah partai dan las2, tps tps tps tps tps7,artai tps (tps tps tps tps tps tps tps tps dan calon partai bulan bintang drs.ma rus umbu maki awal ung ayub mere verona ghea range coming gus lede talu hans ubb djuk awi abu rumit abdul fitri yanti ismail sole u.d. dapat ole pauli pod loyal julius malikiformulir tps2,suara sah calon tps2 tps3| tps tps tps deh drs.markus umbu maki damai les veronica ghea taman aomecetidontab hans ubb duka "aomomeaam auadonesia tamayamemat sleman u.d. common| prammarooutora julius malokiku umbu guk psm set jmabacao2,|. suara sah send drs.markus umbu aeayangrntusr veronica ghea ime @bomneeustebetatu hans ubb duka "mowomeam smumvamaebutah era sleman u.d.atis, memerintahkan kpu provinsi nusa tenggara timurnusa tenggara timurrta bukti .243a pada sidang juni sebagai berikut. tap utaras.d desa wailabuburorjailolo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daomspooutoylaporan atau temuan sebagaimana dalil pemohoarabilakanarg joke drs.markus umbu maki d0mama amerta teror gredaranggk bommesuengganan hans ubb duka tagukawi mmm (earamamuah begeumunmapamat sumroouto istosuuuswalokruuweudeta jumlah suara sah partai dan bec anbsnaninipi sebanyak suara, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps2 dan tps desa manggancalon suara suara prabu nan taa drs.markus umbu maki mom veronica gheangeasumeran hans ubb duka momamrama ana lepas root julius malokiku umbu ) jumlah suara sah ommomennpadahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps tps2,|. suara sah calon tps1 |tps2 tps3 tps bir partaibulan bintang suaragaren ipremarkus umbu seronica ghea oman dominus lede mo hans ubb duka momemeaam api seni lan lai sleman u.d. common raja ant .julius malokiku ama jumlah suara sah mammomemencalon suara suara rra kanan ane jo, drs.markus umbu amarmwe jin veronica ghea oman eman aa" hans ubb duka amemaam kau se sleman u.d. common julius malokiku umbu dt jumlah suara sah #ammomomonpartai dan calon suara suara praja ars h0 drsamarkus umbu maki famous paman paga panca pena hans ubb duka "memamah || saja makabe bnn .julius malokiku umbu kena inn jumlah suara sah partai da2,. suara sah banana cia drs.markus umbu damarmowe pangan ana veronica ghea desa dominus lede dgn hans ubb duka wmemamemam kgaaaabang (amat sleman u.d. pena pura amnesia julius malokiku mama jumlah suara sah ukoran mam petaaumbtasanyg drs. markus umbu damarmowa meri veronica ghea damon dominus lede ame hans ubb duka memampamn beramyamaetutua gamavammlius malokiku maman jumlah suara sah paammaeaon2, tps dan tps desa lomba partps1 |tps2 tps3| tps partaibulanbintang oo drs.markus umbu maki pameran veronica gheaommeeusteberat hans ubb duka "mowameman samamambatat ama sleman u.d. maman kena ti2men partabulans.d desa kalenarongo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa kayu etangganipendi well kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps dan desa bila langcho linfo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps s.d desa hamel atwaitaru kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps s.d desa lomba pare kecamatan kodi utaramarkus umbu damarmoe babak veronica ghea paman dominus lede kan pas hans ubb duka "emampamm aan ia aga sleman u.d. lamo pte, julius malokiku samudera jumlah suara sah .me, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps4maa tea apa want ane drs.markus umbu maki demouma pap sa veronica ghea laman lp mas hans ubb duka "momenpamm been| saku solemamuripamr hem .julius malokiku umbu kesal jumlah suara sah partai memo, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps2partai dan calon suara suara ban drs.markus umbu maki ramosa pun apuapap tatanan uks hans ubb duka dmomemeaam || sngpmapeyutan karuan ncg tus julius malokiku umbu indonesia jumlah suara sah partai memori, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps3 desa lete loaon drs.markus umbu maki demoume pseonkngiparangs games mana hans ubb duka woman mar titus manawanowat asap akg ppp sesi paduapodulya julius malokiku umbu jumlah suara sah partai telewai padi sebanyak suara,ranmpaulalanyaa drs.markus umbu maki ben anak sbu ann besi (ge genus ledetalu hans ubb duka tagukawi mmm deaumyamgkeuuah amami gaaowun darat seprudmrpodutoya koppewalorkuuneudetk, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps2mpa drs.markus umbu maki demon anc titiisg kronik chedkransga ikon pero kesia hans ubb duka tagukawi memyamaeoung | perawat pemain dapahoie pepauumapoduloya minus walorkuumbud, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps tps dan tps3suara partai suara suara suara partaibulan les ann ban drs.markus umbu maki palung bea mean mean veronica ghea rangga dominus dals ubb duka tagukawi maupun rumiyati dam fitri yanti ke: sleman u.d. cameos paulina "common, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps dan tps2sah partapuearbntang aj) drs.markus umbu dmmarmowme san veronica ghea damon dominus lede hans ubb duka n0mamplam pbnyeemann bakal 7lpt sleman u.d. common pen julius malokiku mamuoeta jumlah suara sah o#memomen2bulan ema drs.markus umbu maki palung san veronica ghea taman dominus lede hans ubb duka tagukawi maupun rumiyati dapat tamayamemat sleman u.d. dommroe paulina pod ham julius malokiku dbannedwall dimumbu ndiddel depalete loko kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa waspadai kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa dino kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps s.d desa rada lokmatakapore kecamatan kodi banned,pannyetakag pap ainun pan op3 iepikini sia kdomnggusledetalu hansubbudukatasikampaubun rumyatardula? ryaamegap psoewawuddapawole prulnapoduloya modulus walokkuumeu deta perolehan suara pemohon desa panel ede sebanyak suara,bulan mmm drs.markus umbu maki palung veronica ghea damn dominus lede hans ubb dukamiyati damai temanmu sleman u.d. common paulina pod .julius malokiku manmuoem,partabulanbntangamemowe maa rs veronica ghea damon magenta j7), hans ubb duka movameam sa, sleman u.d. tomas aap apl julius malokiku umbu jumlah suara sah partai mason berdasarkan penghitungan memohon formulir da kecamatan kodi perolehan suara pemohon desa wailangira sebanyak suara,fartmbulanentans drs.markus umbu maki oma gara bisa doyagaumepga c n) hans ubb duka tagukawi mmm a. ab pan dapat ulang ayu mana narupetk4|. suara sah dan calon tps1| tps tps tps perasaan read drs.markus umbu maki oman tuna ani arbani semi yana nik hans ubb duka mewamemam para aang tan pupr .julius malokiku umbu jumlah suara sah partai demon,tan mgm drs.markus umbu mara asn veronica ghea damon penurun hans ubb duka mavomeaan ye7 nata sleman u.d. toman epupaaga julius malokiku umbu kurs wonshirudy jumlah suara sah mamomomon,. bawaslu perolehan suara partai dan calon suara suara pama drs.markus umbu maki oma bara veronica ghea jaman manpmeseraera hans ubb duka mommnamm kode rita men ipar esia .julius malokiku umbu pon jumlah suara sah partai d,nuaan drs.markus umbu maki oom sangpemaara gppuaeaganaa #dunesaakesetau hans ubb duka tagukawi jientarusnesia ayam dsarmmun. harakat seeamronggak goavuusmatorruumsu deta jumlah suara sah6,artai dan calon tps tps tps tps tps tps tps partai bulan bea drs.markus umbu maki palung (ai iss veronica dawammean jar nomina gusalazharmanutoghi kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya.edetana mete kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa wallangira kecamatan kodi alazhar, kabupaten kota sumba barat daya model da dprd kabupaten kota), bukti lampiran model kabupaten kota tps s.d desa koki kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps dan desa hari kecamatan kodisa hans ubb duka tagukawi maupun rumiyati fitri yanti sleman u.d. demo paulina pod mon eesdesa weredeewana oremancue uru wak panggung ky" panjang mn terus depanmean aa, saka hans ubb duka tagukawi dem dapat pes para deng ngawi jumlah suara sah partai dan yelbulanentang drsamarkus umbu maki domoume 2angka pnepupsarepanaesa down were unp hans ubb duka tagukawi eau aa. tenan papan dora dulu gan rea wadam| drs.markus umbu damar psa veronica ghea dame dominus lede hans ubb duka mmomamaam ska ala man sleman u.d. damar peenrrniyama julius malokiku muse jumlah suara sah (mmmomoombarade sebanyak suara padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps desa ombaabulanantang drs.markus umbu maki demam nata hans ubb duka tagukawi panai sap take kerana yep peau prnloya pkn .julius malokiku umbu bem jumlah suara sah partai pokeeananag a n drs.markus umbu maki demouma ban hans ubb duka tagukawi mam tama "tum arena: haunabulna aon maganurbutas?pamanda sebanyak suara,gnu kar sre222777 ) drs.markus umbu maki damme ana ben pre hans ubb duka tagukawi bean karna tapak tapak hampa sneak jumlah suara sah partai dan ssi men pokok permohonan dapil sumba barat daya bahwa perolehan suara pemohon dapil sumbarhadap pokok permohonan sebagaimana diuraikan para point dan penjelasan dalam tabel perolehan suara yang disampaikan pemohon dalam halaman bawaslu kabupaten sumba barat daya tidak dapat memberikan keterangan karena tidak ada temuan atau laporan sebagaimana didalilkanna pacetamanus dapataluse beermanndapatondo bosnia cersuedukatert toga oo aga rara ap, sar mana jumlah suara sah partai dan sem an menurut memohon perolehan suara pemohon berdasarkan formulir desa delo kecamatan kecewa selatan tps perolehan suara pemohon sebesar suara tidak memperoleh suara namun menurut pemohong ea heoetamanus dapatalise rermanydapatoreusduamtest tatawarainga and" binooggeenag wear lam) jumlah suara sah partai common dapil sumba barat dayayaar sma konstitusi mei pandang c7 bbenikdonesma b eramtamuwa aagusmrusrenditere bpa mme mer rap umamusnogajaa tepauwatorakalanda "suara bar partaidan desa kargo kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa pere benda kecamatan kodiwaijewa tengahesa lombakokororamkabel kecamatan jawawa tengah kabupaten sumba barat daya. bukti lampiran model kabupaten kota tps desa lomba radblora kecamatan jawawa tengahdra" rae ann lusa aaa tky7 nan see aan pama tea anda jumlah suara sah #mmomemon berperaaana gui sen ayo nyer are la. aura jumlah suara sah partai dan man bermasuamaatuamamase merana ewe tagmaptoaa era anda jumlah suara sah partai dsomemon berkpa nstirusr aan won pia emo mana (te pammatomarberannumd kpa range ama institusi asus remdilere rel jbrivineonesia| manusnotokakkgn, o | mesum rerapapa jumlah suara sah partai dan nanan a angket tekan nanga let bara emp rea pas jumlah suara sah partai dan beresar aura mama tee eme kta bnn gawe mg bermbulanantani badan men maggaram demamusmoro kaa tapak jumlah suara sah partai dan emocan (kakao men magemincak mberkankse aka situ mantmserdile an) venesia| pammatoraalardk jet age daaan ana siak aa daa aria tan apn berarti lowmeoa peinatomyalapra jumlah suara sah partai dan berbulanbntang aan asem masa tegang eenige mela tuanya wan a29 bnn jumlah suara sah partai dan bermbm omega partatulanbimang meme gara asge dmamusmorora papua dua suara sar para dan alor,dea bumtrsar para semi lx. yan man atu | tea anno ava ren ust mrnuiwoto kak, erna uban eoo o jam suara sah patabaycalonpamanda kecamatan jawawa tengah kabupaten sumba barat daya. bukti p 243a lampiran model dprd provinsi tps desa tenateke, kecamatan selatan, kabupaten sumba barat daya, dapil ntt lampiran model dprd provinsi tps desa bandung, kecamatan selatan, kabupaten sumba barat daya, dapil ntt lampiran model dprd provinsi tps desa lomba, kecamatan selatan, kabupaten sumba barat daya, dapil ntt lampiran model dprd provinsi tps desa kori, kecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya, dapil ntt (bukti fisik tidak dilepasoctavianus dapa talu: saksi sebagai saksi pada pleno kabupaten sumba daya barat, dan caleg pbb dapil sumba barat daya dan pengurus pbb kabupaten sumba barat daya, saksi mengkoordinasi pengumpulan hasil perolehan suara. formulir baru didapatkan mulai tanggal april tidak mendapatkan undangan pleno tingkat desa kelurahan, dan pada pleno tingkat kabupaten tanggal april masih banyak pleno kecamatan yang belum selesai: menurut saksi, untuk dapil ntt berdasarkan formulir perolehan pbb seharusnya antonius mone: sebagai saksi ppk kecamatan kodsa coal ion inn kang , sy. ann yg. are a" sang aan ane jumlah suara sah partai danmama praecljaeusmusmay mama pemaamaua aabuetnuetendilere ad" prugngar maduro gua, tau bandar ) jumlah suara sah partai dan beaera sparks tus" burrkgalon "otr dseiftndonesia bubenkawase ema aarustnuerendnese trauma parent yok pauimatorakcalon genta naa peg sen tenaga pesanan tata aasunne awet umr an page jumlah suara sah partai dan haven konstitusiemohon sebanyak suara,elisih alat "jom memmorraoon, sumba barat daya s d bahwa perbedaan perolehan suara pemohon pada tabel diterhadap pokok permohonan yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak suara sehingga berdampak pada perolehan kursi pbb dapil kabupaten sumba barat daya sebagaimana dijelaskan dalam tabel halaman bawaslu kabupaten sumba barat daya tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada temuan atau laporan. berdasarkan perhitungan memohon formulir desa kandathi tanaterlampir)man pura kap ssp mei tkionesia use gheruborbosp dominicus jama sunda w | ' | agustina piala ,xy? jumlah suara sah partai comman pen uan beban aga pen apn gd! inggil ypp bdomrius jamkrondan yfantsh konstitusi jumlah suara sah partai dan kerwblik indonesiapemasar gaji ap page hpn sia skr pantau f7| bagus tol ibbbptdancalonpart bintang aaa basa snn ant one pon li) stwsttavoroa | penang sanad ena ter ( bau par udara berdasarkan perhitungan memohon formulir desa koriausmsanag maa 1ondramong amd oo anak yoe ere rubowsos aw domus samarinda and" thagamga jumlah suara sah partai common kabupaten flores timur pokok permohonan: dapil flores timur terkait dalil pemohon poin angka halaman bahwa perolehan suara pemohon kabupaten flores timur, dapil kecamatan ileboleng sebagaimana sebagaimana penjelasan pemohon pada tabel halaman terhadap dalil pemohon, bawaslu kabupaten flores timur tidak dapat memberikan keterangan atau penjelasan dan tidak dapat menilai kebenaran pokok permohonan sebagaimana didalilkan karena tidak ada temuan atau laporan. namun terkait dalil pemohon kami menyampaikan data perolehan suara hasil pengawasan sebagai berikut: terlampir) tabel perolehan suara pbb kecamatan ileboleng nama desa kelurahan perolehan dana las ena pen sae bungalan amen, ema sbi melliagy,o kane asap oma p du," ray han anus toer, inka la. tipe keeinyyan ruak lijaunel lon imamah konstitusi aroma publik pos estat @#v aroma lho mek murut saksi setelah membandingkan formulir dengan formulir da suara pbb yang hilang desa sebesar suara, seharusnya suara. yohanes honda rangga: sebagai sebagai saksi ppk kecamatan kodi. berdasarkan gabungan formulir perolehan suara pbb seharusnya suara namun formulir da menjadi suara. dprd kabupaten flores timur partai politik), daerah pemilihan floresflores timur partai politik), daerah pemilihan flores timur bahwa perolehan suara pemohon kabupaten flores timur, dapil kecamatan ileboleng menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kabupaten flores timur sebagaimana yang tertuang dalam, sebagaimana terdapate les panelelamawangi, o o | pokok permohonan: pelanggaran pemiluterkan adanya perbedaan yang nyata antara formulir dan bahwa berdasarkan uraian tersebut atas kami jajaran pengawas pemilu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten flores timur perolehan c1, d1, da, dan juga maka data sebagaimana yang dipersoalkan oleh pemohon adalah jumlah pemilih secara keseluruhan bukan sebagaimana yang dilaporkait dalil pemohon dalam huruf mobilisasi massa yang terjadi dan kecamatan adonara. bahwa terkait dalil pemohon tersebut atas dapat kami jelaskan bahwahasil pengawasan bawaslu kabupaten flores timur bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal april pada semua tps dapil kecamatan adonara, witihama, kelubagolit, ileboleng dan adonara timur, berjalan sebagaimana mestinya, dimana para pemilih yang menggunakan hak pilih tps adalah pemilih yang terdaftar dalam dpt, tb, dpk, dpk tb, jadi tidak ada pemilih yang dimobilisasi dari kabupaten lain kabupaten lembata). sesuai dengan hasil pengawasan bawaslu kabupaten flores timur bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada dapil flores timur dalam kategori dpk adalah sebanyak pemilih, yang belum terdaftar dalam dpt dan dpk mereka memilih dengan menggunakan ktp pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal april bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pemilih yang menggunakan ktp didata oleh petugas kpps. bahwa terkait dalil yang menyatakan saksi pemohon menyampaikan keberatan pada forum pleno terbuka kpu kabupaten flores timur,dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten flores timur kabupaten, pada saat pleno kpu kabupaten flores timur saksi dari pemohon tidak hadir tidak ada). menyangkut pokok permohonan bahwa petugas kpps pada tps desa leo pao kecamatan ileboleng melakukan arahan kepada pemilih untuk memilih salah satu caleg dari partai demokrat nomor urut atas nama thomas sisi taka, bawaslutelah menindaklanjutinya sebagai dugaan pidana pemilu setelah menerima laporan dari saksi pdip. bahwa berdasarkan klarifikasi dari saksi pelapor maupun terlahir bahwa petugas kpps hanya membantu pemilih untuk melakukan pelipatan surat suara saat pemilih lansia terlalu lama didalam bilik suara sekitar menit. dan laporan ini juga saat diproses karena laporan masuk sudah lewat dari hari maka dianggap kadaluwarsa. kabupaten lembata pokok permohonan: dapil lembata bahwa dalil pemohon kabupaten lembata angka dapil lembata halaman yang menyatakan sebagaimana diuraikan dalam tabel halaman terhadap dalil pemohon, bawaslu kabupaten lembata tidak dapat memberikan penjelasan karena tidak ada laporan atau temuan saat pleno penghitungan suara sehingga kami kami tidak dapat menilai kebenaran laporan sebagaimana didalilkan.terlampir) bahwa sesuai hasil pengawasan, perolehan suara yang benar tps kelurahan lewoleba kecamatan nobatkan yakni suara sebagaimana bukti lampiran dandalilkan. sedangkan tps perolehan suara pemohon sebagaimana hasil pengawasan yakni suara dan bukan suara sebagaimana dalil pemohon.kelurahan lewoleba barat sebanyak suara. dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara. terlampir) terhadap dalil pemohon, berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana lampiran model tps kelurahan lewoleba barat, perolehan suara pemohon yang benar adalah suara dan bukan suara sebagaimana didalilkan. sedangkan tps iii perolehan suara pemohon suara dan bukanperolehan suara pemohon sebanyak suara berarti adanya pengurangan suara pemohon sebesar suara. terlampir) terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara, bawaslu kabupaten lembata tidak dapat menilai kebenaran dalil tersebut karena tidak ada temuan atau laporan. perolehan suara pemohon menurut model hasil pengawasan tps iii kelurahan lewoleba tengah yakni suara dan bukan suara sebagaimana didalilkan. berdasarkan formulir tps kelurahan lewoleba selatan jumlah suara pemohon sebanyak suara,( ),di tps memperoleh sebanyak suara (p sedangkan jumlah suara pemohon menurut memohon formulir sebanyak suara (p dengan demikian ada pengurangan suara pemohon sebanyak suaradapat kami jelaskan bahwa perolehan suara yang benar menurut model hasil pengawasan tps kelurahan lewoleba selatan yakni suara dan bukan suara. sedangkan tps suara pemohon hanya dan bukan suara sebagaimana didalilkan dapat kai jelaskan bahwa perolehan suara yang benar menurut model hasil pengawasan tps vii kelurahan selangor yakni suara bukan suara sebagaimana didalilkan. sedangkan tps perolehan suara pemohon hanya dan bukan suara. berdasarkan formulir desa dulitukmemperoleh, berdasarkan data model hasil pengawasan tps desa dulitukan, perolehan suara pemohon suara dan bukan suara sebagaimana didalilkan. tabel data hasil pengawasan perolehan suara pbb partai bulan rincian perolehan suara per perolehan suara ile suatu ile jumlah parpol dan suara ape kan ape calon timur. bulan bintang joseph ama hore making suami hs.ibrahim dasi,sh suami ladoangin ruslan dadu l.ona stefani imelda ose dai anda aan bemavemua paeumuaane hendrik lamaran syamsudin bitung raba jumlah suara parpol dan suara calon bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda sampai dengan sebagai berikut. lampiran model tps s.d. desa wailabubur kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. (b. lampiran model tps s.d. desa kori kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. (b. lampiran model tps s.d. desa jailolo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. (b4 lampiran model tps dan desa karena congo kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps desa kayu etdi utara kabupaten sumba barat daya ntt. ' ) | lampiran model tps dan desa mangganipi kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. 1b7 lampiran model tps dan desa kaldu well kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. ketimun koi van kapata dinilai dame kecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. |winata koi uan kabupaten sinta basi dea ntt. kecamatan kodi utaraecamatan kodi utara kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps dan desa wall dim ntt. kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps dan desa del depa ntt. lampiran model tps s.d. desa lete loko ntt. kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps dan desa manu toshi ntt. kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt.kodi kabupaten sumba barat daya nttecamatanlampiran model tps dan desbarat kabupaten sumba barat daya ntt. kecewa selatanmakaha kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps desa waimakaha kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt. perolehan suara tps desa waikarara kecamatakan noda dan wan kramat lampiran model tps desa waikararapanenggo fde kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps desa panenggo fdekapal kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps desa kapalngapu kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt. lampiran model tps desa waingapu kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya ntt.banned kabupaten sumba barat daya ntt. kodi banned kabupaten sumba barat daya ntt. banned kabupaten sumba barat daya ntt. banned. b. lampiran model tps desa kori kecamatan kodutara kabupaten sumba barat daya ntt. ' ') ) )| model db dpr sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota, penghitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kabupaten kota, dapil lembata kab kota lembata nitd provinsi dapil nusa tenggara timur dprd kabupaten dapil flores timur dprd kabupaten dapil lembata dprd kabupaten dapil lembata dprd kabupaten dapil lembata dprd kabupaten dapil sumba barat daya dprd kabupaten dapil sumbaperolehan suara menurut memohon dan pemohon pemohon) kabupaten flores timur dapil kecamatan ileboleng untuk pengisian keanggotaan dprd. ileboleng s d perolehan suara pemohon dapil kecamatan ileboleng kabupaten flores timur menurut memohon dari hasil rapat pleno terbuka kabupaten flores timur sebagaimana tertuang dalam berita acara model tanggal april dan lampiran db pemohon memperoleh suara. namun menurut pemohon berdasarkan formulir total suara pemohon untuk dapil kecamatan ileboleng kabupaten flores timur sebanyak suara.emohon tps kecamatan ilebolong terdapat pengurangan suara pemohon sebanyak suara hal ini sangat merugikan pemohon. pelanggaran penyelenggaraan pemilu kabupaten flores timur.sean adanya perbedaan yang nyata antara formulir dan disumba barat dmengenai dpr dapil nusa tenggara timur ii, dprd kabupaten dapil lembata dan dprd kabupaten dapil lembata mahkamah telah memutus dengan ketetapan nomor php dpr dprd xii bertanggal mei yang untuk php anggota dpr dapil nusa tenggara timur ii, dprd kabupaten dapil lembata dan dprd kabupaten dapil lembata) sehingga untuk ketiga dapil tersebut mahkamah harus menyatakan bahwa eksepsi memohon mengenai tiga dapil tersebut beralasan menurut hukum. adapun keterangan pihak terkait partai hati nurani rakyat dan pihak terkait partai nasional demokrbawaslu provinsi nusa tenggara timurprovinsi dapil nusa tenggaraprovinsi dapil nusa tenggakodi utdi banned sebanyak suara, kecamatan kodi alazhar sebanyak suara: kecamatan kodi sebanyak suara, kecamatan kecewa tengah sebanyak.243a, serta tiga orang saksi yang bernama octavianus dapa talu, antonius mone, dan yohanes honda ranggt il. sampai dengan bukti .nttterhadap bukti bukti pemohon dan memohon atas yang ditemukan terdapat selisih suara, menurut mahkamah bukti memohon lebih menunjukkan sebagai bukti yang sah, karena bukti tersebut bukan hanya lampiran model dprd provinsi, melainkan disertai juga model sertifikat hasil dan rincian yang pada kolom jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon bersesuaian dengan hasil penjumlahan suara sah seluruh partai politik pada lampiran model meskipun sebagian dari bukti tersebut ada bukti yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon tapi ditandatangani oleh ketua dan anggota kppsflores. kabupaten dapil flores timur perolehan suara pemohon kecamatan ilebole. selain itu, pemohon mendalilkan terjadi selisih lebih (sebelas) suara partai politik kecamatan ileboleng, mobilisasi massa untuk mencoblos partai tertentu yang mencoblos lebih dari satu kali, dan pendampingan pemilih ketika mencoblos surat suara oleh petugas kpps tps desa leo pao, serta diselenggarakannya pemilu ulang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakutiga orang saksi yang bernama loli sabun ignatius, fransiskus malang mangu, dan akhmad yaniflotim sampai dengan bukti kab. flotimsebelum mempertandingkan bukti pemohon dan memohon tersebut, pemohon tidak secara jelas menyebutkan tps mana suaranya dikurangi dan berapa jumlah suara yang dikurangi. pemohon hanya menjelaskan berdasarkan formulir model yang diperoleh saksi pemohon tps kecamatan ileboleng terdapat selisih kurang suara pemohon sebanyak suara. bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti bukti kab. flotim iv. kab. flotim iv.149a dan bukti kab. flotim iv. sampai dengan kab. flotim iv. perolehan suara dalam bukti bukti tersebut adalah sama sehingga tidak ada selisih perolehan suara pemohon. jumlah suara sah pemohon tersebut juga tidak berubah pada rekapitulasi tingkat desa kelurahan (vide bukti kab. flotim iv. sampai dengan kab. flotim iv. tingkat kecamatan (vide bukti bukti kab. flotim iv. dan kab. flotim iv. dan bahkan pada rekapitulasi tingkat kabupaten flores timur (vide bukti bukti kab. flotim iv. suara pemohon kecamatan ileboledengan demikian tidak terdapat perbedaan dan perubahan jumlah suara pemohon semua tingkat penghitungan: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih lebih suara partai, mobilisasi massa, dan pendampingan dalam pencoblosan, pemohon tidak menguraikan secara jelas. selain itu, dalil tersebut bertentangan dengan keterangan bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dipersoalkan oleh pemohon mengenai selisih lebih suara partai adalah jumlah pemilih secara keseluruhan yang berjumlah pemilih, proses pemilu berjalan dengan semestinya, dan tidak ada mobilisasi massa dari kabupaten lain. adapun dalil pemohon tentang pendampingan dalam pencoblosan telah diproses oleh bawaslu nusa tenggara timur sebagai dugaan pidana. dalam proses tersebut dugaan dimaksud tidak terbukti dan bahkan laporan dugaan tersebut sudah kadaluarsa. demikian juga dalil bahwa dugaan pelanggaran yang menurut pemohon telah disampaikan pada pleno kpu kabupaten flores timur terbantahkan oleh bukti kab. flotim iv. yang membuktikan bahwa saksi pemohon tidak hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten flores timur: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pemilu ulang tps desa lelebala, tps desa nara sabrina, dan tps desa gelang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena menurut pemohon menggunakan sisa surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu yang dibuktikan bukti berupa dasar hukum pemungutan suara ulang dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara ulang disertai sertifikat hasil dan rincian beserta laporannya yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps serta saksi saksi peserta pemilu, sehingga menurut mahkamah hal itu justru menunjukan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan hasilnya adalah sahlembatlembatanobatkan sebanyak suara, kecamatan ile ape sebanyak suara,.298a, serta satu orang saksi yang bernama syamsudin bitung rablembata sampai dengan bukti kab. lembataselisih suara pemohon yang dibuktikan pemohon dari lampiran model dprd kab kota terjadi kecamatan nobatkan meliputi tps dan tps desa loweleba barat, tps desa loweleba, tps dan tps loweleba tengah, tps desa loweleba selatan, dan tps dan tps desa selangor, sedangkan kecamatan ile ape terjadi tps desa dulitukan, bahwa menurut mahkamah bukti memohon lebih menunjukkan sebagai bukti yang sah, karena bukti tersebut berupa formulir yang ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps termasuk saksi saksi peserta pemilu, jumlah suara sah partai politik dan calon pemohon serta jumlah suara sah semua partai politik dan calon yang tercantum pada tingkat tps tidak berubah dan tidak berbeda pada rekapitulasi tingkat pps, ppk, dan tingkat kabupaten lembatpun pemohon hanya membuktikan dengan lampiran model dprd kab kota tps tps atas yang pada kolom suara partai, calon ataupun jumlah suara sah partai politik dan calon terdapat coretan dan penebalan sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah:tps desa wali ate, kecamatan kecewa barat sebanyak suara, tps desa delo, kecamatan kecewa selatan sebanyak suara:tu orang saksi yang bernama ayub kakedini. sampai dengan bukti .kab sedinibukti .kab sbd iii. berupa lampiran model dprd kab kota tps wali ate mencantumkan perolehan suara sah pemohon sebanyak suara tetapi pada model dprd kab kotali ate tertulis suara (vide mahkamah tidak dapat meyakini bukti pemohon tersebut karena: tidak ada satupun saksi peserta pemilu yang menandatangani formulir tersebut, penulisan suara sah pemohon terdapat tip ex, perolehan suara sah seluruh partai politik dan calon tidak sama dengan yang tercantum pada model pada model tertulis sedangkan model tertulis penulisan jumlah suara sah seluruh partai politik sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu bahwa tps desa delo, pada bukti tertera suara sah pemohon sebanyak namun bukti tersebut tidak meyakinkan mahkamah karena selain adanya coretan pada kolom suara pemohon juga karena tidak disertai sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan suara model sebaliknya bukti .kab sedini. selain disertai model juga ditandatangani saksi pemohon dan penghitungan jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon konsisten dengan yang termuat pada kolom data jumlah suara sah dan tidak sah, yaitu sebanyak suara (vide bukti jumlah suara sah pemohon yang didalilkan pemohon sebanyak suara terbantahkan juga oleh bukti yang mencantumkan suara sah pemohon tps yaitu sebanyak (nol) suara tersebut deng. memohon sebanyak sedangkan menurut pemohon sebanyak suaramobilisasi massa menurut saksi pemohon, dan kecamatan adonara terjadi mobilisasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos menggunakan ktp atau kartu keluarga tanpa disediakan berita acara khusus atau formulir model khusus untuk itu sebanyak orang pemilih (p, dpd, dengan tidak didalamnya pemilih khusus yang menggunakan ktp dan kartu keluarga, maka menurut saksi dari pemohon dalam wilayah dapil kabupaten flores timur, pemilih tersebut diarahkan dimobilisasi untuk calon partai tersebut dan diduga mencoblos lebih dari sekali hal mana sangat merugikan pemohon. ketika masalah ini disampaikan oleh saksi dari pemohon dalam pleno kpu flores timur tanggal april sangat disayangkan bahwa ketua kpu flores timur yang memimpin pleno tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam regulasi kpu. bahwa tindakan penyelenggara pemilu kabupaten flores timur demikian bukan hanya merugikan pemohon tetapi telah mendatangkmenurut saksi pemohon ppk ileboleng adanya mobilisasi pemilih sebanyak kurang lebih orang yang ber ktp kabupaten lembata tetapi mencoblos tps tps dalam lingkup ppk ileboleng tanpa lengkapi dengan formulir kpu dengan mencoblos calon anggota dprd kabupatenselisih kurang suara pemohon sebanyak yang terjadi kecamatan kodi alazhar, kecamatan kodi, dan kecamatan kodi bannedyohanes honda ranggaubdiv. sampai dengan bukti .kab subdiv. bahwa setelah mahkamah menyandingkan bukti bukti pemohon dan memohon, bukti sampai dengan bukti tidak disertai formulir sertifikat hasil dan rincian pemungutan dan penghitungan suara model berbeda dengan bukti .kab sbd iv. sampai dengan bukti .kab sbd iv. yang sebagian dari bukti tersebut ada bukti yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon, tetapi ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps. selain itu bukti memohon tersebut pada kolom suara sah tidak ada coretan atau tip ex. jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon lampiran model bersesuaian dengan data jumlah suara sah dan tidak sah pada kolom jumlah suara sah model dengan demikian mahkamah menilai bukti bukti memohon harus dianggap sah dan meyakinkanberjumlah sedangkan menurut pemohon berjumlah suara sehiselisih kurang suara pemohon berjumlah yang terjadi kecamatan kodi utara, dengan perincian sebagai berikut: tps desa kandathi tanaori suaraantonius monebdb. sampai dengan bukti .kab sbdpemohon berupa lampiran model dprd kab kota tps desa kadaghu tana (vide bukti terdapat coretan pada kolom suara calon dan kolom jumlah suara sah partai politik dan calon sehingga tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah. meskipun terdapat kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara pemohon tps tersebut, yaitu yang seharusnya ditulis namun tertulis (vide bukti kab sbdb. memohon telah memperbaikinya sebagaimana tertulis pada formulir desa kandathi tana (vide bukti bahwa bukti pemohon berupa lampiran dprd kab kota tps desa karena congo (vide bukti terdapat penebalan tulisan angka pada kolom suara calon dan kolom jumlah suara sah partai politik danehingga dengan perolehan suara terbukti pemohon berupa lampiran dprd kab kota tps desa karena congo (vide bukti terdapat coretan pada kolom suara sehingga dengan perolehan suaraterhadap dalil selisih kurang suara pemohon tps desa karena contempat pemungutan suara (vide bukti pemohon tidak dapat membuktikan hilangnya suara tps desa karena congo. perolehan suara pemohon sebanyak (nol) sehingga akan bersesuaian dengan jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon tps sebagaimana yang tertera pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara sebanyak (vide bukti kab sbdb. bahwa terhadap dalil selisih kurang suara pemohon tps desa karena rongvide bukti sehingga tidak dapat meyakinkan mahkamah. jumlah suara sah seluruh partai politik dan calon tps adalah sama dengan jumlah yang tertera pada sertifikat hasil dan rincian perolehan suara, yaitu, sebanyak dengan perolehan suara pemohon sebanyak suara (vide bukti kab sbdb. bahwa bukti pemohon berupa berupa lampiran dprd kab kota tps desa kori (vide bukti terdapat penebalan pada kolom suara calon, sehinggadengan terbantahkannya bukti bukti pemohon berupa lampiran model tps tps atas, maka bukti bukti pemohon berupa formulir model beberapa desa (vide bukti dan juga menjadi terbantahkan oleh bukti bukti memohon berupa formulir model beserta lampiran tps tps yang didalilkan pemohon. bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis sebagaimana diuraikan atas pemohon juga mengajukan dua orang saksi, namun keterangannyaentang syarat formal permohonan beralasan menurut hukum untuk dpr dapil nusa tenggara timur ii, dprd kabupaten dapil lembata dan dprd kabupaten dapil lembatayatakan dpr dapil nusa tenggara timur ii, dprd kabupaten dapil lembata dan dprd kabupaten dapil lembataserta pihak terkait partai hati nurani rakyat, hal inilebih lanjut menurut saksi pemohon tps desa lewopao kecamatan ileboleng telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan secara konstruktif oleh petugas kpps dengan cara mengarahkan ratusan pemilih untuk memilih calon tertentu yakni calon dprd kabupaten flores timur dari partai demokrat nomor urut atas nama thomas sisi taka bahwa menurut saksi pemohon, kecamatan adonara timur telah dilaksanakan pemilu ulang tiga tps yaitu tps desa lelebala, tps desa nara sabrina, dan tps desa gelang pada tanggal april sebagai akibat dari tertuanya surat suara untuk pemilihan anggota dprd dapil kabupaten flores timur. menurut pemohon pelaksanaan pemilihan ulang ini bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan angggota dpr,dpd dan dprd karena tidak memenuhi persyaratan undang undang dan pemungutan suaranya menggunakan sisa surat suara tanggal april menurut saksi pemohon, beberapa surat suara sudah color terlebih dahulu oleh petugas sebelum pemungutan suara dimulai. petit berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya mahkamah berkenan memutusyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil kecamatan ileboleng untuk anggota dprd kabupaten flores timur sebesar suara, pemohon menyampaikan pertandingan perolehan suara anggota dprd kabupaten flores timur yang diperoleh dari kecamatan ileboleng menurut pemohon dan memohon dapil kecamatan ileboleng: nomor dapil perolehan suara pemohon menyatakan kpu flores timur beserta ppk ileboleng dan adonara timur telah melakukan pelanggaran pemilu secara sistematis, konstruktif, dan massif. memerintahkan kpu flores timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang kabupaten flores timur atau setidak tidaknya melaksanakan pemungutan suara ulang dapil kecamatan ileboleng dan kecamatan adonflores timur (partai politik) dapil floresflores timurile bolengdanarantukamodel db dprd kabupaten kota): bukti lampiran model kabupaten kota tps s.eo pao kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa banyuntua kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps . desa bunga lawa kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa ria wale kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa lebanuka kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps dan desa leo kaleng kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps dosen kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa lewat kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps dan desa beda lewu kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps s.d desa lamawolo kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa duablolong kecamatan ile bolengkabupaten kota tps desa nel bolong kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa nelererenwarabala kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa boleng kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps dan desa lembayung kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps s.d desa helanlangowuyo kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa novo kecamatan ile boleng kabupaten flores timur lampiran model kabupaten kota tps desa nelelamadike kecamatan ile boleng kabupaten flores timur bukti surat edaran kpu pusat nomor kpu inggal april tentang laporan adanya surat suara yang tertuku anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kotimur model lampiran model kabupaten kota tps desa sabrinaodel (fisik tidak ada) lampiran model kabupaten kota tps desa sabrina kecamatan adonara timur kabupaten flores timur (fisik tidak ada) lampiran model kabupaten kota tps desa gelangelang kecamatan adonara timur kabupaten kota flores timur model ulangelang kecamatan adonara timur kabupaten kota flores timur model ulang) lampiran model ulang kabupaten kota tps desa gelang kecamatan adonara timur kabupaten flores timur foto penghitungan suara, surat dari bawaslu kecamatan ile boleng nomor panwascam.ib tanggal april tentang surat penerusan temuan dugaan pelanggaran pemiloli sabun ignatiusebagai saksi dari pdip tps lewopao, kecamatan ileboleng saksi melihat ada pemilih yang masuk bilik dibantu oleh anggota kpps untuk mencoblos, kemudian saksi melaporkannya dan memanggil bawaslu kecamatan. desa lewat tidak ada suara pbb (nol). fransiskus malang mangu. saksi adalah ketua panas kecamatan illeboleng. saksi tidak mengantongi rekomendasi bawaslu untuk memberikan keterangan dalam sidang mahkamah konstitusi. loli. sabun melapor kepada saksi tentang adanya kecurangan, sehingga saksi lokasi yaitu tps lewopao, dan kemudian saksi melihat ada pendampingan terhadap pemilih oleh anggota kpps bilik suara. lalu saksi memfoto kejadian tersebut. selama rapat pleno pada tanggal april sampai dengan april saksi bersama ppk membuat perhitungan. dari perhitungan panas, untuk perolehan semua partai partai) jadi terjadi penggelembungan. untuk pbb tidak ada penambahan suara. akhmad yani: sebagai saksi pada pleno ppk kecamatan adonara timur. memohon tidak menyediakan formulir khusus bagi pemilih yang menggunakan ktp untuk memilih. adonara timur, ada pemilih terdaftar, menurut data kpu adalah jadi ada mobilisasi oleh partai lain. dprd kabupaten lembata partai politik), daerah pemilihan lembatdi.1)pemohon menurut memohon dan pemohon dapil lembata ama pen lembata ser s d bahwa selisih sura sebagaimana yang terdapat pada tabel diatas dapat pemohon uraikan sebagai berikut:dada kelurahan lewuleba barat sebanyak suara. dengan demikian terjadi pengurangan suara pemohon sebesar sebanyakda perolehan suara pemohon sebanyak suara berarti adanya pengurangan suara pemohon sebesar suara. berdasarkan formulir tps kelurahan lewoleba selatan jumlah suara pemohon sebanyak suara, tps memperoleh sebanyak suara ((p sedangkan jumlah suara pemohon menurut memohon formulir da sebanyak suara (p ).: dengan demikian ada pengurangan suara pemohon sebanyak suarada sebanyak suara (p berarti adanya pengurangan suara pemohon sebesar suara. berdasarkan formulir desa bertahda memperoleh sebanyak suara (p berarti adanya pengurangan suara pemohon sebesar suara. petit dari uraian atas pemohon mengajuklembata yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil lembatembata yang diperoleh dari dapil lembatlembata untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten lembata ken asi menyatakan kpu kabupaten lembata, telah melakukan pelanggaran pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis, memerintahkan kpu kabupaten lembatkabupaten lembata provinsi.298a pada sidang juni sebagai berikut. dprd kabupaten kota lembata (partai politik) dapil lembatatengah kecamatan nobatkan kabupaten lembata: bukti lampiran model kabupaten kota tps desa lewoleba selatan kecamatan nobatklewolebabenturan selatan kecamatan leave kabupaten lembataobatkan, kabupaten kota lembata model da dprd kabupaten kota), bukti (bukti fisik tidak ada) bukti (bukti fisik tidak ada) bukti surat panitia pengawas pemilihan umum .298a kabupaten lembata nomor panas. kab lbt iv hal penerusan pelanggaran administrasi pemilu model dd), pemberitahuan tentang status laporan temuan model dd), kajian laporan model ddyamsudin bitung raba: sebagai saksi ppk kecamatan nobatkan. berdasarkan data pleno kpu, perolehan suara pbb adalah suara sedangkan penghitungan pemohon dari formulir adalah suara sehingga ada selisih suara. selisih perolehan suara pbb terjadi kelurahan lewoleba, kelurahan lewoleba barat, kelurahan lewoleba tengah, kelurahan lewoleba selatan, kelurahan selangor, kecamatan nobatkan, serta desa bertahan, kecamatan ile ape, kabupaten lembata.dapil sumberaja jan sumba barat s.d.pemohonmenurut memohon perolehan suara pemohon desa delo kecamatan kecewa selatan berdasarkan formulir tps perolehan suara pemohon sebanyak suara (tidak memperoleh suara) namu3 perolehan suara dapil sumba barat daya menyatakan kpu kabupaten sumba barat daya beserta ppk kecamatan kecewa barat dan ppk kecewa selatan, telah melakukan pelanggaran pemilu secara massif, terstruktur, dan sistematis.kabupatesumba barat daya (partai politik) dapil sumba barat daya nan onewali ate, kecamatan kecewa barat model dpr kab kota), bukti lampiran model kabupaten kota tps desa atebarat, kabupaten kota sumba barat daya model da dprd kabupaten kota), model da berupa plant lengkap)desa kelurahan delo, kecamatan kecewa selatan model dpr kab kota), bukti lampiran model kabupaten kota tps desa deloselatan, kabupaten kota sumba barat daya model da dprd kabupaten kotaayub kaka: sebagai caleg dari pbb untuk dpr provinsi ntt. dari formulir yang diperoleh saksi, tps desa wali ate ada selisih perolehan suara pbb sebanyak suara. saksi tidak ingat jumlah formulir yang dikumpulkankabupate. namun disisi lain berdasarkan total seluruh kecamatan kodi, kecamatan kodi banned, dan kecamatan kodi alazhar telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara, sehingga suara pemohon seharusnya dapil sumba barat daya menurut pemohon bedasarkan total seluruh formulir memperoleh suara sebanyak suara. berdasarkan hitungan tersebut maka menurut pemohon perolehan suara pemohon berada atas suara partai golkar yang suaranya sebanyak suara, sehingga kursi yang dimiliki partai golkar seharusnya menjadi milik pemohonran sumba (seat besi daya s d bahwa berdasarkan formulir hasil perhitungan kpu sumba barat daya tersebut menunjukkan perolehan suara pemohon menurut memohon yaitu sebanyak suara namun berdasarkan hitungpemohon yaitu sebanyak suara maka telah terjadi pengurangan suara sebanyak suara, yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bedasarkan formulir tps desa rada malindo kecamatan kodi alazhar, perolehan suara partai bulan bintang yaitu sebanyak suara be perolehan suara dapil sumba barat daya menyatakan kpu kabupaten sumba barat daya, telah melakukan pelanggaran pemilu secara massif, terstruktur, dan sistematis. menyatakan kursi yang diperoleh partai golkar dapil sumba barat daya batal. memerintahkan kpu kabupaten sumba barat dayan disahkan dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut. dapil sumba barat daya mx(bukti fisik tidak ada) bukti lampiran model kabupaten kota tps desa nama kuku kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa waikarara kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa panenggo ede kecamatan kodi alazharpal kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa wangian kecamatan kodi alazhar kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa tanjung kargoork lomba kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa lomba rande kecamatan kodi kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa waikadada kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat daya bukti lampiran model kabupaten kota tps desa wakanda kecamatan kodi banned kabupaten sumba barat dayabukti lampiran model kabupaten kota tps desa lete loko kecamatan kodi bannedpada hari kamis, tanggal juni sebagai berikut: yohanes honda rangga: sebagai saksi ppk kecamatan kodi dari pbb. menurut saksi, sesuai formulir yang dikumpulkan saksi, suara pbb adalah sementara data kpu perolehan pbb adalah suara sehingga selisih suara. saksi mengisi formulir keberatan pada saat rapat pleno tingkat ppk tanggal april octavianus dapa talu: sebagai saksi pbb kabupaten sumba barat daya. saksi tidak sempat ajukan keberatan karena formulanya baru diterima pada malam hari setelah rapat ple ada kehilangan suara pbb sebanyak suara sebagaimana keterangan saksi yohanes honda ranggaumba barat s.d. dayadesa kandathi tanaoriprovinsi nusa tenggara timurdapilmba barat daya menyatakan kpu kabupaten sumba barat daya beserta ppk kecamatan kodi utara telah melakukan pelanggaran pemilu secara massif, terstruktur, dan sistematis:sumba barat daya masalah konstitusianggota dpr kabupaten kota tahun desa kelurahan kadaghu tanadhagu tanaoriori kecamatan kodi utarakamis, tanggal juni sebagai berikut: antonius mone: sebagai saksi ppk kecamatan kodi utara. pada saat pleno tps, partai bulan bintang tidak diundang, sehingga saksi baru tahu adanya perbedaan angka pada formulir dengan formulir da adalah pada saat pleno ppk. dari formulir dapil sumba barat daya, perolehan suara pbb adalah namun saat pleno ppk perolehan suaranydesa kandathi tana, desa karena congo, dan desa kori. octavianus dapa talu: sebagai saksi pbb kabupaten sumba barat daya. hasil pleno kecamatan kecewa selatan tidak ditandatangani oleh saksi dari semua partai. untuk kecamatan kodi utara, keberatan tingkat kecamatan tidak ditanggapi, demikian pula pada tingkat kabupateprovinsi partai politik), daerah pemilihan nusa tenggara timur menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pengisian anggota dprd provinsi, daerah pemilihan nusa tenggaraiii. sampai dengan .ttir. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. tant juli.ttir tempat pemungutan suara dalam perolehan suara pemilu tahun beserta partai bulan lampiran tps desa bintang tps wailabubur, kecamatan kodi desa wailabubflores timurdprd provinskecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya untuk model dprd provinsi memberikan hasil sertifikat hasil dan rincian babe sya penghitungan perolehan suara partai bulan .ttir. tempat pemungutan suara dalam bintang tps pemilu tahun beserta hehl sertifikat hasil dan rincian perataan ppp ikan hasil sertifikat hasil dan rincian debaahar susnp hasil sertifikat hasil dan rincian ana nmodel dprd provinsi untuk .ttir.g sertifikat hasil dan rincian membuktikan hasilkori, bintang tps kecamatan kodi utara desa kori, kecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya untuk model dprd provinsi sertifikat hasil dan rincian meng ikan hasi penghitungan perolehan suara naura tempat pemungutan suara dalam partai bulan .nttiii. pemilu tahun beserta bintang tps lampiran tps desa kori, desa ef. kecamatan kodi utara kecamatan kodi ban," dengan utara, kabupaten sumba barat daya model dprd provinsi seba tan basi sertifikat hasil dan rincian penghitungan penghitungan perolehan suara ara tempat pemungutan suara dalam partai bulan lent tirto milu tahun beserta., bintang tps lampiran tps desa kori, desa kori kecamatan kodi utara kecamatan kodi pala por tertukar denganulmpa tempat pemungutan suara dalam ana baja ttir. bintang tps pemilu tahun beserta desa jailolo lampiran tps desa jailolo, keramat kodiana unttiii. bintang tps pemilu tahun beserta desa jailolo lampiran tps desa jailolo, ua7jailolo, bintang tps kecamatan kodi utara desa jailolo1819ttir. bintang tps pemilu tahun beserta desa kayu eta lampiran tps desa kayu etapartai man nttiii. bintang tps pemilu tahun beserta desa mangga pipi lampiran tps desa mangga kodi pipi,manga nini lampiran tps desa mangga gea mata kdi pipi,ttir.endi bintang tps well, kecamatan kodi utara desa kendi well ap! sertifikat hasil dan rincian bak aya penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam partai, bulan nttiii. angkaema gan hasi sertifikat hasil dan rincian aan penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam partai, bulan nttiii. pungupen ikan hasi sertifikat hasil dan rincian ehan suara penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam partai bulan nttiii. ndauntuk model dprd provinsi menganga hasil sertifikat hasil dan rincian san dan suara penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam partai bulan nttiii. pungutanntt. penghitungan perolehan suara penghitungan tempat pemungutan suara dalam perolehan suara pemilu tahun besertatps desa macho bintang tps linfo, kecamatan kodi utara desa macho linfo,macho lampiran tps desa macho linfo, kecamatan linfo, kecamatan kodi utara kodi utara, kabupaten sumba barat daya untuk model dprd provinsi menpan hasi sertifikat hasil dan rincian ara penghitungan perolehan suara partai bul tempat pemungutan suara dalam a"tai bulan tni (pemilu tahun beserta aujan ttl34 pemilu tahun beserta bintang lampiran tps desa hamel caratps .nitril3s pemilu tahun beserta mhamel ateareal .ttirjak tempat pemungutan suara dalam anai bulan nttiii.ttir. bintang tps pemilu tahun beserta desa lomba pare lampiran tps desa lomba kecamatan kodi parao bintang tps pare, kecamatan kodi utara desa lomba pare, kecamatan ko,hasil penghitungan sertifikat hasil dan rincian perolehan suara penghitungan perolehan suara bul tempat pemungutan suara dalam partaiysylan ttir. bintang tps pemilu tahun beserta desa lomba pare, lampiran tps desa lomba pare, kecamatan kodi utara kecamatan kodi utara, kabupaten sumba barat daya untuk model dprd provinsi membuktikan hasil rang, penghitungan sertifikat hasil dan rincian perolehan suara penghitungan perolehan suara partai bul tempat pemungutan suara dalam ana hewan ttir. bintang tps pemilu tahun beserta desa lomba pare, lampiran tps desa lomba tan kodi pare, kecamatan kodi utara selatan rot44ttir. desa umbu pemilu tahun beserta lampiran tps desa umbu ngelo, ngelo, kecamatan kodi banned kegegajah kodi banned, kabupaten sumba barat daya untuk membuktikan hasil model dprd provinsi lengnjinttiii. desa umbu pemilu tahun beserta lampiran tps desa umbu ngada, ngelo, kecamatan kodi banned kacapt78, daerah pemilihan nusa tenggara timur bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dprd nusa tenggara timur daerah pemilihan nusa tenggara timur serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dprd provinsi nusa tenggara timur. bahwa perolehan suara pemohon dapil nusa tenggara timur menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka provinsi nusa tenggara timur sebagaimana yang tertuang dalam berita acara model cb pemohon. memperoleh suara sebanyak suara. namun berdasarkan hitungan pemohon perolehnusa tenggara untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi nusa tenggara timur nusa tenggara s d timur951tengah2 tempat pemungutan suara dalam bintang tps pemilu tahun beserta desa dino, lampiran tps desa dino, kecamatan kodi kecamatan kodi banned bannednirada bintang tps loko, kecamatan kodi banned desa rada loko55dah sertifikat hasil dan rincian partai bulan penghitungan perolehan suara bintang tps .nttiii56 tempat pemungutan suara dalam esa mata pemilu tahun beserta kapur lampiran tps desa mata bea bitan kodi kapur, kecamatan kodi banned bannedl57 tempat pemungutan suara dalam perolehan suara pemilu tahun beserta partai bulan lampiran tps desa mata bintang tps kapur, kecamatan kodi banned desa mapur589ang lampiran tps desa karang indah, kecamatan indah, kecamatan kodi alazhar kodi alazharnttiii. pemilu tahun beserta bintang tps lampiran tps desa desa panenggo panenggo ede, kecamatan kodi ede, kecamatan alazhar kodi alazhar, kabupaten sumbrat daya untuk model dprd provinsi ldr sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara peron suara tempat pemungutan suara dalam bintang tps .nttiii. pemilu tahun beserta desa panenggo lampiran tps desa melahkatan panenggo ede, kecamatan kodi salah alazhar a1)ailangira lampiran tps desa kecamatan kodi. wailangira, kecamatan kodi salah alazhar aragu1. bintang tps pemilu tahun beserta lampiran tps desa kadang desa kwang hari, kecamatan kodi han kecamatan kodi, kabupaten sumba barat daya untuk model dprd provinsi yemnpaky kan hasil akaran ttir. bintang tps pemilu tahun beserta lampiran tps desa kadang esa kadang hari, kecamatan kodi hade69iroki, bintang tps1kodi desa koki, kecamatan kodi, kabupaten sumba barat dayakakngpero koda, lampiran tps desa pero koda76tir. pemilu tahun beserta bintang tps lampiran tps desa lomba, desa lomba, kecamatan kecewa tengah78lantai7981(y buktikan hasil sertifikat hasil dan rincian den lahan sarakokoro lampiran tps desa wee kecamatan kecamatan kecewa kecewa tengahrame lampiran tps desa wee kecamatan kecewa kecewa tengah, kabupaten sumba barat day84n ukiran hasil sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara penghitungan perolehan suara partai partai bulan tempat pemungutan suara dalam bintang tps .nttiii. pemilu tahun beserta lomba rade lampiran tps desa lomba esa umpan rade, kecamatan kecewa kecamatan871wee bintang tps pamanda, kecamatan kecewa desa wee tengah pamanda, kecamatan kecewa tengah, kabupaten sumba barat daya dprd kabupaten flores timur partai politik), daerah pemilihan flores timur i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pengisian anggota kabupaten flores timur, daerah pemilihan floreskecamatan boleng sebesar suara dari semula menjadi suara. pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang terjadi pada partai politik lainnya, dengan jumlah suaramengenai tuduhan adanya mobilisasi massa yang diarahkan untuk mencoblos partai lain tidak bisa dibebankan menjadi tanggung jawab memohon dan bukan merupakan kompetensi mahkamah konstitusi. kalaupun terjadi pelanggaran terhadap masalah ini, penyelesaiannya melalui forum lain dan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu tps tps tps tps tpspemohon formulir tps pipi sebanyak suara, padahal berdasarkan temuan pemohon formulirflotim sampai dengan kabupaten flotim iv. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut. se) rawan kab flotim model dprd untuk membantah iv. kabupaten kota plant tps atau membuktikan desa bayuntaayuntaatlewat kecamatan ile suara boleng untuk pemilu sebagaimana anggota dprd gugatan pemohon..4duauatps desa|plantiawaliiawalibanubabanubsebagaimana kecamatan ile boleng untuk gugatan pemohon.boleng sebagaimana untuk pemilu anggota dprd gugatan pemohon.osenoseungalan calon tps desa suara bungalaovo,novo kecamatan ile suara boleng untuk pemilu anggota sebagaimana dprd kabupaten kota tahun gugatan pemohon. kab flotim model dprd untuk membantah iv.149a kabupatatau membuktikan map span nala bahwa tidak ada berhologram ,rincian perolehan suara sah partai penghilangan kabupaten flotim suara sah partai v152 politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores suara timur tps desa lebanuba berhologram, rincian anda budak ada gram, penghilangan kabupaten flotim pig gueralsah partai suara sah partai v153 politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores suara timur tps desa diawaliungalanmangga psuara, padahal berdasarkan temuan pemohon formulir tps tps tps dan tps desa lomba pare perolehan suara pemohon adalv155 politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores sdhitlamawolo suara kecamatan ile boleng sebagaimana gugatan pemohon. lampiran model dprd untuk membantah atau membuktikan aannarwa tidak ada berhologram, rincian penghilangan kabupaten flotim perlahan guaresah partai suara sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores lag timur tps desa lamawolo kebab politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores suara timur tps desa lewopaosecara kabupaten flotim perolehan suara salewopao sya. kecamatan ile boleng ksnya kabupaten flotim peralihan akerajsah partai sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores timur tps desa lewopao saykabupaten fiction perolehan suara sah partai ara sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores timur tps desa nelereren suartps desa suara nelererekabupaten flotim perolehan suara sdboleng suaraslate timur tps desa bolengduauntuk membantah nak model dprd atau membuktikan kabupaten kota bah berhologram, rincian any ndak ada gram, penghilangan kabupaten flotim perolehan suara sah partai lara sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores ara timur tps desa warabala sebagaimana kecamatan ile boleng gugatan pemohon. untuk membantah lampiran model dprd stat membuktikan map span nalv177 politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores suara timur tps desa warabalperolehan suara sah partai ppn sia politik dan calon anggota pbb) sah partai dprd kabupaten flores suara timur tps desa lewat ehaykabupaten flotim perpignian gusraisah partai sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores suara timur tps desa dosenperolehan suara sah partai kabupaten flotim politik dan calon anggota pbb) sah partai dprd kabupaten flores suara timur tps desa bayuntaa sebagaimana kecamatan ile boleng gugatanero suara sah partai politik dan calon anggota pbb) sebesar dprd kabupaten flores timur tps desa novalat bukti ini diajukan untuk daftar pemilih tambahan membantah khusus pemilihan umum gugatan pemohon tentang adanya anggota dpr, dpd, dprd mobilisasi massa kabupaten flotim provinsi tah dprd yang kabupaten kota tahun menggunakan model a.t. khusus kpu) ktp atau kartu kecamatan adonara kabupaten flores timur keluarga namun tidak terdata dalam model a.t. khusus kpu alat bukti ini diajukan untuk daftar pemilih tambahan khusus pemilihan umum tea dara anggota der, apd. lap mobilisasi massa kabupaten flotim provinsi dan dprd yang kabupaten kota tahun menggunakan model a.t. khusus kpu) ktp atau kartu kecamatan witihama keluarga namun kabupaten flores timur tidak terdata dalam model a.t. khusus daftar pemilih tambahan alat bukti ini khusus pemilihan umum diajukan untuk abupatenlotir anggota dpr, dpd, dprd membantah provinsi dan dprd gugatanupaten kota tahun tentang adanya model a.t. khusus kpu) mobilisasi massa kecamatan ileboleng yang kabupaten flores timur menggunakan ktp atau kartu keluarga namun tidak terdata dalam model a.t. khusus model dprd kabupaten kota desa untuk membantah bedalewuneda lewu#ritus membantah lebanuba sertifikat atau membuktikan inn: bahwa tidak ada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan penghilangan kabupaten flotim kn suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa lebanubadiawalihpa suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa diawaliuntuk membantah kabupaten kota desa atau membuktikan bungalan sertifikat bahwa tidak ada rekapitulasi hasil penghilangan kabupaten ltimo penghitungan perolehan suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa bungalan suara kecamatan ile boleng dalamgugatan pemohon. dprd kabupaten kota tahun model dprd kabupaten kota desa membantah lamawoldari setiap tps suara sah partai (pbb) sebesar desa lamawolo kecamatan sda ile boleng dalam pemilihan setadilinana umum anggota dprd abi pemohon kabupaten kota tahun model dprd kabupaten kota desa untuk membantah helanlangowuyohelanlangowuyobatu membantah lewopasah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa lewopaokih untuk membantah desa nelereren sertifikat tau lembu ikan rekapitulasi hasil hil penghitungan perolehan pengurangan kabupaten flotim suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa nelererenagfbolengolenguntuk membantah neleblolobloloduablolonggan suara sah partai v200 para dari setiap tps (pbb) sebesar desa duablolonglewokeleokeleuntuk membantah kabupaten kota desa atau membuktikan diawali sertifikat bahwa tidak ada kabupaten flotim rekapitulasi hasil penghilangan penghitungan perolehan suara sah partai suara dari setiap tps (pbb) sebesar desa diawali kecamatdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota denpasar, menimbang bahwasudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini,. beberapa ketentuan dalamanggaran bkk sebagaimana dimaksud dalam dicantumkan dan dianggarkan dalam apb desa oleh pemerintah desa. pencantuman dan penganggaran bkk dalam apb desa sebagaimana dimaksud pada berdasarkan besaran anggaran bkk yang dianggarkan oleh pemerintah daerah, sesuai jumlah desa adat, banjar adat dan sekda teruna dan atau sabha romana yang berada wilayah dinasnya. kelompok desa adat, banjar adat dan sekda teruna dan atau sabha romana dalam wilaynggaran bantuan keuangan kepada desa adat untuk pemajuan dan pelestarian adat dan budaya oleh banjar adat dan sekda teruna dan tau sabha romana, yang berada wilayah kelurahan dilaksanakan dengan hibah berdasarkmekanisme pengelolaan bkk dilakukan melalui tahapan meliputi: bkk yang masuk rekening kas desa, paling lambat (tujuh) hari, berbekal menginformasikan kepada desa adat, banjar adat dan sekda teruna dan atau sabha romana yang berada wilayah dinasnya; berbekal menugaskan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan bkk yang disesuaikan dengan pemanfaatan dana bkk yang telah tertuang dalam apb desa; dan dalam hal terjadi perubahan peruntukan pemanfaatan bkk, dilakukan melalui mekanismeroses pengelolaan bkk meliputi: perencanaan; penganggaran; pencairan; pelaksanaan; dan pertanggungjawaban. proses pengelolaan bkk sebagaimana dimaksud pada diuraikan dalam petunjuk teknis pengelolaan bkk. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. merah kota denpasar tahun nomor gusti ngurah jaya nedenpasar. ditetapkan denpasar pada tanggal april walikota denpasar, ditunda npasar pada ril |
berita daerah kota bandung tahun nomor em. menara peraturan walikota bandung nomor tahunkepariwisataan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah, danbadan promosi pariwisata kota bandungnsurpk. unsur pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional bpk. bab organisasi bagian kesatu kedudukan dengan peraturan walikota ini dibentuk bpk. bpk sebagaimana dimaksud pada berkedudukan daerah. bagian kedua struktur organisasi struktur organisasi bpkpk sebagaimana dimaksud dalam berjumlah sembilan) orang anggota yang terdiri dariunsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh unsur penentu kebijakan bpk untuk menjalankan tugas operasional bpk. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada diangkat dan ditetapkan oleh unsur penentu kebijakan bpk. tata kerja . tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana diatur lebih lanjut oleh bpk.bab iii tata kerja bpk mempunyai fungsi sebagai berikut: koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha daerah, mitra kerja pemerintah daerah. bpk mempunyai tugas sebagai berikut daerah, cc. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan daerah, menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan daerahpk berkewajiban membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bpk . bpkpkkepada walikota melalui dinas. bab persyaratan persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan adalah sebagai berikut: warga negara indonesia, berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk kota bandung, sehat jasmani dan rohani, memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan indonesia daerahpk. bab pengangkatan perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan bpk sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diusulkan kepada dinas oleh ketua masing masing asosiasi sebanyak (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi. . dinas dapat membentuk tim untuk melakukan seleksi keanggotaan unsur penentu kebijakan. atas pertimbangan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada dinas menetapkan usulan unsur penentu kebijakan bpk. usulan unsur penentu kebijakan bpk sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh kepala dinas kepada walikota untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama (empat) tahun. unsur penentu kebijakan bpk dipimpin oleh seorang ketua danpkpk, paling lambat (empat puluh lima) hari kalender. kepala kalenderbersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bantuan dana sebagaimana dimaksud pada diperuntukan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan untuk pembayaran gaji dan operasional kantor bpk. pendanaan yang berasal dari apbn harus diaudit oleh inspektorat jenderal kementerian kebudayaan daudit oleh inspektorat kota bandungunsur penentu kebijakan bpk berkewajiban menyampaikan laporan kepada walikota sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari apbd. babpai, sekretaris5 ota bandung edi siswa berita daerah kota bandung tahun nomor |
ratio decided hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara konflik batas wilayah era otonomi daerah analisis putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi ridwan darmawan, bachtiar bambang iyo program studi ilmu hukum s2) program pascasarjana universitas pulang email: r.darmawan97@ gmail.com abstrak fenomena pemekaran daerah pasca reformasi menemukan momentumnya, saking derasnya kemunculan daerah otonomi baru dob) pasca reformasi, para ahli menyebut fenomena pemekaran daerah yang relatif cepat dan massif tersebut dengan istilah big bang decentralization, semacam ledakan atau dentuman besar terkait perubahan kebijakan desentralisasi yang sangat drastis. kehadiran daerah otonomi baru tersebut harus diakui memicu konflik yang kemudian mengemuka, salah satunya adalah konflik batas wilayah. salah satunya yakni konflik batas wilayah antara kabupaten kepulauan selayar dengan kabupaten buton selatan. mahkamah melalui putusan nomor puu xvi tertanggal maret yang menyatakan pada pokoknya bahwa permasalahan yang diajukan oleh pemohon dan pemohon bukanlah permasalahan konstitusional. penulis kemudian tertarik untuk meneliti apa ratio decided hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret dan apakah ratio decided hakim konstitusi dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret ditinjau dari makna teori negara kesatuan. hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan model model konflik batas wilayah, actor faktor yang memicu munculnya konflik tersebut serta upaya upaya penyelesaiannya, metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini, dan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ratio decided hakim dalam putusan nomor puu xvidan relevansinya dengan teori negara kesatuan sangatlah erat, karena pendirian mahkamah tersebut jelas sekali bersesuaian dengan teori negara kesatuan sebagaimana digambarkan oleh para ahli. kata kunci pemerintah daerah, daerah otonomi, konflik batas wilayah, ratio decided. abstract the phenomenon regional expansion after political reform finally find its momentum. because its fast growth the new regional autonomy nra), many experts call this relatively fast and massive phenomenon big bang decentralization, sort explosion related drastically change decentralization policy. the new regional autonomy has trigger many conflicts, one them territorial dispute. territorial district dispute between kepulauan selayar and south buton example. under supreme court ruling number puu xvi march have stated that the dispute from the petitions not classified constitutional matter. the writer find intriguing and try analyze the ratio decided the constitutional judge from supreme court ruling number puu xvi march and review from unitary state theory. the result this research make description models territorial dispute, defines what kind factor that may cause the dispute itself and finally find the solution this problems. the methodological research the thesis uses juridical normative. the writer uses legis positivis, which stated that law always identical written norms being made official government. the result this research also describe ratio decided the constitutional judge from supreme court ruling number puu xvi march which pointed out the implementation the article section the constitution the republic indonesia become full authority legislator divide the region including their territories. , the relevance with the unitary state theory very well connected, because establishment the supreme court itself based unitary state theory according expert. keyword, local government, regional autonomy, territorial dispute, ratio decided. pendahuluan pasca berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka menjamurlah pemekaran pemekaran daerah otonomi baru indonesia, dalam kurun waktu lima tahun saja yakni sejak tahun sudah ada daerah otonom baru provinsi, kabupaten, dan kota) yang terbentuk sejak tahun bahkan, menurut editorial media indonesia, pada hingga ketika dilakukan moratorium pemekaran daerah, terlahir daerah otonomi baru. indonesia kini terdiri dari kota dan kabupaten provinsi.' masih dalam artikel yang sama, bahkan sejak dilakukannya moratorium pemekaran daerah, kementerian dalam negeri telah menerima usulan pembentukan daerah otonomi baru. akan tetapi usulan tersebut tidak dapat dilakukan, karena pemerintah sejak tahun memberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. maraknya pemekaran daerah yang telah berlangsung sejak era reformasi tersebut, justru menimbulkan banyaknya persoalan baru bagi negeri ini, sebagaimana sampaikan oleh peneliti lipi, siti euro?, pemekaran daerah cendrung timbulkan masalah baru, hal ini didukung oleh data dari kementrian keuangan, hasil evaluasi kementerian keuangan, direktorat jenderal perimbangan keuangan menunjukkan bahwa persen daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan, personel, peralatan dan dokumen p3d) kepada daerah otonom baru, ujarnya. euro juga memaparkan, persen daerah otonom baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. lalu persen daerah induk memberi dukungan dana kepada daerah otonom baru sebagaimana yang disyaratkan dalam pen.akan daerah baru. ada juga persen pns sulit dipisahkan dari daerah induk daerah atom baru, persen pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi dan persen daerah otonom baru belum memiliki rtrw, berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi undang undang pemekaran daerah tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayahnya. daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya daerahnya. kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. oleh karena itu daerah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah pad). faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan dana alokasi umum dau) dan bagi hasil sumber daya alam (sda). pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi kemakmuran dari actor aktor yang berkepentingan. pernyataan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumber sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. celananya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain. munculnya konflik atau benturan antar daerah, pada dasarnya adalah refleksi dari kesalahpahaman, keamanan dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi. print dan rubin menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing masing pihak memiliki alasan untuk percaya sidik pramono dan susi gerindra, pemekaran tak jadi obat mujarab , kompas edisi rabu agustus (politik hukum), hal. editorials menimbang hasrat pemekaran wilayah baru kabupaten sleman ditandatangani, diunduh pada tanggal november pukul bid, diunduh pada tanggal november pukulhlm. euro, siti. et. al., konflik kerjasama antar daerah studi pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah jawa timur, bangka, belitung, dan kalimantan timur jakarta: pusat penelitian politik lipi, hlm. bid, hlm. bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah obyek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut. kesuburan batas daerah yang mengakibatkan konflik batas daerah seringkali menimbulkan diskursus terkait otonomi daerah versus konsepsi atau teori negara kesatuan. negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan keragaman dari unsur unsur yang membuatnya menyatu (unitary). perbedaan baik yang bersifat lahiriah yaitu kondisi daerah daerah masing masing maupun yang bersifat batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana kekuasan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggung jawab kepada rakyat." c.f. stro berikut adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dalam negara kesatuan hanya ada satu lembaga legislative atau pembuat undang undang yaitu dewan perwakilan rakyat pusat. dewan ini mempunyai supremasi dalam menjalankan fungsi perundang undangan (regelgeving), sehingga produk yang dibuatnya merupakan produksi hukum yang berderajat lebih tinggi dibanding dengan produk hukum yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah. tidak adanya badan badan lainnya yang berdaulat. ciri ini menegaskan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada lembaga yang memegang kedaulatan selain dewan perwakilan rakyat, yang berkedudukan pusat. dengan demikian daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. kekuasaan tertinggi ada pemerintah pusat. dalam negara kesatuan yang didesentralisasikan, meskipun kekuasaan pemerintah dapat dilimpahkan kepada pemerintah dearah namun keputusan terakhir tetap berada pemerintah pusat. pemerintah daerah dibentuk hanya untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintah yang ada daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah.?? dalam beberapa konflik tapal batas wilayah antara daerah otonomi baru dengan daerah induk atau dengan daerah otonomi yang sudah lama, biasanya disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang undang dan peta lampiran undang undang yang tidak memenuhi syarat sebagai peta, seperti yang terjadi pada perebutan sebuah pulau yakni pulau arabia kawi kawin antara kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan dengan kabupaten buton selatan provinsi sulawesi tengara beberapa waktu lalu dan telah diajukan permohonan pengujian oleh pihak pemerintah kabupaten kepulauan selayar mahkamah konstitusi dan juga telah diputus oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu xvi tertanggal maretputusan ini menurut penulis menjadi rancu dan membingungkan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa para pemohon yakni bupati kabupaten kepulauan selayar dan ketua dprd kabupaten kepulauan selayar sebagai pemerintah daerah kabupaten kepulauan selayar sebagaimana dijelaskan dalam kronologi pokok permohonannya bahwa alasan utama pengajuan judicial review tersebut adalah untuk mengakhiri polemik dan tidak kunjung berulangnya penyelesaian ditingkat pemerintah sebagaimana telah dilakukan upaya oleh para pemohon namun tidak adanya penyelesaian. termasuk juga dalam hal adanya ketidakjelasan materi muatan undang undang serta dihubungkan dengan batu uji uud nri tahun1945lazim digunakan sebagai batu uji pengujian dean fruit jeffrey rubin, teori konflik sosial (terjemahan), yogyakarta: pustaka pelajar, social conflict escalation, stalemate, and settlement , mc. draw hill inc, hlmadnan buyung nasution, arus pemikiran konstitusionalisme , jakarta: kata hasta pustaka, hlm. dalam dr. ni'maupun huda, ibid, hlm.hlm. jgbyundang undang mahkamah konstitusi, kepastian hukum atas penyelesaian konflik batas wilayah tersebut menjadi terabaikan dimana menurut uud nri tahun menjadi hak bagi setiap orangystem normative yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. pembahasan ratio decided hakim dalam putusan nomor puu xvi pengertian ratio decided atau pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. sebelum menjelaskan fungsi kegunaan radio decided maka terlebih dahulu kita dilibatkan tentang pengertian definisi ratio decided. istilah istilah lain yang sama artinya seperti ratio decided adalah legal reasoning dan the ground reason the decision yang dipakai dalam penjabaran berikutnya. ratio decided yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan. pertimbangan hukum atau legal considerations atau ratio decided adalah bagian dari putusan pengadilan indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara.! berikut ini beberapa definisi tentang ratio decided. ratio decided adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta fakta materi.!' ratio decided. means the ground judicial decision. the general reasons principles judicial decision, abstract from any peculiarities the case, are commonly styled, writers jurisprudence, the ratio decided. austin jurisprudence, karton law lexicon 14th ed. penjelasan rasio decided. berarti dasar keputusan pengadilan. alasan umum atau prinsip prinsip keputusan peradilan, seperti disarikan dari keanehan kasus ini, biasanya ditata, oleh penulis tentang yurisprudensi, rasio decided. austin fikih, hukum leksikon karton ed. pada secara yuridis,'?, dijelaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi tentang pengujian undang undang memuat: kepala putusan yang berbunyi: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa , identitas pemohon: ringkasan permohonan yang telah diperbaiki, peter mahmud marzuki, penelitian hukum , jakarta: kencana, edisi pertama cetakan ke hlm.6a550 kapan pertimbangan putusan mk dikatakan mengikat dan tidak mengikat , diakses pada tanggal januari i.lihat pmk amar putusan, pendapat berbeda dari hakim konstitusi, dan hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi, serta panitera. secara jelas memang dalam huruf pmk dinyatakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. mahkamah dalam pertimbangan putusannya menyatakan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi paragraf menyatakan bahwa dalam mempertimbangkanbertanggal februari dalam paragraphberdasarakan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, batas wilayah administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang undang untuk membagi dan menetap)?dalil pemohon dan pemohon guo tidak beralasan menurut hukum.xiii?! bahwa pada pokoknya,kesesuaian ratio decided hakim dalam putusan nomor puu xvi ditinjau dari perspektif negara kesatuan. seperti yang sudah penulis bahas diatas, ratio decided hakim mahkamah dalam putusan nomor puu xvi menyatakan bahwalihat putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xviahwa seperti yang telah digambarkan diatas, ratio decided mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret pada pokoknya memandang bahwa masalah yang diajukan oleh pemohon dan pemohon bukanlah merupakan masalah konstitusional, akan tetapi merujuk pada putusan mahkamah sebelumnya yakni putusan nomor puu x bertanggal februari dalam paragraph yangselanjutnya mahkamah konstitusi berdasarkan rujukan putusan nomor tersebut menyatakan bahwa persoalan batas wilayah adalah menjadi sepenuhnya kewenangan pembuat undang undang untuk membagi wilayah dan termasuk batas batas wilayahnya. dihubungkan antara ratio decided hakim konstitusi dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret dengan maknaang membahas dan langsung menghubungkan dengan penafsiran mahkamah terhadap uud nriratio decided mahkamah dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret sejalan dengan bentuk negara kesatuan republik indonesia yang merupakan amanat undang undang dasar dengan tegas menyatakan bahwa negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik . prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan ialah, bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara adalah pemerintah pusat (central government) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah (local government). begitu pula dengan tanggungjawab pelaksanaan pemerintahan tetap berada pemerintah pusat, namun karena salah satu asas yang dipergunakan dalam system pemerintahan indonesia adalah asas negara kesatuan yang didesentralisasikan maka ada tugas tugas yang diurus sendiri oleh daerah sehingga lahirlah hubungan kewenangan dan pengawasan antara pusat dan daerah.? ratio decided mahkamah juga telah sesuai dengan pendapat c.f. strong yamana telah penulis kutip dibagian awal tulisan.hlm. atul huda, desentralisasi asimetris dalam nkri , bandung: nusa media, cetakan hlm. penutup ratio decided hakim mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret adalah bahwa konflik batas daerah antara kabupaten kepulauan selayar dengan kabupaten buton selatan sebenarnya bukanlah konflik antar daerah kabupaten, tetapi konflik antar daerah provinsi yakni provinsi sulawesi selatan dengan provinsi sulawesi tenggara, dan penyelesaiannya berada level kementerian dalam negeri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penegasan batas daerah dan mahkamah juga berpandangan bahwa karena indonesia berbentuk negara kesatuan sebagaimana uud nri yang menyatakan bahwa negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. maka pembagian wilayah atau daerah termasuk juga batas batas wilayah dalam daerah daerah yang dibagi bagi itu menjadi sepenuhnya kewenangan pembentuk undang undang sepanjang kemudian diatur dalam undang undang. ratio decided hakim mahkamah dalam putusan nomor puu xvi tertanggal maret dihubungkan denganbahas dan langsung menghubungkan dengan penafsiran mahkamah terhadap uud nri yang menyatakanberdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyarankan untuk, agar pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri segera melakukan penegasan batas daerah daerah daerah yang belum ada penegasan batas daerah, khususnya daerah daerah yang kategori daerah otonomi baru. agar para kepala daerah beserta unsur pimpinan dewan perwakilan daerah masing masing tingkatan sebagai satu kesatuan sebagai pimpinan daerah otonom untuk menyadari dan mensosialisasikan kepada masyarakat wilayahnya bahwa negara indonesia adalah negara kesatuan. oleh karenanya sebagai negara kesatuan, maka pemerintah pusat sebagai pemilik kedaulatan, maka sesuai dengan konsep negara kesatuan, pembagian wilayah termasuk batas batasnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. agar pemerintah pusat segera menyelesaikan kebijakan satu peta sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang percepatan kebijakan satu peta pks) agar kemudian menjadi acuan dan rujukan dalam seluruh kebijakan terkait batas wilayah., sehingga konflik batas wilayah tidak lagi menjadi problem yang mengganggu proses pembangunan baik daerah maupun pembangunan nasional. daftar pustaka adnan buyung nasution, arus pemikiran konstitusionalisme , jakarta: kata hasta pustaka,c.f. strong, modern political constitutional introduction the comparative study their history and listing form, london: the english book society and sidekick jackson limited, dean fruit jeffrey rubin, teori konflik sosial , (terjemahan), jakarta: pustaka pelajar, lni'atul huda, desentralisasi asimetris dalam nkri , bandung: nusa media, cetakan atul huda, lembaga negara dalam masa transisi demokrasi , yogyakarta: uii press, ni'atul huda, perkembangan hukum tata negara, perdebatan dan gagasan penyempurnaan) , yogyakarta: fh. uii press, peter mahmud marzuki, penelitian hukum , jakarta: kencana, edisi pertama cetakan keiqbasiti euro, konflik kerjasama antar daerah: studi pengelolaan hubungan kewenangan derah dan antar daerah jawa timur, bangka, belitung dan kalimantan timur , jakarta: pusat penelitan politik lipi,utusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi tanggal september mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten buton selatan provinsi sulawesi utara sidik pramono dan susi gerindra, pemekaran tak jadi obat mujarab , (politik& hukum), kompas, rabu agustus editorials menimbang hasrat pemekaran wilayah, diakses oktober pemekaran daerah cenderung timbulkan masalah baru bantul dengan kabupaten sleman ditandatangani, https: h antardaerah |
hilangnya hak persamaan dimata hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia bagi masyarakat miskin pengguna narkotika rudy suyanto, bambang santoso, oksidelfa yanto program studi ilmu hukum s2) program pascasarjana universitas pulang email: abstract: narcotic addicts are "self victimizing victims", because narcotic addicts suffer from dependency syndrome due narcotic abuse that they themselves. victims crime that are addicted need special treatment, that they get treatment and protection they can return citizens who can play role the life the nation and state. according article law number year concerning narcotic, that narcotic addicts and victims narcotic abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. but practice, rehabilitation not given drug addicts from the poor, even though they have fulfilled the rehabilitation requirements. this contrary the principle equality before the law, that criminal justice all defendants have the same rights before the law. the criminal justice system indonesia, the loss equality the eyes the law often occurs cases criminal acts narcotic abuse. keywords narcotic abuse, medical rehabilitation, equality before the law abstrak pecandu narkotika merupakan self victimizing victims , karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. korban kejahatan yang bersifat adisi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut undang undang nomor tahun tentang narkotika, bahwatetapi dalam praktek, rehabilitasi ini tidak diberikan kepada pecandu narkotika dari golongan masyarakat miskin, walaupun telah memenuhi syarat syarat rehabilitasi. hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan depan hukum (equality before the law), bahwa dalam peradilan pidana semua terdakwa memiliki hak yang sama depan hukum. dalam sistem peradilan pidana indonesia hilangnya hak persamaan dimata hukum banyak terjadi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. kata kunci penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi medis, persamaan dimata hukum pendahuluan negara indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan undang undang dasar yang menyatakan bahwa: negara indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. oleh karena itu, bagi indonesia yang sebagai negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam!. angkasa, filsafat hukum, purwokerto: universitas jenderal soedirman, hal. tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. kedua, pandangan para ahli hukum seperti kurniadi purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum?. filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum hukum dari hakekatnya. keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. tarik menarik antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita cita hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan akan dikesampingkan?. akhir akhir ini, keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law abidin) dan fair. tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. ukuran keadilan sebagaimana disinggung atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan hans kersen menekankan pada filsafat hukum plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan luar dunia sehingga jelas bahwa keadilan masuk dalam kajian filsafat. banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. kesemua itu termasuk bidang filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. keadilan merupakan salah satu contoh materi yang menjadi objek filsafat. dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat yunani. pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, samping kepastian hukum dan kemanfaatan. adanya sebutan hakim sebagai wakil tuhan dilatarbelakangi secara historis, dalam teori hukum dan negara, suara tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilsafatan tentang kedaulatan negara atau raja, melahirkan filsafat kedaulatan tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan kurniadi purbacaraka dalam ridwan halim, pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab, jakarta: thalia indonesia, hal. anthony susanto, halcara dde: jurnal pengabdian kepada masyarakat, filsafat renungan bahwa terminology keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya. keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia pollen tumbuh secara filsafat dalam alam halal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan'. demikian halnya dengan suatu perkara pidana indonesia konsep keadilan bagi semua justicia omnibus begitu perkasa ketika diucapkan, tetapi begitu lemah ketika diungkapkan dalam implementasi penegakan hukum. hal yang paling sangat dominan adalah dalam perkara tindak pidana narkotika. penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula perdagangan gelap serta peredaran narkotika tersebut. ketentuan perundang undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa indonesia." penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat meredam peredaran gelap narkotika dan mengobati pengguna yang adalah korban dari peredaran gelap narkotika. penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yakni kepolisian yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang memiliki wewenang dalam menyusun dakwaan dan melakukan penutupan serta majelis hakim pengadilan yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terkadang menyimpang dari asas equality before the law ebl baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga pada saat penjatuhan vonis. hal ini dapat terjadi dikarenakan para penegak hukum melihat status sosial para pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna maupun pecandu. rumusan masalah yang terjadi adalah: faktor yang menyebabkan hilangnya hak persamaan dimata hukum bagi pengguna narkotika dalam sistem peradilan pidana indonesia, penerapan narkotika tidak berdasarkan asas equality before the law. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan hilangnya hak persamaan dimata hukum equality before the law) dalam penerapan undang undang tahun tentang narkotika terhadap masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana narkotika. untuk mengetahui bagaimana penerapan undang undang nomor tahun tentang narkotika yang tidak sesuai asas equality before the law terhadap masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. cita cita negara hukum indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan indonesia sejak kemerdekaan. meskipun dalam uud sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa indonesia menganut ide rechtsstaat bukan machtsstaat guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.'? fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. gustav radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar grundwerten) yaitu kepastian hukum rechtssicherheit), kemanfaatan zweckmassigkeir) dan keadilan gerechtigkeit)''. untuk mencapai suatu bader johan nasution, hukum dan keadilan, bandung: mandar maju, hal. moh. taufik makara, suhasril, dan moh. zaky a.s., tindak pidana narkotika, jakarta: thalia indonesia, hal.udiro mertokusumo, bab bab tentang penemuan, op. cit., hal. sudiro mertokusumo dan pirlo, bab bab tentang penemuan hukum cetakan kedua, bandung: citra aditya bakti, hal. kepastian hukum, yaitu agar supaya ada kepastian tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para anggota masyarakat. kepastian hukum sesungguhnya sebuah ide yang tidak bisa dirumuskan mutlak secara gramatikal. bahasa yang digunakan dalam merumuskan ketentuan ketentuan didalam hukum (undang undang) tidak bisa diformulasikan secara kaku. karena bahasa pertama tama memiliki keterbatasannya sendiri. disamping itu, teks teks dalam hukum (undang undang) sesungguhnya memiliki makna tertentu yang tentu saja sukar untuk ditafsirkan secara baku. kepastian hukum merupakan perlindungharapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. perlindungan hukum bagi setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uudnri untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. dalam negara kesatuan republik indonesia nkri), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang adalah istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat dan rule law, sehingga dalam penjelasan uud nri sebelum amandemen disebutkan, negara indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka machtsstaat) . perlindungan hukum bagi pengguna narkotika adalah dengan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment dan social defence. rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitumetode treatment sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologundang undang nomor tahun tentang narkotika menyatakan bahwgi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ketentuan pidananya diatur dalam tahun tentang narkotika. dalam diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. wirjono prodjodikoro, perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata, bandung: mandar maju, hal. fernando manullang, regime, legalitas dan kepastian hukum, jakarta: kencana prenamedia group, hal. sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar cetakan kedua, op. cit, hal. metode penelitian dalam penelitian tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku. penelitian normatif ini sering disebut dengan penelitian doctrinal, karena objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang undangan dan bahan pustaka. terkait dengan hal tersebut metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). penelitian ini bersifat deskriptif, karena berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori teori landasan untuk memecahkan masalah. penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang undang. pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara concrete, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang undangan (statue approach)'!. suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder'$, yaitu data yang diperoleh dari bahan bahan kepustakaan maupun yang dikumpulkan oleh orang lain. alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, dilakukan dengan menggunakan bahan bahan hukum, yakni, bahan bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang undangan, antara lain: undang undang dasar negara republik indonesia kitab undang undang hukum acara pidana undang undang nomor tahun tentang narkotika undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia.narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika surat edaran mahkamah agung tentang rehabilitasi medis pengguna dan pecandu narkotika peraturan kepala bnn tahun tentang tata cara penanganan tersangka dan atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi peraturan jaksa agungahan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer berupa buku buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah. bahan bahan hukum tersier, adalah bahan bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus umum dan kamus hukum. data data yang diperoleh dari suatu kepustakaan diolah secara kualitatif, yaitu dengan memisahkan atau memilah data yang ada, mana yang penting dan mana yang tidak penting sehubungan dengan masalah yang dibahas. pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan bahan hukum tertulis. sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan dalam bagian bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. soerjani soeharto dan sri memuji, penelitian hukum normatif, jakarta: rajawali press, hal. abdulkadir muhammad, hukum dan penelitian hukum. cet. ke bandung: pt. citra aditya bakti, hal. peter mahmud marzuki, penelitian hukum. cet ke jakarta: kencana, hal. bambang songgon, metode penelitian hukum, jakarta: rajawali grafindo perkasa, hal. hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis, (b) gramatikal: dan (c) teleologis.'? pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. interpretasi sistematis (systematische interpretative, dogmatische interpretative) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah naskah hukum lain. jika ditafsirkan adalah suatu undang undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. dalam penafsiran ini mencari ketentuan ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak termodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). selanjutnya interpretasi gramatikal (what does linguitically mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang dalam kaidah hukum dinyatakan. penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari hari atau makan teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis(what does the articles would like archieve) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. menurut hot, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalah penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus. pembahasan konsep equality before the law (selanjutnya, untuk memudahkan penulisan disebut ebl) dalam sistem peradilan pidana indonesia adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja) dan tekstual bagi hukum. secara universal ebltekstual, ebl tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang didimuka hukum. jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum. pengertian sistem peradilan pidana spp) berasal dari kata sistem dan peradilan pidana, sehingga secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat. sistem peradilan pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. jimmy asshiddigie. teori aliran penafsiran hukum tata negara. jakarta: ind. hill. co. hal.halhal. menurut indriyanto seno adji?, sistem peradilan pidana indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari criminal justice system, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan amerika serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (law enforcement officers). dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari criminal justice system. definisi criminal justice system dalam black's law dictionary disebutkan sebagai the system typically has three components: law enforcement (police, sheriff, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, parole officers) . pengertian tersebut lebih menekankan pada komponen dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. disamping itu pengertian atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. ebl merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, sebagaimana tergambar atas. upaya melawan praktik ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. penjelasannya adalah, pertama, setiap negara atau otoritas harus mendasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. bagi indonesia, hal ini bisa dilihat dari uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum'. kedua, hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang, bukan sekedar warga negara.dangkan menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. dari kedua diatas, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan, yang seharusnya, sama baik bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara. sementara pada berada pada bab ham. artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada indonesia. turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian ebl bisa dilihat dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang . undang undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dengan badan peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti peradilan ham, peradilan anak, peradilan hubungan industrial, peradilan perikanan, peradilan tindak pidana korupsi dan peradilan niaga dan selain mahkamah agung, juga secara sejajar kekuasaan kehakiman berlaku bagi mahkamah konstitusi. dengan demikian sudah jelas bahwa peradilan indonesia dalam hal ini melalui mahkamah agung dan badan badan peradilan dibawahnya serta mahkamah konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang muka hukum equality before the law). praktik peradilan pidana indonesia belum menunjukkan suatu gambaran yang bagus dalam menjamin terpenuhi ebl bagi setiap orang indonesia. seperti halnya dalam peradilan pidana tindak pidana narkotika, konsep ebl dalam peradilan tindak pidana narkotika indonesia dapat dikatakan sudah hilang dari asas asas keadilan bagi masyarakat miskin. penerapan narkotika terhadap terdakwa yang satu dengan yang lain berbeda walaupun dengan suatu kondisi keadaan yang sama. perbedaan perlakuan tersebut tentunya telah mencederai rasa keadilan dan melanggar hak aksi manusia dalam hal perlakuan yang sama dimata hukum equality before the law sebagai contoh adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat miskin yang bernama nico ariyanto dengan nomor perkara pid.sus pn.jkt.sel yang dijatuhi vonis pidana penjara selama tahun bulan dan denda rp. subsider bulan penjara bila denda tidak dibayarkan karena melanggar tentang kepemilikan narkotika. hal ini berbeda sekali apabila terdakwa adalah seorang artis, orang kaya, dan golongan dengan status sosial tinggi, sebagai contoh adalah perkara jerry nichol, yang berprofesi sebagai artis yang pada tanggal november divonis rehabilitasi ruko cibubur karena melanggar narkotika sebagai pengguna. pemaparan atas menggambarkan bahwa yang menyebabkan hilangnya asas ebl terdapat pada penegakan hukum. penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum . riyanto seno adji, korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana, jakarta: diapit media, hal. bryan garner, black's law dictionary, seventh edition, min: west group, st. paul, hal. saito rahardjo, masalah penegakan hukum, bandung: sinar baru, hal. penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing masing menurut aturan hukum yang berlaku. dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerangan antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. kaidah kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan. istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep konsep yang abstrak menjadi kenyataan. dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide ide atau konsep konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. namun demikian, tidak berarti pula peraturan peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan peraturan maupun dalam penerapannya. menurut soerjani soeharto penegakan hukum bukan semata mata pelaksanaan perundang undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor hukumnya sendiri. praktek penyelenggaraan penegakan hukum lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konvensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, akan tetapi juga peace maintenance , karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerangan antara nilai nilai, kaidah kaidah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diatasnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya. faktor penegak hukum salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yaitu, polisi, jaksa, hakim dan pengacara. mengutip pendapat j.e sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.? faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. fasilitas pendukung mencangkup perangkat lunak dan keras. salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini cenderung pada hal hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang tujuan dan asas narkotika itu diterbitkan. faktor masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencangkup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. faktor kebudayaan secara analisis konvensional terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya indonesia, adanya super culture, culture, subculture dan counter culture. variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh soerjani soeharto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta: rajawali, hal. j.e sahetapy, bunga sampai viktimisasi, bandung: fresco, hal. karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum papua akan berbeda dengan jakarta. kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. hal ini disebabkan oleh karena undang undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat. pemerintah dalam menerbitkan narkotika memiliki dasar, tujuan dan asas yang sebagaimana tercantum dalam dan yang berbunyidan diselenggarakan dan kepastian hukum. sert dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. berdasarkan dasar, asas dan tujuan diatas, maka sudah dipastikan setiap pecandu narkotika dan pengguna narkotika bagi dirinya sendiri, layaknya mendapatkan perlindungan, penyelamatan, keadilan serta pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. untuk menguatkan tujuan dari narkotika, mahkamah agung mengeluarkan surat surat edaran mahkamah agungyang mana isi dari sema tahun adalah, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pada narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai pengguna narkotika yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, serta tidak terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika. penerapan narkotika pada prakteknya dalam sistem peradilan pidana banyak mengalami penyimpangan dalam mengedepankan asas ebl, yang mana ebl merupakan bagian dalam hak asasi manusia dalam memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. penutup peran penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat menentukan pelaksanaan hak atas persamaan dimata hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam proses peradilan pidana indonesia. faktor penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pelaku tindak pidana, khususnya pengguna narkotika. penerapan demi yang memang ditujukan untuk mengimplementasikan tujuan dari pembuat undang undang harus menjadi prioritas bagi penegak hukum. sebagaimana dalam narkotika yang menyatakan bahwa pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. hal ini sudah sesuai dengan asas dalam narkotika yang pengayoman dan perlindungan. penerapan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip negara hukum yakni supremacy law, equality before the law dan due proses law. saran penulis adalah penegak hukum harus diberikan sanksi administrasi maupun sanksi tegas lainnya apabila dalam menegakkan peraturan dalam narkotika ini tidak memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum itu sendiri. harus dipertegas tanpa harus mengikuti prosedur teknis yang diatur dalam beberapa peraturan instansi penegak hukum, yang mana terdapat missintrepretasi yang mengakibatkan hambatan dalam penerapannya. daftar pustaka angkasa, filsafat hukum, purwokerto: universitas jenderal soedirman, asshiddigie, jimmy. teori aliran penafsiran hukum tata negara. jakarta: ind. hill. cobryan garner, black law dictionary, seventh edition, min: west group, st. paul, j.e sahetapy, bunga sampai viktimisasi, bandung: fresco, johan nasution, bader. hukum dan keadilan, bandung: mandar maju, makara, moh. taufik, suhasril, dan moh. zaky a.s., tindak pidana narkotika, jakarta: thalia indonesia, manullang, fernando regime, legalitas dan kepastian hukum, jakarta: kencana prenamedia group, marzuki, peter mahmud. penelitian hukum. cet ke jakarta: kencana, mertokusumo sudiro dan pirlo, bab bab tentang penemuan hukum cetakan kedua, bandung: citra aditya bakti, muhammad, abdulkadir. hukum dan penelitian hukum. cet. ke bandung: pt. citra aditya bakti,prodjodikoro, tirto perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata, bandung: mandar maju, purbacaraka, kurniadi. dalam ridwan halim, pengantar ilmu hukum dalam tanya jawab, jakarta: thalia indonesia, rahardjo, saito. masalah penegakan hukum, bandung: sinar barueno adji, riyanto. korupsi kebijakan aparatur negara dan hukum pidana, jakarta: diapit media, soeharto, stereo faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta: rajawali, soerjani soeharto dan sri memuji, penelitian hukum normatif, jakarta: rajawali press, songgon, bambang. metode penelitian hukum, jakarta: rajawali grafindo perkasa, susanto, anthony |
pembatalan kewenangan pencabutan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh menteri dalam negeri ditinjau dari undang undang republik indonesia nomor tahun dan undang undang tahun atas perubahan kedua tentang pemerintahan daerah analisis putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv selfi, yoon barusan, oksidelfa yanto program studi ilmu hukum s2) program pascasarjana universitas pulang email: selfi s07@ yahoo.com abstract the framework empowering regional autonomy, the central government has the authority conduct guidance and supervision government administration. decision number puu xiii states article law number year concerning regional government related the authority cancel regency city regional regulations can longer canceled the minister home affairs the governor. implementing the ruling, the constitutional court through decision number puu xiv stated that the central government also longer has the authority cancel provincial regulations. the decision does not necessarily solve the problem related the authority cancel regional regulations, this because the constitutional court's decision only applies provincial regulations and district city regional regulations. the formulation the problem that will described this paper how the authority cancel regional regulations and regional head regulations the minister and governor after decision number puu xiii and number puu xiv the method used this study juridical research method normative. results the research shows that country with unitary form fitting that higher level government given the authority supervisi regulations that are born the region. implementation the supervision can carried out providing guidance the regions through string the ninth executive preview testing legal norm before being legally binding general, this line with the spirit the provisions article the constitution the republic indonesia. key words cancellation, regional regulation, constitutional court decision puu xiv abstrak dalam rangka pemberdayaan otonomi daerah pemerintah pusat berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. putusan nomor puu xiii menyatakan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten kota tidak lagi bisa dibatalkan menteri dalam negeri atau gubernur. melengkapi putusan tersebut, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu xiv menyatakan pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi. putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah, hal ini dikarenakan putusan mahkamah konstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. rumusan masalah yang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimana kewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah oleh menteri dan gubernur pasca putusan nomor puu xiii dan nomor puuxiv metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam negara dengan bentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yang lahir daerah. implementasi dari pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada daerah melalui penguatan executive preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruh ketentuan uud nri kata kunci: pembatalan, peraturan daerah, putusan puu xiv pendahuluan negara merupakan organisasi yang punya kewenangan luas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masyakarat dan punya kewajiban untuk mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyat. untuk dapat mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyatnya, sebuah negara tidak muncul secara langsung atau tidak langsung terbentuk. karena ada beberapa syarat yang harus terpenuhi suatu negara agar layak disebut sebagai negara" yang sebenarnya. syarat syarat tersebut biasa kita sebut dengan unsur unsur terbentuknya negara. unsur terbentuknya suatu negara terdiri dari dua bagian, yaitu unsur konstitutif (pokok) dan unsur deklaratif (tambahan). secara umum dapat dinyatakan fungsi negara ialah: menegakkan keadilan melaui lembaga lembaga peradilan yang sesuai dengan undang undang, mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan, serta keadilan bagi rakyatnya, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah hal hal buruk dalam masyarakat. dalam kasus ini negara berperan sebagai stabilisator, yakni pihak yang menstabilkan keadaan masyarakat, mempertahankan tegaknya kedaulatan negara serta mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara. undang undang dasar sudah dicantumkan pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan eksekutif pemerintah kekuasaan yudikatif kehakiman dan kekuasaan legislatif pengawas pemerintahan serta aturan aturan lain tentang kelembagaan negara. dalam perkembangannya sudah terjadi perusahaan dari undang undang dasar asli yang sekarang adalah hasil dari amandemen pada bab tentang pemerintahan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang biasa disebut uud disebu daerah yang diatur dengan undang undang !, inilah wilayah indonesia dibagi menjadi daerah daerah provinsi dan daerah dibagi pula menjadi kota kabupaten dan sampai pemerintah terkecil desa. daerah daerah tersebut bersifat otonom yang semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang undang. negara hukum dapat dibedakan atas tipe, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. tipe negara hukum dapat dibedakan atas tipe, yaitu negara hukum formal dan negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe negara kesejahteraan. tipe negara hukum materil merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas, yang sering sebut dengan negara hukum modern (modern rechtstaat). pada tipe negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang undang semata, melainkan juga turut membuat undang undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. istilah negara hukum merupakan genus begin, dalam penelitian telah ditemukan dalam perpustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum, yaitu? negara hukum menurut quran dan sunnah negara hukum menurut konsep eropa kontinental dengan rechstaat, misalnya perancis, jerman, belanda, negara hukum menurut konsep yang diterapkan negara negara anglo saxon dengan the rule law, misalnya inggris, amerika serikat dan negara negara persemakmuran, suatu konsep yang disebut socialite legality yang diterapkan antara lain negara negara yang tergabung dalam dulu uni soviet, rrc, korea utara, kuba vietnam sebagai negara komunis, konsep negara hukum pancasila, sebagaimana dianut oleh negaradan para ahli memberikan pengertian tentang otonomi daerah antara lain menurut sugeng irianto: otonomi daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah, menurut kancil: otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang undangan yang masih berlaku, menurut widjaja: otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita cita masyarakat yang adil dan makmur, menurut benyamin husein: otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat bagian wilayah redaksi media, undang undang dasar dan perubahannya, jakarta: redaksi media, hal. yoon barusan, laporan hasil akhir penelitian kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang undang didalam sistem ketatanegarangroup, hal. nasional negara secara informal berada diluar pemerintah pusat., menurut vincent serius: otonomi daerah adalah kebebasan kewenangan dalam membuat keputusan politik serta administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan secara konseptual, tujuan otonomi daerah indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dprd, tujuan administratif dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dengan daerah, termasuk pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan daerah, serta sumber keuangan, tujuan ekonomi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia. adapun tujuan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menurut undang undang tahun yaitu: terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, untuk meningkatkan pemberdayaan daerah kekuasaannya, untuk meningkatkan daya saing daerah. meningkatkan peran serta masyarakat?. adapun tiga asas otonomi daerah yang meliputi: asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur nkri, asas dekonsentrasi yaituasas tugas pembantuan yaitu penugasan oleh pemerintah kepada daerah dan oleh daerah kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu denganya kepada yang berwenang." sejak masa pemerintahan setelah masa reformasi sudah dibentuk dasar hukum untuk pelaksanaan dari otonomi daerah yang secara runut dapat disebutkan sebagai berikut: undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan danberkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka nkri, ketetapan mpr nomor iv mpr tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tahun tentang pemerintahan daerah, tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tahun tentang pemerintah daerah revisi tahun tahun perubahan kedua tentang pemerintah daerah mekanisme penyelesaian konflik peraturan daerah atau perkara yang bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang lebih tinggi maka dalam hal ini ada dua tata cara kewenangan pengawasan terhadap perda maupun perkara yaitu judicial review oleh mahkamah agung dan pengawasan oleh pemerintah yang disebut executive review . pembatalan peraturan daerah ditetapkan dengan peraturan presiden. namun dalam undang undang tahun tentang pemerintah daerah yang menganulir undang undang pemerintahan sebelumnya yang menyebutkan bahwa kewenangan dalam pembatalan perda kabupaten kota didelegasikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan pembatalannya ditetapkan dengan keputusan gubernur beschikking. hal ini diatur dalam ketentuan dan undang undang pemerintahan daerah mahkamah konstitusi berdasarkan gugatan atas uji materi nomor puu xiv terkait pembatalan perda oleh menteri dan gubernur, maka mahkamah konstitusi memutuskan bahwa frasa "perda provinsi dan" perkara provinsi yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat empiris materi hukum, yaitu putusan mahkamah konstitusi, peraturan perundang undangan, wawancara dengan sumber langsung dan didukung dengan literature yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas untuk mendapatkan informasi informasi, pokok pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu andi pangerang monta, pokok pokok hukum pemerintahan daerah, depok: pt. raja grafinfo persada, halhal. sutiyoso, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, cetakan ke bandung: alfabet, hal. pembahasan keputusan mahkamah konstitusi ppu xiv terhadap peraturan pemerintah daerah dan perkara pengujian perda oleh dua lembaga yang berbeda satu sisi tidak serta merta dapat disalahkan, sebab secara teoritis maupun yuridis memiliki dasar yang logis. namun pada saat yang sama pengujian tersebut akan menimbulkan kebingungan jika ternyata dua lembaga tersebut memutuskan hal berbeda untuk satu perda yang sama. sehingga proses hukum akan terkendala karena perbedaan putusan oleh dua lembaga tersebut. adanya dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama tentu menimbulkan dualisme sehingga tumpang tindih kewenangan oleh dua lembaga berbeda tersebut tidak dapat dihindarkan. berkaitan dengan dampak yang pertama, yang dimaksudkan dualisme pengujian sini adalah terdapatnya dua lembaga yang dapat menguji perda yang sudah ditetapkan oleh dprd dan kepala daerah yaitu lembaga yudisial mahkamah agung dan lembaga eksekutif kementerian dalam negeripengujian yang dilakukan oleh mahkamah agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (constitutional review) yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi. objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang undangan bawah undang undang (judicial review regulation). sedangkan pengujian atas konstitusionalitas undang undang (judicial review law) dilakukan oleh mahkamah konstitusi? kedua, yang dijadikan batu penguji oleh mahkamah agung adalah uu, bukan uud dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh adalah pengujian legalitas peraturan judicial review the legality regulation), sedangkan pengujian oleh merupakan pengujian konstitusionalitas (judicial review the constitutionalism law yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian konstitusionalitas atas undang undang (constitutional review law). secara harfiah tidak ada tempat bagi mahkamah agung untuk menguji peraturan perundang undangan namun dalam tingkat daerah jika ada peraturan yang saling bertentangan dengan misalnya hukum kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang bersifat nasional, (hukum pada umumnya) dan kepentingan umum!. adapun kepentingan umum yang dimaksud tersebut menurut tahun tentang pemerintah daerahmenurut penulis putusan mahkamah konstitusi tersebut perlu dikritisi, sebab selain memberikan legitimasi bahwa kepentingan umum dan kesusilaan dapat dijadikan tolak ukur dalam pengujian perda mahkamah agung yang secara teoritis tidak dibenarkan, dalam pertimbangan hukumnya juga telah menegaskan pentingnya konsep pengawasan pusat terhadap daerah. pertimbangan hukum dalam putusan puu xiv semata mata hanya menilai bahwa pengujian oleh eksekutif tidak sejalan dengan rezim peraturan perundang undangan dan menyalahi konsep negara hukum. oleh karena itujika pengawasan represif dilakukan terhadap produk hukum daerah yang sudah ditetapkan kemudian diberlakukan, maka pengawasan preventif dilakukan terhadap produk hukum daerah belum diberlakukan. pengawasan represif menurut bagi manan dilaksanakan dalam bentuk penangguhan penundaan scoring) dan pembatalan (vernietiging), sedangkan pengawasan preventif mengandung prasyarat agar keputusan daerah bidang atau yang mengandung sifat tertentu yang dapat dijalankan . pengawasan preventif tersebut termaktub dalam sampai tentang evaluasi rancangan perda, adapun bunyi tersebut, sebagai berikut: rancangan perda provinsi yang mengatur,,pembatalan rancangan perda yang belum diberlakukan tersebut dimaksudkan agar dalam proses executive preview memperoleh kepastian hukum dan bukan mekanisme evaluasi semata. lebih lanjut, karena perda merupakan produk legislatif yang berupa revealing tingkat daerah maka penetapan pembatalan rancangan perda juga menggunakan yang berupa revealing yaitu peraturan presiden dan bukan beschiking yang berupa keputusan menteri. implementasi pengujian perda pasca putusan puu xiv maka pengujian perda dilaksanakan melalui judicial review mahkamah agung dan dengan dibatalkannya undang undang. dampak penting yang timbul pasca putusan puu xiv pertama, berakhirnya dualisme pengujian perdakeduadilebih lanjut, oleh karena pengawasan preventif yang dibangun dalam tahun tidaklah kuat yang menurut penulis hanya menggugurkan peran pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan maka penulis mengusulkan dalam revisi tahun sebagai tindak lanjut dari putusan dibentuk sebuah model executive preview sebagai bentuk pengawasan preventif. secara yuridis memang pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri mempunyai kewenangan menguji peraturan daerah. yaitu tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang pada intinya pembatalan perda dapat dilakukan oleh menteri atau gubernur jika perda yang dimaksudnamun demikian jika ditentukan dengan konstitusi dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan maka akan terjadi benturan kewenangan yang menimbulkan dualisme pengujian. berdasarkan uud bahwa pengujian peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang dilakukan oleh mahkamah agung. ketentuan ini dipertegas pula dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangsetidaknya terdapat peraturan daerah perda) baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota yang telah dibatalkan presiden melalui kementerian dalam negeri pada tahun silam. menteri tjahjo kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi daerah'?, menurut penulis pembatalan tersebut terkesan dilakukan secara sepihak karena memberikan penilaian secara subjektif bahwa perda menghambat investasi. padahal perda tersebut sudah melalui mekanisme verifikasi yaitu proses evaluasi oleh kemendagri ketika masih dalam wujud perda mahkamah konstitusi putuskan menteri dalam negeri tak bisa lagi cabut perda pembatalan perda tak perlu lewat judicial review full&view ok, diakses januari jam sebagaimana ketentuan dalam permendagri tahun tentang pembentukan produk hukum daerah undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dua kali diujikan mahkamah. dalam perkara nomor puu xiv pemohon mempersoalkan ketentuan dan yang menurut pemohon bertentangan dengan dan uudsedangkan dan mengatur keberatan, pemerintah daerah atas keputusan pembuatan peraturan daerahketentuan jl), dan bertentangan dengan uud bertolak pada permohonan pemohon tersebut mahkamah konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. menyatakan dan mengenai perda kabupaten kota dan perkara bupati walikota tidak dapat diterima, sebab ketentuan ini sudah diputuskan dalam perkara yang sudah diajukan sebelumnya yaitu putusan nomor puu xiii lebih lanjut, menyatakan bertentangan dengan uud nkri dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap perda provinsi dan dalam dan dan frasa perda provinsi dan dalam serta berangkat dari ketentuan tersebut, putusan membawa implementasi baru terhadap mekanisme pengujian perda dan menimbulkan dampak yang signifikan dalam perkembangan pengujian perda kabupaten kota dan provinsi daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi!? pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perihal pembatalan peraturan daerah yang diadopsi dalam undang undang tahun diatur dalam dan adapun bunyi tersebut adalah: (l)melihat konstruksi yang dibangun dalam tersebut maka diketahui bahwa executive review dilakukan oleh menteri dan gubernur. menteri membatalkan peraturan daerah provinsi sedangkan gubernur membatalkan peraturan daerah kabupaten kota. adapun menteri yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum adalah menteri dalam negeri. menurut bagi manan, ketentuan yang diatur dalam merupakanhal ini sejalan dengan asas yang mengatakan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.'. sedangkan terhadap konsep kedua, berdasarkan rezim perundang undangan, pengujian peraturan daerah dilakukan oleh mahkamah agung melalui judicial review. ketentuan yang demikian didasari oleh pemahaman bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari susunan peraturan perundang undangan yang telah tersusun secara hierarki dalam tahun sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. secara konstitusional, pengujian melalui mahkamah agung termaktub dalam uud bahwa pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang dilakukan oleh mahkamah agung. lebih lanjut ketentuan ini dituangkan juga dalam yang menyebutkan: dalam hal suatu peraturan perundang undangan bawah undang undang diduga putusan mahkamah konstitusi puu xiv hal. ni'atul huda, hukum pemerintahan daerah, bandung: nusa media, hal. bagi manan, dalam putusan mahkamah konstitusi puu xiv hal. bertentangan dengan undang undang, pengujiannya dilakukan oleh mahkamah agung. kemudian juga dikuatkan dalam tahun tentang kekuasaan kehakiman huruf yang menyebutdalam penjelasan huruf disebutkanpemakaian istilah peraturan perundang undangan dalam penjelasan tersebut menurut bagi manan dapat ditempatkan sebagai tafsir otentik (tafsir resmi), maksud kata undang undang dalam uud, dan batang tubuh huruf (sebelum perubahan huruf undang undang tahun adalah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dari peraturan yang diuji berdasarkan penjelasan atas, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi dikotomi dan dualisme pengujian peraturan daerah. terlebih pembatalan yang dilakukan melalui executive review dapat diajukan banding keberatan mahkamah agung, sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengujian perda karena prosesnya akan panjang dan memakan waktu yang lama.dalam putusan puu xiv pemohon menguji tahun tentang pemerintahan daerah yang mempersoalkan pengujian perda melalui executive review yang tercantum dalam dan terhadap tersebut, menurut pemohon bertentangan dengan uud nri dan dan bertentangan dengan uud dan dan bertentangan dengan uud menurut pemohon dan tahu senjatanya tidak hanya terbatas membatalkan. dengan demikian terhadap kewenangan yang tidak terbatas tersebut telah melanggar ketentuan uud dan bertentangan dengan konstitusi jaw against the constitution). sedangkan terkait dan yang mengatur mekanisme keberatan menurut pemohon bertentangan dengan karena hanya memberikan kewenangan mengajukan keberatan kepada gubernur atas pembatalan perda provinsi yang diajukan presiden dan kepada bupati walikota atas perda kabupaten kota yang diajukan menteri. terlebih hanya diberikan batas waktu hari yang jika tidak digunakan untuk mengajukan keberatandalam putusan puu xiv melalui pertimbangan hukumnya, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan kepada menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perda kabupaten kota telah menyimpang logika dan bangunan negara hukum indonesia sebagaimana tercantum dalam uud serta menegaskan peran dan fungsi mahkamah agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang sebagaimana ditegaskan dalam uud begituyanglebih lanjut pembatalan perda kabupaten kota dengan dikeluarkannya keputusan gubernur tidak sejalan dengan rezim peraturan perundang undangan karena selain keputusan gubernur tidak dikenal sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang undangan sebagaimana tertuang dalam dan tahun juga telah terjadi kekeliruan jika perda kabupaten kota yang hakekatnya berbentuk peraturan (regering) dibatalkan dengan keputusan (beschikking). sehingga mahkamah berpendapat, dan tahun sepanjang mengenai frasa perda provinsi dan bertentangan dengan uud sedangkan terkait bagi manan, kekuasaan kehakiman indonesia dalam tahun yogyakarta: uii press, hal. dengan perda kabupaten kota menjadi kehilangan objek. sebab menurut mahkamah telah dipertimbangkan dan dinyatakan bertentangan dengan uud dalam putusan nomor puu xii1 sementara itu, berkenaan dengan menurut mahkamah konstitusi karena terkait dengan perda provinsi sudah dinyatakan bertentangan dengan uud maka jangka waktu pengajuan keberatan pembatalandinyatakan bertentangan dengan uud bertolak pada pertimbangan hukum tersebut, mahkamah konstitusi menyatakan dalam amar putusannya tidak menerima perihal perkara bupati walikota dan perda bupati walikota pada dan sedangkan mengenaisifat putusan yang sudah tertuang dalam konstitusi maka putusan tersebut telah final dan mengikat. final berarti tidak ada upaya hukum lagi dan mengikat berarti berlaku secara umum. idealnya putusan ditindaklanjuti dengan perubahan undang undang oleh pembentuk undang undang sebagai produk legislasi, akan tetapi beberapa putusan dilaksanakan oleh address putusan melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang undang, yang juga dapat mengambil alih putusan untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang undangan. dengan demikian putusan dapat diberlakukan setelah diucapkan dalam sidang. putusan puu xivmaka pengujian perda dilaksanakan melalui judicial review mahkamah agung dan dengan dibatalkannya penutupdaftar pustaka andi pangerang monta, syara'at anugrah pradana, pokok pokok hukum pemerintahan daerah depok: pt. raja grafindo persada, ahmad redi, hukum pembentukan peraturan peradangan undangan, jakarta: sinar grafika, asshiddigie, jimmy, model model pengujian konstitusional berbagai negara, jakarta: konstitusi press, teori hans kersen tentang hukum, jakarta: sekretariat jenderal kepaniteraan mkri, abdullah, h.r, pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif, jakarta: pt. raja grafindo persadahal. bagi manan, hubungan antara pusat dan daerah menurut uud jakarta: pustaka sinar harapan, direktorat jenderal peraturan perundang undangan kementerian hukum dan ham (dpp kemenhub dan ham ri, panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah. edisi kelima, jakarta: dirjen peraturan perundang undangan kemenhub dan hamatul huda, hukum pemerintahan daerah, bandung: nusa media, redaksi media, undang undang dasar dan perubahannya, jakarta: redaksi media, ridwan hr, hukum administrasi negara, edisi revisi, jakarta: rajawali, ridwan, dimensi hukum terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, yogyakarta: uiisutiyoso, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, cetakan ke bandung: alfabet,yoon barusan, laporan hasil akhir penelitian kedudukan peraturan pemerintahan pengganti undang undang didalam sistem pemerintahmedia group, sudan arif fathullah, yoon barusan, bambang kimono, ruang lingkup hukum dan perundang undangan, presentasi materi kuliah universitas pulang: universitas pulangraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang produk hukum daerah. putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv https: id.wikipedia.org wiki otonomi daerah. kewenangan dicabut mk tjahjo pusat sulit awasi perda provinsi review full&view ok, diakses januari jam |
camar salinan bupati jember provinsi jawa timuresejahteraan anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten jember, agar tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten jember berjalan dengan baik, profesional, efektif dan efisien, perlu pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dprd kabupaten jember, bahwa besaran tunjangan perumahan bagi anggota dprd kabupaten jember sesuaiperlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, perlu menetapkan perubahan besaran tunjangan perumahan bagi anggota dprder lembaran daerah kabupaten jember tahun nomor sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir. kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jember yang tidak menempati rumah jabatan dan rumah dinas diberikan tunjangan perumahan sesuai peraturan perundang undangan. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan januari tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang. pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dikenakan pemotongan pajak penghasilan ph) sesuai peraturan perundang undangan. pelaksanaan pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jember selaku pengguna anggaran. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makaberita daerah kabupaten jember tahun nomor sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan bupati jembersalinan sesuai dengan aslinya plt. kepala bagian hukum, ttd ttd drs. bambang hartono, m.m. pembina utama muda insani dwi susanti, sh.m si. nip. pembina nip. berita daerah kabupaten jember tahun nomor: bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf diberikan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah sebagaigawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dan pembina keuangan daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur berdasarkan tugas pokok dan fungsiperubahan apbd)tunjangan kesejahteraan daerah yang selanjutnya disingkat tkd adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, dan pembina keuangan daerah lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur sesuai dengan prestasi kerja, beban kerja, dan tempat bertugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi. calon pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat cons adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat dan resmi melaksanakan tugas lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timurtanjung jabung timur untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. pembina keuangan daerah adalah bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan para asisten sekda dalam lingkung pemerintah kabupaten tanjung jabung timur. nilai kinerja adalah nilai yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan kehadiran atau absensi kantor, baik yang elektronik maupun absensi manual dan nilai yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan penilaian terhadap hasil kerja yang diberikan oleh atasan langsung dalam buku harian kerja bhk) masing masing pegawai, untuk tenaga fungsional guru nilai kinerja disamping berpedoman pada kehadiran juga berpedoman kepada rencana pelaksana pembelajaran rpp). nilai beban kerja adalah ditentukan pada beban kerja yang melampaui beban kerja normal. nilai tempat bertugas adalah didasarkan pada wilayah kerja yang jauh dari pusat kabupaten yaitu wilayah kecamatan sadu dan kecamatan bendaharnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kesejahteraan daerah. hari kinerja adalah kurun waktu dalam (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur. pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan atau yang disetarakan yang memberikan penilaian capaian kinerja, pejabat penanggung jawab adalah kepala satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dan tertuang dalam peraturan ini: bab tunjangan kesejahteraan daerah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, pengabdian dan semangat kerja perlu diberikan tkd. tkd sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: pns, cons, dan pembina keuangan daerah. besaran pemberian tkd digolongkan berdasarkan (empat) kriteria sebagai berikut: pembina keuangan daerah, per eselonering pejabat struktural): non eselonering non pejabat struktural): dan wilayah kerja. besaran tkd sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab iii penilaian kinerja, perhitungan masa kerja, dan mekanisme penilaian pemberian tkd penilaian kinerja untuk menetapkan tkd didasarkan sebagai berikut: bagi pns dan cons ditentukan pada disiplin dan capaian kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan bagi pembina keuangan daerah ditentukan pada beban kerja yang melampaui beban kerja normal. untuk mendapatkan tkd dilakukan penilaian disiplin dan atau penilaian kinerja. penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada nilai yang diperoleh seorang pegawai atas dasar kehadiran atau absensi kantor, baik yang elektronik dan atau absensi manual. penilaian kinerjaenilaian sebagaimana dimaksud pada terhadap pns atau cons: sekretaris daerah dinilai oleh bupati atau wakil bupati, eselon kepala skpd dan asisten sekretaris daerah dinilai oleh sekretaris daerah: eselon iii kepala kantor, kepala bagian pada sekretariat daerah, dan camat dinilai oleh asisten sekretaris daerah yang membawahi, eselon iii dan pada skpd dinilai oleh pimpinan skpd yang bersangkutan: kepala kelurahan dan sekretaris lurah, sekretaris desa dari unsur pns, kecamatan dinilai oleh camat. kepala seksi pada kelurahan dinilai oleh lurah kepala utd pada dinas badan yang berada kecamatan dinilai oleh kepala dinas badan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk. pejabat fungsional, staf, dan cons dinilai oleh atasan pejabat dimana mereka ditugaskan secara berjenjang, penilaian kinerja dalam pemberian tkd adalah jumlah nilai dari pelaksanaan perintah tupoksi pada hari kerja setiap bulan: mekanisme penilaian adalah berdasarkan nilai disiplin kehadiran dan nilai kinerja, yang bobot nilainya dalam (satu) bulan berjalan adalah masing masing nilai disiplin kehadiran (delapan puluh keseratus) dan nilai kinerja (dua puluh keseratus): penilaian disiplin kehadiran adalah dengan menggunakan absensi manual dan atau menggunakan mesin absensi bagi skpd yang perangkatnya telah tersedia, sedangkan nilai kinerja adalah dengan menggunakan bhk buku harian kerja) atau rpp rencana program pembelajaran): format rekapitulasi kehadiran dan kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaianpns yang mengalami mutasi lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur kemudian menduduki jabatan struktural dan atau pegawai pusat yang dipekerjakan lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur yang sebelumnya menerima tkd kemudian mengalami mutasi lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur setelah apbd ditetapkan, tkd tetap dapat dibayarkan. pns yang mengalami mutasi antar skpd lingkungan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur ataupun pada sekretariat daerah kabupaten tanjung jabung timur, tkd tetap dapat dibayarkan. cons yang diangkat dan resmi melaksanakan tugasbab prosedur pemberian tkd kepala skpd utd menyampaikan rekapitulasi absen manual bulanan yang akan disinkronisasikan dengan hasil rekapitulasi absen elektronik dan juga rekaman kinerja perbulan kepada bupati tanjung jabung timur cg. kepala badan kepegawaian daerah kabupaten tanjung jabung timur untuk diteliti kebenarannya. skpd utd dalam lingkup kecamatan rekapitulasi absensi dan kinerja dikeluarkan oleh camat selaku penanggung jawab tim pemberian tkd tingkat kecamatan. laporan rekapitulasi absen dan kinerja sebagaimana yang maksud diharapkan sudah diterima tanggal bulan berikutnya. badan kepegawaian daerah kabupaten tanjung jabung timur mengeluarkan perhitungan tkd yang merupakan hasil sinkronisasi absensi dan nilai kinerja sebagai mana dimaksud pada dan proses pencairan dilakukan dengan pengajuan surat permintaan pembayaran tkd oleh masing masing bendaharawan pengeluaran skpd dengan melampirkan perhitungan tkd yang dikeluarkan oleh badan kepegawaian daerah kabupaten tanjung jabung timur. dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah mencairkan dana tkd berdasarkan surat rekomendasi pembayaran tkd dengan persetujuan sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur yang usulkan oleh badan kepegawaian daerah kabupaten tanjung jabung timur. bab pengawasan kepala skpd utd bertanggung jawab atas laporan yang disampaikan guna kelancaran pembayaran tkd pada unit kerjanya: babtkd berupa uang makan dicabut dan dinyatakan tidak diberlakukan lagi,aktif dan inaktif pemerintah daerahperlu dilaksanakan kegiatan pengelolaan arsip inaktif, b.bahwa agar tertib kegiatan pengelolaan arsip inaktif, perlu membentuk pedoman pengeloilmuproses. daftar arsip dinamis yang dialihmediakan sekurang kurangnyamerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan bumi wajibpenataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalamjawab pimpinan unit kearsipan. enganmeliputi:. permasalahan kejadian satu dengan yang lain, berbagai masalah kejadian jadi satu,s5. uraian informasi arsip, kurun waktu: jumlah, dan keterangan. il. melakukan ujiinaktif sebagaiman . records center sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. perlindungan arsip inaktisebagaimana dimaksud pada dan menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsip.dan melaporkan hasil kegiatan peminjaman arsipseptember2019 tentang pedoman pengelolaan arsip inaktif lingkungan pemerintahan daerah daftar arsip inaktif pencipta arsip .ooooocooooooooooooooooooooooooooo. unit pengolah: .oooooooocoooooooooooooooooooooo. kode klasifikasi uraian kurun jumlah tingkat keterangan arsipdeskripsi arsipsukabumi, ttd marwan amam . a memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan arsip aktif dan inaktif pemerintahinaktif dan arsip statis serta pembinaan kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten sukabumpengelolaan arsip aktif dan inaktif lingkungan pemerintah daerah. . tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk menjamin ketersediaan arsip aktif dan inaktif sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pengelolaan arsip, dan penggunaanaerah wajib dilakukan oleh pencipta arsip yang meliputi: pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeripublic, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta bumn atau bumi sebagai pemberi kerja. c.dan keterangan daftar isi berkas paling sedikit memuat: nomor berkas, nomor item arsip, kode. kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah,. pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, daerah, perguruan tinggi negerimuda air minumbagian kedua maksud maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan pemuda air minum. bagian ketiga tujuan tujuan penyertaan modal daerah yaitubagian keempat asas penyertaan modal daerah kepada pemuda air minum diberikan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan akuntabilitas. babmodal dasar pemuda air minum: berupa uang: yang bersumber dari apbd kabupaten sukabumi sebesar rp. (enam puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari apbd pemerintah daerah provinsi jawa barat yang diserahkan pemerintah daerah kabupaten sukabumi sebesar rp. (lima ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah),dan hibah pemerintah pusat tahun sebesar rp. (delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).pemuda air minum dialokasikan dalam apbd sebesar rp. (seratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: tahun rp. (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), tahun rp. (tiga puluh milyar rupiah). tahun rp. (tiga puluh milyar rupiah). tahun rp. (tiga puluh milyar rupiah) tahun rp. tiga puluh milyar rupiah). dalam hal terdapat kebijakan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan penambahan penyertaan modal yang masuk dalam apbd dan atau penyertaan modal berupa barang yang dapat dinilai dengan uang menjadi bagian penyertaan modal pemuda air minum tirta jaya mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pelaksanaan penyertaan modal pelaksanaan penyertaan modal oleh pemuda air minupemuda air minuemuda air minum. bab hak dan kewajiban pemerintah daerah berhak memperoleh bagian laba usaha pemuda air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemuda air minumireksi pemuda air minum wajib.jaya mandiri umum. penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah air minum tirtajaya mandiriperusahaan umum daerah air minum tirtajaya mandirijaya mandiri bertujuan untukinjai provinsi sumatera utara peraturan walikota binjai nomor tahun tentang pemberian disinsentif kota binjai dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang bahwabahwa disinsentif pada tata ruang wilayahterhadap kegiatan pembangunan, bahwa berdasarkan peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kota binjai tahun aturan pemberian disinsentifdisinsentifsebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota ninjabinjai tahun nomor peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang izin mendirikan bangunan beritabab bentuk dan tata cara penetapan tarif disinsentif untuk menjaga kondusifitas dalam hal penanaman modal dan atau investasi daerah yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan bentuk dan tata cara penetapan disinsentif terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi, dengan tetap menghormati hak masyarakat bentuk disinsentif yang dikenakan terhadap penggunaan ruang 'non confirming use' khusus untuk usaha industri adalah berupa disinsentif fiskal, yaitu pengenaan pajak daerah dan retribusi dengan indeks dan paramater tertinggi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang berlaku, dan disinsentif non fiskal, meliputi pembatasan penyediaan infrastruktur, persyaratan perizinan khusus, penyediaan ruang terbuka hijau khusus, pengenaan kompensasi, dan pemberian penalti. tata cara pembebanan bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut disinsentif fiskal, meliputi tarif retribusi izin mendirikan bangunan, dihitung berdasarkan: untuk bangunan gedung, mengacu kepada indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung dengan indeks yang disesuaikan dengan parameter bangunan, untuk prasarana bangunan gedung, mengacu kepada indeks perhitungan besarnya retribusi imb untuk prasarana bangunan gedung dengan indeks pembangunan baru. tarif pajak daerah, meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah dibebankan sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku daerah. disinsentif non fiskal, meliputi pembatasan sarana dan prasarana, yaitu tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana kawasan industri (jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, jalan, dan lain sebagainya) dari pemerintah daerah pada lokasi usaha yang dikenakan disinsentif, persyaratan khusus dalam perizinan, yaitu wajib memiliki izin prinsip dari walikota sebelum memulai usaha industrinya, .dalam . jdih.binjaikota.go.id dalam melaksanakan kegiatan pembangunan usaha industrinya, pelaku usaha diwajibkan untuk memfungsikan sebagian tanah lokasi industri sekurang kurangnya (tiga puluh persen) dari total luasan tanahuntuk dialokasikan sebagai areal ruang terbuka hijau, pembebanan kompensasi dan imbal balik terhadap warga masyarakat setempat dalam bentuk corporate social responsibility csr) untuk menjaga keselarasan antara jalannya usaha industri terhadap keadaan lingkungan dan masyarakat, setidak tidaknya (satu) kali dalam (satu) tahun, mempekerjakan warga lokal sepenuhnya untuk posisi non skilldalam usaha industri tersebut. pemberian penalti dikenakan apabila pembangunan dan operasional usaha melintasi jalan umum padat penduduk dan mengakibatkan kerusakan pada jalan tersebut, maka pemerintah daerah dapat membebankan penalti kepada pelaku usaha dalam bentuk kewajiban untuk melakukan perbaikan atas jalan yang mengalami kerusakan tersebut, akibat kelalaian pelaku usaha telah menyebabkan dampak kerusakan lingkungan, maka pemerintah daerah membebankan penalti kepada pelaku usaha untuk memperbaiki dan atau memulihkan keadaan lingkungan sekitar yang terkena dampak lingkungan, penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukan usaha industri yang diberikan oleh pemerintah daerah. bab vii pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui dinas terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya usaha industri yang dikenakan beban disinsentif. fungsi pembinaan dan pengawasan ditujukan agar pelaku usaha yang telah dibebankan tanggung jawab disinsentif selain dapat menjalankan usaha industrinya dengan nyaman juga bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha melaksanakan kewajiban disinsentif dengan benar. bab viii larangan pelaku usaha yang dikenakan disinsentif, dilarang untuk mengajukan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, mengikuti program bantuan modal atau pinjaman dengan bunga rendah yang difasilitasi oleh atau dari negara, mendapat bantuan riset dan pengembangan dari pemerintah daerah: dan mendapatkan fasilitas pelatihan vokasi yang bersumber dari pemerintah daerah, bab ix. jdih.binjaikota.go.id bab sanksi administrasi pelanggaran terhadap disinsentif yang telah ditetapkan dalam sampai dengan peraturan walikota ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran danadministratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan, nilai manfaat pemberian sanksi, kerugian publik yang ditimbulkan, penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, denda administratif ditetapkan maksimal sebesar kerugian atas dampak lingkungan yang timbul akibat pelanggaran tersebut. bab nota perjanjian nota kesepahaman pembebanan disinsentif oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang melaksanakan pembangunan usaha industri tidak sesuai dengan rtrw dituangkan dalam bentuk nota perjanjian nota kesepahaman. nota perjanjian nota kesepahaman adalah merupakan pakta integritas yang memuat kesepakatan bersama tentang disinsentif, yang ditandatangani langsung oleh walikota bersama pelaku usaha baik berupa pemilik usaha perorangan maupun badan. nota perjanjian nota kesepahaman disusun secara bersama sama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, yang sekurang kurangnya harus memuat nomor nota perjanjian, identitas para pihak, pola pembebanan disinsentif yang disepakati bersama, hak dan kewajiban para pihak, larangan dan sanksi, perizinan usaha, jangka waktu perjanjian, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan lainnya. bab . jdih.binjaikota.go.id bab ketentuan lain lain setelah adanya izin prinsip walikota dan nota perjanjian nota kesepahaman antara walikota dan pelaku usaha, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dapat melaksanakan proses penerbitan seluruh perizinan usaha yang telah didelegasikan oleh walikota kepada kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu kota binjai sebagaimana diatur dalam peraturan walikota mengenai pendelegasian kewenwalikota binjai, salinan aslinya kepala hukum daerah kota binjai ttdmemutuskan menetapkan: peraturan walikota tentang pemberian disinsentif kota binjai. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota iniyangdimaksud dengan: daerah adalah kota binjai. pemerintah daerah adalah pemerintah kota binjai, walikota adalah walikota binjsahjdih.binjaikota.go.id rencana tata ruang wilayah kota binjai yang selanjutnya disebut rtrw kota binjaiinjai selanjutnya disebut rdr kota binjai adalah rencana rinciterdapat pada rencana detailny dan terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang. pembangunan usaha industri adalah kegiatan usaha industri yang bersifat ekonomis, baik usaha industri yang telahada dan atau telah berjalan atau yang baru akan didirikan dan atau berjalan. peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tatatujuan disinsentif adalah untuk mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang adaretribusi . jdih.binjaikotakompensasi adalah suatu bentuk imbal balik atas kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha yang sifat dan bentuknya ditetapkan dalam peraturan ini. non confirming use adalah guna lahan kegiatan yang tidak bersesuaian dengan ketentuan rdr dan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam hal ini memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan izin pemanfaatan ruang yaitu izin yang diberikan oleh walikota kepada masyarakat umum yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan zona berdasarkan rencana tata ruang, dapat berupa izin prinsip, izin lokasi, atau izin penggunaan pemanfaatan tanah. izin prinsip adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh walikota kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bidang industri dalam rangka memulai suatu usaha yang tidak sesuai dengan rtrw. izin lokasi adalah izin yang diberikan oleh lembaga oss kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bidang industri untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk perizinanusaha industri adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan yanglingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha bidang industrinya. perizinan . jdih.binjaikota.go.id perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission ossnas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota binjai.binjai. bab prinsip, fungsi, asas dan tujuan pengenaan disinsentif kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan usaha industri luar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang (non confirming use). fungsi disinsentif adalah merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal usaha daerah, untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya harus mengedepankan asas kemanusiaan yaitu tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. azas disinsentif berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas: efektif dan efisien: responsibility: dan berkeberlanjutan berkesinambungan. pengenaan disinsentif dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk membatasi pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan jenis kawasan yang telah ditetapkan pemerintahan daerah, yang bertujuan untuksinambungan, menjaga keseimbangan antara investasi usaha industri untuk pembangunan ekonomi daerah berbanding proporsional terhadap kepastian pelestarian kualitas lingkungan hidup, c.menjadi . jdih.binjaikota.go.id menjadi solusi pemecahan permasalahan kawasan perkotaan yang menjadi prioritas pengendalian kegiatan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rdr dan peraturan zonasi, meningkatkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan, dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha industrinya luar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku. bab iii subjek hukum subjek hukum yang dikenakan beban disinsentif adalah, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi pelaku usaha yang akan menjalankan usaha industrinya wilayah administratif kota binjai setelah berlakunya peraturan walikota tentang disinsentif, dan pelaku usaha yang telah menjalankan usaha industrinya wilayah administratif kota binjai sebelum berlakunya peraturan walikota tentang disinsentif, bab syarat beban disinsentif sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pengurusan permohonan peninjauan lokasi, izin prinsip, izin lokasi izin lingkungan rekomendasi dari masyarakat sekitar yang bermukim wilayah perencanaan pembangunan, nota kesepakatan pemerintah daerah dengan pemohon, bab v. jdih.binjaikota.go.id bab tata cara permohonan disinsentif pemohon mengajukan permohonan peninjauan lokasi usaha industri sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau yang membidangi untuk mendapatkan keterangan tentang status kawasan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rtrw dan rdr serta peraturan zonasi. dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau yang membidangi melakukan kajian dengan melibatkan dprd, dprd mengeluarkan rekomendasi berupa berita acara tinjauan lapangan yang berisi klasifikasi layak dan tidak layak, apabila hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menyatakanuntuk mengajukan izin prinsip kepada walikota. apabila hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menyatakan tidakbahwa permohonan tidak bisa dilanjutkan. apabila lokasi usaha telah sesuai dengan peruntukannya atau sesuai tata ruang, maka pelaku usaha tidak memerlukan izin prinsip untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan operasional usaha industrinya. permohonan izin prinsip dilakukan secaratertulis oleh pelaku usaha ditujukan kepada walikota dengan menyertakan persyaratan formil sebagai berikut identitas pemohon, peta lokasi usaha, profil investasi dan kegiatan usaha industri yang akan dijalankan, profil penanganan limbah industri dan pengendalian dampak lingkungan, persetujuan dari jiran tetangga sekitar lokasi usaha, dan, rekomendasi pembangunan usaha industri dari lurah dan camat setempat, walikota dapat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam setelah mendapatkan rekomendasi dari ketua dewan perwakilan rakyat daerah, dan, rekomendasi teknis darirekomendasi . jdih.binjaikota.go.id rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan dan atau mempertimbangkan beberapa kriteria dan prioritas bawah ini secara alternatif, yaitubahan baku yang bersumber dari, berorientasi ekspor. apabila hasil analisa tim teknis padamenyatakan bahwa atas lokasi usaha industri yang diusulkan oleh pelaku usaha tidak layak, maka walikota berwenang untuk menolak permohonan izin prinsip yang diajukan oleh pelaku usaha. pemberian izin prinsip merupakan salah satu bentuk implementasi atas peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam hal pembangunan usaha industri yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. izin prinsip wajib bagi para pelaku usaha yang baru akan menjalankan usaha industrinya, antara pelaku usaha yang telah memiliki perizinan usaha dan telah menjalankan kegiatan usaha industrinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. apabila izin prinsip bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan usaha industrinya sebagaimana dimaksud pada sudah kadaluarsa masa berlakunya maka perijinan usaha tersebut tidak dapat diperpanjang. . jdih.binjaikota.go.id izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh pemohon kepada perangkat daerah yang membidangi menyangkut izin lingkungan. perangkat daerah yang membidangi izin lingkungan melakukan kajian yang merupakan syarat penerbitan izin lingkungan yang meliputi baku mutu yaitu limbah usaha dan atau kegiatan yang dihasilkan harus dibawah baku mutu, kegiatan yang wajib amdal dan atau ukl uklam penerbitan izin lingkungan perangkat daerah harus memperhatikan jenis kegiatan usaha industri dengan penerapan dalam bentuk: pengadaan barang dan jasa yang ramah dih.sistem penghargaan kinerja bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan laporan kepada walikota yang disampaikan secara berkala setiap (enam) bulan, permohonan izin lokasi dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib memperoleh izin yang diterbitkan oleh lembaga oss. dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat sekitar lokasi pemberian disinsentif harus mendapat rekomendasi dari masyarakat sekitar yang bermukim wilayah perencanaan pembangunan, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada meliputi jaminan pemenuhan hak atas infrastruktur jalan dengan jarak dari lokasi: jaminan perlindungan kesehatan lingkungan, c.jaminan perlindungan terhadap resiko dampak kegiatan industri, d.jaminan lainnya menyangkut perlindungan terhadap masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. rekomendasi dari masyarakat dibuat dalam bentuk berita acara yang diketahui oleh camat setempat. bab vi. jdih.binjaikota.gtubondo provinsi jawa timur tahun diajukan oleh: medan) nama abdul hamid wahid, ag. alamat dusun tanjung lor, rt rw. desa hana karang anyar, kecamatan paiton, kabupaten probolinggo nama lh. ach. fadil muzakki syah, pdi. alamat jl. manggar nomor kelurahan gebang, kecamatan parang, kabupaten jemberahmad taufik, s.h., iqbal tawarkan pasaribu, s.h., afif abdul @yim, s.h. dan andi ismail marzuki, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor ahmad taufik dan rekan atau law office a.t partners beralamat jl. kebon pala nomor tanah aba2n pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten situbondo, beralamat jalan cenderawasih nomor situbondo: dalam hal ini memberi kuasa kepada eko kintoko kusumo, s.h., m.h. dan well kurniawan, s.h. advokat pada kantor advokat eko kusumo rekan, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id beralamat jalan sudirman nomor 76x situbondo, jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu kabadang widianto, s.h. alamat jl. panji anom kelurahan membran kecamatan panji kabupaten situbondo nama ir. yoyo mulyadi, si. alamat kp. tanjung pasir desa tanjung kamal kecamatan pangeran kabupaten situbondoreno widigdyo, s.h., advokat kuasa hukum beralamat perum griya panji mulya blok desa curahjeru kecamatan panji kabupaten situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus nomor prk.mk pt tanggal januarierdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (empat) angka dari digit pertama adalah yang memiliki arti yaitu: adalah merujuk pada kode provinsi yaitu provinsi jawa timur, adalah merujuk pada kode kabupaten kota yaitu kabupaten situbondo, bahwa adapun angka angka yang berbentuk kode kode dalam nik yang termuat dalam dpt yang ditetapkan memohon dan dilakukan pengecekan verifikasi oleh pemohon dinas kependudukan kabupaten situbondo terdapat (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) nik yang tidak sesuai dengan angka kode nik untuk penduduk kabupaten situbondo. dalam arti lain, (empat) angka digit pertama nik yang ditemukan pemohon bukan berasal dari provinsi jawa timur dan kabupaten situbondo, f. bahwa dengan ditemukannya nik yang memiliki angka kode nik bukan untuk kabupaten situbondo memiliki konsekuensi hukum pada hak pilih seorang apakah memiliki hak pilih dalam pilkada kabupaten situbondo tahun atau tidak?: bahwa persebaran nik yang memiliki (empat) digit angka kode pertama bukan sebagai penduduk kabupaten situbondo dan tidak memiliki hak pilih dalam pilkada kabupaten situbondo tahun pemohon temukan (tujuh belas) kecamatan yang tersebar secara massif wilayah kabupaten situbondo, yaitu: women kesamaan jamak kecamatan arjasa (seribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih kecamatan sebagus (tiga ratus empat bamgamam kecamatan bayuplugur (seribu dua belas) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id untung dengan nomor urut satu), pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama sar. abd. hamid wahid, dan sdr. lh. ach. fadil muzakki, pd. dengan nomor urut dua), pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama sar. dadang widianto, dan sdr. ir. yoyo mulyadi, dengan nomor urut tiga): bukti pt model bc1 kwk tentang susunan tim kampanye yang ditandatangani oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani oleh dewan pengurus cabang partai kebangkitan bangsa kabupaten situbondo sebagai partai pengusung, bukti ptsitubondo tahun sertatambahan satu) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun bukti pt model dasitubondo tahun tujuh belas kecamatan: bukti ptpt &.a surat tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dadang widianto, dan ir. yoyo merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mulyadi, nomor paslon no tentang permohonan data kependudukan kab. situbondo kepada bapak kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten situbondo, surat dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten situbondo nomor surat kepada tim divisi hukum tim kampanye dadang widianto, dan ir. yoyo mulyadi, perihal permohonan data kependudukan kabupaten situbondo, bukti pt surat tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dadang widianto, dan ir. yoyo mulyadi, nomor paslon kepada bapak sekretaris daerah kabupaten situbondo hal permohonan copy surat bupati tentang netralitas pns dalam pilkada, surat dari sekretariat daerah nomor kepada tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati dadang widianto, dan ir. yoyo mulyadi, perihal copy surat bupati tentang netralitas pns dalam pilkada situbondobukti pt bukti perolehan suara tps desa sumberejo kecamatan banyuputih: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id model c kwkbukti pt perbaikan c1 kwk tps kecamatan: model daa kwk: desa pawan kecamatan panarukan, desa banyumas kecamatan arjasa: desa kedungdowo kecamatan arjasa, desa jatisari kecamatan arjasa: desa curahtatal kecamatan arjasa, desa katakan kecamatan situbondo, kelurahan patokan kecamatan situbondo: desa talkandang kecamatan situbondo, desa alas tengah kecamatan sumbermalang, desa kembangsari kecamatan jatibanteng, desa sumberpinang kecamatan tandingan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa cemara kecamatan subuh: desa tandingan wetan kecamatan bungaan, desa bantal kecamatan sebagus: desa wringinanom kecamatan sebagus, desa kedung kecamatan sebagus, bukti pt daftar pelanggaran pemohondata terlampir), pada tanggal desember telah terjadi politik merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idvideo rekaman (terlampir). padahal pada hari itu adalah hari tenang yang seharusnya harus menciptakan suasana yang kondusif dan aman: adanya bahan kampanye dan alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut diluar ketentuan kpu. bukti terlampir):: tertanggal desember surat terlampir): adanya pertemuan balai desa cokelat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan panji kabupaten situbondo antara calon bupati nomor urut abd hamid wahid, ag) dengan salah satu: adanya pertemuan antara tim pasangan calon nomor urut (dua), september bahwa merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo lsm gempur melaporkan pasangan harass (bukti sebagaimana terlampirkecamatan banyuputih (enam ribu dua enam kecamatan basuki (empat ratus empat banget kecamatan bungaan (tiga ratus dua belas) mma kecamatan jangkar (seribu enam ratus bean serangan kecamatan jatibanteng (delapan puluh tiga) kecamatan kendi (empat ratus lima) aga mm kecamatan pangeran (seribu empat belas) kecamatan tandingan (seratus sembilan kan omongan kecamatan panarukan (seribu tujuh ratus masam amor kecamatan panji sembilan ratus enam ismungaan kecamatan situbondo (dua ratus enam puluh "ea kecamatan subuh (tiga ratus enam puluh asa kecamatan sumbermalang (enam ratus lima puluh tamara (tujuh belas ribu jumlah dua ratus empat puluh aan bahwa adanya dpt yang memiliki nik dengan (empat) angka digit pertama bukan penduduk kabupaten situbondo sebagai dpt merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idvide bukti bukti ta bukti pt 7itubonditubondo diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten situbondo nomor pts kpu kab tentang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bermasalah sebanyak (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih, dimasukan dalam dpt pilkada kabupaten situbondo tahun oleh memohon, kemudian panitia pengawas pemilihan kabupaten situbondo mengeluarkan rekomendasi secara tertulis sebagaimana surat nomor rekor panas kab std tertanggal oktober yang memberikan rekomendasi yaitu: diminta kepada kpu kabupaten situbondo untuk melakukan verifikasi dan aktualisasi terhadap data pemilih yang bermasalah: diminta kepada kpu kabupaten situbondo untuk memastikan penduduk kabupaten situbondo yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan: untuk data daftar pemilih yang menggunakan dokumen kependudukan luar wilayah kabupaten situbondo untuk tidak dimasukan dalam dps atau dpt: kpu kabupaten situbondo agar menunda rekapitulasi dps dan penetapan dpt pemilihan bupati dan wakil bupati situbondo tahun bahwa atas rekomendasi panwaslih kabupaten situbondo hingga hari dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal desember memohon tidak responsif melaksanakan rekomendasi panwaslih kabupaten situbondo dan bahkan membiarkan dpt bermasalah yang telah ditetapkan memohon dijadikan dpt pada saat pemungutan suara pada tanggal desember sebagaimana tertulis dalam model db1 kwk halaman bahwa pada saat pemungutan suara tanggal desember pemohon menemukan adanya pemilih yang terdaftar dalam dpt yang tidak valid yang telah ditetapkan memohon sebagaimana tertulis dalam model db1 kwk halaman menggunakan hak pilihnya pilkada kabupaten situbondo tahun sebanyak (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilihtanggal desember pukul wib rdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtubondo tahun berdasarkanvide bukti ta pt junctopemohon adalah pasangan calon nomor. urut situbonitubondo berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa itubondtubondart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoyang tersebar secara massif (tujuh belas) kecamatan seluruh kabupaten situbondo, bahwa pada tanggal desember ketua tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo nomor urut yang bernama moh. suwardi, melaporkan adanya penggunaan dpt yang tidak valid yang telah ditetapkan memohon digunakan dalam pemungutan suara tanggal desember panwaslih kabupaten situbondo sebagaimana tertuang dalam tanda bukti penerimaan laporan nomor lp panas kab std x11. situbondo, ditindaklanjuti kembali pada tanggal desember yangyang ditujukan kepada ketua panas kab. situbondo, perihal penyampaian barang bukti dan pengajuan saksi tambahan: bahwa pada tanggal desember tim kampanye pemohon menyampaikan pengaduan kepada badan pengawas pemilu republik indonesia jakarta yang diterima oleh supriatna melalui surat nomor tk.harass.o2 pilkada sit xi1 tertanggal desember terkait dengan persoalan dpt yang tidak valid yang ditetapkan oleh memohon, bahwa pada tanggal desember ketua tim sukses pemohon menyampaikan pengaduan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia jakarta terkait ti'adakan memohon yang melanggar kode etik penyelenggara pemilu, bahwa pengaduan badan pengawas pemilu republik indonesia jakarta dan pengaduan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia jakarta hingga saat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ini belum ada tindak lanjuti, padahal telah nyata dan kasat mata pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon terjadi dalam penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon telah seluruhnya ditempuh, terkait adanya jumlah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kabupaten situbondo tahun atas hal tersebut pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pilkada oleh memohon yang dilakukan secara: partisipasi pemilih lebih dari bahwatahun pemohon menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya melebihi (seratus persen). partisipasi pemilih yang melebihi (seratus persen) berkorelasi dengan penggunaan dpt bermasalah yang tidak valid karena menggunakan nik yang bukan penduduk kabupaten situbondo yang ditemukan pemohon sejumlah (tujuh belas ribu dua ratus empat puluh sembilan) pemilih: bahwa adanya fakta tersebut, secara massif terdapat seluruh tempat pemungutan suara yang berada pondok pesantren wali songo dan pondok pesantren sumber bunga, bahwa disisi lain, pemilih diinstruksikan untuk mencoblos nomor urut sehingga pada saat rekapitulasi suara tingkat tps yang berada pondok pesantren wali songo dan pondok pesantren sumber bunga, perolehan suara pasangan nomor urut meraup suara (seratus persen). artinya pemilih yang berada pondok pesantren wali songo dan pondok pesantren sumber bunga memilih nomor urut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa perolehan suara nomor urut yang meraup (seratus persen) tidak terlepas dari instruksi para pengasuh pondok pesantren wali songo dan pondok pesantren sumber bunga yang merupakan bagian dari tim pemenangan pasangan nomor urut bahkan pondok pesantren wali songo dan pondok pesantren sumber bunga, pemohon menemukan fakta bahwa kerap dijadikan ajang pertemuan antara pasangan nomor urut dengan birokrasi birokrasi dalam menyukseskan dan memenangkan pasangan nomor urut sebagai pemenang dalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa adanya praktik praktik perolehan suara yang meraup (seratus persen) dan partisipasi pemilih yang melebihi merupakan praktik praktik penyelenggaran pilkada yang curang yang mencederai prinsip demokrasi dan menodai prinsip prinsip jujur dan adil serta prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia judul dan uber) sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, pengerahan aparatur dan birokrasi bahwa pada saat debat calon bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun digelar sebuah stasiun swasta surabaya, jawa timur, memohon mengundang secara resmi seluruh pasangan calon untuk hadir membawa tim kampanye sebanyak (lima belas) orang. bahwa selain itu, memohon secara resmi mengundang unsur musica yaitu pejabat bupati, kapolres, kejar, ketua pengadilan negeri situbondo, komisioner panwaslih kabupaten situbondo, bahwa pada saat acara berlangsung, terdapat rombongan kepala desa berjumlah (lima puluh) orang kepala desa yang hadir mengikuti debat calon bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tersebut. sedangkan kehadiran rombongan kepala desabanyaknya kepala desa yang hadir merupakan bentuk pengerahan secara besar besaran aparat birokrasi kepala desa oleh pasangan nomor urut hal ini mengingat secara struktur birokrasi, atasan pimpinan kepala desa adalah bupati, sedangkan bupati dalam pilkada kabupaten situbondo menjadi peserta pilkada kembali sebagai calon bupati incumbent). artinya kehadiran kepala desa tidak terlepas dari relasi struktural dengan calon nomor urut yang merupakan atasan pimpinannya: bahwa sebelum pengerahan birokrasi terhadap kepala desa, calon bupati kabupaten situbondo nomor urut melakukan pengerahan birokrasi birokrasi kepadandatangkan (empat puluh dua) kepala desa yang ada kabupaten situbondo untuk berkumpul pondok pesantren wali songo, membran, panji, situbondo dalam rangka mengkondisikan dan menyukseskan pemenangan pasangan nomor urut sebagai pemenang pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa pengerahan kekuatan birokrasi oleh pasangan nomor urut dilakukan juga terhadap sekretaris daerah sekda), kepala dinas pendapatan dan keuangan daerah dprd), badan perencanaan kabupaten bappeda), serta dihadiri olehmenangkan pasangan nomor urut dalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa intensitas pasangan nomor urut mengerahkan kekuatan struktur dan sistem birokrasi semakin kontras dilakukan terhadap kepala dinas cipta karya, kepala dinas pendapatan dan pengelolaan dan keuangan aset daerah dppkad), kepala dinas pariwisata dan olahraga, kepala dinas kesehatan, plt. kepala dinas dan bina marga untuk mengerahkan seluruh staf staf yang ada dalam lingkungan dinas masing masing untukdalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa bahkan, khusus untuk dinas kesehatan, kepala dinas mendapat instruksi untuk mengerahkan seluruh karyawan yang bekerja seluruh puskesmas puskesmas kabupaten situbondo dan seluruh karyawan yang bekerja rumah sakit umum daerah abdul roem situbondo rsud abdul roem), bahwa selain itu, pada tanggal desember pengerahan terhadap mesin birokrasi secara sistematis oleh pasangan nomor urut dilakukan terhadap kepala dinas pendidikan yang mendapat instruksi untuk menghadirkan (empat) kepala unit pelaksana teknis daerah utd) dinas pendidikan yaitu kepala utd kecamatan subuh, kepala utd kecamatan basuki, kepala utd kecamatan jatibanteng, kepala utd kecamatan bungaan serta dihadiri oleh camat subuh dan (empat) kepala sekolah yang dilakukan rumah bapak muhamad hasyim selaku ketua persatuan guru republik indonesia kabupaten situbondo pgri), ii. bahwa pertemuan mesin birokrasi dalam menyukseskan pasangan nomor urut sebagai pemenang pilkada kabupaten situbondo tahun rumah ketua pgri kabupaten situbondo didatangi oleh masyarakat sekitar. namun, dengan adanya masyarakat, kegiatan pengerahan mesin birokrasi rumah ketua pgri kabupaten situbondo terhenti dan aparat aparat birokrasi berhamburan pergi meninggalkan tempat acara, bahwa adanya pengerahan birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif secara jelas dan tegas merugikan pemohon, karena pemohon yang tidak memiliki relasi dengan mesin birokrasi karena bukan birokrat berdampak pada perolehan suara dalam pilkada kabupaten situbondo yang dimiliki pemohon kalah telak dari pasangan calon nomor urut yang mendapat dukungan sumber daya dan kekuatan sistem birokrasi yang mumpuni, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pemohon berpendirian kuat ketiadaan dukungan dan kepatuhan birokrasi dalam menjaga netralitas meningkatkan perolehan suara pemohon dan pemohon menjadi pemenang dalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa lain, intensitas birokrasi dalam aktifitas pemenangan pasangan nomor urut pilkada kabupaten situbondo tahun semakin meningkat perannya dalam upaya pengerahan secara besar besaran birokrasi. padahal aktifitas birokrasi dalam pilkada kabupaten situbondo tahun untuk memenangkan pasangan nomor urut sangat jelas dan kasat mata telah tidak netral: bahwa netralitas birokrasi seyogyanya dipatuhi oleh birokrasi dalam pilkada kabupaten situbondo tahun adanya ketidaknetralan birokrasi dan pengerahan birokrasi setiap lini dalam pilkada bukan hanya melanggar peraturan perundangan undangan tapi mencederai penyelenggaran pilkada yang menjunjung prinsip adil, jujur dan langsung, umum dan rahasia sebagaimana diatur dalam konstitusi, bahwa pengerahan birokrasi dalam pilkada kabupaten situbondo tahun jelas dan menjadi bukti yang sempurna merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang undangan. bahkan melanggar prinsip prinsip pilkada yaitu prinsip adil, jujur dan langsung, umum, bebas dan rahasia. judul dan uber), oo. bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun yang penuh praktik kecurangan dan ketidakadilan, maka perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan nomor urut yang telah ditetapkan oleh memohon, yaitkabupaten situbondo tahun tertanggal desember adalah batal dan tidak sah, saksi pemohon tidak diberikan salinan dpt bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan tanggal desember pemohon mengutus saksi saksi yang ditugaskan tempat pemungutan suara dan desa kelurahan dan kecamatan yang ada seluruh kabupaten situbondo dalam rangka mengawal penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun berlangsung dengan mematuhi prinsip prinsip pilkada yaitu jujur dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi dan peraturan perundangan undangan tentang pilkada, bahwa prinsip prinsip pilkada yang wajib dipatuhi oleh memohon, secara tegas dan jelas tidak dipatuhi karena saksi saksi pemohon pada saat pemungutan suara dilakukan tidak mendapatkan salinan dpt dan tb bahwa tidak dipenuhi hak saksi untuk mendapatkan salinan dpt dan tb oleh memohon diketahui oleh saksi koordinator desa yang dinyatakan dalam surat pernyataan saksi koordinator desa yaitu: mane nnbanng dera kecamatan jamak tangan apa aon benwisnu into gunung malang subuh bahwa pelanggaran yang dilakukan memohon tersebut, dilakukan juga terhadap tim sukses pemohon tingkat kabupaten yang hingga pemungutan suara tanggal desember tidak mendapatkan salinan dpt dan tb dari memohon: bahwa pemohon membutuhkan salinan dpt dan tb untuk menyinkronkan pemilih yang berhak menggunakan suaranya dalam pilkada kabupaten situbondo tahun termasuk untuk menyinkronkan pemilih yang terdaftar dalam dpt yang tidak valid yang telah ditetapkan oleh memohon karena menggunakan nik diluar kabupaten situbondo, bahwa tindakan memohon dengan tidak memberikan salinan dpt dan tb kepada saksi saksi pemohon merupakan upaya untuk merenggut hak pilih para pemilih yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut padahal, setiap pemilih memiliki hak kebebasan untuk menentukan pilihannya: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa sisi lain, tindakan memohon tersebut merupakan upaya konspirasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati situbondo nomor urut agar memenangkan pilkada kabupaten situbondo tahun dengan menutup nutupi pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pilkada kabupaten situbondo tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa banyak para pemilih dalam pilkada kabupaten situbondo tahun diketahui saksi saksi pemohon tidak memiliki hak pilih dan tidak memiliki hak untuk memilih karena mengunakan nik diluar kabupaten situbondo secara jelas dan menjadi fakta yang sempurna sehingga penggunaan hak suara oleh pemilih dalam pilkada kabupaten situbondo tahun telah diatur secara terstruktur, sistematis dan massif oleh memohon, ii. bahwa upaya pemohon terhadap fakta tersebut atas, dilaporkan tim sukses pemohon kepada panwaslih kabupaten situbondo sebagaimana terdapat dalam surat penerimaan laporan nomor lp panas kab std xiiupaten situbondo, ditindaklanjuti kembali pada tanggal desember yang mana laporan tersebutditujukan kepada ketua panas kabupaten situbondo, perihal penyampaian barang bukti dan pengajuan saksi tambahan: bahwa tindakan memohon tersebut atas, telah jelas dan tegas bertentangan dengan peraturan perundang undangan yaitu: d, dan atau walikota dan wakil walikota: bahwa dengan demikian, penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun dilaksanakan dengan yang mencederai rasa keadilan pemohon: form kwk bermasalah bahwa pada tanggal desember pada saat dilakukan pemungutan suara pilkada kabupaten situbondo, saksi saksi pemohon yang tersebar seluruh tempat pemungutan suara yang berada kabupaten situbondo mendapatkan penyajian data yang termuat dalam form. kwk yang tidak diisi sama sekali dan tidak diisi secara lengkap. bahkan terdapat form c1 kwk yang keliru dalam penghitungan surat suara dan penggunaan hak pilih: bahwa data form kwk yang tidak lengkap terdapat (dua puluh dua) tempat pemungutan suara yang tersebar (sepuluh) kecamatan yang berada seluruh kabupaten situbondo. adapun data yang tidak lengkap yang terdapat dalam form kwk tersebut dari tempat pemungutan suara diantaranya: tps kelurahan permasalahan desa dan kecamatan kel. desa data jumlah suara sah dan tidak pawan, sah tidak ada serta tidak terdapat kec. cap kelompok penyelenggara panarukan pemungutan suara kpps): kel. desa salah jumlah yakni penghitungan banyumas, jumlah pemilih sebesar tidak kec. arjasa sesuai antara pemilih terdaftar dalam dpt sebesar dan tb sebesar harusnya jumlah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perantara kel. desa data dalam kolom huruf tentang kedungdowo pengguna hak pilih tidak isi oleh kec. arjasa kpps dan tidak terdapat cap kpps: kel. desa salah hitung surat suara yang tidak jatisari, kec. digunakan antara surat suara yangyang disajikan dalam kolom jatisari, kec. jumlah suara sah dan tidak sah arjasa tidak diisi sama sekali. serta tidak dicap kpps: desa kel. data yang disajikan dalam kolom jatisari, kec. data pemilih yaitu jumlah pemilih arjasa tidak diisi sama sekali. dan tidak diisi lengkap, desa kel. data yang disajikan dalam kolom curah tatal, tentang penggunaan surat suara kec. arjasa yang tidak digunakan sejumlah surat suara tidak sinkron ketika jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan yang berjumlah dengan surat yang digunakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sejumlah surat suara. harusnya jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan berjumlah dikurangi jumlah surat suara yang digunakan sejumlah maka surat suara yang tidak digunakan sejumlah surat suara. artinya terdapat kekurangan surat suara, desa kel. salah hitung surat suara yang tidak curah tatal, digunakan antara surat suara yang kec.tidak sinkron antara jumlah katakan, pemilih yakni melebihi jumlah kec. dpt yakni dan tidak dicap situbondo kpps, harusnya antara jumlah pemilih yakni sesuai dengan jumlah dpt bukan jadi terdapat kelebihan suara, desa kel. salah jumlah surat suara yang tidak patokan, digunakan yakni antara jumlah kec.situbondo cadangan yakni dengan surat suara yang digunakan sebesar dan tidak dicap kpps, harusnya surat suara yang tidak digunakan sejumlah jumlah tersebut diperoleh antara ' jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan yakni dengan surat suara yang digunakan sebesar jadi terdapat kelebihan surat suara, desa kel. data yang disajikan dalam kolom talkandang, tentang data pemilih dan kec. penggunaan hak pilih, kolom situbondo tentang penggunaan surat suara tidak diisi lengkap. dan tidak dicap basah kpps, desa takkan data yang disajikan dalam kolom dang, kec. tentang data pemilih dan situbondo penggunaan hak pilih, kolom tentang penggunaan surat suara dan kolom iii tentang jumlah suara sah dan tidak sah tidak sama sekali diisi penuh. dan tidak dicap basah kpps, desa kel. data yang disajikan dalam kolom talkandang, huruf tidak sama sekali diisi kec. secara lengkap. dan tidak dicap situbondo kpps, desa kel. data yang disajikan dalam kolom. alastengah, huruf tidak sama sekali. diisi kec. secara lengkap. dan tidak dicap sumberdaya kpps: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo desa kel. data yang disajikan kolom kembangsari tentang penggunaan surat suara kec. jumlah surat suara yang digunakan jatibanteng yakni tidak sesuai dengan jumlah seluruh pengguna hak pilih sebesar dan tidak dicap kpps. ada pemilih yang menggunakan hak pilih tapi tidak terdaftar dalam dpt menggunakan surat suara, desa kel. data yang disajikan dalam kolom sumber tentang jumlah suara sah dan pinang, kec. tidak sah dalam nomor dan tandingan nomor tidak diisi lengkap tentang jumlah suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah. dan tidak dicap kpps, desa kel. data yang disajikan dalam kolom cemara, huruf tentang pengguna hak pilih kec. subuh tidak sesuai antara pengguna hak pilih sejumlah sedangkan seluruh jumlah pengguna hak pilih berjumlah dan tidak dicap kpps. kemudian didalam kolom tentang penggunaan surat suara, desa kel. data yang disajikan dalam kolom tandingan tentang penggunaan surat suara wetan, kec. yang tidak digunakan sejumlah bungaan dan surat suara yang dikembalikan pemilih sejumlah tidak sinkron antara surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah dengan jumlah surat suara yang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo digunakan sebesar karena sehingga terdapat kelebihan surat suara. dan tidak dicap kpps: desa kel. data yang disajikan dalam kolom bantal, kec. angka tentang jumlah pemilih sebagus sebanyak tidak sinkron dengan jumlah pemilih dalam dpt dan tb yang berjumlah pemilih. dan tidak dicap kpps. jadi terdapat kelebihan pemilih: desa kel. data yang disajikan dalam kolom iii bringin tentang jumlah suara sah dan anom, kec. tidak sah tidak diisi secara lengkap sebagus sama sekali. dan tidak dicap kpps, desa kel. data yang disajikan dalam kolom kedung, huruf angka tentang jumlah kec. seluruh pengguna hak pilih sebagus sebanyak sedangkan data dalam kolom angka tentang penggunaan surat suara sebanyak surat suara. artinya ada ketidaksingkronan antara pengguna hak pilih sebanyak dengan penggunaan surat suara sebanyak sehingga terdapat surat suara yang digunakan. dam tidak dicap kpps: desa kel. data yang disajikan dalam kolom kedung, angka tentang jumlah pemilih kec. tidak diisi sama sekali. dan. data sebagus dalam kolom huruf tentang pengguna hak pilih tidak sama merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo sekali diisi. dan kolom iii tentang jumlah surat suara sah dan tidak sah sama sekali tidak diisi lengkap. dan tidak dicap kpps, bahwa ditemukannya kecurangan memohon tingkat kpps oleh pemohon, pemohon berpendirian bahwa memohon secara sengaja menggunakan struktur organisasi memohon ditingkat kpps berupaya curang dan menodai penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun dengan tidak mematuhi prinsip prinsip pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia sebagaimana diterjemahkan dalam undang undang nomor tahun bahwa sisi lain, praktik curang yang dilakukan memohon yang terjadi secara massif dalam rangka memenangkan pasangan nomor urut dalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa fakta tersebut secara jelas dan tegas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon yang dijamin konstitusi sekaligus melanggar prinsip hukum universal dan keadilanditemukannya praktik curang yang dilakukan memohon, maka penyelenggaraan pilkada kabupaten situbondo tahun dilaksanakan dengan penuh pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip jujur dan adil: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adanya politik uanguud juncto uud bahwa akibat dari adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sangat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan sebagaimana pemohon akan uraikan dibawah ini: cc. bahwa pada tanggal desember saksi an. putri beralamat desa cangkring, rt. kec. banyu gelugur, kabupaten situbondo datangi oleh eleng dan hj. naik untuk membujuk saksi memilih pasangan calon nomor urut dalam pilkada kabupaten situbondo tahun dengan bayaran sejumlah uang sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah), bahwa pemberian uang agar memilih pasangan nomor urut yang dilakukan oleh eleng dan hj. naik diberikan juga kepada saksi an. jasmani sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) yang beralamat desa cangkring, rt. kel. banyu gelugur, kabupaten situbondo, bahwa praktik pemberian uang untuk membujuk masyarakat memilih pasangan nomor urut diberikan juga kepada saksi an. yang beralamat desa cangkring, rt. kecamatan banyu gelugur, kabupaten situbondo: bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya tim sukses atau relawan atau simpatisan yang mendukung pasangan nomor urut kepada masyarakat kabupaten situbondo penuh praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada yang seharusnya menganut prinsip jujur dan adil, serta bebascalon peserta pilkada kabupaten situbondo tahunomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan pilkada kabupaten situbondo tahun pemohon dengan nomor urut bahwa berdasarkanoleh kpu kabupaten situbondo dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pemilihan bupati dan wakil bupatiip bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati situbond)adanya fakta penggunaan politik uang dalam pilkada kabupaten situbondo tahun yang mempengaruhi perolehan suara, berkorelasi terhadap perolehan suara yang dimiliki apakah. yang terhormat menyatakan surat tidak sah dan batal: pembukaan kotak suara bahwa terhadap kotak suara yang menyimpan surat suara dalam pilkada merupakan hal yang harus diawasi secara total. hal tersebut karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa surat suara yang disimpan dalam kotak suara ditukar diambil datanya untuk kepentingan pihak pihak tertentu yang ingin memenangkan pilkada dengan tidak jujur dan tidak adil, bahwa terhadap pembukaan kotak suara demikian, secara faktual terjadi dalam pilkada kabupaten situbondo tahun pada saat kotak suara diserahkan panitia pemilih kecamatan ppk) setelah selesai melaksanakan penghitungan surat suara tingkat tps, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pembukaan kotak suara dilakukan oleh pps trigonal, kecamatan sebagus saat kotak suara berada kantor kecamatan sebagus. atas kejadian tersebut, relawan pasangan nomor urut yang bernama agus ariyanto, pada tanggal desember melaporkan kepada panwaslih kecamatan sebagus, kabupaten situbondo sebagaimana tertulis dama tanda bukti penerimaan laporan nomor lp panas cam asb xii model penerima: bahwa atas kejadian tersebut, pemohon semakin kuat berpendirian bahwa penyelenggaran pilkada kabupaten situbondo penuh praktik kecurangan, rekayasa, konspirasi yang terstruktur, sistematis dan massif dalam rangka memenangkan pasangan nomor urut pilkada kabupaten situbondo tahun bahwaadalah batmemerintahkan kpu kabupaten situbondo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten situbondo, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten situbondoukti ktp calon bupati nomor urut kabupaten situbondo: bukti ktp calon wakil bupati nomor urut kabupaten situbondo, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan arjasa, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan sebagus: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan banyuglugur, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan banyuputih: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan basuki merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan bungaan, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan jangkar, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan jatibanteng: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan lapangan, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan kendi, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan pangeran, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan tandingan: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan panarukan, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan panji, bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan situbondo: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan subuh: bukti daftar pemilih tetap bermasalah kecamatan sumbermalang, bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor lp panas kab std xi11 tanggal desember atas nama pelapor moh. suwardi, bukti surat nomor tk.harass.o2 pilkada sit xi1 tanggal desember perihal penyampaian barang bukti dan pengajuan saksi tambahan: bukti tanda terima dokumen dari dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia tanggal desember berupa pengaduan nomor: i p l dkpp bukti tanda terima dari badan pengawas pemilu republik indonesia, tanggal desember bukti surat keputusan nomor harass pilkada sit viii tentang perubahan tim kampanye nomor cb.cwb agassi viii pasangan calon bupati dan wakil bupati abd. hamid wahid lh. ach. fadli muzzaki syah pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondosaksi tps yang tidak menerima salinan dpt tb kecamatan arjasa, bukti surat pernyataan saksi tps yang tidak menerima salinan dpt tb kecamatan subuh, bukti surat pernyataan saksi tps yang tidak menerima salinan dpt tb kecamatan panji: bukti surat pernyataan menerima uang dari pasangan calon nomor urut tanggal desember atas nama putri, bukti surat pernyataan menerima uang dari pasangan calon nomor urut tanggal desember atas nama jasmani: bukti surat pernyataan menerima uang dari pasangan calon nomor urut tanggal desember atas nama tiwan, kecamatan panarukanyumasdowotokanatakan, kecamatan situbondo, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoalastengah, kecamatan sumbermalangsumber pinang, kecamatan tandinganemara, kecamatan subuhwaringin anom, kecamatan sebagustalmbangsari, kecamatan jatibanteng, bukti berita acara pemungutan suara tempat pemungutan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun tps desa tandingan wetan, kecamatan bungaan: bukti survei penduduk oleh badan pusat statistik bps) kabupaten situbondo, i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberi jawaban bertanggal januari mengemukakan sebagai berikut: i. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi bahwamahkamah konstitusi junction angkaundang undang undang nomor tahun mengaturyang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idahwa obyek permohonan dalam sengketa perselisihan hasil pemilu php) mahkamah konstitusi tersebut dibedakan dengan: sengketa pemilu yang merupakan kewenangan bawaslu panwaslih),:money politic, penetapan dpt mobilisasi aparatur negara dan lain lain, bahwa undang undang nomor tahun junction peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun c)j,menghasilk:, oleh karena itu banyaklah kiranya berdasarkan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut atas, untuk kabupaten situbondo yang berpenduduk juta, dengan selisih perolehan suara lebih dari yo, terhadap permohonan pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak, kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa memohon pada tanggal desember melakukan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihandengan perolehan suara sebagai berikut:, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah suara yang artinya melebihi (satu) yo, bahwa selisih presentasi pemilihan antara pemohon dengan calon pasangan yang mendapat suara terbanyak sebagaimana tersebut atas dikarenakanpemohon dengan pemenang yakni pasangan calon nomor urut atas nama dadang widianto, sh., dan ir. yoyo mulyadi, si. dalam pilkada, bahwa pemohon dalam hal ini memandangputusan mahkamah konstitusimasing masing pasangan calon peserta pilkada, bahwa hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii halaman menyatakan:yangdalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1 halaman tersirat hal yang menjadi penekanan adalah untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. dengan adanya pertimbangan signifikansi perolehan suara tersebut, maka mahkamah dalam hal melihat signifikansi perolehan suara masih tetap mempertimbangkan hal hal atau cara cara pasangan calon memperoleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ids, bahwa undang undang nomor tahun junction peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun (2c): bahwa berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut atas memohon menganggap pemohon tidak mempunyai legal standing dan tidak berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati situbondo tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa memohon pada hari kamis tanggal desember melakukan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu, bahwa pemohon memasukkan permohonannya pada hari minggu tanggal desember pada pukul wib, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan menjadi sangat bermasalah ketika dalam perbaikan permohonannya pemohon memasukkan hal yang bersifat substantif dan atau materi materi permohonan yang benar benar baru yaitu keberatan keberatan pemohon terhadap partisipasi pemilih lebih dari halaman permohonan pemohon dan pengerahan aparatur dan birokrasi halaman permohonan pemohon: bahwa keberatan tentang partisipasi pemilih lebih dari dan pengerahan aparatur dan birokrasi muncul dalam permohonan pemohon, padahaldesember dua hal keberatan tersebut tidak tercantum sebagai materi permohonan pemohon atau tidak menjadi keberatan pemohobahwa perubahan permohonan pemohon tersebut telah nyata nyata melanggar ketentuan undang undang nomor tahun junctiopermohonan tidak jelas kabur (obscura libel) bahwa hurufmendasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, maka: dalil dalil keberatan permohonan pemohon sebagian besar tentang kecurangan kecurangan yang dilakukan memohon dan pihak terkait yang pada kenyataannya tidak pernah dilakukan oleh memohon dan merupakan tuduhan tuduhan yang sangat tidak berdasar, dan yang lebih fatal adalah,menyatakan bahwa yangukan sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, ataupun kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang ada dalam permohonan pemohon, huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pada intinya menyatakan bahwa pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan php pada pemilu bupati dan wakil bupati situbondo yang memiliki jumlah penduduk antara juta adalah pasangan calon dengan selisih suara paling banyak 1s, bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara menghasilkany6: bahwa dari fakta atas terdapat selisih antara pasangan calon nomor urut pemohon) dan pasangan calon nomor urut pihak terkait), selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait yang sangat besar menyebabkan permohonan pemohon tidak memiliki dasar hukum, danketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusidalam permohonannya, pemohon hanya menampilkan hasil penghitungan memohon, tanpa memberikan dalil dalil apakah hasil penghitungan suara oleh memohon salah atau benar, bahwa pemohon juga tidak dapat mendalilkan kalau keberatan terhadap hasil penghitungan memohon bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, artinya pemohon dalam permohonannya tidak dapat menguraikan kesalahan kesalahan memohon sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang undangan: bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon juga melanggar pedoman penyusunan permohonan pemohon yang ditetapkan dalam lampiran peraturan mahkamah konstitusi tahun karena permohonan pemohon guo tidak sesuai dengan sistematika penulisan permohonan.( vide bukti ta ta ta tb tg tn maka berdasarkan hal hal yang telah memohon uraikan tersebut atas dengan segala hormat dan kerendahan hati dan telah berdasarkan hukum serta perundang undangan yang berlaku seyogyanya sengketa dan keberatan pemohon tidak diajukan kepada sidang yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi mengingat hal hal yang didalilkan sudah bukan lagi perkara perselisihanmengingat pula obyek perkara dalam sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun kabupaten situbondo yang didalilkan pemohon bukan mengenai hal hal yang bersifat kuantitatif yang secara formal terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara tetapi merupakan rangkaian dalil dalil kualitatif yang semestinya telah diselesaikan pada tahapan proses hukum lain luar sengketa php mahkamah konstitusi, maka cukup beralasan kiranya agareguhkan kembali bahwatelah meyakini keputusan yang ditetapkan dan diumumkan tersebut telah benar, dan tetap mohon kehadapan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo guo adalah benar dan dikuatkan oleh yang mulia majelis hakim dalam putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, bahwa terlebih dahulu memohon jelaskan bahwa, memohon telah melaksanakan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahuyang langsung, umum, bebas, rahasia uber),erial serta telah mematuhi seluruh asas asas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa memohon telah menetapkitubondo tahun dan nomor urut peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun yaknirdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id junctorapat rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kabupaten situbondo yang dilakukan pada tanggal desember yang dihadiri oleh seluruh anggota ppk, saksi masing masing pasangan calon dan pemangku kepentingan lainnya dan dilakukan secara terbuka dituangkanformulir model db kwk), selanjutnya terhadap rekapitulasi masing masing pasangan calon kemudian memohon menetapkan dengan suatudan selanjutnya memohon menyampaikan tanggapan bantahan terhadap dalil dalil pemohon sebagai berikut: tidak benaremohon mendalilkan melakukan pengecekan dinas kependudukan kabupaten situbondo terhadap jumlah dpt yangmemohonsetelah memohon konfirmasi kepada dispenduk menyatakan dalam suratnya tidak pernah ada paslon tim sukses pilkada meminta dan dispenduk tidak pernah mengeluarkan data apapun terkait dpt kepada semua paslon: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa telah jamak diketahui jika ada satu orang saja kehilangan hak pilihnya sudah disebut sebagai bentuk pelanggaran pemilihan dan hak asasi manusia dalam berpolitik. proses pemutakhiran data yang hanya mengandalkan pada bukti formalitas ternyata masih menyia sakan berbagai permasalahan dengan masih banyaknya warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih. sehubungan dengan hal tersebut maka jaminan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tidak hanya terdaftar dalam dpt, tetapi cukup dengan menunjukan tanda bukti diri antara lain ktp dan kartu keluarga. hal ini secara tegas diatur dalam. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juli oleh karenanya memohon berdasarkan adanya surat keterangan domisili tempat tingal dtt) yang menjadi parameter bahwa nama dan alamat yang tertera setelah dilakukan cross cek dilapangan oleh ppp, pps, ppl dikuatkan oleh kepala desa bahwa ternyata secara riil mereka memang ada, berdomisili dan bertempat tinggal wilayahnya selama lebih dari bulan berturut turut merupakan warga penduduk yang memiliki hak konstitusi sebagai pemilih dan tidak boleh dihapus dihilangkan haknya, maka memohon bersama jajaran musica dan panwaslih dalam rapat koordinasi menetapkan bahwa dpt nik invalid yang nya luar kota sepanjang secara facto bukan fiktif dan riil nyata ada haruslah diakomodasi hak hak sipil dan politik tanpa terkecuali dari kelompok manapun yang tercermin dalam pelaksanaannya yang demokratis, jujur dan adil serta berperspektif hak asasi manusia, bahwa negara menjamin hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam uud mulai dan sementara hak memilih juga diatur dalam dan uud perumusan pada tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. setiap warganegara mempunyai hak hak yang sama dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama sama. ketentuan uud atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum indonesia. makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan umum. terlebih lagi jika pemohon mendalilkan pemilih kabupaten situbondo dinyatakan fiktif dan akan dihilangkan hak pilihnya justru akan melanggar ham dan gagalnya hak konstitusi dalam pilkada kabupaten situbondo, bahwa undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, menunjukkan tidak boleh ad: bahwa tidak benar memohon melakukan pembiaran terhadap rekomendasi panwaslih tentang dpt invalid sebagaimana tuduhan pemohon, memohon pada tanggal oktober melaksanakan tahapan rapat pleno terbuka tentang rekapitulasi daftar pemilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sementara hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap, bahwa pada rapat pleno saat itu pula panwaslih memberikan tanggapan dan rekomendasi tentang dpt invalid sebesar meminta memohon agar menindaklanjuti rekomendasinya, yang salah satunya agar memohon tidak memasukkan dalam disp dan dpt terhadap data daftar pemilih yang menggunakan dokumen kependudukan diluar wilayah kabupaten situbondo, bahwa terhadap rekomendasi panwaslih tersebut memohon telah mengambil inisiatif melakukan langkah antisipatif yaitu melakukan verifikasi faktual dan analisis terhadap data soft copy disajikan oleh panwaslih tersebut diatas, analisis terhadap data panwaslih dilakukan oleh memohon pada tanggal oktober dan dibuktikan dengan berita acara kpu kabupaten situbondo tentang hasil analisa terhadap rekomendasi dari panwaslih terkait penetapan daftar pemilih tetap. vide bukti tn tn tb tb tb tb tb tb tb tb tidak benar partisipasi pemilih lebih dari bahwa tidaklah benar terjadi kecurangan atau terjadi pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang judul yang nantinya kami sampaikan dalam pembuktian bahwa jumlah dpt dengan daftar hadir atau formulir model c7 kwk adalah sama oleh karenanya terkaitdidominasi perolehan suara pasangan calon nomor urut bahkan didalilkan penggunaan perolehan suara hak pilih melebihi jumlah dari dpt. setelah memohon cek ternyata tidak benar, yang benar tingkat kehadiran pemilih tidak lebih dan sebagian tps memilih 100y6 kepada paslon nomor urut itulah proses demokrasi yang sungguh terjadi bila tps berada lokasi basis massa pendukung pasangan calon tertentu: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa secara sosio, kultur dan geo politik kabupaten situbondo yang unik dimana patron, tokoh kharismatik kultural memiliki basis konstituen fanatik yang kuat sehingga sebuah kewajaran ditemukan tingkat partisipasi dengan pilihan homogen pada satu pasangan calon akan tetapi tidak menabrak sendi sendi demokrasi. vide buktiidak ada maksud pengerahan aparatur dan birokrasi bahwa benar pada saat debat calon bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo jtv memohon mengundang dan melibatkan kehadiran unsur musica dan panwaslih sebagai wujud. bahwa pesta demokrasi pilkada kabupaten situbondo diapresiasi semua elemen masyarakat yang menyaksikan siaran tersebut layar monitor masing masing juga dihadiri langsung elemen pimpinan daerah yang menunjukkan pilkada memang diikhtiarkan sebagai wahana demokrasi yang uber dan judul dan didukung semua pihak, bahwa kehadiran rombongan kepala desa yang jumlahnya memohon tidak tahu pasti sama sekali luar sepengetahuan memohon dan tidak melihat terlebih disebut mendukung paslon nomor urut yang diduga menggunakan atribut yang identik dengan paslon nomor urut tentunya ada penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi yakni panwaslih yang juga hadir pada kegiatan tersebut, sudahlah pemohon atau tim sukses paslon lain merasa keberatan dan melaporkannya?: bahwa jika pemohon melihat kehadiran banyaknya kepala desa dll. yang diduga merupakan pengerahan secara besar besaran aparatur birokrasi, kepala desa pada acara debat yang jelas jelas dihadiri pasangan calon bupati dan wakil bupati dimana kegiatan tersebut adalah ruang publik dalam sebuah rangkaian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara, apakah signifikansi selisih perolehan suara tersebut diperoleh dengan cara cara yang jujur dalam pilkada, bahwtoleran, maka mahkamah berdasarkan prinsip prima face haruslah dapatkejujuran dan keadilan, bahwa undang undang nomor tahun telah menyebutkan mahkamah konstitusi masih memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada : bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tersebut,konstitusional. undang undang nomor tahun saat ini tidak lagi masuk dalam rezim uud tentang pemilu uudalam undang undang nomor tahun berdasarkan pada asas langsung, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahapan pemilihan yang merupakan bagian dari sosialisasi utamanya pendidikan pemilih agar seluruh khalayak warga masyarakat khususnya pemilih tahu kepada siapa saja kandidat paslon bupati dan wakil bupati dan bagaimana visi, misi, programnya bukan dalam kerangka mengarahkan kepada salah satu paslon manapun. akan tetapi justru memohon berupaya agar pesta demokrasi dalam pilkada serentak menjadi lebih legitimate dengan partisipasi pemilih yang optimal sehingga dapat menekan angka golput, dan terbukti bahwa partisipasi pemilih dalam pilkada kabupaten situbondo mencapai dan golput # sehingga merupakan partisipasi pemilih tingkat kabupaten tertinggi dalam pilkada jawa timur: bahwa tuduhan pengerahan, tidak netralitas, pertemuan yang diduga terstruktur, masif dan sistematis kepada pasangan calon nomor urut selain huruf huruf dan huruf selebihnya sebagaimana huruf sampai dengan huruf pada halaman bukan lagi ditujukan kepada memohon dan tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa pemilihan kabupaten situbondo yang sama sekali tidak menyangkut persoalan perhitungan suara bukanlah tanggung jawab yang patut dituduhkan sebagai obyek sengketa kepada memohon, pemberian salinan dpt tidak ada masalah bahwa pemohon mendalilkan pada huruf sampai dengan huruf halaman seluruh saksi tps desa kelurahan kecamatan tidak mendapatkan salinan dpt dan tb dengan melampirkan bukti surat pernyataan saksi koordinator desa yang dilakukan jajaran memohon adalah tidak memenuhi prinsip prinsip pilkada yang jujur dan adil sesungguhnya tidak benar dan tidak ada relevansinya terlebih dialihkan dpt dan tb akan dipergunakan saksi pemohon tps untuk menyinkronkan pemilih yang tidak valid merupakan alasan yang dibuat buat, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa tidak ada ditemukan keberatan oleh para saksi tps yang tertuang formulir model c2 kwk yaknips yang berisi saksi tidak diberikan salinan dpt dan tb bahkan jelas dalam formulir model c1 kwk yang ditandatangani para saksi telah tertera menerima salinan dpt dan tb bahwa pada huruf halaman saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati tingkat kabupaten telah menerima salinan dpt dan baik hard copy maupun soft copy pada saat penetapan dpt tingkat kabupaten, bahwa tidaklah benar tuduhan pemohon pada huruf huruf huruf jika memohon diduga konspirasi menguntungkan pasangan calon tertentu tetapi yang telah melayani semua pihak pasangan calon dan tim sukses dengan adil dan setara dengan tidak memihak kepada siapapun kandidat: bahwa dalil pemohon selebihnya sebagaimana huruf sampai dengan huruf pada hal sampai dengan yang mencampuradukkan tahapan penetapan dpt tingkat kabupaten dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati menunjukkan keraguan raguan nyata dan tidak konsisten oleh pemohon mengenai dalil yang dituduhkan kepada memohon. vide bukti tb tb tidak benar form kwk bermasalah bahwa adanya kesalahan penulisan, pengisian dan penempatan angka pada formulir model c1 kwk tidak merubah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dan tidak penambahan maupun mengurangi perolehan suara yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon tertentu: bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tingkat kecamatan oleh ppk telah melakukan perbaikan terhadap penulisan, penjumlahan dan penempatan angka yang berakibat tertunda atau tidak diakui merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hasilnya dan tanda tangani oleh para saksi ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati situbondo tahun termasuk oleh saksi pasangan calon pemohon urut bahwa tps tidak ada berita acara keberatan saksi dalam formulir model c2 kwk, bahwa tps tidak ada diwajibkan adanya stempel sesuai peraturan kpu oleh karenanya tuduhan terjadi kecurangan secara masif yang dialamatkan kepada pihak memohon tidak terjadi, tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. vide bukti tc. panarukan. pawan tc. panarukan. pawan tc. arjasa. banyumas te tc. arjasa. banyumas tc. arjasa. kedungdowo tc. arjasa. kedungdowo tc. arjasa. jatisari tc. arjasa. jatisari tc. arjasa. jatisari tc. arjasa. jatisari tc. arjasa. curahtatal tc. arjasa. curahtatal te tc. arjasa. curahtatal tc. arjasa. curahtatal tc. situbondo. katakan tc. situbondo. katakan tc. situbondo. patokan te tc. situbondo. patokanumbermalang. alastengah tc. jatibanteng. kembangsari tc. tandingan. sumberpinang tc. tandingan. sumberpinang tc. subuh. cemara tc. subuh. cemara tc. bungaan. mlandinganwetan te tc. bungaan. mlandinganwetan tc. sebagus. wringinsnom tc. sebagus. wringinsnom tc. sebagus. kedung tc. sebagus. kedung tc. sebagus. kedung tc. sebagus. kedung tidak relevan tuduhan adanya politik uang bahwa tuduhan pelanggaran serius terjadinya money politik yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur pada huruf sampai dengan huruf huruf pada halaman merupakan domain pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan vide nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun yang semestinya laporkan oleh pemohon dan tangani oleh panwaslih bersama gakkumdu yang berwenang menerima, memeriksa dan meneruskan segala tindak pidana pemilihan yang memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan penjabaran nomor tahun sehingga tidaklah tepat dalil ini disampaikan kepada memohon dalam polita sebagai obyek sengketa terlebih pada sengketa perselisihan hasil pemilihan. pembukaan kotak suara tidak ada masalah bahwa dalil pemohon mengenai tuduhan pembukaan kotak suara ppk dengan menukar mengambil data yang diketahui umum untuk kepentingan pihak tertentu untuk memenangkan pilkada, sama sekali tidak benar dan mengada ada, bahwa kalaupun terjadi hanya satu pps trigonal kecamatan sebagus saat kantor adalah sepengetahuan ppl karena ada salah penempatan berkas formulir model c1 kwk berhologram yang berada luar kotak suara, sementara formulir model c1 kwk yang tidak berhologram berada dalam kotak suara sehingga, tidak ada upaya apapun terkait merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan hasil perolehan suara dan telah diselesaikan tingkat panwascam. vide bukti tm. tm tm petit berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut atas, memohon dengan segala kerendahan hati dan ketaatan kepada hukum serta per undang undangan yang berlakumemohon: menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknyanya mesitubondo tahun yang benar adalah sebagai berikut. see suara pihak terkait pasangan nomor suara urut dadang widianto, s.h. dan ir. yoyo mulyadi, sebagai pasangan calon terpilih suara pemohon pasangan urut suara abdul hamid wahid, ag., dan fadil mulai sytahun bukti ta: bukti tab surat komisi pemilihan umum kabupaten situbondo tanggal april nomor kpu iv perihal, dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: bukti tg daftar hadir pelaksanan uraian singkat penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo dari ketua kpu kabupaten situbondo, bukti tn surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten situbondo nomor perihal klarifikasi data: bukti tn surat rekomendasi panitia pengawas pemilihan bupati situbondo, tanggal oktober nomor rekor panas :kab std perihal rekomendasi rapat pleno rekapitulasi penetapan disp: bukti tn berita acara kpu kabupaten situbondo tanggal oktober nomor ba kpu x tentang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hasil analisis terhadap rekomendasi dari panwaslih terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap: bukti tb surat kpu kabupaten situbondo tanggal oktober nomor kpu sit x perihal, hasil koordinasi nkk nik invalid dengan dispendukcapil kabupaten situbondo, bukti tb voice record rapat koordinasi musica, kpu kabupaten situbondo, panwaslih dan mustika agenda pembahasan permasalahan daftar pemilih tanggal oktober bukti tb foto kegiatan rapat evaluasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati situbondo tahun bukti tb surat kpu kabupaten situbondo tanggal oktober nomor kpu kab perihal penjelasanpernyataan domisili atas nama tahta, bukti tb surat pernyataan nomor bukti tb surat pernyataan domisili atas nama amina, bukti tb surat keterangan domisili tempat. tinggal: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti tb berita acara rekap dpt tingkat kpu kabupaten kpu kab bukti tb rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten situbondo formulir model a3. kwk): bukti tb surat keterangan fariz zainal anwar, md. selaku petugas kpu kabupaten situbondo:di.situbondo formulir model c1 kwk), bukti tc. panji. surat keterangan ppk kecamatan panji, membran bukti tb tanda terima salinan dpt dan tb pada tim kampanye masing masing pasangan calon pada saat rekap dpt dan tb tingkat kabupaten, bukti tb daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan dpt tingkat kabupaten pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo tahun pada hari jum'at, oktober jam wib aula gedung pkk kabupaten situbondo jl. moh. teruji situbondo, bukti tc. berita acara pemungutan dan perhitungan suara panarukan. tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pawsurat keterangan ppk kecamatan panarukan, panarukan. pawan bukti tc. arjasa. berita acara pemungutan dan perhitungan suara banyumasmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bebas, rahasia, jujur dan adil undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan uraian tersebut erolehan suara pasangan calon dalam pilkada sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagaimana uudselain mengadili berdasarkan asas asas demokrasi sebagaimana uud junction undang undang nomor tahunmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbanyumas bukti tc. arjasa. berita acara pemungutan dan perhitungan suara kedungdowodan: bukti tc. arjasa. surat keterangan ppk kecamatan arjasa, kedungdowomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jatisarijatisarimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkatakatapatositubondo, tc. situbondo. patomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idumbermalang tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati alastengahberita acara pemungutan dan perhitungan suara tc. jatibanteng. tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kembangsarbukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara tc. tandingan. tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sumberpintandingan, tc. tandingan. sumberpinang bukti tc. subuh. berita acara pemungutan dan perhitungan suara cemaratc. subuh. surat keterangan ppk kecamatan subuh, cemara bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara tc. bungaan. tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tandingan kabupaten situbondo formulir model c kwk) beserta wetanbungaan: tc. bungaan. tandingan wetanwringinanomwringinanommerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti surat keterangan ppk kecamatan sebagus: tc. sebagus. kedungkedung bukti tm berita acara pembukaan kotak suara nomor: ppk asb xii bukti tm pemberitahuan tentang status laporan yang dibuat oleh panwascam kecamatan sebagus dalam formulir tanggal desember bukti tm surat keterangan ppk kecamatan sebagus:ertanggal desember tahun bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pihak terkai, kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa, menurut pihak terkait pemohon tidak memenuhi kedudukan (legal standing) sebagai pemohonitubondo pada tahun dikarenakan kedudukan hukum pemohon (legal standing) menurut ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tidak cukup hanya mengenai uraian pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan memohon dan mengenai penetapan nomor urut pasangan calon pemulihan berdasarkan keputusan memohon saja tapi juga harus memuat pernyataan pemohon bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, dimana syarat untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikotasehingga pemohon tidak memenuhi syarat legal standing yang telah digariskan dalam bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (c)(c), pemohon dalamberdasarkan data aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan siak) dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten situbondo jumlah penduduk kabupaten situbondo adalah sebanyak jiwa (bukti pt sehingga perbedaan selisih perolehan suara adalah mengikuti ketentuan (cfakta fakta hukum yang pemohon uraikan dalam pokok permohonan merupayang cukup signifikan namun oleh karena perolehan suara tersebut diperoleh pasangan calon pemenang dengan cara cara melakumaka menurut pemohodapatlah dikesampingkanyaitu untukdimana berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pilkada kabupaten situbondo adalah sebagai berikut: (bukti pt hasil perolehan suara pilkada kabupaten situbondo model d81 kwk b. uraian laki perempuan jumlah aroma tan pemilih terdaftar model dalam daftar pemilih d81 kwk tetap dpt) hal. pemilih terdaftar model dalam daftar pemilih d81 kwk tetap tambahan hal. tb pemilih terdaftar model dalam daftar pemilih d81 kwk pindahan ph) hal. pemilih daftar model pemilih tambahan d81 kwk (dp tb pengguna hal. ktp atau identitas kependudukan lainnya (ama jesse| menemani merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id peresuaanpakpa pengguna hak pilih model dalam daftar pemilih d81 kwk tetap dpt) hal. pengguna hak pilih model dalam daftar pemilih d81 kwk tetap tambahan hal. tb pengguna hak pilih model dalam daftar pemilih d81 kwk pindahan ph) hal. pengguna hak pilih model dalam pengguna d81 kwk hak. pilih dalam hal. daftar pemilih tetap tambahan tb jumlah model d81 kwk hal. model d81 kwk (oa mana jumlah samemssmansaasas termasuk cadangan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru model d81 kwk hal. color jumlah surat suara yang tidak model d81 kwk hal. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id | alan jumlah data jumlah suara sah dan tidak sah jumlah suara sah seluruh calon model d81 kwk hal. jumlah suara tidak sah model d81 kwk hal. jumlah suara sah dan tidak sah model d81 kwk hal. data pemilih disabilitas penyandang cacat data pemilih disabilitas penyandang me . model d81 kwk hal. cacat data pemilih disabilitas penyandang model d81 kwk hal. cacat yang menggunakan hak pilih model d81 kwk rincian jumlah perolehan suara pasangan calon abdullah fasih ghhufron dan untung ken abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan yoyo mulyadi, si. jumlah suara sah calon selisih prosentase masing masing pasangan calon berdasarkan rekapitulasi suara: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id san area sara mainspan| abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil dakamsmari aon dadang widianto, dan yoyo mulyadi, selisih prosentase pasangan urut dan sep bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum kabupaten tersebut atas terdapat selisih suara sebanyak pemilih atau persen, sehingga pihak pemohon tidak mempunyai kedudukankarena tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan (c) undang undang nomor tahun junction (c) peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa, perihal permohonan dari pemohon yang meminta kepada mahkamah konstitusi untuk mengesampingkahal yang sulit diterima oleh logika hukum dan tidak rasional dikarerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah konstitusi merupakansebelum memangku jabatannya hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut: demi allah saya bersumpah,.huruf (b): untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan dan kenegarawanan: hakim konstitusi wajib: mentaati peraturan perundang undangan, menghadiri persidangan, menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya: mentaati kode etik dan pedoman prilaku hakim konstitusi: memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak, dan: menjatuhkan putusan secara objektif berdasarkan pada fakta hukum dan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan: bahwa, dari uraian ketentuan tersebut telah jelas tidak mungkin hakim mahkamah konstitusi pemeriksa perkara ini berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik dapat mengabaikan atau menyimpang berlakunykarena hal tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etik sebagai hakim konstitusi: bahwa, selain hal tersebut atas undang undang nomor tahun junctiojuncto peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah suatu perundangan dan peraturan hukum yang masih berlaku dan mengikat, sehingga tidak bisa ditafsirkan luar daripada ketentuan yang tertuang dalamnya. sehingga mahkamah konstitusi pun berdasarkan kewenangannya tidak dapat mengabaikan, menafsirkan luar daripada isi yang tertuang dalam undang undang dan peraturan tersebut: permohonan tidak jelas (obscura libel) bahwa, mencermati permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dalil dalil yang digunakan sebagai dasar gugatannya (recht ground) dalam bagian polita dan petitumnya antara lain tidak menyebutkan: adanya selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebagaimana ketentuan (c) undang undang nomor tahun junction (c) peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun penjelasan tentangdari hal tersebut diatas nampak jelas sekali bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libel) dikarenakan secara jelas dan tegas peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun disebutterpilihnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf yang kemudian dipertegas dalamfaksimili, dan atau alamat surat elektronik (e mail), uraian yang jelas mengenai: tenggang waktu pengajuan permohonan,, bahwa dalil pemohon yang menyebutkan dalam hal terdapat adanya dpt sejumlah yang tidak mempunyai hak pilih, adalah dalil yang bersifat obscura libel (kabur) karena dalam surat permohonannya sangat bias dan tidak secara jelas, tegas dan rinci menyebutkan jumlah dpt invalid tersebut pada saat pilkada kabupaten situbondo tanggal desember merupakan pemilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dari paslon paslon atau paslon atau masuk dalam suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak dapat diukur signifikansinya terhadap kemenangan paslon tertentu, bahkan dpt invalid (tidak valid) yang didalilkan oleh pemohon dalam kenyataanya merupakan daerah basis suara paslon sendiri pemohon) yaitu kecamatan banyuputih pemilih, kecamatan banyuglugur pemilih, kecamatan basuki pemilih, kecamatan bungaan pemilih, kecamatan jatibanteng pemilih, kecamatan tandingan pemilih: il. dalam pokok permohonan terdapat, dalam surat permohonannya pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pelanggaran pelanggaran konstitusional serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mana melanggar azas demokrasi dan rasa keadilan. yang dijabarkan antara lain adanya pemilih sejumlah yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pilkada kabupaten situbondo tahun akan ditanggapi sebagai berikut: bahwa, dalil daripada pemohon tersebut tidak benar dan berdasar, karena sesuai dengan pkpu nomor tahun kpu kabupaten mengumumkan dps agar mendapatkan tanggapan atau usulan perbaikan dari pemilih dan panwaslih selama (sepuluh) hari, sehingga dps sejumlah pemilih setelah melalui proses perbaikan dalam penetapan dpt menjadi sejumlah pemilih. berkurang pemilih dengan kategori tidak memenuhi syarat tms). selain hal tersebut, penetapan melalui pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap dpt) kpu kabupaten dari tingkatan desa, kecamatan dan kabupaten selalu mengundang melibatkan saksi masing masing tim pemenangan dari paslon nomor urut dan serta mengundang panwaslih kabupaten, sehingga kebenarannya telah tetap bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa, walikota bupati menjadi undang undang bab yang disebut pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah tahun sudah pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan. sehingga pemilih tidak hanya berdasar digit angka nik yang disebut dan dijadikan dasar oleh pemohon tapi masih ada digit angka yang lain yang menunjuk identitas seseorang dalam nik tersebut yaitu tanggal lahir dan kode nama, selain itu nik adalah melekat pada orang yang tertera dalam ktp dimana nik tersebut tidak akan berubah walaupun telah pindah domisili daerah lain, bahwa, dalil tim paslon tentang pemilih bermasalahkeberatan pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas nik serta tanggal lahir yang sama, dan nik,nkk, nama, tanggal lahir, dan alamat sama, sehingga penghitungan para saksi paslon tersebut juga tidak dapat ditelusuri dengan aplikasi piranti lunak yang kompatibel. berdasarkan analisis dari data diajukan pemohon dalam surat permohonannya, bahwa, selanjutnya sebagai mana dalil pemohon jumlah pemilih invalid sudah dilaporkan kepada panwaslih pada tanggal desember sesuai tanda bukti penerimaan laporan nomor lp panas kab std x11 pengaduan kepada badan pengawas pemilu republik indonesia dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia namun sampai sekarang seperti yang dinyatakan pemohon dalam surat permohonannya belum ada tanggapan atau tindak lanjut, hal tersebut secara nyata telah membuktikan bahwa laporan laporan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat hukum untuk ditindak lanjuti oleh lembaga lembaga berwenang seperti tersebut atas, partisipasi pemilih lebih dari bahwa, tentang dalil penggugat tentang partisipasi pemilih pondok pesantren walisongo dan pondok pesantren sumber bunga pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pilkada kabupaten situbondo terjadi fakta bahwa partisipasi pemilih melebihi yang berkorelasi pada penggunaan dpt bermasalah yang tidak valid karena menggunakan nik bukan penduduk kabupaten situbondo pemilih yang secara massif terdapat seluruh tempat pemungutan suara yang berada pondok pesantren walisongo dan pondok pesantren sumber bunga bahwa dalil tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan tidak menyebut nomor tps letak dan wilayah tps desa dan kecamatan mana tps itu berada, selain itu bertentangan dengan dalil penggugat dalam pokok permohonan nomor poin dimana nik yang invalid tersebut untuk kecamatan panji lokasi pondok pesantren walisongo hanyalah sejumlah sedangkan untuk kecamatan lapangan untuk lokasi pondok pesantren sumber bunga hanyalah pemilih, bila dpt invalid versi pemohon tersebut digabungkan hanya diketemukan sebanyak suara, sehingga bagaimana mungkin pemohon bisa menyatakan adanya fakta secara massif suara terdapat seluruh tempat pemungutan suara yang berada pondok pesantren walisongo dan sumber bunga. kalau untuk dpt yang invalid (dua) tempat tersebut hanyalah berjumlah dpt invalid, bahwa, adanya tuduhan bahwa para pengasuh pondok pesantren walisongo dan pondok pesantren sumber bunga adalah merupakan bagian tim pemenangan pasangan calon nomor urut dan kerap dijadikan ajang pertemuan antara pasangan calon nomor urut dengan birokrasi birokrasi dalam mensukseskan pasangan nomor urut sebagai pemenang dalam pilkada kabupaten situbondo adalah hal yang tidak benar karena para pengasuh pondok pesantren walisongo khr. khalil as'ad samsul arifin dan pondok pesantren sumber bunga khr. syainuri sufyan bukanlah bagian dari tim pemenangan kampanye pasangan calon nomor urut namun apabila beliau beliau memberikan dukungan kepada paslon pihak terkait) adalah hak konstitusi mereka yang tidak dapat diintervensi atau dilarang oleh pihak manapun juga, bukti ptkeputusan tersebut atas, pemohon mendaftarkan permohonan padaga bapa abdul hamid wahid, ag., dan fadil suara jumomsra dadang widianto, sh., dan ir. yoyo suara adam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa, tentang tuduhan adanya kepala desa berkumpul pondok pesantren walisongo adalah dalil yang tidak jelas, tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hal yang disebutkan pemohon tanpa bisa menjelaskan kapan hal tersebut terjadi kepala desa mana yang hadir, jam pertemuan, hari, tanggal dan bulan dilaksanakannya kegiatan dimaksud. bahwa juga selanjutnya pemohon tidak secara jelas menyebutkan siapa saja yang dimaksud birokrasi birokrasi mana yang bertemu dengan paslon dalam pondok pesantren sumber bunga dalam hal apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut serta berapa besar signifikansi dalam perolehan suara untuk pemenangan pasangan calon nomor urut pihak terkait, bahwa, justru pemohon sendiri selaku paslon bersama tim suk mencoblosbahwa, selanjutnya tentang tuduhan bahwa pengasuh pondok pesantren walisongo dan pondok pesantren sumber bunga yang menginstruksikan untuk memilih pasangan calon nomor urut adalah dalil yang bersifat tuduhan dan asumsi yang tidak berdasar dan tidak mungkin bisa dibuktikan oleh pemohon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa, dalil pemohon tersebut atas justru terbukti sebaliknya dan ada memutarbalikkan fakta dimana suara pasangan calon nomor urut pemohon beberapa tps wilayah pondok pesantren salafiyah sapi'iyah sukorejo kecamatan banyuputih yang menurut pemohon sendiri terdapat suara nik invalid. justru terjadi perolehan suara yang tidak wajar dimana perolehan suara pemohon adalah berkisar yang dapat dilihat dalam tabel perolehan suara wilayah pondok pesantren pesantren salafiyah sapi'iyah sukorejo kecamatan banyuputih. bukti pt perolehan suara tps desa sumberejo kecamatan banyuputih peroleh kecamatan tps pasangan calon han suara banyuputih sumberdnvamntasamis. jumlah tidak suara sah abdullah fasih ghhufron datang abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan aantagamsl merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah tidak suara sah jasa abdullah fasih ghhufron maman abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan omatapamsi koe jumlah tidak suara sah abdullah fasih ghhufron abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki ema dadang widianto, dan van agama jumlah tidak suara sah abdullah fasih ghhufron daun abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki eat dadang widianto, dan vamnmasams merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo jumlah tidak suara sah abdullah fasih ghhufron nee abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan mnmagamse jumlah tidak suara sah tin abdullah fasih ghhufron abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki dadang widianto, dan nami mapalt kali jumlah tidak suara sah asi abdullah fasih ghhufron pama abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki ema dadang widianto, dan vaoma antma dadang widianto, dan vommgamaat dadang widianto, dan oma merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah tidak suara sah jas abdullah fasih ghhufron demang abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan antar jumlah tidak suara sah ten abdullah fasih ghhufron abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki dadang widianto, dan nvamimapamt jumlah tidak suara sah asi abdullah fasih ghhufron mama abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki ema dadang widianto, dan vamtomng abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan momen jumlah tidak suara sah abdullah fasih ghhufron demang abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki dadang widianto, dan duromamama jumlah tidak suara sah rei abdullah fasih ghhufron danu abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki sea, dadang widianto, dan domamanama penta merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo jumlah tidak suara sah nai abdullah fasih ghhufron dam abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki syah, pd. dadang widianto, dan dvootapamsi jumlah tidak suara sah rea abdullah fasih ghhufron dam abd. hamid wahid, ag. dan lh. ach. fadil muzakki dadang widianto, dan dtomeore tan jumlah tidak suara sah pengerahan aparatur dan birokrasi bahwa, tentang dalil penggugat yang menyatakan pada saat acara debat salah satu stasiun swasta surabaya terdapat rombongan kepala desa yang hadir mengikuti debat calon bupati dan calon wakil bupati pilkada kabupaten situbondo sedangkan kehadiran rombongan kepala desa tersebutcalon nomor urut adalah tidak benar. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo karena dalam acara debat yang dilaksanakan oleh kpu situbondo sebuah stasiun swasta surabaya pesertanya hanyalah dibatasi sebanyak orang tim kampanye, sehingga orang kepala desa tersebut tidaklah dapat mengikuti secara langsung debat calon yang dilaksanakan dan sama sekali tidak memakai atribut kampanye yang identik dengan atribut kampanye pasangan calon nomor urut bahwa, kehadiran sejumlah kepala desa tersebut karena ada kegiatan internal mereka sendiri yang berziarah makam sunan ampel surabaya, yang bertepatan dengan hari pelaksanaan debat kandidat dimaksud. bahwa apabila mereka hadir tempat tempat acara debat tersebut adalah hak mereka masing masing sebagai kepala desa untuk melihat debat calon yang merupakan tolok ukur menilai kualitas pasangan calon yang berlaga pilkada kabupaten situbondo bahwa, kehadiran kepala desa tersebut tidak bisa dikatakan massif, terstruktur dikarenakan jumlah kepala desa kabupaten situbondo sebanyak kepala desa dan dalam kenyataannya setiap kepala desa mempunyai pilihan dan afiliasi pribadi kepada calon yang berbeda beda dimana hal tersebut dibuktikan pada saat pilkada kabupaten situbondo tidak semua semua desa menangkan oleh pasangan calon nomor urut atau kemenangan antara pasangan calon nomor urut dan hampir merata setiap desa kabupaten situbondo, bahwa, berkaitan dengan tuduhan dari pemohon bahwa pasangan calon nomor urut melakukan pengerahan birokrasi kepada (tujuh) camat, sekretaris daerah sekda), kepala dinas pendapatan keuangan daerah dprd), badan perencanaan kabupaten bappeda), kepala dinas cipta karya, kepala dinas pariwisata dan olah raga, kepala dinas kesehatan, plt. kepala dinas dan bina marga, dinas pendidikan, pgri serta upt serta staf masing masing dinas tersebut diatas untuk memilih pasangan calon nomor urut dalam pilkada kabupaten situbondo adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta karena sampai saat ini tidak ada satu laporan dari pasangan calon nomor urut tentang ketidak netral aparatur merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sipil negara dalam pilkada kabupaten situbondo kepada pihak yang berwenang untuk itu, bahwa, selanjutnya berkaitan dengan tuduhan adanya pengerahan birokrasi yang terdiri dari kalangan pns oleh pemohon maka seharusnya pemohon dapat mengajukan pelaporan terhadap birokrasi ataupun pns yang dimaksud sesuai ketentuan dan pkpu nomor tahunetralitas asn atas hal tersebut pemohon dapat melaporkan kepada komisi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuanselain itu, pemohon juga dapat melaporkan. undang undang nomor tahun tentang pilkada yang memberikan ancaman salah satunya bagi pns yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah dengan hukuman penjara paling singkat bulan atau paling lama bulan, denda paling sedikit (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak (enam juta rupiah), bahwa, pengerahan birokrasi dan asn untuk mendukung pasangan calon nomor urut tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan pada saat pihak terkait dadang widianto, pada akhir masa jabatanya walaupun masih mencalonkan diri kembali(dua) dengan perolehan suara sebanyak suara: bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut dikarenakan adanya pelanggaran sebagai berikut:ada tanggal oktober memohon melakukan penetapan daftar pemilih tetap dpt), adapun jumlah pemilih yang memiliki hak untuk memilih dalam pilkada kabupaten situbondo tahun berjumlah (lima ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua) orang: bahwa pemohon melakukan pengecekan kepada dinas kependudukan kabupaten situbondo terhadap jumlah dpt yang telaholeh memohon dinas kependudukan kabupaten situbondobahwa secara administratif, nik yang dimiliki seorang mempunyai kekhususan berupa (enam) digit angka yang berbentuk kode kode yang mengandung informasi kependudukan tentang asal provinsi, asal kabupaten, asal kecamatan, tanggal lahir dan bulan lahir serta nomor urut komputerisasi. informasi kependudukan yang tertera dalam nik yang telah diatur oleh pemerintah dimaksudkan untuk membedakan antara nik yang satu dengan nik yang lain, termasuk membedakan antara nik yang penduduk kabupaten situbondo dengan penduduk yang bukan kabupaten situbondo, bahwa angka angka yang berbentuk kode kode dalam nik yang dimiliki oleh penduduk kabupaten situbondo dalam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagai bupati situbondo, menerbitkan surat edaran nomor tertanggal. juli perihal: netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerahe), bahwa, selanjutnya tentang tuduhan ketidaknetralan sekretaris daerah selaku asnada saat drs. syaifullah, selaku sekretaris daerah yang menjabat plh. bupati situbondo menerbitkan surat edaran nomor tertanggal. september perihal: netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah,dj), bahwa, selanjutnya tentang tuduhan ketidaknetralan asn secara terstruktur, sistematis dan massifj. bupati situbondo zainal muhtadien, sh. menerbitkan surat edaran nomor tertanggal september perihal: netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah, sehingga selama kurun waktu (tiga) bulan, (tiga) pejabat kepala daerah telah sama sama mengedarkan surat edaran tentang netralitas pnsc), bahwa, yang selanjutnya kesemua peraturan tersebut atas dipertegas dengan statement menteri pendayagunaan aparatus negara dan reformasi birokrasi buddy crisnandi sebagaimana dimuat dalam media online antaranews.com hari jumat, agustus yang menegaskan, pns harus netral dan professional dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun dimana bagi yang tidak merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo mengindahkan ketentuan undang undang untuk yang tidak netral maka saksinya tegas dan berat, sesuai ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang tahun tentang pemerintahan daerah yang melarang pns untuk terlibat langsung dalam kegiatan kampanye baik aktif atau tidak aktif, langsung ataupun tidak langsung, bahwa, tentang tuduhan ketidaknetralan asn yang mendukung dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut adalah tidak benar karena yang terjadi sesungguhnya justru pemohonlah bersama tim kampanyenya yang melakukan pengerahan asn secara terstruktur, sistematis dan massif dengan mengggunakan pengaruh dari sekian banyak: bahwa, pelanggaran pelanggaran pengerahan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara tersebut bukanlah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus dikecualikan adanya keputusan hukum terlebih dahulu baik secara pidana ataupun hukum disiplin yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap aparatur sipil negara dimaksud serta korelasi terhadap penambahan suara terhadap pasangan calon nomor urut yang mengurangi atau mempengaruhi perolehan suara pemohon yang mengakibatkan terbitnya rekapitulasi komisi pemilihan umum nomor pts kpu kab pada tanggal desember yang menyatakan bahwa pasangan pihak terkait memperoleh suara terbanyak, saksi pemohon tidak diberikan salinan dpt bahwa, tanggapan terhadap dalil saksi pemohon tidak diberikan salinan dpt adalah bukti pemohon tidak memahami mekanisme tentang mekanisme proses pilkada, dimana sebelum hari pelaksanaan pilkada setiap tim kampanye masing masing paslon mendapatkan salinan dpt dan tb dari kpu kabupaten dalam bentuk soft copy, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan pada waktu pelaksanaan pemungutan suara salinan dpt dan tb dibagikan sendiri kepada saksi tps dan saksi kecamatan oleh tim kampanye kabupaten masing masing paslon peserta pilkada, sebagai bahan untuk menyinkronkan pemilih setiap tps. serta tidak ada aturan yang mewajibkan kepada memohon kpu) untuk memberikan salinan dpt dan tb secara langsung kepada saksi tps masing masing paslon. namun setiap tps telah dipasang dpt sebagai alat kelengkapan papan pengumuman masing masing tps, kantor desa kelurahan, kantor kecamatan dan kpu kabupaten. sehingga dalil pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan hukum: bahwa, mengenai bukti yang diajukan berupa (dua puluh tujuh orang saksi koordinator desa berkaitan dengan tidak diberikannya salinan dpt kepada saksi, tidak akan menjadi suatu bukti hukum dalam perkara ini dikarenakan dalam semua aturan dan regulasi hukum tentang pilkada tahun tidak dikenal adanya subyek hukum yang disebut sebagai saksi koordinator desa, yang dikenal hanyalah saksi tps, saksi rekapitulasi kecamatan dan saksi rekapitulasi kabupaten. sehingga dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan, form kwk bermasalah bahwa, perihal uraian pemohon tentang form kwk bermasalah sebagaimana dalam surat permohonannya, hal tersebut merupakan ranah dari komisi pemilihan umum kabupaten situbondo secara rinci dan detail, namun menurut sepengetahuan dari pihak terkait data form kwk yang tidak lengkap terdapat tps tersebar kecamatan telah dilakukan perbaikan rekapitulasi tingkat kecamatan dimana atas perbaikan oleh memohon tersebut telah dibuat berita acara perbaikan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon nomor urut dan serta panwaslih kecamatan sehingga tidak ada masalah lagi ketika rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu tingkat kabupaten bukti pt merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa, permasalahan kwk bermasalah tps yang tersebar kecamatan tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon rekapitulasi kabupaten yang dilakukan oleh kpu pada tanggal desember adanya politik uang money politic) bahwa, sebagaimana dalam surat permohonanny dan masjuncto uud juncto uud namun dalil selanjutnya tidak bisa menguraikan money politic yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan dalam pilkada kabupaten situbondo, dimana pemohon hanya menyebutkan sangkaan kasus money politic yang terjadi desa cangkring kecamatan banyuglugur kabupaten situbondo, dimana dari ketiga sangkaan tersebut tidak dikatakan bersifat masif karena hanya terjadi desa cangkring kecamatan banyuglugur kabupaten situbondo. dimana desa cangkring kecamatan banyuglugur tidak bisa menetralisir dengan sangkaan bahwa telah terjadi secara massif seluruh kabupaten situbondo yang terdiri dari kecamatan desa. bahwa selain itu kecamatan banyuglugur kabupaten situbondo tidak ada sebuah desa yang bernama desa cangkring, sehingga perlu dipertanyakan dimana terjadinya money politic itu sedangkan desa cangkring sendiri tidak ada kabupaten situbondo. juga dalam uraian selanjutnya pemohon tidak bisa menjabarkan secara jelas dalam bentuk struktur dan sistematis yang bagaimana praktik money politic tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atau setidak tidaknya tim sukses merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atau relawan atau simpatisan yang mendukung pasangan calon nomor urut dalam pilkada kabupaten situbondo, bahwa, seandainya benar terjadi tiga kejadian money politic desa cangkring kecamatan banyuglugur kabupaten situbondo sebagaimana uraian pemohon maka hal tersebut merupakan kewenangan panwaslih dan gakumdu karena masuk dalam ranah tindak pidana pilkada yang melanggar ketentuan dan kuhp, pkpu nomor tahun yang tidak serta merta dibawa dalam ranah persengketaan pilkada mahkamah konstitusi republik indonesia, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi republik indonesia dikecualikan ada keputusan pidana kepada pelaku money politic yang terbukti melakukan tindakan money politic yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis yang mengakibatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut menjadi bertambah dan mengurangi peroleh suara pasangan calon nomor urut pelanggaran pemohon dalam pilkada kabupaten situbondo tahun bahwa, dalam permohonannya pemohon mendalilkan banyak pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif namun hal tersebut tidak dilandasi dasar bukti yang cukup menurut peraturan perundangan yang berlaku. bahwa sebenarnya pelanggaran dan kecurangan justru dilakukan oleh pemohon sendiri, dimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon adalah sebagai berikuterdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhal tersebut melanggar ketentuan pkpu nomor tahun bukti pt 8a), pada tanggal desember telah terjadi politik,kepadarekaman video. padahal pada hari itu adalah sudah masuk hari tenang yang seharusnya harus menciptakan suasana yang kondusif dan aman. hal tersebut sudah dilaporkan kepada panwaslih kabupaten situbondo dengan laporan nomor paslon x11 tanggal desember pelanggaran dan kuhp, pkpu nomor tahun bukti pt 12b): adanya bahan kampanye dan alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut luar ketentuan kpu, melanggar ketentuan pkpu nomor tahun bukti pt 12c), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tertanggal desember karena melanggar ketentuaundang undang nomor tahun tentang pilkada, dan pkpu nomor tahun bukti pt .d): mengadakan kegiatan pasar murah dimana didalam kegiatan tersebut diadakan pertemuan balai desa cokelat kecamatan panji kabupaten situbondo antara calon bupati nomor urut abd hamid wahid, ag) dengan beberapa kepala desa dan. pelanggaran terhadapmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoerilaku dalam huruf (f) disebutkan: netralitas asn., undang undang nomor tahun tentang pilkada, dan pkpu nomor tahun bukti pt 12e), adanya pertemuan antara tim pasangan calon nomor urut pkpu nomor tahun bukti pt 12f), pemohon bersama tim kampanye melakukan pengerahan asn yang mendukung dan diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut yang secara terstruktur, sistematis dan massif dengan mengggunakan pengaruh dari puluhan, pemohon selaku paslon bersama tim.ag. tanggal september bahwa lsm gempur melaporkan pasangan nafa. (bukti pt 12g)itubondo pts kpu kab pada tanggal. desember merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgpu kabupaten situbondo nomor kpu. sit vii1 dan nomor kpu.s iit vi11 perihal: penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi: bukti pt surat keputusan kpumutuskan nama nama pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama: sdr. abdullah fa@ih huron dan sdr. untung. pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama sdr. abd. hamid wahid, ag. dan sdr. lh. ach. fadil muzakki, pd. pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama sdr. dadang widianto, dan sar. ir. yoyo mulyadi, si.: bukti pt surat keputusan kpumenetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten situbondo sebagai berikut: sdr. abdullah fa@ih huron dan sdrbarang hasil pertanian tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu, bahwalum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam hurufare. nadin koma k,, dajain kemdnkeoia komoditi proses jenis barangtangkai daun cengkeh kering karet disadap, koagulasi slab getah disadap, koagulasi, jump digiling, diinginkan sheet angin disadap, koagulasi, lateks pekat digiling,buah dipisahkan dari biji, sisir ditarik, disisir kapas tidak ditarik danjuta, kenaf, baca direndam, dicuci, tanpa pintal dan lainnya dikeringkanomoditi proses jenis barang kima dikupas, dikeringkan kulit kina kering kulit batang lembaran tumbuk vanili dipetik, dikeringkan, buah biji vanili kering buah bji dipajang nilam dipetik, dipajang, dijemur daun nilam segar atau daun kering) jarak pagar dipetik, diperas biji, ampas buah sereh dipetik, dipajang, dijemur daun sereh daustek, cangkok, okupasi perkebunan dan diokulasl dan sejenisnya dan bahan tanaman sejenisnya lainnya. batang, biji, daun ii. tanaman panga:, umbi lainnya basah kering dingin beku iii. tanaman hias dan obat tanaman hias dipindah utuh, diberi tanaman hias bunga dan media tanpa media, tan)iv. hasil hutan hasil hutan kayupuluh) atau lebih. bagian dari pohon yang kayu bulat kecilbatangan rotan yang telah washedmengeras. shore pembersihan kulit, ditolak, damar damar mala ditampung getahnya salivanaanananaaaan anna kannananananay ananta lampiran ceneksakenn hal. jiikakantanamanana aan npp dgn anenanaaananananananannna alamat akananananaamananan sman ponsel ananananananannnanannananaaa no) bertindak atas nama diri sendiri sebagai wakil kuasa ) dari pengusaha kena pajak: nama kaanananaaanaaaanan npp dngaananannntaan alamat? seneekasneeeeennnn memberitahukmulai masa pajak . tahun pajakkil kuasa" wmmjdinkomenk& go. petunjuk pengisianujair kome(l) undang undang pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu nomor ananananananananananaannnn lanannanananay enananaanananananaanan lampiran nanananannanananaananananaan hal nananananaanananannanaananan npp anaanannananannanannannanannn alamat manananannanana anna ponsel annnnnnnnnannna nanas bertindak atas nama diri sendiri sebagai wakil kuasa") dari pengusaha kena pajak: nama nannanananananannanananananan npp nnananannnanaanann alamat? naneaneaneananaannanan memberitahukan untuk memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dengan menggunakmulai masa pajak . tahun pajak . dan tidak akan menggunakan kembalilau kuasa" petunjuk pengisianalam tahun pajak setelahmulai digunakannya spa n a ma. www jdih semen grid nipundang pajak pertambahan nilai.kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu dapat menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang. ketentuan mengenai rincian barang hasil pertanertentu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan: sebesar (satu koma satu persen) dari harga jual, yang mulai berlaku pada tanggal april dan sebesar (satu koma dua persen) dari harga jualbesaran tertentu sebagaimana dimaksud pada main kontak diperoleh dari hasil perkaliani! terutangimulainya penggunaan besaran tertentu pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentuapat. wmwjdinkemesikeao.id pajak pertambahan nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan mengalikan tarif. kewajiban memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dengan tarif sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku padatidak dapat kembalidengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam untuk masa pajak masa pajak dan tahun pajak tahun pajak berikutnya. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang disediakan dan atau own kom ditentukan oleh direktoratdimaksud, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan: secara langsung, melalui alamat pos elektronik kantor pelayanan pajak yang telah terdaftar,orang pribadi yang bersangkutan, untuk pengusaha kena pajak orang pribadi, wakil yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha dan bertanggung jawab terkaituntuk pengusaha kena pajak badan, atau cc. kuasa, yang disertai dengan surat kuasa khusus. ketentuan mengenai contohwumjoih.remake ola pabean sehubungan dengan kegiatan penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dikreditkanitunjuk sebagai pemungutyang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak berdasarkanianggap: menggunakan besaran tertentu untukn telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam tana pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada dapat beralih untuk memungut pajak pertambahan nilai yang terutang dengan, dengan mengikuti ketentuanomen k: bahwa untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional serta untuk menjaga arus kas dan produktivitas pengusaha pabrik barang kena cukai tengah pandemi corona virus disease covid perlu memberikan relaksasberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu 2d.tentuan dan diubah, serta dihapussehingga berbunyi sebagai berikut: pengusaha pabrik yang melakukan pelunasan bukannya dengan cara pembayaran secara berkala, wajib membayar cukai yang terutang atas barang kena cukai yang dikeluarkan pada: tanggal sampai dengan tanggal paling lambat pada tanggal bulan berikutnya, dan tanggal sampai dengan akhir bulan, paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. dihapus. tanggal bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf dan tanggal bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan sebagai berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala. dalam hal berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau bukan hari kerja wuw'jdih.kemenkeu.obwajib melakukan pembayaran paling lambat pada hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala. dalam hal pengeluaran barang kena cukai dilakukan pada masa berlakunya keputusan pemberian pembayaran secara berkala yang berakhirnya jangka waktu pembayaran secara berkala melewati masa berlaku keputusan pemberian pembayaran secara berkala, jangka waktu pembayaran secara berkala tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada, pengusaha pabrik: wajib membayar cukai yang terutang dimaksud, sebagaimana dimaksud pada huruf pejabat bea dan cukai melakukan penagihan. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: terhadap permohonan pembayaran secara berkala yang telah diajunamun belum mendapatkan keputusan, kepala kantor bea dan cukai atau kepala kantor wilayah bea dan cukai memberikan keputusan pemberian pembayaran secara berkala sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini: terhadap keputusan pemberian pembayaran secara berkala yang telah diterbitkepala kantor bea dan cukai atau kepala kantor wilayah bea dan cukai melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, sejak peraturan menteri ini diundangkan dan paling lama (sepuluh) hari kerja sejak peraturan menteri ini berlaku, cc. terhadap dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri 'ini dan belum dilakukan pembayarandan terhadap dokumen cukai untuk pelunasan dengan cara pembayaran yang diajukan pada saat mulai berlakunya peraturan menteri iniy ngan yaa pit. kepala bagian pena kementerian iny nb3 sandrianisyah nin9730213. bengkultm ian umum universitas bengkulengkulu pada kementerian pendidcaan layanan umum universitas bengkulu pada kementerian riset, teknologi, clan pencliclikan tinggi;:f\llt:j l i\l'.:uj\l'.jg .\f\j f ff:t'ubi< li\done'.'.kanan ba.dan la.kanan umum universitas bengkulu pa.engkului.mente rll\ keuangan republik indonesia tarif non ukt program diploma clan sarjana; cl.climaksucl dalam berupa tarif penggunaan sarana clan prasarana. tarif seleksi ujian masuk, tarif non ukt program diploma clan sarjana, tarif program pascasarjana, tarif akademik lainnya sebagaimana climaksucl dalam huruf huruf huruf cl, huruf clan tarif penggunaan sarana clan prasarana sebagaimana climaksucl dalam tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan lari peraturan menteri ulllayar an akademik sebagaimana climlengan keputusan rektor. tarif layanan akademik sebagaimana climaksucl pala tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahunlari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama. ,. center! keuangan epub lll<engkuluriset, teknologi, dan pendidikan tinggi. ketentuan mengenai kriteria.= kepala b kementerian ' ,,,.\\ ' .'c,;.\\ ij' s.tfu giant nip .f: oi9840: e>olj r " . '\. t411'at jt center! keuangan epub llf\l\ kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggitarif layanan satuan tarif rp) layanan. akademik seleksi ujian masuk pendaftaran. seleksi ujian. masuk calon per calon mahasiswa baru program strata mali.siswa non reguler pendaftaran seleksi ujian. masuk calon mahasiswa baru program magister magister mati.elemen mm) per calon mali.siswa magister perencana.aan pembagi.guna. per calon mpp) mali.siswa magi::;ter akuntansi.si per calon mali.siswa magister ilmu hukum per calon inai.siswa magister administrasi pendidikan per calon map) mahasiswa magister pendiclikaii. bali.asa indonesia per calon mahasiswa magister teknologi pendidikan. per calon mahasiswa magister pencliclikaii. matematika per calon mahasiswa magister pendidikan ipa per calon mahasiswa magister pengelolaan sumber daya per calon alam claim. lingkungan. mahasiswa magister agribisnis per calon mahasiswa magister agroekotek per calon mahasiswa in. magister ilmu administrasi per calon mali.siswa magister komunikasi per calon mahasiswa pendaftaran. seleksi ujian. masuk calon mahasiswa baru program doktoral fkip bali.asa indonesia claim. map per calon mahasiswa fkip administrasi pendidikan. per calon mahasiswa menterikeuangan republik indonesia tarif lay311.an feb manajemen non ukt progr31n diploma d311. s31 j311.a kuliah ant31 semester kas) remedial course fakultas hukum fakultas pertani311. program pasca31 j sub311.g311. pengembang311. progr31n untuk program. magister magister non pendidik1 magister pendidikan magister magister perencana311. pmb311.gun311. magister magister manajemen magister magister akun311. magister magister hukum sumbangan pembina311. pendidik311. spp) progr31n magister magister m311.elemen (mm) catur wul311. catur wul311. magister manajemen mm) catur ulm1 atas magister perang311.aan pembangun311. mpp) catur wulan catur wul311. magister perencanaan pmb311.g un311. mpp) catur wul311. atas magister akun311. catur wul311. catur wul311. magister akuntansi catur wul311. atas magister ilmu hukum magister administrasi pendidik311. map) magister pendidik311. bahasa indonesia magister teknologi pendidikan magister pendidik311. ipa satuan tarif rp) per calon mall.siswa per sks per sks per sks per 1nal1.siswa per mahasiswa per mahasiswa per mall.siswa per mall.siswa per mall.siswa per mahasiswa catur wulan per mall.siswa catur wulan per mahasiswa catur wulan per mall.siswa catur wulan per mahasiswa catur wul311. per mahasiswa catur wul311. per mall.siswa semester per mahasiswa semester per mahasiswa semester per mall.siswa semester per mali.siswa semester ill. menterikeuangan republik indonesia tarif layaran magister pendidikan matematika magister ilmu administrasi semester semester magister ilmu administrasi semester magister ilmu administrasi semester magister ilmu administrasi semester magister komunikasi magister pengelola1 sumber daya alam dm1 lingkung1 magister agribisnis magister agroekotek magister statistik matrikulasi program magister s2) magister manajemen mm) magister perencanaan pembom1guna mpp) magister akuntansi magister ilmu hukum magister administrasi pendidikan map) magister pendidik1 bahasa indonesia magister pendidik1 matematika magister pendidik1 ipa magister irn.u administrasi magister ilmu komunikasi magister agroekotek magister teknologi pendidik1 biaya praktikum program magister s2) magister pendidikan ipa magister teknologi pendidik1 magister pendidikan matematika satu1mahasiswa per semester per semester per semester cl. center! keuangan epub lll< indonesia tarif layanan magister pengelolaan sumber daya alam clan. lingkungan magister agroekotek registrasi ulang program magister magister pengelolaan sumber daya alam clan lingkungan magister agribisnis magister agroekotek cl. magister ilmu hukum magister ilmu aclmiriistrasi magister komunikasi bimbingan clan ujian program magister s2) magister pencliclikan bahasa indonesia magister pendidikan ipa bimbingan tesis ujian tesis ujian komprehensif magister pendidikan matematika bimbingan tesis ujian progress report . ujian formatif report ujian sumatra report ujian tesis vl. ujian komprehensif cl. magister teknologi pendidikan bimbingan tesis ujian tesis magister administrasi pendidikan bimbingan tesis ujian progress report ujian formatif report ujian sumatra report magister ilmu hukum magister manajemen ujian seminar proposal1 ujian seminar hasil satuan tarif rp) per semester per se1nster per mahasiswa per n1a11.siswa per mahasiswa per ma11.siswa per mahasiswa per ma11.siswa per ma11.siswa per ma11.siswa per mahasiswa per ma11.siswa per mahasiswa per mahasiswa per ma11.siswa per mahasiswa per ma11.siswa per mahasiswa per mahasiswa per ma11.siswa per ma11.siswa per mahasiswa per ma11.siswa per ma11.siswa per ma11.siswa per ma11.siswa per mahasiswa menterikeuangan republik indonesia tarif layanan ujian tesis magister perenial'l.aan pembangunan magister akuntansi ujian seminar proposal ujian seminar basil ujian tesis iv. bimbingan tesis magister fisip magister pertanian sumbangan pengembangan program untuk program1 doktoral s3) doktoral s3) fall11tas keguruan clan ilmu pendidikan fkip) doktoral s3) fal<:utas ekonomi clan bisnis feb) sumbangan pembinaan pendidikan spp) program doktoral s3) administrasi pendidikan pendidikan bal1asa manajemen matrikulasi program doktoral s3) fkip bal1asa indonesia clan map manajemen bimbingan clan ujian program doktoral s3) manajemen pendidikan ujian komprehensif seminar proposal promotor disertasi ujian disertasi ujian terbuka vl. ujian tertutup pendidikan bal1asa ujian komprehensif seminar proposal satuan. tarif rp) per rn.l1siswa per mahasiswa per mahasiswa semester per mal1siswa semester per mal1siswa semester per mal1siswa per sks per mahasiswa per mahasiswa per mal1siswa per mahasiswa per mal1siswa per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa lv. vl. center! l<keuangan epub lll< indonesia tarif layanan pro1nomor disertasi seminar hasil penelitian disertasi ujian terbuka ujian tertutup akademik lainnya kelengkapan mahasiswa baru program magister s2) aset dan topi foto almamater buku panduan aset almamater kartu perpustakaan kelengkapan mahasiswa baru program doktoral s3) al{et alma.mater buku panduan kartu perpustalrnan kartu tanda mal1siswa penggantian kartu rusak hilang untuk ma11siswa program reguler dan non reguler mal1siswa dan sumbangan pengembangan teknologi informasi komputer untuk mahasiswa program magister s2) dan program doktoral s3) legalised aza11 dan dokumen lain program diploma dan program magister dan doktoral sertifikat pendidik memperbanyak transkrip yudisial program magister s2) wisuda program magister s2) program doktoral s3) dana keterlambatan pengembalian buku perpustakaan keterangan bebas perpustakaan11siswa per mahasiswa kartu per mahasiswa kartu per ma11siswa per lembar per lembar per lembar per lembar per mahasiswa per mahasiswa per mahasiswa per buku hari ii. menterikeuangan republik indonesia tarif layanan calm i wisudawan program sarjana sl) calon wisudawan program magister s2) calon wisudawan program doktoral s3) keterangan bebas perpustalrnan fakultas program diploma dan fisip program magister s2) fisip program i magister s2) pendidikan ipa program magister s2) administrasi pendidikan layanan penunjang akademik penggunaan sarana dan prasarana lembaga pengembangan teknologi informasi dan komunikasi optik) sertifikasi office buku panduan praktikum aprikot kursus hardware service komputer) kursus internet untuk tingkat siswa kursus internet untuk lembaga luar unit kursus office untuk tingkat siswa kursus office untuk lembaga luar unit kursus pemrograman website kursus pemrograman database kursus aplikasi sim kursus aplikasi statistika kursus jaringan komputer kursus fiber optic kursus dikritik dasar kursus dikritik lanjut satuan tarif rp) per mal siswa per mal siswa per 1nal siswa per mal siswa per mal siswa per mal siswa per mal siswa per mall.siswa per 1nal siswa per orang per orang jam per orang jam per pal{et orang per pal{et orang per pal{et orang per pal<et orang per hari per pal{et orang per pal{et orang per pal<et orang per pal<:et orang per pal{et orang menterikeuangan republik indonesia tarif layan.an penggunaan komputer internet pengguna1 lcd pengguna1 scanner perpustakaan data digital penggantian kartu anggota perpustalrnan kai tu anggota perpustalrnan untuk pelatihan11 perpustakaan laboratorium bal1asa pendaftaran1 peserta kursus baru kursus general english jam) kursus conversation jam) kursus total preparation jam) kursus general english jain) kursus conversation jam) kursus total preparation jam) penerjemah1 tes total kartu anggota serif access centre sac) mahasiswa baru penggunaan gedung dai1 ruas1g pertemuan1 gedung serba guna gedung gedung untuk kegiatan olahraga ruas1g rapat utama ruang rapat ruang rapat iii guest house kai t1ar kamar tipe kamar tipe kamar satuan_ tarif rp) per iti per hari per lembar per lembap per kai tu per kai tu per orang minggu per orang per ori1g per orang per ori1g per orang per orang per ori1g per lembap per ori1g per mal1siswa per jmn per jam per jam per jam per jmn per jam per kami hari per kamar hari per kamar hai i per kaisar hari center! keuangan republik indonesia tarif layanan satuan1 tai if rp) rusunawa lai1tai per beasiswa lai1tai per mahasiswa lantai per mahasiswa lai1tai per mahasiswa ruang optik ruas1g pertemuan1 per jain ruas1g kelas per jti ruas1g seminar per jti penggunaan1 sarai1a olahraga lapak1gai1 tenis civitas universitas bengkulu per ori1g umu1n klub lapak1gai1 sepakbola lapak1.gai1 basket lapak1gai1 volley salinan sesuai dengan aslinya kepala b o;3qu kepala _:__ k entertain !ft. . , riv umum tirto nip : c';' rl. jt1' bulan per orang bulai1 per hari per jain per jam per jtingan pernyataan kebenaran akurasi dari proposal dimaksud. bab penilaian proposal untuk melakukan penilaian proposal: dilakukan penelitian administratif oleh direktorat jenderal perbendaharaan, dan dikoordinasikan oleh komite yang dibentuk oleh menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan kewenangannya. penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penandatanganan proposal oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud dalam dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada proposal memenuhi ketentuan, direktur jenderal perbendaharaan mengajukan permintaan informasi kepada kepala eksekutif pengawas perbankan ojk. permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan bank peserta dan atau bank pelaksana, jumlah kepemilikan surat berharga negarabank peserta dan atau bank pelaksana yang belum direpotkan dan jumlah dana pihak ketiga, cc. data restrukturisasi kredit pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank peserta dan bank pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum (enam) bulan untuk kredit pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada ojk, dan informasi terkini terkait dengan kinerja bank peserta dan atau bank pelaksana. bank indonesia memberikan akses kepada ojk untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf cakupan informasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bersama menteri keuangan dengan ketua dewan komisioner ojk sebagaimana dimaksud dalam untuk melaksanakan penilaian proposal, direktorat jenderal perbendaharaan menyampaikan: hasil penelitian administrasi, hasil informasi dari ojk: dan cc. posisi saldo kas pada rekening khusus pembiayaan program pen, kepada komite. berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada dan berdasarkan pada: analisis makro ekonomi, sektor keuangan, dan risiko fiskal, dan perkembangan arah kebijakan dan pelaksanaan program pen, komite memberikan persetujuan terhadap jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga dalam rangka penempatan dana. terhadap proposal penempatan dan. persetujuan komite terhadap jumlah penempatan dana sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan sekaligus atau bertahap. untuk melaksanakan penempatan dana yang diberikan bertahap sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan dapat menyampaikan permintaan kepada kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan revi dan atau audit. revi dan atau audit oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada s5) meliputi: proposal bank peserta, proposal bank pelaksana, dan cc. perjanjian bisnis antara bank peserta dan bank pelaksana. untuk melakukan revi dan atau audit sebagaimana dimaksud pada badan pengawasan keuangan dan pembangunan diberikan akses untuk memperoleh: data perbankan terkait proposal bank peserta dan bank pelaksana, data perbankan dari ojk terkait penempatan dana, dan atau hasil analisis komite. hasil revi dan atau audit oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka penempatan dana sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan. bab vii perjanjian kerja sama penempatan dana berdasarkan proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perbendaharaan bersama dengan direktur utama bank peserta menandatangani perjanjian kerja sama penempatan dana. perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas para pihak, ruang lingkup perjanjian, hak dan kewajiban, jumlah penempatan dana, jangka waktu penempatan dana, f . tingkat bunga penempatan dana, sistem setelan transaksi, denda dan atau sanksi, keadaan kahar (force majeure), j . penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu perjanjian. denda dan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii penempatan dana bagian kesatu pemberitahuan penempatan dana kepada bank indonesia dan ojk direktur jenderal perbendaharaan menyampaikan informasi kepada bank indonesia dan ojk mengenai jumlah, jangka waktu, tingkat bunga, dan tanggal sedimen penempatan dana setelah dilakukannya perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan sarana elektronik dan atau surat. bagian kedua pelaksanaan penempatan berdasarkan perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam direktur pengelolaan kas negara melaksanakan penempatan dana. untuk pelaksanaan penempatan dana, direktur pengelolaan kas negara menyampaikan pemberitahuan penempatan dana kepada bank peserta yang memuat informasi mengenai: jumlah dana yang akan ditempatkan, tanggal setelan, cc. jangka waktu penempatan, dan tingkat bunga yang telah ditetapkan. penyampaian pemberitahuan penempatan dana kepada bank peserta sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi penempatan dana. bank peserta menyampaikan konfirmasi menerima penempatan dana sebagaimana dimaksud pada melalui prosedur elektronik paling lambat pada hari transaksi penempatan dana. prosedur elektronik sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan melalui sarana yang tersedia pada unit treasury dealing room direktorat jenderal perbendaharaan. dalam hal pemberitahuan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada mengalami hambatan kendala teknis, pemberitahuan penempatan dana dilakukan dengan prosedur manual. dalam hal penyampaian konfirmasi menerima penempatan dana sebagaimana dimaksud pada mengalami hambatan kendala teknis, penyampaian konfirmasi menerima penempatan dana dilakukan dengan prosedur manual. bagian ketiga penyelesaian transaksi berdasarkan deal ticket deal slip yang dihasilkan dari unit treasury dealing room sebagaimana dimaksud dalam s5), direktorat jenderal perbendaharaan melakukan setelan penempatan dana melalui prosedur elektronik dengan sistem yang digunakan oleh bank indonesia. direktorat pengelolaan kas negara melakukan setelan dari rekening khusus pembiayaan program pen sebagaimana dimaksud dalam rekening giro bank peserta bank indonesia pada tanggal sedimen. dalam hal tanggal setelan sebagaimana dimaksud pada merupakan hari libur, setelan dilakukan pada hari kerja berikutnya. dalam hal setelan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat dilakukan karena terdapat hambatan kendala teknis, setelan dilakukan melalui prosedur manual dengan menggunakan warkat bank indonesia. berdasarkan stei men sebagaimana dimaksud dalam bank peserta menyampaikan billet deposito promissory note dokumen yang dipersamakan kepada direktur pengelolaan kas negara untuk ditandatangani, paling lambat (satu) hari kerja setelah setelan. billet deposito promissory note dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi: jumlah dana yang ditempatkan, jangka waktu penempatan dana, cc. tanggal setelan, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga imbal hasil. bab penggunaan dana penempatan dari bank peserta kepada bank pelaksana penempatan dana digunakan bank peserta untuk disalurkan kepada bank pelaksana dalam pelaksanaan program pen. penyaluran dana kepada bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan segera setelah penempatan dana diterima oleh bank peserta. bunga imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari bank peserta kepada bank pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga penempatan dana ditambah (tiga ratus) basis poin. penyaluran dana dari bank peserta kepada bank pelaksana diatur dalam suatu perjanjian kerja sama. dalam hal bank pelaksana merupakan bank peserta, penyaluran dana oleh bank peserta kepada bank pelaksana dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan mekanisme internal bank bersangkutan. (l) dalam pelaksanaan penyaluran dari bank peserta kepada bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam bank peserta dapat menunjuk special purpose vehicle. special purpose vehicle sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai agen verifikasi, penilai jaminan dan pengelola jaminan, restrukturisasi dan atau agen penagihan atas jaminan kredit. penunjukan special purpose vehicle sebagaimana dimaksud dimuat dalam perjanjian kerja sama antara bank peserta dengan bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam bab pengembalian, penarikan, dan remunerasi pada saat jatuh tempo, bank peserta melakukan pengembalian dana atas penempatan dana. pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui stei men rekening khusus pembiayaan program pen oleh bank peserta. setelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pukul wib pada hari jatuh tempo penempatan dana. dalam hal jatuh tempo penempatan dana merupakan hari libur, setelan dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan memperhitungkan remunerasi sesuai dengan tambahan hari penempatan dana tersebutdirektur jenderal perbendaharaan dapat melakukan penarikan atas pokok dan bunga penempatan dana bank peserta sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam permintaan penarikan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bank peserta melalui kurir dan atau melalui faksimili surat elektronik paling lambat pada pukul wib, (lima) hari kerja sebelum penarikan dana. bank peserta melakukan setelan rekening khusus pembiayaan program pen paling lambat pukul wib pada hari yang ditetapkan sesuai dengan surat permintaan penarikanbank peserta memberikan remunerasi atas penempatan dana sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan. remunerasi sebagaimana dimaksud pada berupa bunga atau imbal hasil. remunerasi penempatan dandana yaitu: nominal bunga pokok penempatan tingkat bunga penempatan jumlah hari kalender s5)perpanjangan waktu penempatan dana bank peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penempatan dana yang disampaikan oleh direktur utama bank peserta kepada direktur jenderal perbendaharaan. jumlah penempatan dana, jangka waktu, dan tingkat bunga yang diajukan dalam permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga penempatan danadisampaikan paling lambat (empat belas) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempomemuat informasi yang relevan untuk dapat dilakukannya perpanjangan waktu penempatan dana. s5) permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada dihampiri dokumen yang memuat informasi sebagai berikut: kondisi likuiditas pada saat permohonan diajukan, jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan surat permohon. jumlah penempatan dana yang disalurkan kepada bank pelaksana, dengan rincianalasan perpanjangan waktu penempatan dana. ketentuan mengenai penilaian proposal sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlakuecara mutasi mutans terhadap permohonan perpanjangan waktu penempatan dana dari bank peserta. penyampaian persetujuan atas perpanjangan penempatan dana bank peserta dilakukan paling lambat (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo penempatan dana. persetujuan sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar bagi direktur utama bank peserta dan direktur jenderal perbendaharaan untuk melakukan perubahan atas perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam dalam hal usulan perpanjangan waktu penempatan dana bank peserta disetujui, remunerasi penempatan dana awal harus disetorkan berdasarkan tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana diatur dalam s5) terhadap usulan perpanjangan waktu penempatan dana bank pesert paling lambat (tiga) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo penempatan dana. bab xii penarikan dana pada rekening giro bank peserta dan bank pelaksana bank indonesia dalam hal bank peserta tidak dapat mengembalikan dana penempatan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam dan atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam pemerintah melalui direktur jenderal perbendaharaan dapat mengirimkan permintaan pendekatan kepada bank indonesia untuk menarik dana bank peserta yang tersimpan pada rekening giro bank peserta bank indonesia. pelaksanaan penarikan dana pada rekening giro bank peserta sebagaimana dimaksud pada berdasarkan permintaan pendekatan dari direktur jenderal perbendaharaan dan surat kuasa dari bank peserta kepada bank indonesia untuk melakukan pendekatan rekening giro bank peserta untuk untung rekening kas umum negara bank indonesia. pelaksanaan penarikan danamuat dalam perjanjian kerja sama penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam dalam hal bank pelaksana tidak dapat mengembalikan kewajiban kepada bank peserta pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam bank peserta dapat mengirimkan permintaan pendekatan kepada bank indonesia untuk menarik dana bank pelaksana yang tersimpan pada rekening giro bank pelaksana bank indonesia. pelaksanaan penarikan dana pada rekening giro bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permintaan pendekatan dari bank peserta dan surat kuasa dari bank pelaksana kepada bank indonesia untuk melakukan pendekatan rekening giro bank pelaksana untuk untung rekening giro bank peserta bank indonesia. pelaksanaan penarikan dana bank pelaksana olehatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam penarikan dana pada rekening giro bank peserta sebagaimana dimaksud dalam dan penarikan dana pada rekening bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada bank indonesia. bab xiii penjaminan atas dana pemerintah dalam hal bank pesertabab xiv akuntansi dan pelaporan menteri keuangan c.gdana pada bank peserta dan atau penarikan dana dari bank peserta. akuntansi dan pelaporan keuangpemantauan dan evaluasi menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dana kepada bank peserta. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadapuntuk keperluan pemantauan sebagaimana dimaksud pada bank peserta menyampaikan laporan paling sedikit setiap (satu) bulan kepada direktur jenderal perbendaharaan, mengenaiberdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal perbendaharaan melakukan evaluasi atas penempatan dana kepada bank peserta. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan melalui komite. bab xvi pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan, ojk, dan lembaga penjamin simpanan melakukan pengawasan terhadap bank peserta dan bank pelaksana yang melaksanakan penempatan dana dan penyaluran dana. ruang lingkup pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan meliputi kegiatan pengawasan intern (revi monitoring evaluasi post audit) terhadap bank peserta dan bank pelaksana dalam pelaksanaan penempatan dana dan penyaluran dana dari bank peserta kepada bank pelaksana. ruang lingkup pengawasan ojk terhadap bank peserta dan bank pelaksana meliputi kegiatan post audit berdasarkan risk based audit terhadap bank peserta dan bank pelaksana. ruang lingkup pengawasan lembaga penjamin simpanan terhadap bank peserta dan bank pelaksana melalui pemantauan terhadap posisi simpanan pada bank peserta dan bank pelaksana. bab xvii pengendalian internal menteri keuangan menyelenggarakan pengendalian internal terhadap penempatan dana dalam rangka program pebiro umum kepala bagian kementerian nro mum ardiansyah nin9y30213. bab ruang lingkup dan tujuan peraturan menteri ini mengatur mengenai penempatan dana kepada perbankan untuk melaksanakan program pen. penempatan dana sebagaimana dimaksud padaberfungsi untuk menyediakan dana yang dibutuhkan oleh bank pelaksana dalam rangka pelaksanaan program pen setelah bank pelaksanadapat bertindak pula sebagai bank pelaksana yang isis dana setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud padauntuk melaksanakan penyaluran dana, bank peserta dapat meminta informasi yang dibutuhkan kepada ojk dan atau otoritas yang berwenang. bab sumber dana, instrumen penempatan, jangka waktu, tingkat bunga, dan kewenangan penempatan dana penempatan dana dalam pelaksanaan program pen bersumber dari apbn. dana yang bersumber dari apbn sebagaimana dimaksud pada berasal dari hasil penerbitan sbn yang dibeli oleh bank indonesia pasar perdana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil penerbitan sbn sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada rekening khusus pembiayaan program pen. penempatan dana pada bank peserta sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam bentuk simpanan berupa deposito atau sertifikat deposito. jangka waktu penempatan dana sebagaimana dimaksud pada paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang. tingkat bunga penempatan dana sebagaimana dimaksud pada paling rendah sebesar tingkat bunga penerbitan sbn yang dibeli oleh bank indonesia untuk pembiayaan program pen setelah dikurangi besaran burden sharing bank indonesia. menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang melakukan penempatan dana pada bank peserta sebagaimana dimaksud dalam kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh direktur jenderal perbendaharaan. bab penetapan bank peserta bank peserta merupakan bank umum yang memenuhminimalcc. termasuk dalam kategori (lima belas) bank berasal terbesar,ojk, tingkat kesehatan minimal komposit (dua) yang telah diverifikasi oleh ojk, dan bersedia untuk menandatangani surat kesediaan menjadi bank peserta. bank peserta ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan informasi ketua dewan komisioner sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam informasi dari ojk sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama calon bank peserta yang sesuai dengan kriteria, bentuk badan hukum calon bank peserta: cc. struktur kepemilikan saham calon bank peserta, peringkat komposit hasil asesmen tingkat kesehatan calon bank peserta, jumlah aset dan peringkat aset calon bank peserta, data perbankan lainnya apabila diperlukan, dan persetujuan mengenai bank yang dapat menjadi bank peserta dalam program penempatan dana. untuk mendukung kelancaran penempatan dana termasuk tata cara pemberian informasi, menteri keuangan dan ketua dewan komisioner ojk menetapkan keputusan bersama. berdasarkan informasi yang disampaikan oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan menyampaikan pemberitahuan kepada direktur utama calon bank peserta untuk mengajukan kesediaan menjadi bank peserta. pengajuan kesediaan oleh bank peserta sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan dan paling sedikit memuat: kesediaan untuk menjadi bank peserta, dan dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian pengajuan sebagai bank peserta. pengajuan kesediaan oleh bank peserta sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh direktur utama calon bank peserta dengan menyertakan dokumen dokumen, yang meliputi: surat pernyataan kesediaan untuk: melaksanakan fungsi sebagai bank peserta, dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan dana, yang ditandatangani oleh direktur utama pejabat yang berwenang (ex officio) dan bermaterai cukup, copy surat izin usaha sebagai bank umum, dan copy surat hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh ojk untuk periode (satu) tahun terakhir. copy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masing masing calon bank peserta. direktorat jenderal perbendaharaan meneliti kelengkapan dokumen untuk pemenuhan persyaratan dari calon bank peserta sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terdapat dokumen yang tidak lengkap, direktorat jenderal perbendaharaan meminta calon bank peserta untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal perbendaharaan menyampaikan daftar calon bank peserta kepada menteri keuangan untuk mendapatkan penetapan. terhadap calon bank peserta yang tidak ditetapkan sebagai bank peserta, direktur jenderal perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada calon bank peserta. bab pengajuan proposal untuk memenuhi kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam bank pelaksana mengajukan proposal kepada bank peserta. bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada merupakan bank yang memenuhi kriteria: telah melaksanapemberianmerupakan bank dengan kategori sangat sehat dan sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh ojk (peringkat komposit dan dan jumlah kepemilik. proposal sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur utama bank pelaksana dan pemegang saham pengendali bank pelaksana dan disertai dengan pernyataan kebenaran akurasi dari proposal dimaksud. proposal sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan memperhitungkan kebutuhan dana bank pelaksana. dana sebagaimana dimaksud pada yang dibutuhkan oleh bank pelaksana diperhitungkan bank pelaksana melakukan pemenuhan likuiditas sehingga bank pelaksana. berdasarkan proposal dari bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam direktur utama bank peserta mengajukan proposal penempatan dana kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perbendaharaan. proposal penempatan dana sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: kondisi likuiditas bank peserta pada saat proposal diajukan, jumlah kepemilikan pada posisi pengajuan proposal: jumlah kebutuhan penempatan dana yang akan disalurkan kepada bank pelaksana, dan jumlah penempatan dana yang dibutuhkan, jangka waktu penempatan dana, dan tingkat bunga penempatan dana. jumlah kebutuhan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasproposal bank peserta sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur utama |
stdiajukan oleh: sim) nama capt. ucok samuel bonaparte hutapea, md., sh., oi ng" pkn se., master mariner. pte alamat office building, level jalan jenderal sudirman kav. sudirman central business district, jakarta selanjutnya disebut sebagai . . iiipada tanggal junisar pengajuan permohonan kewenangan mahkamah konstitusi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji pelayarank)merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id (b) terkait pelayaran pemohon sebagai calon pemegang saham pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal dan sebagai pendiri dan pengurus yayasan bonaparte indonesia berpotensi dirugikan dengan tidak secara eksplisit dinyatakan kewajiban divestasi bagi pemegang saham asing untuk menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimum sehingga hingga saat ini masih terdapat kepemilikan saham oleh asing lebih dari pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal. hal demikian menyebabkan pemohon sebaga calon pemilik kapal harus bersaing dengan perusahaan pelayaran lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing(c) terkait pengujian pelayaran pemohon sebagai calon pemilik kapal akan dirugikan karena kapal yang dimilikinya dapat dimintakan untuk ditahan disita oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan klaim pelayaran tanpa melalui proses gugatan. penahanan penyitaan suatu barang adalah suatu proses pengambilalihan suatu benda dari kekuasaan orang yang memilikinya. proses tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah dari pengadilan dan dengan memberikan kesempatan bagi pemilik barang tersebut untuk melakukan perlawanan sesuai hukum acara yang berlaku. dengan demikian, merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon apabila hal tersebut dikatakan dapat dilakukan tanpa proses gugatan:. (d) terkait pengujian angka angka dan angka pelayaranmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god untuk dirugikan dengan adanya angka dan angka sebab tidak adanya pembatasan jumlah saham yang dapat dimiliki asing dalam industri pelabuhan terminal. hal demikian berpotensi merugikan pemohon sebab keberadaan pemegang saham asing yang memiliki lebih dari saham(a) terkait pengujian huruf dan pelayaran (i)) dalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (bukti dinyatakan sebagai berikut: dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan s atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang undang tersendiri. (ii) dalam bidang pelayaran, memungkinkannya kepemilikan saham asing pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal sebagaimana tersebut dalam huruf pelayaran yang pada pokoknya mengatur bahwa: mayoritas saham dalam perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal dengan bentuk perusahaan patungan harus dimiliki oleh warga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god negara indonesia, dengan demikian jelas peraturan ini telah jelas mengatur kepemilikan saham asing dalam perusahaan pelayaran adalah maksimum namun demikian dalam pelayaran tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses divestasi atas saham saham pemegang saham asing pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang sudah berdiri sejak sebelum tanggal diundangkannya pelayaran tersebut, (iii) dalam industri pelayaran indonesia, asas sabotage adalah asas utama yang sebelumnya diperkenalkan dalam instruksi presiden nomor tahun tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional inpres yang dikeluarkan pada tanggal maret (bukti dengan penerapan asas sabotage ini bersatulah ketentuan bahwa kapal yang melakukan pengangkutan indonesia harus berbendera indonesia dan diawaki oleh kru awak kapal berkebangsaan indonesia. penerapan asas sabotage tidak hanya dilakukan oleh negara indonesia, hal serupa dilakukan banyak negara untuk mendukung industri maritima. dapat dikatakan bahwa sabotage adalah pembatasan penetrasi asing dalam industri maritim suatu negara, iv) bahwa dalam inpres yang membawa asas sabotage mengatur sebagai berikut: pertama: menerapkan asas sabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan sertamemberdayakan industri pelayaran nasional sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god perdagangan: muatan pelayaran antarpelabuhan dalam negeri dalam jangka waktu sesingkat singkatnya setelah instruksi presiden ini berlaku, wajib diangkut dengan kapal berbendera indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, (v) asas sabotage ini diterapkan untuk mendukung dan melindungi industri pelayaran dalam negeri yang merupakan jantung dari pelayaran termasuk juga huruf dan sehingga diharapkan warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia dapat berperan aktif dalam pengembangan industri pelayaran nasional, hal mana menjadi keinginan dari pemohon yang depannya berkeinginan untuk mendirikan suatu perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal, (vi) keberadaan huruf dan pelayaran namun tanpa disertai aturan divestasi bagi perusahaan perusahaan bidang pelayaran sebagai pemilik kapal yang sahamnya dimiliki oleh asing, menimbulkan masih adanya perusahaan perusahaan bidang pelayaran sebagai pemilik kapal yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing (lebih dari saham dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing) hal mana telah berpotensi merugikan pemohon (dan telah merugikan perusahaan pelayaran nasional yang telah ada saat ini), dikarenakan hal tersebut (i) membentuk persaingan yang sengit dan tidak imbang bagi perusahaan pelayaran yang seratus persen atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia, (ii) menyebabkan ketidakpastian hukum atas maksimum kepemilikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god saham yang harus dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing pada perusahaan pelayaran terutama yang didirikan sebelum diundangkannya pelayaran tersebut: dan (iii) bertentangan dengan asas sabotage yang norma dasarnya atau prinsip pokoknya adalah untuk mendukung usaha pelayaran nasional agar dijalankan oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia demi kemakmuran bangsa indonesia dengan membatasi penetrasi asing dalam industri maritim indonesia, (vii) dengan demikian, huruf dan pelayaran yang tidak mengatur kewajiban penyesuaian komposisi saham asing pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang telah berdiri sebelum diundangkannya pelayaran, merupakan pelanggaran terhadap asas sabotage yang merupakan ruh dari pelayaran, dan akibatnya merugikan pemohon dalam kapasitasnya baik sebagai warga negara indonesia yang patuh hukum, sebagai calon pengusaha bidang pelayaran, dan sebagai pengurus yayasan bonaparte indonesia yang sangat memperhatikan dan mendukung pengembangan industri pelayaran nasional indonesia: (b) terkait pengujian pelayaran (i) istilah penahanan adalah suatu istilah yang banyak dipergunakan dalam hukum acara pidana. dalam hukum acara perdata, terdapat lembaga paksa badan, namun hal tersebut dilakukan dalam permasalahan sengketa pajak. menurut angka undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap ), definisi penahanan adalah sebagai berikutmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. (ii) berdasarkan definisi tersebut atas, maka penahanan adalah suatu pembatasan kebebasan seseorang, tersangka atau terdakwa, yang ditempatkan pada tempat tertentu. sehingga definisi penahanan lebih tepat digunakan untuk objek orang perseorangan pribadi kodrati dan tidak tepat untuk digunakan untuk suatu barang, dalam hal ini adalah kapal. dalam permohonan guo, untuk kapal, istilah yang tepat adalah penyitaan dan bukan penahanan, (iii) menurut angka kurap, definisi penyitaan adalah sebagai berikutedangkan menurut hukum acara perdata, hir, penyitaan dilakukan oleh pengadilan berdasarkan permintaan penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannyanerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (iv) berdasarkan hal hal tersebut atas, penyitaan adalah suatu proses untuk mengambil alih suatu barang dari pemiliknya dan menempatkan barang tersebut dalam kekuasaan orang lain (dalam hal ini kepolisian, penuntut umum atau pengadilan). segala sesuatu yang menyebabkan pengambil alihan atau pembatasan kebebasan seseorang untuk menggunakan barang miliknya sendiri harus dilakukan secara terbatas dan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam proses hukum acara pidana, maka kewenangan tersebut berada pada penyidik berdasarkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sementara dalam hukum acara perdata, proses penyitaan harus dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat: dengan diberlakukannya pelayaran yang memungkinkan dilakukannya penyitaan kapal tanpa pengajuan gugatan meskipun telah dibatasi sepanjang terkait mengenai klaim pelayaran berpotensi merugikan pemohon sebab pihak ketiga manapun yang memiliki klaim terhadap pemohon, contohnya pihak kontraktor, penyewa kapal, bahkan pemerintah sekalipun dapat meminta dilakukannya penyitaan kapal tanpa terlebih dahulu melakukan gugatan. sebagai tambahan, bahkan dalam struktur hukum jaminan sekalipun yang memang berfungsi untuk menjamin kewajiban debitur kepada kreditur, eksekusinya biasanya dilakukan melalui permohonan sita jaminan dalam gugatan yang dibuat. dengan demikian, pelayaran bertentangan dengan uud dan norma hukum merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang ada serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon (dan pemegang saham" negeri ini lainnya). (c) terkait pengujian angka angka dan angka pelayaran keberadaan angka dan angka pelayaran yangkhusus ataupun terminal untuk kepentingan sendiri menyebabkan adanya ketidakpastian hukum mengingat roh pelayaran adalah asas sabotage yang memiliki tujuan untuk memberdayakan industri pelayaran nasional yang salah satunya dibidang pelabuhan. atasnya,untuk dirugikan sebab keberadaan pemegang saham asing yang memiliki lebih dari saham jelas jelas memiliki permodalan yang lebih besar dan kuat dibandingkan pemohon sehingga mengurangitersebut telah berpotensi dirugikan dengan berlakunya huruf dan dan cb) dan angka angka dan angka pelayaranperusahaan pelayaran nasional saat ini), serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya huruf b)dan dan cb) dan angka angka dan angka pelayaran tersebut. oleh karena itu, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslpengujian pelayaran: huruf pelayaran bertentangan dengan uud bahwa huruf pelayaranerdasarkan huruf dapat ditarik kesimpulan bahwa kapal yang dapat didaftar indonesia, salah satunya adalah, kapal yang dimiliki oleh usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia, dengan demikian maka kepemilikan saham asing pada perusahaan tersebut adalah maksimum namun demikian, dalam lain yang ada dalam pelayaran tidak terdapat suatu ketentuan yang secara tegas mensyaratkan aturan mengenai divestasi saham bagi para pemegang saham asing (baik warga negara asing dan atau badan hukum asing) pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal, sehingga sampai saat ini perusahaan tersebut masih menganggap dapat mendaftarkan kapal indonesia, hal manabertentangan dengan asas sabotage dan uud yang menjamin hak konstitusional pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god lebih lanjut huruf juga mengandung ketidakjelasan dengan menyatakan bahwa yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia , kalimat mana menyiratkan bahwa badan hukum indonesia tidak dapat memiliki saham pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal sementara kenyataannya adalah badan hukum indonesia dapat juga menjadi pemegang saham pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal. hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud yang menjamin hak konstitusional pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil: mengenai batasan kepemilikan saham asing bahwa berbicara tentang industri pelayaran tidak akan terlepas dari asas sabotage yang merupakan prinsip utama, sehingga maksud dan tujuan dari asas sabotage ini harus dimengerti betul sebagai salah satu latar belakang dari pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian atas huruf pelayaran terhadap uud asas sabotage pertama kali ditetapkan dalam inpres yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pelayaran nasional: asas sabotage ini juga dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan . merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmengacu kepada ketentuan tersebut atas, mahkamah konstitusilayaran yaitu huruf dan terhadap uud kedudukan hukum legal standing) pemohon dan kerugian pemohon dimilikinya kedudukan hukum legal standing merupakan syarat yang harusberdasarkan ketentuan tersebuta god asas sabotage jelas terlihat dalam pelayaran berikut penjelasannya, sebagai berikut: pelayarannjelasan pelayaran: hal hal tersebut atas, memperlihatkan semangat pembuat undang undang pada saat itu untuk menerapkan asas sabotage industri pelayaran. semangat yang sama juga ada dalam pengaturan mengenai kapal kapal yang dapat didaftar indonesia sebagaimana dimaksud dalam pelayaran sebagai berikut: kapal yang dapat didaftar indonesia, yaitu:cc.ahwa hal tersebut bersesuaian juga dengan peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal (bukti dimana pada angka mengatur sebagai berikut: kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya indonesia yaitu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. bahwa dalam industri maritim, dikenal istilah flag convenience yaitu negara negara yang menerima pendaftaran kapal meskipun pendaftaran diajukan oleh perorangan dan atau badan hukum yang tidak berdiri negara tersebut, sehingga digunakan pada suatu kapal meskipun badan hukum dari pemilik kapal tersebut bukanlah badan hukum dari negara yang benderanya dikibarkantersebut (antara lain panama, kamboja termasuk juga bolivia meskipun termasuk negaranya tidak memiliki laut land locked country). berbeda dengan prinsip pendaftaran kapal pada negara kategori flag convenience tersebut, negara indonesia mewajibkan kapal berbendera indonesia hanya dapat dimiliki oleh badan hukum indonesia dan mewajibkan penggunaan angkutan laut berbendera indonesia untuk pengangkutan didalam negeri sebagai salah satu perlindungan terhadap industri maritim nasional dan melindungi kedaulatan negara (sovereignty): merujuk pada uraian atas, maka jelas diungkapkan dalam undang undang pelayaran bahwa asas sabotage diterapkan untuk pemberdayaan angkutan laut nasional yang antara lain dengan: (a) kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, (b) menggunakan kapal berbendera indonesia, dan (c) diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia, terkait dengan huruf (a), pelayaran tidak menguraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan perusahaan angkutan nasional, namun demikian pelayaran pada pokoknya tidak melarang kepemilikan saham asing dalam angkutan laut nasional, hal ini merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana ternyata dalam pelayaran,akan tetapi pelayaran tersebuttidak menentukan berapa besaran jumlah kepemilikan asing yang disyaratkan dalam perusahaan angkutan nasional. yang menyebutkan maksimum komposisi saham yang dapat dimiliki oleh asing dalam perusahaan angkutan nasional secara implisit disebutkan dalam huruf yakni perusahaan tersebut mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh warga negara indonesia, dengan demikian dalam usaha patungan angkutan laut nasional jumlah maksimum saham yang dapat dimiliki oleh asing adalah bahwa dalam bab xxi pelayaran yang mengatur tentang ketentuan peralihan pada pelayaran tersebut, tidak mengatur ketentuan tentang divestasi saham perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal untuk saham yang mayoritas sahamnya dimiliki asing sebagaimana seharusnya untuk penerapan asas sabotage yang diatur juga dalam huruf pelayaran (terkait pendaftaran kapal). sehinggaketiadaan aturan peralihan tersebut mengakibatkan kondisi dimana kepemilikan asing pada perusahaan tersebut dapat dianggap dianggap tidak diwajibkan untuk melakukan divestasi dan kondisi tersebut akan tetap bertahan sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap pelayaran terkait hal tersebut. lebih lanjut perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal dengan kepemilikan saham asing lebih dari merasa tidak melakukan pelanggaran hukum dan mengartikan bahwa perusahaan tersebut tetap dapat mendaftarkan kapalnya berdasarkan huruf tersebut:mengakibatkan hingga saat ini masih ada perusahaan pelayaran yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing, sehingga akan menjadi lebih sulit bagi perusahaan pelayaran nasional untuk bersaing dengan perusahaan tersebut dan pada akhirnya menyebabkan iklim yang tidak kondusif dan dapat menghambat kemajuan pelaku usaha nasional dalam bidang pelayaransebab pelaku usaha berkewarganegaraan indonesia atau badan hukum indonesia menjadi sulit dan enggan untuk masuk dalam usaha pelayaran karena khawatir akan kalah bersaing dengan perusahaan pelayaran yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing tersebut dikarenakan tidak inangnya modal atau kekuatan dari pelaku usaha berkewarganegaraan indonesia perusahaan nasional pemilik kapal, bahwa kekhawatiran tersebut adalah hal yang sangat beralasan dan nyata adanya, dimana atas kekhawatiran itulah lahir asas cabotageyang diterapkan oleh banyak negara, yang indonesia tertuang dalam inpres yang kemudian normalnya dimasukkan juga kedalam pelayaran. bagaimana mungkin cita cita diterapkannya asas sabotage dapat terlaksana apabila masih dimungkinkan bagi asing untuk memiliki sebagian besar mayoritas saham pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal untuk melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri: bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas sungguh jelas bahwa akibat dari penerapan huruf pelayaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan adanya pelaksanaan dalam praktik yangek profesionalnya djuga dalam rencana pembelian saham pendirian perusahaan pelayaran milik pemohon juga sebagai pemegang saham nkri dan telah melanggar hak konstitusional perusahaan pelayaran nasional yang telah ada saat ini, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god mengenai kepemilikan saham oleh warga negara indonesia bahwa huruf pelayaran menyatakan bahwa kapal yang didaftar indonesia mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia, sehingga dapat menimbulkan penafsiran bahwa badan hukum indonesia tidak dapat memiliki saham pada perusahaan angkutan laut nasional. namun demikian, kalimat yang sama juga tercantum dalam angka huruf yang mengatur tentang kapal yang dapat didaftarkan indonesia, sebagai berikut: bahwa apabila kita melihat pelayaran, yang dimungkinkan untuk membentuk usaha patungan tidak hanya warga negara indonesia saja namun juga badan usaha badan hukum indonesia, sebagaimana dinyatakan . bahwa berdasarkan hal tersebut, bunyi huruf telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan kalimat mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia sementara sesungguhnya badan usaha badan hukum indonesia dapat pula memiliki saham pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal: ill. alasan permohonan pengujian pelayaran: pelayaran bertentangan dengan uud bahwa dalam pelayaran tidak mengatur secara eksplisit ketentuan tentang divestasi saham perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal sebagaimana seharusnya untuk penerapan asas sabotage hal manasebenarnya secara implisit telah diatur juga dalam huruf pelayaran, bab xxi pelayaran yang mengatur merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tentang ketentuan peralihan pada pelayaran tersebut hanya mengatur sebagai berikut:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhwa ketidakpastian hukum atas penerapan pelayaran adalah karena tidak menyebutkanjuga ketentuan peralihan terkait komposisi saham asing secara eksplisit, dimana seharusnya selain terkait kapal yang digunakan, diaturjuga kewajiban bagiapabila total saham yang dimiliki oleh pihak asing tersebut adalah lebih dari (empat puluh sembilan persen), bahwa ketentuan pelayaran mengenai ketentuan peralihan mengatur hanya mengenai penggunaan kapal asing dalam angkutan laut dalam negeri, yang berbunyi sebagai berikut . bahwa jelas ketentuan peralihan tersebut hanya dalam hal penggunaan kapal dan atau awak kapal untuk angkutan dalam negeri, hal mana sesuai ketentuan pelayaran yangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dalam hal komposisi kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam huruf tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan peralihan pelayaran mengenai berapa lama waktu yang diberikan bagi perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing untuk menyesuaikan dirinya terhadap ketentuan pelayaran ini, bahwa apalah artinya diterapkan asas sabotage yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dan diwajibkan pengunaan kapal berbendera indonesia untuk angkutan dalam negeri apabila kepemilikan saham perusahaan pemilik kapal tersebut tetap dimiliki pemegang saham asing secara mayoritas (bahkan hingga jika demikian, tidakkah penerapan asas sabotage akan menjadi sia sia sama sekali karena tetap saja keuntungan pada industri maritim dalam negeri dinikmati oleh pihak asing. bahwa dalam butir dalam lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (bukti disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindak: berdasarkan hal tersebut atas, ketiadaan ketentuan peralihan yang secara eksplisit mewajibkanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god apabila lebih dari jelas dan nyata telah menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan lebih lanjut melanggar hak konstitusional dari pemohon pada khususnya, juga industri pelayaran nasional pada umumnya, bahwa ketiadaan ketentuan secara eksplisit tersebut, dapat dan telah diinterpretasikan oleh banyak pemegang saham asing pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal dimana kepemilikan sahamnya lebih dari adalah tidak wajib tidak perlu untuk melakukan divestasi terhadap sahamnya sebab tidak ada ketentuan dalam pelayaran maupun peraturan pelaksanaannya yang secara eksplisit mewajibkan mereka untuk melakukan divestasi tersebut: bahwa untuk perusahaan yang baru didirikan setelah sejak pelayaran diundangkan akan secara langsung mengikuti komposisi saham sesuai pelayaran tersebut hal mana sesuai asas cabotageyaitu kepemilikan asing harus minoritas yaitu dibatasi maksimal bahwa asas sabotage bukan baru dikumandangkan sejak pelayaran diundangkan dan sekali kali tidak baru dikumandangkan pada tahun sejak pelayaran diundangkan, dan sasarannya sama sekali bukan hanya terhadap perusahaan yang baru didirikan sejak pelayaran diundangkan, sehingga tidak hanya perusahaan yang baru didirikan sejak pelayaran diundangkan saja yang harus menyesuaikan komposisi sahamnya karena hal tersebut akan menjadi tidak sesuai dengan intisari dari asas sabotage. akan tetapi keseluruhan perusahaan pelayaran yang telah ada sebelumnyapun wajib menyesuaikan komposisi sahamnya. bahwa justru perusahaan pelayaran yang telah berdiri sejak sebelum pelayaran diundangkan secara entitas dan modal justru yang memiliki kekuatan terbesar dibandingkan dengan perusahaan yang baru didirikan sejak pelayaran diundangkan, bahkan asas sabotage sejak pertama kali dikumandangkan melalui inpres pada tahun pun sama sekali tidak ditujukan hanya untuk perusahaan pelayaran yang baru dibuat akan dibuat sejak asas tersebut dikumandangkan melainkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god diberlakukan juga kepada keseluruhan perusahaan pelayaran yang telah ada (nyata tersirat juga dari kewajiban untuk menggunakan kapal berbendera indonesia untuk angkutan laut). bahwa intisari asas sabotage sebagaimana diketahui adalah untuk melindungi industri pelayaran dalam suatu negeri (terlepas negara mana yang menerapkan), maka keharusan agar mayoritas saham dalam perusahaan pelayaran tersebut wajib dimiliki pihak lokal jelas nyata tersirat secara implisit. bahwa perusahaan pelayaran wajib dimiliki secara mayoritas oleh pihak lokal, karena asas cabotageakan tidak ada artinya atau sia sia sama sekalian dan sangat sesat apabila tidak diartikan demikian karena intisari asas tersebut akan tidak tercapai sama sekali dan kebaikan bagi nkri sebagai tujuannya menjadi tidak tercapai. iv. alasan permohonan pengujian pelayaran: pelayaran bertentangan dengan dan uud bahwa pelayaran berbunyi sebagai berikut:bahwa menurut penjelasan pelayaran yang dimaksud dengan klaim pelayaran (maritime claim) sesuai dengan ketentuan:pemulihan lingkungan sebagai akibat kerusakan yang timbul, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god (a), dalam hal ini,( huruf dan dan angka angka dan angka pelayaran yangmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godl: i. (kerugian dan kerusakan barang karena terjadinya peristiwa kecelakaan laut (general average), biaya penarikan kapal (storage), biaya pemanduan (pilote): i,,: biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god biaya sengketa yang terjadi antara rekan pemilikan kapal (owner) berkenaan dengan pengoperasian dan penghasilan atau hasil tambang kapal: biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya sama atas kapal, dan biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal. bahwa jenis jenis klaim pelayaran sebagaimana disebutkan dalam angka adalah sama persis dengan kategori klaim maritim maritime claim pada konvensi internasional tentang penahanan penyitaan kapal tahun international convention arrest ships atas sangat luas dan pada pokoknya terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pengoperasian kapal. klaim pelayaran dapat diminta, antara lain, oleh awak kapal, perusahaan asuransi, penyewa kapal, perusahaan salvage, perusahaan pendukung industri pelayaran maupun pemerintah: bahwa industri pelayaran adalah industri yang tidak murah, bahkan untuk kapal dengan tonnage kecil sekalipun dapat bernilai jutaan dollar amerika serikat. apabila seseorang atau sebuah perusahaan yang memiliki klaim pelayaran bahkan dengan nilai kecil sekalipun dapat meminta dilakukannya penyitaan atas kapal tanpa melalui gugatan, maka hal tersebut jelas merugikan kepentingan pada pemilik kapal: bahwa uud telah memberikan pelindungan bagi warga negaranya atas harta benda yang ada bawah kekuasaannyrlindungan yang diberikan oleh uud tersebut mengakibatkan perampasan atau pengambil alihan secara paksa suatu barang yang dimiliki oleh seseorang harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan. perundang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undangan yang berlaku serta dilakukan oleh pejabat yang dimenangkan untuk itu, bahwa kata yang digunakan dalam pelayaran adalah tanpa melalui proses gugatan , dengan demikian maka peristiwa yang dimaksud dalam pelayaran masuk dalam perselisihan kepercayaan: bahwa dalam hukum acara perdata, pada pokoknya dikenal macam penyitaan, yakni revindicatoir besar dan conservation besar: sita terhadap harta benda milik tergugat (conservation besar) hal ini diatur dalam hir yang berbunyi sebagai berikutennghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. sita terhadap harta benda milik tergugat (revindicatoir besar) hal ini diatur dalam hir yang berbunyi sebagai berikut: orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita. barang yang hendak disita itu harus dinyatakan dengan saksama dalam permintaan itu. jika permintaan itu dikabulkan, maka penyitaan dijalankannya menurut surat perintah ketua. tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang syarat syaratnya yang harus dituruti, maka berlaku juga. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tentang penyitaan yang dijalankan itu diberitahukan dengan segera oleh panitera pada yang memasukkan permintaan, sambil memberitahukan kepadanya, bahwa harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. atas perintah ketua orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil untuk menghadap persidangan itu juga. pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa dan diputuskan seperti biasa. jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disyahkan dan diperintahkan, supaya barang yang disita itu diserahkan kepada penggugat, sedang jika gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. bahwa dari pemaparan angka atas, permohonan sita kepada pengadilan dalam suatu sengketa klaimselalu didahului dengan gugatan kepada pengadilan negeri setempat, sebab seseorang tidak dapat mengambil secara paksa barang milik orang lain tanpa adanya prosedur yang sah. permohonan sita biasanya dimintakan oleh penggugat dalam gugatannya dan dimohon agar hakim dapat memutus permohonan sita tersebut melalui putusan provisi karena adanya kekhawatiran tergugat akan menjual barang tersebut. namun demikian, keseluruhan proses tersebut dimulai dengan diajukannya gugatan kepada tergugat dan tidak dapat serta merta meminta penetapan kepada pengadilan negeri setempat untuk menyita barang tersebut tanpa adanya proses gugatan: bahwa selain dari itu, penggunaan kata penahanan pada pelayaran sama sekali tidak tepat, karena dalam perspektif hukum indonesia, kata penahanan adalah penempatan tersangka terdakwa (orang manusia pribadi kodrati) tempat tertentu oleh penyidik penuntut umum hakim. sedangkan pengambilalihan atau penyimpanan terhadap suatu benda digunakan kata sita penyitaan (baik berdasarkan hukum acara perdata maupun hukum acara pidana).sungguh jelas bahwa akibat dari penerapan pelayaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar perlindungan terhadap harta benda orang lain. lebih lanjut, hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon dalam praktirusahaan pelayaran milik pemohon, alasan permohonan pengujian pelayaran: angka angka dan angka pelayaran bertentangan dengan uud bahwa angka angka dan angka pelayaran berbunyi sebagai berikut:sekali lagi asas sabotage adalah roh dari pelayaran dan sekali kali asas tersebut tidak hanya terbatas pada industri pengangkutan secara kapal dan pemilik kapal saja, namun khusus namun mencakup juga segala aspek yang terkait bidang pelayaran dalam industry pelayaran tersebut termasuk salah satunya bidang pelabuhan dan terminal khusus ataupun terminal untuk kepentingan sendiri, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god asas sabotage inibahwa dalam inpres juga termaktub industri pelabuhan sebagaimana tercantum pada angka sebagai berikut: pelabuhan: menata kembali penyelenggaraan pelabuhan dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien: menata kembali pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang berfungsi untuk lintas batas, mengembangkan prasarana dan sarana pelabuhan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal: mengembangkan manajemen pelabuhan sehingga secara bertahap dan terseleksi terjadi pemisahan fungsi regulator dan operator, dan memungkinkan kompetisi pelayanan antarterminal suatu pelabuhan atau antar pelabuhan, menghapuskan pengenaan biaya jasa pelabuhan bagi kegiatan yang tidak ada jasa pelayanannya: menata kembali sistem dan prosedur administrasi pelayanan kapal, barang dan penumpang dalam rangka peningkatan pelayanan pelabuhan: inpres merupakan aturan awal yang menerapkan asas sabotage guna pemberdayaan industri pelayaran nasional oleh karenanya dalam melaksanakan penafsiran atas asas sabotage ini dalam industri seyogianya diambil penafsiran yang paling menguntungkan bagi industri pelayaran nasional, salah satunya adalah dalam kepemilikan saham oleh warga negara indonesia atau badan hukum indonesia haruslah mayoritas termasuk dalam industry yang secara langsung terkait dengan angkutan laut: bahwa baik dalam angka angka dan angka maupun dalam keseluruhan pelayaran tidak disebutkan secara merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id eksplisit adanya pembatasan atas kepemilikan saham asing pada perusahaan pelabuhan maupun perusahaan yang memiliki terminal khusus sendiri ataupun terminal untuk kepentingan sendiri. hal tersebut bertentangan dengan asas sabotage yang merupakan prinsip utama dalam pelayaran ini yang semestinya pihak indonesia seharusnya berada dalam posisi yang lebih diuntungkan dalam pelayaran ini, bahwa akibat tidak adanya pengaturan mengenai komposisi saham dalam usaha pelabuhan ataupun perusahaan yang memiliki terminal khusus ataupun terminal untuk kepentingan sendiri menyebabkan adanya anggapan bahwa pihak asing boleh memiliki mayoritas saham pada jenis perusahaan tersebut padahal hal tersebut bertentangan dengan asas sabotage, karena jikalau demikian maka penerapan asas sabotage menjadi tidak sempurna, industri maritim industri pelayaranyang hendak dimaksimalkan untuk dikembangkan bagi bangsa indonesia menjadi masih memiliki sisi dimana pihak asing dapat memiliki pengendalian dengan kepemilikan saham secara mayoritas, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas sungguh jelas bahwa akibat dari penerapan angka angka dan angka pelayaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum. lebih lanjut, hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional pemohonsebagai salah satu pemilik negara ini dan generasi penerus bangsa ini yang akan langsung meriam dampak atas baik maupun buruk peria yang terjadi bagi nkri, termasuk juga dalam rencana pembelian saham milik perusahaan pertambangan yang memiliki terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri (artinya sebagai calon pemilik perusahaan terkait), bahkan dengan adanya pengaturan secara formil mengenai komposisi saham asing maksimum maka kepentingan nasional akan lebih terjaga, karena bahkan dalam hal bidang lain meskipun telah diatur secara formil dan eksplisit, negara kita sudah dirugikan dan kesulitan mengatasi dengan berkembangnya nominee (sebagai contoh misalnya: pembelian penguasaan tanah oleh orang asing di. bali dengan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id menggunakan nama wni). timbulnya nominee disebabkan dari praktik yang berkembang masyarakat, dimana pihak asing ingin menguasai lebih dari pada diperkenankan oleh undang undang. nominee adalah suatu praktik dimana terdapat suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya (b) dimana akan bertindak untuk kepentingan dalam suatu transaksi meskipun nama yang tersebut dalam seluruh dokumen transaksi adalah berdasarkan hal tersebut, apabila pembatasan secara formil tidak diatur, maka industri dalam negeri akan menjadi semakin tidak terlindungi. sementara yang diinginkan oleh pemohon adalah pengaturan secara formil atas komposisi saham asing menjadi maksimum secara eksplisit yang sebenarnya secara secara implisit tersirat telah diatur undang undang tersebut. bahwa yang dimohonkan oleh pemohon atas yang pemohon ujian sebenarnya secara implisit sudah tersirat dalam berbagai hal mana sesuai dengan asas sabotage, akan tetapi sayangnya dalam praktik masih ada yang menafsirkan suatu ketentuan berbeda dengan jiwa atau roh dari undang undang tersebut. bahwa asas sabotage untuk melindungi dan mendorong industri pelayaran maritim nasional akan tidak tercapai apabila kapal tidak wajib berbendera indonesia, juga apabila pemilik kapal tidak dimiliki secara mayoritas oleh indonesia, juga apabila perusahaan kepelabuhanan dan industri terkait maritim langsung tidak dimiliki secara mayoritas oleh indonesia, tidakkah semuanya akan menjadi sia sia, karena tujuan asas sabotage dalam hal mendorong pihak nasional sebenarnya adalah jikalau mungkin agar industri pelayaran maritim dan industri terkait langsungnya dimiliki sepenuhnya oleh indonesia, pembatasan tersebut justru adalah kondisi minimaldimana kepemilikan asing sekali kali tidak dibolehkan menjadi mayoritas., atasnya pemohon meminta mahkamah untuk mengatur secara eksplisit tersurat perihal yang telah hanya diatur secara implisit tersiratmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan pelayarawarga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesiatidak memiliki kekuatan hukum mengikat,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godpemohon memiliki berbagai kapasitas yang memiliki kepentingan dalam bidang maritim termasuk dalam industri pelayaran indonesia, sebagai berikut: (a) pemohon adalah seorang praktisi dalam bidang maritim antara lain sebagai nakhoda kapal dan marine surveyor sejak tahun (bukti selain sebagai konsultan maritim, dimana bidang maritim menjadi bidang yang nyata menjadi kepedulian dan kewajiban pemohon, (b) pemohon juga merupakan konsultan hukum maritim dan menjabat sebagai managing partner pada kantor hukum samuel bonaparte partners (bukti yang fokus utamanya adalah bidang hukum maritim: (c) pemohon juga berencana untuk membeli saham mendirikan suatu perusahaan yang bergerak bidang pelayaran suatu saat kelak (semoga dalam waktu dekat) dibuktikan dengan pembukaan akun pada perusahaan sekuritas untuk melakukan pembelian saham bursa efek (bukti (d) pemohon sebagai salah satu pendiri dan sekaligus ketua umum pengurus yayasan bonaparte indonesia dengan salah satu fokusnya adalah menyikapi berbagai macam permasalahan bidang kemaritiman (bukti (e) pemohon sebagai warga negara indonesia merupakan wajib pajak bukti yang atasnya negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak hak konstitusional pemohon terpenuhi termasuk hak atas kepastian hukum,: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godikut penjelasannya, bab xxi tentang ketentuan peralihan, dan penjelasan umum pelayarmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidbukti fotokopi ijazah ijazah dan sertifikat sertifikat kepulauan pemohon dan bukti bahwa pemohon pernah bekerja sebagai marine surveyor, dan riw lengkap pekerjaan pemohon, bukti profil kantor hukum samuel bonaparte partners serta akta pendiriannya, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan npp pemohon,rseroan terbatas, tim bukti, fotokopi instruksi presiden nomor tahun tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional, bukti fotokopi peraturan menteri perhubungan nomor tahun tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal: bukti fotokopi lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. butir bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia atas pendirian yayasan bonaparte indonesia, bukti fotokopi bukti pembukaan rekening pada perusahaan sekuritas terkait pembelian saham pada perusahaan pelayahuruf dan angka angka danapal yang dapat didaftar indonesia yaituangka dan angka dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goangka angka dan angka, fax email seretarst omahkamahkonstihsta god i3.5j menimbang bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang mendalilkan diri memiliki kepentingan dalam bidang maritim termasuk dalam industri pelayaran indonesia yaitu sebagai nahkoda kapal dan marine surveyor serta managing partners konsultan hukum maritim pada kantor hukum samuel bonaparte dan partners yang fokus pada hukum maritim dan salah satu pendiri sekaligus pengurus yayasan bonaparte indonesia yang berkonsentrasi dalam menyikapi berbagai macam permasalahan bidang kemaritiman. pemohon juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat berencana akan membeli saham mendirikan suatu perusahaan yang bergerak bidang pelayaran. pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dirinya merasa dirugikan dengan berlakunya huruf dan angka angka serta angka dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan selengkapnya terdapat pada bagian duduk perkara): hurufmengenai asas sabotage. hal tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon dalam praktek profesionalnya dan rencana pemohon yang akan mendirikan perusahaan pelayaran. guo juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena guo telah, namumenimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ditafsirkan bahwa jangka waktu yang sama juga diperlukan bagi perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang mayoritas sahamnya dimiliki asing. dengan demikian menyebabkan pemegang saham asing tersebut merasa tidak wajib melakukan divestasi, dan hal tersebut berpotensi merugikan pemohon yang berencana mendirikan suatu perusahaan pelayaran, serta pemohon harus bersaing dengan perusahaan pelayaran yang mempunyai modal yang kuat dan besar. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan juga sebagai perwakilan yayasan yang membidangi kemaritiman, termasuk juga dalam rencana pemohon dalam pendirian pembelian saham perusahaan pelayaran: angka angka dan angka telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan kerugian pemohon serta pelaksanaannya bertentangan dengan semangat yang termuat dalam mengenai asas sabotage. pemohon yang berencana membeli saham perusahaan pertambangan yang memiliki terminal khusus dan keberadaan pemegang saham asing yang memiliki lebih dari saham berpotensi merugikan pemohon. hal tersebut. keberadaan tersebutuntuk kepentingan sendiri. i3.6j menimbang bahwa berdasarkan uraian pemohon atas telah ternyata dalil pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya berkait langsung dengan pokok permohonan. oleh karena itu, tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan. dariindonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, yaitu sekitar nya berupa lautan. dengan demikian laut sebagai anugerah tuhan yang maha esa dapat dijadikan sebagai salah satu pilar utama untuk membantu mengakselerasi terwujudnya kemakmuran dan kejayaan bangsa indonesia dan sebagai media kontak sosial, ekonomi dan budaya (transportasi laut untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya), serta depannya kelautan indonesia diharapkan dapat menjadi arus utama pembangunan nasional dengan memanfaatkan ekosistem perairan laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung dalamnya secara berkelanjutan untuk kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa. bahwa dalam rangka mewujudkan arus utama pembangunan nasional, pemanfaatan kelautan indonesia memerlukan regulasi yang dapat diberlakukan kepada pelaku bisnis khususnya bidang usaha pelayaran, sehingga usahanya dapat berjalan secara tertib dan memperoleh kepastian hukum. terkait dengan hal tersebut lahirnya asas sabotage, yang merupakan roh yaitu kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan indonesia yang diatur dalam dan menjadi harapan baru bagi industri angkutan laut nasional. karena sebelum adanya asas sabotage, sebagian besar angkutan laut domestik dilayani kapal kapal berbendera asing. hal ini menjadikan kepentingan usaha angkutan laut nasional terpuruk. asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai (coastal state). artinya, negara pantai berhak melarang kapal kapal asing berlayar dan berdagang sepanjang perairan negara tersebut. penerapan asas sabotage didukung ketentuan hukum laut internasional, berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas wilayah lautnya. karena itu, kapal asing tidak boleh berada atau memasuki wilayah perairan tanpa izin dengan alasan yang jelas, kecuali untuk jalur kapal bantuan dan memiliki izin atau alasan yang sah tanpa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban negara. urgensi penerapan asas sabotage bagi pelayaran indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa transportasi laut dalam negeri mempunyai peranan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id (f) bahwa terlebih dari segala legal standing diatas, pemohon sebagai warga negara indonesia (dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk) adalah juga pemilik stakeholder dari negara kesatuan republik indonesia nkri ) lebih dari sekedarsebagai pemilikipemegang saham stakeholderidari negara kesatuan republik indonesia tidakkah pemohon memiliki hak dan kepentingan atas segala hal yang memberi dampak kepada nkri (beserta seluruh bangsa indonesia) dan melakukan tindakan yang dianggap pemohon perlu demi memastikan nkri tidak dirugikan atas dasar cinta dan kewajiban terhadap tanah air, karena jika baik bagi nkri maka tentu baik bagi pemohon, sebaliknya jika buruk bagi nkri maka tentu buruk juga bagi pemohon. bahwa pada masa pra dan pasca kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia, seluruh setiap rakyat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama sebagai bangsa indonesia mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan dalam kebhinekatugalikaan berhak dan wajib ikut dalam bela negara melawan musuh demi kebaikan bangsa, sehingga pemohon, yang permohonannya adalah demi kebaikan bagi bangsa indonesia, berhak mengajukan permohonan guo. bahwa pemohon juga sebagai generasi penerus bangsa, yang sama seperti hampir seluruh rakyat indonesia lainnya adalah keturunan dari para pejuang kemerdekaan, secara khusus pemohon adalah anak dari p.s. hutapea mpu charles) anak dari raja bangga hutapea mpu junjungan) anak dari raja herman hutapea anak dari raja patahan besi hutapea panglima perang raja sisingamangaraja ke xii) yang berjuang dan gugur dalam mempertahankan tanah air daerah laguboti tapanuli utara. sehingga pemohon, yang permohonannya adalah demi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god strategis dan signifikan dalam pembangunan nasional, mulai bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan sampai keamanan. selain itu, juga terkait dengan mobilitas, interaksi sosial, dan budaya bangsa indonesia. secara ekonomi, tujuan diberlakukannya asas sabotage adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat indonesia, dengan memberikan kesempatan berusaha seluas luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dan lokal. peraturan ini dapat meningkatkan produksi kapal dalam negeri, karena seluruh kapal yang berlayar perairan tanah air harus berbendera indonesia. selain itu, asas sabotage difungsikan untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya bidang industri maritim. bahwa aturan lebih lanjut mengenai asas sabotage yang terdapat dalam mahkamah berpendapat undang undang guo telah memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas bagi usaha pelayaran indonesia. begitu pula dengan yang diuji oleh pemohon, tersebut justru memberikan rambu rambu yang jelas bagi pelaku bisnis pelayaran seperti pemohon dan juga bagi pelaku bisnis pelayaran asing. mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional apapun pada diri pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujiannya. sebaliknya, dengan semangat nasionalisme yang dimiliki pemohon, sebagaimana tampak dari permohonannya, kepentingan pemohon justru lebih terlindungi dengan adanya undang undang guo.huruf dan angka angka serta angkaenahan m.p sitompul ttd. ttd. materialis akbar santokebaikan kepentingan bagi bangsa indonesia yang mana lebih penting daripada sebatas kepentingan pemohon secara pribadi, berhak mengajukan permohonan guo. kewajiban seorang warga negara,sehingga sebagai salah satu pemilik stakeholder dari nkri tentu pemohon berkepentingan dan berhak serta berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kebaikan nkri. berdasarkan hal tersebut atas, dalam perkara guo, pemohon berhak dan berkewajiban memasukkan permohonan guo guna memastikan kepentingan nkri (beserta seluruh bangsa indonesia) juga demi kepastian dan tegaknya hukum (). (bukti (b) bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu (bukti dan nomor puu v (bukti. bawah ini pemohon akan menjabarkan pemenuhan kualifikasi pemohon atas ke(a) terkait pengujian huruf dan( dan angka dan pelayaran merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon memiliki hak konstitusionalnya yang diberikterkait pengujian pelayaran bahwa selain hak konstitusional pemohon berdasarkan uud keberadaan pelayaran juga melanggar hak konstitusional pemohon berdasarkan uudpemohon sebagai perorangan warga negara indonesia, secara konstitusional terdapat potensi kerugian atas oleh karena: (a) huruf pelayaranik profesionalnya dan juga dalam rencana pendirian perusahaan pelayaran milik pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god huruf juga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab ketika dalam yang lain da(b) pelayaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab tidak ditafsirkan bahwa jangka waktu yang sama juga diperlukan bagi perusahan pelayaran nasional pemilik kapal yang mayoritas sahamnya dimiliki asing untuk menyesuaikan komposisi sahamnya menjadi maksimum sebesar hal ini menyebabkan pemegang saham asing tersebut merasa tidak wajib untuk melakukan divestasi dan atasnya berpotensi merugikan pemohon sebab pemohon berencana untuk mendirikan suatu perusahaan pelayaran dan pemohon harus bersaing dengan perusahaan pelayaran dengan permodalan yang jauh lebih kuat dan besar daripada pemohon (dan warga negara pemegang saham nkri lainnya), (c) pelayaranmbelian saham perusahaan pelayaran oleh pemohon, (d) angka angka dan angka pelayaran telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan kerugian kepada pemohon serta pelaksanaannya bertentangan dengan semangat yang termuat dalam pelayaran mengenai asas sabotage. pemohon berencana untuk membeli saham perusahaan pertambangan yang memiliki terminal. khusus dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god keberadaan pemegang saham asing yang memiliki lebih dari saham berpotensi untuk merugikan pemohon, hal inia) terkait pengujian huruf dan pelayaran pemohon saat ini sedang dalam proses pembelian saham beberapa perusahaan pelayaran dan pertambangan yang mempunyai terminal khusus (bukti dengan masih adanya perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing, maka terdapat potensi kerugian yang akan diderita oleh pemohon terutama sebagai pemegang saham nkri dan juga dalam usahanya, hal ini disebabkan perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing tersebut adalah perusahaan dengan modal besar sehingga akan sulit untuk disaingi. lebih lanjut, pemohon sebagai pendiri dan pengurus yayasan bonaparte indonesia (bukti yang salah satu fokusnya adalah bidang kemaritiman akan berpotensi untuk dirugikan dengan masih adanya mayoritas kepemilikan asing pada perusahaan pelayaran nasional pemilik kapal sebab perusahaan semacam itu dapat digugat telah melanggar asas sabotage namun tidak dapat dilakukan tindakan apapun atasnya sebab pelayaran tidak secara eksplisit mengatur kewajiban penyesuaian modal perusahaan dalam aturan peralihannya:a) nama ahmad irawan pekerjaan konsultan hukum konstitusi dan pemilu aja naa alamat jalan hi. abd. rahman, tolitoli, sulawesi tengah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada samsul arifin., s.h.,m.h., daging kalbuadi., s.h., kn., slamet santoso, s.h. dan rahim bin lampu., s.h. advokat dan atau konsultan hukum pada firma hukum ahmad irawan associates yang berdomisili jalan boulevard raya nomor kelapa gading, jakarta utarokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan bahwa sebagai sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pembentukan pemerintahan indonesia dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur dan adil. pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan berada tangan komisi pemilihan umum kpu) dan badan pengawas pemilihan umum bawaslu), serta termasuk dalam konfigurasi tersebut adalah dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) lihat putusan nomor puu viii kerangka kelembagaan kekuasaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip konstitusionalisme (check and balance), yakni sebuah pola penyelenggaraan kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. merasionalisasi prinsip kemandirian tersebut dalam standard setting uud diharuskan berada pada kemampuan untuk saling menghormati antara para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai lembaga negara, kpu, bawaslu dan dkpp bersama sama dengan lembaga negara lainnya diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara. kewenangan sekecil apapun yang diberikan tidak boleh digunakan secara sewenang wenang, sehingga diberikan batasan dan mempersyaratkan adanya pengawasan. pembatasan kewenangan tidaklah cukup dan memiliki arti untuk bekerja mencapai tujuan negara apabila setiap lembaga negara bekerja sendiri sendiri. sehingga kerjasama antara lembaga negara merupakan condition sine gua non, pembatasan kewenangan tersebut dimuat dalam undang undang maupun produk turunannya agar dapat dicapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri, dalam hal ini keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. sehingga ketika kewenangan tersebut dijalankan, sejauh mungkin merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dari tekanan intervensi politik. apabila setiap peraturan yang disusun oleh penyelenggara pemilihan diharuskan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat persetujuan bersama dari dpr bersama penyelenggara pemilihan, maka mekanisme tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon, bahwa menurut para pemohon, ketentuan guookok permohonan bahwa pada tanggal juli telah diundangkbahwa nomor memuat ketentuan huruf dan huruf yang selengkapnyadalilkan huruf dan huruf nomor bertentangan dengan uud khususnya dengan dan uud yang masing masing secara berurutan berbunyi: uud kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar"a god bahwa ketentuan huruf undang undang guo pada pokoknya mengatur tentang:pertama, kpu memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan kpu dan pedoman teknis, kedua, penyusunan dan penetapan peraturan kpu dan pedoman teknis setiap tahapan pemilihan disusun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah,ketentuan huruf undang undang guo pada pokoknya mengatur tentang: pertama, bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan bawaslu, pedoman teknis pengawasan dan pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan: kedua, penyusunan dan penetapan peraturan, pedoman teknis pengawas dan pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan disusun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah:sesuai dengan dalil yang pemohon uraikan dalam paragraf paragraf dan paragraf telah nyata bahwa dpr dan pemerintah terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan, pedoman teknis dan tata cara penyelenggaraan maupun pengawasan yang akan dilakukan oleh kpu dan bawaslu serta adanya intervensi politik, bahwa walaupun dalam kedua guo normalnya berbunyi pelaksanaan konsultasi, akan tetapi faktanya tidak begitu. dalam beberapa kali rapat yang bisa dipotret dari kesimpulan yang dihasilkan, kpu dan bawaslu mendapatkan tekanan untuk membuat dan atau bahkan merubah kebijakan yang telah dirumuskan oleh penyelenggara pemilihan. jadi secara kasat mata telah terjadi tekanan dan intervensi politik terhadap penyelenggara pemilihan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jika memang benar norma tersebut dimaksudkan untuk proses konsultasi, maka prosesnya harus menempatkan lembaga negara yang terlibat berada dalam posisi yang sejajar, pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada sebuah proses pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik baiknya atau jadi sebuah tempat kpu dan bawaslu bertanya untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan atau nasihat terhadap norma dalam undang undang yang tidak jelas, tidak lengkap, multi tafsir, norma yang tidak dapat dilaksanakan, perumusan cara dan bentuk mengisi kekosongan hukum. dengan demikian, tujuan awal dibuatnya kewajiban konsultasi agar penjabaran teknis pelaksanaan undang undang tidak melenceng dari semangat pembentukan undang undang dapat dicapai, pemohon juga tidak menutup fakta terhadap sejarah penyusunan regulasi teknis penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan yang pernah keluar dari maksud pembentuk undang undang. potret dan gambaran masa lalu tersebut bisa dilihat misalnya dalam putusan mahkamah nomor. puu vii hal mana kpu menafsirkan suara dan frasa sisa suara berbeda dengan maksud pembentuk undang undang. sehingga mahkamah saat itu berpendapat multi tafsir tersebut telah menimbulkan kontroversi yang tajam tengah tengah masyarakat, bahwa fakta peristiwa masa lalu tersebut yang kemudian menjadi penyebab kuat diadakannya forum konsultasi sejak tahun melalui undang undang tentang penyelenggara pemilu. walaupun dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu tersebut tidak menentukan hasil konsultasi bersifat mengikat. akan tetapi, sejak saat itulah kpu dan bawaslu dalam menyusun peraturan, pedoman teknis dan tata cara sebelumnya harus berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah, bahwa pemohon melihat intensi norma tersebut baik dan dalam batasan tertentu memang dibutuhkan sepanjang seperti yang pemohon. uraikan pada paragraf agar pemilu berlangsung secara jujur dan adil.serta sebagai bentuk manifestasi tanggung jawab bersama untuk mensukseskan kegiatan penyelenggaraan pemilihan: merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id bahwa uud telah melahirkan lembaga negara dengan kiprahnya masing masing. karena pada hakikatnya kewenangan telah terbagi dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara telah ditentukan. fitrah kelembagaan yang pemohon maksud bahwa jika pun kpu dan bawaslu menyusun peraturan teknis yang bertentangan dengan undang undang, maka hal tersebut merupakan kewenangan mahkamah agung untuk mengujinya sesuai dengan uud yang mengaturbahkan sebenarnya, jika kita ingin membangun proses bernegara yang sehat (law tool social engineering), maka proses konsultasi peraturan penyelenggaraan sebelum disusun dan ditetapkan sebaiknya dilakukan antara sesama penyelenggara pemilihan sendiri, dalam hal ini kpu dan bawaslu, termasuk dkpp dalamnya. karena mengingat salah satu tugas dan kewenangan bawaslu adalah pengawasan pelaksanaan undang undang, termasuk dalamnya kegiatannya adalah menjalankan pengawasan penyusunan regulasi penyelenggaraan (fungsi pencegahan), bahwa praktik konsultasi selama ini yang dilakukan oleh dpr dan pemerintah menurut pemohon selama ini terjemahannya lebih kepada sebuah proses untuk menjaga dan mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek dan sebagai instrumen untuk mengontrol penyelenggara pada bagian hulu proses penyelenggaraan. padahal jika dialami secara mendalam dan dengan pikiran yang jernih untuk kepentingan bernegara jangka panjang, maka konstruksi ide hukumnya tidak seperti saat sekarang ini. hal yang dibutuhkan adalah adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum dalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik (law enforcement). bahkan menurut pemohon, aktivitas dpr dan pemerintah yang terlalu jauh masuk hingga ikut bersama melakukan pembahasan regulasi yang akan disusun dan ditetapkan oleh kpu dan bawaslu merupakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god gambaran lain ketidakpercayaan terhadap mahkamah agung, bahkan terhadap kpu dan bawaslu yang telah dipilihnya sendiri, sehingga pada akhirnya terdapat pertanyaan pertanyaan konstitusional dalam diri pemohon menyangkut relevansi, urgensi dan dasar keterlibatan dpr dan pemerintah dalam penyusunan dan penetapan peraturan lembaga negara mandiri seperti kpu dan bawaslu. karena jika dilihat dari sisi waktu keterlibatan pemerintah dan dpr dalam penyusunan dan penetapan regulasi kpu dan bawaslu, maka sesungguhnya pemerintah dan dpr sedang memposisikan dirinya sebagai pengawas. model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan dpr dalam ketentuan guo menitikberatkan pada model pengawasan preventif, hal mana pemerintah dan dpr akan memberikan pertimbangan sebelum adanya pengambilan atau penetapan suatu kebijakan keputusan (voortoezicht) yang akan termuat dalam norma teknis penyelenggaraan dan pengawasan. jenis ini pada praktik pelaksanaan konsultasi nantinya pemerintah dan dpr akan berbentuk pernyataan tidak keberatan (de verklaring van geen bazaar) atau keberatan terhadap keputusan atau kebijakan penyelenggaraan dan atau pengawasan yang dimuat didalam norma yang akan disusun dan ditetapkan oleh kpu dan bawaslu. secara mutasi mutans, setiap regulasi yang disusun oleh kpu dan bawaslu membutuhkan persetujuan pemerintah dan dpr: bahwa menurut penalaran yang wajar yang dilakukan oleh pemohon, potensial juga terjadi pemerintah melalui menteri hukum dan ham tidak akan melakukan pengumuman dan atau pengundangan apabila pernyataan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh pemerintah tidak diakomodasi oleh kpu dan atau bawaslu dalam regulasi yang disusun dan ditetapkan. walaupun hingga permohonan ini diperbaiki fakta tersebut belum pernah terjadi karena sikap kooperatif kpu dan bawaslu. jika peristiwa hukum seperti ini terjadi, maka potensi intervensi pemerintah terhadap kekuasaan penyelenggara pemilu mudah saja terjadi dengan model penyelundupan norma. fenomena ketatanegaraan seperti ini berbahaya dan merupakan ancaman nyata terwujudnya proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa potensi intervensi pemerintah dan dpr pada proses penyusunan regulasi kpu dan bawaslu akan memberikan akibat hukum pada hak hak konstitusional pemohon, diantaranya: pertama,hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggara pemilihan, kedua, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten, ketiga: keempat, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik: kelima, hak atas pengawasan yang setara, dan keenam, hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif, ketujuh, serta hak hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis: hak hak konstitusional pemohon guo merupakan hak hak yang terkandung dan tersebar berbagai peraturan, pedoman teknis dan tata cara penyelenggaraan dan pengawasan yang disusun dan ditetapkan oleh kpu dan bawaslu. apabila dalam penyusunan dan penetapan regulasi tersebut kpu dan bawaslu melakukannya secara mandiri dengan partisipasi publik yang luas, maka kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak akan terjadi, huruf dan huruf nomor bertentangan dengan dan uud serta secara sistematis hak konstitusional tersebut terkait dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: pendapat prof. dr. jimmy asshiddigie terkait adanya sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara indonesia telah diterima sebagai sebuah paradigma bernegara. diantaranya yang relevan dengan permohonan ini adalah cita negara hukum (demokrasi), paham kedaulatan rakyat (demokrasi) dan pemisahan kekuasaan serta prinsip check and balances, uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). dalam pengertian ini terkandung adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god konstitusional yang diatur dalam undang undang dasar, adanya jaminan hak asasi manusia, persamaan setiap warga negara depan hukum, peradilan yang bebasenurut jimmy asshiddigie, paham negara hukum, cc. kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum semestinya diselenggarakan secara beriringan dan tidak terpisahkan. kedaulatan rakyat dalam uud menentukan pembagian kekuasaan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation power) menjadi kekuasaan dan menjalankanck and balances. dengan adanya prinsip ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penyelenggara negara ataupun pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan, pemohon sebagai rakyat yang berdaulat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. bagi pemohon, keikutsertaan dpr dan pemerintah dalam urusan kekuasaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal penyusunan regulasi, hal tersebut telah bertentangan dengan paradigma dan konsepsi negara hukum yang demokratis karena dalam pelaksanaannya telah terjadi sebuah intervensi terhadap lembaga negara independen dan mandiri, intervensi dpr dan pemerintah telah terjadi seperti yang umumnya dipahami oleh publik, yaitu adanya campur tangan dalam urusan internal dan kewenangan kpu dan bawaslu. terjadinya proses campur tangan tersebut karena kepentingan politik yang terancam karena belum tidak terakomodasi, perbedaan sikap dan pandangan serta menghendaki agar proses pengaturan dan penyelesaian permasalahannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. bahkan campur tangan tersebut sekaligus memiliki maksud untuk menanamkan pengaruh, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god fakta adanya intervensi dpr dan pemerintah dapat dilihat pada kesimpulan rapat dengar pendapat komisi dpr dengan kemendagri, kpu dan bawaslu pada tanggal agustus, agustus, september, september dan tanggal september (bukti hal mana menurut pemohon bagian intervensi tersebut terletak pada: dpr dan pemerintah yang turut serta melakukan pembahasan penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilihan: ii. dpr dan pemerintah ikut memutuskan kebijakan penyelenggaraan: iii. keputusan yang dihasilkan memerintahkan kepada penyelenggara untuk mengubah peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, iv. ikut menyusun teknis dan menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan: memerintahkan dilakukan sinkronisasi dan penyesuaian rumusan norma dalam peraturan penyelenggaraan, vi. mengatur bentuk desentralisasi kewenangan jajaran penyelenggara pemilihan: vii. memilih dan menentukan peraturan penyelenggaraan yang dapat diatur sepenuhnya oleh kpu, bahwa intervensi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan menekan independensi penyelenggara pemilihan jauh dari semangat perlindungan hak konstitusional warga negara. fakta inkonstitusional tersebut salah satunya terlihat pada kesimpulan rapat hari jum'at tanggal september hal mana rapat dengar pendapat memutuskan sebagai berikut: terhadap perubahan kedua terhadap peraturan kpungenairdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god huruf membuat rumusan (alternatif rumusan sementara sebagai berikut): pertamakecuali cula levis dan atau karena melakukan tindak pidana yang hukumannya bukan pidana penjara. kedua, tidak sedang menjalani hukuman bebas bersyarat. (keterangan: pengecualian dimaksud diberikan kepada calon yang melakukan tindak pidana cula levis dan atau karena melakukan tindak pidana yang hukumannya pidana penjara, sehingga memenuhi syarat sebagai calon atau dapat diperbolehkan melakukan pendaftaran) . bahwa berdasarkan norma yang sedang diuji oleh pemohon, maka hasil rapat dengar pendapat tersebut mengikat bagi kpu. padahal merujuk pada huruf nomor yang selengkapnya berbunyi setiap calonjustru dengan adanya hasil konsultasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang adil bagi pemohon karena hasilnya bertentangan dengan nomor dan putusan mahkamah yang telah beberapa kali memutus permasalahan tersebut: berdasarkan bukti hasil rapat dengar pendapat yang dimiliki oleh pemohon, pelaksanaan konsultasi yang telah beberapa kali berlangsung memberikan fakta konstitusional bahwa norma huruf dan huruf nomor dan praktik pelaksanaannya secara faktual telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana tertuang dalam dan uud serta secara sistematis hak konstitusional tersebut terkait dengan dan uud sehingga kewajiban konsultasi dalam penyusunan regulasi dan pendapat pemerintah dan dpr tidak memiliki kekuatan mengikat: permohonan prioritas mengingat nomor telah disahkan dan diundangkan pada tanggal juli dan adanya ketentuan nomor merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id diarahkan pada pemberian dan perlindungan hak konstitusional yang telah diatur dalam uud dewan perwakilan rakyat dpr) sebagai lembaga negara representasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat memiliki fungsi pengawasan. dalam menjalankan fungsi representasi, dpr memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga lembaga negara yang keuangan dan pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. konstruksi pengawasannya disusun untuk mengawasi pelaksanaan undang undang: kpu, bawaslu dan dkpp sebut saja beberapa lembaga negara yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan dan mitra kerja dpr. akan tetapi, perlu diingat bahwa kpu, bawaslu dan dkpp merupakan lembaga yang mandiri dan keanggotaan dpr berasal dari berbagai partai politik yang memiliki visi, misi dan instrumen yang berbeda untuk mewujudkan tujuan negara: dilihat dari sistem ketatanegaraan, status dan kedudukan penyelenggara pemilu bersifat pemilu menjadi penengah yang adil dan tidak berpihak dalam kompetisi pembentukan kekuasaan pemerintahan. meskipun sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan lembaga negara lainnya, sebab tugas tugas penyelenggara pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembentukan pemerintahan nasional secara keseluruhan. oleh sebab itu, implementasi independensi dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional antara para pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing masing: kemantapan hubungan kerja yang proporsional antara para pihak dapat tercipta dan terjalin jika antara lembaga negara saling menghormati tugas dan kewenangan masing masing, pengawasan pembentukan regulasi (pengawasan preventif) praktiknya dibedakan menjadi dua macam, yakni: pertama, pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum adanya pengambilan atau penetapan suatu kebijakan keputusan (voortoezicht). jenis ini berbentuk pernyataan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god yang mengatur, hal tersebut berarti peraturan yang akan disusun dan ditetapkan paling lambat bulan oktober semuanya harus telah selesai, maka pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah untuk menjadikan permohonan pemohon sebagai prioritas. akan tetapi, pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada sense urgency mahkamah untuk menilai apakah permohonan pemohon perlu segera diputus:b.dan huruf nomor bertentangan dengan dan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional):agar: menyatakan ketentuan huruf nomor. bersifat mengikat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatbila tidak dimaknai, menyusun dan menetapkan peraturan kpu dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan : menyatakan ketentuan huruf nomor. yang berbunyi . bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai,, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia.dan npplp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.d bukti fotokopi kliping pemberitaan kpu yang akan melakukan judicial review terkait pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dan penetapan peraturan: bukti fotokopi kesimpulan rapat dengar pendapat komisi dpr dengan kemendagri, kpu dan bawasluntuk memilih dan dipilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tolitoli provinsi sulawesi tengah: bahwa menurut pemohon pemberlakuan huruf dan huruf .merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsesungguhnya yang paling potensial merasa dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya oleh norma undang undang guo adalah kpu dan bawaslu. adapun terhadap diri pemohon, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional sebagai perorangan warga negara indonesia yang berhak untuk memilih dan dipilih. terlebih lagi pemohon tidak dapat membuktikan diri sebagai salah satu calon dalam pemilihan bupati kabupaten tolitoli, provinsi sulawesi tengah. oleh karena itu, mahkamah berpendapat, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i3.7 pada hari rabu, tanggal dua puluh satu oleh delapan hakimdewa gede laguna ttd ttd merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god santo menahan sitompul ttd ttd maria farida indrawi wahiduddin adams ttd suhartonkeberatan (de verklaring van geen bazaar). kedua, pertimbangan atau pengawasan setelah pengambilan kebijakan keputusan. akan tetapi, sebelum keputusan itu berlaku dan mempunyai akibat hukum (midentoezicht). contohnya seperti pengesahan, pengumuman dan atau pengundangan. melihat praktikal hukum seperti itu, tentu menjadi pertanyaan bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh dpr terhadap lembaga negara independen seperti kpu dan bawaslu: kekuatan hukum mengikat (binding force) memberikan akibat hukum pada para pihak yang mengikatkan diri. berikutnya para pihak akan mengarahkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation). pemilihan umum yang berlangsung ranah hukum publik menggeser kewajiban tersebut pada pembebanan hak dan kewajiban yang juga mengikat publik secara keseluruhan. dalam pemilihan umum, tentunya daya ikat tersebut akan mengikat penyelenggara sendiri, peserta pemilu, pemilih, pemantau pemilu dan pemangku kepentingan lainnya, regulasi yang disusun oleh penyelenggara pemilihan pada umumnya memuat tata cara, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, khususnya terhadap warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. dengan demikian, jaminan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dilakukan secara pasti dan adil apabila dilakukan oleh lembaga yang mandiri: dalam konteks kepentingan hukum demikian atas, pemohon dirugikan hak konstitusionalnya apabila kpu dan bawaslu sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang mandiri (self regulatory body) diharuskan berkonsultasi dalam penyusunan peraturan. hal mana menurut nomor keputusannya bersifat mengikaol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idsebelum menguraikan kedudukan hukum dalam pengujian undang undang ini, pemohon ingin menyampaikan kepada mahkamah bahwa pemohon telah membaca secara seksama putusan mahkamah nomor puu xiii khususnya dalam bagian uraian mengenai kepentingan hukum pemohon dalam pengujian tersebut dan bagaimana pertimbangan hukum terkait dengan kedudukan hukum pemohon titi anggiani dan haryanto ketika melakukan pengujian undang undang tersebut. setelah membaca putusan guo, pemohon berkeyakinan untuk mengajukan permohonan ini karena benar memiliki kepentingan hukum, kedudukan hukum yang berbeda dan kerugian konstitusional yang dialami berkaitan langsung dengan kewajiban konsultasi yang harus dilakukan oleh kpu dan bawaslu selaku penyelenggara pemilihan serta terdapat bukti yang cukup bahwa kewajiban hukum tersebut telah mengingkari mandat konstitusional penyelenggara pemilihan yang mandiri: merujuk pada isi putusan guo, ringkasnya kerugian konstitusional pemohon nomor puu xiii antara lain: tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pemilih untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis oleh lembaga yang independen dan mandiri: bahwa terhadap kedudukan hukum pemohon tersebut, mahkamah pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum setelah mencermati dengan seksama antara yang dimohonkan untuk diuji dengan alasan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god:hukum tersebut pada akhirnya menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). selanjutnya pemohon akan menjadikan pertimbangan mahkamah tersebut sebagai alur dan landasan dalam menguraikan kedudukan hukum pemohon dalam melakukan pengujian undang undang ini1merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltus'go.. yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia. sebagai seorang warga negara, pemohon memiliki hak konstitusionaluntuk memilih dan dipilih lihat putusan mahkamah nomor puu nomor puu vii dan putusan mahkamah lainnya). untuk hak pilih, pemohon telah menggunakan dalam beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum, terakhir kalinya pada pemilihan bupati dan wakil bupati tolitoli tahun nomor mengatur bahwa undang undang ini akan berlaku dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hingga tahun berdasarkan siklus pemilihan yang berlangsung setiap (lima) tahun, maka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tolitoli akan dilaksanakan pada tahun pada pemilihan tersebut, pemohon yang memiliki hak untuk dipilih (right elected) memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah kabupaten tolitoli, provinsi sulawesi tengah lihat putusan mahkamah nomor puu xiv bahwa untuk dipilih, tersedia jalur konstitusional bagi pemohon apakah melalui jalur perseorangan (independen) atau melalui jalur politik. pilihan konstitusional tesebut tidak menjadi persoalan karena dengan kompetensi dan modal sosial politik yang dibangun sejak lama dan dimiliki, pemohon akan dapat mendapatkan dukungan dari kedua jalur tersebut. hal yang lebih penting bagi pemohon adalah tetap memastikan adanya persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, tidak terdapat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idtetap dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang mandiri: dalam rangka merealisasikan niat pemohon untuk terpilih sebagai kepala daerah, maka pemohon telah mengumpulkan modal sosial dan politik dengan aktif dan bekerja sebagai seorang peneliti, konsultan hukum, berorganisasi, bersosialisasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aktor politik. semua itu dilakukan agar pemohon ketika mencalonkan diri telah didukung oleh jaringan politik yang kuat: bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, pemohon memiliki hak hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam dan uud serta secara sistematis hak konstitusional tersebut terkait dengan dan uud yang selengkapnya berbunyindalilkan hak hak konstitusional atas telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan huruf dan huruf nomor yang selengkapnya berbunyi: huruf nomor tugas dan wewenang.: untuk setiap merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idhuruf nomorgakui yang sedang diuji merupakan tugas dan kewenangan kpu dan bawaslu. akan tetapi, pengaturan mengenai kewajiban berkonsultasi dengan dpr dan pemerintah sebelum menyusun dan menetapkan peraturan berkaitan erat dengan jaminan adanya persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan, tidak adanyayang akan diikuti oleh pemohon tetap dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang mandiri. hal ini mengingat peraturan, pedoman teknis atau pun tata cara terkait dengan tata penyelenggaraan dan teknis pengawasan yang dikonsultasikan dalamnya terdapat hak konstitusional pemohon:ndapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggara pemilihan, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik, hak atas pengawasan yang setara dan hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif serta hak hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis. hak hak demikian mendapatkan jaminan apabila diatur dan dijamin dalam sebuah regulasi yang diterbitkan dari sebuah proses penyusunan yang demokratis dan bebas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god |
dj) (angl. ir. hatta rajasa jabatan ketua umum partai amanat nasional alamat kantor jl.kantor jl. tb. simatupang jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada: didi supriyanto, sh., hum.: herman kadir, sh., hum.: hj. dia wayang, sh., mh., sulistyowati, sh., mh.:: vivi yunita kusumandari, sh.: sri utami rejeki, sh.:: suhartono, sh.: riyadi andi, sh.: herryzal, sh. sugeng ilyas, sh.: alfred simatupang, sh.: gusti pordimansyah, sh.: renee sinaro, sh.: moral siagian, sh.: bayaran amal, sh.: zulfikar sawang, sh., mh.: shanti dewi, sh, mh.: ibrahim kadir tusam, sh., mm.: mike sonia dinasti, sh., ahmad radar isman, sh, mh.: ir. kurniadi bojonegoro, sh.,m. humrwan muin, sh., mh.: anwar, sh., jubir, sh.: arifin, sh.: galih aria pamungkas, sh., rashida siregar, s: sadar thosibo, sh., kardinal mana, sh.: agus setiawan, sh.: anggi images, sh.: ichsan, sh.: erizal rahman, sh.: madhuri, sh.: burhanuddin lm, sh.oo.ooosialisasi pendatang baru sehingga mempercepat perkenalan dengan masyarakat. setelah hari raya idul fitri agustus kegiatan tidak putus dilakukan dan banyak sekali komunitas cianjur yang ingin bertemu dan mengenal lebih dalam sosok dra. hj. noviantika nasution, sibar iiis kpu tahun tentang penetapanerbotaun tea peranan pan pestafotokopi model kecamatan cikarang kulon, terdiri dari desa kelurahan: mekar jaya padanya malamnya amurang ciramagirang mekarsari pinangki mekargalih gudang sukamulya cigunungherang menteng sari lembah sari warudoyong cikarang fotokopi model kecamatan mande, terdiri dari desa kelurahan: kademangan mekarjaya mande cikadangbayang leuwikoja kotawaringin murnisari sukamara mayasari gandeng jamal bojong fotokopi model kecamatan pacet, terdiri dari desa kelurahan: cipendawa sukatani diserang ciputra sukanagalih bodkecamatan cipanas, terdiri dari desa kelurahan: pelajari piloto cipanas sindangjaya sindanglaya fotokopi model kecamatan tanah sereal, terdiri dari desa kelurahan: kedung badak kencana kayumanis kedunglaya tanah sereal sukaresmi cibadak sukadana fotokopi model kecamatan cianjur, terdiri dari desa kelurahan: sawahgede bojongherang mekarsari gado limbangansari babakan karet ningrat solokpandan sayang muka pelayanan fotokopi model kecamatan bogor tengah terdiri dari desa kelurahan: bogor empuk babakan kanuragan caringin gudang fotokopi model kecamatan bogor timur terdiri dari desa kelurahan: sindangsari tajuk fotokopi model kecamatan bogor utara terdiri dari desa kelurahan: tegal gundul marganya loji kedunghalang fotokopi model kecamatan kakak, terdiri dari sukagaliawahan pbb fotokopi model kecamatan cipanas, kabupaten cianjur perseorangan dpr jabarpil jawa barat pa, berupa hilangnya suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam permohonan guo. bahwa hilangnya suara sah perolehan suarjuga disebabkan pencurian suara oleh calon anggota dpr r.i. dari dapil jawa barat partai amanat nasional nomor urut atas nama lucky hakim ipermasalahkan wilayah dapil jawa baratjabar suara partai amanat nasional dan suara caleg dpr intan citrina fauzi banyak dialihkan kepada caleg dpr nomor urut asal satu partai atas nama lucky hakitabel perbandingan perolehan suara calon anggota dpr r.i. dari dapil jawa barat pan atas nama intan citrina fauzi, s.h.,ll.memohon form bahwa sesungguhnya perolehan suara calon anggota dpr r.i. dapil jawa barat intan sitiran fauzi, s.h.,ll.mguo.i. periode bahwa calon anggota dpr r.i. guo telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota dpr r.i. periode melalui berbagai kegiatan dan upayawa barat sebesar suaradan ahli. perolehan suara pemohon (partai politik) provinsi jawa barat untuk pengisian dprd kabupaten bandungbanduurangan perolehan suara pemohon untuk dprd kabupaten bandung pemilihan kabupaten bandung bahwa pemohon sangat berkeberatan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat pps desa caps, dan ppk kecamatan banjaran kabupaten bandung karena dari hasil rekapitulasi suara tersebut suara partai amanat nasional hilang sebanyak suara bukti bahwa berdasarkan formulir model dari tps desa capsesa caps suara partai amanat nasional hilang dan tertulis menjadi suara bukti demikian pula yang tertulis dalam formulir model da kecamatan banjaran, suara partai amanat nasional berubah menjadi bukti sehingga suara partai amanat nasional hilang atau berkurang sebanyak (delapan bandung yang semestinya (delapan belas ribu delapan puluh satu) suara, berubah dan berkurang menjadi delapan belas ribu satu) suara: bahwa sisi lain, pemohon menemukan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara untuk partai hanura desa margamulya, kecamatan pengalengan, kabupaten bandung. atas hilang atau berkurangnya suara partai amanat nasional dan penggelembungan partai hanura ini, pemohon telah melaporkannya bawaslu dan mengisi formulir model dd bukti dan bukti bahwa penggelembungan partai hanura desa margamulya kecamatan pengalengan ini diketahui setelah dilakukan rekap ulang terhadap formulir model seluruh tps desa margamulya yang meliputi tps bukti sampai dengan yang mana terdapat penggelembungan suara. desa margamulya, perolehan suara partai hanura semestinya hanya (delapan belas ribu dua puluh lima), namun dalam formulir desa margamulya dan formulir da ppk kecamatan pengalengan menggelembung menjadi (delapan belas ribu empat puluh sembilan) suara bukti dan bukti bahwa dengan demikian, terkait perolehan suara partai politik dapil kabupaten bandung, suara partai amanat nasional yang mencapai sebenarnya mengungguli perolehan suara partai hanura yang hanya atau terdapat selisih suara: i. bahwa oleh karena perolehan suara partai hanurabandung menjadi milik partai amanat nasional, bukan untuk partai hanura, bahwa oleh karena terdapat penggelembungan perolehan suara partai hanuraaftar bukti dapil bandung vii kode bukti nama bukti bukti foto copy sesuai asli. merupakan copy sesuai asli. formulir db dprd kabupaten kota. berikut lampirbandung vii yang diterbitkan kpu kabupaten kota bandungcaps dan ppk kec banjaranp .model tps desa caps kab kota bandung kec14. dan penghitungan suara tps desa caps.alinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanpang aan tan model da dprd kab kota kec banjaran .kab kotcmakebangkitan bangsa: mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait partai kebangkitan bangsa, memeriksa dengan saksama alat bukti pemohon, memohon, dan pihak terkait partai kebangkitan bangsa: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, dan pihak terkait partai kebangkitan bangsdung dapil bandung vii. berikut lampiran. menjelaskan tentang penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan dikecamatan banjaranargamulya dan ppk kec pengalengan.artai hanura pps desa caps dan ppk kec banjaran dengan komposisi berjumlah suara, berjumlah suara, da suara sehingga terdapat penggelembungan suara untuk partai hanursa kaya pngera bep kegunaan peranna pare kab kota bandung yang menjelaskan tentdi.model dprd kab kota desa margamulya kec pengalengan kab bandung dapil vii. berikut lampiran hasil penghitungan perolehan suara dari setiap tps ditingkat desa atau kelurahan kec. pengalengan dapil bandung vii. bukti .21bukti .29ndif purnama saksi adalah saksi dari pbb untuk tingkat kecamatan dan kabupaten,diunduh dari laman alat bukti pan sama dengan alat bukti yang dimiliki saksi, perolehan suara pan tps desa caps kecamatan banjaran berdasarkan yang dimiliki sama dengan saksi yaitu suara, perubahan terdapat da1 menjadi suara, terdapat perbedaan perolehan suara pan tps desa caps antara saksi dengan pan, saksi pan memperoleh suara sedangkan pan tidak memperoleh suara, ayi suherman saksi adalah saksi dari pan dan caleg, saksi menjelaskan perbedaan jumlah suara partai hanura dengan da1 desa margamulya kecamatan pengalengan, berdasarkan partai hanura memperoleh suara sedangkan berdasarkan da1 menjadi suara, milik muslihat saksi sebagai pemantau lsm dari komite peduli jawa barat yang terdaftar menteri hukum dan ham: saksi juga mendapat mandat dari pan, saksi melaporkan panas ketimpangan angka angka yang ditemukan saksi antara dengan d1, perbedaan tersebut tps caps berbeda dengan d1, perolehan suara pan berdasarkan adalah suara berubah menjadi suara: perolehan suara pemohon (partai politik) untuk pengisian keanggotaan dprd dapil kota cimahi bahwa dalam pemilihan umum tahun daerah pemilihan cimahi kel. dibabat, kel. cipageran, kel. citeureup, kel. pasir maliki), partai amanat nasional kehilangan (satu) kursi anggota dprd kota cimahi akibat penggelembungan suara yang dilakukan memohon untuk partai keadilan sejahtera pks). bahwa dari hasil temuan terdapat selisih jumlah suara sah antara sertifikat hasil perhitungan suara model dprd kab kota tps dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan model dprd kab kola pps, sehingga perolehan suara pks yang seharusnya berdasarkan dua puluh) tps adalah empat ratus lima puluh satu) suara naik menjadi lima ratus enampuluh tujuh) suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak bahwa atas penggelembungan tersebut saksi kpud dari partai amanat nasional pan) keberatan yang dituangkan dengan form model db bukti adapun tps kelurahan dibabat yang terdapat perbedaan suara antara dan adalah sebagai berikut: tps perolehan perolehan selisih suara suara berdasarkan berdasarkan inn eea ella thm n0: sea firma te seko. cpi berani| no te| mbr sasa no, saban tek |. a9| nol | . |oo nei2 man ali akl ore psp ing com vila butuh jumlah bahwa tertanggal april saudara dedi kuswandi, caleg dprd dapil cimahi (lima) nomor urut (satu) telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara kepada panitia pengawas pemilu bawaslu) kota cimahi.(tanggal april panitia pengawas pemilihan umum kota cimahi telah menerbitkan surat nomor: panwaslucmi iv ditujukan kepada ketua kpu kota cimahi yang isinya berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, keterangan, kajian dan musyawarah ketua dan anggota pengawas pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh sdr. dedi kuswandi dengan laporan pilegcmi iv diduga memenuhi unsur unsur pelanggaran administrasi pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada kpu kota cimahi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bukti bahwa melalui surat nomor: panwaslucmi iv tertanggal april bawaslu kola cimahi telah merekomendasikan kepada kpu kota cimahi agar mengembalikan angka angka perolehan suara galon anggota dprd kola cimahi dan partai politik yang tertera dalam sesuai dengan yang tertera dalam dengan membuka kotak suara tps tps yang bermasalah sebagaimana tertuang dalam kajian dan berkas laporan penerusan pelanggaran administrasi pemilu. bukti bahwa melalui surat nomor: iii kpu kota iv tertanggal april kpu kola cimahi menjawab surat dari ketua bawaslu kota cimahi yang isinya rekomendasi dari kajian bawaslu tidak bersesuaian dan bawaslu kota cimahi menegaskan substansi terhadap surat rekomendasi dimaksud, mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional sedang dilaksanakan.( bahwa jawaban kpud kota cimahi hanya menegaskan keberpihakan memohon terhadap peserta pemilu lain, dengan kata lain tidak netral. bahwa bawaslu jawa barat merekomendasikan penghitungan ulang dari model plant, model (pps), dengan model (ppk) dan model (kpu cimahi) karena adanya dugaan penambahan dan pengurangan hasil perhitungan suara partai politik dan suara calon anggota legislatif, termasuk cimahi utara, dimana ada penggelembungan suara desa dibabat. bukti bahwa melalui surat nomer kpu prov kpu jawa bawa barat membuat perintah kepada kpu selakukan validasi data dan hasil validasi yang dilakukan kpu harus sudah masuk kpu jawa barat paling lambat mei pukul bahwa validasi suara dilakukan tanggal mei oleh kpu cimahi bahwa penandatanganan serta acara hasil validasidilakukan tanggal mei bahwa dengan adanya validasi tersebut akhirnya pan mendapatkan kursi dengan total suara .sedangkan pks kehilangan kursi karena suaranya terkoneksi dan menjadi. .( bukti db baru) bahwa karena penetapan kpu tanggal mei sementara batas pengajuan berkas paling lambat tanggal mei kami khawatir adanya kecurangan lagi, sehingga kami tetap mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, namun jika kursi pan tidak lagi hilang karena dicurangi, maka kami akan mencabut permohonan!nanannan nana ame st: untuk pemilihan anggota dprd provinsi dpra sepanjang daerah pemilihan . provinsi jawa barat, dan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota dprk sepanjang daerah pemilihsar dan pertimbangan pengajuan permohonan php anggota dpr dan dprd,h..daerah pemilihan jawa barat iii bahwa pemohon mendalilkan terjadinya selisih perolehan suara antara versi memohon dengan pemohon yang terjadi daerah pemilihan jawa barat iii meliputi kabupaten cianjur dan kota bogor bahwa berdasarkan bukti bukti yang dimiliki, jumlah perolehan suara pemohon sebagai berikut raman png taman .jabariya. membuktikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten cianjmberikan data yang detail dan jelas tps, pps dan ppk mana terjadinya selisih suara. berdasarkan surat provinsi jabar nomor kpu prov perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat tanggal mei kabupaten cianjur dilaksanakan validasi data .jabariya. dan hasil validasi dituangkan dalamsetelah validasi.jabariyaiya. sampai dengan bukti .jabar. dan tidak mengajukan saksi ahli. adapun. alat bukti suratitulisan dan alat bukti lain pemohon guo sebagai berikut: .jabariya1 model dpr rilegislatif kabupaten tahun kabupaten cianjur. .jabar. surat provinsi jabar nomor kpu prov i v perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat tanggal mei2014. kabupaten cianjur. .jabar. berita acara nomor ba v tentang validasi formulir model d l (pps) dengan da1 (pps) dengan da (ppk) dan db (kpu kabupaten) dpr kabupaten cianjur. daerah pemilihan jawa barat bahwa pemohon mendalilkan adanya pemindahan suara kepada calon anggota dpr atas nama lucky hakim, bahwa memohon telah menetapkan hail rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat pps, ppk, sampai dengan kpu yang dihadiri oleh saksi dan diawasi oleh bawaslu setiap tingkatan: bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon perolehan yang benar menurut memohog, diunduh dari laman kecamatan cipayung jumlah no: nama caleg cipayungayung barat jaya pondok pondok kecaman keramat selisih cipayung cipayung intanfitriana fauzi, h,l oo ) 6o| 40o| ss| sa| 3ltucrrnarim oo ma| &g| sa3| sa| vi. kecamatan beji jumlah nama caleg bej kukus tanah kemiri dok beji kecaman selisih baru muka cina timur kecaman an beji tan beji intanfitriana sh, llm ) 26e| 7a| so| saj |tvri hakim sa| saa| .saa| vii. kecamatan sukajaya jumlah nama caleg surmasal abadi mekar kreasi wisata iti rasa sesama keramat selisih jaya jaya tan sukma jay sukma jintanfitriana zi,sh,llm | ) 90o| 23a| 3e83| oo) 3ltuckvnarim s28s| 3m7| 26a| vii. kecamatan limo jumlah nama caleg uyu kerucut limo kecaman camar seusia tan limo limo intanfitriana i,sh,llm ) 6a| a30o| 3ltvcrvmakim sel 3es| sa| sa| ix. kecamatan sawangan jumlah nama caleg pasir kecaman keramat selisih putih bedah pengisi |inang (sawangisawang| kedua tan nan anbar| sawang sawang intan citrina fauzi, sh, llm lucky hakim home| us| sel sal sal kecamatan manggis jumlah pasir nama caleg risalah kecaman keramat selisih haram curug tugu mekar (gunung bukti ari selatan pasar tan cimancai timang gis intan citrina fauzi, sh, llm lucky hakim loa|l eo| xi. kecamatan pancoran mas jumlah rangka nama caleg depok rangka ama keramat selisih depok jaya pancar mampu pan pan tan amas jaya pancoran jaya pancar mas baru mas intan citrina fauzi, sh, llm lucky hakim m3| 60a| si2rbandingan suara pemohon dan memohon kota depok ry intan fitria fauzi agung muzik, lucky hakim marawi, drs. cecep logo dian wijaya total suara bahwa berdasarkan bukti bukti atas, tuduhan adanya penggelembungan suara semata mata didasarkan pada asumsi pemohon belaka dan bukan fakta karena memohon memiliki data data yang konsisten dari mulai dari model c1, da dan db data perolehan suara partai politik dan calonnya dalam berasal dari data plant yang direkam pps, karena rekapitulasi pps bukan hanya membuka tetapi juga membuka plant bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah dihambat untuk mendapatkan c1, memohon melalui kpps telah menyampaikan berita acara, sertifikat beserta laporannya kepada saksi partai politik dan panitia pengawas pemilihan umum yang hadir tps, sehingga caleg seharusnya mendapatkan dari partai politik dimana pemohon dicalonkan (dalam hal ini pan) bukan dari penyelenggara, sehingga tuduhan tersebut tidak beralasanjabar. model kota bekasi .jabar145 model dpr kec. beji. .jabar146 model dpr kec. pancoran mas. .jabar147 model da1 dpr kec. lkec. cilodong .jabar. model dpr kec. sawangan .jabar. model dpr kec. cinere .jabar. model dpr kec. sukajaya .jabar. model dpr kec. bj. sari .jabar. model dpr kec. taps .jabar154 model dpr kec. manggis .jabar155 model da1 dpr kec. cipayung .jabar. kpu pts kpu kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk anggota dpr. .jabar157 model dpr daerah pemilihan jawa barat (kab. sukabumi) bahwa tidak benar memohon mengurangi suara pemohon dapil jabar kecamatan kabupaten sukabumi, sebanyak suara, terbukti tidak adanya kejadian khusus yang terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan. bahwa pada rapat pleno tingkat kabupaten, saksi pemohon hadir akan tetapi tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan tidak pula mengajukan keberatan. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan jumlah dpt satu tps kec. tegalbuleud kab. sukabumi mencapai orang, karena berdasarkanebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab kpu kabupaten kota dalam persiapan pemutakhiran data pemilih adalah .: membentuk tps dengan mengalokasikan pemilih paling banyak (lima ratus) pemilih kedalam formulir model a.o kpu dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah. c. dst. dengan demikian dalil pemohon terbukti tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulsukabumi4. sampai dengan bukti .kab.sukabumi4sukabumi4. model dan db dprd provinsi,.sukabumi4. surat mandat saksi an. budi mulyadi dan kasuari saksi rekap penghitungan perolehan suara tingkat kab kota kpu kab. sukabumi). .kab.sukabumi4. model db dprd provinsi pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekap penghitungan perolehan suara tingkat kab kota dalam pemilu tahun .kab.sukabumi4. model da dprd provinsi, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kel tingkat kecamatan tegalbuleud. .kab.sukabumi4. da dprd provinsi kec. sagaranten .kab.sukabumi4. da dprd prov. kec. sukabumi .kab.sukabumi4. da dprd prov. kec. solok .kab.sukabumi4. da dprd prov. kec. cilacap .kab.sukabumi4. surat pernyataan mahmudi aji ketua dpc pan sagaranten) (membenarkan rincian perolehan suara pan kec. sagaranten sudah sesuai dengan model dan da) .kab.sukabumi4. berita acara klarifikasi ppk sagaranten, panwascam, dan pengurus dpc pan sagaranten tanggal mei perolehan suara pan kec. sagaranten telah sesuai dengan hasil rapat pleno pps dan ppk) daerah pemilihan bandung (kabupaten bandung) bahwa perolehan suara pemohon desa caps, kecamatan banjaran, kabupaten bandung sebanyak suara bukan suara. dengan demikian dalil pemohon mengenai kehilangan perolehan suara sebesar suara pps desa caps kecamatan banjaran kabupaten bandung tidak benolehan suara pemohon kecamatan banjaran sebanyak suara, dengan demikian, perolehan suara pan kecamatan banjaran berubah menjadi sebagaimana klaim pemohon tidak benar: bahwa berdasarkan penjelasan atas jumlah perolehan suara pemohon secara keseluruhan untuk dapil kabupaten bandung yakni sebanyak suara, bukan suara sebagaimana didalilkan pemohon, bahwa pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan atau penambahan suara dprd kabupaten bandung untuk partai hanura desa margamulya, kecamatan pengalengan, kabupaten bandung tidak terbukti. berdasarkan formulir model tps se desa margamulya, perolehan suara partai hanura desa tersebut sebanyak suara, bukan suara, bahwa hasil perolehan suara partai hanura untuk dprd kab kota sebanyak suara sebagaimana diklaim oleh pemohon tidak benar karena jumlah tersebut adalah rekapitulasi suara sah dprd kabupaten bandung se dapil untuk partai hanura, bukan perolehan suara kecamatan pengalengan: bahwa hasil perolehan suara pemohon untuk dprd kabupaten bandung dapil sebanyak suara tidak benar, yang benar adalah suara. demikian pula perolehan suara dprd kabupaten bandung untuk partai hanura dapil yang benar adalah suara,bandung7. sampai dengan bukti .kab.bandung7caps kec. banjaran. .kab.bandung7njaran. prov, dan dprd kab.kab.bandung7d, dprd provinsi, dan.. .kab.bandung7.kab.bandung7.kab.bandung7. surat undangan klarifikasi dari panwascam banjaran kepada pps desa caps, kecamatan banjaran, kabupaten bandung tentang laporan keberatan perolehan suara pan tps dan tps desa caps, kecamatan banjaran, kabupaten bandung.surat undangan klarifikasi dari panwascam banjaran kepada ketua dan anggota kpps tps dan tps desa caps kec. banjaran kabupaten bandung.c1surat pernyataan ketua dan anggota kpps tps desa caps kec. banjaran kabupaten bandung.aneka.bandung7. surat pernyataan ketua dan anggota kpps tps desa caps kec. banjaran kabupaten bandung. menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, memohon menambahkan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti .jabar. sampai dengan .jabar. dan .jabar. sampai dengan .jabarpemohon mendalilkan perolehan suara partai amanat nasional dapil jabar yang ditetapkan memohon adalah sebesar suara. sementara klaimsejumlah suara sah. hal mana sebagaimana permohonan pemohon: bahwa pemohon menyajikan tabeldengan yang ditetapkan memohon dan hasil penghitungan pemohon, sebagaimana berikut: tabel3:tapkan memohon dan hasil penghitungan pemohon perolehan suara selisih alat bukti s d bahwa dalil permohonan ini sama sekali tidak benar dan pihak terkait menolak dengan keras, karena pertandingan jumlah perolehan suara partai amanat nasional pada daerah pemilihan jabar yang seluruhnya hanya sebesar suara dengan perolehan suara perseorangan calon anggota dpr atas nama drs. hj. noviantika nasution yang oleh pemohon diklaim mencapai sejumlah suara sah, bahwa guna membantah dalil permohonan ini, berikut disampaikan tabel perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun pada daerah pemilihan jabar untuk keanggotaan dpr sebagai berikut: tabel perolehan suara partai politik untuk calon anggota dpr daerah pemilihan jawa barat mau tue pdi perjuangan gerindra ne: demokrat tya apjak ape 5pe p apa perolehan suara partai politik daerah pemilihan jawa barat sebagaimana tabel atas, atas rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat dilakukan validasi terhadap perolehan suara partai politik untuk keanggotaan rdi kabupaten cianjur pada (lima) kecamatan, yakni: (i) kecamatan cianjur kota, (ii) kecamatan daun: (iii) kecamatan cipanas, (iv) kecamatan leles: dan (v) kecamatan cugenang. adapun rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik setelah dilakukan validasi dimaksudhasil validasi) nyanyi ape ten ma naa jan wpeykamah kostum republik indonesia, ape partabel dan tabel tersebut, pihak terkait menyampaikan beberapa penegasan, yakni: bahwa memohon telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan rapat pleno terbuka kpu jawa barat untuk menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik setelah validasi juga dihadiri oleh bawaslu provinsi jawa barat dan saksi partai politik, serta disaksikan masyarakat pada umumnya. penyelenggaraan dan hasil rapat pleno terbuka guo diterima sepenuhnya oleh bawaslu provinsi jawa barat dan para saksi partai politik yang hadir, bahwa berdasarkan hasil validasi, perolehan suara pemohon dan pihak terkait untuk keanggotaan dpr pada daerah pemilihan jawa barat adalah sebagai berikut: perolehan suara pemohon suara. perolehan suara pihak terkait suara. bahwa oleh karena validasi yang dilakukan memohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, karenanya kekeliruan kesalahan pencantuman perolehan suara sudah terkoneksi diperbaiki, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik berikut perolehan suara calon anggota legislatifnya hasil validasi yang ditetapkan memohon sudah tidak diragukan lagi validitasnya: bahwa guna menguatkan keterangan dan dalil bantuannya, pihak terkait juga mengajukan bukti bukti sebagai berikut: model kabupaten bogor bukti pt. model kecamatan bogor tengah bukti pt. model kecamatan bogor timur bukti pt. model kecamatan bogor barat bukti pt. model kecamatan bogor utara bukti pt. model kecamatan bogor selatan bukti pt. model kecamatan tanah sereal bukti pt. model kabupaten cianjurecamatan karang tengah bukti pt. model kecamatan mande bukti pt. model kecamatan naringgul bukti pt. model kecamatan bojong picung bukti pt. model kecamatan pagelaran bukti pt. model kecamatan cikalong kulon bukti pt. model kecamatan tanggung bukti pt. model kecamatan sindang barang bukti pt. model kecamatan agra cinta bukti pt. model kecamatan haur wangi bukti pt. model kecamatan cikal bukti pt. model kecamatan cibinong bukti pt. model kecamatan kadupandak bukti pt. model kecamatan leles bukti pt. model kecamatan sejati bukti pt. model kecamatan cipaku bukti pt. model kecamatan sukaresmi bukti pt. model kecamatan cugenang bukti pt. model kecamatan dirancang bukti pt. model kecamatan pacet bukti pt. model kecamatan cibeber bukti pt. model kecamatan takokak bukti pt. model kecamatan cempaka bukti pt. model kecamatan gerbong bukti pt. model kecamatan campaka mulya bukti pt. model kecamatan cipanas bukti pt. model kecamatan warung kondang bukti pt. model kecamatan sukaluyu bukti pt. model kecamatan pasir kuda bukti pt. model kecamatan sukanagara bukti pt. bahwa apabila dilakukan pencernaan secara saksama terhadap formulir model untuk keanggotaan dpr seluruh kecamatan yang ada kabupaten cianjur dan kota bogor yang merupakan daerah pemilihan jawa barat sebagaimana vide bukti s d bukti tersebut atas, dan selanjutnya dilakukan pencocokan dengan perolehan suara berdasarkanpr) bertanggal april setelah validasi sebagaimana tabel atas, jumlah perolehan suara, baik partai politik maupun calon anggota legislatifnya, sepenuhnya sama, yakni: perolehan suara pihak terkait pada dapil jabar adalah suara. perolehan suara pemohon pada dapil jabar adalah suara. total suara sah seluruh partai politik pada dapil jabaroleh karenanya, permohonan yang mendalilkan telah terjadi pergeseran perolehan suara dari partai politik dan atau suara calon anggota dpr partai politik dan atau calon anggota dpr partai lain adalah dalil yang tidak beralasan hukum. karenanya mohon dikesampingkan: bahwa sepanjang yang dialami serta diketahui oleh pihak terbaik, secara keseluruhan penyelenggaran pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun setidak tidaknya pada daerah pemilihan jawa barat provinsi jawa barat, telah dilangsungkan secara benar menurut hukum yang berlaku. dan terhadap kekeliruan kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah dilakukan perbaikan koreksi sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil validasi yang ditetapkan memohon, bahwa oleh karena memohon telah menyelenggarakan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun sesuai hukum yang berlaku, maka perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr yang dihasilkan dari pemilihan umum guo sah pula menurut hukum. untuk permohonan pemohon harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait partai kebangkitan bangsa mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti dan tidak mengajukan saksi ahli. adapun alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti pt. sampai dengan bukti pt. sebagai beriku hasil validasi) dapil jabar iiota bogoimuutarselatah sereab. cianjukarangmandenaringgujong picgelarong kuloggindang baragra cinthaur wanginundleleejatkuresmugendirancceebekokgerbo mulynawarung kond lucsir kudnagaraiii perseorangan dra. hj. noviantika nasution, m.si): dpr dapil jawa barat vi: dprd dapil provinsi jawa barat dprd dapil kota bandung dprd dapil kota cimapr jawa barat iii perseorangan calon atas nama dra. hj. noviantika nasution, telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai amanat nasional, masing masing dengan nomor pan b ku sj vjawa barat untuk pengisian anggota dpr daerah pemilihan jabarjawa barat iii partai amanat nasionalatau tersebut. modifikasi pelanggaran pelanggaran tersebut sangat beragam, mulai dari: (a). praktek money politics dari caleg untuk mendapatkan suara dari pemilih: (b). membeli saksi (baca: mencemenurut mahkamah permohonan perseorangan calon atas telah syarat yang ditentukan dalam pmk sehingga pemohon seseorang calon tersebutjawa barat mahkamah telah memutus dengan ketetapan nomor php dpr dprd xi1 bertanggal mei karena permohonan pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang yang berlaku, yaitu diajukan pada hari kamis tanggal mei pukul wib,ph dan paragraph partai kebangkitan bangsa, dan bukti suratitulisan pihak terkait partai kebangkitan bangsjawa barat iii i3. menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pemohon perseorangan) atas nama dra. hj. noviantika nasution, mendalilkan perolehan suara pemohon dapil iii jawa barat memperoleh suara, namun menurut memohon memperoleh suara, sehingga suara pemohon berkurang suara. permohonan tersebut, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama ternyata dalamnya lebih banyak menguraikan tentang perjuangan pemohon untuk mendapatkan kursi dpr dan pemohon tidak menguraikan apa yang sesungguhnya menjadi dasar sengketa php mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perselisihan suara antara memohon dan pemohon. sekalipun pemohon dalam permohonan guo mendalilkan selisih suara antara pemohon dan memohon, namun pemohon tidak menguraikan tempat terjadinya selisih suara tersebut. dengan tegas menyatakan, pemohon harus menguraikan dalam permohonannya sekurang kurangnyapertimbangan tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, dprd kabupaten dapil bandung i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon tingkat pps desa caps dan ppk kecamatan banjaran kabupaten bandung sebanyak suara, seharusnya pemohon memperoleh suara, namun model desa caps dan model da turun menjadi suara. menurut pemohon hilangnya suara tersebut mempengaruhi perolehan suara pemohon dapil kabupaten bandung yang seharusnya memperoleh suara, berkurang menjadi suara, selain itu, adanya penambahan suara untuk partai hanura tps desa margamulya, kecamatan pengalengan, kabupaten banduenurut pemohon seharusnya partai hanura desa margamulya memperoleh suara, namun desa margamulya dan da ppk kecamatan pengalengan bertambah menjadi suara sic! pemohon telah melaporkan kejadian hilangnya suara pemohon dan adanya penambahan suara partai hanura kepada panas dan pemohon telah pula mengisi formulir model dd. dengan demikian menurut pemohon dapil bandung pemohon memperoleh suara yang mengungguli perolehan suara partai hanura yang hanya memperoleh yang terdapat selisih suara, sehingga seharusnya pemohon mendapat kursi (terakhir) untuk dapil kabupaten bandungendif purnama, ayu suherman, dan milik muslihatbandung7. sampai dengan .kab.bandung7dalil pemohon tentang kehilangan suara tps desa caps, kecamatan banjaran, oleh pemohon dibuktikan dengan bukti penerimaan laporan dan tanda bukti laporan dari bawaslu dan bawaslu) kota bandung. selain itu, pemohon juga mengajukan bukti s.d. model tps desa caps. setelah mahkamah memeriksa dnegan saksama bukti pemohon tersebut, menurut mahkamah bukti bukan merupakan rekomendasi atau tidak lanjut tentang adanya laporan dari pemohon, namun bukti tersebut baru merupakan laporan awal dari pemohon tentang adanya dugaan penghilangan suara oleh memohon, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya penghilangan suara pemohon, sebab bukti laporan tersebut masih memerlukan proses pemeriksaan terhadap pelapor dan atau saksi saksi lainnya. walaupdalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti tps desa caps, kecamatan banjaran, namun menurut dalil mengenai perolehan suara pemohon desa caps sangat berbeda. dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum, terhadap dalil pemohon tentang partai hanura yang seharusnya desa margamulya memperoleh suara. namun demikian, dalil pemohon tersebut berdasarkan bukti pemohon sendiri desa margamulya, perolehan suara hanura tidak sebanyak yang dalilkannya, sebab jumlah suara sebanyak tersebut dapat dipastikan bukan merupakan jumlah suara sah tps, melainkan jumlah suara tingkat kabupaten kota model db berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa pemohon kuasanya telah menarik permohonan untuk dpr dapil jawa barat melalui surat bertanggal mei dan dprd kota dapil cimahi melalui surat bertanggal mei oleh karena pemohon kuasanya menarik permohonan untuk dapil guo, menurut mahkamah penarikan permohonan tersebut beralasan menurut hukum, sehingglain dprd provinsi dapil jawa baratpr dapil jawa barat dan dprd kota dapil cimahi beralasan menurut hukum, permohonan pemohon untuk dpr dapil jawa barat iii tidak jelas atau kabur: permohonan pemohon untuk dprd kabupaten dapil band untuk dpr dapil jawa barat dan dprd kota dapil cimahi permohonan pemohon untuk dpr dapil jawa barat iii dan dprd provinsi dapil jawa baratdprd kabupaten dapil bandungbangkitan bangsbekerja dengan cara memberi uang sebagai kompensasi supaya tidak datang lokasi tps sejak dimulai pemberian suara sampai penghitungan suara, saksi tidak datang saat rekapitulasi pps dan ppk, (c). memberi uang kepada pemilih baik pada masa kampanye maupun pada masa tenang sebagai serangan fajar , (d). keberpihakan penyelenggara pemilu pada setiap jenjang tingkatan seperti memindahkan suara seorang caleg kepada caleg lainnya dengan cara memperkecil angka perolehan suara caleg, seperti mencoret dan mengganti angka perolehan suara caleg untuk memperkecil suara caleg tersebut atau menambah angka depan angka perolehan suara, ataupun tidak memberikan form kepada saksi caleg tps tersebut. beberapa penyelenggara yang melanggar aturan tersebut telah diproses hukum pidana dan juga dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu. prilaku buruk pihak penyelenggara dilakukan secara sendiri sendiri maupun bersama sama oknum caleg lainnya, yaitu berupa penggelembungan perubahan perolehan suara dapil jabar iii sebagaimana diberitakan media massa bukti .2b,44jbar iii atas nama dra. hj. noviantika nasution, si , berupa hilangnya suara sah yang akan diuraikan pada bagian lain dalam permohonan guo, yang ternyata dapat dibuktikan data rekapitulasi setiap tps kecamatan cikalong kulon bukti .3j, kecamatan mande bukti .4j, kecamatan pacet bukti .5j, kecamatan cipanas bukti .6j, kecamatan tanah sereal bukti .7j, kecamatan cianjur bukti kecamatan bogor tengah bukti .9j, kecamatan bogor timur bukti .10j, kecamatan bogor utara bukti kecamatan kakak bukti .12j, serta bukti model kecamatan cipanas kabupaten cianjur bukti .13j, dan bukti model kabupaten cianjur bukti .14suara partai amanat nasional banyak dialihkan kepada caleg dari partai lain. bahwa perolehan suara partai amanat nasional dapil jabar iii sebesar suara sah, versi memohon kpu). sementara klaim perolehan suara calon anggota dpr r.i. dapil jabar iii atas nama dra. hj. noviantika nasution, si sejumlah suara sah. berikut ini tabel perbandingan perolehan suara calon anggota dpramanat nasional) dapil jabar iii untuk pengisian keanggotan dpr ri. perolehan suara versi memohon versi pemohon bahwa calon anggota dpr ri guo telah berjuang untuk mendapatkan perolehan suara agar terpilih sebagai anggota dpr ri periode melalui berbagai kegiatan dan upaya sebagai berikut: setelah diumumkan dcs pada bulan juli caleg dpr jabar iii, dra. hj. noviantika nasution, si, langsung turun kab. cianjur. tanggal juli untuk pertama kali menghadiri lead pan paceitu, kami langsung mengumpulkan jaringan eks pdp partai demokrasi pembaruan) cianjur, rumah sdr. dedi chandra januari, kec. karang tengah, yang dihadiri oleh hampir orang kader pdp, yang bersedia menjadi tim inti dari pemenangan dra. hj. noviantika nasution, dengan memakai nama relatas relawan nasional). pada saat yang sama, juga telah terbentuk relawan eks kader pdp kota bogor yang merupakan tim inti awal untuk bergerak kota bogor dengan posko jalan semeru kota bogor. pan cianjur benar benar menggeliat dan bangkit, sehingga ketua umum, suku hatta rajasa, pada tanggal juli hadir cianjur untuk melakukan kegiatan pembekalan caleg dan buka puasa bersama kantor dpd pan cianjur bersama seluruh tokoh masyarakat dan ulama kab. cianjur juga dihadiri oleh dalang kondang, asep suara. ribu lebih bendera pan berkibar acara ini yang semuanya sudah tertera nama dra, hj. noviantika nasution, si. setelah kunjungan ketua umum, masyarakat mulai mengetahui bahwa dra. hj. noviantika nasution, adalah caleg pan untuk dpr ri, sehingga mulai terjadi komunikasi dengan banyak pihak dan banyak komunitas yang mulai ingin bertemu. tanggal juli memberikan santunan anak yatim kediaman sdr. dedi chandra januari, kec. karang tengah. pertemuan dengan sdr. sep lukman, wkl ketua dprd kab. cianjur dari pdip, membuahkan program kunjungan dan road show yang dimulai pada tanggal agustus pesantren puncak sufi kec. cipaku, bertemu dengan parade nusantara pimpinan sdr jaya cianjur dihadiri orang, berkunjung cianjur selatan, kec. takokak dan kec. daun. pemasangan atribut juga sangat memadai hampir seluruh wilayah cianjur, dengan jumlah buah banner ukuran 1x1. mengepung cianjur, mulai dari cianjur utara, kota dan cianjur selatan pada saat kunjungan hari tersebut, semua jalur yang dilalui penuh dengan atribut banner dra. hj. noviantika nasution, si. mengapa ini saya lakukan, karena pertama sebagai caleg yang baru pertama turun dapil kab. cianjur, saya ingin masyarakat mengenal siapa calonnya, kedua momen puasa dan hari raya idul fitri agustus dimana banyak sekali masyarakat pulang cianjur, sangat strategis untuk bisa menjadi dr. m.s. kaban, s.e., jabatan ketua umumnama b.m. wibowo, s.e., m.m jabatan sekretaris jenderalkan kuasa kepada abdurrahman taro, sh.: pancar malawi, sh.,mh.: drs. baginda siregar, sh.: samsudin, sh.: daerah memang, sh.,mh.:m. yasin, sh.: mahfud, sh.: religius satupun, sh.alamat jl. raya pasar minggu nomor jakarta selatan bertindak baikw.o.ooooooo woo woo woo .hasil rapat pleno terbuka kpu kota cimahi dapil cimahi selatan formulir dan dapil cimahi selatan rekomendasi untuk validasi hitung ulang seluruh tps kota cimahi. model kpud kota cimahi dapil kota cimahi utsebagai saksi caleg bapak redi: tps pbb memperoleh suara, sedangkan redi memperoleh suara, sedangkan menurut saksi pbb seharusnya memperoleh suara, purnama saksi sebagai relawan dan saksi tps kelurahan belong, berdasarkan tps redi memperoleh suara, caleg nomor memperoleh suara, caleg nomor memperoleh suara seterusnya kosong, pbb memperoleh suara: saksi menyatakan jumlah suara sah partai politik pbb dan calon berdasarkan model memperoleh suara tetapi berubah menjadi suara d1: yovie kurniawan saksi adalah sekretaris pbb cimahi: saksi menjelaskan pengurangan suara pbb cimahi, suara pbb untuk dapil cimahi versi memohon memperoleh suara sedangkan versi pemohon memperoleh suara berdasarkan c1, saksi mengajukan keberatan atas adanya selisihcimahi utara berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kota cimahi perolehan suara pemohon dapil cimahi utara sebanyak suara.( namun menurut pemohon perolehan suara pemohon yang benar adalah sebanyak dengan demikian telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara. selisih perhitungan suara pemohon dengan perhitungan suatu memohon dapat dilihat dalam tabel bawah ini: tabel. pertandingan perolehan suara pemohon menurut memohon dan pemohon dapil cimahi untuk pengisian keanggotaan dprd kota cimahi setan ata patel 2m msn tlg| man dam ama selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas berdasarkan data bahwa perolehan suara pemohon telah mengalami pengurangan sebanyak suara yang tersebar pada beberapa tps kelurahan, yaitu pengurangan terjadi kelurahan dibabatjumlah suara vide dan pembandperolehan suara pemohon juga terjadi kelurahan citeureupurangan perolehan suara pemohon juga terjadi kelurahan pasir maliki, yaitu: tps sebanyak suara, tps sebanyak suara, tps sebanyak suara ips sebanyak suara, tps sebanyak suara, tps sebanyak suara, ipengurangan perolehan suara pemohon juga terjadi kelurahan cipageranrsoalan yang kedua, bahwa terdapat penggelembungan suara pada partai kebangkitan bangsa pkb) yang menyebabkan hilangnya hak pemohon untuk memperoleh kursi terakhir dapil cimahi kota cimahi. berdasarkan hasil rekapitulasi suara kpu kota cimahi perolehan suara pkb dapil cimahi adalah sebanyak suara, sedangkan menurut pemohon perolehan suara pkb hanya sebanyak suara. dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pada pkb sebanyak suara. selisih hasil penetapan suara pkb menurut memohon dan perhitungan menurut pemohon dapat diartai kebangkitan bangsa menurut memohon dan pemohon dapil cimahi untuk pengisian keanggotaan dprd kota cimahi benar note apt dae selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas disebabkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara pada pkb sebanyak suara. penggelembungan tersebut terjadi beberapa tps sebagai berikut: kelurahan dibabat, yaitu:kelurahan citeureup, yaitu:kelurahan pasir maliki, yaitu tps sebanyak suara, tps sebanyak suara, tps sebanyak suara tps sebanyak suara, tpskelurahan cipageran yaitubahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kota cimahi, kemudian bawaslu kota cimahi serta bawaslu provinsi jawa barat.videkota cimahi utarutarautara utara0suara dapil kota cimahi utara menetapkan perolehan suara partai kebangkitan bangsa sebanyak suara: menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil kota cimahi utara:61yang disahkan dalam persidangan tanggal mei 2014sebagai berikut: formulir dan dapil kota cimahina priatna saksi sebagai saksi caleg atas nama jajang karya sugandi, tps desa babad bapak jajang memperoleh suara, pbb memperoleh suara, nomor urut memperoleh suara sehingga total suara, saksi menyaksikan dan mencatat tps total kehilangan suara dapil cimahi dari memohon berjumlah suara sedangkan menurut pemohon suara: suara caleg jajang karya tps desa cipageran berdasarkan suara tetapi menjadi muhammad arif aziz saksi sebagai saksi caleg tps desa cipageran saksi menyaksikan rekap dan perolehan hasil akhir ppbasikmalaya berdasarkan hasil pleno kpu kota tasikmalaya, dapil kota tasikmalaya bahwa suara pemohon (tiga) kecamatan yaitu kecamatan cihideng, kecamatan tawang, dan kecamatan bungur sari, kota tasikmalaya pemohon memperoleh sebanyak suara. namun hasil perhitungan suara (dua puluh satu) tps dapil dan (tiga) kecamatan, pemohon kehilangan suara sebanyak suara. seharusnya pemohon dapil kota tasikmalaya memperoleh sebanyak suara. hal ini sesuai dengan tabel dibawah ini: tabel. perolehan suara pemohon dapil kota tasikmalaya menuruttermohon dan pemohon tasikmalaya s d pns missusa pasesari, kecamatan cihidesukamulymulya, kecamatan bungur.rinduk laksanr sarikarangtasikmalaya yang telah ditetapkan memohon dan menyatakan pemohon memperoleh suara sah dapil kota tasikmalasikmalaya yang diperoleh dari dapil kota tasikmalaya menurut pemohon dan memohon sebagai berikut: tabel. pertandingan perolehan suarapemohon menuruttermohon dan pemohon dapil kota tasikmalaya untuk pengisian keanggotaan dprd kota tasikmalayota tasikmalayakota tasikmalaya menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil tasikmalantasari, kecamatan cihidengsukarindukformulir yang diperoleh saksi pemohon tps kelurahan suka laksana, kecamatan bungur sari. formulir yang diperoleh saksi pemohon tps kelurahan antar sari, kecamatan bungur sari. formulir yang diperoleh saksi pemohon tps kelurahan emp. kelurahan tawang sari, kecamatan tawkoldari pemohon, dan memohon, mendengar dan membaca keterangan dari pemberi keterangapukul23. wib dengan nomor05 php.dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi jawa barat dicatcikarang, kecamatan tawang. formulir yang diperoleh saksi pemohon tps kelurahan empang sari, kecamatan tawangasikmalaya dalam permohonannya, pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sejumlah suara. menurut hasil perhitungan pemohon suara yang dicapai adalah suara, akan tetapi tertulis suara.selain itu, pemohon telah mengirimkan surat kepada memohon bahwa pemohon telah mencabut gugatannya dapil kota tasikmalaya sesuai dengan surat dari dpc pbb kota tasikmalaya kepada kpu kota tasikmalaya, nomor dpc sek tertanggal mei raja tentang pemberitahuan pencabutan gugatan hasil pileg selain itu memohon juga mendapatkan tembusan surat dpc pbb kota tasikmalaya kepada kappa dpp pbb jakarta, nomor dpc sek tertanggal mei raja tentang permohonan pencabutan mk. bahwa pemohon mendalilkan memperoleh suara sebanyak dan kehilangan suara sebanyak suara tps (seharusnya tps sesuai dengan data pemohon) pada dapil kota tasikmalaya adalah tidak benar,dengan fakta yang ada pada memohon sesuai model dprd plant, model dprd berhologram, dan model dprd kecuali tps kel. karangsari kec. tawang data pemohon sama dengan memohon. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai bulan bintang) dapil kota tasikmalaya provinsi jawa barat untuk pengisian dprd kota tasikmalaya ena memohon dprd, lamp pemohon dprd berhologram, dprd scan) tuntas ya. aa ann: kaa ( tt term aaaa e sel asli areas png age pare ape ter wa, dimakan akan geli kata, | amr ariani nodul ust keabasan inka iri indonesia asrama iassuaa bantaran mena non aan bahwa perolehan suara sah pemohon berdasarkan plant, berhologram dan scan pada semua tps sebagaimana tercantum pada tabel tersebut terakumulasi secara konsisten pada model dprd kabupaten kota kelurahan yudanegara sebanyak suara, kelurahan antasari sebanyak suara, kelurahan empangsari sebanyak suara, kelurahan karangsari sebanyak suara, kelurahan cikarang sebanyak suara, kelurahan sukamulya sebanyak suara, kelurahan cibunigeulis sebanyak suara, kelurahan sukarindik sebanyak suara, kelurahan sukalaksana sebanyak suara, dan kelurahan banjarsari sebanyak suara (bukti disampaikan persidangan). bahwa perolehan suara sah pemohon sebagaimana tercantum pada model kelurahan yudanegara, kelurahan antasari, kelurahan empangsari, kelurahan karangsari, kelurahan cikarang, kelurahan sukamulya, kelurahan cibunigeulis, kelurahan sukarindik, kelurahan sukalaksana, dan kelurahan banjarsari sebagaimana tersebut pada angka terakumulasi secara konsisten pada model da1 kecamatan cihideung sebanyak kecamatan tawang sebanyak kecamatan bungursari sebanyak suara (bukti disampaikan persidangan). bahwa perolehan suara pemohon pada model da1 kec. cihideung, kecamatan tawang, dan kecamatan bungursari terakumulasi secara konsisten pada model kota tasikmalaya sebanyak suara (bukti disampaikan persidangan). bahwa berdasarkan uraian atas, perolehan suara pemohon yang benar sebagai berikut: tabel 2pertandingan perolehan suara pemohon menurut memohon daerah pemilihan tasikmalaya untuk pengisian keanggotaan dprd kotini membuktikan perolehan suara calon anggota dpr a.n. adang ruchiyat urut sesuai dengan model tingkat kota tasikmalaya.tasikmadu1. sampai dengan bukti .kota tasikmalaya1tasikmalaya1. surat dari dpc pbb kota tasikmalaya kepada kpu kota tasikmalaya nomor: dpc sek tertanggal mei raja tentang pemberitahuan pencabutan gugatan hasil pileg .kota tasikmadu1. fotokopi surat dari dpc pbb kota tasikmalaya kepada kappa dpp pbb jakarta. nomor: dpc sek tertanggal mei raja tentang permohonan pencabutan mkantasari, kec. cihideung. karangukariotik, kec. bungursarilaksanbanjarsari, kec. bungursariyudhanagaraantasaritawang kec. tawangmulyacibeunying geulisarindiklaksanabanjarsari kec. bungursarihidutawabungursari. .kota tasikmalaya1. nomor ba kpu kota iv tentang koreksi data jenis kelamin laki laki dan perempuan daftar pemilih tetap pada ba kpu kota. tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota dpr, dprd prev, dprd kab kota serta calon anggota dpd tingkat kota tasikmalaya. dapil cimahi selatan menurut pemohon, perolehan suaranya adalah bukan sehingga menurut pemohon terjadi pengurangan jumlah suara sebesar pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara pada partai politik lain. pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai hanura, yang semula suara menjadi suara sehingga terdapat selisih suara suara. namun pemohon tidak menjelaskan bagaimanbelong dan kelurahan cibeureum dapil cimahi selatan pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk partai hanura sebesar suara kelurahan belong dan kelurahan cibeureum dapil cimahi selatanmenurut pemohon terjadi pengurangan suara, berdasarkan dan daerah pemilihan cimahi selatan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai perbandingan perolehan suara dari tps dan kelurahan belong dan kelurahan belongxps selusin lulus (s3 |agl|ag| |ss| oo) |a2|a2| oo) a48 lala? linomor05as|as| level| |lolos| oo) l2l2l|l |s|lse| oo) 0pesan mae |a9g lag .ol a25 pln3 sae la2a o |lolo los s3) e jumlah perbedaan perolehan suara tps dan kelurahan belongbeureumkelurahan cibeureum vps seusia lolos| lolos |lolos| |e|e |s|s0o7|t07| lala lala |label| serooesan, 22m lab ran ola333 , matte asma me. ana aga bani lastn| jum perbandingan perolehan suara partai hanura dari tps dan kelurahan belong dan (bukti akan disampaikan persidangan) kelurahan belongbelong xps selisih kau 2oregon pampa| ivipafa tale" au lula sl3k inilsln ko: |agar lalat |s|s |as| jumlah perbandingan perolehan suara partai hanura dari tps dan kelurahan cibeureakan disampaikan persidangan),cibeureum xps |2ol| jah28 oo) mep obatan foxviiiisfakhe dansa i aae mea terima cabang aca tebak jera naa jelas mol aa. arena jumlah(bukti akan disampaikan persidangan), panwaslucmi (bukti akan depan persidangan), dan panwaslucmi (bukti akan disampaikan persidangan)cimahi daerah pemilihan cimahiatas membuktikan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota cimahi daerah pemilih2. sampai dengan bukti .kota cimahi2.412. berita acara nomor ba v tentang validasi penghitungan perolehan suara parpol dan calon dprd kota kota cimahi2: model keberatan saksi. .kota cimahi2. model kota cimahi selatan dapil hasil verifikasi. .kota cimahi2. model kelurahan belong cimahi selatan. .kota cimahi2. model tps dan kelurahan belong cimahota cimahi2. model tps dan kelurahan cibeureum cimahi selatan. dapil kota cimahi utara pemohon mempersoalkan perolehan suaranya adalah bukan suara seperti hasil perhitungan memohon, sehingga menurut pemohon terjadi pengurangan suara sebesar pemohon juga mempersoalkan adanya penggelembungan suara untuk partai kebangkitan bangsa sebesar suara, dalam permohonannya pada halaman pemohon menyebutkan bahwa jumlah suara partai pkb berdasarkan data sebanyak suara, tetapi menggelembung pada data menjadi suara, sehingga sesungguhnya menurut memohon tidak ada penggelembungan suara. pemohon tidak mampupemohon juga tidak mengajukan petit terhadap perubahan suara yang didalilkannnya,sehingga permohonanpemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara untuk partai kebangkitan bangsadidalilkan pemohon terjadi pengurangan suara, berdasarkan dan daerah pemilihan cimahi utara adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai perbandidan kelurahan dibabat dan kelurahan dibabat (bukti akan disampaikan persidangan). tabel perbandingan perolehan suarapartai bulan bintang daerah pemilihan cimahi utara kelurahan dibabat |a|lom| sesi |. . aah amal as| a1| hal a8| ss| ss| .0000000a9| |. |. ae| tel a2| 000000a6| al. |. a8| al. se| al. s8| al. |. s3| cal |. ee| |. s|lalu |. 6e| |. al. as| as| |el jumlah bahwa perbedaan perolehan suara tps kelurahan dibabatutara kelurahan citeureup |a|o| selisih iman isi maa gpprsakl agn kok o' nreearahee wireekenattomta iamanaskuip |.a8| oo . kaa ana207 oi! minta angsa ae| te| tel isl cnn |. al. 2a| as| 2e| aa|l mal |. ss| |. s0| ag| a9g| . |. go oo. 3e| oo. s8| anal awal oo. 1e| oo jumlah tabel merupakan perolehan suara pemohon. tabel perbandingan raihan suara partai bulan bintang daerah pemilihan cimahi utara kelurahan pasirkaliki |alo| seisi #aseobebasa tabel iia ssi kata ceppomdab ibi old ("s werarrmhuats nee oo) yee |l2| globo| kaa aki cit: (aon spp aan jumlah )'e| tabel merupakan perolehan suara pemohon dari tps dan kelurahan cipageran setelah dibandingkan dengan kelurahan cipageran (bukti akan disampaikan persidangabulan bintang daerah pemilihan cimahi utara kelurahan cipageran |. .wps |eroi| sesi |. wasal2l aed neo li. a0| saka2iin male nokia besar3i jumlah s7| bahwa terjadinya penggelembungan perolehan suara partai kebangkitan bangsa dari tps dan kelurahan dibabat yang benar menurut memohon setelah dibandingkan dengan kelurahan dibabatdibabat |oa|o| seusia memar sule al. .00as| al. a28| as| t0| t0| oral a2|as|oa|oal| as| a8| a8| o 0a9| z|o00 sa| cal cal lala as| as| sa| se| ss| 6a| sal sal sal sal se| . as| as| sa| es| esl ss|to2| small| |o s0| aa| s8| s8| af. dum 7e7lao2| perolehan suara partai kebangkitan bangsateureup xrs |a|om| seus gia juan |oag|lag| ular o ta| ag|ag| 2d2| as|as| a3| 2a| a3| | . ao| ao|a| oaa| oaa| jumlah oo) perolehan suara partai kebangkitan bangsapasirkaliki wps |ci|oai selisih (ms tana d ng (pra mean lio koma kiasan tka min asn appomdako6 nidji maa eni norma pal 3saja|las| jumlah perolehan suara partai kebangkitan bangsa dari tps dan kelurahan cipageran (bukti akan disampaikan persidangan) setelah dibandingkan dengan kelurahan cipageran (bukti akan disampaikan persidangan) sebagaimana tercantum dalampageran |lalu| sesi 3la3l7|l alalak . bee, mpa teu bani apa (an saksi yen aer jum (sel 5e|panwaslucmi dan panwaslucmi(bukti akan disampaikan persidangan).. cimahi daerah pemilihan cimahi utara alat bukti dapil telepon i pemohon| memohon persidangan) bukti ini membuktikan hasil validasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota cimah5. sampai dengan bukti .kota cimahi5.55. model kpu kota cimahi dapil hasil validasi. .kota cimahi5. model kelurahan dibabat kec. cimahi utara. .kota cimahi5. model tps kelurahan dibabat kec. cimahi utara. kota cimahi5. model kelurahan citeureup kecamatan cimahi utara. .kota cimahi5. model tps dan kelurahan citeureup kecamatan cimahi utara. .kota cimahi5. model kelurahan pasirkaliki kecamatan cimahi utara. . .kota cimahi5. model tps dan kelurahan pasirkaliki kecamatan cimahi utara. .kota cimahi5. model kelurahan cipagaren kec, cimahicimahi5. model tps dan kelurahan cipageran cimahi utara i2. menimbang bahwa baik pemohon dan memohon menyampaikaiii dpr dapil jawa barat dpr dapil jawa barat vii dpr dapil jawa barabandung barat dprd kota dapild kota dapil cimahi dprd kota dapil cimahi dprd kota dapil cimahi dprd kota tasikmalobjek permohonan pemohon bukan merupakan perselisihan antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu kpu) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh kpu yang memengaruhi perolehan kursi pemohon, menurut mahkamah objek permohonan pemohon telah dipertimbangkan dalam paragraf dan paragraf dalam kewenangan mahkamah,ota dapil cimahi i3. menimbang, terhadap dalil pemohon untuk dprd kota dapil cimahi bahwa memohon menurut pemohon telah menghilangkan suara pemohon untuk dapil kota cimahi yang seharusnya pemohon dapil cimahi yaitu cimahi selatan pbb memperoleh suara, namun berdasarkan hasil rapat pleno kpu kota cimahi hanya memperoleh suara, sehingga terjadi pengurangan suara pemohosyarifudin, purnama, dan kopi kurniawbukti .kota cimahiberupa penghitungan suara beberapa tps kelurahan belong dan kelurahan cinereum, kecamatan cimahi selatan ternyata bukti yang diajukan oleh pemohon merupakan bukti terhadap perolehan suara dari partai lain dan bukan merupakan perolehan suara pemohon. seandainyapun pemohon mengajukan bukti mengenai perolehan suara beberapa tps kelurahan belong dan kelurahan cinereum, namun bukti pemohon tersebut hanya merupakan penghitungan suara yang dibuat sendiri oleh pemohon ataupun tim kemenangannya vide bukti dengan demikian bukti pemohon bukan merupakan bukti yang sah, sehingga harus dikesampingkan. adapun berdasarkan bukti memohon (bukti dan bukti mengenai penghitungan suara pemohon beberapa tps kelurahan belong dan kelurahan cinereum yang dipermasalahkan pemohon ternyata perolehan suara pemohon tidak sesuai dengan yang didalilkan. setelah mahkamah memeriksa bukti cimahi lampiran model bukti cimahi2. model bukti cimahi lampiran model dan bukti cimahi model dan model bukti mengenai perolehan suara pemohon beberapa tps kelurahan belong dan kelurahan cibeureum ditemukan fakta bahwa ternyata tidak membuktikan dalil pemohon tersebut. terhadap dalil pemohon tentang memohon telah melakukan penambahan suara partai hanura yang menurut pemohon memperoleh suara, namun oleh memohon ditetapkan memperoleh suara, menurut mahkamah setelah mencermati bukti cimahi model db partai hanura memperoleh suara dan pbbbahwa memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kota cimahi, bawaslu provinsi jawa barat, dan kpu provinsi jawa barat, menurut mahkamah dalil pemohon guo telah terbantahkan dengan bukti karena berdasarkan bukti tersebut ternyata kpu kota cimahi sesuai berita acaratanggal mei telah melakukan validasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kota cimahi, menurut mahkamah sekalipun pemohon dalam permohonan guo mengajukan tiga orang saksi, yaitu syarifudin, nyaman, dan yovie kurniawancimahi i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon untuk dprd kota dapil cimahi tentang penghitungan suara yang menurut memohon dapil cimahi utara memperoleh suara, sedangkan menurut pemohon seharusnya memperoleh suara, sehingga terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara. menurut pemohon pengurangan suara pemohon tersebut terjadi beberapa tps kelurahan dibabat, kelurahan citeureup, kecamatan pasir maliki, dan kelurahan pangererta (dua) orang saksi bernama hana priatna dan muhammad arif azis.kota cimahiyang diajukan oleh pemohon tersebut adalah berupa model beserta laporannya mengenai perolehan suara partai lain, bukan perolehan suara pemohon. pemohon juga mengajukan bukti pembanding model kelurahan citeureup, kelurahan dibabat, kelurahan pasir maliki, dan kelurahan cipageran kota. setelah bukti bukti pemohon tersebut disandingkan dengan bukti .cimahi lampiran model dan bukti .cimahi model ditemukan fakta bahwa suara pemohon tidak mengalami perubahan beberapa tps kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah meskipun pemohon dalam permohonan guo juga mengajukan dua orang saksi hana priatna dan muhamad arif aziz), namun keterangan kedua saksi pemohon tersebut tidak pula dapat membuktikan dalil pemohon, sehingga dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, dprd kota dapil tasikmalayapermohonan php dprd kota dapil tasikmalaya yang ditarik oleh pemohon, menurut mahkamah permohonan penarikan tersebut beralasan menurut hukum. adapun permohonan pemohon untuk dapil yang tidak memenuhi syarat, mahkamah akan menjatuhkan putusan bawah ini, dapil jawa barat iii, dpr dapil jawa barat vi, dpr dapil jawa barat vii, dpr dapil jawa barat xi, dprd dapil kabupaten garut dprd dapil kabupaten garut dprd dapil kabupaten garut dprdrut dprd dapil kabupaten bandung barat dprd dapil kota bekasi dan dprd dapil kabupaten cimahi tidak memenuhi syarat, karentidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan tidak mengajukan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon, serta permohonad kota dapil cimahi dan dprd kota dapil cimahidapil kabupaten bandung barat dapil kota bekasi dan dapil kabupaten cimahiapil kota tasikmalaya beralasan menurut hukum, permohonan pemohon untuk dapil cimahi dan dapil cimahikota tasikmalaya dalam eksepsi menolak eksepsi memohon: dalam pokok permohonan permohonaabupaten bandung barat dapil kota bekasi dan dapil kabupaten cimahicimahi selatan bahwa terdapat tiga persoalan yang dialami oleh pemohon dapil cimahi selatan persoalan yang pertama, perolehan suara pemohon dihilangkan oleh memohon. perolehan suara pemohon kota cimahi menurut memohon berdasarkan hasil rapat pleno terbuka kpu kota cimahi dapil cimahi selatan sebanyak suara. model kpud kota cimahi). bahwa menurut pemohon perolehan suara yang benar adalah dapil cimahi selatan sebanyak (p dengan demikian telah terjadipengurangan suara pemohon suara sebagaimana selisih suara tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah berikut: tabel. pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon dapil cimahi selatan sat apa mal selisih suara pemohon pada tabel diatas akibat pengurangan suara yang pemohon raih sebagai berikut: pengurangan terjadi kelurahan belongpengurangan juga terjadi kelurahan cibeureum, yaitudengan demikian total pengurangan suara pemohon sebanyak suara. vide dan pembanding dan data terlampoalan yang kedua, bahwa terdapat penggelembungan suara pada partai hanura yang menyebabkan hilangnya hak pemohon untuk memperoleh kursi terakhir (kursi menurut memohon perolehan suara partai hanura sebanyak suara, namun menurut pemohon perolehan suara partai hanura hanya sebanyak perbedaan perolehan suara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel. pertandingan perolehan suara partai hanura menurut memohon dan pemohon dapil cimahi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kota cimahi maa pen stem oma dan selisih perolehan suara yang terdapat pada tabel diatas bahwa berdasarkan data pemohon hanya memperoleh suara sebanyak suara, namun pada formulir menjadi suara, terdapat penggelembungan sebanyak suara dengan uraian sebagai berikut: penggelembungan terjadi kelurahan belonggelembungan terjadi kelurahan cibeureumta terlamppelanggaran yang dilakukan oleh memohon, pemohon telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada bawaslu kota cimahi, kemudian oleh bawaslu kota cimahi, bawaslu provinsi jawa barat dancimahiselatan untuk pengisian keanggotaan dprd kota cimahi mol anakan suara dapil cimahi9suara dapil cimahi selatan menetapkan pemohon memperoleh (satu) kursi pada dapil cimahisan perkarasurat utang negara (selanjutnya disebut nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun1945 (selanjutnya disebut uud yang diajukan oleh api (asosiasi penasehat hukum dan hak asasi manusia indonesia), yang dalam hal ini diwakili oleh norma sinaga, s.h., selaku ketua umum api, beralamat jalan raya pasar minggu km. lt. pasar minggu, jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon phi (perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesia), yang dalam hal ini diwakili oleh hindari, s.h., selaku ketua badan pengurus phi, beralamat gd. sentral cikini, jl. cikini raya s t it. jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh ling anwarini selaku ketua pengurus harian yayasan beralamat jalan raya pasar minggu km. pasar minggu, jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon iii. snb (solidaritas nusa bangsa), yang dalam hal ini diwakili oleh ester indahyani jusuf, s.h.selaku ketua badan pengurus snb, beralamat jl. tebet barat dalam jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon iv. lbh apik, yang dalam hal ini diwakili oleh asnifriyanti damanik, s.h.selaku direktur lbh apik beralamat raya tengah kp. kramat jati jakarta timur untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon ice. yang dalam hal ini diwakili oleh titiek adipati, s.h., hum., selaku direktur lbh apik beralamat jl. pondok bambu asri raya pondok bambu jakarta timur untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon vi. solidaritas buruh maritim nelayan indonesia seni), yang dalam hal ini diwakili oleh martin sirait, selaku ketua umum solidaritas buruh maritim nelayan indonesia seni), beralamat jl. tongkol tanjung priok, jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon vii. federasi serikat pekerja mandiri spm), yang dalam hal ini diwakili oleh die hudiyanto, selaku sekretaris umum, beralamat jl. pondok jaya iii mampang prapatan jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon viii. serikat pekerja tekstil sandang kulit stsk), yang dalam hal ini diwakili oleh indra munawar, selaku sekretaris jenderal, beralamat jl. mampang prapatan lt. jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon ix. sbn, yang dalam hal ini diwakili oleh sofyan edot,.selaku wakil sekjen, beralamat paris gaga baru rt. batu ceper, tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon upc, yang dalam hal ini diwakili oleh wardah hafidz, selaku koordinator upc, beralamat komp. billy moon h kalimatan, jakarta timur, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon xi. fakta adanya kerugian negara sehubungan dengan peraturan peraturan dalam angka huruf a d atas, khususnya keppres berdasarkanyang dalam menyebutkan:hwa sebagai pelaksanaan keppres bank indonesia telah mengeluarkan dir kep dir tanggal september tentang jaminan pembiayaan perdagangan internasional, dan selanjutnya bank indonesia memberikan jaminan atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank. lihat dokumen bi, lampiran pada tanggal juni bank indonesia telah mengeluarkan direksi tentang penyelesaian tunggakan bank devisa, yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut joint statement antara delegasi pemerintah dengan steering committee perbankan internasional, frankfurt juni bank indonesia memberikan dana talangan untuk membayar tunggakan bank devisa kepada kreditur luar negeri. bahwa jaminan atas pembiayaan perdagangan internasional adalah sebagai tindak lanjut kesepakatan tim penyelesaian utang swasta, yang diketuai oleh radius prawira dengan bank bank asing, yang dikenal sebagai frankfurt agreement yang juga dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam penyelesaian utang swasta kepada bank bank asing sebagaimana disepakati dalam letter intent kepada imf. berdasarkan keterangan dalam buku profil pinjaman luar negeri indonesia dan permasalahannya yang diterbitkan oleh pusat pendidikan dan studi kebanksentralan bank indonesia, perjanjian frankfurt agreement" ternyata tidak ditandatangani kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, melainkan hanya dipakai oleh para lawyer dari kedua belah pihak fakta terkait dengan penyaluran babi berpotensi menjadi kerugian negara., kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar rp. juta atau dari total babi, dengan penjelasan sbb: telah menyalurkan babi sebesar rp. juta (posisi per januari jumlah tersebut saat ini telah menjadi beban pemerintah dan oleh karenanya,pemerintah setiap tahun harus membayar bunga kepada per tahun sampai dengan saat ini, bank bank penerima babi belum mengembalikan babi kepada pemerintah. apabila babi tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban pemerintah, maka sesuai dengan pedoman akuntansi bi, untuk babi kepada bbo buku bdl akan disisihkan sebagai kerugian sebesar dan untuk babi kepada bto sebesar bppn dan tim likuidasi bank bank dalam likuidasi saat ini sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap babi yang telah disalurkan kepada bank bank penerima. babi kepada bto telah akan dikonversi menjadi penyertaan (equity) pemerintah. pengembalian babi tersebut sangat tergantung dari hasil divestasi yang akandilakukan. fakta terkait dengan penyimpangan dalam penyalurn penggunaan babi meliputi: penyimpangan dalam penyaluran saldo debut kepada bbo, bto dan bdl. penyimpangan dalam penyaluran fasilitas surat berharga pasar uang khusus fsbpuk) kepada bbo, bto, dan buku. penyimpangan dalam penyaluran fasilitas saldo debut kepada bbo, bto dan buku. penyimpangan dalam penyaluran new fasilitas diskonto fasis) kepada bto dan buku. penyimpangan dalam penyaluran dana talangan rupiah kepada bdl. penyimpangan dalam penyaluran dana talangan valas kepada bbo, bto, buku, dan bdl. fakta terkait dengan penyimpangan dalam penggunam penggunaan babi meliputi: babi digunakan untuk membayar melunasi modal pinjaman pinjaman subordinasi. babi digunakan untuk membayar melunasi kewajiban pembayaran bank unum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen yang lazim untuk transaksi sejenis. babi digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait. babi digunakan untuk transaksi surat berharga. babi digunakan untuk membayar melunasi dana pihak ketiga yang melanggar ketentuan. babi digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama yang jatuh tempo cut loss. babi digunakan untuk membiayai placement baru pub. babi digunakan untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada. babi digunakan untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap, pembukaan cabang baru, rekrutmen personil baru, peluncuran produk baru, dan penggantian sistem baru. babi digunakan untuk membiayai over head bank umum. bpk telah pula menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan pada bppn mengenai penyelesaian kewajiban pemegang saham pks) pada bank (bto bbo buku). laporan tersebut mengemukakan bahwa dari kps sebesar rp. triliun, sampai dengan tanggal juni baru diselesaikan rp. triliun atau fakta temuan bpk terkait dengan penyelewengan dalam penggunaan babi bahwa berdasarkan audit investigate bpk terhadap babi, sebagaimana diberitakan dalam harian kompas, rabu, juni kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) arie slendro mengakui, dari trilyun dana bantuan likuiditas bank indonesia babi) yang berhasil ditelusuri, terungkap adanya dana senilai trilyun yang diselewengkan oleh bank penerima babi. bahwa dalam rangka program penjaminan simpanan bank bank maupun keperluan rekapitalisasi perbankan pemerintah harus menanggung utang dalam negeri yang timbul sejak krisis ekonomi, yang sebagian besar muncul dalam berbagai bentuk obligasi. bahwa, berdasarkan analisa ekonomi bppn tentang skenario pembayaran pokok dan bunga dari obligasi pemerintah per januari pemerintah telah menerbitkan obligasi sebesar rp. trilyun, yang terdiri dari trilyun yang ditempatkan pada bank indonesia dan trilyun yang ditempatkan pada bank komersial. obligasi pemerintah yang ditempatkan pada bank indonesia digunakan untuk mendanai bantuan likuiditas dan program penjaminan deposito bank serta program kredit. sedangkan untuk bank komersial digunakan untuk rekapitalisasi bank dalam upaya untuk meningkatkan rasio kecukupan modal car) bankumum dan bank pemerintah daerah sbb analog0.ooo.o0000 ekspor indonesia dengan total sebesar rp.bumnnegara indonesia tbk. dengan total sebesar rp. sbb: taman berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, pemerintah telah menerbitkan surat utang dalam negeri, sebesar yang diperuntubahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, dimana, sehingg melalui keppres tahun melalui keppres tersebut menteri keuangan diberi kewenangan untukatas pembayaran dana talangan tunggakan trade finance yang jatuh waktu setelah juni gubernur kembali mengajukan surat gbi b tanggal desember meminta penegasan menteri keuangan agar pembayaran yang telah dilakukan dapat dibebankan pada rekening pemerintah. penegasan menteri keuangan diberikan melalui surat mk tanggal desember jumlah tunggakan trade finance dan interbank debt yang telah dihalangi oleh pemerintah c.g bank indonesia mencapai sebesar atau eg. rp. telah dialihkan menjadi obligasi pemerintah, sedangkan sisanya sebesar telah dilunasi oleh beberapa bank debitur yang masih beroperasingujian secara materiil bab viii. ketentuan peralihan, undang undang tahun tentang surat utang negara bertentangan dengan uud bahwa bab viii ketentuan peralihan, undang undang tahun ago bertentangan dengan pancasila, yang menjadi filosofi dari seluruh peraturan perundang undangan indonesia dan tercantum dalam alinea uud pada kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bahwa bab viii. ketentuan peralihan, undang undang n0. tahun ago bertentangan dengan dan uud yang menyatakan.bab viii. ketentuan peralihan, undang undang tahun ago bertentangan dengan penjelasan uud (sebelum perubahan keempat uud yang mana ada sebagian pakar hukum tata negara yang menyatakan bahwa penjelasan uud bukan merupakan bagian dari uud akan tetapi merupakan penafsiran dari prof. dr. soepomo) yang menyatakan sebagai berikut: dalam tercantum dasar demokrasi ekonomi, . kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang ." perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang." bahwa bab viii. ketentuan peralihan, undang undang tahun ago bertentangan dengan pembukaan uud pada alinea keempat yang menyatakanbab viii ketentuan peralihan, undang undang tahun ago bertentangan dengbahwa bab viii ketentuan peralihan, nomor tahun 2002ago dengan tap mpr ii.yang me. selain alasan alasan yang telah dikemukakan dalam huruf fakta fakta hukum angka atas, alasan alasan lain yang mendasari bab viii ketentuan peralihan, undang undang tahun ago bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atas adalah krisis moneter yang diawali sejak pertengahan tahun dan terjadi asia tenggara telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan negara asia tenggara tersebut yang dimulai dengan adanya guncangan ekonomi kerajaan gajah putih thailand, dimana nilai tukar mata uang bath yang selama tahun terakhir berkisar sekitar bath untuk dollar amerika, pada bulan april telah terpuruk menjadi bath. jatuhnya mata uang bath ini menjadi pemicu dimulainya krisis ekonomi korea malaysia filipina, singapura dan indonesia. perbaikan yang dilakukan negara negara thailand, korea, malaysia, filipina dan singapura dapat cepat membawa hasil, karena krisis yang mereka alami hanya menyangkut moneter saja berbeda dengan indonesia, dimana terjadinya krisis moneter telah diikuti pula oleh krisis politik yang pada akhirnya menjadi sebuah krisis sosial. indonesia, krisis moneter dimulai bidang perbankan, yang mana lembaga perbankan lahir dengan mudah karena persyaratan pendirian yang sangat ringan akan tetapi dalam perkembangannya, dana yang dikumpulkan oleh perbankan indonesia lebih banyak digunakan hanya untuk membiayai usaha dari kelompok pemilik bank itu sendiri. karena sebagian besar dari usaha ini gagal, maka perbankan harus memikul beban kerugian yang sangat berat. akibatnya, likuiditas perbankan menjadi sangat lemah. l c yang sudah dibuka dan jatuh tempo untuk dibayarkan, tidak dapat dicairkan oleh bank bank luar negeri. oleh karena seringnya perbankan kalah kliring, mereka meminjam dari bank yang lain dengan bunga yang sangat tinggi. untuk mengatasi permasalahan ini sekelompok pengusaha perbankan mengajukan permohonan bantuan likuiditas dari bank indonesia dan terjadilah penarikan uang negara secara besar besaran yang diberikan kepada sekelompok pengusaha perbankan yang dikenal sebagai kasus bantuan likuidasi bank indonesia babi) pada bulan november sebagaimana diungkapkan dalam tinjauan kecerdasan spiritual sa) terhadap permasalahan sosial indonesia oleh rahmat ismail untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pada waktu itu, yaitu presiden soeharto mengeluarkan program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan dan pemberian jaminan pembayaran hutang luar negeri perbankan nasional luar negeri berdasarkan nomor tahun tentang program rekapitalisasi bank umum,utang dalam negeri pemerintah yang timbul sejak krisis ekonomi itu, muncul dalam berbagai bentuk obligasi yang dikeluarkan dalam kaitan dengan program penjaminan simpanan bank bank maupun keperluan rekapitalisasi perbankan yang dilakukan berturut turut dan cukup sistematis beberapa waktu lalu. jenis obligasi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada hotman timbul, advokat dan pembela umum yang tergabung dari api, phi, lbh jakarta, snb, lbh apik, ice, upc, yang memilih domisili kantor phi, beralamat gd. sentral cikini, jl. cikini raya s t lt. jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon.. telah memeriksa bukti bukti. duduk perkara menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya bertanggal januari yang diterima dan register kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia (selanjutnya disebut mahkamah) pada hari rabu tanggal oktober jam wib.dengan nomor. puu yang perbaikannya telah diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa tanggal november jam wib, telah mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang surat utang negara terhadap uud yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut itu ada beberapa macam, yaitu obligasi yang berbunga tetap, obligasi yang berbunga mengambang, obligasi yang diindeks dengan inflasi, maupun obligasi yang diperlukan untuk melakukan heading kewajiban valuta asing beberapa bank. jumlah keseluruhan obligasi ini mencapai trilyun lebih, mana sebagian besar ada tangan bank indonesia, sebagian lagi tangan bank bank yang mengalami rekapitalisasi. sejumlah tertentu dari obligasi ini juga ada tangan bppn, yaitu sebagian obligasi yang berhasil diperoleh kembali dari bank bank yang membeli utang yang telah berhasil direstrukturisasi. untuk program rekapitalisasi perbankan, pemerintah melakukan likuidasi beberapa bank, maupun mengucurkan dana beberapa bank, seperti: tabel lima besar penerima babi sumber dan bpk) sedangkan untuk mengatasi pembekuan l c luar negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerintah dalam pembayaran dana talangan valas, yang pasarkan pada hasil pertemuan frankfurt. pertemuan frankfurt, tanggal juni dalam pertemuan tersebut pihak indonesia mengirim delegasi lengkap yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu radius prawira wakil pihak pemerintah, dono iskandar direktur bank indonesia, glenn yusuf dirjen moneter dan lembaga keuangan), dan beberapa staf. dalam hal ini menko gakuin dan menkeu melakukan conference call dengan steering committee yang sedang melakukan perundingan dengan delegasi indonesia tersebut. pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dalam mencari upaya penyelesaian utang luar negeri swasta indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perbankan indonesia. upaya ini didukung penuh oleh pihak imf, bank dunia dan adb bahkan mr. stanley fischer, deputy managing director imf ikut serta meyakinkan pihak steering committee akan perlunya dilakukan pemecahan secara menyeluruh mengenai masalah utang luar negeri ini secepat mungkin untuk kebaikan semua pihak. dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal hal sebagai berikut: trade maintenance facility, yaitu perbankan luar negeri akan memberikan dan membuka kembali credit line dalam rangka trade finance kepada perbankan indonesia interbank debt exchange offer yaitu perbankan luar negeri akan mereschedule pinjaman perbankan indonesia menjadi paling lama tahun, dengan syarat semua tunggakan (areas) interbank maupun dengan bunganya harus dilunasi sebelum akhir bulan juni dan baru yang dibuka oleh perbankan indonesia harus dijamin oleh bank indonesia. restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta, yaitu penyelesaian utang luar negeri swasta melalui penjadwalan ulang utang swasta selama tahun grace period tahun (program indra). agar frankfurt agreement tersebut dapat dilaksanakan, maka perbankan indonesia diharuskan menyelesaikan seluruh tunggakan interbank debt serta perdagangan internasional (trade finance areas) dengan batas waktu sampai dengan tanggal juni selanjutnya pemerintah memberikan talangan terhadap pembayaran tunggakan tersebut. dasar hukum sebagai tindak lanjut atas kesepakatan frankfurt, pada tanggal juni mengirim faksimili (ditandatangani direksi bi) kepada seluruh perbankan nasional agar segera menyelesaikan tunggakan trade finance paling lambat tanggal juni apabila bank yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikannya, agar segera melaporkan kepada jumlah tunggakan yang belum dilunasi disertai dengan data rinci tunggakan nomor l c, nomor referensi, nilai nominal l c, settlement account negotiating bank kreditur luar negeri, alasan belum dibakarnya tunggakan, dan penegasan mengenai persetujuan pembayaran tunggakan dilakukan oleh bank indonesia. dalam faksimili direksi tersebut atas ditegaskan bahwa tunggakan yang akan dibayarkan meliputi tunggakan perdagangan (trade finance) atas dasar l c, tunggakan non l c, tunggakan pinjaman komersial luar negeri dan tunggakan money market linedoman umum tata cara pembayaran dana talangan tersebut tertuang dalam dir a kep dir tanggal juni (yang kemudian disempurnakan dengan dir kep dir tanggal maret dan keputusan rapat dewan gubernur tanggal juli pokok pokok yang diatur dalam dir terebut adalah sebagai berikut tunggakan perbankan nasional yang diselesaikan oleh bank indonesia adalah kewajiban bank yang sudah jatuh tempo kepada pihak kreditur luar negeri, terdiri dari: short term foreign exchange contract, short term option, trade finance, tunggakan bunga pinjaman luar negeri, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang, tunggakan pokok pinjaman bank yang tidak dapat dipertukarkan dalam program exchange offer, dan biaya biaya yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran l c yang sudah jatuh waktu seperti past due interest late interest overdub interest biaya penalty dll. trade finance adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, tanpa terbatas, termasuk l c yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan, pembiayaan pra pengapalanbank devisa penerima dana talangan bank devisa yang masih beroperasi, bank take over bto), bank beku operasi bbo), dan bank dalam likuidasi bdl). jangka waktu pengembalian dana talangan selambat lambatnya tahun. pengembalian dana talangan dilakukan sekaligus ditambah bunga. paket surat penjaminan bank indonesia yang tertuang dalam surai gubernur bank indonesia nomor. gbi uhs tanggal juni yang antara lain menyatakan bahwa pembayaran tunggakan perbankan akan dilaksanakan selambat lambatnya sampai dengan tanggal juni sesuai kesepakatan yang tertuang dalam frankfurt agreement. selanjutnya, dasar hukum bagi bank indonesia dalam memberikan dana talangan valas adalah keppres tahun sebagaimana telah disempurnakan dengan keppresna dana pemerintah yang dapat pemerintah dengan menerbitkan surat utang atau obligasi tersebut, baik dana babi maupun dana jaminan utang swasta tersebut ternyata sebagian besar tidak digunakan untuk menyehatkan keuangan perbankan dalam negeri, melainkan dipindahkan luar negeri dipakai untuk spekulasi valuta asing. fuad bawazier, mantan menteri keuangan yang pernah memeriksa babi menyebut kasus ini sebagai "perampokan bank terbesar dunia yang dilakukan secara terang terangan siang hari bolong" bentuk bentuk penyelewengan yang terjadi, seperti bantuan likuiditas bank indonesia yang diberikan sebesar sekitar rp. triliun, sebanyak trilyun antaranya disalahgunakan oleh konglomerat tanpa ada harapan bisa dikembalikan, sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga penelitian dan pengembangan kamar dagang dan industri kadin) bandung soeharsono satir dalam kompas, senin januari sedangkan menurut data bpk ditemukan penyimpangan dalam penyaluran dana bantuan likuiditas (babi) sehingga negara dirugikan triliun atau persen dari total dana babi trilyun). sedang dana yang digunakan secara menyimpang oleh bank mencapai triliun. sebagai contoh konkrit, yaitu dana babi yang disalahgunakan oleh bdi. dengan mengetuk triliun lewat babi, bank milik konglomerat syamsul nursalim itu, mengaku punya aset triliun. tapi setelah diaudit, asetnya cuma rp. triliun. detik.com maret mengungkap kembali kasus babi menunggu keseriusan dpr oleh reporter: gatot riyanto, wardhana) akibatnya nilai tukar mata uang rupiah yang sebelum masa krisis terjadi berada pada posisi sekitar rp. untuk dollar amerika telah merosot rp. pada saat babi dilakukan. selanjutnya dalam waktu hari setelah babi dikucurkan, nilai tukar mata uang rupiah justru merosot empat kali lipat hingga mencapai titik terendahnya pada pertengahan februari senilai untuk dollar amerika. nilai tukar yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi menimpa ekonomi indonesia. sebagai dampak dari merosotnya nilai tukar rupiah, terjadinya penguasaan perekonomian tangan sekelompok pengusaha besar dan penumpukan kekayaan pada sekelompok orang saja, semakin menyebabkan rasa ketidak perayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada, akhirnya menjadi penyebab pemerintahan soeharto yang telah berkuasa lebih dari tahun berakhir dan dilantiknya b.j. habibie sebagai presiden indonesia tiga. rezim orde baru yang telah berkuasa dengan sangat kokoh indonesia, ternyata tidak mampu untuk bisa membendung kehancuran perekonomian. sidang istimewa mpr kemudian diadakan dan menetapkan dipercepatnya pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih wakil wakil rakyat untuk selanjutnya wakil rakyat tersebut dapat memilih presiden yang baru. dalam sidang umum mpr hasil pemilu tersebut, pertanggung jawaban presiden habibie, yang meneruskan soeharto, ditolak oleh mpr dan selanjutnya mpr memilih abdurrahman wahid menjadi presiden empat. akan tetapi usia kepemimpinan wahid inipun tidak dapat bertahan lama, yang mana mpr mencabut mandat yang telah diberikan kepada wahid dan mengangkat wakil presiden megawati soekarnoputri menjadi presiden lima indonesia. penerbitan obligasi atau surat utang untuk membiayai program program atas, sebesar lebih dari rp. triliun, ternyata salah sasaran dan disalahgunakan tersebut bukan hanya karena praktek pelaksanaannya yang menyimpang atau disimpan akan tetapi juga disebabkan dasar hukum yang menandainya tersebut memang sedemikian lemahnya dan juga hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan pemerintahan pada saat itu, yang pada akhirnya menyebabkan rakyat indonesia secara keseluruhan harus menanggung beban obligasi berikut bunganya, yang rank nya antara trilyun sampai trilyun, yang kalau kita ambil rata rata nya trilyun. klik gian gie dalam kompas cyber media, senin, juni wib) besarnya surat utang yang diterbitkan tersebut, tentunya membebani apbn, oleh karena sebagian besar dana apbn akan digunakan untuk membayar surat surat hutang yang jatuh tempo, sebagai perbandingan menyeluruh menurut dr. rizal ramli dinyatakan bahwa total utang luar negeri indonesia pada tahun adalah milyar terdiri dari utang pemerintah milyar dan utang swasta milyar. utang swasta mulai susut, karena percepatan pembayaran dan restrukturisasi. kecuali pada kreditur luar negeri, pemerintah juga menanggung beban utang domestik trilyun atau setara dengan milyar. dengan begitu total utang tahun jadi senilai milyar, yang berarti melebihi pdb produk domestik bruto) indonesia yang hanya milyar. pembengkakan utang hampir dua kali lipat hanya dalam empat tahun krisis itu. lonjakan utang yang jatuh tempo itu praktis kian membebani apbn. pembayaran utang dalam apbn tahun sebagai contoh, sudah mencapai milyar baik untuk utang luar negeri maupun dalam negeri. nilai pembayaran utang itu sudah tiga kali lipat lebih dari total gaji seluruh pegawai negeri sipil dan tni polri. bahkan malah kali lipat lebih besar dari anggaran pendidikan. (detakanalisa.com, dampak perangkap utang widjojonomics senin, sampai saat ini, pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran bunga atas obligasi itu. bunga obligasi ini menjadi penerimaan para pemegang obligasi terkait, yaitu penerimaan bank indonesia maupun bank bank serta para pemilik obligasi lainnya. untuk bank seperti bca misalnya, penerimaan bunga obligasi merupakan bagian penerimaan mereka yang terbesar. jika bank itu dapat menekan biaya dana (cost fund) mereka sehingga lebih rendah dari bunga obligasi, maka bca mengalami penerimaan neto yang positif dari kepemilikan obligasi itu (positive spread). jika sebaliknya yang terjadi, maka akan timbul negative spread pada mereka pembayaran bunga obligasi oleh pemerintah itu dilakukan sesuai apbn yang sudah disetujui. demikian juga untuk tahun pembayaran bunga obligasi masuk dalam rencana pengeluaran pemerintah, sehingga pemerintah wajib menyiapkan dana untuk tujuan dimaksud. untuk keperluan pembayaran pokok utang obligasi yang jatuh tempo, kecuali bila memang direncanakan apbn yang sudah disetujui. sebagai akibat beban berat yang harus ditanggung untuk membayar surat surat utang atau obligasi yang jatuh tempo, sedangkan penerimaan negara amat terbatas, menyebabkan pemerintah harus mengurangi hak hak rakyat atas kesejahteraan sosial bbm, seperti dengan menaikkan tarif bbm, listrik dan telepon. yang menjadi masalah adalah mengapa penerbitan surat surat dalam peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah pada waktu itu, yaitu nomor tahun tentang program rekapitalisasi bank umumyang jelas jelas memang tidak dibuat untuk kepentingan rakyat indonesia akan tetapi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan pada waktu itu dan juga telah disalahgunakan dalam pelaksanaannya, justru legalisasi atau disahkan melalui tahun bahwa dalam tap mpr idi, akan tetapi tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu, ternyata pemerintah telah melegalisasi surat surat utang tersebut dalam tahun bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, jelas dan nyata bahwa nomor tahun 2002tidak menciptakan keadilan bagi rakyat indonesia, bahkan malah membebani seluruh rakyat indonesia oleh karena surat utang, yang hanya dinikmati oleh segelintir orang akan tetapi harus dibayar oleh seluruh rakyat indonesia, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesiadan tidak berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan dakan tetapi malah untuk kemakmuran rangrang tertentu adalah bertentangan dengan penjelasmerupakan kegagalan negara untuk menjamin kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud pada alinea keempatmembebani apbn dan menyebabkan dikarangnya hak hak rakyat atas kesejahteraan sosial dalam apbn, seperti pencabutan subsidi bbm, listrik, dan telepon, sedangkan apbn yang dibuat adalah untuk kemakmuran rakyat adalah bertentangan dengsebelumnya tidak dilakukan verifikasi jumlah utang dalam negeri dan kebijakan penyelesaian utangnya adalah bertentangan dengan tap mpr . vi. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, kami menerima dan mengabulkan seluruh permohonan hak uji ini, menyatakan ketentuan dalam nomor tahun 2002bertentangan dengan uud menyatakan ketentuan dalam nomor tahun 2002tidak mempunyai kekuatan mengikat.:bukti yang berupa: bukti p 1a akta asosiasi penasihat hukum dan hak asasi manusia indonesia api) tanggal mei bukti p 1b akta pendirian perkumpulan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia tanggal september hak konstitusional para pemohonbahwa keberadaan nomor tahun tentang surat utang negara,ago, yang telah dan akan terhambat jika nomor tahun tentang surat utang negara,bahwa selanjutnya dalam dan uud dinyatakan:dalam pembukaan uud pada alinea keempat antara lain menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu bukti p 1c akta pendirian yayasan tanggal barat bukti p 1d akta yayasan solidaritas nusa bangsa tanggal oktober bukti p 1e akta pendirian yayasan lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan indonesia untuk keadilan tanggal pebruari bukti p 1f akta yayasan lembaga pengembangan hukum dan lingkungan indonesia indonesia center for environmental law) tanggal juli bukti p 1g anggaran dasar federasi serikat pekerja mandiri hotel, restauran, plaza, apartemen, katering dan pariwisata indonesia s kep kongres spm tanggal oktober bukti p 1h akta pendirian perkumpulan konsorsium kemiskinan kota urban poor consortium upc) tanggal november bukti surat kuasa khusus tanggal november bukti nomor tahun 2002tentang surat utang negara. bukti undang undang tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr dan dprd. bukti lampiran keputusan dpr ri a dpr ri tanggal oktober menimbang, bahwa disamping telah mendengarkan keterangan para pemohon persidangan telah didengar pula keterangan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut keterangan pemerintah pendahuluan krisis ekonomi yang menimpa indonesia sejak pertengahan telah menyebabkan meningkatnya utang negara secara signifikan. kenaikan.n utang tersebut selain disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah, juga oleh penerbitan surat utang pemerintah dan obligasi negara dalam rangka membiayai program penyehatan dan rekapitalisasi perbankan. beberapa persoalan pokok yang dihadapi pemerintah sehubungan dengan struktur portofolio utang antara lain sebagai berikut beban pembayaran bunga dan cicilan utang yang besar. struktur jatuh tempo yang tidak seimbang. khusus menyangkut surat utang pemerintah dan obligasi negara struktur jatuh temponya terkonsentrasi dalam periode sampai dengan hal ini mengakibatkan nilai pokok obligasi yang akan jatuh tempo disetiap tahun dalam periode tersebut menjadi relatif sangat besar dibandingkan dengan anggaran pemerintah dimasa yang akan datang. obligasi adalah surat berharga pasar modal dimana kewajiban bunga maupun pokok yang akan jatuh tempo harus dipenuhi. oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa komitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut selalu dihormati. mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, maka pemerintah selain bertumpu kepada beberapa sumber pembiayaan nampaknya perlu menerbitkan obligasi baru yang hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo tersebut. besarnya risiko fiskal pada masa mendatang akibat tingginya eksposur terhadap beberapa jenis risiko yakni (a.) risiko pendanaan financing funding risk) risiko tingkat suku bunga (interest rate risk): (c.) risiko nilai tukar (exchange rate risk): beban keuangan negara dikemudian hari akan menjadi semakin berat apabila diperhitungkan besarnya kewajiban yang akan muncul dikemudian hari (contingent abilities) karena adanya penjaminan pemerintah terhadap kewajiban bank. akibatnya, kemampuan apbn untuk menopang kegiatan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan akan menjadi semakin rendah. untuk meminimalkan biaya utang serta risiko yang secara potensial ditimbulkan oleh besarnya nilai utang pemerintah, maka diperlukan upaya upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap portofolio utang yang diselaraskan dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan pasar keuangan. khususnya menghadapi risiko pendanaan yang tinggi, maka upaya pengembangan pasar sekunder yang aktif dan likuid menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi pengelolaan surat utang yang diterbitkan pemerintah. kondisi pasar yang demikian dapat memungkinkan turunnya biaya surat utang masa mendatang akibat semakin rendahnya risiko likuiditas dalam perdagangan surat utang yang diterbitkan pemerintah. oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah langkah untuk membangun infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pasar sekunder surat utang, yang mencakup sistem registrasi, kliring, dan setelan yang transparan dan efisien, market makers yang efektif, pasar repo yang aktif, kerangka regulasi yang transparan dan adil, benchmark yield curve lembaga lembaga penunjang lainnya, seperti credit rating agencies dan asosiasi dealers dan brokers. namun, selain infrastruktur tersebut, prasyarat terpenting bagi pasar sekunder yang aktif dan likuid adalah adanya kepercayaan, pasar (market confidence) atas kredibilitas pemerintah dalam memenuhi komitmennya untuk memenuhi semua kewajibannya yang timbul dari penerbitan surat utang negara tersebut. tanpa adanya kepercayaan pasar, pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menjual surat utang baru masa yang akan datang dalam jumlah yang cukup besar guna melunasi kewajiban yang jatuh tempo. penggunaan surat utang oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam negeri mempunyai makna strategis dalam konteks keuangan negara mengingat implikasinya terhadap pengurangan terhadap ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri yang pada hakekatnya lebih mahal dan berisiko tinggi. hal tersebut sejalan dengan bhn yang antara lain mengamanatkan bahwa pemerintah perlu " dan efektifitas untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan pada dana luar negeri". sejalan dengan amanat bhn dan semakin mendesaknya kebutuhan bagi upaya pengelolaan surat utang serta pengembangan pasar surat utang tersebut, maka diperlukan suatu landasan hukum berupa undang undang tentang surat utang negara, dengan pertimbangan sebagai berikut undang undang yang mengatur surat utang atau obligasi yang diterbitkan terdahulu meskipun belum dicabut, namun obyek yang diatur sudah tidak ada lagi mengingat surat utang atau obligasi yang dimaksud telah dilunasi, ketentuan yang mengatur surat utang dan obligasi seperti surat utang pemerintah dan obligasi negara yang diterbitkan sebelum nomor tahun 2002hanya berlandaskan pada peraturan pemerintah dan keputusan presiden serta bersifat parsial, bahwa dalam uud hanya diatur prinsip prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, maka sesuai dengan dan uud untuk pengaturan lebih lanjut diperlukan penerbitan peraturan perundang undangan yang memuat ketentuan pokok yang bersifat melengkapi prinsip prinsip dasar dimaksud, salah satunya adalah undang undang tentang surat utang negara. bertitik tolak dari pokok pokok pemikiran yang telah diuraikan atas, maka tujuan penyusunan undang undang tentang surat utang negara adalah untuk memberikan landasan hukum bagi penerbitan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan surat utang negara sehingga diharapkan kepercayaan pasar terhadap surat utang negara akan semakin meningkat. kepercayaan dimaksud muncul bila investor dan para pelaku pasar yakin bahwa semua kewajiban yang timbul akibat penerbitan surat utang negara dijamin pembayarannya secara penuh dan tepat waktu, pengelolaan surat utang negara dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, perdagangan surat utang negara dapat dilakukan secara aman, efisien dan mudah, ii. tentang kedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwa dalam surat permohonannya, para pemohon menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama lembaga swadaya masyarakat lsm) yang mempunyai legal standing atau hak gugat seperti halnya walhi dan lki, karena kesebelas lsm tersebut menurut para pemohon telah memenuhi syarat, yakni berbadan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebut dengan tegas tujuan organisasi tersebut, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, sehingga para pemohon menyatakan undang dasar bahwa pemerintah berpendapat menganalogikan hak gugat atau legal standing para pemohon sebagai hak gugat organisasi seperti halnya walhi dan lki adalah tidak tepat dan tidak mempunyai landasan hukum, karena sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup upah) dan huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen uuk), undang undang hanya memberikan alas hak atas legal standing kepada kedua organisasi tersebut, yakni walhi dan lki yang tanpa perlu mendapat kuasa dari pihak yang diwakilinya. bahwa adapun pelaksanaan hak gugat lsm luar walhi dan lki hanya dapat diperoleh melalui suatu penunjukan yang tegas dan jelas dalam suatu undang undang, bukan dengan menganalogikan sebagaimana dikemukakan oleh para pemohon. bahwa ternyata hingga saat ini tidak ada suatu pun peraturan perundang undangan yang memberikan alas hak atau legal standing kepada organisasi tertentu seperti halnya para pemohon untuk mengajukan permohonan atau yang disebut para pemohon sebagai permohonan legal standing dengan alasan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. bahwa apabila alasan alasan permohonan legal standing seperti yang disampaikan oleh para pemohon yang nyata nyata tidak diberikan oleh undang undang namun diakui keberadaannya maka hal tersebut akan menjadi preseden yang sangat buruk karena setiap lembaga yang menyatakan dirinya bergerak untuk kepentingan rakyat secara mutasi mutans akan mempunyai legitimasi untuk mengajukan permohonan pengujian atas suatu undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun apabila hal itu terjadi tentu akan sangat merugikan kepentingan publik karena salah satu alasan penyusunan undang undang nomor tahun tentang surat utang negara adalah untuk mengurangi beban dan risiko keuangan negara masa mendatang, yang tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan rakyat publik. bahwa oleh karena para pemohon bukanlah organisasi lingkungan hidup dan yayasan lembaga konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam upah dan uuk, maka seandainya para pemohon ingin mengajukan permohonan seperti dalam permohonan ini, para pemohon harus mempunyai kecakapan untuk menjadi pihak (segitiga persona stand judicial), yang dibuktikan dengan adanya surat kuasa dari kelompok masyarakat yang diwakilinya, yang mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan undang undang surat utang negara. bahwa oleh karena sampai dengan saat ini para pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bukti kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dipersyaratkan oleh dan undangundang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi tersebut, pemerintah mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili permohonan pengujian ini, agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. bahwa selain hal hal tersebut atas, permohonan para pemohon ternyata salah alamat karena angka halaman surat permohonan, yang diajukan pengujian adalahundang dasar bukan terhadap tentang surat utang negara. ii. keterangan pemerintah atas alasan alasan dan fakta fakta hukum yang disampaikan oleh para pemohon: bahwa pada surat permohonannya, para pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap nomor tahun 2002tentang surat utang negara terhadap undang undang dasar dengan alasan yang pada pokoknya karena ketentuan nomor tahun 2002dan penjelasannya telah melegalisasi dan mensahkan peraturan peraturan yang dibuat tidak untuk kepentingan rakyat tetapi untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga bertentangan dengan sila lima pancasila, dan undang undang dasar serta tap mpr mpr tentang rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. bahwa ketentuan nomor tahun 2002yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon tersebut selengkapnya berbunyi: cc. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang: pembiayaan kredit program: dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. selanjutnya penjelasan tersebut berbunyi, keputusan presiden nomor tahun tentang pinjaman luar negeri dalam bentuk: and conditions) yang disepakati pemerintah dan bank indonesia setelah mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat." bahwa pemerintah tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon tersebut atas, karena peraturan peraturan yang tercantum dalam ketentuan nomor tahun 2002dan penjelasannya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan rakyat, dengan alasan alasan sebagaimana bawah ini: bahwa sebagaimana diketahui bersama, bermula dari krisis nilai tukar pada pertengahan tahun kemudian berlanjut pada krisis perbankan, krisis ekonomi, dan krisis politik bahkan terjadi pergantian kepemimpinan nasional. krisis yang berkepanjangan telah berdampak pada terganggunya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang kemudian menghambat laju pertumbuhan ekonomi. bahwa seluruh dunia, perbankan merupakan jantung dari bergeraknya roda perekonomian nasional, sehingga gangguan terhadap perbankan berdampak pada terganggunya stabilitas ekonomi secara keseluruhan. bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap perbankan nasional, pemerintah memberlakukan program penjaminan yang dimulai denganmelalui keputusan presiden nomor tahun tanggal januari bahwa berdasarkan keputusan presiden tersebut, jaminan bank indonesia (yang pada saat itu merupakan bagian dari pemerintah). penerbitan jaminan ini dimaksudkan agar bank bank luar negeri bersedia memberikan kembali credit line kepada bank bank nasional, yang pada gilirannya akan mampu menghidupkan kembali kegiatan sektor riil. bahwa sementara itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam negeri pada perbankan nasional dan untuk meyakinkan keamanan dana yang disimpan bank,umum, tanggal januari berdasarkan keputusan presiden tersebut, kewajiban pembayaran bank umum kepada para pemilik simpanan dan kreditnya akan dipenuhi oleh pemerintah. dengan ditetapkannya program penjaminan ini, sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya bank mulai pulih, sehingga fungsi bank sebagai intermedia juga mulai dapat dijalankan kembali. bahwa dalam waktu yang bersamaan, yaitu tanggal januari pemerintah membentuk badan penyehatan perbankan nasional bppn) dengan keputusan presiden nomor tahun berdasarkan keputusan presiden tersebut, bppn mempunyai tugas melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum: melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasukbahwa dengan demikian tugas bppn adalah sebagai pelaksana penjaminan berdasarkan keputusan presiden nomor tahun dan pelaksana dalam penyehatan bank yang oleh bank indonesia dinyatakan tidak sehat. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyehatan perbankan tersebut dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu sumber pendanaannya ditetapkan berasal dari penerbitan surat utang atau obligasi dalam negeri. kebijakan tersebut dituangkan dalam keputusan presiden nomor tahun tanggal april selanjutnya ditetapkan pula bahwa kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. bahwa program program perbaikan yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut telah membawa harapan baru akan segera pulihnya perekonomian nasional, sekaligus mampu mengembalikan kepercayaan internasional terhadap perbankan nasional. untuk mempercepat proses perbaikan iklim yang lebih kondusif, pemerintah menyempurnakan program penjaminan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor tahun dengan memperluas lingkup penjaminan yang semula hanya mencakup pinjaman luar negeri dan penerbitan l c, menjadi penjaminan pinjaman luar negeri pemerintah negara indonesia yang . untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan berdasar atas efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, sebagaimana ditentukan dalam dan pembukaan alinea keempat uud ago. hak tersebut tidak akan terwujud jika nomor tahun tentang surat utang negara yang melanggar prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan dapat menyebabkan kebangkrutan negara indonesia tetap diberlakukan, bahwa dalam uud dinyatakan: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin .".,tentukan dalam uud bahwa keberadaan tahun ternyata tidak menjalankan prinsip prinsip perekonomian sebagaimana dimaksud dalam uud sehingga.ud ii. kedudukan hukum dan kepentingan para pemohodan penjaminan atas pembiayaan perdagangan internasional. yang dimaksud denganpenyempurnaan program penjaminan tersebut dituangkan dalam keputusan presiden nomor tahun tanggal agustus bahwa sejalan dengan keberhasilan program penjaminan kewajiban pembayaran bank umum yang sudah mulai menunjukkan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, makatanggal november untuk memberikan perlakuan yang sama antara bank umum dan bank perkreditan rakyat, berlakunya penjaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat disamakan dengan bank umum, yaitu berlaku pada tanggal ditetapkanlah mempunyai daya laku surut sejak tanggal januari bahwa dalam perkembangannya,. untuk itu, pemerintah perlu membantu meningkatkan permodalan bank umum melalui program rekapitalisasi bank umumkan dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tanggal desember dalam program rekapitalisasi bank umum tersebut,. mengingat lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian nasional, makaspek untuk tumbuh dan berkembang melalui program rekapitalisasi. bahwa pelaksanaan program rekapitalisasi. penyertaan modal negara pada bank peserta program rekapitulasi hanya dilakukan terhadap bank bank nasional, sedangkan bagi bank umum yang dikendalikan oleh pihak asing dilakukan tanpa dukungan dana dari negara. agar program rekapitalisasi bank umum tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sangat selektif. seluruh bank umum yang ada dilakukan due diligence oleh auditor independen dengan reputasi internasional. berdasarkan hasil due diligence tersebut dan setelah review kembali oleh pemerintah (termasuk bank indonesia), bank bank tersebut dipilah pilah dalam beberapa kriteria sebagai berikutsama dengan atau lebih besar (empat keseratus):(empat per seratus) sampai dengan negatif (dua puluh lima per seratus),negatif (dua puluh lima per seratus). dari ketiga kategori tersebut, hanya bank kategori yang diikutsertakan dalam program rekapitalisasi dengan penyertaan modal negara. bank kategori diwajibkan membuat rencana kerja dan menyampaikannya kepada bank indonesia. sementara bank kategori direkomendasikan kepada bank indonesia untuk dicabut izin usahanya dengan atau tanpa terlebih dahulu membekukan kegiatan usahanya, atau direkomendasikan kepada bppn untuk penyelesaian yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh bppn. bahwa adapun dalam undang undang nomor tahun masihnegeri dalam bentuk surat utang dan pembiayaan kredit program: maka hal itu merupakan konsekuensi logis, karena surat utang atau obligasi yang telah diterbitkan sebelum adanya undangundang surat utang negara ini, merupakan utang negara kepada pihak ketiga yang tetap harus dilunasi. bahwa seandainya benar (good non) dalam undang undang tentang surat utang negara tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh para pemohon, maka surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah harus tetap dipenuhi. bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan kuh perdata (perjanjian mengikat sebagai undang undang bagi yang membuatnya), jo. kuh perdata (tentang harusnya perikatan), dimana perikatan tidak dapat dihapuskan hanya dengan secara sepihak oleh orang yang berutang dengan membuat peraturan perundang undangan sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pemohon. oleh karena itu dengan adanya undang undang surat utang negara tidak dapat dengan sendirinya menghapuskan kewajiban negara sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon. bahwa apabila negara tidak mau mengakui adanya surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan sebelumnya sebagaimana yang diinginkan oleh para pemohon, maka akan berdampak antara lain: munculnya gugatan kepada negara baik dalam maupun diluar negeri, menurunnya bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri kepada negara ri, khususnya bidang perbankan, hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut pada gilirannya akan meruntuhkan system perbankan dari system pembayaran: sehingga apabila hal tersebut yang terjadi, negara akan lebih terpuruk lagi dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan oleh para pemohon justru akan semakin memburuk. bahwa selain hal tersebut atas, dengan adanya undangundang surat utang negara, maka setiap penerbitan surat utang negara akan lebih dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. hal itu dapat dilihat dari ketentuan: dan dimana setiap penerbitan surat utang negara harus mendapat persetujuan dpr. sebelum adanya undang undang ini penerbitan surat utang negara dilakukan tanpa adanya persetujuan dpr, adanya transparansi dalam pengelolaan surat utang negara sebagaimana diatur dalam dan adanya ketentuan pidana dalam adanya ketentuan yang mencabut ketentuan perundangundangan yang mengatur penerbitan surat utang negara sebelumnya, dengan demikian telah jelas tujuan pembuatan undang undang surat utang negara adalah guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita cita undang undang dasar bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka telah tepat dan benar apabila dalam ketentuan undangundang tahun dan penjelasannyakarena selain sebagai konsekuensi logis sebagaimana diuraikan tersebut atas dan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, juga sebagai peraturan peralihan dimaksudkan agar tidak terjadi kevakuman hukum. bahwa fakta fakta yang dikemukakan oleh para pemohon selain dan selebihnya yang pada pokoknya menyatakan adanya kerugian negara dan penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan babi, sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengujian terhadap undang undang nomor tahun karena selain tersebut tidak melegalkan adanya penyimpangan, juga tuntutan terhadap pihak pihak yang melakukan penyimpangan atau perbuatan pidana, tetap dapat dijalankan walaupun undang undang nomor tahun telah berlaku. iv. kesimpulan berdasarkan hal hal tersebut atas, makasurat utangara pemohon seluruhnya, menyatakan secara formal bahwa undang undang nomor tahun tentang surat utang negara sudah sesuai karena selain telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara dpr dan presiden, juga para pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan mana letak kesalahan formal tersebut, menyatakan bahwa secara materiel undang undang nomor tahun tentang surat utang negara tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ii. keterangan dpr ri mengenai syarat permohonan kapasitas pemohon: bahwa para pemohon ii, iii, iv, dst.,i, iv, dst.,berdasarkan versinya dan tidak sesuai dengan ketentuan mk. berdasarkan uraian atas permohonan para pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam karenanya permohonan paramengacu pada risalah rapat paripurna dalam risalah rapat paripurna dpr ke masa persidangan tahun sidang tanggal september disebutkan bahwa menurut catatan dari sekretariat jenderal dpr ri, daftar hadir pada rapat paripurna dewan telah ditandatangani oleh dari anggota dewan, dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada dpr. dengan demikian sesuai ketentuan peraturan tata tertib dpr, kuorum telah terpenuhi untuk pengambilan keputusan. mengenai pokok materi permohonan: nomor tahun bab viii ketentuan peralihan pasa120: surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka: a.program rekapitalisasi bank umum: b.pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi, c.pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang: d.pembiayaan kredit program, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. penjelasannomor tahun tentang program rekapitalisasi bank umum: keppres nomor tahun tentang pinjaman luar negeri dalam bentuk surat hutang atau obligasi: keppres nomor tahun tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum, keppres nomor tahun tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, kepprespres nomor tahun tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat, keppresbahwa para pemohon berpendapat bab viii ketentuan peralihan nomor tahun tentang surat utang negara bertentangan dengan uud dan 33 dankemudian menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." dengan memperhatikan rumusan undang undang tahun dpr berpendapat bahwa ketentuan nomor tahun 2002sama sekali tidak bertentangan dengan dan uud tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap surat utang negara yang diterbitkan berdasarkan keputusan presiden sebelum undang undang ini dibentuk. berdasarkan keterangan tersebut atas, dpr berpendapat bahwa legal standing para pemohon tidak sesuai dengan undang undang tahun demikian juga mengenai dalil yang digunakan oleh para pemohon untuk menyatakan nomor tahun 2002bertentangan dengan dan uud tidak benar. oleh karena itu permohonan para pemohon harus dinyatakan ditolaksebagai berikut: apakah mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan permohonan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang surat utang negara (khususnya bab viii ketentuan peralihan terhadap uud apakah hak konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang surat utang negaranomor tahun terhadap uud menimbang bahwa terhadap kedua permasalahan tersebut mahkamah berpendapatud tanggal oktober sedangkan nomor tahun diundangkan pada tanggal oktober dan memutuskan permohonan guo. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. menimbang bahwa berdasarkan,privat dan lembaga negara.menimbang bahwa (dua) orang hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun suku kata nya dalam anak kalimat .yang menganggap kewenangan konstitusionalnya yang tercantum dalam undang undang agcukup jelas dengan berlakunya undang undang tersebut. dalam kaitan ini kerugian yang dialami oleh pemohon guo tidak spesifik dan tidak cukupguo dengan legalisasi surat utang negaraguo bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh penjelasan melainkan kerugian sebagai akibat dari adanya kebijakan pemulihan perekonomian nasional, sebagaimana akan diuraikan dalam pokok perkara: pokok perkara menimbang bahwa pengujian undang undang yang dimohonkan pemohon guo adalah nomor tahun tentang surat utang negara yang dipandang bertentangan dengan dan uud karena legalisasi utang utang negara menurut nomor tahun dimaksud diadakan bukan untuk kemakmuran haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. bahwa, jasa konstruksi. bahwarakyat dan tidak berdasarkan demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud undang undang dasar atas. menimbang bahwa nomor tahun adalah undang undang tentang surat utang negara, yang mengatur, tujuan penerbitan surat utang negara, kewenangan dan kewajiban penerbitan surat utang negara pengelolaan surat utang negara, akuntabilitas dan transparansi dalam ketatausahaan, pertanggungjawaban atas pengelolaan surat utang negara, ketentuan pidana terhadap pihak yang meniru atau memalsukan surat utang negara serta penerbitan surat utang negara yang tidak sesuai dengan undang undang. selain hal hal tersebut, dalam undang undang guo juga diatur ketentuan peralihan yaitu yang menyatakan bahwa surat utang negaradinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. menimbang bahwa dengan adanya nomor tahun maka negara, dalam hal ini pemerintah tidak dapat secara sepihak dan dengan mudah menerbitkan surat utang negara, karena harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dpr, yang dalam persetujuan tersebut jumlah atau nilai surat utang negara yang akan diterbitkan pun harus ditentukan. persetujuan diberikan secara transparan karena dilakukan pada saat pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). dengan demikian jelas bahwa lahirnya nomor tahun dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dan uud menimbang bahwa nomor tahun secara konstitusional lebih menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan uud dibandingkan dengan praktik sebelumnya mana surat utang negara diatur dalam ketentuan yang tersebar dan tidak dalam bentuk undang undang, yaitu: keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang negara atau obligasi yang memberi wewenang kepada menteri keuangan mengeluarkan surat utang atau obligasi secara sepihak tanpa persetujuan dpr, dan keputusan presiden nomor tahun tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, yang penerbitannya cukup dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan dpr, meskipun kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkan surat utang dibebankan pada apbn: menimbang bahwa penerbitan surat utang negara ternyata berkaitan dengan pengelolaan anggaran. hal dimaksud tercantum dalam nomor tahun karena tujuannya adalah untuk: (a) membiayai defisit apbn, (b) menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antar arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun anggaran, (c) mengelola portofolio utang negara. persoalan persoalan anggaran yang mungkin timbul dalam pengelolaan apbn akan dapat dibantu pemecahannya dengan memungkinkannya negara menerbitkan surat utang negara yang berarti negara akan dapat menjalankan kewajiban konstitusionalnya yang tercermin dalam kemampuan untuk menyediakan anggaran sebagaimana disusun dalam apbn. menimbang bahwa dengan adanya keterkaitan antara pengelolaan anggaran dengan surat utang negara, maka sudah seharusnya surat utang negara diatur dalam undang undang karena menyangkut hak dpr, dan kepastian hukum bagi pemegang surat utang negara, karena surat utang negara atau obligasi tersebut dapat diperdagangkan sebagai surat berharga. penerbitan surat utang negara merupakan salah satu instrumen bagi pengelolaan keuangan negara secara modern dengan tujuan yang dibatasi oleh undang undang guo. dengan demikian samping sebagai sarana yang diperlukan bagi pengelolaan keuangan negara, nomor tahun telah memenuhi ketentuan konstitusional dan tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa nomor tahun memuat peraturan peralihan pada yang substansinya menyatakan sah tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka, (a) program rekapitalisasi bank umum, (b) pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi, (c) pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, (d) pembiayaan kredit program. penjelasan guo menyatakan bahwa surat utang atau obligasi negara yang dinyatakan sah atau tetap berlaku adalah surat utang atau obligasi negara yang telah diterbitkan berdasarkan: (a) peraturan pemerintah nomor tahun tentang rekapitalisasi bank umum, (b) keputusan presiden nomor tahun tentang pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi, (c) keputusan presiden nomor tahun tentang jaminan terhadap kewajib(d)negara yangmenimbang bahwa surat utang negara atau obligasi yang diterbitkan sebagaimana disebutkan dalam undang undang guo dapat dibedakan dalam: (a) surat utang negara atau obligasi yang penerbitannya berkaitan langsung dengan usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak krisis moneter (b) surat utang negara atau obligasi yang penerbitannya tidak berhubungan dengan usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak krisis moneter menimbang bahwa surat utang negara yang diterbitkan dalam usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak krisis moneter dalam kenyataannya digunakan untuk mengatasi krisis perbankan yang sangat parah menerima dampak krisis moneter. lemahnya pengelolaan perbankan sebelum krisis menyebabkan banyak bank yang tidak cukup liquid pada masa krisis sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat terjadi penarikan dana secara besar besaran oleh masyarakat. kepercayaan masyarakat menjadi sangat turun terhadap dunia perbankan bahkan dapat dikatakan hampir hilang sama sekali. hal tersebut akan mempunyai akibat yang sangat parah pada dunia perekonomian pada umumnya. menimbang bahwa untuk mengatasinya telah ditempuh kebijakan darurat berupa rekapitalisasi bank umum dan kebijakan lainnya dalam sektor perbankan. kebijakan tersebut memang ternyata menjadi beban negara, terlebih pula dengan terjadinya banyak penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan rekapitalisasi yang kian membebani negara. namun demikian, penyimpangan dan pelanggaran tersebut bukan termasuk lingkup pelanggaran konstitusi, sehingga dengan demikian mahkamah berpendapat tidak ada pertentangan (tegenstelling) antara dimaksud dengan konstitusi, menimbang bahwa adalah penting bagi negara untuk membayar kembali kewajiban yang ditimbulkan oleh kebijakannya, karena hal tersebut menyangkut kredibilitas pemerintah yang akan mempunyai pengaruh pada jangka panjang apabila pemerintah memandang perlu untuk menerbitkan surat utang negara, samping negara juga harus memenuhi kewajiban perdananya guna menjamin kepastian hukum atas kebijakan yang dilakukan pada masa lalu, meskipun hal tersebut sangat membebani. menimbang bahwa terhadap penerbitan surat utang negara yang tidak berhubungan langsung dengan kebijakan untuk pemulihan ekonomi akibat krisis moneter, adalah hal yang wajar dan bahkan wajib dilakukan. negara telah menikmati hasil dari diterbitkannya surat utang negara untuk membiayai keperluannya, dan jika jatuh tempo wajar untuk membayar kembali kewajibannya. sebagai subyek hukum yang beritikad baik (ter moeder trout) maka negara harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian cita negara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar dapat diperlihatkan secara nyata dalam pergaulan antar bangsa, menimbang bahwa dengan perkataan lain, walaupun nomor tahun tentang surat utang negara namun penerbitan surat utang atau obligasi negara oleh negara c.g. pemerintah merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari perbuatan hukum kepercayaan yang diadakan negara, sehingga negara dalam kaitan subyek hukum privat mendapat jaminan kepercayaan dari pihak lain guna melakukan pembayaran dan pelunasan kewajibannya: menimbang pula bahwa nomor tahun memuat penegasan belaka bahwa surat surat utang atau obligasi negara terdahulu adalah sah dan tetap berlaku. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas maka mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon guo harus ditolak. mengingat undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. mengadili: menolak permohonan para pemohonselah.a.s. jayabaya, s.h., ll.m, achmad roestandi, s.h., prof. mukti fadjar, s.h., m.s., dr. hartono, s.h., mcl, maruarar siahaan, s.h.,dan soedarsono, s.h., masing masing sebagai anggota dan dibantu oleh teuku umar, s.h., m.h. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa para pemohon..ll ttd ttd achmad roestandi, prof. h.a. mukti fadjar, sh,m.s ttd ttd dr. hartono, sh, mcl dewa gede laguna, sh, ttd ttd maruarar siahaan, s.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd teuku umar, sh, dan hak asasi manusia, termasuk hak hak pekerja indonesia. bahwa ras, agama, dil, tercermin dan atau ditentukan dalam anggaran dasar para pemohon:argumentasi dan ketentuan hukum dinomor tahun tentang surat utang negara karena mengandung muatan yang bertentangan dengan uud ill. alasan alasan hukum mengajukan permohonan pengujian. fakta fakta hukum bahwa pada tanggal oktober pemerintah cg. presiden mengesahkan dan mengundangkan nomor tahun tentang surat utang negara, dalam lembaran negara tahun dan tambahan lembaran negara setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari dpr bahwa dalam rapat paripurna dpr pengesahan rancangan undang undang ruu) surat utang negara menjadi undang undang uu) tanggal september mendapat tentangan dari fraksi reformasi itu terutama berkaitan dengan yang menyebutkan bahwa dengan disahkannya sun, maka surat utang atau obligasi negara yang akan dan telah diterbitkan oleh pemerintah dinyatakan sah dan tetap sampai jatuh tempo. ini termasuk obligasi dalam rangka rekapitalisasi bank umum, pinjaman dalam negeri dan pembiayaan luar negeri serta pembiayaan kredit program. bahwa dalam dictum mengingat dinyatakan dasar hukum pembuatan dan pemberlakuan tahun yaitu dan dan uud yang masing masing berbunyi sebagai berikut: yang berbunyi presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat." dan yang berbunyiyang berbunyi macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang undang. yang berbunyi hal hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang undang."" undang undang perbendaharaan negara indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan tahun undang undang nomor tahun tentang perbankan, sebagaimana telah diubah :lengan tahun undang undang nomor tahun tentang pasar modal undang undang nomor tahun tentang bank indonesia bahwa dalam bab viii. ketentuan peralihan tahun dinyatakan bahwa: pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang: pembayaran kredit program dinyatakan kan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo. bahwa selanjutnya dalam penjelasan tersebut tentukan sebagai berikutperaturan pemerintah nomor tahun1998raya tahun yang diajukan oleh: nama dominus dasinapa, ks, sos: tempat tanggal lahir karapas, desember pekerjaan pegawai negeri sipil: agama kristen: warga negara indonesia: alamat perum. kpr ganda padang rt rw. desa kelurahan edam, kota jayapura, nama dr. markus sisanya, sp. tempat tanggal lahir tempo, juli pekerjaan pegawai negeri sipil: agama kristen: warga negara indonesia: alamat kpr bank papua rt rw.raya tahun dengan nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberikan kuasa kepada marten pongrekun, s.h.: ade yulian, s.h.: darul pasang, s.h.: dan moses grafis, s.h., semuanya advokat dan pengacara pada marten pongrekun associates law firm, berkedudukan gedung bank mandiri lantai ruang beralamat jalan tanjung karang nomor jakartakasonaweja, distrik mamberamo tengah, kabupaten mamberamo raya: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberikan kuasa kepada budi suyanto, s.h., abdul rahman para, s.h., dan hermawan koentariani, s.h, masing masing sebagaijalan sampademands kew kew, s.h: tempat tgl lahir jayapura, desember agama kristen: alamat trimurti mamberamo hilir, kelurahan trimurti, distrik mamberamo hilir, kabupaten mamberamo, provinsi papua, nama robby wilson rumansara: tempat tgl lahir warembori, oktober agama kristen: alamat kasonaweja, mamberamo raya tengah, kabupaten mamberamo, provinsi papua. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberikan kuasa kepada rudi alfonso, s.h.: misbahuddin gasma, s.h.: daniel tanpa, musik, s.h.: samsul huda, s.h.: dobel amir, s.h., kn: samsudin, s.h.: heru widodo, s.h., hum dan robinson, sh, para advokat dan konsultan hukum pada alfonso (i) peterson wangxin: (il) paulina kiri, (iii) mikel wangxin, (iv) rita awantano, (v) noli barnifu: (vi) yulyance wangxin kp. britania, distrik bentuk tps ada orang yang antara lain: korteks yadanuma, (il) jafar gaya, (iii) yuri yadanuma, (iv) dengki neunuma, (v) mandarina ohonuma: (vi) opa ohonuma, (vii) temas neumuma pelanggaran tersebut sudah dilaporkan pemohon bawaslu kabupaten mamberamo raya, namun laporan tersebut tidak mendapat tanggapan dari bawaslu. bahwa kecurangan ini sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dari pemilu kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten mamberamo raya, adanya halangan dari aparat setempat bahwa saksi david bola menerangkan ada penggalangan oleh pns kabupaten mamberamo raya, kepala kampung, sekretaris kampung serta anggota dprd kabupaten mamberamo raya, yang terjadi pada saat sebelum pencoblosan yaitu tanggal oktober pukul berlokasi tps distrik mamberamo tengah timur, keterlibatan pns dalam pemenangan calon pasangan nomor urut bahwa ada instruksi dari pejabat bupati, satuan kerja pemerintah daerah, pejabat eselon iii, dan seluruh staff, seluruh camat distrik dan kepala kampung kepada masyarakat kabupaten mamberamo raya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa pejabat bupati pernah beberapa kali mengundang kepala kampung tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan agar masyarakat daerah kepala kampung tokoh masyarakat tersebut memilih calon pasangan nomor urut (vide bukti saksi). politik uang bahwa ada terjadi pemberian sejumlah uang kepada orang yang mempunyai pengaruh kuat tps kampung duri yaitu yang bernama robert bola dan wafat dima, dilakukan oleh marzuki baizutei ketua bawaslu) dengan maksud mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut hasil suara tps tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut sebesar suara berbanding dengan pasangan calon nomor urut hanya mendapat suara,menyatakan batal dan tidak sahmohon kepada mahkamah konstitusi untuk memerintahkan memohon untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo ramberamo raya nomor kpu mbr bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor pts kpu mbr bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor ba kpu mbr xdata estimasi pemilih per tps untuk pemilihan umum kabupaten mamberamo raya tahun bukti fotokopi rekapitulasi daftar pemilih tetapsurat nomor vii dor tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten mamberamo: bukti fotokopi surat nomor dd.ms ks ix tanggal september yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten mamberamo raya, bukti fotokopi surat nomor dd.ms sk.tim.suk dist kiri x tanggal oktober bukti fotokopi surat nomor dd.ms sk.tim.suk dist kmr xsurat model kwk.kpu, bukti fotokopi lampiran surat model kwk.kpu, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dengan nik bukti fotokopi kartu tanda penduduk dengan nik yang berlaku hingga juli bukti fotokopi tanda terima nomor pan.mk x tanggal oktober bukti fotokopi akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yohanes kataku dan charles dikira tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan amos muaro dan timotius trio tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan albert sido tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan dominus deep dan lauren huma tanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan korea gebouw dan filipes gebouw tanggal oktobersamuel sembarsamping mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon pada persidangan tanggal november mengajukan (sebelas) saksi masing masing bernama david bola, dominus deep, yan lauren ohunuma, petrus titanum, pendeta yohanes ale, frans naudetom, charles dikira, yohanes kataku, andres samator, sleman fame dan timotius trio, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, dan pada persidangan tanggal oktober telah mengajukan (sebelas) saksi masing masing yang bernama hans. rumandewai, md. pd: sem dasinapa: amos. muaro, since bakso, yacob pasti, abraham ale, simon, judas marini, petrus bola: maria robek dan korea gebouw, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: david bola bahwa saksi berasal dari kampung kura distrik mamberamo tengah timur kabupaten mamberamo raya, bahwa saksi melihat ada orang dibawah umur masih duduk kelas dan kelas telah mencoblos tps kampung kontra, distrik mamberamo tengah timur, dengan alasan mewakili pemilih (kakaknya) yang tidak ada dalam dpt, bahwa dengan kejadian seperti itu saksi tidak protes kepada kpps karena pada waktu itu tidak ada saksi dari setiap pasangan yang hadir, yang ada hanya petugas kpps, polisi dan hansip: bahwa ada seorang anggota dprd kabupaten mamberamo raya elias besutan), kepala kampung (saudaranya elias besutan bernama siman besutan), dan seorang pns distrik kampung kusta yang bernama maksud besutan (adik kandung elias besutan) jabatannya sebagai panas distrik dan sekretaris desa menghalang halangi masyarakat agar tidak mencoblos pasangan calon nomor urut sambil mengatakan, kalau tidak mencoblos pasangan calon nomor urut tidak dapat membangun atau tidak boleh tinggal dalam rumah tetapi kalau mencoblos sudah ada rumah yang sudah dibangun dan akan ditambah lagi rumah serta boleh membangun , bahwa tps hanya ada tps dan yang menang adalah pasangan nomor urut mendapat suara, sedangkan pasangan calon nomor urut mendapat suara dan yang agar atau rusak. dominus deep bahwa saksi berasal dari kampung baitanisan distrik bentuk, ada tps yaitu tps dan tps bahwa pada waktu mencoblos tps ada orang pemilih lain datang ikut mencoblos dengan tidak menggunakan surat undangan kartu pemilih dan tidak terdaftar dalam dpt, bahwa dari orang itu saksi kenal dengan mantan dprd kabupaten mamberamo raya. hans intensi), bahwa jumlah dpt tps ada suara, untuk pasangan calon nomor urut mendapatkan suara sedangkan pasangan nomor urut mendapat suara, yang tidak memilih suara dan tidak ada surat suara yang rusak. yan lauren ohunuma bahwa saksi berada tps telah mendukung keterangan saksi dominus deep yang sama berasal dari kampung britania distrik bentuk, bahwa saksi menyaksikan tps ada anak anak bawah umur sejumlah orang (satu kampung dengan saksi) ikut mencoblos: bahwa pada waktu kejadian tersebut ada saksi saksi dari kedua pasangan calon, dan saksi tidak protes takut terjadi baku bentrok dan langsung pulang. petrus titanum bahwa saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut distrik minute, bahwa saksi pada tanggal oktober telah melihat tps lokasi sabar ada dpt yang nama pemilih tidak terdaftar dpt sejumlah orang, sehingga pemilih tidak ikut memilih: bahwa tps yang terdaftar dalam dpt sebanyak suara, untuk pasangan calon nomor urut mendapatkan suara, yang rusak suaranya suara dan pasangan calon nomor urut mendapat suara sebanyak yang rusak surat suara nya suara jadi jumlah semuanya suara: bahwa saksi melihat anggota kpps, panas dan saksi saksi dari semua pasangan calon mengantar surat suara rumah sakit bagi orang yang sakit rumah sakit untuk mencoblos surat suara. frans naudetom bahwa saksi berada tps kampung gesa, bahwa saksi keberatan dan dipaksa oleh kepala distrik untuk membagikan sisa kartu suara untuk mencoblos pasangan calon nomor urut sebanyak kartu suara kepada panitia pemilih dan saksi, bahwa pasangan calon nomor urut mendapatkan suara untuk suara yang rusak sedangkan pasangan calon nomor urut mendapatkan untuk suara yang rusak sehingga jumlah nya kartu suara. charles dikira bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut yang berasal dari kampung papasena iii tps distrik mamprahulu: bahwa tps kampung papasena iii terjadinya pencoblosan ganda dengan orang pemilih menggunakan kartu suara, yang mencoblos sebanyak orang yaitu: agustina wei, pesawat steve. situs dijabat, salmon karena, elem dude, patas dude, simon karena dan lis, bahwa pada kejadian tersebut saksi mengajukan protes kpps, dan jawaban kpps, supaya kartu suara supaya cepat habis, bahwa pemilih tps yang terdapat dpt ada surat suara, sedangkan pasangan calon nomor urut mendapat suara, pasangan calon nomor urut mendapat suara: bahwa saksi telah menandatangani formulir karena takut dapat serangan dari kandidat pasangan calon nomor urut dengan kekerasan, bahwa pada tanggal oktober saksi membuat pernyataan karena takut diancam oleh pendukung pasangan calon nomor urut dan diajukan sampai kabupaten, distrik dan panas tanpa adanya materai dan cap polsek. yohanes kataku bahwa saksi mendukung keterangan saksi charles dikira yang berada tps kampung papasena bahwa ada tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut mengatakan kepada masyarakat kalau tidak memilih pasangan calon nomor urut distrik papasena tidak akan mekarkan daerahnya, bahwa sebelum pemilihan berjalan, ada masyarakat yang pengaruhi oleh tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut dengan membagikan uang permohonan proposal sebesar dari tim pemerintah: bahwa saksi tidak menerima pembagian uang karena tidak termasuk permohonan, bahwa ada tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut pergi kampung kampung kalau memilih pasangan calon nomor urut tidak dikasih satu setengah sak beras kg) per satu keluarga, bensin, dan tidak boleh ada longa untuk perahu, dan saksi sendiri tidak mendapat beras. andres e.z. samator bahwa saksi adalah anggota tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut yang berasal dari kampung sorai distrik sawah: bahwa kampung sorai distrik sawah, sebelum masa kampanye ada seorang anggota tim sukses dari pasangan calon nomor urut atas nama pak yani tagging, pada tanggal maret jam pagi pergi salah satu rumah kampung poowa distrik sawah dengan mengatakan bahwa siapa yang tidak memilih pasangan calon nomor urut maka tidak akan mendapat bantuan rumah yang diprogramkan oleh pemerintah daerah: bahwa saksi melihat ada bantuan rumah yang sedang dibangun sebanyak unit tipe dan unit diantaranya sudah selesai dikerjakan dan sudah ditempati oleh warga pendukung yang sah dari tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut dan saksi mengetahui semuanya karena tinggal sana, bahwa perumahan itu merupakan program pemerintah yang bangun dengan anggaran tahun dan baru dikerjakan tahun sleman fame bahwa saksi sebagai anggota pps juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut yang berada tps kampung doi distrik mamberamo tengah timur, bahwa tps ada kejadian dengan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh ketua kpps natal) dan anggotanya manubilasi) gedung gereja, karena masyarakatnya pemilih) disuruh pergi kebun, bahwa tps dpt nya ada surat suara, dengan pasangan calon nomor urut mendapat suara dan pasangan calon nomor urut mendapat suara, dengan kejadian seperti itu saksi mengajukan protes tidak senang karena intimidasi oleh dua anggota polisi erwin dan along yoko) dengan ancam kalau berontak akan dibawa pengadilan, bahwa pada tanggal oktober ada kejadian money politik gedung pada jam yang dilakukan oleh maksud besutan ketua bawaslu kecamatan) kepada ketua kpps dan anggota kpps jaket) sebesar dan saksi tidak melapor panas mengenai money politik: bahwa pada tanggal oktober ada yang membagikan sepeda motor sebanyak buah yang dibagikan oleh tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut kepada masyarakat, bahwa saksi melapor karena terjadi konflik dengan ibu cornelia mamariboh anggota kpu) maka tidak jadi. timotius trio bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut desa taire distrik mamberamo hulu tps bahwa pada waktu pencoblosan tps ada anggota pps dan kpps mengecek masyarakat satu persatu terlebih dahulu, dengan mengatakan kalau memilih pasangan calon nomor urut noken kalau tidak mencoblos akan color sendiri oleh kpps, sehingga hasilnya penghitungan suara pasangan calon nomor urut mendapatkan kosong sedangkan pasangan calon nomor urut mendapatkan suara): bahwa dengan kejadian seperti itu saksi tidak protes karena takut dan tidak ikut mencoblos. hans rumandewai rumandewai ketua panas distrik sawah) bahwa saksi berasal dari kampung bono, distrik sawah, bahwa saksi menerangkan pada waktu penghitungan tingkat ppd ada tindakan intervensi (protes) dari salah satu anggota dprd kabupaten mamberamo raya atas nama den patilensoen, sip yaitu adanya tusukan (di color kena bagian belakangnya) pada satu surat suara sebanyak surat suara (tps desa powiat) yang semuanya untuk pasangan calon nomor urut yang dinyatakan sah setelah menunggu anggota kpu, bahwa tps yang menang pasangan calon nomor urut walaupun surat suara tersebut dikurangkan tetap saja yang menang pasangan calon nomor urut sem dasinapa bahwa saksi berasal dari kampung karapas, distrik waropen atas: bahwa pada tanggal oktober ada salah satu anggota dpr kabupaten mamberamo raya atas nama abdul razak datang kampung karapas mengajak warga agar menusuk pasangan calon nomor urut karena sudah membantu proposal untuk usaha, bahwa ada keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebesar rp. sampai dengan rp. bahwa tempat saksi ada tps yaitu tps dan tps sedangkan yang menang adalah pasangan calon nomor urut bahwa ada tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap warga yang dilakukan oleh kepala kampung karapas. amos muaro bahwa saksi berasal dari kampung taire, distrik mamberamo hulu kabupaten mamberamo raya, bahwa pada waktu pelaksanaan pemilukada tanggal oktober saksi dan masyarakat tps disuruh oleh kpps memilih pasangan calon nomor urut bahwa pemilihan dilakukan dengan cara ditanyai terlebih dahulu setiap pemilih, kalau memilih pasangan calon nomor urut dimasukan noken dan nanti anggota kpps yang menusuknya, tetapi kalau memilih pasangan calon nomor urut langsung dimasak kotak suara: bahwa saksi memilih pasangan calon nomor urut hasil rekapitulasi yang menang adalah pasangan calon nomor urut mendapatkan surat suara sedangkan pasangan calon nomor urut mendapatkan surat suara. since bakso bakso bahwa saksi adalah kepala kampung tolikara, bahwa ada kotak suara dari kabupaten mamberamo raya distrik dara masuk wilayah tolikara, padahal tolikara bukan wilayah dari kabupaten membran raya,ermohonbahwa ada warga desa dorman yang tidak dapat surat suara menusuk surat suara sebanyak pemilih, bahwa yang membawa kotak suara wilayahnya saksi adalah bapak ranungker dan agustinus pisa (adik kandung saksi), tetapi saksi tidak mengetahui tps berapa, yacob pasti bahwa saksi berada tps mamberamo tengah kampung solo, distrik mamberamo raya dan sebagai saksi pasangan calon nomor urut bahwa saksi melihat ada orang dibawah umur mencoblos surat suara, bahwa saksi mengajukan protes orang bawah umur) tetapi ditegur oleh saksi pasangan calon nomor urut dengan mengatakan, biarkan saja itu urusan anggota kpps dan akhirnya coret dan tidak dihitung, kejadian itu tidak diimpor panas dan ppd: bahwa tps saksi, pasangan nomor urut mendapatkan sedangan pasangan calon nomor urut mendapatkan suara, suara tidak sah ada sedangkan surat suara (dibawah umur) saksi tidak tahu, bahwa saksi tidak menandatangani formulir c1. abraham ale bahwa saksi berada distrik mamberamo tengah timur, bahwa pada minggu tenang setelah kampanye kampung notasi ada pasangan calon nomor urut (juru kampanye) membawa uang rp. melalui dapet dima membagikan uang kampung notasi, distrik kusta, masing masing mendapatkan rp. satu kepala keluarga, bahwa saksi menerima uang dari sekretaris kepala kampung sebesar rp. bahwa tps saksi yang menang adalah pasangan calon nomor urut simon bahwa saksi berasal dari kampung dou, distrik mamberamo hulu, bahwa sebelum hari pencoblosan pada tanggal kepala desa mengumpulkan masyarakatnya agar memilih pasangan calon nomor urut kalau memilih pasangan calon nomor urut tidak akan dapat perumahan sosial, tetapi saksi sendiri yang memilih pasangan calon nomor urut bahwa tempat saksi ada tps, semuanya yang menang adalah pasangan calon nomor urut judas marini bahwa saksi berasal dari tps kampung tari, distrik dara, kabupaten mamberamo raya, bahwa pada saat kampanye tanggal september ada pasangan calon nomor urut membujuk masyarakat kepala kampung sama saksi saksi) dengan mengatakan: kamu harus memilih pasangan calon nomor urut karena sudah memberikan bangunan gedung sekolah: bahwa setelah pencoblosan ada kelebihan surat suara yang tidak dibatalkan tetapi dicoblos untuk pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kartu pemilihan: bahwa saksi adalah saksi tps kampung tari ada tps yaitu tps dan tps untuk tps dan tps pasangan calon nomor urut mendapatkan surat suara, sedangkan pasangan calon nomor urut mendapatkan suara suara ditambah dengan surat suara menjadi surat suara. petrus bola bahwa saksi berada distrik mamberamo tengah: bahwa pada waktu pencoblosan ada anak anak bawah umur anak) memilih tps dengan kejadian seperti itu saksi mengajukan protes, bahwa hasil penghitungan pasangan calon nomor urut mendapat surat suara, sedangkan pasangan calon nomor urut mendapat surat suara. maria robek bahwa saksi berasal dari distrik mamberamo tengah, kampung kesana meja. bahwa telah terjadi pemaksaan terhadap adik saksi kalau tidak memilih pasangan calon nomor urut tidak boleh tinggal rumah yang dibangun dari pemerintah, bahwa tempat saksi tps nya ada tps yaitu tps tps dan tps semuanya berada kabupaten, distrik kasunaweja, ibukota mamberamo raya, dan yang menang tps saksi) adalah pasangan calon nomor urut mendapatkan suara sedangkan pasangan calon nomor urut mendapatkan suara, korea gebouw bahwa saksi berasal dari kampung parkeri, distrik runner tps bahwa pada waktu pencoblosan saksi beserta orang tidak datang tps karena tempat pemilihan jauh dari tempat tinggal, tetapi sudah diwakili oleh saksi pasangan calon nomor urut martinus wua) karena satu kampung dengan saksi: bahwa tempat saksi ada tps, yaitu tps pasangan calon nomor urut mendapatkan suara dan tps mendapatkan sedangkan tps pasangan calon nomor urut mendapatkan suara dan tps mendapatkan suara, menimbang bahwa pada persidangan tanggal oktoangka sampai denganmamberamo raya dan telah mengikuti pemilukada kabupaten mamberamo raya serta merasa bahwa kepentingannya rujukan, maka sah sah saja pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi dan sesuai hukum, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksanya, walaupun secara substansial permasalahan yang diajukan dalam permohonan pemohon tidak berdasar baik secara yuridis maupun secara factual: il. terkait dengan kedudukan hukum terhadap dalil dalil pemohon yang diuraikan pada angka sampai dengan pada bagian kedudukan hukumdudukan hukum yang dimiliki oleh pemohon dalam perkara ini, tidakkonstitusi sudah akan mempertimbangkan tentang kedudukan pemohon dalam putusannya, il. terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan terhadap dalil dalil pemohon pada angka dan pada bagian tenggang waktu memohon juga menganggap tidak perlu menanggapinya, karena apakah pemohon mendaftarkan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum atau tidak, dalam hal inimemohon yakin, jika pemohon mengajukan permohonannya telah melewati tenggang waktu maka mahkamah konstitusi akan secara konsisten menolaknya. untuk itu memohon serahkan saja kepada majelis mahkamah konstitusi: iv. terkait denganpu nomor kpud kpu mbr bertentangan dengan uud danbahwa benar memohon telah mengeluarkan keputusan komisi pemilihan umumkeputusan penetapan pasangan calon terpilih ini didasarkan pada keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo. bahwa hasil rekapitulasi yang dijadikan sebagai dasar penetapan calon terpilihmamberamo raya tahun tanggal oktober nama pasangan calon kepala daerah hasil prosentase urut dan wakil kepala daerah perolehan yo) suara wilson rumansara, markus sisanya, sp. ojomlahsuarasah oma masing masing distrik yang dibacakan dan diserahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten mamberamo raya pada tanggal oktoara sahmasing masing distrik akhir daerah dan wakil kepala daerdominus dasinapa, ks, sos dan markus sisanya, sp. demands kew kew, dan robby wilson rumansara, jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah suara tidak sah uraian distrik jumlkaa kan suara sah dan suara tidak sah akhir distrik distrik distrik distrik distrik distrik distrik distrik mbr. teng mbr. mbr. mpr. rufa warkop benua sawah tengah hilir hulu timur atas masa dome era suara tidak sahsuara tingkat tps dan tingkat ppd distrik) untuk itu maka sangat tidak benar jika keputusan kpu nomor pts kpu mbr bertentangan dengan uud demikian juga sangat tidak benar jika pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasijawaban dan tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon pada angka sampai dengan terkait denganasangan calon nomor urut dan penetapan dpt tidak sesuai dengan fakta, adanya tps yang tidak dihadiri pemilih namun perolehan suara ada, banyak calon pemilih yang tidak dapat melaksanakan pemilihan karena dihalang halangi aparat, serta disinyalir terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan. terhadap dalil dalil pemohon sebagaimana tersebut dapat memohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut: terkaitemohon, hal ini sangatlah tidak benar dan pemohon hanya mengada ada karena dalam proses pemilukada kabupaten mamberamo raya telah dilaksanakan secara baik dan telah sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang ada. dalam pelaksanaan pemilukada pada setiap tahapan baik dari penetapan dpt, penentuan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara dan proses penghitungan suara baik tingkat tps, ppd, dan tingkat kabupaten tidak pernah ada yang keberatan dan ataupun telah terjadi keberatan namun telah bisa diselesaikan secara benar dan diterima oleh semua pihak. semua saksi saksi dari pemohon disemua tingkatan telah menandatangani berita acara yang pada intinya menyatakan menerima kemenangan dari pasangan calon nomor urut keberatan dalam lembar keberatan pada setiap tingkatan juga dinyatakan nihil. pemohon sendiri pada saat setelah dilaksanakan pleno kpu kabupaten mamberamo raya telah mengakui kekalahannya dan telah saling berjabat tangan serta saling berpelukan sebagai tanda sportivitas dalam mengikuti pemilukada dan mengakui kemenangan pasangan calon nomor urut dengan demikian maka jika sekarang pemohon menyatakan dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo tidak jujur, tidak adil serta adanya ketidakpastian hukum, hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan dilapangan. pemohon sendiri juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci dalam hal apa memohon tidak jujur, dalam hal apa memohon tidak adil, dan dalam hal apa serta situasi apa telah terjadi ketidak pastikan hukum, serta dalam hal apa saja sehingga suara pemohon terpengaruh. dalil dalil pemohon yang tidak jelas ini sangat wajar dan berdasarkan hukum jika mahkamah mengesampingkan. terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan penetapan dpt tidak sesuai dengan fakta. dalil ini juga sangat membingungkan, karena pada saat memohon mengumumkan daftar pemilih sementara dps) masyarakat pemohon sama sekali tidak ada usulan usulan atau keberatan keberatan terkait dengan dps, demikian juga pada saat memohon melakukan penetapan terhadap daftar pemilih tetap dpt), pemohon juga tidak melakukan keberatan atau complaint, tetapi sangat aneh mengapa setelah pemohon mendapat kekalahan suara dari pasangan calon lain tiba tiba pemohon keberatan complaint tentang dpt, pertanyaannya mengapa tidak dilakukan pada saat tahapan penetapan dpt. mengingat bahwa dalil pemohon yang tidak rasional dan proporsional ini, maka mohon kepada majelis mahkamah untuk mengesampingkan. terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya tps yang tidak dihadiri pemilih namun perolehan suara ada. dalil pemohon ini jelas tidak benar dan mengada ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan suara setiap tps diberikan daftar pemilih tetap dan sangat jelas siapa siapa saja yang memilih dalam tps tersebut. kpps pada setiap tps telah membagikan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, dengan demikian maka tidak akan terjadi perolehan suara ada tanpa adanya kehadiran pemilih. sayang sekali pemohon tidak menyebutkan pada tps dan distrik mana dalil pemohon itu terjadi jika disebutkan maka akan mudah untuk dibuktikan depan persidangan yang terhormat ini. adanya ketidak belasan dalil dalil pemohon ini, maka pantas jika mahkamah menolak dalil dari pemohon. terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya banyaknya calon pemilih yang dihalang halangi aparat. dalil pemohon ini dalam faktanya tidak benar, karena selama proses berlangsungnya pemilukada kabupaten mamberamo raya, khususnya pada tahapan pemungutan suara tidak pernah adanya laporan baik dari pengawas pemilihan panas) ataupun dari masyarakat pemilih yang melaporkan adanya kejadian penghalang halangan untuk memilih dari aparat. jika saja itu memang terjadi, maka sudah tentu pemohon melapor kepada panas dan panas akan memproses aparat tersebut, namun senjatanya tidak ada, sehingga pemohon tidak melapor. pemohon tidak menyebutkan pemilih ditempat mana dan tps mana yang dihalang halangi oleh aparat, ini menunjukan bahwa dalil pemohon hanya asal asalan saja dan mengada ada, untuk itu dalil yang seperti ini sudah seharusnya dikesampingkan. terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa disinyalir terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan. dalil seperti ini hanyalah merupakan dugaan yang bersifat asumsi. pemohon hanya menduga duga saja, pemohon juga tidak menyebutkan tps mana dan distrik mana terdapat pemilih dibawah umur, pertanyaannya mengapa pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada panas agar tindak lanjuti dan mengapa baru sekarang diungkapkan dugaan tersebut. dalil pemohon seperti ini sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya dikesampingmaupun fakta fakta kebenaran yang kuat lapangan. untuk itu mohon kepada ketua dan anggota majelismberamo raya, tanggal oktora pemilihan umum kepala daerah dan akil kepala daerah kabupaten mamberamo rayaberamo raya, tanggal oktober model db kwk) dan lampiran model kwk.kpu) dan lampiran model kwk.kpu)dan berita acara penetapan calon terpilih:iluuffer ketentuan undang undang nomor tahun tersebutmberamo raywaropen atntusawimurgesa barupapasenaive,urmeseanggrek, distrik: mamberamo tengahmunajayotasitabefikri, distrik: mamberamo tengah,maksud basuki, amos dude, jonathan mulai dan justus fois, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: maksud basuki bahwa saksi jabatannya sebagai ketua panas distrik mamberamo tengah timur: bahwa saksi dituduh atau diduga membimbing anak anak bawah umur mencoblos tps kusta distrik membran tengah timur, padahal saksi tidak melakukan dan tidak tahu sama sekali, bahwa saksi selaku ketua panas distrik mamberamo tengah timur hanya melakukan pemantau tps saja, sedangkan pada waktu pencoblosan tidak temukan atau laporan dari para saksi dari pasangan calon, sedangkan wilayah kusta terdapat tps, dan ppl nya ada orang. amos dude bahwa saksi adalah anggota ppd distrik mamberamo hulu: bahwa kampung papasena ada kesalahpahaman dari saksi pemohon charles likibak dan manis katak mengenai adanya orang yang masing masing pemilih mencoblos kartu suara, semuanya menurut saksi tidak benar: bahwa saksi sebagai orang lapangan dan sebagai anggota ppd kampung papasena tidak tahu atau tidak kenal dengan namanya dominus deep: bahwa saksi kenal dengan charles dikira karena sebagai saksi pasangan calon nomor urut dan telah menandatangani formulir dan tidak protes terhadap orang, untuk pasangan calon nomor urut mendapat suara. jonathan mulai bahwa saksi sebagai staf kpu kabupaten yang berada distrik mamberamo tengah, bahwa saksi memilih tps kampung duri, tahu betul bahwa pencoblosan dilakukan pondok yang bangun oleh masyarakat setempat tidak dilakukan gereja: bahwa tps jumlah keseluruhan pemilih, untuk pasangan calon nomor urut mendapat surat suara sedangkan pasangan calon nomor urut mendapat suara. justus fois bahwa saksi jabatannya sebagai staf ppd distrik mamberamo hulu, bahwa tps kampung taire jumlah pemilih ada surat suara dan semuanya memilih pasangan calon nomor urut sedangkan pasangan calon nomor urut tidak mendapatkan suara: bahwa saksi selaku staf ppd distrik telah melakukan pemantauan dan pengawasan pada hari pemilihanmberamo raya dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten mamberamo raya tahun terpilih dengan nomor urut sesuai keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor pts kpu mbr tanggal agustus bahwa pada tanggal oktober komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kabupaten dan ditindak lanjuti dengan keputusan kpu kabupaten mamberamo raysesuai surat keputusan nomor pts kpu mbr tanggal oktober dan menempatkan pihak terkait sebagai pemenang calon terpilih) pemilukada kabupaten mamberamo raya dengan perolehan suara sebanyak suara atau prosentase suara sebesar bahwa pada tanggal oktober pasangan calon nomor urut yaitu pasangan dominus dasinapa, ks, dan dr. markus sisanya, sp. selanjutnya disebut sebagai pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan atastahunduga pihak terkait" sudah melakukan berbagai pelanggaran dalam pemilukada kabupaten mamberamo raya tahun sebagaimana disebutkan dalam permohonan dari pemohon: bahwa demikian pula dalam petit permohonan atas keberatan pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalansebagaimana termuat dalam petit pemohon yang secara jelas dan nyatamengingat pihak terkait secara jelas memiliki keterkaitan dengan dalil dalil permohonan keberatan yang diajukan pemohon sehingga sangat beralasan pihak terkait membela hak hak dan kepentingannya, maka cukup berdasar bagi mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pihak terkait" agar dapat ditempatkan menjadi pihak untukberamo rayapermohonan pemohon lewat waktu sehingga melanggar ketentuan pmk nomor tahun bahwa permohonan pemohon diajukan telah lewat waktu karena didaftarkan pada tanggal oktober seharusnya pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggal oktober berdasarkan pmk nomor tahun ditentukan secara limitatiomamberamo raya pada tanggal oktober sebagaimana termuat dalambukti pt maka seharusnya pemohon mengajukan permohonan paling lambat pada tanggal oktober memohon telah menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal oktober jatuh pada hari kamis, maka tanggal berikutnya adalah tanggal oktober yakni hari jumat yang merupakan hari kerja. tanggal dan oktober adalah hari sabtu dan minggu yang merupakan hari libur, selanjutnya tanggal dan adalah hari senen dan selasa yang merupakan hari kerja. dengan menghitung hari kerja setelah tanggal penetapan berita acara berita acara rekapitulasi penghitungan suara (tanggal oktober maka pemohon dapat mengajukan permohonan pada tanggal atau atau oktober dengan demikian paling lambat pemohon harus mengajukan permohonannya pada tanggal oktober bukannya pada tanggal oktober sebagaimana diakui dan dinyatakan oleh pemohon dalam permohonannya. bahwa berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas dan terang bahwa batas akhir pendaftaran permohonan dalam perkara guo adalah tanggal oktober dan bukan tanggal oktober sebagaimana didalilkan oleh pemohon. pemohon senjatanya telah salah dan tidak dapat memahami perbedaan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati berikut perbedaan hari dan tanggal dari kedua dokumen hukum pemilukada tersebut. faktanyakeluarkan kpu pada tanggal oktober dan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor pts kpu mbditetapkan oleh kpu pada tanggal oktober bukti pt: subtansi permohonan keberatan dari pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa mencermati substansi darada kurang lebih terdapat dalil yang diajukan oleh pemohon, antara lain: proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten mamberamo raya tahun mengandung cacat formil, pelaksanaan pemilukada kabupaten mamberamo raya tahun dilakukan penuh kecurangan yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur, terjadi kecurangan dalam penetapan daftar pemilih tetap dpt), adanya tempat pemungutan suara tps) yang tidak dihadiri oleh pemilih namun perolehan suara ada, calon pemilih kehilangan hak pilih dan pemilih dibawah umur. bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon diajukan kepada penyelenggara pemilukada yaitu kpud dan bawaslu kabupaten mamberamo raymberamo raya dan pada bawaslu kabupaten mamberamo rayberamo rayberamo raya tahun adalah paripurna dan final. permohonan keberatan pemohon adalah kabur (obscura libelsmberamo rayamberamo ray yang pihak terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan pemohon tersebutmamberamo raya tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor kpu mbr vi tahundan ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilukada tingkat kabupaten mamberamo raya berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten mamberamo raya nomor pts kpu mbbahwa pada tanggal oktober sampai denganberamo raya tahun tersebut dan telah ditetapkan oleh memohon berdasarkan berita acara kpu kabupaten mamberamo rayamberamo raya tahun tertanggal oktober dengan hasilnya sebagaimana tabel dibawah ini: kan aa suara dr. markus sisanya, sp. robby wilson rumansara, bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilukada tingkat kabupaten mamberamo raya sebagaimana telah ditetapkan oleh memohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya kabupaten mamberamo raya karena adanya inkonsistensi memohon dalam menegakan peraturan pemilukada,penetapan dpt dan kegiatan tps tps, sehingga tidak jelas, oleh siapa, kapan, dimana: selanjutnya atas kecurangan tersebut pemohon tidakt tersebut. bahwa mencermati yurisprudensi mahkamah konsitusi dengan berbagai putusannyaunsur tersebut. bahwa dalam perkara guo, pemohon dalam surat permohonannya secara formal tidak dapat menguraikan)mamberamo raya secara merata. bahwa oleh karena pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalan surat permohonan keberatansistematis,di, sehingga sudah sepatutnya mahkamah menerima eksepsi pihak terkait. iirnilpkada kabupaten mamberamoberamo raya adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh mahkamah, bahwa pihak terkait sebagai peserta pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah tetap oleh penyelenggara pemilukada dan tidak, dan pada saat pembuktian persidangan, pihak terkait akan menghadirkan saksi dan barang bukti yang relevan guna membuktikan ketidakbenaran pemohon dan sebaliknya membuktikan bahwa banyak terjadi pelanggaran yang justru dilakukan oleh pemohon sendiri: iv. petit karena telah lewat waktamberamo raya tahun sesuai register perkara nomor php.d viii mahkamah konstitusipenetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten mamberamo raya yang telah ditetapkan oleh memohon pada tanggal oktober menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan kpu kabupaten mamberamo raya nomor pts kpu mbmenyatakan sah seluruh tahapan dan hasil pemilukada kabupaten mamberamo raya tahuntim kampanye dan juru kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mamberamo raya tahun pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: demands kew kew dan robby wilson rumansara, (model ab kwk). samping mengajukan bukti bukti tertulis, pihak terkait pada persidangan tanggal oktober telah mengajukan (lima) saksi yang bernama elias basuki, simon basuki, bed bareng, sos., m.si: zakaria dale dan yesaya duduk, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: elias basuki bahwa saksi adalah anggota dprd kabupaten membran raya dari partai golongan karya dan sebagai koordinator wilayah tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi pada saat kampanye dituduh david bola dan simon galaksi) membagi bagikan uang masyarakat itu tidak benar, yang benar adalah pada hari kampanye pada tanggal oktober telah memberikan dana sebesar rp. untuk biaya operasional posko distrik. simon basuki bahwa saksi masih saudara kandung dengan saksi elias basuki, bahwa saksi dituduh telah melakukan money politik distrik putra adalah tidak benar, yang benar saksi tidak melakukan apa apa atau tidak membagi bagikan uang masyarakat. bed bareng, sos., m.si bahwa saksi jabatannya kepala bappeda, bahwa saksi menerangkan hal yaitu: mengenai pembangunan perumahan kabupaten mamberamo raya telah dilakukan secara bertahap dari apbd tahun dan dengan target pembangunan rumah secara total kurang lebih sampai hari ini anggaran tahun totalnya rumah termasuk yang masih dalam pengerjaan: mengenai proposal, pada waktu tahun dan ada kebijakan dari pemerintah kabupaten mamberamo raya mengenai bantuan modal usaha sebesar rp. sampai rp. bagi masyarakat atau kelompok yang berupaya untuk meningkatkan ekonominya. tetapi pada waktu kateter pejabat yang baru, bapak drs. alofon desa datang pada bulan maret memerintahkan untuk menghentikan seluruh bantuan proposal, sehingga pada bulan maret itu sudah tidak ada lagi bantuan bantuan proposal. jadi pada saat diselenggarakannya pemilukada belum ada dana yang dikeluarkan, mengenai sepeda motor, sekitar bulan juli agustus ada pengarahan oleh pak bupati, dinas pendidikan, olahraga, perindagkop dan dinas terkait bagaimana mengelola unit sepeda motor untuk ojek lewat perubahan apbd. zakaria dale bahwa saksi sebagai sekretaris tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten, bahwa saksi dan pasangan calon nomor urut tidak pernah melibatkan pns duduk dalam tim pemenangan atau tim sukses dan sudah dilaporkan didaftarkan secara resmi kepada kpud: bahwa saksi tidak melakukan money politics, yang benar adalah cost untuk setiap posko tim pemenang, karena setiap kampung ada tim pemenang dengan dibantu biaya operasional dipasok posko: bahwa dengan adanya keberatan dari pasangan calon nomor urut mengenai dpt, para saksi dan pasangan calon nomor urut pada tanggal oktober diundang oleh kpu dengan kesimpulan akhir pertemuan bahwa dpt yang terakhir adalah dpt hasil perbaikan dari pemilu, yaitu pengesahan surat suara dari dps menjadi dpt sehingga jumlahnya dan tidak ada komplain dari semua pasangan calon, bahwa pada hari pertama tanggal november saksi mengikuti rekap distrik dan pada hari kedua tanggal november dilanjutkan rekap untuk distrik lagi dengan dihadiri saksi pasangan calon nomor urut yacob pasti) dan pasangan calon nomor urut dan semuanya menandatangani berita acara hasil penghitungan suara tingkat distrik dan tingkat kpu. yesaya duduk bahwa saksi membantah atas keterangan saksi yohanes karikatur tps mengenai membagikan uang rp. kampung, yang benar hanya membagikan uang rp. dan beras kg orang untuk tim pemenang posko. menimbang bahwa pada persidangan tanggal november mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis pemohon, memohonberamo raya sesuai deng periode bermberamo raya nomor pts kpu mbrbertanggal agustus pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten mamberamo raya dengan nomor urut (vide buktikhususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap, struktural dan masif yang dilakukan memohon:mamberamo ray,hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilukada kabupaten mamberamo raya pada hari sabtu tanggal oktober sebagaimana dituangkan dalamsehingga hitungan hari kerja adalah hari senin, selasa dan rabu tanggal oktober karena permohonan pemohon diajukan pada hari rabu tanggal oktober masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunbupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo periode tahun sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan nomor tahumberamo raya telah ditetapkan oleh memohon berdasarkbertanggal oktober (vide bukti dankarena hari sabtu, oktober dan,amberamo raya, sebagai berikut: pokoklewat waktu sehingga melanggar ketentuan pmk nomor tahun substansi permohonan keberatan dari pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusi, permohonan keberatan pemohon adalah kabur (obscura libels), i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa eksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa permohonan pemohon lewat waktu sehingga melanggar ketentuan pmk nomor tahun telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf sampai dengan oleh karena itu eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan hukum, bahwa eksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa substansi permohonan keberatan pemohon bukan kewenangan mahkamah konstitusi, telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sampai dengan paragraf atas, oleh karena itu eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan hukum, bahwa terkait eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon adalah kabur (obscura libelsterhadap permohonan pemohon tersebut, majelis hakim pada persidangan november telah memberi kesempatan kepada pemohon untuk memperbaikiolita dan alasan yang sama dengan permohonan awal semula, bahwa pemohon dalam persidangan tanggal november kembali mengajukan perbaikan petit permohonan yang semula menyatakan tidak sah dan bataldiubah menjadi menyatakan tidak sah dan batal hasil rekapitulasiberdasarkan fakta tersebut, menurut mahkamah perbaikan petit telah melampaui waktu perbaikan sebagaimana ditentukan dalam pmk yang menyatakan dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkapterlebih lagi majelis hakim dalam persidangan tanggal november telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh pemohon dalam persidangan tanggal november oleh karena itu, perbaikan petit permohonan tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga mahkamah akan menilai perbaikan permohonan pemohon yang diserahkan dalam persidangan tanggal november bahwa dalam perbaikan permohonan pemohon tanggal november pemohon mengajukan keberatan terhadapnamun, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama jawaban dan bukti surat memohon, serta keterangan dan bukti surat pihak terkait, ternyata pemohon keliru dalam menjadikan dasar objek sengketa, yaitupadahalkabupaten mamberamo raya, bertanggal oktober bukti yang kemudian berita acara tersebut dituangkahun bertanggal oktober bukti bukti pt bahwa sesuai pmk objek sengketa adalah penetapan hasil penghitungan suara, selengkapnyafakta hukum tersebut, menurut mahkamah permohonan pemohon kabur karena ketidakjelasan objek yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan. dengan demikianberalasan hukum,gabulkan eksepsi pihak terkait untuk sebagiampat bulan novlima bulan november tahun dua ribu sepuluh,arsyad sanusi ttd. ttd. hartono ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto(vide bukti bahwa penetapan calon terpilih pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten mamberamo raya yang ditetapkan memohon serta diikuti dengan(vide bukti yang dilakukan oleh memohon sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengankarena proses penyelengaraan pemilukada dan proses penetapan calon bupati dan wakil bupati pemilukada kabupaten mamberamo raya tahun mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecuranganmamberamo rayamberamo ray serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktimamberamo raya sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam pemilukada kabupaten mamberamo raykecurangan kecurangan tersebut antara lain: penetapan daftar pemilih tetap dpt) tidak sesuai fakta, adanya tempat pemungutan suara tps) yang tidak dihadiri oleh pemilih namun perolehan suara ada, banyaknya calon pemilih yang mempunyai hak memilih tidak dapat melaksanakan pemilihan karena dihalangi halangi oleh aparat, serta terdapat anak anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan. kekacauan dalam penetapan daftar pemilih tetap dpt) dan pemindahan calon pemilih bahwa landasan hukum dari daftar pemilih tetap adalah huruf juncto penjelasannya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, yang berbuny" bahwa penetapan daftar pemilih tetap dpt) yang ditetapkan oleh memohon melalui keputusan komisi pemilihan umum adalah berdasarkan acuan dari daftar pemilih tetap pemilu legislatif dan diperbaharui dengan keadaan kabupaten mamberamo raya saat ini. sesuai dengan data daftar pemilih tetap dpt) pada saat pemilu legislatif adalah sebanyak (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga) wajib pilih (vide bukti sedangkan daftar pemilih tetap pada saat pemilu kepala daerah wakil kepala daerah kabupaten membara raya tahun adalah sebanyak (enambelas ribu enam ratus enampuluh sembilan) wajib pilih, sebagaimana ditetapkan oleh memohon (vide bukti bahwa penetapan dpt oleh memohon adalah sangat tidak masuk akal karena penambahan dpt sangat tidak mungkin bertambah sekitar (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) wajib pilih atau (dua puluh satu koma dua puluh sembilan persen) dalam waktu sekitar tahun, mengingat pertumbuhan penduduk dan pergerakan masyarakat yang keluar masuk kabupaten mamberamo raya tidak signifikan, bahwa kejanggalan penetapan tersebut disebabkan karena memohon dalam memutakhirkan data calon pemilih tidak menggunakan software yang memadai dan tidak secara cermat mendata calon pemilih. atas kejanggalan tersebut pemohon telah dengan patut mengingatkan dan mengajukan keberatan sebanyak (dua) kali kepada memohon melalui surat resmi nomor viii dor tertanggal agustus dan surat resmi nomor dd.ms ks tertanggal september (vide bukti dan bukti namun demikian keberatan pemohon tidak dijawab dengan surat resmi hingga saat ini oleh memohon: bahwa memohon telah dengan nyata nyata berpihak pada pasangan calon nomor urut dengan cara melakukan kecurangan berupa memindahkan nama, menambah calon pemilih daerah daerah "kantong suara" pasangan calon nomor urut meskipun nyata nyata calon pemilih tersebut tinggal dan atau berdomisili bukan daerah "kantong suara" pasangan calon nomor urut pemindahan calon pemilih tersebut tersebar beberapa distrik atau kecamatan kabupaten membara raya, seperti antara lain: distrik sawah, kp. pawai sebanyak orang, yaitu antara lain: (i)) bram sukowi kabid bina marga kabupaten mamberamo raya) (ii) herman alibaba staff bagian umum kabupaten mamberamo raya) (iii) heri wangxin (vide bukti saksi), distrik bentuk, kp. britania, sebanyak orang, antara lain (i) hans intensi (vide bukti saksi), bahwa kecurangan kecurangan dan keberpihakan memohon kepada pasangan calon nomor urut sebagaimana diuraikan dalam point tersebut atas, sangat merugikan pemohon yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hasil suara pemohon. adanya tps yang tidak dihadiri calon pemilih namun ada perolehan suara, bahwa kabupaten mamberamo raya terdapat (sembilan puluh dua) tempat pemungutan suara tps). tps tersebut terdiri dari tps yang dibangun daerah pemukiman warga dan ada juga tps "melayang". bahwa terdapat beberapa tps ditemukan tidak ada wajib pilih yang datang dan atau setidak tidaknya tidak tercatat dalam registrasi daftar hadir calon pemilih namun hasil perolehan suaranya ada dan perolehan suara tersebut dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut kejadian janggal ini dijumpai salah satu tps yaitu kp. duri, distrik tengah timur tps (vide saksi), bahwa juga terjadi pencoblosan sebagaimana dimaksud dalam butir diatas dilakukan oleh kpps, pps, aparat kepolisian dan petugas kpu (vide saksi), bahwa terjadi pelanggaran tps lokasi papasena yaitu berupa orang pemilih mendapatkan kartu suara lebih dari kartu dan mencoblos sebanyak kartu yang didapat (vide saksi): bahwa terjadi juga pelanggaran pada tps desa taipei, dimana kartu suara dicoblos sendiri oleh petugas tps. calon pemilih pada saat mendatangi tps telah ditanya terlebih dahulu oleh anggota tps, mereka memilih pasangan nomor berapa? apabila mereka memilih calon pasangan nomor urut maka kartu pemilih cukup ditinggal atas meja tanpa dicoblos terlebih dahulu, sedangkan pemilih yang memilih calon pasangan nomor urut langsung mencoblos kartu pemilih dan langsung dimasukan kedalam kotak suara. setelah proses pemilihan selesai kartu yang terletak atas meja yang tidak dicoblos tersebut, oleh petugas tps dicoblos untuk calon pasangan nomor urut sehingga pasangan calon nomor urut tidak mendapat suara sama sekali (vide saksi), anak dibawah umur ikut melakukan pencoblosan bahwa pada hari pemilihan ada beberapa tps yang pencoblosannya dilakukan oleh anak dibawah umur. pelanggaran tersebut terjadi di: pawai, tps ada orang yang antara lain:piori, provinsi papua tahun yang diajukan oleh: nama yan imbas telah pekerjaan bupati kabupaten supiori haa alamat kampung kobar jaya, distrik supiori utara, atm teh lh: sela kabupaten supiori nama dwi sapptawati trikora dewi pekerjaan mantan anggota dprd alamat monggonswan rw distrik kepulauan arri, kabupatengustav kader, s.h., si., sofyan site, s.h., dan manuel alfonso rumayom, s.h., para advokat atau konsultan hukum, pada kantor advokat pengacara gustav kader, s.h si. rekan, yang beralamat jalan belut, ekspor warna, distrik heran, kota jayapura provinsi papuoioilo jo( pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten supiori, provinsi papua berkedudukan jalan raya mataram, distrik supiori timur, kabupaten supiori, provinsi papuadesember memberi kuasa kepada budi suyanto, s.h.: aan sudirman, s.h.: dan bodi wijardjo, s.h., masing masing advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat budi suyanto, sh., dan rekan, yang berdomisili jalan karang nomoriioioiilo uuu memohon: il. nama drs. jules warisan, m.m. alamat jalan koridor, rt. kel. panini, kec. supiori selatan, kab. supiori nama obesitas rumor, sos. alamat jalan warsa, rt. kel. warsa, kec. supiori utara, kab.heru widodo, s.h., hum.: supriyadi, s.h.: dimas pradana, s.h.: arifin, s.h., m.h.: serius kaiser, s.h. dan busana claudia simbad, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukumbij(j): bahwa berdasarkan informasi finansial rekening kredit atas nama jules warisan pada bank papua cabang biak yang bersangkutan ternyata memiliki hutang bank kredit macet pada bank papua, bukti bahwa pihak terkait dan memohon kpu kabupaten supiori telah berkolusi untuk memanipulasi syarat calon yang merupakan persyaratan untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon, bahwa tindakan tersebut membuktikan jika memohon bersama sama dengan pihak terkait telah merencanakan manipulasi syarat dukungan, sebagai sebuah tindakan yang telah direncanakan jauh hari, secara terstruktur dan sistematis: ketua kpu dan anggota kabupaten supiori tidak bersyarat sebagai penyelenggara. bahwa ketua kpu kabupaten supiori atas nama albert rumbekwan, s.h., m.h. ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk lolos menjadi anggota kpu kabupaten supiori. terbukti namanya tidak tercantum dalam sepuluh besar untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota kpu kabupaten supiori: bahwa berdasarkan pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi calon anggota kpu kabupaten supiori nomor: bap timel kpu sup ix tertanggal september menghasilkan orang nama calon anggota kpu kabupaten supiori. termasuk albert rumbekwan, s.h. dengan nomor urut bukti bahwa berdasarkan pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota kpu kabupaten supiori nomor: bap timel kpu sup ix tertanggal september nama albert rumbekwan, s.h. tidak tercantum atau dinyatakan tidak lolos bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa nama nama kesepuluh calon anggota kpu kabupaten supiori yang diperoleh dari seleksi wawancara, kemudian dikirim pada kpu provinsi papua, berdasarkan surat nomor: timel sup tertanggal september bukti nama albert rumbekwan tidak tercantum, adapun nama nama kesepuluh calon anggota kpu kabupaten supiori tersebut adalah: adolf gustav mamoribo, s.h. john pah lucas bona, s.e. lukas alias farhan matoneng, s.e. maksud demmaliling buntuganjang montesori labor, s.h. settings inggsbouw yolanda korea, s.e. zeta manson, s.h. bukti bahwa selain ketua kpu kabupaten supiori atas nama albert rumbekwan yang tidak bersyarat sebagai anggota kpu kabupaten supiori, juga anggota kpu kabupaten supiori atas nama lukas yohanes alias, dimana pada saat proses seleksi hingga ditetapkan menjadi anggota kpu kabupaten supiori pada tahun yang bersangkutan memakai nama lukas alias. sebab yang bersangkutan pernah nonaktifkan sebagai ketua kpu sebab terlibat pengurus parpol. bahkan yang bersangkutan namanya tercantum dalam daftar calon tetap dct) calon legislatif dari partai amanat nasional pan) pada tahun lalu kabupaten biak. bukti bahwa penyelenggaraan pilkada kabupaten supiori patula dinyatakan tidak legitimate, sebab dilaksanakan oleh ketua kpu yang juga tidak legitimate yang ternyata tidak lolos masuk sebagai calon komisioner kpu kabupaten supiori. sehingga tindakan hukum yang diambil ketua kpu kabupaten supiori tidak sah: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa tindakan albert rumbekwan yang tidak jujur dan kelakuannya tercela, menjadikannya telah terbiasa melakukan suatu tindakan yang tidak adil selaku komisioner, sebagaimana yang bersangkutan begitu aktif untuk dapat meloloskan pihak terkait sebagai pasangan calon, dengan cara cara yang melawan hukum dengan turut serta memanipulasi dukungan terhadap pihak terkait. terbukti bahwa ketua kpu kabupaten supiori telah melanggar asas penyelenggara pemilu yaitu asas jujur, adil, kepastian hukum, dan keterbukaanadalah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati supiori, bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten supioama dengan yang menurut ketentuan undang undang seharusnya paling banyak adalah namun hal tersebut akibat banyaknya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon dan pihak terkait secara terstruktur, sistematis dan masif tsm):kibat mobilisasi pemilih, intimidasi terhadap pemilih, undangan pemilih yang tidak terdistribusi, sehingga prosentase pihak terkait dengan pemohon telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan pada mahkamah konstitusi: bahwa pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perselisihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa timur nomor php.d vi paragraf menyatakan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. bahwa pertimbangan mahkamah tersebut, menjadi dasar mengapa selisih paling besar tidak dipenuhi oleh pemohon, sebab terjadinya pelanggaran pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm): dengan demikian, menurut pemohon, permohonanmenurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan antara lain: bahwa terjadinya mobilisasi pemilih siluman melakukan pencoblosan kabupaten supiori oleh penduduk yang berasal dari wilyah tetangga, seperti dari kabupaten biak, bahwa sikap memohon beserta jajarannya yang tidak melarang, bahkan membiarkan para pemilih yang bukan penduduk supiori untuk mencoblos pada tps yang tersebar dalam (lima) kecamatan kabupaten supiori, bahwa intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait terhadap pemilih juga mempengaruhi komposisi perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait:, dan akuntabilitas, dalam keputusan kpu supiorisupiori pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun bertentanganrena memohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis terhadap hak pemilih sesuai peraturan kpu atas, dimana menyebutkanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilihenetapan daftar pemilih sementara dps.kepulauan arri: desa arri orang, desa imbirsari orang, desa mayor orang, desa yamnaisu orang dan desa wonkeina orang: kecamatan supiori barat: desa ampas orang, desa koriyakam orang, desa maria orang, desa masai orang: kecamatan supiori selatan: desa awak orang, desa binti orang, desa panini orang dan desa warbefondi orang: kecamatan supiori timur: desa doubt orang, desa dubes orang, desa mataram orang, desa saya orang, sorendiweri orang, desa wafer orang, desa wombonda orang kecamatan supiori utara: kel. manjur orang. kel. kalori jaya orang, kel. puteri orang, kel. harbor orang dan kel. warsa orang. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa memohon kpu kabupaten supiori secara sengaja dan tidak terbuka transparantindakan memohon kpu kabupaten supiori dalam rapat pleno terbuka yang telah menetapkan daftar pemilih tetap pilkada kabupaten supiori,supior: bahwa sebelumnya persoalan daftar pemilih tetap dpt) telah menjadi persoalan yang pertanyakan oleh dprd kabupaten supiori pada saat pelaksanaan pemilu legislatif silam. dari rapat kerja anggota dprd kabupaten supiori tertanggal maret diambil kesimpulan bahwa: .laporan data pemilih dan jumlah jiwa yang dijelaskan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil meragukan dan tidak akurat, sehingga pertemuan disimpulkan bahwa terjadi pembohongan publik tentang data pemilih, maupun jumlah jiwa, data penduduk yang benar dan akurat adalah sesuai laporan kepala kantor bps cabang supiori . bukti bahwa tampaklah jika sumber data kependudukan sebagai acuan dpt yang dipergunakan oleh kpu kabupaten supiori tidaklah akurat, sebab cenderung jauh menggelembung dari yang sepantasnya. sebagaimana arahan yang disampaikan oleh ketua dprd kabupaten supiori pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id point dan rapat kerja anggota dprd kabupaten supiori yang menyatakan: kabupaten supiori bukan kota transit, tempat menampung arus urbanisasi penduduk yang datang tanpa identitas yang jelas. penduduk supiori dapat dihitung sesuai keberadaan dan kenyataan hidup sehari hari. selanjutnya bukti pertambahan penduduk terjadi dari angka kelahiran maupun penerimaan pns. sehingga jika terdapat data jumlah penduduk melebihi volume jiwa, maka dapat dipertanyakan dari mana tambahannya, supaya dijelaskan oleh: dinas kependudukan dan catatan sipil bps kab. supiori kpu supiori mobilisasi pemilih siluman bahwa terdapat banyak pemilih yang mempergunakan hak pilih tps tps yang terdapat dalam wilayah kabupaten supiori, padahal para pemilih tersebut bukan masyarakat supiori, tapi orang orang yang dimobilisasi dari daerah tetangga seperti dari kabupaten biak, bahwa pemohon telah melakukan keberatan pada panas pilkada kabupaten supiori dan kepada kpu kabupaten supiori memohon), tapi tidak diindahkan, malahan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dan memohon, pada saat akan dilaporkan pada panas kantor panas pilkada telah kosong atau tidak ada anggota dan staf sekretariat yang menerima aduan dari pemohon: bukti dan bahwa masyarakat yang berasal dari daerah tetangga dimobilisasi dari tim pasangan nomor urut pihak terkait), dan penyebarannya meluas pada seluruh tps tps yang terdapat dalam kabupaten supiori. adapun perincian pemilih siluman yang mempergunakan hak pilihnya pada pilkada kabupaten supiori sebagai berikut: kecamatan kepulauan arri, terdapat (seratus) pemilih yang dimobilisasi untuk memilih pasangan nomor urut (satu) pihak terkait, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan supiori barat, terdapat (tujuh puluh limaselatan, terdapat (dua ratus) pemilih yang dimobilisasi dan memilih pihak terkait: kecamatan supiori timur, terdapat (seratus lima puluhutara, terdapat (dua puluh lima) pemilih yang dimobilisasi dan memilih pasangan nomor urut (satu) pihak terkait. bahwa petugas kpps tidak memeriksa surat panggilan undangan atau identitas dari pemilih siluman yang berasal dari kabupaten biak. tapi hanya memanggil nama yang tertera dalam dpt dan kemudian para pemilih siluman tersebut melakukan pencoblosan, bahwa saksi saksi pemohon telah melakukan protes atas kejadian tersebut, namun tidak ditanggapi oleh petugas kpps, kejadian ini merata terjadi tps tps pada pilkada kabupaten supiori: bahwa temuan adanya pelaksanaan pemilukada kabupaten supioripihak terkait pasangan nomor urut (satu) juga melakukan kampanye hitam, dengan menghembuskan isu sara, yang menyatakan jika pasangan nomor urut yang terpilih jadi bupati kabupaten supiori, maka umat islam tidak dapat membangun mesjid untuk beribadah. malahan pihak keamanan yang terprovokasi dan mengajak umat islam untuk kemudian tidak memilih pasangan nomor urut (tiga), bukti bahwa pihak terkait menjelang pencoblosan menyebarkan isu via sms dan secara lisan, jika kandidat calon bupati dari nomor urut (tiga) pemohon pada dini hari tanggal desember telah ditangkap olehdalam dugaan korupsi sejumlah proyek yang terdapat kabupaten supiori: buktiupiori tahunsupiori selatan dan kecamatan supiori timurpihak terkait juga melakukans. jules warisan, m.m. dan obesitas rumor, sos. kecamatan supiori selatanbuktikada kabupaten supioripukul wib,rselisihansatu), yaitu drs. jules warisan, m.m., dan obesitas rumor, sos., dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon dan peserta dalam pemilukada kabupaten supiori,, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten supiorikartu tanda penduduk yan imbas (calon bupati kabupaten supiori) bukti kartu tanda penduduk dwi wartawati trikora dewi calon wakil bupati kabupaten supiori)tertanggal agustus bukti keputusan kpu kabupaten supioribulan rapat kerja anggota dprd kabupaten supiori, tanggal maret tentang laporan perkembangan jumlah penduduk perkembangan daftar pemilih tetap merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dpt)merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpernyataan warga kabupaten biak numfor atas nama salomonkabupaten biak numfor atas nama roy asaribab tidak terdaftar dpt pemilukada kab. supiori, tetapi ikut pemilukada kab. supiori desember dan mencoblos nomor urut bersama warga biak lainnya, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan warga kabupaten biak numfor atas nama yohanes aprombis membuat ktp supiori untuk memilih pasangan nomor urut tidak terdaftar dpt pemilukada kab. supiori, tetapi namanya digunakan oleh anak dibawah umur atas nama cornelis arakan untuk ikutrobert rumbidavid aprombis tidak terdaftar dpt pemilukada kab. supiori, tetapi ikut memilih bersama (dua puluh satu) warga kabupaten biak numfor padaatas nama agustina arakan, menerangkan bersama sdr. yohanes aprombis yang membuat dan menyerahkan nama nama keluarga sebanyak orang kepada ketua kpu kabupaten supiori sebagai syarat dukungan bagi calon perseorangan nomor urut atas nama jules warisan dan pada tanggal desember sebanyak orang dari orang tersebut telah ikut memilih pasangan nomor urut kampung sobek, kepulauan arri, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan warga kabupaten biak numfor atas nama markus proyek dan yunus wannotis pariaribomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember bukti surat pernyataan warga kabupaten biak numfor atas nama dominan koremworksmodel kwk perseorangan pilkada kampung sawaerma, distrik supiori timurmodel kwk perseorangan pilkada kampung kobar jaya, distrik supiori utaraperbedaan tanda tangan pada ktp dengan surat dukungan calon model kwk perseorangan, kampung sawaerma, distrik supiori timur, kabupaten supiori bukti surat pernyataan atas nama adele serangga yang menyatakan tidak pernah menyerahkan ktp dan tidak menandatangani pernyataan dukungan pada model kwk, kabupaten supiori dalam pemilukada kabupaten supiori bukti pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi calon anggota kpu kabupaten supiori, nomor: bap timel kpu sup ix bukti surat tertanggal september bukti berita acara rapat pleno hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi calon anggota kpu, nomor: bap timel kpu sup ix bukti surat tertanggal september merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti daftar hasil tes wawancara calon anggota kpu kabupaten supiori, bukti surat tertanggal september bukti pengumuman hasil seleksi wawancara calon anggota kpu kabupaten supiori, nomor: bap timel kpu sup ix tertanggal desember bukti surat nomor timel sup perihal nama calon anggota kpu kabupaten supiori, tertanggal september bukti berita acara rapat pleno penetapan hasil tes wawancara calon anggota kpu, nomor: bap timel kpu sup ix tertanggal september bukti daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten biak numfor tahun tertanggal oktober bukti daftar nama calon anggota dprd kabupaten biak numfor, daerah pemilihan kabupaten biak numfor dari partai amanat nasional bukti kliping koran, ketua kpu kabupaten supiori atas nama yohanes saudis non aktifkan, tanggal april bukti formulirertanggal desember bukti laporan keberatan kepada komisi pemilihan umum kabupaten supiori dan panitia pengawas kabupaten supiori, tertanggal desember bukti tanda terima laporan keberatan komisi pemilihan umumpanaskepala kepolisian resort supiori dari koalisi supiori hebat drs. yan imbas dan dewi kader, tertanggal desember bukti p 60o tanda terima laporan komisi pemilihan umum, dari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbadan pengawas pemilu dari koalisi supiori hebat drs. yan imbas dan dewi kader, tertanggal desember bukti surat hutang kredit bank papua, cabang biak, tertanggal, desembeawaermayurdoriharbormbrurwandi, kepulauan arri bukti surat pernyataan dari ketua kpps, kampung kobar jaya, distrik supiori utara atas nama adrianus combos yang menyatakan masyarakat kampung kobar jaya tidak pernah menyerahkan ktp dan tanda tangan pada model kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idn sebagai kepala kampung tidak pernah mengetahui kalau nama dan ktp serta tanda tangannya telah dibubuhkan dalam lembar model kwk perseorangan, sebagai kepala kampung kpps yang bersangkutan baru mengetahui setelah model .kwk ditunjukan oleh petugas kpu, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan dari kpps, kampung harbor, distrik supiori utara atas nama you kristiani biner yang menyatakan bahwa warga masyarakat kampung harborharborpps, kampung syurdori, distrik supiori timur atas nama names member yang menyatakan bahwa warga masyarakat kampung syurdorisyurdoriepala kampung imbang, distrik warsa, kabupaten biak numfor atas nama yunus rumsarwir yang menyatakan nama nama yang mencoblos distrik kepulauan arri atas nama ishak arousal, naomi arousal, jefri arousal, fransium arousal dan ruth arousal) telah memilih tps perisa, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan dari arnold warisan, koordinator merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo keret marga warisan yang menerangkan jumlah pemilih kampung panini berjumlah tetapi pada saat pencoblosan jumlah pemilih melonjak menjadi pemilih tps panini, banyak pemilih yang bukan penduduk tetap dari kabupaten biak numfor yang ikut memilih. bukti formulir tps untuk saksi, model model c1, lampiran c1, model c2, model bukti kliping dari media antara news online, kpk tahan bupati supiori papua, tertanggal juli bukti kliping dari media hukum online, pengadilan tipikor hukum bupati supiori papua dan rekanan, tertanggal maret bukti pengumuman barang sitaan dan rampasan terpidana korupsi jules warisan bukti kliping dari media detik news online, selama tahun, ada kepala daerah yang terlibat kasus korupsi kpk, tertanggal agustus bukti surat keterangan dari kepala kampung sawaerma, atas nama johan inggabouw yang menerangkan nama nama warga kampung sawaerma atas nama alpina satwa dan sarta pariaribo telah meninggal dunia, dengan demikian tanda tangan dan ktp milik kedua almarhumah yang tercantum dalam buku dukungan perseorangan untuk pasangan calon nomor urut atas nama drs. jules warisan, dan onesimus rumor, sos kwk perseorangan adalah pasukan, bukti surat tertanggal desember bukti surat keterangan dari bohemia korem warga kampung sawaerma yang menerangkan anaknya yang bernama liard korem sedang kuliah malang sejak hingga saat ini, tidak pernah anak yang bersangkutan menyerahkan ktp,dukungan untuk pasangan calon nomor urut atas nama drs. jules warisan, dan onesimus rumor, sos sesuai dengan daftar model .kwk perseorangan dari kampung sawaerma, distrik supiori timur,willem mamoribo bahwa tidak pernah menyerahkan ktp dan tidak pernahpernyataan dukungan untuk pasangan nomor urut atas nama calon bupati bupati, sesuai dengan daftar .kwk perseorangan dari kampung harbor, distrik supiori utarapps) kampung dubes, distrik supiori timur, kabupaten supiori atas nama yunus magyar, yang menerangkan nama nama warga kampung dubes yang terlampir atas nama darius combos, dolfince key, trek manson, wafat magyar, market combos, lea agenda, rut sarapan, alves combos, sem combos ternyata ktp dan tanda tangan adalah palsusyurdori, distrik supiori utara, kabupaten supiori atas nama names member, yang menerangkan nama nama warga kampung syurdori yang terlampir atas nama eda amanat, elis amanat, mikel amanat, dina wali, david amanat, yesaya member, edward member, sin member, alias atau, simon amanat, maria goreng, emilia member, alberto amarhosea, font combos, murit koherenharbor, distrik supiori utara, kabupaten supiori atas nama you kristiani biner, ytahun bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut pemohon,kabupaten supiori tahun kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun distahun. bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten supiori tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan memohonsupiori tahun bukti bahwa berdasarkan keputusan memohonmor urut pasangan calon adalah sebagai berikut: nomor urut (satu) adalah pasangan atas nama: drs. jules warisan, m.m. dan obesitas rumor, sos. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menerangkan nama nama warga kampung harbor yang terlampir atas nama use rubin, agus karma, @hadapi rubin, darius kaiser, lazarus kaiser, george biner, veronica karma, karel mamoribo, dorsal biner, ferdinand mamoribo, ora sarapan, yubelinus siren, alumina siren, serius mamoribo, karotis mamoribo, willem mamoribosurat tertanggal desember bukti surat pernyataan saksi dari tps kampung mataram atas nama pamela lawan, yang menerangkan terdapat pemilih bukan dari kabupaten supiori kampung mataram, saksi sudah memberikan saran kepada petugas kpps, namun ketua kpps tetap membiarkan pemilihan tetap berlanjut dengan alasan supaya kertas suara cepat habis dan saksi diancam untuk tidak menghambat proses pencoblosan, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan saksi dari tps kampung mataram atas nama oktovianus frans randongkir, yang menerangkan terdapat pemilih dari kabupaten biak numfor, terdapat pemilih yang wakili oleh anak bawah umur sekitar enam) orang), kpu tidak pernah memberi formulir hanya ditunjukan pada kolong keberatan sudah coret, saksi hanya minta membubuhkan tanda tangan pada bagian tanda tangan saksi, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan dari petugas pengawas lapangan kampung mataram atas nama miskin umur, yang menerangkan terdapat pemilih dari kabupaten biak numfor, terdapat pemilih yang berbeda dengan nama yang tercantum ktp surat undangan, bukti surat tertanggal desember bukti surat pemberitahuan kepada koalisi supiori hebat dari kepala kampung imbang, distrik warsa, kabupaten biak numfor, tertanggal januari yang menerangkan warga kampung imbang atas nama isak arfusauw, naomi marker, predikat arfusauw, jefri arfusauw, fransium arfusauw, ikut mencoblos dalam pemilukada kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id supiori bukti surat keterangan nomor: tertanggal oktober dari kepala kampung imbang bukti surat pernyataan atas nama permen amsamsyum, kampung binti, distrik supiori selatan, kabupaten supiori, yang menerangkan tps kampung binti terdapat anak bawah umur yang ikut mencoblos atas nama robek agenda kelas smp) dan regina agenda kelas smp), bukti surat tertanggal desember bukti p 9osurat pernyataan atas nama aristotle sada, kampung wombonda, distrik supiori timur, kabupaten supiori yang menerangkan telah diminta oleh sdr. erik warisan anak dari calon bupati nomor urut atas nama drs. jules warisan, mm, untuk membantu mengumpulkan ktp agar dapat meloloskan pasangan perseorangan independen sebagai calon pasangan bupati dan wakil bupati dalam pilkada supiori, ktp yang dikumpulkan kampung wombonda berjumlah buah ktp tetapi oleh erik warisan dikatakan masih kurang, selanjutnya sdr. aristotle sada diminta sebutkan nama nama, nama nama yang disebutkan berjumlah orang, sdr. erik warisan menyampaikan soal nama dan nik nanti tim sukses pasangan perseorangan nanti yang kerjakan, bukti surat tertanggal desember bukti surat pernyataan atas nama daud som, kepala kampung wombonda ketua pps), distrik supiori timur, kabupaten supiori yang menerangkan warga kampung wombonda tidak pernah menyerahkan ktp dan membubuhkan tanda tangan pada model kwk perseorangan untuk mendukung calon perseorangan atas nama drs. jules warisan, calon bupati) dan obesitas rumor, sos calon wakil bupati) kabupaten supiori, sebagai ketua pps tidak mengetahui adanya verifikasi, baru mengetahui ada dukungan perseorangan setelah tunjukan daftar dukungan model kwk yang setelah dicocokkan ternyata warga yang nya ada tidak pernah mendukung calon perseorangan dan tanda tangannya palsu, bukti surat tertanggal desember bukti surat keterangan domisili dari kepala desa former atas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nama clemens serangga, nomor: km januari yang menerangkan warga atas nama works kafir, fandom kafir, sambo sawo, salomon kafir, leo kafir, arjun, rafael key, natalia rumaropen adalah benar benar penduduk desa former, distrik biak kota, kabupaten biak numfor bukti surat keterangan domisili dari kepala kampung sumberker, nomor: km januari yang menerangkan warga atas dominan korem, candi rumaropen, teresa rumaropen adalah benar benar penduduk kampung sumberker, distrik samoa, kabupaten biak numfor bukti surat permohonan foto copy salinan putusan tipikor, nomor perkara: pid. b tpk pn.jkt.pst atas nama terdakwa drs. jules warisan, mm, bukti surat tertanggal januari bukti formulir permintaan informasi dari komisi pembemberantasan korupsi republik indonesia, tertanggal januari bukti salinan putusan tindak pidana korupsi, nomor perkara: pid. b tpk pn.jkt. pst, tertanggal maret bukti buah video rekaman saksi saksi atas nama david aprombis, agustina arakan, dominan korem, markus proyek, yunus wanwa, yohanes aprombis, otis pariaribo, roy asaribab tentang mobilisasi masa dari kabupaten biak numfor yang untuk memilih pasangan nomor urut pada tanggal desember bukti video rekaman kampanye pasangan nomor urut drs. jules warisan, dan obesitas rumor, sos yang menjanjikan akan memberikan rp. bagi yang memilih mereka, jika nanti terpilih menjadi bupati supiori. bukti surat pernyataan dari ketua panitia pemungutan suara kampung kpps) kampung kobar jaya, distrik supiori utara, kabupaten supiori atas nama adrianus combos, yang menerangkan nama nama warga kampung kobar jaya yang terlampir atas nama adele rumor, charles combos, erna sukan, frans umbara, frenzy rumakiek, ida alias, luther lumiere, yan karel rumor, matches rumor, petronela manson, permias barbar, clemens umbara, brilian barbar, noah rumor, defines rumakiek, ariane sarapan, santi morin, tidak pernah mengetahui kalau nama dan ktp serta tanda tangan yang telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idndahuluan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten supiori sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kpu kabupaten) berjalan dengan aman dan tanpa adanya gejolak dari masyarakat, pada umumnya masyarakat dapat menerima hasil pilkada secara baik. bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, baik ditingkat tps, ditingkat ppd distrik), maupun ditingkat kpu kabupaten, tidak ada protes protes ataupun keberatan yang berarti diajukan oleh saksi saksi dari masing masing pasangan calon, hanya ada beberapa pertanyaan yang bersifat klarifikasi terkait dengan penjumlahan dan adanya dugaan pelanggaran, yang telah diselesaikan pada saat itu juga masing masing tingkatan (tps, ppd dan kpu). dengan demikian tidak ada permasalahan yang berarti dan bersifat signifikan. bahwa sampai dengan selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten supiori, tidak ada satu suratan dari panas kabupaten yang ditujukan kepada memohon terkait dengan rekomendasi perihal pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pilkada, baik tingkat tps, ppd maupun tingkat kpu kabupaten. bahwa sekalipun penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten supiori berjalan aman sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun ada salah satu pasangan calon drs. yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi, pasangan calon nomor urut (tiga), meskipun tidak memenuhi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id syarat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang tahun tentang pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota, dan p.m.k, tahun jo. paalmelebihi (dua) persen. kondisi seperti ini memberikan warna demokrasi tersendiri dan memberikan nilai lebih bahwa penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten supiori semakin demokratis dan berkualitas.:dan huruf p.m.k.anyak: suara, setara dengan (sepuluh koma sembilan puluh empat(piori tahun dikarenakan: bahwa sesuai dengan ketentuan huruf undang undang tahun tentang pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota, dan pmk,faktany: jumlah penduduk kabupaten supiori adalah sebanyak: jiwa, daftar agregat kependudukan per kecamatan distrik dak2) kementerian dalam negeri republik indonesia yang diterima oleh kpu), sehingga persentase perbedaan suara yang digunakan adalah yo. jumlah perbedaan perolehan suaranya antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebagai berikut: pasangan calon drs. jules warisan, dan obesitas rumor, sos pihak terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar suara. pasangan calon drs yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi, sebagai pemohon memperoleh suara sebanyak suara. selisih suara antara pasangan calon drs. jules warisan, dan obesitas rumor, sos pihak terkait) dan pasangan calon drs yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi pemohon) adalah sebanyak suara, setara dengan (sepuluh koma sembilan puluh empat) persen.. mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian diatas dengan mendasarkan ketentuan huruf undang undang tahun dan p.m.k tahunminimal pengajuan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonan dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan. karenanya permohonan pemohon pantas untuk tidak dapat diterima , karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakusupiorihun menyatakan hal yang sama. bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan pendaftaran permohonan keberatan telah memenuhi tenggang waktu,terkait dengan obyek permohonan kpu kabupaten supiori pts kpu kab yang dianggap tidak benar. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa terkait denganerlu memohon jelaskan sebagai berikut bahwaupiori, pada tanggal desember yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh berbagai elemen, panas kabupaten, ketua ppd dan anggota, saksi saksi dari pasangan calon, musica dan tua dan anggota kpu diperoleh hasil sebagai berikut perolehan suara dari masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh kpu kabupaten supiori tangal desember nama pasangan calon kepala hasil perolehan urut daerah dan wakil kepala daerah suarat1600 jumlah suara tidak sah pagiupiori timur, distrik kep. arri: distrik supiori selatan: distrik supiori barat, dan distrik supiori utarajumlah kepala daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah akhir dan wakil masing masing distrik kepala daerah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id distrik distrik distrik distrik distrik supiori kep. supiori supiori supiori timur arri selatan barat utara lasbahwa dalam melaksanakanupiori, baik ditingkat tps, ppd, maupun tingkat kpu kabupaten supiori, memohon telah menjalankan prosedur sebagaimana ketentuan supioridengan demikian maka keliru jika pemohon menyatakanadalah tidak sah atau batal demi hukum dan meminta untuk dibatalkan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nomor urut (dua) adalah pasangan atas nama: mandor rusticus, s.e.,.m. si. dan hugo afraid aibekob, a.m4a., ts.: nomor urut (tiga) adalah pasangan atas nama: drs. yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi pemohon): pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun dengan nomor urut (tiga)tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuan pmk nomor tahunmohon keberatan terhadap keputusan kpu (waktu indonesia timur) yang oleh pemohon didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari sabtu. pokok permohonanyang menyatakan memohon mencederai prinsip prinsip demokrasi dan keadilan. bahwa dalil dalil pemohon yang menyatakan memohon telah mencederai prinsip demokrasi dan rasa keadilan dalam penyelenggaraan pemilukada, hanyalah tuduhan yang bersifat asumsi, abstrak dan tidak dapat memberikan pembuktian yang nyata dan kongkrit dan hanya sebagai ilustrasi dalam upaya untuk meyakinkan majelis hakim mahkamah agar permohonannya seolah olah dianggap benar. untuk itu memohon menolak balik pemohon dan tidak perlu ditanggapi secara panjang lebar. jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan pasangan calon nomor urut atas nama drs. jules warisan, pernah berstatus sebagai terpidana korupsi. bahwa peraturan perundang undangan terhadap pencalonan bupati dan wakil bupati telah jelas mengaturnya, hal ini sebagaimana diatur dalam huruf angka peraturan komisi pemilihan umum p.k.p.u) nomor. tahun tentang perubahan atas: dan aau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratdengan demikian terkait dengan adanya pasangan calon yang pernah berstatus sebagai terpidana korupsi, secara yuridis tidak ada masalah dan memohon tidak menyalahi ketentuan perundang undangan yang berlaku. terkait dengan tuduhan pemohon yang menyatakan memohon bersama sama pihak terkait melakukan pelanggaran serius yang sistematis hanyalah mengada ada terbukti pemohon tidak dapat menguraikan. secara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rinci pelanggaran apa yang dilakukan oleh memohon, dimana, dan dalam bentuk apa. jawaban memohon terhadap dalil pemohon, terkait dengan tuduhan pemohon yang menyatakan memohon tidak melakukan verifikasi terhadap calon independen. bahwa dalil pemohon memberikan gambaran bahwa pemahaman terhadap proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati masih sedikit. pertanyaannya mengapa terhadap masalah verifikasi pencalonan baru dipersoalkan sekarang oleh pemohon masalah keberatan terhadap pencalonan (verifikasi terhadap dukungan pasangan calon), baik prosedur dan mekanismenya telah diatur secara jelas dalam perundang undangan yaitu harus mengajukan keberatan melalui panas kabupaten, karena panwaslah yang memiliki kewenangan dan harus memeriksa dan memutuskan terhadap persoalan pencalonan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada memohon. jika terhadap putusan panas kabupaten pemohon tidak puas maka pemohon dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi tata usah negara, dan selanjutnya dapat mengajukan kasasi mahkamah agung jika pemohon tidak dapat menerima putusan pengadilan tinggi tun. bahwa senjatanya pemohon tidak melakukan prosedur dan mekanisme hukum dalam mempersoalkan masalah verifikasi pencalonan. dengan demikian dalil pemohon yang mempersoalkan tentang pencalonan sebagai peserta pilkada adalah sudah tidak relevan lagi, karena jika pemohon ingin mempersoalkan tentang pemenuhan persyaratan sebagai calon bupati dan wakil bupati, seharusnya dilakukan pada saat tahapan pencalonan bukan pada saat sekarang mahkamah konstitusi. bahwa sampai saat sekarang tidak ada rekomendasi panas kabupaten dan putusan pengadilan pt.tun dan ma) yang menyatakan penetapan memohon terhadap pasangan calon nomor. atas nama julie warisan dan obesitas rumor adalah tidak benar, cacat hukum atau dibatalkan. bahwa dalil dalil pemohon lebih cenderung menduga nduga yangdalil pemohon bukanlah materi permohonan yang sesungguhnya untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. bahwa dalam proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat dukungan calon indepenpenden atau perseorangan dari pasangan calon nomor urut telah dilakukan oleh memohon dengan proses sebagai berikut pada tanggal juni memohon menerima berkas dukungan dari bakal calon atas nama drs. jules warisan. mm, dengan tandatangan dan foto copy ktp. pada tanggal yang sama, kpu kabupaten supiori melaksanakan verifikasi administrasi dan ditemukan ada dukungan yang ganda, sehingga berkas dukungan yang diserahkan pps melalui ppd oleh kpu kabupaten supiori sebanyak dukungan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh pps. pada tanggal juni s.d juli dilakukan verifikasi faktual oleh pps dan ditemukan dukungan yang tidak sah sebanyak dukungan, sehingga dukungan yang sah dukungan. dan selanjutnya dikembalikan dan diserahkan kepada bakal pasangan calon untuk dilakukan perbaikan. pada tanggal agustus bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kekurangan jumlah dukungan. pada tanggal agustus bakal pasangan calon menyerahkan hasil perbaikan dukungan kepada memohon dengan jumlah dukungan dukungan. pada tanggal agustus memohon melakukan rekapitulasi hasil perbaikan dan penambahan dukungan dari bakal pasangan calon, sehingga jumlah dukungan menjadi dukungan atau setara dengan persen. untuk itu memohon menolak seluruh dalil dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon tidak melakukan verifikasi terhadap pasangan calon independen (pihak terkait). jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa memohon telah menerima suatu pernyataan dari bakal pasangan calon independen terkait dengan tanggungan utang, dimana dalam pernyataannya menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan. dan hal ini telah dilakukan pengecekan terhadap lembaga lembaga perbankan kabupaten supiori maupun kabupaten biak numfor, dalam keterangannya memang benar bahwa bakal calon independen tidak memiliki tanggungan hutang lembaga perbankan. jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan tidak diberikan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan berita acara rekapitulasi. adalah bohong jika pemohon menyatakan tidak diberikan salinan surat keputusan kpu kabupaten supiori nomor:dan berita acara sertifikasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten supiori. faktanya berdasarkan tanda terima tertanggal desember saksi pemohon atas nama charles. telah menerimanya dan menandatangani tanda penerimanya. jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan ketua dan anggota kpu kabupaten supiori tidak bersyarat sebagai penyelenggara. bahwa ketua dan anggota kpu kabupaten supiori semuanya telah mengikuti tes penerimaan oleh tim seleksi penerimaan anggota kpu kabupaten supiori, pada bulan september dan semuanya telah memenuhi syarat dan ditetapkan serta dilantik sebagai anggota kpu kabupaten supiori pada tanggal desember dengan penetapan oleh komisi pemilihan umum provinsi papua nomor pts kpu. prov. tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kabupaten supiori periode tahun tanggal desember. sedangkan untuk penetapan ketua kpu kabupaten supiori melalui surat keputusan kpu provinsi papua pts kpu. prov030 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang pergantian dan penetapan ketua kpu kabupaten supiori, tanggal, mei dengan demikian sangatlah naif, jika pemohon menyatakan ketua dan anggota kpu kabupaten supiori tidak bersyarat sebagai penyelenggara. dalil yang demikian disamping tidak benar sangat menyesatkan bagi masyarakat. jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan jumlah penduduk dan pengajuan permohonan. bahwa sebagaimana memohon telah dialihkan pada bagian eksepsi jawaban memohon, maka telah sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, karena tidak memenuhi syarat persentase sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi republik indonesia, tahun jo. peraturan mahkamah konstitusi republik indonesiarhitungan rekapitulasi yang tidak memperinciyang dibuat oleh pemohon adalah keliru dan tidak mendasarkan padtuk itu hasil perhitungan pemohon pantas untuk dikesampingkan. jawaban memohon terhadap dalil dalil pemohon terkait dengan kesalahan penghitungan suara. bahwa tidak benar memohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara adalah salah, karena selalu mendasarkan pada data data perhitungan hasil rekapitulasi dari tingkat tps maupun ppd, dan pada saat dilaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan baik tingkat kpps maupun tingkat distrik tidak ada keberatan baik dari saksi saksi pasangan calon maupun dari panas distrik, maupun panas kabupaten. bahwa perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh pemohon hanyalah mendasarkan pada asumsi asumsi saja, sehingga tingkat akurasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan selisih suara pemohon. karena disebabkan karena terjadinya mobilisasi pemilih siluman hanyalah karangan dari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemohon saja, pertanyaannya tps dan distrik mana adanya mobilisasi pemilih siluman, berapa jumlah pemilih siluman yang telah melakukan pencoblosan. demikian juga dengan tuduhan kepada memohon melakukan pembiaran atau tidak melarang para penduduk diluar supiori mencoblos dan adanya intimidasi, hal ini hanyalah karangan pemohon, karena sampai dengan saat sekarang tidak ada laporan dari panas kepada memohon bahwa telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. jawaban memohon terhadap dalil pemohon terkait dengan pemutakhiran data pemilih. bahwa alasan pemohon mempermasalahkan tentang proses pemutakhiran data pemilih hanyalah alasan yang dibuat buat dan mengada ada, karena pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, pemohon tidak mempersoalkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, padahal pada saat tahap pemutakhiran data pemilih diberikan waktu untuk menyatakan keberatan dan mengusulkan penambahan atau pengurangan data pemilih. pada saat penetapan pemutakhiran data pemilih semua pasangan calon, tim sukses masing masing pasangan calon diundang dan hadir, dan semua pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkan. bahwa kemudian sekarang pemohon mempersoalkan tentang data pemilih dapat disimpulkan kalau pemohon tidak ada alasan lagi untuk membuat alasan guna mengajukan permohonan keberatan. bahwa daftar pemilih tetap untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori telah disahkan dan ditetapkan dalam rapat pleno kpu kabupaten supiori pada tanggal, oktober melalui surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomoradapun rinciannya adalah sebagai brit kon mino kos super timur s55as| super putra |o me| aa00| supiori bart | s08| supir' selatan | o7| a2e0| (kepulauan aruh t1| am) sosial merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan demikian, maka sangatlah mengada ada jika pemohon mendalilkan masalah bahwa memohon tidak melakukan pemutakhiran data yang benar. jawaban memohon terhadap dalil pemohon terkait dengan mobilisasi pemilih siluman, kampanye hitam dengan isu sara, dan isu penangkapan pemohon. bahwa masalah mobilisasi pemilih siluman, adanya kampanye hitam dengan isu sara dan isu penangkapan terhadap pemohon, hal tersebut menjadi kewenangan dari panas kabupaten, maupun panas distrik, dan sampai dengan waktu selesainya penyelenggaraan pilkada kabupaten supiori, memohon tidak pernah menerima laporan atau keberatan dari pemohon, dan memohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari panas kabupaten terkait dengan isu isu yang disampaikan oleh pemohosupiori tahun tanggal,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jika majelis hakimtata tertib pelaksanaan rapat pleno. arrikampung tingkat distriksupiori tahun distrik supiori timurkepulauan arri. kampung arri, mbrurwandi, manggonswan, insumbrei, ini, wongkuna, yamnaisu dan mayorselatanutarabarattimur, kampung doubt, dubes, mataram mataram ii, saya, sorendiweri sorendiweri sorendiweri, syurdori, wafer, wappesi, wappesi ii, wombonda, sawaerma (nomor sawaerma (nomkep. arri. kampung arri, imbirsbari, ini, insumbrei, manggorswan, mbrurwandi, mayor mayor mayor, mayor wongkuna dan yamnaisuselatan. desa kampung: awak, binti, didiabolo kuno, panini, maryaidori, odori dan warbefonduutara. desa kampung: manjur, kobar jaya, puteri, harbor dan warsa. bukti berita acara pemungutan dan penghitungkabupaten supiori tahun distrik supiori barat. desa kampung: annya, koiryakam, maria, masai, napisndi, warni dan mayor. bukti keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor: pts kpu kab. vi tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih ppp) dalam rangka pemilihabukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh ishak umur dan dikuatkan dengan berita acara panitia pemilihan distrik bukti rekapitulasi dukungan pasangan calon perorangan dalam pemilihan bupati dan calon wakil bupati supiori tahun tingkat kabupaten supiori. bukti rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bukti pengumuman kpu nomor: kpu sup vi bukti berita acara hasil penelitian dugaan keadaan dukungan pasangan calon perorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati supiori selatan tahunbukti surat keterangan catatan kepolisian nomor: sick yasmin vii bukti urat keterangan pengadilan negeri biak no: w30 u4 hkm. vii bukti koran harian cenderawasih pos, rabu, agustusmerdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] penyelenggara,::merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idsurat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor: pts kpu kab viii1 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati supiori tahun tertanggal agustus bukti pt dan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor pts kpu kab vii1tertanggal agustus bukti pt bahwa berdasarkan, pihak terkait meraih suara terbanyak dari tiga pasangan calon yang mengikuti pemilihan kabupaten supiorisupiori tanggal desember nama perolehan pasangan calon suara drs. jules warisan, dan obesitas rumor, sos pihak terkait), mandor rusticus, se.,m. dan hugo afraid aibekob, md. ts: drs. yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi pemohon), jumlah suara sah |. bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada memohon, terkait denganyang pada intinya, pokok merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtelah meraih suara sah terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati supiori tahun bahwa dengan alasan sebagaimana paparkan atas, maka berdasarkan padmaka pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut secara pasti dan meyakinkan memiliki kedudukan hukum (legal standing)supiori tahun mahkamah konstitusisupioupiordeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpiomenurut pihak terkait, permohonan pemohon secara jelas dan keyakindengan alasan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan huruf undang undang tahun dan pmk nomor tahun mebi. dst,. bahwa dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten supiori tahun terdapat fakta fakta sebagai berikut: jumlah penduduk kabupaten supiori berdasarkan data dari dinas kependudukan kabupaten supiori adalah sejumlah: jiwa, sehingga persentase perbedaan suara yang ditentukan menurut ketentuan huruf undang undang tahun dan pmk nomor tahun adalah jumlah perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebagai berikut: selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon pasangan calon suara sos pihak terkait), drs. yan imbas dan dwi wartawati trikora dewi dari tabel atas menunjukkan bahwa selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebanyak suara, atau setara dengan (dua belas persen):maka perhitungannya adalah suara dibulatkan atas menjadi suara. dengan demikian perbedaan selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon berdasarkan penghitungan tersebut, maka selisih antara pihak terkait dengan pemohon telah melebihi ketentuan selisih, yakni (dua persen) sebagaimana telah ditentukan dalam huruf undang undang tahun dan pmk nomor tahun yang menjadi syarat minimal untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa terhadap lebihnya ketentuan selisih sebesar terhadap selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon tersebut atas, pemohon juga mengakui bahwa pemohon tidak mampu memenuhi presentase syarat pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang undangan sebagaimana pemohon ungkapkan dalam permohonannya pada angka tentang ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase), bahwa dengan penjelasan tersebut atas, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), karena pemohon dalam mengajukan permohonannya tidak memenuhi prosedur permohonan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga patut bagi mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohoupioseluruhnyardeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiodengan penuh antusias, bahwa pihak terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupatdan telah mengikutinya tahapan tahapanpihak terkait pernah berstatus terpidana dan menuduh atas track record tersebut, pihak terkait berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati supiori tahun bahwa terhadap tuduhan status pihak terkait pernah sebagai narapidana dan berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati supiori tahun adalah sangat tidak relevan, bahwa status sebagai mantan terpidana tidak boleh dijadikan tolak ukur bahwa pihak terkait mempunyai niat yang jahat dan berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati supiori tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa justru pemohonlah yang sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, mengingat pemohon pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori berkedudukan sebagai incumbent yang sangat berpotensi dan akan pihak terkait buktikan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori yang diantaranya adalah: pengerahan pns kabupaten supiori sebagai tim pemenangan pemohon, intimidasi, money politik, mobilisasi massa dari kabupaten biak dan lain sebagainya yang akan pihak terkait buktikan dalam keterangan ini. terhadap dalil memohon. tidak melakukan verifikasi terhadap pihak terkait bahwa pihak terkait dalam mencalonkan menjadi calon bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun telah mengikuti prosedur dan syarat pengajuan menjadi calon bupati dan wakil bupati yang benar sebagaimana termuatihak terkait telah memenuhi syarat dan telah melalui prosedur saat pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang undangan, sehingga memohon telah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun selain itu, pihak terkait juga telah memberikan berkas yang lengkap kepada memohon sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagai calon perorangan yang kemudian diverifikasi administrasi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id maupun faktual untuk ditinjau kebenarannya dengan pedoman ketentuan perundang undangan. bahwa terhadap ktp sementara dalam bentuk surat keterangan merupakan hak untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap penduduk indonesia sebagaimana ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, yang menyatakanbahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan salah satunya adalah ktp. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan menyataoleh karena itu tidak ada salahnya ketika penduduk mendapatkan surat keterangan identitas ktp, karena memang merupakan hak bagi tiap tiap penduduk: bahwa diterbitkannya dokumen oleh pihak yang berwenang kabupaten supiori, yakni dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten supiori semata mata untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin hak warga negara, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih. begitu pentingnya hak memilih dan dipilih, maka mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal februari menyatakan pada pokoknya hak memilih dan dipilih adalah hak dasarak asasi warga negara yang juga diamini. sebagaimana dalam permohonan pemohon, putusan mahkamah ini juga diamini pemohon, bahwa setiap warga yang menggunakan hak politiknya untuk mendukung pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun tidak boleh ada yang melakukan tindakan untuk mencegah maupun menghalang halangi. karena sebagaimana diungkapkan atas, hak politik tersebut merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. dengan demikian, maka tidak ada yang keliru apalagi melanggar norma peraturan perundang undangan bagi masyarakat kabupaten supiori yang memberikan dukungan kepada pihak terkait untuk mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun bahwa jikalau pun dalil pemohon guo benar adanya, pemohon seharusnya melaporkan hal tersebut panas kabupaten dan apabila belum puas dapat mengajukan sengketa antar peserta dengan peserta dan atau penyelenggara tun, namun proses tersebut tidak dijalani oleh pemohon, karena faktanya selama proses tahapan pendaftaran sampai dengan ditetapkannya pihak terkait sebagai pasangan calon, tidak pernah ada keberatan dari pemohon. alih alih karena pemohon kalah dengan pihak terkait, kemudian pemohon mencari cari kesalahan yang tidak dilakukan oleh pihak terkait. dengan demikian dalil pemohon ago tidak beralasan hukum dan patut ditolak mahkamah terhadap tuduhan pihak terkait masih memiliki tanggungan hutang bahwa tuduhan pihak terkait masih memiliki tanggungan hutang adalah tidak benar, berdasarkan bukti yang pihak terkait miliki (bukti pt bahwa pihak terkait sama sekali tidak mempunyai tanggungan hutang pada bank papua, dengan demikian dalil pemohon ago beralasan hukum untuk ditolak mahkamah. terhadap dalil pemohon mengenaiago, pemohon bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengakui sendiri bahwa selisih suara antara pihak terkait dengan pemohon terdapat selisih sebanyak (lima koma nol satu persen), meskipun hitungan yang benar selisih antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar (dua belas persen) atau sebanyak suara,, maka perhitungannya adalah suara dibulatkan atas menjadi suara., dengan demikian terbukti bahwa memang pemohon tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan guo, dengan demikian patut bagi mahkamah konstitusi untuk menolak dalil pemohon, terhadap kesalahan hasil penghitungan suara bahwa penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun sebagaimana disaksikan oleh tim dan saksi dari pihak terkait, serta masyarakat telah dilakukan dengan mematuhi segala asas asas pemungutan dan penghitungan suara, yaitu langsung: umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum: tertib, kepentingan umum: keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas, sebagaimana yangksanaan penghitungan hasil pemilihan juga dikawal dan disaksikan secara bersama sama oleh setiap saksi calon peserta pemilihan, diawasi oleh panas kabupaten kota, panas kecamatan, ppl, dan masyarakat. sehingga tidak memungkinkan adanya kecurangan kecurangan yang dapat dilakukan pada saat penghitungan suara oleh para pihak, dan juga tidak memungkinkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id banyak pendukung pemohon yang tidak diberi undangan, dan nama nama mereka memang tidak terdapat dalam dpt. padahal pendukung pemohon tersebut terdaftar dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden, bahkan dalam pilkada supiori pada tahun apa yang dilakukan oleh memohon beserta jajarannya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. calon bupati nomor urut atas nama drs. jules warisan, m.m. pernah berstatus sebagai terpidana korupsi mantan terpidana korupsi bahwa pihak terkait pasangan calon nomor urut khususnya calon bupati kabupaten supiori tahun atas nama drs. jules warisan, m.m. adalah mantan bupati kabupaten supiori yang pernah terlibat (berstatus) sebagai terpidana korupsi pada proyek pembangunan pasar sentral supiori, terminal induk kabupaten supiori, rumah dinas eselon kabupaten supiori, dan renovasi pasar sentral supiori dengan menggunakan apbd kab. supiori tahun anggaran bukti dan bahwa calon bupati nomor urut (satu) atas nama drs. jules warisan, m.m. telah menjalani proses hukum komisi pemberantasan korupsi, kemudian disidangkan pengadilan tipikor pada pengadilan jakarta pusat, dan berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat, nomor: pid. b tpk pn.jkt.pst, tanggal maret dengan amar putusan antara lain dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan divonis (tiga) tahun penjara, bahwa dari track record calon bupati nomor urut atas nama drs. jules warisan, m.m. tersebut, pasangan calon nomor urut sangat berpotensi melakukan pelanggaran dalam pemilukada kabupaten supiori tahun hal ini terbukti dalam proses pemilukada kabupaten supiori, pihak terkait telah melakukan pelanggaran serius yang sistematis bersama sama dengan memohon, mulai dari proses verifikasi calon perseorangan hingga saat rekapitulasi pemungutan suara tanggal desember yang berdampak pada pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adanya dusta diantara penyelenggara dan para pasangan calon yang mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun bahwa terhadap hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun tidak pernah ada keberatan yang dilaporkan kepada kpu maupun panas kabupaten supiori dari saksi calon yang hadir maupun dari masyarakat. oleh karena itu, maka proses penghitungan suara secara hukum harus dianggap benar, karena dianggap telah mematuhi prosedur yang berlaku. selain itu, hasil dari penghitungan suara tersebut, yaitu merupakan hasil penghitungan yang meyakinkan dan tidak patut untuk diragukan keabsahannya bahwa terhadap dalil kesalahan hasil penghitungan suara adalah sangat tidak beralasan, karena pemohon tidak menguraikan secara detail tps mana, desa mana dan distrik mana terjadi kesalahan hitung, namun pemohon hanya beralasan bahwa adanya kesalahan hitung dikarenakan adanya mobilisasi pemilih siluman, intimidasi dan sikap memohon membiarkan adanya mobilisasi pemilih. dengan demikian dalil pemohon ago tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan. terhadap tuduhan mobilisasi pemilih siluman bahwa terhadap dugaan pemohon yang menyatakan peraihan suara terbanyak yang diraih oleh pihak terkait akibat adanya mobilisasi pemilih siluman yang diakomodir dari luar wilayah kabupaten supiori untuk mencoblos pada tps yang tersebar dalam (lima) kecamatan kabupaten supiori, yaitu kecamatan kepulauan arri, kecamatan supiori barat, kecamatan supiori selatan, kecamatan supiori timur, dan kecamatan supiori utara adalah tidak benar dan mengada ada. pihak terkait dalam meraibupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun dilakukan secara benar, jujur, dan mematuhi rambu rambu yang ada dalam perundang undangan: bahwa terhadap dalil adanya tuduhan mobilisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh pihak terkait adalah tidak benar dan mengada ada, justru sebaliknya akan pihak terkait buktikan bahwa pemohon dengan kekuasaannya sebagai incumbent memerintahkan jajarannya pns kabupaten supiori) yang berdomisili kabupaten biak kabupaten tetangga) untuk memilih pada tanggal desember dengan menggunakan modus membuat surat keterangan pindah domisili, dengan demikian dalil pemohon ago tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan. bahwa pihak terkait telah mendapat dukungan dari masyarakat kabupaten supiori secara sukarela dan tanpa ada paksaan sedikitpun, apalagi dengan melakukan tindakan diskriminasi, penganiayaan dan tindakan lain yang diharamkan oleh norma perundang undangan. oleh karena itu, dugaan yang dituduhkan oleh pemohon kepada pihak terkait adalah tidak benar dan hanya berisi fitnah. karena dugaan pemohon tersebut tidak dilengkapi dengan cukup bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak terkait. dengan demikian, maka dalil pemohon terhadap apa yang dituduhkan kepada pihak terkait adalah bohong belaka dan patut untuk dikesampingkan. terhadap dugaan kampanye hitam dengan menghembuskan isu sara yang memojokkan pemohon bahwa dugaan pemohon mengenai adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak terkait merupakan dugaan yang tidak benar. pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan kampanye hitam, baik melalui sms maupun secara lisan sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon, bahwa pihak terkait tidak pernah menyatakan pernyataan sebagaimana yang dibanggakan kepada pihak terkait dengan menyudutkan pemohon untuk memprovokasi dan mengajak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id umat islam kabupaten supiori agar tidak memilih pemohon. tuduhan pemohon juga tidak disertai dengan bukti yang valid: bahwa pihak terkait tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon dengan melakukan penyebaran isu baik secara lisan maupun melalui sms menjelang pencoblosan menyebarkan isu kepada pemohon pada dini hari tanggal desember bahwa pemohon telah ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) dalam dugaan korupsi sejumlah proyek yang terdapat kabupaten supiori. dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh pemohon terhadap pihak terkait bukan merupakan fakta pelanggaran, dan seyogyanya dugaan pemohon dikesampingkan oleh mahkamah. terhadap dugaan adanya politik uang dan sejenisnya bahwa pihak terkait tidak pernah memberi barang atau uang atau ataupun insentif lainnya kepada pemilih kecamatan supiori selatan ketika proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori tahun dengan janji harus memilih pasangan calon nomor urut atas nama drs. jules warisan, dan obesitas rumor, sos. pihak terkait mendapatkan suara dukungan dari masyarakat kabupaten supiori didapatkan secara murni tanpa disertai dengan tindakan amoral dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa dugaan yang disampaikan oleh pemohon terhadap pihak terkait juga tidak mampu menjabarkan secara jelas dan spesifik mengenai tempus dan locus dari pelanggaran yang sangkaan tersebut. bahwa dengan demikian, terhadap apa yang dibanggakan oleh pemohon kepada pihak terkait patut untuk diabaikan dan dikesampingkan oleh mahkamah. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgokabupaten supiori tahun terlebih pemohon adalah incumbent yang denga sangat leluasa menggunakan kekuasaannya untuk mengerahkan pejabat pns kabupaten supiori untuk mendukungnya bahwa kepala dinas kebersihan dan pertamanan kabupaten supiori atas nama yan pieter parioribo dengan terang terangan mendukung pemohon dan mengajak para pns kabupaten supiori untuk mendukung pemohon dan memenangkan pemohon, hal tersebut dapat pihak terkait buktikan dengan rekaman video kampanye pemohon, dalam rekaman tersebut kepala dinas dinas kebersihan dan pertamanan kabupaten supiori atas nama yan pieter parioribo berorasi diatas panggung pada saat kampanye pemohon, bahwa dalam setiap apel pegawai lingkungan pemerintah daerah kabupaten supiori pemohon bupati incumbent) selalu meminta kepada seluruh pns kabupaten supiori untuk mendukung pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten supiori, hal tersebut akan pihak terkait buktikan dalam rekaman video, bahwa pemohon memanfaatkan pembagian beras raskin untuk meminta dukungan masyarakat kabupaten supiori, dan apabila memang orang tersebut adalah benar benar mendukung maka akan diberikan karung beras raskin. bahwa dalam setiap kampanye pemohon selalu melibatkan pns, bahkan secara terang terangan para pns yang mengikuti kampanye pemohon masih menggunakan baju dinas dan menggunakan kendaraan dinas untuk menuju tempat kampanye, bahwa pada tanggal november bertempat kediaman calon wakil bupati pemohon atas nama dwi setiawan trikora dilakukan pembagian sembako berupa zak tepung, gula, dan uang tunai sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada para penerima, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dwi setiawan trikora berpesan agar nanti pada tanggal desember jangan lupa pilih nomor urut bahwa pada tanggal dan desember terdapat pembagian kemeja batik dan rok uang tunai sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) kepada masyarakat desa yendoker yang dibagikan oleh lea warfandu dan jonathan rumbekwan (tim sukses pemohon) dan berpesan agar pada tanggal desember memilih pasangan nomor urut pemohon), bahwa pemohon melakukan intimidasi kepada para pns apabila pns tersebut tidak mau mendukung pemohon maka akan diberikan sanksi kepada pns tersebut, pemohon mengerahkan pns kabupaten supiori yang berdomisili kabupaten biak kabupaten tetangga) untuk membuat surat keterangan pindah domisili agar pada tanggal desember dapat memilih pemohon, bahwa pada tanggal desember pagi sebelum para jajaran skpd dan pns kabupaten supiori menggunakan hak pilihnya, mereka melakukan apel pagi terlebih dahulu kantor bupati (rumah dinas bupati), dan bupati incumbent memberikan arahan untuk memilih dia pada saat nanti menggunakan hak pilihnya. asisten daerah atas nama budi manson masuk dalam tim sukses pemenangan dan selalu hadir dalam setiap kampanye pemohon dan mengajak para pns untuk mendukung pemohon: bahwa pada tanggal oktober tim sukses pemenangan pemohon melakukan intimidasi dan penganiayaan kepada pendukung pihak terkait dan hal tersebut telah dilaporkan panas pemilihan kabupaten supiori dan pihak kepolisian: ketua tim pemenangan pihak terkait atas nama john pd. amandel pada tanggal november dianiaya oleh sdr. daniel imbas sebagai tim pasangan calon pemohon pada saat pelapor melewati tempat kampanye pemohon lapangan wappesi distrik supiori timur, hal tersebut telah dilaporkan panas pemilihan kabupaten supiori, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan lp pilkada xi tanggal november berdasarkan uraian argumentasi yang pihak terkait sampaikan atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa dan justru pemohonlah yang melakukan pelanggaran pelanggaran sehingga menjadikan pemohon dapat meraih suara sebagaimana telah ditetapkan oleh memohon, maka permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya. kesimpulan supioridua belas.upiori tahun tkeputusan kpu kabupaten supiori pts kpu kab vii tentang penetapananggal desember model db kwk)supiori tahun tanggal agustus model ba.hp kwk) pt berita acara kpu sup ba viii tanggal agustuskut data agregat kependudukan per kecamatan dak2) khusus untuk kabupaten supiori, provinsi papua bertanggal april pt biodata penduduk warga negara indonesia nik: atas nama debby rosita manpower pt surat keterangan pindah wni anta kab kota dalam satu provinsi skpwni atas nama merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id debby rosita manpower pt surat keterangan bik tanggal januari yang dikeluarkan bank papua pt tanda bukti penerimaan laporan lp pilkada xi tanggal november berikut foto foto pembagian beras oleh pasangan calon nomor urut pt dokumentasi foto pns kabupaten supiori mengikuti kampanye pemohon pt dokumentasi foto sembako yang dibagikan oleh calon wakil bupati pemohon atas nama dwi wartawati trikora dewi pt dokumentasi foto beras raskin yang dibagikan pemohon desa karier distrik supiori timur pt dokumentasi foto pns dinas pendidikan atas nama dominus kafir berorasi dalam kampanye pemohon pt tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada xi atas nama pelapor john amandel pt dokumentasi video kampanye pemohon yang mengajak pns untuk memilihnya pt dokumentasi kepala dinas kebersihan kabupaten supiori yang terang terangan mendukung pemohon dan mengajar pns untuk memilih pemohosarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
kj ayang diwakili oleh: nama h.a. muhaimin iskandar: jabatan ketua umum partai kebangkitan bangsa, alamat kantor jin. raden saleh nomor jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada hm. anwar rachman, sh., mh.: hj. anna mu'amanah, mh.: sandy nyaman, sh.:h. sutiyoso, shi., mh.: fahd tricky, sh.: mohamad bisri, kom., agustinus ster tembok, sh.: naskah, shi.: sugeng hermawan, sh.:h.: andi syafi'i, fil. tahun najib, shi.: fauzan fuad, sik.: oman alibi, sh.:m. ja'far shading, sh.: nurani, sh.: andi syahrini, sh., mcc.: rinaldi, sh., yuen hadi, sh.: ali fernandez, shi.: irwandi usia, sh.:m. antoni tha, sh., mh.: jambul kamal frasa, sh., mahmudi, sh.: teuku zulkarnain, sh.: sulfida, sh.:h. ka'bil mubarak, shi., hum.: mutakhir, shi.: drendrik djehadut, sh.: aloysius alun, sh.: dicky irawan, sh.: asep lukman, sh. lukman hakim budi, sh.:! nurul bahru ulum, sh.: alex kurun syarifudin, sh.: arthur otto living, sh, mh.: alan kalian sh.: tambah tuah purba, sh., si. henry gani purba, sh.: korea tambunan, sh.: olahan sekolah butarbutar, sh.:a. luis alun, sh.: solehuddin, sh.: dr. fx. puri manunggal, sh.: muhammad antoni, sh.bangkitan bangsoooooooo komodo wookepada ali nuri, s.h.:,2. sampai dengan bukti p2. .3823yang disahkan dalam persidangan tanggal juni dan juni sebagai berikut: nama fotokopi dan da p2. s d p2. rajapolah kecamatan rajapolah kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. wan kecamatan bantarkalong kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. cigalontang kecamatan cigalontang kabupaten tasik fotokopi kecamatan p2. s d p2. cikatomas cikatomas kabupaten tasik fotokopi kecamatan p2. s d p2. disayang disayang kabupaten tasik fotokopi kecamatan p2. s d p2. karangnya karangnya kabupaten tasik fotokopi kecamatan p2. s d p2. leuwisari leuwisari kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. manonjaya kecamatan manonjaya kabupaten tasik p2. s d p2. sukaraja fotokopi daasik fotokopi dan da p2. s d p2. sorong hilir kecamatan sorong hilir kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. sekarat kecamatan sekarat kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. tanjungjaya kecamatan tanjungjaya kabupaten tasik fotokopi dan da kabupaten tasik fotokopi kecamatan fotokopi kecamatan kabupaten tasik fotokopi kecamatan p2. s d p2. cikalong cikalong kabupaten tasik fotokopi kecamatan tasik fotokopi dan da p2. s d p2. salah kecamatan salah kabupaten tasik fotokopi kecamatan fotokopi kecamatan kabupaten tasik fotokopi kecamatan kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. bojong asih kecamatan bojong asih kabupaten tasik fotokopi dan da p2. s d p2. kadipaten kecamatan kadipaten kabupaten tasik fotokopi dan da karang kecamatan karang p2. s d p2. tunggal tunggal kabupaten tasik fotokopi da1 p2. s d p2. cibeureum kecamatan cibeureum kota tasikmalda1 kota tasikmalaya p2. s d p2. spedes kecamatan spedes kota tasikmalaya fotokopi da1 p2. s d p2. kawal kecamatan kawal kota tasikmalaya p2. s d p2. mangkubumi fotokopi da1 kota tasikmalaya p2. s d tamansari fotokopi da1 merasa kota tasikmalaya nee asa kabupaten tasikmalaya p2. s d p2. sukaresmi photo copy desa desa sukamulya dan da sukamulya kecamatan sukaresmi kabupaten garut p2. s d sukaresmi photo copy desa p2. desa cintadamai dan da cintadamai kecamatan sukaresmi kabupaten garut p2. s d p2. sukaresmi photo copy desa desa mekarjaya dan da mekarjaya kecamatan sukaresmi kabupaten garut p2. s d p2. leuwigoong photo copy desa desa margahayu dan da margahayu kecamatan leuwigoong kabupaten garut p2. s d p2. teropong photo copy desa kidul sukajaya dan da desa kecamatan teropong sukajaya kidul kabupaten garut p2. s d p2. teropong photo copy desa kidul sukagalih dan da desa kecamatan teropong sukagalih kidul kabupaten garut p2. s d p2. kesurupan photo copy desa desa datar datar dan da kecamatan kesurupan2. s d p2. malangbong photo copy desa desa nagara dan da nagara kecamatan malangbong kabupaten garut p2. s d p2. malangbong photo copy desa desa sekarat dan da sekarat kecamatan malangbong kabupaten garut p2. s d p2. pameungpeu photo copy desa pameungpeuk dan da desa kecamatan pameungpeu pameungpeuk kabupaten garut p2. s d p2. pameungpeu photo copy desa sirnabakti dan da desa kecamatan sirnabakti pameungpeuk kabupaten gacro ramadhan saksi sebagai saksi tps desa linggamulya: saksi menyatakan caleg aceh adang tidak memperoleh suara, ade indra kurniawan saksi sebagai saksi tps desa tukang kawung, sorong hilir, tasikmalaya, saksi merupakan saksi nasdem: saksi tidak diberikan sampai sekarang, saksi menyatakan aceh adang memperoleh suara tps desa tukang kawung: lukman hakim saksi sebagai ketua tim sukses emas aan ubudiah: saksi memiliki c1: saksi hanya mereka caleg dpr nomor urut dan berdasarkan aceh memperoleh suara dan emasversi kpu, emas memperoleh suara sedangkan aceh memperoleh71. suara, saksi menerangkan ada tps sebagai contoh yang mengalami perubahan suara, berdasarkan tps desa sukamarinagukarapih kecamatan sukarajalinggawangi kecamatan leuwisari yang dimiliki saksi, emas aan ubudiah mendapatkan suara sama ditulis sedangkan berdasarkan yang dimiliki saksi, aceh adang mendapatkan suara tetapi ditulisabupaten purwakarta dalam pemilu yang dilakukan pada hari jum'at tanggal mei dengan hasil menurut pemohon dan memohon sebagai berikut: (tabel dihalaman berikutnya) nan aan pan meetai salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman para partai elan sofyan elan sofyan dra. ayah churiyah dra. ayah churiyah ahmad sulit ahmad sulit cacah martini cacah martini |. sumatra sumatra lin hadiah lin hadiah total suara total suara bahwa terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut dikarenakan adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon untuk salah satu calon lainnya pada saat rekapitulasi perolehan suara kpu kabupaten sebagaimana terlihat dari tabel perbandingan suara ppk dengan kpu berikut ini: perolehan suara kecamatan wanayasa ana elan sofyan elan sofyan dra. ayah churiyah dra. ayah churiyah ahmad yunita ahmad sulit cacah cacah sumatra sumatra lin hadiah lin hadiah jumlahsuara jumlah suara perolehan suara kecamatan pondoksalam jdih jmpl suara suara elan sofyan elan sofyan dra. ayah churiyah dra. aj: diunduh dari laman pad churiyah ahmad sulit ahmad sulit cacah cacah sumatra sumatra lin hadiah lin hadiah un. jumlah suara jumlah suara perolehan suara kecamatan pasawahan nama jdih nama jmpl suara suara elan sofyan elan sofyan dra. ayah churiyah dra. ayah churiyah ahmad sulit ahmad sulit sumatra sumatra lin hadiah lin hadiah jumlahsuara jumlah suara perolehan suara kecamatan kiarapedes ak suara elan sofyan elan sofyan dra. ayah churiyah dra. ayah churiyah ahmad sulit ahmad sulit guyana sumatra lin hadiah lin hadiah jumlah suara jumlah suara jumlah suara sah partai dan calon dari partai kebangkitan bangsa pkb) daerah pemilihan purwakarta iii yang meliputi kec. wanayasa, kec. pasawahan, kec. pondok salam dan kec kiarapedes adalah tetap senamun jumlah perolehan suara caleg yang berubah. perubahan perubahan dimaksud adalah sebagai berikutasawahankiarapedesondoksalam suara partai malan sofyan dra ayah churiyah ahmad sulit cacah martini sumatra lin badriyahbahwa perubahan jumlah tersebut dilakukan oleh memohon dengan cara merubah angka perolehan suara dengan cara dicoret coret diganti angka baru dan dipakai dan hal ini terjadi desa sumberdaya dan desa jayanamun perolehan suara antara caleg menjadi berubah sebagai berikut: suara partai pkb mansur elan suherman dra. ayah rodiyah ahmad sulit cacah martini sumatra suherman lin hadiah total suara partai dan caleg bahwa untuk suara caleg, perolehan suara caleg pkb dapil purwakarta iii atas nama elan sofyan adalah sebesar dua ribu tiga ratus lima puluh lima suara dengan peanayasa pasawahan pondoksalam kiarapedes dan perolehan suara caleg pkb dapil purwakarta iii atas nama ahmad sulit suara adalah sebesar dua ribu dua ratus dua puluh suara dengan perincian wanayasa pasawahan pondoksalam kiarapedes bahwa dengan demikian jelaslah bahwa peraih suara terbanyak untuk caleg pkb daerah pemilihan purwakarta iii adalah elan sofyan (calon nomor urut dengan total perolehan suara sebesar (dua ribu tiga ratus lima puluh lima), sedangkan perolehan suara caleg nomor urut yakni ahmad sulit sarjana adalah sebesar dua ribu dua ratus dua puluh bahwa dengan demikian jelaslah, bahwa keputusan memohon yakpurwakarta iii kabupaten purwakarta propinsi jawa barat model db dprd kab kota) yang pada intinya menyatakan bahwa caleg pkb nomor urut atas nama ahmad sulit sarjana memperoleh suara (dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara dan caleg pkb nomor urut atas nama elan sofyan memperoleh suara sebesar dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) suara adalah tidak benar dan untuk itu pemohon mohon agar keputusan memohon ago dibatalkan. berdasarkan hal hal tersebut atas, beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan perolehan suara yang benar untuk pemohon adalah berjumlah (dua ribu tiga ratus jawa barat dicatat dengan nomor12elan sofyansampai dengan bukti .3yang disahkan dalam persidangan tanggal meo| k00 kerman ti. |p2to24 foto copy model kecamatan wanayasa pemohon) |p21022 fotokopi model kecamatan wanayasa memohon) jp21023 falcon mode kecamatan pendanaan penaha setiawan saksi sebagai tim pemenangan bapak elan sofyan, saksi menjelaskan suara ppk wanayasa, saat rekap pleno ppk wanayasa ada kesepakatan antara caleg nomor atas nama bapak elan sofyan dan caleg nomor atas nama ahmad sulit untuk tidak menghadirkan saksi mandat pkb: saksi mengikuti rekap pleno kpud dari luar, saat pleno rekapitulasi kpud terjadi perubahan suara untuk suara bapak elan sofyan ppk memperoleh suara setelah kpud berubah menjadi suara: olan rohan saksi sebagai tim pemenangan bapak elan sofyan, berdasarkan berita acara rekapitulasi ppk kecamatan pondok salam, hasil perolehan suara ahmad sulit memperoleh suara tetapi berubah menjadi suara rekap kpud: aji damai saksi sebagai tim pemenangan bapak elan sofyan, saksi menyaksikan pada saat rekapitulasi kabupaten, saksi menyatakan rekapitulasi dari kecamatan tidak ada perubahan: apabila dari kecamatan tidak ada perubahan pada saat rekapitulasi kabupaten, maka suara elan sofyan beda tipis, menang suara, elan memperoleh suara sedangkan ahmad...suara alat bukti dapilemas aan ubudiyah) menurut memohon provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dprd daerah pemilihan jawa barat xi. memohon dengan ini menolak dalil dalil pemohon sebagaimana dalam butir permohonan pemohon pada intinya pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara milik pemohon. bahwakepentingan pemohon apa yang dirugikan oleh memohonpada pokok permohonan pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara untuk calon anggota dpr a.n. emas aan ubudiyah kecamatan dan adanya penambahan suara untuk calon anggota dpr nomor urut yaitu a.n. aceh adang rukyat pada daerah pemilihan jawa baratjawab dalil pemohon, memohon memeriksa dokumen model dan menyatakan perolehan suara yang benar menurut memohon sebagai berikut tabel pertandingan data perolehan suara kecamatan kab tasikmalaya mem suara suara memohon pemohon iirangaya ear) osr| tanpa ris manganya d2re| rae) t2sa isukaame t2anarkis jabar1kecamatan disayang jabar. model kecamatan karangnya jabar xi. model kecamatan leuwisari jabar. model kecamatan manonjaya jabar. model kecamatan sukaraja jabar xi. model kecamatan sodonghilir jabar. model kecamatan sekarat jabar x1. model kecamatan tanjungjaya jabar xi. model kecamatan siliwangi jabar x1. model kecamatan taraf jabar x1. model kecamatan padakembang jabar xi. model kecamatan cikalong jabar x1. model kecamatan pagerageung jabar x1. model kecamatan salah jabar. model kecamatan cinema jabar xi. model kecamatan parungponteng jabar. model kecamatan gunungtanjung jabar xi. model kecamatan bojongasih jabar xi. model kecamatan kadipaten jabar xi. model kecamatan karangnunggal tabel2 pertandingan data perolehan suara kecamatan kabupaten tasikmalaya kecamatan perolehan perolehan kontra alat bukti suara suara versi versi cigalontang jabar xi. jabar xi. karangnya jabar jabar jabar xi. tanjungiaya t2jabar x112 te2jabar kadipaten jabar xi. jabar xi. model kecamatan karangnya jabar xi. model kecamatan leuwisari jabar xi. model kecamatan cigalontang jabar x1. model kecamatan cikatomas jabar xi1. model kecamatan sukaraja jabar xi. model kecamatan tanjungjaya jabar xi. model kecamatan sek x1. model kecamatan kadipaten angonabe memohon pemohon tamahan anggota dpr memohon aas bah spd x1. damai rukyat jabar. model kabupaten tasikmalaya bahwa perolehan suara sah yang benar menurut memohon untuk aceh adang rukyat pada kecamatan kabupaten tasikmalaya sebanyak .427suara bahwa perolehan suara sah yang benar untuk pemohon pada kecamatan kabupaten tasikmalaya sebanyak suara bahwa perolehan suara untuk pemohon kecamatan kabupaten tasikmalaya sebanyak danperolehan suara untuk aceh adang rukyat kecamatan kabupaten tasikmalaya sebanyak sebagaimana tercantum dalam model db1 dpr hal. kabupaten tasikmalaya. jabar. bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara yang dilakukan oleh memohon kota tasik sehingga mengakibatkan hilangnya suara kota tasikmalaya. bahwa untuk menjawab dalil pemohon, memohon melakukan pemeriksaan terhadap dokumen model dengan hasil sebagai berikut (t jabar xi. s.d jabar xi. tabel pertandingan perolehan suara yang diajukan oleh pemohon (perseorangan calon anggota dpr) dapil jawa barat suara kecamatan memohon pemohon kasam onopnkatkotmuri salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman perolehan suara kecamatan dpr dpr dpr d1. dpr kel. margabatti dpr (ins$ ww jumlah. dpr kel. yudanegara dpr kel. nagarawangi kec. cihideung elembatis dpr kel. antasari dpr gam dpr katatawaa # h dpr kec. spedes sel ipebles kel. nagarasari dpr kel. sukamara dpr dpr kel. cilamajang dpr kec. kawal dpr kel. urug dpr wati joeri salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman perolehan suara kecamatan dpr kel. talagasari dpr dpr nan jumlah rose yo4a dpr dpr dpr dpr mangkubumi dpr kel. cipawitra dpr kel. sambongpari dpr dpr jumlah, ttan o10e dpr eartamanen oe|goes oo dpr kamu dpr atasi dpr kec. tamansari dpr kel. setiawargi dpr dpr dpr jum lah | bahwa berdasarkan data data yang diajukan oleh memohon, data perolehan suara aceh adang rukyat versi memohon sebanyak merupaumulasi secara konsisten sejak model dpr dan model da1 dpr yang berasal dari kecamatan cibeureumkecamatan cihideunghideung jabar xi. s.d jabar xi. kecamatan spedesspedes jabar xi. s.d jabar xi. kecamatan kawalkawal( jabar xi. s.d jabar xi. kecamatan mangkubummangkubumi jabar xi1. s.d jabar xi1. kecamatan tamansardengan demikian perolehan suara calon anggota dpr a.n. emas aan ubudiyah, dan aceh adang ruchiyat daerah pemilihan jawa barat sebagai berikut sae dapfanja aan garut tasik tasik gol1sampai dengan bukti jabar.7jabar. model kecamatan disayang jabar. model kecamatan karangnya . jabar. model kecamatan leuwisari jabar. model kecamatan manonjaya jabar. model kecamatan sukaraja jabar. model kecamatan sodonghilir jabar. model kecamatan sekarat jabar. model kecamatan tanjungjaya jabar. model kecamatan siliwangi jabar. model kecamatan taraf jabar. model kecamatan padakembang jabar. model kecamatan cikalong jabar17 model kecamatan pagerageung jabar18 model kecamatankecamatan cinema jabar. model kecamatan parungponieng jabar. model kecamatan gunungtanjung jabar. model kecamatan bojongasih jabar. model kecamatan kadipaten jabar. model kecamatan karangnunggai jabar. model kabupaten tasikmalaya jabar. model da1 dpr kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model da1 dpr kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model da1 dpr kecamatan spedes kota tasikmalaya jabar. model da1 dpr kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan setiaratu kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan kertanegara kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan kota baru kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan aliran kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan setianegara kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan diserang kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan cakar kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dir kelurahan margabakti kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan setianya kecamatan cibeureum kota tasikmalaya jabar. model dir kelurahan yudanegara kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan nagarawangi kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan palembang kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan alasan kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan tugujaya kecamatan cihideung kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan panglayungan kecamatan spedes kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan spedes kecamatan spedes kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan nagarasari kecamatan spedes kolmara kecamatan spedes kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan kersamenak kecamatan kawal kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan cilamajang kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan gunungtandala kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan urug kecamatan kawal kota tasikmalaya jabar. model d1dpr kelurahan tanjung kecamatan kawal kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan dibeli kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan karanganyar kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan talagasari kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan leuwiliang kecamatan kawal kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan gununggede kecamatan kawal kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan mangkubumi kecamatan mangkubumi kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan digantung kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan kerikil kecamatan mangkubumi kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan linggajaya kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan cipawitra kecamatan mangkubumi kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan sambongpari kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model d1dpr kelurahan sambongjaya kecamatan mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model dpr kel. cipari kec. mangkubumi kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan tamansari kecamatan tamansari kola tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan mugarsari kecamatan tamansari kota tasikmalaya jabar. model d1dpr kelurahan tamannya kecamatan tamansari kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan sulap kecamatan tamansari kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan setiawan kecamatan tamansari kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan mayasari kecamatan tamansari kothurip kecamatan tamansari kota tasikmalaya jabar. model dpr kelurahan setiamulya kecamatan tamansari kota tasikmalayandcr,i 10192k dan jjid166395:sertifikat rekapitulasi hasil penghitunga)perolehan suara pemohon (perseorangan elan sofyan) menurut memohon provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten purwakarta iii. a). memohon dengan ini menolak dalil dalil pemohon. permohonan pemohon pada intinya mendalilkan adanya perbedaan hasil perhitungan suara milik pemohon. b). bahwa permohonan pemohon juga tidak disertai dasar dokumen yang digunakan untuk menyajikan angka angka yang ada dalam permohonan. pemohon juga tidak disertai dengan rujukan bukti yang dimiliki ditingkat mana perbedaan jumlah suara tersebut terjadi dan ada peran memohon dalam terjadinya perbedaan jumlah suara tersebutbahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh termohonkepada salah satu calon anggota dprd kabupaten purwakarta daerah pemilihan purwakarta partai kebangkitan bangsa untuk nomor urut a.n. ahmad smith bahwa untuk menjawab hal tersebut, memohon melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dengan hasil sebagai berikut tabel4purwakarta nama calon anggota dprd alat bukti kab. purwakarta memohon publik indonesia utas |ysuyatnasuherman |jumlahsuaraeriksaan model kecamatan kecamatan yang terdapat daerah pemilihan purwakarta sebagai berikut kecamatan wanayasa nama calon anggota dprd perolehan suara alat bukti kab. purwakarta kec. wanayasa memohon kpu kab. (ipb mansur, se. h.elan sofyan dra. ayah church.m. pa. h.ahmad sulit sarjana, .kab.purwakarta3. be. cacah suhartono ayi sumatra suherman hadiah jumlah suara sah kecamatan pondoksalam nama calon anggota dprd perolehan suara alat kab. purwakarta kec. pondoksalam bukti kpu kab. ipb lena peenaraaa mansur, se. h.elan sofyan dra. ayah church.m. pd. t2kab purwakarta tas. be. cacah suhartono ngga sumatra suherman iin hadiah as bin naa jumlah suara sah kecamatan pasawahan nama calon anggota dprd perolehan suara kec. alat bukti kab. purwakarta pasawahan kpu kab. pkb mansur, se. h.elan sofyan dra. ayah church.m. pd. ahmad sulit .kab.purwakarta3. sarjana, be. cacah suhartono sumatra suhinbadriah jumlah suara sah kecamatan kiara pedas nama calon anggota dprd alat bukti kab. purwakarta kiarapedes memohon pkb sub h.ahmad sulit sarjana, .kab.purwakarta3. be. cacah suhartono sumatra suherman jumlah suara sah mi. tap bahwa berdasarkan data model dalil pemohon yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara untuk calon anggota dprd kabupaten purwakarta dari pkb nomor urut a.n. ahmad sulit tidak benar. bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon dilakukan melalui proses berjenjang mulai dari tingkat pps, ppk dan kpu kabupaten purwakarta yang dihadiri oleh para saksi dari partai politik dan diawasi oleh pengawas pemilihan umum setiap tingkatan dan para saksi peserta pemilu termasuk pkb disemua tingkatan menandatangani model model dan model beserta laporannya. bahwa apabila terdapat perbaikan angka perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr, dpd, dprd propinsi, dprd kabupaten kota dalam pemilu baik tingkat pps, tingkat ppk dan tingkat kpu kabupaten, memohon melakukannya dalam proses yang terbuka sesuai peraturan yang ada dengan cara mencoret diganti angka yang benar dan dipakai oleh memohon dan para saksi partai pemilubahwa dapil jabar meliputi wilayah kabupaten tasikmalaya, kota tasikmalaya, dan kabupaten garut, bahwa terdapat perbedaan hasil perhitungan perolehan suara pemohon dengan versi memohon yang merugikan kepentingan pemohon,:adapun rincian tabel perbedaan hitungan tersebut berdasarkan per tps adalah sebagai berikut: tabel terpisah dihalaman berikutnya): lampiran berupa rincian temuan selisih penambahan suaradapat dilihat dan atau dibaca dalam perbaikan permohonan pemohon:rincian temuan selisih penambpurwakarta3. sampai dengan bukti kab.purwakartapurwakarta3, sertacalon anggota dpd tinggal kabupaten kota dalam pemilihan umum tahupurwakartabeserta laporannya. .kab.purwakarta3. surat panwascam wanayasa nomor pileg panwascam wny iv tanggal april perihal rekomendasi sinkronisasi model dan berita acara ppk wanayasa. .kab.purwakarta. model dprd kabupaten kota model da1 dprd kabupaten kota beserta laporannya kecamatan wanayasa. .kab.purwakarta3. model dprd kabupaten kota model da1 dprd kab kota serta laporannya kecamatan pondoksalam, dan berita acara ppk pondoksalam .kab.purwakarta3. model dprd kab kota model da. dprd kab kota beserta laporannya kecamatan pasawahan .kab.purwakarta3. model dprd kab kota model da. dprd kab. kota beserta laporannya kecamatan kiarapedes. .kab.purwakarta3. model dprd kab kota model dprd kab kota beserta laporannya desa bungurjpurwakarta3. model dprd kab kota model dprd kab kota beserta laporannya desa salamjaya. .kab.purwakarta3. penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten purwakarta dalam pemilihan umum tahun dan berita acara model besertalampirannya. .kab purwakarta3. berita acara rapat pleno terbuka kpu kabupaten purwakarta tentang pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tanggal s.d april .kab.purwakarta3. model dprd kab kota model c.i dprd kab kota beserta laporannya tps desa bungurjaya, purwakarta1.purwakarta3. model dprd kab kota model dprd kab kota beserta laporannya tps desa salamjaya. i2. menimbang bahwa baik pemohon dan termohonjawa barat perseorangan calon emas aan ubudiyah): dprd kabupaten purwakarta perseorangan calon elan sofymenimbang bahwa meskipun permohonan pemohon tersebut diajukan oleh partai kebangkitan bangsa, namun setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon ternyata merupakan permohonan perseorangan calon atas nama emas aan ubudiyah, bahkan terdapat pula pihak lain yang kepentingan hukumnya berhadap hadapan dengan pemohon tersebut, yaitu aceh adang rukyat yang keduanya adalah caleg dari partai kebangkitan bangsa. hal tersebut terbaca secara jelas dalam polita permohonan maupun dalam petitumnya. berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan atas bahwa pemohon perseorangan harus memenuhi syarat memperoleh persetujuan dari partai yang bersangkutan. dalam permohonan tersebut ternyata tidak terdapat surat persetujuan dari partai yang bersangkutan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lainnya yang sejenisnya, dalam hal ini, pkb untuk pemohon. menimbang bahwa permohonan pemohon untuk dapil jawa barat diajukan oleh perseorangan calon emas aan ubudiyah,.bahwa berdasarkan pada hal tersebut atas, perolehan suara calon dpr: partai kebangkitan bangsa daerah pemilihan nomor urut atas nama aceh adang rukyat)gn selisih pengurangan sampel kecamatan (suara versi memohon) adalah sebesar suara, dalam petidemikian pula dengan permohonan pemohon untuk dapil purwakarta diajukan oleh perseorangan calon elan sofyan. dalam petititasknksasn a.a 'h. elan sofyan berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah permohonan pemohon merupakan sengketa perselisihan perolehan suara internal partai kebangkitan bangsa. sekalipun pemohon dalam persidangan tanggal juni memperlihatkan surat persetujuan rekomendasi tertulis dari partai kebangkitan bangsa, namun pemohon sejak dari awal pengajuan permohonan sampai dengan perbaikan tidak pernah menyerahkan surat persetujuan dimaksud. menurut mahkamah oleh karena permohonan pemohon perseorangan) calon untuk dpr dapil jawa barat dan dprd kabupaten dapil purwakarta tidak disertai dilengkapi dengan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jendemaka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat suatu permohonan sebagaimana diatur dalam pmkjawa barat dan dprd kabupaten dapil purwakarta tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i4.man kena pepe pemohon) kpu selisih (memohon) aman dewa dat ama (spaceuri salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kota kota kota tasik aya kawal kota eni malaya mangkubumi kota tamansari tasikmalaya kabupaten sukaresmi ds. garut sukamllya kabupaten sukaresmi ds. garut cintadamai kabupaten sukaresmi ds. kabupaten leuwigoong garut ds. margahayu teropong para ten kidul ds. sukajaya teropong kidul ds. sukagalih kabupaten kesurupan ds. kabupaten malangbong kabupaten malangbong garut ds! sekarang jumlah total rincian temuan selisih pengurangan suara kabupaten tasikmalaya terhadap calon legislatif (emas aan ubudiah) nomor urut dpr partai kebangkitan bangsa (pkb) jabar yang dilakukan termohonkabupaten tasikmalaya dan kabupaten garut perolehan suara db kab kota kecamatan (versi versi kpu pemohon) (termh selisih on) kab cikatomas tasikmalaya kab tasirmatawa lewis kab kabkaresmi ds. pameungpeuk kab. garut ds. pameungpeuk pameungpeuk damon maan doa amors ama6 a05g0 bahwa berdasarkan dari hitungan tabel tabel tersebut atas, disimpulkan sebagai berikut: jumlah kecamatan db versi daa kpu selisih (memohon) selisih penambahan suara aceh adang rumit selisih pengurangan suara emas aan ubudiah one bahwa berdasarkan pada hal tersebut atas, perolehan suara calon dpr ri partai kebangkitan bangsa daerah pemilihan nomor urut atas nama aceh adang rukyatengan selisih pengurangan sampel kecamatan (suara versi memohon) adalah sebesar70. suarsutiyoso jabatan ketua umum partai keadilan dan persatuan indonesia, alamat kantor jl. diponegoro menteng, jakarta pusat. nama yusuf kartanegara jabatan sekretaris jenderal partai keadilan dan persatuan indonesia, alamat kantor jl. diponegoro menteng, jakarta pusat. berdasarkan surat kuasa nomor sk dpn pkp ind v tanggal mei dalam hal ini memberikan kuasa kepada: kamal singadirata, sh.,mh.: sambil pantang, sh.,mh.: jeffrey kalijaga, sh.: nixon gans lalu, sh.,mh.: ridwan, sh.:, rio rama baskara, sh., tertimbang siahaan, sh.: abdul lukman hakim, sh.:, nugraha, sh.: samsudin umar, sh., andi amrun, sh.: hashi, sh.: ardiansyah, sh.: solehudin, sh.: hj. yolanda usman, se.sh.kesemuanyaoooooooarasyid alam perkasa nasution, sh.: dr. abar kartabrata, sh., mh.: abdul @dir, sh.: dr. bern sarjana percaya, sh., mh.: muhamad hikmat suryadi, sh.: safran riyadi, sh.: ibnu china zainuddin, sh.: dedy mulyana, sh., mh.: arie achmad, sh.: subagyo aridarmo, sh., guntur, sh., mh.: muhamad alfarisi, sh., hum., muhammad ridwan saleh, sh.: moh. agus riza husada, sh.: arif effendi, sh.: sigit nurani nugraha, sh., mh.kesemuanya adalah tim kuasa hukum komisi pemilihan umumomooo memohon, membaca permohonan pemohon: mendengar keterangan pemohon, memeriksa dengan saksama buktijawa barat perolehan suara pemohon pkpi) provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dpr bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan bahwa dapil jabar terdapat selisih perolehan suara. besarnya selisih suara tiap dapilnya menurut pemohon adalah sebagai berikut suara dapil jabar suara dapil jabar suara dapil jabar iii suara dapil jabar suara dapil jabar suara dapil jabar suara dapil jabar vii suara dapil jabar viii suara dapil jabar suara dapil jabar suara dapil jdalilkan adanya selisih suara daerah pemilihan jawa barat untuk pengisian keanggotaan dpr, namun pemohon tidak menjelaskan secara rinci locus tps, pps, ppk, dan kabupaten kota jawa barat terhadap selisih suara yang terjadi, sehingga memohon kesulitan untuk menyandingkan data dimaksud. bahkan sebaliknya, dalil dalil pemohon yang demikian tersebut dapat dikategorikan sebagai dalil yang mengada ada, tidak beralasan serta tidak didukung dengan alat bukti yang sah, sehingga dalil pemohon yang demikian itu harus ditolak. bahwa, sebaliknya setelah memohon memeriksa bukti bukti sebagaimana terlampir sebagai bukti, yaitu data perolehan suara yang benar menurut memohon untuk pkp pengisian keanggotaan dpr provinsi jawa barat sebagai berikut: tabel. perolehan suara pemohon provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dpr pn, perolehan suara alat bukti jabar jabar iii jabar serambi aki mennnennn den jabar jabar vii persidangan jabar viii jabar pkpi total suara l.ooo law model db dpr dapil jabar kota bandung sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap ppk tingkat kabupaten kota dalam pemilihandapil jabar kab. bandbandung dalam pemilu tahun .jabar. model dpr dapil jabar iii kab. cianjuanggota dpr tahun .jabariya. surat kpu prov. jawa barat kpu prov tanggal mei tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat .jabariya. berita acara formulir model (pps) dengan da (ppk) dan db (kpu kabupaten) tingkatan dpr dalam penyelenggaraan pemilu tahun kabupaten cianjur .jabariya. model dpr dapil jabar iii kotaota. model dpr dapil jabar vii kab. karaw11 model dpr dapil jabar vii kab. purwakarta berita acara rekapitulasi hasil penghitungana t 15jabarviii. model dpr dapil jabar viii kota cirebopenetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten subang tahun dapil jabar kab. subang .jabar. model db dpr dapil jabar kab. majalengk.jabar. model dpr dapil jabar kab. kuningagi dapil jabar kab. kuningan ba iv dapil jabar kab. kuningdapil jabar kab. tasikmalaya .jabar. model db dpr dapil jabamenimbang bahwa baik pemohondpr dapil jawa barat iii dpr dapil jawa barat dpr dapil jawa barat dpr dapil jawa barat dpr dapil jawa barat vii dpr dapil jawa barat viii dpr dapil jawa barat dpr dapil jawa barat dpr dapil j8 php.dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi jawa barat dicatat dengan nomor08untuk mengadili permohonan pemohon, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf dan sehingga pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku pulabeberapa kalimei senin, juni dan selasa, junjawajawa barat untuk pengisian keanggotaan dpr. dapil perolehan suara selisih alat bukti (9g jabar jabar jabar iii jabar jabar jabar jabar vii . jabar viii jabar jabar jabar ambang batas perolehan suara pemohon pkp indonesia) menyampai. pertandingan perolehan suara secara nasional menurut memohon dan pemohon (pkp indonesia) berdasarkan perolehan suara per dapil, sesuai dengan contoh berikut ini.erah perolehan suara provinsi ai: aceh dapil ' sumatera utara dapil dapilllkem diunduh dari laman go.id a00 sumatera (apik selatan dapil dapil dapil (saree jawa barat dapil banten dipilih dapillll . dapil' '| dapil dapillll nas dapil dapil ' '| dapillll jawa timur lx. nusa tenggara dapil oo) s5, timur dapil tengah tengah ia. kalimantan dapil oo selatan dapil timur sulawesi isuawesitara oasulawesi selatan dapil dapillll sulawesi sulawesi tenggara tenggara sulawesi . papua papua asumsi jumlah suara sah secara nasional:22untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat pap maa ben sah, fax email: |
ag, rei,:., m.h.: dedi setiawan, s.h.: felda thaha, s.h.: juliandri yan, s.h. dr. wibowo, s.h., m.h.: emma alatas, s.h.: ibrahim murid, s.h.: hermansyah, s.h.: undian ashari, s.h.: syair, s.h., m.h.: drs. arman remy, s.h., mr woo hun tanggal mei kepada rasyid alam perkasa nasution, s.h.: dr. abar kartabrata, s.h,. hum, ibnu china zainuddin, s.h., dedy mulyana, s.h., m.h.: arie achmad, s.h.: subagyo aridarmo, s.h. guntur sigit nurani, s.h. m.h.moooomom. memohon,artai nasionalu anggota dpr tahun kecamatan pengalengntasarembcalengkagreedikandpanascetrtasari dapil jawa barat ii. .le endahjalayasolokanjeruker dapil jawa baratibun dapil jawa barat ii. .poreirjambrancakbalotawaringiu umum anggota dpr tahun surat keterangan klarifikasi goen goen hermawan dari bawaslu kabupaten bandungoen goen hermawan: saksi sebagai tim sukses ppp dan simpatisan, saksi menyatakan ada perbedaan db kpu bandung: tanggal mei, saksi mendapatkan db dimana ppp memperoleh suara sedangkan tanggal mei saksi mendapatkan kembali db dimana ppp memperoleh suara: saksi mendapatkan kedua db yang berbeda dari kpuyun supriatna, saksi sebagai ketua lp2: saksi menyatakan arsip hasil tanggal masih kosong sehingga saksi langsung kpu. tiba kpu saksi diberikan arsip yang isinya ppp memperoleh suara: asep azhari: tanggal saksi mendampingi duyun kpu untuk mendapatkan db yang isinya ppp memperoleh suara, tanggal saksi meminta kembali kpu dan kpu memberikan db yang kedua dimana ppp memperoleh suara: saksi tidak ingat siapa yang menyerahkan db duyun: perolehan suara pemohon (ppp) provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dprdapil jabar bahwa pemohon ppp) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut memohon kpu) dan pemohon pada daerah pemilihan jawa barat yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel bawah ini sebagai berikut tabel1 ho! dam tomohon' pemohon suara senam. elemen awan aga jawa barat s.d. .(j x1). keterangan kode alat bukti .(j xi). dst: pemohon nomor urut ppp pemohon) j x 9nomor urutan alat bukti pokok pokok permohonan pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota dpr propinsi jawa barat daerah pemilihan jawa barat bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan dpr: bahwa objek perkara pemohon dalam permohonan guo adalah penetapan hasil pemilu secara nasional oleh memohon yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon daerah pemilihan jawa barat xi:dan massif yang dilakukan oleh memohon dalam pelaksanaan pemilihan umum anggota dpr daerah pemilihan jawa barat yang meliputi kabupaten garut, kabupaten tasikmalaya dan kota tasikmalaya, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon: dan formulir tps yang diunggah dari website kpu bahwa setelah diteliti dan dicermati, pada saat dilakukan penghitungan perolehan suara pemohon seluruh tps se kabupaten garut, pemohon menemukan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon dan selanjutnya pemohon akan menguraikan penghitungan yang benar menurut pemohon sebagai berikut: a). bahwa pemohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehadanya kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh m01i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait partai nas demaerah pemilihan jawa barat xi.2sebagai berikut. pt keputusan kpu nomor pts kpu tahun tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun pt .2a keputusan kpunas didik kodratuloh. saksi sebagai wakil ketua dpd partai nasdem kabupaten garut dan sekaligus dpd partai nasdem kabupaten garut untuk kpu: saksi menyatakan hasil rekapitulasi tanggal hari minggu yang ditetapkan kpud garut pihak terkait mendukung dan semua saksi yang hadir menandatangani termasuk pihakperseorangan calon anggota partai persatuan pembangunan atas nama khairandalam persidangan tanggal juneksepsi: permohonan pemohon tidak jelas, kabur (obscura libel). bahwa pemohon menguraikan dalam polita tabel perbandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon caleg dprd kabupaten bekasi dapil dimana perolehan suara menurut memohon dan pemohon suara, selisih sementara pada bagian penjelasan polita halaman pemohon mengklaim bahwa pihak terkait cairan) mendapat suara berdasarkan perhitungan kelurahan bahagia, tapi didata c l jumlah suara caleg ppp nomor urut sebanyak suara, tanpa merincikan secara satu persatu model c l tingkat tps nomor berapakah telah dilakukan penambahan suara untuk caleg nomor urut bahwa pemohon menyatakan dalam dalil polita poin bahwa telah terjadi penambahan suara untuk caleg nomor urut a.n cairan pihak terkait) sebesar suara, namun dalil polita pemohon hanya menunjukkan alat bukti s d dan dalam kolom tabel bagian alat bukti pemohon mendalilkan bagaimana mungkin selisih suara pemohon hanya mendalilkan (dua) model saja menjadi alat bukti sungguh ironisdan tidak masuk diawal antara selisih suara sebanyak suara, tetapi hanya (dua) model c l saja yang didalilkan sebagai alat bukti pemohon. bahwa pada bagian penjelasan polita poin pemohon mendalilkan bahwa kelurahan bahagia kecamatan babel jumlah tps sebanyak dan tps dari tps yang mengalami penambahan suara. sementara dari tps tersebut tidak dirincikan tps mana saja yang mengalami penambahan suara dan tidak didalilkan seluruh model c l sebagai alat bukti pada setiap tps kelurahan bahagia, sehingga berakibat pada ketidakjelasandainya pemohon mempersoalkan penambahan suara kelurahan bahagia, maka seharusnya disaat proses perhitungan rekapitulasi suara dari tingkat c l s d db seharusnya pemohon mengajukan pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi, akan tetapi pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut, maka secara hukum proses perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan tersebut atas dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara, namun pada bagian dalil pembuktian pemohon tidak berhasil mendalilkan berapa jumlah model c l yang dijadikan bukti. dalam perkara ago terkait dengan penambahan suara itu. oleh karena bukti yang didalilkan pemohon dalam polita permohonan sangat sumur dan tidak sesuai dengan kecurangan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon. oleh karena itu dalil pemohon yang demikian menjadikan permohonan pemohon menjadi obscura libel. il. dalam pokok perkara bahwa pihak terkait keberatan dan menolak seluruh dalil pemohon dan mohon agar dalil dalil pihak terkait yang diterangkan pada bagian eksepsi dijadikan satu kesatuan dan dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara. bahwa penetapan memohon dalam keputusan menyatakan bahwa pihak terkait memperoleh suara menurut pihak terkait sudah benar dan sah secara hukum, karena selama dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan, pemohon tidak pernah menggunakan hak untuk menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam model da dan db sehingga secara hukum pemohon tidak berwenang mengajukan perkara ago mahkamah konstitusi, karena sudah dianggap menyetujui semua rekaman perolehan suara dprd kabupaten bekasi. oleh karena itu keputusan memohon menyatakan pihak terkait memperoleh suara sebanyak suara adalah sah dan berkekuatan hukum. bahwa, dalil pemohon dalam poin menyatakan bahwa ketika dilakukan perhitungan suara dari tps s d tps kelurahan bahagia, kecamatan babel, pihak terkait memperoleh suara, tetapi data ccaleg nomor a.n cairan hanya mendapat suara. terhadap dalil tersebut pemohon tidak uraikan secara rinci tps mana saja jumlah suara yang ditambah pihak terkait, sehingga terhadap dalil pemohon tersebut harus ditolak. bahwa memohon dalam menetapkan suara pemohon sebanyak suara sudah sah sesuai dengan rekap c l, d li, da dan db karena jumlah suara pemohon yang direkam dalam perolehan suara pemilu caleg tahun pemohon tidak pernah menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi. jika pemohon tahu ada kecurangan maka disaat itu juga pemohon seharusnya mengajukan sikap untuk menyatakan kejadian khusus dan mengajukan keberatan saksi terhadap kecurangan tersebut, namun pemohon tidak mengisi model da dan db maka seluruh rekaman semua tingkatan tidak dapat diganggu gugat oleh pemohon dan tidak boleh memperkarakan pihak terkait mahkamah konstitusi mengingat pemohon tidak pernah menyatakan kejadian khusus dan keberatan saksi disaat rekapitulasi perhitungan perolehan suara semua tingkatan bahwa pemohon dalam polita permohonan mendalilkan bahwa pihak terkait seharusnya memperoleh suara, bukan suara, adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada, karena pemohon pada bagian dalil pembuktian tidak merincikan secara angka dan jumlah tps manakah pihak terkait menambah suara sebanyak itu. adapun suara pihak terkait yang ditetapkan memohon sebanyak suara sudah sesuai dengan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari semua tingkatan. oleh karena itu pemohonseharusnya menerima keputusan memohon dan tidak boleh mahkamah konstitusi. berdasarkan uraian uraian dan argumentasi argumentasi tersebut mohon agar mahkamah konstitusi memutuskan sebagai berikut: dalameksepsi: menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait seluruhnya. il. dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon seluruhnya. menerima dan mengabulkan keterangan pihak terkait seluruhnya. menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputus411 pts kpu tahun tentang penetapan hasil pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tahun tertanggal mei untuk pemilihan anggota dprd kabupaten bekasi dapil bekasi menyatakan pihak terkait memperoleh suara selaku suara terbanyak dan berhak atas kursi dapil bekasi memerintahkan memohon untuk menjalankan putusan ini. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait perseorangan calon anggota partai persatuan pembangunan atas nama khairan.4sebagai berikut: pt model tps sampai dengan tps desa bahagia. pt model rekapitulasi tingkat desa bahagia kecamatan babel. pt model da rekapitulasi tingkat ppk kecamatan babel. pt model db rekapitulasi tingkat kpud kabupaten bekasi. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemberi keterangan bawaslu provinsi jawa barat) memberikan keterangan lisan dansebagai berikut sehubungan dengan adanya surat panggilan mahkamah konstitusi nomor pan.mk tertanggal mei perihal panggilan sidang, terkait adanya perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd yang telah diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan perkara bahwa, komisi pemilihan umum kpu) berdasarkan keputusan nomor pts kpu tahun telah menetapkpada tanggal mei bahwa, komisi pemilihan umum kpu) provinsi jawa barat telah menetapkan daftar calon tetap sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum provinsi nomor pts kpu prov viinetapan daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa baratpada tanggal agustus bahwa, komisi pemilihan umum kpu) provinsi jawa barat telah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd provinsi jawa barat, berdasarkan berita acara nomor ba itanggal mei berita acara rapat pleno terbuka nomor ba : jawa barat iii: berita acara rapat pleno terbuka nomor ba iv lag diunduh dari laman ciledug( berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut bukti .(j xi).19j desa barbuda kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan ciledug provinsi jawa barat lso|o sawsroume (resi (ros (desa |rsa (less fansefarsn desa (area resto fans nas fans sos asas roma kook. is3lalshelatsi istlojujefluluflsflululs| nasdem tos| dalan sel sel sn) lalu dal sll tab hal johar tol sol s8l los lara dul nla onl sll 2s) ipevorar pol sll o | nol s| wol 2s) an) lean tool |l us| sll sal lee total sel jayapura pul sal mel lala tha adh hain waw lal nia ama aha desa ciledug kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan ciledug provinsi jawa barat ham ialah oat sos 2lo bal aula vel owl wsl soo pos 20l sil sel tel lao tab halal 725i low toalalal sil sll sol msl (os larva lal awal rel 10l selo wol ipemorar ton owl dal los lean tol sel onl sal |l sel sll dale tol ouaelual sal sal sol kasum tol nol sel sales oo saw lala hal lal desa cintanagara kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan ciledug provinsi jawa barat bar i3tatrslol7is3iosluojlufluafaluajasjal| jrasvem tah sal sol bul sial sll tulang olah lahore elu oo, elo (os jermmora seal om) jpemorar slh jean tal sol lee lal sil vel sal ssl r086| juara tel sal alah |) sil baja abal olahan sn) las hri yah bal bal oxdan pengawas pemilu provinsi jawa barat telah menyampaikan surat rekomendasi kepada kpu provinsi jawa barat sebagaimana tertuang dalam surat bawaslu provinsi jawa barat nomor bawaslu jabar tanggal mei perihal rekomendasi, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada kpu provinsi jawa barat agar mebahwa, terhadap rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat sebagaimana angka diatas, kpu provinsi jawa barat telah menindaklanjuti dengan melaksanakan validasihasil rekapitulasi perolehan suara dari model model model da. dan db. kabupaten kota: bahwa, berdasarkan lampiran surat bawaslu provinsi jawa barat nomor bawaslu jabar tanggal mei perihal rekomendasi, validasi data dilaksanakan kabupaten kota sebagai berikut tabel. hasil validasi kpu provinsi jawa barat rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat kabur keterangan ten lokasi tindaklanjut kota ditemukan kec. cianjur adanya kpu kab. kec. leles ketidaksesuaian cianjur kab.cia kec. daun antara nomor: jur kec. data dan ba v cugenang da. kec. tanggal mei kec. cipanas cianjur, leles dan daun kec. cimahi ditemukan kpu kota selatan adanya cimahi kota.ci kec. cimahi ketidaksesuaian nomor: mahi utara antara baik kec. cimahi data tanggal mei tengah dan da. ditemukan kpu kab. kec. adanya ciamis kab. penambangan perbedaan nomor: ba v ciamis kec. dari ,d1 sindangkasih dan da. tanggal mei kecumbanga dan kec. sindangkasih ditemukan kec. bekasi adanya kpu #@ja. timur perbedaan bekas, iban kota kec. bekasi dari ln" bekasi utara dan da. tanggal mei kec. kel bekasi rawalumbu jaya kec. bekasi timur tidak kpu kab. ditemukan bekasi kab. kec. adanya nomor: ba v bekasi tarumajaya perbedaan kec. sukatani dari tanggal mei dan da. kec.losari ditemukan kec.jamblang adanya kec.gunungnya perbedaan kpu kab dari kab.cirebon kec.serangga dan da. nomor: ba v cirebon kec. kec.primbon arjawinangun tanggal mei kec. arjawinangu tidak kpu kec. sindang ditemukan kab.indramayu kab. kec.arahan adanya indra kec.tongas perbedaan nomor: ayu kec. loh dari ,d. ba v bener dan da. tanggal mei kec. lembang ditemukan kec.ngapa adanya ketidaksesuaian kec. ciputat antara kpu kab. kec.cikalong data dan bandung wetan da.1di kec. barat kab kec.padalarang sindangkerta bandung ba kpu kpu barat kec.lilin kab kec.sindang serta tanggal mei kec.cilongok kec. parongpong kec.cisarukec.cipendeu kec.sagulung kec.rongga kec. ditemukan kpu kab. kab tirtajaya adanya karawang kar kec.telukjambe ketidaksesuaian nomor: antara ba v kec.rengas data tanggal mei ongklok dan da. kec. bg" kota adanya kota daun ketidaksesuaian nomor: depok antara ba v kec. beji kec. taps data tanggal mei dan da. kabur man lokasi meteran mun kota kec.kuningan tidak kec.garapan ditemukan kpu kab. kab adanya kuningan kuning kec.antara ketidaksesuaian nomor: kec. cigugur antara baik kec.sindang data tanggal mei gung dan da. kec.meniru ditemukan adanya kpu kab. kec.iseng ketidaksesuaian bogor kab. kec.bojong. antara nomor: bogor ede data ba v kec.cikampek dan da. tanggal mei kec. bojonggede ditemukan kec.pangan 2hanya kpu kab. kab. gan ketidak bandung bandung kec.kemenyan jualan nomor. kec. bojong data baik yang dan tanggal: mei kec. pengalengan kec. tidak kpu kab. pakenjeng ditemukan garut kab. kec.bungkul adanya nomor: ba v garut (ng ketidaksesuaian kec.bayang antara tanggal mei ong dao. ldm daa ditemukan kpu kota kota adanya bandung data tanggal: mei dan da. bahwa, setelah kpu provinsi jawa barat melaksanakan rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat, maka hasil validasi rekapitulasi perolehan suara dari model model model da1 dan db1 kabupaten kota, ditetapkan oleh kpu provinsi jawa barat dalam berita acara rapat pleno terbuka nomor: baik,: jawa barat iii: berita acara rapat pleno terbuka nomor:: ba iv 2014nomor php dpr dprd xii (partai persatuan pembangunan) bahwa, pemohon menyatakan sebagaimana permohonan. yang tertuang dalam angka dalam pokok permohonan pemohon menyebutkan telah melakukanterjadinya kesalahan kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh memohon, bahwa, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten garut, diketahui perolehan suara berbasis formulir model model model da dan model db kecamatan ciledug, kecamatan pamengpeuk, kecamatan limbangan, kecamatan disewa dan kecamatan selai, adalah sebagai berikut tabel. perolehan suara peserta pemilu dpr dprd provinsi dprd kab kota desa kelurahan kecamatan kabupaten garut provinsi jawa barat (diolah berdasarkan dan kecamatan ciledug desa barbuda nama partai jumlah som (aja loe julntafslals isjalsja ola lala jalalusfel:ulalulsl sal lulu selatan (sena mp ) (nu jala julnlulalas jas cor jalal fla islalnfmwis( sjalaluf canda lalaisfeluan fana poet isisjafsisjalslalknfu| il twflalaota jeaelmmlalofajelnln islan (sisi islajafnjuln kau (s3 jala jilsisfalsl jalnisf jala boa jalolofolofai jafslafn jalalololi|olalolalo|desa ciledug nama partai (jumlah nae lulsflelala pkb lalu |usislsel pks luas lol2al|ls isu pdip lala balelul7z lil golkar ceri lolalalulas demokrat kelas(ular pan lao lal lala2a| sala lelelaol lolnlulalalan au |al islelalsinlas pbb lalu label2li1l1 pkpi lalu lai lolololil juga a56 (a2of pam desa cinta negara nama partai (jumlah nasdem jlueluel3les| pkb lal (slelsluels pks lala lelalslal7l| pdip lelo lalalul7| cow luelelalalal| genoa lanlululal| pemeran lulalulsis| pan iln|l lalelnlalsl isl i(islelsalal hau laluolala|a| pbb malala2 labial3 lal pkpi lola lalalslal jumlah desa sindpartai| jum macem |lu| lain:s islulsis pkb lela lalu2alulajan pks l5ls3 lsluelelula pdip isu islaolslelsl cow ' | lelaslelualul cro lelslalulalu demokrat balalelulala pan lela i(slelalslalan labela isi alalslss hanura pbb lala lilololala|o pkpi allo l31 lolslalolailu jumlah desa suka urip nama partai (jumlah nasdem islalunlel pkb lokal|l |slsalsjwlal pks lalu lulaloflelunl pip i31 kalsel2.lul corak lu|s(a|lulus ilu jlelnlslul| pevorat lil2al3lel pan |lokal|l lnfajunlal lela lalat:jalan hau laljlalalal3| pbb lalu lolalsjolil pkpi lal2 |lolilololol semua po1ss tam o2s toe tas jasfusfas (an berikut ini rekapitulasi hasil peralinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman nama partai barbuda ciledug sukahurip sindangsari cintanagar |jumlah nasdem |lo sss3| pkb osa a82 pks o220 r0e7| pdip 2as sesi golkar sa0 a10 2sse| gerindra a15 sal demokrat 3es a22 pan aca |o .c02 hanura a76 a77 aza a7a 23an) pbb a26 a2 pkpi luas |ao jum ') e a333 asas 266i kecamatan pameungpeuk desa bojong nama partai jumlah bala isla lala kinase (n| |e|l | s lal jpop oo jal| is| socia oo lal lal jas sewa j2| (a| lu jpemoreat (s3| jean jas |as| jam jala jala juara o | i3| uses lof|l jeli |ol|la lola desa bojong kidul nama partai jumlah la, isa lal nasdem (s| jul |uj (|a| jala |un|la ale jal solar |a|l jeeriwora (s3 (el jpemorat tel (al jas jan |a| lol spa i3| jan oo ja| jes lal jof| jala lo| desa jatijuta 353i, lak kalo '( kinase jaf|la la7f|l |(s jelas is| tas jala jul alone lala juga ja|l sowa (ala jala jerrnoa |ap|l laf |aj| |is| joemorat jaff|l |luf |ul| |us jean lu jaloc lala lai jayapura j2al uses als islam joe to|la lol desa mandala kasih nama partai jim laba isle lala la (naso (al |lof| (ul |noflag |(s| ox (is alor jul isl sowa jala jeeawoa |u|la (s3 |lul| joemorat jual isl |uj| oa, sja jala jala lalu isun jala |uj juara is3| laila jeli toy (of luas ons pos tam (mf tas jas desa panas nama partai jumlah o32 isl lal nausea tal (as lks |o| |a| |an aje aa lal (af jcowaa jeeriwora |la (af jpemorar |a|l |al jan ox. |jasa| jala (elu jaanus isl isi uje j2afa2 laf lol suma z7a pas7 desa pameungpeisl lal lulus iwasoem tol tuvalu (ala nebula| soo oa jala (s| (aljslsi alone jalu is| lol |angels| johar jeon|a| cas jeeawoa (s| |al ful julukan pemeran tual tol tunlulu| jan tol a2a |ja| |alalak lol lung lol (ualulil jawa issue oo jaf t7| jalal lee lala lal oa. |lolos| desa sirna bakti nama partai jumlah boa isla lal ll nasdem t2| jul ia amlaw lal (3s sjx jala lol alone lala isl lal leo |s3| lal lala jeemwoaa jeli erat lalu lala lal (lu san las (s| ill lom lol isle lal lul lal masa lal lela |l2 mes lala lal |2i lol lal lal logam (o153 o20 tas tas yns model kec. pameungpeuk nama partai imancacamar| pempek jone jeo jonekiou pass imanpatakasin pati jati mulya jumlah lo3 lala isl lala nasdem for les ass jas sso ja2| jun alone lala (ala johar jasa |eo| jeeriwora jam demokrat orgs desa jean sex la law l|lul lala jua (s|la ls| ius ulas lal is| |osumuam foss kecamatan disewa desa cikarang kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat kecamatan disewa provinsi jawa barat malam msi mag meal dome men man man lilin shake along anin untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat jen teri man gajah konstitusi republik infphesia, ji. mereka barafilo. akar tef fax emas: sekretariat@maffkamahkonsttufbbid dni ded ina aan tata salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman desa sindangsari kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan ciledug provinsi jawa barat w a les pal 20l sol sp) les baal sal (oa l laa jpemorrar sll sal los jean dvd oml "al 20l log ipepoo dol sel sal "al sol 25al paa les bol olah 2lo pas lea baal las aa, 2lo nah desa sukahurip kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan ciledug provinsi jawa barat lao islalsleln isisjufjulufu| raster bob pal sp) pool doa jeoreerwangan sll sil s| ssl los jawara pol sel mal sal sec! los gamma abal jpemorrar pal los jean pal sol bul alah 5l lues o bala baal olah las tiaciledugewa kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat kecamatan sewu provinsi jawa barat liu o way lapas o waw jo did mana jeroan tep moh tel o70p oto| o00l a04 tae waw ati happen baommwma org oo itn ga) "ne dna jan probe hah desa girimukti kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat kecamatan disewa provinsi jawa barat saman mere) mars done pora dra lap ag lap ae, jawa cho #also@o top gama apa paha ae lage oo oa. aaa ati suara sah desa karangsewu kabupaten garut kecamatan disewa provinsi jawa barat pel yeaaraa more usu too papa o |oo 0l pages a10 pora apa sowan toh #alo asal toh drama pamor papan jago ago a42 arjasa o, jaa jps o oo al. mena ian innadesa mekarsewu kabupaten garut kecamatan disewa provinsi jawa barat pel menara mio) mara ijsem o man iin men aaa iin jpoperwanaan jos loan jeram pap jpevokat dog 550p jap oo egg pager dak ojaawk tia ana las peron edo suara sah dasa nyaindung kabupaten gani daerah pemilihan jana bart kecamatan casey provinsi jana barat partai politik tps1 tps2 tps3 tps5 tps6 tps7 tps9 jusosl sah ape law sah wow wan ao. laporan app tak aa ana aral titanic nak dak) rona tajam dang nan bee dan sol kala desa paralayang kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat kecamatan disewa provinsi jawa barat daan tol mal maja melamar jim toge awak opa ape ajo oom papa lapopaumen oto jompo both joon @mho data om) o@lo@lo tah lom) oma laden wow lipenoaat pooh opo ooh ojo jawawa ap hah oh) hong pinta pol sopo hop apa oo ada ap lai kecamatan disewa provinsi jawa barat partai politik tps tps tps3 tps4 tps tps tps untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat pendeta gis20000, fantasy helai: sexcetikiomankamantonstila boa ipar (ab salinan putusan mahkamah konstitusi themes diunduh dari laman desa sukajaya kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat kecamatan cinema provinsi jawa barat jaman one dame a40 won jap dodol woo map stan dek anak lada opa mna tea tka dek dak anak apa hasan ao ape sar suara sah ampera ald desa cijolang partai politik sukajaya sim ino kong ena dak nak opo pia men net kanan aah bea sp a hua waw ane men ae: ina jumlah ang hampa kugagane no| nama partai jumlah ivasoem |( | oo lala |u |a is|(ln| lal jola| al lala |as jala|l aja sjsowar juju| jajan sewa |luj| |ija| |u| 7joemorat |w|a| su) span (sisi tuo joljlul| zojuawura oo |2a julu elus uje jalal |loj| rei jalil|l ngi no| nama partai jumlah ios (s3 tuo jaja fafafa fslelsa jalan ips (ajal lala jun jalal (sja abs (s3 ta| jaffa apa |3lu ape jus fila sulla lela (ana ska raja (sja ginjal: julajuls|m| saw |uo|uf jaja fff fafnfun|s pasar ja| jala lafjafai melaju fulan pos ipa |ola istana jis |afa| fals jala islami |m| umum tm| jelajajofm (span|m|afa ups taf lola lapis istana jon ap tu|o| fafafa fafolelofa (ws tajam (mjajalmj jujlwfafmja desa dunguswiru no| nama partai jumlah |nasdem als| (ale 3jps (s3 jajan al o jelaluas scar jual s|ceritera oa. jslunlan 7joemorat o jail| spn a02 lalu spp (3j2| zo|banua oo israels ujs lil. alone |s| desa galihpakuwon nama partai jumlah imam lansia |lila ops |s3|a| jajal lala doa tul|la isis isu pop oo ala (|al| jul seo |m| |aja lain|l (alan slcenoa jurus|l |u|w ijoemosat lain| |u| spa lal isis| i3|m spp |la| lala jebol| ormawa |a| oa lalu| (aj mp8 i3lo| |ol|a 2jes lalat| lulu desa limblu) jumlah ijsem jaja |uoj|uo|s|ja|lulaflalaflulu| 3ps |uefa alone |ja fla j3, slow |al|lujfse laju i(uje lemma |laras |elukan jbemoret | mflawlafwal ful jus spa jala joule|sal|l3 so talaga|s|3a|luajwulnjan|lanjut |a|n|uae lafal, apps |ofa 2pee |o|o |ol|o toru tmf tatarwuwt ja desa limbangan timur no nama partai (jumlah ius ful fila ulos jala saluran ipa fanfuls jalan jala dala abal fafslaha islam afi imo ton jalal jala lal lalapan salem skm lafal juli salah singa msjafm| kawa (non jala golf als| sisi bahan (mn jalan jelsfalalng sja tas lafal joel sali alex nan lala imo lul jalin siswa palapa aim insan fau jasa jala djaja ups lafal jofapfalifapalo| hao) ups malala pala jalal jalal wis (sala jelainsujelajanfe desa tegalsari nama partai jumlah imo (un: (aje (s|balaraja slaolaolafwu| ianlaln iis jala jai seo tulafuflnfalulaf,i |ul|i jala seo fulan lafal|malala las jala 1revoir nia jan jalsjals jau jas l|i fan als laju lafalalals .|malala lawa tao |lalalulslals julia jalal jala jala lala lola jala lol. desa pasirimam |judul3 das fals lualalo los jelas alm lala jau italia (s3 islan |3s (ulu pop oo isa some sekali laju ulu n|ja js, sem |u|s tulis |jas ini, ibwomt s|la|lslajnjfa|ls iin|a|lm|a ses lala kuala (ol seo juflulo. |olalalalu sja kawa |m|w|wm iw| (sala a|jalapa lola lol|o lala lala lola desa simpan kaler no| nama partai jumlah ransom (skala3 jelas 2ps lala injofla lalapan bal isla|s jalal ape pas nas tales beban slow |a| |al|o lala| jul sleawoaa julu| is|efn 2joeworar ox lala jaelnja jalapa spa iso|l |u| spp raja| isjafas luka |aj|2a| jalu lala|l in| islam in|ls pe lola lafal lol desa simpan kidul no(nama partai jumlah ulu tun |s3 (s3 u|m talas laki (ne jaja aja balaraja lala jala lja oja talalalanflalaja janin jalanan seo nasa fjajaja jaja sewa |laju|lapis |aja ipwomi (alasan |pulsa|la|lm lali lalai tan ginjal san jalapa kawa s|laljalalain segala|aja apes data jala bulla loyo jala lala des|nasdem jel3 |aoj|asla jau jalal 3jxs lulu islam| alone lupa als| sleowaa laa jalal sjceriwora i3lol 7joemorrat oa (sel asli lel3| sp (ajal jo|laura (ali ulas lalu| ali lola jumlah desa pangeureunan no|nama partai (jumlah |nasdem (n| (s|a 2pe |mu|la| |0o|a jalal jualan 3jss lala jola| alone |a2| |3a juga (aja also jalur| slemwora jul| (ulu 7joevoat || (jalal jalan alan luo jal3| |l2| ale |a3 jalal jail tojuawura les letkol| i3|au lobi label lil model kec. bl. limbangan cigagade cijolang wangi fungus galak limbangan limbangan limbangan tegalsari tangere pasirwaru simpan simpan surabaya jumlah nama partai iru barat tengah timur nan kaler kidul belelelelole labela |ls|sla (sjalnjals|ajujoajlajalolju|aj|u jeolelmjulmwjlaw|lalwjalal waw jelajlalmjlaolsal jwjwjlal jus jola(wflaujlm| sjelalaja| jeong raja jajafjamj |aja jama fmjajlwm|ja|lwl massal|lwj powo |ajalalmjualmwjwjalal wo (aja spy taojlajajaln njwjajajaf au) (mnlelajw|la|m akan| jawa laeljajlalul jala|lmw| ml ups juolalulsnjai jlaofjlujlalal fals json aja lalu wa lawan (2s (s2 (asu (asa ame (2s (zee (2s are kec. selai desa mekainama partai| s|a0o| jumpa lilnasem level3alalelsis ia|la lala 2pe telolselestalelalafalelelaelan| lalu lulalalueloln| (al alone islalaslalelz:lelselai lala islsowaa |s3 lelaluelnlals|la islan leleemwora lela lel2la lal i7lpemorat (lu isisialal lela islan lo, l2ls lil lee talas lal pegas tan alas tofaanura jam aan jg|lul| jala sales nat near nae? lali lala lala kls lol. |2l polman (2s fassfass pass pass (ara desa selai no| nama partai (jumlah nasdem lu'|sis islan l2lee las (ulas lalu lulus|a3|lul|ul lajme |s3| jual |alun|ul|al isjcowa |s|2jasa|us| lelcemwoa |ls3 loss unl i7jpemorat |malala|lal| jajan las lala sleep jul |is| is) lolaawua lalaslalunlal anies jla lola lol lali lala |ela lolosumum asof desa amida no| nama partai (jumlah jilnasem lala (ln (sculls l2lee (mel bela tulo lela |lu|l slulslaljis akre lala u|palatal|lul2al islsowar |slulujis jeleeawoa lala lalu lela lokan lala lalololi1l| see lal lunlalalalulu| ala olaawua lalu las leles |l2a il3 lololololil lali lola juta lalalultil lolomum fo236 fase fase fan (a77 desa putragi) jumlah lalmsom sla islam (al ol. 2pe (selalu jlw(juga(w(mela|la jalan jul jajafjarslalafa raja (ulun lahore tube faijalnji lulu fajajalu allows (ala lulujlalsjelululs ajal laleemwoa (s3 isl2islas fals jul jaboeworar tulaulajaelnsjelsfalijajujas japan lal (mf l3filelulalulul.|s isl ape jalu |fluks (sjajajuls fals, |atas tolawua ta2|sjulujlelali jalu lalu|sja imbas lol sofa (s3 jalsloli lili lali i3| ape lala ja|s (s3 |bersisi isla fjaluljela umat pas foam tan tas tan tangan fan (af pas desa ciawi no| nama partai (jumlah linasoem par tara ghu| l2je lagu (ru es, sal jala jatah bersiul|elu jus paleo oo jal |s|s |judas |cover jas |as ja| jas jeleermoa |a|lulu|la|u| sja jzjoemorat aj| |uj|ajal ajal jajan lal2 sales lil label |a| jalaolmlalas laojuanura jalal males lol (j2 |l2| azj lala lela sum asa 25a fass 25es model kec. selama no| nama partai selai kerapuhan |amida putrajaya ciawi mekarsari pengalihan (jumlah nasdem ass l2teks ass se2 ses sales dam jos jas jus jam dalem ass a52 ass asas a53 |color ass 1820p loma327 p2256 ceritera jer, |demokrat ass 2e2 mpn tiap) peng a9a jalan (aaa aleppo laoluanura asa a87 laps lal lal a2loi |aj |ol umum 3se7xi, untuk pengisian keanggotaan dpr adalah suara. bahwa, dari hasil pengawasan diperoleh data perolehan suara partai politik daerah pemilihan jabarota jumlah garut near (gnk see jpn ama mara yan oki teng akan tam er, ken a0)ii, untuk pengisian keanggotaan dpr adalah tabel. data hasil pengawasan perolehan suara partai politik daerah pemilihan jabar adalah sebagai berikut barabukti .(j xi).49j kecamatan ciledug provinsi jawa barat kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat il, ppt mulo l.m# jap doom 3m) rawan moms lom) pos lower mol melo mal poso do00slo ml. ml. sal psm dosa oom mal. sub pado golo amal mbl pala polo @al lm) mepameungpeuk( berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut pemohon) bukti .(j xi).20j desa bojong kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat kas hreratrsro tro,f nasdem layers too asl a9) 2s) |3fe aa) jedipemuangan jee rmp jpemograt islan sel jeep ajo oom banua sales laser bee bahwa, pemohon dalam pokok permohonannya angka menyebutkan perolehan suara pemohon perseorangan muammar gadai dapil kabupaten bekasi (empat),emohon dapil kab. bekasi pet yaa pun men ata sauna perang campemohon dalam pokok permohonan angka menyebutkan perolehan suara pemohon dapil kabupaten bekasi (lima)artai politik dapil kab. bekasi raj pegaranit jep henrbargian pen kua span. apaan bahwa, pemohon dalam pokok permohonannya angka menyebutkan perolehan suara pemohon dapil kabupaten cianjur (satu) untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten cianjur bahwa, hasil pengawasan bawaslu kabupaten cianjur, hasil perolehan suara dapil cianjur (satu) adalah sebagai berikut tabel. hasil pengawasan penetapan perolehan kursi dapil cianjur untuk pengisianrolehan perolehan asa partai golkar 3sisa bau mba asal ag sen snn please, brk aaa ti) you keterangan lain langkah pencegahan pengawasan bahwa selama penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd upaya yang sudah dilakukan oleh bawaslu provinsi jawa barat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan atau kejahatan yang signifikan mempengaruhi hasil pemilu yaitu melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah provinsi jawa barat yang meliputipenetapan calon anggota dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, pelaksanaan kampanye:: oomelakukan pengawasan bawaslu provinsi jawa barat menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu, menindaklanjutipemilu oleh anggota kpu provinsi, sekretaris dan atau, dan ataumengakibatkan terganggunya kampanye pemilu yang sedang berlangsung. langkah penindakan bahwa, selama penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, bawaslu provinsi jawa barat menerima laporan dan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu sebagai berikut tabel rekapitulasi data laporan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam tahapan kampanye rapat umum pileg provinsi jawa barat jenis jumlah jumlah p0) macan tama kamacianjur kasus), kab sukabumi kota depok kota bekasi kab bogor kab mobilisasi wni neha yang belum drama kab memiliki hak pilih bandung barat kab garut kab sumedang kab kuningan kota cimahi kota sukabumi kota tasikmalaya kasus), kota bekasi, kab cianjur, kab keterlibatan pns ciamis, kab garut dan kab indramayu masing masing kasus menggunakan kota bekasi kasus), fasilitas kab kuningan, kab pemerintah, subang, kota bogor tempat ibadah dan dan kota tasikmalaya tempat pendidikan kasus kab kuningan, kab subang kota bogor kasus), kab indramayu kota cirebon kab cianjur kab kuningan kab kampanye luar bandung, kab jadwal bandung barat, kab ciamis, kota banjar, kota bekasi, kota sukabumi dan kota tasikmalaya masing2 kasus. kota tasikmalaya dan (senaremaremu perusakan apk, pemasangan apk bekasi dan kota zona terlarang cirebon dek (kampanye hitam) kota ciamis kasus), kota bekasi kota tasikmalaya kab indramayu kab purwakarta kab bandung kab money politics karawang kab politik uang) cianjur kab cirebon kab bogor kab kuningan kota bandung kab bekasi kota sukabumi bawaslu jabar kampanye melibatkan perangkat desa kab garut kasus) mengganggu ketertiban umum kota sukabumi, kota depok, total bahwa, bawaslu provinsi jawa barat menerima laporan setelah pemungutan dan penghitungan suara sebanyak laporan terkait dugaan penggelembungan suara, bahwa, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, yang berbunyi bahwa, terkait laporan dugaan penggelembungan suara yang diterima oleh bawaslu provinsi jawa barat, maka bawaslu provinsi jawa barat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara oleh kpu provinsi jawa barat, telah merekomendasikan kepada kpu provinsi jawa barat untuk disebagaimana suwaslu provinsi jawa barat nomor bawaslu jabar tanggal mei perihal rekomendasi. bahwa,okok tindak kesimpulan laporan semua lanjut menara era tm pileg x temuanir. barat unsur ketut kampanye sastrawan secara caleg pdip dpr kumulatif urut (dapil kota bandung kota cimahi) yang dimuat halaman harian umum bandung express edisi hari senin tanggal oktober tm pileg xdra. barat unsur mira romana kampanye gage, secara caleg partai kumulatif nas dem dpr urut (dapil kota bandung kota cimahi) yang dimuat halaman harian umum republika edisi hari senin tanggal oktobggal maret nke sentra sekitar pukul sentra gakkumdu wib gandum diputuskan bertempat jawa bukan lapangan tegallega barat pelanggaran kota bandung dilaksanakan kampanye rapat umum partai demokrat, pada saat kampanye rapat umum terjadi pemberian barang berupa bola sepak yang dilemparkan oleh juru kampanye nasional partai demokrat susilo bambang yudhoyono) kepada peserta kampanye. tm pileg iv adanya laporan diteruskan dihentikan dugaan nke sentra penyalahgunaan sentra gakkumdu penyaluran dana gandum karena bantuan sosial jawa bukan kepada yang barat merupakan dimanfaatkan untuk pelanggaran sosialisasi kampanye pidana calon anggota pemilu dprd prov. jawa barat atas nama irfan suryanegara dan calon anggota dprd kota depok atas nama: ir. edy sitorus dari partai demokrat kota depok tm pileg iv adanya temuan diteruskan dihentikan bahwa, nke karena hasil berdasarkan sentra klarifikasi keputusan nomor gandum terbukti ready jawa bahwa tidak tf dpd ri skep barat ada pns tentang yang terlibat konfigurasi sebagai personalia pelaksepengurusan kampanye ready task force pendukung kandidat dpd a.n. drs. h.k. edi permadi, perwakilan jawa barat pada pemilu dalam konsideran memperhatikan berbunyi hasil rapat khusus pengurus pgri kabupaten kota se jawa barat, tanggal februari, nomor kep iba xx tentang pengunungan calon anggota dpd a.n. drs. h.k. edi permadi, m.m. pd,: keputusan konferensi pgri provinsi jawa barat kontrol) tanggal oktober tentang pernyataan porprov pgri bagian butir bahwa calon dpd periode . adalah satu satunya yang mewakili pgri provinsi jawa barat dan telah tercatat pada keputusan kpu pusat, nomor pts kpu tanggaloto, masa fax email: (ab salinan putusan mahkamah konstitusi sg, diunduh dari laman desa bojong kidul kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat nasdem a36 a8| sales 10l |3pers lepipemu ice demokrat nol a8| os) a94 isle adl lotere |aolpanu large lsler desa jatimulya kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat (tps (tps tps tps tps tps (tps (tps (tps aro i3lalstelatsiolofulefaluf nasdem 2a| ur) lal 2al tel 4s) |3fe asl tpdiperuangan sof 2a| 3s) is) jeon ion 4s) s2) e7| 1a| jae rmp ooh aof as| 2i| did 3s) demokrat toast asl aaf 3al isapan ideas| sah 4e| s9| es) sal ce) 7a2j sleep tama janur tai maaf taa laser oo) desa mancagahar kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat rincian jumlah perolehan suara partai tps (tps (tps (tps its its (tps (tps |its (tps (tps (tps politik i3lalstelats iolofulefaluf nasdem tah layers ios onl 3s| 3if 2a 2s) icon yoo ss| jee roda yang 1el demokrat flash oo) isapan yosef aal ssh s2| as| kolese kaka sal |to banua lea jaanus yaa galeri astus bahwa, dari temuan tersebut, diduga pelaku melibatkan pns sebagai pelaksana kampanye calon dpd a.n. drs. h.k. edi permadi, m.m. pd. tm pileg!ii adanya surat dari diteruskan dihentikan icw dengan judul karena tidak tangkap dan sentra terpenuhi hukum. pelaku gandum unsur politik uang jawa kampanye yang barat secara menyampaikan kumulatif bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu berupa politik uang dengan cara mengedarkan voucher pulsa dilingkungan sekolah yang dilakukan oleh sejumlah calon anggota legislative wilayah kabupaten bogor tm pileg iv pada pada sekitar diteruskan diteruskan pk. wib hari nke minggu tanggal sentra kepolisian, april gandum kejaksaan ditemukan surat jawa dan sedang suara yang sudah barat proses dicoblos atas nama persidangan caleg lukmanudin (caleg demokrat cibinong dprd), muhamad azhari partai demokrat dpr ri), audi tambunan pdip untuk dpr ri), (dua puluh dua) tps desa bentengcikampek kabupaten bogor, sehingga berakibat dihentikannya pemungutan suara pemilu legislatif desa benteng kec. cikampek kab. bogor. tm pileg v dugaan terjadinya diteruskan dihentikan pelanggaran nke karena penggelembungan sentra sentra suara gandum gakkumdu terlahir kpu kab. jawa karena cianjur, ppk kec, barat sudah cianjur, daun dan ditangani leles oleh sentra gakkumdu cianjur badan pengawas pemilu provinsi jawa barat telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut tabel penanganan sengketa pemilu bawaslu jabar pokok hasil memohon registrasi (permohonan kajian putusan s bawaslu calon tidak ppp kpu kab. ditolak jabar vii masuk dcs kab. bogor bogor bawaslu calon tidak dpc ppp kpu kab. dikabulkan jabar vii masuk dcs kab. bogor bogor s bawaslu calon tidak dpc pdi kpu kab. ditolak dalam jabar vii masuk dcs kab. karawang putusan karawang pendahuluan s bawaslu perubahan kpu kab dikembalikan jabariviii dcs demokrat cirebon karena tidak kab cirebon melengkapi berkas dalam jangka wakt bawaslu perubahan dpc pdi kpu kab. ditolak jabar ix dct kab. karawang karawang s bawaslu perubahan dpc kpu kota ditolak dalam jabar x dct gerindra bandung putusan kota pendahuluan bandung demikian keterangan bawaslu provinsi jawa barat ini dibuat dengan sebenar benarnya yang diputuskan dalam rapat ple i2. menimbang bahwa pemohon, memohon,jawa barat dpr jawa barat dprd kabupaten cianjbekasi perseorangan muammar hadapi) dprd kabupaten bekasi perseorangan hasan bismuammar gadai dprd kabupaten dapil bekasi telah mendapat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai persatuan pembangunan dengan n mdt dpp hp anggota dprd kabupaten daerah pemilihan cianjur dan anggota dprd kabupaten daerah pemilihan bekasi perseorangan hasan bisri),,dan pengawas pemilihan umum provinsi jawa barat, keterangan dan bukti surat tulisan, serta partai nasional demokrat dpr dapil jawa barat xi, keterangan pihak terkait (perseorangan calon) harian dan bukti surat tulisan pihak terkait harian dprd kabupaten dapil bekasi keterangan bawaslu provinsi jawa barat, sertapemohon kabupaten bandung memperoleh suara, namun menurut memohon memperoleh suara, sehingga terdapat selisih suara. selain itu, pemohon kabupaten bandung barat memperoleh suara, namun pemohon dalam permohonan guo tidak menyebutkan perolehan suaranya menurut versi memohon (tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat)guen guen, duyun supriatna, asep ashari mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti .jabar sampai dengan .jabarbukti .jabar il1 model dan laporannya) kabupaten bandung. bukti bukti .jabar iii tersebut ditemukan fakta adanya kesamaan perolehan suara pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu bandung sebanyak suara. dalil pemohon tentang adanya perbedaan perolehan suara pemohon kpu bandung, menurut mahkamah hal itu terjadi karena pemohon menggunakan data pembanding yang tidak resmi, bukti lampiran model db dan model da dan bukti model da tidak ada tanda tangan dari kpu kabupaten bandung model db) dan tidak ada tanda tangan saksi saksi peserta pemilu lampiran db berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon guo tidak.abupaten bandung barat pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon. oleh karena itu, menurut mahkamah, berdasarkan dalil permohonan pemohon untuk kabupaten bandung barat tidak memenuhi persyaratan permohonan php. meskipun pemohon mengajukan bukti dan bukti .jabar model dan laporannya) kabupaten bandung barat, namun oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat mahkamah tidak mempertimbangkan, menurut mahkamah bahwa sekalipun pemohon mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut atas, namun pada hakikatnya keterangan pemohon dapil jawa barat i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon untuk dapil jawa barat tentang memohon dalam pelaksanaan pemilihan umum kabupaten garut, kabupaten tasikmalaya, dan kota tasikmalaya telah melakukan pelanggaran kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif. pemohon menemukan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik oleh memohon seluruh tps kecamatan kabupaten garut. selain itu, pemohon menemukan adanya kesalahan penghitungan suara oleh memohon tps, desa dari kecamatan se kabupaten garu.(j xi). sampai dengan .(j x1). tanpa mengajukan saksi ataupun ahli: x1. sampai dengan .jabar xi1. tanpa mengajukan saksi ataupun ahli, pihak terkait partai nasdem. 2orang saksi bernama muslim sidik kotor hiduplahpada pokoknya menerangkan apa yang telah ditetapkan oleh kpu untuk dapil jawa barat sama dengan yang diketahuiny(j x dan bukti jabar xi1. model dan laporannya) tps desa barbuda, kecamatan ciledug, ditemukan fakta hukum pemohon telah menebalkan dan atau mengganti perolehan suaranya pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebenarnya tertulis tetapi ditulis namun jumlah angka dalam huruf tertulis sembilan puluh delapan. perolehan suara pemohon sebanyak tps tersebut sama dengan bukti memohon: bukti .(j x1) dan bukti jabar xi1. model dan laporannya) tps desa barbudaciledugsindangsari, kecamatan ciledug ditemukan fakta hukum pemohon telah salah sejumlah perolehan suaranya pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak padahal jumlah perolehan suara partai (ppp) dan caleg sebanyak suara. jumlah tersebut sama dengan bukti memohon, yaitu pesa mandalakasih kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat tps (tps its (tps its itpsitps its itpsitpsitpsitps| tps tps its ape o t3 tari5kel7isiofojurejruerul ilielul nas dem |2les ai) as) 2a tif pers iaaf s5| perjuangan sai 1al corak 3a| s3) sah 2si sil tel gem dra dao a3l x2| ipemorrat ti) islan loss| oo) e3| sol 7e) s2) 1ro| 4s) lotere soul a2| janur aaa ii, laal8 thaha dd) laura agaoanld odi suara sah desa panas kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat art tik tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (tps (opsi rap 1l213l4 isle7is poliol lal ialalslelm7i isioluojulrajijialis| nasdem |2le 2a| sol sol sol coil 47al |3fp yo2al jadi perjuangan 4sl 1si 3al airwar joel sel cal s3) ci| gerindra ool 16l item |o27 as| 2ah 18i 1al 1a| 1in5) lean yoo) r02| asi s2) 2a col lotere dal oil dio jaa is) asi lagu yai dg) da) laser dai aoi suara sah desa pameungpeuk kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat nasdem 1x2 13l loo sal al ap) pers tol adl sel a3l 1al sll jenis eromanga ali sial jeorwak dosa loan 3al 322l si| cal sel cl | sel jae rmp a7| sal ao| col 6lo 16l sp) lean doa ssl sal 7el 78l ss) eee tool elsa asi 10l asl asli banua 5si soal asli 5ij jae tara jas o taka bej(j x1) dan bukti jabar xi. model dan laporannya) tps desa sukahurih, kecamatan ciledug ditemukan fakta hukumgurangi suara sah caleg nomor urut menambah suara caleg nomor mengurangi suara caleg nomor urut dan menambah suara caleg nomor urut bukti .(j x1) dan bukti jabar xi. model dan laporannya) tps desa sukahurih, kecamatan. ciledug ditemukan fakta perolehan suara pemohon pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dicoret coret, tetapi perolehan suara pemohon pada kolom jumlah huruf tertulis sembilan. jumlah tersebut sama dengan bukti memohon yaitu pemohon memperoleh suara, bukti .(j x1) dan bukti jabar xi. model dan laporannya) tps desa jatimulyasalah sejumlah pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon b), sebab caleg nomor urut memperoleh suara dan caleg nomor urut memperoleh suara, sehingga seharusnya berjumlah suara, bukti .(j x1) dan bukti jabar xi1. model dan laporannya) tps desa pamempeuknomor nomor nomor dan nomor serta menambah suara untuk calon nomor urut i. bukti .(j x1) dan bukti jabar xi. model dan laporannya) tps desa girimukti, kecamatan disewa tersebutselisih suara pada bukti pemohon terjadi karena pemohon menghilangkan suara caleg nomor urut suara dan menambah suara untuk calon nomor bukti .(j x1) dan bukti jabar xi. model dan laporannya) tps desa cijolang, kecamatan bl. limbangandan nomor mengurangi suara untuk calon nomor urut dan nomor menambah suara untuk caleg nomor berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah setelah mencermati bukti pemohon maka seolah olah terdapat perbedaan atau adanya kesalahan penghitungan oleh memohon, padahal sebagian bukti pemohon tersebut telah diubah sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan apa yang dihasilkannya. dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, dprd kabupaten dapil bekasi i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon perseorangan atas nama muammar gadai untuk dapil bekasi tentang perolehan suara caleg atas nama cairan tps sampai dengan tps kelurahan bahagia menurut ketetapan memohon memperoleh suara, tetapi pada model cairan memperoleh sehingga ada penambahan suara, sehingga menurut pemohon yang berhak mendapat kursi anggota dprd bekasi adalah muammar gadai dengan perolehan suara sebanyak suara.(tiga) orang saksi yang bernama feri fadli, susanto, dan alauddin fauzrmuatbekasi.iv. sampai dengan .kab.bekasi.iv. tanpa mengajukan saksi atau ahli, pihak terkait harian membantah dalil pemohon dan mengajukan bukti surat tulisan tulisan bertanda pt sampai dengan ptpemohon ditemukan fakta hukum bukti pemohon tidak lengkap karena dari tps kelurahan bahagia sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon hanya ada sekitar tps, sehingga ada sekitar tps yang tidak diajukan oleh pemohon. oleh karena jumlah tps yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak lengkap, meskipun pemohon mengajukan saksi, yaitu feri fadli, susanto, dan alauddin fauzi namun keterangan para saksi tersebut tidak jauh berbeda dengan bukti tulis yang diajukannya, sehingga mahkamah tidak perlu lagi menilai tps tersebut sebab seandainyapun ada perbedaan suara pemohon tps tps tersebut maka selisih suara cairan sebanyak tps yang didalilkan pemohon tersebut dengan sendirinya tidak akan terbukti menurut hukum dapil jawa barat dan jawa barat xi, serta dprd kabupaten kota bekasi (perseorangan)tidak beralasan menurut hukum: permohonan pemohon untuk dprd kabupaten daerah pemilihan cianjur dan dprd kabupaten kota daerah pemilihan bekasi tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, permohonan untuk dpr daerah pemilihan jawa barat ii, dpr daerah pemilihan jawa barat xi, dan dprd kabupaten daerah pemilihan bekasierah pemilihan cianjur dan dprd kabupaten bekasi tidak dapat diterima:nasional demokrat kuasanya, pihak terkait partai nasional demokrat kuasanya, dan pihak terkait harian luas(ab salinan putusan mahkamah konstitusi syirnabakti kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat v d tas are nasdem peer ooh o o pages a25 papan of sal 101l af sop nah mofaawura hape daccess ara paser fogpameungpeuk0j kecamatan pameungpeuk provinsi jawa barat kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat partai politik bojong kidul jatim mandagi kasih panas pameran bakti jumlah agar peak sp three lau, room oml sel u#l laga msl sol sol msl sel selam (os johar sol sal (os jermawora solo sel 20l mol selo sal a01) osn rnb mol sel mal san! lag mil. (so para sll pawposo #lo.mlo dsn daa daa daa daa daa dns deaketerangan tertulis pihak terkait perseorangan) harian: mendengar dan membaca keterangan pihak terkait perseorangan) harian: mendengar keterangan saksi pemohon, memohon, dan pihak terkait partai nasional demokrat, memeriksa dengan saksama alat buktmembaca kesimpulan tertulis darduduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal9 php.dpr dprd xii yang selanjutnya untuk provinsi jawa barat dicatat dengan nomor06isewa( berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut pemohon) bukti .(j xi).21j desa cikarang kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat aspek soal sal wil layers (aje ion feoirewuanga tel 3el 2ul sorak sil sol sal jeumpa tab z3) femorata ' | islan sil loe lol |tofaanura osl sal n|l james oa, nol 3sl jas taat desa disewa kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat nasdem hood ah) sales dood aah rel anna fepirewuanga ah. jeon kar wol am) nol mal re) sll leermpra dodo neo0wal showman aol ipemorrat asli ash n8loo asa isle sh. palem h.w@d jaofaanu ado. laa jasa ado a.a do ) desa girimukti kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat i3bhatt lalat jade (3s in) jeorwar bol asi) sel selo nash r000 jeermwora loo wo) s5) islan ni) oleh d2) (to jayapura boa ad) soo palu8s srangsewu kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat ao. lo1| nas dem bof abal loader# doa 0o| loa3fps baal 6e| do6| perwira docs| ooslran bol salep boh lojuanura al| palem bah jasper desa mekarsewu kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat pes o1nasdem pol shoaaho # (jak loa3fps don perwira boa |omlpemorat bol |saran lalap . jalan bah a12 jasper desa nyalindung kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa baratsemis diunduh dari laman lah lal feodal3 yoo lalnaspem papar solo alepireruangan doa loslsowar doa |oofaermwra o lo loagpemorrat loasjean paper adah |dopmanura daa profess dbo pandemi desa paralayang kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat ni) |oaf nasdem doa aa. lapar shah lap alepireruangan 0s loslsorear dope wah solo.) tos| is) |oofaermwra o loagpemorrat losmen hd paper ad) ldofmawura doh 2d profess pasferei desa penggali kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat www aki nasdem @o| lapang boa waw daa afeoipermuangan |os|aermpra lofpemorat ad) |span looparpo t0p mantra daajpag ad) pasperjaya kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan disewa provinsi jawa barat lah (o1nasdem pom pajero yoo pajero boa aom daleoamuanan losfsorar pool asah wil. sel poo|aermpra pom ah) a.n sono ah. pogfpemorrar aoa boh postkan ion 2ah aa) page bosan ao. opbanura doa al. agh sal aril s3) paspor yah do.disewa1j kecamatan disewa provinsi jawa barat kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat tee enam peranan oa, partai politik cikarang disewa girimukti sewu sewu ung yan sukajaya jumlah fposawasomi0000000 dombomloml ml.) (posrasemasamrawnasasa botol below sul ani (posauseaonassesarma bomb oal mulo ml.) japormuuwaw salome mel fposacowan subowml sal sel ash 1mol (posatamawsa molo2ab 0atom#l wal poster 0ab mall ras jposraamarvastona, bomb oml mlm (pesrarmsamawrmmawaww gol oal melo.a posraumnvuwwramar all mbl mol pap pool bl. limbangan( berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut pemohon) bukti .(j xi). desa cigagade kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat ash (oalwaspem lol all sol bole sol aah sol z0l poles pok |oaleoiremuangan sil los|solar mbl sol al al loslaermora o ahh (oa|ormorrar o sol 8l losjpan sol sal pool o posse sob ol. sol |otofmawura si. sll page toba hook oa, paser hal lal desa cijolang kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat jai dna mat (alas doh sol sil lal dos sel lola 3s) aleorpermuandan o s| |oslcowar sal nol 5s| |oofammnra |oajoemorar ol.ol losjpan abal loose el 3n| |ofmanura profess doa. slab 2l lo, paser hal oo. desa wangiah nasdem bol sll sll mn) lola lol 2al mol sll s| lawless lal oal sil sil sil oalporremuangan osl sll ws) loss kar osl a0l ssel bn ella amp rel sel. isl oto) colspan oldid al. ol ) lal sil si. loolaanura sil ml. sel puas laos lal |o 5l bala sll) desa dunguswiru kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat bar 6e| 83i a0| nil |.1nasdem leaders kook nol |l (5afeoimamuanaaa las al os|solar bobo sll 2l. oxl |l xg| doojaemwpra pol elul alis xg| 3ppemorrar o2| sal colspan joel |l jogpree us! dotojaanura doom loss sil ss| paul awal solo al. boa hn) pasar lan il. serasah 20f 15ss| desa galihpakuwon kabupaten garut daerah jawa barat pemilihan kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat lah oo. 3lokal sll su) o1nasdem bal shio oo, oa. ller# bol as|l tol sales ada aleorrermuangan mel ss| |os|forward book oal 3al |oolaermpra wal tol |oaloemorat nol |l wol grosjean bobo 2l s|l sll loe bom 3x0 laojuanua sel sal sel sen sales ast dah hah palem all desa limbangan baratlho (oafnaspem 3lo pop 00l sf| pop afppipermuangan sol s| |osfsovwar sal |osfsermwora 50l sal nol tol wal |oafpemorat s0| sol wol sel postkan dash ash pop kol 2al ss| wal tol sol sol ssl |odofmanura doll papas o tabah hal hah pasar aoa ali suratan 30l sol 30sf 27m) desa limbangan kabupaten garut daerah jawa tengah pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat loafnasnem hal penjara koh poles oo mbl oaleoirewuangan 2ah oblast |oslsowar s| sol kolosal |osfsermwora o sol 20l |o7fpemorrar si losjpan aas oo ) pose posh 2ol mi) lsofmanura o sol sol sal balas ada adha pasti ada desa limbangan kabupaten garut daerah jawa timur pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat bae ala ash os) |oafwaspam doa sob h5h dojo 30l 0l diatas o she she 0l oajebirewuangan otp on|l al sal nol a51) os|cover tol sil ssh ss| sel sol 3al soal |oofasmpra ton 2lul ash os) oajoumorrar pool sol 2i| sol dosjpan aka shah olah dosa, sol ash |otofmawua mel s|l wil asal sf| wal sol wol nas! papas italic ima lai palapa o ada daa hal suarakan s3f ns| s0sf s2s| 2s6| ssf 20f 2esf sol tegalsari kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat tps tps inn mana bnn nak bank anu make dna mana (oalnaspem dal sil sll lala ial sal sil cz) lola bul os|solar bol oal | 2s) |osjarmwora toun ws) 7lpemorrat sel alo.ol sll colspan boahual sll lalu lose. bal al.ol sil sel sel a81 paras ial abal hal joasjeri halsall alta sll si desa pangeureunan kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat oo. | 1nasdem polo shtml ael v0| sll lala bwm sll sa.) losers sosial soal al. bola aleoiremuandan |oojfarmwpra bol 3loemorrar sil owl sel s0| ser) colspan balok poojeep ioasoho 2h. nm) sales bal salah sha) poaasjere pol alan) desa pasirwaru kabupaten garut daerah jawa pemilihan baratps tps lho nf| |oalraspem pal dojo bol |l |l sel 20l a05) polar doh sil a8| on) oafeoiremuangan otp sll sel os|solar pol sol s0| |oofaermpra 00l sll bosan bal abal haha dosa lofmanura doh ns| sos asal sel sll papas bal bea abah a53 poasjeri lil amh akh aa ) desa simpenkaler kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat (ilham oo) metal alamiah samuel shaleh oo poles toho all poles tah hal |oslsowar o dal s| |os|sermwora o dul sol sil loasjpan tah cooler yah shah |otofmanua sol 3a| palem ahok sll poslerei soal nil desa simpenkidul kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat aa |oalnaspem dul a| lolos tal | a5| loe dul |l afeoreruangan oo 8n| |osfaowar tal sll sil |oolaermpra oat sll ws) |oa|oemorrar sel s | loslran alah pole oo tol |oofmanura tol wal 5nl poaajess tah ahh 5s. pasurabaya kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan bl. limbangan provinsi jawa barat lah o5|l |oafaspem dop wal |l a.l do2les 20h a5| 2al sal dosen doll afeoiperuangan sll slow s|corak onl ola abal abal oo|aermpra o2|l s3h owl sll o7|demokrat sel as) a8| postkan tah olah |sleep tomb owl sol. sol as| asa doajess oa, ah. poster o3| oobl. limbanganbl. limbangan provinsi jawa barat kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat iru nan amors doll o@al loo oal owl sel dan dana mea de" ade" des dea loan mel bun "lo amimmuwan melomml sal sol wol slow sal mel sll sal msl wol mel sel sn) |solomon sal anom sal mbl mel (monte sal 50b sol saw sol 4gb sel sal anl 2sl mil lola polo sal owl msl uni pool asboosmb amal wal sal oml seb oml mbl mel lal |osojamurm sal mel oml sal yasa mel sal sel nan daa daa daa" date dea dd" dak esa dana dna daddy des delai( berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut pemohon) bukti .(j xi). desa ciawi kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat tps tps lap000000000000002|) 3hoa| nasdem doasboasl oa) ash wol do2les dorohoash 0o| s0| sel 3s| 2s! offers peoshoohoaal oas| ae! aleoiprmuanga 20l 2s|.s0| as| sjcorrar cool as|l oo|aermpra tol elo mbl 2s| ul) |ocean pes obb 2hal looked postal lotofmanura tol dash sel mal 40l 2s| sel asa! poles paloh bah abah desa kerapuhan kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat pak halal hafal alur onf ajal (oafnaspem lah dika aih n.a sha offers pal bol salah 2elo#l adl alah s5d papers tama asn waw waw doafeorpamuangan selo melo 2al alah 3el mal las dosyalar dul sil adl sel mol sol doofasmora daa siklon ne) (oaformorrar oal sal 25l 1d) sil 20l malah pol papan tag ada wajah dah dia dosfeep doa sel oal no) 2glotal ssl doofaanura soul alo osl sol sal dates adi aid hah hai paspor daa iataaadana (oo suarakan fool t0sf 2as| soal 1nf sol nas polo anal tos mol 200f 2cs)ekarsari kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat dana men naga nanti make nasi |nasdem ss| leaders lokal sel leaders . abal s3|. al! jeprreruanga o s| oil jawab 3s| loo jaerwpra s3. s|. us! o3|pemeran sil sll mn! colspan isl 3lokal 2l si. sial lol bal sll ul. as) lae aoa bol loaslerr al.ml .ol.s| desa pelitaasih kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat lao |o1 nasdem own, lol bom aw) loe bawa how a50. a|eorrerruangan xl) oo|aermpra o sho.co losjpan lada men aaa paajpms poo. poasjerr kid suara sah desa putrajaya kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selaitps tps tps (oafnaspem doa had sha do2jean o we) wol us) mal wal mal oscars o |oalrorrerwangan soo doojasamwora oo seo dosjpan d0) 5g) dosjere oo soo sel soo dates o yo) ah) oo) desa amida kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat tps partai politik tps1 tps tps3| tps4 |its| tps6e tps7|tps8 tps9 jumlah s3l n| nasdem s|o . oo2leg polah mal b8l tel a00 o02) o3prs doa pdi perjuangan golkar fosil mal a8| |. sal 53ss) grip oo 0d demokrat colspan o ala |oo|pep doa 25h. 2i| tol otojmanura o| oo. lala o doaslerr o suara sah desa selai kabupaten garut daerah jawa pemilihan barat kecamatan selai provinsi jawa barat |nasdem l| lola pal s|l sol ssl 3s| sol an) pdi perjuangan golkar ss| ws| oo|artwork | ss| demokrat colspan abal |oofppp pos sol 3s| os| asa) laos isa sah doasjeri dal suara sah 3n6| 2s3i emmys diunduh dari lamanselaiselai provinsi jawa barat kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat oo a.a. s$& |o afmastm wal wol (oo ofamwaa salome 5elo loo owl daa maa (oo sofmawua @#logo@#mlo melo loo polos po0abo02logo ub).bl. s0, taba iss fals dos jarrararwra ras| oma tol asof sol jearraramanatnasowat lasso ses sel. mal jpawrarreesatuwprasanguyan gol anal basa pol aan!model dpr) bukti .(j xi1). s.d kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat provinsi jawa barat nan lao |partaiamanatnasional sis) pasrareesattanpemaangnan soap sej sep nsp ass names tabel perbandinganemohon dan pemohon. berdasarkan model dpr dan dpr,1). dan s.d kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat provinsi jawa barat dan bnn bea kets dns sts dan nan cst panen kets (ot fana nasdem s0| sol | sal sol s0f soal.ib mal sol ol ean .h2s0| sool sos msf sis| sel uns sel cal mal dae ses gol csl unf ssl @nl sol ans| gol 22ss| figura sel isl ol. sal 2m| luas sol 2al andosol adl lisa s0l sal sal wo) keterangan: memohon kpu) pemohon ppp) b). bahwa selain itu, pemohon juga menemukan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh memohon pada formulir model tps terhadap hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang terjadi tps, desa, kecamatan se kabupaten garut, oleh karenanya telah dilakukan koreksi yang benar menurut pformulir model tps yang terjadi tps, desa, dari kecamatan se kabupaten garut) bukti .(j xi). s.d. 49j kabupaten garut daerah pemilihan jawa barat provinsi jawa barat leo shades |oam| sal 2m| les ags| sous| se) ieorrerwancan sas| am) 2m) mel 1ess| iowa 32w| 5aoo| wol 2m) 3s) sos) 053i los jama g3|l asm| asal sao| m9) los jean has| asal 2m| asl tas) sastra docs| as) asn| wol ns| su|l a0| wal wp) dos her poems| 0m) asi pindahan woo woo nasdem a87) r00| wa) sass| r0s4| pers |loss| ams| mass| angs5) pers area| sel s0| jeorprrsuwngan s0o0| ta) os| jeovear sae| a90) san| jerrwwra tas8| 1s0| osf r00| s0s| ipemorgar test| c7| jean doesn| 6as| sel sa| jer asal java o amal nes| om| psi lau les sal mw) owl las jer lo. w#| sn| s0| us| s200) arash oo ) jo22saf sono ses tesis on001f ss | o326852)|x0. jparerar politik maharaja leuwigoongi| bayongbong| kesurupan sukaresmi cikarang banjarwangii| aia si v nasdem nol 11m jep ooo o 3ase| dasi| sol jceawwra | 53o| 251a| demokrat depan o 3a3| o201| sass| o o2150) opa sn e sag a2 pindahan partai politik peundeuy cikalong bungbulang talempong pengetikan |ppr o o tml soo|corak sej 43n| o ores| sisa| o o2501| soa8| |ce rwo 2s) demokrat o9oofeep sal o a0| 33s| |oasoojeker o o o o om| o50| 3g) suara sn sal o s0| owl oo oo das o o sel solo sws| leorwersuanaas owl sal owl johar 3e0| sal camera sel oo wol s5) pan o sal oosa| oma o 3s| 2sal o21| jer sel 3m| sel su) jawa o rel o as| asal wal owl a.l dosa o sel oo sal oo 1m) lea www om oo.(earrarroome cikarang panjarwang pemotor bungsulang patungan terong panganan jumlah a10 .ylo own owyiio nasdem 12s| tol sal m0| m| 2s) las oo o | wal l6ra| sol wal o o sel owl recipe ruangan johar | los karena t0o0| 0l oo usul tml t00| sal own demokrat os|l aon| .sn| owl mal sll y3n| lee o o o sol 22s1| tul oom las per ooo o o o |o 3a| msl ooo o | loo om| owl asi andan s.d. partai politik ciledug cihurip peundeuy |hasrat some aya ferowolnavonas g6006 josugun|socarelcrcasa anung geun pevwor oar 838i pang |o1230 2lpr lol s|corak rmp span 9lrp oaslprr ooo) anal 2s) suara sah pindahan pamen (partai politik apply| balo bungkul pemulihan disewa| talent (limbah| selai (fanatik| jumlah ang gan ion a81 as| a5| as| a9| 2lpr o germ span shows| o3m| sis| 3se| osa| sac| 0ppp o3e| 1s8a| d01| ses| 33s| 37is| asjerpi oo s6| so| ' a0| sal ass)pemohon.ungpe wanara lewis (bayongicisurup| sukar cikal (banjar. pendek cikal jerurarae joan nasa mas eng pasoanessr asa aga ran ono sio a02) nasdem s0) so| sal tos| 1a5| jes o 2se| uns| soo| 3nee| 2s) san| sen) 2an| san) same) aus jrs wol uoe|l sol sel toe) t0| sis) 2u2| ye7a| seo jeoreerauanean sel sel 2wol as| sass| aw) sel 2s1| sel los leorcar oo (as) seni sesal 2wl aw) 2s) mam) seo) sol 2ar| sas| sel asn los jerromra us) 1es| sel wol 1m) asa) 2s0s| asof lan 2s) sas| sel maf san| asal aem| sas 2o| 2asal tan| sel 2s) sso| sus| 33e| um| reu| bisa mf) s| ns| pindahan bun bu| |. greco panca karun karan (kargo|taro yur samar pasar karun tai link lang pemulihan kg ago oberoi ora ang a3, sar doang iwan) lele ora oo, nasdem sn| 3as| 25ss| asal 2en 1ss8| 1ase| 2m| frs a25) c0e| 1ase| 2s37| ssm| sos| sal 7i | east sse| 40n| 2ess| sawo) ooo ooo)o)ou1 ose| sel saj sso| sas| seal sam| 2ss| zam) cougar sss| sip| lso| 10s73| zes2| gate sej s25| jerman aso| sn| self 2s) 35m) sos) 3s) 2sne| lan sas| ooo 2m7| 3ss| asas| anal s0ow| asal 2sal so| ssel 2mp| 17n| 2an| sos) oo an| as| ss3| uses| ass 3sa| 2as3| a42s| 3ms| 61m las rei sal sn| om| an|l 3o| su| ne| 1n| isl in| suarakan ' o oo) sisi o7001p s452f s2420 s9as3 asasi s2. sos91 ses pindahan nah gong ngh mukti eng raja wo ajo |o1 nasdem as0| t3s0l se0| tam) sol wal ts) ss) sel person 2suf raso| sass| osis) sas tas sal t7el se| jerpersuancas dos| usa) sal 1m0| mr) sal 2s) te0| says) ssm| asal me| tan) jeon kar oo) issue rose sol sel ass) soal 2ouf sal saus| mef asal asso| aora| 22esf jcemmwra o | j2 ) s7| sosial tool tap) ass) a2s| asi asa) sol sel jean o tael ses| soal t05| 1s) sim) tem| das asam| ssi assi| sel tekno| jer doa res| sss| amal gr) 2an| sol task lues oo sel selo sal sej tael oom om| sel aui lis oo al sal sel sal gs) mas)memohon. berdasarkan hasil.). dan s.d. dan s.d. 35j arta politik garut karang wana teropong teropong|banyu semarang sir les kadungora lewis batu bersama malang kota awetan raja kaler kidul resmi wangi long anah ong a tg pf y po pers oo o o o tp a001| ato7| cas) aa2| 2ana| ra99o| jpop t00ss| uses| sas| 3n8| 342a| sa2s| o0as3| 40oes| 15a| coca to0s| gas) ser c2s| 60ss| 2s) staf jcermora o o also| 2s0o3| t608| sasis| los jean so0oo| 53sof 2s87a| 3iss| 1an| arif tel ss| je sss| 2sn| 3sw| 3g) 2ass| asas| s0s| 3us| ca| 2sm| te0| ss) juara o o| 3icon isi| goal pindahan suka| karang balon disuruh cikal banjar pendek pamen nasdem 2ao| ta0| sul jpop oo sn0| as1| adal oo oma| 2s9| sos too| r901| toko| (os coca 3ses| aso0| t01s| c228| 3sis| los jcrrwora sal 2col 3is2| 4o8| jpemorratr sis| ass7| 3eos| a5s3| ot020| to0a| los jan o s03| x6s| 3amf 3ass| 21saf asa| ra3s| sere| jeep passe|l o0| as3| acp| sa | suw| 28n| 3ea| juara oo to s2| 2s9| asas| a9of s0o| an| ass| las jess oo o o o o| sel sal o201 ds| 3s6| tsc) pas eri tpl as| sel pindahan jparrarporrri calon pelet bungsu |mekarmuki| pakanjen pauli caring (telepon| laki bru sangat isucinaraj jumlah lang han limbangan kan boa 3al a0l dil dal iraspem sra| t00| wil @a| sol sel 3ass| t00s| sss| royal s6c20| pers a0o2| tass| o ois2| 2sa| issn| os) jp oo te0f s0o9f tao ssrn| tes| sel 9sl jcorcar asm| s3isf mos| ss) 38so| saj o 3m9| t21| jorrmora t2ss| tel t00o| sol rol sss| jean o 3am|l o3m| ass| ass sis| 3s6| ta8| 6a| sel oo os20| asal ssl sag| 41l sel 3ms| 3s) juara oo ) maaf 2i8| oo 1es| mol loss| 1ag8l d0l ss) boa os5| ss| snf 30l 2n| das ferr oo oo sal 3a| sol a0| sn| 3u| a| ton) tabel perbandingan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik garut dalam pemilu anggota dpr tahun kabupaten garut antara yang benar menurut pemohon ndan2lrativunn sem ses sjrarwacowar 2mo| safeamtamsna sirarraramavarvasiorar oo sep| gaarasarusramaxasas nan jolrarrarmamwurasira kar met #jrarramuawmwrawsa os05| maw slamem diunduh dari laman gali kab. tas malaya tasikmalaya s a an jpmamaspn sam| mel maa| was jearraramanatnasonai oo )wo0| sen| sesi ana snm| usia| mangarut kab. tasikmalaya tasikmalaya aan (oo jparrarcswoa o o mosul mail mal (os bearratamanatwasowat worm| sel sal awal usul oma0| 200kibat dari kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut, berpengaruh terhadap keseluruhan perolehan suara pemohon dapil jabar yang akan mempengaruhi perolehan kursi dpr yang seharusnya diperoleh pemohon, bahwa pemohon mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon yang telah ditetapkan oleh memohon untuk selain dan selebihnya, sepanjang tidak didalilkan kesalahannya oleh pemohon dalam permohonan guo: bahwa terhadap seluruh kesalahan hasil penghitungan perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh memohon sebagaimana telah diuraikan atas, baru diketahui pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional oleh kpu ri: bahwa terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara tersebut, pemohon telah menyatakan keberatan pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu dengan menyatakan keberatan. saksi yang dituliskan dalam formulir model dd2 dpr ditandatangani oleh ketua kpu ri: bukti .(j xi).1j bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional kpu ri, kpud jawa barat masih melakukan perubahan perubahan data dan angka perolehan suara partai politik dalam formulir model dpr, hal ini menunjukkan kinerja kpu propinsi jawa barat dan jajaran bawahnya yang sering keliru dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tps hingga kpu ri: bukti .(j xi). dan bahwa pemohon juga telah mengajukan keberatan kepada kpu pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional, akan tetapi oleh kpu diminta untuk mengisi formulir model dpr tentang keberatan saksi partai politik terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon dan disarankan untuk mengajukan gugatan mahkamah konstitusi ri, bukti .(j xi).1j bahwa selain itu, pemohon juga telah melaporkan kepada bawaslu ri, seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan memohon selama pelaksanaan pemilu legislatif tahun kabupaten garut,lum ditindaklanjuti, oleh karenanya pemohon mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana permohonan guo kepada mahkamah konstitusi ri, bukti .(j xi). dan 10j bahwa selain itu, saksi pemohon telah menyatakan keberatan terhadap hasil pemilu legislatif tahun kabupaten garut, dimana adanya pengakuan dari ketua kpud kabupaten garut telah diintervensi oleh kepala daerah untuk memenangkan parpol tertentu, bukti .(j xi).11j bahwa masyarakat kabupaten garut melalui forum masyarakat peduli pemilu judul juga menyatakan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu legislatif tahun kabupaten garut, mendesak dilaksanakannya pemilu ulang: bukti .(j xi). bahwa berdasarkan pemberitaan media massa harian kabar priangan, mengabarkan tentang berbagai pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu legislatif tahun kabupaten garut: bukti .(j x1). bahwa jika dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun pemohon memperoleh kursi dapil jabar xi, sebagaimana tingkat dprd propinsi jawa barat dapil jabar xii yang meliputi wilayah pemilihan yang sama yaitu kab. garut, kab. tasikmalaya dan kota tasikmalaya, pemohon meraih kursi pada pemilu legislatif tahun bukti .(j xi). bahwa terhadap keseluruhan permasalahan yang didalilkan pemohon dalam permohonan guo adalah untuk memohon keadilan yang seadil adilnya kepada mahkamah konstitusi demi tegaknya hukum dan keadilan. bahwa sesungguhnya prinsip dasar dari permohonan pemohon guo adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan mengembalikan suara ummat kepada yang berhak, sebagaimana disitir dalam gurun sebagai berikut: demikianlah allah membuat perumpamaan bagi yang hak dan batil. adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada nilainya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka tetap bumi. demikianlah allah membuat perumpamaan perumpamaan. ar ra'djanganlah kamu mencampuradukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. al bayaran al hak (kebenaran) itu daripada tuhan, maka janganlah kamu termasuk daripada golongan orang orang yang ragu ragu. al bayaran . supaya allah menegakkan yang hak (benar) dan menghapuskan yang batil (kufur dan syirik) sekalipun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu tidak menyukainya. ( al anmohon ppp) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon partai politi, sebagai berikut: tabel perolehan suara pemohon (pppjabar tabelpartai politik suarkomisi pemilihan umum untuk melaksanakan tabel pemohon tabel keterangan tabel1 pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon ppp) provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dpr tabel2ri setiap tps tingkat desa dalam pemilu anggota dpr tahun kecamatan ciledugpameungpeukpameungpeukdisewadisewabl. limbanganbl. limbanganselai berdasarkan lampiran formulir model dpr yang benar menurut pemohon dari setiap desa tingkat kecamatan dalamtahun kecamatan selai12model dprtabel14 perbandinganantara memohon dan pemohon berdasarkan model dpr dan dpr,formulir model tps yang terjadi tps, desa, dari kecamatan se kabupaten garut, berdasarkan model dpr dp tabel20mperbandingan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten garut antara yang benar menurut pemohon dan menurut memohon tabel22untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan jawa barat tabel25(j xi). sampai dengan bukti .(j xl).52dan tidak mengajukan saksi ahli. adapubukti alatbukti .(j xi). model dpr ktamabaikan .(j xi). berita acara rapat pleno kpu propinsi jawa barat nomor iba iv tentang perubahan model setelah pencernaan data pemilih dan validasi data .(j xi). model dprd propinsi jawa barat dapil jabar xipinsi tahun .(j xi). model dpr kabupatenabupaten garuberita acara bawaslu kabupaten garut nomor: ba paniaikab garut iv tanggal, april beserta daftar laporan dan temuan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tahun kabupaten garut .(j xi). tanda terima aan pengawas pamitan umum roti does tanggal mei .(j xi). surat pernyataan tri born anon todo par laga tan kabupaten garut .(j x) maklumnyataan sikap forum masyarakat peduli pemilu judul harian kabar priangan .(j xi).cikaramempeukbl. limbangselase kecamatan ciledu(j xi). model dpr se kecamatan pamempeukdisewbl. limbangselakecamatan maharajleuwigobayongbkesurupanjarwanghuripundeuykalungbulemulihngetidari kecamatan maharaj1). model dpr dari kecamatan sukaresm(j x1). model dpr dari kecamatan cikaranjarwanghuripundeuykalungbulmulihtalempdari kecamatan pengeleuwigobayongbkesurupsurat kpu nomor:ditujukan kepada kpu provinsi kip aceh seluruh indonesia, tertanggal mei .(j xi1). surat kpu kabupaten garut nomor pukat perihal pemberitahuan, ditujukan kepada bawaslu kab. garut, tertanggal mei .(j xi). surat bawaslu kabupaten garut nomor bawaslu leg grt perihal tidak menghadiri, ditujukan kepada ketua kpud garut, tertanggal mei i2. perolehan suara pemohon (partai persatuan pembangunan) kabupaten cianjur, dapil cianjud provinsi perolehan suarasem (sar pkb) se01 |x1830 rise7a |user7 (z8 pair terluar gerindra (135253p tan demokrat aoa bin anas no18o (oma rea kel lia bei sen ben aer bahwa, permohonan ini dilakukan atas dasar banyaknya temuan yang mengakibatkan kerugian terhadap perolehan suara baik suara caleg maupun suara partai ppp dan perolehan kursi ppp dapil kabupaten cianjur, untuk pemilu legislatif tingkat dprd kabupaten. hal tersebut terjadi dan terindikasikan adanya oknum ppk, kpud dan partai politik lain yang bermain, baik memindahkan suara partai partai penambahan suara caleg partai lain, penambahan suara partai lain dan penggelembungan suara terhadap partai lain. bahwa dalam hal ini kami bagi menjadi bagian gugatan yang berbeda, baik untuk dapil cianjur cianjur dan cianjur uraian kejadian fakta dapil cianjur dalam gugatan dapil cianjur kabupaten cianjur adalah sebagai berikut dapil memperebutkan kursi dprd kabupaten cianjur dapil terdiri dari kecamatan cianjur kota, cipaku, warungkondang dan gerbong) jumlah suara sah seluruh partai politik dapil sebesar suara perolehan suara caleg dan parpol antara lain partai nasdem mendapatkan suara pkb mendapatkan suaramendapatkan suara partai golkar mendapatkan suara partai gerindra mendapatkan suara partai demokrat mendapatkan suara pan mendapatkan suara: ppp mendapatkan suara: partai hanura mendapatkan suara pbb mendapatkan suara: pkpi mendapatkan suara suara tersebut telah diplenokan oleh kpud cianjur pada tanggal bulan april tahun bertempat hotel grand hill cipanas kabupaten cianjur. namun setelah itu banyak gugatan dari masing masing parpol bahwa diduga oknum ppk kecamatan cianjur kota melakukan penggelembungan suara baik caleg maupun parpol, pemindahan suara parpol parpol pemindahan suara partai caleg. dari gugatan gugatan tersebut ternyata dapat terbukti bahwa oknum ppk bersama sama dengan komisioner kpud telah melakukan sebagaimana yang diduga, ini terbukti bahwa pada hari rabu tanggal mei kpud cianjur kembali melakukan rapat pleno bandung tentang validasi formulir (pps)dengan berita acara kpu kabupaten cianjur nomor ba v hal tersebut dilakukan oleh kpu dalam rangka menindaklanjuti surat kpu provinsi jawa barat nomor kpu prov perihal tindaklanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat tanggal mei serta surat rekomendasi bawaslu provinsi bawaslu jabar perihal rekomendasi tanggal mei kpu kabupaten cianjur telah melakukan validasi data tingkat dprd kabupaten berupa pencocokan data formulir (pps) dengan da (ppk) dan db (kpu kabupaten) antara data yang dimiliki oleh kpu kabupaten cianjur dengan data yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten cianjur khususnya kecamatan cianjur kota dapil cianjur kota. dari hasil validasi tersebut menghasilkan jasa deras| rasa perolehan suara validasi valipol dan suara calon nomor nama partai dan calon aa. partai nasdem aan gerai ardiwimarta, suara calon berkurang jumlah suara sah partai dan suara sah partai dan calonkan nomor nama partai dan calon partai pkb suara partai bertambah ahmad zeni suara calon bertambah choeruzzaini jumlah suara sah partai dan. suara sah partai dan calon suaraa" nas jika kena oo.) nomor nama partai dan calon partai pks nurhandayani suara calon berkurang suara calon bertambah jumlah suara sah partai suara sah partai dan dan suara calonpam ne. nomor nama partai dan calon (pdip poo. asep lukman suara calon berkurang jumlah suara sah partai suara sah partai dan calon dan suara calon calon bertambah rincian jumlah sebelum setelavalidasi validasi calon ko. doi man calon |gerindra suara partaibertambah439 pen suarakk calon |(renzikansil suara calon berkurangnaik . pan beratung calon |pbb suara sah partai bertambah sp.dl |srimulat.se suaracalonbertambah40 jamaluddin suaracalonbertambah2 sitimariam suaracalonbertambah13 bunut suara calon bertambah (rincian jumlah |sebelum| setelah| keteraprovinsi jawa baratdapil jabar dprri perolehan suara menurut memohon dan pemohon ppp), sepanjang pada daerah pemilihan dapil) jawa barat yang dimohonkan, selanjutnya secara lengkap dituangkan dalam bentuk tabel bawah ini tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (ppp) provinsi jawa baratdaya pemilu anggota dpr tahun dapil jawa barat kabupaten bandung dapil jawa barat kabupaten bandung cam (raman (amar sean dapil jabar bukti adalah berupavalidasi validasi parpol dan suara calon ng nomor nama partai dan calon a45 (pkpi suara sah partai bertambah guruh yoga kumara suara calon bertambah yasan supriyadi suara calon berkurang titin skm suara calon berkurang mujahidin suara calon bertambah eni jadilah suara calon berkurang jumlah suara sah partai dan suara sah partai dan calon calon suara calon bertambah keterangan partai yang bertambah pkb bertambah suara pks bertambah suara pbb bertambah suara pkpi bertambah suara suara partai yang berkurang nasdem berkurang suara pdip berkurang suara gerindra berkurang suara demokrat berkurang suara suara selisih suara dari bertambah dan berkurang tidak sebanding (balance), dan ada selisih sebesar suara, sehingga disini masih terjadi penggelembungan suara sah parpol dan caleg, serta tidak seluruhnya pengembalian suara dari yang berkurang. keterangan ii: dengan demikian, hitungan suara sah parpol dan caleg yang asalnya menjadi terjadi penggelembungan suara sebesiii bahwa terindikasikan pengurangan suara partai nas dem tidak semuanya, dan hanya dikurangi suara, yang seharusnya dikurangi1321 suara, sehingga nas dem yang semula mendapatkan suara harusnya menjadi suara, berarti suara nas dem dibawah ppp yang memperoleh suara keterangan iv: dengan demikian perolehan suara ppp dapil cianjur mendapatkan perolehan sisa kursi yang terakhir atau keterangan perolehan kursi parpol hasil validasi kpud jabar dapil cianjur. bpp harga kursi untuk dapil jumlah suara sah dibagi kursi nama suara enam penyu hasil kursi kursi partai asal bahan akhir tahap tahap anga wind anl pkb (pks a8677| pbi golkar |ai7. goa demo kemari rat |pan |6r89g (ppp . | |o624 pbb |pkpi a7| oo oo oo |sge kursi pada posisi ini, ppp tidak mendapatkan kursi perkiraan perolehan kursi parpol hasil validasi kpud jabar dapil cianjukalau selisih suara dikurangkan kepada partai nasdem) bpp harga kursi untuk dapil jumlah suara sah dibagi kursi nama suara enam penuh hasil kursi kursi partai asal bahan angan akhir tahap tahap nasdem (pkb (pks aa867| oo. gerindra kursi demo kursi (pan neto eeo dea merk aaa (pk plo ako alba snn mad pada posisi ini, ppp mendapatkan (satu) kursi demikian surat permohonan gugatan ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian, pertimbangan dalam pelaksanaan gugatan sepihak mahkamah konstitusi. adapun berkas (pps) dapil cianjur, da1 (ppk) empat kecamatan dapil cianjur dan db1(kpu kabupaten) serta hasil pleno kedua kpud cianjur jawa barat tentang validasi yang bermasalah) terlampir. rekapitulasi suara hasil pleno ppk kecamatan cianjur kota (da dibandingkan dengan hasil pleno desa kecamatan cianjur kota (d1) nama desa kelurahan suara rekap penambahan pengurangan partai asal (da1) mark b:suara ppp desa tersebut berkurang suara nama desa kelurahan suara rekap penambahan pengurangan partai asal (da1) las babakan karet ses |mass keterangan suara partai nasdem desa kelurahan terjadi penggelembungan sebesar keterangan akhir jumlah dari penambahan dan pengurangan sebesar suara, sesuai dengan selisih adanya dugaan penggelembungan suara. penjelasan setelah diketahui adanya selisih suara maka partai persatuan pembangunan dapil cianjur sangat dirugikan dengan tidak mendapatkannya kursi dprd kabupaten cianjur dapil cianjur (satu) yang semestinya mendapatkan (satu) kursi dari (sepuluh) kursi yang tersedia. permohonan pemohon kami memohon dengan sangat kepada mahkamah konstitusi yang terhormat untuk: memutuskan dan mengesahkan bahwa suara ppp dapil cianjur (satu)utuskan dan mengesahkan bahwa suara partai nasdem dapil cianjur (satu) adalah memutuskan dan memerintahkan kepada kpu kabupaten cianjur untuk melakukan penghitungan ulang tingkat kelurahan desa dapil cianjur kabupaten cianjur propinsi jawa baradapun alat bukti suratitulisan dan alat bukti lainnyayang disahkan dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: model dprd kab kota kelurahan muka kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat. model dprd kab kota desa babakan karet kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat. model dprd kab kota desa jarak kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat. model dprd kab kota desa sukamaju kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat. model dprd kab kota desa mekarsari kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat. model da dprd kab kota kecamatan cianjur kabupaten cianjur jawa barat dalam penyelenggaraan pemilik tahun kabupaten cianjur. i2.8perolehan suara perseorangan (partai persatuan pembangunan) kabupaten bekasi, dapil bekasi tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (caleg dprd kabupaten bekasi) nama perolehan suara alat calon memohon pemohon buktiiran s.d muammar duyun khoeruni arini, riyadi natuna hdh drs. m.ma'ruf, lia ahmad omegam nurfalah sukecamatan babel kelurahan bahagia kabupaten bekasi: jumlah tps kelurahan bahagia kecamatan babel kab. bekasi sejumlah tps. berdasarkan perhitungan dari tps sampai dengan tps kelurahan bahagia, memohon atas nama cairan mendapatkan suara tapi data jumlah caleg nomor urut atas nama cairan hanya mendapat suara. sehingga terjadi penambahan suara untuk caleg nomor atas nama cairan sebesar suara. bukti (lampiran model terdapat tps dari tps yang mengalami penambahan suara. penambahan suara sejumlah suara untuk cairan yang seharusnya memperoleh suara sebanyak bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pemohon muammar gadai) bahwa yang berhak atas kursi dapil kabupaten bekasi adalah pemohon caleg nomor urut atas nama muammar gadai dengan perolehan suara sebanyak bukan caleg nomor urut atas nama cairan dengan perolehan suara sebanyak suara. tenan kabupaten kota suara pemohon camat cuneatum noh nan amo28 mei sebagai berikut: model sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara setiap tps tingkat desa kelurahan dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun model da sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara setiap desa kelurahan tingkat kecamatan dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tahun model db sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara setiap kecamatan tingkat kabupaten kota dalam pemilu anggota dperry fadli saksi sebagai saksi partai golkar kelurahan, pihak pemohon dalam hal ini muammar hadapi meminta saksi untuk mencocokkan data milik saksi dengan milik muammar hadapi: hasilnya, saksi menemukan ppp ada selisih tps dari tps kelurahan bahagia, untuk caleg perseorangan atas nama muammar hadapi dari tps yang bermasalah memperoleh suara sama dengan hasil yaitu suara, untuk caleg perseorangan atas nama ahmad harian dari tps yang bermasalah memperoleh suara sedangkan berdasarkan ahmad harian memperoleh suara sehingga terdapat selisih suara,a susanto saksi sebagai saksi ppp sidang pleno kelurahan bahagiat sidang pleno kelurahan bahagia saksi pks mengajukan keberatan untuk tps tetapi keberatan tersebut tidak diakomodasi oleh pps, saat rekap kelurahan bahagia saksi tidak punya sehingga saksi tidak mengajukan keberatan, salahudin fauzi saksi sebagai saksi mandat ppk, saksi menjelaskan perubahan jumlah suara dari da kelurahan bahagia, terjadi perubahan untuk nomor atas nama haji harian memperoleh suara berdasarkan berubah menjadi suara berdasarkan da1: saksi menemukan kejanggalan kejanggalan dan ditindaklanjuti penemuan tersebut paniaikab tetapi belum ada tindak lanjutnya sampai saat ini, perolehan suara perseorangan (partai persatuan pembangunan) kabupaten bekasi, dapil bekawa barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota alat dam. temon pen setan bekasi s d pan jasa jahre jero bahwa pemohon telah kehilangan suara akibat memohon salah mereka suara pemohon, sehingga memohon dirugikan tidak mendapat kursi dapil kabupaten bekkurangan suara pemohon yang direkam memohon setelah pemohon telusuri sebanyak suara, terhadap perselisihan tersebut pemohon akan berupaya untuk mengambil kembali, suara yang direkam memohon didasarkan atas kecurangan kecurangan yang berakibat merugikan pemohon. kerugian suara pemohon seharusnya direkam memohon sebanyak suara bukan suara. akibatnya pemohon tidak memperoleh kursi, karena selisih suara. tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon drs. hasan bisri) dapil nama calon anggota perolehan suara alat dprd memohon pemohon bukti kabupaten kota gan kemah ima ipp mpi yarparen maal aamir. umpupudang kura ska duduk persoalan sengketa hasil pemilu bahwa berdasarkan hasil pleno desa sukamulya kecamatan sukatani kabupaten bekasi suara keseluruhan ppp sebanyak sesuai dengan bukti desa sukamulya ( bahwa, sedangkan pada pleno tingkat ppk kecamatan sukatani dari desa, hanya satu desa yang dibacakan yaitu desa banjarsari dan kemudian ppk rekapitulasi adapun hasil rekapitulasi suara ppp tercatat menjadi suara sesuai model da n n nnnnononenananenananaun anuunnunman (p bahwa tehadap rekaman itu berubah untuk kedua kalinya menjadi sesuai model ppk kecamatan sukatani sehingga total keseluruhan suara ppp kecamatan sukatani menjadi suara sesuai yang direkam memohon kpu kabupaten bekasi) ( dan tanda tangan saksi pasukan pada model terhadap kasus ini ppp kabupatenndung dalam pemilihan umum anggota dpr tahun dapil jawa barat il.pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (ppp) provinsi jawa baratdaya pemilihan umum dpr dapil jabar pada kabupaten bandung barat tabel pertandingan dapil jawa barat kabupaten bandung barat taman penonton sean dapil jabarambang batas perolehan suara pemohon ppp) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon ppp) pada dapil jawa barat secara lengkap yang berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon pppperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini tabel . ambang batas perolehan suara partai suara bpp jumlah ihome (emo kmu kenkecamatan sukatani terdapat pengurangan suara partai sebanyak suara bahwa berdasarkan pada desa sukalaksana kecamatan surakarta kabupaten bekasi tercatat suara nama hid caleg dari pan kabupaten bekasi dapil memperoleh suara sebanyak suara tercatat pada tps desa sukalaksana o oo bahwa 'akan tetapi terjadi perubahan kemudian pada formulir untuk nama hid dari pan bertambah digelembungkan suara, sehingga jumlah suara nama hid yang semula suara menjadi suara tercatat dan penekan tingkat ppk dan tingkat kpu kabupaten kota model db bahwa adapun kecurangan yang terjadi kecamatan muara gembong berdasarkan model dan model peroleh suara ppp kecamatan muara gembong sebanyak suara pada pleno kpud kabupaten kota bekasi, sehingga terdapat selisih suara tps bukti bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas mohon didalam putusan mahkamah konstitusi memutuskan pemohon memperoleh suara dan membatalkan keputusan memohon atas penetapan pan terkait dengan perolehan kursi dprd kabupaten bekasi dapil kronologis kecurangan kecamatan sukatani hasil pleno dapil kecamatan sukatani kabupaten bekasi terdapat perubahan hasil suara ppp berdasarkan d1 pleno pps desa sukamulya berdasarkan pleno ppk kecamatan sukatani berdasarkan db pleno kpu terjadi pengurangan sebanyak suara dan pemalsuan tandatangan saksi yang dilakukan oleh ppk kecamatan sukatani( diantaranya tanda tangan saksi ppp dan partai lain kecamatan surakarta hasil pleno dapil kecamatan surakarta kabupaten bekasi suara caleg pan nomor urut atas nama nama hid tps suara pleno pppk suara pleno kpu suara terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk caleg pan nomor urut atas nama nama hid sebanyak suara dengan demikian suara ppp menurut hasil pleno kpu yang semestinya sebanyak suara namun terjadi pengurangan yang terjadi pada pleno kecamatan sukatani terjadi pengurangan suara ppp yang seharusnya suara ppp adalah menjadi suara pleno kecamatan surakarta terjadi penggelembungan suara caleg pan nomor urut berdasarkan uraian diatas, maka pemohon meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan pemohon memperoleh suara sebesar buknyayang disahkan dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: model rekapitulasi tingkat desa suka mulia. model da rekapitulasi tingkat kecamatan sukatani. model db rekapitulasi kpud kabupaten bekasi. model rincian suara sah tps desa sukalaksana. model rekapitulasi tingkat desa sukalaksana model da rekapitulasi tingkat kecamatan surakarta. model db rekapitulasi suara tingkat kpud kabupaten bekasi. model rekapitulasi tingkat tps untuk (enam) desa, kecamatan muara gembong. model da rekapitulasi suara tingkat kecamatan muara gembong.upatenjawa barat dpr ri), jawa barat dan jawa barat xi, (dprd kabupaten kota) kabupaten cianjur dapil cianjur dan kabupatenpp) menurut memohon untuk pengisian keanggotaan dpr dapil jabar bahwa pemohon mendalilkan adanya perselisihan perhitungan perolehan suara antara memohon dengan pemohon untuk pengisian keanggotaan dpr daerah pemilihan jawa barat ii. bahwa untuk menjawab dalil tersebut, memohon memeriksa bukti bukti yang dimiliki dengan haskabupaten bandung dapil perolehan suara alat bukti memohon memohon pemohon . | jabar (kab .jabar1 bandung jabar (kab .jabar. bandung:.jabar. surat mandat saksi dari ppp kabupaten bandung barat. .jabar.perolehan suara pemohon perseorangan (calon anggota dprd kabupaten kota) provinsi jawa barat daerah pemilihan bekasi memohon menyampaikan dan menjelaskan data penghitungan perolehan suara yang benar menurut memohon (disandingkan dengan penghitungan perolehan suara menurut pemohon perseorangan muammar gadai secara lengkap dalam tabel bawah ini hanya pada dapil bekasi yang dimohonkan, sebagai berikutnomor urut dari partai ppp) dapil bekacalon anggota perolehan suara alat bukti dprd kab. kota memohon pemohon memohon partai persatuan .kab pembangunan bekasi4.selanjutnya memohon juga menyampaikan dan menjelaskan kontra alat bukti terkait dengan permohonan pemohon perseorangan muammar gadai mengenai perolehan suaranya seluruh tps yang ada kelurahan bahagia kecamatan bahagia.urut dari partai ppp) kelurahan bahagia kecamatan bahagia untuk perolehan suara cairan calon anggota dprd kab.bekasi urut dari partai ppp nama calon perolehan suara alat bukti anggota dprd memohon pemohon memohon kab. kota cairan .kab bekasi4. selanjutnya memohon menyampaikan dan menjelaskan bukti bukti tentang peringkat perolehan suara sah calon ppp dapil bekasi yang mendapatkan peringkat perolehan suara sah pertama adalah calon nomor urut atas nama cairan dengan perolehan suara sah sebanyak suara dan peringkat perolehan suara sah kedua adalah calon nomor urut atas nama muammma ama npa pon persela pena ben pan psk nan esa nan aya san ane tam yan kaku genoa yan, maan ran lai penganan tan nejawa barat ii, serta perolehan suara yang benar adalah sebanyak .338suaradan juni 2014sebagai berikut:bandung dalam pemilihan umum anggota dpr tahun dapil jawa baratdai dengan perolehan suara suara. penjelasan rinci peringkat perolehan suara sah calon ppp dapil bekasi seperti tertera dalam tabel bawah iniupaten bekasi nomor urut dari ppp) untuk rincian jumlah perolehan suara sah ppp dan calon anggota dprd kabupaten bekasi serta peringkat suara sah calon anggota dprd kabupaten bekasi dalam pemilu tahun dapil bekasi partai politik nama suara peringkat kode bukti urut calon sah suara dct sah calon agamawi fara jan o1kab . partai persatuan bekasi4. pembangunan4. sampai dengan bukti .kab bekasi4.6264. model dprd kab kota sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap kecamatan tingkat kabupaten dalam pemilu tahun .kab bekasi4(ppp) jawa barat untuk pengisian keanggotaan dapil dprd kabupaten bekasi bahwa pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara pemohon dengan memohon yang mengakibatkan pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan kursi dapil sebanyak suara. bahwa untuk menjawab dalil pemohon, memohon memeriksa bukti bukti yang dimiliki memohon dan menyatakan data yang benar menurut memohon sebagai berikut tabel pertandingan perolehan suara antara pemohon dengan dengan memohon daerah pemilihan bekasi dapil perolehan suara alat bukti memohon bekasi .kab tea eta u bekasi ba maan bpa dal sanga5. sampai dengan bukti .kab bekasi5.615. berita acara nomor ba pps skm pengecekan ulang antara model dengan model d1. .kab bekasiupaten kota dalam pemiluperolehan suara pemohon (ppp) jawa barat untuk pengisian keanggotaan dapil cianjur dprd provinsi bahwa memohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara terhadap partai nas dem sebesar suara. dengan hasil sebagai berikut: pertandingan data pada model kelurahan desa muka, babakankaret, jarak, sukamaju dan mekarsari dan da kecamatan cianjur antara ppp dengan partai nas dembabakankaret .kab cianjur1. menurut data pada model (enam) kelurahan desa lain yaitu sayang, limbangan sari, bojongherang, solokapandan, sawahgede dan pamoyanansolokpanadan antur1: sawahgede dari hasil pertandingan kedua data tersebut atas, dapat terlihat bahwa hasil perolehan suara ppp adalah4572 suara dan nas dem suara. selisih suara partai tersebut sebesar suara. model kelurahan desa dan da dprd kabupaten kecamatan cianjur kabupaten cianjur terjadi perubahan dan hal tersebut pasarkan atas surat komisi pemilihan umum provinsi jawa barat nomor kpu protindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat tanggal mei bukti .kab cianjur1. dari hasil pertandingan data antara beberapa kelurahan desa dan model da dprd kecamatan cianjur tuangkan berita acara nomor ba v tentang validasi formulir model dengansehingga tidak ada penggelembungan suara sebesar suara. sehingga jumlah suara partai nasdem pada dapil cianjur (satu) adalah suara dan ppp suara, sehingga tidak perlu untuk melakukan penghitungan ulang tingkat kelurahan desa dapil cianjur (satu) kecamatan1. sampai dengan bukti kab cianjur1.62kab cianjur1. :se kpu provinsi jawa barat tanggal mei tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu provinsi jawa barat. kab cianjur1. :ba nomor ba v tentang validasi formulir dengan da dan db kabupaten tingkatan dprd kabupaten cianjur. kab cianjur1. :model dprd kabperolehan suara pemohon (ppp) provinsi jawa barat untuk pengisian keanggotaan dprdapil jaalam jawabannya tidak memberikan jawaban terkait dengan daerah pemilihan jawa barat yang dipermasalahkan oleh pemohon. memohon hanya mengajukan mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya untuk menjawab permohonan pemohonsampai dengan bukti .jabar.61510 9jabar11 model c l dpr plant catalt 9jabar12 model c li7 model c l dpr plant catatan hasil penghitungan perolehan suara setiap panhu3uap partai polhu60oungsimenyangkrang dapil jawa barat ii. ojongsoangrgahayu dapil jawa barat iitapyeuhkolot dalam pemilu anggota dpr tahun kecamatan margahaynjarmeungpeuk dapil jawa barat h st: hj. andi nurul asking, s.h. m.h.: dedi setiawan, s.h. felda thaha, s.h.: juliandri yan, s.h.: dr. wibowo, s.h., m.h.: emma alatas, s.h.: ibrahim murid, s.h. hermansyahian ashari, s.h., syair, s.h., m.h.: drs. arman remy, s.h., m.h.:i0.iin eenennnnennnnnnkepada rasyid alam perkasa nasution, sh., dr. abar kartabrata, sh,.m. hum., abdul modi, sh., dr. bern sarjana percaya, sh.,mh., muhammad hikmat suryadi, sh., safran riyadi, sh., ibnu china zainuddin, sh., dedy mulyana, sh., mh., arie achmad, sh., subagyo aridarmo, sh., guntur, sh., muhamad alfarisi, sh., hum., muhammad ridwan saleh, sh., moh. agus riza husada, sh., arif effendi, sh., sigit nurani, sh. mh.,womomomoom.kalaupun suara pihak terkait digabungkan dengan suara pemohon nyang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dprdprovinsi papua barat daerah pemilihan tiga) adalah sebagai berikut perolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dprd kabupaten teluk bintunidaerah pemilihan teluk bintluk bintuni menurut termohondi provinsi papua barat untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi papua barat tabel: alat bukti termohonterhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon (perseorangan calon anggota dprd kab. teluk bintuni) untuk pengisian keanggotaan dprd kab. teluk bintuni untuk dapil teluk bintuni perolehan suara alat bukti dapil tersohor tersohor t . pb teluk partai bintuni: persatuan pb pembanguan teluk bintuni yasan nurani,st muhammad alauddin marjin lag pol anilawati madhuri jirzalefendi |amirudin |. teluk bintuni. pb. 1sampai dengan bukti kab. teluk bintuni. pb. bukti kab. teluk bintuni. pb. foto copy model db .dprd teluk bintuni tentang rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu legislatif ditingkat kabupaten teluk bintuni. bukti kab. teluk bintuni. pb. foto copy formulir model tentang rekapitulasi suara tps bintuni timur, distrik bintuni. bukti kab. teluk bintuni. pb. foto copy model tps tentang formulir keberatan saksi bintuni timur, distrik bintuni yang dinyatakan nihil. bukti kab. teluk bintuni pb. foto copy formulir model db tentang keberatan saksi ditingkat kabupaten dinyatakan nihil. bukti kab. teluk bintuni. pb. foto copy model da distrik bintuni tentang formulir keberatan saksi yang dinyatakan nihil. bukti kab. teluk bintuni. pb. foto copy surat keputusan kpu kabupaten teluk bintuni nomor kppbkabupaten teluk bintuni dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun bukti kab. teluk bintuni. pb. berita acara kpu kabupaten teluk bintuni nomor ba kpu tb vteluk bintuni pemilihan umum tahun bukti kab. teluk bintuni. pbpu kabupaten teluk bintuni dalam pemilihan umum tahun menimbang bahwa baikpapua barat, yaitu dprd kabupaten daerah pemilihan dapil) teluk bintuni perseorangan baharuddi,papuapermohonan pemohon guo diajukan oleh perseorangan calon anggota dprd kabupaten teluk bintuni atas haji baharuddin yang telah mendapat surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal partai persatuan pembangunan nomor mdt dpt v tanggal mei, berdasarkan akta penerimaan berkas permohonaabupaten dapil teluk bintuni (perseorangan atas nama haji baharuddin) i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai koridor hukum karena calon dari partai persatuan pembangunan ppp) atas nama yasan pasir dari dapil teluk bintuni melakukan pelanggaran yang merugikan pemohon, yaitu: (i) melakukan mobilisasi massa lingkungan yaitu tps kelurahan bintuni timur, (ii) melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih supaya mencoblos luar waktu yang ditetapkan pukul wit: (iii) mengambil kertas suara pemilih tps tanpa melalui mekanisme pemungutan suara tps pelanggaran dari calon ppp atas nama yasan pasir menimbulkan kerugian ppp sebab perolehan suara yasan pasir tps memperoleh suara, jumlah dpt sebanyak jiwa, rekapitulasi dpt sebanyak jiwa, dan calon nomor urut baharuddin pemohon) memperolehh.m. idris dan anas piatu, yang memberluk bintuni pb. sampai dengan bukti teluk bintuni pbsesuai dengan dalil pemohon guo, sebagai berikut: berdasarkan bukti dan bukti kab.tel bintuni pb. lampiran model tps desa kelurahan bintuni timur, yasmin pasir memperoleh suara dan baharuddin pemohon) memperoleh suara, sehingga berdasarkan bukti pemohon dan bukti memohon tersebut tidak ada perbedaan perubahan suara pemohon dan yasmin pasir tps desa kelurahan bintuni timur. pemohon dalam permohonan guo lebih banyak mengajukan bukti tentang catatan perolehan suara calon dari kepolisian daerah resor teluk bintuni beberapa tps, sehingga bukti pemohon guo tidak dapat dijadikan bukti pembanding dengan bukti memohon tentang perolehan suara partai ppp) dan calon. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum: adapun mengenai jumlah pemilih tps desa kelurahan bintuni timur apakah melebihi dpt atau tidak, menurut mahkamah pembuktian demikian hanya dapat diketahui padapemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut mengajukan hasil penghitungan suara tps desa kelurahan bintuni timur lampiran model namun tidak disertai dengan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan tps desa kelurahan bintuni timur yang memuatbukti model kpu) yang berisi jumlah dpt tps desa kelurahan bintuni timur, menurut mahkamah tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenaran jumlah pemilih yang melebihi dpt, sebab bukti pemohon guo hanya berisirekapitulasi daftar dpt pemilu kabupaten teluk bintuni), yang antara lain, jumlah dpt tps desa kelurahan bintuni timur sebanyak pemilih, yang terdiri pemilih laki laki dan pemilih perempuan. dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum, cc. terhadap dalil pemohon lainnya, oleh karena menurut mahkamah tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalil tersebut merupakan pelanggaran yang seharusnya sudah dapat diselesaikan secara berjenjang oleh penyelenggara, pengawas, maupun gakkumdu.yasan pasir calon perseorangan dprd kabupaten teluk bintunipapua barat untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kotakabupaten teluk bintuni bahwa pelaksanaan pileg tanggal april sebagai bentuk penyaluran aspirasi hak kedaulatan rakyat, yang seharusnya beralas uber yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan amanah dari uud namun hal tersebut tidak berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku karena kotor oleh pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang calon dari partai persatuan pembangunan( ppp) nomor urut caleg atas nama yasan pasir daerah pemilihan iii kabupaten teluk bintuni. bahwa dugaan pelanggaran tersebut merugikan calon lain dari ppp dan calon calon dari partai lainnya daerah pemilihan yang sama dengan pelanggaran sebagai berikut mobilisasi massa lingkungan iii tps kelurahan bintuni timur kab. teluk bintuni melakukan politik uang membayar orang orang untuk melakukan pencoblosan sampai luar waktu yang ditetapkan yaitu pukul wit. menyuruh orang orang untuk mengambil kertas suara pemilih tps iii tanpa melalui mekanisme pemungutan suara tps iii sehingga kondisi pemberian suara semuanya tanpa ada pengendalian oleh tps dan bawaslu sehingga sengaja dilakukan pembiaran perbuatan melawan hukum point .a,b, dan vide: pada point diatas berdampak akibat perolehan suara dari calon legislative partai lain dan terutama partai persatuan pembangunan pada dapil iii sangat dirugikan, karena perolehan suara dari saudara yasan pasir tersebut pada lingkungan ii tps tersebut sebanyak suara (dominasi) mana daftar pemilih tetap tps tersebut berjumlah jiwa dan rekapitulasi dpt berjumlah jiwa (p sedangkan caleg. nomor urut baharuddin hanya sebanyak sehingga posisi perolehan suara baharuddin terbanyak kedua internal dapil iii. data perolehan lingkungan tps iii tersebut telah tercatat model dprd kpud teluk bintuni. bahwa sebagaimana perbandingan perolehan suara tps lainnya dapil iii) caleg. nomor urut h.baharuddin) perolehan standar bersama dengan nomor urut (h.baharuddin) (p bahwa untuk itu demi keadilan proses penegakan hukum kami menggugat kpud termasuk bawaslu kabupaten teluk bintuni untuk menggugurkan calon dari partai persatuan pembangunan nomor urut caleg satu) atas nama yasan pasir dan menetapkan baharuddin nomor urut empat) untuk menduduki perolehan suara terbanyak sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan hal hal tersebut atas, maka pemohon memohon agar kiranya ketua majelis hakim pengadilan mahkamah konstitusi republik indonesia, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. membatalkan hasil rekapitulasi kpu atas nama saudara yasan pasir anggota legislatif (dapil asal partai persatuan pembangunan) dprd kab. teluk bintuni periode tahun karena telah melanggar peraturan perundang undangan pemilu sehingga segala hak haknya gugur. menetapkan pemohon haji baharuddin) sebagai anggota legislatif dprd kab. teluk bintuni periode tahun atau sekiranya pengadilan cg. majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil adilnya berdasarkp 5yang disahkan dalam persidangan tanggal juni dan juni 2014sebagai berikut: model kpu rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota oleh kpu kabupaten teluk bintuni. model kpu daftar pemilih tetap anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten teluk bintuni bangko untuk dapil bangko hasil dan rincian perhitungan dan perolehan suara tps dalam pemilihan legislatif tahun bukti video dengan keterangan kejadian pada tanggal april jam wit tahun lampiran model dprd kabupaten kota untuk dapil iii lingkungan tps bintunidris saksi adalah saksi ppp tps kelurahan bintuni timur: saksi menyatakan terdapat penambahan suara untuk yasan pasir caleg nomor urut saksi menyatakan terdapat mobilisasi massa tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan: saksi mengetahui tambahan massa atas waktu yang ditentukan kpu jam wit: saksi mengetahui terdapat orang lebih yang memilih atas jam wit: berdasarkan yasan memperoleh suara, sedangkan baharuddin memperoleh suara: saksi mengetahui yang memilih orang berdasarkan jumlah dpt, sedangkan yang memberi suara suara termasuk menggunakan kertas suara cadangan, saksi menyatakan kpps tidak mengecek nama dalam dpt, anaspilatu. saksi sebagai saksi partai nasdemsaksi sama dengan saksi idris,oesman sapta tempat tanggal lahir sukadana, agustus agama islam pekerjaan pengusaha alamat ji. karang asem utara jakarta selatan nomor telepon il. nama rmh. here siswanto (sys ns) tempat tanggal lahir semarang, juli agama islam pekerjaan pengusaha alamat jl. teuku umar rt. menteng, jakarta pusat. nomor telepon keduanya ketua umum dan sekretaris jenderal, bertindak untuk dan atas nama partai persatuan daerah ppd)(dua belas), berdasarkan surat kuasa tanggal mei memberikan kuasa kepada jefferson dau, s.h., dkk., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam jefferson dau rekan, beralamat gedung aka lantai dasar, jalan bangka raya nomor jakarta selatan, selanjutnya disebut 20n00n000n0 l.l.ll11. pemohon, terhadap:effendi harahap joseph suwardi sabda djuwita maria erna cahyaning, turkiye sru studi antonius budi satria arie eko yulierti selanjutnya disebut sebagai . oi. memohon, komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai, sumatera barat, selanjutnya disebut sebagai urut memohon komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan, sumatera utara, selanjutnya disebut sebagai urut memohon il: komisi pemilihan umum provinsi papua, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon iii: komisi independen pemilihan kabupaten aceh utara, nanggroe aceh darussalam, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon iv: komisi pemilihan umum kabupaten sumba barat, nusa tenggara timur, selanjutnya disebut sebagai urut memohon demikian juga dengan surat kpu provinsi sumatera barat nomor kpu sb iv perihal pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu tanggal april ditujukan kepada ketua kpu mentawai yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan. surat ini hanyalah surat yang mengatasnamakan kpu provinsi sumbar, sebab dokumen surat tersebut tidak ditemukan tidak ada kpu mentawai pada saat pengambilan keputusan melalui rapat pleno kpu mentawai dilakukan. yang ada hanyalah surat yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang membuat, dan siapa yang menandatanganinya. isinya sesuai dengan perihal sebagaimana tersebut atas. jika surat tersebut berasal dari kpu sumatera barat, mestilah ada kepala surat kpu sumbar dan ditandatangani oleh ketua kpu sumatera barat. hal ini sangat penting karena surat ini akan dijadikan salah satu dasar mengeluarkan keputusan yang amat penting oleh kpu kabupaten kepulauan mentawai. oleh karena tidak ada tanda tangan dan kepala surat, maka surat yang dikatakan bersumber dari kpu sumbar dengan nomor sebagaimana disebut atas, sama dengan surat kaleng. atas dasar surat kaleng inilah kpu kabupaten kepulauan mentawai mengeluarkan keputusan nomor tahun bahwa keputusan turut memohon tersebut juga bertentangan dengan dengan uraian sebagai berikut: juncto peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu anggota dpr, dprd, dan dpd tahun memang memberikan kewenangan kepada kpu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan kepada peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan kewenangan pembatalan peserta pemilu tingkat provinsi dan kabupaten kota didelegasikan oleh kpu kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota melalui peraturan kpu nomor tahun walaupun demikian, pembatalan tersebut mesti dilakukan dalam waktu yang ditentukan menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten minahasa tenggara dan kpu kabupaten minahasa selatanpihak terkait telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menguatkan dalil dalil memohon yang selengkapnya dimuat dalam duduk perkara daerah pemilihan kabupaten toba samosir kabupaten toba samosirjumlah suara, sedangkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi pemohon tiap tiap tps adalah sejumlah suara,:. bukti laporan penyimpangan rekapitulasi ppk terasa. bukti bukti foto ketua ppk kecamatan balige. pernyataan dari ketua ppk kecamatan balige. bukti laporan penyimpangan proses pelaksanaan pemilu: menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten toba samosirapuas dan kabupaten kapuas, provinsi kalimantan tengahkapuas menimbangmenimbang perolehan suara calon legislatif lain dipindah untuk menambah suara caleg parpol (bukti menimbangmenimbangmenimbangmenimbang suara yang tidak terpakai oleh pemegang hak suara dicontreng habis oleh petugas kpps tps tps tps dan tps menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten kapuasonawe utara, kabupaten konawe utara, provinsi sulawesi tenggkeberatan pemohon terhadap keputusan kpu provinsi sulawesi tenggara k, menimbang: menimbangmenimbang berdasarkan ketentuan juncto menydengan, menimbangmenimbangmenimbang bahwa pada persidangan pertama dengan acara pendahuluan dan pemeriksaan mahkamah konstitusi pada hari rabu, tanggalonawe utara, daerah pemilihan kabupaten kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi, desa sei tanduk, yaitu:mengenai butir:erkenaan dengan butir:kecamatan siulak, bahwa pada persidangan kedua dengan acara mendengar keterangan saksi dan pembuktian mahkamah konstitusi pada hari selasa,erinci, provinsi jambi. pendapat mahkamah menimbang bahwa mahkamah telah mencermati permohonan pemohon, jawaban dan kesimpulan memohon dan turut memohon, bukti bukti surat pemohon pada masing masing dapil yang dipermasalahkan, bukti bukti surat memohon dan para turut memohon pada beberapa komisi pemilihan umum daerah kpud), saksi saksi pemohon, dan saksi saksi para turut memohon pada masing masing dapil, serta mencermati pula kesimpulan pemohon yang diajukan pada tanggal mei menimbang bahwa sepanjang permohonan pemohon terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota dprd kabupaten konawe utara dan kabupaten kerinci, pemohon telah menarik permohonannya masing masing dalam persidangan tanggal dan mei tahun sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan, menimbang bahwa dari jawaban dan kesimpulan para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum. adapun perselisihan hukum terinci sebagai berikut:mengajukan isu hukum yaitu tidak adanya penghitungan suara dan pembatalan sebagai peserta pemilu untuk partai persatuan daerah ketiga daerah pemilihan dengan bukti surat bertanda sampai dengan serta keterangan saksi pemohon januari samaloisa, bahwa keputusan memohon untuk tidak menghitung suara pemohon sebanyak suara sebagai suara sah daerah pemilihan mentawai dan disebabkan karena menurutnomor tahun. pembatalan keikutsertaan pemohon dalam pemilu oleh kpu kabupaten kepulauan mentawai dengan keputusan nomor kpu sb vi bertanggal april (bukti t.t sampai dengan t.t sesuai keputusan rapat pleno dalam nomor iba kpu kkm iv dan terdapat (lima) parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye, padahal penyerahan laporan dana awal dan dan rekening khusus untuk kampanye tersebut merupakan kewajiban undang undang, bahwa berdasarkan pandangan hukum atas mahkamah berpendapat dalil pemohon yang menyatakan pemohon tidak ada penghitungan suara dikarenakan keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai guo, tidak beralasan karena dengan tidak terpenuhinya syarat syarat tersebut dengan sendirinya perolehan suara memang dianggap tidak ada, bahwa berdasarkan fakta atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon sebagai peserta pemilu adalah menyangkut persyaratan administratif pelaksanaan pemilu sehingga mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk memeriksanya dan pembatalan suara pemohon merupakan konsekuensi dari pembatalan yang dilakukan oleh memohon tersebut, bahwa atas penilaian hukum atas, maka dalil pemohon guo harus dikesampingkan. il.isu hukum yang dipermasalahkan oleh pemohon kabupaten tapanuli selatan (dua) yang meliputi kecamatan angkola barat dan angkola selatan adalah adanya penambahan atau penggelembungan suara pada partai damai sejahtera pds) kelurahan desa tindakan laut, kecamatan angkola barat: bahwa dari jawaban dan bukti bukti surat para pihak atas, pemohon mendalilkan bahwa kpu melakukan penggelembungan suara pds sebanyak suara seperti yang terdapat pada bukti model db model da dan model c1) sehingga tertulis suara untuk kabupaten angkola barat, padahal seharusnya suara, bahwa berdasarkan bukti surat model db kabupaten tapanuli selatan daerah pemilihan tapanuli selatan (bukti pds memperoleh suara untuk kecamatan angkola barat, berdasarkan model da kecamatan angkola barat (bukti pds memperoleh suara dan bukan suara sebagaimana tertulis dalam model db (bukti dan pada kelurahan tindakan laut yang terdiri atas (dua) tps, pds memperoleh suara, sedangkan untuk kelurahan desa tindakan laut perolehan suara pds tps adalah suara dan tps memperoleh suara, sehingga seharusnya pds hanya memperoleh suara, dan kelurahan desa tindakan laut bukan suara, bahwa untuk memperkuat dalilnya pemohon menyertakan bukti surat (bukti berupa surat dari panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor bawaslu ts, tangal april yang ditujukan kepada ketua dewan pimpinan pusat ppd, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara untuk pds dari yang semula suara menjadi suara, sehingga terjadi penambahan sebesar suara untuk pds: bahwa memohon dan turut memohon tidak memberikan bukti surat yang dapat membantah dalil dalil pemohon persidangan, karenanya memohon dan turut memohon kehilangan haknya untuk membantah dalil dalil pemohon, bahwa berdasarkan hal tersebut atas mahkamah berpendapat pemohon dapat membuktikan secara jelas terjadinya penggelembungan suara pds sebanyak suara kelurahan desa tindakan laut sehingga perolehan suara pds yang tertulis suara seharusnya menjadi suara, selanjutnya jumlah suara pds kecamatan angkola barat pada model da yang tadinya tertulis suara seharusnya menjadi suara, demikian pula pada model db perolehan pds kecamatan angkola barat yang tadinya tertulis menjadi suara (bukan sebagaimana didalilkan pemohon), sehingga total perolehan suara pds dapil tapanuli selatan yang tadinya tertulis suara menjadi suara dengan rincian kecamatan angkola barat memperoleh suara dan angkola selatan memperoleh suara. bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta atas, mahkamah meyakini permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan. il. daerah pemilihan provinsi papua kabupaten tolikara dan kabupaten puncak jaya, provinsi papua menimbang bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh pemohon adalah adanya pengurangan jumlah suara ppd oleh kpu kabupaten puncak jaya dan kpu kabupaten tolikara, sehingga pemohon dirugikan karena adanya perbedaan hasil perolehan suara antara berita acara penghitungan suara tps dapil yang meliputi kabupaten puncak jaya dan kabupaten tolikara (vide bukti dan bukti bahwa sebaliknya turut memohon iii menyata(bukti t.t ill sampai dengan t.t il bahwa hasil perolehan suara tps dapil yang meliputi kabupaten tolikara dan kabupaten puncak jaya tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat oleh pemohon, bahwa dari (empat) saksi masing masing yang bernama: sole tambun, anat muni, sinus komba, dan noted komba menerangserta kehilangan suara, kabupaten tolikara kehilangan suara dan kabupaten puncak jaya kehilangan suara sesuai dengan laporan saksi dan pemantau pemilu: bahwa dari fakta hukum atas mahkamah berpendapat bahwa: terjadi perbedaan perolehan suara berdasarkan dalil bukti turut memohon model db dprd sebesar dengan dalil pemohon dan keterangan para saksi pemohon yang menyatakan bahwa pemohon memperoleh suara untuk kabupaten tolikara dan memperoleh suara untuk kabupaten puncak jaya, bahwa keterangan para saksi pemohon tidak dapat diterima kebenarannya karena hanya berdasar laporan dari saksi partai politik dan tanpa bukti bukti resmi lagi pula pemohon tidak dapat menunjukkan tps tps mana pemohon kehilangan suara guo: bahwa berdasarkan bukti surat model db dpr, perolehan suara untuk pemohon suara yang seharusnya total suara untuk kecamatan adalah suara (versi mahkamah), berdasarkan nilai fakta hukum atas maka pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya begitupun kehilangan suara tolikara tidak didukung waktu yang diberikan bagi kpu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan adalah sebelum hari pemungutan suara. pembatalan sebagai peserta pemilu tidak boleh dilakukan setelah hari pemungutan suara. tidak secara tegas mengatur itu, tetapi secara implisit, mengatur tentang pembatasan waktu penjatuhan sanksi oleh kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, pembatasan waktu tersebut dapat dipahami dengan menyinkronkan antara ketentuan dengan ini membolehkan dilakukannya pembatalan terhadap peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sementara mengatur bahwa setiap orang (tidak pandang apakah itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, dapat diancam pidana. suara pemilih akan kehilangan nilai apabila pemilih sudah memberikan hak pilihnya kepada partai politik tertentu, lalu partai politik tersebut dibatalkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota. secara teoritik, tidaklah mungkin memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara, lalu ketika tersebut dilaksanakan, penyelenggara negara tersebut akan diancam dengan pidana penjara. oleh karena itu, agar yang demikian tidak terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang pembatalan dalam harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara, bahwa keputusan turut memohon tersebut juga telah melanggar hak konstitusional sebanyak lebih pemilih kabupaten kepulauan mentawai, dengan uraian sebagai berikut: pada tanggal april, orang masyarakat pemilih mentawai memberikan suaranya kepada partai persatuan daerah ppd), dan ratusan suara lainnya kepada parpol yang dibatalkan bersamaan dengan pembatalan ppd. apabila ditotal, maka masyarakat yang memberikan hak dengan bukti bukti yang menunjang dalil pemohon yang pasti menurut hukum, karenanya mahkamah berpendapat dalil guo harus dikesampingkan. iv. daerah pemilihan aceh utara kabupaten aceh utara, provinsi nanggroe aceh darussalam menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya perbedaan dan penambahan suara yang merugikan pemohon dapil aceh utara yang meliputi (empat) kecamatan masing masing ppk kecamatan tanah jambo aye, kecamatan seunudon, kecamatan baktiya, dan kecamatan baktiya barat. menurut versi pemohon perolehan suara pada model db dprd kabupaten sebesar suara, akan tetapi model da tertulis suara, sehingga terjadi selisih suara bukti dan bahwa pemohon mendalilkan kekeliruan pada kecamatan guo dikarenakan kekurangan sumber daya manusia, bahwa komisi independen pemilihan kabupaten aceh utara dalam rekapitulasi suara formulir lampiran model db dprd kabupaten kota menyebutkan pemohon memperoleh suara, sedangkan pada lampiran da dprd tentang, perolehan suara pemohon tercatat suara, bahwa pemohon menyatakan terjadi tekanan dari partai lokal sehingga perolehan suara pemohon hanya berjumlah suara, namun turut memohon membantah dalil dalil guo dengan alasan paksaan dan tekanan dari partai lokal guo dipandang sebagai pelanggaran pidana pemilu yang belum diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang pasti: bahwa sebaliknya dalil turut memohon adalah kabur dan berbenturan dengan pmk karena perolehan suara pemohon yang didalilkan sejumlah suara tidak mendalilkan atau mendasarkan pada bpp untuk memperoleh kursi: bahwa dari bukti dan yaitu model db dprd tercatat perolehan suara pemohon namun pada bukti surat model da tercatat suara yang berarti terdapat selisih suara sejumlah suara, bahwa pemohon mengklaim kehilangan suara sebesar pada empat kecamatan guo, sedangkan saksi pemohon samsul bahri, selaku ketua bawaslu kabupaten aceh utara, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan keterangan yang diberikan pemohon tersebut atas: bahwa berdasar fakta hukum atas, baik memohon maupun turut memohon tidak dapat menunjukkan bukti lawan (tegen begins) terhadap dalil pemohon yang telah kehilangan suara, bahwa berdasarkan penilaian hukum atas fakta atas, mahkamah meyakini permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum. daerah pemilihan sumba barat kecamatan loli, kabupaten sumba barat, provinsi nusa tenggara timur menimbang bahwa pemohon mendalilkan pembatalan keikutsertaan caleg dprd kabupaten sumba barat atas nama salmon manuhutu karena yang bersangkutan adalah calon pegawai negeri sipil daerah cons): bahwa keikutsertaan cons guo yang memperoleh suara dapat menambah suara pkpi, sehingga seharusnya pkpi memperoleh suara sedangkan ppd memperoleh suara, bahwa sebaliknya memohon dan turut memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakan tidak benar saudara salmon manuhutu adalah cons yang mengikuti pemilu legislatif tahun bahwa berdasarkan surat bkd nomor tanggal mei yang diterbitkan oleh sekda kabupaten sumba barat bukti tt dan diperkuat dengan bukti ttv dan ttv yang menyatakan tidak ada keberatan dari pemohon maupun masyarakat pada saat proses pencalonan anggota dprd dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan yang dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan september bahwa salmon manuhutu, s.p. adalah anggota dprd sumba barat periode tahun dan memperoleh suara: bahwa berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat keberatan pemohon pada pencalonan salmon manuhutu, s.p. dengan perolehan suara sebanyak suara tidak tepat dan tidak beralasan hukum. karena salmon manuhutu, s.p. bukanlah seorang cons, melainkan anggota dprd kabupaten sumba barat periode (anggota dprd paw). samping itu pula, salmon manuhutu, s.p. lebih memilih menjadi anggota dprd sesuai dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada kpu sumba barat yang berarti kpud mengizinkan untuk mengikuti pemilu legislatif, menimbang bahwa persoalan hukum dari permohonan menyangkut sah tidaknya salmon manuhutu sebagai calon anggota dprd merupakan ranah persoalan administratif dan oleh karenanya mahkamah tidak berwenang untuk memeriksanya, dengan demikian permohonan pemohon harus dikesampingkan, vi. daerah pemilihan provinsi sulawesi utara provinsi sulawesi utara menimbang bahwa pemohon mendalilkan ada perbedaan suara sah kpud provinsi sulawesi utara yang tadinya suara menjadi suara sehingga terjadi penambahan sebesar suara yang menurut pemohon, kelebihan suara tersebut ditambahkan pada partai pemuda indonesia: bahwa untuk memperkuat dalilnya, pemohon mendasarkan pada bukti surat sampai dengan tanpa menghadirkan saksi persidangan, bahwa sebaliknya memohon dan turut memohon membantah dalil pemohon dengan menyatakan tidak terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara maupun penambahan suara, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu. bantahan turut memohon guo didasarkan pada bukti t.t.vi s.d. t.t.vi bahwa dalil pemohon yang menyatakan ppk kabupaten minahasa selatan dan ppk kabupaten minahasa tenggara terjadi penambahan suara sejumlah suara adalah tidak berdasar: bahwa ternyata rekapitulasi suara yang disampaikan pemohon adalah rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh pemohon. bahwa dari fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya perbedaan angka dan penambahan suara pada ppk kabupaten minahasa selatan dan ppk kabupaten minahasa tenggara. bahwa atas dasar fakta hukum atas mahkamah meyakini dari bukti bukti surat pemohon terjadi penambahan maupun perbedaan suara ketika rekapitulasi pada pleno kpu kabupaten minahasa tenggara dan kabupaten minahasa selatan tetapi setelah membandingkan bukti surat pemohon dan bukti surat turut memohon bukti tti model da dprd, menurut mahkamah perolehan suara total suara. terlihat pada bukti surat dan model da dprd provinsi tidak menyebutkan bukti bukti suara pemohon. sehingga suara pemohon berbeda dengan dalil dalil yang diajukan sendiri. bahwa dengan tidak terbukanya dalil pemohon, maka menurut mahkamah dalil dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan. vii. daerah pemilihan toba samosir kabupaten toba samosir, provinsi sumatera utara menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada beberapa partai politik peserta pemilu pada tps kecamatan balige dan dalam kesimpulannya, pemohon menyatakan seharusnya mendapatkan (satu) kursi dprd provinsi sumatera utara. bahwa dalam permohonannya pemohon menyertakan bukti surat berupa laporan penyimpangan rekapitulasi ppk toba samosir (bukti p 1a), foto ketua ppk kecamatan balige (bukti p 1b) pada proses pemilu, pernyataan keberatan dari pemohon (bukti p 2a), surat keberatan dari partai politik lain (bukti p 2b), laporan pengaduan (bukti p 3a), dan penerimaan pengaduan p 3b), bahwa jumlah pemilih yang sah adalah sebanyak orang, namun ternyata kotak suara kosong, sehingga suara suara tersebut tidak terhitung dalam rekapitulasi, bahwa perolehan suara pemohon versi kpu kabupaten dapil sejumlah suara. bahwa sebaliknya turut memohon vii membantah dalil dalil pemohon dengan alasan pemohon sama sekali tidak memiliki saksi saksi tps kecamatan balige. lagi pula partai persatuan daerah tidak mengeluarkan surat mandat kepada saksi saksi untuk ditempatkan tps. bahwa berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa seluruh bukti bukti surat pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum sehingga klaim adanya penggelembungan suara tps kecamatan balige sejumlah suara adalah tidak terbukti. bahwa terdapat perbedaan versi suara antara pemohon dan memohon. menurut versi turut memohon vii sejumlah suara sedangkan menurut versi pemohon sejumlah suara. menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak didukung dengan alat bukti surat yang sah, melainkan hanya didasarkan pada rekapitulasi suara yang dibuat sendiri oleh pemohon, maka mahkamah berkesimpulan permohonan pemohon harus dikesampingkan. viii. daerah pemilihan kapuas, kabupaten kapuas, provinsi kalimantan tengah menimbang bahwa pemohon mendalilkan agar dilaksanakan pemilihan ulang pada empat kecamatan, yaitu masing masing kecamatan selat, kapuas kuala, mantangai, dan kapuas murung yang didasari atas bukti bukti s.d. bahwa menurut pemohon pemilihan ulang harus dilakukan karena lainnya bap dan tepi serta adanya pembagian surat suara luar tps, yaitu tps dan tps bahwa sebaliknya memohon membantah bukti bukti yang diajukan oleh pemohon guo dengan alasan bahwa permohonan pemohon tidak signifikan, tidak memenuhi syarat bahwa berdasarkan atas fakta hukum atas mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tidak berkaitan dengan object itis dengan permohonan ini. samping itu pula dalam bukti pemohon berupa cakram padat (compact disk) ppk memang ternyata kotak suara kosong pada saat dibuka namun mahkamah berpendapat bahwa sekalipun bukti cakram padat (compact disk) tersebut benar adanya, namun hal itu belum dapat meyakinkan mahkamah untuk memutuskan adanya pemilihan pemungutan suara ulang kecamatan. lagi pula bukti cakram padat (compact disk guo seharusnya menjadi ranah bawaslu untuk mengawasinya. menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta hukum atas dalam kaitannya satu sama lain, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karenanya harus dikesampingkan: eksepsi memohon tidak berdasarkan hukum: dalil dalil pemohon terbukti menurut hukum terhadap: dapil aceh utara kabupaten aceh utara) dapil kabupaten tapanuli selatan kabupaten tapanuli selatan) dalil dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum terhadap: dapil kepulauan mentawai dan kabupaten kepulauan mentawai) dapil provinsi papua untuk kabupaten tolikara dan kabupaten puncak jaya, dapil sumba barat kabupaten sumba barat) dapil sulawesi utara provinsi sulawesi utara) dapil toba samosir kabupaten toba samosir) dapil kabupaten kapuasbupaten aceh utara untuk partai persatuan daerah dan daerah pemilihan kabupaten tapanuli selatan untuk partai damai sejahtera, menyatakan perolehan suara yang benar untuk partai persatuan daerah pada daerah pemilihan kabupaten aceh utara sebesar suara dan partai damai sejahtera pada daerah pemilihan tapanuli selatan sebesar suara: menolak untuk selain dan selebihnya: menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya terhadap: daerah pemilihan dan untuk kabupaten kepulauan mentawai daerah pemilihan provinsi papua untuk kabupaten tolikara dan kabupaten puncak jaya: daerah pemilihan kabupaten sumba barat daerah pemilihan provinsi sulawesi utara daerah pemilihan kabupaten toba samosirujahidi ttd. mujahidin pilih kepada parpol yang dibatalkan kpu kabupaten mentawai adalah lebih dari suara pemilih: pada saat penghitungan suara, rekapitulasi suara ppk dan juga rekapitulasi suara tingkat kabupaten, ppd masih diundang oleh kpu mentawai untuk menghadiri acara rekapitulasi perolehan suara. itu artinya sampai proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten, ppd masih sah dan diakui sebagai peserta pemilu pada tanggal april kpu mentawai mengeluarkan keputusan nomor tahun yang membatalkan partai politik peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai, salah satunya ppd, dengan demikian, kpu mentawai juga sekaligus membatalkan lebih dari suara pemilih mentawai. tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk menentukan wakilnya yang akan duduk lembaga perwakilan, bahwa keputusan turut memohon telah menyebabkan suara pemohon sebanyak suara tidak dihitung sebagai suara sah dalam pemilu hal ini sekaligus sangat merugikan pemohon sebagai peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai yang seharusnya memperoleh (tiga) kursi dprd kabupaten kepulauan mentawai, bahwa keputusan turut memohon tersebut telah dijadikan dasar oleh memohon untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, mana hasil pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai merupakan salah satu antaranya: bahwa penetapan hasil pemilihan umum oleh memohon berdasarkan sebuah keputusan yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh turut memohon adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum: bahwa berdasarkan rolehan suara yang sebenarnya, yaitu dengan menyertakan dan atau menghitung suara pemohon sebagai suara sahpenetapan hasil perolehan suara partai peserta pemilu untuk dprd kabupaten kepulauan mentawai dapil mentawai mentawai dan mentawai mana perolehan suara pemohon adalah suara dan menurut memohon dan turut memohon suara pemohon dianggap tidak memiliki suara dalam pemilu kabupaten kepulauan mentawepulauan mentawai seluruh daerah pemilihan dapil dapil yang mana suara pemohon tidak dihitung sebagai suara sah: menyatakan batal demi hukum keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor tahun dana awal kampanye partai politik hingga batas waktu yang ditentukan: menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak suara untuk pemilu anggota dprd kabupaten kepulauan mentawai sebagai suara sah: menetapkan bahwa pemohon berhak atas (satu) kursi untuk dapil mentawai (satu), (satu) kursi untuk dapil mentawai (dua), dan (satu) kursi untuk dapil mentawai (tiga), dengan total (tiga) kursi untuk dprd kabupaten kepulauan mentawai:ajukan persidangan yang diberi tanda bukti sampai dengan p 18c, adalah sebagai berikut: bukti keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor tahunkabupaten kepulauan mentawai, tanggal april bukti surat kpu pusat nomor kpu i11 tanggal maret untuk seluruh kpu provinsi, kabupaten kota tentang laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. bukti surat tanda terima penyerahan dana awal diterima oleh bastian tanggal maret bukti surat keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor sk kpu kkm iv tanggal april tentang penetapan partai politik yang terlambat menyerahkan rekening khusus dan laporan awal dana kampanye partai politik sebagai peserta pemilu tahun bukti rekomendasi panas provinsi sumatera barat, tentang dugaan pelanggaran kode etik ketua beserta anggota kpu kabupaten mentawai. bukti pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu nomor kpu sb iv bukti pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu tanpa nomor surat kpu sb iv bukti surat edaran mahkamah agung nomor tahunupaten mentawai, bukti undangan nomor kpu kkm iv tentang akan dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara kabupaten kepulauan mentawai,tingkat kpu kab. kepulauan mentawai, bukti surat tanda terima penyerahan dana awal yang diterima oleh afrizal anggota kpu kabupaten mentawai) tanggal maret. mentawai, bukti surat bawaslu kabupaten mentawai nomor bawaslu kkm iv tentang tanggapan terhadap laporan pelanggaran pemilu:berita acara nomor kpu kkm v tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi peserta pemilu dan penetapan calon terpilih: bukti keputusan kpu mentawai nomor tahun tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi parpol dan penetapan calon terpilih tanggal me tentang penghitungan suara sahtanggal meii, tanggal mei bukti keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor sk kpu kami11 tanggal maret bukti surat kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor kpu kkm iii tanggal maret perihal mohon kebijakan penetapan partai politik peserta pemilu yang ditujukan kepada kpu pusat. bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan satu orang saksi ppk kabupaten kepulauan mentawai yang bernama januari samaloisa yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: bahwa terdapat tiga daerah yaitu mentawai mentawai dan mentawai yang diajukan oleh partai persatuan daerah ppd), bahwa benar dapil mentawai ppd memperoleh suara sejumlah suara: bahwa mentawai ppd mendapat suara sejumlah suara, bahwa benar bahwa benar partai persatuan daerah telah memperoleh suara sebanyak suara untuk pemilu dprd kabupaten daerah pemilihan mentawai bahwa total perolehan suara ppd ketiga dapil sejumlah suara. dan dengan jumlah suara demikian, ppd akan mendapatkan tiga kursi dprd kabupaten mentawai, bahwa kpud kabupaten kepulauan mentawai telah mengeluarkan surat keputusan kpu kabupaten kepulauan mentawai nomor tahun tanggal april yang berisi penetapan bahwa partai persatuan daerah ppd) dinyatakan tidak sah sebagai peserta pemilu bahwa surat dari bawaslu kabupaten kepulauan mentawai tanggal april tentang tanggapan terhadap pelaporan penyelenggara pemilu. selanjutnya, dalam surat tersebut menyatakan bahwa bawaslu provinsi sumatera barat pada tanggal april padang menyatakan ketidakbenaran bawaslu sumatera barat merekomendasikan pembatalan terhadap lima partai peserta pemilu, yaitu dalam hal ini partai peserta pemilu tersebut termasuk partai persatuan daerah: bahwa benar telah mengetahui partai persatuan daerah tidak menyerahkan laporan tentang dana kampanye daripada partai persatuan daerah: bahwa benar partai persatuan daerah telah menyerahkan rekening khusus dana kampanye pada tanggal maret bahwa benar yang menyerahkan itu adalah saudara seriatus, bahwa benar yang menerima penyerahan rekening tersebut adalah afrizal (anggota kpu kab. kepulauan mentawai): bahwa benar partai persatuan daerah ppd) kabupaten kepulauan telah mengikuti pemilihan umum tahun yang dilaksanakan pada tanggal april bahwa benar partai kesatuan daerah mendapatkan sejumlah suara seluruh daerah pemilihan kabupaten kepulauan mentawai, bahwa benar perolehan suara partai persatuan daerah tidak dihitung sebagai suara sah oleh kpu kabupaten kepulauan mentawai: bahwa benar perolehan suara partai persatuan daerah di nol kan oleh kpu kabupaten kepulauan mentawai berdasarkan kpu mentawai nomor tahun bahwa benar apabila perolehan suara tersebut dihitung sebagai suara sah dan dikonversi menjadi kursi dprd, maka partai persatuan daerah akan memperoleh kursi untuk masing masing daerah pemilihan tiga kursi, bahwa benar pembatalan terhadap partai persatuan daerah ppd) kabupaten kepulauan dilakukan oleh kpu kabupaten kepulauan mentawai setelah tahapan pemungutan suara tanggal april yaitu pada tanggal april daerah pemilihan tapanuli selatan kabupaten tapanuli selatan, provinsi sumatera utarakola barat dan kecamatan angkol,pada tps partai damai sejahtera memperoleh sejumlah suara: pada tps ii, partai damai sejahtera memperoleh sejumlah suara, total perolehan suara pds untuk tps dan tps ini seharusnya adalah sebanyak suara, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka dan angka atas, terjadi penambahan suara pds sejumlah suara pada kecamatan angkolbahwa penambahan penggelembungan suara pds dapil tapanuli selatan (dua) telah menyebabkan pemohon kehilanganuara, bahwa berdasarkan hitungan pemohon sendiri, perolehan suara pemohonbahwa berdasarkan uraian atas, maka pemohon seharusnya(dua). petit berdasarkan alasan asalomisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara, selanjutnya disebut sebagai lane urut memohon vi: komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir, sumatera utara, selanjutnya disebut sebagai turut memohon vii: komisi pemilihan umum kabupaten kapuas, kalimantan tengah, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon viii: komisi pemilihan umum konawe, sulawesi tenggara, selanjutnya disebut sebagai urut memohon ix: komisi pemilihan umum kabupaten kerinci, jambi, selanjutnya disebut sebagai .turut memohon mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkaiturut memohon, dan pihak terkait,belas mei tahun dua ribu sembilan yang diterima pada hari selasa tanggal dua belas mei tahun dua ribu sembilanempat belas mei tahun dua ribu sembilan pukul wib yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum, tanggal mei secara nasional untuk pemilihan umum anggota dprd kabupaten tapanuli selatan daerah pemilihan tapanuli selatan (dua), menetapkan hasi penghitungan suara yang benar sebagai berikut: perolehan suara yang benar untuk partai damai sejahtera sesuai dengan perolehan suara yang tertera dalam formulir tps dan tps desa tidak laut seharusnya adalah suara, bukan suara, bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut atas seharusnya partai persatuan daerah ppd) mendapatkan (satu) kursi untuk dprd kabupaten tapanuli selatan daerah pemilihan tapanuli selatan (dua)ap suara dan sertifikat formulir kabupaten tapanuli selatan tps yang ditandatangani oleh kpps rohani tambunan, provinsi sumatera utara, kabupaten tapanuli selatan, kecamatan angkola barat, bukti surat pernyataan kpps tps desa tindakan laut pengundian siagian tanggal mei bukti surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan nomor bawaslu ts, tanggal april yang ditujukan kepada ketua dewan pimpinan pusat ppd. perihal menyatakan kebenaran data, bukti kliping koran harian waspada tanggal mei kpud tapanuli selatan memecat anggota ppk, menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama solo malang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: bahwa sebagai saksi ppd, tps tps pds adalah suara dan tps dari apa yang telah didengar adalah sejumlah suara, bahwa terjadinya selisih angka setelah sampai ppk sejumlah suara. iii. daerah pemilihan papua kabupaten puncak jaya dan kabupaten tolikara, provinsi papubesar suara, perolehan suara kabupaten jaya wijaya sebesar suara, bahwa pemohon keberatan dengan hasil penetapan turut memohon iii papua karena terdapat ketidakcocbesar suara dan untuk kabupaten puncak jaya sebesar suara: bahwa berdasarkan angka dan angka atas,besar suara dan untuk kabupaten puncak jaya sebesar suara, bahwa berdasarkan angka atas pemohon sangat dirugikan sehingga menjadi kehilangan setidaknya kursi dprd provinsi papua yang harus didapat oleh pemohon. petit berdasarkan uraian dalil dalilmenyatakan bahwa yang menjadi dasar acuan dikeluarkannya rekapitulasi hasil perolehan suara turut memohon iii adalah formulir ppk kabupaten jaya wijaya, kabupaten puncak jaya dan kabupaten tolikara, menetapkan hasil perolehan suara kabupaten tolikara adalah sebesar suara dan hasil perolehan suara kabupaten puncak jaya wijaya adalah sebesar suara, menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara turut memohon iii untuk kabupaten jaya wijaya sebesar kabupaten tolikara sebesar suara dan untuk kabupaten jaya wijaya sebesar suara adalah tidak benar, menyatakan bahwa atas kesalahan perhitungan perolehan suara seharusnya pemohon berhak untuk mendapatkan setidaknya (dua) kursi dprd provinsi papua, memerintahkan kepada turut memohon iiikni sebagai berikut: bukti surat dari dpd partai persatuan daerah ppd) nomor dpdppd iv perihal pengajuan data penggelembungan suara kepada ketua kpu provinsi papua. bukti rekapitulasi kpu kecamatan.ole tambunjumlahjumlah suara,anand monidari jumlah yang seharusnya sebesar suara... sinus lumbasuara dari jumlah yang seharusnya sejumlah suara:noted lumbabesar suara, dan memperoleh suara sebesarbesar suara: bahwa keterangan para saksi tersebut,iv. daerah pemilihan aceh utara kabupaten aceh utara, provinsi nanggroe aceh daruss,kan, bahwa terhadapupaten kota tentang rincian perolehan suara sah anggota dprd kabupaten memperoleh suara sejumlah suara, bahwa dalam proses penghitungan suara kabupaten aceh utara terdapat intervensi dari parpol lokal yang mana setiap suara yang diperoleh masing masing parpol dibatasi oleh parpol lokal tersebut, dan berdasarkan fakta lapangan bahwa masing masing saksi dari parpol peserta pemilu enggan untuk menyaksikan proses penghitungan suara guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, mengingat kondisi wilayah nad khususnya kabupaten aceh utara yang ada pada saat pemilu pada saat pemohon menerima hasil rekapitulasi resmi pada tanggal april mana surat model db dan setelah pemohon melakukan pengecekan ternyata terdapat selisih hasil perhitungan suara antara model db dengan jumlah dengan formulir yang diperoleh dari para saksi dengan jumlah maka terdapat selisih sebanyak suara. petit mengingat hal hal tersebut atas, maka pemohon memohonkauntuk pemilu anggota dprd kabupaten aceh utara: menyatakan terbukti telah terjadi kesalahan penghitungan suara daerah pemilihan aceh utara yang meliputi kecamatan tersebut bawah ini: kecamatan bakti barat. kecamatan bakti. kecamatan tanah jambo aye kecamatan seunudon. menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan formulir db yang ditandatangani dan dikeluarkan kpu kabupaten aceh utara turut memohon iv) yang berjumlah suara sebagai perolehan suara pemohon adalah keliru dan tidak benar. menyatakan bahwa hasil rekapitulasi suara berdasarkan formulir dari kecamatan yang terekam dalam formulir da yang berjumlah suara adalah yang benar dan karena berhak untuk mendapatkan (satu) kursi dprd kabupaten acehsuara berupa lampiran model db: bukti hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten yang kedua yang berjumlah suara. menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei adalah sebagai berikut: sabarudin: bahwa kecamatan tanah jambuan, kecamatan seunudon, kecamatan bakti, dan kecamatan bakti barat terdapat perselisihan penghitungan suara, antara saksi tps dengan ppk tingkat kecamatan. bahwa penghitungan suara tps kecamatan terdapat selisih sejumlah suara. bahwa berdasarkan formulir model c1, partai persatuan daerah mendapatkan suara sejumlah suara, yang berarti mendapatkan satu kursi. samsul bakrie ketua bawaslu kabupaten aceh utara): bahwa setelah selesai pemungutan suara, selanjutnya terjadi rekapitulasi suara ppk. pada tahap ini masih belum terdapat protes kepada panas, setelah direkam kip kabupaten. dua hari kemudian datang caleg dari ppd yang mengatakan bahwa suaranya hilang rekapitulasi. ketika ditanyakan mengenai ada atau tidaknya bukti yang dibawa pada saat proses rekapitulasi, maka pada hari berikutnya caleg dari ppd tersebut datang kantor panas aceh utara dengan membawa formulir model kemudian karena tahapan sudah selesai sudah diplenokan tingkat kabupaten dan sudah tidak mungkin dapat diubah lagi, untuk itu saksi menyarankan agar keberatan dan masalah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara untuk diselesaikan mahkamah konstitusi: bahwa dari panas dapat membenarkan yang disampaikan partai persatuan daerah, dengan cara setelah caleg tersebut melapor kantor panas aceh utara dan bahwa pemohon dalam hal ini mengajukankepada mahkamah konstitusi republik indonesia terkaithasil penghitungan perolehan suara pemilu:anggota dprd kabupaten kepulauan mentawai, anggota dprd kabupaten tapanuli selatan, anggota dprd provinsi papua, anggota dprd kabupaten aceh utara, anggota dprd kabupaten sumba barat: anggota dprd provinsi sulawesi utara, anggota dprd kabupaten toba samosir: anggota dprd kabupaten kapuas, anggota dprd kabupaten konawe utara, anggota dprd kabupaten kerinci kabupaten kerinci, wewenangibuktikan dari data data formulir model selanjutnya dilakukan mencocokkan (cross check) antara formulir caleg ppd dengan data formulir dan juga dari ppl. bahwa dari hasil tersebut didapatkan kesamaan data panas dengan data ppd. bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh caleg ppd berbeda dengan hasil rekap ppk: bahwa terdapat perbedaan hasil yang dikemukakan oleh saksi ppd dengan ppk dan kip. bahwa angka yang benar ppd adalah sejumlah suara dan kemungkinan akan mendapat satu kursi, akan tetapi memperoleh bpp. bahwa terdapat terdapat perbedaan antara hasil pada formulir db dengan hasil formulir da dengan data panas. daerah pemilihan sumba barat kabupaten sumba barat, provinsi nusa tenggara timuranggal aprildari pkpi karenakanuara, sehingga yang harus mendapatkan (satu) kursi adalah pemohon, bahwa sekretaris daerah kabupaten sumba barat, melalui surat nomor bpp. t: kg25301000295, telah menerbitkan nomer induk pegawai nip) atas nama salmon manuhutu, s.p., yang ditetapkan tanggal februari (bukti bahwa berdasarkan bukti bukti angka dan angka tersebut terbukti saudara salmon manuhutu, s.p. pada saat mengikuti pemilu tanggal april sebagai caleg dari pkpi sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil: bahwa untuk menjadi caleg dari pkpi pada pemilu april saudara salmon manuhutu, s.p. tidak mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana yang diatur dalam dan bahwa oleh karena salmon manuhutu, tidak pernah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, maka keikutsertaannya dalam pemilu tanggal april sebagai caleg nomor urut dari partai pkpi, dapil sumba barat adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan harus batal demi hukum. bahwa oleh karena keikutsertaan salmon manuhutu, s.p. sebagai caleg pada pemilu april batal demi hukum, maka suara langsung sebanyak suara yang diperolehnya juga harus dinyatakan batal demi hukum, bahwa berdasarkan rekaman perolehan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten sumba barat, pada dapil sumba barat kecamatan loli, bukti bahwa partai kedaulatan dan persatuan indonesia pkpi) memperoleh suara, sudah termasuk suara langsung yang diperoleh salmon manuhutu, s.p., sedangkan partai persatuan indonesia ppd) memperoleh suara, bahwa oleh karenanya suara langsung sebanyak suara, yang diperoleh salmon manuhutu, s.p. harus dinyatakan batal demi hukum, maka total perolehan suara partai partai kedaulatan dan persatuan indonesia pkpi) dapil sumba barat kecamatan loli sebanyak suara harus dikurangi suara, sehingga hanya menjadi suara: bahwa oleh karena total perolehan suara partai pkpi pada dapil sumba barat kecamatan loli hanya sejumlah suara, maka total perolehan suara partai ppd pada dapil sumba barat kecamatan loli sebanyak suara adalah lebih banyak dari perolehan partai pkpi: bahwa oleh karena total perolehan suara partai ppd pada dapil sumba barat kecamatan loli lebih banyak dari total perolehan suara partai pkpi, maka partai ppd harus mendapatkan kursi dprd dan bukan partai pkpi yang mendapatkan kursi, petit berdasarkan alasan alasan dan fakta hukum tersebut atas, pemohon memohonkan kepadakeikutsertaan salmon manuhutu, s.p., sebagai caleg dprd kabupaten sumba barat, nomor urut dari partai pkpi, pada dapil sumba barat kecamatan loli dalam pemilu tanggal april adalah batal demi hukum, karena salmon manuhutu, s.p. tidak mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil: memerintahkan kpu kabupaten sumba barat, nusa tenggara timur untuk membatalkan sejumlah suara langsung yang diperoleh salmon manuhutu, s.p. dari dapil sumba barat kecamatan loli, pada pemilu tanggal april memerintahkan kepada kpu kabupaten sumba barat untuk mengurangi perolehan suara partai pkpi dapil sumba barat kecamatan loli, dari jumlah suara dikurangi suara, sehingga perolehan suara partai pkpi hanya sebesar suara: memerintahkan kepada kpu kabupaten sumba barat agar menetapkan partai persatuan daerah dapil sumba barat kecamatan loli dengan perolehan sebanyak suara, berhak mendapatkan satu kursi anggota dprd kabupaten sumba barat periode memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan seluruh putusan ini. menimbang bahwa untuk menguatsekretariat daerah pemerintah kabupaten sumba barat nomor bpp. perihal klasifikasi status cons atas nama salmon manuhutu, s.p.: bukti rekaman perolehan suara dan sertifikat formulir yang dibuat oleh kpu sumba barat, dapil sumba barat kecamatan loli, buktifebruari bukti surat keberatan penetapan caleg pkpi dapil sumba barat nomor pu dpc ppd sb v bertanggal mei menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang benama haryanto bee muda telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa suara ppd kabupaten sumba barat khususnya dapil loli sejumlah suara dan bisa mendapatkan satu kursi, dan selanjutnya hilang sejumlah suara, bahwa hilangnya suara sejumlah tersebut diakibatkan oleh adanya caleg dari pkpi yang bernama salmon manuhutu yang sebagai pegawai negeri sipil pns). hal ini diketahui dari adanya bkn provinsi dan nomor induk pegawai nip): bahwa suara ppd bahwa pkpi dapil sumba barat sejumlah suara dan ppd mendapatkan suara: bahwa ppd suara dan apabila suara salmon manuhutu dihilangkan sebanyak suara dari pkpi maka ppd dapat memperoleh satu kursi: bahwa suara murni salmon manuhutu tersebut dari partai pkb. bahwa saksi mengetahui angka angka tersebut dari rekapitulasi kpu dapil loli. bahwa sumba barat perbedaan angka sejumlah suara, dengan bpp kursi. untuk suara sah dapil loli itu terdapat untuk dibagi menjadi suara. bahwa suara sah dapil loli itu ada kalau saksi tidak salah, suara tersebut dibagi menjadi bahwa sumba barat terdapat partai politik. vi. daerah pemilihan sulawesi utara kabupaten minahasa tenggara dan minahasa selatan, provinsi sulawesiawesi utara turut memohon menjadi suara,angkabesarbahwa apabila tidak ada kecurangan seperti terdapat pada angka dan atas, maka pemohonlah yang seharusnya mendapat kursi dprd provinsi sulawesi utara: petit berdasarkan dalil dalil yang sudah uraikan atas maka dengan pemohon meminta, menetapkan bahwa yang menjadi acuan diterbitkan rekapitulasi suara kpud provinsi sulawesi utara adalah dasar rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk kabupaten minahasa selatan dan kabupaten minahasa tenggara, menyatakan bahwa perolehan suara yang sah adalah sebesar berdasarkan hasil dari (dua) kabupaten dapil sulawesi utara menyatakan karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh turut memohon maka pemohon menderita kerugian atas kehilangan setidaknya kursi yang seharusnya didapat, memerintahkan komisi pemilihan umum untuk segera melaksanakan putusan ini:rekapitulasi suara partai politik, bukti perolehan suara partai politik dprd provinsi sulawesi utara, bukti data perbandingan dari litbang, bukti model da dprd provinsi kecamatan tumpuan, bukti model dprd provinsi kecamatan minahasa selatan: bukti model da dprd provinsi kecamatan sinonsayang, bukti model da dprd provinsi kecamatan sinonsayang: bukti model da dprd provinsi kecamatan minahasa selatan vi. daerah pemilihan toba samosir kabupaten toba samosir, provinsi sumateracalonbanyak suara, sedangkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh saksi pemohon tiap tiap tps adalah sebanyak suara dengan saksi saksi seluruh saksi dari caleg pada tps kecamatan balige., hal dimaksud disaksikan oleh saksi seluruh petugas ppk dan saksi parpol ppk kecamatan balige. kasus tidak diserahkannya bap suara kecamatan kepada masing masing parpol. bahwa masing masing parpol berusaha meminta tetapi belum diberikan. bahwa pemohon dalam hal ini telah mengajukan keberatan kepada ppk kecamatan yang mana intinya adalah bahwa kotak suara dalam kondisi segel rusak, gembok ada kunci dan kotak suara tidak ada segel kpu sebelum rekapitulasi, dihitung kecamatan balige. dan keberatan pemohon didukung oleh keberatan beberapa parpol lainnya. bahwa pemohon telah menyampaikan laporan pengaduan kepada panitia pengawas pemilu kecamatan balige. atas pengaduan tersebut oleh panitia pengawas pemilu kecamatan pemilu balige ditinjau lanjuti panitia pengawas pemilu kabupaten toba samosir dan akan ditindak lanjuti oleh panitia pengawas pemilu kabupaten toba samosir. petitpartai persatuan daerah dan secara langsung para pemilih konstituen). mengingat hal hal tersebut atas maka pemohon memohon dengan segala hormat kehadapanbalige provinsi sumatera utara, menyatakan bahwa perolehan suara pemohon sebesar suara yang tercatat dalam rekapitulasi kpu kabupaten balige provinsi sumatera utara: menyatakan bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara sehingga mengakibatkan hilangnya kursi dprd kabupaten balige, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk segera menjalanp 3b sebagai berikut: bukti p 1a laporan penyimpangan rekapitulasi ppk toba samosir bukti p 1b bukti foto ketua ppk kecamatan balige. bukti p 1c laporan penyimpangan proses pelaksanaan pemilu. bukti p 2a pernyataan keberatan dari ppd. bukti p 2b surat keberatan dari parpol lain. bukti p 3a laporan pengaduan. bukti p 3b penerimaan pengaduan. vii. daerah pemilihan kapuas dan kabupaten kapuas, provinsi kalimantan tengahmk, jelaslah bahwa mahkamah konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. kedudukan hukum bahwa berdasarkan(c) partai politik peserta pemilihan umum, selanjutny,bahwa perolehan suara caleg lain dipindah untuk menambah suara caleg parpol (bukti bahwabahwabahwabahwa suara yang tidak terpakai oleh pemegang hak suara dicontreng habis oleh petugas kpps tps ,dan bahwa pemilihan umum yang berada desa dadap telah terjadi kecurangan mana kepala desa yang bersangkutan mendatangi setiap tps dan berdiri dekat bilik suara untuk memaksakan kehendaknya kepada pemilih agar mencoreng salah satu parpol, kejadian itu diketahui oleh panwascam tetapi panwascam malah diajak berkelahi, hal ini sangat menggangu jalannya pemilihan umum yang berujung perolehan suara yang harusnya dapat diperoleh pemohon: bahwa telah terjadi pencurian suara parpol tps dan tps desa tambak baja, kecamatan kapuas murung hal ini mengakibatkan suara pkpi hilang saat ppk bahwa turut memohon pada tanggal mei telah meninggalkan kantornya palangkaraya menuju kpu pusat untuk menyampaikan hasil pemilu daerah kalimantan tengah sedangkan rapat pleno kpu provinsi kalimantan tengah belum dilakukan untuk menetapkan perolehan suara dari masing masing partai politik peserta pemilu, sehingga putus diragukan keabsahannya: bahwa berdasarkan uraian atas maka jelas kiranya suasana saat pemilihan umum tahun dalam daerah pemilihan kapuas sangatlah tidak kondusif dan tentunya sangat menganggu jalannya pemilihan umum, yang berdampak kepada hasil perolehan partai politik peserta pemilu termasuk kiranya pemohon, petit berdasarkan dalil dalil yang telah pemohon uraikan sebagaimana dimaksud meminta agar mahkamah konstitusi menjatuhapuas seluruh dapil yang mana hasil perolehan suara yang ditetapkan turut memohon diragukan legalitas formalnya, bahwa terdapat perbedaan angka perhitungan suara antara ppk dengan turut memohon ix, membatalkan hasil pemilu tanggal april kabupaten kapuas yaitu di: kecamatan selat kecamatan kuala kapuas kecamatan mantangai kecamatan kapuas murung memerintahkan kpu kabupaten kapuas untuk melakukan pemilihan ulang pada (empat) kecamatan yaitu kecamatan selat kecamatan kuala kapuas kecamatan mantangai kecamatan kapuas murung dengan bukti sebagai berikut: bukti kotak suara dprd kabupaten tps desa jangkit kecamatan selat. bukti bap dan tepi tidak ada kotak suara dprd kabupaten tps dan bukti rekaman video pembagian kertas suara luar tps. bukti berita acara perhitungan suara tps berbeda setelah berada ppk. bukti suara partai pmb hilang setelah ppk. bukti surat pernyataan saksi parpol yang ditandatangani oleh petugas kpps, yaitu: tps jumlah pemilih yang hadir sisa surat suara tps jumlah pemilih yang hadir sisa surat suara tps sisa surat suara tps jumlah pemilih yang hadir sisa surat suara bukti hasil perhitungan saksi pkpi yang ditanda tangani oleh ketua tps, mana ternyata suara pkpi hilang dari suara menjadi suara setelah berada ppk. ix. daerah pemilihan konawe utara, kabupaten konawe utara, provinsi sulawesi tenggara pokok permohonan bahwa keberatan pemohon terhadap keputusan kpu provinsi sulawesi tenggara ka: bahwa, bahwabahwa berdasarkan ketentuan juncto berbunyi,: bahwabahwapetit menyatakan bahwa telah terjadi penipuan dan atau pemalsuan dokumen berupa tanda bukti penerimaan laporan awal dana kampanye yang dilakukan oleh partai tertentu peserta pemilu kabupaten konawe utara, menyatakan bahwa perolehan suara ketiga partai tersebut tidak sah karena melanggar juncto menyatakan bahwa dengan dibatalkannya ketiga partai tersebut sebagai peserta pemilu, maka pemohon berhak mendapatkan kursi dprd provinsi. daerah pemilihan kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambibahwa desa sei tanduk, yaitubahwa mengenai point, bahwaahwa berkenaan dengan point, bahwagunung kerinci, gunung tujuh, siulak: petit berdasarkan fakta fakta dan bukti yang telah pemohon uraikan atas, maka dengan ini pemohon meminta kepada hakimkhusus, menyatakan terbukti dan meyakinkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara dalam pemilihan umum untuk daerah pemilihan kerinci yang meliputi kecamatan kayo aro, gunung kerinci, gunung tujuh, siulak: menyatakan untuk melakukan perhitungan ulang hasil pemilihan umum tahun kabupaten kerincidan kecamatan siulak, memerintahkan komisi pemilihan umumadalah sebagai berikut: bukti foto kotak suara dprd kabupaten, tps desa jajaki kecamatan selat.surat pernyataan bukti surat pernyataan bukti surat pernyataan saksi parpol yang ditanda tangani oleh petugas kpps bukti hasil perhitungan saksi pkpi yang ditanda tangani oleh ketua tps. menimbang bahwa memohon,, pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa pemohon mendalilkan bahwa keputusan kpud kabupaten kepulauan mentawai tahun tanggal april tentang penetapan pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta pemilu yang menyebabkan pemohon tidak ikut serta dalam pemilu kabupaten kepulauan mentawai. permohonan, halaman butir a1) mengandung kekeliruan dasar hukum bahwahwa, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. pokok perkara memohon beranggapan: daerah pemilihan mentawai dan kabupaten kepulauan mentawai, provinsi sumatera barat eksepsi pemohon mendalilkan bahwa keputusan kpud kabupaten kepulauan mentawai nomor tahun tanggal april tentang penetapan pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta pemilu tahun yang menyebabkan pemohon tidak ikut serta dalam pemilu kabupaten kepulauan mentawai. (permohonan, halaman butir a1) mengandung kekeliruan dasar hukum (epulauan mentawai provinsi sumatera baratdan mengadili permohonan pemohon termaksud: menyatakan permohonan pemohon termaksud tidak dapat diterima. pokok perkara karena mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berhubungan dengan apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam hal ini, maka isi pokok perkara yang berhubungan dengan kasus kabupaten kepulauan mentawai tidak perlu dijawab dan dipertimbangkan. daerah pemilihan kapuas, kabupaten kapuas, provinsi kalimantan tengah eksepsi dalam permohonannya pemohon mengemukakan kasus kasus sebagai berikut: kasus penggelembungan suara tps desa jangkit, kecamatan selat, mana jumlah pemilih hanya orang, tetapi ternyata dalam kotak suara terdapat sejumlah orang. permohonan, halaman kasus lainnya bap dan tepi dari kotak suara tps dan desa terusan raya, kecamatan selat. permohonan, halaman kasus pembagian surat suara luar tps tps desa tamban baru timur, kecamatan kapuas kuala. permohonan, halaman huruf c). kasus pembagian surat suara luar tps tps desa bawah, kecamatan mantangai. permohonan, halaman huruf emk,partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urut (duabelas): bahwa pada pemilihan umum tahun partai persatuan daerah ppd) adalah partai politik peserta pemilu dengan nomor urut 12bnggang waktu pengajuan permohonan bahwa pemohodengan ketentuan yaitu sejak pengumuman hasil penetapan perolehan suara secara nasional oleh kpu: bahwa pengumuman kpu sebagaimana dimaksud diumumkan pada hari sabtu mei tahun sementara pemohon mendaftarkan permohonan mahkamah konstitusi pada hari selasa dua belas) bulan mei tahun pukul wib dengan akta penerimaan berkas permohonan mahkamah konstitusi nomor. pan.mk bahwa jelas, apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagai diuraikan dalam angka atas tidak memenuhi syaratdioleh parpol mana yang menerima suara. dengan demikian permohonan pemohon mengenai hal ini bertentangan denganuraikan diatas pun menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasisesuai dengan uraian diapuas, provinsi kalimantan tengahisi permohonan pemohon tidak menguraikan akibat dari kasus kasus yang diuraikan oleh pemohon terhadap perolehan kursi pemohon lembaga legislatif yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam untuk menyatakan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, pokok perkara dari permohonan pemohon dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan. daerah pemilihan aceh utara kabupaten aceh utara, provinsi nanggroe aceh darussalam eksepsi pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh pemohon kabupaten aceh utara adalah suara, tetapi karena intervensi dan tekanan dari partai lokal, perolehan suara pemohon dinyatakan hanya berjumlah suara. pemohon bahkan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh partai lokal dalam hal ini tergolong sebagai pelanggaran dengan sanksi pidana . permohonan, halaman apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan diputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai telah terjadinya tindak pidana pemaksaan yang mengakibatkan perolehan suara pemohon dicatat oleh kpud aceh utara berjumlah suara, padahal seharusnya pemohon memperoleh apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam hal ini tidak jelas (kabur), karena pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sejumlah suara pemohon seharusnya memperoleh kursi untuk dprd kabupaten aceh utara, tetapi pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa bilangan pembagi pemilih( bpp) untuk satu kursi dprd kabupaten acehaceh utara menyatakan bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak suara. permohonan halaman angka dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten aceh utaacehaceh utara. menyatakan bahwa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpud kabupaten aceh utara, yang menyatakan bahwa pemohon memperoleh sejumlah suara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan tapanuli selatan kabupaten tapanuli selatan, provinsi sumatera utara eksepsi pemohon mendalilkan bahwa ada satu partai politik peserta pemilu legislatif yang memperoleh penggelembungan suara" sampai sebanyak suara, sehingga suara partai tersebut menjadi suara, padahal seharusnya hanya suara atau lebih kecil dari jumlah suara yang diperoleh pemohon, yaitu su, karena pemohon tidak menjelaskan partai apa yang telah diuntungkan dengan perbuatan penggelembungan suara sebagai yang didalilkantidakapanuli selatan menyatakan bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak suara, atau berada bawah satu partai yang memperoleh suara. permohonan, halaman dokumen berupa rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten tapanuli seltapanuli selatandari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu tapanuli selatan: dalam ekspresi kabupaten tapanuli selatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan sumba barat, kabupaten sumba barat, provinsi nusa tenggara timur eksepsi pemohon mengemukakan kasus mengenai seorang pegawai negeri sipil yang menjadi caleg. menurut pemohon, jika caleg ini dinyatakan diskualifikasi, perolehan suara bagi paspornya adalah suara, atau bawah perolehan suara pemohon yang mencapai suara. permohonankeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mendiskualifikasikan caleg termaksud salmon manuhutu, s.p.). pemohon mengemukakan bahwa dengan perolehan suara sebanyak suara pemohon berhak untuk memperoleh satu kursi dprd sumba barat. sekalipun demikian, permohonan pemohon tidak menjelaskan berapa bilangan pembagi pemilih bpp) untuk kursi dprd sumbabupaten sumba barat menyatakan masih menerima caleg salmon munuhutu, s.p. sebagai caleg yang sah. dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten sumba baratlsumba baratsumba barat. oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. sesuai dengan hal hal yang diuraikan diatas kabupaten sumba barat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan provinsi papua kabupaten puncak jaya, dan tolikara, propinsi papua. eksepsi pemohon mendalilkan bahwa pemohon kehilangan suara kabupaten wijaya tori sebesar suara dan kehilangan suara kabupaten puncak jaya sebanyak suara. pemohon, haanjadi hilang. oleh karenanya, pemohon merupakan permohonan yang tidakjelaspemohon mendalilkan bahwa seharusnya pemohon memperoleh kursi dprd provinsi papua.(( bpp) untuk satu kursi dprd provinsi papuadpd dan dprd yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas . uraian divinsi papua menyatakan pemohon memperoleh sejumlah suara kabupaten jaya wijaya tori dan sejumlah suara kabupaten puncak jayyang berwenang.dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalamvinsi papu papuapokok permohonan pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai: bahwa partai persatuan daerah berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tanggal mei memperoleh suara secara nasional sebesar suara atau setara dengan (nol koma lima tiga keseratus),,di) beberapa dapil untuk dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dapat dapat dirinci sebagai berikut: daerah pemilihan mentawai mentawai dan mentawai kabupaten kepulauan mentawai, provinsi sumatera barat pokok permohonanuntuk dprd kabupaten kepulauan mentawai yang merugikan pemohon daerah pemilihan mentawai mentawai dan mentawai bahwa keputusan memohon untuk tidak menghitung suara pemohon sebanyak suara sebagai suara sah (tiga) dapil, disebabkan karena menurut dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut,propinsi papua, yang menyatakan pemohon memperoleh suara kabupaten jaya wijaya tori dan suara kabupaten puncak jaya, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan provinsi sulawesi utara kabupaten minahasa selatan dan kabupaten minahasa tenggara provinsi sulawesi utara eksepsi pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang diberikan kepada parpol tertentu , sehingga perolehan suara pemohon sebanyak suara berada bawah parpol tersebut. permohonan, halaman menurut pemohon, dengan perolehan suara seharusnya pemohon memperoleh (satu) kursi dprd provinsi sulawesi uterupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena pemohon tidak menjelaskan parpol mana yang dinyatakannya sebagai parpol tertentu : pemohon tidak menjelaskan beberapa besarnya bilangan pembagi pemilih bpp), sehingga pemohon berpendapat dengan memperoleh suara pemohon berhak atas kursi dprdpropinsi sulawesi utara, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan toba samosir kabupaten toba samosir, propinsi sumatera utara eksepsi pemohon mengemukakan adanya kasus kasus sebagai berikut: tidak diserahkannya bap suara kecamatan kepada masing masing parpol. (permohonan, halaman angka banyaknya kotak suara dalam kondisi segel rusak, gembok ada kunci dan kotak suara tanpa segel kpu. permohonan, halaman angka apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan atas bupemohon mengemukakan adanya kasus penggelembungan suara. permohonan, halaman angka apa yang dikemukakan oleh pemohon merupakan sesuatu yang prematur. penggelembungan jumlah suara merupakan tindak pidanatersebut sudah terjadi. pemohon mendalilkan bahwa pemohon berhak untuk memperoleh kursi dprd provinsi sumatera utara. sekalipun demikian, pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang diperolehnya provinsi sumatera utara dan berapa besarnya bilangan pembagi pemilih bpp) untuk kursi dprd provinsi sumatoba samosir menyatakan pemohon memperoleh sejumlah suara. menurut, pemohon seharusnya pemohon memperoleh sejumlah suara. permohonan, halaman dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten toba samosir akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu kabupaten toba samosirtoba samosir menyatakan bahwa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpud kabupaten toba samosir, yang menyatakan pemohon memperoleh suara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. daerah pemilihan konawe utara, kabupaten konawe utara, provinsi sulawesi tenggara eksepsi pemohon menyatakan bahwa kabupaten konawe utara pdip, pdp, dan telah melanggar keputusan tentang tengah waktu untuk menyerahkan rekening khusus dan laporan dana awal kampanye, tetapi ketiga parpol tersebut ternyata diperkenankan untuk ikut dalam pemilihan umum legislative tahunhal hal sebagaimana ini. daerah pemilihan kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi eksepsi pemohon mendalilkan adanya kasus salah satu partai peserta pemilu mendapat penggelembungan suara . permohonan, halamankemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan pada angka atas punpemohon menyatakan bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan kpu kecamatan mana berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemohon berjumlah suara, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan formulir pemohon memperoleh suara . permohonan halaman apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan atas merupakan dalil yang tidak jelas (kabur), karena pemohon tidak menjelaskan kecamatan mana yang dimaksud jelas . pemohon mendalilkan bahwa seharusnya pemohon memperoleh suara, sehingga berhak atas kursi dprd kabupaten. bppecamatan menyatakan pemohon memperoleh suara. menurut pemohon seharusnya pemohon memperoleh suara. permohonan, halaman dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpu kecamkecamatan hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen lewiecamatankecamatan, yang menyatakan pemohon memperoleh suara, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten kepulauan mentawai), turut memohon iii (kpu provinsi papua), turut memohon (kpu kabupaten sumba barat), turut memohon (kpu provinsi sulawesi utara), turut memohon viii (kpu kabupaten toba samosir),telah menyerahkan jawaban tertulis kepada kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai pokok perkara bahwa komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai berdasarkan rapat pleno pada hari rabu tanggal maret telah menetapkan (lima) partai politik kabupaten kepulauan mentawai.turut memohon) nomor tahun adapun perolehan suara pemohon pada masing masing daerah pemilihan tersebut adalah: daerah pemilihan mentawai memperoleh suara, daerah pemilihan mentawai memperoleh suara, daerah pemilihan mentawai memperoleh suara: total perolehan suara pemohon adalah suara (sama dengan kursi dprd kabupaten kepulauan mentawai),: bahwa sebagai satu satu partai politik peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai, secara prinsip pemohon tidak pernah terlambat menyerahkan rekening awal dana kampanye sebagaimana yang dituduhkan oleh turut memohon, bahwa keterlambatan menyerahkan dana kampanye sebagaimana yang dinyatakan oleh turut memohon dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bahwa pada hari minggu dan senin, tanggal dan maret pemohon telah mendatangi kantor kpu kabupaten kepulauan mentawai turut memohon untuk menyerahkan rekening awal dana kampanye, namun pada hari tersebut turut memohon tidak ada tempat, bahkan tidak seorangpun yang berada kantor turut memohon bahwa pada tanggal maret pemohon menyerahkan rekening khusus dana kampanye atas nama bendahara tim kampanye (atas nama lina fitria, s.e.) pemohon kepada salah seorang anggota kpu kabupaten kepulauan mentawai turut memohon i), pada saat itu turut memohon telah menerima rekening dana awal kampanye tersebut, tetapi menyuruh pemohon untuk memperbaiki rekening tersebut agar rekening dana bahwa kelima partai politik tersebut adalah partai keadilan sejahtera partai persatuan daerah partai nasional indonesia marhaenisme partai kasih demokrasi indonesia dan partai indonesia sejahtera bahwa penetapan partai politik tersebut tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai nomor sk kpu kkm i11 bahwa pada tanggal maret anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai saudara afrizal, bersama dengan (tiga) kpu kabupaten kota sumatera barat, didampingi oleh anggota kpu provinsi sumatera barat mengantarkan keputusan kpu tentang perihal seperti atas jakarta dan menyerahkannya komisi pemilihan umum. bahwa tanggal maret komisi pemilihan umum mengeluarkan surat edaran nomor kpu i11 perihal laporan awal dana kampanyerdan atas komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai pada hari rabu tanggal april melaksanakan rapat plepu kkm !laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye. bahwa berdasarkan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai nomor ba kpu kkm ! terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara anggota kpu kabupaten kepulauan mentawai terhadap permasalahan ini. bahwa saudara afrizal berpendapat kelima partai tersebut harus dibatalkan, bertentangan dengan saudara bastian dan martina kepungan yang berpendapat untuk tidak membatalkan (lima) partai tesebut, sedangkan saudara hantiter abstain dan saudara roni tri novela tidak ikut pleno karena berada padang sedang mengikuti bimbingan teknis tabulasi penghitungan suara yang diselenggarakan kpu provinsi sumatera barat. bahwa dalam rekomendasi panitia pengawas pemilu provinsi sumatera barat nomor r panas sb tertanggal april yang berdasarkan pada laporan bawaslu kabupaten kepulauan mentawai ada (lima) partai politik pks, ppd, pni marhaenisme, padi, dan pis) yang tidak memberikan laporan awal dana kampanye kepada kpu kabupaten kepulauan mentawai sebagaimana yang diamanatkan undang undang nomor tahun tetapi kpu kabupaten kepulauan mentawai tidak membatalkan sebagai peserta pemilu. berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alasan ketua beserta anggota kpu kabupaten kepulauan mentawai untuk menerima laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu setelah tanggal maret bahwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor kpu sb iv tertanggal april perihal pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu, yang dalam isi surat tersebut untuk menindak lanjuti rekomendasi bawaslu provinsi sumatera barta.km ivmembatalkan (lima) partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. dana kampanye bahwa pelaporan dana kampanye dan waktu pelaporan dana kampanye berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, partai politik perserta pemilu sesuai tingkatannya memberikan laporan awal danbahwa berdasarkan sampai dengdaerah kabupaten kota, serta calon anggota dewan perwakilan daerah tahun dinyatakan bahwa dpp dpd provinsi, dan dpd kabupaten kota serta calon anggota dpd wajib melaporkan dana kampanye kepada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, paling lambat (tujuh) hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. dalam hal ini batas waktunya adalah pada tanggal maret bahwa sanksi pelanggaran terhadap laporan dana kampanyeudinyatakan bahwa dalam hal pengurusanyang ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai perserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. berdasark, seta calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah tahun dinyatakan bahwa dalam hal dpp, dpd provinsi, dan dpd kabupaten kota ataudengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam partai politik atau calon anggota dpdatau calon anggota dpd menjadi calon terpilih anggota dpd, dengan keputusan kpu berdasarkan undang undang. ill. komisi pemilihan umum kabupaten puncak jaya dan kabupaten tolikara pokok perkara bahwa pemohon keberatan terhadap hasil perolehan suara penetapan turut memohon iii, karena ketidakcocokan hasil perolehan suara yang meliputi kabupaten tolikara dan kabupaten puncak jaya, bahwa kerugian pemohon terhadap adanya selisih hasil perolehan suara dengan rekapitulasi turut memohon iii kabupaten tolikara sebesar suara dan kabupaten puncak jaya sebesar suara karena itu pemohonsangat dirugikan sehingga menjadi kehilangan kursi dprd provinsi papua. iv. komisi pemilihan umum kabupaten sumba barat pokok perkara: bahwa berdasarkan pokok permohonan, adalah tidak benar bahwa saudara salmon manuhutu, adalah seorang pegawai negeri sipil daerah pns) yang mengikuti pemilu legislatif tanggal april hal ini berdasarkan penjelasan surat bpp. .l tertanggal mei yang diterbitkan oleh sekretariat daerah kabupaten sumba barat pada butir s.d bukti nomor urut bahwa pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada point seharusnya disampaikan dalam bentuk keberatan tertulis dan diajukan pada saat proses pencalonan anggota dprd juli sampai dengan oktober karena pada proses tersebut dibuka ruang dan waktu selama (tujuh) hari untuk mengajukan tanggapan terhadap proses pencalonan yang dilakukan oleh kpu kabupaten sumba barat. selama proses pencalonan sebagaimana dimaksud diatas, tidak terdapat keberatan ataupun tanggapan baik dari pemohon atau masyarakat. bukti nomor dan bahwa berdasarkan point pada pokok permohonan dimaksud, serta berdasarkan surat bpp. .l tanggal mei yang diterbitkan oleh sekretariat daerah kabupaten sumba barat seharusnya ditulis lengkap point point yang menjelaskan status dari salmon manuhutu, sehingga menjadi sempurna dan lengkap isi surat dimaksud, bukti nomor urut bahwa selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara ppk sampai dengan proses rekapitulasi tingkat kpu kabupaten sumba barat tidak ada keberatan saksi termasuk saksi pemohon. bukti nomor urut s d bahwa saudara salmon manuhutu, sp, sampai dengan saat ini masih menjadi anggota dprd kabupaten sumba barat periode anggota paw). bukti nomor urut bahwa saudara salmon manuhutu, sp, telah mengajukan pernyataan kepada kpu kabupaten sumba barat memilih menjadi calon legislatif untuk mengikuti pemilihan umum pada tanggal april bukti nomor urut bahwa berdasarkantahun disebutkan bahwa,yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman kpps dan diberi tanda pilihan tanda (centang atau sebutan lain atau tanda color, atau tanda silang, atau garis datar), atau karena keadaan tertentu sehingga tanda centang atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada suara pada surat suara tersebut ditentukan dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon, ii.aka sekalipun salmon manuhutu, telah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil pns) sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon, suara sah calon yang diperoleh salmon manuhutu, sejumlah (enam puluh tujuh) berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat ppk loli dan kpu kabupaten sumba barat maka suara sah tersebut diberikan kepada partai yang bersangkutan, sehingga jumlah suara partai keadilan dan persatuan indonesia pkp i) daerah pemilihan sumba barat adalah tetap sebanyak (empat ratus dua pulu empat) suara. komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara dan minahasa selatan,:, vi. komisi pemilihan umum kabupaten toba samosir pokok perkara: bahwa turut memohon menolak dan membantah seluruh dalil dalil gugatan yang diajukan pemohon. bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon bukanlah bukti yang sah baik secara administrasi maupun menurut hukum yang bisa menunjukkan adanya perbedaan hasil perolehan suara pemohon bahwa tidak benar memohon memperoleh suara sejumlah suara sebagai mana yang dituliskan dalam eksekusi gugatan. karana dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh kpu toba samosir berdasarkan formulir dari tps, formulir dari kecamatan dan formulir dari kpud, maka perolehan suara pemohon adalah sebesar suara (lihat alat bukti t.t. t.t. dan t.t. bahwa tidak benar pemohon memiliki saksi saksi tps karena hasil investigasi tim pencari fakta yang dibentuk oleh kpu toba samosir, ditemukan fakta bahwa tidak ada surat mandat yang dikeluarkan oleh partai pemohon kepada saksi untuk ditempatkan tps bahwa tidak benar telah terjadi penggelembungan suara tps kec. balige, yang terjadi adalah bahwa kpps salah menempatkan berita acara dan atas kesepakatan bersama telah dilakukan pencarian dan formulir tps telah ditemukan dan telah dibuat berita acara pencarian dokumen yang ditandatangani oleh ketua kpps, ketua pps dan ppk dan tidak ada perbedaan hasil perolehan suara pada formulir yang telah ditemukan dengan yang ada tangan saksi partai politik. lihat bukti t.t. t.t. t.t. dan t.t.ppk kecamatan balige, memberikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada beberapa partai politik yang memintanya dan dibuktikan dengan ekspedisi surat menyurat. lihat alat bukti t.t. bahwa pengaduan partai politk menyangkut proses perhitungan suara kec. balige telah disampaikan panas dan oleh panas ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi dan tidak ada menyangkut perbedaan hasil perolehan suara calon legislatif dan partai politik sebagaimana dalam surat panas nomor panas ts iv tertanggal april dan bawaslu ts iv tertanggal april lihat alat bukti t.t. dan t.t. bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi kab. toba samosir telah diselesaikan sesuai dengan tahun tentang pemilihan umum, peraturan kpu tahun tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dan peraturan kpu tahun tentang kode etik penyelenggaraan pemilu. lihat alat bukti t.t. bahwa keberatan pemohon seperti termaktub dalam point terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara daerah pemilihan toba samosir (terdiri dari kecamatan balige, kecamatan tambahan, dan kecamatan laguboti) mana menurut pemohon bahwa perolehan suara pemohon pada daerah pemilihan tersebut adalah sebanyak suara adalah tidak benar karenaberdasarkan formulir model dari (tiga) kecamatan daerah pemilihan toba samosir dan formulir dari seluruh tps daerah pemilihan toba samosir hasilnya adalah sebagai berikut: partai politik kecamatan balige kecamatan tambahan kecamatan laguboti jumlah delapanratusduasuara bahwa berdasarkan tabel atas perolehan suara pemohon adalah suara sebagaimana terdapat dalam model daerah pemilihan toba samosir bahwa adapun rekapitulasi perhitungan yang dilakukan saksi pemohon tiap tiap tps kecamatan balige yang menyatakan perolehan suara pemohon sebanyak suara menurut turut memohon dalam hal ini kpu kabupaten toba samosir adalah tidak akurat dan terkesan manipulatif, karena saksi saksi pemohon tidak ada pada tps, karena menurut hasil investigasi turut memohon kepada petugas kpps tps dan pps desa kelurahan kecamatan balige tidak ada surat mandat saksi partai politik pemohon yang diterima oleh petugas kpps atau pps. untuk itu perolehan suara yang diklaim pemohon sebanyak suara tidaklah benar. bahwa tuduhan penggelembungan suara tps kecamatan balige, sebagaimana diuraikan pemohon pada point tidaklah benar. fakta yang ada pada saat rekapitulasi perhitungan suara kecamatan balige ada tps kecamatan balige mana petugas kpps salah menempatkan formulir model dan formulir model dprd kabupaten, mana tidak ditempatkan kotak suara dprd kabupaten kota, sehingga pada saat pembukaan kotak suara untuk perhitungan suara dprd kabupaten ppk balige, saksi partai politik mengklaim bahwa kpps telah melakukan pelanggaran penyimpangan. pada saat itu ppk balige telah sepakat dengan saksi partai politik bahwa form. model dan dicari tiga kotak lain dari tps yang bersangkutan. kpps dibantu oleh pps mencari formulir dan ditemukan kotak suara dpr dan dpd, proses ini juga disaksikan oleh panas kecamatan dan pihak keamanan kepolisian), dan setelah ditemukan dibuatkan berita acara, setelah itu perhitungan dilanjutkan kembali dengan ketentuan, jika dalam perhitungan ternyata perolehan suara pada formulir yang telah ditemukan berbeda dengan formulir yang ada pada saksi, ppk akan melanjutkan dengan membuka formulir plant, jika hasil plant juga berbeda dengan hasil perolehan suara pada c1, maka akan dilakukan perhitungan ulang surat suara tps yang bersangkutan. setelah perhitungan dilanjutkan ternyata dari tps tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan terhadap perolehan suara partai politik dan calon legislatif dengan data yang ada pada formulir yang dimiliki oleh saksi partai politik. beberapa perbedaan yang ditemukan dan diajukan sebagai keberatan oleh partai ppd, pnb, pmb dan pkb beberapa tps sebagai berikut desa hutabulu mean, tps pada suara pada partai ppen untuk caleg adalah (satu) suara. menurut keterangan saksi, suara untuk kampanye dibuat atas nama partai politik, bukan atas nama salah seorang tim kampanye, bahwa oleh karena kondisi geografis kabupaten kepulauan mentawai yang cukup sulit dan dengan kondisi transportasi yang kurang memadai, maka perbaikan rekening tersebut baru selesai pada tanggal maret dan pada hari itu juga langsung pemohon serahkan kepada turut memohon bahwa pada tanggal april pemohon ditetapkan oleh turut memohon sebagai salah satu partai politik peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai yang tetap sebagai peserta pemilu melalui surat keputusan nomor tahun bahwa pada tanggal april pemohon mengikuti proses pemungutan suara dan mengikuti proses penghitungan suara tingkat tps tps, ppk dan tingkat kabupaten mana pemohon memperoleh total suara (tiga) dapil se kabupaten kepulauan mentawai sebanyak suara, bahwa pada tanggal april tanpa alasan hukum yang jelas, turut memohon membatalkan pemohon sebagai peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai: bahwa kalaupun pemohon dinilai terlambat menyerahkan dana kampanye, sesuai dan berdasarkan surat kpu nomor kpu i11 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu selambat lambatnya tanggal april maka pembatalan terhadap peserta pemilu harus dilakukan paling lambat tanggal april bahwa turut memohon justru membatalkan pemohon pada tanggal april melalui keputusan turut memohon nomor tahun dengan demikian keputusan ini jelas telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan dapat pemohon uraikan sebagai berikut: keputusan kpu mentawai turut memohon nomor tahun tidak didasarkan padacaleg adalah dan suara untuk caleg adalah (satu) suara, jadi ada salah penempatan, desa hutabulu mean tps ii: pada formulir suara sah untuk partai patriot (tujuh belas) suara, sedangkan formulir plant (delapan belas) suara. jadi ada selisih (satu) suara, desa aek bolon jae: jumlah suara sah untuk tps tersebut menurut (kpps) adalah (seratus empat puluh dua) suara dan menurut (seratus tiga puluh tujuh) suara. jadi ada selisih suara sah (lima) suara, desa lumban pea, suara sah (kpps) adalah (dua ratus tujuh puluh) suara sedangkan suara sah plant adalah (dua ratus tujuh puluh satu) suara. jadi ada selisih (satu) suara, desa bosan dolok ii, jumlah perolehan suara partai hanura) berdasarkan formulir sejumlah (tiga puluh satu) suara sedangkan jumlah suara sah plant adalah (dua puluh delapan) suara. jadi ada selisih (tiga) suara, kelurahan balige iii tps perolehan suara sah untuk partai pipi) dari (dua puluh satu) berkurang menjadi (sembilan belas) suara (berkurang dua suara). untuk perbedaan data yang ditemukan pada saat proses rekapitulasi perhitungan kecamatan, ppk kecamatan balige langsung melakukan perbaikan seketika itu juga pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara kecamatan beige. bahwa pada saat perhitungan dilakukan ppk kecamatan balige, keberatan yang diajukan oleh saksi saksi parpol merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana disimpulkan oleh bawaslu kabupaten toba samosir dalam suratnya nomor: bawaslu ts iv tertanggal april dan bawaslu ts iv tertanggal april oleh karenanya kpu toba samosir telah menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan kpu tahun tentang kode etik penyelenggaraan pemilu dan peraturan kpu tahun tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang mana kpu toba samosir langsung memanggil ppk balige dan juga melakukan supervisi ppk agar masalah yang menyangkut rekapitulasi segera diselesaikan pada saat proses rekapitulasi sesuai dengan undang undang dan peraturan yang berlaku. kpu toba samosir juga telah membentuk tim pencari fakta dan melakukan investigasi secara langsung ppk balige dan ppk laguboti. hasil tim pencari fakta adalah pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ppk balige adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan sudah diselesaikan pada saat proses rekapitulasi ppk balige. sehingga tuntutan partai politik agar dilakukan perhitungan ulang tidak dapat dipenuhi karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam tahun dan peraturan kpu tahun tentang pedoman teknis perhitungan suara tps, dan peraturan kpu tahun tentang pedoman teknis rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon legislatif ppk, kpu kab kota, kpu provinsi dan kpuhasil investigasi ppk kecamatan balige, ppk balige menyatakan telah memberikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada beberapa partai politik yang dibuktikan dengan ekspedisi surat menyurat bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, turut memohon telah mengajukan bukti tertulis, dengan rincian sebagai berikut kpu kabupaten kepulauan mentawai tt i1 keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai nomor sk kpu kkm tertanggal maret tentang penetapan partai politik peserta pemilu yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan kabupaten kepulauan mentawai: tt l2 keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai nomor sk kpu kkm iv tertanggal april tentang penetapan partai politik yang terlambat menyerahkan rekening khusus dan dana awal kampanye partai politik sebagai peserta pemilu tahun tt i. rekomendasi panitia pengawas pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor r panas sb tertanggal april tentang dugaan pelanggaran kode etik ketua beserta anggota kpu kabupaten kepulauan mentawai, tt i. surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor klub iv tertanggal april perihal pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu: tt . keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai nomor tahun tertahun kabupaten kepulauan mentawai bukti tt il. kpu provinsi papua tt iil1 rekapitulasi hasil perhitungan suara calon anggota dpr,dpd, dprd provinsi dan dprd kab kota papua puncak jaya dan tolikara) iii. kabupaten minahasa selatan tti1 model dprd provinsi tt vi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan amurang barat tt mi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan amurang tt vi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan tenga tt vmi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan sinonsayang tt vi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan murung timur tt mi7 lampiran model da i dprd provinsi kecamatan tumpuan tt vi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan tatapan tt mi. lampiran model da i dprd provinsi kecamatan tarian tt vl10 lampiran model da i dprd provinsi kecamatan sultan tarian iv. kpu kabupaten toba samosir tt mili membuktikan perolehan suara pemohon pada pemilihan umum legislatif untuk daerah pemilihan toba samosir yang diperoleh pada saat rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon pada tanggal april sejumlah suara tt vil2 membuktikan perolehan suara pemohon pada rekapitulasi tingkat kecamatan yang ada daerah pemilihan toba samosir tt vil3 menggambarkan kronologis proses rekapitulasi ppk balige dan pencarian formulir tps kecamatan balige, serta untuk mengklarifikasi tidak adanya terjadi penggelembungan suara daerah pemilihan toba samosir tt vil. membuktikan telah dilakukan pencarian formulir dan pada kotak lainnya dan telah ditemukan sehingga tidak ada dibuat formulir atau piano yang bare tt mil membuktikan bahwa formulir tidak ada yang hilang dan tidak ada perbedaan dengan formulir yang ada pada saksi partai politik. tt vil6 membuktikan perolehan suara pemohon seluruh tps yang ada daerah pemilihan toba samosir sebanyak suara tt mil7 membuktikan bahwa keberatan partai politik yang diajukan kepada ppk kecamatan balige merupakan keberatan administrasi dan tidak ada keberatan mengenai adanya perbedaan perolehan suara pemohon tt vil8 membuktikan bahwa ppk balige memberikan berita acara basil perhitungan suara tingkat kecamatan kepada saksi partai politik yang bersedia menerimanya bahwa pengaduan partai politik mengenai proses rekapitulasi kecamatan balige dan kab. toba samosir merupakan pelanggaran administrasi dan sudah ditindaklanjuti oleh kpu dan ppk menimbang bahwa pihak terkait partai pemuda indonesia ppi) dalam perkara nomor php.c vii telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni jam wib, pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut: tanggapan atas permohonan pemohon bahwa selaku partai politik peserta umum, pihak terkait mendukung apa yang sudah umumkan dan disahkan oleh memohon turut memohon nomor pts kpu tahun untuk pemilihan umum anggota dprd. bahwa berdasarkan hasil pleno kpud kabupaten minahasa selatan bertanggal mei perolehan suara partai persatuan daerah ppd) adalah sejumlah (seribu empat puluh) suara, sedangkan hasil pleno kpud kabupaten minahasa tenggara tertanggal mei perolehan suara partai partai persatuan daerah dpd) adalah sejumlah (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga jumlah keseluruhan perolehan suara partai persatuan daerah (ppd) untuk daerah pemilihan provinsi sulawesi utara adalah sebesar suara. bahwa untuk lebih jelasnya, maka pihak terkait partai pemuda indonesia ppi) membuat tabulasi perolehan suara antara perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pihak terkait partai pemuda indonesia ppi) daerah pemilihan provinsi sulawesi utara, berdasarkan hasil rekapitulasi model dc dprd provinsi sulawesi utara tentang rincian perolehan suara partai dan calon anggota dprd provinsi sulawesi utara dan suara sah kpu kabupaten kota, adalah sebagai berikut kab. minahasa kab. minahasa total selatan tenggara partai persatuan daerah deity laluan ir. hendrik heydemans total perolehan suara partai pemuda indonesia buddy frenzy menjaga franky jiro ferry lelengboto, suparman balut, total perolehan suara bahwa pemohon telah mendalilkan memohon turut memohon telah melakukan kekeliruan kesalahan penghitungan suara, tetapi sungguh aneh tapi nyata , pemohon tidak menjelaskan secara rinci dam pemohon tidak menjabarkan kekeliruan tersebut dimana? sehingga permohonan yang diajukan pemohon dapat dikategorikan kabur (obscura bible) oleh karenanya mahkamah konstitusi republik indonesia sudah seharusnya menyatakan permohonan yang diajukan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. bahwa pemohon telah mengendalikan pelimpahan suara yang diberikan kepada partai pemuda indonesia ppi) selaku pihak terkait sebanyak (seribu tiga ratus delapan) suara, akan tetapi pemohon tidak menyebutkan tps berapa? desa mana? serta ppk mana kabupaten minahasa selatan? dan atau tidak menyebutkan pula tps berapa? desa mana? ppk mana kabupaten minahasa tenggara? terjadi pelimpahan suara itu kepada pihak terkait. bahwa pemohon memberikan pernyataan yang dalam permohonannya hanya berupa asumsi asumsi dan kesimpulan kesimpulan belaka karena tidak jelas menyebutkan bukti bukti pendukungnya untuk mendukung apa yang belum dinyatakan pemohon. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya pihak terkait telah menyerahkan bukti sebagai berikut pt model dprd provinsi daftar terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pemilihan umum pt lampiran model ec dprd provinsi surat kpu perihal pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd provinsi sulawesi utara atas nama buddy frenzy menjaga, se: pt lampiran model dc dprd provinsi rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi sulawesi utara dan suara tidak sah kpu kabupaten kota) pt model lampir): pt lampiran model db dprd provinsberdasarkan keputusan|perorangan warga negara indonesia calon anggota dewan perwakilan daerah provinsi dan calon anggota dewan perwakilan daerah kabupaten kota, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. menimbang bahwa komisi pemilihan umum dengan keputusan nomor pts kpu tahun tanggal mei pukul sedangkan permohonan pemohon diajukan mahkamah pada tanggal mei pukulmaksud dalam paragraf .6j,tahun dengan nomor urut menurut pemohon, terdapat suara pemohon yang hilang sejumlah daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi daerah yang pemohon sebutkan kemudian.erah pemilihan kabupaten kepulauan mentawairolehan suara secara nasional partai persatuan daerah berdasarkan nomor pts kpu tahun tanggal mei sejumlah suara atau setara dengan (nol koma lima tiga keseratus):sebagaimana diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun mana peraturan ini merupakan landasan yuridis kewenangan kpu kabupaten kota untuk membatalkan kepesertaan sebuah partai politik sebagai peserta pemilu keputusan tersebut juga didasarkan pada surat edaran kpu nomor kpu i11 perihal pelaporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana awal kampanye tanggal maret walapun didasarkan kepada surat edaran ini, ternyata keputusan kpu mentawai nomor tahun bertentangan dengan surat edaran tersebut. surat edaran ini memberikan batasan waktu kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu selambat lambatnya tanggal april (sebelum hari pemungutan suara), sementara keputusan kpu mentawai dikeluarkan pada tanggal april (sepuluh hari setelah hari pemungutan suara), cc. keputusan kpu mentawai nomor tahun juga didasarkan kepada surat bawaslu sumbar nomor panas sb tentang dugaan pelanggaran kode etik ketua beserta anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tanggal april padahal setelah kami pelajari, tidak satu pun isi surat rekomendasi bawaslu sumbar tersebut yang merekomendasikan agar kpu provinsi memerintahkan kpu mentawai untuk membatalkan parpol peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai. oleh karenanya, surat rekomendasi bawaslu sumbar tersebut bukanlah alasan yang bisa dijadikan dasar untuk membatalkan partai parpol (salah satunya ppd) sebagai peserta pemilu kabupaten kepulauan mentawai:: beberapa dapil untuk dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota akan kerinci sebagai berikut daerah pemilihan kepulauan mentawai terdapat (sembilan) kursi dprd kabupaten. perolehan suara (sepuluh) besar partai politik berdasarkan nomordemokrasi indonesia perjuangan partai demokrasi pembaharuan partai hati nurani rakyat partai persatuan daerah partai bulan bintang partai damai sejahtera partai golongan karya partai gerakan indonesia raya partai republika nusantara total kursisesuai dengan bukti serta keterangan saksi januari samaloisa. daerah pemilihan kepulauan mentawai (dua terdapat (empat) kursi dprd kabupaten. perolehan suara (limapartai amanat nasional partai persatuan daerah partai demokrasi indonesia perjuangan partai damai sejahtera total kursi ' ' o |(dua), sesuai dengan bukti .b, serta keterangan saksi januari samaloisa. daerah pemilihan kepulauan mentawai (tiga) terdapat (tujuh) kursi dprd kabupaten. perolehan suara (delapanamanat nasional partai damai sejahtera partai demokrasi indonesia perjuangan partai persatuan daerah partai kebangkitan bangsa partai gerakan indonesia raya menimbang bahwa memohon telah memberi jawaban secara tertuliskepulauan mentawaigota barat dan kecamatan anggot:bahwa pada tps partai damai sejahtera memperoleh sejumlah suara, bahwa pada tps ii, partai damai sejahtera memperoleh sejumlah suara, bahwa total perolehan suara pds untuk tps dan tps ini seharusnya adalah suara, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point dan atas, terjadi penambahan suara pds sejumlah suara kecamatan anggot.bahwa penambahan penggelembungan suara pds dapil tapanuli selatan telah menyebabkan pemohon kehilangan (satu)ejumlah suara, .bahwa berdasarkan hitungan pemohon sendiri, perolehan suara ppd.bahwa berdasarkan uraian atas, maka seharusnya pemohonmenimbang bahwa memohontapanuli selatan tidak memberikan jawaban tertulis dan kesimpulan tertulis dalam persidangan mahkamah konstitusi pada hari rabu tanggal mei daerah pemilihan provinsi papua kabupaten puncak jaya dan kabupaten tolikara, provinsi papupemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd)jumlah suara, perolehan suara kabupaten jaya wijaya sejumlah suara: bahwa pemohon keberatan dengan hasil penetapan turut memohon iii papua karena terdapat ketidak coljumlah suara dan untuk kabupaten puncak jaya sejumlah suara, bahwa berdasarkan butir dan atas makajumlah suara dan untuk kabupaten puncak jaya sejumlah suara, menimbang bahwa memohon telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan persidanganjaya wijayaminggu tanggal mei yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara: daerah pemilihan kabupaten aceh utara kabupaten aceh utara, nanggroe aceh darussalamsangat:iukti hasil rekapitulasi suara berupa lampiran model db,, bahwa berdasarkan atas yang ad kota tentang rincian perolehan suara sah anggota dprd kab. aceh utara memperoleh suara sejumlah suara, bukti hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten yang dua yang berjumlah suara, saksi: ppk kecamatan tanah jambo aye, ppk kecamatan baktiya:aceh utara tidak hadir dalam persidangan pada hari selasa tanggal mei sehingga turut memohon tidak memberikan jawaban tertulis maupun kesimpulan terkait dengan permohonan guo. daerah pemilihan kabupaten sumba barat kabupaten sumba barat, provinsi nusa tenggara timuromisi pemilihan umum (dalam hal ini turut memohons.p. dari pkpi karena yangejumlah suara, sehingga yang harus mendapatkan (satu) kursi adalah pemohon: bahwa sekretaris daerah kabupaten sumba barat, melalui surat nomor bpp. bdaribukti menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis persidangansumba baratsulawesi utara kabupaten minahasa tenggara dan kabupaten minahasa selatan, provinsi sulawesivi)ut turut memohon vi) menjadi suara:butirjumlahkedaulatan dengan pengurusil.muhammad gaib, sh. henry romana, tati vain dipanggang, mulus haholongan. memohon, komisi pemilihan umum kabupaten pamekasan, berkedudukan pamekasan, beralamat jl. brawijaya pamekasan, propinsi jawa timur, yang selanjutnya disebut sebagai: turut memohonall allah urut memohon ii: kota bau bau, berkedudukan bau bau, propinsi sulawesi tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai: . turut memohon iii: provinsi maluku, berkedudukan ambon, propinsi maluku, yang selanjutnya disebut sebagai: . turut memohon keterangan saksi dari pemohon, memohon, dan turut memohon,rs manus nama partai menurut menurut dan pip kena mk. bl. (ea mega mean bahwa pada dapil propjumlah suara pemohon yang hilang tingkat ppk kecamatan selalu dan tersebar beberapa kecamatan bawah ini: kecamatan jumlah suara jumlah suarad roda hul(satu) kota bau bau bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpud kota bau badta iman dea mohon mohon pers nn. ama der bnn ss. too kena dengan menangdengan perincian sebagai berikut: emaonran beoamtat katun bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan form da yang direkam oleh kpudurut sebanyak suara, kemudian suara caleg sebanyak (dua) suara, dan calegsebanyak suara dan caleg sebanyak suara. dengan demikian suara yang hilang sebanyak suara (8t6sehingga total keseluruhan sebanyak suara petit berdasarkan hal halpadap tanggal meiplahan suara tidak mengacu pada surat edaran kpu pusatpangestpinsi maluku,.seluruhnya: menyatakan membatalksabtu tanggal mei pukul wib.kpu propbasil wp1 kota bau bau dan dapil propinsi maluku. bahwa permohonan pemohon adalah kabur karena pemohon tidak menjelaskan secara find,pspwara, namun pemohon mendalilkan kehilangan suara kecamatan museum,e otentik, kekuatan dokumen penetapan atas tertuanya surat suara dapil dengan dapil dan kekeliruan perpartmenyatakan permohonakhususnya untuk dprd kabupaten pamekasan, kabupaten rokan hulu, kota bau bau dan propinsi maluku. namun demikian apabilpatasatasotentik mulai dari formulir model beserta laporannya, dan model beserta laporannya.emeriksa dengan seksama alat bukti dari pemohon, memohon,untuk dprd kabupaten pamekasan, kabupaten rokan hulu, kota bau bau dan propinsi maluku yang merugikan pemohon (empat) daerah pemilihan dapil), yaitu: dapil (tiga) kabupaten pamekasan, jatim, dapil (dua) kabupaten rokan hulu, riau: dapil (satu) kota bau bau, dapil (tujuh) propinsi maluku. adapun dasar dasar keberatan pemohon adalah sebagai berikut: dapil (tiga) kabupaten pamekasan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpud pamekasan.berkaitan dengan surat dari panas kepada kpu dan kpu juga telah menyurati panas, karena berdasarkan dari undang undang tahun bukan berada pada tingkatan kita kpudanrhitungan itu dia mencapai pada perhitungan ppk,dalam undang undang tidak ada satu kewajiban harus melaporkan tiap tahap kepada dprd, akan tetapi dalam undang undang juncto dari undang undang diharuskan kpu kabupaten untuk melaporkan setiap tahap kepada dprd, undang undang undang undang tidak memberikan kewajiban pada kita kalau undang undang juncto pp6 memang ada kewajiban untuk kita melaporkan. beberapa hal terkait dengan pemohon dan saksi memohon yang sudah memberikan statement terkait dengan kecamatan kabupaten maluku tenggara barat, yang dalam hal ini kehilangan angka dari partai kedaulatananahanya ada adalah keberatan saksi pada saat hasil rekapitulasi kpu kabupaten kota kepada atas nama saksi dari pemohon yaitu saudara forces anafase. bahwa ppk selalu terdapat berita acara yang satu asli sebelum diubah dan yang kedua sudah diubah dan ada konspirasi bahwa dalam hal ini saudara steel alabama bahwa sebagai pemohon dan sekaligus juga sebagai saksi bekerja sama dengan ppk khususnya kecamatan selalu. kedua duanya adalah asli orang selalu dan orang adat, bahwa ppk pusatnya kecamatan selalu dan adat yang mana saudara pemohon dan juga saudara saksi itu merupakan orang asli dari desa adat, bahwa setelah melaksanakan konspirasi maka suara yang disampaikan oleh pemohon dan saksi sebesar yang bernama steel alabama, ppk membacakan tingkat kpu, ada keberatan dari saksi dari partai golongan karya karena saudara boneka juga sebagai ketua dpr dan juga adalah caleg partai golkar dimana ppk hanya melakukan penggelembungan kepada steel alabama dari suara asli tps menjadi dan juga dari saudara samanamase suara yang sebenarnya itu tingkat kecamatan itu hanya dari ppk kecamatan selalu melakukan penggelembungan sebesar dengan demikian ppk membacakan itu dilakukan keberatan oleh partai golkar atas nama internal sendiri maka hari kemudian undang undang nomor mengatakan bahwa jika mereka hasil perhitungan suara tingkat kpu dan data ppk dan tingkat kpu tidak sama maka kpu harus mengadakan pembetulan dengan mengambil data dari saksi baik tingkat kecamatan maupun tingkat tps dan juga saksi saksi dari pihak kecamatan dan juga kabupaten hadir pada saat itu. kemudian yang kedua bahwa rekapitulasi ditingkat kpu kabupaten kota data dari panas juga dimasukan sebagai data valid yang juga sebagai data yang sah kpu dan tetapkan komisi pemilihan umum pada tanggal mei yang lalu yang berikut pada rekapitulasi tingkat kpu kabupaten kota oleh kabupaten provinsi itu terjadi perdebatan yang sangat serius karena bentuk oleh kabupaten provinsi yang dalamnya juga oleh beberapa saksi yang hadir yang juga pemohon juga atas nama saudara steel alabama hadir juga dan turut termasuk dalam tim kecil untuk membedah semua perolehan suara terbaik tingkat dpr, dpd, dpr provinsi dan dpr kabupaten kota maluku tenggara barat dan juga saksi dari partai partai lain yang turut ada dalam tim kecil dan juga saksi dpd dan saksi dpd dan disaksikan oleh provinsi dan kpu provinsi bersama kpu provinsi nusa tenggara barat dengan melakukan pengecekan ulang kantor kpu provinsi dan kemudian selanjutnya dilakukan rekapitulasi ulang dan tidak ditemukan bahwa ada suara yang hilang partai kedaulatan kepada partai mana dan tidak dirincikan bahwa tps, tps mana terjadi kehilangan suara dari partai kedaulatan:rovinsi pada kecamatan selalu kecamatan niru mas dan kecamatan tanimbar selatan, sayamenteri hukum dan ham.r.i. m.hh .ah. tahun tentang surat kep. pengesahan partai kedaulatan sebagai badan hukum. bukti surat keputusan kpu nomor sk kpu tahun tentang penetapan dan pengundian pemilihan umum tahun bukti surat kep. kpu nomor pts kpu tahun tentang penetapan pengumuman hasil pemilu anggota dpr, dpd, dprd propinsiitulasi perhitungan suara kpud pemekaran juncto keputusan kpu no: pts kpu tahun tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilu anggota dpr, dpd, dprd prop.. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (lima). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa budaya, pada tps (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps empat) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps lima) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps enam) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps tujuh) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps delapan) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps sembilan) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps sepuluh) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa pademawu timur pada tps sebelas) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa rajungan pads tps (satu) bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa rajungan pada tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa rajungan pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa masuk pada tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa masuk pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa masuk pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa masuk pada tps (lima). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa masuk pada tps (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps n0. (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (lima). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, dose tanjung pada tps (tujuh)., bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (delapan). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps n0. (sembilan). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (sepuluh). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (sebelas). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa tanjung pada tps (dua belas). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sumbangan pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sumbangan pads tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sumbangan pada tps (tiga). bukti hasil rekap kec. pademawu, desa sumbangan pads tps (empat). bukti hasil rekap kec. pademawu, desa sumbangan pada tps (lima). bukti hasil rekap kec. pademawu, desa sumbangan pada tps (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (dua). bukti tanpa keterangan bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (lima). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa sentul pada tps (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa lemper pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa lemper pada tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa lemper pada tps n0. (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa lemper pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (satu). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (dua). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (tiga). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (empat). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (lima). mana taman kursi nama partai menurut menurut mana dia ken ppa poo soo pop catatan: suara sah suara tidak sah bpp bahwa pada dapil kabupaten pamekasan terdiri dari (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan larangan, kecamatan galis, dan kecamatan pademawu dengan kuota (sembilan) kursi: bahwa komisi pemilihan umum daerah kpud)bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps n0. (enam). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (tujuh). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (delapan). bukti hasil rekap. kec. pademawu, desa jari pada tps (sembilan). bukti jumlah suara pemohon berdasarkan da kec. pademawu sebesar seribu empat ratus sembilan puluh dua). bukti surat dari kpud pemekaran kepada bawaslu kab. pemekaran menyatakan penghitungan ulang dapat dilaksanakan hari setelah perhitungan ppk dan kemudian melakukan pengecekan, dan berdasarkan informasi yang diterima dari tiap tiap ppk bahwa beta acara rekap. hs. bukti surat pernyataan dari saksi pkb yang telah legalised oleh kpps. bukti rekapitulasi perhitungan suara kab. rokan hulu db ket bahwa telah terjadinya pelanggaran pemilu karena tertuanya surat suara dapil dengan dapil dimana perolehan suara tidak mengacu pada surat edaran kpu pusat nomor kpuiivi2009: tertanggal april bukti surat keberatan parpol kab. rokan hulu. bukti surat panitia pengawas pemilu kab. rokan hulu april bukti surat dart bawaslu r.i. perihal sikap atas surat kpu kpu!iv12009, tertanggal april bukti surat yang dikeluarkan oleh ketua bawaslu kab. rokan hulu kepada ketua kpud rokan hulu untuk melaksanakan pemilihan ulang dapil pada kab. rokan hulu, tertanggal mei bukti rekapitulasi perhitungan suara kpud prov. maluku db bukti rekapitulasi perhitungan suara kec. semi da bukti rekapitulasi perhitungan suara kec. nirunmas da ket bahwa pemohon telah kehilangan suara berdasarkan perbedaan antara hasil suara pada form db dengan da bukti rekapitulasi form da kec. museum bukti rekapitulasi da kec. betoambari bukti perolehan suara form pada tps kel. badia, kota bao bao. sulawesi tenggara. bukti form. pada tps desa badia, kec. museum, kota bao bao, sul tra. bukti form pada tps desa bone bone, kec. museum, kota bao bao, sulawesi tenggara. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, memohon turut memohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: turut memohon kpu provinsi maluku dapil bukti tt.i formulir lampiran dprd provinsi kecamatan selalu, kecamatan nirunmas dan kecamatan tanimbar selatan bukti tt. formulir lampiran da dprd provinsi, kecamatan selalu bukti tt. formulir lampiran da dprd provinsi, kecamatan nirunmas bukti tt. formulir lampiran da41 dprd provinsi, kecamatan tanimbar selatan bukti tt. formulir lampiran db dprd provinsi turut memohon kpu kabupaten pamekasan bukti tt model dprd kab kota ukuran besar kecamatan pademawu bukti tt model dprd kab kota beserta laporannya untuk desa budaya, pademawu timur, rajungan, masuk, tanjung, sumedengan, sentul, lemper, dan jari dalam wilayah kecamatan pademawu bukti tt model dprd kab kota beserta laporannya untuk dapil kabupaten pamekasan bukti tt model dprd kab kota beserta laporannya bukti tt model plant yang meliputi: desa sentul tps dan desa jari tps dan desa tanjung tps dan desa bundaran tps desa lemper tps dan desa rajungan tps dan desa pasok tps dan turut memohon kpu kabupaten rokan hulu turut memohon kpu kabupaten bau bauatas pertanyaan hakim dan pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut, kota bau bau (melalui video conference universitas halle kendari) saksi pemohon: hadirin hamzah saksi fakta tps dan desa nanga anomala. sebagai ketua panitia pemungutan suara kelurahan nanga anomala.jadisaksi tingkat ppk, kecamatan museum, perolehan suara partai kedaulatan pada diapi yang jelas suara yang hilang itu dari suara partai dua, dari jumlah suara, pleno awal setelah pleno akhir sisa suara. saksi pemohon: nirmala anggota pps kelurahan nganganaomala:k arahan saksi forlap desa. koordinator lapangan desa lemper, desa lemper ada empat tpskecamatan sumbangan saksi pemohon: arif mawardi zein koordinator saksi kecamatan, kecamatan, se desa sumbangan. ada tps. perolehan suara partai kedaulatan sumbangan secara keseluruhan suara. partai demokrat suara. kabupaten pamekasanbulan jam sore. itu pun saksi disuruh tanda tangan pada waktu itu juga dan memberi acara tidak lengkap, hanya model lampiran da. perolehan suara partai dan calonnya. kecamatan pademawu selesai pada tanggal pernah ditanyakan ppk, alasan ppk kenapa terlambat, ppk jawab, masih belum selesai menulis dan mereka. masalah direkam lagi pak saksi partai tak tahu menahu apa yang terjadi yang sebenarnya. kok sampai lama, hari dari penghitungan suara tersebut. kabupaten rokan hulu saksi pemohon: forgot caleg dari pdip dapil kecamatan tembus utara, kabupaten rokanhulu sebagai saksi pemohon, mana sesuai yang terjadi salah satu dapil kabupaten rokan hulu, yaitu dapil tembus utara. menurut hemat kami, sebagai saksi pemohon pada perkara ini, mana telah terjadi suatu pertukaran surat suara antara salah satu dapil, terhadap dapil yang ada dapil kabupaten rokan hulu. kemudian tentunya kalau surat suara ini tertukar antara dapil dapil kami selaku saksi pemohon, yang sekaligus sebagai calon caleg dari partai politik. tentunya ini, sangat merugikan kami. kepada majelis hakim tentunya kami mohon kearifan dan kebijaksanaan dalam hal seperti ini. terima kasih. antara saksi dengan pemohon punya hubungan. yang pertama pemohon adalah salah satu caleg yang berdomisili dapil kabupaten rokan hulu tentu antara pemohon dengan saksi sudah saling kenal sehingga problem permasalahan yang timbul dalam dapil kabupaten rokan hulu, pemohon dengan saksi sudah sama sama mengetahui. terkait dengan tertuanya surat suara antara dapil dengan dapil sesuai mekanisme undang undang itu, sudah dilaksanakan pemilu yang dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh pihak tps dan kpps beberapa desa.epengetahuan saksi kpu juga sudah membalas surat dari bawaslu. saksi pemohon: syarief topan saksi caleg dari salah satu partai partai golkar saksi mengetahui tertuanya surat suara tertukar, karena saksi mempunyai saksi saksi mandat untuk setiap tps. pagi hari lebih kurang jam pagi sebelum dilakukan pemungutan suara sudah saksi ketahui bahwa surat suara dapil masuk dapil karena tidak ada nama saksi dalam daftar nama dalam surat suara. saksi mencoba menghubungi pemerintah kecamatan via telepon supaya bisa sampaikan ppk karena saya tidak tahu nomor ppk nya. saya sampaikan bahwa surat dapil masuk dapil situasi kecamatan tembus utara jarak tempuhnya paling jauh ujung berbatasan dengan sumatera utara. sehingga, surat suara tidak tukar dikembalikan karena dikatakan masalah waktu. sepengetahuan saksi bahwa distribusi surat suara itu dari kpu ppk. ppk baru pps saksi dan bebrapa partai politik protes terhadap, pertama terhadap tertuanya surat suara. kedua, hampir seluruh kotak suara yang berada desa tembus utara rusak. bahkan ada bekas congkelan: panas kecamatan itu sepertinya tidak memposisikan sebagai panas, karena tidak ada respon sama sekali, sehingga saksi membuat surat kepada panas kabupaten rokan hulu: akan tetapi menurut panas kabupaten akan diadakan pendekatan secara persuasif mengingat rasa kasihan terhadap anggota pps dengan gaji kecil dan akan masuk penjara: panas kabupaten rokan hulu membuat rekomendasi kepada kpu kabupaten rokan hulu yang intinya itu diminta untuk melakukan perhitungan ulang dan pemilu ulang. pada saat rekapitulasi tingkat ppk, dibawa tingkat kpu. pada saat pleno, khususnya kecamatan tembus utara dapil hampir seluruh saksi partai politik menolak memboikot hasil daripada ple kpu menjawab tidak mungkin dilakukan pemungutan ulang atau perhitungan suara ulang, dan kpu tetap pada aturan yang ada dan masalah waktu. karena bagaimanapun hasil pleno harus dikirim provinsi. pada saat pleno rekapitulasi kpu kabupaten rokan hulu. kpu mengatakan bahwa pleno tetap dilakukan tapi tidak mengambil sebuah keputusan karena data yang digunakan salah dan harus segera dikirim provinsi:itu hampir semuanya tertukar. kotak suara dapil diisi oleh dapil soal dapil saksi saksi kurang tahu, karena saksi berada dapil saksi pemohon: ch. sanamesse sebagai ketua dprd maluku barat disamping sebagai calon legislatif dari partai golkar, hubungan dengan pemohon karena sama sama calon legislatif,padasuara kabupaten, hal itu karena terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten, pada presentasi oleh kpu kabupaten tanggal april ada masalah internal partai golkar, kecamatan selalu partai golkar memperoleh suara sebesar diprotes oleh sesama caleg partai golkar. hal ini dijadikan sebagai sebuah bargaining dan setelah dipresentasikan oleh kecamatan selalu selesai hari, kemudian masalah ini diungkapkan lagi dan diterima oleh kpu dan dilakukan pengurangan sepihak tanpa kehadiran saksi. saksi mendengar berita tersebut sore jam bahwa suara saksi telah dikurangi termasuk stanley alabama dari menjadi hanya dan partai golkar juga. bahwa lampiran sebagai dokumen komplain tidak diberikan kepada saksi dan karena itu saksi tidak diberi kesempatan melakukan komplain berdasarkan catatan catatan tangan, dasar verifikasi hampir semua partai sebagai bukti dari laporan selaku ketua dprd, sebagai fungsi pengawasan terhadap dengan pelaksanaan kegiatan pemilu. sebetulnya ada aturan main kpu untuk melakukan setiap kali tahapan pelaksanaan harus melaporkan kepada kami dprd. saksi hanya melakukan verifikasi kecamatan selalu. saksi tidak memahami alasan kpud menggunakan landasan yuridis apa sehingga mereka bisa merubah tanpa dihadiri oleh ppk yang bertanggung jawab dalam rangka presentasi pada saat itu. karena tidak dilakukan validasi, hanya dilakukan pengurangan terhadap perolehan suara saudara stanley alabama dan saksi. akan berpengaruh kepada perolehan suara dpr ri, dprd baik kabupaten maupun provinsi. menimbang bahwa memohon maupun turut memohon tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa pemohon, memohon maupun turut memohonpjuncto keputusan kpu nomor pts kpu tahunpts kpu tahun tanggal mei bahwa permohonan yang diajuk: bahwa berdasarkan bpp yang tidak dapat dinomori urut kemudian selanjutnyabawah ini: kaca tps model model aan son ajo saya ama ten oo. spa oo. jg0a| jean| bahwa menurut pemohon kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon sehinggadibacakan pada tanggal mei pukul sedangkan permohonan diajukan oleh pemoho lebih lanjutprd prov dapil), yaitu: dapil (tujuh) propinsi maluku, dapil (tiga) kabupaten pamekasan, jatim: dapil (dua) kabupaten rokan hulu, riau, dapil (satu) kota bau bau. adapun dasar dasar keberatan pemohon adalah sebagai berikut: dapil tiga) kabupaten pamekasan bahwa komisi pemilihan umum kpu) kabupaten, bahwa berdasarkan bpp yang tidak dapat dinomor urut kemudianadalah hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan jumlah antara suara pemohon berdasarkan da kecamatan pademawu sebesar dengan jumlah suara pemohon berdasarkan form tps tps sebesar bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan form db yang direkam oleh kpubahwa atas laporan bawaslu guo, kpu kabupatenunctuncto. dan sekaligus pemohon dengan ini mensomir kpu kabupatennguncto. bahwa kpu kabupaten pamekasan berikut dengan jajaran dibawahnya ppk dan kpps) tidak melaksanakan ketentuan juncto karedapil dua) kabupaten rokan hulu bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu rokan hulu juncto keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal meingngdapil tujuh) propinsi maluku bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu provinsi maluku juncto keputusan kpu nomor pts kpu tahun yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei yaitu sebagai berikut: bahwa pada dapil prov provinsi maluksatu) kota bau bau bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kpu kota bau bau juncto. keputusan kpu nomor pts kpu tahun yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei, yaitu sebagai berikut:bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan form da yang direkam oleh ppknomor urut sebanyak suara, kemudian suara caleg nomor urut sebanyak (dua) suara, dan caleg nomor urutnomor urut sebanyak suara dan caleg nomor urut sebanyak suara. dengan demikian suara yang hilang sebanyak suaranomor urut sehingga total keseluruhan sebanyak suara il. petit berdasarkan hal hal:vvbawaslvinsi maluku, meliputi (dua) kabupaten,, seluruhnya, menyatakan membatalkan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tahun tanggal meicg. kpu provv: mua (pa pe? lho ooh rpm pet yp? pel mon (ef (oo yg? yp? vp? yg? np? ooh sman tifa pp? ppu yaa ppi ya, s2? ||? ppp yp? pg,"| ya, yee kota bau bau dan dapil provinsi maluku. bahwa permohonan pemohon adalah kabur karena pemohon tidak menjelaskan secara rincivavsuara, namun pemohon mendalilkan kehilangan suara kecamatan museumautentik. menurut kuh perdata akta aua autentik, kekuatan dokumen penetapan atas tertuanya surat suara dapil dengan dapil dan kekeliruan penga aua au oleh karena itu, permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. dalam eksepsi menyatakan permohonan pemohoprd kabupaten pamekasan, kabupaten rokan hulu, kota bau bau dan provinsi maluku.vautentik mulai dari formulir model beserta laporannya, dan model beserta laporannya:,,(sertanghitungan itu dia mencapai pada perhitungan ppk.ada hanya keberatan saksi pada saat hasil rekapitulasi kpu kabupaten kota atas nama saksi dari pemohon yaitu saudara forces anafase.ada kecamatan selalu kecamatan niru mas dan kecamatan tanimbar selatan. turut memohon,mengajukan orangsaksi pemohon: hadirin hamzahperolehan suara partai kedaulatan pada etapi yang jelas suara yang hilang adalah suara partai dua, dari jumlah menpada pleno awal berjumlah suara, setelah pleno akhir sisa suara. saksi pemohon: nirmalagurrahman desa lemper ada empat tps:saksi pemohon: arif mawardi zein perolehan suara partai kedaulatan desa sumbangan secara keseluruhan suara. partai demokrat memperoleh suara.april jam sore. itu pun saksi disuruh tanda tangan berita acara meskipun tidak lengkap, hanya model lampiran da. untuk perolehan suara partai dan calonnya. rekapitulasi suara kecamatan pademawu baru selesai pada tanggal april saksi pemohon: forgot kabupaten rokan hulu, yaitu dapil tembus utara. terjadi pertukaran surat suara antara dapil dapil hal ini sangat merugikan pemohon karena nama pemohon dan saksi tidak tercantum dalam surat suara,aksi pemohon: syarief topan saksi mengetahui tertuanya surat suara, karena saksi mempunyai saksi saksi mandat untuk setiap tps. saksi dan beberapa partai politik protes terhadap, pertama terhadap tertuanya surat suara, kedua, terhadap rusaknya kotak suara karena hampir seluruh kotak suara yang berada desa tembus utara rusak, bahkan ada bekas congkelan: panas kabupaten rokan hulu membuat rekomendasi kepada kpu kabupaten rokan hulu yang intinya, kpu diminta untuk melakukan penghitungan ulang dan pemilu ulang. atas permintaan tersebut, kpu menjawab tidak mungkin dilakukan pemungutan ulang atau penghitungan suara ulang, karena kpu tetap pada aturan yang ada dan masalah waktu. karena bagaimanapun hasil pleno harus segera dikirim provinsi.hampir semuanya tertukar. kotak suara dapil diisi oleh dapil terkait dapil saksi saksi kurang tahu, karena saksi berada dapil saksi pemohon: ch. sanamessenamunperolehan suara kabupaten, hal itu karena terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten: bahwa lampiran sebagai dokumen tidak diberikan kepada saksi, sehingga saksi melakukan komplain berdasarkan catatan catatan tangan: jiwa| pra jn| seo jumlah jumlah suara pemohon berdasarkan da kecamatan pademawu sebesar jumlah suara pemohon berdasarkan form tps tps sebesar jumlah suara hilang sebesar bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan form db yang direkam oleh kpudmenimbang bahwa untuk mendukung dali dalilnya, memohon turut memohon telah mengajukan bukti tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal mei dan tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa baik pemohon, memohon maupun turut memohon tidak mengajukan kesimpulan, pendapat mahkamah menimbang, terhadap dalil bahwa kabupaten pamekasan, pemohon mengklaim kehilangan suara kecamatan pademawu yang tersebar beberapa desa antara lain desa budaya, pademawu timur, rajungan, masuk, tanjung, sumbangan, sentul, lemper dan jari, setelah dilakukan penghitungan oleh mahkamah didapati fakta sebagai berikut: desa budaya antara bukti form yang diajukan pemohon bukti s.d. bukti dan memohon bukti model seluruh desa) memiliki jumlah yang sama: desa pademawu timur, antara bukti form yang diajukan pemohon bukti s.d. bukti dan memohon bukti model seluruh desa) didapati perbedaan perolehan suara, antara lain terjadi tps yakni pemohon mendalilkan memperoleh suara sedangkan menurut memohon berjumlah suara: desa rajungan, yang terdiri dari tps, perolehan suara pemohon berjumlah suara bukti s.d. bukti sedangkan menurut memohon perolehan suara pemohon berjumlah suara bukti model seluruh desa): desa masuk: tps pemohon mengajukan bukti bukti dan bukti yang diklaim sebagai form tetapi keduanya berbeda dan tidak konsisten, bukti pertama bukti menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara dan tertulis dengan huruf satu , sedangkan pada bukti kedua bukti pemohon memperoleh suara. terkait bukti pemohon tersebut, memohon mengajukan kontra bukti berupa form plant yang menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah tps pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti danbukti yang diajukan pemohon bukti dan bukti menunjukkan ketidakkonsistenan, mana bukti menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah sedangkan pada bukti disebutkan perolehan suara pemohon berjumlah terkait bukti pemohon tersebut, memohon mengajukan kontra bukti bukti model seluruh desa) yang menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah, tps didapati bahwa bukti pemohon bukti dan bukti memiliki jumlah yang sama yaitu perolehan suara berjumlah suara, akan tetapi bukti memohon bukti model seluruh desa) menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara, desa tanjung: tps s.ddidapati bahwa pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti tetapi angka terbentuk tidak sempurna terkesan seperti angka yang diubah menjadi angka dan tidak menyebutkan tps berapa, kelurahan apa, kecamatan apa,sertifikat hasil penghitungan suara tidak terisi penuh kecuali jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak sesuai dengan total jumlah perolehan suara partai lain serta penuh coretan, adapuketidakkonsistenan antara dalil pemohon dengan bukti yang diajukannya, pemohon mendalilkan memperoleh suara sedangkan dalam bukti yang diajukan bukti menunjukkan perolehan suara pemohon tersebut berjumlah suara. terkait bukti pemohon tersebut, memohon mengajukan kontrabukti bukti model seluruh desa) yang menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah tps danumbangan: tps s.d.disamping bukti tersebut penuh dengan coretan, juga penjumlahan suara tidak sesuai dengan hasil yang seharusnya berjumlahbahwa data perolehan partai lain kecuali perolehan suara bagi pemohon sendirientuls.d. tps didapati bahwa bukti yang diajukan pemohon bukti s.d. bukti tidak menunjukkan perolehan suara pemohon desa sentul akan tetapi bukti yang digunakan adalah form dari desa lain yaitu desa pasok, sedangkan memohon mengajukan bukti bukti model seluruh desa) berupa form untuk desa sentul dari tps s.d. tps desa lemper: tps pemohon mendalilkan memperoleh suara, sedangkan bukti yang diajukan bukti menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah yang ditulis dengan huruf ima delapan bukan dengan angkdengan angka penuh coretatps didapati bahwa bukti pemohodengan angka yang terbentuk tidak sempurndesa jaritps s.d. tps didapati bahwa bukti pemohon bukti bukti bukti daari fakta tersebuttidak dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi, serta banyaknya coretan pada angka jumlah perolehan suara. sebaliknya memohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa form dan form plaharus dikesampingkan, menimbang, terhadap dalil pemohon bahwa dapil kabupaten rokan hulu riau, pemohon mengklaim memperoleh suara sebanyak suara dari kecamatan, yaitu kecamatan tambunan dan kecamatan tambunan utara terkait dengan tertuanya surat suara dari dapil dapil yang tersebar beberapa desa antara lain desa jahat, pagar mayang, rantau sakti, jahat sakti, payung sesak, bangun jaya, tanjung medan, simpang harapan dan mekar jaya. setelah dilakukan penghitungan oleh mahkamah didapati fakta sebagai berikut: rekapitulasi pada form db yang diajukan pemohon dan memohon memiliki jumlah yang sama, baik memohon maupun pemohon hanya mengajukan bukti rekapitulasi form db baik pemohon maupun memohon tidak mengajukan bukti form c1. terkait dengan jumlah perolehan suara sebanyak yang diklaim sebagai suara pemohon tersebut, menurut mahkamah klaim tersebut tidak beralasan karena suara tidak serta merta menjadi milik pemohon sendiri sehingga dalil tersebut tidak beralasan hukum, perihal tertuanya surat suara yang didalilkan pemohon, diperkuat dengan keterangan saksi forgot dan syarif topan, sehingga menukarnya surat suara dari dapil dapil yang terjadi beberapa desa merupakan bukti yang kuat bagi mahkamah untuk menyatakan dalil pemohon terbukti dan beralasan hukum, menimbang, terhadap dalil bahwa kabupaten bau bau dapil pemohon memperoleh suara sebanyak suara yaitu dari kecamatan museum dan kecamatan betoambari. setelah mahkamah meneliti bukti bukti yang diajukan baik oleh pemohon, memohon maupun turut memohon didapati fakta sebagai berikut: bahwa pemohon hanya mengajukan bukti untuk kecamatan museum dari desa badia dan desa bone bone: pada tps didapati bahwa bukti pemohon bukti dan memohon bukti tt memiliki jumlah yang sama, akan tetapi untuk tps ini tidak didalilkan oleh pemohon, sebaliknya untuk tps baik pemohon maupun memohon tidak mengajukan bukti, jumlah tps pada desa badia berjumlah tps, tetapi dalam dalilnya pemohon mempermasalahkan tps yang kemungkinan dimaksud pemohon adalah tps pada tps pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti akan tetapi penulisan angka tidak jelas pada jumlah, sehingga terkesan seperti angka tetapi berdasarkan jumlah suara menghasilkan angka sedangkan bukti memohon bukti tt menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara, dari bukti tersebut pemohon terbukti mengalami pengurangan suara sebanyak suara. sebaliknya memohon juga membuktikan bahwa tidak terjadi pengurangan sebanyak suara atas pemohon, pada desa bone bone, pemohon hanya mengajukan bukti form untuk tps yang tidak menunjukkan jumlah perolehan suara pemohon bukti lagi pula pemohon tidak menyertakan bukti pendukung seperti form da sedangkan memohon mengajukan bukti bukti tt yang menunjukkan bahwa pemohon memperoleh suara, berdasarkan bukti yang diajukan memohon bukti tt atas, terlihat bahwa pemohon tidak mengalami pengurangan suara, bahwa dalil pemohon terkait dengan pengurangan suara dan hanya didukung dengan bukti berupa surat pernyataan pemohon dan para saksi yang tidak dapat membuktikan perolehan suara yang valid, karenanya harus dikesampingkan menimbang, terhadap dalil bahwa provinsi maluku dapil pemohon kehilangan suara sebanyak suara yaitu dari kecamatan selalu, nirunmas dan kecamatan tanimbar selatan, setelah dilakukan penghitungan oleh mahkamah didapati fakta sebagai berikut: pemohon hanya mengajukan bukti da untuk kecamatan selalu bukti sedangkan untuk kecamatan tanimbar selatan dan nirunmas pemohon tidak mengajukan bukti: bukti yang diajukan oleh pemohon pada form da bukti ternyata berbeda dengan form da yang diajukan oleh memohon bukti tt pemohon tidak mengajukan bukti form da b dan atau untuk mendukung dalil perolehan suara kecamatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya, demikian pula memohon juga tidak mengajukan bukti form da b untuk membantah dalil pemohon: sebaliknya memohon mengajukan bukti berupa form bukti tt untuk kecamatan selalu, tetapi hanya untuk desa sehingga tidak cukup untuk mendukung data form da memohon untuk kecamatan selalu: berdasarkan bukti bukti tersebut maka mahkamah menilai bahwa pemohon hanya dapat membuktikan pengurangan suara pada kecamatan selalu sebesar suara tetapi tidak untuk kecamatan nirunmas dan kecamatan tanimbar selatan sebagaimana yang didalilkan hal ini pula diperkuat dengan keterangan saksi ch. sanamesse: sebaliknya bukti yang diajukan memohon juga tidak dapat membantah dalil pemohon tentang terjadinya pengurangan suara pada kecamatan selalu, tanimbar selatan, dan nirunmas, sehingga dalil pemohon beralasan hukum,t waktu pengajuan permohonan, dalil pemohon terkait dengan kehilangan suara kabupaten pamekasan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, terkait dengan dalil pemohon untuk dilakukan pemungutan ulang desa pada dapil kabupaten rokan hulu terbukti dan beralasan hukum: terkait dengan dalil perolehan suara pemohon dapil kabupaten bau bau tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sedangkan terkait dengan dalil kehilangan suara dapil provinsi maluku terbukti dan beralasan hukum, apabila dipandang perlu, untuk kecamatan kecamatan yang dilakukan pemungutan suara ulang, mahkamah dapat menugaskan dua hakim konstitusi untuk melakukan monitoring pemungutan suara ulang tersebutulangulang pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten rokan hulugabulkan permohonan pemohon sepanjang perolehan suara kecamatan selalu suara yang benar untuk pemohon sebesar suara dan menolak selebihnya, menolak permohonan pemohon untuk kabupaten pamekasan dan kabupaten bau bau, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum kabupaten rokan hulu, kabupaten pamekasan, kabupaten bau bau, dan kabupaten maluku tenggara baratbahwa atas laporan bawaslu guo, kpuo. dan sekaligus pemohon dengan ini mensomir kpuro. tahun bahwa adanya indikasi yang kuat kpu kabupaten pamekasan berikut dengan jajaran dibawahnya ppk dan kpps) dalam melaksanakan pemilu tidak melaksanakan ketentuan perundang undangan mayang sudah barang tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan jo. nomor tahun tentang pemilu. dapil (dua) kabupaten rokan hulu bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu rokan hulfadzlun budi secara nasional yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pada pukul wib, yaitu sebagai berikut: omansuaa domankursi ata mohon mohon nan pak kan pen aan aan nanrrbahwa oleh karena kasus tertuanya surat suara tersebut lebih tersebar kecamatan tambunan yang merupakan basis pemilih pemohon telah mengakibatkan kerugian pada diri pemohon, berupa potensi suara yang akan memilih pemohon sekitar an menjadi hilang sama sekali, karena masyarakat kecamatan tersebut lebih kenal dengan sosok caleg pemohon apabila dibandingkan dengan partainya, sehingga dapat diperkirakan secara pasti bahwa pemohon akan memperoleh suara sekitar an lebih: dapil (tujuh) propinsi maluku bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu provinsi maluku jo. keputusan kpu nomor: pts kpu tahun |
trice ellen manage tempat lahir karimun tanggal lahir februari pekerjaan anggota dprd kabupaten karimun alamat bukit balai permai rw kelurahan kopling, kecamatan tebing, kabupaten karimun. berdasarkan surat kuasa bertanggal mei memberikan kuasa kepada sira payung, s.h., badrul munir, ag., dan burhanuddin, s.h., ketiganya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum sira payung associates beralamat jalan raya pasar minggu nomor pancoratrice ellen manageii. memohon: komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon: membaca permohonan dan mendengar keterangan dari pemohon, mendengar jawaban dan membaca jawaban tertulis memohon dan turutturut memohon, duduk perkara menimbang bahwa pemohon menyampaikan permohonan bertanggal mei yang diterima pada hari selasa tanggal mei pukul wib, kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal mei yangtps lampiran model dpd), kecamatan sei beduklakang padjilubuk bajsekupngkonongsmparulam kota, dapil kota batam) kepulauan riau: menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, turut memohon mengajukan empat bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt sebagai berikut:ungai beduknongsa: bukti tt lampiran model daekupanglubuk baja, menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, memohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu hadi soros dan said abdullah dahlan, yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal juni saksi hadi soros menerangkan sebagai berikut: saksi adalah ketua tim sukses tingkat provinsi untuk calon anggota dpd provinsi kepulauan riau nomor urut atas nama hardi selamat hood, sekaligus saksi resmi untuk pleno penghitungan suara tingkat provinsi, saat pleno penetapan keputusan komisi pemilihan umum auditorium kantor gubernur kepulauan riau, saksi bersama dengan saksi dari tim sukses pemohon menerima dan menandatangani berita acara keputusan komisi pemilihan umum tentang hasil penghitungan suara. saksi menyatakan bahwa saksi dari tim sukses pemohon dan saksi peserta pemilu dpd yang lain tidak mengajukan keberatan: saksi said abdullah dahlan menerangkan sebagai berikut: saksi adalah koordinator saksi tingkat tps, sekaligus saksi resmi calon anggota dpd provinsi kepulauan riau nomor urut atas nama hardi selamat hood untuk tingkat komisi pemilihan umum kota batam, saksi mengikuti pleno penghitungan suara hingga selesai dan mengetahui tidak ada pernyataan keberatan dari saksi pemohon: menurut laporan dari saksi hardi selamat hood tingkat ppk, tidak ada saksi pemohon tingkat ppk yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan sumohon sejumlah suara yang menempatkan pemohon peringkat kebahwa eksepsi tentang permohonan pemohon melampaui jangka waktu (kadaluarsa) adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan dengan berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam paragraf dan paragraf bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pemohon adalah kabur (obscura libel) harus dikesampingkan, oleh karena baik polita maupun petit pemohon telah diuraikan secara jelas menurut ketentuan dalamlebih lanjut mahkamah akan mempertimbangkan hal hal berikut inidalam keputusan komisi pemilihan umum nomor: pts kpu tahun telah secara keliru ditetapkan peringkat ke dengan perolehan suara sejumlah suara: bahwa menurut pemohon seharusnya pemohon memperoleh suara sejumlah suara. dengan perolehan sejumlah suara maka pemohon seharusnya menempati peringkat ke perolehan suara pemilihan umum dpd provinsi kepulauan riau, dan hardi selamat hood yang sebelumnya menempati peringkat ke dengan perolehan suara sejumlah suara beralih menjadi peringkata viimengajukannyamemohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah suara yang menempatkan pemohon peringkat ke seharusnya dalam pemilihan umum dpd provinsi kepulauan riau pemohon memperoleh sejumlah suara dan menempati peringkat ke menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan dan tanpa mengajukan saksi. dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah berpendapat tidak dapat dibuktikan perolehan suara pemohon tps tps kecamatan sungai beduk, kecamatan sekupang, kecamatan nongsa, dan kecamatan lubuk baja sebagaimana didalilkan oleh pemohon, oleh karena alat bukti tersebut samping tidak mencakup seluruh tps kecamatan kecamatan dimaksud juga tidak dapat diidentifikasi secara spesifik lokasi dimana pemohon mengalami kehilangan perolehan suara. terlebih lagi, hasil penghitungan perolehan suara pemohon yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan persidangan justru kebolehannya lebih kecil dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon sehingga tidak beralasan hukum untuk mengubah peringkat perolehan suara calon anggota dpd provinsi kepulauan riau secara signifikan: menimbang bahwa dari uraian tersebut atas telah ternyata bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan dalil dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon tidak beralasolak: dalam pokok perkaraditerima dalam persidangan tanggal meikonstitusi bahwa dalam uud di, bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,, dan pemilihan umum presiden: bahwa dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, perselisihan hasil pemilihan umumanitera pengganti, ttd. martian wibowo: berdasarkan penetapan rapat pleno kpu provinsi kepulauan riau tanggal juli tenggang waktu mengajukan permohonrselisihan hasil pemilihan umum diajukan mahkamah konstitusi dalam tenggang waktu jam (tiga kali jam) sejak kpu mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional,, pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahunalam penetapan kpu nomor pts kpu tahun pada bagianpemohon memperoleh suara dan menempatkan pemohon peringkat ke sedangkan menurut pemohon, perolehan suara pemohon yang benar adalah suara, jan daomamepuss see| perolehan suara pemohon sejumlah suara seharusnya menempatkan pemohon peringkat ke dan hardi selamat hood dengan perolehan suara seharusnya berada peringkat ke menurut pemohon, kesalahan penghitungan suara terjadi kota batam pada beberapa ppk berikut: ppk sungai beduk seharusnya pemohon memeroleh suara, dan bukan suara, ppk sekupang seharusnya pemohon memeroleh suara, dan bukan suara: ppk nongsa seharusnya pemohon memeroleh suara, dan bukan suara, ppk lubuk baja seharusnya pemohon memeroleh suara, dan bukan suara,khusus untuk penetapan perolehan suara dan kursi calon anggota dpd provinsi kepulauan riau,adalah sebagai berikut: perolehan suara yang benar untuk atrice ellen manage sesuai dengan rekapitulasi tingkat pps sebesar suara: wol nostro (pevetansira| pesat jamtettantanante 3eme| menetapkan atrice ellen manage dengan perolehan suara urutan ke sebagai anggota dpd dari provinsi kepulauan riau, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini:jawaban tertulis bertanggal meikadaluarsa). memohon menyatak, pada intinya menyatakan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan: menurut memohon, permohonan pemohon telah melampaui jangka waktu (kadaluarsa) karena berdasarkan registrasi cap stempel mahkamah konstitusi pada berkas permohonan tertera tanggal mei pukul wib. sedangkan seharusnya pemohon mengajukan permohonan pada mei karena pengumuman penetapan komisi pemilihan umum dilakukan pada mei permohonan pemohon adalah kabur (obscura libel). memohon menyatakan bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara pemohon seharusnya suara dan menempati peringkat ke bukan suara sebagaimana hasil perhitungan komisi pemilihan umum, dalam pokok perkara memohon menyatakan bahwmengenai penetapan perolehan suara dan kursi calon anggota dpd provinsi kepulauan riau yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei: penetapan penghitungan suara sebagaimana tersebut atas, yang dituangkan dalam keputusan kpu merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. dokumen tersebut memenuhi ketentuan kuh perdata untuk dinyatakan sebagai akta otentik. kuh perdata menyatakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. dengan demikian, dokumen tersebut hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen begins) berupa akta otentik, yang hingga saat ini belum diajukan. sehingga permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya, menimbang bahwa memohon mohon kepada mahkamah konstitusi agar memutuskan demikiankomisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau) yang diwakili oleh indra januari memberikan keterangan lisan dan menyampaikan secara tertulis jawaban turut memohon hadapan persidangan pada hari selasa tanggal mei serta menyampaikan perbaikan secara tertulis jawaban turut memohon tanggal juni yang pada pokoknya menyatakan: bahwa turut memohon menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara secara sistematis. rekapitulasi penghitungan suara: dan tidak ada protes atau keberatan dari saksi pemohon dengan mengisi formulir keberatan model da bahwa turut memohon menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menjelaskan tps tempat terjadinya perselisihan, sehingga permohonan pemohon kabur, bahwa turut memohon menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tingkat ppk sungai beduk, ppk sekupang, ppk nongsa, dan ppk lubuk baja model da da tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kpps model c c1). hal tersebut tidak benar karena rekapitulasi ppk, bahwa seluruh proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilihan umum tingkat ppk se kota batam dan proses rekapitulasi tingkat kpu kota batam telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. menimbang bahwa turut memohon mohon kepada mahkamah konstitusi agar memutuskkpu) nomor: pts kpu tahun atau, jika majelis hakim berpendapat lain, turut memohon memohon kebukti sampai dengan sebagai berikut:hasil rapat pleno komisi pemilihan umum kpu) provinsi kepulauan riau nomor . pl kpu pkr vii sebagaimana ditetapkan pada hari sabtu tanggal juli tentang penetapan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) pemilu daerah pemilihan provinsi kepulauan riau, bukti rincian perolehan suara sah calon anggota dpd dan suara tidak sah kpu provinsi kepulauan riau, daerah pemilihan kepulauan riau lampiran model dc dpd), buktiatam, daerah pemilihan kepulauan riau lampiran model db dpd)s. tgk. garmen nurigmar agama islam jabatan ketua umumnama tgk. muhibussabri agama islam jabatan sekretaris jenderalkeduanya selaku ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat dpp) partai daulat atjeh, bertindak untuk dan atas nama dewan pimpinan pusat partai daulat atjeh pda). dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal mei kepada: dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., gunawan hanung s.h., sayur abubakar, s.h., today laga buana, s.h., hary izmir widianto, s.h., irwan carter far far, s.h., yos narendra, s.h., wahyu widi purnomo, s.h. kesemuanya adalah advokat pada kantor muhammad amrun partners map) law firm yang berkantor gedung pgri jalan tanah abang iii jakarta pusat, telepon faksimili: yang bertindak untuk dan atas nama pemohon, selanjutnya disebut . pemohon, terhadap,beralamat jalan sultan hasanuddin kebayoran baru, jakarta selatan, yangeffendi harahap, s.h., jehezkieldevy sudarso, s.h., cn., maria erna e., s.h., m.h., arie eko yuliearti, s.h., m.h. beralamat jalan sultan hasanuddin kebayoran baru, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai memohon, komisi independen pemilihan kota lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai lhokseumawe, mendengar keterangan penyelenggara pemilihan umum kota lhokseumawe, memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, memohon, turut memohon dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi saksi dari pemohon dan pihak terkait: keterangan saksi pemohon mari, adalah saksi pda pada tingkat ppk kecamatan muara satu kota lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mendapatkan laporan rekap yang dicatat oleh saksi tps desa batuphat timur yang mencatat bahwa suara pda berjumlah tps desa batuphat timur: bahwa data rekap yang diperoleh saksi dari saksi tps juga ditandatangani oleh ketua kpps: bahwa sidang pleno ppk kecamatan muara satu baru dilaksanakan hari setelah hari pemilihan umum: bahwa pada sidang pleno ppk, saksi melakukan interupsi, tetapi tidak dikabulkan, dan diminta untuk melaporkan kepada kip: bahwa pada pleno kip kota lhokseumawe saksi meminta untuk membuka kotak suara tps desa batuphat timur untuk dihitung ulang, namun diminta untuk mengadukan keberatan mahkamah konstitusi, bahwa saksi menghadap anggota kip bernama burro, yang menyatakan bahwa tindakan membuka kotak suara adalah salah, karena itu saksi tidak melanjutkan upaya untuk membuka kotak suara, dan karena itu pula saksi tidak menuangkan keberatan secara tertulis, namun langsung mempersiapkan keberatan mahkamah konstitusi, bahwa pada saat pleno kip kota, saksi diberikan formulir keberatan, dan telah diminta oleh panitia pengawas untuk mengisi formulir jika ada keberatan, namun karena interupsi yang dilakukan oleh saksi tidak ditanggapi, maka saksi tidak menuliskan keberatan pada formulir. menimbang bahwa pada persidangan hari selasa, tanggal mei telah didengar keterangan memohon, dan mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari memohon yang diterima pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi: permohonan yang diajukan oleh pemohon kadaluarsaermohonan kabur bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelashal ini mengingat sepanjang tidak terjadi penambahan suara pemilih maka dalam setiap penggelembungan suara pasti akan ada penurunan pengurangan suara dari partai lain. dengan demikian permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah kabur, dalam pokok perkara bahwa dokumen yang diterbitkan oleh kpu kota lhokseumawe ppk muara dua dan ppk muara satubahwaip kota lhokseumawe ppk muara dua dan ppk muara sathingga saat ini pemohon,adalah sah menurut hukum, menyatakan sah, menimbang bahwa pada persidangan hari selasa, tanggal mei telah didengar keterangan turut memohon dan mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari turut memohon yang diterima pada tanggal mei pada pokoknya sebagai berikut: bahwa benar keputusan turut memohon tetang penetapan hasil pemilihan umum tahun untuk daerah pemilihan lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kota lhokseumawe dan suara tidak sah komisi independen pemilihan komisi pemilihan umum daerah) kota lhokseumawe model db yang menjadi keberatan pemohon,pamapank sis san (loan kursi besa ser bahwa berdasarkan uraian atas turut memohon berpendapat bahwa partai daulat atjeh tidak memperoleh kursi daerah pemilihan kota lhokseumawe petit: bahwapersatuan pembangunan tetap mendapatkan kurdi untuk daerah pemilihan kota.t.t. sampai dengan t.t. yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut: bukti t.t.0o1 model model dan lampiran tps desa meunasah alue, bukti t.t. model model dan lampiran tps desa batuphat timur, bukti t.t. model da, model da dan lampiran da kecamatan muara satu: bukti t.t. model da, model da dan lampiran da kecamatan muara dua, bukti t.t. model db, model db dan lampiran db kota lhokseumawe dapil bukti t.t. model dan model eb kota lhokseumawe dapil menimbang bahwa mahkamah mendengarkan keterangan penyelenggara pemilu pada persidangan hari rabu, juni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan ketua ppk kecamatan muara satu, marawi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan formulir yang dikirim ppk oleh kpps, perolehan suara dari pda tertulis suara, namun jika dihitung berisi total suara, bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui ada perbedaan suara pda antara perhitungan ppk berjumlah suara dan perhitungan kip berjumlah suara: bahwa yang bersangkutan mengetahui saksi pda hadir pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk, namun saksi tidak mengajukan keberatan, bahwa yang bersangkutan benar menandatangani surat pernyataan bertanggal mei yang menyebutkan jumlah suara pda tertulis suara namun sebenarnya suara: bahwa terhadap perubahan jumlah perolehan suara pda telah dilakukan koreksi dalam sidang pleno ppk: keterangan anggota ppk kecamatan muara dua, mana'am, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan yang dikirimkan kepada ppk jumlah suara pda berjumlah suara, sedangkan suara ppp berjumlah suara, bahwa pada saat perhitungan tingkat ppk sejumlah saksi partai politik hadir, namun tidak ada saksi yang mengajukan keberatan: bahwa benar yang bersangkutan membuat surat pernyataan bertanggal mei yang menyatakan bahwa perolehan suara pda berjumlah suara, keterangan anggota pps desa meunasah alue, syarifuddin abdullah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa yang bersangkutan mendapatkan dari kpps mana tercantum suara pda berjumlah bukan suara seperti yang didalilkan oleh pemohon, bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pda tps desa meunasah alue, keterangan anggota pps desa meunasah alue, halimuddin s.e., ak., pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: bahwa yang bersangkutan mengetahui suara pda tps desa meunasah alue berjumlah suara, terdiri dari yang diperoleh oleh partai sebanyak suara, diperoleh caleg mari muhammad amin s.h. berjumlah suara, dan atas nama caleg nama assayuti berjumlah suara, keterangan ketua kpps desa meunasah alue mahmudi, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut: bahwa berdasarkan rekapitulasi yang direkam pada formulir suara pda berjumlah suara, ppp memperoleh suara, partai aceh memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara: bahwa yang bersangkutan persidangan mengakui membuat surat pernyataan bertanggal april yang menyatakan suara pda berjumlah namun yang bersangkutan mengakui kesalahan pencantuman tanggal, bahwa yang bersangkutan menyatakan surat pernyataan serupa bertanggal april yang menyatakan suara pda berjumlah suara, ditandatangani pada saat yang bersangkutan tidak konsentrasi sehingga terpengaruh oleh zuraidah daud, bahwa saksi menyatakan bahwa zuraidah daud bukan merupakan saksi pda tps desa meunasah alue, karena saksi mandat pda adalah baharuddin idris, menimbang bahwa pada persidangan hari selasa, tanggal mei telah didengar keterangan pihak terkait partai persatuan pembangunan dan mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari pihak terkait yang diterima pada tanggal mei pada pokoknya sebagai berikut: bahwa partai persatuan pembangunan ppp) sebagai pihak terkait, menolak dengan tegas dalil dalil pemohon, karenyang dipersoalkan pemohon adalah tps desa meunasah alue, kecamatan muara dua, kota lhokseumawe dan tps batuphat timur, kecamatan muara satu dapil lhokseumawe), bahwa suara yang dipersoalkan pemohon tps dan tps tersebut adalah tidak tidak benar dan mengada ada, karen pemohon dengan nomor urut tps desa meunasah alue, kecamatan muara dua mendapat suara sebagaimana tertulis dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah (model bukti p.t bahwa jumlah suara pda tps tersebut dalam bukti juga diperkuat dengan surat keterangan jumlah suara tertanggal april yang ditandatangani oleh ketua kpps tps desa meunasah alue sdr. mahmudi, bahwa suara sah pda pada tps adalah suara bukti p.t 2j: bahwa samping surat keterangan ketua kpps tps tersebut ternyata ketua panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan muara dua sdr. mana'am juga telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa suara sah pda yang benar adalah sesuai dengan hasil dari model lampiran berita acara pemungutan suara, sehingga permohonan pda harus ditolak bukti p.t 3j, bahwa pemohon juga mempersoalkan suara pda dengan nomor urut tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu, kota lhokseumawe menurut pemohon memperoleh suara suara, tetapi ditulis suara, sehingga pemohon dirugikan suara adalah tidak benar dan mengada ada, karena berdasarkan, pemohon pda dengan nomor urut tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu mendapat suara sebagaimana tertulis dalam rincian perolehan suara sah dan tidak sah model bukti p.t 4j: bahwa berdasarkan rekapitulasi suara desa batuphat timur tps kecamatan muara satu telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara. seharusnya suara pda suara, tetapi ditulis model suara. hal tersebut karena telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara oleh petugas pps. perbedaan tersebut dapat dilihat rekap suara desa batuphat timur per tps, mana suara pda tertulis suara. selisih suara dari suara yang tertulis model bukti p.t 5j. selisih suara pda pada tps tersebut tidak mempengaruhi kursi terakhir dapil lhokseumawe yang telah diperoleh partai persatuan pembangunan atas nama hj. mariah ilyas wahab yang telah ditetapkan oleh kip tertanggal mei dengan demikian mahkamah konstitusi tidak perlu ragu ragu untuk menolak permohonan pemohon: bahwa samping itu, berdasarkan rekapitulasi suara ppk, kecamatan muara satu desa batuphat timur, pda memperoleh suara. total suara tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari pda yang bernama tgk. syarifudin dan juga tidak diajukan keberatan, sehingga suara tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan tidak perlu lagi dipersoalkan oleh pda bukti p.t 6j, bahwa jumlah suara tps yang telah terjadi kekeliruan penjumlahan suara pada model yaitu sebanyak suara, yang seharusnya suara pda. dan kekeliruan jumlah suara itu telah diperbaiki oleh petugas ppk, kecamatan muara satu sesuai rekap desa batuphat timur per tps yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kecamatan muara satu sdr. marawi bukti p.t 5j dandr. marawi masing masing tertanggal mei bukti p.t dan p.t bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, maka perhitungan menurut pemohon bahwa pemohon telah dirugikan suara dengan perincian tps desa batuphat timur menurut pemohon berjumlah suara adalah tidak benar dan harus ditolak. seharusnya yang benar adalah suara. begitu pula halnya dengan tps desa meunasah alue menurut pemohon berjumlah suara adalah tidak benar dan mengada ada. seharusnya yang benar adalah suara bukti p.t 1j. dengan demikian, mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan bahwa suara pda tps adalah suara sah sesuai dengan bukti bukti terlampir. dan menolak dengan tegas suara tps dan suara tps bahwa sehubungan dengan telah terjadi manipulasi suara yang dilakukan oleh pda dengan cara yang tidak halal dan melawan hukum, maka dengan demikian berita acara nomorlhokseumawe pemilihan umum tahun yang telah menetapkan seri. hj. mariah ilyas wahab dari partai persatuan pembangunan adalah sah menurut hukum bukti p.t 9j, berdasarkan tanggapan pihak terkait tersebut maka pihak terkait memohon mahkamah konstitusi untuk: menolak permohonan pemohon secara keseluruhan atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, menyatakan kursi terakhir dapil lhokseumawe adalah sah secara hukum menjadi milik partai persatuan pembangunan, atas nama hj. mariah ilyas wahab, sesuai dengan berita acara nomor kip v tentang penetapan kota lhokseumawe tahun tanggal meip.t. sampai dengan p.t. yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut: bukti p.t1meunasah alue, kecamatan muara dua beserta laporannya,pukul wib, dengan registrasi perkara nomor php.c vii pada tanggal mei jam wib, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa undang undang tahunbahwa pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai daulat atjeh (selanjutnya disebut pda), sehingga pemohon masuk dalam klasifikasi berupa model yaitu sertifikat hasil perhitungan suara tps dan model yaitu pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus tps, bukti p.t. surat keterangan jumlah suara tanggal april dari ketua panitia pemungutan suara kpps) tps desa meunasah alue kecamatan muara dua kota lhokseumawe: bukti p.t. surat keterangan tanggal mei dari komisi independen pemilihan panitia pemilihan kecamatan muara dua kota lhokseumawe bukti p.t. model dprd kabupaten kota mengenaibatuphat timur kecamatan muara satu beserta lampiran, yaitu model sertifikat hasil perhitungan suara tps, bukti p.t. rekap suara desa batuphat timur per tps. untuk tps berjumlah suara, bukti p.t. rekap suara kecamatan muara satu khusus untuk desa batuphat timur berjumlah suara: bukti p.t. surat keterangan kesalahan jumlah dari panitia pemilihan kecamatan muara satu kota lhokseumawe, tertanggal mei bukti p.t. surat pernyataan tertanggal mei dari panitia pemilihan kecamatan muara satu kota lhokseumawe, bukti p.t. berita acara nomor:anggota dewan perwakilan rakyat kota lhokseumawe pemilihan umum tahun bukti p.tmeunasah alue, kecamatan muara dua. model dan lampirnnya: bukti p.t1oa:batuphat timur, kecamatan muara satu. model dan laporannya model, bukti p.t10b: surat dewan pimpinan daerah partai amanat nasional dpd pan) kota lhokseumawe dnegan pan a k s 271v menjawab surat dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan dpc ppp) kota lhokseumawe, tentang cross check,i(p.t.10j dan tps desa batuphat timur kecamatan muara sat p.t.10aj: bukti p.t10c: surat dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan dpc ppp) kota lhokseumawe, dengan nomor: ex a v kepada partai amanat nasional tentang cross checkdan tps desa batuphat timur kecamatan muara satu, bukti p.t surat mandat sm dpw pda lsm iv dari partai daulat atjeh pda) kepada sdr. baharuddin idris sebagai saksi tps desa meunasah alue: bukti p.t11a: surat tertanggal mei dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan dpc ppp) ditujukan kepada ketua kpps tps tps tps dan tps desa meunasah alue kecamatan muara dua, tentang peminjaman mandat asli saksi partai daulat atjeh: bukti p.t surat keterangan ketua panitia pemungutan suara pps) desa meunasah alue kecamatan muara dua, tertanggal mei tentang jumlah perolehan suara sah yang diperoleh oleh partai daulat atjeh tps desa meunasah alue adalah suara, bukti p.t surat mandat saksi pemilu legislatif dari partai persatuan pembangunan atas nama azhar tgk zainal, bukti p.t13a: surat tertanggal mei dari saksi ppp tps desa batuphat timur, yang intinya menyatakan bahwa suara pda pada tps sebanyak suara bukan suara: bukti p.t surat keterangan tertanggal mei dari ketua tps ketua tps ketua tps dan ketua tps desa meunasah alue kecamatan muara dua, yang intinya menyatakan bahwa saudari lurida daud bukan sebagai saksi partai daulat atjeh: bukti p.t surat pembatalan pernyataan yang ditandatangani oleh, bukti p.t. surat keterangan tertanggal april dari saudara nur selaku anggota kpps tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu yang intinya menyatakan bahwa suara pda pada tps adalah sebanyak suara dan bukan suara, bukti p.t. surat pembatalan pernyataan yang ditandatangani: bukti p.t16a: surat dari saudara mahmudi yahya ditujukan kepada ppk muara dua yang intinya menyatakan pembatalan pernyataan tertanggal april bukti p.t surat mandat koordinator pemilihan umum legislatif md koordinator ppp dari partai persatuan pembangunan atas nama usman yahya, bukti p.t surat tugas dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan dpc ppp) kota lhokseumawe, nomor: ex a iv menegaskan saudara muhyiddin sa'ad s.h. sebagai saksi pemilihan umum: legislatif pada tanggal april komisi independen pemilihan kip) kota lhokseumawe, menimbang bahwa pada persidangan hari rabu, tanggal juni pihak terkait mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah janji, pada pokoknya sebagai berikut: keterangan saksi pihak terkait usman yahya, adalah koordinator saksi partai persatuan pembangunan desa batuphat timur kecamatan muara satu pada saat pemilihan umum tanggal april pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui perolehan pda tps desa batuphat timur berjumlah suara, bahwa saat perhitungan suara saksi tidak berada tps desa batuphat timur, namun pada pukul wib saksi mengunjungi tps desa batuphat timur dan melihat perolehan suara pda berjumlah pada formulir besar yang ditempel: bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari pihak pda terhadap hasil perhitungan suara, keterangan saksi pihak terkait suryadi, saksi adalah sekretaris dewan pimpinan daerah partai amanat nasional kota lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi mengetahui dari hasil rekapitulasi yang diperoleh dari saksi saksi pan masing masing tps, bahwa perolehan suara pda tps desa batuphat timur berjumlah suara, namun ketika dihitung dengan menjumlahkan suara partai dan suara caleg caleg pda, maka jumlah seharusnya adalah suara: bahwa hasil rekap tps desa batuphat timur yang diketahui saksi adalah suara pda berjumlah suara, suara atas nama caleg mari muhammad amin memperoleh suara, atas nama asayuti memperoleh suara, atas nama ahmad alami memperoleh suara, atas nama muhammad memperoleh suara, atas nama juliana, s.t. memperoleh suara, atas nama syarifuddin ishak memperoleh suara, jika dihitung akan berjumlah suara, namun dalam rekap tercantum total suara, bahwa saksi meyakini rekap yang dimiliki saksi sama dengan rekap yang dimiliki oleh ppp, dan saksi juga menyatakan seharusnya semua saksi memiliki rekap yang sama dan serupa dalam hal jumlah dan tulisan, karena semua rekap bukan berasal dari rekap tulis tangan masing masing saksi, namun satu berkas asli yang difotocopy dan dibagikan: keterangan saksi pihak terkait sabrina, saksi adalah saksi mandat ppp tps desa meunasah alue kecamatan muara dua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi menghadiri proses pemilihan sejak pagi hingga proses perhitungan berakhir pukul dini hari, bahwa perolehan suara pda tps desa meunasah alue berjumlah suara, bahwa saksi mengetahui ada saksi pda bernama baharuddin idris tps desa meunasah alue, namun tidak melakukan keberatan: keterangan saksi pihak terkait muhyiddin sa'ad, saksi adalah saksi dari ppp pada pleno perhitungan suara kip kota lhokseumawe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi membandingkan formulir pada tps desa meunasah alue, formulir yang ada pada pihak terkait, dengan yang dimiliki oleh saksi pan, dan yang ada pada ppk kecamatan muara dua adalah sama, yaitu pda memperoleh suara, dan bentuk tulisan juga sama. sedangkan yang dimiliki oleh pemohon juga memiliki kesamaan tulisan, namun pada kolom partai daulat atjeh terdapat perbedaan yaitu berjumlah suara: bahwa saksi juga membandingkan jumlah suara sah yang tertera pada lembar terakhir formulir yang ada pada pihak terkait, dengan yang dimiliki oleh saksi pan, oleh ppk kecamatan muara dua dan yang dimiliki oleh pemohon kesemuanya sama yaitu berjumlah menurut analisa saksi jika pada kolom jumlah perolehan pda adalah suara, jumlah suara sah seharusnya lebih dari yaitu suara, bahwa saksi membandingkan formulir dan yang ternyata sangat berbeda antara yang dimiliki oleh pemohon dengan yang dimiliki oleh pihak terkait, pihak ppk, dan saksi pan baik dari tulisan maupun jumlah yang tercantum. formulir yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon memuat perolehan suara pda berjumlah sedangkan dalam formulir yang dimiliki pihak terkait, saksi pan, dan ppk tertulis perolehan pda adalah suara, bahwa jumlah suara sah yang tertera pada halaman terakhir formulir yang dimiliki oleh pemohon adalah suara sama dengan jumlah yang tertera pada yang dimiliki oleh pihak terkait, saksi pan, dan ppk. menurut analisa saksi, jika perolehan pda adalah suara, seharusnya jumlah suara sah lebih dari yaitu suara, menimbang bahwa pada persidangan hari rabu, tanggal mei dan juni telah didengar keterangan panitia pengawas pemilihan umum, dan mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis yang diterima pada tanggal mei yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan umum kota lhokseumawe dengan mengedepankan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa rekapitulasi yang dilakukan komisi independen pemilihan kip) kota lhokseumawe atau daerah kabupaten kota lain disebut komisi pemilihan umum daerah kpud) telah sesuai dan benar berpedoman pada hasil rekapitulasi yang ditetapkan panitia pemilihan kecamatan ppk) muara satu dan muara dua kota lhokseumawe. tidak beralasan jika pemohon mengatakan telah terjadi kekurangan atau perselisihan suara milik pemohon. karena peraturan mengatakan bahwa setiap saksi peserta pemilu dipersilahkan menyampaikan keberatannya secara tertulis pada formulir pada tingkat kpps dan da tingkat ppk.oo.no| partai politik suara sah jumlah kursi apakah menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari turut memohon, panitia pengawas pemilihan umum kota lhokseumawe, dan pihak terkait masing masing bertanggal mei mei dan juni yang intinya masih tetap pada pendiriannya, menolak permohonan pemohon isinya termuat dalam berkas permohonanyang menetapkan suara partai daulat atjeh untuk daerah pemilihan kota lhokseumawe berjumlah suara, menurut pemohon seharusnya yang mana menurut pemohon terjadi kesalahan penghitungan yang menyebabkan pemohon kehilangan suara tps desa meunasah alue, dan suara tps desa batuphat timuryang diajukan oleh memohon berkenaan dengan: tenggang waktu pengajuan permohonan, dan permohonan pemohon yang dianggap kabur, kewenangan mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo: kedudukan hukum pemohon (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: tenggang waktu pengajuan permohonan. tentang eksepsi tenggang waktu, dan oleh karenanya eksepsi memohon tidak berawalan dan harus dikesampingkan, permohonan dianggap kabur (obscura libel) menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon tentang dalil permohonan yang dipandang kabur karena tidak jelas menguraikanmenurut mahkamah sudah memasuki pokok perkara sehingga oleh karenanya tidak beralasan dan harus dikesampingkan, kewenangan mahkamah .6j menimbang bahwa berdasarbagai pemohon perselisihan hasil pemilihan umum, mana pda merupakan peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menyataperaturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyebutkan bahwa obyek perselisihan hasil pemilihan umumbahwa berdasarkan kedua ketentuan atas pemohon berhak mengajukan permohonan terkait perolehan kursi pda daerah pemilihan kota lhokseumawe pokok permohonan bahwa pemohon keberatan dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tentang ketdasar negara republik indonesia tahun juncto huruf undang undangterkait dengan kedudukan hukum pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan mk, dan huruf pmk tahunyang menyebutkan suara partai daulat atjeh berjumlah seharusnya suara, yang mana menyebabkan pemohon kehilangan satu kursi dprd kabupaten kotsuratlah ternyata bahwa pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun nomor urut dengan demikian pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu yang dianggap merugikan perolehan kursi pemohon, pokok perkbahwa. hal ini terjadi karena kesalahan penghitungan suara dua kecamatan yaitu: tps desa meunasah alue, kecamatan muara dua pemohon mendalilkan kehilangan suara, dan tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu pemohon mendalilkan kehilangan suara. menimbang bahwa kesalahan penghitungan suara dua kecamatan dimaksud menurut pemohon menyebabkan pemohon kehilangan kursi daerah pemilihan kota lhokseumawe kursi terakhir menjadi milik partai persatuan pembangunan yang memperoleng disahkan persidangan pada tanggal mei menimbang bahwa pemohon juga mengajukan lima orang saksi yang masing masing bernama tab, zuraidah daud, agus salim, muntahan, dan marimperkuat permohonan pemohopada persidangan pada tanggal mei yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak dapat mengajukan bukti lawan (tegen begins) yang menyangkal bukti yang diajukan oleh memohon, karena bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dinilai oleh memohon bukan bukti otentik, menimbang bahwa turut memohon kpu kota lhokseumawe)perolehan suara pemohon tps desa meunasah alue berjumlah suara, bahwa perolehan suara pemohon tps desa batuphat timur berjumlah suara, bahwa total perolehan suara pda daerah pemilihan kota lhokseumawe adalah dengan demikian pemohon tidak memperoleh kursi daerah pemilihan kota lhokseumawe menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan penyelenggara pemilu daerah pemilihan kota lhokseumawe pada persidangan tanggal juni yaitu anggota pps desa meunasah alue syarifuddin abdullah, dan halimuddin s.e., ak., ketua kpps desa meunasah alue mahmudi, ketua ppk kecamatan muara satu marawi, anggota ppk kecamatan muara dua mana'am, yang pada intinya menolak dalil permohonan pemohon, menimbang bahwa panitia pengawas pemilihan umumrekapitulasi yang dilakukan oleh kip kota lhokseumawe telah benar dan sesuai dengan rekapitulasi ppk kecamatan muara satu dan ppk kecamatan muara dua: bahwa pemohon tidak mengajukan keberatan secara tertulis karena tidak mengisi formulir dan atau da bahwa perolehan suara pemohon tps desa meunasah alue berjumlah suara, dan tps desa batuphat timur berjumlah suara, dengan demikian jumlah perolehan pemohon daerah pemilihan kota lhokseumawe berjumlah suara, dengan demikian pemohon tidak memperoleh kursi daerah pemilihan kota lhokseumawe menimbang bahwa pihak terkaiperolehan suara pda tps desa meunasah alue berdasarkan adalah suara, hal ini didukung dengan surat pernyataan dari ketua kpps tps desa meunasah alue, dan ketua ppk kecamatan muara dua: bahwa perolehan suara pda tps desa batuphat timur berdasarkan adalah suara namun terdapat kekeliruan tingkat pps seharusnya berjumlah suara, yang mana telah diperbaiki pada tingkat ppk, dan dilengkapiaudara marawi: pada tingkat ppk tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon, menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pihak terkait mengajukan bukti bukti tertulis bukti pt sampai dengan bukti pt yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara atas, menimbang bahwa pihak terkait telah mengajukan orang saksi yaitu usman yahya, suryadi, sabrina, dan mahyeldi sa'ad dan telah didengar oleh mahkamah bawah sumpah pada persidangan tanggal juni yang telah termuat pada duduk perkara dan pada pokoknya menolak dalil permohonan pemohon, pendapat mahkamah menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah kehilangan suara pada tps desa meunasah alue kecamatan muara dua kota lhokseumawe dan suara tps desa batuphat timur kecamatan muara satu kota lhokseumawe, mahkamah telah mencermati substansi permohonan, jawaban memohon dan turut memohon, mencermati keterangan pihak terkait, dan panitia pengawas pemilihan umum kota lhokseumawe, meneliti dengan seksama bukti bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, turut memohon, dan pihak terkait sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan, mahkamah berpendapat bahwa benar hal tersebut akan mempengaruhi kursi pemohon daerah pemilihan lhokseumawe karena perolehan suara partai persatuan pembangunan yang ditetapkan oleh kpu memperoleh sisa kursi terakhir, adalah berjumlah untuk itu mahkamah telah memeriksa bukti dan yang diajukan oleh pemohon, bukti tt dan tt yang diajukan turut memohon, serta bukti pt dan pt yang diajukan oleh pihak terkaiatau model dan model desa meunasah alue menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah kehilangan suara tps desa meunasah alue kecamatan muara dua, mahkamah telah memeriksa bukti yang diajukan, sebagai berikut: bukti memperlihatkan jumlah suara pda sebesar suara, dan pada halaman terakhir tertera jumlah suara sah adalah suara, terhadap data yang tertera dari bukti mahkamah telah memeriksa bahwa: adanya pengubahan angka yang telah tertera sebelumnya, bukti memperlihatkan ketidaksesuaian antarameunasah alue dengan perolehan pda maka seharusnya jumlah suara sah berjumlah suara, menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh pemohon mahkamah telah mempertandingkan dengan buktio1) dan bukti yang disampaikan pihak terkait bukti pt menimbang bahwa dari perbandingan yang ada, mahkamah melihat adanya perbedaan pada perolehan suara pda versi pemohon, yaitu suara dengan perolehan suara versi turut memohon dan pihak terkait mana tercantum jumlah suara untuk pda. namun, mahkamah menemukan cacat pada bukti karena jumlah suara sah yang tertera pada formulir yang diajukan oleh pemohon dan bukti turut memohon dan pihak terkait adalah sama yaitu berjumlah dengan mana bukti memperlihatkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tertera dengan jumlah total perolehan suara seluruh partai. oleh karenanya mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memiliki kekuatan bukti yang sah menurut hukum, menimbang bahwa penilaian mahkamah diperkuat dengan kesaksian saudari sabrina, saksi mandat ppp tps desa meunasah alue, yang didukung dengan keterangan yang disampaikan oleh anggota pps desa meunasah alue saudara syarifuddin abdullah dan saudara halimuddin s.e. a.k., ketua kpps desa meunasah alue saudara mahmudi, ketua ppk kecamatan muara dua saudara mana'am, anggota kip kota lhokseumawe saudara bursa, dan ketua panas kota lhokseumawe saudara muhammad yang menyebutkan bahwa perolehan suara pda tps desa meunasah alue adalah suara: menimbang bahwa dengan demikian mahkamah berkesimpulan dalil pemohon mengenai perolehan suara pda tps desa meunasah alue kecamatan muara dua kota lhokseumawe tidak terbukti secara meyakinkan: desa batuphat timur menimbang bahwa terhadap dalil pemohon bahwa jumlah suara pemohon tps desa batuphat timur seharusnya berjumlah suara bukan suara seperti yang ditetapkan oleh kip kota lhok seumaweh, mahkamah telah memeriksa bukti yang diajukan oleh, sebagai berikut: bukti memperlihatkan perolehan suara pda berjumlah suara, dan perolehan suara sah pada halaman terakhir tertera berjumlah suara, terhadap bukti tersebut mahkamah telah memeriksa dan menilai bahwa: bukti memperlihatkan adanya pengubahan angka yang telah tertera sebelumnya: bukti memperlihatkan ketidaksesuaianbatuphat timur dengan perolehan pda maka seharusnya jumlah suara sah adalah suara, menimbang bahwa mahkamah telah mempertandingkan bukti tersebut dengan bukti tt dan pbatuphat timur, kecamatan muara satudan bukti pihak terkait bukti pt dari pertandingan yang ada telah ternyata tidak ada kesamaan bukti formulir yang diajukan oleh pemohon, turut memohon, dan pihak terkait, sebagai berikut: bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah melihat ketidaksesuaian antara jumlah suara pemohon sebesar yang seharusnya jumlah suara sah adalah suara, sehingga karenanya bukti tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah: bahwa terhadap bukti tt yang diajukan oleh turut memohon dan diperkuat dengan keterangan panitia pengawas pemilihan umum kota lhokseumawe yang diwakili oleh saudara muhammad pada persidangan tanggal juni terlihat antara jumlah suara sah pada awal dan akhir halaman formulir dengan jumlah total keseluruhan perolehan seluruh partai yang diklaim oleh turut memohon telah sesuai. namun dalam keterangan persidangan tanggal juni turut memohon yang diwakili oleh bursa mengakui bahwa telah melakukan perubahan formulir karena terdapat kesalahan penghitungan. perolehan pda yang sesungguhnya menurut turut memohon berjumlah suara, perubahan tersebut dilakukan setelah mengetahui adanya permohonan kepada mahkamah konstitusi terkait tps desa batuphat timur yang diajukan oleh pda, yaitu setelah pengumuman keputusan kpu nomor pts kpu tahun proses perubahan mana tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakubahwa kpu kip kabupaten kota wajib langsung menindaklanjuti laporan pada hari pelaksanaan rekapitulasi, dpd dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, setelah adanya laporan bawaslucalon anggota dpr, dpd dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota kepada kpu kabupaten kota, proses penghitungan kembali dengan cara membuat berita acara baru bertanggal april yang dilakukan oleh kip kota lhokseumawe jugabahwa dengan demikian, bukti tt yang diajukan oleh turut memohon yang disusun dengan membuat formulir dan dibuat dengan tidak mendasarkan pada prosedur pengubahan perolehan suara, tidak dapat dianggap benar, bahwa terhadap bukti pt yang diajukan pihak terkait, mahkamah melihat adanya perbedaan antara jumlah suara sah yang tercantum yaitu suara dengan jumlah total keseluruhan yang seharusnya yaitu suara: bahwa dalam persidangan tanggal juni mahkamah telah mendengar keterangan penyelenggara pemilu yaitu ketua ppk kecamatan muara satu, saudara marawi yang mengakui bahwa terjadi kesalahan penjumlahan perolehan suara pda yang seharusnya berjumlah suara tertulis suara. dan hal ini telah dikoreksi oleh ketua ppk. mahkamah menilai ketidaksesuaian jumlah suara sah yang tertulis pada bukti pt yaitu berjumlah suara, namun jika dihitung adalah suara, perolehan suara pda yang seharusnya suara dalam formulir masih tertulis suara, sehingga terjadi ketidaksesuaian, menimbang bahwa dengan demikian dalil pemohon mengenai perolehan suara pda tps desa meunasah alue dan tps desa batuphat timur kecamatan muara satu kota lhokseumawe tetap tidak terbukti, dengan alasan sebagai berikut: bahwa meskipun saksi saksi pemohon telah memberikan keterangan bawah sumpah, mahkamah menilai setelah mempertandingkan keterangan saksi saksi tersebut beserta bukti bukti surat dan keterangan penyelenggara pemilu tingkat ppk dan ditingkat pps kota lhokseumawe maupun bawaslu, beserta bukti bukti surat yang telah diajukan turut memohon yang telah diuraikan pada paragraf sampai dengan atas, ternyata keterangan saksi tersebut beserta bukti bukti surat tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan bukti yang sah serta meyakinkan karena adanya cacat yang ditemukan dalam bukti surat pemohon, serta kontradiksi keterangan saksi pemohon dengan keterangan ketua kpps desa meunasah alue mahmudi, yang telah mencabut surat keterangan yang dibuat karena diberikan atas pengaruh dari zuraidah daud, bahwa meskipun diakui oleh bursa salah seorang anggota kip kota lhokseumawe bahwa bukti tt disusun setelah adanya gugatan pda mahkamah konstitusi yang merubah perolehan suara tps desa batuphat timur menjadi suara, maka samping proses perubahan yang dilakukan tidak kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun yang antara lain berasal dari berita acara rekapitulasi hasil, yang antara lain bersumber daridua:danbahwa untuk partai daulat atjeh pda) daerah pemilihan kota lhokseumawe kecamatan muara dua hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh ppk adalah sejumlah suara sementara hasil dari data formulir dari masing masing kpps adalah sejumlah suara, sehingga pemohon dirugikan sembilan suara, hal ini terbukti, yang berisi berita acara perhitungan suara tps desa meunasah alex, kecamatan muara dua, kota lhokseumawe, mana tps berjumlah suara, tetapi ternyata dalam rekapitulasi ppk tertulis suara: bahwa untuk perolehan suara pda pada daerah pemilihan kota lhokseumawe kecamatan muara satu hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh ppk adalah berjumlah suara, sementara hasil formulir dari masing masing kpps adalah sejumlah suara, sehingga pemohon dirugikan sejumlah suara, hal ini terbukti dari berita acara perhitungan suara tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu kota lhokseumawe, mana dalam tps terdapat suara, yang ternyata dalam rekapitulasi ppk tertulis suara, serta berita acara perhitungan suara tps desa batuphat timur, kecamatan muara satu kota lhokseumawe yang menjelaskan jumlah suara tps sebesar suara, sesuai dengan undang undang tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, seandainya pun benar jumlah perolehan tersebut, maka jumlah tersebut tetap tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan kursi dprk kota lhokseumawe yang menjadi hak dari ppp yang memperoleh suara,tidak beralasan, dan harus ditolakberalasaabtu tanggal tigbantu oleh yunita ramadanpartai persatuan pembangunanyunita ramadan bahwa rekapitulasi yang seharusnya dilakukan secara benar pda memperoleh suara, yaitu berasal dari kecamatan muara dua berjumlah suara ditambah kecamatan muara satu berjumlah suara, sehingga rekapitulasi ppk yang menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah suara adalah keliru dan tidak konsisten antara lampiran dengan lampiran da ppk. maka sudah seharusnya mahkamah konstitusi republik indonesia membatalkan rekapitulasi perolehan suara ppk muara dua dan ppk muara satu dan memerintahkan turut memohon untuk menetapkan perolehan suara pemohon berjumlah suara dan menyatakan rekapitulasi ppk terhadap rekapitulasi lain sudah benar dan sah menurut hukum: bahwa jumlah hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh ppk dan kip kota lhokseumawe untuk pda hanya mendapatkan ditambah menjadi suara, sehingga pda kehilangan suara daerah pemilihan kota lhokseumawe suara, bahwa apabila suara pda untuk daerah pemilihan kota lhokseumawe ditetapkan sejumlah suara dan atau jumlah suara partai daulat atjeh pda) tidak dikurangi, maka pda akan memperoleh sisa kursi dari sisa suara sejumlah suara. oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi republik indonesia: bahwa perolehan suara pda sangat signifikan terhadap kursi, dan pemohon berpendapat terdapat kesalahan dalam penghitungan suara ppk kecamatan muara dua dan ppk kecamatan muara satu. partai daulat atjeh daerah pemilihan kota lhokseumawe sebenarnya mendapatkan suara, bukan suara sebagaimana yang dinyatakan dalam berita acara rekapitulasi kip kota lhokseumawe, mana pengurangan suara pda daerah pemilihan kota lhokseumawe akibat tidak dimasukan secara benar perolehan suara pda ppk kecamatan muara dua dan ppk kecamatan muara satu, petit mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan: membatalkan keputusanemilihan umum tahun sepanjang terkait perolehan suara partai daulat atjeh pda) daerah pemilihan kota lhokseumawe provinsi nanggroe aceh darussalam: membatal model dprd kab kota), menyatakan sah perolehan suara partai daulat atjeh tps desa meunasah alue kecamatan muara dua sebesar suara dan tps desa batuphat timur sebesar suara daerah pemilihan kota lhokseumawe menyatakan sahsebesar suara, memuat putusan mahkamah konstitusi dalam berita negara. atau apabila mahkamahaftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota lhokseumawe dalam pemilihan umum tahun kota lhokseumawe, daerah pemilihan kota lhokseumawe kecamatan muara dua dan muara satu), provinsi nanggroe aceh darussaladua: bukti p 6a rekapitulasi: bukti p 6bzuraidah daud: bukti p 6cmahmudi, bukti p 6dbaharuddin: bukti p 7a rekapitulasi saksi partai daulat atjeh untuk perhitungan suara tps desa batuphat timur kecamatan muara satu kota lhokseumawe atas nama husnawati: bukti p 7barafiah: bukti p 7ctab, bukti p 7dusnawati, menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya pada persidangan hari selasa, tanggal mei pemohon mengajukan saksi saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpahjjanji, pada pokoknya sebagai berikut: keterangan saksi pemohon, tab, saksi adalah saksi pda tps desa batuphat timur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa saksi menghadiri pemungutan dan penghitungan suara tps desa batuphat timur sejak pukul wib sampai pukul wib, bahwa saksi mencatat hasil penghitungan suara untuk pda tps berjumlah suara, sama dengan yang tertuang dalam formulir dan dituangkan kembali dalam formulir bahwa saksi mendengar dari orang lain bahwa suara pda tingkat ppk turun menjadi suara, keterangan saksi pemohon zuraidah daud, saksilihat dan mendengar sendiri bahwa perolehan suara pda tps desa meunasah alue berjumlah suara, bahwa saksi mengaku memiliki mandat dari partai daulat atjeh sebagai saksi tps desa meunasah alue, bahwa saksi lihat dalam formulir suara pda berjumlah suara, bahwa pada formulir perolehan suara pda menjadi suara, bahwa dengan dengan demikian pda dirugikan suara: bahwa saksi memperoleh informasi pda dirugikan suara tingkat ppk dari kader pda yang memantau kecamatan muara dua: bahwa saksi mencatat dalam perolehan suara partai daulat atjeh berjumlah suara, suara calon legislatif mari muhammad amin s.h. berjumlah suara, suara calon legislatif assayuti berjumlah suara, total suara yang diperoleh pda adalah suara: keterangan saksi pemohon agus salim, adalah saksi pda tps desa batuphat timur kecamatan muara satubatuphat timur sejak pukul wib sampai dengan pukul wib, perhitungan suara dimulai pukul wib: bahwa saksi menyaksikan sendiri perolehan suara pda adalah suara tps desa batuphat timur: bahwa saksi tidak melihat adanya keberatan dari saksi partai politik manapun, karena semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, keterangan saksi pemohon muntahan,meunasah alue sejak pukul wib sampai dengan keesokan hari pukul wib, bahwa saksi menyaksikan sendiri perolehan suara pda adalah suara tps desa meunasah aluepersatuan nahdlatul ummah indonesia. nama dr. k.h. yusuf humaine, m.a pekerjaan jabatan ketua umumnama saiful rizal, map pekerjaan jabatan sekretaris jenderalkeduanyjl. kh. abdullah syafi'i kelurahan bukit duri, tebet jakarta selatan dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal mei dan mei kepada muhammad lukman, s.h., dan hotmaraja nainggolan, s.h., dkk., dari kantor hukum sps law office masing masing beralamat jl. muhammad kahfi rw bipedal jarakarna jakarta selatan, dan gedung area lt. jalan cikini raya jakarta pusat, sementara itu ada permohonan yang diajukan oleh: nama ir. andi william irfan, msc. pekerjaan jabatan ketua umum dpp partai persatuan nahdlatul ummah indonesia alamat komp. keuangan jl. raden saleh karang tengah ciledug nomor telepon nama k.h. syamsul wijaya pekerjaan jabatan sekretaris jenderal partai persatuan nahdlatul ummah indonesia alamat lr. saluran rt. rw.o1 kel. ilir palembang nomor telepon keduanya jugplaza nagari pakubuwono jl. kyai maja kelak, blok a11 kebayoran lama, jakarta selatan: bukti fotokopi hasil rekapitulasi saksi partai sehingga terdapat penggelembungan suara kec. rantau bayur: bukti fotokopi formulir model dan db1 kab. banyuasin: bukti fotokopi formulir db1 kab. musi banyuasin: bukti fotokopi model dan dc1 provinsi sumatera selatan: bukti fotokopi bukti bukti pemberitaan media masa yang menguatkan terjadinya perihal tersebut diatas: bukti fotokopi pernyataan para saksi mengenai terjadinya hal tersebut atas, bukti fotokopi formulir daftar calon tetap dprd provinsi sumatera selatan dapil sumsel muba dan banyuasin) provinsi sumatera selatan,sebagai berikut: darmawan hulk, saksi pdip ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon mengenai hal hal yang terjadi ppk kecamatan rantau bayur, kabupaten banyuasin, bahwa cara penghitungan suara atau pun rekapitulasi ppk kecamatan rantau bayur dilakukan terbuka halaman kantor atau sekretariat ppk kecamatan rantau bayur hanya untuk penghitungan dprd kabupaten sedangkan untuk rekapitulasi dprd provinsi, dpr dan dpd, dilakukan akan tetapi dalam berita acara ini tertera surat suara tidak sah batal, bukti fotokopi berita acara perhitungan suara ulang tps kel. desa kalumeme, kec. ujung bulu yang menerangkan tentang kunci gembok tidak ada dan tidak tersegel. menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan permohonan pemeriksaan saksi melalui persidangan jarak jauh bertanggal juni untuk saksi bulukumba yang kemudian ditolak oleh mahkamah sehingga mengajukan permohonan kesaksian tertulis (limaahli, saksi dari partai patriot tps bintaro bahwa perolehan suara penuh berdasarkan sertifikat dan besar plant) adalah sebesar (satu) suara, bahwa partai demokrasi pembaharuan pada tps kel. bintaro berdasarkan sertifikat dan besar tidak memperoleh suara (kosong) suara akan tetapi pada rekapitulasi ppk ujung bulu menjadi (enam) suara, moh. yamin, ketua pps kalumeme dan pencatat perolehan suara format besar pada penghitungan ulang tps bonto manga kel. kalumeme bahwa penuh mendapatkan suara tps bonto manga berdasarkan laporan ketua kpps melalui berita acara pemilihan dengan rincian bahwa suara partai adalah (satu) suara dan suara caleg nomor urut adalah (enam belas) suara: bahwa terdapat kejanggalan pada perhitungan ulang bertempat gedung jsn yang dilakukan oleh ppk dihadapan saksi saksi partai pada tanggal april dimulai pada pukul wita dinihari dengan rincian kejanggalan sebagai berikut: saat peti dibuka tidak ada formulir dalam peti, sehingga dibuka format besar hasil perhitungan kpps dengan hasil bagi penuh sama dengan poin atas dan surat suara sah lembar, perhitungan ulang dilakukan dengan hasil akhir tetap sama dengan poin diatas, laporan berita acara yang dibuat oleh ppk kpud terjadi perubahan yang mengakibatkan suara penuh mendapat suara suara dengan rincian yakni suara partai (kosong) dan suara caleg nomor urut adalah suara: andi rizal, saksi perhitungan ulang suara gedung jsn dari partai penuh bahwa pada hari minggu tanggal april telah menjadi saksi dari partai penuh, untuk penghitungan ulang (delapan) tps kec. ujung bulu, bahwa pada proses hitung ulang tersebut terjadi sejumlah kejanggalan diantaranya tidak ditemukan formulir dalam kotak, sebagian kotak suara tidak tersegel, kunci tergantung pada gembok dan adanya kotak suara yang terbongkar atau rusak: bahwa ada surat suara yang tidak terpakai sebanyak (seratus tiga belas) surat suara tps kel. terang terang yang tidak ditemukan dalam kotak suara peti: es bahwa sebelum dilakukannya perhitungan surat suara panas kecamatan dan ppk ujung bulu sepakat untuk membawa sebagai data pembanding sebelum dimulai perhitungan ppk dan panas kecamatan tidak dapat memperlihatkan formulir sesuai kesepakatan awal dan hanya partai penuh yang membawa dan memperlihatkan formulir sehingga penghitungan ulang tersebut menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku: syarifuddin, saksi dari partai ppen tps terang terang bahwa partai pdp tidak memperoleh suara yaitu (kosong) suara sesuai dengan formulir yang diberikan langsung oleh ketua tps terang terang, bahwa setelah perhitungan ulang gedung juang maka suara partai pdp bertambah menjadi (tujuh) suara tingkat ppk, sementara suara partai pmb berkurang (tujuh) suara menjadi (kosong) suara, faisal, koordinator saksi penuh kecamatan ujung bulu bahwa tps terang terang suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia memperoleh (lima) suara, sedangkan partai demokrasi pembaharuan tidak memperoleh suara (kosong): bahwa pada perhitungan ulang gedung jsn' sisa kertas suara yang tidak terpakai pada tps ini hilang dan tidak ada dalam kota suara peti: bahwa tps kalumeme perolehan suara penuh sebesar (tujuh belas. akan tetapi setelah perhitungan ulang gedung jsn' perolehan suara penuh tps kel. kalumeme yang ditulis oleh penyelenggara yaitu bapak rifai (anggota ppk) dan disetujui oleh ibu ambar (anggota ppk) berubah menjadi (enam bebas) suara sehingga suara penuh tps ini berkurang (satu) suara, bahwa tps kel. loka suara penuh memperoleh (dua puluh tiga, namun ditingkat ppk terjadi perubahan yaitu, menjadi (dua puluh dua) suara sehingga suara partai penuh berkurang (satu) suara. tps ini saya melihat kotak suara sudah rusak. bahwa tps benteng menurut anggota penyelenggara kpps atas nama ahmad sari suara penuh memperoleh (tiga bebas) suara, namun oleh ketua kpps yang bernama umnnyati tulis (dua belas) suara, sehingga ahmad sari anggota kpps tidak mau menandatangani berita acara. sedangkan suara partai demokrasi pembaruan pdp) tps benteng memperoleh (kosong) suara. namun setelah rekapitulasi ppk ujung bulu suara partai demokrasi pembaharuan dari (kosong) menjadi (tujuh) suara, sehingga telah terjadi penggelembungan suara tingkat ppk. dalam hal ini juga sdr. ahmad sari mendapat tekanan dari ketua kpps, dimana ketua kpps tidak memperbolehkan sdr. ahmad sari bersaksi mahkamah konstitusi. bahwa pada tps bintaro sesuai data formulir partai penuh mendapat (satu) suara sedangkan partai pdp (kosong), namun setelah rekapitulasi tingkat ppk partai penuh memperoleh (satu) suara dan partai pdp memperoleh (enam) suara sehingga terjadi penggelembungan suara untuk partai pdp. semua saksi yang akan panggil untuk menyampaikan kesaksiannya termasuk anggota kpps dan pps dilarang oleh ketua tps yang bernama bapak abdul wahid untuk bersaksisebagai berikut: bahwa tentang dalil pemohon yang menduga ada kesalahan penghitungan suara tingkat ppk ujung bulu yang merugikan pemohon sebanyak (dua) suara. dalil pemohon tersebut, oleh turut memohon menegaskan ketidakbenaran dari apa yang diuraikan tersebut. sebab perolehan suara pemohon tingkat kecamatan ujung bulu pada tps keluaran kalumeme dan tps kelurahan kampoloka yang dianggap pemohon kehilangan suara sama sekali tidaklah berdasar. untuk itu turut memohon menegaskan bahwa tingkat ppk kecamatan ujung bulu pernah dilakukan penghitungan suara ulang. itupun diantaranya atas desakan pemohon. sehingga tentunya jika terjadi perubahan perolehan suara dari partai politik peserta pemilu merupakan konsekuensi dari penghitungan ulang tersebut. demikian halnya dengan berkurangnya suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia sebanyak (satu) suara sebagaimana pada pokok permohonan pemohon tps kelurahan kalumeme kec. ujung bulu dari (tujuh belas) suara menjadi (enam belas) suara, bahwa tidak benar jika dikatakan suara pemohon berkurang sebanyak (satu) suara tps kelurahan kampong loka kec. ujung bulu. hal ini berdasarkan fakta pada saat dilakukan penghitungan ulang gedung jsn pada tanggal april bahwa pada saat itu suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia tetap sebanyak (dua puluh dua) suara sebagaimana pada rekapitulasi tingkat ppk: bahwa sebagai penegasan oleh turut memohon menguraikan proses terjadinya penghitungan suara ulang tersebut yaitu bahwa pada tanggal april saksi pemohon memasukkan keberatan dalam formulir kepada ppk ujung bulu pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk ujung bulu. setelah dikonsultasikan kepada bawaslu kecamatan ujung bulu, maka pada tanggal april bawaslu kecamatan ujung bulu mengeluarkan rekomendasi dengan bawaslu ub iv yang ditujukan ketua ppk ujung bulu untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang dprd kabupaten delapan tps, bahwa pada tanggal april bertempat gedung jsn kabupaten bulukumba dilakukanlah pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang, bahwa hasil penghitungan ulang inilah yang dijadikan dasar ppk ujung bulu dalam menentukan perolehan suara partai peserta pemilu kecamatan ujung bulu dan pemohon mendapatkan suara, bahwa ternyata penghitungan ulang yang dihadiri ketua dan anggota ppk kecamatan ujung bulu, ketua dan anggota bawaslu kecamatan ujung bulu dan beberapa saksi partai politik yang tertuang dalan berita penghitungan suara ulang, oleh pemohon tidak diakui hasil perhitungan tersebut: dalil pemohon tentang berkurangnya suara pemohon kecamatan bontobahari dan kecamatan ujung loe. bahwa dalil yang dikemukakan pemohon, tersebut yang mengatakan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak (satu) suara kelurahan tanah lemo kecamatan bonto bahari dan desa mandailing kec. ujung loe sebagaimana pada dijelaskan pada pokok permohonan pemohon tidaklah jelas. hal ini disebabkan pemohon tidak tercantum tps mana berkurangnya suara tersebut serta berapa perolehan suara versi pemohon tps tersebut, bahwa hal tersebut tentunya sangat menyulitkan posisi turut memohon dalam perkara ini. seharusnya pemohon menguraikan perolehan suara menurut pemohon tps tps yang dianggap ada pengurangan suaranya pada (dua) kecamatan tersebut. sehingga dengan mudah kita membandingkan dengan data perolehan suara yang ada pada turut memohon vi: bahwa yang jelas, perolehan suara peserta pemilu kecamatan bontobahari dan kecamatan ujung loe tidak ada yang dikurangi dan tidak ada pula yang ditambah, termasuk perolehan suara pemohon. perolehan suara pemohon kecamatan bontobahari suara dan kecamatan ujung loe suara. tabel tentang dalil pemohon menyangkut dugaan penambahan suara partai demokrasi pembaruan. kecamatan ujung bulu bahwa dugaan penambahan suara partai demokrasi pembaruan sebanyak suara sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan pemohon adalah tidak benar. karena perolehan suara pdp didasarkan pada fakta setelah dilakukan penghitungan ulang gedung jsn pada tanggal april sebagaimana telah diuraikan atas. dimana penghitungan ulang tersebut juga atas keinginan pemohon serta rekomendasi panas kecamatan ujung bulu sebagaimana diuraikan atas. sehingga berubahnya perolehan suara dari pdp sebanyak bukanlah penambahan suara, namun merupakan perolehan suara yang senjatanya berdasarkan hasil penghitungan ulang tingkat ppk kec. ujung bulu, kecamatan ujung loe bahwa dugaan pemohon yang didalilkan dalam permohonannya tentang adanya penambahan suara terhadap partai demokrasi pembaruan kecamatan ujung loe adalah tidak benar. sebab saat rekapitulasi tingkat ppk ujung loe, perolehan suara untuk partai demokrasi pembaruan tps tps pada (enam) desa kecamatan ujung loe tersebut adalah perolehan suara yang benar berdasarkan formulir dan besar. kebenaran perolehan suara partai demokrasi pembaruan tps tps tersebut dikuatkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani ketua kpps dan ketua pps setempat: perolehan suara pdp daerah pemilihan iii kabupaten bulukumba tabel, dan hasilnya tetap sebagaimana fakta yang ada: bahwa tentang dugaan pemohon tentang adanya penambahan suara tidak sah desa sarana, desa balong, desa halangi, dan desa tammatto kecamatan ujung loe adalah dalil yang sama sekali tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. pemohon juga tidak dengan jelas tps tps mana saja terjadi penambahan suara tidak sah yang dimaksudkan pemohon. sehingga turut memohon sulit untuk memberikan penjelasan secara rinci dalam membantah dalil pemohon:: bahwa pencocokan perolehan suara antara saksi penuh dan bawaslu pada tanggal april dengan menggunakan berita acara model kecamatan ujung bulu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengetahui perolehan suara oleh karena metode rekapitulasi penghitungan suara kecamatan ujung bulu tanggal april menggunakan model besar. penggunaan model besar ini berdasarkan atas permintaan saksi parpol yang hadir yang mendapatkan persetujuan panas kecamatan ujung bulu.menetapkan perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan (tiga) bulukumba sebanyak suara. menimbang untuk menguatkan jawabannya maka komisi pemilihan umum kabupaten bulukumbabulukumba model dprd kab kota), bukti fotokopibulbulukalumemlokaela ela kecamatan ujung buluentengnya kecamatan ujung bulu model da b terang terang kecamatan ujung bulucable kecamatan ujung bulu model da b dprd kabupaten kota), diruang camat rantau bayur dengan alasan tenda yang digunakan dihalaman kantor telah habis masa kontraknya dan harus segera dibongkar, bahwa disebabkan ruangan camat yang sempit, maka saksi saksi parpol ppk kecamatan rantau bayur, tidak ada satupun yang bisa mengikuti rekapitulasi perhitungan suara dprd provinsi, dpr dan dpd: bahwa ppk mengatakan kepada seluruh saksi untuk menandatangani berita acara kosong (belum terisi) dengan alasan mempercepat proses penghitungan suara untuk disampaikan kepada kpu, kpud banyuasin, bahwa para saksi kemudian menandatangani berita acara kosong tersebut, bahwa para saksi diminta untuk kembali datang pada tanggal untuk menghadiri rapat pleno rekap tingkat ppk. namun ketika tanggal para saksi datang, ppk rantau bayur sudah tidak berada lagi secretariat ppk tersebut sedangkan seluruh dokumen juga dibawa kabur. bahwa penyerahan hasil rekapitulasi dari kecamatan rantau bayur kepada kpu banyuasin merupakan perbuatan yang tidak resmi: bahwa ppk kecamatan rantau bayur hanya memberikan satu lembar plant itupun adalah palsu atau kopi (salinan), bahwa setelah hasil rekap suara diumumkan dengan ditempel kantor kecamatan, banyak suara yang tidak sesuai dengan data data yang dimiliki saksi saksi tps atau model c1, bahwa saksi langsung mengajukan keberatan kepada bawaslu kabupaten dengan tuntutan bahwa kami minta agar rekapitulasi ppk kecamatan rantau bayur untuk suara dprd provinsi dapil kabupaten banyuasin dan musi banyuasin dilakukan penghitungan ulang, bahwa bawaslu kabupaten banyuasin menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kpu dan kpu memenuhi permintaan tersebut dan melakukan penghitungan ulang, bahwa berdasarkan kesepakatan para saksi parpol, maka penghitungan ulang tidak mungkin dilakukan dengan menghitung setiap lembar surat suara, melainkan akan menghitung melalui atau da1intaro kecamatan ujung bulu model da b prd kabupatenbontobahari,bontobahari model da1 kabloeloelembarpang kecamatan ujung loe model da b dprd kabupaten kota):padangloang kecamatan ujung loaranampiran tps desa mandailing kec. ujung loe: bukti tt6 bukti tt&lembarppadanglobinatarana kec. ujung loe, bukti fotokopi rekomendasi pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara dprd dari bawaslu kecamatan ujung bulu tanggal april bukti fotokopi berita acara pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara pemilu anggota dprd kab kota dapil iii untuk wilayah kecamatan ujung bulu bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa mandailing bersama ketua ketua kpps tentang perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa mandailing kecamatan ujung loe, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa padangloang tentang perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa padangloang kecamatan ujung loe: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa selembar bersama ketua kpps tps selembar tentang perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa selembar kecamatan ujung loe: bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa sepang bersama ketua kpps tps tentang perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa sepang kecamatan ujung loe, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa binatang bersama ketua dan anggota kpps tps tentang kebenaran perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa binatang kecamatan ujung loe, bukti fotokopi surat pernyataan ketua pps desa sarana bersama ketua kpps tps tentang perolehan suara partai penuh dan pdp tiap tps desa binatang kecamatan ujung loe, bukti fotokopi berita acara penggunaan model besar dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan ujung bulu, bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kecamatan ujung loe nomor bawaslu loe iv tentang penggunaan besar pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk ujung loe, bukti fotokopi berita acara penggunaan besar pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk ujung loe:lembar kecamatan ujung loe, bukti ttepdanglomandailing kecamatan ujung loe, menimbang bahwa partai demokrasi pembaruan yang diwakili oleh roy jenis s.h., m.h dan krt. didi supriyanto, sh., masing masing selaku ketua umum dan sekretaris harian pimpinan partai demokrasi pembaruan yang telah memberikan kuasa pada dr. sigit herman binjai s.h., hum dkk., berdasarkan surat permohonan bertanggal juni telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait untuk perkara penuh daerah pemilihan kabupaten bulukumba iii dengan permohonan sebagai berikut: bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan dasar alasan sebagai berikut, perolehan suara pdp pihak terkait) kabupaten bulukumba telah sesuai dengan fakta fakta lapangan yang telah ditandatangani oleh saksi saksi dari parpol termasuk saksi dari penuh pemohon), dan bahkan setelah dilakukan perhitungan ulang atas rekomendasi bawaslu kec. jungle bukti pt ternyata jumlah perolehan suara pihak terkait pdp) malah justru bertambah suara, hal mana terbukti: sesuai berita acara pembukaan kotak suara dan perhitungan ulang surat suara pemilu anggota dprd dapil iii bulukumba, pada hari minggu tanggal april dibeberapa tps yaitu san tama pepe jaga demikian pula berdasarkan hasil pencocokan ulang antara tepi dengan model ternyata jumlah perolehan suara pdp (pihak terkait) beberapa tps sama jumlah kebolehannya. hal mana terbukti dari, surat pernyataan dari ketua pps desa binatkel. seppadangloang, kec. jungle, kab. bulukumba tanpa nomorselembar. surat pernyataan dari ketua pps desa mandailitps pdp memperoleh suara, sedangkan penu. surat pernyataan dari ketua pps desa saranabahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi model ci, kecamatan ujungbulurincian perolehan suara parpol dan caleg dprd berupa model kecamatan junglesertifikasi rekapitulasi perolehan suara parpol dan caleg ci, berupa model da.i yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk kec. bontobahari, pdp pihak terkait) memperoleh suara: bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan jumlah perolehan suara pdp (pihak terkait) kecamatan yaitu kecamatan ujungbulu, kecamatan jungle dan kecamatan bontobahari yakni sebanyak suara, hal mana sesuai dengan rincian perolehan suara parpol dan caleg kab. bulukumba: bahwa oleh karena permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan hak dan kepentingan pihak terkait, dan mahkamah konstitusi mengakomodasi hak dan kepentingan kami sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi tahun bab yang menyatakan, pihak terkait adalah peserta pemilihan umum selain pemohon", maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila permohonan kami menjadi pihak terkait diterima oleh mahkamah konstitusi, dengan demikian maka keberatan pemohon penuh) tidak beralasan secara hukum, karena berdasarkan model da. yang akan dijadikan sebagai bukti pt. oleh pihak terkait berupapk dalam pemilu anggota dprd kab. bulukumba, yang mana setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai bukti pt. ternyata jika hasil perolehan suara pihak terkait malah bertambah suara kelurahan loka. berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang kamarnya menolak permohonan pemohon. menimbang untuk menguatkan jawabannya maka partai demokrasi pembaruan sebagai pihak terkaitrekomendasi bawaslu kecamatan jungle kepada ppk kecamatan jungle:dapil ill bulukumba, pada hari minggu tanggal april bukti fotokopi surat pernyataan dari ketua pps desa binatang, kec. jungle, kab bulukumba pps db v tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan dari ketua pps kel. sepang,padangloang. kec. jungle, kab. bulukumba tanpa nomor tanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan dari ketua pps desa samba.mandailing kec. jungle kab bulukumba pps db v tanggal mei bahwa dalam kotak suara untuk tps kecamatan rantau bayur, tidak ada satu kotak pun yang masih ditembak, bahwa isi kotak hanyalah surat suara dengan surat undangan yang sudah dibundel setiap ataupun bahwa dokumen dokumen yang lain tidak diketemukan sama sekali kecuali surat suara, bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang kpud banyuasin, baru diketahui terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh ppk kecamatan rantau bayur terhadap beberapa parpol dan caleg yang merupakan anak kandung ataupun menantu bupati banyuasin dan adik kandung kpu serta kroni kroninya: bahwa setelah penghitungan ulang, maka suara untuk muhammad erwin s.t. dari pkb ppk kecamatan rantau bayur adalah namun setelah dilakukan penghitungan ulang kpud banyuasin suara muhammad erwin adalah bahwa ir. wala kusuma hadi, m.m., partai golkar, caleg dprd provinsi mendapatkan suara rekap ppk namun setelah dilakukan penghitungan ulang hanya suara, bahwa suara lan anton berlian, s.h.dari golkar rekap ppk adalah setelah dilakukan penghitungan ulang jumlahnya hanya suara: bahwa suara adi suryadi si. dari pbr rekap ppk suara dan ternyata setelah dihitung ulang kpu, suaranya hanya suara. bahwa marzuki s.e. dari psi perhitungan ppk suara dan setelah dilakukan hitung ulang kpu hanya suara, bahwa bawaslu menyatakan tidak dapat mengajukan permasalahan ini sejalur pidana karena masalah ini sudah kadaluarsa, bahwa polres banyuasin sebagai gakundu menunggu rekomendasi dari bawaslu, tanpa rekomendasi kepada gakundu, kepolisian tidak bisa bertindak atau berbuat apa terhadap oknum pelanggar pemilu dalam hal pelanggaran pemilu: bukti fotokopi surat pernyataan dari ketua pps desa sarana, kec. jungle, kab. bulukumba pps db v tanggal mei bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi model cl, kecamatan ujungbulu berupa model da.i yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk ujung bulu: bukti fotokopi rincian perolehan suara parpol dan caleg dprd berupa model c1, kecamatan jungle berupa model da.i yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk ujung bulu, bukti fotokopi sertifikasi rekapitulasi perolehan suara parpol dan caleg c1, berupa model da1 yang ditandatangani oleh ketua dan anggota ppk kec. bontobahari, bukti fotokopi rekapitulasi perolehan suara pdp pihak terkait) kecamatan yaitu kecamatan ujungbulu, kecamatan jungle, kecamatan bontobahari, bukti fotokopi surat bawaslu bawaslu uib iv kepada ketua ppk kec ujungbulu tertanggal april menimbang bahwa panitia pengawas pemilu kabupaten bulukumba telah memberikan keterangan hadapan persidangan pada hari senin tanggal juni menerangkan sebagai berikut: bahwa tidak terjadinya form itu karena diakibatkan oleh ketidakmampuan fisik penyelenggara tingkat kpps untuk mengisi lalu kemudian disampaikan pada waktu yang ditentukan, bahwa ada kotak suara yang kondisinya rusak, bahwa pada penghitungan awal diawasi oleh panwascam kecamatan dan bawaslu kecamatan menyaksikan kotak satu per satu dibuka, bahwa menurut laporan panwascam penghitungan sampai dini hari hanya menghitung perolehan suara parpol saja: bahwa meruapakan kesepakatan pleno untuk menggunakan penghitungan berbasis besar juli: bahwa ujung bulu tidak dilakukan penghitungan berbasis besar dan tidak ada kesepakatan kesepakatan dari saksi bahwa terdapat perbedaan dari berita acara yang dibuat dini hari yakni perbedaan itu terjadi tps kelurahan benteng, yaitu penuh pada penghitungan awal suara setelah dibuka dan dihitung kembali suara, khusus untuk pada pdp dari penghitungan awal dan setelah dihitung ulang tetap tps kelurahan loka keadaannya terbalik penuh penghitungan awal dan setelah dihitung ulang itu tetap sementara pdp dari penghitungan awal dan setelah dibuka menjadi tps kelurahan kalumene penuh diperoleh dari penghitungan awal, dan setelah dibuka dan dihitung berkurang menjadi suara, sementara pdp dari satu penghitungan awal dan setelah dihitung perolehan suaranya tetap satupihak terkaitpartai persatuan nahdlatul ummah indonesia penuh) (enam) daerah pemilihan sebagai berikut: daerah pemilihan provinsi sumatera selatan daerah pemilihan kabupaten dompu daerah pemilihan kabupaten bengkulu selatan daerah pemilihan kabupaten majene daerah pemilihan kota serang daerah pemilihan kabupaten bulukumba iii3.6j menimbang bahwa terdapat dua kepengurusan yang sama sama mengaku sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal dpp penuh maka untuk membahas mengenai kepengurusan mana yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan ini maka mahkamah akan membahasnya dalam bagian pokok permohonan:dhal hal berikut: permohonan pemohon adalah kabur dan prematur. pemohon dalam perkara daerah pemilihan sumatera selatan tidak berwenang karena bukan pengurus dpp penuh yang sah. menimbang eksepsi tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: tentang permohonan kabur dan prematur, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang dapat dipertimbangkan kemudian dan oleh karenanya eksepsi memohon dikesampingkan: eksepsi tentang pemohon khusus untuk daerah pemilihan sumatera selatan tidak memiliki kedudukan hukum legal standing). menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai kedudukan hukum pemohon khusus untuk daerah pemilihan sumatera selatan ii, memohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan atas nama ir. andi william irfan sc. syamsul wijaya masing masing mengaku sebagai ketua dan sekretaris jenderal penuh, adalah tidak sah karena berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun yang diakui sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal yang syah adalah dr.kh humaine, dan saiful rizal, map: menimbang bahwa tentang kepengurusan yang sah penuh, mahkamah akan berpedoman pada keputusan menteri hukum dan ham yang telah menyatakan bahwa pimpinan partai yang sah berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor m.hh .ah. tahun dan surat kpu nomor vhafiz akshay az., ma. maka yang diakui sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah adalah dr.kh humaine, ma. dan saiful rizal, map, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan huruf pmk tahun yang berhak mengajukan perselisihan php mahkamah konstitusi adalah partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh status badan hukum dari menteri hukum dan ham serta lolos verifikasi administrasi maupun faktual sebagai peserta pemilu tahun oleh karena itu, meskipun telah dipertimbangkan keabsahan legal standing pemohon atas, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi memohon sepanjang mengenai daerah pemilihan sumatera selatan cukup beralasan. sehingga tanpa mempertimbangkan eksepsi selebihnya mahkamah berpendapat untuk daerah pemilihan sumatera selatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi. daerah pemilihan kabupaten dompu menimbang bahwa mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan daerah pemilihan kabupaten dompu tentang adanya delapan partai politik peserta pemilu yang didalilkan tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye yang seharusnya telah didiskualifikasi keikutsertaannya dalam pemilu, sehingga perolehan suara partai partai tersebut dalam pemilu tidak diperhitungkan sebagai perolehan suara sah dalam pemilu bahwa benar kpu kabupaten dompu dengan surat tertanggal maret telah melaporkan kepada kpu jakarta tentang adanya partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye sampai batas waktu yang ditentukan oleh nomor tahun tentang pemilihan umum: bahwa kemudian bawaslu kabupaten dompu telah mengeluarkan surat kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten dompu untuk segera mengambil sikap dan keputusan tentang pemberian sanksi administratif berupa pencopotan sebagai peserta pemilu bagi partai politik yang demikian. akan tetapi dengan surat nomor tahun tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota dpr, dpd, dprd kabupaten dompu telah ternyata bahwa kedelapan partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye telah ikut serta sebagai peserta pemilu dan empat partai politik antaranya memperoleh suara dan kursi dprd kabupaten dompu, secara merugikan pemohon, menimbang bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye, mahkamah berpendapat penerapan sanksi berupa pembatalan bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan nomor tentang pemilu adalah merupakan kewajiban kpu sebagai penyelenggara pemilu. apabila kpu sebagai penyelenggara pemilu melalaikan kewajiban sebagaimana perintah undang undang maka sebagai penyelenggara kpu dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam sampai dengan dan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. mahkamah juga berpendapat bahwa seandainya benar kpu telah melanggar ketentuan tentang laporan dana awal kampanye tersebut sesuai dengan undang undang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur lebih lanjut oleh kpu, maka pemberian suara yang dilakukan oleh para pemilih terhadap partai politik peserta pemilu yang tidak melaporkan dana awal kampanye kepada kpu yang oleh kpu tidak dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, tidaklah dapat membatalkan atau menyebabkan tidak sah suara yang diberikan, karena rakyat yang telah memberikan suaranya dengan itikad baik adalah dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan wakil wakilnya yang sah dan dipercaya sebagai wujud pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk duduk dalam lembaga lembaga perwakilan: menimbang bahwa dengan alasan demikian maka permohonan pemohon untuk daerah pemilihan dompu tidak cukup beralasan. daerah pemilihan kabupaten bengkulu selatan menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh pemohon untuk dapil bengkulu menyangkut kehilangan suara pemohon masing masing kecamatan pino, panorama, dan ulu manna sehingga suara pemohon yang perolehan suaranya sebesar telah ditetapkan oleh memohon sebesar kehilangan tersebut terjadi karena perolehan suara pemohon masing masing tps sebagai berikut: kendaraan brg sasa? mara kpu war pemain sola jayreatno jrestnoraa (reo ulu mama) allan oo. bahwa kehilangan suara disebabkan hilangnya suara sejumlah tps yakni: kecamatan ulu manna menurut kpu menurut pemohon keadaan kes bahwa dengan bertambahnya suara menjadi pemohon berhak atas satu kursi dpr kabupaten bengkulu selatan yang sebelumnya diperoleh partai perjuangan indonesia baru dengan suara: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda p3 sampai dengan p3 dan lima orang saksi masing masing kauman ka'im, ramadan, sukiman, bambang meiriyanto, dan isharyan, mahkamah akan memberikan penilaian sebagai berikut: menimbang bahwa suara hilang yang didalilkan oleh pemohon adalah maka sesuai dengan bukti surat yang relevan dengan tps tps dimaksud adalah form dari masing masing tps, dan da1 kecamatan ulu manna yaitu bukti p3 p3 dan p3 alat bukti pemohon masing masing tidak lengkap karena tidak memiliki model dan hanya mengajukan lampiran model c1, dalam mana untuk form untuk tps kayu ajaran terlihat tambahan angka depan angka sebaliknya bahwa ketua bawaslu kabupaten membenarkan bahwa telah mendapatkan laporan berupa tembusan pada tanggal dari surat rekomendasi penghitungan ulang kepada kpud kabupaten banyuasin. indra syahputra, sekertaris dewan pimpinan wilayah provinsi sumatera selatan penuh dan saksi kpud banyuasin bahwa saksi membenarkan peristiwa penghitungan ulang rekapitulasi ppk kecamatan rantau bayur yang dilaksanakan kabupaten banyuasin, bahwa penghitungan ulang ini karena ketika para saksi meminta untuk buka kotak suara dan hendak melihat bukti dan tidak kami temukan dalam kotak, bahwa akhirnya para saksi meminta kepada bawaslu dan kpu agar menghitung ulang dan pelaksanaan hitung ulang melalui kertas suara karena hanya kertas suara saja satu satunya alat bukti yang dapat dihitung ulang: bahwa setelah dilakukan hitung ulang didapatkan perubahan suara yang signifikan yang antara lain yang telah disebutkan oleh saksi dharmawan, bahwa saksi menyaksikan sendiri acara penghitungan ulang untuk kpud kabupaten banyuasin khusus untuk kecamatan rantau bayur, bahwa setelah hasil hitung ulang tersebut dikirimkan kpud provinsi dan rekapitulasinya sudah diperbaiki sesuai dengan hasil penghitungan ulang. marino, caleg sekaligus saksi penuh kecamatan rantau bayur bahwa saksi menyatakan telah terjadi penggelembungan suara kecamatan rantau bayur yang juga terindikasi terjadi kecamatan lainnya antara lain kecamatan pulau limau, kecamatan banyuasin banyuasin dan kecamatan muara elang, bahwa mengenai penggelembungan ini telah dapat dibuktikan yakni muhammad erwin yang semula mendapat suara setelah dihitung ulang hanya mendapat suara: anton yang semula mendapat suara bukti tt3 form yang diajukan oleh kpu kabupaten bengkulu selatan lengkap hanya tertulis angka menimbang tps desa melambung yang diklaim pemohon kehilangan bukti yang diajukan oleh pemohon sedangkan berdasarkan bukti form yang diajukan oleh turut memohon iii bukti yang lengkap hanya tertulis angka menimbang tps desa bandar agung yang diklaim pemohon kehilangan suara bukti yang diajukan oleh pemohon adalah bukti, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh turut memohon iii bukti yang form c nya lengkap hanya tertulis angka selain itu, masing masing form yang diajukan oleh pemohon dari tps tps desa melambung dan tps desa bandar agung telah diisi dengan penulisan yang sama, dan samping itu pada form tps kayu ajaran tidak dicantumkan angka total dari perolehan suara tps tersebut, menimbang bahwa meskipun pemohon mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah untuk mendukung dalil perolehan suara pemohon maka mahkamah menilai bahwa alat alat bukti yang diajukan pemohon tidak konsisten satu sama lain karena cacat cacat yang terdapat dalam bukti pemohon tersebut, menimbang bahwa dengan alasan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan. daerah pemilihan kabupaten majene menimbang permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah hilangnya suara sebanyak suara ketika perhitungan dari beberapa tps dilakukan tingkat ppk kecamatan banggai yang terdiri dari tps kelurahan totol yang kehilangan suara dan tps kelurahan totol yang juga kehilangan suara, tps kelurahan baru kehilangan suara, tps kelurahan baru kehilangan suara dan tps kelurahan baru kehilangan suara, tps kelurahan pengali ali kehilangan suara, dan tps kelurahan banggai kehilangan suara sehingga pemohon yang seharusnya mendapat suara kecamatan bangga adalah sebanyak suara sehingga total suara pemohon kabupaten majene adalah suara: kabupaten majene menurut kpu menurut pemohon bahwa kehilangan sebanyak suara dirinci melalui kekurangan suara sejumlah tps sebagai berikut: kecamatan bangga tps kekurangan suara kelurahan totol tps kelurahan baru tps aan bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kelebihan suara partai penegak demokrasi indonesia padi) sebanyak suara dalam rekap ppk bangga. padahal berdasarkan form model tps desa bangga, kecamatan bangga, padi memperoleh suara yang pada ppk kecamatan bangga ditulis suara, menimbang bahwa setelah membandingkan bukti bukti form yang diajukan oleh pemohon dengan form yang diajukan oleh turut memohon ditemukan hal hal berikut: tps kelurahan totol, klaim pemohon kehilangan enam suara yang buktikan dengan bukti p4 dibandingkan dengan bukti tt4 dari turut memohon ternyata terdapat banyak coretan dalam perolehan angka yang dicatat dalam form bukti tt4 tersebut dan jumlah suara sah bukti p4 sebesar suara tetapi bukti tt4 adalah suara. tps kelurahan totol, klaim pemohon kehilangan suara enam suara buktikan dengan bukti p4 dibandingkan dengan bukti tt4 dari turut memohon namun ternyata bukti tidak lengkap. tps kelurahan baru, klaim kehilangan sepuluh suara dibuktikan dengan bukti p4 mana perolehan pemohon dicatat suara akan tetapi dalam bukti tt4 perolehan pemohon dicatat suara. bukti p4 yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap karena tidak ditandatangani oleh seluruh petugas kpps sedangkan bukti tt4 ditandatangani oleh seluruh anggota kpps. tps kelurahan baru, klaim pemohon kehilangan satu suara buktikan dengan bukti dibandingkan dengan bukti turut memohon (tt4 terdapat selisih jumlah suara yang sah: pemohon menuliskan suara sah sedangkan turut memohon menuliskan suara. tps kelurahan baru, klaim pemohon kehilangan suara yang dibuktikan dengan bukti p4 mendapatkan suara sedangkan bukti tt4 mendapatkan suara. tps kelurahan pengali ali. sedangkan bukti turut memohon (tt4 berupa fotokopi model dan yang tidak lengkap, menunjukkan dalam model suara pemohon adalah suara. tps kelurahan bangga sedangkan menurut bukti tt4 pemohon mendapat suara. sedangkan pada bukti p4 suara sah pemohon adalah suara namun pada tt4 suara pemohon yang sah adalah suara. selain itu didapati bukti tt4 ternyata tanda tangan saksi parpol yang tercantum dalamnya dilakukan oleh orang yang sama: menimbang bahwa dari perbandingan bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan turut memohon mahkamah berpendapat bahwa bukti turut memohon mengalami cacat cacat yang menunjukkan perubahan perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan dan alat alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan bukti pemohon, sehingga oleh karena mana mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tentang kehilangan suara sebanyak suara tps tps yang telah disebutkan adalah beralasan, menimbang bahwa akan tetapi sepanjang mengenai dalil adanya penggelembungan suara sebanyak suara terhadap partai penegak demokrasi indonesia padi) tps kelurahan banggai, sebagai mana didukung oleh bukti p4 dan keterangan tertulis saksi partai demokrasi kebangsaan tps tersebut, yang disangkal oleh bawaslu kabupaten majene, dengan membandingkan pula bukti p4 sampai dengan p4 tersebut dengan tt. ternyata keabsahan bukti pemohon tersebut tidak sempurna, karena dokumen yang diajukan tidak didukung dengan identitas dan tanda tangan penyelenggara pemilihan umum dan saksi saksi peserta pemilu, menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan pemohon sepanjang mengenai penggelembungan suara bagi partai penegak demokrasi indonesia padi) tps kelurahan bangga, menurut mahkamah tidak beralasan. daerah pemilihan kota serang menimbang bahwa pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum daerah pemilihan kota serang dimana pemohon mendalilkan telah kehilangan (sepuluh) suara untuk pemohon dari yang seharusnya adalah namun kpud kota serang tercantum suara dan penggelembungan suara bagi partai matahari bangsa pmb) sebanyak suara mana total suara pmb menjadi suara, kelurahan serang tps17 p5 tt5 hilang suara. form form c1) da b) tps11 p5 tt5 hilang suara. form form kelurahan unsur c1) da b) tps31 p5 tt5 hilang suara. form form tps43 p5 tt5 hilang suara. form form c1) da b) kelurahan kaligandu tps13 p5 tt5 hilang suara. form form c1) da b) total tps hilang suara menimbang bahwa alat bukti pemohon berupa p5 sampai dengan p5 yang terdiri dari form tps tps yang didalilkan menurut mahkamah tidak dapat dibantah oleh bukti turut memohon karena tt5 sampai dengan tt5 yang diajukan oleh turut memohon tidak dilampirkan oleh form untuk dapat dipertandingkan oleh karena mana mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon untuk kehilangan suara adalah beralasan, menimbang bahwa sebaliknya dalil pemohon tentang penggelembungan partai matahari bangsa pmb) yang dirinci dalam tabel berikut: kota serang tps menurut kpu menurut selisih rekap ppk pemohon form ban ban wid lan lan ri: mis kas ban total kelurahan tps penggelembungan ditambah: kecamatan serang menurut menurut selisih kpu ppk pemohon suara pmb kelurahan sumur pucung dengan demikian, total penambahan suara partai matahari bangsa adalah suara suara menjadi suara. menimbang setelah mencermati alat bukti berupa p5 sampai dengan p5 dibandingkan dengan bukti tt5 sampai dengan tt5 telah ternyata dalil permohonan tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan terutama pada form yang menjadi bukti p5 pemohon tidak menghitung perolehan suara calon anggota pmb meskipun dalam jumlah tetap dituliskan suara: menimbang bahwa keterangan anggota ppk serang yakni nana supriatna yang didengar pada tanggal mei yang memberikan kesaksian mengenai salah memasukkan suara pmb kelurahan sumur pucung yakni suara yang seharusnya adalah sehingga menimbulkan selisih suara, menimbang bahwa meskipun dalil permohonan pemohon didukung oleh delapan orang saksi yang telah bersaksi bawah sumpah pada tanggal mei dan enam orang saksi yang memberikan keterangan tertulis akan tetapi dari bukti bukti surat dari pemohon bukti p5 sampai dengan p5 dan turut memohon bukti sampai dengan yang dirangkaikan dengan saksi saksi tersebut mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya secara sah, menimbang bahwa meskipun dalil permohonan pemohon terbukti untuk suara namun penambahan suara tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan kursi bagi pemohon karena masih berada bawah suara pmb yang memperoleh suara atau sekalipun sudah dikurangi suara menjadi suara. sehingga oleh karenanya permohonan pemohon tidak cukup beralasan. daerah pemilihan kabupaten bulukumba iii menimbang bahwa pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum daerah pemilihan bulukumba iii dimana pemohon mendalilkan telah kehilangan suara dari yang seharusnya adalah suara namun tercantum kpud kabupaten bulukumba hanya dan telah terjadi penggelembungan untuk partai demokrasi pembaruan sebanyak suara dimana suara pdp seharusnya adalah suara dan bukan suara, kel. kalumeme dan tps kel. kampoloka mandailing tanah lemo ian pena suara partai demokrasi pembaruan pdp) yang menurut pemohon digelembungkan: kala menimbang bahwa dalil kehilangan suara pemohon sebanyak suara yang dibuktikan dengan alat bukti p6 p6 dan p6 setelah diperbandingkan dengan bukti tt6 sampai tt6 sampai dengan telah ternyata bagi mahkamah bahwa yang dapat dibuktikan perbedaannya hanya (dua) suara masing masing kecamatan bontobahari dan kecamatan ujung loe sedangkan dua suara lainnya tidak dapat ditunjukkan oleh bukti yang diajukan oleh pemohon. lain pihak dalil pemohon tentang penambahan suara terhadap partai demokrasi pembaruan sebanyak suara yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya samping terjadi inkonsistensi dalam angka angka permohonan dengan alat alat bukti yang diajukan yaitu p6 sampai dengan p6 dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh turut memohon yakni bukti tt6 sampai dengan tt6 penggelembungan suara dimaksud tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan, menimbang meskipun kesaksian kesaksian tertulis dari saksi saksi pemohon masing masing ghl, moh. yamin, andi rizal, syarifuddin dan faisal telah mendukung dalil dalil pemohon akan tetapi kesaksian tersebut apabila dirangkaikan dengan bukti bukti yang diajukan oleh pemohon maupun memohon tidak konsisten satu sama lain dan oleh karenanya mahkamah berpendapat, keterangan tertulis saksi saksi pemohon tidak mendukung dalil permohonan baik tentang kehilangan suara pemohon atau pun tentang penggelembungan suara partai demokrasi pembaruan pdp), menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut atas mahkamah berpendapat permohonan pemohopemohon dalam permohonan untuk daerah pemilihan sumatera selatan tidak memiliki legal standing. permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan: dalil permohonan pemohon sepanjang mengenai dapil kabupaten majene beralasan. setelah dihitung ulang mendapat suara, marzuki yang semula mendapatkan suara setelah dihitung ulang hanya mendapat suara: bahwa saksi mendapatkan data tersebut dari form dasebagai berikut: dalam eksepsi pemohon atas nama ketua umum ir. andi william irfan, msc tidak berkapasitas untuk mengajukan permohonan atas nama dpp penuh untuk dprd dapil sumatera selatan bahwa penuh didirikan dengan akta notaris haryanto, nomor tanggal maret dan disahkan dengan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia nomor .um. tahun tanggal oktober dengan ketua umum prof. kh. sinkron ma'mun dan sekretaris jenderal dr. kh.achmad safari: bahwa melalui surat nomor dpp penuh xii tanggal november penuh mengajukan permohonan perubahan susunan kepengurusan dpp masa khidmat dan disahkan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .um. tahun tanggal januari dengan ketua umum dr.kh.m.yusuf humaine dan sekretaris jenderal sampul rizal, map, bahwa pimpinan wilayah penuh dengan surat nomor u dpp.penuh xi tanggal november mengajukan permohonan agar menteri hukum dan ham mencabut kembali surat keputusan kemenkumham nomor m.hh .ah. tahun tanggal november dan mengesahkan kepengurusan dengan ketua umum drs. iman sumatra dan sekretaris jenderal agus syamsul wilaya if: dalil permohonan pemohon untuk daerah pemilihangabulkan eksepsi memohon sepanjang mengenai daerah pemilihan sumatera selatan dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan sumatera selatan tidak dapat diterima. mengabulkan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan kabupaten majenemenyatakanyang benar berjumlah suara. memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan ini. menyatakan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan kabupaten dompu, daerah pemilihan kabupaten bengkulu selatan ii, daerah pemilihan kota serang dan daerah pemilihan kabupaten bulukumba iiigurita ayuturut memohon dan atau kuasanya, dan pihak terkait dan atau kuasanyagurita ayun bahwa kemudian pada tanggal desember melalui surat nomor dpp penuh xi1 dpp penuh melalui pjs ketua umumnya dr.kh.m.yusuf humaine, dan sekretaris jenderalnya sampul rizal,map menetapkan berdasarkan hasil rapat pleno dpp penuh untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan sdr. syamsul wijaya. bahwa terhadap perselisihan internal penuh tersebut, dalam kemenkumham dalam suratnya nomor ahu. .ah. tanggal januari menyatakan bahwa mencermati hal tersebut diatas, maka kemenkumham berpendapat bahwa dalam tubuh penuh terdapat permasalahan internal partai karena permohonan tersebut diajukan oleh dpw penuh bukan oleh dpp penuh: bahwa lebih lanjut mengingat permasalahan internal partai, maka berdasar nomor tahun tentang parpol, depkumham belum dapat mengesahkan permohonan pengesahan kepengurusan dpp parpol sampai permasalahan tersebut terselesaikan dan agar diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, atau melalui penyelesaian perselisihan parpol pengadilan atau luar pengadilan dengan cara rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase parpol yang mekanismenya diatur dalam ad art berdasarkan nomor tahun tentang parpol, bahwa terhadap rekomendasi dari kemenkumham tersebut ir. andi william, msc, syamsul wijaya dan kawan kawan telah mengajukan gugatan pengadilan negeri jakarta selatan pada tanggal maret dan hingga saat permohonan php mahkamah konstitusi ini digelar perkara guo masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan tetap dari jakarta selatan: bahwa dalam surat kpu nomor vidr.h.a.hafiz akshay az.,ma. penuh tercatat pada lampiran nomor urut dengan ketua umum adalah kh. yusuf humaine,ma dan sekretaris jenderal h.sampul rizal: bahwa berdasarkan fakta fakta atas, maka memohon dengan ini mohon kepada majelis untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena diketahui bahwa ketua dan sekretaris jenderal penuh yang sah dan benar menurut hukum adalah kh. yusuf humaine,ma dan sekretaris jenderal sampul rizal dan bukanlah ir. andi william irfan, msc sebagai ketua umum penuh dan k.h. syamsul wijaya sebagai sekretaris jenderal: menimbang untuk menguatkan jawaban dari komisi pemilihan umum, maka komisi pemilihan umum kabupaten banyuasinmberhentian pemohon sebagai pengurus partai persatuan nahdlatul ummah dpp penuh xii1 tanggal desember bukti fotokopi berita acara kesepakatan bersama antara saksi partai politik, bawaslu kabupaten banyuasin dan komisi pemilihan umum kabupaten banyuasin, polres banyuasin tentang penghitungan ulang perolehan suara pemilu kecamatan rantau bayur, bukti fotokopi berita acara plant membahas penghitungan ulang rekapitulasi hasil perolehan suara dprd provinsi sumatera selatan ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin pada pemilu legislatifselatan panitia pemilihan kecamatan model da dprd provinsi)lampiran model da dprd provinsi) bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan pts kpu.ss v tentang penetapan perolehan kursi portal politik peserta pemilu tahun tingkat provinsi sumatera selatan, bukti fotokopi berita acara ba kpu.ssi v tentang penetapan hasil pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota dprd provinsi sumatera selatan pemilihan umum tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan nomor kptsikpu.seni2009fotokopi penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara calon anggota dprd provinsi sumatera selatan pemilihan umum tahun daerah pemilihan sumatera selatan model ea3 dprd), bukti fotokopi daftar terpilih anggota dprd provinsi sumatera selatan pemilihan umum tahun provinsi sumatera selatan daerah pemilihan sumsel kab. banyuasin dan muba model ea. dprd provinsiaerah. menimbang bahwa panitia pengawas pemilu kabupaten banyuasintelah dilaksanakan pleno terbuka untuk melakukan penghitungan ulang kecamatan rantau bayur, bahwa atas rekomendasi bawaslu provinsi maka terhadap indikasi dan laporan penggelembungan suara maka bawaslu memberikan rekomendasi kepada kpud provinsi untuk melakukan penghitungan ulang disemua tps yang ada kecamatan rantau bayur dengan menghadirkan saksi partai politik: bahwa hasil pleno penghitungan ulang tersebut kemudian menjadi landasan bagi kpu provinsi untuk menetapkan hasil pemilu ditingkat provinsi sumatera selatan. daerah pemilihan kabupaten dompudompu sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember kpu kabupaten dompu turut memohon ii), telah mengeluarkan surat nomor: kpu dpu xi1 perihal rekening khusus dana kampanye yang ditujukan pada seluruh dewan pimpinan daerah dan atau dewan pimpinan cabang partai politik kabupaten dompu untuk segera melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus, sebagaimana ketentuan dan undang undang tahun tentang pemilihan umum, bahwa pada tanggal januari kpu kabupaten dompu turut memohon ii) juga mengeluarkan surat dengan nomor: kpu dpu i perihal rekening dana kampanye dan tim kampanye, yang ditujukan pada tiap tiap partai politik peserta pemilu yang ada kabupaten dompu, untuk segera melaporkan dana awal kampanye kepada kpu kabupaten dompu turut memohon ii) sebagaimana ketentuan undang undang tahun tentang pemilu: bahwa selanjutnya pada tanggal pebruari kpu kabupaten dompu turut memohon ii), kembali mengeluarkan surat nomor: kpu dpu ii perihal rekening dan laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun yang ditujukan pada seluruh partai politik kabupaten dompu, agar pimpinan parpol segera menyerahkan rekening dana awal kampanye dan tim kampanye kpu kabupaten dompu turut memohon ii) selambat lambatnya tanggal maret bahwa pada tanggal maret bawaslu kabupaten dompu,sebagai lembaga yang bertugas dan berwewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya proses pelaksanaan pemilihan umum, telah melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus, hingga sampai internal waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu yaitu: tanggal maret sampai jam wita dan diketahui ada (delapan) partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus pada komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon bahwa pada tanggal maret kpu kabupaten dompu turut memohon ii) selanjutnya kembali mengeluarkan surat dengan nomor: kpu dpu!i11 perihal dana awal kampanye partai politik peserta pemilu tahun yang ditujukan pada ketua kpu republik indonesia memohon) yang dihembuskan pada kpu propinsi ntb dan ketua bawaslu kabupaten dompu, yang menyebutkan pada point surat tersebut ada (delapan) partai politik yang tidak melaporkan dana awal bahwa atas kepengurusan ganda yang terjadi penuh, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan mahkamah atas perselisihan hasil pemilihan umum daerah pemilihan yang dipersengketakan. selanjutnya disebut . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum republik indonesia kpu), berkedudukan jl. imam bonjol mentengcahyaning n.w, sh., mh., turkiye, sh., dan antonius budi satria, s. memohon, komisi pemilihan umum daerah provinsi sumatera selatan kpud sumsel), berkedudukan jl. pangeran ratu jakabaring palembang, selanjutnya disebut ggggggggnnnnnnn ntb turut memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten dompu kpud dompu), berkedudukan jl. bhayangkara dompu, nusa tenggara barat, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal mei kepada mahsa, s.h., hum dkk., dari kantor hukum sanak beralamat jalan pariwisata mataram, nusa tenggara barat, selanjutnya disebut . turut memohon il: kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan undang undang nomor: tahun tentang pemilihan umum: bahwa (delapan) partai politik yang tidak menyerahkan dana awal kampanye sampai dengan internal waktu yang telah ditentukan oleh undang undang tersebut adalah sebagai berikut: partai penyampaian laporan partai pengusaha dan pekerja indonesia maret pipi) partai barisan nasional barnes) maret partai pemuda indonesia ppi) maret partai nasional indonesia marhaenisme maret partai demokrasi pembaharuan pdp) maret partai patriot maret partai demokrat maret partai merdeka maret bahwa pada tanggal maret komisi pemilihan umum kpu) republik indonesia mengeluarkan surat dengan nomor: kpu iii sifat: segera, perihal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang ditujukan pada komisi pemilihan umum propinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota seluruh indonesia, mengenai teknis dan tata cara pembatalan partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah tertentu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada komisi pemilihan umum propinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota sebagaimana undang undang tahun serta memperhatikan surat badan pengawas pemilu bawaslu tanggal maret bahwa panitia pengawas pemilu kabupaten dompu telah mengeluarkan surat tanggal april bawaslu. dpu iv sifat, segera, perihal: keputusan sanksi administrasi partai politik yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii), untuk segera mengambil sikap dan keputusan tentang pemberian sanksi administrasi berupa pencopotan sebagai peserta pemilu bagi partai politik yang telah melanggar peraturan perundang undangan pemilihan umum dan keputusan komisi pemilihan umum tahun tanggal pebruari bahwa surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii) nomor: tahun tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota dpr, dpd, dprd propinsi, dan dprd kabupaten dompu tahun yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii) telah sangat bertentangan dengan undang undang tahun tentang pemilihan umum dan peraturan komisi pemilihan umum nomor, tahun tentang pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten kota tahun bahwa pada konsideran menimbang surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii) tersebut pada point b bahwa (tiga puluh delapan) partai politik peserta pemilihan umum kabupaten dompu dinyatakan dapat mengikuti pemilihan umum tahun sementara, ini sangat bertentangan dengan surat komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii) sendiri tertanggal maret nomor: kpu dpu!ii1 sifat: penting dengan perihal: laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum tahun yang pada point ada (delapan) partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai tanggal maret pukul wita: bahwa terhadap keputusan dari kpud kabupaten dompu turut memohon il) tersebut telah merugikan pemohon dan menguntungkan partai politik yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus sebagaimana ketentuan undang undang tahun dan peraturan kpu, serta dengan unsur sengaja mengkhianati pembuat undang undang dan mencederai proses pemilu yaitu dengan tidak dipenuhinya undang undang tahun tentang pemilu dan serta peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia tersebut yang seharusnya menjadi acuan dari pelaksanaan pemilihan umum pada tahun bahwa perbuatan dan tindakan dari komisi pemilihan umum daerah kabupaten dompu turut memohon ii) yang memutuskan dan menetapkan partai politik yang seharusnya dikenai sanksi, karena tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang undang tahun tentang pemilu dan yang mana, telah berpengaruh pula pada penetapan perolehan suara hasil pemilu yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada perolehan penetapan kursi daerah pemilihan (satu) dan daerah pemilihan (dua) untuk kursi dprd, kabupaten dompu sehingga telah merugikan pemohon, juga merugikan pihak terkait dalam hal ini partai karya peduli bangsa, partai pelopor dan partai persatuan daerah: bahwa dari (delapan) partai politik yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang akan memperoleh kursi dprd kabupaten dompu, tersebut ada (empat) partai politik yaitu, partai barisan nasional, partai merdeka, partai demokrat, dan partai nasional indonesia marhaenisme sesuai dengan hasil rapat pleno dari turut memohon ii: bahwa perolehan suara dari (empat) partai politik tersebut diatas adalah sebagai berikut: partai barisan nasional suara. ii. partai demokrat . suara. iii. partai merdeka . suara. iv. partai nasional indonesia marhaenisme suara. bahwa yang seharusnya partai politik yang memperoleh kursi pada daerah pemilihan dompu kecamatan dompu, kecamatan pado dan kecamatan hu'u),serta partai politik yang memperoleh kursi pada daerah pemilihan dompu (dua) adalah sebagai berikut partai persatuan nahdlatul ulama indonesikarya peduli bangspelopor mendapatkan suara untuk dapil dompu (dua) kec. woa dan kec. kilo sehingga berhak atas (satu kursi sisa. peringkat sisa suara terbanyak partai persatuan daerah mendapatkan suara untuk dapil dompu (dua), kec. woa dan kec. kilo sehingga berhak atas (satu) kursi sisa. peringkat sisa suara terbanyak bahwa terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi dari komisi pemilihan umum daerah kabupaten dompu turut memohon ii) tanggal mei tersebut telah dibuat surat penolakan oleh bawaslu kabupaten dompu bawaslu. dpu v tanggal mei dan juga telah dilakukan hal yang sama oleh pantau propinsi nusa tengara barat ntb) yaitu surat penolakan dan rekomendasi bawaslu. ntb v tanggal mei yang ditujukan pada ketua kpu propinsi nusa tenggara barat mataram dengan menyatakan menolak terhadap segala hasil rapat pleno yang dilakukan oleh kpu ntb tersebut, karena telah rekapitulasi suara yang berpengaruh pada ditetapkannya empat dari delapan partai politik yang tidak mematuhi ketentuan dari dan undang undang tahun tentang pemilu, yang mendapatkan kursi dprd kabupaten dompu daerah pemilihan (satu) kecamatan dompu, kecamatan pado dan kecamatan hu'u, serta daerah pemilihan (dua) untuk, kecamatan woa dan kecamatan kilo, bahwa oleh karena rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten dompu pada rapat pleno tanggal mei akan berpengaruh pada penetapan perolehan (empat) kursi dari (delapan) partai politik yang seharusnya dikenai sanksi oleh kpu kabupaten dompu karena tidak mengindahkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, yang dapat mengakibatkan hilangnya (satu) kursi untuk partai persatuan nahdlatul ummah indonesia dan (satu) kursi untuk partai karya peduli bangsa pada daerah pemilihan (satu) kecamatan dompu, kecamatan pado, dan kecamatan huu, dan (satu) kursi untuk partai pelopor serta (satu) kursi untuk partai persatuan daerah, pada daerah pemilihan (dua) kecamatan woa dan kecamatan kilo, bahwa apa yang dilakukan oleh kpud kabupaten dompu turut memohon il). seharusnya melaksanakan setiap norma yang telah dirumuskan dalam bentuk undang undang sebagaimana ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, karena pada pokoknya setiap undang undang itu adalah mengandung kebijakan negara state's policy) yang wajib dilaksanakan dan ditindak lanjuti oleh lembaga pelaksana undang undang termasuk didalamnya adalah komisi pemilihan umum daerah kabupaten dompu turut memohon ii): bahwa oleh karena itu pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu tanggal mei tentang rekapitulasi hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dompu tahun yang merugikan pemohon daerah pemilihan (satu), bahwa sesuai dengan surat komisi pemilihan umum republik indonesia nomor. kpu iv perihal edaran dalam rangka pemungutan dan perhitungan suara, yang ditujukan pada komisi pemilihan umum provinsi dan ketua komisi pemilihan umum kabupaten kota seluruh indonesia tanggal april pada point seharusnya kpud kabupaten dompu membatalkan partai politik sebagai peserta pemilu wilayah yang bersangkutan, karena tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye, paling lambat (tujuh) hari sebelum dimulainya kampanye rapat umum, maka pemilih yang memilih partai politik peserta pemilih tersebut suaranya sah, tetapi tidak dapat digunakan untuk penetapan perolehan kursi pada tingkatan peserta pemilihan umum yang bersangkutan: bahwa seharusnya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kabupaten dompu turut memohon ii) mematuhi ketentuan (satu) dan (satu) undang undang nomor tahun tentang pemilu, serta ketentuan surat edaran komisi pemilihan umum nomor kpu iv point dengan membatalkan partai yang tidak menyerahkan dana kampanye yaitu dengan ketentuan suaranya tetap dianggap sah tetapi tidak bisa dikonversi untuk memperoleh kursi, bahwa dengan demikian seharusnya partai politik yang sebenarnya yang harus memperoleh kursi pada daerah pemilihan (satu) untuk kecamatan dompu, kecamatan pado, dan kecamatan hu'u adalah partai persatuan nahdlatul ummah indonesia kursi dan partai karya peduli bangsa kursi dari kursi pada daerah pemilihan (satu) tersebut serta untuk daerah pemilihan (dua) yaitu kecamatan woa dan kecamatan kilo yang seharusnya juga mendapatkan kursi sisa adalah partai pelopor kursi dan partai persatuan daerah kursi dari kursi pada daerah pemilihan (dua) tersebut, bahwa persoalan tersebut adalah merupakan hubungan sebab akibat causal terbang) sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi pada daerah pemilihan (satu) dan daerah pemilihan (dua) untuk dprd kabupaten dompu yang dapat merugikan hak dari pemohon dan atau pihak terkait dalam hal ini partai karya peduli bangsa pkb), partai pelopor, partai persatuan daerah ppd), berdasarkan hal hal tersebut diatas komisi pemilihan umum daerah kabupaten dompu turut memohon ii) telah mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dan juga bertentangan dengan surat keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor: kpujiii poin huruf tentang pembatalan partai politik sebagai peserta pemilihan umum:yang mengikut sertakan (delapan) partai politik yang tidak mengindahkan ketentuan dan untuk pemilihan calon legislatif pada daerah pemilihan (satu) kecamatan dompu, kecamatan pado, dan kecamatan hu'u serta pada daerah pemilihan (dua) kecamatan woa dan kecamatan kilo, yang diumumkan pada hari jum'at tanggal mei menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut menyatakan sah hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh kpud kabupaten dompu, tetapi tidak dapat digunakan untuk perolehan kursi pada tingkatan peserta pemilu yang bersangkutan: memerintahkan kepada kpud kabupaten dompu turut memohon ii) untuk tidak menetapkan hasil penetapan perolehan kursi pada partai barisan nasional barnes) dan partai demokrat pada daerah pemilihan dompu (satu) yang meliputi kecamatan dompu, kecamatan pado dan kecamatan hu'u dan partai nasional indonesia marhaenisme pni marhaenisme), partai merdeka pada daerah pemilihan dompu (dua) kecamatan woa dan kecamatan kilo, karena tidak mentaati ketentuan dan sebagaimana ketentuan undang undang tahun tentang pemilihan umum. memerintahkan kepada kpud kabupaten dompu turut memohon ii) untuk menetapkan partai politik yang berhak memperoleh kursi untuk daerah pemilihan dompu (satu) kecamatan dompu, kecamatan pado, dan kecamatan hu'u adalah seharusnya termasuk partai persatuan nahdlatul ummah indonesia mendapat kursi dan partai karya peduli bangsa mendapat kursi, dari (sebelas) kursi yang tersedia untuk dprd daerah pemilihan dompu (satu),serta untuk daerah pemilihan dompu (dua) yang berhak seharusnya termasuk partai pelopor mendapat kursi dan partai persatuan daerah kursi, dari (sembilan) kursi yang tersedia pada daerah pemilihan (dua) kecamatan woa dan kecamatan kilo, sesuai dengan urutan perolehan suara pada daerah pemilihan masing masing. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) dan atau kpud kabupaten dompu untuk melaksanakan putusan ini. dan atau menurut majelis hakim pada mahkamah konstitusi, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex ago bonosurat nomor kpu dpuixii perihal rekening khusus dana kampanye, tanggal desember yang ditujukan kepada pimpinan daerah dewan pimpinan cabang partai politik kabupaten dompu: bukti p2 fotokopi surat nomor kpu dpu!i1 perihal: rekening dana kampanye, tanggal februari yang ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun se kabupaten dompu: bukti fotokopi surat nomor kpu dpu ! sifat: penting perihal undangan rapat koordinasi, tentang penetapan jadwal kampanye, tanggal pebruari bukti fotokopi surat nomor bawaslu. dpu ! perihal rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye, parpol peserta pemilu, tanggal maret yang ditujukan kepada ketua bawaslu republik indonesia: bukti fotokopi laporan pengawasan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilihan umum kabupaten dompu, oleh bawaslu kabupaten dompu, tanggal maret jam wita: bukti fotokopi surat nomor kpu dpuiiii perihal laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu tahun tanggal maret yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum republik indonesia. dengan disertai lampiran daftar nama parpol yang sudah belum memasukkan rekening dana kampanye, bukti fotokopi surat nomor bawaslu. dpu iv perihal keputusan sanksi administrasi parpol yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus, tanggal april yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten dompu, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten dompu, tahun tanggal april tentang penetapan partai politik peserta pemilu anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten dompu tahun bukti fotokopi surat bawaslu. dpu iv perihal, pembentukan dewan kehormatan kpu. komisi pemilihan umum daerah kabupaten bengkulu selatan kpud bengkulu selatan), berkedudukan jl. veteran manna bengkulu selatan, selanjutnya disebut . . turut memohon iii: komisi pemilihan umum daerah kabupaten majene kpud majene), berkedudukan jl. achmad yani majene sulawesi barat, selanjutnya disebut . turut memohon iv, komisi pemilihan umum daerah kota serang kpud serang), berkedudukan jl. ketika serang banten, selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum daerah kabupaten bulukumba kpud bulukumba), berkedudukan jl. jenderal sudirman bulukumba sulawesi selatan, selanjutnya disebut . turut memohon vi: mendengar keterangan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten dompu, kabupaten bulukumba dan kabupaten majene, mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait partai demokrasi pembaruan: mendengar keterangan saksi dari pemohon dan turut memohon: memeriksa dengan seksama alat bukti dari pemohon, turut memohon, pihak terkait partai demokrasi pembaruan dan bawaslu dompu: yang ditujukan pada ketua bawaslu republik indonesia tanggal april bukti fotokopi surat nomor: bawaslu dpu v perihal berita acara rapat pleno tentang rekomendasi penolakan: ii. hasil rekapitulasi suara kpu dompu, tanggal mei bukti fotokopi surat nomor bawaslu. dpu v perihal penolakan dan rekomendasi, tanggal mei yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten dompu: bukti fotokopi surat nomor bawaslu. ntb v perihal: penolakan dan rekomendasi, tanggal mei yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi nusa tenggara barat, bukti fotokopi berita acara rapat pleno tentang kasus sipil pelanggaran administrasi dan kode etik bawaslu dpu iv bukti fotokopi surat kpu nomor: puji! perihal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye, bukti fotokopi keterangan pers yang dimuat pada harian lombok post, hari jum'at tanggal april halaman demo ricuh, anggota kpud pingsan , bukti fotokopi keterangan pers yang dimuat pada harian amanat, hari jum'at tanggal april parpol provinsi dan kabupaten gugur , bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh .ah11. tahun tentang pengesahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai persatuan nahdlatul ummah indonesia masa jabatan tahundpc penuh dpu v tanggal meiyang ditujukan pada panas propinsi ntb mataram tanggal mei dpc penuh dpi v bukti fotokopi surat yang ditujukan pada kpud kabupaten dompu dpc penuh dpu v tanggal mei perihal penolakan penetapan hasil pemilu: bukti fotokopi berita acara gelar kasus pelanggaran pemilu bawaslu. dpu iv bukti fotokopi surat dari koalisi partai untuk pemilu bersih kpu. pb) kabupaten dompu, perihal kpud. dompu tidak mentaati ketentuan undang undang tahun dan peraturan kpu tahun tanggal april bukti fotokopi surat tanda terima dari komisi pemilihan umum republik indonesia tanggal mei bukti fotokopi berita acara kpu dpu vdompu pemilihan umum tahun beserta lampiran, bukti fotokopi surat yang ditujukan pada kpud kabupaten dompu tanggal mei dari partai karya peduli bangsa tentang penolakan terhadap berita acara hasil rapat pleno kpu dpu v tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi calon terpilih anggota dprd kabupaten dompu tanggal mei bukti fotokopi surat edaran nomor kpu iv sifat segera, perihal edaran dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara yang ditujukan kepada ketua kpu propinsi dan ketua kpu kabupaten kota seluruh indonesia, menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan satu orang saksi ahli bernama hasyim azhari, s.h., si, dosen tata negara fakultas hukum undip semarang yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd terutama pada dispu kota paling lambat hari sebelum hari pertama jadwal pertama kampanye dalam bentuk rapat umum. memiliki rumusan kata akumulasi sehingga yang harus disampaikan parpol adalah pelaporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. dalam hal ini yang harus diserahkan adalah keduanya, bahwa pada dalam hal sebagai konsekuensi dari dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu,. ini memberikan satu norma, yakni ketika tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye: pembatalan sebagai partai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan, bahwa sebagai implementasi dari ketentuan ketentuan dalam undang undang nomor terutama berkaitan dengan laporan dana kampanye, kpu telah membuat peraturan kpu nomor tahun yang ditetapkan pada tanggal februari tahun misalnya, peraturan nomor tahun pada angka dalam ketentuan umum didefinisikan tentang rekening dana kampanye. rekening khusus dana kampanye selanjutnya disebut rekening khusus adalah rekening yang menampung dana kampanye pemiluselanjutnya tentang apa itu laporan dana kampanye peraturan nomor tahun disebutkan bahwa laporan dana kampanye partai politik tahun sebagai dimaksud dalam adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik tingkat kabupaten kota, partai politik tingkat provinsi, dan partai politik tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi partai politik: bahwa melalui rumusan dapat diketahui bahwa, yang disebut dengan laporan dana kampanye meliputi hal, laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. selanjutnya disebutkan bahwa dpd dalam hal ini dewan pengurus partai politik tingkat kabupaten kota wajib menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik tingkat kabupaten kota, bahwa dalam disebutkan bahwa laporan dana kampanye partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa. jadi yang dilaporkan sini adalah penerimaan dan pengeluaran yang dalamnya meliputi bentuk uang maupun barang dan jasa: bahwa rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh dpp, dpd provinsi, dan dpd kabupaten kota dan wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada bank sebagaimana dimaksud dalam terpisah dari pembukuan keuangan partai politik paling lambat satu hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu: bahwa rekening khusus dana kampanye tersebut wajib dilaporkan oleh dpp kepada kpu, dpd provinsi kepada kpu provinsi, dan dpd kabupaten kota kepada kpu kabupaten kota paling lambat hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum: bahwa dalam hal dpp, dpd provinsi, dan dpddengan keputusan kpu berdasarkan undang undang: bahwa dalam peraturan kpu nomor tahun ini ada lampiran peraturan, khususnya huruf tentang laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye untuk periode juli sampai dengan juli sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun peserta pemilu diwajibkan memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. jadi, implementasi undang undang dalam peraturan kpu tetap yang harus disampaikan adalah laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota seminggu sebelum rapat umum terbuka. satu, laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening dan nama pemegang rekening dan saldo pembukaan rekening. yang kedua, pembukaan rekening dapat dilakukan sejak ditetapkan peserta pemilu juli sampai dengan tujuh hari sebelum rapat umum terbuka yaitu maret (tanggal mulai rapat umum terbuka adalah maret bahwa partai politik sesuai dengan tingkatannya, dalam hal ini kabupaten dompu, maka partai politik sebagai peserta pemilu anggota dprd kabupaten dompu wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada kpu kabupaten dompu paling lambat hari sebelum rapat umum, kampanye rapat umum yaitu pada tanggal maret bahwa hal ini menimbulkan konsekuensi apabila terdapat partai politik yang tidak melaporkan sampai dengan pada tanggal maret diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu yang kewenangannya dimiliki oleh kpu pusat. kewenangan ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, terutama huruf yakni salah satu tugas dan wewenang kpu dalam penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dprd, dan dprd kabupaten kota meliputi menetapkan peserta pemilu dan dengan begitu maka yang punya kewenangan membatalkan adalah kpu, bahwa kpu membuat peraturan kpu nomor tahun yang merupakan perubahan dari peraturan kpu nomor tahun yaitu, disisipkannya satu baru antara dan yaitu yang berbunyi, dalam hal pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ternyata partai politik peserta pemilu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota, kpu dapat mendelegasikan kewenangan pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan pada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dengan keputusan kpu provinsi dan keputusan kpu kabupaten kota , bahwa dengan demikian kpu telah mendelegasikan kepada kpu setempat dalam hal ini kpu kabupaten dompu. sehingga dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, bentuk pembatalannya, bentuk hukumnya adalah keputusan kpu kabupaten dompu untuk membatalkan partai politik sebagai peserta pemilu, bahwa melalui surat edaran kpu sebagai tindak lanjut atau penjelasan lebih detail tentang implementasi dari pelaksanaan peraturan peraturan kpu tersebut, kpu telah membuat surat edaran nomor puji11 tanggal maret kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang pokoknya sebagai berikut: sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun mengenai pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun serta memperhatikan surat badan pengawas pemilu pada tanggal maret, bersama ini disampaikan hal hal sebagai berikut: pelanggaran oleh dpp, dpd, dpw, dpc partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota berdasarkan laporan bawaslu, bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota sesuai tingkatannya. jadi, dalam hal ini apabila pelanggaran itu terdapat kabupaten dompu, maka diselesaikan berdasarkan laporan bawaslu kabupaten dompu sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun dengan berpedoman pada peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi. bahwa saksi ahli berpendapat berkenaan dengan sanksi terhadap pelanggaran administrasi tersebut atas dan sesuai ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun kpu salah mengutip yang sebenarnya bukan undang undang nomor tahun melainkan berkaitan dengan kewenangan penyelenggara, bahwa menurut saksi ahli kutipan yang benar adalah undang undang nomor tahun sehingga pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan dengan ketentuan: pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan oleh kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, (b) dan ditetapkan dengan keputusan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota, bahwa dengan demikian mekanisme yang dipakai adalah rapat pleno sedangkan produk hukumnya berupa berita acara rapat pleno dan kemudian produk hukum finalnya adalah keputusan kpu provinsi dan kabupaten kota. kemudian huruf menyatakan bahwa pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu hanya terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun bahwa angka enam surat edaran ini, kpu kabupaten kota menyampaikan nama nama partai politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilu kepada kpps, kelompok penyelenggara pemungutan suara tingkat tps, melalui ppk dan pps agar diumumkan oleh kpps pada tanggal dan hari pemungutan suara tps, bahwa partai politik tersebut telah dibatalkan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota yang bersangkutan. bagian akhir surat ini menyebut, demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan: bahwa implementasi selain itu adalah kpu juga membuat surat edaran nomor tanggal april hari sebelum hari pemungutan suara kepada ketua kpu provinsi dan ketua kpu kabupaten kota seluruh indonesia. dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara tps, pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut, terutama angka disebutkan bahwa apabila terdapat peserta pemilu (partai politik dan atau calon dpd) yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilu wilayah yang bersangkutan karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lambat hari sebelum dimulainya kampanye rapat umum, maka pemilih yang memilih peserta pemilu tersebut suaranya sah tetapi tidak dapat digunakan untuk perolehan kursi pada tingkatan peserta pemilu yang bersangkutan, bahwa oleh karena itu, kpps harus menyampaikan kepada pemilih sebelum memilih bahwa peserta pemilu tersebut sebaiknya tidak dipilih. berdasarkan beberapa hal tersebut bahwa tingkat perundang undangan ada ketentuan yang diwajibkan oleh undang undang dan kemudian mengenai sanksi atau apa sanksi yang dapat diberikan dalam hal para pihak yang diwajibkan oleh undang undang itu tidak mentaati, diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan, bahwa menurut saksi ahli, kpu menginterpretasikan dan mengimplementasikan hal tersebut dalam peraturan peraturan kpu sampai dengan tingkat implementasinya yaitu dalam surat edaran yang diserahkan kepada kpu kabupaten dompu: bahwa semestinya kpu kabupaten dompu dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan waktu yang ditentukan mestinya memberikan sanksi pembatalan sebagai bentuk sanksi administrasi. namun, ada surat kpu kabupaten dompu kepada kpu pusat dalam hal ini sifatnya adalah laporan yakni: pertama, nomor kpu dpu i11 dompu maret kepada ketua kpu, kepada ketua komisi pemilihan umum republik indonesia jakarta dengan tembusan ketua kpu provinsi ntb mataram. kedua, ketua bawaslu kabupaten dompu yang isinya sebagai berikut: bahwa ada dua poin yakni: satu, seluruh partai politik telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye kpu kabupaten dompu sebelum tanggal maret. poin pertama ini intinya telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye. kedua, partai politik peserta pemilu telah menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tanggal maret pukul wit kecuali ada partai yang dikecualikan oleh kpu dompu: bahwa dengan demikian dapat dibaca bahwa ada partai yang sampai dengan tanggal maret pukul tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, yaitu sebagai berikut. satu, partai pengusaha dan pekerja indonesia menyampaikan pada tanggal maret. dua, partai barisan nasional menyampaikan pada tanggal maret. tiga, partai pemuda indonesia menyampaikan pada tanggal maret pni marhaenisme menyampaikan pada tanggal maret. partai demokrasi pembaharuan menyampaikan pada tanggal maret. partai patriot menyampaikan pada maret. partai demokrat menyampaikan pada maret. partai merdeka menyampaikan pada maret. terdapat lampiran lampiran tentang nama dan seterusnya, bahwa ada surat yang memperbaharui atau menyusul surat tanggal maret tadi, yakni surat nomor kpu dpujiii tahun dompu maret. intinya kepada ketua kpu ri, dengan tembusan kepada kpu provinsi ntb, ketua bawaslu kabupaten dompu. ada hal yang dicakup yakni, seluruh partai politik telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye kepada kpu kabupaten dompu sebelum tanggal maret. intinya sama tetapi dengan perbedaan dalam lampiran. surat tanggal maret, ada beberapa kolom, kolom nama partai, nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening, saldo pembukaan, laporan awal dana kampanye, dan tanggal setoran, bahwa saksi ahli menafsirkan tanggal setor sebagai tanggal lapor kepada kpu), membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, turut memohon dan pihak terkait partai demokrasi pembaruan,dan mei dengan perbaikan permohonan bertanggal danmemohon kepada mahkamah untuk membatalatas perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi penuh (enam) daerah pemilihan yakni untuk provinsi sumatera selatan kabupaten dompu, kabupaten bengkulu selatan ii, kabupaten majene kabupaten serang dan kabupaten bulukumba iii: menimbang bahwa komisi pemilihan umum kpu) memohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal juni pukul wib yangpada petitumnya memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menerbitkan putusan dengan amar dalam eksepsi untuk menerima eksepsi memohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, daerah pemilihan provinsi sumatera selatan bahwa dalam sistem pemilu adalah sarana mengkonversi penghitungan suara menjadi kursi perwakilan. dalam hal ini, pertanyaannya adalah siapa yang memperoleh suara. yang memperoleh suara adalah peserta pemilu. bahwa dalam kasus kabupaten dompu tentu saja adalah partai politik kabupaten dompu: bahwa partai politik memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang salah satu kewajibannya adalah membuat dan menyerahkan dua hal. pertama, laporan awal dana kampanye dan kedua adalah rekening dana kampanye kepada kpu kabupaten dompu: bahwa dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye, undang undang telah memberikan sanksi yaitu dengan sanksi administrasi berupa pembatalan, bahwa semestinya kpu kabupaten dompu sebagaimana perintah undang undang, peraturan kpu, dan juga petunjuk petunjuk dari kpu melalui surat edaran tadi melaksanakan perintah undang undang yaitu membatalkan partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye dengan dibatalkannya partai politik sebagai peserta pemilu. sebagai konsekuensinya tentunya partai politik ini tidak bisa menjadi peserta pemilu: bahwa konsekuensinya adalah suaranya tidak dapat diperhitungkan apalagi kemudian dijadikan dasar untuk menghitung sebagai dikonversi menjadi kursi, bahwa dalam undang undang yang diatur adalah hal hal yang sifatnya pokok saja atau yang sifatnya umum. kemudian petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan kpu. sehingga dalam hal terdapat ketidakjelasan misalkan tentang bagaimana implementasi teknisnya terutama dalam hal ini tentang laporan dana kampanye, rujukannya adalah peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman pelaporan dana kampanye. dengan demikian, jika dibaca peraturan kpu maka dengan jelas disebutkan bahwa laporan dana kampanye adalah penerimaan dan pengeluaran: bahwa mencermati susunan kata maka laporan awal dana kampanye sesungguhnya adalah laporan dana kampanye yang dilaporkan pada bagian awal. sehingga dengan demikian laporan dana kampanye termasuk meliputi penerimaan dan pengeluaran: bahwa lampiran peraturan kpu disebutkan huruf tadi, laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye untuk periode juli sampai dengan juli, dihitung sejak ditetapkannya partai politik, bahwa tahap kampanye menurut undang undang dan juga peraturan kpu tentang tahapan: partai politik atau peserta pemilu dapat berkampanye terhitung sejak hari setelah ditetapkannya sebagai peserta pemilu. partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal juli tahun sehingga dengan begitu, tanggal juli partai politik sudah bisa berkampanye. sementara, laporan awal dana kampanye menurut undang undang dapat sebelumnya. namun, kewajiban akhirnya adalah hari sebelum kampanye dalam bentuk rapat umum, bahwa laporan awal dana kampanye meliputi laporan penerimaan dan juga laporan pengeluaran, tetapi sepanjang mulai kampanye sampai dengan masa pelaporan: bahwa dalam hal kewajiban melaporkan pelaporan awal dana kampanye saksinya adalah pembatalan sebagai peserta pemilu bukan sekadar sebagai peserta kampanye: bahwa dalam hal laporan akhir setelah pemungutan suara sebagaimana itu saksinya beda yaitu tidak ditetapkannya calon anggota dprd menjadi calon terpilih. dalam konteks pemilu dompu yang tidak dilaporkan yang dipermasalahkan adalah pada level laporan awal dana kampanye yakni laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. dengan demikian, kalau melanggar ini maka sebagai bentuk saksinya adalah bahwa undang undang ini tidak ada apa yang dimaksud dengan laporan awal dana kampanye karena bunyi penjelasannya adalah cukup jelas. menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan laporan perundang undangan dalam hal penjelasan perundang undangan bunyinya cukup jelas , artinya tidak ada arti lain selain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan atau norma yang terkandung dalam itu: bahwa dengan demikian maka ada dua hal yang harus disampaikan yaitu laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. hal ini adalah dua hal yang berbeda dan juga menurut norma selain tentang dua hal tadi, ada batasan waktu kapan pelaksanaan pemberian atau penyampaian laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. sehingga pemberian saksinya pun sebagaimana yang sudah diatur undang undang ini bahwa kalau ada hal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus maka yang diberikan sanksi adalah dalam hal tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye bukan rekening khusus, bahwa berbunyiri dana kampanye kpu provinsi kabupaten kota, paling lambat hari, sebelum hari pertama, jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. jadi, ini adalah hanya rapat sebelum kampanye rapat umum saja, sementara undang undang nomor bentuk bentuk kampanye ada beberapa hal, ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka media masa cetak dan media massa elektronik, penyebaran kampanye dana umum, pemasangan alat peraga tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain: bahwa tentang kampanye rapat umum diselenggarakan sebagaimana diatur dalam undang undang, yakni diselenggarakannya dalam waktu tertentu sehingga undang undang juga disebutkan bahwa partai politik sudah berkampanye terhitung hari setelah penetapan partai politik peserta pemilu. penetapan partai politik peserta pemilu tanggal juli, hari setelah itu juli, partai sudah bisa berkampanye, hanya saja yang dilarang adalah kampanye dalam bentuk rapat umum, sementara kewajiban menyampaikan laporan awal dana kampanye ini adalah hari sebelum kampanye dalam bentuk rapat umum sehingga dengan demikian sebetulnya sejak tanggal juli sampai dengan tanggal maret partai politik sudah berkampanye, sudah mendapatkan penerimaan laporan penerimaan dana kampanye, sudah mengeluarkan atau membelanjakan dana kampanye: bahwa kedudukan dan dibandingkan dengan ketentuan peraturan kpu, itu yang berlaku bukan prinsip atau asas lex spesialis derogat legi generalis, tetapi yang berlaku adalah lex superior derogat legi inferior. sehingga peraturan kpu harus merujuk kepada ketentuan dalam undang undang. atau dengan kata lain, dalam kpu mengatakan terlebih lanjut mestinya bersumber atau berdasar pada undang undang, bahwa dikarenakan rumusan kata undang undang menggunakan kata dan , sedangkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan perundang undangan karena menggunakan kata dan memiliki arti dua duanya akumulasi laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye itu harus disampaikan. menimbang pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama ilham yahya, pd. yang merupakan ketua dpc partai persatuan daerah dan juga salah satu caleg kabupaten dompu untuk menguatkan permohonantelah menjadi saksi dalam penetapan rekapitulasi dan penetapan tingkat kpu: bahwa sebelumnya kpu dompu sudah sangat serius mengeluarkan surat mengenai batas waktu pelaporan awal dana kampanye yang ditujukan kepada pimpinan partai politik yakni melalui surat nomor dan seterusnya, surat dan seterusnya, surat dan seterusnya, yang dikeluarkan oleh kpu kepada pimpinan parpol, bahwa hingga waktu yang sudah ditentukan kpu, sesuai dengan surat yang ditunjukkan kepada kpu pusat, tembusan kpu provinsi ntb dan panas, bahwa ada delapan partai yang tidak menyerahkan sesuai dengan surat kpu pada batas waktu tanggal pukul bahwa saksi secara lisan mendatangi kpu dompu untuk mempertanyakan komitmen dan ketegasan kpu untuk mengambil langkah langkah yang semestinya, bahwa saksi juga mendatangi bawaslu yang memang berfungsi untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu. jawaban dari panas dompu bahwa pada hari kamis sudah mendapat surat yang disampaikan oleh kpu yaitu surat nomor kpu dompu!ii1 dan ditindaklanjuti dengan penyampaian kpu provinsi untuk diteruskan tingkat bawaslu: bahwa ketua kpu membenarkan adanya partai yang tidak menyetor atau menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye hadapan musica dan polres dompu: bahwa atas tidak diaplikasikannya sanksi berupa pembatalan kepesertaan pemilu dompu maka ada empat partai politik dari delapan partai politik yang semestinya harus didiskualifikasi, yakni partai demokrat, partai barnes, pni marhaenisme, dan partai merdeka, malah tetap mendapat kursi sehingga merugikan empat partai lainnya yang seharusnya berhak atas kursi tersebut. menimbang bahwa drs. syarifuddin, ketua bawaslu kabupaten dompu telah memberikan keterangan hadapan persidangan pada hari senin tanggal juni yang telah mendukung kronologi keterangan pemohon, menimbang bahwa untuk melengkapi keterangan yang disampaikan, bawaslu kabupaten dompu juga memberikan (dua puluh delapan) dokumen untuk dipertimbangkan pada tanggal juni yang selengkapnya ada dalam berkas perkarengkulu selatanselatan sebagai berikut: bahwangkulu selatan kecamatan pino, pino raya dan ulu manna) untuk dprd kabupaten bengkulu selatan, propinsi bengkulu yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei jam wib yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut: bahwa pada rekapitulasi suara sementara kpu kabupaten bengkulu selatan tanggal april partai persatuan nahdlatul ummah indonesia daerah pemilihan bengkulu selatan memperoleh angka sementara sebesar suara dengan perincian sebagai berikut perolehan penuh kecamatan pino memperoleh suara, kecamatan pino raya memperoleh suara, kecamatan ulu manna memperoleh suara. sedangkan perolehan partai perjuangan indonesia baru memperoleh suara. bahwa berita acara penghitungan suara kpu kabupaten bengkulu selatan tanggal april pada pemilu anggota dprd daerah pemilihan kabupaten bengkulu selatanengkulu selatanlu manna telah berkurang sebesar suara: bahwa pada perhitungan suara tingkat kpps diseluruh kecamatan ulu mannlu mannkecamatan ulu manna dapat dirinci sebagaimana berikut berdasarkan bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara tps desa melambmelambung menjadi (satu) suara, sehingga pada tps desa melambungkayu ajarankayu ajaran menjadi (satu) suara, sehingga pada tps desa kayu ajaranbandar agbandar agung menjadi (nol) suara, sehingga pada tps desa bandar agung penuh kehilangan sebanyak suara.engkulu selatan. bahwa perolehan suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia sebenarnya adalah: suara suara (menurut penghitungan pemohon partai persatuan nahdlatul ummah indonesia seharusnya memperoleh jatah (satu) kursi daerah pemilihan bengkulu selatan ii tanggal meingkulu selataengkulu selatan ii, untuk perolehan kursi dprd kabupaten bengkulu selatan adalah suara3 yang telahengkulu selatan model dprd kab. kota),. kota kabupaten bengkulu selatan daerah pemilihan dprd kab. kota bengkulu selatan model dbpeserta pemilu dan calon anggota dprd kab. kota tingkat panitia pemilihan kecamatan ulu manna tahun model dprd kab. kota):kayu ajaranbandar agung,menimbang bahwa pemohon dengan kepengurusan pimpinan ir. andi william irfan, msc dan k.h. syamsul wijaya yang mengaku sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal penuh telah mengajukan keberatan atas pemilihan anggota dprd provinsi sumatera selatan yang didalamnya mencakup wilayah musi banyuasin dan banyuasin sebagai berikut: bahwa perolehan kursi partai politik khususnya dapil sumsel muba banyuasin) telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dikarenakan telah terbukti terjadi penggelembungan suara yang sangat signifikan ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin, sumatera selatan provinsi sumatra selatan untuk: yan anton berlian. sh, caleg dari partai golkar, muhammad erwin. st, caleg dari partai kebangkitan peduli bangsa pkb): suryadi, si, caleg dari partai bintang reformasi pbr): bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan kpu s pts kju tanggal mei tentang penetapan hasil pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kab kota secara nasional dalam pemilu tahun untuk dprd provinsi sumatera selatan yang merugikan pemohon dan beberapa partai politik lainnya dapil sumsel muba dan banyuasin) provinsi sumatera selatan, bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan kpu s pts kju tanggal mei tentang hasil penghitungan suara dprd dari dapil sumsel muba dan banyuasin) provinsi sumatera selatan yang diumumkan minggu tanggal april tahun dikarenakan telah terbukti adanya penggelembungan suara yang direkam oleh ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan, bahwa adapun uraian kejadian penggelembungan suara kabupaten banyuasin adalah sebagai berikut sebelum pelaksanaan pemilukayu ajaranbandar agung, kec. ulu mana model dprd kab. kota), bukti fotokopi berita acara kpu kabngkulu selatan pemilihan umum tahun modelbengkulu selatan daerah pemilihan (dua) model dprd kab. kotabengkulu selatan dalam pemilihan umum tahun daerah pemilihan bengkulu selatan (dua) model dprd kab. kota), bukti fotokopi surat keterangan yang telah ditanda tangani oleh dodi hermansyah s.pd ketua ppk ulu mana tertanggal mei tidak bisa diberikannya berita acara serta menerangkan copy berita acara sesuai dengan aslinyappk pino kabupaten bengkulu selatan modelpino kabupaten bengkulu selatan model da dprd kab. kota). menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan limakauman ka'im, saksi partai kedaulatan tps kecamatan ulu manna bahwa tps kecamatan ulu manna kabupaten bengkulu selatan suara penuh mendapatkan suara, bahwa tps tersebut, penuh tidak memiliki saksi. ramadan, saksi pku tps desa bandar agung kecamatan ulu manna bahwa saksi menyaksikan bahwa penuh mendapat suara namun dalam rekapitulasi ditulis nol atau kosong, bahwa saksi juga mendapatkan form sebagai saksi dari pku yang hadir pada saat penghitungan suara: sukiman, anggota kpps tps desa senang bahwa penuh memperoleh suara sebanyak sebagaimana yang tertuang dalam form model namun berubah menjadi suara: bambang meiriyanto, saksi penuh kpu bengkulu selatan bahwa saksi keberatan atas rekapitulasi penuh dua kecamatan yakni kecamatan ulu manna dan kecamatan kurang dapil dengan mengisi form keberatan namun dalam berita acara rekapitulasi keberatan saksi tidak dicantumkan: se bahwa terdapat selisih sebanyak suara antara suara yang dicantumkan yakni suara namun suara yang dihitung oleh saksi hasil total adalah sebanyak suara bagi penuh, bahwa beberapa selisih diantaranya adalah tps desa melambung kecamatan ulu mana penuh mendapat suara, tps desa bandar agung kecamatan ulu mana mendapat suara, desa kayu ajaran tps penuh mendapat suara: isharyan, anggota kpps desa melambung kecamatan ulu manna bahwa kpps desa melambung dapatkan dalam form perolehan suara penuh adalah suara,h kabur dan prematur. menimbang bahwa turut memohon iii telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal mei dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin, juni pukul sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi selisih penghitungan suara berita acara penghitungan suara kpu kabupaten bengkulu selatan daerah pemilihan bengkulu selatan untuk dprd kabupaten bengkulu selatan tanggal april suara sah pemohon berjumlah suara yang seharusnya menurut pemohon berjumlah suara, dan seharusnya mendapatkan kursi dprd kabupaten bengkulu selatan bukan partai persatuan indonesia baru ppi): bahwa perselisihan suara terjadi karena pengurangan suara pemohon kecamatan ulu manna sebanyak suara yang seharusnya berjumlah suara, faktanya yang rekapitulasi oleh ppk ulu manna hanya suara yang seharusnya total hasil perolehan suara pemohon dan pengurangan suara pemohon terjadi, bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon tersebut adalah tidak berdasar, mengada ada dan tidak benar berdasarkan bukti bukti yaitu model model dan lampiran model bukti tt3 s d tt3 yang disampaikan oleh kpps melewati pps dan ppk yang disampaikan pada tanggal april adalah sebagai berikut tps desa melambung suara yang benar didapat oleh pemohon adalah (satu) suara sah tps desa kayu ajaran suara yang benar didapatkan oleh pemohon adalah (satu) suara sah tps desa bandar agung suara yang benar didapatkan oleh pemohon adalah nol) suara sah. bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal april adalah kewajiban bagi kpps untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada kpu kabupaten kota yang satu rangkap berupa model model dan lampiran model kepada kpu kabupaten melewati pps yang kemudian diserahkan kepada ppk dan ppk menyerahkannya kepada kpu kabupaten kota sebagai bahan bagai kpu kabupaten kota untuk dimasukan dikirim pusat tabulasi nasional sitting: bahwa berdasarkan fakta atas maka rekapitulasi hasil penghitungan suara sah pemohon ppk kecamatan ulu manna yang benar adalah berjumlah suara sah bukti tt3 dan sudah sesuai dengan model model dan lampiran bukti tt3 ,7t3 dan tt3 dan tidak ada pengurangan suara yang dilakukan oleh ppk kecamatan ulu manna, maka total suara sah yang dimiliki oleh pemohon adalah berjumlah suara sah bukti tt3 s d tt3 dan tidak berhak untuk mendapatkan kursi dprd kabupaten bengkulu selatan, bahwa berdasarkan hal tersebut atas maka patut dipertanyakan dari mana pemohon mendapatkan bukti bukti yang digunakan dalam perkara oleh karenanya sudah selayaknya mahkamah konstitusi republik indonesia menyatakan bukti bukti yang disampaikan oleh pemohon khususnya bukti p3 bukti p3 bukti p3 dan bukti haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, bahwa berdasarkan fakta fakta dilapangan, pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas hasil suara yang ditetapkan oleh turut memohon iii, dan turut memohon iii telah menyelenggarakan pemilu legislatif dan dpdkejadian khusus, keberatan terhadap hasil pemilu dan tidak adanya pernyataan keberatan dari saksi saksi resmi yang ditugaskan oleh parpol, dpd dan pemohon dalam pemungutan dan penghitungan suara ppk masing masing kecamatan khususnya ppk kecamatan ulu manna.menimbang untuk menguatkan jawabannya maka komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan sebagai turut memohon iiikab kota desa melambmelambmerambahprd kab kota desa kayu ajarankayu ajarankayo ajaran: bukti fotokopi model dprd kab kota desa bandar agmodel dprd kab kota desa bandar agbandar agung kec.a dprd kab kota kec. ulu manna sertifikat penghitungan hasil suara parpol dan calon anggota dprd kab kota panitia pemilihan kecamatan: bukti fotokopi lampiran model da dprd kab kota kec. ulu manna rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan umum anggota dprd kab kota tingkat ppk bukti fotokopi model dprd kab kota kabupaten bengkulu selatan dapil bengkulu selatan il) suara tingkat kabupaten kota), bukti fotokopi model dprd kab kota kabupaten bengkulu selatan dapil bengkulu selatan ii) sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kabupaten kota), bukti fotokopi lampiran model dprd kab kota kabupaten bengkulu selatan dapil bengkulu selatan ii)u kabupaten kota). menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, turut memohon iiilukman, anggota kpps tps melambung dapil bengkulu selatan bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, lancar dan tertib: bahwa penuh mendapatkan satu suara, antar, anggota kpps tps melambung dapil bengkulu selatan bahwa perhitungan suara yang dituangkan besar menunjukkan bahwa suara penuh tps desa melambung kabupaten bengkulu selatan adalah (kosong), bahwa saksi penuh juga hadir dalam penghitungan suara namun tidak menandatangani hasil penghitungan, menimbang bahwa untuk menguatkan keterangan saksi maka dalam persidangan juga telah ditunjukkan form dan besar yang telah ditunjukkan kehadapan majelis dan pemohon dalam persidangan tanggal meiiiimajenemajene sebagai berikut: bahwa pada rekapitulasi suara sementara kpu kabupaten majene tanggal april partai persatuan nahdlatul ummah indonesia daerah pemilihan majene memperoleh angka sementara sebesar suara dengan perincian sebagai berikut kecamatan bangga memperoleh suara, kecamatan bangga timur memperoleh suara. sedangkan partai penegak demokrasi indonesia kecamatan bangga memperoleh suara dan kecamatan bangga timur memperoleh suara sehingga total perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia suara, bahwa berita acara penghitungan suara kpu kabupaten majene tanggal april pada pemilu anggota dprd daerah pemilihan kabupaten majenemajene maupun ppk banggbangga telah berkurang sebesar suara, bahwa pada perhitungan suara tingkat kpps diseluruh kecamatan banggbanggpartai persatuan nahdlatul ummah indonesia kecamatan bangga sebesar suara terjadi beberapa tps serta kelurahan sebagaimana tersebut dibawah ini kelurahan totol tps berkurang suara tps berkurang suara kelurahan baru tps berkurang suara tps berkurang suara tps berkurang suara kelurahan pengali ali tps berkurang suara kelurahan bangga tps berkurang suara bahwa menuruajene daerah pemilihan (model dprd kab kota), perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia sebesar suara, yang sebenarnya menurut pemohon perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia hanyalah sebesar suara: bahwa hal ini dikarenakan terdapat penambahan suara secara tidak sah yang terjadi pada partai penegak demokrasi indonesia tps desa bangga, bahwa setelah daftar calon tetap dprd provinsi sumatera selatan ditetapkan oleh kpud provinsi sumatera selatan, telah terindikasi: yan anton berlian. caleg dari partai golkar anak bupati kabupaten banyuasin): muhammad erwin. caleg dari partai kebangkitan peduli bangsa pkb) menantu kabupaten banyuasin), adi suryadi, caleg dari partai bintang reformasi pbr) adik kandung anggota kpud kabupaten banyuasin), telah memerintahkan seluruh camat se kabupaten banyuasin memerintahkan kepada ppk se kabupaten banyuasin agar menggelembungkan suara sdr. yan anton berlian. caleg dari partai golkar anak bupati kabupaten banyuasin).dan partainya serta sdr. muhammad erwin. caleg dari partai kebangkitan pemersatu bangsa pkb) menantu bupati kabupaten banyuasin) dan partainya. masa kampanye bahwa dalam masa kampanye bahwa ketiga kerabat bupati yang namanya telah disebutkan atas kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten banyuasin, hal ini diketahui dari laporan masyarakat dan tim pemenangan pemilu masing masing partai politik yang memberitahukan bahwa pare camat terus menerus mengintimidasi para ppk se kabupaten banyuasin agar jangan lupa menggelembungkan suara untuk caleg dan partai tersebut diatas, setelah pelaksanaan pemilu bahwa telah terbukti terjadi penggelembungan suara, salah satunya ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan untuk caleg yang merupakan kerabat bupati yang telah disebutkan atas, bahwa pada saat dilakukan penghitungan ulang kpud kabupaten banyuasin untuk ppk kecamatan rantau bayur terdapat kejadian sebagai berikut: model dan tidak diketemukan sengaja dihilangkan oleh kecamatan bangga, majene, sulawesi barat dengan perincian sebagai berikut pada model tps desa bangga perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia hanya sebesar suara. akan tetapi paditingkat ppk bangga, partai penegak demokrasi indonesia memperoleh suara sebanyak suara. dengan demikian partai penegak demokrasi indonesia memperoleh suara secara tidak sah sebesar suara:dprd kab. kota partai persatuan nahdlatul ummah indonesia menjadi hilang untuk daerah pemilihan kabupaten majene bahwa seharusnysedangkan perolehan suara sebenarnya partai penegak demokrasi indonesia adalah (penambahan suara tidak sah) suaramajenemajene (satu), untuk perolehan kursi dprd kabupaten majene adalah (suara yang dikurangi) suara suara, sedangkan perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia (penambahan suara tidak sah) suara suara, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan agmajene model dprd kab. kota), bukti p4omisi pemilihan umum kabupaten majene lampiran model db dprd kab. kota),lampiran model daps xiivviixpengali ali kec. bangga model dprd kab. kota), bukti fotokopi surat ketua panitia pengawas pemilihan umum propinsi sulawesi barat nomor bawaslu sb iv tertanggal april prihal rekomendasi koreksi selisih suara rekapitulasi hasil akhir kpu kab. majene yang ditujukan kepada ketua kpu propinsi sulawesi baratpenundaan pengesahan rekapitulasi suara yang ditujukanpala kepolisian resort kabupaten majene. menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan permohonan pengajuan kesaksian tertulis satu orang saksi bernama misbahuddin yang merupakan saksi dari partai demokrasi kebangsaan untuk tps kelurahan banggabahwa pada saat perhitungan perolehan suara tps kelurahan bangga, partai penegak demokrasi indonesia memperoleh suara sebesar (dua) suara, bahwa kemudian pada papan pengumuman ppk bangga saksi mengetahui bahwa perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia berubah menjadi sebesar bahwa saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut, bahwa surat dari panas kabupaten majene tentang permintaan pemeriksaan terhadap kpud majene berkaitan adanya penggelembungan suara kabupaten majene tidak ditanggapi secara hukum sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan permintaan agar pemohon ditetapkan memperoleh suara untuk perolehan kursi dapil kabupaten majene sebesar suara, ternyata pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan tentang besaran bilangan pembagi pemilih( bpp) sehingga secara jelas dapat diketahui apakah perolehan suara dari pemohon memenuhi syarat bpp untuk perolehan kursi, bahwa berkaitan dengan permintaan agar perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia ditetapkan sebesar suara, penambahan suara tidak sah yang menurut pemohon dilakukan oleh partai penegak demokrasi indonesibahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah kabur, juni pukul bahwa dalil dalil pemohon pada tiap tiap tps adalah tidak benar karena pada saat rekapitulasi suara tiap tps telah disaksikan oleh saksi parpol yang hadir dan masyarakat dan juga tidak ada keberatan, menimbang untuk menguatkan jawabannya maka komisi pemilihan umum kabupaten majenemodel da dprd kab. kota kecamatan bangga kab. majene, lampiran model da dprd kab. kota kecamatan bangga kab. majene, model da a dprd kab kota kelurahan bangga kec. bangga, model da b dprd kab kota kelurahan bangga kec. bangga, model da a dprd kab kota kelurahan baru kec. bangga, model da b dprd kab kota kelurahan baru kec. bangga, model da a dprd kab kota kelurahan totol kec. bangga, model da b dprd kab kota kelurahan totol kec. bangga, model da a dprd kab kota kelurahan pengali ali kec. bangga, model da b dprd kab kota kelurahan pengali ali kec. bangga, bukti fotokopi model dprd kab. kota, model dprd kab. kota tps. xii, lampiran model dprd kab. kota tps. xii, model dprd kab. kota tps xii kota tps. kelurahan baru kec. bangga, bukti fotokopi model dprd kab. kota model dprd kab. kota, lampiran model dprd kab kota, model dprd kab kota tps. viii kelurahan baru kec. bangga, bukti tt4iii kelurahan baruviii kelurahan totol kec. bangga:xi kelurahan totol kec. bangga, bukti fotokoppengali ali kec. bangga: bukti fotokopi model dprd kab. kota, model db dprd kab. kota, lampiran model db dprd kab. kota daerah pemilihan majene kec. bangga, kec. bangga timur, menimbang bahwa panitia pengawas pemilu kabupaten majeneproses rekapitulasi pada tingkat ppk tanggal april tahun khususnya pada kecamatan banggai telah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur, bahwa mengenai gugatan kepada kpu mengenai pengurangan dan penambahan surat suara dalam rekapitulasi kpu kabupaten pada tanggal april dari koalisi lintas partai dimana penuh termasuk didalamnya maka bawaslu kabupaten majene telah menyampaikan surat kepada kpu kabupaten majene dengan nomor bawaslu majene iv dan telah ditindaklanjuti sesuai laporan para saksi partai politik, bahwa pada tingkat bawaslu kabupaten, penuh hingga hari ini tidak pernah melaporkan keberota serangserang sebagai berikut: bahwa pada rekapitulasi suara kpu kabupaten serang, partai persatuan nahdlatul ummah indonesia daerah pemilihan serang memperoleh angka sebesar suara dengan perincian sebagai berikut kecamatan serang memperoleh suara, sedangkan partai matahari bangsa memperoleh suara, bahwa berita acara penghitungan suara kpu kabupaten serang, pada pemilu anggota dprd daerah pemilihan serang (satukota serang maupun ppk serangserang telah berkurang sebesar suara. pada perhitungan suara tingkat pps diseluruh kecamatan serangserang dengan rincian sebagai berikut: kelurahan serang tps17 hilang suara. kelurahan unsur tps11 hilang suara. kelurahan unsur tps hilang suara. kelurahan unsur tps43 hilang suara. kelurahan kaligandu tps hilang suara. total suara yang hilang adalah suara, bahwa,serang lampiran model db dprd kab kota) untuk daerah pemilihan serang, perolehan suara partai matahari bangsa sebesar suara, bahwa, penambahan suara partai matahari bangsa secara tidak sah terjadi dibeberapa kelurahan sebagaimana tersebut dibawah ini kelurahan cipari tps terjadi penambahan suara tidak sahsumur pucungppk kecamatan rantau bayur ketua dan anggota ppk rantau bayur pada saat penghitungan clang kpud kabupaten banyuasin tidak hadir, bahkan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya: bahwa hal tersebut dibenarkan oleh kpud kabupaten banyuasin dengan suratnya kpu.bai2009 dan s48 kpu.ba bahwa akibat'dampak penggelembungan dari penggelembungan partai golkar, partai karya peduli bangsa pkb), partai bintang reformasi pbr) dan calonnya maka: terjadi gejolak caleg dan partai politik peserta pemilu yang dirugikan akibat dari penggelembungan suara partai tersebut diatas terjadi perubahan perolehan kursi, yang mana partai persatuan nahdlatul ummah indonesia penuh) seharusnya mendapat (satu) kursi dapil sumsel muba banyuasin) provinsi sumatera selatan, tempat tergeser oleh partai tersebut diatas termasuk merugikan partai politik lainnya untuk memperoleh kursi antara lain, pdip, pan, barnes dan pbb yang mestinya mereka mendapat masing masing (satu) kursi akibat penggelembungan suara yang dilakukan partai golkar, partai karya peduli bangsa pkb), partai bintang reformasi pbr) dan calonnya maka urutan rangking perolehan suara partai politik dapil sumsel muba banyuasin) provinsi sumatera selatan telah berkurang nama partai perolehan kursi biasa suara berdasarkan suara nbp,: golkar" kursi pdip kursi demokrat kursi pan kursi gerindra kursi sx a1np3 hanura4 pangkelurahan lapang tps5 terjadi penambahan sebesar suara. dimana pada formulir tps partai matahari bangsa8unsur tps7: kelurahan keagungan tps3otal penambahan suara partai matahari bangsa kelurahan tersebut atas sebesar suara bahwa kesalahan perhitungan suara dapat dilihat juga padamodel dprd kab. kota) kelurahan sumur pucung, kec. serang, dimana suara partai matahari bangsa hanya berjumlah suara akan tetapi padara, partai matahari bangsa menjadi suara sehingga terjadi penggelembungan penambahan suara tidak sah sejumlah suara. bahwa dengan demikian, total penambahan suara partai matahari bangsa adalah menjadi suara. bahwa perolehan suara sebenarnya partai persatuan nahdlatul ummah indonesia yang sebenarnya adalah (suara yang dikurangi) suara sedangkan perolehan suara sebenarnya partai matahari bangsa sebesar (penambahan suara tidak sah)serang bukan partai matahari bangsaserang (satu) adalah (suara yang dikurangi) suara sedangkan perolehan suara partai matahari bangsapu kabupaten kota serang lampiran model dbserang daerah pemilihan serang (satu) lampiran model daeagunganerang, kec. serangaliganducipariumur puculapunsuratau sebutan lainnya kelurahan keagunganerkaligandu, kecamatan serang model da b dprd kab. kota). menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (tujtajuddin, saksi penuh ppk dan kpu serang bahwa telah terjadi penggelembungan untuk partai matahari bangsa yang merugikan penuh karena dengan penggelembungan yang terjadi penuh menjadi tidak mendapat kursi, ade juheli, saksi penuh tingkat ppk bahwa menyaksikan kotak suara didapati dengan gembok terbuka, bahwa plant yang seharusnya ada dalam kotak sudah digulung gulung lantai, bahwa dalam rekapitulasi dpr kotak terlebih dahulu diperlihatkan pada saksi proses pembukaan temboknya yakni aula lahan kali ganda, bahwa untuk penghitungan dprd kotak kemudian dipisah menjadi lima bagian, bahwa untuk dprd pembukaan kotak tidak dihadapan saksi dan hanya mendapatkan plant yang telah ditegakkan lantai: bahwa dalam form penuh terdapat suara penuh sebanyak suara namun ppk suaranya kosong: bahwa dari tps kelurahan unsur suara penuh adalah namun rekap ppk hanya suara, dari tps suara penuh adalah namun ppk hanya terdapat suara, dari tps penuh mendapat suara namun ppk hanya suara, dari tps kali ganda penuh mendapat suara sebanyak namun ppk hilang suara sebanyak bahwa secara total, penuh kehilangan sebanyak suara, bahwa ternyata terdapat penggelembungan pmb tps cipari dari tertulis (kosong) namun ppk suaranya menjadi tps sumur pucung dari kosong tapi ppk ada suaranya tps sumur pucung kosong kpu suaranya tps sumur pucung dari pmb mendapat suara namun ppk suara, bahwa untuk kurang lapang itu sendiri sini ada tps penggelembungan dari kelurahan dari tps, yang pertama tps lapang data tps sebanyak tapi ppk yang tps data dari ternyata ppk dari tps lapang pmb mendapat suara ppk suara, dari tps pmb suara ppk suara, kelurahan unsur tps suara pmb (kosong) ppk suaranya dari kelurahan keagungan tps suara pmb (kosong) ppk suara: bahwa saat itu penuh tidak melakukan protes karena data yang dipunyai dirasa belum lengkap: asasi anwar, caleg dari pbb bahwa pada saat rekapitulasi tingkat ppk tidak ada pemberitahuan bahwa penghitungan dilakukan (empat) tempat atau (empat) dengan dibagi dalamnya, bahwa saksi sempat melakukan protes atas pemisahan dan pembagian tempat tersebut, bahwa karena hanya memiliki saksi maka tidak dapat mengikuti proses penghitungan tiga tempat lainnya, bahwa saksi tidak mau menandatangani rekapitulasi tingkat ppk kota serang dikarenakan proses yang terlalu terburu buru sehingga ada indikasi ketidakberesan, rahmat fauzi, saksi tps kelurahan keagungan bahwa terdapat penggelembungan dari pmb tps kelurahan keagungan yang semula nol setelah ppk menjadi suara sedangkan suara penuh tetap, bahwa dengan penggelembungan pmb maka penuh tidak mendapatkan suara, toni hartono, saksi pbr ppk bahwa suara pmb kelurahan sumur pucung suaranya adalah suara dan ketika ppk menjadi suara, bahwa jumlah keseluruhan partai pmb adalah menjadi suara, bahwa terjadi penggelembungan sebanyak suara, bahwa pada saat pleno ikut menandatangani hasil rekapitulasi, ujang, saksi penuh ppk bahwa hitungan manual sumur pucung untuk pmb adalah suara sedangkan ppk menjadi suara, bahwa total suara pmb mulanya menjadi suara sedangkan suara penuh suara, mugi waluyo, saksi penuh tps bahwa tps suara pmb adalah (kosong) namun setelah ppk mendapat suara: azis, saksi pmb tps lapang baru kelurahan lapang bahwa suara salah satu calon pmb tercatat namun ppk ditulis suara. menimbang bahwa selain saksi persidangan, pemohon juga mengajukan permohonan pengajuan kesaksian tertulis (tujuhsyahrini, saksi dari partai bulan bintang tps kelurahan lapang pkb pasado pre penata una men barnes s3e7 t38s psp nan jumlah kursi kursi sisa kursi partai partai yang terbukti menggelembungkan suara partai partai yang mendapat kursi berdasarkan rangkingpts kpu tanggal mei tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr dan dprd tahun secara nasional untuk pemilu sumatera selatan daerah pemilihan sumsel muba banyuasin) yang diumumkan pada hari minggu tanggal april pukul wib: membatalberta perolehan kursi partai golkar dan partai karya peduli bangsa pkb) khusustahun tentang pemilu kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan. sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama kecamatan kecamatan yang lain, memberikan kursi yang dibatalkan tersebut kepada partai politik lainnya bahwa perolehan suara pmb tps kelurahan lapang adalah (sembilan belas) suara, nurfadilah, saksi penuh tps kelurahan lapang bahwa perolehan suara pmb tps kelurahan lapang adalah (sembilan belas) suara, didi sumardi, operator komputer pada ppk kecamatan serang bahwa telah melakukan input data berdasarkan rapat pleno ppk serang untuk pmb kelurahan sumur pucung sebesar (dua ratus enam puluh empat) suara, bahwa suara pmb tersebut berubah menjadi (dua ratus delapan puluh tujuh) suara namun saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut: bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapat pleno yang menjadi dasar perubahan perolehan suara partai matahari bangsa dari semula menjadi suara, amami, saksi penuh tps kelurahan sumur pucung bahwa pada pemungutan suara tps kelurahan sumur pucung pmb mendapatkan (dua) suara, bahwa pada rekapitulasi tingkat ppk suara partai matahari bangsa tps kelurahan sumur pucung menjadi (lima) suara namun saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut, nana supriatna, saksi adalah anggota ppk kota serang bahwa rekapitulasi ppk dilakukan (tiga) tempat yang berbeda, yaitu aula kelurahan kaligandu, taman bacaan manca) kelurahan kaligandu dan aula kecamatan serang, bahwa berdasarkan rapat pleno yang dilakukan oleh ppk serang maka suara partai matahari bangsa pada kelurahan sumur pucung, kecamatan serang adalah sebesar (dua ratus enam puluh empat) suara, bahwa suara pmb tersebut kemudian diubah menjadi (dua ratus delapan puluh tujuh) suara, namun saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut, sahur, saksi pbb tps kelurahan unsur bahwa perolehan suara pmb tps kelurahan unsur adalah (nol), menimbang bahwa kpu kota serang turut memohon telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal mei dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat, mei sebagai berikut: bahwa ppk kecamatan serang dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan berdasarkan peraturan kpu tahun yaitu pada tahap ppk mereka hasil perolehan suara partai politik dan caleg dari tiap tiap tps dalam wilayah kelurahan atau desa (dicatat dalam formulir model da a): pada tahap il, ppk mereka hasil perolehan suara partai politik dan caleg dari tiap tiap desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan (dicatat dalam formulir model da b), dokumen yang digunakan oleh ppk dalam melakukan rekapitulasi suara adalah formulir yang berasal dari tiap tiap tps, bila terjadi kesalahan kekeliruan ketidaksinkronan dalam pengisian pada formulir maka sebagai data perbandingan adalah menggunakan formulir plant yang pendiriannya telah disaksikan oleh saksi saksi baik dari partai politik maupun dari calon anggota dpd pada saat penghitungan tps, pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik tingkat kecamatan maupun tingkat kpu kota serang, tidak ada pernyataan keberatan saksi yang disampaikan oleh partai peserta pemilu tahun termasuk saksi dari partai penuh: bahwa mengenai adanya keberatan dari pemohon yang diajukan pada sidang kali ini, pemohon tidak menyebutkan lokasi (tps dan desa) mana terjadi pengurangan atau kehilangan suara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu terhadap partai persatuan nahdlatul ummah indonesia. pemohon juga tidak merinci dengan jelas perolehan suara bagi penuh dan pmb menurut saksi dari pemohon, sehingga kami tidak bisa membandingkan hasil kajian kami terhadap data data yang kami dapat dari tiap tps dengan data temuan yang diperoleh dari saksi penuh: berikut ini uraian data data yang diperoleh dari formulir dari tiap tiap tps: keju lepas tps kelurahan cipari tps kelurahan unsur pmb c1: pmb c1: penuh c1: penuh c1: tps kelurahan cipari tps kelurahan sumur pmb c1: pucung penuh c1: pmb rekap ppk: panic tps kelurahan cipari tps kelurahan sumur pmb pucung pmc rekap penuh ppk penuh tps kelurahan cipari tps kelurahan sumur pmb c1: pucung pmc1: penuh c1: penuh c1: tps kelurahan cipari tps kelurahan lapang pmb c1: pmb c1: penuh penuh c1: tps kelurahan cipari tps kelurahan lapang pmb c1: pmb penuh c1: panic tps kelurahan cipari tps kelurahan lapang pmb c1: pmb c1: penuh panic tps kelurahan keagungan tps kelurahan lapang pmb c1: pmb c1: penuh penuh bahwa dari hasil kajian kami terhadap data data yang kami peroleh dari tiap tps, maka kpu kota serang menyatakan bahwa kami tidak menemukan bukti adanya pengurangan suara terhadap penuh dan penambahan suara bagi partai matahari bangsa untuk daerah pemilihan kota serang, serta tidak adanya perubahan suara yang signifikan yang berimplikasi pada perubahan hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih untuk daerah pemilihan kota serang. menimbang untuk menguatkan jawabannya maka komisi pemilihan umum kabupaten serangpol dan calon anggota dprd kab kota kpu kota serang lampiran db dprd kota), bukti fotokopi rincian perolehan suara sah parpol dan calon anggota dprd kab kota lampiran model dasumur pucung model dprd kab kota) lampiran model tps kel. pucung dprd kab kota serang, bukti fotokopi pemungutan dan penghitungan suara tps kel. sumur pucung model dprd kab kota): bukti fotokopi pemungutan dan penghitungan suara tps kel. sumur pucuunsur model dprd kab kota): bukti fotokopi pemungutan dan penghitungan suara tps kel. keagungan model dprd kab kotasercipari), bukti fotokopi rekapitulasi pemungutan hasil perolehan suara parpol dan caleg dprd kab kota dari setiap dalam wilayah desa kel. model da b dprd kab kota kel. sumur pucung), bukti fotokopi rekapitulasi pemungutan hasil perolehan suara partai dan caleg dprd kab kota dari tiap tps dalam wilayah desa kel. model da b dprd kab kota kel. lapunsur), bukti fotokopi rekapitulasi pemungutan hasil perolehan suara partai dan caleg anggota dprd dari tiap tps dalam wilayah desa kel model da b dprd kab kota kel. kaligandu), bukti fotokopi rekapitulasi pemungutan hasil perolehan suara partai dan caleg anggota dprd dari setiap tps dalam wilayah desa kel. model da b dprd kab kota kel. keagungan), bahwa turut memohon mengajukan alat bukti tambahan sampai dengan bukti yang diserahkan bersama kesimpulan turut memohon pada juni sebagai berikut:bsurat kpu nomor kpu iv tanggal april perihal rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamulukumba iiiulukumba iii sebagai berikut: bahwa pada rekapitulasi suara sementara kpu kabupaten bulukumba tanggal april partai persatuan nahdlatul ummah indonesia daerah pemilihan bulukumba iii memperoleh angka sementara sebesar suara dengan perincian sebagai berikut kecamatan ujung bulu memperoleh suara, kecamatan ujung loe memperoleh suara: kecamatan bontobahari memperoleh suara, bahwa berita acara penghitungan suara kpu kabupaten bulukumba tanggal april pada pemilu anggota dprd daerah pemilihan kabupaten bulukumba iii (tigaulukumbjung bulu telah berkurang sebesar suara yaitu: kecamatan ujung bulu kelurahan kalumeme tps persatuan nahdlatul ummah indonesia berkurang (satu) suara. kelurahan kampoloka tps persatuan nahdlatul ummah indonesia berkurang (satu) suara. kecamatan bontobahari kelurahan tanah lemo persatuan nahdlatul ummah indonesia berkurang (satu) suara. kecamatan ujung loe desa mandailing persatuan nahdlatul ummah indonesia berkurang (satu) suara. bahwa pada perhitungan suara tingkat pps diseluruh kecamatan ujung bulujung bulu,ulukumba iii: bahw(menurut penghitungan pemohon partai persatuan nahdlatul ummah indonesia memperoleh jatah (satu) kursi daerah pemilihan kabupaten bulukumba iii: bahwabulukumba lampiran model db dprd kab kota) untuk daerah pemilihan bulukumba iii, perolehan suara partai demokrasi pembaharuan sebagai berikut kecamatan ujung bulu sebesar suara, kecamatan ujung loe sebesar suara serta kecamatan bontobahari sebesar suara, sehingga suara keseluruhannya sebesar suara, bahwa perolehan suara partai demokrasi pembaharuan sebenarnya bukanlah sebesar suara. menurut pemohon, sebenarnya perolehan suara partai demokrasi pembaharuan hanyalah sebesar suara. hal ini sesuai dengan perolehan rangking suara terbanyak yang didapat oleh partai politik peserta pemilu, dimohonkan kepada mahkamah konstitusi agar dapat memutuskan keputusan yang seadiladilnya, sehingga dapat memberikan efek jera kepada caleg dan partai politik tersebut diatas, sebagai pembelajaran politik yang sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, sehingga permasalahan tersebut diatas tidak akan terulang lagi pada pemilu yang akan datangp1 sampai dengan bukti p1 yang disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: bukti fotokopi surat kpu.ba tentang surat pernyataan dari kpud kab. banyuasin provinsi sumatera selatan yang menyatakan bahwa ketua dan anggota ppk kec. rantau bayur kab. banyuasin prov. sumatera selatan tidak ada diketahui keberadaannya sampai sekarang, bukti fotokopi surat kpu.ba keterangan dari kpud kab. banyuasin provinsi sumatera selatan yang menyatakan bahwa model c1, c2, dan da1 hasil rekap per tps se kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin prov. sumatera selatan tidak ada, bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten banyuasin bawaslu ba iv tanggal april tentang pelanggaran perhitungan suara ppk kec. rantau bayur, bukti fotokopi model da1 ppk kecamatan rantau bayur yang diperoleh oleh saksi partai kec. rantau bayur, dikarenakan partai demokrasi pembaharuan ketabahan suara tidak sah yaitu kecamatan ujung bulu kelurahan ela ela tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (satu) suara. kelurahan benteng tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (tujuh) suara. kelurahan terang terang tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (tujuh) suara. kelurahan cable tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (tiga) suara. kelurahan bintaro tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (enam) suara. kecamatan ujung loe desa selembar tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (tiga belas) suara. desa sepang tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (dua) suara. desa padangloang tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (satu) suara. desa binatang tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (dua) suara. desa sarana tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (tiga) suara desa mandailing tps partai demokrasi pembaharuan bertambah (satu) suara. hal ini juga belum termasuk dengan penambahan suara tidak sah dari desa yaitu: desa sarana, desa balong, desa halangi dan desa tamat kecamatan ujung loe. bahwa, pada saat rekapitulasi lampiran model dprd kab. kota, perkelurahan model da b kab. kota) yang berlangsung kantor kecamatan ujung bulu suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia berkurang (dua) suara yaitu, dari suara berkurang menjadi sedangkan suara partai demokrasi pembaharuan bertambah (dua enam) suara, yaitu dari suara menjadi suara. untuk kecamatan ujung loe, suara partai persatuan nahdlatul ummah indonesia tetap berjumlah suara. akan tetapi suara partai demokrasi pembaharuan bertambah suara, dari perolehan suara menjadi suara. sehingga pertambahan perolehan suara tidak sah partai demokrasi pembaharuan kecamatan ujung bulu dan ujung loe sejumlah suara, bahwa, penambahan suara tidak sah partai demokrasi pembaharuan telah pemohon laporkan panitia pengawas pemilihan umum bawaslu) kab. bulukumba: bahwa, panitia pengawas pemilu telah mengeluarkan surat rekomendasi nomor: bawaslu ik iv tertanggal mei yang ditujukan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bulukumba, dimana rekomendasi tersebut meminta kepada ketua kpu kabupaten bulukumba untuk menindaklanjuti laporan partai persatuan nahdlatul ummah indonesia sebagai pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bahwa, pemohon juga telah menyurati ketua komisi pemilihan umum dengan nomor dpk partai penuh v tertanggal mei prihalmerintahkan kepada memohon untuk melakukan perhitungan suara ulang kecamatan ujung loe daerah pemilihan iii kabupaten bulukumbaulukumba iii, untuk perolehan kursi dprd kabupaten bulukumba adalah suara (suara yang dikurangi) suara, sedangkan perolehan suara partai demokrasi pembaharuan sebesarulukumbakabupaten bulukumba daerah pemilihan dprd kab. kota bulukumba iii model db dprd kab. kota), bukti fotokopi rincian perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota dprd kab. kota dan suara tidak sah tingkat panitia pemilihan kecamatan ujung loe tahunlokaenteterang tertaropadang latang, kec. ujung loe, bukti fotokopi surat rekomendasi panitia pengawasan pemilihan umum bawaslu) nomor bawaslu ik iv tertanggal mei perihal rekomendasi yang ditujukan kepada ketua kpud kab. bulukumba, bukti fotokopi surat penerimaan laporan kepada panitia pengawasan pemilihan umum nomor lp panas bik iv tertanggal april sebagai pelapor syafruddin, pimpinan partai persatuan nahdlatul ummah indonesia tentang penggelembungan penambahan suara,kab. kota, daerah pemilihan bulukumba iii untuk wilayah kecamatan ujung bulu, bukti fotokopi pencocokan bersama perolehan suara partai berdasarkan hasil penghitungan ulang, rekap ppk formulir da b), formulir saksi, saksi pembanding dan bawaslubulu tahun kabupaten bulukumba modelloe tahun kabupaten bulukumba model dprd kab. kota), bukti fotokopi berita acara nomor kpu blk v tentang penetapan hasil pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten bulukumba pemilihan umum tahun model dprd kab. kota): bukti fotokopi perhitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota dprd kab. kota pemilihan umum tahun model ebcableela ela, kec. ujung bulu: bukti fotokopi surat yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum dengan nomor dpk partai penuh v tertanggal mei prihal memintamandailing, kec. ujung loesarana, kec. ujung loe, bahwa pemohon mengajukan alat bukti tambahan sampai dengan bukti yang diserahkan pada juni sebagai berikutlokaloka, kec.ela ela, kec. ujung bulu model dprd kab. kota),ela ela kec. ujung bulu kab. bulukumba model dprd kab. kota) sertaela elaterang terterang tercablcablenteentepadang lpadang lintarointarokalumemkalumemsarana, kec. ujung loesarana, kec. ujung loe lampiran model dprd kab. kota), bukti fotokopi berita acara perhitungan suara ulang tps kel. desa terang terang, kec. ujung bulu yang menerangkan tentang surat suara yang tidak terpakai dan surat suara batal tidak ditemukan didalam peti kotak suara, bukti fotokopi berita acara perhitungan suara ulang tps kel. desa loka, kec. ujung bulu yang menerangkan tentang kejadian kotak suara tidak utuh atau rusak serta model kecil tidak ada dalam peti kotak suara, bukti fotokopi berita acara perhitungan suara ulang tps kel desa cable, kec. ujung bulu yang menerangkan tentang kotak suara tidak tersegel temboknya, bukti fotokopi berita acara perhitungan suara ulang tps kel. desa bintaro, kec. ujung bulu yang menerangkan tentang tidak ada surat suara batal setelah perhitungan |
rel, yang diajukan oleh: dewan pimpinan pusat partai republika nusantara yang diwakili: nama letjen purn.) sjahrir ms., s.e., il. nama drs. yus sudarso, s.h., m.h., m.m pekerjaan jabatan sekretaris jenderal dewan presidium partai republika nusantara indonesia alamat jalan raya gempol rt. geger, cipayung, jakarta timur,.h., m.h., fahri safe singadirata, s.h., tommy santosa, s.h., syahrul irianto, s.h., dan samsudin umar, s.h., masing masing adalah advokat pada kantor advokat kamal singadirata associates, berkedudukan jalan tempo majestic, kebayoran baru, jakarta selatan dan surat kuasa khusus dapo rep sks v bertanggal mei memberikan kuasa kepada simon nya, s.h. dan latif lahan, s.h., masing masing adalah advokat pada law office simon nya, s.h associates, berkedudukan jalan karang panjang kec. harimau, kota ambon, sebagai kuasa hukum dari partai republika nusantara selanjutnya disebut sebagai . .selanjutnya disebut sebagai . iipartai kasih demokrasi indonesia |. partai indonesia sejahtera partai kebangkitan nasional ulama para morioka partai nahdlatul ummah indonesia partai serikat indonesia .| jumlah suara sah l00| jumlah suara tidak sah total pemilih l00| jumlah daftar pemilih tetap l00| jumlah pemilih yang tidak memilih, nama partai nomor dan nama calon anggota dapil maluku jumlah dprd kabupaten kota kota amblndonesia marhaenisme partai demokrasi pembaruan partai karya perjuangan partai damai sejahtera partai nasional benteng kerakyatan partai bulan bintangi ketinggian nasional ulama pai mereka a pai skal indonesia total suara sah total suara tidak sahpada daerah pemilihan maluku kota ambon) provinsi maluku adalah salah dan keliru karena berdasarkan pemungutan dan perhitungan suara tempat pemungutan suara tps)) kecamatan yang dibagi dalam (tiga) dapil, yaitu dapil kecamatan harimau dan kecamatan leitimur selatan, dapil kecamatan nusaniwe, dan dapil iiidanadalah sebesar suara, sehingga suara pemohon hanya tersisa yang selanjutnya dibenarkan dan direkam sebagai suara sah oleh kpu kota ambon,. bahwa turut memohon juga telah melakukan kesalahan perhitungan dengan cara menghitung bilangan pembagi partai bpp) pada perhitungan sisa kursi partai politik, sehingga telah menambahkan kepada partai politik lainnya, sehingga partai politik tersebut memperoleh (dua) kursi dprd provinsi maluku. perhitungan yang dilakukan oleh turut memohon adalah suatu kecurangan yang sengaja dirancang secara sistematis luar aturan hukum untuk menambah suara dari partai politik lainya, padahal pemohon selaku peserta pemilu memiliki suara sah yang signifikan untuk ditetapkan sebagai salah (satu) partai politik untuk memperoleh kursi dprd provinsi maluku.tersebut, maka suara pemohon menjadi berkurang dan konsekuensinya adalah calon anggota dprd provinsi maluku yang diusung oleh pemohon dari daerah pemilihan maluku kota ambon) yang memperoleh suara terbanyak pertama sudah pasti tidak dapat ditetapkan oleh turut memohon sebagai pemenang terpilih sebagai anggota dprd provinsi maluku periode bahwa selain terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh turut memohon kemudian diumumkan oleh memohon secara nasional, pada awalnya dalam proses perhitungan tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) yang dibagi pada (tiga) dapil yaitu dapil kecamatan harimau dan kecamatan leitimur selatan, dapil kecamatan nusaniwe, dan dapil kecamatan teluk ambon dan kecamatan bagal banyak terjadi kecurangan sebagai berikut: ditemukannya fakta berupa pengurangan suara pemohon berjumlah suara yang dilakukan secara sistematis oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) pada (tiga) dapil yaitu sehingga sangatlahharimau, kecamatan nusaniwe, dan kecamatan teluk ambon bagalprovinsi malukun kemudian dibenarkan dan direkam oleh turut memohon dan memohon sebagai suara sah dari pemohon. bahwa kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh ppk yang dibenarkan oleh kpud kota ambon, kemudian oleh turut memohon, selanjutnya oleh turut memohon teruskanprovinsi maluku, daerah pemilihan maluku kota ambon), telah merugikan pemohon, karena sebenarnya suara pemohon adalah akan tetapi dikurangkan oleh memohon dan turut memohon, kpu kota ambon melalui panitia pemilihan kecamatan ppk maka suara sah pemohon berkurang menjadi suara pada hal perhitung,perhitungan ulang pada tingkat ppkpil maluku kota ambon)prd kabupaten halmahera utara dapil mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan jumlah perolehan suara peserta dan calon anggota dprd kabupaten halmahera utara, propinsi maluku utara yang sebenarnya adalah sebagai berikut untuk partai republika nusantara republikan) adalah sebanyak (seribu seratus lima belas) suara: untuk partai karya peduli bangsa pkb) sebanyak (seribu tujuh puluh sembilan) suara, menyatakan batal penetapan komisi pemilihan umum memohon no:rd kab. halmahera utara daerah pemilihan yang diumumkan pada hari sabtu, mei pukul wib. memerintahkan memohon melaksanakan putusan ini,adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk dprd propinsi maluku, dapil kota ambon primaire mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan pengumuman hasil pemilihan umum secara nasional menyangkut perolehan suara pemohon berjumlah yang diumumkan oleh memohon secara nasional sesuai surat keputusan kpu pts kpu tanggal mei adalah salah dan keliru sehingga harus dibatalkan demi hukum, menetapkan hasil penghitungan suara pemohon yang diumumkan secara nasional oleh memohon untuk derah pemilihan maluku kota ambon yang benar adalah sebesar suara, bukan menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemohon partai republika nusantara) tingkat provinsi, sesuai adalah suara, menetapkan pemohon mendapat (satu) kursi dprd provinsi maluku, memerintahkan memohon dan turut memohon untuk melaksanakan isi putusan ini. atau, bila mahkamah konstitusi berpendapat lain, maka subsidi: mengabulkan permohonan subsidi pemohon untuk seluruhnya, memerintahkan memohon dan turut memohon untuk melakukan perhitungan ulang hasil pemilihan umum anggota dprd provinsi maluku pada daerah pemilihan maluku kota ambon), provinsi maluku yaitu. menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang calon anggota dprd provinsi maluku, daerah pemilihan maluku dapil kota ambon), bila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex agua bona, tanggal meikabupaten halmahera utara provinsi maluku utara": untuk dapil maluku dprd provinsi maluku eksepsi permohonan pemohon kabur obscura libel)rmohona., dan kecamatan leitimur selatan sebesar suara, bahwa dari dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam polita pemohon tidak menjelaskan hubungan angka angka yang ada dalam permohonan, apakah merupakan angka angka yang ada dalam penggelembungan atau pengurangan, bahwa dalil dalil tersebut merupakan dalil yang membingungkan, tidak jelas dan kabur, oleh karena itu memohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ago untuk tidak menerima permohonan pemohon. pokok permohonan bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai perolehan kursi partai republika nusantara republikan) daerah dapil provinsi maluku, mana pemohon merasa berkeberatan terhadap penetapan kpu pts kpu tanggal mei bahwa menurut pemohon telah terjadi pengurangan oleh memohon mana suara pemohon adalah berjumlah suara bukan suara:mohosebesar suara maka permohonan pemohon harus ditolakpd,, komisi pemilihan umum kabupaten halmahera utara yang selanjutnya disebut sebagai turut memohon komisi pemilihan umum provinsi maluku, yang selanjutnya disebut sebagai 5n 55n0n05025050 . turut memohon ii:turut memohon, memeriksa dengan saksama alat bukti dari pemohon dan turut memohon, membaca kesimpulan tertulis pemohon dan2009, pukul wibmei mengemukakan hal hal sebagai berikut,(kpud propinsi maluku) setelah mempelajari pokok gugatan yang disampaikan oleh pemohon dari partai republika nusantara, maka kami sampaikan sanggahan sebagai berikut bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk dimulai sejak tanggal april sampai dengan tanggal april dengan alokasi waktu bervariasi antara masing masing ppk kota ambon. dimana saksi dari memohon yang hadir adalah ppk teluk ambon bagal saiful chaniago, ppk kecamatan harimau julius samuel, ppk leitimur selatan tidak ada saksi pemohon yang hadir (tidak menandatangani berita acara), ppk kecamatan nusaniwe elan, sementara yang hadir pada perekaman tingkat kota ambon adalah saiful chaniago. bahwa proses perekaman yang terjadi seluruh ppk kota ambon tidak ada keberatan tertulis yang disampaikan oleh saksi dari partai republikan nusantara terhadap perolehan suara partainya, dan saat proses perekaman tingkat kpu kota ambon juga demikian saksi partai republikan nusantara tidak mempersoalkan dan tidak membuat pernyataan keberatan tertulis terhadap perolehan suara partainya. bahwa hasil perekaman yang dilakukan tingkat ppk kota ambon dan kpu kota ambon tidak ada rekomendasi panitia pengawas pemilu setiap panjangnya terhadap permasalahan perpindahan suara sebagaimana yang disampaikan pemohon terhadap perolehan suara oleh partai republikan nusantara maupun rekapitulasi pada tingkat kpu provinsi maluku. bahwa perolehan suara partai republikan nusantara untuk dprd provinsi sesuai dengan hasil rekaman kpu kota ambon berjumlah dengan rincian kec. harimau kec. nusaniwe kecamatan teluk ambon bagal kecamatan leitimur selatan serta kecamatan teluk ambon ini adalah data riel berdasarkan formulir lampiran model da1 (terlampir) dari seluruh ppk kemudian rekapitulasi dalam formulir lampiran model db1 kpu kota ambon (terlampir) yang selanjutnya rekapitulasi kembali oleh kpu provinsi maluku dalam model lampiran dc1 (terlampir). bahwa pernyataan pemohon atas tidak diberikannya formulir keberatan oleh ppk kecamatan kepada saksi pemohon adalah tidak benar, dan tidak berdasar atas fakta yang sesungguhnya terjadi, dan penggelembungan suara yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasarkan atas bukti nyata lapangan, karena beberapa tps yang telah kami sortir ditemukan ketiadaan saksi dari pemohon dan tidak menanda tangani berita acara formulir sehingga kami merasa bingung dengan adanya pernyataan pemohon yang menyebutkan perolehan suaranya sebanyak atau selisih sebesar dari perolehan suara sah yang ditetapkan oleh kpu provinsi sebanyak suara. bahwa pada pleno kpu kota ambon telah disepakati oleh saksi partai politik yang hadir bahwa perolehan suara sah partai politik peserta pemilu tidak lagi dipersoalkan. bahwa pernyataan pemohon bahwa memohon membenarkan perpindahan suara yang dilakukan secara sistematis oleh panitia pemilihan kecamatan nusaniwe dan kemudian dibenarkan oleh kpu kota ambon adalah pernyataan yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, karena saksi dari partai republika nusantara samasekali tidak mempersoalkan pada saat rekapitulasi baik pada tingkat kpu kota ambon maupun pada rekapitulasi pada tingkat provinsi, hat ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam formulir keberatan saksi. bahwa dalam pokok perkara yang disampaikan oleh pemohon tidak dijelaskan perpindahan suara terjadi pada tps mana dan pada berapa tps baik pada kecamatan harimau, kecamatan nusaniwe, kecamatan bagal, kecamatan teluk ambon maupun kecamatan leitimur selatan, sehingga menurut memohon, gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak beralasan. bahwa ketidak konsistensinya pemikiran oleh pemohon pada pokok gugatan point dengan menyebutkan (tiga) kecamatan masing masing kecamatan harimau, kecamatan nusaniwe dan kecamatan teluk ambon, kemudian dijelaskan pada huruf dengan kecamatan, maka terlihat adanya kesuburan pemikiran yang dilakukan oleh pemohon terhadap permasalahan yang dikemukakan. bahwa untuk mendukung pernyataan memohon sebagaimana disebutkan dalam poin dan poin atas berikut memohon sampaikan bukti berupa model lampiran dc1 dprd provinsi, model lampiran db1 dprd provinsi dan model dan berita acara dan sertifikat perhitungan suara per tps) sebanyak tps yang ada kecamatan atau tps. bahwa dari pemohon terdapat partai politik peserta pemilu yang terkoneksi turun antara lain mem urut nama partai menurut menurut selisih partai memohon pemohon barisan nasional keadaan sejahtera | hak tai amanat nasional | demokrasi indonesia perjuangan merdeka total suara sah a194 total suara tidak sah dari tabel yang ditampilkan atas terlihat bahwa jumlah total suara sah menurut memohon dan jumlah suara sah menurut pemohon terdapat selisih sebesar suara mana menurut memohon total suara sah suara dan menurut pemohon suara berdasarkan jumlah yang sebenarnya yang pemohon sampaikan dalam tabel poin adalah namun setelah dijumlah oleh memohon hanya sebesar sementara suara tidak sah menurut memohon sementara menurut pemohon hanya sebesar atau selisih sebanyak suara. dengan demikian terlihat bahwa data pemohon tidak valid karena tidak sama antara jumlah total suara sah yang dicantumkan dalam permohonan pemohon dalam tabel poin setelah dijumlahkan oleh memohon. bahwa dengan memperhatikan penurunan suara partai politik peserta pemilu yang sangat signifikan dengan bukti bukti yang tidak sesuai maka memohon memohon majelis hakim yang terhormat dapat membatalkan permohonan pemohon: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: untuk dprd kabupaten halmahera utara dapil bukti sertifikat rekapitulasi model da dprd kabupaten halmahera utara dari setiap kecamatan, buktidalam pemilihan umum tahunjayabaratutara:selatan, bukti copy kartu tanda penduduk atas nama sjahrir m.s, selaku ketua presidium ketua umum)sjahrir m.s, se: bukti copy kartu tanda penduduk atas nama yus sudarso, selaku sekretaris presidiumyus sudarso, bukti copy keputusan komisi pemilihan umum nomor sk kpu tahun tanggal juli bukti salinan akta notaris retno wahyuningsih, s.h nomor tanggal februari mengenai amandemen akta pendirian dan anggaran dasar perubahan) partai republika nusantara republika n), bukti salinan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor: m.hh .ah. tahun tanggal april tentang pengesahan partai republika nusantara sebagai badan hukum: bukti copy surat partai republika cabang kabupaten halmahera utara nomor: dfc rfp hu tanggal april yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten halmahera utara, untuk dprd propinsi maluku, dapil kota amnusaniwe, kabupaten kota ambon. (model da a dprd provinsi), bukti rekapitulasi sertifikat model dprd provinsi hasil penghitungan suara dari setiap dalam pemilu anggota dprd provinsi kecamatan teluk ambon bagal, kabupaten kota (model da harimau kabupaten kota ambon, provinsi maluku lampiran model da dprd provinsii desa!vi desa kelurahan air sanobarmangga dimkelurahan mangga duakusamai iikusamai ii, kecamatan nusaniwe, kabupaten kota ambon, provinsi maluku, kewenangan mahkamah konstitusierdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yangmahir desa kelurahan urimesingusamai, kecamatan nusaniwe, kabupaten kota antnt! kelurahan batu gantung!) kusamai, kecamatan nusaniwe, kabupaten kota ambon, provinsi maluku: bukti keputusan menhukham nomor: mhh. .ah. tahun tgl april tentang susunan kepengurusan dewan presidium pusat partai republika nusantara: bukti surat keputusan kpu nomor: sk kpu tanggal juli 2008n tentang penetapan dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun bukti akta notaris tentang pendirian partai politik republika nusantara dari notaris retno wahyuningsih, s.h. dengan nomor tanggal februari bukti ad art partai republika nusantara, bukti surat keputusan mahkamah agung nomor k pdt.sus tanggal november tentang perkara kasasi perdata khusus antara dpp partai hanura melawan dpd partai hanura propinsi maluku: bukti putusan pengadilan negeri ambon tanggal september pdt. pn.ab antara dpd dan dpc dpc partai hanura propinsi maluku melawan dpp partai hanura, pemerintah propinsi maluku, dan dpd partai hanura versi ayu hindu shita sanusi, bukti da dprd propinsi, kecamatan teluk ambon, bukti da dprd propinsi, kecamatan leitimur selatan: bukti berita acara model tps xxii, desa batumerah, kecamatan harimau, bukti berita acara model tps desa cutting. kecamatan leitimur selatan: bukti berita acara model tps ii, desa lestari, kecamatan leitimur selatan: bukti berita acara model tps desa lestari, kecamatan leitimur selatan: bukti berita acara model tps desa pola, kecamatan teluk ambon, bukti berita acara model tps iii, desa pass, kecamatan teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps desa pass, kec. teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps xxii, desa pass, kecamatan teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps desa pass, kecamatan teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps xxiii, desa pass, kecamatan teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps ii, desa lama, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps vi, desa lama, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps vii, desa lama, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps desa ama ory, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps ii, desa ama ory, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps xviii, desa halang, kecamatan teluk ambon baggage, bukti berita acara model tps xix, desa labulahat, kec. nusaniwe: bukti berita acara model tps desa selalu, kecamatan ambon: bukti berita acara model tps viii, kel. kusamai il, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps desa benteng, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps xii, desa benteng kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps xvii, desa benteng kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps xvi, desa air sanobar, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps desa single, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps iii desa single, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps vii, desa single, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps ix, desa single, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps i,. desa latulahat, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps desa urimesing, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps iii, desa urimesing, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps viii, desa urimesing, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps xv, desa urimesing, kecamatan nusaniwe: bukti berita acara model tps xvi, desa urimesing, kecamatan nusaniwe, bukti berita acara model tps xvii, desa urimesing, kecamatan nusaniwe, bukti berita acara model tps desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps ii, desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps iii, desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps vii, desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps iv, desa wayne, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps vi, desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti berita acara model tps ix, desa ayam, kecamatan teluk ambon: bukti surat yang ditujukan kepada kpud provinsi maluku tergugat) dari penasehat hukum pemohon penggugat) dengan nomor ka.mr s. kel il tentang pemberitahuan dan permohonan pencopotan dengan dihampiri surat keputusan ambon dan putusan kasasi mahkamah agung, tertanggal desember bukti surat yang ditujukan kepada kpud prov. maluku tergugat) dari penasehat hukum pemohon penggugat) nomor: ka.mr s. kel tertanggal pebruari tentang pemberitahuan yang dihampiri dengan surat putusan pengadilan negri ambon dan putusan kasasi mahkamah agung, bukti tanda bukti dari sdr. marah, staf pimpinan menteri sekjen depdagri, tertanggal pebruari yang telah menerima surat dari penasehat hukum pemohon nomor ka.mr s. kel tentang pemberitahuan yang dihampiri dengan surat putusan pengadilan negeri ambon dan putusan kasasi ma: bukti surat keterangan dari pps negeri pass, patty t,se, tentang perolehan suara atas nama ny. berths pattikayhatu tertanggal mei bukti surat keterangan dari ketua ketua rto34 ketua kpps pada tps xviii halong, kec. bagal) tertanggal mei yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat suara tps tersebut: bukti surat keterangan dari ketua kelurahan kusamai, kecamatan nusaniwe, kota ambon, tertanggal mei yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mendapat suara tps tersebut: bukti surat kabar suara maluku tertanggal selasa, april wenn pimpin perolehan suara dapil bukti surat keterangan dari kepala kelurahan materi, kecamatan t.a. bagalkelurahan materi: bukti surat keterangan dari ketua desa waimahu dan diketahui kepala dusun waimahu hendrik tuhusula, desa latulahattu memperoleh dari jumlah pemilih suara dusun waimahu, desa latulahat, kecamatan nusaniwe, ambon, bukti surat keterangan dari ketua desa urimesing, dan diketahui kepala desa urimesingdesa urimesing, bukti surat pernyataan saksi dan kejadian khusus yang terkait rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan bagal, tertanggal april yang ditandatangani ketua ppk kecamatan bagal, melmambessy dan handy mnuputty, dari partai ppen provinsi maluku.syaiful chaniago sekretaris dpc partai republika nusantara) bahwa saksi adalah saksi pada ppk teluk ambon dan saksi kota ambon, dan saksi menandatangani surat yang menyatakan mendukung proses dan hasil rekapitulasi. bahwa pada saat menandatangani surat dan memberi cap partai pada surat tersebut, saksi belum memahami dengan jelas isi surat tersebut. bahwa saksi pada dasarnya berkeberatan dan tidak menyetujui surat tersebut, dan keberatan terhadap hasil rekapitulasi, bahwa terjadi perubahan hasil rekapitulasi ketika komputer mati dikarenakan padanya listrik. selain itu saksi juga menerangkan bahwa data data rekapitulasi menghilang dikarenakan computer tersebut terkena virus, saksi elly pattikayhatu bahwa seperti halnya saksi atas, menerangkanbeda setelah di cross check dengan data saksi. saksi demon bahwa saksi merupakan saksi tingkat tps desa urimesing. desa urimesing perolehan suara partai republika nusantara adalah dari tps. sehingga yang direkam saksi sedangkan yang direkam ppk adalah menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, memohon dan turut memohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: bukti t.t model dan laporannya dprd provinsi se kecamatan harimau bukti t.t model dan laporannya dprd provinsi se kecamatan leitimur selatan: bukti t.t model dan laporannya dprd provinsi se kecamatan bagal, bukti t.t model dan laporannya dprd provinsi se kecamatan teluk ambon bagal: bukti t.t model dan laporannya dprd provinsi se kecamatan nusaniwe, bukti t.t model dan lampiran da dprd provinsi kecamatan harimau, bukti t.t model dan lampiran da dprd provinsi kecamatan leitimur selatan: bukti t.t model dan lampiran da dprd provinsi kecamatan nusaniwe, bukti t.t model dan lampiran da dprd provinsi kecamatan teluk ambon bagal: bukti t.t model dan lampiran db dprd provinsi, bukti t.t model dan lampiran db dprd provinsi, bukti t.t pernyataan sikap partai politik,bruce simatauw bahwa saksi partai republika menandatangani berita acara atas nama region dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ppk: saksi rules melambessy bahwa saksi partai republika menandatangani berita acara ppk dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi ppk dalam formulir keberatan dalam model wakil presiden peserta pemilihan umum, partai politik peserta pemilihan umumsaksi ridho marcella bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kpu kota ambon, saksi partai republika nusantara atas nama syaiful chaniago tidak mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara dan hasil pleno kpu kota ambo, menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, mahkamah konstitusioleh memohon dan turut memohon berkaitan perolehan suara dprd kabupaten daerah pemilihan halmahera utara dan dprd propinsi maluku daerah pemilihan kota ambonselasadengan nomor php.c vii pada hari kamis, tanggal mei pukul wib,ag, dengan demikian ada pengurangan sebanyak (sembilan puluhtelah mempengaruhi peringkat perolehan suara terbanyak partai pemohon dari urutan yang sebenarnyayitu urutan ke (tujuh) perolehan suara terbanyak, menjadi urutan ke (sembilan), hal yang demikiankarya peduli bangsa pkb) nomor urut daerah pemilihan maluku kota ambon), pada daerah pemilihan maluku kota ambon) provinsi maluku, adalah salah karena berdasarkan pemungutan dan perhitungan suara tempat pemungutan suara tps), kecamatan) yang dibagi dalam (tiga) dapil yaitu dapil kecamatan harimau dan kecamatan leitimur selatan, dapil il: kecamatan nusaniwe, dan dapil iii:sebesar suara, sehingga suara pemohon hanya tersisa yang selanjutnya dibenarkan lagi dan direkam sebagai suara sah oleh kpu kota ambon, untuk). menimbang bahwa pada permohonan awal, pemohon juga mempermasalahkan persoalan yang terjadi pada dapil kota malang dan kabupaten malang, tetapi kemudian permohonan ini ditarik oleh kuasa pemohon dalam persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal mei sehingga mahkamah tidak akan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebutdan empatsyaiful chaniago sekretaris dpc partai republika nusantara) menerangkan bahwa sebagai saksi pemohon pada rekapitulasi kpu kota ambon dirinya memang menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan tertulis, namun pada dasarnya tetap berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut, sedangkan tanda tangan diberikan hanya karena ada semacam koalisi partai yang mendukung proses rekapitulasi tersebut, bahwa saksi elly pattikayhatu menerangkan telahdasarkan cross check dengan data saksi, ternyata berbeda. saksi demon menerangkan bahwa desa urimesing perolehan suara partai republika nusantara dari tps berjumlahmenerangkan, berdasarkan rekapitulasi saksi memperoleh suara, tetapi berdasar rekapitulasi ppk adalahmelewati tenggang waktu: permohonan pemohon kabur obscura libel)bukti t.t sampai dengan bukti t.t untuk permasalahan dprd propinsi maluku, dapil kota ambon, serta tigbruce simatauw, saksi rules melambessy beserta saksi ridho marcella memberikan kesaksian bahwa saksi saksi rekapitulasi dari partai republika nusantara yaitu region dan syaiful chaniago tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi dalam tahapan tahapan proses rekapitulasi yang mereka masing masing hadiri:hal halpermohonan pemohon kadaluarsa (melewati tenggat waktu) permohonan pemohon kabur (obscura libel) menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang kadalukadaluwarsa (lewat waktu), sebab yang dijadikan pijakan adalah tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan pemohon kepaniteraan mahkamah: i3.19j menimbang adanya eksepsi, karena eksepsi tersebut sudah memasuki ranah materi pokok permohonan yang nantinya akan dipertimbangkan bersama sama dengan materi pokok permohonan, samping itu mahkamah mencermati bahwa polita dan petit pemohon telah tepat menurut hukum, karenanya eksepsi guo harus dikesampingkan,. pokok permohonan menimbang bahwa mahkamah dalamhalmahera utara), turut memohon (kpu propinsi maluku), serta bukti bukti surat pemohon yaitu:perlu menelaah isu hukum yang relevan dengan permohonan pemohon: pokok permohonan dprd kabupaten halmahera utara daerah pemilihanhalmahera utara provinsi maluku utara, untuk perolehan kursi dprd kabupaten halmahera utara, yang diuraikan sebagai berikut tabel perolehan suara dan kursi dprd kab. halmahera utara kpu pemohon kpu pemohon partai hanura partai pkb kursi tidak mendapatkan kursi partai pipi partai ppen partai gerindra partai batas partai pkpi partai pks kursi kursi partai pan kursi 1kursi partai ppi partai kedaulatan partai ppd partai pkb partai ppi . partai anim partai pdp partai pkp partai pmb kursi kursi partai padi partai pdk partai republikan tidak kursi dapat partai pelopor partai golkar kursi kursi partai ppp kursi kursi partai pds kursi kursi menimbang bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, pemohon mengajukan saksi masing masing: syaiful chaniago, ellie pattikayhatu demon: dan andy sedangkan untuk menguatkan pangkalannya, turut memohon (kpu propinsi maluku) mengajukan tiga orang saksi, masing masing: bruce simatauw, saksi rules melambessy dan saksi ridho marcella, menimbang bahwa selain itu pula, pemohon mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal mei dan turut memohon (kpu propinsi maluku), menyerahkan kesimpulan tertulis pada tanggal mei bahwa secara runtut mahkamah akan menilai masing masing dapil atas sebagai berikut: daerah pemilihan kabupaten halmahera utaranambahan suara partai pkb sebanyak suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh turut memohon dan mengakibatkan tidak diperolehnya satu kursi dprd kabupaten halmahera utara oleh pemohon. dalil ini diperkuat oleh surat bukti yang merupakan rekapitulasi suara kabupaten halmahera utara dapil yang terdiri atas (lima) kecamatan, yaitu kecamatan morotai selatan, morotai timur, morotai utara, morotai selatan barat, dan morotai jaya dan bukti sampai dengan yang merupakan rekapitulasi (empat) kecamatan masing masing morotai jaya, morotai selatan barat, morotai utara dan morotai selatan. sebaliknya turut memohon tidak mengajukan bukti surat, bahwa setelah dilakukan penelitian bukti surat, mahkamah menemukan bahwa penghitungan pada bukti adalah seperti yang didalilkan pemohon, yaitu suara bagi partai republika nusantara dan suara bagi pkb. sedangkan dari bukti sampai dengan pemohon ternyata tidak mengajukan bukti berupa rekapitulasi tingkat kecamatan morotai timur, sehingga dari bukti bukti tersebut, mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi penghitungan yang diajukan oleh pemohon: bahwa setelah meneliti bukti surat utama pemohon yaitu bukti mahkamah menemukan bahwa bukti tersebut bukanlah bukti yang sah menurut hukum karena bukti guo diskualifikasi sebagai bukti yang cacat hukum, otentisitasnya tidak dapat diterima, lebih dari itu bukti tersebut bukanlah formulir standar yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten. selain itu tidak ada kolom tanda tangan dan tidak ada kode formulir pojok kanan atas seperti layaknya formulir lampiran db dprd kabupaten kota yang sepantasnya digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat kabupaten sesuai dengan lampirsamping itu untuk menguji kebenaran angka angka suara yang didalilkan oleh pemohon, diperlukan lebih dari bukti tersebut tetapi ternyata pemohon tidak mengajukan bukti berupa formulir lampiran db dprd kabupaten kota yang sah, dan lebih jauh lagi pemohon tidak mengajukan formulir tingkat tps dan formulir rekapitulasi ppk yang lengkap dari (lima) kecamatan pada daerah pemilihan guo: bahwa berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya sekalipun turut memohon tidak mengajukan bukti bukti surat, karenanya dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, daerah pemilihan maluku kota ambon) menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon adalah terjadinya penghilangan suara pemohon tingkat kpu kota ambon dari suara menjadi sehingga ada penghilangan suara sebanyak klaim tersebut didasari bukti pemohon yaitu sampai dengan yang sebagian besar berupa sertifikat dan formulir dari beberapa tps daerah pemilihan guo. dalil tersebut diperkuat pula dengan pernyataan saksi masing masing syaiful chaniago, ellie pattikayhatu, demon, andy yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan angka terjadi akibat malfungsi komputer yang terjadi karena padanya listrik pada saat rekapitulasi ppk dan terjadi gangguan virus. sebaliknya saksi saksi pemohon tidak menyangkal telah menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan secara tertulis karena tidak diberi formulir pengajuan keberatan sehingga hanya dapat mengajukan keberatan secara lisan: bahwa sebagai bukti lawan (tegen begins), turut memohon mengajukan bukti surat t.t sampai dengan t.t yang menunjukkan bahwa perolehan suara partai republika nusantara untuk dprd provinsi sesuai dengan hasil rekapitulasi kpu kota ambon berjumlah dengan rincian dari kecamatan harimau berjumlah suara, dari kecamatan nusaniwe berjumlah suara, dari kecamatan teluk ambon bagal berjumlah suara, dari kecamatan leitimur selatan berjumlah suara, dan dari kecamatan teluk ambon berjumlah suara. angka angka tersebut didasarkan pada formulir lampiran model da bukti t.t s.d t.t dari seluruh ppk yang kemudian rekapitulasi dalam formulir lampiran model db1 kpu kota ambon bukti t.t yang selanjutnya rekapitulasi kembali oleh kpu provinsi maluku dalam model lampiran dc1 (t.t bahwa untuk menanggapi dalil pemohon guo, turut memohon mengajukan (tiga) orang saksi masing masing bruce simatauw, rules melambessy dan saksi ridho marcella yang pada pokok kesaksiannya menerangkan bahwa saksi saksi dari partai republika nusantara termasuk syaiful chaniago saksi kpu kota ambon yang merupakan sekretaris dpc partai republika tidak pernah mengajukan keberatan dan malah menandatangani berita acara pada masing masing tahapan rekapitulasi, bahwa setelah meneliti bukti pemohon yang merupakan sertifikat dan formulir dari beberapa tps dan turut memohon ditemukan adanya penambahan suara partai republika nusantara pada rekapitulasi bukti pemohon yang ketika dicermati secara mendalam ternyata ada ketidaksesuaian nilai total suara sah pada formulir dengan jumlah suara sah yang ada sertifikat masing masing tps tersebut. bahkan beberapa formulir pemohon, penghitungan suara sah ada yang melebihi jumlah dpt yang disebutkan dalam sertifikat. sebaliknya formulir formulir yang dimiliki turut memohon lebih akurat menunjukkan kesesuaian antara suara sah yang tertulis sertifikat masing masing dengan total jumlah suara sah semua partai pada tiap tps. oleh karena itu maka bukti bukti pemohon bagi mahkamah tidak dapat diterima karena keaslian angka angkanya tidak valid dan sangat meragukan untuk dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum: bahwa pada bukti turut memohon yaitu bukti t.t terdapat surat yang dibuat oleh koalisi beberapa partai peserta pemilihan umum daerah pemilihan guo yang inti suratnya adalah bahwa partai partai tersebut berkomitmen untuk mendukung proses rekapitulasi tingkat kpu kota ambon dan tidak mempermasalahkan adanya kecurangan dan kesalahan penghitungan pada hasilnya. pada surat tersebut ditemukan tanda tangan dari saksi pemohon bernama syaiful chaniago dan dibubuhi stempel partai republika nusantara, sehingga bukti surat t.t menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pernyataan keberatan saksi syaiful chaniago atas adanya dalil penghitungan yang tidak benar, menurut mahkamah justru hasil rekapitulasi kpu kota ambon adalah valid menurut hukum: bahwa berdasarkan pandangan hukum atas dengan menilai kaitan antara bukti bukti dan fakta antara yang satu dengan yang lain, mahkamah menilai bahwa dalil pemohon tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkpartai pnb partai pbb partai pdi kursi kursi partai pbr partai patriot partai demokrat partai padi partai pis partai pku partai mereka partai penuh partai psi pen bnn ben partai buruhhalmahera utara yang merugikan pemohon daerah pemilihan kabupaten halmahera utara. dengan mengacu kepada tabel tersebut atas, dengan alasan alasan adalah sebagai berikut. permasalahan perolehan suara dapil kabupate. dengan demikian, jelas jelas ada pengurangan sebanyak (sembilan puluh)ke (tujuh) perolehan suara terbanyak, menjadi urutan ke (mendapat kursi, karena posisinya diambil alih oleh partai karya peduli bangsa pkb) nomor urut bahwa tindakan pengurangan dan penambahan sebagaimana dimaksud jelas jelas telah merugikan pemohon.: menurut kpu turut memohon nama partai perolehan perkiraan suara perolehan kursi partai golkar (ppp (pmb (pks pkb pdip republikan to2g menurutpemohon nama partai perolehan perkiraan suara perolehan kursi partai golkar (ppp pmb (pks republikan aas (pdip pkb bahwa dengan, turut, dprd provinsi maluku, dapil kota ambon bahwa pemohon adalah partai politik partai republika nusantara.) yang merupakan peserta pemilihan umum pada daerah pemilihan maluku untuk memperebutkan kursi dprd provinsi maluku.lakukan oleh turut memohon yang kemudian diumumkan secara nasional oleh memohon pada tanggal mei sesuai surat keputusan kpu pts kpu ternyata untuk provinsi maluku, pemohon memperoleh suara sah berjumlah suara, padahal bila ditambah dengan suara yang dipindahkan atau yang digelembungkan oleh turut memohon berjumlah suara, melalui panitia pemilihan kecamatan ppk), maka suara pemohon yang benar adalah berjumlah suara. bahwabuat oleh turut memohon yang kemudian diumumkan secara nasional oleh memohon adalah: nama partai perolehan persentase suara sah para hati nurani rakyat partai karya peduli bangsa ananda pen indonesia para peduli rakyat nasional para gerakan indonesia raya para barisan nasional (manisan dengan indonesia para keadaan sejahtera partai amanat nasional para perjuangan indonesia bau partai kedaulatan partai persatuan daerah partai kebangkitan bangsa partai pemudalhdonesa pelat ben marhaenisme para demokrasi pembaruan partai karya perangan partai matahari bangsa partai penegak demokrasilndonesia | para demokrasi kebangsaan para republika nusantara para pelopor partai golongannya partai persatuan pembangunan partai damai sejahtera maen pena indonesia para bulan bidang kan lc sisetbnlannnn ben perjuangan para bintang reformasi para patient paris demokratbarisan nasional dengan pengurus. i. nama vence rumangkang pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai barisan nasional alamat jalan mulawarman jakarta selatan, il. nama drs. dadang ganda m.b.a. pekerjaan jabatan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai barisan nasional alamat jalan mulawarman jakarta selatan: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada: muhammad ali, s.h.: imam hadi, s.h.: mahmud, s.h. danny apples, s.h.: muh. anas, s.h.: jamaluddin, s.h.: andi jaya pasang, s.h.: ismail ali, s.h. semuanya adalah advokat penasihat hukum yang berkedudukan jakarta dengan alamat jalan mulawarman kebayoran baru, jakarta, telepon: faksimili: baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, partai barisan nasional barnes)alamat jalan imam bonjol nomor menteng, jakarta pusat, diwakili oleh prof. dr. h.a. hafiz akshay, az, m.a.: sk g gtn. tanggal mei memberikan kuasa kepada: effendi harahap, s.h. jehezkieldevy sudarso, s.h., c.n. maria erna, s.h., m.h. arie eko yuliearti, s.h., m.h. kesemuanya ialahkomisi pemilihan umum kabupaten wajo, beralamat jalan jenderal ahmad yani, kabupaten wajo, provinsi sulawesi selatan, selanjutnya disebut sebagai all ll. turut memohon komisi pemilihan umum kabupaten mojokerto, beralamat jalan wahid hasyim prajurit kulon, kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur, selanjutnya disebut sebagai turut memohon il:laporan pelanggaran pemilu kabupaten wajo: bukti rekomendasi panitia pengawas pemilu kabupaten wajo, perihal perbaikan data rekap ppk kecamatan tempe: menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yaitu burhanuddin dan irwansyah yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei sebagai berikut: burhanuddin saksi partai barnes kecamatan tempe, daerah pemilihan wajo: dapil wajo terdiri atas kecamatan yaitu kecamatan tempe, kecamatan sabbangparu, dan kecamatan paman,: kabupaten wajo berubah menjadi suara, saksi menyampaikan keberatan kepada kpu kabupaten wajo melalui bawaslu kecamatan dan kabupaten, tembusan kepada kpu kabupaten wajo dan ppk kecamatan tempe: pihak pihak yang hadir ketika rekapitulasi kecamatan tempe yaitu para saksi dari partai politik lain, kepolisian, dan bawaslu kecamatan,turut memohon :menimbang bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, turut memohon komisi pemilihan umum wajo, dan dan tidak ada catatan keberatan dari saksi partai barnes: menimbang bahwa pihak terkait, partai politik keadilan sejahtera,...i3.3.penggelembungan suara partai gerakan indonesia raya, partai keadilan sejahtera, dan partai golongan karya kecamatan gondang dan jatirogo yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil ill kabupaten mojokerto, adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sdr. wirid haryono, caleg dapil iii kab mojokerto dari pks, yaitu kampanye dengan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pks dengan cara melakukan pemotongan dana program keluarga harapan pkh) sebesar rp. per rp. pada waktu pendaftaran, caleg sdr. hj. sakdiyah tidak melengkapi dengan surat pengunduran diri sebagai kaur umum desa tawar kecamatan gondangtelah disahkan persidangan mahkamah pada tanggal mei dan mei i3.telah dimuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya: eksepsipermohonan pemohon tidak terfokus pada masalah masalah yang sesuai untuk dijadikan pokok permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) karena dalam permohonandugaan money politik oleh saudara wirid haryono, calon anggota legislatif dari partai keadilan sejahtera: provinsi jawa timur. rekapitulasi hasil perolehan suara pada empat desa wilayah kecamatan gondang dan satu desa kecamatan jatirogo, jugadengan kata lain, alat bukti yang disampaikan oleh pemohon yang berupa formulir tidak lengkap. berkaitan dengan dugaan terjadinya praktek money politik yang dilakukan oleh sdr. wirid haryono turut termohon: iii. petit mohon kepada bapak hakim konstitusi agariii kabupaten deli kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara terjadinya penggelembungan suara partai bintang reformasi sebanyak suara desa mesjid, desa tempatan nibung, dan desa tanjung sari yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil iii kabupaten deli serdang,dalam eksepsi permohonan yang diajukan oleh pemohon kadaluarsabahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwaadalah,atas dasar data dan bukti yang ada, kpu deli serdangdeli serdang,bener meriah, provinsi nanggroe aceh darussalam penggelembungan suara partai golongan karya sebanyak suara desa bener mulia, desa pante raya, dan desa jamur ujung, serta penggembosan suara pemohon desa jamur ujung sebanyak suara yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil kabupaten bener meriah kabupaten wajo, suara partai barnes berubah menjadi suara, selisih suara:imei pukul yang selengkapnya dimuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya: dalam eksepsi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena: permohonan pemohon kabur,,bberima jawaban turut memohon seluruhnya16j daerah pemilihan empat lawang iv, provinsi sumatera selatan penggelembungan suara partai keadilan dan persatuan indonesia yang dilakukan oleh ppk kecamatan ulu musi yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil empat lawang empat,pemohon tidak hadir dan hatndak pidana pemilu.perubahan lampiran dalam surat keputusan kpuperubahan terletak pada jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari kursi untuk kota palembang berubah menjadi kursi yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi:iii, kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara ersidangan tanggal mei dan mei i3., provinsi jambi surat kpu nomor kpu tjb bertanggal april menna lain atau garis ari percetakan dapat dibedakan dengan warna merah tinta, bolpoin sebagai alat pemberi tanda, sebanyak surat suara tps dan tps kelurahan tunggal dinyatakan tidak sah karena terdapat titik merah, bahwa suara yang dinyatakan tidak sah tersebut merupakan suara untuk pemohon, sehingga pemohon kehilangan suara sebanyak suara yang mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi dapil kabupaten tanjung jabung barat:ben ca. dara kursi pera kursi sta tariada persidangan tanggal mei dan meiii, provinsi sulawesi tengga. bahwa pada saat itu juga ppk kecamatan tempe melakukan perbaikan, antara lain jumlah suara partai patriot yang sebelumnya tertulis suara menjadi suara, partai demokrat dari suara menjadi suara, pis dari suara menjadi suara, pku dari suara menjadi suara, partai barnes dari suara menjadi dan seterusnya. hasil perbaikan mana,bukti bukti formulir model dan lampiran model yang diajukan oleh pemohon, cast bukti dan perlu ditelusuri kebenaran dan keasliannya. karena itu kami mohon perkenan mahkamah konstitusi cg. panel hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini meneliti dan membandingkan bukti bukti pemohon tersebut dengan bukti bukti yang diajukan oleh turut memohon, cast bukti tt dan bukti bukti yang diajukan pemohon tersebut sangat beda dengan formulir yang resmi dikeluarkan oleh kpps dalam wilayah kelurahan pattirosompe, baik menyangkut isi maupun tanda tangan petugas kpps dan saksi saksiyang selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya, untuk kecamatan kalidupa, partai barnes memperoleh suara (rekap ppk dengan penetapan kpud sama),: yang membenarkan keterangan saksi saleh lahan: perubahan rekapitulasi perolehan suara terjadi ketika pleno kpudpendapat mahkamah dalam eksepsi menimbang bahwa memohon dan turut memohondaluarsa: permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai barisan nasional (selanjutnya disebut barnes) atau kuasanya, melainkan oleh dpc partai barnes kabupaten mojokerto: permohonan pemohon tidak terfokus pada object itis perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut perselisihan pemilu): permohonan kabur (obscura libel) dalam makna antara polita pertama dengan yang lainnya tidak saling mendukung, permohonan gugur karena pemohon tidak hadir ketika sidang pemeriksaan pendahuluan dan dasar permohonan pemohon ialah pelanggaran pemilu sehingga bukan wewenang mahkamah konstitusi: menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang kadaluarsa, mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon diajukan pada hari selasa tanggal mei pukul sedangkan tenggang waktu pengajuan permohonan berakhir mahkamah pada hari selasa tanggal mei pukul sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan telah memenuhi syarat syarat hukum karenanya eksepsi guo tidak beralasan hukum, menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dpp partai barnes atau kuasanya, permohonan tidak fokus pada object itis perselisihan pemilu, permohonan kabur dalam makna antara polita dengan petit dan yang lainnya tidak saling mendukung, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo tidak beralasan hukum karena pemohon telah memperbaikinya dalam perbaikan permohonan baik tentang tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal selaku pemohon juga tentang object itis permohonan. selanjutnya mengenai permohonan kabur: menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan gugur karena pemohon tidak hadir ketika sidang pemeriksaan pendahuluan, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guo kurang tepat dan tidak beralasan hukum karena dalam persidangan lanjutan dan sampai proses persidangan ditutup, kuasa hukum pemohon hadir, karenanya eksepsi ago harus dikesampingkan: dalam pokok perkara daerah pemilihan kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tentang hilangnya suara pemohon kecamatan tempe yang seharusnya suara (sesuai rekapitulasi pertama ppk) berubah menjadi suara (hasil rekapitulasi kedua ppk), dengan selisih suara. sehingga total suara pemohon daerah pemilihan kabupaten wajo seharusnya suara, bukan suara seperti yang ditetapkan oleh memohon. setelah dilakukan penghitungan oleh mahkamah didapati fakta sebagai berikut: terdapat selisih perolehan suara antara bukti form pemohon dengan form turut memohon kelurahan pattirosompe yang terdiri atas tps, bukti pihak terkait berupa model dprd kabupaten kota dan da dprd kabupaten kota (bukti pt dan pt sama dengan turut memohon: pada kelurahan pattirosompe, kecamatan tempe: tps dan tps didapati bahwa bukti pemohon bukti dan bukti dan turut memohon bukti tt dan bukti tt memiliki jumlah yang sama, tps pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti dengan formulir hanya berisi perolehan suara sah pemohon tanpa perolehan suara sah partai lain dan tidak dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi, sedangkan bukti turut memohon bukti tt menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara dengan formulir yang berisi perolehan suara sah seluruh partai dan dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi, serta dikuatkan dengan keterangan saksi turut memohon riding sebagai anggota pps tps pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti tidak dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi sedangkan bukti turut memohon bukti tt menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara, dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi: tps pemohon mendalilkan memperoleh suara bukti tidak dilengkapi dengan jumlah perolehan suara, sedangkan bukti turut memohon bukti tt menunjukkan perolehan suara pemohon berjumlah suara dan dilengkapi dengan jumlah perolehan suara: dari fakta tersebut, mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan pemohon berupa form diragukan validitasnya, karena pada form untuk tps tidak dilengkapi dengan tanda tangan kpps dan saksi saksi, serta form untuk tps tidak dilengkapi dengan jumlah perolehan suara. sebaliknya memohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa form yang dilengkapi tandatangan kpps dan saksi saksi, serta menunjukkan jumlah perolehan suara partai, daerah pemilihan kabupaten mojokerto provinsi jawa timur menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tentang dugaan adanya money politic yang dilakukan oleh sdr. wirid haryono (caleg pks), perangkat desa yang menjadi caleg legislatif yaitu hj. hadiah kepala urusan umum desa tawar kecamatan gondang, kabupaten mojokerto), dan penggelembungan suara partai gerindra, pks, dan partai golkar daerah pemilihan iii kabupaten mojokerto yaitu desa centong, desa karikatur, desa pohjejer, dan desa gondang. setelah dicermati dan dilakukan penghitungan oleh mahkamah, didapati fakta sebagai berikut: adanya dugaan money politic yang dilakukan oleh sdr. wirid haryono, caleg pks, perangkat desa yang menjadi caleg legislatif yaitu hj. hadiah: untuk desa centong dan desa karikatur, didapati bahwa perolehan suara partai gerindra, pks, dan partai golkar, antara bukti pemohon dengan turut memohon memiliki jumlah yang sama, desa pohjejer untuk perolehan suara partai gerindra tps tps s.d. tps tps dan tps didapati bahwa bukti pemohonan tps didapati bahwa bukti pemohon bukti dan bukti menunjukkan perolehan suara partai gerindra masing masing sebanyak dan suara. untuk tps form perolehan suara sah seluruh partai politik kosong dan untuk tps. sedangkan perolehan suara partai gerindra tps dan tps menurutrolehan sah seluruh partai politik terisi dan untuk tps: untuk perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) tps tps s.d. tps didapati bukti pemohon buktiidapati bahwa perolehan suara pks menurut bukti pemohon bukti sebanyak suara, form perolehan suara sah seluruh partai politik kosong, sedangkan bukti turut memohon bukti tt model untuk seluruh tps desa pohjejer) menunjukkan perolehan suara sah pks sebanyak suara, form perolehan suara sah seluruh partai politik terisi, untuk perolehan suara partai golkar tps s.d. tps tps dan tps didapati bahwa bukti pemohon bukti s.d. dan dan bukti turut memohon (bukti tt model untuk seluruh tps desa pohjejer) memiliki jumlah yang sama. sedangkan untuk tps tps dan tps didapati bahwa perolehan suara sah untuk partai golkar menurut bukti pemohon bukti bukti dan bukti masing masing sebanyak dan suara, sedangkan menurut buktimohon tidak diuraikan berapa jumlah suara partai dan berapa jumlah suara caleg, sedangkan form turut memohon diuraikan secara jelas berapa perolehan suara partai dan caleg. untuk tps form pemohon, perolehan suara sah seluruh partai politik kosong, sedangkan form turut memohon, perolehan suara sah seluruh partai politik terisi. untuk tps form pemohon,, sedangkan form turut memohon, yaitu suara, desa gondang untuk perolehan suara partai gerindra tps tps dan tps didapati bukti pemohon bukti p14, bukti dan bukti dan bukti turut memohonerindraerindra menurut bukti pemohon bukti danterisi. untuk tps perolehan suara partai gerindra menurut bukti pemohon bukti sebanyak suara, form pemohon tidak dilengkapi jumlah perolehan suara sah partai, sedangkan menurut bukti turut memohon bukti tt model untuk seluruh tps desa gondang) sebanyak suara, form turut memohon dilengkapi jumlah perolehan suara sah partai: untuk perolehan suara sah pks tps dan tps s.d tps antara bukti pemohon bukti dan bukti s.d. dengksks menurut bukti pemohon bukti s.d.untuk perolehan suara sah partai golkar tps tps s.d. tps menurut bukti pemohon bukti dan bukti s.d. dolkarolkar menurut bukti pemohon bukti s.d. bukti sebanyak suara, form pemohon,perolehan suara sah seluruh partai terisi, dari fakta fakta tersebut, mahkamah berpendapat bahwa sepanjang mengenai dugaan money politic dan perangkat desa yang menjadi caleg, bukan merupakan kewenangan mahkamah. selanjutnya mengenai bukti yang diajukan pemohon berupa form diragukan validitasnya, karena pada form sebagian besar tidak ada suara sah seluruh partai politik, jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik tidak sama dengan jumlah suara sah calon anggota dprd kabupaten kota beberapa tps, dan tps desa gondang, pemohon tidak memberikan bukti form c1. sebaliknya, turut memohon mengajukan bukti yang meyakinkan berupa form yang lengkap untuk seluruh tps desa pohjejer dan desa gondang serta menunjukkan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik sama dengan jumlah suara sah calon anggota dprd kabupaten kota tps tersebut: daerah pemilihan kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara menimbang bahwa isu hukum yang dikemukakan oleh pemohon ialah penggelembungan suara untuk partai bintang reformasi pbr) sebesar suara desa masjid, desa tempatan nibung, dan desa tanjung sari yang dikuatkan dengan bukti s.d. model dprd kabupaten kota), sebaliknya memohon dan turut memohon membantah dalil pemohon dengan mengemukakan bukti surat berupa model dprd kabupaten kota, model da dan model da b bukti tt s.d. tt bahwa dari jawab menjawab dan bukti bukti surat para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum berikut ini: tps desa mesjid terdapat selisih suara, tps dan tps desa tempatan nibung masing masing terdapat selisih suara dan suara, tps desa tanjung sari terdapat selisih suara: bahwa dari tps tps tiga desa, yaitu desa mesjid, desa tempatan nibung, dan desa tanjung sari, terdapat total selisih sebanyak suara untuk pbr (vide bukti s.d. p 29b dan bukti tt s.d. tt mahkamah berpendapat berdasarkan fakta hukum atas maka dalil pemohon yang menyatakan penggelembungan suara sebesar untuk pbr tidak terbukti menurut hukum karena ternyata selisih suara antara model pemohon dengan model turut memohon sebanyak suara. samping itu, mahkamah mencermati bukti surat pemohon ada coretan atas suara caleg sehingga otentisitasnya tidak valid menurut hukum, karenanya dalil pemohon guo harus dikesampingkan, daerah pemilihan kabupaten bener meriah provinsi nanggroe aceh darussalam menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon ialah penggelembungan suara untuk partai golkar sebanyak suara tiga desa, yaitu desa pante raya, desa jamur ujung, dan desa bener mulia, serta penggembosan suara untuk partai barnes sebanyak suara desa jamur ujung yang dikuatkan dalam bukti s.d. bahwa sebaliknya turut memohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti surat tt s.d tt bahwa dari bukti bukti para pihak, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: untuk perolehan suara pbr tps desa pante raya terdapat selisih suara dan tps terdapat selisih suara, untuk perolehan suara pbr tps desa jamur ujung terdapat selisih suara, untuk perolehan suara pbr tps terdapat selisih suara dan tps terdapat selisih suara: bahwa sepanjang mengenai penggembosan suara pemohon tps desa jamur ujung, antara bukti pemohon (bukti dengan bukti turut memohon (bukti tt memiliki jumlah perolehan suara yang sama yaitu suara. namun dalam model da b kabupaten kota, suara pemohon suara. bahwa dari fakta hukum tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon terkait dengan penggelembungan suara tidak terbukti menurut hukum karena bukti form pemohon tidak lengkap yaitu tidak ada lembar awal sehingga tidak diketahui tps mana, desa kelurahan mana, serta perolehan suara partai politik bercoret coret sehingga mahkamah sukar memastikan perolehan suara masing masing partai politik tps tps mana terjadi penggelembungan suara pbr sedangkan suara pemohon sebanyak suara tps desa jamur ujung terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak mempengaruhi perolehan kursi anggota dprd kabupaten kota kabupaten bener meriah bahwa dari penilaian mahkamah guo, jumlah perolehan suara pemohon yang benar kabupaten bener meriah adalah suara, bukan suara. daerah pemilihan kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon ialah penggelembungan suara sebesar suara untuk pkpi (vide bukti s.d. sedangkan turut memohon membantah dalil dalil pemohon (vide bukti tt 1a s.d. tt bahwa mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: terdapat selisih suara tps tps dan tps desa padu raksa sebesar suara: tps dan tps desa lubuk puding hanja sebesar suara: tps desa padang tepung sebanyak suara: tps dan tps desa kunduran sebanyak suara. bahwa total selisih suara sebanyak suara untuk pkpi. perolehan suara pemohon pada desa guo tidak sama dengan penetapan kpu kabupaten empat lawang yang dalam permohonannya mengklaim total suara bahwa dari fakta hukum tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa penggelembungan suara sebesar suara untuk pkpi tidak terbukti menurut hukum karena kenyataannya terdapat selisih suara untuk pkpi dan bukti surat berdasarkan jawaban dan tanggapan turut memohon sebagaimana terurai atas, kami me,sebagai berikut: bukti tt 1a berita acara da dprdcatatan: beserta lampiran model ci, da kecamatan tempe kabupaten wajo), bukti tt 1b rekapitulasi model da b hasil perhitungan suara panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan umum anggota dprd kab kota, bukti tt rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan tempe untuk pemilihan anggota dprd kab. wajo. daftar nadir rapat pleno hasil perhitungan suara: bukti tt tanggal april catatan: daftar hadir dihadiri oleh para saksi parpol, termasuk saksi pemohonpemohon ialah merupakan laporan tertulis internal saksi saksi pemohon dan bukan formulir c1, selain itu pula bukti bukti surat dalam lampiran hanyalah berupa surat pernyataan saksi kpps. bahwa dengan tidak terbukanya dalil dalil pemohon, permohonan pemohon guo harus dikesampingkan. daerah pemilihan sumatera selatan provinsi sumatera selatan menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon ialah masalah perubahan lampiran surat keputusan kpu nomor sk kpupemilihan umum untuk wilayah provinsi sumatera selatan yang meliputi kota palembang. bahwa awalnya untuk wilayah provinsi sumatera selatan yang meliputi kota palembang tercantum kursi kemudian berubah menjadi kursi (vide bukti s.d. bahwa turut memohon tidak memberi jawaban dan bukti bukti atas dalil pemohon. bahwa dari fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota dprd provinsi, dprd kabupaten kota bukan kewenangan mahkamah untuk memutuskan karena dalam sengketa pemilihan umum yang menjadi kewenangan mahkamah sesuai dan pmk nomor tahun menyatalokal peserta pemilu: terpilihnya calon anggota dpd. bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian hukum atas maka permohonan pemohon guo tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon ialah masalah pemilih ganda dan pemilih yang mencoreng lebih dari satu kali dapil ill kabupaten sula pada desa yaitu desa mono bua, manang, sir bulan, nunca, dan datang kuning. adapun desa mono buo pemilih ganda tps dan tps sebanyak orang, untuk tps dan tps desa manang terdapat pemilih ganda sebanyak orang, desa air bulan terdapat pemilih ganda sebanyak orang, desa nunca terdapat pemilih ganda sebanyak orang dan desa natal kuning terdapat pemilih ganda sebanyak orang sehingga total pemilih ganda sebanyak orang. sedangkan pemilih yang mencoreng lebih dari satu kali sebanyak orang (bukti s.d. bukti sebaliknya, turut memohon membantah dalil dalil pemohon (bukti tt dan tt bahwa terhadap fakta hukum atas, mahkamah dihadapkan pada isu hukum pemilih ganda sebanyak orang dan pencontreng lebih dari satu kali sebanyak orang. bahwa bukti bukti surat pemohon guo berupa rekomendasi panas kabupaten kepulauan sula terkait adanya laporan pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu, laporan pelanggaran pemilu, dan daftar dpt kabupaten kepulauan sula. bahwa sebaliknya, turut memohon mengajukan bukti bukti surat berupa da dprd kabupaten kota dan dprd kabupaten kota. bahwa berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa masalah pemilih ganda sebanyak orang dan pencontreng lebih dari satu kali sebanyak orang tidak berdasar dan beralasan hukum selain karena jumlah yang didalilkan pemohon tidak sesuai dengan jumlah dpt yang diajukan dalam bukti p 22a s.d. pencontreng lebih dari satu kali adalah masalah masalah yang termasuk ranah panas dan kpu untuk menyelesaikan dan memperbaiki serta untuk memproses sesuai tingkat pelanggarannya, karenanya dalil dalil pemohon guo harus dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan pemohon adalah masalah surat suara yang ada titik merah dari percetakan yang tps dan tps kelurahan tunggal ilir dianggap sebagai surat suara tidak sah sebanyak surat suara yang menurut pemohon adalah suara pemohon (bukti s.d. bahwa turut memohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon kadaluarsa karena: permohonan pemohon diajukan setelah tenggat waktu selesai: permohonan awal tentang kabupaten tanjung jabung barat tidak diajukan oleh pemohon: bahwa dari fakta hukum atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon tentang kabupaten tanjung jabung barat dapat diterima karena diajukan sejak awal namun permohonan terpencar dalam arti tidak menjadi satu kesatuan dalam permohonan awal melainkan menjadi satu bagian dalam bukti bukti surat. bahwa sepanjang dalil pemohon tentang surat suara yang ada titik merah atau warna lain yang berasal dari percetakan, kpu kabupaten tanjung jabung barat mengeluarkan surat kpu nomor kpu tjb bertanggal april yang menegaskan bahwa surat suara yang ada. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan sebanyak surat suara yang dianggap tidak sah tersebut merupakan suara pemohon, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon guo tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena pemohon tidak dapat membuktikan secara spesifik berapa jumlah suara pemohon sebenarnya, karenanya harus dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten wakatobi provinsi sulawesi tenggara menimbang bahwa isu hukum pemohon ialah kehilangan suara pemohon pada tingkat rekapitulasi pleno kabupaten wakatobi sebanyak suara (vide bukti s.d. bahwa turut memohon tidak mengajukan jawaban dan bukti bukti surat. bahwa mahkamah menemukan fakta hukum yaitu dalam bukti da dprd kabupaten kota untuk kecamatan kaledupa selatan, pemohon mendapat suara suara, sedangkan pada db dprd kabupaten kota berubah menjadi suara, jadi ada selisih suara: bahwa untuk menguatkan dasar permohonan, pemohon mengajukan orang saksi yaitu saleh lahan dan saifuddin yang pada pokoknya menerangkan adanya perubahan suara kpu kabupaten wakatobi dari suara menjadi suara. bahwa atas dasar fakta hukum atas, mahkamah setelah meneliti bukti bukti surat pemohon guo ternyata dalil dalil hukum pemohon berdasar dan beralasan hukum karena dari da dprd kecamatan keledupa selatan tertulis perolehan suara pemohon sebanyak suara, sedangkan dalam db dprd kabupaten kota wakatobi tercantum suara, selisih suara, karenanya dalil dalil pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan. bahwa dengan terbukanya kehilangan suara pemohon maka jumlah perolehan suara pemohon yang benar kabupaten wakatobi sebanyak suara ditambah suara sama dengan suara bukan suara versi db dprd kabupaten kota wakatobi. bahwa sekalipun dalil pemohon menyatakan perolehan suara pemohon adalah suara namun setelah mahkamah mencermati fakta fakta surat da dprd kabupaten kota untuk kecamatan kaledupa selatan ternyata perolehan suara yang benar ialah suara, yang berarti ada penambahan (satu) suara untuk pemohon. bahwa atas dasar penilaian hukum atas, dalil dalil pemohon berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus dikabulkan. konklusi berdasarkdalil dalil pemohon berdasar dan beralasan hukum sepanjang mengenai: penggembosan suara pemohon sebanyak suara desa jamur ujung, daerah pemilihan kabupaten bener meriah provinsi nanggroe aceh darussalam, hilangnya suara pemohon sebesar suara daerah pemilihan kabupaten wakatobi provinsi sulawesi tenggara, sedangkan dalil dalil pemohon daerah pemilihan: kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan: kabupaten mojokerto provinsi jawa timur: kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara:kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan: sumatera selatan provinsi sumatera selatan: kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara: kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi, tidak terbukti menurut hukum, karenanya harus dikesampingkmohonan mengabulkan permohonan pemohon sepanjang mengenai suara pemohon desa jamur ujung,hwa perolehan suara yang benar untuk pemohon daerah pemilihan kabupaten bener meriah provinsi nanggroe aceh darussalam sebanyak suara dan daerah pemilihan kabupaten wakatobi provinsi sulawesi tenggara sebanyak suara, memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya, menyatakan menolak permohonan pemohon untukdaerah pemilihan kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan,: dan daerah pemilihan kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambmemei tahun dua ribu sembilan oleh kami, yaitu moh. mahfud mdpartai keadilan sejahteraajo )), menimbang bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, turut memohon komisi pemilihan umum wajo: ketika rekapitulasi tps, ketika rekapitulasi tps tidak ada catatan keberatan dari saksi partai barnes,sebagai berikut: dalam pokok perkara bahwa partai keadilan sejahtera yang memperoleh kursi ke (sepuluh) untuk daerah pemilihan dapil) (satu) kabupaten wajo untuk dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten wajo selaku pihak terkait memandang perlu menyampaikan tanggapan dan atau sanggahan dalam perkara nomor php.vii sehingga jelas dan terang duduk perkara yang dimohonkan oleh pemohonoleh karena itu mohon mahkamah konstitusi republik indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara guo untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,yang dilakukan yang tidak hanya dialami oleh pemohon tapi juga dialami oleh partai partai politik lain termasuk juga partai keadilan sejahtera:(dapil) (satu)tabel1 rekapitulasi berdasarkan model kpud kabupaten wajo dapil (satu) urut nama parpol akhir indonesia jematamatsaa ama partai keadilan sejahtera partai amanat nasional partai kebangkitan bangsa partai pemuda indonesia peaakatomarsimsraa dalam ema ama, karena pada faktanya perolehan suara pemohon kecamatan tempe tersebut adalah sebanyak (empat ratus dua belas) suara dan jumlah suara yang diperoleh partai keadilan sejahtera sejahtera) adalah sebanyak (seribu sembilan puluh enam) suara, sebagaimana yang tercantum dalam model da dprd kabupatentempe bukti pt dari bukti pt tersebut jelas bahwa perolehan suara partai barisan nasional untuk perolehan suara kecamatan tempe adalah memperoleh sebanyak (empat ratus dua belas) suara sah dan perolehan suara partai keadilan sejahtera adalah memperoleh sebanyak (seribu sembilan puluh enam) suara sah dengan rincian sebagaimana yang disebutkan dalam tabel dan tabel vide bukti ptwajo untuk dapil (satu) wajo berdasarkan model vide bukti pt adalah sebagai berikut tabel urutan perolehan kursi parpol pada kabupaten wajo dapil perolehan perolehan nama parpol perolehan bpp kursi kursi urut suara tahap tahap jam |ramamranacna pam partai kebangkitan nasional |remitantmirana jumlah bpp partai gerakan indonesia partai persatuan |romramenssawa poo deframtamntama ke)sebagai berikut: bukti pt data model db dprd kab kota berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten wajo tingkat kabupaten wajo tahun beserta laporannya: bukti pt data model dan da1 dprd kabupaten kota panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan tempe kabupaten wajo dapil wajo (satu) dprd kab kota wajo beserta laporannyamenimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa beberapa partai politik melakukan penggelembungan suara model tidak sesuai dengan model da yang terjadi di: desa gondang, kecamatan gondang: desa pojejer, kecamatan gondang, desa centong, kecamatan gondang, desa karikatur, kecamatan gondang: komisi pemilihan umum kabupaten deli serdang, beralamat jalan karya jasa lubuk pakam, kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon ill: komisi independen pemilihan kabupaten bener meriah, beralamat jalan bandara membeli, balet, kecamatan redelong, kabupaten bener meriah, provinsi nanggroe aceh darussalam, selanjutnya disebut sebagai turut memohon iv: komisi pemilihan umum kabupaten empat lawang, beralamat jalan raya talang banyu kecamatan tebing tinggi, kabupaten empat lawang, sumatera selatan, selanjutnya disebut sebagai turut memohon komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan, beralamat jalan h.a. bestari, jakabaring, kota palembang, daerah provinsi sumatera selatan, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon vi: komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula, beralamat jalan raya father pantai sarana, kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon vii, komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung barat, beralamat jalan beringin, kuala tunggal, tanjung jabung barat, provinsi jambi, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon viii: komisi pemilihan umum kabupaten wakatobi, beralamat jalan poros lia, kecamatan wangi wangi selatan, kabupaten wakatobi, provinsi sulawesi tenggara, selanjutnya disebut sebagai turut memohon ix, mendengar dan membaca keterangdesa jatirogo, kecamatan jatirogo: bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada da desa gondang yaitu tps s.d. tps total da menggelembung ejesjeji jijajaeji jagal bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada da desa pojejer yaitu tps s.d. tps nama tes res tes tps total da menggelembung partai suara doa bahwa dengan adanya penggelembungan suara oleh ppk menyebabkan suara ketiga partai tersebut menjadi bertambah sedangkan suara partai barisan nasional berkurang, bahwa berdasarkan rekapitulasi pada dapil iii kabupaten mojokerto empat kecamatan, partai barnes memperoleh suara sebagai berikut: kecamatan gondang suara kecamatan jatirogo suara kecamatan rawas suara kecamatan pacet suara total suara bahwa seharusnya partai barisan nasional dengan perolehan suara sebesar suara tersebut memperoleh kursi dapil kabupaten mojokerto bahwa sdr. wirid haryono sebagai caleg dapil iii kab mojokerto dari pks telah melakukan pelanggaran pemilu karena telah berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara demi kepentingan partai pks dengan cara melakukan pemotongan dana program keluarga harapan pkh) sebesar rp. per rp. sehingga seharusnya sdr. wirid haryono gugur menjadi caleg dapil bahwa sdr. hj. sakdiyah sebagai caleg dapil iii kab mojokerto dari partai bulan bintang pada waktu pendaftaran caleg tidak dilengkapi surat pengunduran diri sebagai kaur umum desa tawar kecamatan gondang, dengan demikian seharusnya sdr. hj. sakdiyah gugur sebagai caleg dari partai bulan bintang. bahwa dengan demikian yang berhak sebagai calon terpilih adalah dari partai barisan nasional yaitu dwi agung promomojokerto menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk partai barisan nasional adalah suara. menyatakan sdr. wirid haryono sebagai caleg dapil kab mojokerto dari partai keadilan sejahtera gugur menjadi caleg dapil kabupaten mojokerto menyatakan sdr. hj. sakdiyah sebagai caleg dapil kab mojokerto dari partai bulan bintang gugur menjadi caleg dapil kabupaten mojokertomojokerto dan berhak menjadi anggota dprd kabupaten mojokertosuara dprd kab. mojokerto pemilihan umum th. kec. rawas, pacet, gondang, jatirogo dapil iii tanggal april bukti surat dari dewan pimpinan cabang partai barisan nasional kabupaten mojokerto tentang kronologis tentang masalah saudara wirid haryono caleg dari pks: bukti panitia pengawas pemilihan umum provinsi kabupaten kecamatan gondang, maret bukti berita acara laporan pengawasan pemilu gondang maret buktinomor bawaslu kec!! maret bukti surat dari dewan pimpinan cabang partai barisan nasional kabupaten mojokerto tentang laporan pengunduran diri caleg dari partai lain. mojokerto april bukti pemerintahan kabupaten mojokerto kecamatan gondang desa tawar permohonan pengunduran diri kepala urusan umam desa tawar. tawar februari bukti badan permusyawaratan desa bpd) desa tawar tentang persetujuan pemberhentian kepala umum desa tawar atas nama sdr. hj. sakdiyah kecamatan gondang. tawar februari bukti surat permohonan pengunduran diri dari sdr. hj. sakdiyah tawar februari: bukti rekapitulasi hasil perolehan suara pileg kecamatan gondang, bukti posko desk pemilu legislatif tahun kabupaten mojokerto, bukti rekapitulasi hasil perolehan suara pileg kecamatan gondang, bukti pemungutan suara pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota tahun tps kelurahan gondang, kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur, bukti sertifikat kabupaten kota mojokerto, provinsi jawa timur, buktitahun tps reos desa kelurahan gondang, kecamatan gondang, kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur, bukti model dprd kabupaten kota: bukti berita acara hasil.tahun anggota dprd kabupaten kota. tps keegan kelurahan gondajatirogoeksepsi pengajuan gugatan yang diajukan oleh dewan pengurus cabang partai barisan nasional kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur yang selanjutnya disebut pemohon seharusnya diajukan oleh dewan pimpinan pusat partai barisan nasional sebagaimana hal ini menjadi ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahudalam (dua belas) rangkap setelahpolitik peserta pemilu atau kuasanya. ketua umum dan sekretaris jenderal dari dewan pimpinan atau nama yang sejenisnya dari partai politik lokal atau kuasanya, atau calon anggota dpd atau kuasanya. berkaitan dengan gugatan terhadap hasil perolehan suara kabupaten mojokerto, pengajuan dilakukan oleh dewan pengurus cabang kabupaten mojokerto partai barisan nasional.gugatan dari pemohon, tidak terfokus pada masalah masalah yang sesuai untuk dijadikan obyek gugatan ataupun pokok permohonan guna diajukan memeriksa dengan seksama alat bukti dari pemohon, turut memohon, dan pihak terkait partai keadilan sejahtera, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, turut memohon, danapril april mei dan mei yang diterima pada hari selasa tanggal mei pukuli. kewenangan mahkamah l. kedudukan hukum bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon berdasarkan tahun tentang mahkamah konstitusipara pihak yang yang mempunyai kepentingan langsung dalam php anggota dpr, dpdsebagai bahan perselisihan hasil pemilihan umum (php). dalam materi gugatan yang diajukan olehmasalah dugaan terjadinya money politik yang dilakukan oleh saudara wirid haryono sebagai calon anggota legislatif dari partai keadilan sejahtera. masalah, provinsi jawa timur. masalah rekapitulasi hasil perolehan suara pada empat desa wilayah kecamatan gondang, yaitu desa gondang, ii. desa pohjejer, iii. desa karikatur, dan iv. desa centong. masalah rekapitulasi hasil perolehan suara satu desa kecamatan jatirogo yaitu desa jatirogo (nama desa dan nama kecamatannya sama). ini menunjukkan bahwa pemohon belum memahami arah pengaduan permasalahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum. sebagaimana termaktub dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa obyek perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat diajukan mahkamah konstitusi adalahaceh: terpilihnya calon anggota dpd:. pada lembar rekapitulasi perolehan suara yang terdapat dalam materi gugatan, hanya terdapat tabulasi mengenai perbedaan atau selisih jumlah perolehan suara yang terjadi kecamatan gondang untuk desa yaitu desa gondang, centong, pohjejer, dan karikatur. serta kecamatan jetirejo untuk desa yaitu desa jatirogo. itupun bukan perbedaan jumlah perolehan suara dari partai pemohon tetapi perbedaan jumlah perolehan suara untuk partai gerindra, partai golongan karya, partai keadilan sejahtera, partai bulan bintang, dan partai kebangkitan nahdlatul ulama. sama sekali tidak catatan perbedaan hasil perolehan suara yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara partai pemohon sebagaimana hal ini disyaratkan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pada sebagaimana tersebut atas. dalam satu lembar tabel rekapitulasi yang disampaikan oleh pemohonbahkan dalam bundel alat bukti berupa formulir model yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi hanya terdapat: formulir model padahal seharusnya formulir karena desa gondang terdapat tps dan bukan tps. formulir model untuk desa centong padahal seharusnya formulir karena desa centong terdapat tps dan bukan tps. dengan kata lain, alat bukti yang disampaikan oleh pemohon yang berupa formulir tidak lengkap mencakup formulir dari seluruh tps yang ada desa centong kecamatan gondang dan desa gondang kecamatan gondang, karena desa gondang terdapat tps dan desa centong terdapat tps. sebagai bukti resmi mengenai jumlah tps bisa dilihat pada formulir model beserta laporannya yang berisi data mengenai jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah tps per desa untuk kabupaten mojokerto dalam pemilihan umum legislatif tahun berkaitan dengan pengaduan dari pemohon mengenai sdr. wirid haryono selaku caleg dari partai keadilan sejahtera daerah pemilihan kabupaten mojokerto telah dibahas dalam sidang perkara nomor php.c vii berkaitan dengan dugaan terjadinya praktek money politik yang dilakukan oleh sdr. wirid haryono seharusnya disampaikan kepada panitia pengawas pemilu sebagai bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu. dan oleh karenanya kampengajuan dari pemohon mengenaibersama dengan tanggapan yang kami sampaikan ini, kami lampirkan pula data rekapitulasi perbandingan hasil perolehan suara desa desa pada kecamatan yang dimaksud oleh pemohon. data ini merupakan hasil validasi yang merupakan pembanding dari data rekapitulasi yang diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi sebagaimana telah disebutkan depan yang isinya terdiri dari surat dari dpc partai barisan nasional bernomor dpc.kab barnes iv tertanggal april perihal gugatan pileg tahun kabupaten mojokerto (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). surat ini seharusnya ditandatangani oleh dpp partai barisan nasional. tetapi yang bertanda tangan adalah ketua dpc partai barisan nasional kabupaten mojokerto. satu lembar rekapitulasi hasil perolehan suara daerah pemilihan kabupaten mojokerto versi pemohon dalam bentuk tabulasi hasil perolehan suara beberapa partai politik ditempat desa kecamatan gondang dan satu desa dikecamatan jatirogo (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). tabel rekapitulasi yang terdapat didalamnya tidak menunjukkan dari berapa tps dan tps berapa saja hasil perolehan suara yang diperselisihkan. hal lain, dalam tabel rekapitulasi tersebut sama sekali tidak tercantum hasil perolehan suara untuk partai pemohon, malah yang diurus adalah hasil perolehan suara partai partai lain. surat yang berjudul kronologi tetang masalah saudara wirid haryono, caleg dari pks, tertanggal april ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai barisan nasional kabupaten mojokerto (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). seperti telah disampaikan dalam eksepsi atas, masalah saudara wirid haryono telah dibahas dalam perkara nomor php.c vii surat pengantar berita acara laporan hasil pengawasan pemilihan umum tertanggal maret oleh panitia pengawas kecamatan gondang yang ditujukan kepada panitia pengawas kabupaten mojokertorita acara laporan hasil pengawasan pemilihan umum tertanggal maret oleh panitia pengawas lapangan desa karangkuten kecamatan gondang (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). berita acara ini isinya mengenai dugaan terjadinya praktek money politik yang dilakukan oleh saudara wirid hary mengenai hal ini turut memohon tidak berhak memberikan tanggapan sebab hal ini seharusnya disampaikan panitia pengawas pemilu. suratbernomor bawaslu. kec iii tertanggal maret dengan lampiran yang ditandatangani oleh beberapa calon anggota legislatif karena isinya hanya menegaskan kesepakatan beberapa wakil partai politik kecamatan gondang untuk ikut serta mendukung pelaksanaan pemilihan umum tahun agar bisa berjalan aman, tertib, dan damai. surat tanpa nomor surat tertanggal april dari dpc partai barisan nasional yang ditujukan kepada bapak ketua mahkamah konstitusi yang isinya adalah pengaduan tentang seri. hj. sa'iyah sebagai perangkat desa yang menjadi calon anggota legislatif dengan permohonan agar caleg dan perolehan suara caleg yang bersangkutan "dicabut dan dilegalkan" oleh mahkamah konstitusi (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). berkaitan dengan masalah ini bukan merupakan kewenangan dari kpu untuk memberikan tanggapan karena persyaratan seseorang dapat menjadi calon anggota legislatif telah diatur didalam undang undang nomor tahun surat dari kepala desa tawar kecamatan gondang bernomorsurat keputusan badan permusyawaratan desa tawar kecamatan gondang bernomor tentang persetujuan pemberhentian kaur umum desa tawar kecamatan gondangjek perselisihan hasil pemilihan umum php). surat tertulis tangan dari seri. hj. sa'iyah yang isinya mengenai permohonan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai kaur unum desa tawar kecamatan gondangberapa bundel berkas hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdiri dari: satu bundel berkas yang berisi hasil rekapitulasi panitia pengawas kecamatan gondang, hasil rekapitulasi quick count oleh desk pemilu kabupaten mojokerto untuk kecamatan gondang dan formulir model (sebagaimana terdapat pada materi gugatan). untuk hasil rekapitulasi panitia pengawas kecamatan gondang dan quick count dari desk pemilu bukan merupakan dokumen resmi yang dapat dijadikan pegangan dalam penetapan hasil perolehan suara karena merupakan konsumsi internal pihak panas kebutuhan informasi cepat oleh pihak desk pemilu. sedangkan untuk formulir model turut memohon juga menyampaikan formulir model yang berasal dari ppkkecamatan gondang sebagai bahan pembanding mahkamah konstitusi. ii. satu bundel berkas yang berisi formulir model dari (delapan) tps desa pohjejeseluruh tps desa pohjejepohjejer kecamatan gondang sebagai bahan pembanding mahkamah konstitusi. il. satu bundel berkas yang berisi formulir model dari (sepuluh) tps desa centocentocentong kecamatan gondang sebagai bahan pembanding mahkamah konstitusi. perlu turut memohon sampaikan bahwa desa centong kecamatan gondang terdapat tps dan bukan tps. iv. satu bundel berkas yang berisi formulir model dari (lima) tps desa gondagondagondang kecamatan gondang sebagai bahan pembanding mahkamah konstitusi. perlu kami sampaikan bahwa desa gondang kecamatan gondang terdapat tps dan bukan tps. satu bundel berkas yang berisi formulir model dari (empat) tps desa karikatukarikatukarikatur kecamatan gondang sebagai bahan pembanding mahkamah konstitusi. iii. petit berkaitan dengan beberapa point tanggapan yang telah kami sampaikan atas maka mohon kepada bapak hakim konstitusi agar dapatsebagai berikut: bukti tt dokumen alat bukti model da, da dan lampiran da ppk kecamatan gondang, bukti tt dokumen alat bukti model c1, dan lampiran desa gondang tps), bukti tt dokumen alat bukti model c1, dan lampiran desa pohjejer tps), bukti tt dokumen alat bukti model c1, dan lampiran desa centong tps): bukti tt dokumen alat bukti model c1, dan lampiran desa karikatur tps), bukti tt dokumen alat bukti model c1, dan lampiran desa jatirogo tps), bukti tt rekapitulasi jumlah pemilih dan tps pemilihan umum dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun kabupaten mojokerto, provinsi jawa timur model a6deli serdang provinsi sumatera utara bahwa dalam penetapan perolehan suara pada dapil kabupaten deli serdang telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai bintang reformasi pbr) yang dilakukan oleh ppk batang kuis seluruh tps yang terdapat desa mesjid, desa tempatan nibung, desa tanjung sari dan desa lainnya. partai pbr desa mesjid naa nan nan aan partai pbr desa tempatan nibung | asas (os partai pbr desa tanjung sari semsauah p8 bahwa berdasarkan alasan tersebut maka kami mohon kepada mahkamah konstitusi agar perolehan suara partai bintang reformasi pada dapil dibatalkan, dan menetapkan partai barisan nasional memperoleh (kursi) pada dapil kabupaten deli serdang provinsi sumatera utdeli serdang,deli serdang dan berhak menjadi anggota dprd kabupaten deli serdap bukti p 2b model dprd kali bukti p . bukti p dprk aceh sebagai pemohon, kpu sebagai memohon. bahwa pemohon adalah peserta pemilu tahun sebagaimanadengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan. ii. tentangjumat tanggal mei sedangkan pemohon mendaftarkan permohonyang ditentukan oleh undang undang. bukti p 45a model dprd kab kota, tentang:(dua): bukti p 5b7a model dprd kabut7. bukti p 8899e. batang kuis, kab. deli serdang, prov. sumatera utara. bukti p 12ips nibung, kec. batang kuis, kab. deli serdang, prov. sumatera utara bukti p 14a model dprd kab. kota tentang berita acara pemungutan suara dartbona, kec. batang kuis, kab. deli serdang, prov. sumatera utara bukti p 155. bukti p 10011223345667model da dprd kab. kota tentanganitia pemilihan kecamatan, kec. batang kuis, kab. kota deli serdang, dapil dprd kab. kota deli serdang (tiga),sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan keberatan atas pelaksanaan pemilihan umum beberapa tempat yaitu: permintaan pemilihan ulang tps desa relung tue, tps desa bale eselon, tps desa pasar simpang tiga, tps desa bang panas, tps desa bate atu dan tps desa godang kabupaten bener meriah, terjadinya penggelembungan suara partai bintang reformasi yang dilakukan oleh ppk batang kuis yang terdapat pada tps desa tanjung sari, desa tempatan nibung, desa bakaran batu, desa bintang meriah, desa mesjid yang disahkan oleh kpud deli serdang sehingga merugikan caleg nomor dapil iii partai barisan nasional. adanya penggelembungan suara desa gelar kecamatan taliabu utara kabupaten kepulauan sula, dimana menurut form da1 dprd kabupaten tingkat ppk partai golkargolkar memperoleh sehingga terjadi 'penggelembungan suara sebanyak dan adanya penggelembungan suara sebanyak suara pada partai demokrat, dimana menurut form da1 dprd kabupaten tingkat ppk, partai demokratdemokrat memperoleh suara. kesalahan pencatatan perolehan suara kecamatan bacan kabupaten halmahera selatan dimana rincian perolehan suara tingkat ppk bacan untuk partai barisan nasional tertulis suara yang seharusnya dan seluruh kpud halmahera selatan dinonaktifkan oleh kpud provinsi maluku utara. il. petit pemohon mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal penetapan kpu tentang perolehan hasil penghitungan suara tertanggal mei memerintahkan kepada kpu untuk melakukan pemilihan ulang pada kabupaten empat lawang provinsi sumatera selatan, kabupaten bener meriah provinsi nanggroe aceh darussalam, kabupaten deli serdang provinsi sumatera utara, kabupaten kepulauan sula, kabupaten halmahera selatan provinsi maluku utara: il. jawaban memohon atas permohonan keberatan atas penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diumumkan secara nasional tanggal mei dalam eksepsi permohonan yang diajukan oleh pemohon kadaluarsahiv. pokok permohonan bahwasecara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan inikabupateduduk perkara dari masing masing daerah pemilihan tersebut atas: daerah pemilihan kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa pemohon adalah peserta pemilihan umum anggota dprd kabupaten wajo, provinsi sulawesi selatan tahun pada daerah pemilihan yang meliputi (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan tempe, kecamatan paman dan kecamatan sabbangparunghitungan suara pemilihan umum anggota dewanturut memohon menolak seluruh dali dalil permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini: tentang penggelembungan suara partai bintang reformasi yang dilakukan ppk batang kuis bahwa pemohon dalam permohonan guo mengalikansehingga merugikan caleg nomor urut dapil partai barisan nasional (dalil pemohon halaman alinea bahwa dalil pemohon tersebut atas:pelaksanaan pleno berdasarkan peraturan kpu tahun tentang pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan ppk batang kuis telah sesuai dengan situ, tahun tercatat saksi partai politik ikut menandatangi lampiran model da kecamatan batang kuis sesuai dengan dokumen yang diterima kpu deli serdangselain itu rapat pleno rekapitulasi perolehan suara yang digelar kpu deli serdang sejak tanggal april hingga mei turut dihadiri saksi partai politik dan panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan kpukhusus untuk kecamatan batang kuis dibacakan pada rapat pleno tanggal april dan dinyatakan sah. tercatat saksi partai politik ikut menandatangi formulir lampiran d13 rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten deli serdang termasuk saksi dari partai barisan nasional yang mengikuti rapat ple bahwa atas dasar data dan bukti yang ada, kpu deli serdang selaku pihak turut memohonpihakbukti tt foto copy formulir model db ipu kabupaten deli serdang, daerah pemilihan deli serdang (tiga), bukti tt foto copy formulir model da b dprd kabupaten kotasetiap tps dalam wilayah desa atau sebutan lainnya kelurahan desa tanjung saritempatan nibungakaran batuintang meriahmesjidsertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik kecamatan batang kuis kabupaten deli serdeli serdangbener meriah provinsi nanggroe aceh darussalam pada pokoknya permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa penetapan perolehan suara pada daerah pemilihan kabupaten bener meriah kecamatan wih pesam, bener mulia, pante raya, dan jamur ujung) telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai golkar yang dilakukan oleh kip kabupaten bener meriah. hal ini dapat dilihat dari lampiran formulir yang dikeluarkan ppk lebih dari (satu) kali dan dilegalkan oleh kip bener meriah sehingga merugikan caleg urut. partai barisan nasional (foto copy data terlampir). partai golkar desa benar mie aan partai golkar desa pante raya o|o loh sa p u misknbsar santan dengan ben ujung total penggelembungan dan ada penggembosan suara partai barisan nasional desa jamur ujung tps yang tidak dimasukkan pada da b: suara ppk (kosong) penggembosan suarabener meriah tahun pada daerah pemilihan wih pesam, bener mulia, pante raya dan jamur ujung), terurai dengan jelas pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten bener meriahabupaten bener meriah yang menunjukkan dokumen perolehan suara pemohon suara, telah dilaporkan pemohon pada panitia pengawas pemilihan umum kabupaten bener meriah, dan selanjutnya panitia pengawas pemillilihan umum kabupaten bener meriah menindaklanjuti laporan pemohon, sesuai suratnya tertanggal april nomor bawaslu bm iv namun tidak ditanggapi turut memohon. adapun perolehan suara dan perolehan kursi menurut komite independen pemilihan kabupaten benar meriah dan menurut pemohon adalah sebagai berikut: para demokrat a.a partai barisan nasionabener meriah menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk partai golongan karya adalah suara bukan suara. menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk partai barisan nasional adalah suara bukanbener meriah dan berhak menjadi anggota dprk kabupaten bener meriah sedangkan partai golongan karya hanya mendapatkan (satu) kursi dapil kabupaten bener meriah, bukan (dua)upaten kota yang ditandatangani oleh sucipto, selaku ketua kpu kab kota bener meriah: bukti surat bawaslu bawaslu bm kepada ketua kip kabupaten bener meriah, perihal tindakan lanjutan tentang keberatan partai barnes sehubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara kip kabupaten benar meriah dalam pemilu anggota dpr kabupaten bener meriah tahun bukti tanda bukti penerimaan barang bukti bawaslu bm iv dengan jenis barang bukti dapil dari empat desa dalam wilayah kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah, bukti tanda terimtanggal april (vide bukti surat bawaslu bawaslu bm iv kepada kip kabupaten bener meriah tanggal april perihal: tindak lanjut tertuanya surat suara kab. bener meriah, bukti surat kip kab. bener meriah tentang penjelasan rekomendasi tentang keberatan partai politik kip bm kepada ketua bawaslu kabupaten bener meriah:kab kota bener meriah, daerah pemilihan dprd kab kota bener meriahpk kab kotard kabupaten wajo, provinsi sulawesi selatan dari daerah pemilihan yang diumumkan pada hari jumat tanggal mei pukul wib, yaitu sebagai berikut loo batas takdapatkusi akui amors kursi takdapatkursi bahwa suara yang diperoleh pemohon sebagai peserta pemilu anggota dprd kabupaten wajo, provinsi sulawesi selatan tahun untuk dapil khusus untuk ppk kecamatan tempe pada rekapitulasi pertama yang diumumkan oleh turut memohon pada tanggal april adalah sebanyak suara, sedangkan untuk partai keadilan sejahtera pks) sebanyak adapun rekapitulasi kedua ppk kecamatan tempe, untuk pemohon partai barisan nasional) memperoleh suara, sedangkan partai keadilan sejahtera pks) memperoleh suara. bahwa pengumuman memohon yang menetapkan perolehan suara pemohon pada daerah pemilihan tempe, paman, dan sabbangparu) sebanyak suara sesuai denganurut memohon kpu kabupaten wajo) tertanggal april adalah salah keliru.dan sabbangparu) terdapat pada rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan tempe. meriah kec. bukit dan wih pesan tpsdua) desa kel raya, kec. wih pesam, kab kota bener meriah:empat) desa kel raya, kec. wih pesam, kab kota bener meriah: dan aceh tengah|, dan aceh tengahnanggroe aceh darussalam tps bukti p 19a lampiran tps iii pante raya, bukti lampiran model dpd tentang rincian perolehan suara dan suara tidak sah dalam pemilihan umum anggota dpd, daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalamn tps ii) lampiran model dprd kabupaten kota tps ii, kecamatan bener meriahmei pukul:: bahwa karena apa yang didalilkan dalam konstan:sebagai berikut: bukti tt formulir tps s.d. tps iv, desa kelurahan pante raya berita acara yang dikeluarkan dalam rapat pleno kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps)): bukti tt formulir tps jamur ujungformulir tps s.d. tps bener milielampiran da b dprd kab kota kecamatan wih pesam lampiran berita acara yang dikeluarkan dalam rapat pleno kelompok panitia pemilihan kecamatan, kecamatan wih pesam), bukti tt lampiran db i dprd kab. bener meriah lampiran berita acara yang dikeluarkan dalam rapat pleno kpu kip kabupaten bener meriah), bukti tt surat surat surat kpu kip aceh sifat kilat penting, perihal mohon petunjuk penghitungan ulang surat suara surat kpu kip bener meriah kip bm iv hal: petunjuk tentang penghitungan ulang surat suara. surat kpu kip bener meriah no: kip bm v sifat: penting, hal: penjelasan rekomendasi tentang keberatan partai politik. surat kpu kip bener meriah kip bm iv hal: penjelasan tentang penghitungan ulang surat suara. surat kpu kip aceh, nomor: sifat: segera penting, hal: keberatan atas tertuanya surat suaraempat lawang provinsi sumatera selatan menimbang bahwa berdasarkan berita acara kpu kabupaten empat lawang nomor: kpu elempat lawang, pemilihan umum tahun dct suara sah indonesia perjuangan kerakyatan indonesia bahwa penetapan perolehan suara pada daerah pemilihan daerah telah terjadi penggelembungan suara terhadap partai keadilan dan persatuan indonesia yang dilakukan oleh memohon hal ini dapat dilihat dari lampiran formulir yang dikeluarkan ppk sehingga merugikan partai barisan nasional sebanyak suara sah.bahwa dengan demikian pama duma kpu pemohon kpu pemohon gejesamassma pee kursi berdasarkan uraian tersebut mohon mahkamah konstitusi membatalkan perolehan suara terhadap partai pkpi dan membatalkan perolehan kursi partai pkpi selanjutnya menetapkan perolehan suara partai barnes menjadi suara dan menetapkan perolehan kursi partai barnes menjadi kursiempat lawang. bahwa perolehan suara yang benar untuk partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi)empat lawang sedangkan partai keadilan dan persatuan indonesia tidak mendapatrekomendasi dari partai pts dpc. .iv bukti hasil yang salah dan benar menurut pemohon, bukti surat pernyataan saksi barnes di: tps desa kunduran, tps desa padu raksa: tps desa padang tepung: tps desa lubang puding lama: bukti model dprd kab kota, tentang pernyataan keberatan saksi ppk ulu musi: bukti model dprd kab kota, tentang rekapitulasi suara anggota dpr, dpd, dprd provinsi dprd kab kota ppk ulu musi: bukti model da tentang sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat ppk ulu musi: bukti model db tentang rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dpr,dpd,dprd provinsi, dprd kab kota: bukti surat mandat saksi dari barnes tentang perolehan suara parpol dapil sesuai dengan tps yang bermasalah dan lampiran surat pernyataan saksi pemohon:ke pemohon tidak hadir dan halbahwa turut memohon dalamertanggal april ialah berdasarkan hasil rekapitulasi ke ll (kedua) ppk kecamatan tempe yang perhitungannya tidak dihadiri oleh saksi saksi partai peserta pemilu, sehinggasabbangparu) hanya sebanyak suara dengan perincian sebagai berikut kecamatan tempe suara kecamatan paman suara kecamatan sabbangparu suara total suara (dua ribu enam) bahwa kesalahan kekeliruan memohon dan turut memohon tersebut dimulai sejak perhitungan tingkat ppk kecamatan tempe yang melakukan rekapitulasi sebanyak (dua) kali. bahwa jumlah suara yang diperoleh pemohon pada rekapitulasi ppk kecamatan tempe yang pertama adalah suara, akan tetapi tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan ternyata ppk kecamatan tempe melakukan rekapitulasi perhitungan suara yang kedua, tanpa pemberitahuan kepada saksi saksi partai politik peserta pemilu. bahwa rekapitulasi ke ll (kedua) yang dilakukan ppk kecamatan tempe adalah tidak sah dan telah menyalahi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dprd dan dpd yang menyatakan bahwasebagai berikut: bukti tt 1a model tps desa paduraksa, kec. ulumusi, kab. empat lawang, bukti tt 1b model tps desa paduraksa, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt 1c model tps desa paduraksa, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt 1d model tps desa lubuk puding, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt 1e model tps desa lubuk puding, kec. ulumusi, kab. empat lawang, bukti tt 1f model tps desa padang tepung, kec. ulumusi, kab. empat lawang, bukti tt 1g model tps desa padang tepung, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt 1h model tps desa padang tepung, kec. ulumusi, kab. empat lawang, bukti tt model tps desa kunduran, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt 1j model tps desa kunduran, kec. ulumusi, kab. empat lawang: bukti tt model d.akecamatan ulumusid panitia pemilihan kecamatan ulumusi, bukti tt lampiran model dprd kab kota,ulumusi: bukti tt model d.bpud empat lawang dapil kec. ulumusi, pasaman air keruh dan talang padang: bukti tt modelkec. ulumusi, pasaman air keruh, dan talang padang, bukti tt model ebbuktikec. ulumusi, pasaman air keruh, dan talang pamenimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa berdasarkan surat dalam lampiran ditetapkan daerah pemilihan sumatera selatan meliputi kota palembang disebutkan jumlah dan jumlah kursi kursi. bahwa ternyata lampiran surat keputusan kpu sk kpu tahun telah diubah secara melawan hukum yaitu pada jumlah kursi kursi diubah menjadi kursi.nama partai menurut menurut menurut menurut sea partai rame ama aa gpp sas s00 seo peak ben apa o pam lorempatprovinsi yang meliputi suara sah tiap partai politik peserta pemilu dan suara sah tiap calon anggota dprd provinsi (dua ratus tujuh belas) daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi khususnya daerah pemilihan sumatera selatkomisi pemilihan umum keputusan kpu nomor sk kpu tahun: bukti lampiran keputusan komisi pemilihan umum nomorsurat dari dpd partai barisan nasional provinsi sumatera selatan perihal keberatan perubahan penetapan jumlah kursi7, bukti surat dari dpd partai barisan nasional provinsi sumatera selatan perihal permohonan data jumlah penduduk kabupaten banyuasin, bukti surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan perihal sosialisasi dpt, mekanisme perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, bukti surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatanlampiran model dckepulauan sula provinsi maluku utara i2.8j menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon sebagai berikut:.adapun daftar pemilih ganda dan pemilih yang lebih dari kali adalah sebagai berikut: pemilih yang pemilih kpu ada. sebenarnya pat orangbahwa atas kecurangan tersebut mohon mahkamah konstitusi membatalkan penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor: pts kpu tahun tanggal mei dan selanjutnya memerintahkan kepada kpu untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang dapil iii kabupaten sulkepulauan sula. memerintahkan kepada kpu untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang dapil iii kabupaten sula. memerintahkan komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan omendasi panitia pengawas pemilihan umum pw.s mohon penundaan sementara hasil pleno rekapitulasi perolehan surat: bukti pernyataan forum lintas partai politik kabupaten kepulauan sula flip kisi12009. keberatan terhadap kinerja kpud kabupaten kepulauan sula, bukti panitia pengawas pemilihan umum kabupaten kepulauan sula pw.s penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilu kecamatan lede dan taliabu barat laut ngel): bukti panitia pengawasan pemilihan umum kabupaten kepulauan sula pw.s model penerimaan laporan adanya sertifikat penghitungan ganda: bukti panitia pengawas pemilu kecamatan lede panwasluitbl laporan pelanggaran pemilu, bukti hasil penemuan lapangan keterangan saksi): bukti kecamatan lede keterangan saksi), bukti kecamatan taliabu barat keterangan saksi): bukti desa sopan kecamatan taliabu timur selatan keterangan saksi): bukti kasus desa kawal keterangan saksi): bukti desa limbo kecamatan taliabu barat (keterangan saksi: bukti desa penuh kecamatan taliabu timur (keterangan saksi): bukti lampiran model dprd kabupaten kepulauan sulaliabu utara kabupaten kepulauan sula daerah pemilihan kepulauan sula iii: bukti lampiran model dprd kabupaten kepulauan sulkepulauan sula daerah pemilihan kepulauan sula iii: bukti lampiran model dprd provinsi.daerah pemilihan dprd provinsi maluku utara lima): bukti berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik kecamatan taliabu utara kabupaten kepulauan sulakecamatan taliabu utara kepulauan sula model da dpr): bukt model da a dpr), bukti lampiran model dpr rekapitulasi lampiran model dpr hasil perhitungan perolehan suara partai dan calon anggota dpr dari setiap tps dalam wilayah desa gelar kecamatan taliabu utara kabupaten kepulauan sula daerah pemilihan maluku utara: bukti lampiran model dpr rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr dan suara tidak sah pemilihan kecamatan taliabu utara kabupaten kepulauan sula daerah pemilihan maluku utara, bukti bukti visual berupa rekaman demikian bukti bukti surat, bukti p 2223p 23sahu air bulan)nunca, tps bukti daftar pemilih tetap pemilihan umum anggota dpr, dpdecamatan tempe yang menunjukkan (dua) dokumen perolehan suara pemohon dari suara menjadi suara, telah dilaporkan pemohon pada panitia pengawas pemilihan umum kabupaten wajo, dan selanjutnya panitia pengawas pemilihan umum kabupaten wajo menindaklanjuti laporan pemohon, sesuai suratnya tertanggal april nomor bawaslu wo iv namun tidak ditanggapi oleh turut memohon. bahwa kesalahan dan kekeliruan pemohon dan turut memohon yang mengumumkan dan menetapkan perolehan suara pemohon hanya sebanyak (dua ribu enam) suara, mengakibatkan pemohon tidak memperoleh kursi untuk anggota dprd kabupaten wajo periode pada daerah pemilihan tempe, paman, dan sabbangparu), padahal seandainya memohon dan turut memohon mendasarkan hasil rekapitulasi ppk kecamatan tempe yang pertama maka pemohon mendapatkan (satu) kursi pada daerah pemilihan untuk anggota dprd kabupaten wajomei tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dan dewandatang kuning, tps bukti model da dprd provinsialiabu utara, kab. kepulauan sula dapil dprd provinsi maluku utara: bukti model da a dpd tentang rekapitulasi sertifikat model dpr dpd hasil penghitungan suara dari setiap tps (dalam pemilu anggota dpd), desa gelar kecamatan taliabu utara, kab. kepulauan sula dapil dprd provinsi maluku utara: bukti model da a dprd kab kota. tentang rekapitulasi sertifikat model dprd hasil penghitungan suara dari setiap tps (dalam pemilu anggota dprd kab kota), desa gelar kecamatan taliabu utara, kab. kepulauan sula dapil dprd provinsi maluku utara, bukti daftar pemilih tetap per tps kabupaten kepulauan sula pemilihan umum dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kab kota,sebagai berikut: bukti tt hasil pleno rekapitulasi perolehan suara kecamatan taliabu utara gelar). model dan lampiran model da dprd kabupaten kota, bukti tt hasil pleno rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kpud kabupaten kepulauan sula dapil model dan lampiran model db dprd kabupaten kota untuk dapil kepulauan sula provinsi jambi menimbang bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan berita acara nomor: ba kpu tjb v tentang, kabupaten tanjung jabung barat pemilihan umum tahun tanggal mei bahwa berdasarkan model dprd kab kota dalam haldaerah pemilihan tanjung jabung barat areal polis der ama calon terpilih sah suara sah indonesia perjuangan indonesia perjuangan partai kebangkitan partai demokrasi gen pembangunan bahwa berdasarkan model db dprd kabupaten kota dalam halanjung jabung barat daerah pemilihan dprd kabupaten kota tanjung jabung barat khususnya partai barisan nasional dengan caleg junaidi gedung, sh. memperoleh suara sah dengan jumlah perolehan suara partai barisan nasional suara sahsyafiiarsyadpernyataan yang dibuat oleh syafii selaku ketua kpps tps kel. tunggal kec. tunggal ilir dan arsyad selaku ketua kpps tps kel. tunggal kec. tunggal ilir tersebut surat suara untuk partai barisan nasional yang dinyatakan tidak sah karena adanya titik tinta merah tersebut sebanyak suara. bahwa perihal "surat suara yang terdapat titik merah atau warna lain yang berasal dari percetakan menurut kpu kabupaten tanjung jabung barat berdasarkan surat kpu kpu tjb tanggal april dita lain atau garis dari percetakan dapat dibedakan dengan warna merah tinta, bolpoin sebagai alat pemberi tanda pilihan. bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti diatas maka perolehan suara terbanyak menurut kpud kabupaten tanjung jabung barat daerah pemilihan tanjung jabung barat adalah: aje ape pesbatentesra seharusnya menurut pemohon adalah aje gajpamaaa pesrasumpemagranaan kursi (ee kursi mac beltanjung jabung barattanjung jabung barattanjung jabung barat dan berhak menjadi anggota dprd kabupaten tanjung jabung barat: bukti p 2a surat bawaslu pan walu bm kepada ketua kip kabupaten bener meriah perihal tindak lanjut tentang keberatan partai barnes: bukti p 2b tanda bukti penerima barang bukti penerima barang bukti nomor pan walu bm iv bukti p 2ctanjung jabung barat daerah pemilihan tanjung jabung barat tanggal mei bukti p 2dkabupaten tanjung jabung barat daerah pemilihan tanjung jabung barat tanggal mei bukti p 3tanjung jabung barat daerah pemilihan tanjung jabung barat tanggal april bukti p 3tanjung jabung barat daerah pemilihan tanjung jabung barat bukti surat pernyataan arsyadpernyataan syafiikomisi pemilihan umum kabupaten tanjung barat kpu tjb tanggal april perihal surat suara yang digunakan pada pemilu tahun yang ditujukan kepada ketua kpps se kabupaten tanjung jabung barat, yang ditandatangani oleh syahrial, sebagai ketua, dalam poin menyampaikan sebagai berikut: surat suara yang terdapat titik titik merah atau merah atau warna lain atau garis yang berasal dari percetakan tidak termaksud kategori surat suara yang rusak, karena titik merah atau warna lain atau garis dari percetakan dapat dibedakan dengan warna merah tinta ballpoint sebagai alat pemberi tanda pilihan:surat dari mkri nomor pan.mk tertanggal mei ditandatangani oleh panitera zainal arifin husein perihal penyampaian salinan permohonan, dalam berkas perkara tersebut tidak memuat perkara untuk dprd kabupaten tanjung jabung barat.sebagai berikut: bukti tt surat mkri pan.mk v tgl. bukti tt surat permohonan perbaikan salinan perkara nomor php.c vii tglprovinsi sulawesi tenggara menimbang bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara pada model db dprd kpu kabupaten wakatobi menetapkan perolehan suara sebagai berikut: aje ppk mpe pperwakilan rakyat daerah tahun secara nasional, untuk pemilihan anggota dpr kabupaten wajo untuk daerah pemilihan yang diumumkan pada hari jumatbarisan nasional barnes) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat ppk kecamatan tempe dapil kabupaten wajo seharusnya bukan suara, melainkan suara, sehingga suara keseluruhan dapil kecamatan tempe, kecamatan paman, dan kecamatan sabbangparu) adalah sebanyak suara. bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut atas seharusnya partai barisan nasional barnes) mendapatkan (satu) kursi dapil kabupaten wajo. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) untuk melaksanakan putusan ini.perhitungan suara kecamatan tempe untuk pemilihan anggota dprd kabupaten wajo: bukti rekapitulasi perhitungan suara panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan anggota dprd kabupaten tahun bukti perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten wajo tahun bukti berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik beserta lampiran model da dprd kab kota untuk kecamatan paman dan model da dpr untuk kecamatan sabbangparuhal ini sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi kpud kabupaten wakatobi provinsi sulawesi tenggara tanggal april ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh ppk kabupaten wakatobi perolehan suara terbanyak yaitu: ape see mpe yang selengkapnya pemohon kemukakan sebagai berikut: tn. n.a bea ea, 000p pembangunwakatobiwakatobi seharusnya suara bukan suara. bahwa atas kesalahwakatobi dan berhak menjadi anggota dprd kabupaten wakatobi, selatan, kabupaten wakatobi, daerah pemilihan dprd kab kota wakatobi ii, kabupaten wakatobi, daerah pemilihan dprd kab kota wakatobi ii, bukti surat pernyataan tanggal mei yang ditandatangani oleh saleh lahan sebagai ketua ppk kec. kaledupa selatan, hal mana menerangkan bahwa perolehan suara partai barisan nasional atas nama kei dan agus haryanto sebanyak suara sahwakatobi daerah pemilihan wakatobi ii, i2.: untuk kecamatan kalidupa, partai barnes memperoleh suara (rekap ppk dengan penetapan kpud sama):,: membenarkan keterangan saksi saleh lahan, perubahan rekapitulasi perolehan suara terjadi ketika pleno kpudputusan kpu nomor pts kpu tahun bjuncto undang undang nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun (selanjutnyaberatan dimaksud disebabkan memohon dan turut memohon secara keliru telah salah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara beberapa daerah pemilihan sehingga merugikan pemohon beserta calon legislatif dari partai barisan,pokok permohonan dari masing masing daerah pemilihan tersebut atas yang selengkapnya dicantumkan dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: daerah pemilihan kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan bahwa rekapitulasi kecamatan tempe dilakukan dua kali: bahwa perolehan suara partai barisan nasional kecamatan tempe seharusnya (sesuai rekapitulasi pertama), bukan (sesuai rekapitulasi kedua) sebagaimana telah ditetapkan oleh kpu kabupaten wajo, bahwa jumlah perolehan suara untuk partai barisan nasional daerah pemilihan kabupaten wajo ialah sebesar bukans.d. yang disahkan persidangan pada tanggal mei dan mei menimbang bahwa selain bukti surat atau tulisanurhanuddin saksi partai barnes kecamatan tempe:,d wajo berubah menjadi suara, saksi menyampaikan keberatan kepada kpud wajo melalui bawaslu kecamatan dan kabupaten, tembusan kepada kpud wajo dan ppk kecamatan tempe,d wajo berubah menjadi suara, selisih suara, i3.iiv yang segera diperbaiki oleh ppk kecamatan tempe. hasil perbaikan:uhammad taufik ada pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai suara independen rakyat aceh sira) alamat jalan nyak arif banda aceh nomor telepon il. nama agama dawan gayo pekerjaan jabatan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai sira alamat jalan nyak arif banda aceh nomor telepon bertindak untuk dan atas nama partai suara independen rakyat aceh sira) berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada kaharuddin, s.h., effendi idris, s.h., mba., ridwan abdurrahman, s.h., hijrah saputra, s.h., s.hi., final hotman, s.h., s.hi., dan muslim, s.h., s.hi., beralamat jalan nyak arif, baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa partai politik suara independen rakyat aceh sira)anton hutabarat, s.h., joseph suwardi sabda, s.h., llm., muhammad gaib, s.h., puji basuki setijono, s.h., henry romana, s.h., daily rowelcis, s.h., nurdayani, s.h., yeti mariana gultom, s.h., m.h., tati vain dipanggang, s.h., mulus haholongan, s.h., ayu agung, sos., s.h., m.h., dan niste independen pemilihan kip) provinsi nanggroe aceh darussalam, berkedudukan komplek gedung arsip jalan nyak arif, banda aceh, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon .5j komite independen pemilihan kip) kota banda aceh, berkedudukan jalan imam bonjol nomor banda aceh, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon ii: kabupaten gayo lues terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten gayo lues pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tujuh ribu tujuh puluh dua), kabupaten aceh tenggara terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh tenggara pemohon memiliki suara pasti sejumlah (dua puluh ribu dua puluh) suara: kabupaten aceh singkil terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh singkil pemohon memiliki suara pasti sejumlah (enam ribu seratus tiga puluh enam) suara: kota subulussalam terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kota subulussalam pemohon memiliki suara pasti sejumlah (empat ribu empatdua puluh tujuh ribu empatbarat dayadaya pemohon memiliki suara pasti sejumlah (enam ribu sembilan ratus enam belas): kabupaten aceh selatan terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh selatan pemohon memiliki suara pasti sejumlah (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara, kabupaten simeulue terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten simeulue pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara, dari penghitungan tersebut, jumlah suara pemohon yang ada dapil aceh adalah sejumlah (dua puluh tujuh ribu empat puluhuntuk dprk seluruh kabupaten kota nanggroe aceh darussalami1.6j komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh besar, berkedudukan jalan bachtiar panglima pole, kota jantan, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon iii: komite independen pemilihan kip) kabupaten pidie, berkedudukan jalan prop majid ibrahim sigla, pidie, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon iv, komite independen pemilihan kip) kabupaten pidie jaya, berkedudukan jalan iskandar muda, mereda, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon .9j komite independen pemilihan kip) kabupaten bireuen, berkedudukan jalan sultan malikussaleh nomor bireuen, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon vi, komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh utara, berkedudukan jalan mayjen hamzah bendahara, aceh utara, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon vii: komite independen pemilihan kip) kota lhokseumawe, berkedudukan jalan merdeka nomor lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon viii: komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh timur, berkedudukan jalan iskandar muda idi, aceh timur, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon ix, komite independen pemilihan kip) kabupaten kota langsa, berkedudukan jalan chik ditunjang nomor kota langsa, selanjutnya disebut sebagai . turut memohonsimeulue i2. .86jdapil kabupaten simeulumilihan umum aceh tidak sesuai dengan prinsip prinsip pemilihan umum sehingga pemilu yang seharusnya diselenggarakan dengan asas jujur adil dan langsung umum bebas rahasia (judul dan uber) tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan atau dilakukan perhitungan ulang, menyatakan pemilu aceh cacat hukum dan menyatakan untuk diulang kembali: memohon kepada mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan hukum yang seadil adilnya, menyatakan membatalkan penetapprd kabupaten kota tahun secara nasional yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib dan penetapan kip aceh untuk pemilihan anggota dpra dprk untuk daerah pemilihan seluruh aceh yang diumumkan pada hari jumatsuara independen rakyat aceh sira) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat dpra dan dprk seharusnya memenuhi jatah minimal kursi dpra dan dprk setiap daerah pemilihan aceh bukan, seperti perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu atau kip aceh, bahwa atas kesalahan hasil perhitungan suara tersebut atas seharusnya partai suara independen rakyat aceh sira) mendapatkan minimal kursi tiap tiap dapil kabupaten kota, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi independen pemilihan aceh untuk melaksanakan putusan ini:wib sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon kabur (obscura libel) pemohon hanya mendalilkan sabtu tanggal mei untuk dapil aceh aceh aceh aceh aceh aceh aceh aceh kota banda aceh kota banda aceh kota banda aceh kabupaten aceh besar kabupaten aceh besar kabupaten aceh besar kabupaten aceh besar kabupaten pidie kabupaten pidie kabupaten pidie kabupaten pidie kabupaten pidie jaya kabupaten pidie jaya kabupaten pidie jaya kabupaten bireuen kabupaten bireuen kabupaten bireuen kabupaten bireuen kabupaten aceh utara kabupaten aceh utara kabupaten aceh utara kabupaten aceh utara kota lhokseumawe kota lhokseumawe kota lhokseumawe kabupaten aceh timur kabupaten aceh timur kabupaten aceh timur kabupaten aceh timur kabupaten aceh timur kota langsa kota langsa kota langsa kabupaten aceh tamiang kabupaten aceh tamiang kabupaten aceh tamiang kota sabang kota sabang kabupaten aceh jaya kabupaten aceh jaya kabupaten aceh jaya kabupaten aceh barat kabupaten aceh barat kabupaten aceh barat kabupaten aceh barat kabupaten nagan raya kabupaten nagan raya kabupaten nagan raya kabupaten aceh barat daya kabupaten aceh barat daya kabupaten aceh barat daya kabupaten aceh selatan kabupaten aceh selatan kabupaten aceh selatan kabupaten aceh selatan kabupaten aceh singkil kabupaten aceh singkil kabupaten aceh singkil kota subulussalam kota subulussalam kota subulussalam kabupaten aceh tenggara kabupaten aceh tenggara kabupaten aceh tenggara kabupaten aceh tenggara kabupaten gayo lues kabupaten gayo lues kabupaten gayo lues kabupaten aceh tengah kabupaten aceh tengah kabupaten aceh tengah kabupaten bener meriah kabupaten bener meriah kabupaten bener meriah kabupaten simeulue dan kabupaten simeulue tetapi pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi keberatan dan apa yang dimohonkan, pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci dan jelas perolehan suara masing masing daerah pemilihan (dapil) dan tps, serta berapa suara pemohon yang hilang:pemohon kadaluarsa lewat waktu keputusan kpu nomor pts kpu tahun diumumkan pada mei pukul wib, sedangkan permohonan registrasi mahkamah konstitusi pada hari kamis, mei pukul wib. dengan demikian permohonan telah lewat waktu (kadaluarsa), permohonan bukan termasuk objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum permohonan bukan termasuk objek perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak berkaitan dengan perselisihan suara yang hilang serta permohonan tidak menggambarkan suara yang hilang dan suara yang diperoleh. permohonan tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun dan pmk nomor tahun dalam pokok perkara dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan benar dan telah ditandatangani oleh saksi saksi, serta proses sertifikasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan: permohonan tidak didukung dengan bukti nyata dan fakta valid, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan pemohon semata, pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa. dokumen tersebut merupakan akta otentik berdasar kuh perdata, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam kuh perdata. dengan demikian, dokumen tersebut hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen begins) berupa dokumen yang juga otentik, yang hingga saat ini belum diajukan oleh pemohon, menimbang bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, memohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan dengan amar berikut: dalam eksepsi menyatakan permohonan tidak dapat diterima: dalam pokok perkara menolak permohonan untuk seluruhnya: menyatakan sah,turut memohon kip provinsi nanggroe aceh darussalamkomite independen pemilihan kip) kabupaten aceh tamiang, berkedudukan jalan melati desa bundar nomor karang baru, aceh tamiang, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon xi: komite independen pemilihan kip) kota sabang, berkedudukan jalan yos sudarso, kota sabang, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon xii: komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh jaya, berkedudukan jalan pertiwi nomor cabang, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon xiii: komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh barat, berkedudukan jalan swadaya oleh hate nomor meulaboh, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon xiv, komite independen pemilihan kip) kabupaten nagan raya, berkedudukan jalan nasional nomor sukamakmue, nagan raya, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon xv: komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh barat daya, berkedudukan jalan bukit hijau, aceh barat daya, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xvi, komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh selatan, berkedudukan jalan syech abdurrauf nomor tapak tuan, aceh selatan, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon xvii: komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh singkil, berkedudukan jalan bahari nomor pulau barok, singkil, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xviii: dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi mulai tanggal april pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali semua daerah pemilihan dpra: permohonan hanya menyebutkan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum aceh berupa intimidasi, dan klaim jumlah suara yang menurut pemohon seharusnya diperoleh: pemohon tidak pernah mempermasalahkan objek perselisihan hasil pemilihan umum php) sebagaimana dimaksudberdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon (kip provinsi nanggroe aceh darussalam tanggal mei bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya: menimbang bahwa turut memohon iii (kip kabupaten aceh besariii menyatakan hal hal sebagai berikut:lembah selawat, kota jantan, seulimeum, kuta moglie, dan indrapuripeukan bada, longa, lempung, lhoong, dan pulo acehkuta malaka, sukamaknur, ingin jaya, montasik, simpang tiga, dan blang bintangmesjid raya, babussalam darussalam, dan kuta baromenimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon iii (kip kabupaten aceh besaretapkan atau menyatakan sah dan sesuai dengan prinsip prinsip atau aturan perundang undangan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh komisi independen pemilihan kabupaten aceh besar, menimbang bahwa turut memohon (kip kabupaten pidie jaymelakukan kesalahan hasil penghitungan suara karena pemohon tidak mengajukan keberatan maupun mengisi formulir c3, da2, dan db2 baik tingkat tps, ppk, dan kip. pemohon juga tidak menguraikan perolehan suara pemohon setiap tps, dalam pokok perkara: untuk dpra sejumlah (dua ribu dua ratus lima puluh enam) suara, untuk dprk kabupaten pidie jaya dapil sejumlah (empat ratus sembilan puluh tiga) suara, untuk dprk kabupaten pidie jaya dapil sejumlah (seribu sembilan) suara: untuk dprk kabupaten pidie jaya dapil sejumlah (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara: untuk dprk kabupaten pidie jaya dapil sejumlah (seratus dua puluh delapan) suara, pada saat penghitungan suara tingkat tps, ppk, dan kip kabupaten pidie jaya(kip kabupaten pidie jayakaraetapabupaten pidie jaya(kip kota langspada pokoknya turut memohon menyatakan hal hal sebagai berikut: kesaksian yang dikemukakan oleh saksi pemohon tidak berkaitan dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum php), turut memohon tetap berpegang pada putusan kip kota langsa, menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon (kip kota langsaseluruhnya: menyatakan hasil rekapitulasi perhitungan suara anggota dpr aceh dan dpr kota langsa yang telah ditetapkan oleh kip kota langsa menjadi suatu putusan yang sah dan mutlak, menimbang bahwa turut memohon (kip kabupaten aceh tamikecamatan aceh tamiang yang disampaikan oleh ppk kepada kpu kabupaten aceh tamiang merupakan hasil rekapitulasi terhadap formulir dari tps,yang disampaikan dalam rapat pleno kpu kabupaten aceh tamiang tanggal april merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara dari formulir da masing masing kecamatan dalam kabupaten aceh tamianglaksanakan secara terbuka dan seluruh saksi saksi partai politik semua tingkatan diundang untuk ikut menghadiri rapat, dan diberikan berhak mendapatkan fotokopi berita acara hasil perhitungan suara semua tingkatan jenjang sebagaimana yang diatur dalam undang undangawasi dan disaksikan oleh lembaga pengawas pemilihan umum semua tingkatan, yaitu ppl, panwascam, dan bawaslu kabupaten, serta pengawas diberi satu eksemplar salinan berita acara hasil perhitungan suara pada semua tingkatan, terhadap hasil rekapitulasi tingkat tps, kecamatan, serta kabupaten yang dilaksanakan oleh kpps, ppk, dan kpu kip kabupaten aceh tamiang, saksi partai sira tidak pernah menyampaikan koreksi maupun menyatakan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam surat pernyataan keberatan saksi, dalam penyampaian berita acara hasil perhitungan suara kabupaten aceh tamiang tingkat provinsi banda aceh pada tanggal april partai sira tidak menyampaikan keberatan maupun koreksi terhadap penyampaian hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh kpu kip kabupaten aceh tamiang hadapan kpu kip aceh serta saksi partai politik tingkat provinsi, klaim perolehan suara maupun perolehan kursi partai sira semua daerah pemilihan kabupaten aceh tamiang tidak mendasar dan tidak didukung oleh bukti bukti administratif serta bukti pembanding yang diakui sebagai alat bukti yang sah, saksi pemohon pada persidangan tanggal juni mengakui bahwa tidak terjadi rekayasa dalam pembuatan berita acara hasil perhitungan suara semua tingkatan kabupaten aceh tamiang: menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon (kip kabupaten aceh tamiang) mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: menolak seluruh pokok permohonan yang diajukan partai sira sepanjang mengenai kabupaten aceh tamiang, mengesahturut memohon xii (kip kota sabipernah melakukan kesalahan dengan alasan karena pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir c3, da2, dan db2 tingkat tps, ppk, dan kabupaten kota, adalah: untuk dpra sejumlah (dua ratus empat puluh) suara: untuk dprk kota sabang dapil sejumlah (seratus empat belas) suara, untuk dprk kota sabang dapil sejumlah (dua ratus lima puluh enam) suara: pada saat penghitungan suara tingkat tps, ppk, dan kip kota sabang,xii (kip kota sabangxviii (kip kabupaten aceh singkilviii menyatakan bahwa pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tps, kecamatan, dan kabupaten kabupaten aceh singkil: menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon xviii (kip kabupaten aceh singkil,sira sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kip aceh singkil yang telah diumumkan pada tanggal april bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya: i2. menimbang bahwa turut memohon xxi (kip kabupaten gayo luesxmenimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon xxi (kip kabupaten gayo lues) mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:menimbang bahwa turut memohon xxii (kip kabupaten aceh tengahi menyatakan hal halperolehan suara pemohon untuk dpra tiga daerah pemilihan kabupaten aceh tengah adalah sejumlah (sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara: perolehan suara yang didalilkan pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar karena hanya merupakan perkiraan:bahwa pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya (satu) kursi pada setiap daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam adalah tidak relevan dan tanpa dasar hukum, komite independen pemilihan kip) kota subulussalam, berkedudukan jalan umar nomor kota subulussalam, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xix, komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh tenggara, selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon xx: komite independen pemilihan kip) kabupaten gayo lues, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xxi, komite independen pemilihan kip) kabupaten aceh tengah, berkedudukan jalan mess time ruang kampung memilih, takengon, selanjutnya disebut sebagai . turut memohon xxii: komite independen pemilihan kip) kabupaten bener meriah, berkedudukan jalan bandara rumble bele atau redelong, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xxiii, komite independen pemilihan kip) kabupaten simeulue, berkedudukan jalan tgk diujung air dingin, sinabung, selanjutnya disebut sebagai turut memohon xxiv, membaca permohonan dan mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban tertulis memohon dan turutturut memohon: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon dan turut memohon: menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon xxii (kip kabupaten aceh tengah) mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: menerima jawaban turut memohonnanggroe aceh darussalam dan dprk kabupaten aceh tengah: menyata menurut pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, memerintahkan kepada partai sira untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan mahkamah konstitusi, i2. menimbang bahwa turut memohon xxiv (kip kabupaten simeuluevsimeulue adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, formulir tabulasi yang ada permohonan pemohon tidak dikenal dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun pemohon menyebutkan jumlah gampong kabupaten simeulue sejumlah (seratus tiga puluh sembilan) gampong, gampong yang benar adalah sejumlah (seratus tiga puluh delapan) gampong desa: perolehan suara pemohon kabupaten simeulue adalah sejumlah (tiga ratus sembilan puluh delapan) suara, pemohon tidak mengajukan keberatan saat penghitungan suara tingkat tps, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga petit mengenai penghitungan ulang tidak beralasan:menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut atas, turut memohon xxiv (kip kabupaten simeulue aceh dan dprk simeulue, menyatakan rekapitulasi perhitungan suara tingkat dpr aceh dan dprk simeulue menurut pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum: memerintahkan kepada partai sira untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan mahkamah konstitusi: i2keputusan kpubukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara tps dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten kota tahun model dprd kab kota. bukti pernyataan saksi saksi partai sira mengenai kecurangan. bukti rekapitulasi lampiran model dprd kabupaten kota penghitungan hasil perolehan suara partaiprd kab kota. bukti rekapitulasi daftar pemilihtahun model a6. bukti rekapitulasi suara partai politik sesuai nomor urut untuk dprk aceh selatan pemilu bukti rekapitulasi jumlah pps, tps, dan dpt daerah pemilihan anggota dprd kab kota per kab kota dan kecamatan provinsi nanggroe aceh darussalam. bukti surat keputusan dpp partai sira nomor: its dpp tentang pengurus koordinator pusat bale' pemenangan pemilu partai sira. bukti berita acara rekapitulasi perolehan partai sira untuk dpra tps. bukti berita acara rekapitulasi perolehan partai sira untuk dprk dari tps. buktientang pengesahan pendaftaran sebagai badan hukum partai suara independen rakyat aceh sira). lampiran:anggal mei tentang susunan pengurus dewan pimpinan pusat partai suara independen rakyat aceh sira) masa bakti periode . bukti partai sira tentang pengurus partai kabupaten kota. bukti partai sira tentang bale' sira tingkat gampong, kecamatan. bukti berita acara dan laporan dari saksi saksi pemantau partai sira, pemilihan legislatif dari tiap tiap daerah pemilihan tentang pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebelum, sedang, dan sesudah pencontrengan pada pemilihan umum legislatif tahun bukti saksi saksi partai sira tps tps. bukti kliping koran tentang pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebelum, saat, dan pascapencontrengan pemilihan umum legislatif tahun bukti surat adv sira v kepada ketua komisi pemilihan umum perihal mohon konfirmasi mengenai lampiran keputusan kpu pts kpu tahun bukti surat permohonan salinan keputusan kip aceh dalam mengesahkan hasil pemilu anggota dewan perwakilan rakyat acehaceh pada pemilu legislatif tahun kpu kabupaten aceh tamiang,kpu kabupaten aceh tamiang, bukti nama pejabat kip aceh dan kabupaten kota serta alamat kantor dan kontak person: bukti berita acara nomor:provinsi nanggroe aceh darussalam, daerah pemilihan dpr nanggroe aceh darussalam lampiran model db dpr),daerah pemilihan dprd kabupaten kota aceh timur madat, pante bidara, simpang ulim) lampiran model db dprd), bukti daftar terpilih anggota dprd kabupaten kota pemilihan umum tahun bukti daftar rekapitulasi nama nama saksi partai sira kabupaten aceh timur: bukti dokumen komite pimpinan wilayah nagan raya partai sira perihal perolehan suara caleg dpra partai sira pemilu tahun daerah pemilihan nad iii aceh jaya, aceh barat, dan nagan raya): i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, turut memohon kip provinsi nanggroe aceh darussalam) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt berupa rekapitulasi lampiran model dc dpra daerah pemilihan aceh sampai dengan daerah pemilihan aceh i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon kip kabupaten aceh besarkeputusan komisi independen pemilihan kabupaten aceh besar nomor sk kip ab tahun tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, penetapan perolehan kursi, penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota dprk kabupaten aceh besar tahun i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, turut memohon (kip kabupaten pidie jayi2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon (kip kota langsa) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt yaitu laporan kpu kota langsakota langsa, dan dewan perwakilan rakyat aceh pemilu april i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon (kip kabupaten aceh tamiang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt yaitu rekapitulasi dprk aceh tamiangi2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon xii (kip kota sab aceh: bukti tt model dprd kota sabang bukti tt model dprd kota sabang bukti tt model dpr aceh: bukti tt lampiran model da dprd kecamatan surakarta: bukti tt model dpr aceh kecamatan sukajaya, i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon xviii (kip kabupaten aceh singkil) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara kip aceh singkil untuk semua daerah pemilihan, i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon xxi (kip kabupaten gayo lues) mengajukan bukti tertulis berupa berita acara nomor kipgayo lues pemilihan umum tahun model dprd kab kota), yang dikeluarkan oleh kip kabupaten gayo lues: i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon xxii (kip kabupaten aceh tengahip kabupaten aceh tengah tahun dapil aceh lampiran model db dpra):i2. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, turut memohon xxiv (kip kabupaten simeuluesimeulue formulir model db dprd kabupaten kota)simeulue lampiran model db dprd kabupaten kota): bukti tt berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota dpr aceh tingkat kabupaten simeulue tahun formulir model dpr aceh aceh kpu kabupaten simeulue lampiran model db dpr aceh)simeulue lampiran model db dpr aceh): bukti tt jumlah gampong desa dalam kabupaten simeulue: i2. menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pemohon juga mengajusaksi empati saksi adalah wakil ketua kpw partai sira kabupaten banda aceh, dan saksi bermanfaat untuk tingkat kecamatan syiah kuala, saksi melaporkan adanya penggelembungan suara tps desa jeulingke, kecamatan syiah kuala, kabupaten banda aceh, sejumlah suara, saksi menyatakan jumlah pemilih menurut dpt adalah pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah orang, tetapi jumlah suara rekapitulasi ppk adalah suara: seratus suara penggelembungan tersebut dibagikan seluruh partai. suara terbanyak diberikan partai aceh dan partai keadilan sejahtera, sedangkan pemohon hanya diberi (dua) suara: saksi menyatakan bahwa penggelembungan tersebut disaksikan oleh saksi peserta pemilihan umum dari berbagai partai, tingkat kecamatan syiah kuala, saksi meminta penghitungan suara ulang, duduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal mei yang diterima melalui faksimilimenimbang bahwa pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum:sepanjang mengenai seluruh daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam, yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei menimbang bahwa pemohon berpendapat penghitungan suara tersebut dilakukan terhadap suara hasil pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan dalam masa sosialisasi partai, masa kampanye, masa minggu tenang, dan hari pelaksanaan pemilihan umum. akibat pelaksanaan pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan tersebut, partai sira seluruh daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam tidak memperoleh kursi: dapil aceh menimbang bahwa pemohon mendalilkan kehilangan (tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat) suara dapil aceh jumlah suara yang hilang setara dengan jumlah pengurus partai sira tingkat gampong (desa) dengan rincian sebagai berikut: tps desa jeulingke nama saksi sebagai caleg dalam surat suara tertukar dapil, akibatnya pemilihan tertunda (satu) jam dan banyak pemilih pulang. terhadap kejadian tertuanya nama dalam surat suara tersebut, saksi mengajukan keberatan: seminggu sebelum hari pemilihan umum, simpatisan anggota partai aceh menyebarkan selebaran yang berisi ancaman bahwa aceh tidak boleh ada partai lain kecuali partai aceh: azhar budiman saksi adalah caleg dprk dapil aceh pidie dari partai pemohon, saksi mengetahui banyak ancaman yang secara langsung dilontarkan partai aceh kepada pemilih. partai aceh menyatakan jika tidak memilih partai aceh, maka pemilih tersebut dianggap bukan orang aceh dan akan diusir dari aceh atau dibunuh: modus kecurangan partai aceh lainnya adalah mengambil surat suara pemilih kampung kampung untuk kemudian dicontreng oleh kader partai aceh: partai aceh satu tps tertentu menggunakan satu surat mandat untuk orang saksi sekaligus, pada saat penghitungan suara, tanda content salah surat suara untuk partai aceh tetap dianggap benar, tetapi akan dikritisi oleh saksi jika terdapat tanda content salah surat suara untuk partai lain: sepengetahuan saksi, perkampungan yang lokasinya agak jauh, perolehan suara partai lain tidak ada, mayoritas suara adalah milik partai aceh, saksi kaharuddin saksi adalah ketua komite pemimpin kecamatan kpk) partai sira dan tinggal kecamatan langkahan yang berada wilayah dapil aceh utara pertama kali saksi membawa partai sira kecamatan langkahan, saksi dan anggota partai sira mendapat ancaman dari partai aceh: baliho pemohon dicabut dan dibakar oleh partai aceh dan anggota pemohon banyak yang lari karena diancam akan diculik: pada hari pencontrengan tps dan tps orang orang partai aceh menyatakan kepada pemilih bahwa pemohon adalah pengkhianat, kader partai aceh berada belakang bilik suara untuk mengarahkan pilihan pemilih: menurut penghitungan saksi pemohon, tingkat kecamatan seharusnya pemohon memperoleh suara tetapi rekapitulasi kecamatan menyatakan pemohon hanya memperolah suara: saksi africa saksi tinggal kabupaten aceh barat daya, saksi mengetahui ada masyarakat peserta kampanye ditahan oleh oknum tanpa identitas, sehingga masyarakat ketakutan saat mencoreng. saksi zainal harian saksi adalah ketua pimpinan wilayah partai sira kota sabang: pada hari pemilihan umum, tps desa paya secara, kecamatan surakarta, dapil kota sabang sebagian besar petugas tps adalah simpatisan partai aceh. masyarakat pemilih) hanya mengambil surat suara dan mengantar bilik suara. bilik suara, petugas tps melakukan pencontrengan kemudian menyerahkan kepada pemilih agar pemilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng kotak suara, petugas lintas (keamanan) yang ada tps adalah simpatisan partai aceh: saksi melapor polisi yang berjaga sekitar tps terkait kecurangan atas, tetapi polisi justru pergi tanpa berbuat apa apa, tps bersangkutan pemohon hanya memperolah suara, padahal keluarga besar saksi yang berjumlah sekitar orang memilih tps tersebut, saksi menunjukkan foto bilik suara yang posisinya berdempetan dengan jarak kurang dari cm: tata ruang tps tersebut memungkinkan masyarakat melihat contrengan pemilih. petugas lintas yang tampak foto adalah simpatisan partai aceh: saat ada pemilih yang mencoreng dua kali, saksi pemohon untuk tps bersangkutan tidak bisa berbuat apa apa karena diancam oleh partai aceh: saksi mengetahui peristiwa tps karena mendapat laporan dari saksi pemohon yang bertugas tps saksi menyatakan bahwa pemohon tidak mengirim saksi tps dan tps kelurahan both, kecamatan surakarta. tps selebihnya, pemohon mengirim saksi: untuk kecamatan sukajaya, ketiadaan saksi pemohon hanya tps ujung karung, saat memantau tps dapil kota sabang saksi melihat ada saksi dari partai lain tetapi tidak lebih (sepuluh) orang: tps paya secara tidak ada pemantau lapangan: anggota kpps tps kelurahan paya secara bernama anwar melakukan pencontrengan tps. saksi tidak melaporkan hal tersebut bawaslu kota sabang karena saksi pernah melaporkan masalah perusakan baliho namun tidak ditanggapi oleh bawaslu kota sabang. saksi melaporkan pencontrengan oleh kpps tps kepada anggota polres sabang bernama sabri yang saat itu berada tps, namun tidak mendapat tanggapan, petugas tinta tps mendampingi pemilih, antara lain ayah saksi yang buta huruf, agar mencoreng partai aceh: tps kelurahan paya secara, saksi pemohon tidak diberi formulir apapun oleh kpps sehingga tidak mengisikan keberatannya: pada maret saksi melapor ketua bawaslu kota sabang bahwa partai aceh memasang atribut partai meunasah dan memberikan ceramah perayaan maulid yang ternyata sebagian besar materi ceramah merupakan kampanye partai aceh. ketua bawaslu kota sabang berjanji akan menghubungi bawaslu kecamatan agar menindaklanjuti laporan saksi: seusai hari pencontrengan (pemilihan umum) tidak ada kejadian apapun terkait dengan substansi ancaman yang dikemukakan sebelumnya oleh partai aceh: saksi ellis surya saksi tinggal desa pante rakyat, kecamatan babah rot, kabupaten aceh barat daya, bertindak sebagai saksi untuk pemohon kecamatan babah rot: saksi mendapat ancaman melalui layanan pesan singkat 'short messages service dari simpatisan partai aceh bernama rizal agar menurunkan baliho pemohon. menanggapi ancaman tersebut, saksi menurunkan baliho pemohon, suara pemohon tingkat kecamatan babah rot tidak ada kehilangan, tetap pada jumlah sekitar suara, sedangkan partai aceh memperoleh lebih dari suara: saksi jasmani hasan saksi adalah sekretaris komite pimpinan kecamatan kpk) sekaligus sebagai caleg dapil yang meliputi kecamatan kota sigla, kecamatan pidie, kecamatan grong grong, dan kecamatan mila, kantor kpk partai sira ditutup karena adanya intimidasi dari simpatisan partai aceh yang bernama basri, tps kecamatan mila, saksi pemohon yang bernama maulida diintimidasi oleh simpatisan partai aceh yang bernama basri dan mistar. intimidasi berupa ancaman bahwa jika pemohon memperoleh suara, maulida akan menanggung resiko, hasil pemilihan tps bersangkutan menunjukkan suara menjadi milik partai aceh: tps yang sama, saksi dari partai lain tidak boleh mencoreng partai yang memberinya mandat, saksi tidak melakukan protes karena petugas tps adalah orang orang yang telah dikoordinir oleh partai aceh: saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi yang bertugas tps, namun tidak ada tindak lanjut, saksi muhammad mansur saksi adalah saksi pemohon untuk tingkat kecamatan jangka buya, dapil kabupaten pidie jaya saksi dan sekitar (sepuluh) orang pengurus partai sira kecamatan jangka buya dipanggil oleh simpatisan partai aceh dan diancam dipukul jika tidak mau keluar dari partai sira untuk masuk partai aceh: saksi tidak mau keluar dari partai sira dan tetap menjadi saksi untuk pemohon: saat pencotrengan tidak ada ancaman karena tps dijaga personil tni, pemohon kecamatan jangka buya memperoleh sekitar suara, sedangkan partai aceh memperoleh lebih dari suara, saksi rahmad saksi adalah saksi pemohon kecamatan simpang tiga, kabupaten pidie, saksi mendapat informasi dari saksi pemohon kecamatan mutiara timur, kabupaten pidie, yang bernama mustafa bahwa mustafa telah didatangi beberapa orang yang merampas surat mandat dan uang saku mustafa serta mengancam dan melakukan pemukulan dengan tujuan agar mustafa tidak menjadi saksi untuk pemohon, kecamatan delima, kabupaten pidie, pengurus komite pimpinan wilayah sekaligus caleg pemohon ditampar dan ditendang oleh beberapa orang saat akan memasang bendera pemohon, desa pasi lhok, kecamatan kembang tanjong, lebih dari orang keluarga saksi yang memiliki hak mencoreng berjanji akan mencoreng untuk pemohon. namun, hasil penghitungan suara menunjukkan pemohon hanya memperoleh (tiga) suara, sedangkan perolehan suara partai aceh lebih banyak bahkan dari jumlah penduduk yang ada desa tersebut, saksi melaporkan kepada bawaslu dan kip mengenai terjadinya banyak pelanggaran, tetapi tidak ada yang ditindaklanjuti, saksi azhari saksi adalah ketua komite pimpinan kecamatan partai sira kecamatan meurah mulia, kabupaten aceh utara, kecamatan meurah mulia banyak kader pemohon diintimidasi: pada hari jumat sekitar tanggal februari, saksi didatangi simpatisan partai aceh dan diancam akan menerima akibat buruk jika pemohon menang meurah mulia. ancaman yang sama juga diterima oleh wakil ketua partai sira dan seorang simpatisan pemohon yang bernama ridwan, beberapa saksi tps untuk pemohon membatalkan kesanggupan menjadi saksi karena diancam oleh kader partai aceh. saksi tps bernama mursyid diancam oleh simpatisan partai aceh akan diperkosa jika tetap menjadi saksi tps: simpatisan pemohon yang bernama hasbullah didatangi oleh pengurus partai aceh yang bernama jamaluddin yang mengancam akan membunuh hasbullah jika pemohon menang. saksi melaporkan ancaman tersebut kepada panwascam namun tidak ditindaklanjuti: hasil penghitungan tingkat kecamatan, pemohon memperoleh suara, sementara partai aceh memperoleh lebih besar, saksi abdullah saksi adalah sekretaris bale sira kabupaten aceh utara: mengenai penggelembungan suara, saksi tidak melapor kepada bawaslu karena ada preseden buruk dengan bawaslu: ketua komite pimpinan kecamatan partai sira dan beberapa partai lain melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi bawaslu kecamatan tetapi tidak ada tindak lanjut dari bawaslu kecamatan, tps perolehan suara pemohon sejumlah suara, namun rekapitulasi ppk tidak tercatat ada suara: tps saksi pemohon mencatat ada perolehan suara namun ternyata pada rekapitulasi ppk dinyatakan kosong: saksi ridwan saksi adalah ketua komite pimpinan kecamatan partai sira untuk kecamatan cot girek, dapil kabupaten aceh utara saksi mendapat laporan dari anggotanya bahwa ada ancaman akan dibunuh jika kampung tersebut pemohon menang, koordinator pemohon pedalaman tidak bisa mendatangkan massa untuk kampanye karena ada ancaman, seminggu sebelum hari pencontrengan, dalam kampanye partai aceh sebuah meunasah, dibagikan selebaran yang isinya menyatakan bahwa partai aceh adalah amanah helsinki: kecamatan cot girek, pemohon memperoleh suara untuk dprk, dan memperoleh suara untuk dpra: saksi azhari faisal saksi adalah sekretaris komite pimpinan kecamatan partai sira untuk kecamatan lembah selawat, kabupaten aceh besar, spanduk dan bendera pemohon banyak yang hilang. saksi melaporkan kepada pihak berwajib namun ditolak karena tidak ada bukti, saksi alwi saksi adalah ketua umum partai sira kabupaten aceh tengah, saksi mendapat laporan dari anggota pemohon lapangan yang menerangkan bahwa hubungan antarpartai lokal harmonis, tetapi tekanan datang dari partai nasional dan kodim takengon, kodim takengon mengedarkan selebaran yang menyatakan masyarakat kabupaten aceh tengah yang memilih partai lokal tidak akan dijamin keselamatannya dan status darurat militer akan diberlakukan lagi. ancaman juga muncul kecamatan jagung eget yang menyatakan jika ada yang memilih partai lokal akan terulang lagi tragedi batu lintang seperti pada tahun kabupaten aceh tengah, partai aceh memperoleh kursi sedangkan partai lokal lainnya tidak memperoleh kursi, pada saat penghitungan suara tingkat pps, ppk, dan kabupaten tidak terjadi pengurangan dan penggelembungan suara, tps kampung mantan bener, kecamatan rusia antara, terdapat surat suara yang sebelum dipergunakan telah tercoreng untuk caleg nomor partai gerindra. saksi peserta pemilihan umum sepakat bahwa surat suara yang telah tercoreng tersebut tidak dihitung, sehingga surat suara yang telah tercoreng tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara: saksi kaharuddin saksi adalah anggota pemohon kelurahan banda saksi, kota lhokseumawe, saksi diintimidasi oleh partai aceh, bahkan sekretaris partai pemohon diculik dan dipukul oleh kader partai aceh: petugas tps direkrut oleh partai aceh: saksi pemohon tps tidak diberi formulir formulir hanya diberikan kepada saksi partai aceh, saat pleno kip, saksi mengajukan keberatan kepada kip namun tidak mendapatkan tanggapan, saksi muhammad faisal saksi adalah ketua komite pimpinan kecamatan partai sira untuk kecamatan manyak payed, kabupaten aceh tamiang, sekaligus caleg untuk dprk aceh tamiang, surat suara dibuka sebelum pencontrengan bilik suara, dan pemilih bertanya mana yang akan dicontreng: tps hanya dijaga oleh satu orang dari kepolisian yang duduk jauh dari tps, dari pemilih kecamatan manyak payed, pemohon memperoleh suara: partai aceh memperoleh sekitar suara: partai keadilan sejahtera memperoleh suara, partai persatuan pembangunan memperoleh suara, dan partai yang lain tidak memperoleh suara, saksi fauzi saksi berasal dari kabupaten aceh tamiang, saksi memiliki (sembilan puluh satu) saudara yang menjadi simpatisan pemohon. namun dari jumlah keseluruhan pemilih, pemohon hanya memperoleh suara, partai keadilan sejahtera memperoleh satu suara, dan partai aceh memperoleh lebih dari suara: sepuluh hari sebelum hari pemilihan umum, partai aceh melaporkan kepada bawaslu perihal kehilangan selembar bendera. menanggapi hal tersebut bawaslu dengan sigap menemui saksi untuk menanyakan perihal hilangnya bendera partai aceh. sementara saat saksi melaporkan hilangnya bendera pemohon sejumlah dua ratus lembar, bawaslu tidak memberikan respon, saat hari pemilihan april, kertas suara dibuka dengan leluasa dan terdapat orang yang mengarahkan pemilih untuk mencoreng partai aceh. petugas tps adalah orang orang partai aceh. seorang polisi yang berada meter dari tps tidak melakukan tindakan apa apa, terhadap peristiwa tps tersebut saksi hanya mengajukan keberatan secara lisan dan tidak mengajukan secara tertulis karena takut, serta pesimis akan adanya tanggapan dari turut memohon, saksi menyatakan bahwa penghitungan suara berjalan sebagaimana mestinya: saksi tidak menempatkan saksi tingkat kecamatan karena saksi beranggapan adalah hal sia sia menempatkan saksi kecamatan: saksi husin yunus saksi adalah ketua partai sira kecamatan kemala, kabupaten pidie: sebelum pelaksanaan pemilihan umum, saksi mengetahui bahwa kemala ada ancaman dari simpatisan partai aceh: dapil yang meliputi (enam) kecamatan, terdapat ancaman jika partai sira masuk wilayah tersebut, anggotanya akan dibunuh, saksi diancam dan dipukul oleh seseorang yang menyatakan bahwa aceh sebentar lagi merdeka: dan saksi dituduh menjual aceh kepada jawa: sebelum hari pemilihan umum simpatisan partai aceh mendatangi desa mencari simpatisan pemohon dan menyatakan ancaman bahwa jika pemohon menang kecamatan kemala, simpatisan pemohon akan diusir dari desa, pada hari pemilihan umum, setiap tps dijaga oleh simpatisan partai aceh dan mereka mengarahkan partai mana yang harus dicontreng, kecamatan kemala pemohon memperoleh suara, partai aceh memperoleh sekitar suara, sedangkan jumlah penduduk sekitar jiwa, saksi muammar hadapi saksi adalah pengurus sira kecamatan manyak payed, kabupaten aceh tamiang, saksi menyatakan kesaksian sama dengan kesaksian muhammad faisal dan fauzi dari kabupaten aceh tamiangxxii (kip kabupaten aceh tengah)kota banda aceh terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kota banda aceh pemohon memiliki suara pasti sejumlah (empat ribu enam ratus delapan puluh) suara: kota sabang terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kota sabang pemohon memiliki suara pasti sejumlah (sembilan ratus tiga puluh enam) suara, kabupaten aceh besar terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong orang. jadi kabupaten aceh besar pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan) suara:puluh empat) suarasembilan lima ratus empatpidie terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten pidie pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara: kabupaten pidie jaya terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten pidie jaya pemohon memiliki suara pasti sejumlah (sebelas ribu lima ratus empat puluh empatsembilan ribu lima ratus empat). dengan jumlah tersebut pemohon berhak mendapatkan (satu) kursi dpra, yang setaradan partai politik lokal peserta pemilu anggota dpra dan dprk acehdan partai politik lokal peserta pemilu acedengan nomor urut yang telah terdaftarmemohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara pemohon berdasar pemilihan umum yang diselenggarakan oleh memohon secara tidak jujur dan adil, yang menyebabkan perolehan suara pemohon tidak sebagaimana mestinya: bahwa dengan kualifikasi pemohon dengan alasan permohonan yang diajukan, mahkamah memandang bahwa pemohon secara prima facetentang eksepsi menimbang bahwa memohon dan masing masing turut memohon telah mengajukan eksepsi yang pada dasarnya mengenai dua hal, yaitu: permohonan pemohon kabur dan tidak menguraikan dengan rinci serta jelas perolehan suara masing masing daerah pemilihan: permohonan pemohon kadaluarsa atau lewat waktu: permohonan pemohon bukan termasuk objek php: menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan yang kabur serta tidak jelas, mahkamah berpendapat masalah tersebut telah memasuki pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. sedangkan eksepsi mengenai permohonan kadaluarsa lewat waktu, dengan merujuk pada pertimbangan paragraf dan mengenai tenggang waktu, maka eksepsi memohon dan turut memohon harus dikesampingkan. demikian pun mengenai eksepsi mengenai permohonan pemohon yang oleh pemohon dipandang bukan termasuk objek php akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan bawah ini. dengan alasan alasan yang demikian, eksepsi memohon dan turut memohon harus dikesampingdasarnya telah mempersoalkan adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kader kader partai aceh, baik kepada pemilih maupun kepada pengurus partai sira, antara lain melalui pembakaran baliho, sms (short message services), dan selebaran. intimidasi dan ancaman untuk tidak memilih partai sira disampaikan dengan konsekuensi akan diusir dari aceh, dicap sebagai pengkhianat maupun dibunuh. bahwa dengan menghitung jumlah pengurus partai sira seluruh gampong aceh disertai simpatisan dan keluarga pengurus partai sira, seharusnya partai sira setidak tidaknya akan memperoleh satu kursi dpr provinsi nanggroe aceh darussalam dpra) dan satu kursi tiap dprk kabupaten kota provinsi nanggroe aceh darussalam. berdasarkan alasan tersebut pemohon berpendapat bahwa pemilihan umum nanggroe aceh darussalam tidak sesuai dengan prinsip prinsip pemilihan umum sehingga pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga memohon agar mahkamah menyatakan pemilu nanggroe aceh darussalam cacat hukum dan membatalkprd kabupaten kota tahun secara nasional yang diumumkan tanggal mei dan memohon agar mahkamah menyatakan pemilihan umum diulang kembali karena perolehan suara yang benar bagi partai sira seharusnya adalah minimal (satu) kursi tingkat dpra dan dprk setiap daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa dilihat dari objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam dan dan pmk object itis yang menjadi kewenangan. perselisihan perolehan suara tersebut, menurut harus diuntuk dijadikan dasar membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu: menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, khususnya putusan nomor php.d vi mahkamah menganut pandangan bahwa proses pemilihan umum dan prosedur pelaksanaannya dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi partai peserta pemilu, sehingga sampai pada pendirian bahwa keadilan prosedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantif, terutama ketika terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. apalagi baik dari keterangan kip provinsi aceh maupun lampiran lampiran formulir da dan db, pemohon pada umumnya tidak mengajukan keberatan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun penghitungan perolehan suara tiap tingkat, sehingga secara formal alasan alasan yang dipergunakan dalam permohonan pemohon guo tidak dapat diajukan tingkat perselisihan perolehan suara mahkamah konstitusi. apalagi berdasarkan uraian atas, partai partai politik baik maupun nasional peserta pemilu lainnya provinsi aceh tidak satupun yang mengemukakan hal hal yang disebut oleh pemohon. walaupun demikian, mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan meletusnya, akan tetapi mahkamah akan bersikap cermat dan hati hati dalam menerapkan prinsip dan pandangan ini:transisi menuju konsolidasi demokrasi mana kemantapan aturan hukum dan penerapannya mampu mengawal demokrasi secara jujur dan adil menjadi kepentingan semua partai politik peserta pemilihan umum dalam wilayah provinsi nanggroe aceh darussalam khususnya dan indonesia umumnya, karena dalam perjalanan menuju konsolidasi tersebut, dengan kesadaran politik masyarakat yang juga bertumbuh tentang siapa yang dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat pemilih secara jujur dan adil, partai politik yang tidak jujur dan adil pada waktunya akan ditinggalkan dalam pemilihan umum berikutnya: menimbang bahwa dengan alasan dan uraian sebagaimana diuraikan atas, dan oleh karena pemohon dalam petitumnya telah memohon agarbatalkan tanpa menguraikan penghitungan kpu yang salah dan tidak meminta mahkamah agar menetapkan penghitungan pemohon yang benar sebagai dasar perolehan kursi dpra dan dprk aceh, mahkamah harus menyatakandan turut memohon tidak beralasan, mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutusjuni dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari selasadan atau kuasanya, memohon dan atau kuasanya, serta turutjaya terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh jaya pemohon memiliki suara pasti sejumlah (delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat): kabupaten aceh baratpemohon memiliki suara pasti sejumlah (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara, kabupaten nagan raya terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten nagan raya pemohon memiliki suara pasti sejumlah (sebelas ribu lima ratus sembilantujuh ribu delapantengah terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh tengah pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tiga ribu dua ratus dua puluh empat), kabupaten bener meriah terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten bener meriah pemohon memiliki suara pasti sejumlah (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) suara: kabupaten bireuen terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten bireuen pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tigaempat puluh tujuh ribu delapanlima puluh tiga ribu tiga ratusutara terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh utara pemohon memiliki suara pasti sejumlah (lima puluh ribu dua puluh empat), kota lhokseumawe terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kota lhokseumawe pemohon memiliki suara pasti sejumlah (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara: dari penghitungan tersebut, jumlah suara pemohon yang ada dapil aceh adalah sejumlah (lima puluh tiga ribu tiga ratus: dapil aceh menimbang bahwa pemohon mendalilkan kehilangan (empat puluh ribu lima ratus enamtimur terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh timur pemohon memiliki suara pasti sejumlah (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan), kota langsa terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kota langsa pemohon memiliki suara pasti sejumlah (dua ribu enam ratus lima puluh dua) suara, kabupaten aceh tamiang terdiri dari gampong (desa) dengan pengurus tiap gampong sejumlah orang. jadi kabupaten aceh tamiang pemohon memiliki suara pasti sejumlah (sebelas ribu empat ratus empat puluhribu lima ratus enam puluh |
gharyanto syari, s.h. tempat tanggal lahir bandar lampung, maret agama islam pekerjaan anggota dewan perwakilan daerah periode utusan provinsi lampung alamat jalan welter monginsidi kelurahan pengajaran, kecamatan teluk betung utara, kota bandar lampung nomor ktp berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada resmi hindari, s.h., advokat pada kantor hukum resmi hindari, s.h. dan rekan yang beralamat jalan pondok gede permai blok jatiasih, bekasi telepon facsimile nomornurani utami, s.h., ivan damanik, s.h., dan satria ika putra, s.h., m.h., kesemuanya merupakan jaksa pengacara negara yang beralamat jl. sultan hasanuddin nomor kebayoran baru, jakarta selatan:darsejak tanggal april hasil perolehan suara pemohon setiap saat terus bertambah sesuai dengan harapan pemohon. akhirnya, pada tanggal april perolehan suara pemohon berada pada urutan terbesar nomor empat. akan tetapi pada perolehan akhir ternyata perolehan suara pemohon berada pada urutan nomor lima, tetapi hilang. sebaliknya, sdr. hitam rahim dengan nomor urut menerima suara: pada tps desa tambak rejo, kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamus provinsi lampung, pemohon memperoleh suara, tetapi hilang dan sejumlah suara yang sama didapat oleh drs. hendrik mohammad benyamin dengan nomor urut pada tps desa tambak rejo, kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamus, provinsi lampung, pemohon mendapat suara, tetapi suara tersebut hilang dan pindah sdr. fauzan siregar sebagai calon anggota dpd dengan nomor urut dengan demikian, seharusnya pemohon mendapat suara suara dari ppk gading rejo bukti hal tersebut baru terjadi (tiga) tps, yaitu hilangnya suara pemohon sebanyak suara. menurut pemohon, bukanlah sekadar asumsi bahwa kpu berperan dalam hilangnya suara pemohon mulai dari tingkat tps ppk, kpu kabupaten kota, hingga kpu provinsi: provinsi lampung terdapat ppk dan tps dengan pemilih sekitar juta jiwa. untuk memperoleh seluruh bukti bukti tertulis untuk menunjukan seluruh selisih suara pemohon yang hilang adalah tidak mudah, khususnya dalam hal memperoleh data langsung seperti model dan (plant) untuk dpd ri. namun, pemohon telah memiliki buku bukti tertulis mengenai selisih suara tps, yaitu tps tps dan tps wilayah gading rejo sambil menunggu bukti bukti yang lain: pemohon juga mencatat langsung kehilangan suara dari sebagian besar calon anggota dpd wilayah provinsi lampung. bukan saja pemohon yang kehilangan suara, tetapi juga banyak antara rekan rekan calon anggota dpd ri, baik provinsi lampung maupun wilayah indonesia lainnya. hal tersebut adalah akibat tidak judulnya kpu dalam mengawal suara suara calon anggota dpd dan sudah menjadi rahasia umum bahwa suara dapat dipesan oleh pihak yang mempunyai kepentingan, contoh surat suara dcs daftar calon sementara) pada awalnya tidak menggunakan penomoran dan hanya menggunakan foto foto. akan tetapi, pemberitahuan telah dikeluarkannya contoh dct daftar calon tetap) yang menggunakan penomoran hanya berselang kurang lebih (sepuluh) hari menjelang pemilu april padahal, pada dct telah terjadi perubahan, yaitu pergeseran foto foto pada dct yang tidak sesuai dengan dcs bukti dan p 3a). dipotong dengan masa tenang selama (tiga) hari, pemohon hanya memiliki waktu selama (tujuh) hari untuk melakukan sosialisasi kembali guna menjelaskan kepada konstituen atau pemilih tentang perubahan susunan tata letak foto peserta, pada tahun telah terjadi lucky number, partai besar pada saat itu adalah partai golkar dan pdip, sehingga beberapa daerah seperti jawa tengah, sumatera barat, dan palembang terjadi pergeseran nomor urut yang seharusnya masuk dalam empat besar menjadi hilang manakala suara keberuntungan masih digunakan oleh kpu. hal demikian terjadi kembali pada tahun yaitu nomor yang telah menggeser pemohon untuk duduk dalam urutan keempat menjadi urutan kelima, dengan demikian, kpu telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan undang undang nomor tahun secara murni dan tidak membedakan nomor urut partai politik dengan nomor urut calon anggota dpd sehingga muncul lucky number. terjadinya perbedaan selisih suara antara kpu dan pemohon jelas karena larut barunya kpud provinsi lampung. oleh karena itu, kpu harus segera merevisi atau membatalkan keputusan kpu pts kpu tahun tertanggal mei agar nama disusun berdasarkan abjad dan apabila diberi urutan angka haruslah atas nomor urut partai politik peserta pemilu serta diundi sehingga tidak menimbulkan lucky number serta menetapkan pemohon masuk dalam peringkat urutan keempat dan membatalkan nomor urut sebagai peringkat keempat menjadi peringkat kelima, adalah benar bahwa setiap orang berhak mendapatkan keberuntungan dan sangat diperbolehkan sepanjang tidak merugikan pihak lain. akan tetapi, nomor urut kini menjadi nomor keberuntungan yang sangat merugikan pihak lain termasuk pemohon, apalagi pemohon adalah incumbent yang sudah memiliki konstituen jelas hampir setiap wilayah provinsi lampung: pada saat pemilihan anggota mahkamah konstitusi, kpk, bpk, dan lain lain, digunakan persyaratan fit and proper test untuk menjadi anggotanya masing masing selaku pejabat negara yang sudah teruji baik kemampuan intelektual dan kebodohannya. begitu pula pada saat dilaksanakannya proses pemilihan anggota dpd diharapkan munculnya wakil wakil dari tokoh daerah yang mampu dan aspirasi dalam membangun daerahnya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. tentu saja masyarakat akan merasa kecewa manakala orang orang yang terpilih adalah akibat kesalahan kpu yang melaksanakan undang undang nomor tahun secara tidak murni.keberatan yang diajukan oleh pemohon bukanlah objek perkara mahkamah konstitusi, sesungguhnya penghitungan suara yang ada mulai dari tingkat kpps sampai kpu provinsi lampung dilakukan secara berjenjang dengan disaksikan oleh para saksi, baik dari partai politik maupun oleh dpd. namun disayangkan dalam tahap penghitungan suara tingkat tps, saksi yang ada hanya sekitar saksi dari parpol, sedangkan saksi dari dpd tidak pernah ada, atas adanya keberatan tentang saksi saksi, penghitungan tingkat ppk dilakukan dengan cara membuka plant agar adil dan tidak ada kejanggalan. namun, ternyata juga tidak ada saksi dari dpd, termasuk tidak adanya keberatan keberatan yang diajukan: penetapan dct merupakan kewenangan pihak memohon kpu pusat), sedangkan turut memohon hanya membantu mensosialisasikannya melalui laman (website) resmi kpu provinsi lampung, nasional tvri) lampung, serta diumumkan pada papan pengumuman kantor kpu provinsi lampung dan kantor kelurahanfotokopi kartu tanda anggota kta) dpd ri masa bakti utusan provinsi lampung dan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama hj. haryanto syari, s.h.: bukti fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dpd utusan provinsi lampung: bukti fotokopi contoh surat suara pemilu untuk anggota dpd provinsi lampung terbitan pertama dan kedua, bukti p 3a: contoh surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah untuk daerah pemilihan provinsi lampung,yang dikeluarkan oleh kpu provinsi lampung, bukti catatan rapat kerja panitia hoc dpd dengan kpu bertanggal juni bukti kliping surat kabar rakyat merdeka, selasa, april halaman yang berjudul rata rata tak terkenal dan mampu depak nama nama kondang, semua calon anggota dpd bernomor urut dipastikan lolos , bukti kliping surat kabar rakyat merdeka, kamis, april halaman yang berjudul cegah keberuntungan nomor nomor urut dpd harus dibedakan dengan parpol , bukti kliping surat kabar pos kota, minggu, mei yang berjudul pleno kpud tetapkan peraih suara terbanyak, padi melenggang dpd riukti kliping surat kabar lampung post, sabtu, april yang berjudul kandidat anggota dpd utusan lampung : bukti kliping surat kabar lampung post, sabtu, april yang berjudul rekapitulasi perolehan suara dpd daerah pemilihan bandar lampung utaraselatantengahbarat, bukti fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dpd dan suara tidak sah kpu kabupaten kota way kanan: bukti fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dpd dan suara tidak sah kpu kabupaten kota bandar lampung, bukti fotokopi lampiran vii: keputusan kpu tertanggal (tanpa nomor) september tentang perseorangan peserta pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan daerah tahun daerah pemilihan provinsi lampung: bukti fotokopi rincian perolehan suara sah pemohon dalam pemilihan umum anggota dpd kecamatan gadingredjo, bukti p 19a:gading rejo, kabupaten tanggamus, provinsi lampung, bukti fotokopi rincian perolehan suara sah calon anggota dpd provinsi lampung pada kecamatan teluk betung selatan berdasarkan hasil rekapitulasi saksi rahman selaku relawan pemohon dengan jumlah suara suara, buktiteluk betung selatan dengan jumlah suara: bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara calon dpd ppk kecamatan teluk betung selatan dengan perhitungan suara, bukti contoh surat suara berupa gambar calon anggota dpd periode nomor dengan deretan ke namun sepuluh hari kemudian diubah menjadi deretan ke bahwa bukti contoh surat suara pemilihan umum anggota dpd daerah pemilihan provinsi lampung dengan deretan ke (gambar pemohon namun, menjelang pemilihan, kpu mengubah posisi surat suara berupa gambar pada calon anggota dpd menjadi deret ke bukti contoh surat suara pemilu anggota dpd provinsi lampung dengan nomor selain dua puluh tujuh bukti tertulis sebagaimana telah disebutkan,dan mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.engan waktu terjadinya sosialisasi surat suara yangtentang laporan dana kampanye dua tempat yang berbeda, tetapi pada waktu yang bersamaan. pada akhirnya,selain karena waktunya sudah sangat tidak mungkin untuknya: saksi mengakui bahwa terdapat suara untuk dirinya gading rejo, padahal saksi tidak melakukan sosialisasi wilayah tersebut dan hanya berfokus pada wilayah lampung barat dan way kanan. adapun jumlah suara tersebut menurut saksi seharusnya milik pemoho:.ada peraturan dan undang undang yang baik dan benar. sebab menurut saksi, hal hal yang baik belum tentu benar, sedangkan hal yang benar sudah tentu baik. saksi arahan saksi mandat dari pemohon) saksi menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan suara pemohon antara hasil rekapitulasi saksi dan turut memohon. penetapan suara pemohon oleh ppk kecamatan teluk betung selatan, kota bandar lampung berjumlah suara, sedangkan data yang dimiliki oleh saksi adalah suara. kemudian pada saat dikeluarkannya form da jumlah suara pemohon berubah lagi menjadi suara, saksi mengikuti sidang pleno ppk tanpa henti walaupun sidang tersebut oleh ppk seperti terombang ambing. bahkan, tersebar informasi bahwa pleno kecamatan teluk betung selatan dipindahkan kpu kota: akibat banyaknya desakan dari para saksi yang hadir, akhirnya ppk membuka kembali formulir dan hasilnya, pemohon memperoleh suara sebanyak suara, tetapi perolehan suara pemohon tetap tidak diperbaiki. saksi awal jamaluddin saksi mandat dari pemohon) saksi merupakan saksi mandat dari pemohon untuk kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamus, saksi menyatakan bahwa suara pemohon yang berjumlah suara tps tambak rejo menjadi nol karena suara pemohon berpindah kepada calon anggota dpd lainnya yang bernomor urut suara pemohon yang berjumlah suara tps tambak rejo dan suara tps tambak rejo juga hilang, saksi menyatakan bawah kesalahan penghitungan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut saksi, merupakan gambaran kinerja dari turut memohon. menimbang bahwa untuk pembuktiannya,ihan umum tahun kpu provinsi lampung: fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah dan suara tidak sah kpu provinsi lampung dc dbandar lampungbandar lampungtahun tanggal april pesawaranpesawarlampung selatan dbselatan,nggamusanggamuengahengah:metrometrokhusus untuk daerah pemilihan provinsi lampung yang hasilnya sebagai berikut: mampmmos aman (hamamiamamatsant| sesat aset adapun selisih suara pemohon dengan hasil keputusan kpu sebesar suara dengan perincian sebagai berikut: pesawaran suara lampung barat suara lampung tengah suara metro suara lampung timur suara lampung utara suara tulang bawang suara way kanan suara perbedaan suara pemohon tersebut diakibatkan oleh banyaknya suara yang dihilangkan ketika berada pps dan ppk, sehingga kpu harus bertanggung jawab atas selisih suara yang sangat merugikan pihak pemohon. bahwa berdasarkan pengalaman, banyak calon anggota dpd yang kalah dalam pemilu karena munculnya nomor keberuntungan, misalnya akibat adanya nomor urut partai yang memang sedang diminati masyarakat atauimurimur, bukti fotokopiutarautarahun tulang bawangulang bawangway kanan:way kanan: bukti fotokopi berbaratbarat. menimbang bahwa pemohon hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonan terakhirmohonan pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi: permohonan pemohon terkait penempatan nomor urut calon anggota dpd: permohonan pemohon yang kabur (obscuraihan umumoleh karena itu, pengajuan permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan: tentang eksepsi menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon yang menyangkut tigameskipun permohonan dikaitkan dengan penempatan calon anggota dpd dalam nomor urut yang pararel dengan nomor urut partai politik dan adanya nomor keberuntungan (lucky number) yang ditempati oleh calon anggota dpd tertentu, akan tetapi baik dalam polita maupun petit, pemohon telah mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh memohon yang merugikan pemohon serta dalam petitumnya juga meminta mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara pemohon yang benar dan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sebagai berikut: telah terjadi kesalahan penghitungan suara untuk pemohon selaku calon anggota dpd daerah pemilihan provinsi lampung dengan nomor urut yang dilakukan oleh memohon dan turut memohon pada beberapa kecamatan provinsi lampung dengan jumlah selisih suara sebesar suara: mea men pemohon berkeberatan karena memohon tidak melaksanakan undang undang nomor tahun secara murni, sebab memohon menggunakan abjad dan nomor urut bagi calon perseorangan anggota dpd. akibatnya, muncul nomor keberuntungan (lucky number), sehingga sangat merugikan perolehan suara pemohon dan calon anggota dpd lainnya, memohon telah lalai untuk menindaklanjuti saran saran dan usulan yang telah disampaikan oleh pemohon pada jauh hari sebelum dilaksanakannya pemilu agar dibedakan penomoran bagi peserta pemilu dari partai politik dan perseorangan calon anggota dpd:limtelah terjadinya kesalahan penyusunan dct yang tidak didasarkan dcs dan telah terjadinya kesalahan penghitungan pada (tiga) tps kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamushasil pemeriksaan alat bukti persidangan, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak cukup bukti yang nyata untuk menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara anggota dpd daerah pemilihan provinsi lampung yang merugikan pemohon sebesar suara. alat bukti surat rekapitulasi suara yang diajukan oleh pemohon ternyata menunjukan angka yang sama dengan bukti bukti yang diajukan oleh turut memohon dengan jumlah yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh memohon (vide bukti s.d. dan bukti dan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti bukti surat, pemohon hanya dapat menunjukkan terjadinya kesalahan penghitungan sejumlah suara tps pada wilayah gading rejo, kabupaten tanggamus, namun demikian, hal mana tersebut telah dibantah oleh turut memohon dengan alasan bahwa kesalahan penghitungan perolehan suara kabupaten tanggamus justru tidak dipermasalahkan sama sekali dalam permohonan pemohon. mahkamah menilai, seandainya pun hal tersebut terbukti benar, jumlah suara tersebut tidaklah signifikan untuk mempengaruhi keterpilihan pemohon sebagai anggota dpd provinsi lampung. jumlah perolehan suara pemohon sebesar suara menempati peringkat terbanyak kelima dalam pemilihan umum anggota dpd provinsi lampung, sedangkan jumlah perolehan suara calon anggota dpd peringkat keempat sebesar suara, sebagaimana lengkapnya terlihat dalam tabel bawah ini: era anggota dpd menurut kpu ommrmanonto aman amanat dan ana hamantayammatsan ana bahwa argumentasi pemohon yang menyatakan terjadinya kesalahan penghitungan suara calon anggota dpd sebagian besar kabupaten provinsi lampung dengan cara merujuk contoh contoh kesalahan penghitungan tps pada wilayah gading rejo sebagai bukti terjadinya kesalahan kesalahan penghitungan tempat lain, menurut mahkamah tidaklah dapat secara serta merta dijadikan alasan telah terjadinya kesalahan penghitungan yang sama tempat lain. seharusnya argumentasi pemohon tersebut didukung dengan alat alat bukti yang sah, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon persidangan: bahwa keberadaan nomor keberuntungan (lucky number)lagipula, masalah tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana diatur dalam dan pmk nomor tahun adanya saran atau usulan yang disampaikan oleh pemohon mengenai pembedaan penomoran adalah sesuatu hal yang tidak mengikat secara hukum pelaksanaannya bagi memohon. terlebih lagi, masalah tersebut juga bukanlah menjadi objek perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangkonstituen. hal tersebut terjadi karena konstituen tidak mau repot dalam memilih, yaitu hanya memilih salah satu nomor sesuai dengan nomor urut partai, baik untuk pemilihan anggota dpr ri, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, maupun anggota dpd ri, demikian juga dengan kondisi pemohon yang sangat dirugikan dengan adanya nomor keberuntungan (lucky number) karena pada pemilu april yang lalu persoalan tersebut terulang kembali, yakni dengan munculnya nomor urut yang berdasarkan keputusan kpu memperoleh peringkat ke suara terbanyak untuk peserta calon anggota dpd untuk provinsi lampung: pemohon sebenarnya telah mengajukan keberatan dalam rapat panitia hoc bertanggal juni dan juga pada bulan agustus bahkan suami pemohon, syari roman, telah mendatangi kpu pusat dan bertemu dengan prof. syamsul bahri untuk menindaklanjuti kerugian rekan rekan dpd, yaitu untuk mengubah keputusan penggunaan nomor urut angka dengan nomor urut abjad agar tidak sama dengan urut partai. akan tetapi, akibat dari tidak adanya tindak lanjut tersebut, perolehan suara untuk nomor dapat mengubah pemohon sebagai calon yang seharusnya masuk dalam peringkat ke menjadi urutan ke (vide bukti p5), dalam pemberitaan media masa juga dimuat persoalan tersebut, misalnya, rakyat merdeka, selasa, april pada halaman yang berjudul, rata rata tak dikenal dan mampu depak nama nama kondang, semua calon anggota dpd bernomor urut dipastikan lolos dan rakyat merdeka, kamis, april halaman dengan judul nomor urut dpd harus dibedakan dengan parpol yang pada intinya memberitakan perlu adanya pembedaan nomor urut partai peserta pemilu dengan nomor urut peserta dpd ri. berdasarkan hal tersebut, pemohon mengusulkan agar nomor urut partai politik peserta pemilu menggunakan nomor sampai dengan sedangkan untuk nomor urut peserta dpd dimulai dari nomor dan seterusnya atau nomor dan seterusnya. bahwa dalam dan nomor tahun tertulis sebagai berikut:foto diri terbaru . akan tetapi, ketentuan tersebut ternyata tidak dilaksanakan secara murni karena apabila menggunakan abjad, tentunya daftar calon anggota dpd dimulai dengan huruf bukan dengan nomor urut (satu) dan seterusnya, calon anggota dpd provinsi lampung justru dimulai dengan nomor urut angka, yaitu angka (satu) dan seterusnya, diawali dengan nama yang berawalan abjad huruf dan seterusnya. lebih lanjut, kpu menggunakan huruf dan nomor urut yang tidak dikocok seperti nomor anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota: pada kalimat harus dilengkapi dengan pasfoto diri terbaru tidak dijelaskan apakah calon anggota dpd yang mewakili provinsi lampung diharuskan memakai pakaian nasional atau daerah untuk peserta wanita dan pakaian jas atau daerah untuk peserta pria. peserta calon anggota dpd perwakilan lampung seharusnya memenuhi syarat ketokohan dari masyarakat yang memilihnya. artinya, calon anggota dpd benar benar bekerja dan aspirasi dalam membangun daerahnya. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatapu) nomor pts kpu tahun tanggal mei secara nasional untuk dpd provinsi lampung yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib.(lucky number) dalam pemilu jika kpu tidak membedakan antara nomor urut peserta dpd dan nomor urut peserta partai politik peserta pemilu maka komisi pemilihan umum harus meninjau kembali hasil keputusan nomor pts kpu tahun tanggal mei tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dpd perwakilan provinsi lampung, khususnya peserta calon anggota dpd daerah pemilihan provinsi lampung, serta komisi pemilihan umum harus membuat keputusan yang netral agar tidak merugikan peserta calon anggota dpd ri. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut: perolehan suara pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat provinsi, yaitu seharusnya suara, bukan suara. atas kelalaian hasil penghitungan tersebut, pemohon seharusnya menempati urutan atau peringkat ke (keempat) dan berhak menjadi anggota dpd provinsi lampung. membatalkan keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun untuk provinsi lampung atau melakukan pemilihan ulang peserta calon anggota dpd provinsi lampung tahunadalah sebagai berikut. dalam eksepsi bahwa menurut memohon, permohonan pemohon bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum php) dengan alasan alasan sebagai berikutberdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tanggal maret tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd disa. ost, b. dst, c. ost, terpilihnya calon anggota dpd . bahwa pemohon dalam petitumnya memohon kepada panel mahkamah konstitusi yang pada intinya agarjika kpu tidak membedakan antara nomor urut peserta dpd dan nomor urut partai peserta partai pemilu selanjutnya, pemohon meminta agar kpu menerima dan membuat keputusan yang berlaku netral dan tidak merugikan. dalil pemohon tersebut, menurut memohon, adalah keliru karena objek pemeriksaan, antara lain, memengaruhi terpilihnya calon anggota dpd. permohonan pemohon guo merupakan bagian terpisah dari obyek pemeriksaan mahkamah konstitusi. pemohon harus dapat membedakan antara penyebab dan hasil perolehan suara. karena obyek permohonan pemohon bukan merupakan obyek pemeriksaan php, sudah seharusnya permohonan pemohon tidak diterima. dalam pokok perkara bahwa memohon mendalilkan hal hal dalam pokok perkara sebagai berikut: dalil pemohon yang menyatakan bahwa terdapat selisih suara antara perhitungan kpu dan perhitungan pemohon adalah tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut. bahwa bukti dan asumsi yang menjadi dasar dalil pemohon sehingga muncul perbedaan jumlah suara sebanyak suara tidak dijelaskan oleh pemohon: bahwa dalil pemohon mengenai rincian perolehan suara calon anggota dpd utusan provinsi lampung menurut versi pemohon sangatlah tidak dapat dijadikan dasar: bahwa keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal mei adalah berdasarkan perhitungan yang sudah valid dengan sumber data yang diperoleh dari pps, kpu kabupaten kota sampai dengan kpu provinsi, dan telah dinyatakan sah sesuai dengan prosedur yang ditentukan, serta. dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon telah lalai atas saran saran atau usulan, baik yang diminta oleh suami pemohon maupun ditulis oleh rakyat merdeka bertanggal april adalah tidak terbukti dan tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut: pengaruh penomoran dan pengurutan abjad nama calon tidaklah dapat dijadikan suatu kesimpulan yang dapat memengaruhi para pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya atau berpengaruh langsung terhadap jumlah suara yang diperoleh calon anggota dpd: kompetensi seorang calonkan yang dapat memengaruhi pemilih untuk memilih seorang calon yang diinginkannya, bukan karena faktor keberuntungan dan nomor partai yang sedang diminati, dalil pemohon sebagaimana tersebut masih perlu diteliti oleh lembaga lembaga dan ahli yang berkompeten dan kredibel dalam bidang ini. dengan demikian, dalil pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti, permohonan calon sudah berlalu dan juga tidak diatur secara tersendiri. oleh karena itu, permohonan tersebut tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan dalil pemohon seharusnya ditolak. bahwa berdasarkan uraian tersebut, memohon memohon kepada majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara guo untuk memutuskan: dalam eksepsi, apabila ketua majelis hakimmenimbang bahwa terhadap jawaban memohon tersebut, pemohon menyampaikan tanggapan pada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut. dalam eksepsi bahwa terhadap eksepsi dari memohon, pemohon menolak seluruh eksepsi memohon yang dianggapnya tidak tepat dan tidak mengenai sasaran dengan alasan sebagai berikut: permohonan pemohon telah memenuhi syarat kewenangan hukum dari mahkamah konstitusi dengan merujuk pada ketentuan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum dan dalam huruf mengenai terpilihnya calon anggota dpd juncto pmk nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd: dalam menganalisis atau menjabarkan demi yang tertera dalam nomor tahun kpu haruslah luwes dan dinamis sesuai dengan kehendak rakyat indonesia dan tidak dijabarkan secara kaku dan keliru, keberatan pemohon terhadap kelalaian kpu atas saran saran atau usulan yang diminta didasarkan pada pengalaman tahun yang lalu diperkuat dengan banyaknya calon anggota dpd yang menderita kekalahan, antara lain, disebabkan adanya lucky number dari dua partai besar yaitu partai golkar dan pdi perjuangan. begitu juga pada tahun lucky number muncul kembali dengan nomor urut objek keberatan pemohon adalah adanya perbedaan selisih suara yang cukup besar antara pemohon dengan nomor urut dan caleg lain yang bernomor urut berdasarkan keputusan kpu pts kpu tahun tanggal april pukul wib, suara pemohon adalah sedangkan menurut pemohon sebesar suara. objek permohonan pemohon adalah objek pemeriksaan php, sebab dalil dalil pemohon saling berkaitan satu sama lain dan terjadi wilayah provinsi lampung. dalam pokok perkara bahwa pemohon memberikan tanggapan atas jawaban memohon untuk pokok perkara sebagai berikut: rincian perolehan suara menurut kpu atas nama pemohon sebanyak suara, sedangkan dalam tabel perhitungan pemohon adalah suara sehingga selisihnya adalah suara: bukti dari pemohon, antara lain, dari (tiga) tps wilayah kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamus bukti untuk lampiran model .dpd dengan perincian sebagai berikut: pada tps desa tambak rejo, kecamatan gading rejo, kabupaten tanggamus provinsi lampung, pemohon seharusnya mendapat surahardjo tjakraningrat pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai serikat indonesia alamat jalan rambutan kav. jakarta selatan ii. nama nazir muhamad pekerjaan jabatan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai serikat indonesia alamat jalan laut maluku blok nomor depok timur, provinsi jawa barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberikan kuasa kepada ira sahara jatim, s.h. advokat pada advocate legal consultant sahara perry partners, beralamat jalan lista raya nomor jakarta timur atau jalan kemang timur raya nomor jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa partai serikat indonesia, selanjutnya disebut sebagai lan nan ana nan nan nan lnn alan annlnlalnlal nelllanjutnya disebut sebagai . . memohon, komisi pemilihan umum kabupaten jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai 5255000n00 anllnln all all. urut memohon komisi pemilihan umum kabupaten maluku tengah, selanjutnya sebagai sebagai . memohon il:,abupaten kota model db dan lampiran nya diperoleh angka angka sebagai berikut: jumlah pemilih dalam dpt laki laki perempuan jumlah jumlah surat suara sesuai dpt adalah jugasebagai berikut:berdasarkan uraian jawaban memohon, turut memohon agar hakim konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut: primer menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, subsidi menyatakan permohonan pemohon yang berhubungan dengan perselisihan hasil pemilu kabupaten wamena, kabupaten jayawijaya dan kabupaten maluku tengah tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilu, menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dimaksud, menyatakan permohonan pemohon termaksud tidak dapat diterima, menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, memohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt sebagai berikut: bukti tt fotokopi model rekapitulasi daftar pemilih tetap sesudah perubahan pemilihan umum anggota dprd, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten tahun kabupaten maluku tengah, bukti tt fotokopi model db,un bukti tt fotokopi berita acara penghitungan surat suara pada tps pps haya: bukti tt fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol dan calon angota dprd kabupaten maluku tengah, dapil maluku tengahsebagaimana telah diuraikan atas. oleh karena ituemilihan malang kota malang, provinsi jawa timur: perolehan suara dapil malang untuk dprd kota adalah sebanyak suara dengan jumlah kursi sementara pemohon memperoleh suara, sebagaimana tabel berikut: nama partai polis pdi perjuangan gerindra jumlah partai golkar dengan sisa suara mendapat tambahan kursi. perolehan suara tersebut adalah tidak benar karena perolehan suara pemohon adalah suara seharusnya memperoleh kursi. ild kabupaten jayawijaya, dapil jayawijaya provinsi papua karena hanya ditetapkan memperoleh suara padahal seharusnya suara. hal ini karena (vide permohonan pemohon halaman dapil jayawijaya (menurut istilah pemohon dapil wamena dan kelurahan wamena kota) pemohon memperoleh suara sehingga hanya mendapat kursi, seharusnya suara sehingga seharusnya mendapat kursi. iiyang menetapkan perolehan suara pemohon hanya suara seharusnya atau hilang suara: iv. kabupaten maluku tengah pemohon berkeberatan dengan ketetapan memohon cast turut memohon karena terjadinya penggelembungan suara yang dapat diketahui data pemilih tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan memohon dan turut memohon dalam persidangan tanggal mei dan tanggal juni yang diikuti denan keterangan tertulis bertanggal juni pada pokoknya sebagai berikut: dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya bukanlah merupakan objek perselisihan hasil pemilu sebagaimanahanya mempersoalkan perolehan suara pemohon dapil jayawijaya sebanyak dan belum dimasukkannya perolehan suara pemohon dari desa selaput, kecamatan wamena kota, sehingga pemohon tidak mendapatkan: dapil jayawijaya pemohon tidak bisa membuktdalil pemohon berupa adanya penggelembungan suara dimanadan laporannya diperoleh angka angka jumlah pemilih dalam dpt laki laki jumlah pemilih perempuan sehingga totalmenjadimenimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, turut memohon telah mengajukan bukti tertulis yang dideritanya bukti tt sampai dengan bukti ttbukti bukti surat pemohon dan memohon, mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum sebagai berikut. bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan dapil malang kota malang, provinsi jawa timur, sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan pemohon, tetapi karena untuk dapil malang tersebut ternyata tidak termasuk dalam permohonan awal pemohon dan baru diajukan pada tanggal mei yang berarti telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh mahkamah, sehingga keberatan pemohon sepanjang menyangkut dapil kota malang tidak dapat dipertimbangkan: bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan dapil jayawijaya pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara padahal menurut pemohon seharusnya suara, karena perolehan suara pemohon dari desa selaput, kecamatan wamena sebanyak suara tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat kpu kabupaten jayawijaya. sementara itu, pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara yang diketahui dari adanya perbedaan antara jumlah dpt yang lebih kecil daripada jumlah suara sah dan suara tidak sah kabupaten maluku tengah:sebaliknya memohon membantah dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa permohonan pemohon tidak jelas karena tidak bisa menguramenimbang bahwa setelah mencermati dalil dalil pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan dan dikaitkan dengan bantahan memohon dan turut memohon beserta bukti bukti yang diajukan, mahkamah menemukan isu hukum dan fakta hukum yang harus diberi penilaian dan dijawab oleh mahkamah yaitu: apakah benar terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara yang berasal dari desa selaput, kecamatan wamena, kabupaten jayawijaya, pokok permohonan pada pokoknya permohonan pemohon mengenaserikat indonesia beberapa daerah pemilih sebagai berikut: dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayawijaya sebanyak kursi, adapun rincian pokok permohonan tersebut atas adalah sebgai berikut: menurut pemohon menurut desa tps memohon desa selaput desa ketimfit desa mawardi desakan desa ketua am| a19| desa hulekama desa wondama desa papua desa ncggo kelurahan wamena kota jumlah dengan demikian, pemohon dirugikan sebanyak suara, perolehan suara dprd kota malang, provinsi jawa timur, khususnya dapil adalah suara dnegan jumlah kursi sebagaimana tabel berikut: nama partai menurut pemohon perolehan kursi partai demokrat apakah penggelembungan suara kabupaten maluku tengah merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah: bahwa terhadap isu hukum pada angka atas,. pada dapil jayawijaya kabupaten jayawijaya, pemohon ditetapkan memperoleh suara, tetapi menurut pemohon,. menurut pemohon, jumlah tersebut menjadi suara (vide permohonan pemohon halaman padahal apabila dijumlahkan suara suara), seharusnya menjadi suara. pemohon mendalilkan bahwa jumlah suara tersebut berasal dari perolehan suara pemohon yang ditambah suara menurut turut memohon. bahwa dengan adanya dua versi penghitungan suara tersebut, pemohon tidak dapat memastikan berapa sebenarnya suara pemohon yang tidak dimasukan dari desa selaput, kecamatan wamena, apakah suara ataukah suara. terlepas dari perolehan suara pemohon tps tps tps dan tps desa kelurahan selaput, kecamatan wamena (vide bukti s.d. bukti yang memang kalau dijumlah terkumpul perolehan suara sebanyak suara tetapi pemohon justru mendalilkan bahwa suara pemohon dapil jayawijaya adalah suara yang diperoleh dari suara ditambah suara. dengan demikian, dalil pemohon tidak jelas kabur dan tidak beralasan, bahwa pemohon juga mendalilkan dapil jayawijaya kabupaten jayawijaya, provinsi papua, total perolehan suara pemohon tingkat ppd sebanyak suara, sedangkan turut memohon menetapkan bahwa pemohon hanya memperoleh suara atau kehilangan sebanyak suara, tetapi pemohon mendalilkan kehilangan suara (vide perbaikan permohonan pemohon halaman paragraf dengan demikian, dalil pemohon tidak jelas kabur dan sama sekali tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup, oleh karenanya tidak beralasan hukum: bahwa ketidakjelasan polita pemohon semakin nyata ketika mendalilkan bahwa dapil wamena dan kelurahan wamena kota) pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sehingga hanya mendapatkan kursi padahal seharusnya suara atau seharusnya mendapat kursi, menimbang bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor sk tahun tanggal juli tentang penetapan daerah pemilihan, jumlah penduduk, dan jumlah kursi anggota dprd kabupaten kota dalam pemilu tahun kabupaten jayawijaya terdiri atas dapil yakni dapil jayawijaya dapil jayawijaya dapil jayawijaya dan dapil jayawijaya dan ternyata tidak dikenal dapil wamena. lebih dari itu, pemohon telah mendalilkan bahwa dapil jayawijaya, pemohon ditetapkan memperoleh suara tetapi, sehingga akan bertambah menjadi suara. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tidak jelas dan kabur, menimbang bahwa, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadi penggelembungan suara kabupaten maluku tengah yang dapat dilihat dari perbedaan data pemilih dalam dpt tidak sesuai dengan hasil perolehan suara lebih banyak dari pada jumlah pemilih dalam dpt, mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan mk, yang berbuny., . . perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum suatu daerah pemilihan junctod. bahwa dengan demikian, mahkamah tidak berwenang mengadili pelanggaran administratif yang berkaitan dengan permasalahan dpt, kecuali pelanggaran pelanggaran tersebut bersifat terencana, terstruktur dan masif yang mencederai prinsip prinsip pemilu dan mencederai kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam konstitusi, menimbang bahwa samping ketidakjelasan dalam polita dan tidak adanya kesesuaian antara polita dan petit permohonan, dalil dalil permohonan pemohon juga tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup karena bukti bukti yang diajukan pemohon lebih banyak berupa pernyataan pernyataan keberatan saksi, surat surat mandat, dan surat surat lain yang tidak relevan dengan perhitungan perolehan suara pemohon. dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh sungguh berusaha membuktikan dalil dalilnya, oleh karenanya dalil dalil pemohon tidak beralas kecuali sepanjang menyangkut pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dpt: pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu,partai gerindra padahal psi memperoleh suara, dari jumlah perolehan suara tersebut, terdapat sisa suara sebanyak suara yang diperuntukkan bagi partai golkar sehingga memperoleh kursi: menurut pemohon dan didasarkan bukti bukti berupa kesaksian, seharusnya pemohon memperoleh sisa suara sebanyak suara atau mendapat kursi dari sisa suara, namun kenyataannya pemohon tidak mendapat kursi, sehingga hal tersebut merugikan pemohon atas hilangnya perolehan suara pemohon tingkat kpu kota malang: untuk daerah pemilihan jayawijaya provinsi papua, bahwa hasil perolehan suara dan kursi menurut kpu dapil jayawijaya adala sebanyak suara sehingga tidak mendapat kursi, hal tersebut tanpa memasukkan data hasil perolehan suara pemohon dari ppd kelurahan wamena kota dari desa selaput sebanyak suara atau yan menurut hasil penghitungan kpu sebanyak suara, cc. jika hasil penghitungan suara dari desa selaput dimasukkan dalam data kpu kabupaten jayawijaya, perolehan suara pemohon dapil jayawijaya akan menjadi suara: selisih hasil penghitungan suara tersebut disertai alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang akan diajukan persidangan: dapil jayawijaya perolehan suara pemohon sebanyak suara padahal seharusnya suara atau hilang suara, hal tersebut telah disampaikan kepada ketua ppd sylvester kosa dan telah diadakan perbaikan akan tetapi oleh turut memohon perbaikan tidak dimasukkan dalam hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten jayawijaya sehingga pemohon kehilangan suara, pemohon berkeberatan terhadapdpr dapil jayawijaya, dengan uraian sebagai berikut: berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan turut memohon khususnatas perolehan suara tersebut pemohon hanya memperoleh kursi, seharusnya berdasarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi seharusnya pemohon memperoleh suara sebanyak suara sehingga akan memperoleh kursi: partai politik yang memperoleh kursi kabupaten jayawijaya adalah: partai politik jumlah suara padi partai golkar partai patriot pdi perjuangan ips (pbr |pds kabupaten maluku tengah terjadi penggelembungan suara sehingga hasil suara tidak sesuai dengan jumlah data pemilih dalam dpt atau hasil perolehan suara lebih besar dari jumlah dpt: hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran bukti dalam kolom jumlah pada angka hal tersebut sudah dilaporkan secara tertulis kepada kpu setempat sampai tingkat pusat, .tindakan penggelembungan tersebut atas sudah barang tentu sangat merugikan pemohon sebagai peserta pemilu terutama dalam perolehan suara kabupaten maluku tengah: bahwa berdasarkan uraianpenetapan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tentang penetapan dan pengumuman menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: perolehan suara nasional yang benar untuk partai serikat indonesia sesuai hasil rekapitulasi hasil suara tingkat nasional seharusnya suara bukan suara: perolehan suara yang benar untuk partai serikat indonesia sesuai hasil rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten jayawijaya seharusnya suara, bukan suara, atas kesalahan hasil penghitungan suara tersebut atas seharusnya partai serikat indonesia kabupaten jayawijaya seharusnya mendapat kursi dapil wamena kursi, dapil wamena kursi dan dapil wamena kursi, menyatakan sah secara hukum perolehan suara sebanyak kabupaten jayawijaya sehingga mendapatkan kursi, perolehan suara dapil kota malang, provinsi jawa timuradalah sebanyak suara, dari perolehan suara sebanyak suara tersebut seharusnya partai serikat indonesia kabupaten malang provinsi jawa timur akan memperoleh kursi: penggelembungan suara yang terjadi kabupaten maluku tengah sejumlah suara adalah batal demi hukum, memerintahkan memohon dan turut memohon untuk melaksanakan putusan ini: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi nama bukti sampai dengan buktird provinsi, dan dprd kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun bukti fotokopi penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi parpol peserta pemilu anggota dprd kabupaten kota dalam pemilukopi model sertifikat hasil penghitungan suara tps dalam pemilu anggota dprd kabupaten kotukti fotokopi surat bawaslu kabupaten jayawijaya nomor sp pantai!v tanggal mei bukti fotokopi ktp atas nama martinus italy: bukti p 9a fotokopi surat petugas saksi, bukti p 9b fotokopi jumlah hasil perolehan suara caleg psi dapil jayawijaya bukti p 9c fotokopi surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus, bukti p 9d fotokopi rekapitulasi perolehan suara distrik asologaima bukti fotokopi laporan temuan hasil penggelembungan suara kpu kabupaten maluku tengah bukti fotokopi model rekapitulasi dpt pemilu anggota dpr, dpd dan dprd kabupaten maluku tengah yang telah direvisi buktiahun bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol dan dan calon anggota dprd kabupaten maluku tengah, bukti fotokopi pernyataan sikap bersama koalisi parpol kabupaten maluku tengah: bukti fotokopi surat dpc psi kabupaten maluku tengah tentang pengaduan bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham tentang pengesahan perubahan pengurus dpp psi, bukti fotokopi dpp psi tentang penunjukan ira sahara jatim, s.h. sebagai ketua bidang hukum psi: menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan memohon pada persidangan tanggal mei yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut pemohon mendalilkan dalam kasus dapil kabupaten kota jayawijaya dalam data kpu pemohon memperoleh sebanyak suara, namun jumlah tersebut belum dimasukkan data hasil perolehan suara dari ppd kelurahan wamena kota yaitu desa selaput yang menurut pemohon sebanyak suara atau hasil penghitungan kpu berjumlah suara. jika hasil penghitungan tersebut dimasukkan akan mengubah posisi pemohon menjadi urutan nomor yang dalam penetapan kpu ditempati oleh pks dengan perolehan suara sebanyak suara dan mendapat kursi. apa pun yang dikemukakan pemohon sebagaimana diuraikan atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilu karena berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun perselisihan pemilu harus berhubungan dengan hasil penghitungan suara yang diperoleh dari pemilupemohon mendalilkan bahwa kasus hasil penghitungan suara yang ditetapkan kpu jayawijapemohon hanya memperoleh kursi namun menurut pemohon seharusnya memperoleh sebanyak suara sehingga perolehan kursi dapil dalil pemohon pada angka diam romawi iv, pokok permohonan menyebutkan perolehan kursi pemohon satu atau beberapa dapil untuk dpr.kursi, dprd provinsi papua.kursi sebesar.kursi. kabupaten jayawijaya sebanyak kursi, kabupaten (point point pokok permohonan tersebut atas silahkan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon): apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan atas, merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur) karena pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai partai politik mana yang diambil suaranya dan partai politik mana yang menerima suara?, selain itu ketidakjelasan dalil dalil pemohon terlihat pada alinea kedua atas yang hanya menuliskan. dengan tidak mengisi angka perolehan kursi dimaksud. dengan demikian, permohonan pemohon mengenai hal ini bertentangan dengan ketentuan pmk nomor tahun dalil pemohon berupa adanya penggelembungan suara yangjumlah pemilih berdasarkan formulir bukti tt untuk dapil maluku tengah adalah: kecamatan mahal sejumlah kecamatan kota masehi sejumlah cc. kecamatan teori sejumlah kecamatan banda sejumlah kecamatan teluk elpaputih sejumlah semuanya berjumlah bahwa hasil rekapitulasi suara partai politik dan calon anggota dprd pada dapil maluku tengah melebihi jumlah dpt yang ditetapkan adalah tidak benar karena |
tp tahun yang diajukan oleh: nama roy jenis, h., pekerjaan jabatan swasta alamat jalan tempo nomor kebayoran baru jakarta selatan nomor telepon nomor faksimili il. nama didi supriyanto, pekerjaan jabatan swasta alamat pesona khayangan blok nomor depok nomor telepon nomor faksimili keduanya sebagai ketua dan sekretaris pelaksana harian pimpinan kolektif nasional plh pkn) yang bertindak untuk dan atas nama partai demokrasi pembaruan pdp) pesertatahun dengan nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor: s.t pkn pdp v bertanggal mei memberikan kuasa kepada dr. sigit herman binjai, h., h., devisa resmi hansard, h., kurniadi wn, h., matthew army mbalembout, h., martin ewan, h., mega suwanggoro, h., petuah sirait, h., dan francisco pati, h., semuanya adalah advokat penasihat hukum dari tim advokasi pembaruan, yang berkedudukan jalan sisingamangaraja nomor kebayoran baru, jakarta selatan, telp.jakarta pusatcahyaning w., h., h., turkiye, h., dan antonius budi satria, h., selanjutnya disebut sebagai . iii memohon: komisi pemilihan umum kota dumai, berkedudukan jalan hr. brantas nomor dumai, telp. selanjutnya disebut sebagai . . turut memohon komisi pemilihan umum kota ambon, berkedudukan jalan ina tni nomor kapan, ambon, selanjutnya disebut sebagai turut memohon il:tempat lokasi,:,rd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun sebagai berikut: dapil kecamatan dumai barat|anaibomokasi prambanan (op) partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb:,yaitu sebagai berikut: lho jumlah suara perolehan kursi kpu pemohon kpu pemohon partai demokrasi pembaruan 2st mind mis dengan dana 2gp prp, ipburaian singkat adanya pengalihan dan penggelembungan suara, bukti fotokopi surat permohonan penghitungan suara ulang kepada ketua kpud dumai, ahmad rasyid tanggal april tentang adanya pengalihan suara dan perubahan berita acara rekapitulasi suara form model dari pps, bukti fotokopi surat bawaslu kota dumai kepada ketua kpu kota dumai nomor bawaslu kd iv tanggal april tentang penghitungan suara ulang beserta lampiran laporan dari pdp kepada bawaslu nomor . bawaslu kd . tanggal april bukti fotokopi surat kpu kota dumai kepada ketua bawaslu kola dumai nomor kpu dmi tanggal april tentang penghitungan suara ulang, bukti fotokopi surat pernyataan dari saifuddin ketua pps teluk binjai tentang pembukaan pemeriksaan kotak suara untuk tps tps tps kelurahan teluk binjai tanggal april bukti fotokopi rumusan pertemuan lintas parpol kota dumai tanggal april bukti fotokopi surat dprd kota dumai kepada kpu kota dumai dan ketua bawaslu kota dumai nomor dprd tanggal april tentang permohonan rekomendasi untuk disampaikan kepada bawaslu dprd kota dumai dari forum lintas parpol kota dumai, bukti fotokopi hasil penghitungan suara pdp dapil kecamatan dumai timur, bukti fotokopi model da dprd kab kota kecamatan dumai timur kota dumai dapil (sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol calon anggota dprd kota dumai ppk): bukti fotokopi model dprd kab kota kecamatan dumai timur kota dumai dappemohon vier joon darwis menurut saksi, bahwa sebelum terjadi kecurangan pemilu dapil dumai barat, terlebih dahulu telah terjadi kecurangan dapil dumai timur: bahwa pada saat rapat pleno kpud hotel comfort, saksi menyaksikan hanya (satu) saksi untuk setiap parpol yang diperkenankan masuk ruang rapat pleno, bahwa saksi menyaksikan secara langsung permintaan zulkifli terkait permohonan untuk prospek data dulu sebelum dibacakan oleh pleno kpud dan untuk dapil dumai barat jangan dilanjutkan dulu. permintaan tersebut disebabkan oleh karena pleno dumai timur belum selesai, namun kpud dumai timur sudah memberikan pernyataan media massa bahwa pleno dumai timur telah selesai, bahwa saksi telah melakukan keberatan kepada pleno kpud dumai timur, namun kpud mengatakan bahwa permasalahan tersebut silahkan diajukan kepada mahkamah konstitusi: bahwa masalah pengambilan dan pengalihan suara yang terjadi dumai barat sama dengan yang terjadi dumai timur. saksi menyaksikan secara langsung adanya kecurangan dapil dumai timur pada tanggal april kecurangan tersebut pada saat pembacaan tally yang kemudian dicrosscheck dengan saksi partai peserta pemilu. pada tanggal april saksi mengajukan keberatan kepada ppk yang pada pokoknya meminta membuka ulang tally. tetapi ketua ppk tidak mengabulkan permintaan tersebut. namun secara kebetulan pada saat itu ada kapolsek dumai timur hadir tempat yang pada akhirnya menengahi permasalahan dimaksud: menurut saksi telah disepakati adanya pembukaan ulang tally untuk mencocokkan data form dari saksi parpol dengan dari pps pada malam hari, dan ternyata ditemukan adanya kerja sama pencopotan data antar partai terkait penggelembungan suara,i1.6j komisi pemilihan umum kabupaten tana toraja, berkedudukan jalan tongkonan adai nomor makale, selanjutnya disebut sebagai turut memohon iii: .7j komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan talaud, berkedudukan melonguane, kepulauan talaud, selanjutnya disebut sebagai turut memohon iv:lokasi tempat:c1,,khusus untuk dapil kecamatan dumai timur, rekapitulasi hasil penghitungan suara kelurahan teluk binjai, sesuai keberatan saksi pemohon dan saksi partai politik lainnya, ppk dumai timur langsung mengakomodir dengan melakukan penelitian terhadap dan lampiran tps yang ditemukan adanya coretan dengan mencocokkan data besar plant (penghitungan tepi kpps), sesuai ketentuan apabila berbeda maka yang dipakai adalah besar'tepi:l tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun yaitu sebagai berikut: dapil kecamatan dumai timurpartai demokrasi pembaruan( pdp) partai perjuangan indonesia baru ppi,.dapil kota ambonambon dari daerah pemilihan kota ambon provinsi maluku, yaitu sebagai berikut: pembantu nama partai menurut menurut menurut menurut kpu pemohon kpu pemohon app para hanura ' see koo soe pdppernyataan sikap koalisi keadilan untuk mencari kebenaran parpol peserta pemilu legislatif kota ambon, tanggal mei bukti fotokopi model dprd kab kotan pemilu anggota dprd kab kota tahun dapil kab kota ambon: bukti fotokopi model da a dprd rekapitulasi sertifikat model dprd kab kota hasil penghitungan suara dari setiap tps dalam pemilu anggota dprd kab kota tahun bukti fotokopi model dpr kab kota ambon tentangdprd kab kota tahun bukti fotokopi model dprd kota ambon, bukti fotokopi temuan koalisi parpol atas kasus hasil rekapitulasi ppk nusaniwe berdasarkan berta acara model dibandingkan dengan hasil rekapitulasi ppk nusaniwe, bukti fotokopi rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu surat nomor bawaslu ka v tanggal meimohon: hendrik uneputty bahwa perhitungan suara ppk nusaniwe berjalan sangat alot. persoalannya adalah dalam rekapitulasi pps sampai dengan pleno ppk, memakan waktu sampai hari. pada hari pertama pleno kpu, sudah terjadi polemik yang cukup besar untuk kelurahan single dan dibahas selama dua hari, namun tidak ditemukan titik temu: menurut saksi, persoalan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan data antara rekapitulasi pps dengan data yang diplenokan ppk. rekapitulasi penghitungan suara untuk pdp, menurut saksi berjumlah suara dan menurut kpu berjumlah suara. oleh karena ada perbedaan, saksi minta dihitung ulang, namun ketua ppk mengatakan silahkan keberatan diajukan kpu kota, bahwa dalam pleno kpu kota ada salah satu saksi dari golkar menginterupsi kepada ketua kpu kota tentang siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi angka angka dalam kotak ini berubah, menurut saksi, bahwa kpu kota tetap berprinsip tidak bisa membawa kotak ppk, karena waktu deadline nya sudah ditentukan oleh kpu provinsi. namun setelah terjadi tawar menawar, akhirnya disetujui untuk membuka kotak suara dan ditemukan adanya perubahan angka dalam surat suara tersebut: menurut saksi, bahwa ada perubahan angka dalam rekapitulasi mulai dari tingkat ppk, kota sampai dengan provinsi. saksi pemohon semi bupati saksi adalah saksi partai kedaulatan dan anggota koalisi keadilan untuk mencari kebenaran kota ambon. menurut saksi, permasalahan yang dihadapi kota ambon khusus dapil nusaniwe dan hilangnya beberapa suara pada partai pdp disebabkan adanya kecerobohan yang dilakukan oleh ketua ppk nusaniwe:, menurut saksi, bahwa saksi adalah orang pertama yang membuka kedok terjadinya manipulasi angka angka komputer dan mengetahui adanya perubahan angka angka dalam rekapitulasi. angka angka tersebut berada pada jumlah suara tidak sah dan jumlah suara sah, serta sisa suara sah dengan sisa satu suara dan ketersediaan kartu suara yang diberikan: bahwa persoalan kpu kota ambon dapil dapil dianggap clear, tetapi untuk dapil saksi mempertahankan bahwa dapil tersebut masih bermasalah dan saksi meminta dengan tegas kepada kpu kota ambon untuk tidak menetapkan wakil rakyat dari ambon sebelum masalah dimaksud selesai, bahwa kecerobohan dan kesalahan perhitungan yang ditemukan oleh saksi belum memperoleh penyelesaiannya. karena keberatan saksi tidak dibacakan pada tingkat kpu provinsi, karena keberatan tersebut tidak disampaikan oleh kpu kota kepada kpu provinsi, bahwa keberatan keberatan yang terjadi kota ambon juga tidak ditandatangani oleh kpu kota ambon. padahal saksi berharap bahwa keberatan tersebut ditandatangani, sehingga bisa diselesaikan tingkat provinsi. saksi pemohon phil latumerisa bahwa saksi menyampaikan hasil temuan panas kota ambon berdasarkan rekomendasi yang disampaikan kepada kpu kota ambon pada tanggal mei pada data dan fakta yang ditemukan oleh panas kota ambon, maka persoalan kisruh pemilu dapil kota ambon tersebut ditemukan bahwa ada hari, yaitu dari tanggal april sampai dengan tanggal april ppk melakukan penyusunan data tanpa dihadiri oleh saksi partai peserta pemilu maupun bawaslu: pada tanggal april ketika terjadi pleno penetapan rekapitulasi tingkat ppk nusaniwe, maka hasil rekapitulasi tersebut belum atau tidak langsung diserahkan kepada kpu kota, tetapi baru hari kemudian yaitu tanggal april ppk menyerahkan hasil rekapitulasi tersebut kepada pihak kpu pada pukul wit siang beserta berita acara dan hasil rekapitulasi dan kotak tersegel yang diserahkan kepada kpu kota, kemudian pada (dua) hari berikutnya, yaitu mulai tanggal april sampai tanggal april ppk juga melakukan pembetulan data dan penyusunan data tanpa dihadiri oleh saksi partai politik dan pihak bawaslu. dari data yang telah diajukan oleh pdp maupun dengan rekomendasi yang dibuat oleh panas, memang terjadi perubahan perubahan data pada dapil kota ambon, kecamatan nusaniwe: dengan adanya kelalaian tersebut berdampak terhadap terkoreksinya suara suara partai partai politik termasuk dalamnya adalah pdp, bahwa sampai dengan masalah pemilu kecamatan nusaniwe masuk dalam sengketa perkara mahkamah konstitusi, belum ada kata sepakat antara kpu kota ambon dengan partai partai politik untuk menyelesaikan masalah kisruh pemilu dimaksud, kemudian pada tanggal mei kpu kota ambon telah menetapkan perolehan kursi dprd kota ambon terutama pada dapil yang menurut saksi bermasalah, oleh karena, seluruh proses pemilu dapil nusaniwe belum selesai, bahwa berita acara rekapitulasi perhitungan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara pada dapil serta rekapitulasi ppk masih ada perubahan data yang dilakukan oleh kpu kota. menurut saksi, hasil yang ditemukan oleh panas dalam rekomendasinya adalah benar adanya telah terjadi perubahan data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu: oleh karena itu saksi saksi belum bisa menerima seluruh hasil rekapitulasi dan hasil perhitungan suara untuk dapil nusaniwe yang dilakukan oleh kpu kota ambon: bahwa keberatan keberatan yang disampaikan oleh saksi saksi sudah dirumuskan dalam formulir keberatan, namun tidak diteruskan untuk dibahas tingkat pleno provinsi. saksi pemohon angka bahwa saksi telah mengikuti proses pemilu kota ambon mulai dari ppk sampai dengan kpu kota dan kpu provinsi. saksi menyatakan bahwa seluruh lembar keberatan yang dibuat pleno kpud kota tidak diteruskan kepada kpu provinsi. bahkan saksi sendiri yang mengambil lembar keberatan model db dari kpud kota tanpa ada tanda tangan dan cap oleh kpud kota: bahwa setelah penetapan pleno kpud provinsi selesai, saksi minta lembar keberatan dari kpud kota, ternyata lembar keberatan saksi tidak diteruskan kepada pleno kpud provinsipembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. bahwa berdasarkan undang undang dasartentuan sebagaimanahp) anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,amboamboambonhambon,ambon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum: menyatakan sah penetapan komisi pemilihan umum s5kpu kota ambonlaksanaan proses perhitungan suara ppk kecamatan nusaniwe dapil kota ambon dilaksanakan dari tanggal sampai dengan april bahwa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan pemohon dimana perhitungan suara sah partai demokrasi pembaruan berjumlah yang kemudian pada sidang pertama terkoneksi menjadi sebagaimana disampaikan pemohon, hal tersebuthdb. bahwa adanya ketidakkonsistenan pemohon dengan mengoreksi angka perolehan suara dari menjadi suara, dengan tidak merh. dengan demikian memohon berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon dengan merubah jumlah suara sah dari menjadi pada pokok permohonan bertentangan dengan jumlah suara sah yang dikemukakan dalam butir petit. bahwa saksi partai demokrasi pembaharuan dalam rekapitulasi yang dilaksanakan pada kpu kota ambon menyebutkan ada "dugaan" penggelembungan suara pada dapil kota ambon kecamatan nusaniwe dengan tidak menyertakan bukti bukti yang mendukung dugaan tersebut bahkan tidak menyebutkan terjadi pada tps mana dan pada beberapa tps dalam wilayah kecamatan nusaniwe. bahkan menyebutkan penggelembungan suara tersebut mengakibatkan pdp tidak memperoleh kursi. hal ini tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena surat suara yang dipergunakan per tps tidak melebihi daftar pemilih tetap dpt), yang ditetapkan oleh kpu kota ambon pada masing masing tps dalam wilayah kecamatan nusaniwe. bahwa jumlah total suara sah dapil kota ambon kecamatan nusaniwe adalah dengan bilangan pembagi pemilih dengan bpp ini maka, yang memperoleh kursi terakhir adalah partai damai sejahtera pds) dengan perolehan suara sah sementara pdp adalah partai yang menduduki peringkat suara sisa masih ada partai lain yang memperoleh suara atas pdp seperti tersebut dibawah ini: jumlah peringkat nama partai suara suara perolehan kursi partai sisa sisa partai damai sejahtera partai golkar tidak dapat kursi partai keadilan dan persatuan indonesia tidak dapat kursi partai pengusaha dan pekerja indonesia tidak dapat kursi partai gerakan indonesia raya tidak dapat kursi partai patriot tidak dapat kursi partai demokrasi kebangsaan tidak dapat kursi partai pemuda indonesia tidak dapat kursi partai demokrasi pembaruan tidak dapat kursi bahwa terkoreksinya jumlah suara yang disampaikan pemohon pada sidang pertama dari angka menjadi dan bila dikaitkan dengan jumlah perolehan suara sah sebagaimana tergambar pada tabel pada poin atas sesuai peringkat perolehan kursi partai, maka jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh partai demokrasi pembaharuan untuk memperoleh kursi. terlampir memohon sampaikan bukti bukti berupa formulir model dan lampiran model c1, formulir model da db1, dan formulir eb1. bahwa berdasarkan bukti bukti yang memohon sampaikan termasuk ketidakakuratan data yang disampaikan oleh pemohon dari partai demokrasi pembaharuan dalam pokok permohonan, maka dengan hormat memohon meminta majelis hakim yang terhormat kiranya dapat membatalkan permohonan pemohonfotokopi formulir model dan lampiran c1: desa single tps dan bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan urimesing tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: desa nusaniwe tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran desa marusu tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan mangga dua tps 1s. bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan single tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan waihaong tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan nusaniwe tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: desa latuhalat bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: desa urimesikusamai tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kusamai tps 1s. bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran c1: kelurahan wanita tps bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran da1 dprd kabupaten kota, bukti tt fotokopi formulir model dprd kabupaten kota bukti tt fotokopi formulir model dan lampiran db1 dprd kabupaten kota, bukti tt fotokopi formulir model eb1 dprd kab kota: bukti tt fotokopi dasar pemikiran partai politik partai politik terhadap kpud kota ambon selaku penyelenggaran pemilu tahun sesuai dengan nomor tahunpartai politik yang telah memberi keterangan bawah sumpah dan anggota ppk kota ambon dalam persidangan jarak jauh (video conference) pada tanggal mei sebagai berikut: saksi turut memohon ridwan hasan saksi adalah saksi dari partai bulan bintang sekaligus saksi dalam penetapan kursi kpu kota dan telah mengikuti perhitungan perhitungan suara kecamatan nusaniwe, menurut saksi, bahwa pelaksanaan pemilihan umum kota ambon sudah sesuai dengan mekanisme dan undang undang nomor tahun bahwa pada saat penghitungan suara, saksi melihat nusaniwe terjadi keributan oleh beberapa partai politik. namun saksi tidak melihat partai demokrasi pembaharuan menyampaikan keberatan keberatan pada saat perhitungan perhitungan suara: bahwa saksi hendrik tidak ada pada hari penetapan yang dilakukan oleh ppk. namun saksi melihat ada keributan antara saksi hendrik polisi yang disebabkan karena saksi hendrik tidak memiliki surat mandat dari partai: menurut saksi, bahwa saksi hendrik menyampaikan adanya kekurangan kekurangan suara, tetapi tidak menyangkut kekurangan kekurangan dari partai demokrasi pembaruan: bahwa penetapan kursi kpu kota dilaksanakan pada tanggal mei dan mei pada prinsipnya semua tidak merasa keberatan, sehingga saksi partai menerima keputusan yang disampaikan oleh kpu kota ambon. saksi turut memohon rita lekatompessy saksi adalah saksi dari pdip ppk nusaniwe. menurut saksi, bahwa dalam proses penghitungan suara sampai dengan selesai hadir saudara painteri dan rino leleh berilah. sedangkan saksi hendrik baru hadir setelah pleno ppk. bahwa saudara painteri dan rino leleh berilah tidak mengajukan keberatan apapun terkait dengan suara partai demokrasi pembaharuan. saksi turut memohon rio misella saksi adalah saksi dari partai pelopor yang tergabung dalam koalisi kebenaran untuk mencari keadilan. namun saksi menarik diri dari koalisi tersebut, karena tidak sesuai dengan program yang disepakati bersama, yaitu untuk mencari kebenaran, menurut saksi bahwa koalisi tersebut programnya sudah tidak sesuai dengan aturan yang direncanakan secara bersama yaitu untuk mencari keadilan, tetapi hanya menginginkan kepentingan untuk seseorang atau pribadi. saksi turut memohon: anggota ppk kota ambon menurut anggota ppk, bahwa pelaksanaan pemilu ppk kecamatan nongsa single telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh para saksi pemohon yang juga anggota koalisi kebenaran tersebut merupakan suatu kebohongan. karena kesiapan penyelenggaraan pemilu pada tingkat kecamatan kecamatan nongsa single tidak pernah keluar dari aturan seperti yang disampaikan oleh para saksi pdp tersebut. ppk kota ambon telah melakukan tahapan pemilu sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang ada. namun pada saat pelaksanaan rekapitulasi dan akumulasi dilakukan, saudara hendrik dan beberapa temannya menghalangi proses rekapitulasi dimaksud: bahwa semua proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh ppk diawasi oleh pengawas dari panas kecamatan dan para saksi dari partai politik. bahwa saudara hendrik telah menyampaikan keberatan dalam surat keberatan poin ke yang menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan dan penambahan pada salah satu caleg, namun saudara hendrik tidak bisa memberikan bukti terkait dengan keberatan tersebut. dapil kabupaten tana torajtana toraja yang merugikan pemohon (satu) daerah pemilihan, yaitu dapil vii kecamatan sesan, kecamatan alo, kecamatan sa'dan, kecamatan baru, kecamatan suara, kecamatan perasan: kecamatan bagus, kecamatan kita: kecamatan kapi, kecamatan deepika, kecamatan awan) sebagai berikut: jumlah suara perolehan kursi nama partai menurut menurut menurut menurut pklberupa fotokopi surat pkk pdp kabupaten tana toraja tentang penggelembungan suara:abupaten tana torajabupaten tana torajtana torajtana toraja. oleh karena itu, permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya,tana torajaadilnya (ex ago bono). menimbang bahwa komisi pemilihan umum kabupaten tana torajaara pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam php anggota dpr, dpd, dan dprd,sebagai pemohon: partai politik peserta pemilihan umum sebagai pemohon: partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu dpra dan dprk aceh sebagai pemohon, kpu sebagai memohon.yang telah menetapkan partai demokrasi pembaruan pdp) sebagai partai politik peserta pemilihan umum dengan nomor urut maka dalam kaitannya dengan pengajuan permohonan sebagaimana perihal tersebut atas, adalah benar pdp berkedudukan sebagai pemohonbahwa menanggapi permohonan yang diajukan mahkamah konstitusi terhadap perolehan suara calon anggota dprd kabupaten tana toraja dari partai demokrasi pembaruan daerah pemilihan tana toraja kpu selaku penyelenggara pemilu kabupaten tana toraja berkewajiban memberikan penjelasan dan menyatakan bahwa permohonan tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suarapenjelasan atas gugatan: bukti tt berita acara model dprd kabupaten dapil tana toraja khusus perolehan pdp. dapil kabupaten kepulauan talaudepulauan talaud yang merugikan pemohon dapil kabupaten talaud yaitu kecamatan melonguane: kecamatan melonguane timur, kecamatan beo: kecamatan beo selatan: kecamatan beo utara: kecamatan rains: kecamatan tampa nama, kecamatan puluhan), sebagaimana tabel berikut ini: aaa nama partai menurut menurut menurut menurut ape (ad patutfotokopi kajian laporan bawaslu nomor bawaslu tibukti fotokopi form model dprd kab kota kepulauan talaud tps kelurahan tahun selatan, kecamatan melonguene, bukti fotokopi model da b dprd kab kota rekapitulasi lampiran model dprd kab kota dari setiap tps) dan model da rekapitulasi dari form da b dprd kab kota dan suara tidak sah, bukti fotokopi daftar perolehan suara dapil padi, bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kepulauan talaud nomor bawaslu id iv tanggal aprrmias garuda kepulauan talaud) bahwa saksi adalah saksi dari partai gerindra yang menyaksikan rapat pleno rekapitulasi dapil kpu kabupaten talaud. menurut saksi, pada dapil tingkat kabupaten, pdp pada dapil kecamatan tanpa nama hanya memperoleh suara, menurut saksi, bahwa angka tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi kpu, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon adalah suara. dengan demikian terjadi perbedaan, sehingga saksi dapat membenarkan bahwa saat rekapitulasi tingkat kecamatan pdp hanya mendapatkan suaraupa bilangan pembagi pemilih bpp) untuk kursi dprd kabupaten kepulauan talapokok perkara dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh kpud kabupaten kepulauan talaudkepulauan talaudkepulauan talaudkepulauan talaudlmenimbang bahwa komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan talaudrmohonan pemohon tentang perolehan kursi partai demokrasi pembaharuan pdp) dapil untuk dprd kabupaten kepulauan talaud memperoleh kursi adalah keliru dan tidak mendasar. karena permohonan hanya dapat diajukan berkenaan dengan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi, sedangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi karena kalaupun permohonan pemohon dikabulkan, masih ada satu partai politik yang perolehan suaranya atas pemohon yaitu partai pds dengan perolehan suara kama kursi (kursi terakhir) diperoleh oleh partai golkar dengan sisa suara suara: bahwa alasan pemohon untuk membatalkan perhitungan suara kpu kabupaten kepulauan talaud adalah kabur dan tidak jelas, karena pemohon tidak menguraikan secara jelas lokasi tempat pemohon kehilangan suara, bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara kantor dprd kabupaten kepulauan talaud oleh kpu kabupaten kepulauan talaud tanggal april yang dihadiri oleh panas pemilu kabupaten kepulauan talaud, saksi parpol, ketua dan sekretaris parpol, saksi, ketua dan sekretaris partai demokrasi pembaharuan menyampaikan keberatan pada kpu kabupaten kepulauan talaud tetapi ketika ditanyakan kepada ketua partai pdp kabupaten kepulauan talaud bapak golfried timur) apakah partai pdp kehilangan suara dimana, jawaban ketua partai pdp kabupaten kepulauan talaud saat itu bahwa data saksi dan kpps kecamatan melonguane tidak cocok sehingga saat itu dipanggil ketua ppk kecamatan melonguane untuk diminta klarifikasi tentang keberatan dimaksud oleh ketua ppk melonguane tempat keberatan itu sudah diselesaikan dengan jalaula kantor camat kecamatan melonguane: bahwa setelah itu ketua partai pdp bapak golfried timur) menemui ketua kpu kabupaten kepulauan talaud demon misi, sh) tempat rekapitulasi perhitungan suara untuk meminta bantuan ketua kpu kabupaten kepulauan talaud supaya partai pdp memperoleh kursi dapil tetapi ketua kpu kabupaten kepulauan talaud menolak bahwa tidak ada kebijakan kpu kabupaten kepulauan talaud selain perolehan suara sah partai politik. bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon dilakukan dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) dan kelompok kerja kpu kabupaten talaud bukti tt tt tt tt tt tt tt tt dan bukti kertas plant yang bawah serta oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) pada saat rekapitulasi yang dilakukan tingkat kpu kabupaten talaud tidak mendapat sanggahan ataupun protes dari pihak memohon pds kabupaten talaud) bukti tt sampai bukti tt bahwa pemohon pds kabupaten talaud) pada saat rekapitulasi perhitungan suara mereka mempermasalahkan bahwa pemohon tidak mendapatkan formulir dari kpps dijawab oleh kami pihak turut memohon bahwa jangan cari ditingkat kpu kabupaten talaud karena pada saat melakukan rekapitulasi tingkatan kpu kabupaten, kpu kabupaten talaud menerima hasil rekapitulasi dari panitia pemilihan kecamatan ppk dalam bentuk formulir da. kabupaten kota) tetapi kami saat itu memberikan kesempatan kepada pemohon jika mendapatkan bukti dari kpps dan terdapat perbedaan, agar dapat menyampaikan kepada kami untuk diadakan perbaikan sesuai bukti yang nyata dan kuat. bahwa kpu kabupaten kepulauan talaud telah melakukan proses pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. bahwa pada acara sosialisasi dengan pengurus partai politik pihak kpu kabupaten kepulauan talaud selalu mengingatkan agar partai politik harus menempatkan saksi partai politik mulai dari tps, ppk dan tingkat kpu kabupaten kepulauan talaud tetapi kenyataannya hanya partai politik tertentu saja yang menempatkan saksi karena alasan financial partai untuk membiayai saksi. sehingga berdasarkan pada rekapitulasi perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh kpps, ppk, dan kpu kabupaten kepulauan talaud, dan uraian memohon maka memohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi yang menyilangkan perkara ini, untuk mengambil keputusan: menolak permohonan pemohon pada poin dan yang diajukan oleh pemohon untuk membatalkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon iv: menyatakan bahwa permohonan pemohon pada poin dan adalah keliru dan tidak mendasar: menyatakan bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh turut memohon kantor dprd kabupaten kepulauan talaud adalah sah:rekapitulasi kecamatan milonguane, bukti tt rekapitulasi kecamatan milonguane timur: bukti tt rekapitulasi kecamatan puluhan: bukti tt rekapitulasi kecamatan beo utara: bukti tt rekapitulasi kecamatan beo selatan, bukti tt rekapitulasi kecamatan rilis: bukti tt rekapitulasi kecamatan tatanama, bukti tt plant kecamatan beo, bukti tt plant kecamatan mlanguage: bukti tt plant kecamatan mlanguage timur, bukti tt plant kecamatan puluhan: bukti tt plant kecamatan beo utara: bukti tt plant kecamatan beo selatan: bukti tt plant kecamatan rains: bukti tt plant kecamatan tatanama: bukti tt plant kecamatan beo, bukti tt rekapitulasi komisi pemilihan umum kabupaten talaud: bukti tt plant kabupaten talaud: bukti tt surat keputusan nomor tahun tentang penetapan kursi, bukti tt surat keputusan nomor tahun tentang penetapan calon terpilih: bukti tt berita acara penetapan kursi dan penetapan calon terpilih. menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut: bukti fotokopi keputusan kpu tentang penetapan pdp sebagai parpol peserta pemilu dengan nomor urut bukti fotokopi anggaran dasar partai demokrasi pembaruan pdp), bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor sk kpu tahunapil kecamatan dumai baratempat puluh lima) suara, bukan (seribu seratus empat puluh limadumai timurlima puluh) suara, bukan (seribu dua puluh delapannusaniwe) dprd kota ambonambon adalah (sembilan ratus delapan puluh sembilan)vii dprd kabupaten tana torajatana toraja seharusnya (seribu delapan ratus lima puluh delapan) suara, bukan (seribu tujuh ratus lima) suara:prd kabupaten kepulauan talaudkepulauan talaud seharusnya (sembilan ratus lima puluh tujuh) suara, bukan (delapan ratus lima belas: menimbang bahwa panitia pengawas pemilu kota dumai, kota ambon, dan kabupaten kepulauan talaud telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juni yang pada pokoknya sebagai berikut: bawaslu kota ambon menurut bawaslu kota ambon bahwa laporan secara langsung yang disampaikan oleh saksi partai demokrasi pembaruan pdp) kepada bawaslu kota ambon tidak ada. namun laporan tersebut disampaiklima) daerah pemilihan (dapil), yaitu: daerah pemilihan kota dumai dprd kota dumai), daerah pemilihan kota dumai dprd kota dumai), daerah pemilihan kota ambon dprd kota ambon), daerah pemilihan kabupaten tana toraja dprd kabupaten tana toraja), daerah pemilihan kabupaten kepulauan talaud dprd kabupaten kepulauan talaudoleh koalisi kebenaran dan keadilan yang dalamnya termasuk pdp dan laporan dimaksud sudah ditindaklanjuti oleh bawaslu kota ambon: bahwa koalisi kebenaran dan keadilan tidak mempunyai bukti terkait dengan laporan adanya penggelembungan suara, bahwa ppk nusaniwe kota ambon telah melakukan kesalahan prosedural dalam menyelenggarakan pemilu kota ambon, bahwa kesalahan prosedural tersebut telah dilaporkan oleh bawaslu kota ambon kepada pihak kepolisian, bahwa bawaslu kota ambon telah menyampaikan rekomendasi kepada kpu kota ambon untuk memberi sanksi administrasi terhadap ppk nusaniwe. kemudian bawaslu kota ambon juga menemukan adanya dugaan tindak pidana. oleh karena laporan tindak pidana telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh undang undang maka masalah tersebut tidak ditindaklanjuti, bahwa koalisi partai menyampaikan laporan kepada bawaslu berupa adanya manipulasi dan penggelembungan suara, namun laporan tersebut tidak disertai dengan bukti atau data konkret: permasalahan yang terjadi tingkat ppk dan tingkat pps adalah bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat pps tidak disampaikan kepada saksi saksi dan bawaslu. hal tersebut mengakibatkan bawaslu kehilangan atau tidak mempunyai data untuk mengawasi tingkat selanjutnya, begitu juga para saksi parpol tidak mempunyai data untuk mengklarifikasi apabila terjadi hal hal yang dianggap merugikan. permasalahan tersebut juga mengakibatkan ppk harus melakukan tugas atau pekerjaan dari pps, yaitu rekapitulasi atau menghitung ulang tingkat pps: bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada kpu kota ambon, pertama, perihal pemberian sanksi administrasi terhadap ppk nusaniwe dan kedua, agar kpu kota segera menyelesaikan proses sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh kpu), bahwa sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan, terutama dalam rekapitulasi, harus dihadiri oleh saksi dan bawaslu. tetapi, kenyataan yang ada, ppk melakukan pembetulan dan penyesuaian data data tanpa dihadiri oleh bawaslu dan saksi saksi partai politik, bahwa persoalan kecamatan nusaniwe terjadi setelah penghitungan suara dan rekapitulasi. pada saat ppk melakukan pembetulan data didampingi oleh bawaslu kecamatan tetapi tidak dihadiri oleh saksi, dan pada saat itu juga pleno menetapkan hasil kecamatan: bahwa ketika penetapan pleno kecamatan, terjadi protes dari saksi saksi partai politik dengan menunjukkan alat bukti berupa fotokopi data, yang kemudian bawaslu jadikan bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut. bawaslu kecamatan telah mengundang saksi untuk bersama sama dengan bawaslu menelusuri dimana ada perubahan perubahan data tersebut. bahwa bawaslu kecamatan telah mengundang saksi saksi sampai tiga kali, tetapi saksi parpol tidak hadir, karena saksi tidak bisa membawa bukti asli melainkan hanya dalam bentuk fotokopi. bawaslu kabupaten kepulauan talaud bahwa bawaslu kabupaten talaud memperoleh laporan dari salah satu caleg atas nama golput timur dari partai demokrasi pembaruan yang pada pokoknya mengatakan bahwa suara caleg tersebut hilang sebanyak suara dapil kecamatan tanpanya. pada waktu pleno ppk, caleg tersebut tetap mempunyai suara, namun pada saat pleno kpu, caleg tersebut tidak mempunyai suara. kemudian bawaslu kabupaten talaud menindaklanjuti laporan dimaksud dengan mengirim surat kepada kpu untuk segera ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administratif, bahwa pelapor pada waktu itu tidak membawa bukti tulis. pelapor hanya memberikan laporan secara lisan, oleh karena formulir tidak dibagikan kepada para saksi maupun bawaslu yang ada tps, bahwa bawaslu telah meminta klarifikasi kepada kpu perihal tidak diberikannya formulir kpu mengatakan bahwa jumlah formulir tidak mencukupi atau telah habis. kemudian bawaslu mencari data kpps dan menemukan formulir asli yang membenarkan bahwa caleg tersebut mempunyai suara. bawaslu kota dumai bahwa bawaslu telah menindaklanjuti laporan adanya perbedaan suara pps dengan ppk dalam tahapan pemilu dapil dan dapil kota dumai, yaitu kecamatan dumai barat dan kecamatan dumai timur. kemudian bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengirimkan rekomendasi kepada kpu untuk dihitung ulang, bahwa bawaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan adanya indikasi jual beli suara, oleh karena laporan tersebut tidak didukung dengan bukti bukti. bahwa permasalahan yang terjadi dumai timur sama dengan dumai barat. menurut bawaslu, permasalahan dumai timur disebabkan karena ketua ppk dan ketua pps ditemukan mengubah berita acara, kemudian bawaslu mengirimkan surat rekomendasi kepada kpu untuk melakukan penghitungan ulang, namun kpu mengabaikan surat rekomendasidprd kota dumai, kota ambon, kabupaten tana toraja, dan kabupaten kepulauan talaudan turut memohon:tentang eksepsi menimbang bahwa memohon dan para turut memohon mengajukan eksepsi tentang permohonan adalah kabur (obscura) dan tidak diuraikan dengan jelas. bahwa terhadap eksepsi tersebut, mahkamah berpendapat bahwa hal demikian berkaitan dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam bagian pokok permohonan dan eksepsi yang demikiankota dumai bahwa menurut pemohon perolehan suara partai demokrasi pembaruan pdp) pada daerah pemilihan kecamatan dumai barat kota dumai seharusnya memperoleh sebesarpartai demokrasi pembaruan permohonannya tentang hilangnya suara dan digelembungkannya suara untuk partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb), pemohon mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda sampai dengan dan satu orang saksi yang bernama zulpafly. lain pihak memohon mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda tt sampai dengan tt berupa model c1, serta lampiran model kabupaten kota, model da, da dan laporannya, dan db, db1 kabupaten kota. menimbang bahwa lebih lanjut mahkamah mencermati bukti bukti pemohon dengan mempersandingkannya dengan bukti bukti turut memohon dengan mana diperoleh fakta fakta berikut ini: bahwa bukti berupa model masing masing tps desa utama, rimba sekampung, tps bukit datuk, tps bukit datuk, tps mekar sari, tps datuk laksamana, tps menunjukkan bahwa perolehan pemohon tps tps tersebut adalah sebagai berikut: pammeasaamus rama bpamausaa sama pemanas pem jumlah kelebihan nan per bahwa dalam bukti berupa da kabupaten untuk kecamatan dumai barat perolehan pemohon tertulis sebesar suara, dengan catatan formulir da tersebut tidak memiliki berita acara dan tidak ditandatangani oleh ppk kecuali para oleh beberapa saksi partai politik. dalam model dprd kabupaten kota bukti yang dilengkapi dengan berita acara serta tanda tangan penyelenggara pemilu kabupaten, benar perolehan pemohon kecamatan dumai barat sebesar suara jumlah mana sesuai dengan data yang ada pada bukti bahwa meskipun turut memohon menyatakan bahwa pengajuan keberatan saksi pemohon tingkat ppk dan kpu kabupaten tidak memenuhi ketentuan undang undang karena saksi pemohon melakukan protes secara emosional tanpa menunjukan bukti terjadinya kesalahan rekapitulasi dan tidak mengisi formulir ppk dan db3 kpu kabupaten akan tetapi dengan bukti berupa rekomendasi bawaslu kepada ketua kpu kota dumai dirangkaikan dengan keterangan ketua dan anggota bawaslu kota dumai persidangan mahkamah pada tanggal juni bawaslu kota dumai telah menerangkan tentang adanya keberatan dimaksud sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi pemohon zulpafly. tetapi bawaslu kota dumai justru menerangkan bahwa indikasi adanya tindak pidana yang terjadi adalah kecamatan dumai timur yang telah dilaporkan gakumdu tetapi tidak diproses lebih lanjut dan rekomendasi bawaslu tentang hitung ulang juga tidak jadi dilaksanakan: dari tabel yang diuraikan pada angka atas ternyata bagi mahkamah perolehan suara pemohon menurut versi pemohon tps tps tersebut tidak dapat menunjukkan kehilangan suara sebesar suara sebagaimana yang didalilkan pemohon. menimbang bahwa meskipun bawaslu menjelaskan adanya rekomendasi hitung ulang kepada kpu kota dumai tetapi yang direkomendasikan adalah untuk kecamatan dumai timur, sebagaimana ternyata dalam berita acara persidangan, dari keterangan saksi pemohon dan tidak adanya tanda tangan saksi pemohon dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan dumai barat, dengan data data sebagaimana diuraikan dalam paragraf dan dari polita permohonan, alat bukti yang diajukan pemohon berupa keterangan saksi maupun bukti bukti surat pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, pemohon tidak dapat menunjukkan tps mana kehilangan suara yang dialami oleh pemohon dan tps mana pnb memperoleh penambahan suara. menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraik: dapil kota dumai bahwa pokok permasalahandumai timur kota dumai seharusnya memperoleh sebesar suara akan tetapi oleh memohon ditetapkan sebesar suara. sehingga pemohon dirugikan karena kehilangan kursi dapil kota dumai sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:sebagai berikut: jumlah suara perolehan kursi nama partai menurut menurut kpu pemohon kpu pemohon sadiisisiasknsi mag dengan benjnnnnn ('permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi surat pkk pdp kota dumai, nomor pkk pdp dmi iv tanggal april kepada bawaslu kota dumai perihal sanggahan keberatan kepada bawaslu kota dumai, bukti fotokopi surat bawaslu kota dumai nomor bawaslu kd iv tanggal april kepada ketua kpud kota dumai tentang penghitungan suara ulang, bukti fotokopi surat bawaslu kota dumai nomor bawaslu kd iv tanggal april tentang rekomendasi perhitungan suara ulang kepada ketua kpu kota dumai, bukti fotokopi surat dprd kota dumai nomor dprd tanggal mei perihal pendapat, kepada kpu, ppk kecamatan dan bawaslu, kpu pemohon kpu pemohon naas (pdp) yel seo ser menimbang bahwa permohonan pemohon tersebut juga tidak menguraikan secara terperinci kehilangan suara yang dialami oleh pemohon kecuali dengan melampirkan bukti bukti surat sampai dengan berupa formulir da, da1 dprd kabupaten kota, dan dprd kabupaten kota beserta laporannya dan surat bawaslu kota dumai kepada ketua kpu kota dumai surat pernyataan dari ketua pps teluk binjai. menimbang bahwa memohon telah membantah dalil permohonan karenkopi saksi partai politik berbeda dengan asli ppk, telah dilakukan uji kebenarannya dengan membuka besar plant (perhitungan tepi kpps). pengajuan keberatan oleh saksi pemohon tingkat ppk dan kpu kota dumai tidak memenuhi ketentuan dan saksi pemohon tidak dapat menunjukkan bukti terjadi kesalahan dalam melakukan rekapitulasi, dan tidak ada mengisi formulir da3 pernyataan keberatan ppk dan db3 pernyataan keberatan kpu kabupaten kota. menimbang bahwa setelah mempertandingkan bukti bukti pemohon dan bukti bukti memohon terutama formulir tps dan kelurahan teluk binjai maka ternyata tidak terdapat selisih suara baik versi pemohon maupun versi memohon sebagaimana tampak dalam tabel berikut: plosemasa dosa menimbang bahwa meskipun ternyata bagi mahkamah dari keterangan bawaslu dan saksi pemohon vier joon darwis tentang adanya keberatan pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon dan rekomendasi penghitungan ulang oleh bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh turut memohon, akan tetapi dari fakta fakta yang ditemukan tentang perolehan suara pemohon yang didalilkan tidak dapat ditunjukkan adanya pengurangan atau penghilangan yang terjadi, sehingga oleh karenanya tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penghitungan ulang sebagaimana dituntut oleh pemohon. terlebih lagi dari fakta yang telah ditunjukkan dalam paragraf mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan permohonan secara sah dan meyakinkan. dapil kota ambon bahwa masalah pokoknusaniwe kota ambon yang memperoleh sebesar suara, seharusnya menurut pemohon memperoleh kursi sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut: asas peasants kpu pemohon kpu pemohon has aaa pembaruan pdp) partai hanura po) see pap apk to8 (6g menimbang bahwa permohonan pemohon telah diperbaiki secara lisan depan persidangan pada tanggal mei dalam perbaikan mana pdp yang menurut versi memohon memperoleh suara sedangkan menurut versi pemohon adalah suara sehingga seharusnya memperoleh satu kursi untuk dprd kota ambon. perbaikan dimaksud tidak memuat perincian tps tps mana pemohon telah kehilangan suara, dan untuk membuktikan kehilangan suara tersebut pemohon mengajukan bukti surat berupa sampai dengan p t7. dari antara alat alat bukti tersebut, terutama bukti merupakan model dprd kota ambon, setelah diteliti ditemukan fakta fakta berikut. seluruh formulir kelurahan waihaong baik dari pemohon maupun memohon khusus untuk partai pemohon nomor urut tidak terdapat data data angka maupun informasi lain: formulir tps kelurahan kusamai pemohon memperoleh suara, sedangkan turut memohon memberikan tiga versi yang masing masing menuliskan perolehan pemohon sebanyak dan suara:urimessing pemohon tidak menyampaikan informasi mengenai perolehan suara pemohon sedangkan turut memohon memberikan dua versi yang masing masing menuliskan suara pemohon sebanyak dan suara. menimbang bahwa samping menyampaikan bukti surat, pemohon juga mengajukan empat orang saksi masing masing bernama hendrik uneputty, semi bupati, phil latumerisa, dan angka. saksi hendrik uneputty pada dasarnya menerangkan bahwa penghitungan suara ppk nusaniwe mengalami perbedaan antara data pps dengan data rekapitulasi ppk dimana seharusnya menurut saksi, pdp memperoleh suara, sedangkan saksi saksi selebihnya hanya menjelaskan adanya permasalahan yang diajukan oleh koalisi partai partai yang bernama koalisi keadilan untuk kebenaran, yang antara lain mengajukan usul usul untuk mencari kebenaran penghitungan suara ppk kecamatan nusaniwe berkenaan dengan hilangnya suara pdp yang seharusnya berjumlah suara. saksi saksi phil latumerisa menerangkan bahwa bawaslu kota ambon telah membuat rekomendasi untuk menyelesaikan kisruh penghitungan suara tingkat ppk kecamatan nusaniwe yang dilaksanakan oleh ppk kecamatan nusaniwe, akan tetapi saksi saksi belum bisa menerima seluruh hasil rekapitulasi dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu kota ambon untuk dapil nusaniwe, karena keberatan yang dimuat formulir untuk itu tidak diteruskan tingkat provinsi: menimbang bahwa dalam persidangan mahkamah pada tanggal juni bawaslu kota ambon menjelaskan bahwa pemungutan dan penghitungan kota ambon tidak berjalan secara normal karena sebagian besar saksi partai politik dan bawaslu tidak memperoleh rekaman dari pps dan ppk, sehingga bawaslu kehilangan data untuk mengawasi pada tingkat selanjutnya. bawaslu membenarkan bahwa pleno penetapan rekapitulasi tingkat ppk nusaniwe yang dilakukan tanggal april hasilnya tidak langsung diserahkan kepada kpu kota ambon melainkan dua hari kemudian baru diserahkan, dan pembetulan data yang dilakukan tidak dihadiri oleh saksi parpol dan bawaslu, akan tetapi keterangan tersebut diperbaiki oleh paulus anggota kpu kota ambon, bahwa dalam melakukan pembetulan data ppk didampingi oleh bawaslu kecamatan. ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu kota ambon yaitu agar memberikan sanksi administrasi kepada ppk nusaniwe dan agar kpu kota ambon menyelesaikan proses sesuai tahapan yang ditentukan oleh kpu, menimbang bahwa memohon telah membantah dalil dalil permohonan dan menyatakan bahwa pokok permohonan yang disampaikan pemohon mana perhitungan suara sah partai demokrasi pembaruan berjumlah suara yang kemudian pada sidang pertama terkoneksi menjadi suarabukti tt pemohon tidak konsisten dalam mengoreksi angka perolehan suara dari menjadi suara, karena tidak meng, menimbang bahwa dari keterangan pemohon, memohon, bawaslu, saksi saksi pemohon dan keterangan ppk, mahkamah berpendapat bahwa benar dalam proses penghitungan suara mulai dari tingkat pps ppk khususnya kecamatan nusaniwe kota ambon terjadi perbedaan perbedaan pendapat akibat dari rekapitulasi penghitungan suara yang tidak diterima oleh pemohon karena hasil akhir kebolehannya dipandang tidak sesuai dengan kenyataan. akan tetapi, dari keterangan turut memohon kpu kota ambon) bahwa pada akhirnya terjadi kesepakatan untuk menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh kpu kota ambon, oleh mahkamah dinilai telah disetujui oleh pemohon meskipun pada awalnya melakukan keberatan keberatan terhadap penghitungan perolehan suara yang terjadi kecamatan nusaniwe yang juga merupakan keprihatinan koalisi keadilan untuk kebenaran. menimbang dari fakta yang telah diuraikan pada paragraf tentang tidak adanya bukti bukti yang cukup dari pemohon untuk mendukung dalilnya tentang perolehan suara yang tidak benar, khusus tps tps kecamatan nusaniwe dirangkaikan dengan rekomendasi bawaslu justru untuk menindak ppk kecamatan nusaniwe, maka persetujuan pemohon terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu kota ambon sebagaimana tercantum dalam formulir dprd kabupaten kota baik yang ditandatangani saksi partai pemohon dan yang diajukan oleh pemohon bukti maupun yang diajukan oleh memohon bukti tt. telah nyata, persetujuan mana tidak pernah disangkal kebenarannya oleh pemohon depan persidangan: menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan: dapil kabupaten tana toraja menimbang bahwa menurut pemohon perolehan suara pemohon pada daerah pemilihan kabupaten tana toraja seharusnya memperoleh sejumlahkpu pemohon kpu pemohon ape menimbang bahwa turut memohon iii telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaimenerangkan bahwa permohonan pemohon adalah tidak benar karena memohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang undangan, menimbang bahwa pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat pkk pdp kabupaten tana toraja tentang sanggahan perhitungan suara, dan tidak mengajukan bukti saksi, menimbang bahwa turut memohon iii untuk menguatkan dalil dalil bantuannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda tt yaitumenimbang bahwa setelah mahkamah mempertandingkan bukti bukti surat yang diajukan oleh pemohon maupun turut memohon, telah ternyata bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi surat pkk pdp kabupaten tana toraja tentang sanggahan perhitungan suara, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan, dan berdasarkan bukti turut memohon yang diberi tanda tt berupapemohon memperoleh suara sah sejumlah suara, bukan suara sebagaimana klaim pemohon, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut atas telah ternyata bagi mahkamah pemohon tidak mampu membuktikan dalildapil kabupaten talaud menimbang bahwa pemohon mendalilkan perolehan suara pemohon pada daerah pemilihan kabupaten talaud seharusnya memperoleh suara sejumlah suara, bukan suara. dengan perolehan suara tersebut seharusnya pemohon memperoleh kursi sebagaimana tabel berikut ini: mata pedaantusi kpu pemohon kpu pemohon mmm pembaruan pdp) ape (ad patut menimbang bahwa pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya persidangan mahkamah telah menyampaikan bukti surat sampai dengan dan orang saksi bernama jeremiah garuda yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari partai gerindra pada saat pleno rekapitulasi dapil kpu kabupaten talaud. menurut saksi, pdp pada dapil kecamatan tanpa nama hanya memperoleh suara dan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh turut memohon, pemohon memperoleh suara sejumlah suara, bukan suara seperti yang didalilkan pemohon, menimbang bahwa turut memohon telah memberikan keterangan dan jawaban tertulis, serta bukti surat yang diberi tanda bukti tt sampai dengan ttmbantah dalil dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon seharusnya memperoleh (satu) kursi dapil kabupaten talaud hal mana adalah keliru dan tidak mendasar karena permohonan pemohon yang diajukan iapun dikabulkan tidak mempengaruhi perolehan kursi dapil kabupaten talaud mengingat peringkat atas pemohon masih ada satu partai politik yang memperolah suara atas pemohon, yaitu partai pds dengan jumlah perolehan suara, sedangkan kursi ke (kursi terakhir) diperoleh partai golkar dengan perolehan suara (bukti surat tt bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten kepulauan talaud oleh turut memohon iv, pemohon menyampaikan keberatan kehilangan suara kecamatan melonguane, dan oleh ppk kecamatan melonguane keberatan tersebut telah diselesaikan dengbertempat aula kantor camat kecamatan melonguane, bahwa ketua partai pdp bapak goffried timur) menemui turut memohon untuk meminta agar pemohon memperoleh (satu) kursi dapil kabupaten kepulauan talaud namun permintaan itu ditolak oleh turut memohon dengan alasan tidak ada kebijakan turut memohon selain perolehan kursi berdasarkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu: menimbang bahwa mahkamah memberikan penilaian terhadap alasan alasan pemohon dengan terlebih dahulu mempertandingkan bukti pemohon sampai dengan dengan bukti surat turut memohon, yaitu bukti tt sampai dengan bukti tt diperoleh fakta sebagai berikut: bukti berupa kajian laporan bawaslu nomor bawaslu tltidak relevan dengan pokok perkara dan karenanya harus dikesampingkan, bukti menurut pemohon (sic) faktanya berdasarkan pemeriksaan mahkamah bukti yang disebut dalam berada dalam lampiran berupa formulir model tps kelurahan tahun selatan, kecamatan melonguene, dibandingkan dengan bukti tt berupa lampiran formulir da dprd kabupaten kota kecamatan melonguane, kabupaten kepulauan talaud, dapil telah ternyata berdasarkan bukti pemohon tidak memperoleh suara, namun berdasarkan bukti tt pemohon memperoleh suara: bukti berupa model da b dprd kabupaten kota dan model da rekapitulasi dari form da b dprd kab kota dan suara tidak sah), bukti mana tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mengingat formulir yang dijadikan bukti tersebut tidak memuat identitas berupa nama desa, kelurahan, kabupaten, dan daerah pemilihan, oleh karenanya bukti yang demikian harus dikesampingkan: bukti berupa fotokopi daftar perolehan suara dapil padi tidak dapat dipertimbangkan karena formulir bukti tersebut adalah dibuat oleh dewan pimpinan cabang padi kabupaten kepulauan talaud, dan bukan merupakan formulir resmi komisi pemilihan umum yang dipergunakan dalam pemilihan umum: bukti berupa fotokopi rekomendasi bawaslu kepulauan talaud nomor bawaslu id iv tanggal april adalah tidak relevan dengan pokok permohonan yang menjadi persoalan, oleh bukti fotokopi surat dprd kota dumai, tanggal mei nomor dprd perihal rekomendasi kepada ketua kpud kota dumai, ketua bawaslu ketua lintas partai politik kota dumai, bukti fotokopi rekapitulasi pembacaan tepi ppk kecamatan dumai barat (dari saksi pdp): bukti fotokopi model da dprd kab kota dumai barat (sertifikasi rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol caleg dprd pkk), bukti fotokopi model dprd kab kota dumai barat (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu perolehan suara calon anggota dprd kab kota tingkat kab kota tahun bukti fotokopi model dprd kota dumai barat,yaitu: saksi pemohon zulpafly saksi adalah saksi tingkat ppk dan kpu kota dumai barat. menurut saksi telah terjadi penggelembungan dan manipulasi suara ppk, yaitu kecamatan dumai barat, bahwa partai demokrasi pembaruan kota dumai barat menurut kpu memperoleh suara sedangkan menurut saksi pemohon memperoleh suara sehingga terjadi selisih suara: bahwa jumlah kursi kota dumai barat yang disediakan adalah kursi, sementara total suara jumlah sehingga harga kursi berkisar saksi telah mengajukan keberatan dan tidak mau menandatangani berita acara, karena terjadi perselisihan suara dan saksi minta diadakan penghitungan ulang, karenanya harus dikesampingkan: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut atas telah ternyata pemohon tidak mampu membuktikan dali: dalam pokok permohonanbahwa pada saat penghitungan tingkat kecamatan selesai, saksi juga telah mengajukan protes langsung kepada petugas ppk, namun petugas ppk mengatakan nanti disampaikan pada saat kpu, kemudian, pada saat kpu, saksi juga telah menyampaikan protes, namun petugas kpu mengatakan nanti keberatan disampaikan pada saat mk: bahwa pada saat penghitungan tally (tempat pencatatan) kecamatan atau ppk, saksi mengetahui adanya perselisihan sesuai dengan data c1. sehingga terlihat adanya data yang ditambah dan dikurangi. menurut saksi proses pemilihan umum terlihat sudah diacak semua. ada beberapa partai yang tidak mendapatkan suara tidak signifikan, menurut saksi, kecurangan terjadi beberapa kelurahan, antara lain kelurahan batu laksamana yaitu pada tps nomor dan kelurahan pangkalan usai tps dan tps kelurahan batu sima tps tps tps tps tps dan tps kemudian kelurahan purnama tps kelurahan mekar sari tps tps dan tps kelurahan bukit datuk terjadi tps tps tps tps tps tps tps tps dan tps kemudian terjadi kelurahan dimas kampung tps tps tps tps tps tps tps dan tps:al: |
, provinsi papua barat tahun yang diajukan oleh: nama drs. nathaniel dominus landasan, tempat tanggal lahir manokwari, november agama kristen protestan pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan condronegoro, manokwari nama tempi well lengkung, s.e. tempat tanggal lahir singaraja bali, april agama kristen protestan pekerjaan purna bakti pns alamat jalan diponegoro sarinah, manokwaridenny kailimang mh, drs. utomo karim sh, samsudin awan sh, andri sudarso mh, nelson darwis sh, yanti nurdin mh, tumbuh simanjuntak sh, anda nasution sh, demands water mh, petrus bala pattaya sh, benny sri handayani sh, rachmat basukoil pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten manokwari, berkedudukan hukum jalan merdeka nomor manokwari, provinsi papua barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. bambang widjojanto mh, iskandar sonhadji sh, dan diana fauzi yang kesemuanya selaku advokat pada kantor hukumsk.wsa x11 bertanggal desember selanjutnya disebut sebagai . memohon, nama dr. bastian sahabat, th, th. pekerjaan ketua sekolah tinggi theologian erikson tritt manokwari alamat jalan trikora sow complex erikson tritt) kelurahan sow distrik manokwari, kabupaten manokwari, provinsi papua barat nama dr. robert hammer, sh. mh. pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan simponi rindu wiri kelurahan manokwari barat distrik manokwari barat kabupaten manokwari provinsi papua baratfransiskus ref sh, commas ref sh, pieter wellikin sh, halim dan everton rambe selaku advokat yang berkedudukan hukum pada kantor hukum tito ref sh, commas ref partners" yang beralamat gedung wisma megah lt. ruang jalan danau sunter utara blok jakarta utara, baik sendiri id. bahwa tps kampung yani distrik transisi berlangsung proses pemungutan suara sebagaimana biasa. namun ditemukan kejanggalan, yaitu surat suara dibuka oleh gembala (pendeta) kemudian dicoblos oleh anggota kpps kemudian surat suara yang sudah dicoblos tersebut diserahkan kepada pemilih untuk dimasukkan dalam kotak suara. perolehan suara tps kampung yanidistrik manokwari selatan id. bahwa saksi mandat pasangan calon nomor urut pemohon) atas nama otis karena tidak diperkenankan melaksanakan tugasnya menjadi saksi tps kampung harmoni distrik manokwari selatan dengan alasan sudah ada saksi mandat pasangan calon nomor urut pemohon) yang ditentukan oleh kpps setempat. namun, setelah diantar oleh articles karena: kerdil tim sukses pasangan calon nomor urut distrik manokwari selatan, otis karena dinyatakan dapat diterima untuk menjadi saksi mandat pasangan calon nomor urut dengan catatan harus memilih pasangan calon nomor urut tapi ditolak oleh otis karena, id. bahwa pada saat itu, otis karena melihat pendukung pasangan calon nomor urut basah) membawa tiga karung beras dan tiga kartun instan. kpps tps kampung harmoni distrik manokwari selatan mengatakan siapa yang mencoblos pasangan calon nomor urut basah) boleh mengambil beras dan instan yang sudah disiapkan, id. bahwa ketua kpps tps kampung harmoni distrik manokwari selatan menggunakan hak pilihnya tps tersebut dengan mencoblos (enam) surat suara. perolehan suara tps kampung harmonlebih dahulu, demands aska tidak benar menjadi saksi mandat pemohon tps kampung vihara karena yang bersangkutan adalah ketua kpps vihara dan juga sebagai kepala kampung, saksi mandat atas nama ice banggai terlambat datang beberapa jam setelah pencoblosan dimulai tps kampung inggris. tidak ada korelasi antara keberadaan saksi pemohon dengan kekalahan perolehan suara pemohon tps tersebut, pemungutan suara tps kampung tebu, tps kelurahan sow, dan tps kampung wahai berlangsung sesuai dengan aturan. setelah dilakukan rekapitulasi tps tps tersebut, pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi dpt. hal tersebut terjadi karena banyak warga masih tercatat tps tetapi tempat tinggalnya sudah pindah lokasi tps demikian juga tpsjika benar ada mobilisasi maka dapat dilihat dari jumlah pemilih pindahan, dan tidak ada pemilih tambahan tps tidak ada bukti pendirian tps lingkungan sekolah tinggi teologia ericsson tritpemilu sebelumnya tempat tersebut biasa digunakan sebagai lokasi tps dan tidak ada keluhan dari pemilih: untuk memperkuat bantuannya, memohon mengajukan bukti t 2a sampai dengan bukti bukti dan keterangan saksi reno tukan, piter landasan, lazarus landasan, bernard landasan, marten rumaseb, dominus aska, kelopak woparij, zakaria mayor, obat anggur, april endo, suster landasan, abdul wahid, dan sosial aska. i3. pihak terkait pada pokoknya juga mengajukan bantahan sebagai berikut: distrik didih pihak terkait tidak menghadirkan saksi tps yang ada distrik didih. pihak terkait baru mengetahui hasil pemungutan suara distrik didih pada saat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten manokwari. saat rapat pleno yang juga dihadiri pemohon tersebut, bawaslu menerangkan bahwa hingga rapat digelar, tidak ada laporan pelanggaran yang masuk dari kedua pasangan calon: divide keterangan saksi xaverius kamerun, ayub siren, dan romans peran| distrik transisi saksi mandat pemohon tps kampung gebouw atas nama khristofel landasan juga merupakan anggota pps tps tersebut, sedangkan pihak terkait menghadirkan saksi mandat atas nama murid landasan: saksi mandat pemohon atas nama eli insan tps kampung nuhuwey adalah anggota kpps tps tersebut, namun pemohon tetap bersikeras memberikan mandat saksinya kepada eli insan.tersebut adalah salmon landasan, (vide bukti pt 3j cc. pemohon menyatakan bahwa proses pemungutan suara sudah sesuai aturan, namun pada penjabaran dalil pemohon juga menyatakan adanya kejanggalan, sehingga untuk dalil ini terjadi kontradiksi. berdasarkan formulir beserta laporannya, saksi mandat pemohon atas nama bernada landasan merangkap sebagai ketua anggota kpps tps kampung yani tersebut, sehingga pemohon sendiri melakukan pelanggaran: (vide keterangan saksi moses waran dan bukti pt distrik manokwari selatan saksi mandat pemohon atas nama otis karena datang terlambat tps kampung harmoni dan tidak membawa surat mandat sehingga ditolak oleh memohon. terkait intimidasi, pemohon hanya melakukan tuduhan tanpa dasar karena tidak menjelaskan siapa yang melakukan dan dalam bentuk apa intimidasi tersebut dilakukan. adapun tiga karung beras dan tiga karton mie instan adalah untuk logistik posko tim pemenangan pihak terkait dalam upaya melakukan pengawasan dan pengamanan atas hasil pemungutan suara pada tingkat ppd manokwari selatan sampai dibukanya sidang pleno tingkat kpu kabupaten: (vide bukti pt saksi mandat pemohon atas nama jason powersaksi mandat pemohon atas nama demands askajika dicermati dalil pemohon, maka wajar saja ketua kpps tps kampung inggris menolak kehadiran ice banggai sebagai saksi mandat pemohon karena ice banggai merupakan saksi mandat tps kampung inggris. penolakan ice banggai tps juga karena datang terlambat dan tidak membawa surat mandat: pihak terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa sebanyak kurang lebih orang: pihak terkait menolak dengan tegas dalil mobilisasi massa pt. gallica. walaupun tps berada ihak terkait. pihak terkait juga tidak berpikiran subjektif meskipun secara objektif tps distrik manokwari barat berada halaman rumah pemohon nathaniel landasan), i3. menimbang bahwa setelah memeriksa dalil dalil pemohon, jawaban memohon, jawabmberikan penilaian sebagai berikut: distrik didih menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi pemohon, daniel sasaki, yang dibantah oleh keterangan saksi memohon, abdul wahid dan sosial aska, serta memeriksa bukti dan bukti t 11j, mahkamah menilai dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum: distrik transisi menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi pemohon, daniel landasan dan simon landasan, yang dibantah oleh keterangan saksi pihak terkait, moses waran, dan setelah memeriksa bukti bukti bukti 1u, dan bukti pt mahkamah menilai dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. lagipula, kalaupun dalil pemohon benar, hal tersebut tidak akan signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon: distrik manokwari selatan menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi saksi pemohon yaitu yulius otis karena, anis kumanireng, dan articles karena, yang dibantah oleh saksi saksi memohon yaitu dominus aska, kelopak woparij, dan obat anggur, dan setelah memeriksa bukti bukti dan bukti pt mahkamah menilai dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. lagipula, kalaupun benar telah terjadi pelanggaran pelanggaran sebagaimana didalilkan pemohon, hal tersebut juga tidak akan memberi pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemohonpuluhhamdan zelda panitera pengganti ttd. wiki budi wasitjason powerdemands aska dan diusir dengan ancaman agar segera keluar dari areal tps kampung vihara distrik manokwari selataninggris distrik manokwari selatan atas nama ice banggai ditolak kehadirannya oleh kpps tps kampung inggris distrik manokwari selatan dengan alasan saksi mandat dari pasangan calon nomor urut tidak boleh masuk tps tersebut karena tps tersebut adalah milik pasangan calon nomor urut basah). perolehan suara tps kampung inggrisd. bahwa telah terjadi mobilisasi massa kurang lebih (empat puluh) orang pemilih dari tps kampung tebu distrik manokwari selatan dan tps kelurahan sow distrik manokwari selatan tps kampung wahai distrik manokwari selatan. orang dari tps kampung tebu distrik manokwari selatan diangkut dengan satu unit mobil truk, dan orang dari tps kelurahan sow distrik manokwari selatan diangkut dengan satu unit mobil truk. massa pemilih yang dimobilisasi tersebut diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut basah). perolehan suara tps kampung wahatelah terjadi mobilisasi massa pemilih (karyawan mulia) dari tps kelurahan sow distrik manokwari selatan mana pemilih yang dimobilisasi tersebut diarahkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut basah). mobilisasi tersebut dilakukan oleh tim pendukung pasangan calon nomor urut basah) dengan menggunakan mobil truk. sekolah tinggi teologia ericsson tritt dikelola dipimpin oleh bastian sahabat, th, th. calon bupati dari pasangan calon nomor urut basah). perolehan suara tps kelurahan sowbahwa kejadian didirikannya tps lingkungan sekolah tinggi yang tidak bisa menjamin terselenggaranya pemungutan suara secara langsung, bebas rahasia jujur dan adil, pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih yang berhak, pencoblosan surat suara oleh pemilih lebih dari satu kali baik satu tps atau lebih yang terjadi ketiga tps distrik transisi (vide polita butir dan ketiga tps distrik manokwari selatan (vide polita butir tersebut atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan: nomor tahun tentang pemerintahan daerah,": bahwa oleh karenanya beralasan menurut hukum bila mahkamah mendiskualifikasi perolehan suara dari masing masing pasangan calon (tiga) tps distrik transisi dan (tiga) tps distrik manokwari selatan mana ditemukan pelanggaran pelanggaran dimaksud. keenam tps tersebut adalah: tps kampung wahai distrik manokwari selatan, tps kelurahan sow distrik manokwari selatan: bahwa dari uraian polita butir atas pemohon memiliki sangka yang beralasan: (oleh kpps) telah direncanakan dengan matang oleh pasangan calon nomor urut bekerjasama dengan aparat memohon tingkat tps, ibertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut basah). ini dibuktikan dengan fakta dimana pasangan calon nomor urut unggul dalam perolehan suara dari distrik bermasalah yang akan diuraikan dalam polita butir iii. bahwa ditolaknya kehadiran saksi saksi mandat pemohon tps dan ppd disengaja oleh aparat memohon dengan maksud untuk memudahkan proses pencoblosan surat suara yang dilakukan bukan oleh pemilih yang berhakbukan oleh pemilih yang berhak, id. distrik ditemukan fakta suara sah sama dengan dpt bahwa terkait dengan dalil dalil pelanggaran yang diuraikan dalam polita butir atas, dari model db1 kwk.kpu (vide bukti ditemukan fakta bahwa (dua puluh) dari (dua puluh sembilan) distrik kabupaten manokwari jumlah pemilih yang mencoblos sama dengan jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dpt), atau dengan perkataan lain distrik tersebut tidak ada atau nyaris tidak ada satupun pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. keduapuluh distrik tersebut adalah sebagai berikut: distrik dpt pemilih pemilih surat gunakan tdk suara hak pilih gunakan rusak kali hak pilih color s1) asa| seop st0| s0| amberbaken murni tanah rubuh mom waren 7i tanpa o dataranisim tertera anggi gida member nenek a62 a6| page a7| catuboww hinga sas2| sas| menyambut manokwari utara bahwa data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari keduapuluh distrik kabupaten manokwari tersebut, dapat disimpulkan dua hal, yaitu: pemilih yang terdaftar dalam dpt menggunakan hak pilih: pemilih yang menggunakan hak pilih tersebut mencoblos dengan cara yang benar (tidak ada surat suara yang rusak atau keliru color), bahwa data rekapitulasi tersebut atas bertolak belakang dengan data rekapitulasi distrik perkotaan yang tingkat pendidikan penduduknya lebih baik dibandingkan dengan penduduk distrik pedalaman. sebagai pembanding, distrik manokwari barat yang dpt nya berjumlah jiwa pemilih, jiwa pemilih diantaranya tidak menggunakan hak pilih: bahwa dari formulir formulir model c c1 yang ada tangan pemohon, diperoleh fakta lampiran model c1 kwk.kpu catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada tps) tps tps distrik distrik pedalaman tidak diisi atau diisi secara tidak1 kwk.kpu berakibat pada tidak dapat tps apakah sudah sesuai atau tidak dengan dpt masing masing tps tersebut yang tertuang dalam model a3 kwk.kpu daftar pemilih tetap pemilukada), dengan banyaknya bagian lampiran model c1 kwk.kpu yang kosong, menimbulkan dugaan kuat proses penyelenggaraan pemungutan suara tps tersebut tidak berlangsung, atau berlangsung tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan formulir tersebut bukan diisi oleh kpps tps. argumen ini memperoleh pembenaran dari adanya kejadian seperti yang ditemukan distrik didih (vide polita butir d.7a. dand. .), bahwa dari data rekapitulasi tersebut atas, diduga pasangan calon nomor urut basah) bekerjasama dengan aparat memohon tingkat tps (kpps) memanfaatkan kondisi jauhnya jarak dan rentang kendali geografis dari keduapuluh distrik bermasalah tersebut dengan sengaja melaksanakan pencoblosan surat suara bukan oleh pemilih yang berhak dengan maksud untuk menaikkan perolehan suara pasangan calon nomor urut basah) agar melampaui perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut yang menang distrik perkotaan, bahwa data rekapitulasi mana pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan dpt sangat dimungkinkan terjadi karena pemungutan suara dilakukan dengan cara: kpps (aparat memohon tingkat tps) pencoblosan seluruh surat surat suara yang seharusnya dicoblos sendiri oleh pemilih. kampung kampung yang mengalami kejadian ini umumnya tidak ditemukan tps, ii. pasangan calon nomor urut basah)asangan calon nomor urut basah), bahwa proses pemilihan yang dilakukan dengan cara cara tersebut atas merupakan proses pemungutan suara yang cacat hukum sehingga akibatnya suara yang dihasilkan dari proses yang cacat hukum tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, bahwa bersandar pada prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang sering dikutip oleh mahkamah dalam berbagai putusannya bahwaity caper protest injuries sua propria)." oleh karenanya beralasan menurut hukum pemohon memohon kepada mahkamah untuk mendiskualifikasi dan menyatakan batal demi hukum atau tidak pernah ada perolehan suara dari kedua pasangan calon kedua puluh distrik yang suara sahnya sama dengan dpt, yaitu distrik kabar, seop, amberbaken, murni, tanah rubuhmenyambut, dan manokwari utara, serta tiga tps kampung gebouw, tps kampung nuhuwey, dan tps kampung yani distrik transisi, tps kampung harmoni, tps kampung wahai, tps kelurahan sow distrik manokwari selatan. bahwa dengan batalnya demi hukum perolehan suara dari masing masing pasangan calon dua puluh distrik bermasalah tersebut, maka perolehan suara yang benar benar diperoleh masing masing pasangan calon dari proses pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan asas uber dan judul hanyalah tujuh distrik berikut ini: distrik pasangan calon pasangan calon nomor urut nomor urut manokwari barat side jumlah ditambah dengan: perolehan suara dari masing masing pasangan calon distrik transisi kecuali tiga tps berikut ini: tps urut urut total perolehan suara distrik transisi dikurangi dengan:| tps kampung nuhuwey 3m ps21 kampung yani sutta:| ( ) tora perolehan suara dari masing masing pasangan calon distrik manokwari selatan kecuali lima tps berikut ini: tps ara ama, total perolehan suara distrik penandaan masi mai dikurangidengan| isutoak oee| g1si| bencana sehingga total perolehan suara dari masing masing pasangan calon tujuh distrik dan tps tps tertentu distrik transisi dan distrik manokwari selatan kabupaten manokwari yang proses pemungutan suaranya berlangsung secara tidak melanggar hukum dan memenuhi asas uber dan judul adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan bastian sahabat, th, th., dan d0) imamkntamesmattan drs. nathaniel dominus landasan, si, dan tempi well lengkung, s.e. berdasarkan dalil dalil permohonan sebagaimana diuraikan atas, pemohon mohon kiranya mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutusk berikut laporannya) sepanjang berkaitan dengan perolehan suara dari masing masing pasangan calon tps tps di: distrik kabar, distrik seop:: distrik didih, distrik anggi, distrik anggi gida, distrik survey, distrik member: distrik nenek, distrik taiga,, serta tps kampung harmoni, tps kampung wahai, tps kelurahan sow distrik manokwari selatan:abupaten manokwaridan telah menyerahkan perbaikan permohonannya persidangan pada hari rabu, tanggal desmenyatakan batal dan tidak sahyatakan batal demi hukum proses pemungutan suara dan mendiskualifikasi perolehan suara dari masing masing pasangan calon semua tps di: distrik kabar: distrik seop,:: serta tps kampung harmoni, tps kampung wahai, tps kelurahan sow distrik manokwari selatan: menetapkan perolehan suarabastian sahabat, th, th., dan robert k.r. kamar, s.h., m.h. memperoleh suara, drs. nathaniel dominus landasan, si, dan tempi well lengkung, s.e. memperoleh suara atau:(model db kwk.kpu) bertanggal desemberlampiran model db1 kwk.kpu), buktiertanggal januari bukti surat tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati ndm wwr nathaniel landasan tempi lengkung) pemilukada kabupaten manokwari tahun prb ndm wwr mkw x il tertanggal desember ditujukan kepada panwaslukada kabupaten manokwari, bukti tanda terima prb ndm wwr mkw xi1 tim sukses calon bupati wakil bupati ndm wwr nathaniel landasan tempi lengkung) pemilukada kabupaten manokwari tahun tertanggal desember berita acara ndm wwr stb xi1 tertanggal desember bukti surat pernyataan agus chosen, bukti pernyataan dibuat oleh yakobus may tps iran wer, tps suteybey, tps kampung tungku distrik anggiisi, tps kampung aryawinoho, dan tps kampung banyak distrik nenektigau, dan tps kampung bisa distrik taigahta, tps kampung srbija, tps kampung penyuara distrik dataran isimyamaha, tps kampung agresi, tps kampung hamas distrik transisiemini, tps kampung gaya baru, distrik mom warennaluri, tps kampung suami, tps kampung masehi distrik manokwari selatankenari tinggi, tps kampung bahasa, dan tps kampung kawi distrik manokwari timuruweirimbai, tps kampung wrong, tps kampung longsor, distrik hingakomisi pemilihan kabupaten manokwari papua barat tertanggal desember bukti peta kabupaten manokwari. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pbukti yaitu berupa: bukti surat tanda penerimaan laporan nomor: tpl x11 spk iii kepolisian negara republik indonesia daerah papua resor manokwari tertanggal desember dengan nama pelapor anis kumanireng, alamat marini kompleks katolik, kab. manokwari: bukti foto foto pelaksanaan proses pemungutan suara tps kampung tobu distrik transisi pada tanggal november bukti foto foto kondisi geografis dan topografis distrik distrik pedalaman kabupaten manokwaridesember yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: petrus kondologit saksi sebagai saksi pasangan calon nomor tingkat kpu. saksi mengajukan keberatan kpu pada saat rapat pleno putaran kedua. saksi mengajukan keberatan terhadap temuan teman teman saksi distrik dan tps, yaitu tps distrik didih, distrik transisi, distrik manokwari selatan, distrik mandihou isi! dan distrik mani. saksi mengetahui adanya pelanggaran tentang mekanisme pelaksanaan pemilukada dari laporan teman teman saksi. saksi mendapatkan laporan bahwa terdapat pelanggaran distrik didih terjadi pencoblosan pada tanggal november distrik didih terdapat kampung. keberatan tersebut dituangkan dalam kwk kpu. saksi juga mendapat laporan bahwa distrik manokwari selatan tepatnya tps erikson trio ada massa yang diarahkan. saksi mengajukan kwk kpu distrik rabinik, distrik didih, dan distrik manokwari selatan. mengenai peristiwa yang terjadi, saksi tidak mengalami sendiri. saksi mengajukan keberatan dalam formulir kwk kpu yang telah ditanda tangani setelah mendapatkan laporan dari orang lain (saksi lain). terhadap pertanyaan pihak terkait perihal ada tidaknya surat keberatan distrik lainnya yang tidak disebutkan detail tempatnya formulir keberatan berita acara tingkat kpu, saksi menyatakan bahwa saksi menyimpulkan jika pada tanggal desember tim sukses telah membuat keberatan untuk distrik tersebut. sirajudin saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor saksi selaku saksi mandat pleno kpu. pada saat acara penutupan pleno terakhir, saksi mengetahui ada sekelompok orang masuk kpu. dari sekelompok orang tersebut saksi mengenal orang, yaitu jefri oktaf dan herusindo isi!) yang menyatakan jangan lanjutkan perkara ini mahkamah konstitusi . pada saat pleno tanggal november dari saksi kondologit melakukan keberatan. keberatan diajukan karena distrik didih pada saat dibuka kertas rekapitulasi kecamatan saksi, kpu dan panas menyaksikan kertas tersebut dibuka yang sebelumnya ketua kpu menanyakan kepada petugas apakah ada saksi dari kedua calon, pada saat itu tidak ada. tetapi ada tanda tangan saksi nomor dan daniel sasaki pada malam hari tanggal november saksi melihat kampung irambeba distrik didih ada acara pencoblosan. pagi hari tanggal november pukul wit saksi menyaksikan ada tembakan dari anggota polisi sebagai kode bagi seluruh kampung untuk datang smpn didih. mereka datang sambil menari membawa kantong plastik berisi surat suara dan diserahkan langsung sekretaris ppd. simon landasan saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor ppd transisi. pada tanggal november terdapat persoalan tps yaitu tps tps dan tps tps yani, pada pukul wit saksi mendatangi rumah kepala kampung, saat tiba sana saksi melihat ada kertas suara dibuka dan dicoblos dan dimasukkan kotak suara. pihak yang melakukan pencoblosan ialah pak soni landasan. kertas suara dibuka dan diserahkan salah satu anggota kpps kemudian ada seorang lagi yang mencoblos dan dimasukkan kotak suara, saksi melihat kartu suara akan dimasukkan dalam kotak suara. pada tanggal november saksi bertemu dengan kepala kampung lazarus landasan dan meminta nama saksi yaitu saudara eli insan. selanjutnya pada tanggal november saksi ingin bertemu dengan saksi mandat eli insan, tetapi saksi tidak dipertemukan dan sehingga mandat yang dibawa oleh saksi dititipkan kepada lazarus untuk diberikan kepada eli insan. saksi melihat pada pleno ppd tanggal bahwa tps nuhuwai jumlah suara dicoblos semua nomor yang dilakukan oleh kepala kampung lazarus landasan bersama dengan anggota anggota kpps rumah kepala kampung. kejadian mengenai pencoblosan tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan laporan dari orang lain. yulius otis karena saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor pada tanggal november pukul wit saksi sudah ada tps kampung harmoni, namun ditolak kehadirannya oleh ketua kpps yaitu ibu sulit. alasannya saksi pasangan calon nomor sudah disiapkan oleh kpps dan saksi tidak mengetahui namanya saksi pengganti tersebut. karena ditolak, saksi menghubungi koordinator lapangan untuk menjemput saksi pulang. namun kemudian saksi kembali lagi bersama koordinator lapangan menuju tps untuk berbicara dengan ketua kpps, dan tetap ditolak kehadirannya sebagai saksi. ketika saksi akan pulang kepala kampung harmoni, tarsius landasan meminta saksi untuk kembali tps saksi pun kembali tps pada saat itu acara pencoblosan akan dimulai. pada saat tps saksi melihat ada orang membawa karung beras dan kardus mie instan, yaitu depuis toshiba yang kemudian diserahkan kepada anggota kpps. saksi menyaksikan ada seorang anggota kpps yang berkata siapa tusuk nomor keluar dan ambil beras yang akan disiapkan ini dan saksi melihat terjadinya pembagian beras dan mie instan kepada pemilih yang telah melakukan pemilihan. sekitar orang mendapatkan bingkisan tersebut setelah melakukan pemilihan. anis kumanireng saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor dan merupakan koordinator lapangan distrik manokwari selatan. pada hari selasa tanggal desember pukul wit, saksi didatangi oleh orang dari kampung harmoni rumah saksi yang memaksa saksi untuk menarik laporan yang sudah diajukan mahkamah konstitusi. padahal bukan saksi yang mengajukan perkara mahkamah konstitusi. saksi mengalami penganiayaan tps kurang lebih orang ada luka badan memakai parang dan benda tumpul lainnya. rumah saksi dirusak. saksi menerangkan bahwa pemberian nomor pada tps berdasarkan susunan urutan distrik manokwari selatan kampung harmoni mendapat nomor harmoni hanya satu tps. saksi mengetahui secara persis bahwa orang yang datang rumah saksi adalah pendukung pasangan calon nomor articles karena saksi selaku koordinator wilayah distrik manokwari selatan. saksi ditolak oleh ketua kpps untuk menjadi saksi tps tps vihara, saksi bersama saudaranya adrianus mansion pada pukul wit masuk tps vihara untuk mengecek saksi maria maksim, dan juga cek saksi dominus aska. pada saat itu, saksi menyaksikan mobilisasi massa, yang sudah melakukan pencoblosan tps melakukan pencoblosan tps begitu juga sebaliknya. ada orang dari tps menuju tps dan orang dari tps menuju tps kejadian tersebut terjadi bersamaan pada saat pencoblosan. pada saat itu saudara panas charles rumaikewe tidak dapat dihubungi. saksi tidak melihat ada ppl. saksi juga tidak melapor ketua kpps. saksi menyaksikan tps waste terdapat mobilisasi massa, massa diarahkan menggunakan truk masuk sampai pinggir sungai. saksi tidak sempat lihat siapa yang memobilisasi. sekitar orang dimobilisasi. meskipun terjadi mobilisasi massa, pada saat pleno tidak terjadi penggelembungan, dpt tetap paslon nomor pit landasan saksi merupakan mantan kepala distrik anggi, saksi sekarang masih pns namun sudah tidak menjabat sebagai camat. saksi merupakan saksi pemantau. distrik anggi jumlah pemilih berdasarkan dpt pemilih. namun kenyataannya, penduduk anggi tidak sebanyak yang tercantum dalam dpt. sesungguhnya berkisar pemilih. sistem pemilu masyarakat pedalaman berdasarkan kesepakatan antara tokoh tokoh masyarakat dan yang berperan penting distrik pedalaman adalah kepala kampung dan petugas kpps dan tokoh masyarakat berpengaruh (tokoh agama). saksi mengetahui bahwa pemilukada kedua dilakukan oleh beberapa orang saja tiap tiap tps. pada tanggal november rumah kepala kampong, saksi menyaksikan kepala kampung, david indo dan petugas kpps kuning musi dan yunus sari beserta beberapa orang kpps lainnya, juga dihadiri tokoh agama, luwes landasan bersepakat untuk membagi suara kepada masing masing pasangan calon. hendrik towansiba saksi merupakan saksi mandat pasangan calon nomor tps kampung suteibey distrik anggi. pada malam hari tanggal november saksi menyaksikan kepala kampung, zona window dengan anggota kpps, aron window, set window melakukan pencoblosan terhadap seluruh kartu suara. saksi tidak melakukan keberatan karena takut diancam. pada tanggal november masyarakat tidak datang. surat suara sudah dimasukkan dalam kantong plastik dan pada pukul wit surat suara tersebut dibawa distrik. saksi pasangan calon nomor ada pelindo dan dia tidak keberatan. saksi ikut tandatangan terhadap hasil pencoblosan tersebut karena takut diancam. kopi landasan saksi adalah koordinator lapangan. saksi mengetahui telah terjadi kecurangan distrik anggi gida yaitu pencoblosan pada tanggal november pukul wit kampung tambrauw, ngesrouw, dan sibyongub. kampung tersebut terdapat tps. pelaku pencoblosan adalah kepala kampung dan petugas kpps. pasangan calon yang menang kampung sibyongub adalah pasangan calon nomor kampung tombol adalah pasangan calon nomor dan kampung ngesot yang memenangkan adalah pasangan calon nomor pada saat saksi datang tps, saksi dan para saksi lainnya tidak dapat mengajukan keberatan karena semua sudah diatur. pagi hari terjadi pemilihan. tps dari kampung tersebut digelar halaman sekolah dan terjadi pemilihan seperti biasa. masyarakat datang,ukadamanokwari putaran kedudanhanya saja surat suara yang digunakan untuk mencoblos tersebut sudah dicoblos pada malam harinya, sehingga masyarakat tidak mencoblos pilihan mereka sendiri, selanjutnya kertas suara yang telah dicoblos tersebut dimasukkan dalam kotak suara. terkait pencoblosan malam hari tersebut, saksi menyatakan melihat secara langsung kejadian pencoblosan tersebut. kepala kampung dan anggota kpps melakukan pencoblosan rumah kepala kampung. pencoblosan dilakukan rumah kepala kampung. pencoblosan tersebut disaksikan oleh saksi dan masyarakat. agus tibia saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor tps umpu, distrik minyambouw, kabupaten manokwari. pada tanggal november pukul wit sekretaris kampung, agustinus mui melakukan pencoblosan bersama sama dengan orang lainnya. pada tanggal november masyarakat kampung berkumpul dan mereka mengambil surat suara dan masukkan dalam kotak suara, tanpa mencoblos karena sudah dicoblos. pasangan calon yang memenangkan penghitungan suara tps umpu adalah pasangan calon nomor dengan suara dan pasangan calon nomor mendapatkan suara. john mayor saksi adalah pemantau dari pasangan calon nomor pada tanggal november pukul wit berangkat dari ibukota manokwari distrik minyambouw, karena kantor distrik belum ada petugas ppd dan masyarakat, saksi melanjutkan perjalanan distrik hinga. pada perjalanan distrik hinga, saksi berpapasan dengan kendaraan yang membawa surat suara manokwari. saksi yakin bahwa distrik pegunungan tidak ada saksi. saksi melakukan pengecekan ada saksi atau tidak, jika ada saksi meminta data dan formulir saksi tidak menempatkan saksi daerah pegunungan. sekretaris ppd hanya menyerahkan keterangan hasil pemilu atas kertas biasa, bukan formulir da. padahal yang diminta saksi adalah blank formulir masyarakat setempat mengintimidasi saksi untuk keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu wilayah kandidat nomor yan awan saksi merupakan tokoh masyarakat. kejadian jumlah penduduk dan dpt kota manokwari dan manokwari selatan. berdasarkan hasil tim survey tim karapas, jumlah pemilih sekitar orang pemilih seluruh kota manokwari, dpt manokwari sekitar orang. saksi melakukan pengamatan tps tps dan menemukan kecurangan yaitu orang orang datang tps dan tps kelurahan partai, manokwari. sekitar pukul wit saksi melihat ada beberapa orang datang daerah saksi. selanjutnya saksi memanggil dan tersebut menceritakan bahwa mereka telah dipanggil oleh orang orang dari tim basah pasangan calon nomor ternyata tim basah memberikan beras karung, dus superm dan gula. barang itu diserahkan kepada dan dibagikan kepada masyarakat. perihal pembagian barang tersebut, saksi tidak melihatnya secara langsung. pada tanggal november saksi telepon oleh seorang mantri yang meminta saksi untuk tidak berulah karena segala sesuatunya sudah diatur. saksi diancam oleh bapak samba, jika saksi memilih pasangan calon nomor daniel landasan tps kampung gebouw distrik transisi, petugas menulis rekap triple. petugas melakukan pengisian undangan dan berita acara belakangsenin,permohonan yang diajukan oleh tim hukum dan advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati drs. nathaniel dominus landasan, dan tempi well lengkung, se.,(tiga) distrik saja tetapi perubahan permohonan memuat lebih dari (dua puluh) distrik. eksepsi:ahwa selisih perolehan suara antara calon pasangan nomor pihak terkait) dengan calon pasanga.ingkat kabupaten tanggal desember oleh komisi pemilihan umum kabupaten manokwari danmenetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut menanam bastian sahabat, th., dan metana drs. nathaniel dominus landasan, dan tempi well lengkung, se. dalil pemohon pencoblosan surat suara distrik dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak, adalah dalil pemohon yang tidak benar. bahwa, dalil yang diajukan pemohon asumsi dan sangkaan yang sifat spekulatif serta didasarkan atas penggunaan logika berpikir yang meloncat dan tidak konsisten serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. dalil pemohon yang menyatakan kedua puluh tiga distrik pedalaman tersebut jaraknya belasan kilometer . selanjutnya pada dalil lainnya dikemukakan oleh pemohon, karena jaraknya jauh pemohon mengasumsikan perolehan suara calon nomor diperoleh dengan cara tidak demokratis, melanggar hukum dan melanggar asas pemilukada . uraian atas menjelaskan dan menegaskan, dalil pertama pemohon berkaitan dengan lokasi dan tempat jauh dari distrik, tetapi dalil kedua pemohon langsung membuat kesimpulan, adanya perbuatan yang melanggar norma atau aturan. pemohon tidak dapat menjelaskan, apa fakta hukum dan atau bukti bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, lokasi dan tempat yang jauh menyebabkan telah terjadinya perolehan suara yang dilakukan secara tidak demokratis, melanggar hukum dan asas pemilukada. sinyalemen yang diajukan bukan hanya tidak logis dan tidak berdasar tetapi juga sangat berbahaya karena jika sinyalemen guo dari pemohon dibenarkan, maka telah dilakukan penilaian sepihak bahwa pemilukada yang jauh dari ibukota kabupaten dipastikan akan terjadi pelanggaran hukum. salah satu yang dapat memperlihatkan tidak konsistensinya dalil yang diajukan pemohon, yaitu: pada penyebutan distrik pedalaman tidak disebutkan distrik manokwari selatan, namun pemohon menyebutkan kejadian manokwari selatan sebagai bagian dari contoh kejadian distrik daerah pedalaman. bilamana tidak diajukan suatu bukti dan fakta hukum sebagai pembuktian materiil tentang adanya pelanggaran hukum distrik yang dibanggakan secara spekulatif, maka dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada ada dan tidak benar, serta oleh karenanya dimohonkan agar ditolak. dalil pemohon telah terjadi pencoblosan bukan oleh pemilih distrik adalah tidak benar dan mengada ada. bahwa, pemohon menyangkal dengan keras dalil pemohon yang menyatakan distrik dilakukan pencoblosan oleh bukan pemilih. bahwa, memohon sebagai pelaksana pemilukada telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan berlaku, dimana dalam pelaksanaan pencoblosan melibatkan institusi pengawasan dan mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan pemilukada sesuai dengan asas uber judul. bahwa jika ada keberatan dari pemohon mengenai terjadinya pencoblosan oleh bukan pemilih, maka seharusnya pemohon mengajukan keberatan pada tingkat penghitungan tps tersebut karena itu merupakan delik tindak pidana pemilu. pemohon seyogianya secara persisten mengajukan keberatan masing masing tingkat. pada kenyataannya, penghitungan suara tingkat tps dan juga rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppd, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. demikian juga dalam rapat pleno tingkat kabupaten, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan yang berkaitan dengan pencoblosan kertas suara oleh bukan pemilih. alasan guo baru diajukan dalam permohonan pemohon yang tidak disertai dengan bukti dan fakta yang dan meyakinkan. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak distrik adalah dalil pemohon yang asumsi dan mengada ada serta spekulatif sehingga mohon kiranya untuk ditolak kebenarannya oleh mahkamah. bahwa perbandingan perolehan masing masing pasangan calon distrik pada putaran pertama dan kedua, membuktikan dalil yang diajukan oleh pemohon tidak benar. perbandingan perolehan suara pemohon sebagai pasangan calon nomor dengan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor dalam putaran pertama dengan putaran kedua hampir sama dan sebanding. kami akan buktikan kemudian dalam proses pembuktian: facto, pemohon yang pada putaran pertama jumlah suaranya juga kalah dari pihak terkait atau pasangan calon nomor urut namun tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suaranya distrik guo. perolehan suara pemohon pada putaran kedua juga kalah dari pihak terkait serta tidak ada bukti dan fakta yang secara sah dan meyakinkan menunjukan adanya pelanggaran yang substansial dari pemilukada, maka seyogianya tidak ada dasar hukumnya untuk menyatakan tidak sah suara yang telah diberikan pemilih pada masing masing calon. sinyalemen pemohon hanya berdasarkan asumsi dan sangkaan yang spekulatif karena fakta yang sesungguhnya, pemohon tidak menempatkan dan atau mempunyai saksi sebagian besar distrik guo. pemohon atau pasangan calon mempunyai kewajiban menyediakan saksi pasangan calon tiap tps dan hal tersebut bukan kewajiban memohon sebagai penyelenggara pemilu. selain itu, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan, jika tidak ada saksi dalam suatu tps dari salah satu calon maka suara pemilih dapat dibatalkan. perolehan suara putaran kedua (tabel i). pemilihan putaran pemilih pemilih suara jumlah jumlah jumlah dpt yang yang tidak suara suara seluruh gunakan tidak sah sah sah suara hak pilih gunakan sah hak pilih ena par murni &s8 @&s8 ass ramah rubuh a08 5ozo mami waren sg7 mo| 2ataranisim asi? ser peta didih 27ea 24sa jan anti x62s a62 aneeicida suara |asse jie member ags8 mass |asas a51 jas nenek xed2 xea2 asa2 x076 ses (ae case jan tebow asas jas wine sas2 sas sas a20 menyambut sgo soso| aaa manokwari moe dosa dat tidak ada bukti materil adanya pelanggaran yang bersifat masif, sistematik dan terstruktur masing masing distrik. berdasarkan tabel tersebut atas dalam pemilukada putaran kedua distrik, pemohon memperoleh suara sedangkan pasangan calon nomor urut adalah sebesar total suara pemilih yang telah diberikan kepada kedua pasangan calon adalah sebesar dalam dalil permohonan, pemohon tidak punya bukti materiil adanya pelanggaran ditiap tiap distrik yang bersifat masif, justru pemohon melalaikan kewajibannya sebagai peserta calon karena tidak mengirimkan saksi saksinya hampir setiap tps sebagian besar dari distrik. kesalahan dan kelalaian pemohon sendiri dalam melaksanakan pemilukada secara baik, khususnya menempatkan saksi saksinya dalam setiap tps distrik, tidak dapat dijadikan dasar oleh pemohon untuk mendelegitimasi hasil pemilukada yang sah dengan mengajukan pembatalan hasil pemungutan suara distrik. pemohon juga tidak dapat mengajukan pembatalan hasil perolehan suara distrik guo hanya mendasarkan pada adanya dugaan pelanggaran (dua) distrik saja, yaitu: distrik didih dan distrik transisi. lebih lebih, bukti dan fakta yang diajukannya belum tentu benar seluruhnya dan dapat dipertanggungjawabkan. iapun asumsikan, adanya suatu pelanggaran distrik guo, maka hal itu hanya menyangkut beberapa suara saja dan tidak sebanding dengan jumlah suara yang minta dibatalkan yaitu sebanyak oleh karena itu permohonan pemohon untuk membatalkan seluruh hasil perolehan suara distrik tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. bahwa pelanggaran yang didalilkan terjadi distrik didih adalah tidak benar. bahwa, memohon menyangkal dengan keras dalil pemohon yang menyatakan, pencoblosan distrik didih dilakukan pada tanggal november malam. i. pelaksanaan pemilukada distrik didih dilaksanakan pada tanggal november telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. pada kpps terdapat panas lapangan, panas distrik dan aparat keamanan yang telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing masing. ii. kewajiban pemohon untuk mengirimkan saksi disetiap tps justru tidak dilakukannya. tidak dikirimnya saksi dari pemohon tidak berarti bahwa pelaksanaan pemilukada distrik didih tidak sah dan terjadi pelanggaran. iii. dari formulir c3 kwk.kpu dan model da2 kwk.kpu tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon, dan sampai saat ini dari pihak bawaslu juga tidak adanya laporan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada distrik didih. iv. dengan demikian menurut memohon pelaksanaan pemilukada telah berjalan lancar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan sah. bahwa, memohon menyangkal dengan keras dalil pemohon dan yang menyatakan tanggal november tidak dilangsungkan pemungutan suara karena tps tps tidak dibangun dan pencoblosan dilakukan sehari sebelumnya. perjalanan logistik dari manokwari distrik didih tanggal november lewat darat menggunakan hidup dikawal kapospol, anggota polsek anggi bersama sama sekretaris ppd dan sekretaris bawaslu distrik didih, tiba tanggal november dan langsung didistribusikan masing masing tps telah diterima tanggal november ii. pada tanggal november dilaksanakan pencoblosan mulai jam wit dan pada hari yang sama hasil pemilukada dari tps telah diterima oleh ppd distrik didih dan langsung dibacakan hasil kebolehannya ditiap tps (karena pedalaman surat suara dikawal pula oleh para penduduk) disaksikan oleh kepala distrik didih, pengawas lapangan, panas distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, petugas keamanan dan seluruh masyarakat. baru esoknya tanggal november dilakukan pembuatan berita acara rekapitulasi tingkat distrik melalui rapat pleno ppd. iii. pada saat dibacakan hasil dari masing masing tps yang berada distrik didih dan tidak ada protes keberatan baik dari masyarakat maupun dari saksi pasangan. oleh karena pelaksanaan pemilukada distrik didih berjalan lancar tanpa paksaan dari fihak manapun dan tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara pada saatprovinsi kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilukada menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada daerah yang bersangkutan: bahwa komisi pemilihan umum kabupaten manokwarisedangkan pemohon mengajukan permohonan mahkamah pada tanggal desember bahwa penerapan ketentuan pmk pascaadalah sebagai berikut: desember minggu, hari libur): desember senin, hari kerja pertama), desember selasa, tahun baru islam hari libur), desember rabu, hari kerja kedua), desember kamis, hari kerja ketiga), bahwa dengan dimasukkannya permohonan guo pada tanggal desemberidtahun dengan nomor urut (lima) berdasarkan surat dibacakan, maka hasil pemilukada distrik didih adalah sah dan menurut hukum. bahwa pelanggaran yang didalilkan terjadi distrik transisi adalah tidak benar. dalil pemohon dalam tidak benar. bahwa dalil pemohon pencoblosan dilakukan tanggal november padahal pencoblosan distrik transisi dilakukan tanggal november ii. memohon juga menyangkal dengan keras dalil pemohon yang menyatakan bahwa pencoblosan tps kampung gebouw distrik transisi dilakukan oleh ketua kpps dan anggota kpps karena pelaksanaan pencoblosan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. iii. jika pemohon kalah suara dengan pasangan calon nomor urut memang itu semata mata kenyataan suara rakyat daerah pencoblosan guo, hal ini terlihat dalam pemilukada putaran pertama distrik transisi memohon memang kalah suara dengan pasangan nomor urut iv. dengan demikian kalau dalam pemilukada putaran kedua pemohon kalah lagi perolehan suaranya dengan pasangan calon nomor urut maka pemohon tidak dapat mencari alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan fakta dan buktinya yang menyatakan seolah olah karena saksi pemohon ditolak memohon. memohon tidak pernah menolak saksi pemohon. saksi jupiter makanan datang terlambat kurang lebih jam setelah pencoblosan dimulai ,pada hal sesuai ketentuan yang berlaku saksi pasangan calon harus datang sebelum pencoblosan dimulai karena ada beberapa ketentuan janji yang harus disepakati secara bersama sama untuk menegakkan ketertiban agar pelaksanaan pemilukada berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, karena terlambat saksi masih bisa bisa mengawasi dari luar area pemungutan sebagai pemantau. bahwa, dalil pemohon dalam adalah tidak benar. ii. pelaksanaan pencoblosan tps kampung nuhuway distrik transisi bukan pada tanggal november karena pemungutan suara tps dilakukan tanggal november ii. berkaitan dengan perolehan suara pemohon tps tersebut tidak memperoleh suara, bukan merupakan pelanggaran hukum. dan kalau seluruh pemilih yang tercatat didalam dpt sebanyak menggunakan hak pilihnya juga bukan merupakan pelanggaran hukum karena pada pemilukada putaran pertama calon nomor juga memperoleh suara yang sama ,disamping itu juga karena masyarakat kampung nuhuway mobilitasnya tidak tinggi sehingga aktivitas sehari hari ada kampung. iii. jadi bukanlah hal yang aneh jika seluruh pemilih yang namanya ada didalam dpt menggunakan hak pilihnya, masalah pemohon tidak mendapat suara tps seharusnya pemohon introspeksi sejauhmana kepiawaian pemohon dalam berkampanye menarik simpati rakyat. iv. bahwa saksi pemohon eli insan adalah ketua pps jadi tidak menjadi saksi pasangan nomor penunjukan saksi pemohon dilapangan tps sangat ceroboh ,hanya mengedarkan blank kosong dan main tunjuk sehingga nama yang ditunjuk kadang kadang tidak sesuai lapangan sehingga sering asal tunjuk tanpa persiapan sama sekali ,apalagi memberikan pembekalan materi fungsi saksi dalam pemilu. bahwa, dalil pemohon dalam adalah kontradiktif dan tidak benar. pemohon mengakui proses pencoblosan tps kampung yani distrik transisi berjalan sebagaimana biasa, artinya pemilih datang dan diberikan surat suara kemudian melakukan pencoblosan dibalik suara. ii. dalil pemohon kontradiktif karena setelah proses pemungutan suara berjalan seperti biasa surat suara dibuka oleh pendeta dan dicoblos, kalau memang terjadi hal tersebut maka artinya surat suara dicoblos (dua) kali, pertama dicoblos oleh pemilih kedua oleh pendeta, artinya surat suara tidak sah. iii. disisi lainnya, pemohon mendalilkan seluruh surat suara sah sebanyak suara. oleh karena dalil pemohon kontradiktif dan tidak benar maka mohon majelis hakim mengesampingkan dalil pemohon dan menyatakan sah perolehan suara pasangan calon nomor tps kampung yani distrik transisi. pelanggaran yang didalilkan terjadi distrik manokwari selatan adalah tidak benar. bahwa, memohon menyangkal dalil pemohon karena tidak benar. ii. saksi pemohon bernama otis karena awalnya tidak diperkenankan oleh kpps melaksanakan tugas sebagai saksi pasangan nomor atau saksi pemohon karena yang bersangkutan datang terlambat lebih dari jam ,pada hal saksi harus hadir menit sebelum mulai pencoblosan jam wib. ii. dengan demikian penolakan memohon terhadap saksi saksi pasangan calon dalam rangka menegakkan peraturan pelaksanaan pemilukada bukan berdasarkan keinginan memenangkan salah satu pasangan calon bukan berpihak pada salah satu pasangan calon. bahwa, dalil pemohon yang diuraikan tidak jelas dan harus diskualifikasi sebagai tidak benar. pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama petugas kpps tps kampung normani yang menyatakan siapa mencoblos pasangan calon nomor urut mengambil beras dan mie instant yang sudah disiapkan dan apakah betul beras dan mie tersebut telah diambil oleh orang yang mencoblos nomor ii. bahwa tidak benar ada pihak yang mengambil mie instant dan beras seperti dialihkan oleh pemohon,karena tidak masuk akal pemilih tps berjumlah suara kalau hanya karung beras dan karton mie instan bagaimana cara membagi dan mengambilnya untuk masing orang iii. seandainya benar dalil pemohon benar maka hal tersebut tidak membuktikan adanya money politik secara masif dan tidak signifikan mempengaruhi kemenangan perolehan suara calon nomor urut bahwa, dalil pemohon yang diuraikan adalah tidak benar. ii. tidak ada larangan ketua kpps tps mencoblos dimana bertugas. ii. bahwa ketua kpps mencoblos lebih dari surat suara adalah merupakan pelanggaran pidana pemilu yang menjadi kompetensi bawaslu untuk memprosesnya, namun karena sampai saat ini tidak ada satupun laporan bawaslu tentang adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali. iii. oleh karena itu dalil pemohon tersebut patut diragukan kebenarannya karena tidak berdasarkan bukti materiil. bahwa, dalil pemohon yang diuraikan adalah tidak benar. i. memohon menunjuk saksi pasangan calon secara asal como dengan mengedarkan blank yang isi siapa saja yang mau jadi saksi tanpa persiapan sehingga acap kali terjadi ada lebih dari satu orang yang datang menunjukkan blank isian sebagai saksi, ii. saksi jason power datang ditolak memohon karena ada saksi pasangan yang telah melapor lebih dahulu yang menyatakan menunjukkan blank mandate sebagai saksi tps kampung dikira distrik manokwari selatan. tidak ada korelasi antara keberadaan saksi pemohondemands aska tidak benar sebagai saksi tps kampung dikira distrik manokwari selatan, karena yang bersangkutan adalah ketua kpps vihara dan juga sebagai kepala kampung sehingga tidak benar juga saksi tersebut usir dari tps, mana mungkin mungkin ketua kpps usir dari tps kampungnya sendiri. tidak ada korelasi antara keberadaan saksiice banggai terlambat datang beberapa jam setelah pencoblosan dimulai sebagai saksi tps kampung inggris distrik manokwari selatan. tidak ada korelasi antara keberadaan saksi pemohon dengan kesalah perolehan suara pemohon tps ,karena perolehan suara pasangan nomor pada putaran pertama sama dengan putaran kedua tps tersebut tps kampung tebu, tps kelurahan sow, tps kampung wahai distrik manokwari selatan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu pemilih yang mencoblos hanya nama namanya yang terdapat dalam dpt. ii. setelah dilakukan rekapitulasi tps tps tersebut pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah pemilih yang terdaftar dpt masing masing tps, hal tersebut terjadi karena banyak warga masih tercatat tps tetapi tempat tinggalnya sudah pindah dilokasi wilayah tps ,demikan juga tps oleh karena itu adanya dalil pemohon adanya mobilisasi masa patut diragukan kebenarannya dan wajib ditolak, pemilih melakukan pencoblosan tps tps ditempat yang terdekat dengan maksud agar mempermudah pemilih untuk melakukan pencoblosan, ii. dalil pemohon telah terjadidan jika benar ada mobilisasi dari tps tps maka dapat dilihat dari jumlah pemilih pindahan, iii. bahwa tidak ada pemilih tambahan tps dengan demikian dalil pemohon adanya mobilisasi yang diarahkan untuk mencoblos nomor urut tidak terbukti dan tidak benar. iv. masalah ada pemilih karyawan pt. gallica yang terletak lokasi tps kemudian mencoblos tps kalau memang karyawan tersebut lokasi tempat tinggalnya dan terdaftar dpt tps maka kedatangan lokasi tps dengan naik truk difasilitasi perusahaan hanya semata mata perusahaan melihat dari segi efisiensi waktu, agar tidak banyak kehilangan jam kerja karyawan (karena hari pencoblosan merupakan hari diliburkan), dan itu bukan pelanggaran pemilu. tidak benar dan tidak ada bukti pendirian tps dilingkungan sekolah tinggi teologia ericsson trifftahun tahun sebelumnya tempat tersebut biasa digunakan sebagai lokasi tps dan tidak ada komplain dari pemilih, jadi keberatan pemohon hanya mengada ada tidak beralasanadanya pelanggaran distrik tidak didasarkan atas bukti dan fakta yang sah dan meyakinkan. pemohon hanya berasumsi secara spekulatif dan menyimpulkan berdasarkan dugaan belaka. bahwa tidak adanya saksi pemohon sebagian besar tps tps distrik tidak serta merta dinyatakan atau disimpulkan terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilukada yang mengakibatkan pemohon kalah memperoleh suara. permohonan yang diajukan pemohon untuk meminta pembatalan seluruh perolehan suara adalah tidak benar dan tidak dapat legalisasi karena hanya dimaksudkan agar pemohon akan tetap menang distrik lainnya yang pemohon menang suara saja. permohonan pembatalan perolehan suara guo tidak berdasarkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, maka tidak ada alasan yuridis yang sangat kuat untuk membatalkan perolehan suara distrik tersebut. bahwa tindakan pemohon terlalu prematur dan simplisitis. dalil pemohon yang menggunakan dan menganalogikan masalah yang terjadi distrik saja distrik didih, transisi dan manokwari selatan) untuk membatalkan suara distrik yaitu adalah tidak benar dan tidak dapat diterima secara hukum. pembuktian yang coba dianalogikan pemohon dari distrik didih, transisi dan manokwari selatan, tidak dapat dipakai untuk membuktikan seluruh kejadian distrik, apalagi dalil dalil pelanggaran distrik guo tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil dalil pemohon tidak mempunyai nilai pembukti,manokwarimanokwariukada kabupaten manokwari putaran kedua tahunpu kabupaten manokwari: bukti rekapitulasi dan peringkat perolehan suarmanokwari tahun tertanggal bukti rekap perolehan suara calon nomor dan calon nomor pada putaran pertama dan putaran kedua. tertanggal desember bukti surat panitia pemilihan distrik ppd) distrik didih nomor: ppd dist ddh tanggal desember perihal: sanggahan pengajuan keberatan tim sukses ndm wwr, bukti risalah proses investigasi pengaduan saksi distrik transisi kandidat urut tertanggal desember dibuat oleh panitia penyelenggara distrik transisi, bukti berita acara tertanggal november dibuat oleh panitia pemilihan distrik ppd) distrik minyambouw, bukti surat pernyataan dibuat oleh ketua dan anggota panitia pemilihan distrik manokwari selatan kabupaten manokwari, tertanggal desember bukti surat pernyataan dibuat oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihanmayorowen distrik mani kabupaten manokwari, tertanggal desember menimbang bahwa untuk mendukung jawaban memohon atas dalil dalil permohonan pemohon, msurat keputusan kpu kabupaten manokwari nomor tahun tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilukada kab. manokwari tahunselatan), bukti t 11lakabar|: bukti t 11benopyj bukti t 11cmberbaken), bukti t 11dubranij, bukti t 11enah rubuh|: bukti t 11fkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw tertanggal september yang selengkapnya adalah sebagai berikut: pasangan calon nomor urut lazarus indo, s.p., m.m. dan rachmat cahyadi sinar, sos pasangan calon nomor urut bastian sahabat, th, th., dan robert k.r. kamar, s.h., m.h. pasangan calon nomor urut johan waris, sos, dan dr. firman pasangan calon nomor urut ir. dominus biner, dan drs. edi waluyoberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii tertanggal oktober maka dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berhak mengikuti pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua tahun adalah: pasangan calon nomor urut bastian sahabat, th, th., dan robert k.r. kamar, s.h., m.h.: danmemohon adalah komisi pemilihan umum kabupaten manokwari yang beralamat jalan merdeka, kabupaten manokwari, provinsi papua barat, id. bahwa memohon telah melaksanakan pemungutan suara pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua tahun pada tanggal november dan seterusnya melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten manokwari pada tanggal dan desember model c2 kwk.kpu) distrik mom warenhta, bukti t 11hataran isim) bukti t 11estegaj, bukti t 11jidohuj, bukti t 11k gida: bukti t 11murureyj: bukti t 11nmberi:nenek: bukti t 11piga|: bukti t 11gcatubouw|: bukti t 11rhinga bukti t 11snyambut|, bukti t 11tutara): bukti t 11uransikij, bukti hasil rekaman sidang pleno kpu kab. manokwari tanggal dan desember i2. menimbang bahwa samping mengajukan bukti bukti tertulis, memohon juga menghadirkan (tiga belasreno tukan saksi adalah ketua ppd transisi. saksi menyatakan tidak ada masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu, saksi menyampaikan bahwa tidak ada keberatan dari saksi maupun panas lapangan dalam formulir format dan tidak ada laporan keributan maupun protes. saksi menyaksikan bahwa para saksi bertandatangan dalam format piter landasan saksi adalah ketua kpps about. pada tanggal november dilakukan pembagian undangan. pada tanggal november saksi menerima kotak suara dari ppd untuk digunakan tps. kotak suara tersebut terkunci dan disegel. kunci diserahkan panas desa ppl). pada tanggal november pukul wit semua masyarakat, panas, anggota polisi dan saksi dari pasangan calon nomor dan telah hadir. pemilihan dilakukan pukul wit lazarus landasan saksi selaku kepala kampung nuhuway. pada tanggal november saudara simon landasan mendatangi kepala kampung, meminta untuk disiapkan satu warga sebagai saksi mandat pasangan calon nomor ditemukanlah elli insan sebagai saksi pasangan calon nomor simon menitipkan surat mandat saksi untuk saksi pasangan calon nomor kepada kepala kampung untuk diserahkan kepada elli insan. namun ternyata elli insan sudah menjadi anggota kpps, sehingga elli insan tidak diperbolehkan menjabat sebagai saksi mandat pasangan calon nomor oleh karena itu kepala kampung mengambil alih mandat saksi, setelah mendapatkan persetujuan dari anggota kpps. kejadian tersebut terjadi tps nuhuway. pada tanggal november pukul wit kotak suara diantar oleh ketua ppd bersama kapolsek dan panas kampung yang kemudian ditaruh rumah kepala kampung dengan kunci dipegang panas kampung. tidak terjadi pencoblosan pada malam hari tps bernard landasan saksi selaku ketua kpps kampung aanbouw. saksi bertugas tps kampung aanbouw. pada tanggal november saksi mendapat surat undangan dari distrik transisi pada tanggal november pukul wit, saksi menyebarkan surat undangan kepada peserta pemilu, dan pada pukul wit saksi menerima kotak suara dari ppd dalam keadaan terkunci dan tersegel. kunci kotak suara dipegang panas desa ppl), dengki sorak dan kotak suara disimpan rumah kepala kampung. pada tanggal november pukul wit saksi mengumumkan kepada masyarakat bahwa pukul wit pemilu dilaksanakan. pada pukul wit pemilihan selesai dilaksanakan, kemudian pada saat mengisi blank simon tiba tps dengan membawa surat saksi pasangan calon nomor tetapi karena pelaksanaan pemilihan sudah selesai maka simon kembali pulang. penghitungan surat suara dilakukan pada pukul wit karena seluruh masyarakat telah melakukan pencoblosan. penghitungan suara disaksikan juga oleh anggota kpps, ketua tps dan hansip. tidak ada kejanggalan selama proses pemilihan maupun penghitungan suara tps kehadiran pendeta hanya sebagai penuntun doa pada saat acara pemilihan akan dibuka. marten rumaseb saksi selaku ketua kpps tps tsunami pps area distrik transisi. proses pemilu tps berjalan sesuai prosedur. pada tanggal november dilakukan pembagian surat undangan pemilihan kepada para pemilih. pada tanggal november pukul wit dilakukan penyerahan kotak suara dari ppd distrik kepada kpps dalam keadaan tersegel dan kunci diserahkan angota lintas pemilukada dan kotak suara ditaruh rumah ketua rt. pada saat penyerahan kotak suara hadir pula anggota kpps dan kunci kotak suara diserahkan kepada ppl. pada tanggal november pukul wit saksi dari kedua kandidat dan para panas menyaksikan pembukaan kotak suara. pada pukul wit pelaksanaan pencoblosan sampai pukul wit, penghitungan suara dilakukan pada pukul wit. pada saat penghitungan suara, mulai tingkat kpps dan ppd tidak ada keberatan saksi maupun pihak manapun. formulir keberatan kosong saksi pasangan calon nomor adalah petrus wakomomi, saksi pasangan calon nomor adalah bruce kabibiati, keduanya hadir dalam proses pemilihan dan penghitungan suara. dominus aska saksi adalah ketua pps kampung vihara. kampung vihara terdapat tps, yaitu tps dan tps pada tanggal november pukul wit logistik diantar dari distrik, kotak suara diamankan rumah kepala kampung, kunci kotak suara dibawa oleh anggota ppl, yohanes maksim. pada tanggal november pukul wit ppl bersama saksi pasangan calon nomor dan serta pihak keamanan membuka kotak suara. hal ini disaksikan juga oleh saksi pasangan calon nomor yaitu ibu maria maksim, saksi pasangan calon nomor yaitu pide kumar. proses pemilihan berlangsung sejak pukul wit sampai pukul wit serta dilakukan penghitungan pukul wit. tidak ada protes apapun, tidak ada pemantau yang hadir dari pihak lain, kecuali saksi pasangan calon, ppl hadir, dan semua pihak menandatangani berita acara. kelopak woparij saksi selaku ketua ppd distrik manokwari selatan. proses pemilu berjalan tanpa hambatan, ada protes pada saat pleno tingkat ppd, yaitu tentang masalah pengusiran saksi tps kampung harmoni, yang merasa diusir saksi adalah kandidat pasangan calon nomor bernama otis karena. namun dapat diselesaikan tingkat ppd pada saat pleno ppd tanggal november bersama koordinator wilayah distrik manokwari selatan dari pasangan calon nomor articles warisi yang saat itu menjabat saksi kandidat. tentang mobilisasi massa tps saksi menerangkan tidak ada mobilisasi massa sebab pemilih tidak melebihi dpt yang ada dan tidak ada orang diangkut kesana. mengenai masalah saksi otis karena, setelah permasalahan tersebut diangkat pleno ppd, saksi hubungi oleh ketua pps dan dinyatakan bahwa tidak terjadi pengusiran terhadap otis karena, tetapi diminta kembali mengambil surat mandat. zakaria mayor saksi selaku ketua ppd menyambut. pada saat pleno distrik terjadi masalah yaitu dari tim sukses pasangan calon nomor yang membuat kekacauan pada saat pleno distrik. pengacau tersebut kemudian diminta untuk pulang oleh panitia dan tdak ada ancaman yang dilakukan oleh panitia terhadap orang yang mengacau tersebut. saksi menyangkal keterangan agus tibia yang menyatakan bahwa terjadi pencoblosan pada tanggal november hal tersebut tidaklah benar karena pencoblosan baru dilaksanakan pada tanggal november memohon menanyakan darimana saksi mengenal agus tibia, saksi menyatakan bahwa tempat tinggal saksi dan agus tibia tidak jauh, dan saksi mengetahui bahwa agus tibia lancer berbahasa indonesia. namun pernyataan saksi dibantah oleh agus tibia yang menyatakan dirinya tidak lancer dalam berbahasa indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan institut sains dan teknologi, semester iii. obat anggur saksi selaku kpps tps kampung inggris distrik manokwari selatan. pada tanggal november pukul wit kotak suara diantar oleh petugas dan diterima oleh saksi bersama anggota kpps dalam keadaan masih terkunci dan tersegel. kunci kotak suara tersebut dibawa oleh anggota ppl yang namanya tidak diketahui oleh saksi. pada tanggal november pukul wit, saksi mengumumkan kepada masyarakat untuk segera melakukan pemilihan suara. saksi dari pasangan calon nomor lebron ayub dan saksi dari pasangan calon nomor ice tanggal hadir dalam proses pemilihan suara dan penghitungan suara tps tidak ada masalah saat pencoblosan dan penghitungan suara. penghitungan suara dilakukan mulai pukul wit. saksi menerangkan bahwa tidak benar ice tanggal tidak diperbolehkan masuk dalam tps dan tidak ada ancaman terhadap ice tanggal selama tps. kuasa hukum memohon menanyakan kepada saksi apakah ice tanggal kemudian menjadi saksi tps atau tidak. saksi menerangkan bahwa ice tanggal akhirnya hadir menjadi saksi pasangan calon nomor dan selama pemilihan dan penghitungan suara berlangsung tidak menyampaikan keberatan apapun. april endo saksi adalah ketua kpps kampung susi distrik anggi. pada tanggal november kotak suara dikirim dari kpu manokwari distrik anggi. pada tanggal november kpps kampung menerima kotak suara. kotak suara tersebut diambil oleh ketua kpps dan panas lapangan. pada tanggal november pukul wit dilakukan pemilihan dan selesai pukul wit. saksi pasangan salon yang hadir dalam pemilihan tersebut yaitu saksi pasangan calon nomor alex indo. sedangkan saksi dari pasangan calon nomor tidak hadir. pada saat pleno kpps, tidak ada masalah, tidak ada yang protes. setelah dilakukan penghitungan suara, pasangan nomor urut mendapatkan suara dari dpt sebanyak orang. tidak ada keberatan selama penghitungan, sehingga formulir kosong. setelah dilakukan penghitungan, hasil penghitungan diantar ibukota distrik. pada tanggal november rapat pleno digelar dihadiri oleh ketua ppd, kpps dari kampung, para saksi dari pasangan calon nomor dan kapolsek, kepala distrik, dan rail. pada saat rapat pleno tidak ada protes maupun masalah. saksi menanggapi pernyataan piet landasan, bahwa tidak benar jika pada tanggal november terjadi pencoblosan oleh kepala kampung, ketua kpps, dan pendeta. suster landasan saksi selaku sekretaris ppd member. distrik member tidak ada masalah baik ketika pembagian logistik dan penghitungan. logistik dibagi tepat waktu, tidak ada protes saat penghitungan. tingkat ppd, tidak ada saksi, yang melakukan penghitungan adalah pps dan bawaslu disaksikan oleh kapolsek. saksi pasangan calon tidak ada yang hadir sebagai saksi. pada saat penghitungan perolehan suara distrik, pasangan calon nomor mendapatkan suara, pasangan calon nomor mendapatkan suara. abdul wahid saksi selaku sekretaris ppd didih. saksi menyatakan bahwa dari awal pengiriman logistik tidak terjadi sesuatu apapun seperti yang dibanggakan. pada tanggal november pagi hari saksi melakukan inspeksi daerah tps, dan tidak melihat adanya pencoblosan. saksi tidak mendapat laporan dari ppl dan panas distrik. formulir model kwk tidak diisi karena tidak ada keberatan saksi. kuasa hukum pihak terkait menanyakan kepada abdul wahid apakah ada keberatan yang disampaikan tentang adanya pencoblosan pada tanggal november saksi menyatakan bahwa pihak yang menyatakan bahwa ada pencoblosan pada tanggal november tidak melakukan keberatan pada saat pemilihan berlangsung. sosial aska saksi selaku ketua ppd distrik didih. terdapat tps kampung dan tidak ada masalah semua tps. tidak ada yang mengisi formulir keberatan. tidak ada saksi pasangan calon yang hadir dalam penghitungan tingkat ppd. pihak yang menyaksikan penghitungan tersebut adalah kpps, panas, dan ppdbastian sahabat, th, th. dan dr. robert hammer, sh. mh.) memberi keterangan tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari senin,ihak terkait adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten manokwari tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkw tertanggal september pihak terkait berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii tertanggal oktober berhak mengikuti putaran kedua pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten manokwari tahun menindaklanjuti dari hasil putusan mahkamah konstitusi guo, memohon komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten manokwari telah melaksanakan pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua tahun pada tanggal november dan yaitu pasangan nomor urut (dua) bastian sahabat, th, m.th dan robert k.r. kamar sebagai pasangan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten manokwari putaran kedua tahun bahwa dalam permohonan pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak hak dan kepentingan pihak terkait, sebagai sebagai terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten manokwari putaran kedua tahun berdasarkan keputusan kpu kabupaten manokwari nomor pts kpu kab. mkwid.yang dibuat dan diberitaacarakan oleh memohon pada tanggal desember bukti yang menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: pasangan calon jumlah aim nama suara bastian sahabat, th, th., dan tee, drs. nathaniel dominus landasan, si, dan tempi lengkung, s.e. id.ukti yang menetapkan pasangan bastian sahabat, th, th. dan robert k.r. kamar, s.h., m.h. sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kabupaten manokwari, id. bahwa keberatan pemohoyang dibuat, diterbitkan, dan ditetapkan oleh komisi pemilihandengan demikian maka pihak terkait telah memenuhi syarat dan memiliki kapasitas sebagai pihak terkait" dalam perkara permohonan sengketa sebelum masuk pada jawaban pokok perkara permohonan, pihak terkait mencermati substans.keberatan yang disampaikan dalam permohonan. sehingga permohonan keberatan dari pemohon salah alamat karena,kabupaten manokwari putaran kedua tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara pemilukada yaitu kpud dan bawaslu kabupaten manokwanokwari dan pada bawaslu kabupaten manokwanokwarundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi jo. serta peraturan mahkamah konstitusi tahun tentang tata cara berbicara mahkamah konstitusiundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusinokwari putaran keduadan pelanggaran yang menjadi ruang lingkup hukum pidannokwari putaran kedurtakabupaten manokwari putaran kedua tahun serta kontradiktif. dalam posisinya pada halaman sampai dengan halaman pemohon telah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif baik yang dilakukan memohon ataupun pihak terkait sebagaimana yang telah disyaratkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konsitusi, khususnya jo. namun dalam petitumnya meminta kepada mahkamah konsitusi untuk membatalkan putusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari sebagaimana petit pemohon pada poin datanggappemohon,mengpihak terkait dalam pemilukada putaran kedua ini sangat menjunjung tinggi azas azas pemilihan umum yaitu uber dan judul serta hak hak konstituen dari pemilih dalam pesta demokrasi pada tanggal november oleh karena itu pihak terkait membantah dan menolak secara tegas dalil pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan memohon dan pasangahukum dan asas pemilukada yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil . bahwa alasan alasanperbaikan permohonan pemohon tertanggal desember pada halaman sampai dengan halaman sebagai berikut point pencoblosan surat suara bahwa terhadap dalil dalil ataupun distrik dilakukan oleh bukan alasan pihak pemohon tersebut adalah pemilih yang berhak merupakan domain pihak memohon untuk menanggapi dan menjawabnya point pada tanggal novel ber| bahwa terhadap dalil dalil ataupun d711) (sehari sebelum jadwal alasan pihak pemohon tersebut adalah pemungutan suara pada merupakan domain pihak memohon tanggal member untuk menanggapi dan menjawabnya (empat belas) kepala kampung (sebagai ketua anggota kpps) distrik didih pencoblosan surat surat suara yang diterima dari panitia pemilihan distrik ppd) didih, point bahwa pada pagi tanggal bahwa terhadap dalil dalil ataupun november pemungutan suara alasan pihak pemohon tersebut adalah tidak dilangsungkan selain merupakan domain pihak memohon karena tps tps tidak untuk menanggapi dan menjawabnya point bahwa pada hari tanggal bahwa terhadap dalil dalil ataupun november kepala kepala alasan pihak pemohon tersebut adalah kampung se distrik didih merupakan domain pihak memohon secara serempak dengan untuk menanggapi dan menjawabnya mempergunakan kantong kantong plastik membawa bahwa pada saat pesta demokrasi surat surat suara ppd distrik didih, pihak terkait tidak ada menghadirkan saksi tps distrik didih sebanyak tps, hal ini dikarenakan kemampuan finansial pihak terkait dalam menyediakan transportasi dan akomodasi bagi saksi saksi tps tersebut bahwa pihak terkait mengetahui hasil pemungutan suara distrik didih adalah setelah menghadiri rapat pleno kpu kabupaten manokwari pada tanggal desember bahwa berdasarkan rapat pleno a guo yang dihadiri oleh pihak pemohon pihak memohon pihak terkait bawaslu pihak memohon telah meminta kepada bawaslu kabupaten manokwari untuk menjelaskan apakah ada laporan laporan dari pihak pemohon dan pihak terkait tentang ada atau tidak pelanggaran yang diketemukan dalam pemilukada putaran kedua, terhadap hal tersebut pihak bawaslu menerangkan sampai dengan rapat pleno ini tidak ada laporan laporan dari semua pasangan calon pemilukada kabupaten manokwari pihak terkait menghadirkan saksi pada saat sidang pleno kpu yaitu ayub siren xaverius kamerun point pada tanggal november dalil tersebut merupakan domain hari sebelum jad wal memohon untuk menjawabnya, namun pemungutan suara pada| pihak terkait sangat berkepentingan tanggal november |untuk memberikan bantahan dan kepala kampung gebouw keterangan: sebagai ketua kpps tps kampung bow dan anglo bahwa benar khristofel landasan tanya mencoblos sebagian adalah pembawa mandat sebagai besar surat suara, saksi dari pasangan nomor pihak pemohon), namun khristofel saksi mandat pemohon tps landasan juga merupakan anggota kam pung gebouw ter sebut pps tps kampung gebouw. yaitu khristofel landasan tidak bertindak sebagai saksi yang pihak terkait pada saat pemilukada bertindak sebagai saksi adalah pada tanggal november telah jupiter landasan yang menghadirkan saksi tps ditunjuk kpps, kampung gebouw adalah saksi murid landasan point bahwa pada tanggal dalil tersebut merupakan domain november tps memohon untuk menjawabnya, namun kampung nuhuwey, surat pihak terkait sangat berkepentingan suara dicoblos seluruhnya oleh untuk memberikan bantahan dan kpps, seluruh surat suara keterangan: banyak color untuk meme tangan pasangan calon bahwa pihak terkait dikampung nomor urut (dua), surat suara nuhuwey pada tps mengutus dan yang dicoblos sama dengan memberikan mandat sebagai saksi jumlah daftar pemilih tetap adalah melitus insan, (dpt) sebanyak pemilih: berdasarkan formulir kwk.kpu seharusnya yang menjadi beserta laporannya jelas dan nyata saksi dari pihak pemohon saksi mandat dari pasangan nomor adalah eli insan, namun fakta urut adalah merupakan anggota dilapangan adalah lazarus kpps tps kampung nuhuwey, landasan sehingga berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang kode berdasarkan peraturan kpu guo jelaslah saudara eli insan dilarang dan terlarang menjadi saksi dari partai ataupun dari peserta calon pemilukada, namun pihak pemohon tetap bersikeras untuk memberikan mandat saksinya adalah eli insan pihak pemohonlah yang sebenarnya melakukan intimidasi memaksakan kehendak serta melanggar asas demokratis dalam pemilukada yaitu uber dan judul: bahwakampung nuhuwey adalah salmon landasan point bahwa tps kampung dalil keberatan tersebut adalah yani distrik transisi merupakan domain memohon untuk berlangsung proses menjawabnya, namun pihak terkait pemungutan suara sangat berkepentingan untuk sebagaimana biasa memberikan bantahan dan keterangan: namun ditemukan kejanggalan, dalil pemohon dengan mengatakan yaitu surat suara dibuka oleh proses pemilihan sudah sesuai aturan gembala (pendeta) kemudian akan tetapi pada penjabaran dalil dicoblos oleh kpps kemudian pemohon juga mendalilkan adanya surat suara diserahkan kepada kejanggalan sehingga untuk dalil ini pemilih untuk dimasukan terjadi kontradiktif kedalam kotak suara. berdasarkan, sehingga berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang kode umum kabupaten manokwariid. pencoblosan surat suara distrik dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak bahwa kabupaten manokwari terdiri dari (dua puluh sembilan) distrik kecamatan yang (dua puluh tiga) distrik diantaranya tergolong distrik pedalaman, yaitu warfare, side, kabar, seop, amberbaken, murni, tanah rubuh, oransbari, transisidan menyambut. kedua puluh tiga distrik pedalaman tersebut jaraknya belasan: bahwa menurut rekapitulasi memohon, pasangan calon nomor urut basah) unggul dalam perolehan suara dari pasangan calon nomor urut distrik distrik pedalaman, kecuali distrik side dan oransbari: bahwa pemohon memiliki sangka yang beralasan, keunggulan pasangan calon nomor urut basah) dalam perolehan suara distrik distrik pedalaman tersebut diperoleh dengan cara cara yang tidak demokratis, melanggar hukum dan melanggar asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana pencoblosan surat suara distrik distrik pedalaman dilakukan bukan oleh pemilih yang berhak, baik itu dilakukan oleh kpps (aparat memohon tps) maupun dengan cara mobilisasi massa pemilih oleh tim pendukung pasangan calon nomor urut basah) dari suatu tps tertentu untuk memilih tps tertentu lainnya yang terjadi distrik, berdasarkan peraturan kpu guo jelaslah saudara bernada landasan dilarang dan terlarang menjadi saksi dari partai ataupun dari peserta calon peserta pemilukada, namun pihak pemohon tetap bersikeras untuk memberikan mandat saksinya adalah bernada landasan, sehingga yang melakukan pelanggaran secara struktur, sistematik dan masif adalah pemohon sendiri: bahwa pihak terkait dikampung yani pada tps mengutus dan memberikan mandat sebagai saksi adalah moses waran: point bahwa saksi mandat pemohon terhadap dalil pemohon tersebut atas nama otis karena tidak adalah merupakan domain memohon diperkenankan melaksanakan untuk menjawabnya, namun pihak tugasnya menjadi saksi tps terkait sangat berkepentingan untuk kampung harmoni distrik memberikan bantahan dan keterangan: manokwari selatan dengan alasan sudah ada saksi mandat bahwa saksi otis karena datang pemohon yang ditentukan oleh terlambat tps dan pada saat kpps tps otis karena tidak ada membawa surat mandat sebagai saksi, sehingga setelah diantar articles otis karena ditolak oleh memohon karena selaku kerdil tim sukses pemohon, saksi bahwa otis karena dalam formulir mandat demo hon diterima kwk.kpu tidak ada mengajukan menjadi saksi dengan catatan keberatan mengenai apakah ada harus memilih pasangan calon pelanggaran dalam mekanisme dan nomor urut tata cara pemungutan suara tps kampung harmoni. bahwa pemohon melakukan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar fakta fakta hanya dengan asumsi belaka dengan mendalilkan intimidasi mengarahkan saksi mandat untuk memilih pihak terkait, pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi mengarahkan?, dan dalam bentuk apa intimidasi mengarahkan? bahwa pihak terkait dalam pemungutan suara tps kampung harmoni distrik manokwari selatan memberikan mandat sebagai saksi adalah zeta towansiba point bahwa otis karena melihat menanggapi hal ini pihak terkait pendukung pasangan calon menyatakan dalil pemohon mengada nomor basah) membawa ada serta tidak didasarkan fakta, yang (tiga) karung beras dan tiga sebenarnya adalah (tiga) karung kartun mie instan beras dan tiga kartun mie instan adalah untuk logistik posko tim pemenangan kpps tps kampung pihak terkait dalam upaya untuk harmoni distrik manokwari melakukan pengawasan dan selatan mengatakan siapa pengamanan atas hasil pemungutan yang mencoblos pasangan suara pada tingkat ppd manokwari calon nomor urut basah) selatan sampai dibukanya sidang boleh mengambil beras dan pleno komisi pemilihan umum pada point ketua kpps tps kampung terhadap dalil pemohon tersebut harmoni menggunakan hak adalah merupakan domain memohon pilihnya tps tersebut untuk menjawabnya dengan mencoblos surat suara point saksi mandat jason power terhadap dalil pemohon tersebut dari pasangan calon nomor adalah merupakan domain memohon urut tps kampung untuk menjawabnya, namun pihak vihara ditolak kehadirannya terkait sangat berkepentingan untuk sebagai saksi oleh kpps memberikan bantahan dan keterangan: saksi jason power ditolak kehadirannya sebagai saksi karena kan saksi jason power datang terlambat dan tidak ada mamba mandat sebagai saksi bahwa pihak terkait tps telah mengutus dan memberi mandat sebagai saksi adalah philip umat dan temp dowansiba point saksi mandat demands aska bahwa pihak terkait tps telah (d. dari pasangan calon nomor| mengutus dan memberi mandat urut tps kampung (sebagai saksi adalah philips vihara ditolak kehadirannya dowansiba dan darius samba oleh kpps bahwa saksi demands aska ditolak kehadirannya sebagai saksi karena kan saksi demands aska datang terlambat dan tidak ada membawa mandat sebagai saksi point saksi mandat ice banggai terhadap dalil pemohon tersebut dari pasangan calon nomor adalah merupakan domain memohon urut yang mendapat mandat untuk menjawabnya, namun pihak sebagai saksi tps terkait sangat berkepentingan untuk kampung inggris ditolak memberikan bantahan dan keterangan, kehadirannya oleh ketua kpps tps kampung inggris bahwa dalil dalil keberatan pemohon tersebut adalah sangat kontradiktif, jika dicermati dan dimaknai dalil tersebut maka pihak terkait berasumsi bahwa wajar saja ketua kpps pada tps menolak kehadiran ice banggai karena ice banggai adalah saksi mandat tps bukan untuk tps kampung inggris dan atau pemohon kurang teliti dan tidak cermat dalam menyampaikan dalil dalil polita tersebut, bahwa kehadiran saksi ice banggai ditolak tps kampung inggris adalah datang terlambat dan tidak membawa mandat sebagai saksi bahwa pihak terkait tps kampung inggris mengutus (dua) orang saksi yaitu sebelum ahok. bosan ahok. point bahwa telah terjadi mobilisasi bahwa pihak terkait menolak dengan massa yaitu pada tps |tegas dalil mobilisasi massa tersebut kampung tebu sebanyak dan mensomir pemohon untuk orang dan pada tps membuktikan siapa pelakunya? dan kelurahan sow sebanyak bagaimana mekanisme pengarahan orang yang diangkut dengan massa tersebut truk tempat tps kampung wahai distrik manokwari selatan, dan massa pemilih tersebut diarahkan untuk mencoblos pasangan nomor urut point bahwa telah terjadi mobilisasi bahwa pihak terkait menolak dengan massa pemilih karyawan tegas dalil mobilisasi massa tersebut mulia) dari tps kelurahan dan mensomir pemohon untuk sow untuk memilih tps membuktikan siapa pelaku dan lingkungan sekolah tinggi bagaimana mekanisme pengarahan teologia ericsson tritt massa tersebut serta nomor polisi dikelola dipimpin oleh bastian kenderaan yang mengangkut sahabat, th, mth sehingga mobilisasi massa tersebut mengakibatkan tidak bisa menjamin terselenggaranya bahwa pemohon telah menilai pihak pemungutan suara secara terkait secara subjektif, walaupun uber dan judul: keberadaan tps diasangan nomor urut dimana pemilih mempunyai hak konstituen untuk menentukan sendiri hak pilihnya bahwa penyelenggara pemilukada tps telah dilaksanakan secara uber dan judul sehingga pihak terkait bukanlah penyelenggara pemungutan suara tps tetapi penyelenggara pemilukada tersebut adalah pihak memohon bahwa pihak terkait juga tidak berpikiran subjektif tetapi secara obyektif atas ditempatkannya tps distrik manokwari barat yang keberadaannya dihalaman rumah pemohon nathaniel landasan) pasangan nomor urut point berdasarkan model db bahwa terhadap dalil pemohon ini kwk.kpu ditemukan fakta adalah merupakan domain dari distrik dari distrik suara sah memohon menanggapinya sama dengan dpt atau dengan perkataan lain bahwa distrik se kabupaten distrik tersebut tidak ada manokwari pada saat sekarang ini satupun pemilih yang tidak sudah tidak ada hambatan lagi memperguna kan hak pilihnya dikarenakan akses transportasi darat maupun udara sudah memadai dan formulir c1.kwk.kpu (catatan dari distrik pedalaman distrik kota pelaksanaan pemungutan dapat ditempuh dalam hitungan jam suara dan penghitungan suara sehingga dalil pemohon yang pemilukada tps) distrik menyatakan pihak terkait bekerja distrik pedalaman tidak diisi| sama dengan memohon adalah oleh kpps merupakan fitnah dan upaya upaya pemohon yang sengaja dilakukan bahwa data rekapitulasi verse untuk mendiskreditkan pihak terkait but diatas, diduga pasangan calon nomor urut (basah) bahwa pemilih kabupaten bekerjasama dengan aparat manokwari adalah merupakan peri lih memohon tingkat tps |yang taat dan patuh dalam (kpps) memanfaatkan kondisi mempergunakan hak pilihnya jauhnya jarak dan rentang kendali geografis dari distrik bahwa dari beberapa kali dilaksanakan bermasalah tersebut dengan pemilihan umum, baik itu pemilihan sengaja melaksanakan umum untuk calon anggota legislatif, pencoblosan surat suara bukan pemilihan umum calon presiden dan oleh pemilih yang berhak wakil presiden, maupun pemilihan dengan maksud untuk umum untuk calon gubernur dan menaikan perolehan suara wakil gubernur, faktanya selalu pasangan calon nomor urut ditemukan jumlah pemilih yang basah) agar melampaui mempergunakan hak suara sama perolehan suara pemohon dengan jumlah daftar pemilih tetap (pasangan calon nomor urut yang menang distrik perkotaandiskualifikasi pihak terkait, dengan penjelasan sebagai berikut bahwa dalil dalil tersebut bersifat asumsi dan memaksakan termanokwari putaran kedua tahumanokwari putaran keduamanokwari secara konsisten dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adillah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan yang melanggar prinsip prinsip dasar dan mekanisme pelaksanaan pesta demokrasi pemilukada putaran kedua kabupaten manokwari, maka pihak terkait sampaikan bukti bukti kecurangan tersebut berikut ini: bahwa pemohon dan atau tim sukses pasangan nomor urut telah melakukan praktek money politik pada saat tanggal november telah membagikan kartu dengan foto pemohon kepada pemilih dengan imbalan uang sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah), dengan imbauan belakang kartu selesai tusuk kartu ini dikembalikan ,( bukti pt .) dan dalil ini akan dikuatkan dengan keterangan saksi cornelius menu yang menerima uang dari pemohon tim sukses pemohon: bahwa justru pemohonlah melalui tim suksesnya lewi longsor) selaku kepala distrik warfare telah melakukan kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif yaitu dengan mengundang seluruh kepala kampung dan ketua ketua kpps se distrik warfare untuk bertemu dengan calon wakil bupati dari pasangan nomor urut yaitu bapak temp lengkung, se, dan surat undangan tersebut juga dihembuskan kepada kabar pemerintahan otonomi daerah setda kab. manokwari dan kandidat pasangan nomor urut bukti pt .), seharusnya pemohon menyadari ketua kpps selaku penyelenggara pemilukada tingkat tps tidak dapat intervensi pihak manapun dan tidak dapat dilibatkan dalam konflik kepentingan calon peserta pemilukada, bahwa lebih ironisnya pada saat pra jabatan calon pegawai negeri sipil kabupaten manokwari tahun pada tanggal november kepala badan kepegawaian daerah bkd) kab. manokwari telah mengimbau untuk semua peserta pra jabatan untuk memilih pasangan nomor urut atas nama drs. nathaniel landasan dan temp lengkung, se, untuk mendukung dalil ini pihak terkait akan menghadirkan saksi david richard tagline sebagai peserta pra jabatan pada kantor setda kab. manokwari. bahwa pemohon drs, nathaniel landasan) adalah merupakan salah putra dari kepala suku besar pedalaman arfak sehingga pemohon melalui telah melakukan menghimbau dan mengintimidasi kepada seluruh kepala kampung se distrik murni, se distrik kabar, se distrik amberbaken dan kepala kampung se distrik seni khusus himbauan pada point yang intinya memenangkan pasangan nomor urut untuk mengamankan sistem pemerintahan yang baik dan sistem keturunan dalam adat dan intimidasi pada point apabila himbauan point dan tidak dilaksanakan pada putaran kedua pilkada terjadi celah, tidak ada suara penuh (dukungan penuh) maka untuk kawasan distrik yaitu berani, kabar, amberbaken dan seni silakan mencari fasilitas hubungan lain karena jembatan kali kasih, kami suku merah akan palang (bukti pt .) sehingga dengan adanya intimidasi ini mempengaruhi perolehan suara untuk pasangan nomor urut yang sangat signifikan perbedaannya dengan perolehan suara yang diperoleh pihak terkaitlegal standing pemohon menetapkan dr. bastian sahabat, th, ma, dan dr. robert k.r hammer, sh,m memiliki legal standing sebagai pihak terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan umum putaran kedua kabupaten manokwari tahun dalam register perkara nomor php.d viii tertanggal desember mahkamah konstitusi republik indonesia ii. menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua tahutanggal desember sebagaimana yang tertuang dalam model db kwk.kpu menyatakan sah keputusan berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum manokwari selatan. berikut ini beberapa kejadian yang membuktikan tentang telah terjadinya pencoblosan surat surat suara bukan oleh pemilih yang berhak: distrik didih(empat belas) kepala kepala kampung (yang juga menjadi ketua anggota kpps) distrik didih pencoblosan surat surat suara yang diterimanya dari panitia pemilihan distrik ppd) didih, id. bahwa pada pagi hari tanggal november pemungutan suara tidak dilangsungkan selain karena tps tps tidak dibangun dan oleh karenanya tidak ada proses pemungutan suara, juga karena surat surat suara sudah dijebloskan sehari sebelumnya oleh kepala kepala kampung distrik didih, id. bahwa pada pagi hari tanggal november (tanggal pemungutan suara) kepala kepala kampung se distrik didih secara serempak dengan mempergunakan kantong kantong plastik membawa surat surat suara dari kampungnya masing masing ppd didih yang terletak kampung iranmeba. kepala kepala kampung distrik didih tersebut dikumpulkan smp negeri didih kampung iranmeba. dalam pertemuan tersebut kepala kepala kampung kemudian menyerahkan formulir model c c1 kepada ppd didih untuk diisi oleh ppd didih: bahwa kejadian yang berlangsung terkait dengan proses pemungutan suara distrik didih melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerahketentuan tersebut dimaknai bahwa para pemilih seharusnya langsung memilih sendiri sesuai dengan pilihan dan hati nuraninya, yang dilaksanakan secara serempak, bebas dari intimidasi atau tekanan dari pihak manapun juga, yang pilihannya hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri, prosesberita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilukada kabupaten manokwari putaran kedua tahun bukti pt keputusan komisi pemilihan umum kabupaten manokwari nomor:: bukti pt formulir kwk.kpu tps kampung nuhuwey beserta laporannya, bukti pt: bukti pt otis karena dalam formulir kwk.kpu tidak ada mengajukan keberatan mengenai apakah ada pelanggaran dalam mekanisme dan tatacara perang hutan suara tps kampung harmoni, bukti pt kartu dengan foto pemohon: bukti pt surat undangan dari kepala distrik warfare kepada seluruh kepala kampung dan ketua ketua kpps se distrik warfare: bukti pt surat,tujuhxaverius kamerun saksi selaku saksi dari pasangan calon nomor kpu. pada tanggal desember semua berlangsung baik dan lancar walau ada keberatan lisan saksi pasangan calon nomor saudara petrus kondologit. keberatan itu hanya lisan, tidak ada yang tertulis dan dapat diklarifikasi ppd, dan terima semua klarifikasi oleh pihak yang keberatan. ayub siren saksi selaku saksi dari pasangan calon nomor pleno kpu. isi keberatan pasangan calon nomor ada pada distrik didih, keberatan karena malam hari pada tanggal november ada pencoblosan distrik didih oleh petugas pelaksana tanpa melibatkan masyarakat yang berhak atas hak pilih, malam hari juga dilakukan klarifikasi oleh panas dan tidak ada laporan yang masuk mengenai pelanggaran dari pasangan calon nomor romans peran saksi selaku saksi pleno kpu saksi menambahkan keberatan saksi pasangan calon nomor distrik: yaitu distrik didih, manokwari selatan, transisi, anski, dan menyambut. hal itu diklarifikasi petugas ppd bersangkutan. sehingga masalah selesai. panas saat itu diberi kesempatan kpu untuk menyampaikan apakah ada pelanggaran, panas katakan tidak ada pelanggaran. kuasa hukum pihak terkait menanyakan apakah saksi dari pasangan calon nomor menandatangani berita acara hasil ple saksi menerangkan bahwa seluruh saksi menandatangani berita acara dan keberatan hanya diajukan dalam bentuk lisan setelah selesai pleno kpu. moses waran saksi selaku pendeta dan hadir sebagai saksi pasangan calon nomor tps kampung aanbouw. saksi menuntun pelaksanaan doa kegiatan pemilihan. saksi membantah kesaksian yang menuduh saksi melakukan pelanggaran. saksi menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor sebanyak suara. david reinaltho tagline saksi selaku pns. pada tanggal november peserta pra jabatan yang berjumlah orang golongan i lll dihimbau oleh kepala kepegawaian pemerintah daerah manokwari drs. moneter untuk memilih pasangan calon nomor perintah dengan instruksi tertulis lapangan. jika tidak memilih semua peserta praja tidak diberi sk. ruth lensa rengga saksi selaku saksi dari distrik amberbaken. saksi menerima selebaran dari lembaga musyawarah adat suku mea distrik side. pada tanggal november sekitar pukul wit, saksi didatangi oleh kepala distrik, harun bonsai dan kapolsek sapo karin dirumah saksi. dalam pertemuan tersebut saksi diberikan selebaran yang berisi himbauan untuk memilih pasangan calon nomor pada saat pemilihan, jika tidak melakukan hal tersebut maka jalan yang merupakan akses bagi masyarakat menuju kota akan ditutup. saksi mengenal kepala distrik dan kapolsek karena memang kedua orang tersebut bertugas daerah sekitar tempat saksi tinggal. surat tersebut berisi: dengan hormat, sesuai hasil mufakat kami masyarakat distrik side yang berbatasan langsung dengan suku besar hatta miley, sou dan mea, maka kami masyarakat adat dan tokoh adat mea perlu menyampaikan beberapa himbauan sekaligus pernyataan sebagai berikut: bahwa untuk menjaga integritas dari tiga kepala suku besar pedalaman arfak maka perlu adanya pembagian pangkat raja yang sama dalam sistem keturunan: bahwa dalam putaran kedua pilkada putaran kabupaten manokwari, semua warga masyarakat terutama side, murni, ambarbaken, kabar dan snowi harus menjunjung tinggi nilai adat mea dan mengamankan snowi harus menjunjung tinggi pasangan nomor urut sebagai wujud turut mengamankan sistem pemerintahan yang baik dan sistem keturunan dalam adat. cornelius menu pada tanggal november pukul wit saksi didatangi seorang tim sukses pasangan calon nomor john kambuh untuk menyerahkan kupon sebanyak lembar dan uang senilai rp. per lembar kupon tersebut senilai rp. saudara john menyatakan kepada saksi bahwa saksi harus membagikan kupon tersebut kepada orang yang memiliki hak memilih dan pada malam itu juga kupon kupon tersebut dibagikan oleh saksi kepada orang orang yang namanya tertera kupon tersebut. pada tanggal november kupon tersebut dikembalikan untuk ditukarkan dengan uang tunai kepada saksi. pembagian uang tersebut dilakukan dibelakang gor langgeng manokwari pukul wit.manokwari pada persidangan hari selasa, tanggal desember yang menerangkan sebagai berikut: pada masa tahapan rekapitulasi tingkat komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten manokwari, panwaslukada menerima surat pengajuan keberatan tertulis dari tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nathaniel dominus landasan dan tempi well lengkung nomor: prb ndm wwr mkw xi1 tanggal desember kepada bawaslu kada kabupaten manokwari. hasil investigasi bawaslu kada kabupaten manokwari distrik yang diajukan dalam surat pengajuan keberatan tersebut, bawaslu kada kabupaten manokwari tidak menemukan adanya bukti bukti pelanggaran yang dimaksud. selanjutnya bawaslu kada melakukan pengkajian laporan tersebut dengan nomor: lpg panas mkw x il pada tanggal desember atas kajian tersebut bawaslu kada kabupaten manokwari berkesimpulan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor, dan rekomendasi laporan tidak diteruskan instansi yang berwenang. adapun hasil investigasi distrik yang juga disebutkanoleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten manokwari dengan registrasi php.d.vii. tanggal desember tersebut adalah sebagai berikut: distrik didih berdasarkan surat dari bawaslu kada distrik didih nomor: bawaslu dist ddh tanggal desember yang menyatakan tidak terjadi pencoblosan surat suara pada tanggal malam seperti yang dilaporkan dalam surat pengajuan keberatan tersebut (terlampir). distrik transisi berdasarkan surat dari bawaslu kada distrik transisi nomor: panas rsk tanggal desember menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara tidak ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dimaksud (terlampir). distrik manokwari selatan berdasarkan surat dari bawaslu kada distrik manokwari selatan tanggal desember menyatakan bahwa pelanggaran yang disampaikan oleh tim sukses nomer tidak menemukan bukti bukti pelanggaran yang dimaksud (terlampir). berdasarkan pengawasan bawaslu kada kabupaten manokwari melalui panas distrik terhadap fakta adanya jumlah perolehan suara sah sama dengan jumlah dpt distrik, bawaslu kada kabupaten manokwari berpendapat fakta itu tidak bertentangan (sesuai) dengan bukti formulir model yang dikumpulkan oleh pengawas pemilu lapangan ppl) ditingkat kampung dari kpps yang telah ditandatangani oleh masing masing ketua tps dan saksi saksi dari masing masing pasangan calon. (bukti menyusul) terhadap adanya dugaan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif bawaslu kada kabupaten manokwari tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari masyarakat terkait dengan pelanggaran distrik dimaksudkomisi pemilihan umum kabupaten manokwarii3.5j terhadap eksepsi pihak terkait guo, mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.manokwarmanokwari sebagaimanpemungutan dan penghitungan suara bebas dari manipulasi, dan penyelenggara memberikan kesempatan yang sama kepada para pemilih yang hadir tps, distrik transisiepala kampung gebouw sebagai ketua kpps tps kampung gebouw distrik transisi dan anggotanya pencoblosanperaturan lembar surat suara. saksi mandat pemohon tps kampung gebouw distrik transisi tersebut seharusnya khristofel landasan, tetapi yang bertindak sebagai saksi ternyata adalah jupiter landasan yang ditunjuk oleh ketua kpps tps setempat. perolehan suara tps kampung gebouwpps tps kampung nuhuwey distrik transisi pencoblosan seluruh surat suara untuk kemenangan pasangan calon nomor urut basah) sebanyak dpt yang berjumlah jiwa pemilih. pada keesokan harinya dengan menggunakan balai kampung yang difungsikan seolah olah sebagai tps dilakukan proses pemungutan suara secara formalitas padahal surat suara sudah dijebloskan terlebih dahulu pada malam hari sebelumnya. saksi mandat pemohon tps kampung nuhuwey distrik transisi tersebut seharusnya eli insan, tetapi yang bertindak sebagai saksi ternyata adalah lazarus landasan yang adalah kepala kampung nuhuwey yang ditunjuk oleh ketua kpps tps setempat. perolehan suara tps kampung nuhuwey3 dasarkan yang tertulis, ditetapkan pada november (vide bukti bukti bukti pt meskipun pada fakta yang ada persidangan dan sebagaimana tidak disangkal baik oleh memohon sendiri selaku penyelenggara, pemohon dan pihak terkait, bahwa seharusnya yang benar adalah tanggal desember sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatiksenin tanggal destanggal desember dan tanggal desember merupakan hari libur10sebagai berikut: i3. pencoblosan surat suara distrik dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak. pemohon menduga bahwa keunggulan pihak terkait distrik distrik pedalaman kabupaten manokwari distrik warfare, distrik kabar, distrik seop, distrik amberbaken, distrik murni, distrik tanah rubuh, distrik transisian distrik menyambut) diperoleh dengan cara yang tidak demokratis dan melanggar asas pemilu uber judul dengan cara surat suara dicoblos oleh kpps maupun dengan cara mobilisasi massa pemilih pendukung pihak terkait dari suatu tps tertentu untuk memilih tps tertentu lainnya yang terjadi distrik manokwari selatan. berikut ini beberapa kejadian yang didalilkan pemohon::u:, antara lain, di, tps kampung wahai distrik manokwari selatan, tps kelurahan sow distrik manokwari selatan: i3. distrik ditemukan fakta suara sah sama dengan dpt. pemohon menemukan fakta bahwa distrik kabupaten manokwari telah terjadi jumlah pemilih yang mencoblos sama dengan jumlah pemilih dalam salinan dpt dan semuanya mencoblos dengan cara yang benar, dari formulir model c c1 yang dimiliki pemohon, pemohon menyatakan memperoleh fakta bahwa formulir tersebut tidak diisi secara c1 tersebut berakibat pada tidak. hal ini memunculkan dugaan kuat dari pemohon bahwa proses penyelenggaraan pemungutan suara berlangsung luar prosedur yang melibatkan pihak terkait dan memohon untuk memenangkan pihak terkait, dengan cara memanfaatkan jauhnya jarak dan rentang kendali geografis distrik tersebut, dengan cara mencoblos surat suara yang dilakukan oleh kpps dan pihak terkait melakukan mobilisasi massa dari satu tps tps lain distrik tersebut, antara lain:. pendapat mahkamah tentang serttentangyaitu telah terjadi pencoblosan surat suara distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak dan ditemukannya suara sah sama dengan dpt distrik: i3 menimbang bahwa pemohon, dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan bahwa pencoblosan surat suara distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak terkait dengan ditemukannya suara sah sama dengan dpt distrik dimaksud. pemohon mendalilkan kedua hal tersebut terjadi karena:, yaitu kpps yang telah direncanakan dengan matang oleh pihak terkait bekerjasama dengan aparat memohon tingkat tps untuk memenangkan pihak terkait. kampung kampung yang mengalami kejadian ini umumnya tidak ditemukan tps dan hal ini, menurut pemohon, dibuktikan pula dengan fakta bahwa pihak terkait unggul distrik dari distrik yang bermasalah tersebut, kehadiran saksi saksi mandat pemohon tps dan ppd sengaja ditolak oleh aparat memohon dengan maksud untuk memudahkan proses pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh kppsoleh kpps, pihak terkaitihak terkait: i3 menimbang bahwa setelah memeriksa dalil dalil pemohon, jawaban memohon, keterangnilai pemohon tidak secara jelas dan rinci menguraikan dalil dalilnya. pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara distrik yang dilakukan oleh bukan pemilih yang berhak yang menjadi pembenaran terhadap ditemukannya suara sah sama dengan dpt distrik. namun dalam uraian dalilnya, dari distrik pedalaman kabupaten manokwari, pemohon mencantumkan distrik yang diduga terjadi pelanggaran, bukan distrik. dari distrik tersebut, pemohon hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran pemilukada tiga distrik saja yaitu distrik didih, distrik transisi, dan distrik manokwari selatan. dalil pemohon mengenai pelanggaran yang terjadi distrik manokwari selatan pun, sebenarnya tidak termasuk dalam distrik yang dianggap bermasalah. oleh karenanya, mahkamah hanya akan menilai dalil dalil mengenai dugaan pelanggaran pemilukada distrik didih, distrik transisi, dan distrik manokwari selatan sebagaimana diuraikan bawah ini, sedangkan terhadap dalil dalil pemohon distrik lainnya, mahkamah menilai dalil dalil tersebut kabur dan tidak jelas (obscura libel) sehingga dikesampingkan: i3 terhadap ketiga distrik guo, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut(vide keterangan saksi daniel sasakidivide keterangan saksi daniel landasan dan buktilandasan|mandacanjo, (vide keterangan saksi yulius otis karena, anis kumanireng|untuk memperkuat dalil dalil atas, pemohon juga mengajukan bukti dan bukti berupa surat pernyataan adanya pencoblosan yang dilakukan kpps tps kampung korea distrik survei dan tps kampung nimbae distrik warfare, serta mengajukan keterangan saksi petrus kondologit, pit landasan, hendrik towansiba, kopi landasan, agus tibia, dan john mayor, i3 memohon pada pokoknya membantah dalil dalil pemohon atas, sebagai berikut: distrik didih pemungutan suara berlangsung pada november sesuai aturan. pada kpps terdapat panas lapangan, panas distrik, dan aparat keamanan. pemohon justru tidak mengirim saksi setiap tps. pemohon tidak mengajukan keberatan dalam formulir kwk.kpu dan da2 kwk.kpu, serta tidak ada laporan pelanggaran dari bawaslu: distrik transisi pemungutan suara tps kampung gebouw berlangsung pada november sesuai aturan. kekalahan pemohon tps tersebut juga telah terjadi pada pemilukada putaran pertama. memohon tidak pernah menolak saksi pemohon atas nama jupiter landasan yang datang terlambat sekitar jam. karena terlambat, saksi masih dapat mengawasi dari luar area pemungutan suara sebagai pemantau, pemungutan suara tps kampung nuhuway berlangsung pada november sesuai aturan. ketiadaan suara pemohon tps tersebut bukanlah pelanggaran hukum. jika seluruh pemilih yang tercatat dpt menggunakan hak pilihnya, juga bukan merupakan pelanggaran hukum. saksi pemohon atas nama eli insan adalah ketua pps sehingga tidak menjadi saksi pemohon. penunjukan saksi pemohon lapangan tps dilakukan dengan ceroboh dengan hanya mengedarkan blank kosong dan main tunjuk tanpa persiapan sama sekali sehingga nama yang ditunjuk kadang kadang tidak sesuai dengan yang ada lapangan, cc. pemohon mengakui bahwa proses pemungutan suara tps kampung yani berlangsung sebagaimana biasa. dalil pemohon kontradiktif, karena jika surat suara dibuka pendeta dan dicoblos, artinya surat suara tersebut dicoblos dua kali yaitu dicoblos oleh pendeta kemudian oleh pemilih, artinya ada surat suara tidak sah. namun, pemohon mendalilkan seluruh surat suara yang mencoblos yaitu surat suara adalah sah: distrik manokwari selatan memohon menolak saksi pemohon atas nama otis karena karena yang bersangkutan datang terlambat lebih dari jam, padahal saksi harus hadir menit sebelum mulai pemungutan suara. memohon membantah adanya pembagian beras dan mie instan tps kampung harmoni. kalaupun dalil pemohon benar, hal itu tidak membuktikan adanya money politic secara masif dan tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. memohon membantah bahwa ketua kpps tps kampung harmoni mencoblos enam surat suara, karena tidak ada satupun laporan panwaslukada terkait adanya pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali: saksi jason power ditolak menjadi saksi tps kampung vihara karena ada saksi yang telah melapor dan menyerahkan blank mandatbintang reformasi yang diwakili oleh: nama bursa zarnubi, s.e. pekerjaan jabatan ketua umum dpp partai bintang reformasi kewarganegaraan indonesia alamat jalan kh. abdullah syafi'i nomor tebet, jakarta selatan nomor telepon nomor facsimile il.kh. abdullah syafi'i nomor tebet, jakarta selatan nomor telepon nomor facsimile berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada: mohammad asli, s.h. any aryan, s.h., ll.m. mohammad firdaus, s.h. mohammad fauzi, s.h. agus haryanto, s.h. syaiful huda, s.h. laeta masyrifah, s.h., kn. ria serial hasyim, s.h. richard harapan, s.h. adi mandar, s.h., hum. ihsan rauf praja, s.h. abdul lukman hakim, s.h.. rasa said, kuningan, jakarta nomor telepon nomor faksimili yang bertindak sendiri sendiri atau bersama sama, selanjutnya disebut sebagai . ididik soekarno, s.h., effendi harahap, s.h., joseph suwardi sabda, s.h., ll.m., muhammad g.,2n25550505050 . memohon, i1. komisi pemilihan umum kabupaten musi rawas, berkedudukan lubuk linggau, selanjutnya disebut turut memohon xii duduk perkara membaca putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vi1 tanggal juni yang kamarnya, sepanjang berkaitan dengan kecamatan tiang pumping memungut, dapil musi rawas kabupaten musi rawas, provinsi sumatera selatan, berbunyi sebagai berikuti2. menimbang bahwa terhadap putusan mahkamah nomor php. c vi1 bertanggal juni turut memohon xii telah melaksanakannya sebagaimana dijelaskanpertimbangan hukum menimbang bahwa pemohon dalam permohonan perkara nomor php.c vii mendalilkan kecamatan tiang pumping memungut memperoleh sejumlah suara, sementara kpu menyatakan perolehan pemohon kecamatan tiang pumping memungut sejumlah suara: menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan sela nomor php.c vii bertanggal juni menimbang bahwa berdasarkan putusan sela nomor php.c vii bertanggal juni tersebut, komisi pemilihan umum kabupaten musi rawas telah melaksanakan penghitungan suara ulang pemilihan umum calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah pada kecamatan tiang pumping memungut, kabupaten musi rawas pada tanggal juli sebagaimana termuatmenimbang bahwa berdasarkan laporan turut memohon xii (kpu kabupaten musi rawas) dalam surat nomor: kpu.mura iii tersebut atas, diperoleh hasil penghitungan suara ulang kecamatan tiang pumping memungut sebagaimana termuat dalam berita acara penghitungan ulang surat suara dprd kabupaten musi rawas untuk kecamatan tiang pumping memungut daerah pemilihan musi rawas dan lampiran berita acara model db dprd kabupaten kota tanggal julil.iang pumping memungut, daerah pemilihan musi rawas kabupaten musi rawasdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota dprd kabupaten) kecamatan tiang pumping memungut, daerah pemilihan musi rawas kabupaten musi rawas adalah|0musi rawasdesember memberi kuasa kepada arteria dahlan, s.t., s.h: risa wariskan, s.h., dan audi rumania, s.h.:januari memberi kuasa kepada fadilah putri lubis, s.h, sedari ginting, s.h, nur alamsyah, s.h., mh: irwansyah putra, s.h, mba, nasrul ichsan nasution, sh:era utaraprovinsi sumatera utarajanuari memberi kuasa kepada dr. putra kaban, s.h, m.h: produk, s.h.: purity sitompul, s.h.: harris hutabarat, s.h: politik aritonang, s.h, nelly way, s.h, arnold purba, s.h dan hermanto barus, dan mengundurkan diri sejak pendaftaran kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannyakarhc) kena ukur karo jambi berbaktabupaten karo pasangan calon nomor atas nama dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti yang tidak pernah menyelesaikan pendidikannya atau setidak tidaknya tidak pernah menamatkan pendidikannya tingkat sekolah menengah atas loloskan menjadi pasangan calon, sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak memenuhi syarat formil dapat diloloskan oleh memohon sebagai seorang calon kepala daerah untuk dipilih kabupaten karo: bahwa secara hukum dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh memohon sebagai calon kepala daerah kabupaten karo untuk mengikuti pemilukada kabupaten karo periode oleh karena syarat pencalonan bertentangan dengan syarat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pedoman tehnis tata cara pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbunyi, sebagai berikut: peraturan komisi pemilihan umum nomor tahupemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatanoo.y bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri bersangkutan:, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat lakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta baru tersebut disertai surat keterangan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya: apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapatselain menyertakan fotokopi ijazah atas sta atau sederajat, bakal pasangan calon juga menyertakan fotokopi ijazah seluruh jenjang bawahnya yang legalisasi oleh lembaga yang berwenang. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, makarnperaleh kekuatan hukum tetapdalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten karo tahun pihak terkait sudah sejak semula tidak penah melengkapi persyaratan administrative berupa ijazah maupun surat tanda tamat belajar dari sekolah yang bersangkutan, kalaupun dinyatakan ijazah pihak terkait hilang dan kemudian pihak terkait meminta kepada dinas pendidikan nasional untuk penerbit surat pengganti ijazah, hal tersebut juga tidak mampu untuk memenuhi persyaratan administratif oleh karena surat pengganti ijazah tersebut ternyata juga tidak dilegalisir oleh dinas pendidikan nasional, dengan demikan pemilukada kabupaten karodr. hc) kena ukur karo jambi berbakti adalah yaitu asas pemilu "jujur", ", s.h adalah yaitu asas pemilu jujurdr. hc) kena ukur karo jambi berbakti, tempat memohon beserta dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti juga terkesan menyembunyikan kekurangannya tersebut, disebabkan dr. hc) kena ukur karo jambi berbaktikaro dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti secara sengaja dan dengan niat menutupi kecurangandr. hc) kena ukur karo jambi berbakti sebagai calon bupati karo adalah tidak sah: bahwa pihak terkait dalam pemilukada kabupaten karo telah diusung oleh beberapa gabungan partai politik, antara lain: partai karya peduli bangsa, partai keadilan dan persatuan indonesia, partai gerakan indonesia indonesia raya: partai perjuangan indonesia baru, partai pemuda indonesia, partai bulan bintang: partai buruh: partai merdeka, partai nasional benteng kerakyatan indonesia, partai kebangkitan bangsa namun demikian, ternyata beberapa dari partai pengusung pihak terkait telahantaranya partai politik tersebut antara lain: partai pemuda indonesia, partai merdeka, partai kebangkitan bangsa: partai nasional benteng kerakyatan indonesiatai politik yang mengusung mencalonkan pihak terkait berdasarkan surat kogn, telah batalkan", dengan demikian keikutsertaan pihak terkait yang diusung oleh partai politik yang tidak memenuhi syarat formil sudah sepatutnya untuk dinyatakan cacat formil". adapun secara rincsebagai berikut: undang undang nomor tahunkenal sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan::bahwa terhadapif ini, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari bawaslu kabupaten karo tempat dalam perjalanannya memohon juga melakukan perbuatan perbuatan lain seperti: adanya pertemuan, skpd, camat kabupaten karo rumah dinasti sitepu kepala dinas pariwisata kabupaten karo) jalan perwira komplek perumahan sebanyak berantai, yang dihadiri oleh sekda kabupaten karo dan pasangan calon nomor dalam pertemuan tersebut dihadiri lebih kurang orang. inti pertemuan agar seluruh jajaran pns kabupaten karo memilih pasangan calon nomor urut para skpd yang hadir menggunakan mobil dinas masing masing. pertemuan tersebut dilakukan awal bulan oktober adanya pertemudihadirijuga ada acara makan bersama dan pertemuan tersebut menggunakan pengeras suara. pertemuan dimulai jam sampai denganrupasangan dan memenangkan pasangan calon nomor urut pertemuan dilakukan sekitar tanggal desember jam sampai dengan diakhiri dengan makan bersama,jumlah yang hadir sekitar orang. pertemuan dilakukan jam sampai dengan pertemuan diakhiri dengan makan bersama, pada tanggal desember desa persegibinaga. dalan acara tersebut dilakukan pelantikan karang taruna dan juga dihadiri tim pasangan nomor urut juga camat tigabinagailkakaro tahun kenapa tidak?dr. hg) kena ukur karo jambi berbakti adalah seorang yang tidak pernah menamatkan sekolahnya maka sudah pastilah para pemilih kabupaten karo tidak akan memilih pihak terkait dan sudah dapat dipastikan memilih pemohon sebagai calon bupati yang tidak cacat hukumkaro dalam berita acara tertanggal desember tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten karo pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun menyatakan batal demi hukum (void initio)il tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo, menyatakan batal demi hukum (void initio) penetapjuncto surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada x11 menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu pasangan calon dengan nomor urut dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti dan terkecil brahmana, s.h dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai pasangan calon dan peserta dalam pemilukada kabupaten karo tahun menetapkan pasangan calon dengan nomor urutkaro nomor kpu kk pilkada tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tanggal september bukti fotokopi, tanggal desemberdesember memberi kuasa kepada ginting soka, s.h., mm.: soejono, s.h., m.h,idan pihak terkait membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, memohon, pihak terkait dan pihak terkait ii: bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada x1bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor, tanggal desember bukti fotokopi surat keterangan nomor stm tertanggal maret yang diterbitkan oleh sekolah teknologi menengah negeri medan: bukti fotokopi surat keterangan pengganti ijazah nomor smk tertanggal agustus yang diterbitkan oleh sekolah menengah kejuruan negeri medan, bukti fotokopi surat dari dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten karo nomor tertanggal desember perihal klarifikasi ijazah: bukti fotokopi surat dinas pendidikan pemerintah provinsi sumatera utara nomor disiksa tertanggal desember perihal klarifikasi ijazah: bukti fotokopi surat keterangan pengganti stub tanda lulus yang hilang nomor m86, tertanggal atas nama bernadette paroki: bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah teknologi menengah stm) atas nama purnama barus, tertanggal juni bukti fotokopi surat pengganti ijazah nomor sd tertanggal juni bukti fotokopi biodata pihak terkait selaku anggota dprd kabupaten karo periode tahun bukti fotokopi. samping mengajukan bukti bukti tertulis, pemohon pada persidangan tanggal januari mengajukan (sebelas) saksi masing masing bernama shichi army, sofyan ginting, s.h., edison sinulingga, pianis sitepu, hormat br. ginting, bunga malem br. berbakti, jakut, datang karo karo, jasa bangun, antigen anik, dan sastra tarigan drs, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: shichi army bahwa saksi sebagai jurnalis sejak tahun sampai dengan dan mengikuti perkembangan permasalahan keabsahan ijazah kena ukur surbatti: bahwa saksi mendapatkan dua biodata ijazah atas nama kena ukur berbakti yang berbeda mengenai tempat kelahirannya, dan tidak pernah mendapat tindaklanjut hingga pengadilan, bahwa pada tahun saksi pernah dihubungi oleh ekstrim brahmana sekretaris pni marhenisme) yang diketuai kena ukur berbakti, yang menanyakan kepada saksi dimana bisa mendapatkan kejar paket c , oleh ekstrim brahmana dijawab untuk melengkapi syarat pencalonan sebagai anggota legislatif dan bupati tahun sofyan ginting, s.h bahwa saksi adalah mantan panas legislatif tahun bahwa pada tahun ada calon legislatif yang terindikasi jasanya palsu termasuk kena ukur berbakti, dan sudah diproses gakumdu tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dengan alasan sudah kadaluarsa, saksi melihat ada indikasi khususnya stempel surat keterangan pengganti ijazah ada perbedaan redaksional, bahwa adanya partai politik pendukung pasangan calon nomor yang belumnasional benteng kemerdekaan indonesia, partai kebangkitan bangsa dan partai buruh. edison sinulingga bahwa saksi adalah salah satu calon legislatif dari pds pada pemilihan anggota legislatif karo pada tahun bahwa pada pemilu calon legislatif terdapat orang yang terindikasi ijazah palsu berdasarkan bawaslu karo diantaranya saksi dan kena ukur berbakti tetapi tidak ada tindaklanjutnya. pianis sitepu bahwa saksi adalah anggota ppk kecamatan tiga panah: bahwa adanya money politic yang dilakukan pasangan calon nomor urut dengan memberikan uang sebesar rp. sampai dengan rp. desa suka, desa buluh raya, desa kuta boleh, desa tiga panah dan desa menawari dan sudah dilaporkan kepada panas tetapi tidak ditindaklanjuti, bahwa pada tanggal desember saksi mengetahui adanya kampanye berkedok acara natal yang dilakukan oleh kena ukur surbatti dan terkecil brahmana pasangan calon nomor urut bahwa para tanggal desember malam hari desa seberapa kecamatan tiga panah dan desa seberapa kecamatan barus jahe, saksi mengetahui adanya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dengan jamin ginting kepala dinas perhitungan) bersama dr. sambil depart mantan sekda). hormat br. ginting bahwa pada tanggal desember (malam hari) ada acara pelantikan karang taruna desa persegi kecamatan tiga bidang yang dihadiri oleh pius ginting camat tiga bidang), raja edward sebatang kepala desa persegi), beberapa staf kecamatan, dan pns dari kantor kecamatan serta juga dihadiri oleh pasangan calon nomor urut bersama timnya, bahwa pasangan calon nomor urut dalam pertemuannya telah menjanjikan akan memekarkan menjadi dua kabupaten dan desa persegi menjadi ibukota kecamatan, bahwa telah terjadi keributan yang dilakukan orang tua siswa karena raja edward sebatang kepala desa persegi) menjanjikan jika memilih pasangan calon nomor urut akan dibagikan uang sebesar rp. , , uang transport dan uang makan kepada mahasiswa, bunga malem br. berbakti bahwa saksi mendukung keterangan saksi hormat br. ginting: bahwa saksi melihat sebelum pemilukada putaran kedua, raja edward sebatang kepala desa persegi) mengumpulkan masyarakat desa dan mengajak makam bersama rumahnya sambil membagikan uang sebesar rp. , orang agar memilih pasangan calon nomor urut termasuk abangnya saksi sendiri yang bernama ngela berbakti. jakut bahwa saksi telpon temannya yang bernama sastra, kalau rumahnya dinasti sitepu kepala dinas pariwisata kabupaten karo) telah kumpul seluruh camat, dan skpd dan juga dihadiri pasangan calon nomor urut dalam pertemuan itu saksi datang secara tersembunyi, dan mendengarkan jika pasangan calon nomor urut terpilih menjadi bupati maka yang kumpul akan diberikan jabatan dan proyek, bahwa sekda mengajukan kepada seluruh camat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten karo putaran kedua. datang karo karo bahwa pada tanggal desember loss desa kutabuluh telah diadakan acara makan bersama yang dihadiri oleh saksi, pasangan calon nomor urut edison karo karo camat kuta buluh), robinson purba camat tiga deret), olin ginting kepala desa sinabung) dan dihadiri oleh orang, dalam pertemuan itu, jika pasangan calon nomor urut terpilih menjadi bupati akan memekarkan daerahnya menjadi dua kabupaten dan desa persegi menjadi ibukota kecamatan. jasa bangun bahwa pada tanggal desember saksi diminta oleh kepala desa untuk menghadiri pertemuan acara makan bersama gudang vanili desa batu karang kecamatan payung, dengan dihadiri oleh kena ukur surbatkti, robinson purba camat tiganderket), seluruh kepala desa dan orang: bahwa desa batu karang kecamatan tiganderket dan kecamatan payung telah dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut antigen manik bahwa pada tanggal desember pasangan calon nomor urut mengadakan pertemuan desa lingga yang dihadiri kepala desa yaitu kepala desa lingga, kepala desa lingga julu, kepala desa doku surga dan kepala desa nang belawan, serta juga mengundang karang taruna desa lingga, bahwa dalam pertemuan pasangan calon nomor urut menghimbau kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilukada nanti dan apabila nanti menjadi bupati, akan buat los desa ini. drs. sastra tarigan bahwa saksi adalah pns pengawas sekolah) bahwa adanya pertemuan dengan para guru negeri maupun swasta dan para pengawas sekolah, pada acara perayaan natal yang dilaksanakan gereja gbk: dalam pertemuan itu ada sambutan dari camat kabajahe drs. lista karo karo) menyarankan dengan mengajak para yang hadir agar mendukung dan memenangkanpermohonan pemohon guo tidak memenuhi persyaratan bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamelanjutnya, perihal sebagaimana ketentuan diatas telah pula dipertegas." bahwa jika diperhatikan polita dari permohonan guo, ternyata pemohon sama sekali tidak menguraikan dan atau mengemukakan secara tegas dan jelas mengenai adanya kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon, begitu juga petit dari permohonan guo, pemohon juga tidak meminta untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar, bahwa dengan demikian, permohonan pemohon guo tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku dan konsekuensinyautaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun putaran kedua telah dilaksanakan pada tanggal desember tahun yang diikuti oleh dua pasangan calon sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada x11 tanggal november tentang penetapan pemenang pertama dancalon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun yaitu sebagai berikut: weber urat pangan calon rata daerah dan art kerta daerah (satu) dan. similar segala, (hc). kena ukur karo jambi berbakti terkecil tarigputaran kedua oleh komisi pemilihan umum kabupaten karo (in cast memohon) tanggal desember model kwk.kpu), juncto surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo (in cast memohon)putaran kedua adalah sebagai berikut: dora dan lara wakil kepala daerah suara siti aminah br. merangin angin, gan bea bengali masal has den bannon dai berbakti dan terkecil tarigan dan persentastanggal desem:tentang syarat pendidikan pasangan calon nomor urut bahwa72010,), sebagaimana keterangan tertulis pihak terkait dalam putusan perkara nomor php.d viii tanggal desember halaman sampai dengan bahwa lebih dari pada itu, masalah persyaratan mengenai pendidikan daripada(atas nama riemenda ginting, sh, dan aksi bangun) dalam perkara nomor php.d vii1 dimana terhadap permasalahan tersebut mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat: "bahwa sesuai dengan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang menyatakan, "ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf . dst . dst , maka tindakan memohon yang menggunakan surat keterangan pengganti ijazah pihak terkait ( dalil pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum" lihat putusan perkara nomor php.d viii tanggal desember pada halaman bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan memohon, maka berkas pencalonan pasangan calon nomor urut (in cast (hc) kena ukur karo jambi berbakti), telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon kepala daerah dalam pemilukada kabupaten karo tahun hal ini sesuai dengankti. bahwa oleh karma permasalahan syarat pendidikan pasangan calon nomor urut (in cast (hc) kena ukur karo jambi berbakti) telah tertuang secara tegas dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal desember maka menurut memohoatau dikesampingkan. tentang laporan dana awal kampanye bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman menyebutkan adanya empat partai politik, yaitu: tidak melaporkan dana awal kampanye kepada komisi pemilihan umum kabupaten karo: bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan mengada ada, karena keempat partai politik yang disebut sebut oleh pemohon!i11 tanggal maret perihal:rekening khusus dana kampanye. bahwa lebih lanjut, laporan dana awal kampanye yang dipermasalahkan oleh pemohon guo, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tahapan pemilukada kabupaten karo tahun karena laporan dana awal kampanye sebagaimana dalil permohonan guo adalah dalam tahapan pemilu legislatif tahun bahwatentang adanya pertemuan skpd dan camat kabupaten karo bahwa dalil pemohon pada halaman angka yang pada intinya menyebutkan tentang, adalah tidak benar sama sekali bahkan memohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang pertemuan pertemuan yang dimaksud oleh pemohon dalam dalil permohonannya, bahwa oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun putaran sebagaimana dalil permohonan pemohon guo, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menolak dalil permohonan pemohon guoyanglraian dan alasan alasan yang telah dikemukakan tersebut atas, dimohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa,aro, tanggal desember model kwk.kpu): bukti fotokopitanggal desember bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada xii tentang penetapan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun tanggal desember bukti fotokopi surat dinas pendidikan pemerintah kota medan nomor dikmenjur hal: legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, tanggal agustus bukti fotokopi surat dinas pendidikan pemerintah kabupaten karo nomor dokumen hal: perbaikan data tempat lahir pada legalisasi surat keterangan pengganti ijazah, tanggal agustus bukti fotokopi surat kepala sekolah sd smp sma smk swinton bangun nomor sd. tanggal agustus bukti fotokopi surat keterangan kepala sekolah negeri nomor tiganderket nomor sd. tanggal agustus: bukti fotokopismp negeri kabanjahe nomor smp. mn hal: data siswa atas nama kena ukur berbakti, tanggal agustus bukti fotokopi surat keterangan slip negeri kabanjahe nomor slip mn tanggal desember bukti fotokopi surat sekolah menengah kejuruan negeri medan nomor smk perihal verifikasi keabsahan ijazah, tanggal agustus bukti fotokopi surat keterangan sekolah teknologi menengah negeri nomor stm tanggal maret bukti fotokopi surat keterangan sekolah menengah kejuruan negeri medan nomor smk tanggal juliartai pemuda indonesia nomor dpc ppi kr'a hal: penyerahan nomor rekening dan laporan dana awal kampanye, tanggal maret bukti fotokopi surat dewan pimpinan daerahbukti fotokopfotokopi surat dewan pimpinan cabang partai nasional banteng kerakyatan indonesia kabupaten karo nomor dpc pnb karo !l1 tanggal maret perihal laporan awal dana kampanye rekening khusus dana kampanye. i2.5jyang selengkap!ihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum putaran keduaxi1 tentang penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun bukti pt bahwa pada tanggal desember komisi pemilihan umum kabupaten karo telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara putaran kedua dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun sebagaimanbukti pt bahwa pada tanggal desember pihak terkait dalam pemilihan umum putaran kedua kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karo tahun tersebut berada pada urutan pertama dengan perolehan suara sebanyak suara. sedangkan pemohon) berada pada urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak suara: bahwa, selanjutnya disebut pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan mahkamah konstitusi sehubungan bahwa merekalah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sebesar su,, maka pihak terkait telah memenuhi syarat sebagai pihak terkait" dalam perkara permohonan pembatalan atas surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada x1,uil dalam eksepsi substansi permohonan keberatan dari pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil,permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada"en wakil kepala daerahpelanggaran pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut (meloloskan pasangan calon nomor urut:la daerah dan wakil kepala daerah yaitu tahap pendaftaran pasangan calon dan bukan tahap hasil penghitungan suara mana apabila haolehdan seterusnya. hal tersebutsif yang dilakukan oleh pemohon setiap tps tps yang berada kabupaten karosiro pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan pemilukada, yakni termahal dalamsetelah pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut membaca satu persatu alasan pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, pihak terkait tidak menemukan satu pun dalil pemohon yang menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara oleh memohon komisi pemilihan umum kabupaten karo) untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,dengan demikian maka permohonan pemohon sudah sepatutnya ditolak. tentang ijazah pihak terkait dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti) bahwa permohonan pemohon pada halaman angka mengenai legahisir ijazah pihak terkait atas nama dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti) sudah menjadi salah satu permohonan pada permohonan pemilukada kabupaten karo pada tanggal november yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut yaitu riemenda ginting, s.h, dan aksi bangun, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tertanggal desember pada halaman point oleh karena itu permohonan pemohon tidak beralasan lagi (nobis idem), bahwa mengenai surat keterangan pengganti ijazah atas nama dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti secara hukum telah tepat dan benar dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah konstitusi nomor php.d viii tertanggal desember tersebut: bahwa pihak terkait idr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti) dengan menggunakan surat keterangan pengganti ijazah yang lama dengan persyaratan pada pemilukada kabupaten karo tahun juga pernah mencalonkan diri menjadi calon bupati pada pemilukada kabupaten karo pada tahun yang berpasangan dengan siti aminah sebagai wakilnya, yang sekarang sebagai pemohon dalam perkara guo, dan dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti juga lemah mencalonkan diri dan menjadi anggota dprd kabupaten karo tahun surat keterangan pengganti ijazah tersebut diterima oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten karo tanpa adanya keberatan atau proses hukum: bahwa oleh karena surat keterangan pengganti ijazah atas nama dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti, tanggal maret dan tanggal juli secara hukum telah tepat dan benar, maka dalil pemohon tidak berdasar sehingga harus ditolak. tentang partai politik pengusung pihak terkait bahwa dalil pemohon dalam permohonan pada halaman angka menyatakan: .partai politik yang mengusung mencalonkan pihak terkait berdasarkan telah dibatalkan".bahwa selain itu pula, mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus mengenai sah atau tidak sahnya keuangan partai politik sebagai partai pengusung pihak terkait, oleh karena itu dalil pemohon tidak berdasar sehingga harus ditolak. tentang pelanggaran penyelenggaraan pemilukada kabupaten karo tahun bahwa dalil pemohon pada halaman point yang menyatakan: terhadap kesalahan kesalahan danini, akan tetapi tidak ada penyelesaian dari bawaslu kabupaten karo . . bahwa dalil pemohon sangat mengada ada, karena: bahwa: halaman permohonan pemohon). disamping itu, pihak terkait tidak lem, perlu pihak terkait tegaskan, sebagaimana dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut yaitu riemenda ginting, s.h, dan aksi bangun, dan pemohon juga sebagai pihak terkait. seandainya pertemuan tersebut ada cloud non pemohon tidak lemah mengungkapkan adanya pertemuan tersebut, sehingga dalil pemohon tidak berdasar dan harus ditolakkarang dan masyarakat desa batu karang gudang vanili, pertemuan kepala desabinaga dan camat tiganderket.serta masyarakat karena pihak terkait berprofesi sebagai pengusaha dan advokat.,lemah merencanakan dan memerintahkan diselenggarakannya acara pesta budaya tersebut. bahwayaitu tindak pidana pemilukada yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum, dan pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak terkait, bahwa oleh karena itu, pihak terkait mensomir agar pemohon dapat membuktikan dalil dalil permohonannya yang menyatakan adanyasehingga mengakibatkan terdapatnya perselisihan perhitungan suara pada pemilukada putaran kedua.amaya sebagai berikut:berlaku surat keputusan komisi pemilihan umum kabupateni tahun atau, apabila mahkamahkomisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk pilkada ix bukti ptertanggal desember bukti pti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tertanggal desember bukti pti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten karo tentang hasil verifikasi dan klarifikasi akhir keabsahan pimpinan partai politik kabupaten karo yang mengajukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kabupaten karo tahun bukti pti fotokopi surat panitia pelantikan karang taruna tulah samulo desa persegi nomor u x1 tertanggal november perihal undangan. samping mengajukan bukti bukti tertulis, pihak terkait pada persidangan tanggal januari mengajukan (empat) saksi masing masing bernama petrus sebatang, rahmat ali, rekan karo karo, dan masa merangin angin, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: petrus sebatang bahwa saksi adalah ketua panitia pelantikan karang taruna tulah samulo desa persegi: bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama hormat ginting kalau acara tersebut tidak ada kampanye pilkada, bahwa pada tanggal desember loss desa persegi diadakan pelantikan pengurus karang taruna tulah samulo desa persegi oleh camat tiga bidang dengan dihadiri instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang salah satunya kena ukur karo jambi berbakti, acara tersebut diramaikan dengan organ tunggal dan tidak ada hubungannya dengan pemilukada kabupaten karo tahun serta tidak ada oknum pns melakukan kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut rahmat ali bahwa saksi adalah tokoh muslim masyarakat berantai: bahwa saksi adalah penjaga rumah kontrakan dinasti sitepu kepala dinas pariwisata kabupaten karo), bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang bernama jakut: bahwa para tanggal november telah diadakan pertemuan masyarakat muslim berantai irit) rumah kontraknya dinasti sitepu, atas permintaan jama'ah wirid untuk menghadirkan (hc) kena ukur karo jambi berbakti: bahwa saksi dalam pertemuan tersebut mengatakan apabila (hc) kena ukur karo jambi berbakti nanti terpilih menjadi bupati kabupaten karo tahun agar tetap memperhatikan warga muslim berantai sama agama lainnya: bahwa dalam pertemuan tersebut tidak melakukan kampanye untuk memilih pasangan calon nomor urut dan tidak melibatkan oknum pns: rekan karo karo bahwa saksi adalah panitia keluarga besar berbakti, dan pada tanggal desember telah diadakan pertemuan keluarga besar berbakti dengan mengundang kepala desa batu karang sebagai anggota keluarga besar berbakti, yang diadakan rumahnya saksi gudang vanili dengan dihadiri oleh (hc) kena ukur karo jambi berbakti sebagai bagian dari keluarga besar berbakti, dan dalam pertemuan tersebut tidak ada kampanye dan tidak melibatkan oknum pns untuk memilih pasangan calon nomor urut masa merangin angin bahwa pada tanggal desember saksi membuat acara pertemuan dengan keluarga besar dan masyarakat desa tiga kerena kutabuluh) yang bertempat rumahnya, dengan dihadiri tokoh tokoh masyarakat serta juga mengundang (hc) kena ukur karo jambi berbakti sebagai tokoh masyarakat dan tidak memberi sambutan: bahwa acara pertemuan tersebut (hc) kena ukur karo jambi surbatti diperkenalkan oleh saksi sebagai calon bupati dan tidak ada kampanye apalagi melibatkan oknum pns untuk memilihbahwa dr. robert valentino tarigan, pd, umur tahun, agama kristen protestan,rnyataan tertanggal juli bukti1lrdan buktirnyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah tertanggal juli bukti medan putusan nomor tanggal juli bukti hkm. vii tanggal juli yang menyatakan pemohon tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum bukti il serta surat keterangan tidak buktivinsi sumatra utara nomor sr bahwa dewan pimpinan pusat partai peduli rakyat nasional dengan suratnya tanggal juni nomora1 dpp ppen vii1 telah keberatan atas tindakan kpud kabupaten karo.lon bupati calon wakil bupati dr. robert valentino tarigan dan ir. saymarantha suceprilias raja bana purba bakti bahwa dengan surat kementbahwa kpud kabupaten karo dalam surat keputusannya tanggal september nomor kpu. menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten kar terutama hak politik. lebih dari itu, apabila mahkamah diposisikan untuk membiarkanterima sebagai solusi hukum itu, sebagai calon bupati karo didasarkan tidak memenuhi syarat yang dimuat dalam formulir model pkk.kpu. partai politik: model pkk.kpu. partai politik, model pkk.bahwa ketua kpu kabupaten karo telah menyampaikanbawaslu kabupaten karo bukti bahwa pemohon diberitahukan adanya keputusan pengadilan tata saha negara medan dengan nomor registrasi perkara ptun mdn. bukti beserta salinan putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor reg. perkara ptun mdn buktitenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pemohon baru mendapat kepastian hasil perhitungan suara pemilukada karo baru pada tanggal november sehingga permohonan pemohon adalah sah masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam juncto pmk yang menetapkan.karo mahkamah konstitusmohon juga baru tanggal november mendapatkan putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, tanggal november pokokpermohonan konsepsi yuridis konstitusional bahwa,oleh karena uudperkarenatitubahwa selanjutnya pemohon memohonkan kepada mahkamah konsitusi untuk menilai apakah proses penyelenggaraan pemilukada kabupaten karoan yang melanggar salah satu prinsip pemilu yaitu "bebas" dalam menentukan hak pilihnya dan apakah hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamialasan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara pemilukada kabupaten karo bukti serta memerintahkan kpu karo untuk menyatakan pemohon sebagai peserta calon bupati dan calon wakil bupati karo dalam pemilukada tahun adalah sebagai berikut: bahwa pemohon berdasarkan rekomendasi dpp ppen tanggal juni nomor a. dpp ppen rek vi telah menyerahkan dokumen pernyataan formulir bakal calon bupati kabupaten karo berpasangan dengan bakal calon wakil bupati karo atas nama ir. saymarantha raja bana purba, bahwa kpud kabupaten karo pada tanggal agustus pada pemberitahuan hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh kpu kabupaten karo dinyatakan bahwa spt memenuhi syarat yang berada pada point 28b, sementara pada tanggal september pemberitahuan hasil final verifikasi dan klarifikasi kpu kabupaten karo menyatakan bahwa spt tidak memenuhi syarat yang tertulis pada point 28b, bahwa sesuai keputusan komisi pemilu kabupaten karo nomor sk kpu kk pilkada tanggal mei menyatakan kpu kabupaten karo wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenal jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasan alasannya.raja". bahwa pemohon merasa hak konstitusinya telah dilanggar oleh tindakan kpu kabupaten karo yang bertentangan dengan ketentuan dan itu sendiri: bahwa pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusinya adanya tindakan kpud yang awalnya menetapkan hasil verifikasi dan klarifikasi pemeriksaan formulir dan kelengkapan pemohon tanggal dinyatakan memenuhi syarat sebaliknya pada verifikasi dan klarifikasi tanggal september dinyatakan tidak memenuhi syarat, tanpa memberikan penjelasan mana dan formulir apa saja yang tidak memenuhi syarat, bahwa keputusan kpu tersebutperbuatan kpud kabupaten karo tersebut telah merugikan hak konstitusi pemohon yang tercantum dalam dan uud bahwa sebagai diubah terakhir dengan tersebut yang menyatakan bahwa tata cara penelitan administrasi bakal pasangan calon diatur dengan peraturan komisi pemilihan umum: bahwa keputusan kpu kabupaten karo tanggal september nomor kpu kk ix tidak didasarkan atas ketentuan yang ditetapkan dalam dan keputusan kpu kabupaten karo nomor sk kpu kk pilkada tertanggal mei bahwa keputusan tersebut cacat hukum dan tidak sah, bahwa sesuai bukti yang dikuatkan keterangan saksi amelia yani selaku ketua umum ppen drs. aladin sitorus, mm., mba selaku sekretaris jendral ppen yang menegaskan bahwa dr. robert valentino tarigan, dan ir. saymanrantha raja bana purba adalah benar bakal calon dari ppen yang sah dan berdasarkan suara dengan ppen menghasilkan jumlah suara yang mendukung bakal calon yaitu: pmb ppd pbr padi p.d. pembaruan pds yang berarti total melebihi syarat minimum sebesar berdasarkan uraian tersebut maka keputusan kpud yang mencoret'tidak memenuhi syarat bakal calon dr. robert valentino tarigan, dan ir. saymanrantha raja bana purba adalah perbuatan yang tidak sah bertentangan bukti, saksi dan ketentuan yang berlaku pp.kpu nomor tanggal juli dan merugikan hak konstitusi pemohon: bahwa dengan keputusan kpud kabupaten karo dianggap pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dengan cara keputusan tersebut dikeluarkan dengan cara yang bertentangan dengan dan ketentuan kpud merugikan hak konstitusional pemohon sehingga pemohon tidak berhak untuk mencalonkan dirinya selaku calon bupati kabupaten karo periode bahwa sesuai berita acara klarifikasi yang dibuat oleh sekretaris dpp partai peduli rakyat nasional dengan panwaslukada kabupaten karo tanggal agustus tegaskan bahwa "sampai saat ini, minggu tanggal agustus jam wib kpud belum hadir dpp partai peduli rakyat nasional dalam rangka klarifikasi tersebut. bukti ini berarti bukti bahwa kpud karo tidak pernah melakukan klarifikasi kantor dpp ppen yang ditetapkan wajib dilakukan kpud sesuai ketentuan pemilukada yang berlaku. bahwa sesuai keputusan pengadilan data usaha negara medan, registrasi nomor ptun mdn, tanggal november yang amar pertimbangan putusannya berbunyi: alan lnnnnlnnnnllln lnn. mengingat undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara: undang undang nomor tahun atas perubahan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negarraturan komisi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerlainnya yang saling terkait: lan all ann nannnnnllllllnbu rupiah): iii. dalil dalil permohonan bahwa tindakan memohon tersebut telah bertentangan dengan hak konstitusiuud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . bahwa tindakan memohon yang telah bertentangan dengan hak konstitusi pemohon tersebut telah juga dikuatkan oleh putusan pengadilan tata usaha negara medan dengan putusan registrasi nomor ptun mdn yang menetapkan: lan lan nla lan nanannlnnlnnllll ll. mengadilikepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut: dalam provisi bahwa berkenaan dengan tahapan pilkada kabupaten karo yang sekarang dalam proses tahapan pendaftaran calon dan seleksi calon bakal bupati dan wakil bupati mohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan memerintahkan kpu kabupaten karo untuk tidak mencabut hak konstitusional pihak terkait dengan menetapkan pihak terkait dan pasangannya sebagai calon bupati kabupaten karo untuk periode secara definitif sampai dengan dijatuhkan amar putusan mahkamah yang tetap. dalam permohonan menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan keputusan kpu kabupaten karo tanggal september nomor kpu kk ix dan pemohon, menyatakan keputusan kpu kabupaten karo tanggal september nomor kpu kk ix cacat hukum tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan hak konstitusional. menghukum komisi pemilihan umum kabupaten karo, mengesahkan dan menetapkan pemohon sebagai calon bupati karo beserta pasangan dalam periode memerintahkan kpu kabupaten karo untuk memberikan kesempatan, peluang dan hak yang sama terhadap pemohon sebagai bakal calon bupati karo sampai tahapan tahapan pilkada yang sedang berjalansurat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala daerah kabupaten karo tahun tertanggal julink negara daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lainnya, tertanggal juli bukti il fotokopi surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, tertanggal juli bukti il fotokopi surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang undang dasar negara tahun cita cita proklamasi agustus dan negara kesatuan serta pemerintah, tertanggal juli bukti fotokopi surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, tertanggal julifotokopi surat keterangan domisili dari kepala kelurahan sei kambing medan pemisah, nomor tertanggal juli bukti fotokopi surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang nomor w2.u1 hkm. vi1 tertanggal juli bukti pii fotokopi surat keterangan nomor w2.u1 hkm. vi1 tertanggal juliarro yang diajukan oleh pemohon sebagaimana jamin olehwakili dan atau robukti lltlla1 dpp ppen rek vi tertanggal juni bukti tlli tertanggal agustus bukti tll fotokopi surat kementerian hukum dan ham nomor ahu. .ah. tertanggal agustus bukti il fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kpu kk ix tertanggal september bukti fotokopi rekapitulasi hasil peng, bukti il fotokopi surat pemberitahuan putusan pengadilan tata usaha negara medan dengan nomor registrasi perkara ptun mdn,: bukti il fotokopi salinan putusan pengadilan tata usaha negara medan dengan nomor registrasi perkara ptun mdn, tanggal november bukti tll fotokopi surat berita acara klarifikasi yang dibuat oleh sekretaris dpp ppen dengan panwaslukad kabupaten karo, tanggal agustus bukti il fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara medan dengan nomor registrasi pt.tun mdn, tanggal desember menimbang bahwa pada tanggal januari mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis pemohon, memohon,ditetapkan oleh memohonyang ditetapkan oleh memohon, tanggal desterakhir hari rabu, desember karena jumat, desember adalah cuti bersama, sabtu, desember adalah hari natal libur, dan minggu, desempihak terkait il), bukti bukti tertulis dari pemohon, memohon, pihak terkait dan pihak terkait ii, keterangan para saksi dari pemohon, dan pihak terkaitkedudukan hukum (legal standing) pihak terkait (dr. valentino tarigan, dan ir. saymaranthal raja bana purba) telah dipertimbangkan dan diputus mahkamah dalam putusan nomor php.d viii tanggal desember pemilukada kabupaten karo tahun putaran pertama), yang pada pokoknya menyatakanengan demikian, menurut mahkamah, pertimbangan hukum putusan nomor php.d viii tanggal desember mutasi mutans berlaku juga bagi permohonan guo. mahkamah berpendapat pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara guo sehingga permohonan pihak terkait tidak dapat diterima, dan oleh karena itu pokok permohonan yang diajukan oleh pihak terkait tidak perlu dipertimbangkan, dalam eksepsi i3 menimbang bahwa samping membantah dalil dalil pemohon, memohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: permohonan pemohon guo tidak memenuhi persyaratan, permohonan pemohon bukan objek sengketa hasil pemilukada (error object) dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi, dan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libels): i3 menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon, dan pihak terkait tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. terhadap eksepsi pihak terkaitda paragraf oleh karena itu eksepsi pihak terkait tersebut tidak beralasan hukum: i3. terhadap eksepsi pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libels), menurut mahkamah,pihak terkait harus dikesampingkan: i3. terhadap eksepsi memohon dan pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon salah objek (error object) karena permohonan pemohon bukan objek sengketa hasil pemilukada dan tidak mendalilkan adanya kekeliruan dalam penghitungan suarapihak terkait tidak beralasan hukum: i3 menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon dan pihak terkait tidak beralasan hukumemohon mendalilkan, memohon secara sengaja, sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang calon kepala daerah kabupaten karo atas nama dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti pasangan calon nomor urut yang tidak memenuhi syarat pendidikan yaitu tidak pernah menyelesaikan pendidikannya tingkat sekolah menengah atas menjadi pasangan calon terpilih kepala daerah kabupaten karo tahun untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta menghadirkan saksi saksi shichi army, sofyan ginting, sh, dan edison sinulingga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada pemilihan anggota legislatif pada tahun ada calon legislatif yang terindikasi ibadahnya palsu termasuk dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti pasangan calon nomor urut terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana keterangan tertulis pihak terkait dalam putusan nomor php.d viii tanggal desember persyaratan pendidikanatas nama riemenda ginting, s.h, dan aksi bangun telah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d viii tanggal desember adapun pihak terkait membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan surat keterangan pengganti ijazah atas nama dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti sudah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d viii tertanggal desember bukti terhadap permasalahan persyaratan pendidikan yaitu ijazah pasangan calon nomor urut atas nama (hc) kena ukur karo jambi berbakti guo, mahkamah berpendapat bahwa persoalan tersebut sudah dipertimbangkan mahkamah dalam putusan nomor php.d viii tanggal desember oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut mutasi mutans berlaku bagi dalil pemohon guo, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan partai pendukung pasangan calon nomor pihak terkait antaranya,mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yaitu bukti serta seorang saksi bernama sofyan ginting, s.h., yang pada pokoknya menerangkan, partai politik pendukung dr. (hc) kena ukur karo jambi berbakti pasangan calon nomor urut tidakadalah tidak berdasar dan mengada ada, karena keempat partai politiktanggal maret perihaldan rekening khusus dana kampanye. untuk menguatkan dalil dalil bantuannya, memohon hanya mengajukan bukti surat tulisan berupa surat partai pemuda indonesia nomor dpc ppi kra !ii1 perihal penyerahan nomor rekening dan laporan dana awal kampanye, tanggal maret bukti surat dewan pimpinan daerah partai merdeka nomor karo dpd pm tanggal januari perihal:dan surat dewan pimpinan cabang partai nasional benteng kerakyatan indonesia kabupaten karo nomor dpc pnb karo! lll tanggal maret perihal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye bukti adapun pihak terkait membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakanditetapkan pada kamis tanggal desember sehingga (tiga) hari kerja dihitung dari hari kamis tanggal desember maka waktunya adalah sampai dengan hari selasakaro, provinsi sumatera utara tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomor kp kk pilkada tanggal september tentang penetapkarokomisi pemilihan umumpada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:terhadap permasalahan hukum guo, menurut mahkamah, pemohon telah keliru dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang undanganmentara permohonan guo adalah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. oleh karena itu menurut mahkamah, penggutepat menurut hukum. seandainya pun diterapkan undang undang nomor tahun guo, sesuai bukti memohon, berupa: surat partai pemuda indonesia nomor dpc ppi kr a i11 tanggal maret perihal penyerahan nomor rekening dan laporan awal kampanye bukti suratsurat partai nasional benteng kerakyatan indonesia nomor dpc pnb karo!!! tanggal maret perihal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye bukti keempat partai politik pendukung pasangan pihak terkait guo telah melaporkan dana kampanye kepada memohon. dengan demikianadanyaidak ada penyelesaian dari bawaslu kabupaten karo dengan melakukan perbuatan perbuatan lain seperti: adanya pertemuan, skpd, dan camat kabupaten karo rumah dinasti sitepu kepala dinas pariwisata kabupaten karo) yang dihadiri oleh sekda kabupaten karo dan pasangan calon nomor urut dalam pertemuan tersebut dihadiri pula lebih kurang orang: adanya pertemuan, camat payung, camat tiganderket,serta dihadiri puladengan menggunakan pengeras suara dan diakhiri acara makan bersama:u,dan memenangkan pasangan calon nomor urutpertemuan tersebut dihadiri sekitar orang dan dilakukan dari jam sampai dengan diakhiri makan bersama, pada tanggal desember desa persegi telah bidang. dalam acara tersebut dilakukan pelantikan karang taruna dan juga dihadiri tim pasangan nomor urut camat tiga bidangemiluuntuk mendukung dalilnya, pemohon menghadirkan saksi saksi jakut, datang karo karo, jasa bangun, antigen manik dan drs. sastra tarigan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum penyelenggaraan pemilukada kabupaten karo telah ada pertemuan pertemuan, seperti acara natal, makan bersama dan membagi bagiktersebut, memohon membantah dengan tegas. bahkan memohon tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan tentang pertemuan pertemuan dimaksud, terhadap dalil tersebut pihak terkait membantah bahwa dalil pemohon sangat mengada ada, karena: halaman permohonan pemohon). samping itu, pihak terkait tidak perngudang vanili: pertemuan kepala desa se bidang dan camat tiganderket,dan masyarakat, karena pihak terkait berprofesi sebagai pengusaha dan advokat:pernah merencanakan dan memerintahkan diselenggarakannya acara pesta budaya tersebut.karena hal tersebut merupakan tindak pidana pemilukada yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. pelanggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan pihak terkait untuk mendukung dalil kalinya, pihak terkait mengajukan empat orang saksi, yaitu petrus sebatang, rahmat ali, rekan karo karo dan masa merangin angin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada pertemuan pertemuan seperti pelantikan karang taruna tulah samulo desa persegi, pertemuan masyarakat muslim berantai, pertemuan keluarga besar surbatkti, dan pertemuan keluarga besar berbakti dengan masyarakat desa tiga kerena kutabuluh), namun dari semua pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilukada kabupaten karo putaran kedua dan tidak dalam rangka kampanye atau mobilisasi pemenangan pihak terkait serta tidak ada oknum pns yang terlibat dalam pemilukada kabupaten karo pada putaran kedua, setelah mencermati bukti dan fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa terjadi pelanggaran pelanggaran yang didalilkan pemohon. seandainya pun terjadi pelanggaran, good non, pelanggaran tersebut hanya secara sporadis terjadi beberapa tempat sajadalil pemohon guo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti sampai dengan bukti yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal januari dan surat pemohon nomor adl ad sap perihal mohon perlindungan dan penegakkan hukum terkait dengan status ijazah atas diri kena ukur berbakti, tanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal januari terhadap kedua hal tersebut, mahkamah berpendapat, sebagai berikut: bahwa terkait dengan bukti tambahan pemohon yaitu bukti sampai dengan bukti diserahkan luar persidangan oleh pemohon, oleh karena itu, bukti gdapat membuktikan dalil dalil permohonannya, sehingg, yang ditetapkan oleh memohon tanggal desember tetap sah dan pihak terkaitdan pihak terkaitbulan janarsyad sanusi, maria farida indrawiarsyad sanusi ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd eddy purwanto pasangan calon dengan nomor urut siti aminah merangin angin, s.e dan similar segala, s.e, memperoleh suara sebanyak suara, pasangan calon dengan nomor urut dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti dan terkecil brahmana, s.h memperoleh suara sebanyak suara (vide bukti bahwa pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada(vide buktiukada kabupaten karo tahun (vide bukti yang ditetapkan oleh memohon adalah cacat formil oleh karena pemilukadakarkaro, sehingga secara massif calon bupati dr. hc) kena ukur karo jambi berbakti dengan jalan melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, padahal sudah diketahui sejak awal bahwa dirinyasecara rinci berbunyi sebagai berikut: |
lbarat tahun yang diajukan oleh: pemohon perkara nomor php.d viii i1. nama prof. dr. ediwarman, s.h., hum. ttl padang, mei alamat jalan kota baru nomor kota medan, nama drs. husni hadi, s.h.: ttl padang, april alamat jalan cenderawasih kelurahan sukamaju baru, kecamatan manggis, kota depokadi mandar, s.h., hum. dan bulan efendi, s.h.: para advokat pada kantor hukum sembilan delapan yang beralamat jalan mesjid nomor lantai ii, kota medan, provinsi sumatera utaraprof. dr. majlis rahman, sc.: ttl bukit tinggi, mei alamat jalan sudirman nomor kelurahan padang pasir, kecamatan padang barat, kota padang, provinsi sumatera barat: nama drs. cristo munandar, ttl bukit tinggi, oktober alamat jalan soekarno hatta, kenagarian lubuk badung, kelurahan jorong surabaya, kecamatan lubuk badung, provinsi sumatera baratyuni april, s.h., rudy alfonso, s.h., dan daniel tanpa, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada badan advokasi hukum dan hak asasi manusia bakuman) dpp partai golkar yang berkedudukan jalan anggrek nel murni, slip ii: terhadap: komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, berkedudukan jalan pramuka nomor kota padang, provinsi sumatera barat: berdasarkan surat kuasa khusus berseniman, hi., hadi seohatman, s.h., erizal, s.h.: para advokat pada kantor advokat dan konsultan sudi prayitno, s.h., ll.m. associates yang berkedudukan jalan medan nomor ular karang padang, sumatera barat, telepon faksimili serta syusvida lestari, s.h., advokatlapdan kandidat gubernur dan wakil gubernur lainnya,negara asing wna) atau lsm asing, yang secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum, yaitu tentang pemerintahan daerah,penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya: pemerintah bumn dan bumi : bahwa dengan sendirinya tindakan salah satu pasangan calon yang melanggar undang undang nomor tahun tentang menggunakan tenaga wna dan uang negara asing sebagai biaya kampanye dapat dilakukan diskualifikasi atas pasangan calon tersebut c.g. pasangan calon nomor urut yaitu prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, ak., m.m.: bahwa berdasarkan fakta fakta atas, telah nyata nyatasumatera barat yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga memengaruhi hasil pemilukada. oleh karena itu, mohon mahkamah yang terhormat menyatakan tidak sah dan batal seluruh hasil pemungutan suara pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat yang telah ditetapkan berdasarkandan daerah, maka seharusnya mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut bernama prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, ak., m.m. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan berbagai macam pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat, sehingga tidak dapat mengikuti pemilukada ulang, demi lahirnya pemerintahan yang bersih dan independen tanpa pengaruh pihak asing, permohonan: berdasarkan segala uraian dan alasan alasan hukum tersebuttidak sah dan batal demi hukum serta tidakmemerintahkan memohon komisi pemilihan umum) provinsi sumatera barat untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur seluruh provinsi sumatera barat dalam waktu selambat lambatnya (empat) bulan sejak putusan mahkamah ditetapkan: menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut atas nama prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, ak., m.m., sehingga tidak dapat mengikuti pemilukada ulang gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat, atau.fotokopi. prov.liping surat kabar kompas tanggal juli halaman dengan judul berita, pelanggaran pilkada beragam modus, sejumlah pasangan calon ajukan gugatan mk , bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor kpu. prov.0d03 iv perihal penyampaian hasil penelitian kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon, bukti fotokopi daftar dan foto pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun model bc.kwk), bukti fotokopi statistik dan grafik perolehannerimaan dan penggunaan suratdata pemilihrolehan suara dan klasifikasi surat suara yang terpakai pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun bukti fotokopi kliping berita harian umum rakyat sumbar utara tanggal juli halaman dengan judul berita, terbukti black campaign, ulang pilkadapu provinsi sumatera barat tanggal juli atas nama pelapor aguswanto yang berisi tentang: kampanye terbuka rapat umum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut irwan prayitno dan muslim kasim, yang dihadiri oleh plt. wali kota padang atas podium, berhubungan dengan independensi pns pada pemilukada sumbar: kehadiran warga negara asing yang hadir dan ikut berkampanye atas podium: kampanye hitam oleh pasangan calon nomor urut irwan prayitno dan muslim kasim, terhadap pasangan calon lainnya: bukti fotokopi surat pernyataan masyarakat atas nama sipil dt. rajo sekampungpernyataan masyarakat atas nama armen kali bagindoyang dibuat dan ditandatangani oleh prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. tentang klarifikasi keberadaan orang asing dan mengakui bahwa orang asing ada pada saat kampanyomisi pemilihan umum provinsi sumatera barat tanggal juli atas nama pelapor nasrul berisi tentang rekapitulasi yang bermasalah (enam) kabupaten kota yang jumlahnya tidak sesuai dengan komisi pemilihan umum provinsi, bukti fotokopi berita acara yang ditandatangani oleh zubir zen tanggal juli tentang pernyataan yang berisi calon gubernur pasangan calon nomor urut prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. melakukan pertemuan dengan masyarakat pada saat masa tenang dan membagikan uang rp. bukti fotokopi penerimaan laporan oleh panas pemilukada kota padang terhadap laporan wahyu iramanya putra terhadap deni maharani, yang melakukan kampanye hitam (black campaign) yang dicetak pada percetakan ujung gurun nomor padang, bukti fotokopi selebaran gelap yang disebarkan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut tentang pasangan calon lain, bukti fotokopi penerimaan laporan oleh panas pemilukada kota padang atas nama pelapor ariyanto tentang keterlibatan orang asing dalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut irwan prayitno dan muslim kasim tanggal juni jam rth imam bonjol padakopi kampanye tim nomor urut yang melibatkan pihak asing terlihat pada foto dengan meyakinkan bahwa ada kekuatan pihak asing memuluskan pemenangan irwan prayitno dan muslim kasim: bukti fotokopi ijazah sekolah rakyat negeri atas nama muslim yang tidak terverifikasi secara baik dan jujur oleh pihak komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat, khususnya ijazah sekolah rakyat negeri tertulis nama muslim, lahir pada agustus bukti p 23a fotokopi ijazah sekolah menengah pertama bagian sastra dan sosial padang panjang atas nama muslim kasim, lahir mei yang terbit tahun bukti p 23b fotokopi ijazah sekolah menengah umum tingkat atas jurusan ekonomi, kemasyarakatan dan hukuman sma jurusan terbit tahun atas nama muslim kasim lahir mei dan yang menjadi kecurigaan adalah jarak ijazah smp dan sma hanya tahun, bukti p 23c fotokopi ijazah sarjana ekonomi atas nama muslim kasim, terbit tahun desember tanggal lahir ijazah tanggal mei bukti dvd berisi tentang keterlibatan pihak asing pada kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut irwan prayitno dan muslim kasim kota padang tanggal juni bukti fotokopi kliping surat kabar independen sengkala" edisi minggu iii juli dengan judul, daftar dana kampanye calon gubernur sumbar ukti fotokopi berita acara nomor ba iv tentang penetapan nomor urut pasangan calon pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahunyang menjadi wewenang dari mahkamah konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilukada adalah yang1 hal dan atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan massif (unsur unsur mana bersifat kumulatif) yang memengaruhi hasil pemilukada (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii hal bahwa pemohon menyatakan memohon tidak membuat pengumuman secara tepat dan massal tentang boleh dan tidaknya pemilih menggunakan hak suara walau tanpa kartu pemilih dan ada ketidak khususnya sosialisasi jadwal pemilihan dan penyampaian kartu pemilih, sehingga pemohon mendalilkanri alasan alasan pemohon tersebut tidak satupun yang menjelaskan sejauh dan pemohon tidak dapat membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, bahwa1 hal permohonan pemohon tidak jelas dan kabur obscura libbelli) bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal yang bersifat kumulatif atau satu kesatu?: bahwa permohonan keberatan yang diajukan pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan salah satu unsur dari huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pada angka yaitu keberatan atastanggal juli sesuai dengan berita acara model dc kwk.kpu, tetapi tidak menguraikan unsur lain sebagaimana tercantum dalam huruf angka dan bahwa memperhatikan polita yang diajukan oleh pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahui hal bahwa terjadi kontradiksi antara petit permohonan pemohon angka dan angka halaman satu sisi pemohon meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang, namun sisi lain pemohon meminta mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, ak. m.m., sehingga tidak dapat mengikuti pemilukada ulang. kontradiksi mana mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur (obscrurri libbelli): berdasarkan alasan alasan ataskonstitusi juncto putusan nomor php.d viii hal dolita permohonan pemohon angka (satu) yang mendalilkapada kantor advokat syusvida pastri, s.h. associates yang berkedudukan jalan syech abdullah arif nomor kota pariamani1. nama prof. dr. irwan prayitno, psi., sc.: ttl yogyakarta, desember alamat wisma dpr ri blok c1 rawajati, pancoran, jakarta selatan, nama drs. muslim kasim, ak., m.m.: ttl pandangan, mei alamat pasa balai, nagari parit malintang, kecamatan enam lingkung, kabupaten padang pariammatera barat tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada zainuddin paru, s.h., defri, s.h., afrizal, s.h., warisnya kusuma dewi, s.h., ismail nganggur, s.h., zulkifli, s.h., zulhesni, s.h., dan asri saputra, s.h.: para advokat dan penasehat hukum pada telepon faksimiliara pemohon: mendengar keterangan para: mendengar keterangan bawaslu kota padang, sumatera barat model dc kwk.kpu), dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa pemohon tidak menjelaskan tentang hal mana yang menjadi pokokbahwa angka hasil perolehan suara pihak terkait yang termuat dalam tabel permohonan pemohon halaman untuk pasangan calon nomor urut yaitu suara, bukanlah angka yang tertera dalamkarena angka yang benar untuk perolehan suara pihak terkait pasangan calon nomor urut adalah suara, bahwa polita permohonan pemohon angka halaman adalah benar, memohon telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat secara serentak,tps, dengan jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dpt)adalah pemilih: bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang mendalilkan, adalah tidak berdasar hukum karena memohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh,dan peraturan perundang undangan yang berlaku,ketua kpps dibantu oleh anggota kpps menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara tps model c6 kwk.kpu) kepada pemilih wilayah kerjanya paling lambat (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara : : .pemilih yang belum menerima model c6 kwk.kpu dalam waktu (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua kpps atau ketua pps paling lambat jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilihc6 kwk.kpu. bahwa berdasarkanyang ditujukan kepada ketua kpu provinsi sumatera barat, dimana isi surat tersebut pada intinya adalah untuk menyurati kpu kabupaten kota sampai jajaran bawahnya untuk menginformasikan kepada penduduk yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun dan sampai saat ini belum menerima surat panggilan dan kartu pemilih dari kpps agar dapat diberikan solusi dengan menggunakan ktp atau kartu identitas lainnya sehingga tidak menghilangkan hak politiknya sebagai warga masyarakat, bahwa dari uraian dan sertatersebut atas, dapat memohon tegaskan bahwa prosedur tersebut telah dilaksanakan oleh setiap ketua atau anggota kpps, dan terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, dan apabilabahwa dalil pemohon yang menyatakan disebabkan pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, hal itu adalah sesuatu yang mengada ada dan tanpa didukung oleh sebuah data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa partisipasi pemilih dalam pemilukada tidak bisa diukur dengan indikasi adanya pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor keinginan dari pemilih itu sendiri. sekalipun pemilih tersebut telah mendapatkan kartu pemilih atau undangan untuk memilih, akan tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau untuk datang tempat pemungutan suara tps) dan tidak mau menggunakan hak pilihnya, tentu akan berpengaruh terhadap persentase partisipasi pemilih: bahwa polita permohonan pemohon angka halaman mendalilkanpada daftar pemilih tetap dpt) adalah tidak berdasar hukum karena setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) telah mengisi surat pemberitahuan atau undangan untuk memilih model c6 kwk.kpu) sesuai dengan jumlah pemilih yang tertera dalam daftar pemilih tetap dpt), dan kemudian kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) menyerahkan secara langsung kepada pemilih wilayah kerjanya masing masing, bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih maka petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) ketika menyerahkan surat pemberitahuan atau undangan model c6 kwk.kpu) kepada pemilih, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) menyampaikan kepada pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, sepanjang yang bersangkutan tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dpt), sehingga pemilih yang bersangkutan masih dapat menggunakan hak pilihnya tempat pemungutan suara tps) yang telah ditentukan dengan memperlihatkan ktp dan identitas lainnya, bahwa memohon secara berjenjang telah menyebarluaskan infomasi terhadap pemilih bahwa pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp dan identitas lainnya, bahwa polita permohonan pemohon angka halaman pemohon mendalilkan terbukti secara nyata bahwa partisipasi pemilih hanya saja, atau sebanding pemilih adalah tidak benar dan mengada ada karena angka partisipasi pemilih yang pemohon kemukakan tidak bisa secara serta merta dapat mendalilkan memohon tidak bersungguh sungguhakan tetapi hal tersebut sangat berkaitan dengan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam memberikan hak politiknya, bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang mengatakan ketidakmampuan memohon dalam mensosialisasikan tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat yang berakibat terdapat jumlah suara tidak sah sangat signifikan, yaitu suara adalah tidak benar dan mengada ada karena memohon secara berjenjang telah melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk kepada seluruh pemilih sumatera barat, antara lain, tatap muka melalui kesenian tradisional, media massa, dan media elektronik metro tv, one, padang tv, tvri padang, dan favorit tv), serta melalui spanduk, baliho, dan life yang dipasang tempat tempat umum: bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang menyatakan telah terjadi pelanggaran seriusadalah tidak benar dan mengada ada karena pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci bentuk pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana dalam pemilukada yang merusak sendi sendi pemilukada yang uber dan judul seluruh provinsi sumatera barat sebagaimana yang pemohon dialihkan: bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang menyatakan terjadi pelanggaran pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera baradalah tidak benar dan mengada ada karena seluruhlah dilaksanakan secara keseluruhan oleh kpu sumatera barat: bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang menyatakan telah terjadi, hal ini merupakan pelanggaran kuat bahwa secara rill memohon tidak tegas atau dikw, adalah tidak beralasan hukum karena: memohoan yang berlaku: memohon setelah menerima surat pencalonan pasangan calon beserta laporannya, kemudiamemoho: bahwa polita permohonan pemohon angka dan halaman yang menyatakan pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat pada tanggal juni bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota c.g. bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, antara lain, pemberian atau membagi bagi biji coklat dan intimidasi sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, serta politik uang dan menggunakan hak pilih orang lain, juga adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali tempat pemungutan suara yang berbeda, adalah tidak berdasar dan mengada ada karena alasan yang diajukan pemohon adalah sangat subjektif, hanya didasarkan atas pemberitaan surat kabar kompas, tanggal juli halaman judul berita pelanggaran pilkada beragam modus, sejumlah pasangan calon ajukan gugatan kepada mk , berita mana: bahwa berdasarkan uraian atas, terbukti bahwa dalil yang ditemukan oleh pemohon tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa polita permohonan pemohon angka halaman yang menyatakan bahwa selain pelanggaran secara sistematis dan massif terjadi diseluruh kabupaten kota se provinsi sumatera barat, banyak pelanggaran yang tidak,menyatakanasing wna) atau lsm asing, yang secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum vide tentang pemerintahan daerah. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah bumn dan bumi: bahwa dalil yang ditemukan oleh pemohon, yang menyatakan bahwa karenapada intinya menyatakan telahyang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga mahkamah harus mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dalam pemilukada adalah ungkapan keputusasaan pemohon yang jauh dari nilai nilai badunsanak tidak berdasar bukti dan fakta fakta yang dapat pertanggungjawaban secara hukum, berdasarkan alasan alasan sebagaimana diuraikan atasgubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertapemilihan umum berita gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahuneserta laporannya:memeriksa secara saksam. duduk perkaranomor urut dari (lima) pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sumatera barat tahun sesuairubahankpu prov vi: bukti fotokopibukti fotokopi hasil audit keuangan dari kantor akuntan publik tentang audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat, bukti fotokopi bukti tanda terima undangan memilih kwk.kpu) kepada pemilih beserta salinan daftar pemilih tetap sept) sebagai bukti kehadiran pemilih tps pps koto baru kecamatan kurung kabupaten solok provinsi sumatera barat dalam pemilihan umum gubernur sumatera barat tahunyang kemudian oleh memohos.dbahwa pihak terkait keberatan atas dalil pemohon yang tertuang dalam angka yang mendalilkan bahwa suara tidak sah yang signifikan disebabkan karena kesalahan memohon yang kurang dalam mensosialisasikan pemilukada adalah sangat tidak beralasan karena sistem pemilihan dengan cara mencoblos dan mencoreng telah berlaku sejak pemilu tahun dan sudah disosialisasikan oleh kpu. kewajiban mensosialisasikan bukanlah hanya kewenangan memohon tetapi juga merupakan kewajiban dari tim sukses dari masing masing pasangan calon termasuk pemohon dan berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang tatacara pada saat tempat pemungutan suara, dan menyatakan tanda mencoreng maupun mencoblos surat suara tetap sah: bahwa pihak terkait menolak dan keberatan terhadap dalil dan berdasar pada undang undang nomor tahun huruf merupakan hal yang dilarang (halaman angka bahwa pada kenyataannya dan tuduhan pemohon yang menyata,,keberadaan warga negara asing dalam kampanye rapat umum lapangan imam bonjol adalah tidak melanggar undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sehingga sudah sepatutnya mahkamah menolak atau tidak dapat menerima permohonan pemohon, bahwa tuduhan pemohon tentang adanya bantuan negara asing sebagai biaya kampanyeyang tertuang dalam surat panas pdg kawaii!. ii.sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun yang didukung oleh partai politik antara lain: pbb, pkb, pkb, pipi, psi, pis, pkpi, padi, pdk, pmb, pnb, ppd, pdp, partai buruh, partai merdeka, partai pelopor, partai republikan, partai kedaulatan, partai barnes, pni marhaenisme, partai republikan dan partai pelopor buktidan keputusapemohon keberat provinsi sumatera barat tahun dalam hal inipinsi sumatera barat tahun teroleh karena itu,etapan penghitungan suara pemilukada provinsi sumatera barat sesuai denglah dilaksanakan pada hari senin tanggal jullpasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat periode tahun dengan nomor urut berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat nomor pts kpu prop dan berita acara nomor ba iv tanggal april bahwa pemohon keberatan terhadaprtanggal julirwan prayitno, psi, sc. dt. rajo bandara basa dan drs. muslim kasim, ak., m.m., dt. sinaro basa memperoleh suara sejumlah suara,, dan masif. adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud., m.m., melakukan kampanye rapat umum lapangan imam bonjol padang dengan menghadirkan orang asing yang berdasar pada undang undang nomor tahun huruf hal ini merupakan hal yang dilarang:., m.m. yang telah dilaporkan bawaslu kota padang dan portabel padang pada tanggal juni indikasi pelanggaran pelanggaran yang lain: bahwa berdasarkan uraian seperti telah dikemukakan atas makapinsi sumatera barat:i(tiga) prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, ak., m.m. sebagai peserta pemilukada in casus, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sumatera barat tahun(tiga) tersebut atassumatera barat nomor pts kpu prov dan berita acara, bukti fotokopi ktp majlis rahman dan cristo munandar, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum sumatera barat nomor pts kpu prov bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum sumatera barat nomor pts kpu prov bukti fotokopi berita acara serah terima uang dari irwan oleh zubir zen: bukti fotokopi tanda terima laporan polisi oleh majlis rahman, bukti fotokopi tanda terima laporan atas nama wahyu iramanya putra, bukti fotokopi selebaran black campaign, bukti p 9ya pernyataan sipil tentang selebaran dosa besar majlis rahman: bukti p 9b8 pernyataan armen tentang selebaran dosa besar majlis rahman: bukti fotokopi selebaran dosa besar majlis : bukti stub muslim kasim bukti fotokopi ijazah smp bag. mk:, bukti fotokopi ijazah sma jurusan muslim, bukti fotokopi ijazah sarjana muslim kasim bukti penerimaan laporan keterlibatan orang asing dalam kampanye, bukti fotokopi surat keterangan irwan prayitno tentang keterlibatan orang asing dalam kampanye, bukti fotokopi foto kampanye yang melibatkan orang asing, bukti video kampanye orang asi tempat pencetakan selebaran black campaign: bukti foto para pihak sedang menunggu dan dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang: bukti foto lokasi sedang disegel pita kuning oleh pihak yang berwenang.. saksi novanto bahwa terdapat warga negara asing wna) yang ikut kampanye pasangan calon nomor urut bahwa terdapat black campaign atau temuan brosur yang menjelek jelekkan salah satu pasangan calon yakni majlis rahman yang dinyatakan dengan menyimpan uang ganti rugi bantuan gempa sehingga menghasilkan bunga yang diperuntukan baginya sendiri, bahwa deni adalah pemilik percetakan yang mendapatkan pesanan untuk mencetak brosur sebanyak ribu eksemplar. saksi menemui saudara deni yang mengenakan baju kaos dalam jaket bergambar bulan sabit berwarna merah dan berbahasa inggris untuk menanyakan pemesan brosur tersebut, namun deni tidak mengetahui siapa pemesan brosur tersebut karena pesanan dilakukan melalui telepon: bahwa pada tanggal juni saksi melapor kepada polisi dan panas, bahwa kabupaten padang pariaman perolehan suara tidak ada perbedaan, hanya berbeda satu suara: bahwa terdapat pemberian uang saku berkisar rp. (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan rp. tujuh puluh ribu rupiah) tanpa bukti tertulis: saksi fusion bahwa saksi menghadiri kampanye akbar pasangan calon nomor urut dan mendengar pembicaraan bahwa pembangunan sumatera barat akan dibantu oleh orang malaysia, bahwa saksi melihat orang malaysia ikut berkampanye dan pada kampanye tersebut saksi melihat ada juga yang membawa anak kecil: saksi azmi bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari anggota partai pks bernama armada garmen: bahwa pembagian kartu undangan bukan oleh kpps, namun oleh yang mempersulit saksi untuk mendapatkan kartu undangan untuk mencoblos: bahwa saksi menghubungi lurah dan disampaikan bahwa saksi tidak mendapatkan kartu undangan karena alamatnya ganti. setelah diurus akhirnya saksi mendapatkan kartu undangan tersebut: bahwa saat proses pemilihan, saksi ikut membagikan kudapan dari pks: bahwa ada pemberian uang kepada para calon pemilih sebagai pengganti ongkos transportasi, bahwa saksi tidak tahu terkait adanya pembagian uang untuk memilih: bahwa saksi melihat ada orang yang memilih dua tempat tps yang bernama jusmiati, saksi thamrin bahwa saksi adalah panitia dari tablig akbar: bahwa pada senin, juni jam wib jorong tanah tinggi madrasah tsanawiyah diadakan tablig akbar untuk mencari dana dengan dihadiri oleh irwan prayitno, bahwa dalam kegiatan tersebut diadakan pengajian untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan irwan prayitno menyumbang rp. (enam ratus ribu rupiah) sekaligus memperkenalkan diri sebagai calon gubernur sumatera barat dari pasangan calon nomor urut saksi vittivaldi bahwa saksi menyampaikan bahwa ada upaya mencetak selebaran atau black campaign yang isinya berupa informasi bahwa rahmat menghambat dana bantuan gempa, bahwa saksi melihat terjadinya penggerebekan terhadap percetakan selebaran tersebut, bahwa saksi tidak mengetahui siapa pencetak selebaran tersebut: bahwa selebaran tersebut muncul juga bukittinggi: bahwa selebaran yang dibawa polwiltabes berjumlah ribu eksemplar bersama dengan (empat) orang lainnya,memohon tidak sependapat dan keberatan terhadap dalil permohonan pemohopemohon dalam permohonannya juga meapa yang menjadi dalil pemohon pada poin angka huruf huruf dan huru merupakan persoalan yang menjadi ranah pelanggaran administratif dan harus menjadi kewenangan bawaslu provinsi sumatera barat dan dilaporkan pada waktu terjadinya pelanggaran pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti sebagaimanaumum oleh masyarakat, pemantau pemilihan maupun pasangan calon dan atau tim kampanye , oleh karena itu dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon tentang terjadinya pelanggaran pelanggaran tersebut atas, bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo, bahwa sesuai dengan petit tuntutan pemohon pada angka meminta pembatalan dan menyatakan tidak sahtidaklah beralasan sama sekali, sebab yang dimohonkan oleh pemohon adalah mengenai surat keputusan kpu provinsi sumatera barattertanggal juli maka yang diminta pembatalan menurut pemohon adalah keputusan (beschikking) dari ketua kpu provinsi sumatera barat selaku pejabat tata usaha negara yangbersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi sendi pemilukada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil uber judul)tidak sesuai dengan asas uber judul sebagaimana diamanatkan dalam uud dan juncto (vide putusan mahkamah nomor kupu.d iv bertanggal desember dan putusan mahkamah konstitusi nomor php d viii bertanggal juli serta putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juli bahwangkaadalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah menerbitkan keputusan mak, permohonan pemohon harus diajukan peradilan tata usaha negara ptun), bukan mahkamah konstitusi: objek gugatan keliru error object) dari dalil dalil yang diuraikan pada angkadipermohonan yang dimohonkan oleh pemohon adalah keliru dan tidak beralasan sama sekali karena seharusnya yang menjadi permohonan pemohon adalah mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum, bukan menyampaikan dan melaporkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilukada berlangsung: hal ini apabila dikaitk, keberatan sebagaimana dimaksud pada hanya berkenan dengan hasil penghitungan yang memselisihari permohonan yang diajukan pemohon tidak satu pun yang mendalilkan dan menguraikan masalah kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon. dengan demikian terbukti bahwa yang menjadi dasar permohonan pemohon tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh serta huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun kemudian dalam petit, pemohon juga tidak mengajukan petit tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sehingga dengan demikian keberatan pemohon juga tidak beralasan dan tidak sesuai dengan bunyi dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut: bahwa dalam permohonan pemohon juga tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang memohon lakukan dan sebaliknya pemohon sendiri tidak mampu membuktikan mana hasil penghitungan yang benar menurut pemohon sebagaimana maksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dengan demikian jelas bahwa permohonan pemohon keliru objek (error object), sehingga permohonan pemohon secara hukum patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur obscura libel) bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan alasan sebagai berikut: permohonan pemohon saling bertentangan satu sama lain, mana pada polita permohonan pemohon menguraikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama tahapan dan proses pemilukada berlangsung berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilu. hal ini dapat dilihat pada permohonan pemohon pada halaman angka huruf dan huruf sedangkan pada petit permohonan pemohon meminta pembatalan dangubernur dan sebagai peserta pemilukada cast: dan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sumatera barat melakukan pemilukada putaran kedua yang kemudian diubah dengan petit pemilukada ulangurut (tiga) tersebut atas: kalau diperhatikan secara saksama uraian pemohon tersebut atas, maka lagi lagi pemohon inkosisten dalam menguraikan dalil dalil permohonannya, yaitu pemungutan suara putaran kedua baru dapat dilaksanakan apabila tidak satu pun pasangan calon yang memperoleh suara sekurang kurangnya lebih dari jumlah suara sah, sedangkan kenyataannya pasangan calon nomor urut memperoleh suara sebanyak sementara petit pemohon agar dilakukan pemilukada ulang, juga tidak jelas, apakah diulang tingkat tps, kecamatan atau pada seluruh wilayah pemilihan sumatera barat, karena menuruthanya mengenal pemungutan ulang, bukan pemilukada ulang sebagaimana petit permohonan pemohon angka bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat da apabila pemohon menganggap hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon adalah salah maka tentu pemohon mengajukan perolehan suara yang dianggap benar oleh pemohon atau setidak tidaknya jumlah suara yang diperoleh pemohon adalah melebihi dari suara atau pemohon harus membuktikan ada perbedaan suara melebihi suara dari suara yang diperoleh pemohon sebanyak suara dan pemohon harus membuktikan pula tps mana saja pemohon memperoleh suara tersebut. hal ini tidak tergambar secara jelas dan pemohon tidak dapat membuktikannya secara benar dan akurat: oleh karena itu jelas dan terang bahwa permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscura libel): berdasarkan uraian uraian tersebut, memohon mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sela dengan menerima eksepsi memohon dengan menyatakan bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa pada prinsipnya memohon menolak secara tegas dalil dalil yang diuraikan dalam permohonan pemohon, kecuali terhadap hal hal secara tegas memohon akui dalam jawaban ini, bahwa memohon telah melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas asas penyelenggara pemilu sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dan keseluruhan tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang kpu provinsi sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: bahwa memohon selaku penyelenggara telah melaksanakan hari pemungutan suara pemilihan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal juni dan telah pula melaksanakan rekapitulasi pada masing masing kabupaten kota mulai sejak tanggal juli s.d. tanggal juli bahwa seluruh saksi pemohon pada (sembilan belas) kabupaten kota tidak pernah mengajukan keberatan model db2 kwk.kpu) ketika rekapitulasi dilakukan. kemudian pada tanggal juli memohon juga telah melaksanakan rekapitulasi pada tingkat provinsi sumatera barat dan telah pula menetapsesuai dengan keputusan kpu provinsi sumatera baratbahwa selama pemungutan suara dan pemungutan suara baik pada tingkat tps, rekapitulasi pada tingkat ppk, kabupaten, maupun pada tingkat provinsi sumatera barat, memohon selaku penyelenggara telah menyelenggarakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan asas asas penyelenggaraan pemilu sertau: bahwa dalil permohonan pemohon dalam halama, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, serta hanyalah cerminan ketidakpuasan pemohon dengan hasil perolehan suara yang pemohon peroleh. bahwa tindakan yang dituduhkan oleh pemohon terhadap memohon berkenaan dengan indikasi bantuan dana asing dan black campaign bukanlah substansi yang menjadi ranah kewenangan mahkamah konstitusi, akan tetapi menjadi kewenangan bawaslu untuk menindaklanjuti. bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidaklah benar sama sekali karena kehadiran warga negara malaysia pada saat kampanye rapat umum pasangan calon gubernur prof. dr. irwan prayitno, sc. dan wakil gubernur drs. muslim kasim, akt., m.m. pada tanggal juni lapangan imam bonjol padang tidak dikategorikan melanggar undang undang nomor tahun huruf karena yang dilarang oleh huruf tersebut adalah larangan terhadap pasangan calon untuk menerima dana kampanye dari pihak asing, sedangkan sesuai dengan hasil laporan audit dana kampanye pasangan calon nomor urut (tiga), yaitu pasangan calon gubernur prof. dr. irwan prayitno, sc. dan wakil gubernur drs. muslim kasim, ak., m.m.sebagaimana menjadi tuduhan pemohon, berdasarkan kepada uraian tahapan tahapan atas, terbukti kpu provinsi sumatera barat telah melaksanakan semua tahapan, jadwal, dan program pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kpu provinsi sumatera barat. dalil pemohon menyatakvinsi sumatera barat, sama sekali tidak terbukti: berdasarkan uraian uraian tersebut atas, memohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: dalam eksepsi: menerima eksepsi memohon seluruhnya: menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa ini: dalam pokok perkara: menolak permohonan pemohon seluruhnya, danguatkanapabila hakimentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun dan lampiran, bukti fotokopi model db kwk.kpu, model db1 kwk.kpu dan lampiran model db1 kwk.kpu tentang catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kotlaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kabupaten kota dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun sebanyak (sembilan belas) rangkap,doman pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun2.sumatera barat berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara sesuai berita acara model kwk.kpu tanggal juli maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo: tentang waktu pengajuan bahwasesuai berita acara model kwk.kpu yang dilaksanakan padang tanggal juli sedangkan permohonan keberatan diajukan oleh pemohonkemudian oleh memohon perolehan suara atasbahwa telah terjadi inkonsistensi atas permohonan pemohon bahwa polita dan petit yang diajukan oleh pemohon telah terjadi ketidaksesuaian yang sangat fatal. dalam posisinya pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis sehingga perlu dilakukan pemilukada ulang (halaman sedangkan dalam petitumnya halaman angka pemohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memerintahkan diadakannya pemungutan suara putaran kedua yang mana hal tersebut adalah suatu hal yang berbeda, dimana pemungutan suara ulang dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang menyebabkan pemilukada tidak berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sementara pemilukada putaran kedua dilakukan apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh hasil kurang dari dalam hal ini pihak terkait memperoleh suarkarena dalil dalil yang dijadikan alasan oleh pemohon sebagai suatu pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis (halaman angka huruf dan huruf oleh panitia pengawas pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah kota padang telah dinyatakan bukan merupakan pelanggaran pelanggaran pemilu sehingga sudah sepantasnya majelis hakim menolak atau tidak menerima dalil pemohon, bahwa pihak terkait menolak dan keberatan terhadap dalil pemohon yang mengatakan bahwa telah ada indikasi bantuan dana asing terhadap pihak terkait karena menghadirkan orang asing pada saat kampanye rapat umum lapangan imam bonjol padang yang berdasar pada undang undang nomor tahun huruf merupakan hal yang dilarang, karena pada kenyataannya hal tersebut bukanlah termasuk dalam pelanggaran pemiludan tuduhan pemohon yang mengindikasi bahwa warga asing yang hadir pada saat kampanye rapat umum diberada wilayah:dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yang menyebutkan secara jelas dan terang tentang larangan seorang warga asing untuk hadir dalam suatu acara kampanye calon kepalaapa yang dilakukan oleh warga negara asing yang hadir dalam kampanye rapat umum lapangan imam bonjol adalah tidak melanggaruduhan pemohon mengenai adanya indikasi bantuan dana asingkasussebagaimana tertuang dalam surat nomor panas pdg kadaivii, i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pihak terkait, mahkamah telah memerintahkan ketua bawaslu kota padang, wahyudi, untuk memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal juli yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdapat pelanggaran pidana umum terkait dengan selebaran black campaign yang kemudian hal tersebut dilanjutkan polwiltabes, bahwa selebaran tersebut belum selesai cetak, sehingga belum tersebarluaskan, bahwa adanya keterlibatan warga negara asing wna) bukan laporan dari pemohon, tetapi temuan dari staf kesekretariatan bawaslu kota padang. hal tersebut kemudian diklarifikasi kepada pihak terkait, yakni tim pemenangan pasangan calon irwan prayitno, bahwa warga negara asing wna) tersebut bernama adam, yaitu sahabat lama irwan prayitno dari malaysia yang datang atas inisiatif sendiri yang sedang memberikan bantuan dana gempa padang pariaman. memang wna tersebut berdiri atas panggung, tetapi tidak melakukan kampanye aktif, bahwa keberadaan wna dimaksud bukan merupakan pelanggaran pemilukada, sehingga panwaslukada tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut: bahwa hal ini didukung oleh keterangan ahli bernama prof. dr. firmansyah, pakar hukum pidana dari universitas andalas, bahwa peristiwa tersebut bukan pidana pemilukada, karena tidak relevan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa penyelenggaraan pemilukada provinsi sumatera barat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilukadarovinsi sumatera baratmodel kwk.kpu), yang menetapkan perolehan suara sesuai dengan tabel bawah inimemohon telah melaksanakan pemungutan suaradan tps, dengan jumlah pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) pemilih: bahwa: bahwa oleh karenai3.ertanggal april danertanggal april pemohon dan pemohon adalah pesertan nomor urut (vide bukti dan bukti p.i1barat ditetapkan oleh memohon pada hari senin, julisehingga batas akhirsenin, juli i3. menimbang bahwa permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, juli pukul wib berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk sementara permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, juli aprili3. menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, baik memohon maupun pihak terkait, mengajukan eksepsiobjek gugatan keliru (error object), eksepsi pihak terkait: permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas (obscura libel), pokok perkara i3.mohon tidak melaksanakan tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh lagi, melainkan dengan cara tetap mencoblos: bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti p.i s.d. bukti p.terjadi namun memiliki ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakup.i 23c dan bukti p.ii s.d. buktidalam pelaksanaan pemilukada sumatera barat banyak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus,, dan menggunakan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda, bahwadan bukti p.i serta bukti p.iiolehdanyang terjadi hampir seluruh kabupaten kota provinsi sumatera barat. hal tersebut telah dilaporkan bawaslu kota padang dan portabel padang pada tanggal junidan bukti p.i serta bukti p.i1 s.d. bukti p.ii dan bukti s.d. bukti berupa kliping harian umum rakyat sumbar, surat pernyataan atas nama sipil dt dan pihak pihak yang diduga terlibatterdapat indikasi adanya bantuan dana asing yang ditemukan oleh bawaslu kota padap.i s.d. bukti p.i dan bukti p.i s.d. bukti p.i serta bukti s.d. buktiterhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak melaksanakan tahapan pemilukada dengan baik dan sungguh sungguh, memohon membantahnya dengan memberikan keterangan telah melaksanakan seluruh tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh, tertanggal februari dan berdasarkan peraturan perundang undangan lainnya. memohon secara berjenjang jugapemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih,terhadap dalil para pemohon mengenai adanya pelanggaran administrasi terkait verifikasi pasangan calon, memohon membantahnyahal ini dilakukan dengan cara menerima surat pencalonan pasangan calon beserta laporannya, kemudian memohoselanjutnya. kemudian diakhiri dengan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen disertai dengan berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebutdalil pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, menurut memohon merupakan alasan yang subjektif daridalil para pemohon yang menyatakan telah terjadi kampanye hitam (black campaign)dalil para pemohon yang menyatakan, karenadimaksud selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahunsementara itu, sesuai dengan hasil laporan audit dana kampanye pasangan calon nomor urut yaitu pasangan calonbahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut memohon mengajukan bukti3. menimbang bahwabahwa suara tidak sah yang signifikan disebabkan karena kesalahan memohon dalam mensosialisasikan pemilukada, pihak terkait menyampaikan keberatannya. menurut pihak terkait, kewajiban mensosialisasikan bukanlah hanya kewenangan memohon saja tetapi juga merupakan kewajiban tim sukses dari masing masing pasangan calon termasuk pemohon. lagipula, berdasarkan dan peraturan kpu nomor tahun dinyatakan bahwa baik mencoreng maupun mencoblos surat suara adalah tetap sah: bahwa terhadap dalil para pemohon yang mengatakan bahwa tim kampanye atau pihak terkait telah melakukan black campaign adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. lagipula,karena selebaran ditemukan percetakan sebagaimana telah dinyatakan oleh panitia pengawas pemilukada kota padang yang tertuang dalam surat nomor panas pdg kadaivii model kwk dan model kwk, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut pihak terkait mengajukan bukti pt berupa laporan nomor panas pdg kadaivii model kwk tentang laporan tindak lanjut kasus: bahwa terhadap dalil para, pihak terkait membantahnya dengan tegas. berdasarkan kajian laporan nomor panas pdg kadaivii model kwk dan model kwk,. sebagaimana telah dijelaskan dan diklarifikasi kepada panwaslukada kota padang bahwasedang berkampanye dan kemudian turut menghadiri kampanye tersebut. kemudian,al kampanye pemilukada,. sementara itu, laporan nomor panas pdg kadaivii model kwk tentang laporan tindak lanjut kasus dan laporan hasil audit dana kampanye oleh akuntan publik,provinsi sumatera baratketerangan para saksi pemohon, dan keterangan ketua bawaslu kota padi3.okokatau kabur (obscura libel), dan permohonan paraguo dengan alasan bahwa pelanggaran pelanggaran berupa keterlibatan warga negara asing, kampanye hitam (black campaign), praktik uang (money politic), dan lain sebagainya adalah luar ranah kewenangan mahkamah. terlebih lagi, dalil dalil para pemohon tidak satu pun menjelaskan sejauhpada dpt maka pemilih banyak yang tidak datang tempat pemungutan suara tps) pada saat hari pemilihan, yaitu tanggal juni khususnya daerah kabupaten yang masih tertinggal secara informasi teknologi: bahwa, terbukti secara nyata bahwa partisipasi pemilih hanya saja, atau sebanding pemilih: bahwa ketidakmampuan memohon dalam mensosialisasikan tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera barat berakibat pada terdapat jumlah suara tidak sah sangat signifikan, yaitu suara, terdapat daerah daerah yang kurang informasi tentang pemilukada, karena pada tahun yang baru lewat pemungutan suara dengan sistem content, bukan dengan cara color, bahwa pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius,bahwa pelanggaran pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat terdaparaan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tertanggal februari bukti bahwa. hal ini merupakan pelanggaran kuat bahwa secara riil memohon tidak tegas atau diku:yang menyatakan permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas. terhadap eksepsi tersebut, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi guoerror object bahwa hasil perolehan suara pemilukada terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara. artinya, object itis dalam perselisihan hasil pemilihan umum. dalam berbagai putusannya, mahkamahpasangan calon peserta pemilukada, bahwa fakta hukum menunjukkan objek keberatan para pemohon adalah terhadap(vide bukti p.i bukti p.ii bukti t41, dan bukti pt berdasarkan keberatan permohonan para pemohon tersebut maka mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan yang diajukan paradalam pokok perkara i3.gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun telah dilaksanakan pada hari rabu, juni dengan diikuti oleh (lima) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat, kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara guo, karena memang benar bahwa para pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilukada provinsi sumatera barat tahun dengan nomor urut dan nomor uruyangemohon tidak melaksanakan tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh: terjadi pelanggaran administrasi pada saat verifikasi pasangan calon terkait dengan persyaratan ijazah, dalam pelaksanaan pemilukada terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus, terjadi pelanggaran berupa kampanye hitam" (black campaign) yang disinyalir dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut terdapat indikasi adanya bantuan dana asing kepada pasangan calon nomor urut dengan hadirnya seorang warga negara asing berkebangsaan malaysia pada saat kampanye rapat umum lapangan imam bonjol padidak dilaksanakannya tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh oleh memohon, melainkan dengan cara mencoblos. untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti p.l s.d. p.1sebaliknya, memohon dan pihak terkait membantah dalil pemohon atas. memohon secara berjenjangbagi pemilih yang tidak mendapatkan kartu pemilih namun tetap. pihak terkait memperkuat jawaban memohon dengan menyatakan bahwa kewajiban mensosialisasikan bukan hanya kewenangan memohon saja, tetapi juga menjadi kewajiban tim sukses dari masing masing pasangan calon, termasuk para pemohon. lagipula, berdasarkan dan peraturan kpu nomor tahun telah dinyatakan bahwa baik mencoreng maupun mencoblos surat suara adalah tetap sah.:dari dua versi dan alasan hukum para pihak atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon dan pemohon adalah tidak tepat menurut hukum, karena tidak dapat berpartisipasinya para calon pemilih untuk memberikan suaranya akibat tidak mendapatkan surat undangan seyogianya telah teratasi atau setidak tidaknya telah meminimalisasi dengan adanya surat gubernur sumatera barat nomor bkl poldagri bertanggal juni tentang penggunaan ktp atau kartu identitas lainnya sebagai pengganti kartu pemilih undangan. lagipula, surat gubernur tersebut ditandatangani oleh majlis rahman yang nota bene adalah pemohon dalam perkara guo (vide bukti sementara itu, mahkamah menilai bahwa memohon juga telah melakukan kewajiban konstitusionalnya dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara patut melalui bentuk dan cara yang telah ditentukan berdasarkan keputusan kpu provinsi sumatera barat. sebaliknya, pemohon tidak dapat membuktikan jumlah suara tidak sah sebesar suara adalah akibat kesalahan memohon yang kurang profesional dalam menyelenggarakan sosialisasi dan informasi kepada para calon pemilih. selain hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan, saksi azmi yang dihadirkan oleh pemohon juga tidak mampu membuktikan telah terjadinya permasalahan serius dalam tahapan pemilukada, karena pada akhirnya sebagai fakta hukum, saksi tetap dapat memperoleh kartu undangan untuk memilih setelah dibantu melakukan kepengurusannya oleh pihak lain karena alamat yang bersangkutan dianggap telah berganti: dengan demikian, berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon mengenai tidak dilaksanakannya tahapan pemilukada secara baik dan sungguh sungguh tidak tepat dan tidak beralasan hukum: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan terjadinya, namun memiliki ijazah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakus.d. bukti p.l 23c dan bukti p.i1 s.d. bukti p.i1terhadap dalil para pemohon tersebut, memohon membantahuntuk mendukung dalil dalilnya tersebut,permasalahan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa memohon telah melakukan tahapan verifikasi administrasi pasangan calon sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku, yaitu setelah menerima surat pencalonan pasangan calon, memohon telahkemudian, memohon juga telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tidak lebih dari (tujuh) hari. selanjutnya, verifikasi oleh memohon diakhiri denga. berdasarkan tahapan yang telah dilalui tersebut, verifikasi yang dilakukan oleh memohon tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga telah melibatkan instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang berwenang untuk itu. sementara dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum berupa keberatan dari para pemohon ketika memohon melakukan proses klarifikasi dan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terhadap bakal pasangan calon yang telah mendaftar sebagai peserta pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun oleh karena itu, memohon tidak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang termuat dalam peraturan kpu nomor tahun terkait dengan tata cara penelitian bakal pasangan calon: dengan demikian, dalil para pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi oleh memohon terkait dengan verifikasi bakal pasangan calon adalah tidak terbukti secara hukum dan tidak beralasan hukum: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan berbagai modus dalam penyelenggaraan pemilukada provinsi sumatera barat tahun (money politic), dan menggunakan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali tps yang berbeddan bukti serta bukti ilyang kemudian calon gubernur tersebutsebaliknya, memohon dan pihak terkait membantah dalil paramenurut memohonterhadap permasalahan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil para pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif hanyalah sebatas generalisasi dari para pemohon yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. pemohon tidak memberikan uraian yang jelas dan terperinci mengenai dimana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja pelanggaran terkait dengan pemberian sesuatu barang, intimidasi kepada calon pemilih, praktik politik uang, dan penggunaan hak pilih orang lain atau memilih lebih dari satu kali tps yang berbeda. begitu pula dengan bukti surat berupa kliping surat kabar yang harus diverifikasi terlebih dahulu fakta hukumnya lapangan dengan didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan pemohon hanya menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan terkait dengan indikasi terjadinya pelanggaran dimaksud secara terpisah dan tidak bertalian. lagipula, berdasarkan keterangan saksi azmi, tindakan pihak terkait hanya sebatas memberikan kudapan (snack) dan uang pengganti transportasi sebesar s.d. bagi mereka yang membawa kendaraan bermotor. sementara itu, menurut keterangan saksi thamrin, tindakan pihak terkait cast calon gubernur nomor urut yang menyumbang dana sebesar (enam ratus ribu rupiah) kepada madrasah awali tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan praktik uang (money politic), sebab pada saat itu madrasah awali memang sedang mengadakan tabligh akbar dalam rangka mencari dana akibat gempa. pencarian dana tersebut juga dilakukan secara aktif oleh panitia penyelenggara kepada setiap orang yang hadir, bukan saja khusus kepada pihak terkait. lebih dari itu, keterangan saksi thamrin juga tidak membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena pelanggaran tersebut haruslah dipandangihan umum secara berjenjang sebagaimana telah menjadi yurisprudensi mahkamah dalam menangani sengketa pemilukada selama ini: berdasarkan pertimbangan hukum atas dan bukti bukti yang terungkap dalam persidangan, tidak terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada provinsi sumatera barat tahun baik yang dilakukan oleh memohon ataupun pihak terkait pasangan calon nomor urut dengan demikian, dalil permohonan para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum: menimbang bahwa para pemohon mendalilkandan hal tersebut terjadi hampir seluruh kabupaten kota provinsi sumatera baratp.i dan bukti serta bukti p.ii s.d. bukti p.i1 dan bukti s.d. bukti p.i1 berupa kliping harian umum rakyat sumbar, surat pernyataan atas nama sipil dr, serta foto foto pihak pihak yang diduga terlibat dalamnyasebaliknya, baik memohon maupun pihak terkait membantah secara bersama sama dalil para pemohon tersebut. memohon tidak pernahrovinsi sumatera barat tentang adanya pelanggaran terkait dengan terjadinya black campaign selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera barat tahun sementara itu, pihak terkait membantahnya dengan menyatakan bahwa tuduhan para pemohon terhadap pihak terkait mengenai black campaign adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya. untuk mendukung dalil dalilnya tersebut, pihak terkait mengajukan bukti pt berupa laporan tindak lanjut kasus mengenai selebaran gelap : bahwa terhadap permasalahan hukum atas, mahkamah menilai bahwa kasus hukum sebagaimana didalilkan oleh para pemohon telah ditangani oleh pihak yang berwenang, yaitu panwaslukada kota padang dengan bahwa pelaksanaan pemilukada gubernur dan wakil gubernur sumatera barat pada tanggal juni bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten kota c.g. bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hampir antara lain pemberian atau membagi bagi biji coklat, intimidasi sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan politik uang, serta menggunakan hak pilih orang lain, juga memilih lebih dari satu kali tempat pemungutan suara yang berbeda bukti bahwa pelanggaran dengan menggunakan berbagai modus, khususnya politik uang dan pembagian biji coklat, black campaign, telah terjadi dihampiri seluruh kabupaten kota provinsi sumatera barat, antara lain: kabupaten pesisir selatan: kabupaten dharmasraya, kabupaten solok selatan, kabupaten pasaman, kabupaten pasaman barat, kabupaten sijunjung, kota solok: kota padang, kota bukittinggi, kota padang panjang: kota payakumbuh, kota pariaman, kabupaten kep. mentawai: hal ini merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan khususnyadapat dilakukan diskualifikasi oleh kpu sesuai dengan tingkatannya terhadap pasangan calon, bahwa selain pelanggaran secara sistematis dan masif terjadi seluruh kabupaten kota se provinsi sumatera barat, banyak pelanggaran yang tidak berkoordinasi bersama portabel padang. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan serta hasil kajian bawaslu kota padang yang tertuang dalam surat nomor panas pdg kadaivii model kwk dan model kwk, kasus tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pidana pemilu karena merupakan kasus pidana umum. dalam melakukan kajiannya, sebagaimana juga diterangkan dalam persidangan oleh ketua bawaslu kota padang, muhyiddin, bawaslu kota padang didukung oleh keterangan ahli dan pakar hukum pidana dari universitas andalas, prof. dr. firmansyah, bahwa peristiwa tersebut tidak termasuk pidana pemilukada karena tidak relevan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. kasus selebaran gelap tersebut juga tidak dapat dikatakan serta merta berdampak secara masif, karena selebaran tersebut belum selesai dicetak sehingga belum sempat disebarluaskan. terlebih lagi, para pemohon yang didukung dengan keterangan saksi saksinya tidak mampu membuktikan persidangan mengenai pasangan calon mana yang sengaja membuat dan berencana untuk menyebarluaskan selebaran tersebut. namun demikian, sebagaimana tertuang dalam berbagai putusannya, mahkamah selalu mendorong segala pelanggaran pidana pemilu ataupun pidana umum yang bersinggungan dengan pemilu untuk segera diselesaikan secara tuntas melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk dalam kasus ini yaitu para tersangka yang telah diperiksa oleh kepolisian sebagaimana dalil dalil dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak, berdasarkan pertimbangan hukum atas, dalil permohonan para pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran berupa kampanye hitam (black campaign) yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon nomor urut adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum: bahwa para pemohon mendalilkan adanya indikasi bantuan dana asis.d. bukti dan bukti s.d. bukti p.i serta bukti s.d. bukti p.i1enerbangbahwa memohon dan pihak terkait membantah dalil pemohon atas secara bersama sama dengan menyatakan bahwakehadiran warga negara asing tersebut bukanlah atas dasar undangan dari pihak terkait tetapi kebetulan datang karena mengetahui temannya selaku calon gubernur nomor urut sedang berkampanye dan kemudian berkeinginan untuk turut menghadiri kampanye tersebut. sementara itu, sesuai dengan hasil laporan audit dana kampanye, pasangan calon nomor urut. untuk mendukung dalil dalilnya tersebut, memohon dan pihak terkait mengajukan bukti bukti pt dan bukti pt, prof. dr. irwan prayitno, psi., sc. dan drs. muslim kasim, akt., m.m.: serta laporan nomor panas pdg kadaivii model kwk tentang laporan tindak lanjut kasus: bahwa terhadap permasalahan hukum atas, pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah adalah: pertama, apakah kehadiran warga negara asing dalam kampanye rapat umum cast mohd. adam mohd. said yang berkewarganegaraan malaysia telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku?, kedua, apakah warga negara asing yang hadir dalam kampanye rapat umum ikut melakukan kampanye aktif baik dengan diundang ataupun tanpa undangan dari pihak terkait?: dan ketiga, apakah benar pasangan calon nomor urut cast pihak terkait dalam perkara guo telah menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye dari warga negara asing? terhadap hal ini, mahkamah akan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam huruf juncto yang menyata: db. berdasarkan pemeriksaan mahkamah secara saksama terhadap alat bukti berupa dvd rekaman kampanye rapat umum yang diajukan oleh para pemohon (vide bukti p.l dan bukti p.l dari durasi waktu rekaman penuh selama menit detik, warga negara asing yang hadir atas panggung hanya terekam selama (empat) detik saja. dalam waktu singkat tersebut tidak sedikit pun tergambarkan adanya kegiatan dari yang bersangkutan untuk berkampanye secara aktif bagi pasangan calon. sementara itu, pihak terkait cast calon gubernur provinsi sumatera barat nomor urut terekam hanya memperkenalkan warga negara asing dimaksud sebagai salah satu temannya dari malaysia dengan mengatakan, ambo ada yang lupa, cik. kawan ambo khusus datang dari malaysia . hal demikian bersesuaian dengan klarifikasi tertulis yang disampaikan oleh irwan prayitno selaku calon gubernur provinsi sumatera barat nomor urut kepada panwaslukada kota padang bertanggal juli dengan menyatakan bahwa warga negara asing yang bersangkutan adalah sekadar seorang teman dari malaysia yang tidak diagendakan untuk hadir ataupun berorasi oleh protokol acara kampanye. selanjutnya dijelaskan bahwa warga negara asing yang bersangkutan hanya kebetulan sedang memiliki urusan sumatera barat dan ketika mengetahui pihak terkait sedang berkampanye maka yang bersangkutan berkeinginan untuk hadir panggung kampanye. mengenai perkenalan warga negara asing yang disampaikan oleh pihak terkait sebagaimana terdokumentasi dalam rekaman video adalah lanjutan perkenalan secara spontanitas dari pihak terkait ketika selesai memperkenalkan keluarganya secara satu persatu mulai dari istri, anak, cucu, dan menantu, keterangan atas juga diperkuat dengan hasil penelitian dan pemeriksaan dari bawaslu kota padang nomor panas pdg kadaivii model kwk bertanggal juli yang berisi kesimpulan sebagai berikut (vide bukti pt bahwa tidak ada satu pun dalam juncto yang menyatakan tentang seorang warga negara asing yang hadir dalam suatu acara kampanye calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa dalam huruf juncto hanya menyebutkan, negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing : bahwa yang dilarang oleh tersebut adalah menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye, bukan masalah kehadiran kampanye, bahwa hadirnya wna dalam forum kampanye tidak melanggar hukum karena tidak diatur dalam juncto tentang pemerintahan daerah, selain hanya mengatur sumbangan dana kampanye dari warga negara asing, bahwa terkait temuan bawaslu kada kota padang tentang adanya orang asing saat kampanye, berdasarkan bukti, keterangan klarifikasi dari berbagai pihak, dan konsultasi dengan bawaslu provinsi sumatera barat ternyata keberadaannya tidak sebagai juru kampanye dan tidak melakukan kampanye untuk pasangan calon nomor urut mengenai adanya indikasi bantuan dana asing kepada pasangan calon nomor urut para pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya persidangan. sebaliknya, baik memohon maupun pihak terkait membantah dan mampu mematahkan dalil dalil para pemohon guo dengan mengajukan bukti berupa laporan akuntan independen dari kantor akuntan publik drs. bambang mudjiono widianto dengan register nomor km.dari pasangan calon nomor urut cast pihak terkait dalam perkara guo. dalam laporan tersebut tidak ditemukan adanya bantuan dana asing atau setidak tidaknya indikasi adanya bantuan dana asing yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut (vide bukti dan bukti pt dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah menilai dalil permohonan para pemohon terkait dengan adanya indikasi bantuan dana asing kepada pasangan calon nomor urut adalah tidak terbukti dan tidak beralasan huk:ca) runl.. memohon, komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau sebagai naa naa naa naa naa aan aaa ane eem urut memohon komisi pemilihan umum kabupaten demak sebagai naa naa lana nana aaaa name urut memohon il: i1.6j komisi pemilihan umum kabupaten ponorogo sebagai naa naa naa aan nana nana agen ee urut memohon iii: i1.7j komisi pemilihan umum kabupaten barito timur sebagai lan naa ann naa ana nana ana fans mse uut memohon iv: komisi pemilihan umum kabupaten semarang sebagai lan nan ana ann lan nan nan nan anne me uut memohon mengakibatkan total kelebihan suara sebanyak suara (vide bukti tps desa kelurahan memberi, kecamatan sagulung, jumlah surat suara yang terpakai surat suara sisa surat suara sedangkan jumlah surat suara yang diterima hanya dengan demikian terdapat kelebihan suara (vide bukti kelurahan rangsang, kecamatan sei beduk, terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara yang tertera dalam form c1 kwk dengan rekapitulasi ppk kecamatan sei beduk yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk pks dengan uraian sebagai berikut. no| partai rekap ppk selisih naik kelurahan tanjung piatu, kecamatan sei beduk terjadi kesalahan rekapitulasi suara yang menguntungkan pks dan partai demokrat dan hilangnya suara pemohon sebagaimana tabel berikut. partai ci1 kwk rekap ppk selisih pb turun15 kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji, terjadi perbedaan rekapitulasi suara antara rekap tps dan rekap ppk yang menguntungkan pks, partai golkar, dan partai demokrat sebagaimana tabel berikut. partai |c1 rekapppk selisih jawaban memohon atas permohonan pemohon perhitungan suara dapil kabupaten banjar sudah benar karena perhitungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dihadiri oleh para saksi dan panitia pengawas. dokumen resmi berupa keputusan dan penetapan kpud kabupaten banjar provinsi kalimantan selatan adalah dokumen resmi yang dapat dinyatakan sebagai akte autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam kuh perdatkota banjar dari dapil banjardaerah pemilihan kerinci dalil pemohon pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu kabupaten kerinci tentang perolehan suara hasil pemilu tingkat kabupaten yang antara lain sebagai berikut. pada formulir desa kelurahan sungai penuh kecamatan sungai penuh jumlah suara, sedangkan ppk suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak suara. pada formulir desa kelurahan amar sakti kecamatan sungai penuh jumlah suara, sedangkan rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh hanya mendapatkan suara sehingga terjadi pengurangan suara. kpps desa amar sakti tps menyatakan jumlah suara pdi perjuangan sejumlah suara pada formulir desa kelurahan lawang agung, kecamatan sungai penuh jumlah suara, sedangkan rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh suara, sehingga terjadi pengurangan suara. pada formulir desa kelurahan dusun baru, kecamatan sungai penuh suara, sedangkan rekapitulasi ppk sungai penuh jumlah suara sehinggga terjadi pengurangan suara sejumlah suara. pemohon berkeberatan terhadap perincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota yang total perolehan suara pemohon tertulis suara seharusnya, perolehan suara sebanyak sehingga jumlah suara yang hilang sebanyak suara. jawaban memohon dokumen yang diterbitkan oleh kpud kabupaten kerinckerincpinsi jambi untuk daerah pemilihan kerinci. ix. daerah pemilihan dapil) samosipemohon berkeberatan terhadap rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten samosir pada dapil samosir dengan alasan sebagai berikut. pada formulir model db dprd kabupatentercantum perolehan suara pdi perjuangan kecamatan cianjur mula mula memperoleh suara sebanyak kecamatan harian memperoleh suara sebanyak kecamatan sitio tio memperoleh suara. jumlah akhir suara. menurut pemohon jumlah akhir tersebut tidak benarpada formulir tps desa kelurahan hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula, kabupaten samosir tercantum partai nasional indonesianamun,pni marhaenisme memperoleh suara, sedangkan pdk memperoleh suara. dengan demikian, telah terjadi penambahan suara pni marhaenisme tps desa kelurahan hasinggaan yang semula tidak mendapatkan suara (not) namun model da b memperoleh suara. pada formulir tps desa kelurahan buntu mali, kecamatan sitio tio, kabupaten samosir tercantum pdip memperoleh (tujuh) suara. namun, dalam formulir model da yang merupakan rekapitulasi perolehan suara kecamatan sitio tio pada kolom desa kelurahan buntu mali, ternyata tercantum bahwa pdip hanya memperoleh suara. dengan demikian, pada desa kelurahan buntu mali kecamatan sitio tio suara pdip telah berkurang suara. berdasarkan uraian atas, perolehan suara pni marhaenisme dapil samosir setelah dikurangi suara seharusnya suara, bukan suara. sebaliknya, suara pemohon bukan melainkan suara dan ditambah suara sehingga total suara pemohon dapil samosir seharusnya suara. berdasarkan hat tersebut, sesuai dengan urutan jumlah perolehan suara terbesar, pemohon menduduki peringkat kelima dari suara terbesar. karena dalam dapil samosir jumlah kursi yang diperebutkan berjumlah pemohon seharusnya mendapatkan kursi dprd samosir untuk dapil samosir sehingga menurut pemohon yang mendapatkan kursi untuk dapil samosir adalah hanura, ppi, padi, republikan, dan pdi perjuangan. ketummenetapkan hasil perhitungan suara sebagai berikut perolehan suara yang benar untuk partai nasional indonesia marhaenisme pni marhaenisme) adalah sesuai dengan rekapitulasi suara tingkat kabupaten samosir derah pemilihan samosir seharusnya suara, bukan suara,sedangkan perolehan suara yang benar untuk pdip sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten samosir dapil seharusnya suara, bukan suara, atas kesalahan hasil penghitungan dapil samosir tersebut, seharusnya pdi perjuangan mendapatkan kursi. jawaban memohon pokok perkara pemohon mendalilkan bahwa turut memohon telah salah dalam melakukan penjumlahan perolehan suara pemohon model db dprd kabupaten kota tertulis seharusnya sehingga diduga bahwa turut memohon melakukan pengurangan suara sebanyak suara dapil samosir turut memohon dengan tegas membantah dalil pemohon tersebut karena senjatanya turut memohon tidak salah dalam melakukan rekapitulasi penjumlahan total perolehan suara pemohon daerah pemilihan samosir kabupaten samosir karena data yang digunakan pemohon model db dprd kabupaten kota) dalam mengajukan gugatan atau permohonan ini adalah model yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki oleh turut memohon sebelum permohonan ini diajukan oleh pemohon mahkamah konstitusi. atas kesiapan dalam penulisan tersebut,dari turut memohon termasuk tidak terkecuali dari saksi pemohon. akan tetapi, ketika staf kpu kabupaten samosir meminta model db dprd kabupaten kota yang salah tersebut dari saksi pemohon dijawab oleh saksi pemohon bahwa model db dprd kabupaten kota tersebut telah dikirim kepada pengurus pusat pdi perjuangan. kemudian setelah turut memohon memperbaiki model db dprd kabupaten kota tersebut, turut memohon menyerahkannya kepada para saksi partai politik, bawaslu kabupaten samosir, dan kpu provinsi sumatera utara, kemudian oleh turut memohon model db dprd kabupaten kota tersebut diumumkan papan pengumuman sekretariat kpu kabupaten samosir dan dengan demikian sudah menjadi konsumsi publik. meskipun telah dilakukan perbaikan oleh turut memohon terhadap model db dprd kabupaten kota untuk daerah pemilihan samosir tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi terhadap pemohon karena jumlah suara yang diperoleh pemohon daerah pemilihan samosir adalah sebanyak suara, bukan suara sebagaimana yang disebutkan oleh pemohon dalam dalil permohonannya. pemohon mendalilkan bahwa tps desa hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula telah terjadi penghilangan suara pada partai demokrasi kebangsaan sebanyak suara dan penambahan suara terhadap pni marhaenisme yang seharusnya menurut pemohon berdasarkan formulir model dprd kabupaten kota bahwa pni marhaenisme tidak memperoleh suara, namun dalam model dprd kabupaten kota mendapat suara.. persoalan ini telah terlebih dahulu diajukan oleh saksi partai demokrat pada tanggal april bertempat aula ae. manihuruk samosir ketika berlangsung proses rekapitulasi penghitungan suara calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota pada tingkat kabupaten samosir yang dilakukan oleh kpu kabupaten samosir. pada saat itu kpu samosir mengakomodasi keberatan saksi partai demokrat dengan cara memeriksa bukti yang diajukan saksi partai demokrat dan membandingkannya dengan bukti asli model dprd kabupaten kota dari tps desa hasinggan yang ada pada ppk cianjur mula mula. akan tetapi, saksi dari partai demokrat hanya mampu menunjukkan fotokopi model dprd kabupaten kota dari tps desa hasinggaan tanpa mampu menunjukkan aslinya, sedangkan kpu kabupaten samosir pada saat itu memerintahkan panitia pemilihan kecamatan ppk) cianjur mula mula untuk membuka model dprd kabupaten kota (asli) dari tps desa hasinggaan dan berdasarkan pemeriksaan hadapan saksi partai demokrat serta saksi pemohon terbukti bahwa partai demokrasi kebangsaan tidak mendapat suara tps desa hasinggaan. ketika berlangsung proses rekapitulasi oleh kpu kabupaten samosir, terhadap keberatan saksi dari partai demokrat terhadap perolehan suara pni marhaenisme sebanyak (dua) suara partai demokrat tidak mampu menunjukkan bukti asli hanya fotokopi sedangkan pada proses tersebut kpu kabupaten samosir memerintahkan ppk cianjur mula mula untuk memeriksa hadapan saksi partai politik termasuk saksi pemohon dan bawaslu kabupaten samosir supaya membuka model dprd kabupaten kota pada tps desa hasinggaan dan terbukti bahwa pada model dprd kabupaten kota tersebut pni marhaenisme memperoleh (dua) suara: setelah dilakukansamosir tingkat kabupaten samosir, maka total perolehan suara untuk pemohon adalah sebanyak suara, dengan rincian kecamatan harian suara, kecamatan cianjur mula mula suara, dan kecamatan sitio tio suara, total suara, sedangkan total perolehan suara untuk pni marhaenisme adalah suara, dengan rincian, kecamatan harian suara, kecamatan cianjur mula mula suara, dan kecamatan sitio tio suara. dengan demikian pni marhaenisme dapil samosir mendapat kursi, sedangkan pemohon tidak mendapatkan kursi, selanjutnya pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pemohon kecamatan sitio tio desa buntu mali tps adalah sebanyak suara berdasarkan model dprd kabupaten kota,: bahwa berdasarkan bukti asli model dprd kabupaten kota yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps serta saksi partai politik pada tps desa untuk mali terbukti bahwa pemohon hanya memperoleh (satu) suara bukan suara, bahwa pada saat dilakukannya penghitungan suara tps desa buntu mali kecamatan sitio tio tersebut saksi pemohon juga hadir dan tidak ada memberikan komplain atau keberatan atas jalannya perhitungan suara sampai pada ditetapkannya perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr, dpd, dprd provisi dan dprd kabupaten kota oleh kpps desa buntu mali tersebut, bahwa selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk kecamatan sitio tio bertempat aula kantor camat kecamatan sitio tio, yang dihadiri oleh saksi partai politik (termasuk saksi pemohon) dan panas kecamatan sto tio dan menetapkan bahwa pemohon memperoleh suara tps desa buntu mali kecamatan sitio tio. namun sejak dimulainya proses rekapitulasi sampai ditetapkannya perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif oleh ppk kecamatan sitio tio, saksi pemohon tidak ada mengajukan keberatan atas proses dan hasil tersebut. bahwa demikian juga ketika berlangsung proses rekapitulasi pada tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten mulai tanggal sampai april dihadiri para saksi partai politik dan bawaslu kabupaten samosir, telah ditetapkan bahwa pemohon memperoleh suara pada tps desa buntu mali kecamatan sitio tio, akan tetapi saksi pemohon tidak ada mengajukan keberatan atas perolehan suara pemohon tersebut, bahwa berdasarkan uraian turut memohon tersebut atas tidaklah benar apa yang disebutkan pemohon dalam dalil permohonannya yang menyebut bahwa suara pemohon berkurang sebanyak (enam) suara desa buntu mali kecamatan sitio tio, bahwa dengan demikian total perolehan suara pemohon daerah pemilihan samosir adalah sebanyak suara, bukan suara sebagaimana yang disebutkan pemohon dalam permohonannya. dan dengan demikian tidak benar bahwa pemohon menduduki peringkat dalam perolehan kursi calon anggota dprd kabupaten samosir pada daerah pemilihan samosir tetapi pni marhaenisme dengan total perolehan suara sebanyak suara, bahwa pemohon mengakui adanya dokumen resmiauh yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentikpu nomor pts kpu tanggal mei tentang penetapan hasil pemilu anggota dpr, dpd dan dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota secara nasional dalam pemilu untuk perolehan kursi anggota dprd kabupaten kota samosir, kelurahan sei harapan, kecamatan sekupang, terjadi perbedaan rekapitulasi suara antara rekap tps dan rekap ppk yang menguntungkan pks dan partai golkar sebagaimana tabel berikut. dari uraian atas terjadi penggelembungan suara untuk pks mencapai sehingga menjadi suara, seharusnya suara pks dikurangi suara menjadi akibat kesalahan memohon, pemohon kehilangan suara sebanyak suara sehingga apabila dibandingkan dengan suara pemohon sebanyak dan ditambah suara menjadi suara maka berdasarkan huruf nomor tahun pdip seharusnya mendapat kursi dapil kepri. samping terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, memohon juga melakukan kesalahan kesalahan berupa: tidak meneruskan pernyataan keberatan saksi pemohon kepada bawaslu kota batam: terkesan lepas tangan dengan menerbitkan surat yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua perselisihan pemilu diselesaikan mahkamah konstitusi: tidak menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pleno kpu kota batam, untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil kepulauan riaudapil) jawa tengah dalam pokok perkara dokumen yang diterbitkan oleh kpud kabupaten demak.demaksademakxi. daerah pemilihan musi rawas dalam eksepsi: permohonan yang diajukan oleh pemohon kabur bahwa pemohon adalah ketua umum pdip dan sekretaris jendral pdip mengajukan permohonan keberatannya atas penetapan komisi hasil pemilihan umum nomor pts kpu tanggal mei untuk dapat musi rawas dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh partai demokrasi indonesia perjuangan dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa perolehan suara pdip dari kecamatan muara lakitan sesuai formulir model da 1dprd kabupaten kota suara sah sebanyak namun untuk formulir yang sama perolehan suara pdip sebanyak artinya ada perbedaan jumlah suara. perbedaan jumlah suara ini terdapat pada kecamatan muara lakitan sehingga pdip kehilangan kursi yaitu kursi ke dari jumlah kursi dprd kabupaten musi rawas dapil dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan merinci pengurangan suara sebanyak itu terjadi tps mana saja yang termasuk dalam kecamatan muara lakitanokok dokumen yang diterbitkan oleh kpud kabupaten musi rawas iisi rawas iihmusi rawas iiil. daerah pemilihan dapil) makassar kota makassar dalam pokok perkara bahwa pemohon keberatan dengan penetapan kpu nomor:kecamatan panarukan dan secara khusus kecamatan manggala), pemohon keberatan terhadap penetapan ppk manggala sebagaimana berita acara da untuk kelurahan batu: dalil pemohon ini tidak beralasan karena memohon telah memeriksa secara seksama perolehan suara partai demokrasi indonesia perjuangan pada tps yang dipermasalahkan yaitu pada kelurahan batu tps ternyata jumlah perolehan suara untuk pdip telah sesuai dengan dokumen awal yaitu formulir pemohon telah mengakui penetapan kpu nomor pts kpu tanggal mei tentang penetapan hasil pemilu dpr, dpd, dprd provmerupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. dokumen yang diterbitkan oleh kpu kota makassmakast ini sesuai dengan ketentuan kuh perndanya (ex atau bono): menimbang bahwa pihak terkait partaidalam eksepsi: permohonan pemohon tidak jelas kabur (obscura liber) karena tidak menyampaikan secara jelas dan rinci tentang dimana terjadinya penggelembungan suara pihak terkait dari rekap tingkat apa rekap tingkat apa, berapa angka penggelembungannya, dari angka berapa menjadi angka berapa: permohonan pemohon tidak didasari fakta hukum tetapi hanya asumsi belaka. dalam pokok perkara pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh pihak terkait. benar jumlah kursi dpr kepulauan riau yang diperebutkan dalam pemilu tahun untuk dapil kepri sejumlah kursi, sehingga penentuan perolehan kursi dibagi langsung kepada peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun benar hasil penghitungan suara dapil kepri yang telah ditetapkan oleh memohon adalah partai golkar suara, partai demokrat suara, pks suara dan pdi perjuangan suara. benar berdasarkan perolehan suara partai sebagaimana tersebut atas maka perolehan kursi untuk dpr adalah partai golkar kursi, partai demokrat kursi, pks kursi dna pdi perjuangan tidak mendapat kursi. proses penghitungan suara dan rekapitulasi seluruh tps kepri telah dilaksanakan dengan benar sesuai prosedur hukum. tidak benar pihak terkait secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan penggelembungan suara, dalil pemohon yang mengatakan suara pks menggelembung sebanyak adalah tidak benar karena kelurahan sagulung. menggelembung kelurahan sungai langkah yang didalilkan menggelembung suara hanya didasarkan pada data rekapitulasi panas kecamatan sagulung. kelurahan memberi pernyataan penggelembungan suara sebesar suara beberapa tps kelurahan sungai langkah, kelurahan sungai binti, kelurahan tiban indah hanya didasarkan pada dokumen saksi pemohon tps. pernyataan penggelembungan suara sebesar suara tanpa didukung bukti sama sekali serta hanya asumsi pemohon. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait partai keadilan sejahtera mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (bukti pt sampai dengan bukti pt .5j menimbang bahwa pihak terkait partai persatuan pembangunatps sampai dengan tps xvi kelurahan kandungan perolehan suara pihak terkait sebanyak sedangkan ppk kecamatan kandungan tertulis suara atau hilang suara, tps sampai dengan tps xiii desa sidomukti perolehan suara pihak terkait sedangkan tingkat ppk kecamatan kandungan tertulis suara. tps desa banyubiru, kecamatan banyubiru suara pemohon memperoleh suara tetapi ppk kecamatan banyubiru tertulis suara sehingga bertambah suara. tps sampai dengan tps suara pihak terkait tetapi rekapitulasi ppk banyubiru hanya suara atau hilang suara. tps desa sepasang suara pihak terkait tertulis tetapi tertulis sehingga hilang suara: tps desa sepasang, kecamatan banyubiru suara pemohon hanya tetapi tertulis suara sehingga bertambah suara. tps desa sepasang suara pihak terkait sebenarnya suara tetapi tertulis sehingga hilang suara: tps sampai dengan tps desa candi, kecamatan kandungan suara pemohon suara sehingga tingkat ppk suara atau bertambah suara. tps sampai dengan tps desa lankan, suara pemohon tertulis tetapi ppk tertulis sehingga bertambah suara. .di tps sampai dengan tps desa pojok sari suara pihak terkait berdasarkan tertulis suara tetapi tingkat ppk ambarawa suara sehingga hilang suara. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil pihak terkait ii, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt sampa dengan bukti pt menimbang bahwa pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia telah menyerahsebagai berikut: pihak terkait iii menolak seluruh dalil pemohon. rekapitulasi yang dituangkan dalam dprd kabupaten kota sesuai berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara parpol kecamatan panakkukang dan kecamatan manggala pihak terkait iii memperoleh suara masing masing suara dan sehingga berjumlah suara. pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dari tps mana suara pemohon yan tidak dimasukkan rekapitulasi kecamatan dan kepada partai mana suara tersebut diberikan selain hanya menyebut kelurahan batu sehingga dalil dalil pemohon hanya mengada ada tanpa didukung bukti:agulung, kecamatan sagulung, kota batam, bukti p 2b: fotokopi rekapitulasi lampiran model c 1dprd kabupaten kota penghitungan hasil perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota dari setiap tps wilayah kecamatan sagulungungai langkah, kecamatan sagulung, kota batammemberi, kecamatan sagulung, kota batam, bukti fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa kelurahan sunga...c vi1hal hal sebagai berikut. daerah pemilihan dapil) kepulauan riaudapil kepulauan riau karena terjadinya penggelembungan suara dan atau kesalahan penghitungan suara baik tingkat tps maupun pada tingkat ppk yang secara langsung meningkatkan perolehan suara dan atau menguntungkan pks sehingga merugikan pemohon. kesalahan tersebut berupa penambahan suara bagi pks hingga mencapai suara dan mengurangi perolehan suara pemohon sebanyak suara. penambahan suara bagi pks tersebut telah mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk dpr dapil kepulauan riau dikarenakan pks yang seharusnya tidak memperoleh kursi, justru memperoleh kursi karena perolehan suara pks adalah suara padahal seharusnya dikurangi atau hanya suara. apabila dibandingkan dengan suara pemohon yang sebanyak suara ditambah suara yang hilang, maka perolehan suara pemohon adalah suara sehingga sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd demi hukum pemohon berhak mendapatkan kursi dapil kepulauan riau. ii. daerah pemilihan jawa tengah ii, provinsi jawa tengahbahwa tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, pemohon mendapatkan suara untuk calon anggota dpr yang terdiri atas suara partai sebanyak dan suara calon anggota dpr,dengan demikian, dapil jawa tengah ii, pemohon kehilangan suara. iii. daerah pemilihan ponorogo kabupaten ponorogo, provinsi jawa timur dprd kabupaten) pemohon berkeberatan dengan ketetapan memohon cast turut memohon iii berkaitan dengan perolehan suara pemohon tps desa kunci, kecamatan kampung, pemohon memperoleh suara, tetapi pada tingkat ppk suara pemohon menjadi (vide bukti akibat kehilangan suara tersebut maka perolehan suara pemohon desa kunci berkurang menjadi suara yang seharusnya adalah suara. karena kehilangan suara tersebut, suara pemohon kecamatan kampung hanya seharusnya suara, sehingga perolehan suara pemohon tingkat kabupaten ponorogo, dari dapil ponorogo berkurang menjadi yang seharusnya suara, jumlah kursi dapil ponorogo adalah sebanyak kursi, sementara suara sah sebanyak maka bpp nya adalah dibagi kursi, diperoleh angka bpp sebesar suara, karena sisa suara pemohon adalah sebanyak sedangkan partai hanura hanya suara, pemohonemohon.berkaitan deng. adalah ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan pada tingkat kabupaten sebanyak suara, maka pemohon pada tingkat kabupaten barito timur kehilangan (satu) kursi dengan rincian sebagai berikut:emohon memperoleh suara. jika dibagi dengan bpp, maka pemohon mendapat (dua) kursi dengan sisa suara pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya pemohon tidak mendapat kursi ke kursi terakhir, karena perolehan suara partai karya perjuangan pkp) lebih tinggi yaitu memperolehangka bpp nya adalah dapil barito timur pemohon memperoleh suara. jika dibagi dengan angka bpp, maka pemohon mendapat kursi dengan sisa suara sebanyak pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya, pemohon akan mendapatkan yaitu kursi ke kursi terakhir, karena perolehan suara pemohon lebih tinggi dari partai karya perjuangan yang hanya memperoleh suara daerah pemilihan dapil) kabupaten semarang provinsi jawadapil semarang yaitu kecamatan banyubiru dan kecamatan kandungan. desa sepasang, kecamatan banyubiru, total perolehan suara pemohon seharusnya suara tetapi tertulis suara atau hilang suara (vide permohonan pemohon halaman bukti dan desa benteng dan desa candi, kecamatan kandungan perolehan suara pemohon hilang sebanyak suara. dengan demikian, penghitungan suara yang benar menurut pemohon dapil semarang adalah suara dengan angka bpp suara. karena sisa suara pemohon sebanyak suara sedangkan ppp sebanyak suara, perolehan sisa suara pemohon lebih unggul suara dari ppp. dengan demikian sisa kursi secara hukum menjadi hak pdip. vi. daerah pemilihan dapil) kabupaten blora kabupaten blora, provinsi jawa tengah kecamatan banjarese total perolehan suara pemohon tertulis suara, seharusnya mendapat tambahan suara sehingga menjadi suara. sebaliknya total perolehan suara padi tertulis suara padahal seharusnya suara atau harus dikurangdiperoleh angka bpp. vii. daerah pemilihan dapil) banjar kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan kecamatan martapura barat total peroleh suara pnb tertulis suara seharusnya suara atau terjadi penggelembungan suara untuk pnb sebanyak suara dengan cara mengurangi suara partai golkar sebanyak suara dan pib sebanyak suara. kecamatan martapura total perolehan suara partai gerindra suara seharusnya hanya suara atau terjadi penggelembungan suara sebanyak suara. pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya kecamatan martapura barat total perolehan suara pemohon sedangkan pnb tertulis suara seharusnya suara, akibat penggelembungan suara untuk pnb maka pemohon maka pemohon kehilangan kursi dapil banjar viii. daerah pemilihan dapil) kabupaten kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi kecamatan sungai penuh, pemohon kehilangan suara sebanyak suara, sehingga total perolehan suara pemohon model seharusnya suara bukan suara. kecamatan sungai penuh, terjadi penggelembungan suara untuk pbb sebanyak suara sehingga total perolehan suara pbb dapil kerinci adalah suara seharusnya hanya suara. dengan demikian, total suara sah dapil kerinci menurut pemohon adalah suara dengan alokasi kursi diperoleh angka bpp sebanyak suara. ix. daerah pemilihan dapil) kabupaten samosir dapil samosir yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu kecamatan cianjur mula mula, kecamatan harian dan kecamatan sitio tio, pemohon kehilangan suara karena kecamatan cianjur mula mula suara pemohon adalah suara, kecamatan harian suara dan kecamatan sitio tio adalah sehingga berjumlah suara, tetapi pada rekapitulasi tingkat kabupaten samosir sebagaimana dituangkan dalam db dprd kabupaten kota, suara pemohon hanya tercatat sebanyak suara atau hilang suara. suara pni marhaenisme dapil samosir tertulis suara padahal seharusnya hanya suara, sedangkan suara pemohon desa buntu mali, kecamatan sitio tio seharusnya suara tetapi tertulis hanya suara atau hilang suara. dengan demikian, total perolehan suara pemohon dapil samosir adalah suara bukan suara, sehingga seharusnya pemohon memperoleh kursi dapil samosir daerah pemilihan dapil) kabupaten musi rawas dapil musi rawas pemohon kehilangan suara. hilangnya suara pemohon tersebut terjadi karena suara pemohon kecamatan muara lakitan yang seharusnya berjumlah suara tetapi ketika sampai kpu hanya tertulis suara atau hilang suara. terjadi kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan pbb sebanyak suara dari suara,. oleh karena itu, kalau pemohon tidak kehilangan suara muara lakitan maka suara sah pemohon adalah suara dengan angka bpp suara. dengan demikian, pemohon seharusnya mendapatkan kursi dari kursi yang tersedia dan pbb tidak mendapatkan kursi karena perlahan suara pbb hanya suara atau dengan kata lain suara pemohon lebih besar dari pkb dan pbb. xi. daerah pemilihan dapil) bangka belitung ii, provinsi bangka belitung dprd provinsi) dapil bangka belitung ii, pemohon mendalilkan kehilangan suara yang terjadi kecamatan sungai liat sebanyak suara, kecamatan riau sirip suara dan kecamatan belinya sebanyak suara.rekapitulasi perolehan suara model tps kelurahan tiban indah, kecamatan sekupangmenurut memohon, total perolehan suara pemohon dapil bangka belitung adalah suara padahal seharusnya suara yaitu suara ditambah suara yang hilang. dengan perolehan suara sebanyak suara tersebut, angka bpp nya adalah dikurangi menjadi suara. oleh karena itu pemohon berhak mendapatkan kursi ke karena sisa suara pemohon mencapai suara. dengan demikian, bukan partai demokrat yang mendapatkan kursi karena hanya memperoleh suara, xii. daerah pemilihan makassar kota makassar, provinsi sulawesi selatan dprd kota) tetapi rekapitulasi pada tingkat ppk suara pemohon hanya suara. berdasarkan uraian atas, suara sah dapil makassar adalah suara dengan alokasi kursi ditemukanapabila data dalam satu tps tersebut dimasukkan maka suara sah dapil makassar adalah dibagi kursi maka bpp nya adalah suara. jumlah perolehan suara pemohon setelah ditambah dengan suara yang hilang menjadi suara yang berarti melebihi suara pkpi yang hanya memperoleh suara. dengan demikian, pemohon berhak mendapatkan kursi bukan pkpi. i3. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti bukti tertulis masing masing untuk: dapil kepulauan riau bukti sampai dengan bukti dapil jawa tengah bukti sampai dengan bukti dapil ponorogo mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil barito timur dan barito timur mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil semarang mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil blora mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil banjar mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil kerinci mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil samosir mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil musi rawa mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil bangka belitung mengajukan bukti sampai dengan bukti dapil makassar mengajukan bukti sampai dengan bukti i3.ajukan saksi dalam persidangan bawah sumpah masing masing sebagai berikut. dari dapil kepulauan riau supriyadi dalam pembacaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan yang dilakukan kpu batam selalu ada kekeliruan dalam penjumlahan: ketika terjadi kekeliruan dan ada keberatan dari saksi partai mana pun selalu langsung dilakukan perbaikan: terhadap keberatan berkaitan dengan penyimpangan, kekeliruan atau pun manipulasi disampaikan kepada kpu untuk selanjutnya diteruskan kepada bawaslu kota batam, keberatan keberatan saksi pemohon yang disampaikan kepada kpu kota batam pada saat rekapitulasi tidak pernah diakomodasi oleh kpu kota batam, terhadap kesalahan rekapitulasi yang menguntungkan pks hingga mencapai suara tidak dilakukan pembetulan seketika: robin waktu pelaksanaan penghitungan suara kecamatan sagulung selalu berubah ubah dan selalu ditunda sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. terjadi penggelembungan suara untuk pks tiga kelurahan, yaitu kelurahan sungai langkah suara, kelurahan memberi suara dan kelurahan sagulung kota suara dan pada rekapitulasi ppk sagulung perolehan suara pks tercatat suara padahal menurut data saksi pemohon seharusnya hanya suara. ppk sekupang terjadi kesalahan rekapitulasi seperti kelurahan tiban lama kenaikan suara pks mencapai kelurahan sungai harapan terjadi kenaikan suara, kelurahan tiban baru suara dan kelurahan tanjung ilir suara, sehingga ketika pleno ppk sekupang total perolehan suara pks adalah suara padahal seharusnya atau terjadi selisih suara. tps kelurahan sungai langkah, kecamatan sagulung total perolehan suara pks tercatat suara tetapi pada rekapitulasi tingkat ppk berubah menjadi suara atau bertambah suara, kelurahan iring, kecamatan batu aji terjadi kenaikan untuk suara pks dan kelurahan bukit tempayan terjadi kenaikan suara untuk pks. dari dapil jawa tengah nugroho catur putra saksi pdi perjuangan) bahwa saksi adalah saksi resmi pemohon tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, menyatakan bahwa untuk suara dpr tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, pemohon mendapatkan suara, saison saksi pks) saksi membenarkan kesaksian dari saksi nugroho catur putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak pemohon memperoleh suara tetapi saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya perolehan suara pemohon dapil ponorogo menenun saksi pan) sesuai dengan formulir model tps desa kunci, kecamatan kampung yang dimiliki saksi pan, suara pemohon adalah agung riyanto berdasarkan formulir model perolehan suara pemohon tps desa kunci, kecamatan kampung adalah suara tetapi dari dapil barito timur dan barito timur laskar lana (saksi pdi perjuangan) terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk model dpr, dprd provinsi dan model dprd kabupaten kota dapil barito timur dan dapil barito timur yakni jumlah suara sah dan suara tidak sah model dpr dan model dprd provinsi adalah suara, namun untuk model dprd kabupaten kota jumlah suara sah dan suara tidak sah dapil barito timur dan dapil barito timur adalah suara sehingga ada selisih atau penggelembungan suara sah dan tidak sah pada dprd kabupaten kota sebanyak suara. durian diman (saksi padi) saksi memberikan keterangan yang sama dengan saksi laskar lana tetapi durian diman bertindak atas nama forum yang beranggotakan parpol kabupaten barito timur yang menuntut agar dilakukan perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menghitung dan merakpitulasi ulang hasil perolehan suara karena adanya penggelembungan suara dapil barito timur dan dapil barito timur dari dapil semarang saran bahwa tps desa candi total perolehan suara pemohon pada formulir adalah suara tetapi pada rekapitulasi tingkat desa tertulis eko herry bahwa berdasarkan formulir desa sepasang, kecamatan banyubiru total perolehan suara pemohon adalah tetapi tertulis suara: bahwa berdasarkan formulir desa benteng, kecamatan kandungan total perolehan suara pemohon adalah tetapi tertulis hanya bahwa total perolehan suara pemohon desa candi adalah tetapi tertulis hanya dapil blora edi puji raharjo terjadi kesalahan dalam rekapitulasi tingkat ppk banjarese yaitu desa jatisari, desa sidomulyo dan desa sumberagung, dengan penjelasan sebagai berikut: tps desa jatisari, kecamatan banjarese suara padi tercatat tetapi rekapitulasi tingkat ppk tercatat atau berkurang suara. jumlah perolehan suara padi dari seluruh tps desa jatisari tercatat tetapi rekapitulasi tingkat ppk tertulis suara atau bertambah suara, desa jatisari perlahan suara pemohon tercatat tetapi rekapitulasi tingkat ppk tercatat atau bertambah suara, tps desa sidomulyo perolehan suara pemohon tercatat suara padahal seharusnya suara atau hilang suara. seluruh tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese total perolehan suara pemohon tercatat suara tetapi rekapitulasi tingkat ppk tercatat hanya suara atau hilang suara, tps desa sumberagung total perolehan suara pemohon tercatat sara padahal seharusnya suara atau berkurang suara: seluruh tps desa sumberagung, total perolehan suara pemohon tercatat padahal seharusnya suara atau hilang suara: subjektif saksi dari pan) sebelum rekapitulasi tingkat kpu ada kesalahan kesalahan yang dilakukan kpu dan terhadap kesalahan tersebut telah dilaporkan panas dan panas telah merekomendasikan kepada kpu untuk melakukan penghitungan suara ulang atau penundaan penghitungan suara dapil blora tetapi kpu tidak menanggapi, setelah rekapitulasi, untuk dapil blora kpu memberikan rekomendasi bahkan membuka plant dan pada saat pembukaan plant saksi saksi pemohon mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi oleh ketua kpu bawakan disuruh menuliskan dalam formulir model db dapil banjar kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan rusdi, s.h.bahwa penggelembungan suara terjadi tingkat ppk dan dalam formulir da dprd kabupaten kota dengan adanya tiga versi formulir yang isinya berbeda beda, saksi melihat penggelembungan suara untuk partai gerindra sebanyak akhmad syarwani saksi melihat dan mengetahui penggelembungan suara untuk pnb sebanyak suara dan untuk partai gerindra sebanyak suara: bahwa penggelembungan suara terjadi tingkat ppk dengan adanya tiga versi formulir yang isinya berbeda beda, dapil kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi deka africana saksi mengikuti penghitungan suara tps kelurahan sungai penuh, kecamatan sungai penuh: berdasarkan formulir dan tps kelurahan sungai penuh, kecamatan sungai penuh, pemohon memperoleh suara: mohammad @ori ramadhan saksi mengikuti pleno ppk sungai penuh, pada pleno ppk sungai penuh pemohon memperoleh suara: perolehan suara pemohon desa sungai penuh adalah suara tetapi tertulis suara, penggelembungan suara ppk sungai penuh diperuntukkan bagi pbb sebanyak suara: seharusnya suara pemohon kecamatan sungai penuh adalah suara sedangkan suara pbb adalah suara, total perolehan suara pemohon dapil kerinci adalah sebanyak suara dan suara pbb hanya suara. dapil samosir kabupaten samosir, provinsi sumatra utara jati simbolon dapil samosir suara pemohon tercatat suara padahal seharusnya suara,:ada yang ditanggapi, tingkat kabupaten samosir, perolehan suara pemohon seharusnya tetapi tercatat hanya suara, hadir ditinjau tps desa buntu mali suara pemohon tertulis suara. dapil musi rawas kabupaten musi rawas, sumatra selatan saksi samawi saksi menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara ppk muara lakitan, yang dalamnya tertulis suara untuk pbb adalah pdi perjuangan suara dan partai demokrat suara. setelah penghitungan suara oleh ppk, kemudian hasil rekapitulasi rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota dan suara tidak sah ppk diisi berdasarkan formulir model da b dprd kabupaten kota kemudian direkpaitulasi dalam formulir model da dprd kabupaten kota, selanjutnya hasil rekapitulasi berdasarkan formulir model da dprd kabupaten kota dikirim kpu musi rawas. pada awalnya saksi tidak mengetahui adanya pengurangan suara pemohon dan ada penggelembungan suara untuk pbb dan partai demokrat, tetapi ketika saksi melihat hasilkpu kabupaten musi rawas ternyata ada pengurangan suara pemohon dan penggelembungan suara untuk pbb dan partai demokrat. saksi mengetahui pengurangan suara pemohon sebanyak suara, dan penggelembungan untuk pbb sebanyak suara dan partai demokrat sebanyak suara. dapil bangka belitung ii, provinsi bangka belitung agus sudirman parutan ada suara pemohon yang hilang dapil bangka belitung ii, hal ini saksi ketahui setelah melihat rekapitulasi dalam model db. dapil makassar kota makassar nicolas pemohon kehilangan suara ditingkat ppk yangicocokkan dengan da yang dikeluarkan ppk. setelah suara yang hilang tersebut dijumlahkan, maka seharusnya perolehan suara pemohon adalah bukan bahwa berdasarkan uraian dalil dalil pemohon, bukti bukti pemohon dan keterangan saksi saksi pemohon, pemohon memohon kepada mahkamah agarbukti fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa kelurahan tanjung piatu, kecamatan kei bedukppk kecamatan belakang padang, kota batam: bukti fotokopi rincian perolehan suara sah dan suara tidak dalam pemilu anggota dpr tps o1 sampai dengan tps kelurahan kiling, kecamatan batu aji:desa kelurahan tempayan, kecamatan batu aji, kota batam:, desa kelurahan kabel, kecamatan nongsa, kota batam danppk kecamatan nongsa, kota batam,kes3. menimbang bahwa atas atas dalil pemohon, bukti bukti pemohon dan keterangan saksi saksi pemohon, memohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: kpu batam bahwa dokumen yang diterbitkan oleh kpu provinsi kepulauan riau adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang sedangkan pemohon belum dapat mengajukan bukti lawan yang dapat mengalahkan kekuatan bukti autentik. oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. kpu kabupaten demak proses penghitungan dari tingkat kpps, ppk, kpu kabupaten sampai dengan kpu provinsi tidak pernah ada keberatan dari saksi pemohon sehingga kpu kabupaten demak tidak pernah ada informasi apa pun terkait dengan keberatan dimaksud: setelah rekapitulasi tingkat provinsi, ppk dan kpps ada upaya untuk membuka kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh saksi pemohon. memang terdapat perbedaan angka dalam fotokopi yang diterima kpu kabupaten demak bahwa jumlah pemilih sebanyak suara sah tetapi secara keseluruhan suara partai politik maupun suara calon anggota dpr ternyata hanya kpu belum tahu letak kesalahan tersebut. kpu kabupaten ponorogo pada waktu rapat rekapitulasi tingkat ppk kampung, tidak ada keberatan protes dari saksi pemohon yang bernama zaini. pada waktu rekapitulasi tingkat kpu ponorogo juga tidak ada keberatan protes dari saksi pemohon tetapi pada waktu akan disahkan baru ada keberatan protes dari saksi pemohon. keberatan protes dari saksi pemohon tidak dapat diterima oleh saksi saksi dari partai lain karena ketika diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum tanggal april pemohon tidak menggunakan kesempatan dimaksud. keberatan protes dari pemohon yang dilakukan sebelum tangal semuanya telah ditindaklanjuti seperti yang terjadi kecamatan kauman dan sukorejo. pada tanggal april terjadi perselisihan antara pdi perjuangan dan partai hanura yang mempersilisihkan suara untuk memperebutkan kursi terkahir atau kursi ke oleh karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya memohon kepada bawaslu kabupaten ponorogo agar memberikan rekomendasi kepada kpu ponorogo dan apa pun rekomendasi dari bawaslu kabupaten ponorogo harus dapat diterima oleh semua pihak. pada tanggal april pukul wib kpu ponorogo membacakan rekomendasi bawaslu yang pada pokoknya kpu tidak dibenarkan mengadakan perubahan hasil rekap yang ada tingkat kecamatan sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. karena ppk kampung tidak ada keberatan dari saksi pemohon maka rekapitulasi tingkat kpu tetap dilaksanakan dan ditetapkan dengan catatan bahwa bagai mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh kpu ponorogo dipersilahkan mengajukan permohonan mahkamah konstitusi. kpu kabupaten barito timur telah terjadi kekeliruan dalam penetapan rekapitulasi perolehan suara sehingga menyebabkan perbedaan suara antara model db dpr, dprd provinsi dan db dprd kabupaten kota, turut memohon baru mengetahui kalau ada perbedaan tersebut setelah menerima surat dari bawaslu kabupaten barito timur bertanggal april oleh karena itu, turut memohon melakukan pengecekan ulang data model db da dan lapangan dan menemukan fakta lapangan memang terjadi kesalahan administratif ppk dusun tengah dapil barito timur dalam pengisian sertifikat model da dan model dengan laporannya, yaitu jumlah pemilih yang hadir tidak sama dengan surat suara, padahal surat suara sah dan tidak sah seharusnya jumlahnya sama: cc. turut memohon telah menindaklanjuti atas tuntutan beberapa partai politik dan rekomendasi bawaslu. bahwa dalam melakukan rekapitulasi suara tingkat tps dan ppk lebih difokuskan kepada rekapitulasi perolehan suara suara sah oleh partai politik sehingga kontrol dari saksi saksi partai politik sangat kuat karenanya tidak mungkin melakukan penggelembungan suara. meskipun sebelum dilakukan pengecekan ulang terdapat selisih suara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara sah maupun suara tidak sah, namun setelah dilakukan pengecekan ulang, jumlah pemilu yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah, baik untuk dpr, dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota adalah sama, yaitu berjumlah turut memohon tidak melakukan penggelembungan suara kabupaten barito timur, sehinga tidak ada perubahan perolehan kursi dprd kabupaten barito timur. kpu kabupaten semarang mulai dari tingkat kpps sampai dengan tingkat ppk, berita acara telah ditandatangani oleh saksi saksi partai politik sehingga tidak tercatat dalam form keberatan dan kejadian khusus dari pdi perjuangan. perolehan suara partai dan calon anggota dprd telah sesuai antara penghitungan tingkat tps dan tingkat kpu kabupaten semarang, kpu blora berdasarkan formulir lampiran dprd kabupaten kota, tps desa jatisari, kecamatan banjarese jumlah perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia padi) dan nama calon anggota dprd kabupaten blora sebanyak suara (vide bukti tt bukan suara sebagaimana disebut pemohon. dengan demikian data pemohon tidak benar. menurut pemohon, tps tps dan tps desa jatisari jumlah perolehan suara padi dan nama calon anggota dprd kabupaten kota tiga tps tersebut suara dan ditulis dalam lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese berjumlah sehingga dianggap ditambah suara. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tps desa jatisari kecamatan banjarese jumlah perolehan suara padi dan nama calon anggota dprd kabupaten adalah suara (vide bukti tt bukan suara sebagaimana disebut pemohon. berdasarkan lampiran da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese untuk desa jatisari sejumlahngoleh karena itu data pemohon tidak benar. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tps desa jatisari, kecamatan banjarese jumlahti tt dan bukti tt bukan sebagaimana data pemohon, berdasarkan lampiran da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese untuk desa jatisari suara pemohon sebanyaksa jatisari ddan tidak ada penambahan suara seperti dalam keberatan pemohon. oleh karena itu data pemohon tidak benar. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese yang diterima ppk banjarese perolehan suara pdi perjuangan adalah sebanyak suara (vide bukti tt bukan suara suara seperti disebut pemohon. dengan demikian, data pemohon tidak benar. pemohon menganggap bahwa total penjumlahan suara bagi pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kabupaten kota desa sidomulyo adalah suara tetapi dalam lampiran model da dprdkota adalah sehingga dianggap dikurangi suara. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tps desa sidomulyota pemohon. i. berdasarkan formulir model da b kabupaten kota desa sidomulyo dan dalam lampiran model dasehingga tidak ada perbedaan data perolehan suara pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kabupaten antara lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tp5 desa sidomulyo dan model da b dprd kabupaten kota desa sidomulyo dan dalam lampiran model da dprd kabupaten kota desa sidomulyo kecamatan banjarese. dengan demikian, tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana keberatan pemohon dan data pemohon tidak benar. menurut pemohon, tps desa sumberagung, kecamatan banjarese kabupaten blora total perolehan suara pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kabupaten kota adalah suara, padahal seharusnya sejumlah suara atau kehilangan suara. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota tps desa sumberagung kecamatan banjarese,an suara sebagaimana disebut pemohon. berdasarkan formulir model da b dprd kabupaten kota desa sumberagung, kecamatan banjarese dan lampiranjumlah perolehan suara pdi perjuangan dan calon anggota dprd kabupaten antara yang tercantum dalam lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tps desa sumberagung dan da b dprd kabupaten kota desa sumberagung kecamatan banjarese dan lampiran da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese untuk desa sumberagung. dengan demikian, data pemohon tidak benar. pemohon menganggap total perolehan suara pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kab kota seluruh tps desa sumberagungmemberi, kecamatan sagulung, kota batam, bukti p 26a: fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara dan tps dalam pemilu anggota dpr dan dpd tahun tps sampai dengan tps desa rangsang, kecamatan sei beduk, kota batam, bukti p 26b: fotokopi rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dpr dan suara tidak sah ppk kecamatan sei beduktanjung piatu, kecamatan sei beduk, kota batam, bukti p 28a: fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps dalam pemilu anggota dpr, dan anggota dpd tahun seluruh tps desa kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji, kota batam: bukti p 28bji, kota batam, bukti p 29a:sungai harapan, kecamatan sekampung, bukti p 29b: fotokopi rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd provinsi dan suara tidak sah ppk sekupang, kota batam, sejumlah suara, tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese sejumlah suara. berdasarkan lampiran dprd kabupaten kota seluruh tps desa sumberagung,lil pemohon. berdasarkan formulir model da b dprd kabupaten kota desa sumberagung dan dalam lampiran modelperolehan suara pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kabupaten kota antara lampiran dprd kabupaten kota dari seluruh tps desa sumberagung dan model da b dprd kabupaten kota desa sumberagung dan lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese untuk desa sumberagung. dengan demikian data pemohon tidak benar. berdasarkan jawaban sebagaimana angka (dua) huruf sampai perolehan suara sah ppk banjarese secara keseluruhan suara partai politik dan calon untuk pdi perjuangan dan padi tidak mengalami perubahan dengan perolehan sebagai berikut partai penegak demokrasi indonesia padi) sebanyak suara bukan suara sebagaimana disebut pemohon, partai demokrasi indonesia perjuangan( pdi.p) sebanyak suara. bukan sebagaimana dalil pemohon, hasil perolehan tersebut telah sesuai dengan hasilda dprd kabupaten kota) panitia pemilihan kecamatan ppk) banjarese (vide bukti tt dalamdprd kabupaten kota) ppk banjarese tidak ada keberatan dari seluruh saksi yang hadir termasuk saksi pemohon (vide bukti tt dengan demikian, tidak ada penambahan suara untuk pdi perjuangan dan pengurangan suara untuk padi. berdasarkan seluruh uraian atas, maka tidak terjadi perubahan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota untuk kecamatan banjarese, sehingga tidak mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum tahun dapil blora kpu kabupaten banjar berita acara yang dibuat ppk dan diserahkan kepada kpu kabupaten banjar adalah berita acara yang disampaikan melalui kotak suara yang terkunci dan dibuka oleh kpu kabupaten banjar hanya satu serta tidak ada tiga berita acara yang dibuat oleh ppk. berkaitan dengan permohonan pemohon, kpu kabupaten banjar telah memanggil semua anggota ppk kecamatan martapura barat, dan diakui bahwa berita acara yang terkahir yang diserahkan kepada kpu kabupaten banjar adalah berita acara yang sah dan valid, sehingga tidak ada alasan untuk menyandingkan dengan hal hal lain. dari berita acara yang sah dan valid dimaksud diperoleh hasil suara untuk pib sebanyak suara, partai golkar suara, pnb suara dan pdi perjuangan suara sehingga total perolehan suara tiga kecamatan dapil banjar adalah pib suara, partai golkar suara, pnb suara dan pdi perjuangan suara. pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara, namun oleh saksi saksi pemohon tidak bisa menjelaskan jumlah pemilih tiap tiap tps dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya serta suara sah dan suara tidak sah, sehingga tidak ada penggelembungan suara jika tidak diketahui berapa pemilih yang datang, dan berapa suara sah dan suara tidak sah. kpu kabupaten kerinci pada saat pleno kpu kabupaten kerinci tanggal april ada keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon terhadap rekapitulasi ppk sungai penuh dengan bukti dari tiap tiap tps. karena permasalahan itu harus selesai tingkat ppk dan tingkat ppk ternyata belum bisa diselesaikan maka bawaslu kabupaten kerinci merekomendasikan agar kpu kabupaten kerinci menindaklanjutinya dengan memanggil ppk sungai penuh tetapi ppk sungai penuh tidak pernah memenuhi panggilan kpu kabupaten kerinci sehingga sampai tingkat provinsi. pada rekapitulasi tingkat provinsi, keberatan tersebut juga dimajukan lagi dan kpu jambi memerintahkan kpu kabupaten kerinci untuk menindaklanjutinya. berkaiatan dengan dalil pemohon bahwa ada penggelembungan suara untuk pbb, turut memohon telah menindaklanjutinya dengan membuka plant yang dihadiri panas, ppk, pps dan kpps dan saksi pemohon ternyata dalil pemohon tidak terbukti. dalil pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak suara adalah benar adanya. kpu samosir dalil pemohon yang menyatakan bahwa turut memohon telah salah dalam melakukan penjumlahan perolehan suara pemohon yang tertulis seharusnya adalah tidak benar karena data yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan php adalah menggunakan model yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki oleh turut memohon sebelum perkara diajukan mahkamah konstitusi. atas kesiapan dalam penulisan tersebuttermasuk saksi dari pemohon. akan tetapi dijawab oleh saksi pemohon bahwa bukti tersebut telah dikirim dpp pdi perjuangan. model db dprd kabupaten kota yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kepada para saksi partai politik, bawaslu kabupaten samosir dan kpu provinsi sumatera utara dan ditempelkan pada papan pengumuman sekretariat kpu kabupaten samosir. meskipun telah dilakukan perbaikan terhadap model db dprd kabupaten kota untuk dapil samosir tetapi tetap tidak mempengaruhi perolehan kursi terhadap pemohon karena jumlah suara yang diperoleh pemohon dapil samosir adalah sebanyak suara. dalil pemohon yang menyatakan bahwa tps desa hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula terjadi penghilangan suara partai demokrasi kebangsaan sebanyak suara dan penambahan suara untuk pni marhaenisme yang seharusnya menurut pemohon pni marhaenisme tidak memperoleh suara. dalil pemohon tersebut, turut memohon menolaknya karena persoalan tersebut terlebih dahulu diajukan oleh saksi partai demokrat pada tangal april dan turut memohon telah mengakomodasi keberatan saksi partai demokrat dengan cara memeriksa bukti yang diajukan dan membandingkannya dengan bukti asli model dprd kabupaten kota dari tps desa hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula, akan tetapi saksi partai demokrat hanya mampu menunjukkan fotokopi bukan aslinya, sedangkan turut memohon pada waktu itu memerintahkan kepada ppk cianjur mula mula untuk membuka model dprd kabupaten kota (asli) dari tps desa hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula dan berdasarkan pemeriksaan hadapan saksi partai demokrat dan saksi pemohon ternyata pdk tidak mendapat suara tps desa hasinggaan. demikian pula ketika rekapitulasi tingkat kpu samosir, keberatan saksi partai demokrat terhadap perolehan suara pni marhaenisme sebanyak suara pada tps desa hasinggaan diakomodasi dengan cara memeriksa model dprd kabupaten kota. lagi lagi saksi partai demokrat tidak mampu menunjukkan bukti asli dan hanya fotokopi dan pada saat itu kpu kabupaten samosir memerintahkan ppk cianjur mula mula untuk memeriksa hadapan saksi partai termasuk saksi pemohon dan bawaslu kabupaten samosir agar membuka dprd kabupaten kota dan ternyata pni marhaenisme memperoleh suara. dan setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten samosir maka total perolehan suara pemohon adalah sebanyak sedangkan total perolehan suara pni marhaenisme adalah suara. dengan demikian, pni marhaenisme dapil samosir mendapat kursi sementara pemohon tidak mendapat kursi. kpu musi rawas pada saat rekapitulasi tingkat ppk sampai pada penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan berdasarkan plant, perolehan suara pbb sebanyak suara, pdi perjuangan suara dan partai demokrat suara: pada saat rekapitulasi kpu kabupaten musi rawas melakukan perbaikan seketika ketika ada keberatan atau sanggahan sanggahan tetapi sampai pada saat penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari pemohon, kpu kabupaten bangka pemohon hanya kehilangan satu kecamatan yaitu kecamatan sungai liat sebanyak suara, seharusnya menurut pemohon mendapat suara atau kehilangan suara. apabila penghitungan menurut pemohon dijumlah masing masing dari desa sungai liat suara. desa srimenanti suara, desa sinar baru suara, desa kuda suara, desa kenanga suara dan desa ribu suara berjumlah bukan suara sehingga menurut penghitungan suara yang hilang menurut pemohon adalah bukan suara, sedangkan kecamatan belinya suara dan kecamatan mundo barat suara sehingga tidak terdapat kehilangan suara dan tujuh kecamatan dapil bangka sama dengan penghitungan turut memohon xi. khusus sungai liat suara pemohon yang hilang terjadi empat desa yakni desa sungai liat suara, desa padang suara, desa srimenanti suara, desa sinar baru suara sehingga menurut pemohon berjumlah suara sedang menurut turut memohon empat desa yaitu desa sungai liat suara, desa padang suara, desa srimenanti suara, desa sinar baru suara sehingga berjumlah suara. dengan demikian selisih antara penghitungan menurut pemohon dan turut memohon adalah suara dikurangi menjadi suara bukan suara. berdasarkan model khususnya desa yang dipermasalahkan pemohon diperoleh suara sebagai berikut:, desa sungai liat suara, desa padang suara, desa srimenanti suara, dan desa sinar baru suara, terhadap butir permohonan pemohon yang mengaku mendapat suara terjadi kesalahan penghitungan dan tidak benar karena apabila dijumlahkan dari kedelapan kecamatan adalah ditambah suara, ditambah suara, ditambah suara, ditambah suara, ditambah suara, ditambah suara, ditambah suara menjadi suara bukan suara. terhadap butir permohonan pemohon yang mengaku kehilangan suara adalah tidak benar karena ternyata pemohon menjumlahkan hasil seluruh partai yang bukan dari partai pemohon. terhadap butir ke permohonan pemohon yang mendalilkan seharusnya mendapat suara adalah tidak benar karena didasarkan pada penghitungan yang tidak benar. penghitungan penetapan suara yang dilakukan oleh turut memohon telah bedasarkan tersebut, tidak ada suara pemohon yang hilang dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon sudah benar. sesuai dengan penghitungan yang ada desa khusunya dan seluruh kecamatan dalam wilayah dapil bangka juga tahapan rekapitulasi selalu dihadiri dan ditandatangani oleh saksi pemohon. kpu kota makassar pada saat rekapitulasi tingkat kpu kota makassar ada keberatan yang diajukan saksi pemohon tetapi karena telah melewati tenggang waktu, keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan tetapi turut memohon xii menyatakan jika tetap ada keberatan maka jalan satu satunya adalah mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi. setelah diteliti, berdasarkan model dan ternyata tps kelurahan batu, kecamatan manggala, tertulis perolehan suara pemohon sebanyak suara, terkait dengan dalil dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon turut memohon xii membenarkan: suara dari tps kelurahan batu yang tidak terekam dalam da b adalah karena kelalaian dari ppk, i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait partai keadilan sejahtera yang pada pokoknya menolak dalil pemohon menyatakan: terjadi penggelembungan suara untuk pks sebanyak adalah tidak benar karena pemohon hanya mendasarkan pada data rekapitulasi ppanwaslu kecamatan sagulung. pernyataan penggelembungan suara sebanyak suara beberapa kelurahan sungai langkah dan sungai binti serta kelurahan tiban indah kecamatan sekupang karena hanya didasarkan pada rekapitulasi yang dibuat saksi pemohon tps. pernyataan penggelembungan suara sebanyak suara adalah mengada ada karena didasarkan asumsi asumsi belaka dengan mendalilkan terjadinya perbedaan jumlah surat suara yang diterima dan surat suara yang terpakai, selisih suara sah dan suara tidak sah dan adanya kekurangan dan kelebihan surat suara yang kesemuanya diasumsikan pemohon menjadi suara pks. i3. menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum atas, mahkamah menemukan pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh mahkamah berupa: eksepsi dari memohon yang meliputi object itis, tenggat waktu pengajuan permohonan dan obscura liber. tentang kualitas perolehan suara yang berupa penggelembungan suara, pengurangan suara dan manipulasi suara, tentang kualitas data dan tentang penafsiran nomor tahun pendapat mahkamah i3. dan pihak terkait, keterangan saksi saksi pemohon, memohon, mahkamah akan memberikan pandangan dan penilaian hukum sebagai berikut: dalam eksepsi: i3. menimbang bahwa memohon, para turut memohon dan pihak terkait dalam jawabannya masing masing mengajukan eksepsi sebagai berikut: eksepsi tentang permohonan kabur (obscura libel), eksepsi tentang permohonan prematur: eksepsi tentang objektif itis. i3. menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang permohonan kabur (obscura libel)i3. menimbang bahwa permohonan yang bersifat prematurpalsu kedalam akta aumelainkan termasuk kedalam wewenang bawaslu atau penyidik polri, dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, jawaban memohon, turut memohon, dan pihak terkait pks, ppp, dan pkpi: mahkamah akan memberikan penilaian dan pendapat hukum dari dalil dalil pemohon sepanjang mengenai daerah pemilihan berikut ini. daerah pemilihan kepulauan riau menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah hilangnya suara pemohon dan penggelembungan suara untuk pks hingga mencapai suara yang akan berpengaruh pada perolehan kursi dpr dapil kepulauan riau, provinsi kepulauan riau, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan mengajukan dua saksi, masing masing bernama supriyadi dan robin. saksi supriyadi pada pokoknya menyatakan mendapat informasi secara lisan dan mendapat temuan temuan yang disampaikan oleh koordinator saksi pemohon, dan pada saat rapat pleno kpu kota batam, saksi mengajukan keberatan karena keberatan keberatan yang diajukan pada saat rapat rekapitulasi tingkat ppk tidak mendapat tanggapan pada saat rekapitulasi tingkat kpu kota batam. berkaitan dengan penambahan suara pks sebanyak suara, tidak dilakukan pembetulan seketika, suara pks kota batam seharusnya suara. saksi tidak mendapatkan formulir dari kpps melainkan mendapatkan formulir yang dikeluarkan oleh pdip, sementara saksi robin pada pokoknya kecamatan sagulung terjadi penggelembungan suara untuk pks diantaranya kelurahan sungai langkah suara, kelurahan memberi suara, kelurahan sagulung kota suara. total perolehan suara pks kecamatan sagulung suara, padahal seharusnya hanya suara atau selisih suara. kecamatan sekupang terjadi penggelembungan suara, masing masing kelurahan tiban lama suara, kelurahan sungai harapan suara, kelurahan tiban baru suara, kelurahan tanjung pinggir suara. pada rekapitulasi tingkat ppk sekupang, suara pks tercatat suara, padahal seharusnya hanya suara atau selisih suara. sebaliknya saksi turut memohon agus setiawan dan rustam effendi, saksi agus setiawan pada pokoknya menerangkan bahwa dari awal selalu memberi kesempatan kepada saksi parpol, dpd atau bawaslu kecamatan untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data yang dimiliki para saksi dan berita acara yang dibacakan. apabila terdapat berita acara yang tidak sesuai, maka pilihan terakhir adalah membuka plant dan itulah yang dijadikan acuan terakhir. jika ada perbedaan pada lampiran model maka dilakukan perbaikan dengan mengacu data yang ada lampiran model pla saksi rustam effendi, pada pokoknya menerangkan bahwa bawaslu kecamatan selalu hadir dalam rekapitulasi tingkat ppk sagulung dan hasil rekapitulasi juga disampaikan kepada bawaslu kecamatan sagulung. bukti p 30ampar, kota batam, bukti p 30b: fotokopi rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd provinsi dan suara tidak sah kota batam: bukti fotokopi surat keberatan pemohon kepada panas kota batam bertanggal april bukti fotokopi surat tanda terima keberatan pemohon yang ditujukan kepada bawaslu kota batam: bukti fotokopi surat panas kota batam nomor bawaslu kota batam tertanggal april bukti fotokopi surat bawaslu provinsi kepri nomor bawaslu kepri iv tertanggal april bukti kosong bukti fotokopi perolehan suara pemilu anggota dpr dapil batam kelurahan sei harapanbarulama, kecamatan sekupang, bukti fotokopi perolehan suara pemilu anggota dpr dapil batam kelurahan tanjung pinang, kecamatan sekupang. ii. daerah pemilihan jawa tengah (dpr) pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum secara berjenjang untuk dapil jawa tengah yaitu komisi pemilihan i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon, bantahan turut memohon, bukti bukti surat pemohon dan memohon, maupun keterangan keterangan saksi pemohon dan memohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian dan jawaban hukum oleh mahkamah yaitu: apakah benar terjadi penggelembungan suara untuk pks sebanyak suara hingga suara bertambah dari seharusnya suara menjadi suara: apakah dengan penggelembungan suara pks sebanyak suara berdampak berkurangnya suara pemohon sebanyak suara, menimbang bahwa sebelum mahkamah memberikan penilaian dan pendapat hukum terhadap kedua isu hukum tersebut, mahkamah akan mencermati dalil dalil pemohon sebagai berikut: pertama, kelurahan sagulung kota, berdasarkan rekapitulasi panas kecamatan sagulung, suara pks tertulis suara (vide bukti p 2a) sedangkan pada rekapitulasi ppk sagulung, suara pks tertulis suara: berdasarkan bukti p 2a suara pks tertulis suara, bukti tt sampai dengan tt berupa model da tertulis dan bukti pt model suara pks atas perbedaan perolehan mahkamah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan pemohon, turut memohon dan pihak terkait, diperoleh fakta hukum yakni: tps sampai dengan tps suara pks menurut pemohon (nol) suara: tps dan tps pihak terkait tidak mengajukan bukti menurut pemohon jumlah suara pemohon adalah tetapi menurut pihak terkait sehingga terjadi kelebihan suara sebanyak suara menurut mahkamah fakta hukum tersebut tidak cukup meyakinkan untuk menilai kebenaran data masing masing karena bukti yang diajukan pemohon tidak cukup meyakinkan karena menggunakan data yang dibuat oleh pemohon sendiri tetapi sebaliknya berdasarkan bukti turut memohon dan pihak terkait terdapat kelebihan suara untuk pemohon sebanyak suara. dari keraguan ini mahkamah memandang perlu untuk dilakukan penghitungan suara kembali kelurahan sagulung kota, kecamatan sagulung dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, kedua, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan kelurahan sungai langkah menurut rekapitulasi bawaslu kecamatan sagulung suara pks tertulis tetapi pada rekapitulasi ppk kecamatan sagulung tertulis suara, sedangkan menurut pihak terkait suara, setelah diteliti dengan saksama ternyata ditemukan fakta hukum berupa: perolehan suara pks menurut pemohon tps sampai dengan tps kelurahan sungai langkah tertulis (nol) suara, bukti yang diajukan pemohon tersebut adalah rekapitulasi buatan pemohon sendiri sementara pihak terkait tidak mampu menunjukkan bukti perolehan suara tps tps tps tps tps tps kelurahan sungai langkah, kecamatan sagulung. sebaliknya berdasarkan bukti turut memohon perolehan suara pemohon tertulis suara, sementara menurut pemohon justru hanya suara sehingga pemohon kelebihan suara. menurut mahkamah, dokumen dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh para pihak semuanya tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil dalil dan bantuannya dan pemohon diuntungkan sebanyak suara. oleh karena itu mahkamah memandang perlu dilakukan penghitungan suara ulang kelurahan sungai langkah, kecamatan sagulung yang waktunya akan ditentukan dalam amar putusan ini. ketiga, bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan kelurahan memberi, kecamatan sagulung suara pks menurut rekapitulasi panas kecamatan sagulung tertulis suara tetapi menurut rekapitulasi ppk sagulung tertulis suara. berdasarkan bukti p 4a berupa rekapitulasi hasil perolehan sementara penghitungan suara parpol dari perhitungan suara calon anggota legislatif dpr desa kelurahan memberi, kecamatan sagulung, kota batam perolehan suara pks tertulis sebaliknya berdasarkan bukti p 2b dan bukti turut memohon berupa lampiran model da dpr, desa kelurahan memberi langkah, kecamatan sagulung suara pks tertulis suara. atas perbedaan data pada dokumen yang diajukan para pihak tersebut, mahkamah mencermati bukti surat yang diajukan pemohon ternyata berdasarkan bukti tt sampai dengan tt setelah dijumlahkan secara benar perolehan suara pks adalah suara, sedangkan suara pemohon berdasarkan bukti p 4a tertulis suara, sebaliknya berdasarkan bukti tt sampai dengan tt model da b) ternyata sebanyak suara sehinga kelebihan suara. dengan demikian mahkamah dihadapkan pada dokumen yang semuanya patut diragukan autentisitasnya antara dalil pemohon, bukti pemohon dan bukti pihak terkait, karenanya mahkamah memandang perlu dilakukan penghitungan suara ulang kelurahan memberi, kecamatan sagulung dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini. keempat, bahwa sepanjang dalil pemohon yang mengatakan kelurahan tiban indah, kecamatan sekupang terjadi penambahan suara partai golkar dan pks, dan berkurangnya suara pemohon, dengan rincian suara pks dari suara menjadi suara atau bertambah suara, partai golkar dari suara menjadi suara atau bertambah suara dan suara pemohon dari suara menjadi suara atau berkurang suara: bahwa berdasarkan bukti berupa sertifikat hasil penghitungan suara dari tps sampai dengan tps kelurahan tiban indah, total perolehan suara pks menurut pemohon adalah sementara menurut rekapitulasi tingkat ppk sekupang tertulis suara, suara partai golkar suara sedangkan menurut rekapitulasi ppk sekupang suara dan suara pemohon menurut tertulis suara, sedangkan dalam rekapitulasi tingkat ppk sekupang tertulis suara atau berkurang suara, mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan pemohon dan turut memohon dikaitkan dengan saksi saksi pemohon dan turut memohon, ternyata diperoleh fakta hukum berupa perbedaan perolehan suara antara dalil pemohon dengan bukti yang diajukan pemohon yakni berdasarkan bukti p 10a model setelah dijumlahkan secara benar suara pemohon sebanyak suara, partai golkar suara dan pks suara. dengan demikian dalil dalil pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya harus diterima, kelima, bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan terjadinya manipulasi data suara dengan modus penyimpangan dalam melakukan pengisian data berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat ppk yang tidak sama antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang terpakai, yang mengakibatkan penambahan suara secara tidak sah dan atau penggelembungan suara, yang dilakukan atau setidak tidaknya menguntungkan pks sebanyak suara yang terjadi, dan kecamatan nongsa. menurut mahkamah dalil penggelembungan suara sebanyak suara yang didasarkan atas perbedaan jumlah surat suara yang diterima dan dipakai, selisih suara sah dan suara tidak sah, dan adanya kekurangan dan kelebihan surat suara yang semuanya diasumsikan oleh pemohon menjadi suara pks adalah tidak didukung dengan bukti yang cukup dan hanya didasarkan pada asumsi asumsi pemohon karenanya dalil dali pemohon harus dikesampingkan ii. daerah pemilihan jawa tengah ii, provinsi jawa tengah dpr ri) i3. menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah kehilangan suara sebanyak suara tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon dapil jawa tengah ii. bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan dua saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal mei saksi nugroho catur putra pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak memperoleh suara yang terdiri atas suara partai, suara calon anggota dpr nomor urut untuk suara calon anggota dpr nomor urut suara untuk calon anggota dpr nomor urut dan suara calon anggota dpr nomor urut namun dalam berita acara model suara tersebut tidak tercantum. keterangan tersebut diperkuat oleh saksi saison namun saksi tidak tahu berapa jumlah suara pemohon, bahwa turut memohon cast ketua kpu kabupaten demak, pada persidangan tanggal mei memberikan jawaban yang pada pokoknya untuk suara calon anggota dpr memang terdapat perbedaan jumlah dalam sertifikat penghitungan suara tps desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, yakni apabila jumlah suara calon anggota dpr dijumlahkan ternyata hanya berjumlah sementara dalam jumlah total sertifikat penghitungan suara model berjumlah suara atau terdapat selisih suara, bahwa mahkamah dalam mencermati dan membandingkan bukti pemohon dengan bukti turut memohon serta keterangan saksi baik pemohon maupun turut memohon. mahkamah berpendapat, bahwa turut memohon hanya mendasarkan pada aspek formal mengenai ketiadaan keberatan dari saksi pemohon dalam rekapitulasi penghitungan suara, fakta hukum lain pemohon adalah adanya surat bawaslu provinsi jawa tengah nomor bawaslu jtg bertanggal mei pada angka mengenai pengakuan ketua kpps tps desa tamansari, kecamatan kranggan kabupaten demak yang menyatakan bahwa suara pemohon yang diduga hilang dimungkinkan karena kesalahan menghitung dan bukan karena kesengajaan, samping fakta hukum atas dan bukti yang berupa surat pernyataan saksi pemohon tps bahwa pemohon memperoleh suara tps desa tamansari, kecamatan kranggan kabupaten demak. berdasarkan fakta hukum atas, pemohon berhasil membuktikan adanya kehilangan suara, sebaliknya turut memohon tidak dapat mengajukan bukti lawan untuk membantah dalil dalil pemohon guo. oleh sebab itu menurut mahkamah permohonan pemohon beralasan hukum. iii. daerah pemilihan ponorogo kabupaten ponorogo, provinsi jawa timur i3. menimbang bahwa pemohon berkeberatan dengan keputusan memohon yang dilakukan secara berjenjang untuk dapil ponorogo kabupaten ponorogo, provinsi jawa timur yang telah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak suara padahal seharusnya suara atau hilang sebanyak suara,saksi bernama menenun yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan formulir model tps desa kunci, kecamatan kampung yang dimiliki saksi pan, perolehan suara pemohon desa kunci, kecamatan kampung tertulis sebanyak suara yang tidak tercantum dalam rekapitulasi tingkat ppk kampung. saksi agung riyanto menerangkan hal yang sama, sebaliknya, turut memohon membantah dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak sempurna karena hanya meminta pembatalan penetapan kpu nomor pts kpu tahun bertanggal mei dan pengajuan keberatan dilakukan setelah melampaui waktu yang ditentukan oleh undang undang: untuk mendukung keterangannya, turut memohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt dan mengajukan saksi bernama sutrisno ketua ppk kampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat ppk kampung tidak ada keberatan dari saksi pemohon, begitu juga ketika rekapitulasi tingkat kpu kabupaten ponorogo. saksi sutomo ketua pps desa kunci, kecamatan kampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika rekapitulasi tingkat pps tidak ada keberatan dari saksi pemohon dan langsung kirim ppk kampung, begitu juga ketika rekapitulasi tingkat ppk kampung juga tidak ada keberatan dari saksi pemohon: i3. menimbang bahwa dari dalil dalil pemohon, bantahan memohon dan turut memohon, bukti bukti tulisan baik yang diajukan pemohon maupun turut memohon, begitu juga berdasarkan keterangan saksi saksi pemohon dan turut memohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus dinilai dan diberi pendapat hukum oleh mahkamah, sebagai berikut: apakah benar tps desa kunci, kecamatan kampung, pemohon memperoleh suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk kampung perolehan suara tersebut dinyatakan tidak sah sehingga perolehan suara pemohon menjadi (nol), apakah dengan dimasukkannya perolehan suara pemohon dari desa kunci, kecamatan kampung sebanyak suara menjadikan total perolehan suara pemohon secara berjenjang tingkat desa kunci, kecamatan kampung dari suara menjadi suara, tingkat kecamatan kampung dari suara menjadi suara, dapil ponorogo dari suara menjadi suara, apakah dengan total perolehan suara pemohon sebanyak suara tersebut pemohon berhak mendapat kursi terakhir dapil ponorogo berdasarkanmodel total perolehan suara pemohon sebanyak suara. berdasarkan bukti berupa rekapitulasi sertifikat model dprd kabupaten kota model da a dprd kabupaten kota) yang diisi berdasarkan formulir dprd kabupaten kota total perolehan suara pemohon tps desa kunci, kecamatan kampung tertulis (nol). sebaliknya berdasarkan bukti tt bukti tt dan bukti tt total perolehan suara pemohon secara berjenjang desa kunci, kecamatan kampung kurang suara, i3. menimbang bahwa mahkamah telah mencermati dalil dalil pemohon dan menilai bukti bukti yang diajukan pemohon dan turut memohon, dikaitkan dengan keterangan saksi saksi pemohon dan turut memohon, ternyata turut memohon tidak mampu menunjukkan bukti lawan yang dapat mematahkan dalil dalil pemohon yang memperoleh suara sebanyak tps desa kunci, kecamatan kampung. hal mana dapat diketahui dari tidak diajukannyaoleh turut memohon, bahkan turut memohon secara tersirat tidak menafikan kesalahan penghitungan suara yang telah tejadi dengan mengemukakan alasan hukum bahwa keberatan dilakukan setelah lewat waktu, saksi tps tidak mengajukan keberatan, formulir tidak ada keberatan dan semua saksi yang hadir ppk membubuhkan tanda tangan, sebagaimana ditunjukkan melalui bukti tt yang diajukan turut memohon, jawaban jawaban terkait, hanyalah formalitas yang tidak dapat menentukan kebenaran materiil yang diajukan oleh pemohon. dari bukti yang diajukan pemohon, berupa model db2 dprd kabupaten kotaponorogo yang secara materiil tidak dibantah oleh turut memohon. dari rangkaian penilaian hukum mahkamah atas, telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna bahwa dalil dalil pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya hasil penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut pemohon sebagai berikut:. i3. menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah adanya ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara dpr dan dprd provinsi dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dprd kabupaten dengan selisih suara. apabila penggelembungan dan atau kenaikan suara tersebut terjadi barito timur sebanyak suara maka pemohon berpotensi tidak akan mendapatkan kursi kesembilan atau kursi terakhir, untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan mengajukan saksi. sebaliknya turut memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa memang telah terjadi kesalah administratif pada rekapitulasi perolehan suara parpol sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan suara antara model db dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota sehinga terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, tetapi setelah turut memohon menerima surat dari bawaslu kabupaten barito timur dan keberatan dari beberapa parpol telah melakukan pengecekan ulang data data dalam model db model da dan model dan menemukan beberapa tps ternyata memang ada kesalahan administratif ppk kecamatan dusun tengah dapil barito timur dalam pengisian sertifikat model da dan model beserta laporannya yaitu jumlah pemilih yang hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang diterima. dalam melakukan penghitungan suara tiap tiap tps dan rekapitulasi tingkat ppk difokuskan pada suara parpol sehingga kontrol dari saksi saksi parpol sangat kuat karenanya tidak memungkinkan melakukan penggelembungan. lebih dari itu tidak ada keberatan dari saksi saksi parpol berkaitan dengan perolehan suara. dengan demikian, meskipun sebelum dilakukan pengecekan ulang terdapat selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah namun setelah dilakukan pengecekan ulang, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara sah maupun suara tidak sah baik untuk dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota adalah menjadi sama yakni. sehingga tidak ada perubahan suara parpol. baha untuk mendukung bantuannya turut memohon mengajukan bukti surat yang bertanda bukti ttir sampai dengan bukti ttir dan mengajukan saksi, i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dalil dalil pemohon dan bantahan turut memohon iv, bukti bukti surat ynag diajukan pemohon dan turut memohon maupun saksi saksi yang diajukan pemohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian dan pendapat hukum oleh mahkamah sebagai berikut: apakah benar terjadi kesalahan rekapitulasi suara hingga mencapai selisih kalau ternyata terjadi kesalahan rekapitulasi sebanyak suara apakah berpengaruh terhadap perolehan suara parpol sehingga berpengaruh juga pada bilangan pembagi pemilih dapil barito timur dan barito timur bahwa berdasarkan bukti bukti bukti masing masing berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota dpr, calon anggota dprd provinsi dan calon anggota dprd kabupaten tingkat kabupaten barito timur ditemukan fakta berupa ketidaksesuaian jumlah suara sah dan suara tidak sah antara dprd, dprd provinsi dan dprd kabupaten dengan selisih suara, umum provinsi jawa tengah, komisi pemilihan umum kabupaten demak, panitia pemilihan kecamatan kranggan, panitia pemungutan suara pps), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) untuk pemilihan calon anggota dpr. tps desa tamansari, kecamatan maranggi, kabupaten demak pdip mendapatkan suara untuk calon anggota dpr yang terdiri atas suara partai sebanyak dan calon.perbandingan hasil rekapitulasi suara dapil jawa tengah antara memohon dan pemohon sebagaimana tabel berikut: versi memohon kpu) kab. kec. tps demak kranggan ds. tamansari pdi perjuangan hi. noor hadiah s.h. drs. rustam fahri dra. endang setyoninggyah dedy soto agung sasongko minta reza retno puji lestari versi pemohon kab. kec. tps demak kranggan ds. tamansari bahwa berdasarkan bukti ttir model db dprd kabupaten jumlah suara sah tercatat suara, sama dengan jumlah suara sah pada model db dprd kabupaten kota yang diajukan pemohon. mahkamah mencermati dengan saksama dan menjumlahkan secara benar berdasarkan bukti ttir berupa model db dprd provinsi yang asli (tulisan tangan) diajukan turut memohon jumlah suara sah tertulis suara, sebaliknya berdasarkan bukti model db dprd provinsi yang diajukan pemohon, jumlah suara sah juga tertulis dengan demikian, tidak ada perbedaan antara data yang diajukan pemohon dan turut memohon, berdasarkan bukti berupa model db dpr yang diajukan pemohon jumlah suara sah tertulis suara. sebaliknya berdasarkan bukti ttir jumlah suara sah juga tertulis suara. dengan demikian, tidak ada perbedaan jumlah suara sah seluruh parpol antara data yang diajukan pemohon dan turut memohon iv: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dalil dalil pemohon, bukti bukti surat, keterangan saksi pemohon, dihubungkan dengan bantahan turut memohon beserta bukti buktikan diajukan, memang terjadi perbedaan pada jumlah suara sah dan suara tidak antara yang tercantum dalam model db dpr, model db dprd provinsi dan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam model db dprd kabupaten kota, tetapi turut memohon mengakui adanya kesalahan tersebut dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan dan ternyata tidak berpengaruh pada perolehan suara parpol seluruh kabupaten barito timur. pemohon tidak dapat membuktikan dimana terjadi penggelembungan suara karena hanya mengasumsikan apabila terjadi penggelembungan dan apabila tidak terjadi penggelembungan bahkan lebih jauh pemohon mengasumsikan apabila terjadi penggelembungan sebanyak suara dapil barito timur mahkamah berpendapat, dalil dalil pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan, dapil semarang kabupaten semarang, provinsi jawa tengah i3. menimbang bahwa, isu hukum yang didalilkan pemohon adalah bahwa dapil semarang kabupaten semarang, provinsi jawa tengah pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan memohon secara berjenjang dapil semarang yang meliputi kecamatan ambarawa, kecamatan kandungan, kecamatan, banyubiru, kecamatan jambu dan kecamatan sukowono, pemohon kehilangan suara, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda bukti sampai dengan bukti dan menghadirkan dua saksi masing masing bernama saran dan eko herry yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu penghitungan suara ppk kecamatan kandungan, terdapat kejanggalan tps desa benteng, suara pemohon seharusnya suara tetapi tertulis suara dan tps desa kelurahan candi suara pemohon tertulis (nol) karena beralih pnb. saksi eko herry, ada kesalahan penghitungan suara desa sepasang, kecamatan banyubiru, suara pemohon seharusnya suara tetapi tertulis suara dan suara tersebut tidak tercatat dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan banyubiru dan selebihnya membenarkan keterangan saksi saran. sebaliknya, turut memohon dalam persidangan tanggal mei membantah dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa pada tiap tahapan rekapitulasi, berita acara telah ditanda tangani oleh saksi saksi parpol dan turut memohon hanya mendasarkan pada model guna mendukung bantuannya, turut memohon mengajukan bukti surat yang bertanda bukti tt sampai dengan bukti tt sekaligus mengajukan dua saksi masing masing bernama sub dan haris yang keterangannya masing masing telah termuat dalam bagian pertimbangan hukum atas yang pada pokoknya ketika melakukan rekapitulasi tingkat ppk, menerima kotak suara dari pps dalam keadaan terkunci dan tersegel, saksi pemohon tidak penah hadir pada rekapitulasi tingkat ppk. pada rekapitulasi tingkat ppk dilakukan dengan menayangkan melalui sarana proyektor sehingga semua saksi dapat menyaksikan perolehan angka angka. saksi haris pada pokoknya menerangkan bahwa pada rekapitulasi suara tingkat ppk kecamatan banyubiru, saksi pemohon bernama saran selalu hadir dan tidak pernah menyatakan keberatan dan semua saksi dari parpol menyatakan sah rekapitulasi hasil perolehan suara. bahwa setelah mencermati seluruh uraian dalil pemohon dan jawaban turut memohon beserta bukti bukti yang diajukan para pihak, mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dan pendapat hukum dari mahkamah, yaitu: apakah benar desa sepasang, kecamatan banyubiru, total perolehan suara pemohon seharusnya suara tetapi hanya tertulis suara atau hilang suara (vide permohonan pemohon halaman bukti bukti dan bukti apakah benar desa benteng dan desa candi, kecamatan kandungan pemohon kehilangan suara, apakah benar penghitungan suara menurut pemohon dapil semarang adalah suara: i3. menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan tps desa sepasang, kecamatan banyubiru seharusnya suara pemohon adalah suara tetapi tertulis suara dan suara tersebut tidak tertulis dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan banyubiru: bahwa berdasarkan bukti tt berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa sepasang, suara pemohon tertulis suara. setelah diteliti dengan saksama dokumen yang diajukan pemohon dan turut memohon terdapat perbedaan perbedaan kualitatif pada dokumen dimaksud. pada bukti tt yang diajukan turut memohon terdapat perbaikan yang dibubuhi para pada data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah sehingga tercatat secara konsisten mulai dari data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara, data suara sah atau suara tidak sah dan isian pada kolom jumlah perolehan suara calon anggota dprd kabupaten semarang. sebaliknya pada bukti yang diajukan pemohon, sama sekali tidak ditemukan adanya perbaikan pada data pemilih dan penggunaan hak hak pilih, data penggunaan surat suara, data suara sah atau suara tidak sah dan pada kolom jumlah perolehan suara calon anggota dprd tidak diisi, dengan demikian turut memohon telah melakukan perbaikan pada dokumen dimaksud sesuai dengan mekanisme perundang undangan yang berlaku, maka berdasarkan fakta hukum atas mahkamah menilai validitas dokumen pemohon tidak cukup meyakinkan untuk mendukung dalil dalilnya karenanya harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan bahwa tps desa sepasang total perolehan suara pemohon tertulis suara tetapi pada rekapitulasi tingkat ppk banyubiru berubah menjadi suara atau hilang suara, berdasarkan bukti perolehan suara pemohon tertulis sebaliknya berdasarkan bukti tt perolehan suara pemohon tertulis suara. setelah diteliti dengan saksama bukti yan diajukan pemohon terdapat bekas penggantian angka pada kolom jumlah suara dari semula suara dan kolom suara sah calon nomor urut dan nomor urut apabila dibandingkan dengan bukti tt pada kolom suara parpol tertulis suara, pada kolom suara sah calon nomor urut tertulis suara, dan pada kolom suara sah calon nomor tertulis suara sehinga berjumlah suara. dengan demikian, dokumen bukti pemohon diragukan autentisitasnya, karenanya dalil pemohon harus dikesampingkan: i3. bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan tps desa sepasang, kecamatan banyubiru perolehan suara pemohon semula suara tetapi berubah menjadi suara pada rekapitulasi tingkat ppk: bahwa berdasarkan bukti berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps desa sepasang, kecamatan banyubiru perolehan suara pemohon tertulis suara yang hanya diperuntukkan untuk calon anggota dprd. nomor urut suriah, se. sebaliknya berdasarkan bukti tt total perolehan suara pemohon tercatat suara yang terdiri atas suara partai suara dan suara calon nomor urut bambang dwi nursetiono, suara. setelah diteliti dengan saksama autentisitas dokumen pemohon dan turut memohon ditemukan fakta pada kolom data suara sah tidak sah. pada tt jumlah suara sah tertulis suara sedangkan suara tidak sah tertulis suara sehingga penggunaan surat suara berjumlah suara, setelah dijumlahkan secara cermat, ternyata terdapat konsistensi dengan jumlah suara parpol dan suara calon pada lembar terakhir lampiran model dprd kabupaten kota, sedangkan pada bukti pada data penggunaan surat suara tertulis sah sebanyak suara, suara tidak sah tertulis sehingga berjumlah tetapi tertulis dalam bukti hanya sebagaimana data turut memohon, setelah dijumlahkan dengan cermat model bukti pemohon jumlah perolehan suara parpol dan suara calon anggota dprd hanya berjumlah dan tidak tertulis dalam lembar terakhir model dprd kabupaten kota yang diajukan pemohon. dengan demikian, dokumen yang diajukan pemohon berupa bukti tidak benar dan diragukan autentisitasnya, karenanya dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan tps desa benteng, kecamatan kandungan total perolehan suara pemohon adalah suara (vide bukti sertifikat hasil penghitungan suara tps desa benteng, kecamatan kandungan), tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan kandungan suara pemohon tertulis suara sebagaimana bukti tt berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps desa benteng, kecamatan kandungan model dprd kabupaten kota), dan bukti tt berupa rekapitulasi lampiran, bahwa atas perbedaan perolehan suara tersebut, mahkamah meneliti dengan saksama bukti bukti yang diajukan pemohon dan turut memohon berdasarkan bukti pada data penggunaan surat suara tertulis surat suara yang diterima dengan rincian, jumlah surat suara sesuai dpt ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak surat suara. jumlah surat suara yang sah dan suara tidak sah tertulis surat dan surat suara yang tidak terpakai tertulis jika jumlah surat suara yang digunakan suara) ditambah dengan sisa surat suara ditambah surat suara cadangan diperoleh jumlah surat suara dengan demikian jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat yang tidak terpakai dan jumlah surat suara cadangan, semuanya menunjukkan konsistensi angka yang bermuara pada jumlah yang pas atau cocok dengan jumlah surat suara yang diterima atau dengan kata lain semua surat suara dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. sebaliknya, berdasarkan bukti tt berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa benteng, kecamatan kandungan model dprd kabupaten. kota) dan sertifikat hasil penghitungan suara tps desa benteng, kecamatan kandungan model beserta laporannya diperoleh data penggunaan surat suara yaitu jumlah surat suara yang diterima sebanyak surat suara yang terdiri atas surat suara sesuai dpt sebanyak dan surat suara cadangan. pada data penggunaan surat suara yang terdiri atas surat suara yang digunakan ditambah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara cadangan diperoleh jumlah surat suara dengan demikian, ada surat suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh turut memohon. terlebih lagi mahkamah menemukan data yang patut diragukan kebenarannya seperti yang tertera pada perolehan suara partai kedaulatan yakni pada kolom jumlah tertulis dengan huruf dua tetapi tertulis dengan angka (nol) sementara tertera dengan jelas bekas penggantian dari angka menjadi (nol): dari perbedaan data pada dokumen yang dijadikan bukti pemohon dan turut memohon, mahkamah menilai bukti yang diajukan turut memohon cast bukti tt dan bukti tt diragukan autentisitasnya karena terdapat sisa surat suara yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga semakin meyakinkan mahkamah terhadap autentisitas bukti yang diajukan oleh pemohon, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum atas, mahkamah berpendapat dalil pemohon sepanjang mengenai perolehan suara tps desa benteng, kecamatan kandungan sebanyak suara adalah berdasar dan beralasan hukum dan karenanya harus diterima, sehingga penghitungan suara yang benar sepanjang tps desa benteng, kecamatan kandungan adalah penghitungan menurut pemohon: i3. menimbang bahwa sepanjang pihak terkait partai persatuan pembangunan menolak dalil dalil pemohon yang mempengaruhi perolehan suara pihak terkait ppp) dapat dijelaskan, bahwa klaim pihak terkait ppp) yang tidak berkaitan dengan suara pemohon, mahkamah memandang sebagai permohonan baru oleh karenanya harus dikesampingkan karena telah melewati tenggang waktu sebagai permohonan baru. i3. menimbang bahwa, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara pemohon tps desa candi, kecamatan kandungan adalah sebanyak suara tetapi tidak tercatat dalam lampiran model da b ppk kecamatan kandungan, mahkamah meneliti dengan saksama bukti bukti surat yang diajukan pemohon dan turut memohon dengan penilaian dan pandangan hukum sebagai berikut: bahwa berdasarkan bukti dan bukti keduanya, pada bukti total perolehan suara pemohon tertulis tetapi pada bukti perolehan suara pemohon tertulis (nol), sebaliknya berdasarkan bukti tt perolehan suara pemohon tertulis (nol), begitu juga pada bukti tt perolehan suara pemohon juga tertulis (nol). dengan adanya dua versi data yang dimiliki pemohon cast bukti dan bukti dikaitkan dengan bukti tt dan bukti tt mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: pada bukti tt berupa, setelah mahkamah menghitung dengan cermat ternyata seluruh suara sah dprd kabupaten kota yang benar adalah suara, jumlah surat suara yang digunakan (suara sah sebanyak ditambah suara tidak sah sebanyak ditambah dengan surat suara tidak terpakai sebanyak dan surat suara cadangan maka berjumlah surat suara( dengan demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah surat suara yang diterima sebanyak surat suara maka terdapat selisih surat suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh turut memohon, sebaliknya berdasarkan bukti tidak sah tertulis yang berarti jumlah surat suara yang terpakai adalah surat suara. surat suara yang terpakai ditambah surat suara yang tidak terpakai, ditambah surat suara cadangan menjadi surat suara dengan demikian, data penggunaan surat suara yang tercantum dalam bukti berupa berita acara dimaksud konsisten dengan jumlah surat suara yang diterima tps desa candi, kecamatan kandungan, berdasarkan dalil dalil tersebut maka dalil pemohon berdasar dan beralasan hukum, menimbang bahwa berdasarkan atas fakta hukum sebagaimana terurai atas maka penghitungan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: kecamatan kandungan kecamatan kandungan dapil semarang vi. daerah pemilihan blora kabupaten blora, provinsi jawa tengah dprd kabupaten) i3. menimbang bahwa isu hukum pemohon adalah keberatan terhadap keputusan memohon cast turut memohon secara berjenjang untuk dapil blora kabupaten blora, provinsi jawa tengah yang meliputi kecamatan kunjungan, kecamatan ngawen, dan kecamatan banjarese. kecamatan banjarese total perolehan suara pemohon tertulis suara(vide bukti model da dprd kabupaten kota), sedangkan berdasarkan uraian angka huruf sampai dengan huruf model db dprd kabupaten kota seharusnya suara pemohon mendapat tambahan suara sehingga menjadi suara, sebaliknya berdasaruntuk dapil blora kecamatan banjarese total perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia padi) adalah suara tetapi berdasarkan uraian angka huruf sampai dengan huruf seharusnya suara padi kecamatan banjarese dikurangi suara sehingga menjadi suara, bahwa untuk menguatkan dll dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan mengajukan dua saksi yaitu edi puji raharjo yang mengatakan bahwa kesalahan rekapitulasi tingkat ppk banjarese terletak desa jatisari, desa sidomulyo dan desa sumberagung dan saksi subjektif yang pada pokoknya mengatakan ada kesalahan sebelum rekapitulasi tingkat kpu dan panas telah merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang atau menunda penghitungan suara, namun tidak ditanggapi oleh turut memohon vi: i3. menimbang bahwa sebaliknya memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon dengan mengajukan bukti tt sampai dengan bukti tt bahwa setelah mencermati substansi hukum permohonan pemohon, jawaban memohon, turut memohon, bukti bukti surat, saksi saksi pemohon, mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan dengan permohonan guo yang menjadi batu uji untuk menentukan dan menilai apakah permohonan guo beralasan hukum, dan atau sejuahmana bantahan memohon, turut memohon berdasar atau beralasan hukum, i3. menimbang bahwa ada pun fakta hukum yang tidak menjadi perselisihan hukum dan yang diakui baik oleh pemohon maupun oleh turut memohon adalah penyelenggaraan pemilu dapil blora yang terdiri atas tiga kecamatan yakni kecamatan kunjungan, kecamatan ngawen, dan kecamatan banjarese yang berlangsung secara berjenjang dari tingkat kpps sampai dengan tingkat nasional yang akhirnya diputuskan dengan keputusan memohoni3sebanyak suara, apakah benar tps tps danmendapat perolehan suara sejumlah suara tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese tertulis sehingga bertambah suara, apakah benar dari seluruh tps yaitu tps tps dan tps desa jatisari, kecamatan banjarese jumlah suara pemohon suara, apakah benar tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese perolehan suara pemohon suara, apakah benar total perolehan suara pemohon dan nama calon anggota dprd kabupaten blora desa sidomulyo berjumlah suara tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese hanya ditulis suara sehingga dianggap hilang suara:retno puji lestari selisih perolehan suara kab. kec. tps demak kranggan ds. tamansariminta rea retno puji lestari jumlah meskipun selisih penghitungan suara antara pemohon dan memohon dapil jawa tengah hanya suara dan tidak mempengaruhi perolehan kursi pemohon, hal tersebut merupakan hak para calon anggota legislatif dari pdip yang harus mendapat kepastian hukum. bahwa untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil jawa tengah yangnasionalprovinsi tahun apakah benar tps desa sumberagung, kecamatan banjarese total perolehan suara pemohon tertulis suara padahal seharusnya suara sehingga dianggap berkurang suara, apakah benar total perolehan suara pemohon dan nama calon anggota dprd kabupaten kota seluruh tps desa sumberagung berjumlah suara tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota hanya ditulis suara, i3.vi,pertama, bahwa sepanjang dalil pemohon bahwaadalah sebanyak suara dan bukan suara sebagaimana dalil pemohon (vide bukti model dprd kabupaten kota yang berupaps desa jatisari, kecamatan banjarese), perolehan suara padi yang tertulis suara seharusnya suara, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan turut memohon yang terhimpun dalam dokumen alat bukti php pada mahkamah yang berisi formulir model dan lampiran model desa jatisari, kecamatan banjarese, suara padi tertulis suara: bahwa ternyata setelah dan dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata terdapat perbedaan dokumen antara bukti pemohon dan turut memohon vi. pada bukti turut memohon yang berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps desa jatisari, kecamatan banjarese jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara, sedangkan pada bukti pemohon tertulis kosong tidak diisi. pada bukti turut memohon dalam jenis bukti yang sama, jumlah suara sah tertulis surat suara dan suara tidak sah tertulis surat suara, sedangkan pada jenis bukti yang sama yang diajukan oleh pemohon, jumlah suara sah tertulis kosong atau tidak diisi dan jumlah suara tidak sah juga tidak diisi atau kosong. pada model dprd kabupaten kota yang diajukan turut memohon tercatat acara penghitungan suara setelah pukul wib dan berakhir pada pukul wib tetapi pada jenis bukti yang sama yang diajukan pemohon tercatat acara penghitungan suara setelah pukul wib dan berakhir pada pukul wib. begitu juga pada jenis bukti yang sama yang diajukan turut memohon tercatatsuara dan suara tidak sah dprd kabupaten kota tercatat suara, sebaliknya pada jenis bukti yang sama yang diajukan pemohonkosong'tidak diisi suara dan suara tidak sah dprd kabupaten kota juga tercatat kosong atau tidak diisi, berdasarkan penilaian atas otentisitas bukti yang diajukan pemohon dan turut memohon, maka bukti yang diajukan pemohon layak diragukan autentitasnya meskipun telah dibubuhi cap oleh pps desa jatisari. berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya dan karenanya harus dikesampingkan, kedua, bahwa, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan seluruh tps desa jatisari, kecamatan banjarese total perolehan suara padi tercatat suara, sedangkan dalam lampiran model da dprd kabupaten kota tercatat suara sebagaimana bukti yang diajukan pemohon dan berdasarkan model da dprd kabupaten kota yang diajukan turut memohon yang terhimpun dalam alat bukti dalam php pada mahkamah juga tercatat suara untuk padi: bahwa setelah dihitung dengan saksamaturut memohon adalah benar total perolehan suara padi berjumlah suara, sedangkanpemohon total perolehan suara padi dari seluruh tps desa jatisari hanya tercatat suara. ternyata perbedaan tersebut terjadi tps desa jatisari, yaitu menurut bukti turut memohon tercatat perolehan suara padi suara, sedangkan tps menurut bukti suara padi tercatat suara. setelah diteliti dengan saksama dan dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat perbedaan dokumen antara pemohon dan turut memohon. perbedaan perbedaan dimaksud adalah sama dengan perbedaan perbedaan yang telah ditemukan mahkamah terkait dengan identitas bukti yang diajukan pemohon. berdasarkan penilaian atas fakta hukum atas, maka pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya, karenanya harus dikesampingkan: ketiga, bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan total perolehan suara pemohon dari seluruh tps desa jatisari tercatat suara ternyata dalam lampiran model da dprd kabupaten kota total perolehan suara pemohon tercatat suara atau bertambah suara (vide bukti dan menurut lampiran model da dprd kabupaten kota yang diajukan turut memohon total perolehan suara pemohon juga tercatat suara, bahwa setelah diteliti dengan saksama berdasarkan model dari seluruh tps desa jatisari bukti yang diajukan turut memohon sebagai alat bukti dalam php pada mahkamah berisi seluruh formulir model dan lampiran (dprd kabupaten kota) desa jatisari, kecamatan banjarese tercatat total perolehan suara pemohon sebanyak suara, sedangkan berdasarkan bukti dan yang diajukan pemohon, total perolehan suara pemohon hanya suara. perbedaan tersebut terjadi tps desa jatisari, sementara mahkamah telah memberikan penilaian atas autentisitas bukti pemohon yang ternyata merupakan bukti yang layak diragukan autentitasnya sehingga pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya, karenanya harus dikesampingkan, keempat, bahwa, terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese, pemohon seharusnya pemohon memperoleh suara tetapi ternyata hanya tertulis suara atau kehilangan suara (vide bukti bahwa sebaliknya, berdasarkan bukti surat turut memohon yang terhimpun dalam alat bukti dalam php pada mahkamah, yang berisi seluruh formulir model dan lampiran (dprd kabupaten kota) desa sidomulyo, kecamatan banjarese tercatat total perolehan suara pemohon hanya suara, selain itu juga turut memohon telah melakukan pembetulan yang dibubuhi para pada jumlah perolehan suara, sedangkan bukti pemohon tidak ada perbaikan pada angka perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten. perbedaan otentisitas dokumen antara pemohon dan turut memohon terjadi pada berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa sidomulyo yang diajukan turut memohon ditandatangani oleh tujuh orang anggota kpps beserta saksi saksi parpol termasuk saksi pemohon yang bernama matkusweri, sedangkan pada jenis bukti yang sama yang diajukan pemohon ditandatangani oleh anggota kpps namun hanya lima nama anggota kpps yang tercantum sedangkan dua nama lainnya tidak tercantum dokumen meskipun ada tanda tangannya. begitu juga dengan sertifikat hasil penghitungan suara tps desa sidomulyo telah dilakukan perbaikan data pemilih, pada jumlah suara sah dan suara tidak sah tetapi pada jenis bukti yang sama yang diajukan pemohon tidak terdapat perbaikan sebagaimana dimaksud, pada kolom jumlah suara sah dprd kabupaten kota dan suara tidak sah yang juga telah mengalami perbaikan, sebaliknya pada jenis bukti yang sama yang diajukan pemohon tidak ditemukan perbaikan sebagaimana bukti yang diajukan turut memohon. berdasarkan fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa terdapat perbaikan pada suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota oleh kpps tps desa sidomulyo sesuai mekanisme internal penyelenggara pemilu yang dibenarkan undang undang. bahwa dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan karenanya harus dikesampingkan, kelima, bahwa, terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan total perolehan suara pemohon dari seluruh tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese, seharusnya tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota tingkat ppk banjarese hanya tercatat suara sehingga pemohon kehilangan suara, mahkamah setelah meneliti dengan saksama dan menjumlahkan secara benar,upa seluruh formulir dan lampiran (dprd kabupaten kota) desa sidomulyo. kecamatan banjarese ternyata total perolehan suara pemohon dari seluruh tps desa sidomulyo adalah suara, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan pemohon total perolehan suara pemohon adalah suara. perbedaan perolehan suara dimaksud terjadi tps desa sidomulyo. namun mahkamah telah memberikan penilaian hukum terhadap otentisitas bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa sidomulyo) yang diajukan pemohon yang ternyata tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan, keenam, bahwa, sepanjang dalil pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan formulir tps desa sumberagung, kecamatan banjarese total perolehan suara pemohon tercatat suara padahal seharusnya suara sehingga berkurang suara (vide permohonan pemohon halaman mahkamah setelah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan pemohon, dan ternyata dalamnya tertulis hanya suara meskipun dari para yang tertera semula tertulis suara. sebaliknya turut memohon mengajukan bukti lampiran model dprd kabupaten kota yang dalamnya juga didapati angka perolehan pemohon sebanyak suara yang terdapat para yang semula tertulis suara, bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan tps desa sumberagung, kecamatan banjarese, perolehan suara pemohon tertulis padahal seharusnya adalah tidak benar karena ternyata tidak ada perbedaan perolehan suara pemohon antara yang tertulis dalam bukti yang diajukan pemohon dan yang tertulis dalam bukti yang diajukan turut memohon vi, karenanya dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan: ketujuh, bahwa, sepanjang isu hukum yang didalilkan pemohon bahwa dari seluruh tps desa sumberagung, kecamatan banjarese, total perolehan suara pemohon tertulis suara tetapi dalam lampiran model da dprd kabupaten kota tertulis hanya suara yang berarti telah berkurang suara, bahwa setelah dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti berdasarkan bukti p21 sampai dengan bukti yang berupa model dprd kabupaten kota dan model dprd kabupaten kota beserta laporannya ternyata total perlahan suara pemohon adalah suara, sedangkanisi seluruh formulir model dan lampiran desa sumberagung, kecamatan banjarese, total perolehan suara pemohon tertulis suara sebagaimana dalil pemohon: bahwa letak perbedaan perolehan suara terjadi tps desa sumberagung yang menurut pemohon tertulis suara sedangkan menurut turut memohon tertulis suara, mahkamah dalam meneliti otentisitas dokumen hukum, memperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan formil antara dokumen pemohon dan turut memohon vi, yakni meliputi data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dprd kabupaten kota, data suara sah dan suara tidak sah serta jumlah seluruh surat suara sah dprd kabupaten kota. berdasarkan bukti yang diajukan pemohon, mahkamah menemukan berbagai coretan dan penggantian yang tidak sewajarnya baik yang menyangkut data angka maupun pihak pihak yang berwenang membubuhkan tanda tangan pada dokumen dimaksud. sebaliknya, dalam dokumen turut memohon, mahkamah menemukan data angka angka dan pembubuhan tanda tangan dari pihak pihak yang berwenang yang cukup konsisten akurasinya, sehingga terhadap perbedaan perolehan suara pemohon berdasarkan fakta hukum atas mahkamah menilai otentisitas dokumen yang diajukan hadapan mahkamah, sehingga mahkamah menilai bukti bukti yang diajukan oleh turut memohon lebih akurat. oleh karenanya mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa bukti yang diajukan pemohon tidak cukup meyakinkan untuk mendukung dalilnya, menimbang bahwa berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat bahwa seluruh dalil dalil pemohon tidak cukup beralasan hukum, karenanya harus dikesampingkan, vii. daerah pemilihan banjar kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan. i3. menimbang bahwa, pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon vii yang telah menetapkan perolehan suara secara berjenjang dari tingkat kpps sampai dengan tingkat nasional terutama keputusan turut memohon vii yang telah menetapkan perolehan suara pnb kecamatan martapura barat sebanyak suara padahal seharusnya hanya suara hal ini berarti terjadi penambahan suara pnb sebanyak suara yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah suara partai golkar sebanyak suara dan suara ppi sebanyak suara. begitu pula pemohon berkeberatan terhadap perolehan suara partai gerindra kecamatan martapura kota sebanyak suara padahal seharusnya hanya atau bertambah suara.dan mengajukan dua saksi masing masing bernama rusdi, s.h. dan akhmad syarwani. rusdi, s.h. menerangkan pada pokoknya bahwayang dilakukan untuk pnb sebanyak suara, penggelembungan tersebut terjadi tingkat ppk melalui adanya tiga versi dokumen yang isinya berbeda beda. saksi juga mengetahui kesalahan penjumlahan suara partai gerindra hingga bertambah suara. atas kesalahan tersebut saksi mengajukan protes dan keberatan tetapi tidak ditanggapi secara layak. turut memohon mengakui adanya kesalahan dalam melakukan penjumlahan suara untuk partai gerindra dan telah melakukan perbaikan namun dalam penghitungan suara secara nasional tidak ada perubahan. keterangan saksi rusdi dibenarkan oleh saksi akhmad syarwani, bahwa sebaliknya turut memohon vii membantah dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa berita acara model dprd kabupaten kota yang dibuat pada saat rapat plenoabupaten kota adalah berdasarkan berita acara model da dprd kabupaten kota tingkat ppk kecamatan martapura barat, ppk kecamatan martapura timur dan ppk kecamatan martapura kota yang disampaikan oleh ppk masing masing. pada saat rapat pleno dimaksud, turut memohon vii hanya menerima satu satunyakecamatan martapura barat dalam keadaaan terkunci. perolehan suara pdip, pnb, partai golkar, dan ppi yang disalin dari model tiga parpol yakni partai golkar, pnb dan ppi adalah tidak sama dengan model asli, sementara yang untuk pdi perjuangan adalah sama dengan model asli. bahwa untuk mendukung bantuannya, turut memohon vii mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt dan mengajukan saksi masing masing bernama jaelani dan hiduplah. saksi jaelani menerangkan bahwa sebagai ketua ppk martapura barat, saksi hanya menyalin berita acara yang disampaikan kpps dan hanya ada satu berita acara begitu pula saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan suara. saksi hiduplah menerangkan bahwa sebagai ketua panas kecamatan martapura barat dirinya tidak mengetahui adanya penggelembungan suara. i3. menimbang bahwa mencermati dalil dalil pemohon, bukti bukti surat baik yang diajukan pemohon maupun turut memohon vii dikaitkan dengan keterangan saksi saksi pemohon dan turut memohon vii, terdapat isu hukum yang harus diberi penilaian dan jawaban oleh mahkamah yaitu: apakah benar terjadi penggelembungan suara kecamatan martapura barat, kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan, untuk pnb sebanyak suara, apakah benar terjadi kesalahan penghitungan suara kecamatan martapura kota, kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan, yang menguntungkan partai gerindra sebanyak suara: bahwa berdasarkan bukti p 6a sampai dengan bukti p f berupa berita acara pemungutan suara dari seluruh tps desa kelurahan benteng ulu, perolehan suara pnb berjumlah suara, sebaliknya berdasarkan bukti vll sampai dengan vll perolehan suara pnb tertulis suara atau terdapat selisih suara. mahkamah setelah meneliti dengan saksama bukti yang diajukan pemohon dan turut memohon vii terdapat perbedaan pada validitas angka angka yang ada dalamnya yaitu pada bukti vll jumlah suara sah tertulis padahal setelah dihitung secara benar total suara sah hanya berjumlah suara. ada pembetulan pada angka angka perolehan suara untuk pnb semula tertulis menjadi sebaliknya pada bukti p 6d total perolehan suara sah berjumlah dan setelah dihitung kembali dengan benar ternyata total suara sah berjumlahesa kelurahan teluk selong, kecamatan martapura barat, terdapat pembetulan angka perolehan suara untuk ppi semula tertulis suara menjadi suara dan untuk pnb semula tertulis suara menjadi suara. sebaliknya berdasarkan bukti p 9a, tidak terdapat pembetulan dalam dokumen dimaksud.ppi dari semula suara menjadi suara dan pada jumlah suara untuk pnb juga terdapat pembetulan dari semula tertulis suara menjadiuntuk suara pnb dari semula suara menjadi suara. sebaliknya dari bukti p 9d meskipun terdapat pencopotan tetapi menunjukkan perolehan yang sama dengan bukti ttir yang keduanya menunjukkan perolehan suara pemohon sebanyak suara, berdasarkan bukti ttisungai ranges ulu, kecamatan martapura barat, terdapat pembetulan pada kolom suara partai golkar dari semula suara menjadi suara. sebaliknya pada bukti p 11b tidak terdapat penggantian perolehan suara baik untuk suara partai dan calon anggota dprd dan menunjukkan orisinalitas angka angka perolehan suara partai politik maupun suara calon anggota dprdkeliling benteng tengah, kecamatan martapura barat, terdapat pembetulan perolehan suara partai golkar dari semula suara menjadi suara, begitu juga terdapat pembetulan suara untuk pnb dari semula suara menjadi suara. sebaliknya berdasarkan bukti p 16b berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa kelurahan benteng tengah tidak terdapat pembetulan pada jumlah suara: i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, dikaitkan dengan bukti ttir berupa keterangan berita acara ppk martapura barat yang pada pokoknya menerangkan telah diadakan rekapitulasirincian perolehan suara parpol dan calon anggota dpr dan suara tidak sah ppk kranggan:tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak: bukti fotokopi surat pernyataan nugroho catur putra, bukti fotokopi surat dpd pdi perjuangan jawa tengah kepada bawaslu provinsi jawa tengah, bukti fotokopi surat bawaslu provinsi jawa tengah. iii. daerah pemilihan dapil) ponorogo pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon cast turut memohon yang telah menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut: nama parpol maa mma man pkb 47r2| |ppen 9a| 21n| gerindra 1a6| ojo pks oo oo) oo |ppd 0a| 1m| |pkb a155| (ph j)o| oo) oo. ojo pnm o o o| o a08| (pdp a8| (pm a8| oo ) |pp x6| oo (a7 (ppp 64r8| oo (pbb m3| oms| |pbp sa6o| (pbr ojo patriot penghitungan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota yang dihadiri saksi parpol dan panas kecamatan martapura barat. dalam rapat pleno tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dan suara tidak sah seluruh parpol dibanding dengan jumlah pemilih yang hadir pada masing masing tps yang dikarenakan terjadinya penjumlahan ganda antara perolehan suara parpol dan calon anggota dprd dan karenanya ppk kecamatan martapura barat mengundang seluruh pps dan kpps pada tanggal april untuk meluruskan hal tersebut dengan melibatkan bawaslu kecamatan martapura barat. dengan bukti ttir yang terlampir pula daftar hadir peserta rapat pleno tingkat ppk dimaksud sebagaimana juga diakui oleh pemohon dengan menjadikannya sebagai bukti p 19c maka pembetulan pembetulan terhadap dokumen model sebagaimana diuraikan atas dapat dibenarkan karena menyangkut mekanisme internal penyelenggara pemilu yang dibenarkan oleh undang undang sehingga dokumen dokumen lain yang memuat substansi yang sama tetapi tidak mengikuti pembetulan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu maka dokumen dokumen tersebut menjadi kehilangan bobot nilai yuridisnya. dengan demikian, bukti bukti yang diajukan turut memohon vii sepanjang berkaitan dengan berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh tps kecamatan martapura adalah valid. bahwa lebih dari itu, pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara untuk partai golkar sebanyak suara dan untuk ppi sebanyak tetapi dari fakta yang terungkap dalam persidangan maupun dari bukti bukti yang diajukan, pemohon tidak dapat menunjukkan tps mana terjadi pengurangan suara partai golkar dan ppi, terlebih lagi partai golkar dan ppi sama sekali tidak mengajukan keberatan yang dapat mendukung dalil dalil pemohon. bahwa pemohon juga mendalilkan terjadi penggelembungan suara untuk partai gerindra kecamatan martapura kota sebanyak suara tetapi pemohon hanya menunjuk pada surat keterangan yang dibuat anggota ppk kecamatan martapura kota bernama saswidji tanpa didukung dengan bukti bukti lain yang cukup. berdasarkan atas penilaian fakta hukum atas mahkamah berpendapat, dalil dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan, viii. daerah pemilihan kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi i3. menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon menyangkut perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kpps sampai penghitungan perolehan suara tingkat nasional, yang antara lain berasal dari dapil kerinci kabupaten kerinci, provinsi jambi yang telah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak suara padahal seharusnya menurut pemohon berjumlah suara atau berkurang suara, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan mengajukan saksi bernama deka africana dan muhammad madrid ramadhan. saksi deka africana menyatakan bahwa saksi mengikuti penghitungan suara tps kelurahan sungai penuh, kecamatan sungai penuh dan berdasarkan formulir model tps kelurahan sungai penuh, pemohon memperoleh suara, sedangkan saksi muhammad @adri ramadhan menyatakan bahwa berdasarkan formulir model dari seluruh tps kelurahan sungai penuh pemohon memperoleh suara tetapi dalam penghitungan tingkat pps kelurahan sungai penuh perolehan suara pemohon tertulis hanya suara. saksi mengetahui penggelembungan suara ppk sungai penuh yang dilakukan untuk pbb sebanyak suara. seharusnya suara pemohon kecamatan sungai berjumlah suara tetapi hanya tertulis suara tingkat ppk sungai penuh dan dapil kerinci pemohon seharusnya memperoleh suara dan pbb hanya suara, bahwa turut memohon dalam persidangan tanggal mei membantah sebagian dalil pemohon terutama berkaitan dengan penggelembungan suara untuk pbb karena setelah turut memohon menindaklanjuti keberatan pemohon dengan membuka plant yang disaksikan panas kecamatan sungai penuh, pps dan kpps yang dipermasalahkan juga disaksikan oleh saksi pdi perjuangan, ternyata tidak ditemukan penggelembungan suara untuk pbb, sedangkan berkaitan dengan dalil pemohon, turut memohon membenarkan bahwa berdasarkan dan plant perolehan suara pemohon memang hilang sebanyak suara dan baru mengetahui dalam persidangan ternyata ada lagi yang disalahkan dari kelurahan sungai penuh. untuk mendukung keterangannya, turut memohon tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi, i3. menimbang bahwa, setelah mencermati dalil dalil pemohon beserta bukti bukti yang diajukan baik berupa tulisan maupun keterangan saksi saksi pemohon serta dikaitkan dengan jawaban turut memohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus dinilai dan dijawab oleh mahkamah, yaitu: apakah benar total perolehan suara pemohon kelurahan sungai penuh seharusnya mendapat suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh tertulis hanya suara sehingga ada pengurangan suara pemohon sebanyak suara: apakah benar desa kelurahan amar sakti total perolehan suara pemohon seharusnyalawang agung, kecamatan sungai penuh total perolehan suara pemohon sebanyakdusun baru, kecamatan sungai penuh terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan perolehan suara pemohon yang seharusnya berjumlah suara tetapi hanya tertulis suara atau berkurang suara, apakah benar desa kelurahan gedang, kecamatan sungai penuh pbb seharusnya hanya memperoleh suara bukan suara: apakah benar desa kelurahan aur duri, kecamatan sungai penuh pbb seharusnya memperoleh suara bukan suara: apakah benar desa kelurahan sungai ning, kecamatan sungai penuh pbb hanya memperoleh suara bukan suara, apakah benar desa kelurahan koto tinggi, kecamatan sungai penuh pbb hanya memperoleh suara bukan suara. pertama, bahwa berdasarkan bukti sampai dengan bukti berupa berita acara pemungutan suara tps model dprd kabupaten kota) dari seluruh tps kelurahan sungai penuh, setelah diteliti dengan saksama dan dijumlahkan secara benar, total perolehan suara pemohon adalah sebanyakika dikaitkan dengan bukti berupa surat pernyataan ketua kpps kelurahan sungai penuh yang diketahui oleh ketua pps kelurahan sungai penuh yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara pemohon dari tps yang ada kelurahan sungai penuh adalah berjumlah suara tetapi tertulis hanya suara, bahwa terhadap bukti sampai dengan bukti turut memohon tidak mengajukan bukti lawan (tegen begins) untuk mematahkan dalil dalil pemohon dan bahkan sebaliknya membenarkan perolehan suara pemohon. dengan demikian, dalil dalil pemohon beralasan hukum dan karenanya harus diterima, kedua, bahwa berdasarkan bukti ddan tps desa amar saktihanya suara, bahwa jika dikaitkan dengu dprd provinsi tingkat kpu provinsi jambi model dc dan bukti berupa surat pernyataan ketua dan seluruh anggota kpps tps desa amar sakti yang tidak dibantah oleh turut memohon, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan dapat diterima dan beralasan hukum: ketigsampai dengan tps desa kelurahan lawang agungka dikaitkan dengan bukti berupa pernyataan ketua dan seluruh anggota kpps yang menyatakan bahwa tps desa lawang agung, kecamatan sungai penuh, berdasarkan formulir model perolehan suara calon anggota dprd nomor urut adalah suara, yang tidak dibantah oleh turut memohon, baik melalui bukti lawan (tegen begins) maupun keterangan dalam persidangan. dengan demikian berdasarkan dalil dalil pemohon beserta alat bukti dan keterangan saksi saksi, mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan: keempat, bahwasuara, sedangkantetapi setelah dijumlahkan secara benar total perolehan suara yang sebenarnya hanya suara yang terdiri atas suara partai, suara untuk calon anggota dprd nomor urut dan suara untuk calon anggota dprd nomor urut bahwa jika dikaitkan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa desa kelurahan dusun baru total perolehan suara pemohon seharusnya tetapi hanya tertulis suara pada formulir da ternyata tidak didukung dengan bukti bukti yang cukup, sehingga meskipun tidak ada sanggahan dari memohon, mahkamah berpendapat dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak. dengan demikian, penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut memohon, kelimgedang, kecamatan sungai penuh total perolehan suara pbb apabila dijumlahkan secara benar justru berjumlah suara karena pada bukti suara pbb berjumlah yang terdiri atas suara untuk partai dan suara untuk calon anggota dprd nomor urut atas nama norma, pd. dengan demikian, bukti diragukan otentisitasnya terlebih lagi ketua dan anggota kpps tps desa gedang maupun saksi dari partai politik tidak ada yang membubuhkan tanda tangan dalam berita acara dimaksud. menurut mahkamah, meskipun hanya satu alat bukti yang diragukan otentisitasnya, tetapi oleh karena satu alat bukti merupakan satu kesatuan dengan alat bukti lain yang akan mempengaruhi konsistensi angka angka pada tiap jenjang tingkatan maka satu alat bukti yang diragukan otentisitasnya dapat menyebabkan alat alat bukti lain menjadi tidak mempunyai arti. dengan demikian mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan, keenamtotal perolehan suara pbb tertulisdansetelah diteliti dengan saksama,yang kemudian dikaitkan dengan jawaban turut memohon, mahkamah menemukan fakta hukum berupa, yang tidak ada atau tidak disertai data pemilih,: pada bukti tidak terlampir sertifikat hasil penghitungan suara tps tps desa kelurahan aur duri, kecamatan sungai penuh, sehingga tidak bisa diketahui pula data pemilih, dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dprd kabupaten kota, dan data suara sah dan suara tidak sah tidak disertakanbahwa berdasarkan penilaian terhadap dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon, ternyata bukti bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung dial dalilnya karena validitasnya diragukan: bahwa meskipun turut memohon viii tidak mengajukan bukti lawan untuk mendukung keterangannya dalam persidangan tetapi karena beban pembuktian harus lebih banyak pada pemohon, maka menurut mahkamah dalil dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan, ketujuhsungai ning, kecamatan sungai penuh total perolehan suara pbb sebanyak suara tetapi oleh pemohon didalilkan hanya suara: bahwa setelah diteliti dengan saksama, pada bukti total perolehan suara pbb tertulis suara tetapi terdapat angka yang tidak tertera pada kolom suara sah partai maupun pada suara sah calon anggota dprd, tetapi jumlah suara sah tps desa kelurahan sungai ning, kecamatan sungai penuh adalah sebanyak andaikata perolehan suara pbb hanya suara maka jumlah suara sah tps desa kelurahan sungai ning, kecamatan sungai penuh adalah hanya berjumlah dengan demikian bukti diragukan validitasnya karenanya harus dikesampingkan, kedelapankoto tinggi, kecamatan sungai penuh total perolehan suara pbb sebanyak suara, sedangkan menurut pemohon suara (vide perbaikan permohonan pemohon halaman huruf d), berdasarkan bukti dan bukti berupa berita acara suara dan penghitungan suara tps dan sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan koto tinggi, kecamatan sungai penuh, mahkamah meragukan autentisitas dokumen yang dijadikan bukti pemohon tersebut, yakni pada berita acara pemungutan suara karena dalamnya tidak ditemukan data yang menggambarkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. pada sertifikat hasil penghitungan suara baik pada bukti dan bukti model tidak ditemukan data dimana penghitungan suara dilakukan karena tidak tertulis nama tps, nama desa kelurahan, nama kecamatan dan nama kabupaten kota. begitu juga tidak tergambar data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dprd kabupaten kota dan tidak tergambar data suara sah dan suara tidak sah. pengisian data ini menjadi sangat penting karena untuk menilai sejauhmana validitas perolehan suara parpol dan suara calon anggota dprd kabupaten kota dan sejauhmana pertanggungjawaban dari surat suara yang diterima oleh kpps yang bersangkutan. model dan lampiran model adalah satu kesatuan dokumen, sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian data diantara keduanya maka secara hukum dokumen tersebut harus dinilai tidak valid. oleh karena validitas bukti yang diajukan pemohon diragukan, maka dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, maka penghitungan suara pemohon yang benar menurut mahkamah adalah sebagaimana tabel berikut: memohon mahkamah lawang agung frasa mad mika f3 agung bertambah bah amar sakti tps desa kelurahan desa kelurahan amar sakti lawang agung bertambah penuh penuh bertambah kecamatan sungai penuh ' ' ' bertambah11 ix. daerah pemilihan samosir kabupaten samosir, provinsi sumatra utara i3. menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah kehilangan suara karena pada waktu rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten samosir suara pemohon hanya tercatat sebanyak padahal seharusnya suara yang masih harus ditambah dengan suara yang hilang buntu mali sehingga berjumlah suara, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda bukti sampai degan bukti dan mengajukan dua saksi masing masing bernama hadir ditinjau dan jati simbolon, keduanya menerangkan hal yang sama yang pada bahwa.mendapat tanggapan, sebaliknya turut memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum yang pada pokoknya turut memohon tidak melakukan kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara sehingga menurut turut memohon pemohon menganggap kehilangan suara padahal bukti yang diajukan pemohon adalah bukti yang salah dan telah ditarik serta diperbaiki sebelum permohonan diajukan kepada mahkamah. turut memohon telah menarik model db dprd kabupaten kota dari seluruh saksi parpol yang telah sempat menerimanya termasuk dari saksi pemohon tetapi saksi pemohon mengatakan bahwa model db dprd kabupaten kota telah dikirim dpp pdi perjuangan. meskipun telah diperbaiki tetapi tetap tidak mempengaruhi perolehan kursi dapil samosir karena perolehan suara pemohon hanya suara. i3. menimbang bahwa dari dalil dalil pemohon dan bantahan turut memohon mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian hukum yaitu: apakah benar terjadi penambahan suara untuk pni marhaenisme sebanyak suara dan sebaliknya terjadi pengurangan suara untuk pdk sebanyak suara tps desa kelurahan hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula, apakah benar perolehan suara pemohon tps desa kelurahan buntu mali, kecamatan sitio tio sebanyak suara tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan kecamatan sitio tio hanya tercatat suara atau hilang suara, apakah benar terjadi kesalahan penghitungan suara pemohon tingkat kpu kabupaten samosir yang merugikan pemohon hingga suara: pertama, berdasarkan bukti berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa kelurahan hasinggaan dan sertifikat hasil penghitungan suara model dprd kabupaten kota) beserta laporannya, i1.9j komisi pemilihan umum kabupaten kabupaten blora, sebagai lan naa naa ann naa naa naa nannnsm"e uut memohon vi, i1. komisi pemilihan umum kabupaten banjar sebagai naa naa naa aan nana ana naas ee uut memohon vii: i1. komisi pemilihan umum kabupaten kerinci sebagai naa naa aan nana nana nan. turut memohon viii: i1. komisi pemilihan umum kabupaten samosir sebagai alan naa naa ann naa aan naa naa nana nana "e uut memohon ix, i1. komisi pemilihan umum kabupaten musi rawas sebagai lan ana naa ana lan nan naa nenek aae em urut memohon i1. komisi pemilihan umum provinsi bangka belitung sebagai lan lna ana naa naa naa nan nenek nae see " urut memohon xi), i1. komisi pemilihan umum kota makassar sebagai lan naa naa lan nan nana naa agen eee uut memohon xii,pemohon: membaca kesimpulan tertulis turut memohon. jpn 15a| jumlah penghitungan suara yang dilakukan memohon sebagaimana diuraikan atas terdapat kesalahan terutama kecamatan kampung, dengan uraian sebagai berikut. tps desa kelurahan kunci, kecamatan kampung, pdip memperoleh suara tetapi pada tingkat ppk model da b dprd) suara pdip menjadi (vide bukti karena kehilangan suara tps desa kelurahan kunci, maka suara pdip desa kelurahan kunci berkurang menjadi suara yang seharusnya adalah suara. karena kehilangan suara tps desa kelurahan kunci, suara pdip kecamatan kampung sebanyak seharusnya suara. karena kehilangan suara tps desa kelurahan kunci, kecamatan kampung, suara pdip dapil ponorogo tingkat kabupaten ponorogo, berkurang menjadi yang seharusnya suara: berdasarkan uraian atas, maka perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. map saran stop sean kauman kampung sukorejo kursi hanura a.t55| |pkb 4a2| gal 2n| gerindra oo a57| ' o20| o |ppp aa8| 20a| k8s 2dass| sasafakursi o)o)j ojo ojo trans a05| (pbb m1| jpm a8| ojo |ppp oo republikan perolehan suara pni marhaenisme tertulis (nol) suara dan pdk tertulis suara. sebaliknya berdasarkan bukti tt perolehan suara pni marhaenisme sebanyak suara dan pdk (nol) suara. mahkamah meneliti dengan saksama atas perbedaan perolehan suara tersebut dikaitkan dengan bantahan turut memohon yang menyatakan bahwa persoalan tersebut terlebih dahulu diajukan oleh saksi partai demokrat, tetapi setelah dilakukan pembukaan model asli hadapan saksi saksi parpol dan termasuk saksi pemohon ternyata perolehan suara pni marhaenisme tertulis suara dan pdk mendapat (nol) suara serta berdasarkan bukti tt berupa plant yang diajukan turut memohon perolehan suara pni marhaenisme tertulis suara. dengan demikian dalil dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan: kedua, berdasarkan bukti berupa pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan buntu mali, kecamatan sitio tio, perolehan suara pemohon tertulis tetapi berdasarkan bukti berupa sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara desa kelurahan buntu mali tercatat perolehan suara pemohon suara. berdasarkan bukti tt berupa berita acara pemungutan suara tps desa kelurahan buntu mali, kecamatan sitio tio total perolehan suara pemohon tertulis suara, sebaliknya berdasarkan bukti total perolehan suara pemohon sebanyak suara. atas perbedaan perolehan suara pemohon antara yang tertulis dalam bukti dan bukti tt setelah diteliti dengan seksama dan dijumlahkan secara benar ternyata jumlah seluruh suara sah dalam model yang diajukan pemohon hanya suara padahal dalam sertifikat hasil perhitungan suara tps desa buntu mali jumlah suara sah tertulis suara. dengan demikian data yang diajukan pemohon cast bukti diragukan validitasnya karenanya dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan. ketiga, bahwa berdasarkan bukti berupa berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara parpol model kabupaten kota) tingkat kpu kabupaten samosir total perolehan pemohon tertulis suara, sebaliknya berdasarkan bukti tt berupasamosir total perolehan pemohon tertulis suara. jika dikaitkan dengan keterangan turut memohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam penulisan dan telah dilakukan penarikan dan perbaikan sebelum perkara guo diajukan kepada mahkamah maka dalil dalil pemohon tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan: daerah pemilihan dapil) musi rawas kabupaten musi rawan, provinsi sumatera selatan i3.50j menimbang bahwa isu hukum yang dipermasalahkan oleh pemohon dapil musi rawas yang terdiri atas kecamatan megang sakti dan kecamatan muara lakitan, pemohon kehilangan sebanyak suara, sebaliknya terjadi penggelembungan suara untuk partai bulan bintang sebanyak suara dan untuk partai demokrat sebanyak suara: bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan mengajukan seorang saksi bernama samawi yang menerangkan bahwa penghitungan suara ppk muara lakitan berdasarkan formulir dprd kabupaten kota dan saksi menandatangani berita acara perolehan suara parpol yang tertulis perolehan suara pbb sebanyak suara, partai demokrat sebanyak suara dan pdi perjuangan sebanyak suara: bahwa sebaliknya turut memohon dalam persidangan tanggal mei membantah seluruh dalil pemohon dengan mengemukakan bahwa sejak rekapitulasi penghitungan suara sampai penetapan calon terpilih, tidak pernah ada keberatan dari partai politik mana pun, bahkan berdasarkan plant dinyatakan bahwa suara partai bulan bintang suara, pdi perjuangan suara dan partai demokrat sebanyak suara. turut memohon juga mengajukan bukti yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti serta mengajukan dua saksi bernama masuk yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu rekapitulasi suara tingkat ppk muara lakitan, saksi pemohon telah ikut menandatangani dan menyetujui hasil keputusan ppk muara lakitan yang menetapkan total perolehan suara pemohon kecamatan muara lakitan sebanyak suara, pbb sebanyak suara. saksi lain yang juga diajukan oleh turut memohon adalah bison yang menyatakan bahwa kecamatan muara lakitan yang terdiri atas desa pbb hanya mampu menyediakan saksi desa karena keterbatasan dana. desa marga baru saksi sebagai calon anggota dprd kabupaten musi rawas memperoleh suara sedangkan perolehan suara pbb kecamatan muara lakitan adalah sebanyak suara pada saat ditetapkan tidak ada keberatan dari saksi partai mana pun, sehingga rekapitulasi tingkat ppk muara lakitan dianggap sah, begitu juga pada saat pleno tingkat kpu musi rawas maupun saat penetapan calon terpilih tidak ada keberatan dari saksi partai politik mana pun, i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon dan bantahan turut memohon mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dari mahkamah yakni adanya perselisihan perolehan suara pemohon apakah benar kecamatan muara lakitan pemohon memperoleh suara sebanyak suara sementara menurut turut memohon total perolehan suara pemohon hanya suara yang berarti ada selisih suara, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa model db dprd kabupaten kota yaknmusi rawas ternyata total perolehan suara pemohon tercatat suara yang berasal dari kecamatan megang sakti suara dan dari kecamatan muara lakitan sebanyak suara, sedangkan pada bukti yang diajukan pemohonmuara lakitan sehingga total perolehan suara pemohon sebanyak suara, bahwa setelah mahkamah meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan pemohon dan turut memohon maka berdasarkan bukti ttx yang diajukan turut memohon dan bukti yang diajukan oleh pemohon terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada data dalam dokumen dimaksud, pada bukti ttx model dprd kabupaten kota, sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan prabumulih ii) tidak tertulis jumlah surat suara yang diterima, surat suara sesuai dpt, jumlah suara suara yang digunakan, jumlah surat suara cadangan yang digunakan, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tps lain dan jumlah surat suara yang tidak terpakai. sebaliknya, pada bukti model dprd kabupaten kota, sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan prabumulih ii) yang diajukan pemohon adalah bukti asli (tinta basah) yang ditandatangani oleh seluruh anggota kpps tps desa kelurahan prabumulih yang menggambarkan secara jelas data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara serta data suara sah tidak sah. begitu pula terhadap suara partai politik, terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti yang diajukan pemohon dan bukti yang diajukan turut memohon yang mana total perolehan suara pemohon menurut bukti ttx tertulis suara sedangkan menurut bukti yang diajukan pemohon total perolehan suara pemohon tertulis suara. samping itu berdasarkan bukti tt yang diajukan turut memohon dengan judul rekapitulasi perolehan suara pemilu tetapi tidak diketahui instansilembaga mana yang mengeluarkan dokumen tersebut, pada bukti tt yang diajukan turut memohon berisi rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tetapi tidak ditemukan nama tps, desa kelurahan maupun nama kecamatan yang dimaksudkan lagi pula tidak ada satu pun tanda tangan ketua dan anggota kpps sehingga tidak dapat dinilai sebagai sebuah dokumen yang benar dan valid, berdasarkan bukti tt yang diajukan turut memohon berupa model sertifikat penghitungan suara tps desa kelurahan prabumulih ii, kecamatan muara lakitan ternyata tidak tergambar secara jelas data penggunaan surat suara dprd kabupaten kota, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan suara tidak sah. sebaliknya pada bukti yang diajukan pemohon berupa berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa kelurahan prabumulih beserta model dan laporannya, tergambar dengan jelas data pemilih dan penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah atau suara tidak sah. dengan demikian, bukti tt yang diajukan turut memohon tidak layak disebut sebagai dokumen yang benar dan valid: berdasarkan bukti tt yan diajukan turut memohon berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps tps dan tps desa kelurahan pendingin, kecamatan muara lakitan tidak tercatatsehingga patut diragukan validitas angka angka perolehan suara partai politik dan suara calon anggota dprd kabupaten kota tersebut, berdasarkan bukti tt yang diajukan turut memohon berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan sidomulyo, kecamatan muara lakitan diperoleh data berupa angka perolehan suara partai politik dan suara calon anggota untuk partai hanura suara tetapi tidak tercatat dalam kolom jumlah, partai gerindra tercatat memperoleh suara, pks tercatat memperoleh suara, pan tercatat memperoleh suara, pni marhaenisme tercatat memperoleh suara, pdp tercatat memperoleh suara, partai golkar tercatat memperoleh suara, pnb tercatat memperoleh suara, pbr tercatat memperoleh suara dan psi tercatat memperoleh suara, akan tetapi dari semua angka perolehan suara tersebut tidak diketahui apakah sebagai suara partai politik atau suara calon anggota dprd karena hanya ditulis dalam kolom jumlah. lebih dari itu setelah angka angka perolehan suara dijumlahkan secara benar diperoleh jumlah suara sah calon anggota dprd sebanyak suara tetapi tercatat dalam model dimaksud sebanyak suara. selain itu. mahkamah juga menemukan persoalan yang sama dengan persoalan persoalan atas pada model tps dan tps desa kelurahan sidomulyo kecamatan muara lakitan, sehingga validitas angka angka yang tercantum dalam model dalam bukti tt patut diragukan, bukti tt sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan marga baru memuat jumlah seluruh suara calon anggota dprd sebanyak suara. sebaliknya bukti sertifikat hasil penghitungan suara tps desa kelurahan marga baru model dprd kabupaten kota) memuat suara, bahwa terhadap perbedaan perolehan suara pemohon, antara yang tercantum dalam lampiran model da dprd kabupaten kota dan model db dprd kabupaten kota, turut memohon sama sekali tidak mengajukan kontra bukti yangppk muara lakitan dan atau berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps dari seluruh wilayah kecamatan muara lakitan. bukti bukti yang diajukan turut memohon yang dideritanya bukti tt sampai dengan tt tidak cukup meyakinkan untuk mematahkan dalil dalil pemohon, bahkan bukti bukti pemohon dari mulai bukti sampai dengan bukti adalah bukti asli dan karenanya telah nyata dan menjadi bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil dalilnya. mahkamah berpendapat penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut pemohon karenanya dalil dalil pemohon beralasan hukum, xi. daerah pemilihan bangka belitung kabupaten bangka belitung, provinsi bangka belitung menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah bahwa kehilangan sebanyak suara kecamatan sungai liat kota batam. bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti sampai dengan sebaliknya turut memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon, yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak bisa mendalilkan berapa sebenarnya perolehan suara yang benar menurut pemohon karena apabila dijumlahkan perolehan suara menurut pemohon dari desa sungai liat sebanyak suara, dari desa padang sebanyak suara, dari desa srimenanti sebanyak suara, desa sinar baru sebanyak suara, dari desa kuda sebanyak suara, dari desa kenanga sebanyak suara dsn dari desa rebo sebanyak suara sehingga menjadi suara tetapi pemohon mendalilkan sebanyak suara sehingga seharusnya pemohon hanya kehilangan suara bukan suara karenanya permohonan pemohon tidak sesuai dengan pmk nomor tahun dan untuk mendukung dalil dalilnya turut memohon mengajukan bukti yang diberi tanda tt sampai dengan tt dan mengajukan dua saksi masing masing bernama dan partai. saksi madhuri pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi kelurahan parit padang, kecamatan sungai liat berjalan dengan baik tetapi ada keberatan dari para saksi terutama saksi pemohon, kemudian diputuskan membuka pla dari pembukaan plant tersebut, semua saksi sepakat dan tidak ada keberatan kemudian menandatangani berita acara. saksi partai pada pokoknya mengatakan rekapitulasi penghitungan suara kecamatan sungai liat berjalan dengan baik dan jika ada keberatan dapat disampaikan dalam rapat pleno dimaksud dan diminta persetujuan dari saksi saksi parpol dan bawaslu kecamatan sungai liat. semua saksi menyetujui dan menandatangani tanpa ada yang mengajukan keberatan. i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dalil dalil pemohon, bantahan turut memohon, bukti bukti surat yang diajukan pemohon dan memohon, maupun keterangan saksi pemohon dan memohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus mendapat penilaian hukum dari mahkamah yaitu: apakah benar, pemohon kehilangan suara kecamatan sungai liat, i3. menimbang bahwa mencermati dalil pemohon sebagaimana terbuat dalam permohonan pemohon pada halaman butir pemohon mendalilkan dari seluruh kecamatan kabupaten bangka seharusnya memperoleh suara sebanyak tanpa mendalilkan berapa suara pemohon menurut rekapitulasi turut memohon. menimbang bahwa dari dalil pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon halaman butir yang menganggap kehilangan suara tetapi pemohon tidak mendalilkan tps mana saja pemohon kehilangan suaranya dan kepada partai politik mana suara tersebut beralih. dari pertanyaan hukum tersebut dikaitkan dengan bukti bukti yang diajukan pemohon ternyata tidak ada satu bukti pun yang mendukung dalil pemohon bahwa pemohon kehilangan suara. bukti bukti yang diajukan pemohon secara umum memuat angka angka perolehan suara yang juga dimiliki turut memohon. pemohon hanya secara khusus mengajukan bukti kehilangan suara atau selisih suara dengan mengajukan bukti yang berupa surat bernomor in dpd v tanggal mei yang ditujukan kepada dpp pdi perjuangan yang isinya temuan perselisihan hasil pemilu dan bukti bukti surat yang lain yang kurang relevan dengan dalil dalil permohonannya. mahkamah tidak menemukan bukti lawan yang dapat mematahkan bantahan turut memohon, mahkamah justru menemukan fakta hukum berupa angka perolehan yang sama antara bukti pemohon turut memohon, bahkan turut memohon secara sungguh sungguh membuktikan bantuannya dengan mengajukan bukti berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh tps yang ada kecamatan sungai liat. dengan demikian, dalil dalil pemohon tidak cukup beralasan dan karenanya harus dikesampingkan: il. daerah pemilihan dapil) makassar kota makassar, provinsi sulawesi selatan menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan keberatan atas keputusan memohon yang dilakukan secara berjenjang untuk dapil makassar mulai dari kpps, pps, ppk dan kpu kota makassar terkait dengan perolehan suara pemohon dapil makassar yang terdiri atas kecamatan panakkukang dan kecamatan manggala, khususnya kelurahan batu, kecamatan manggala karena total perolehan suara pemohon suara tetapi setelah rekapitulasi tingkat ppk manggala suara pemohon berkurang menjadi atau hilang suara. perbedaan perolehan suara tersebut diduga pemohon karena ada perolehan suara satu tps yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan manggala: bahwamengajukan saksi nicolas yang menerangkan bahwa hilangnya suara tingkat ppkan dicocokkan dengan da yang dikeluarkan ppk, bahwa sebaliknya turut memohon pada persidangan tanggal mei memberikan jawaban atas dalil dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketika rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu kota makassar memang ada keberatan yang diajukan pemohon, tetapi karena keberatan tersebut diajukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan maka kpu kota makassar mengabaikan dan menganggap tidak ada keberatan dengan penegasan bahwa jika tetap ada keberatan setelah rekapitulasi selesai maka jalan satu satunya adalah mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah konstitusi dan bahwa benar tps kelurahan batu, kecamatan manggala berdasarkan model dan dalam model perolehan suara pemohon adalah suara sebagaimana yang didalilkan pemohon selanjutnya pada persidangan tanggal mei turut memohon juga menyatakan bahwa suara pemohon tersebut tidak masuk dalam rekapitulasi model da b kabupaten kota karena kelalaian ppk yang berpengaruh pada turunannya model da1 dprd kabupaten kota yang menjadi dasar penetapan tetapi jika dalam pemeriksaan ternyata terbukti bahwa suara tersebut milik pemohon, turut memohon belum bisa memastikan apakah dengan demikian pemohon akan mendapatkan kursi terakhir atau tidak, karenanya turut memohon harus melakukan penghitungan kembali, bahwa untuk mendukung keterangannya, turut memohon xii mengajukan dua alat bukti yakni berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps model dprd kabupaten kota) kelurahan batu, kecamatan manggala dan rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota dan suara tidak sah ppk kecamatan manggala: bahwa pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia) mengemukakan alasan alasan hukum bahwa pihak terkait menolak dalil dalil pemohon karena pemohon tidak dapat menunjukkan secara jelas dari tps mana suara pemohon yang tidak dimasukan dalam rekapitulasi tingkat ppk dan kepada partai mana suara tersebut diberikan. i3. menimbang bahwa dari dalil dalil pemohon dan bantahan turut memohon xii, bukti bukti surat yang diajukan pemohon, turut memohon xii dan bukti bukti pihak terkait serta keterangan saksi pemohon, mahkamah menemukan isu hukum yang harus diberi penilaian hukum oleh mahkamah yaitu apakah benar ada suara pemohon yang tidak dimasukan dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan manggala dan apakah benar pemohon tidak dapat menunjukan tps mana pemohon kehilangan suaranya, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota dan suara tidak sah ppk manggala model da dprd kabupaten kota) total perolehan suara pemohon kelurahan batu, kecamatan manggala tertulis suara, tetapi berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupaanggota dpd kelurahan batu yang dihitung dari tiap tps, total perolehan suara pemohon sebanyak suara. pada kolom tps dalam bukti dimaksud perolehan suara pemohon tercatat suara. begitu juga dengan bukti yang diajukan pemohon berupa sertifikat hasil penghitungan suara tps kelurahan batu model dprd kabupaten kota) total perolehan suara pemohon juga tercatat suara: mahkamah memeriksa dengan saksama, bukti yang diajukan turut memohon berupa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps kelurahan batu model dprd kabupaten kota) dan sertifikat hasil penghitungan suara tps kelurahan batu model dprd |ppp 2kursi |pku 15a| ben jumlah kursi dapil ponorogo adalah sebanyak kursi, sementara suara sah sebanyak maka bilangan pembagi pemilih bpp) adalah dibagi kursi, diperoleh angka bpp sebesar suara. karena sisa suara pdip sebanyak sedangkan partai hanura sebanyak suara, pdipdip. untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil ponorogosurat keputusan kpu kabupaten ponorogo nomor sk kpu tahun tentang penetapan perolehan suara sah parpol peserta pemilu anggota dprd dan perolehan suara sah calon anggota dprd kabupaten ponorogo dapil dapil dapil dapil dapil dan dapil pada pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tahun kabupaten ponorogokota) menemukan fakta bahwa total perolehan suara pemohon juga tercatat suara, i3. menimbang bahwa, setelah dikaitkan dengan jawaban turut memohon dan bukti yang diajukan turut memohon ternyata dalil dalil pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya semakin mengukuhkan keyakinan mahkamah bahwa penghitungan suara yang benar adalah penghitungan suara menurut pemohoturut memohon dan pihak terkait, sepanjmohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang, provinsi sumatera selatan, dapil makassar kota makassar, provinsi sulawesi selatan. menimbang bahwa untuk memastikan terselenggaranya penghitungan ulang perolehan suara, mahkamah dapat menunjuk (dua) hakim konstitusi untuk menghadiri proses tersebut, dalil dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang, dapil makassar kota makassar, provinsi sulawesi selatan,,:,demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada kamis tanggal delapanbukti fotokopi surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khususkecamatan kampungkunci, kecamatan kampungdesa kunci, kecamatan kampung: bukti fotokopi surat pernyataan anggota ppk kampung, bukti fotokopi surat pernyataan sutomo, bukti kosong, bukti fotokopi surat kpu kepada bawaslu kabupaten ponorogo. iv. daerah pemilihan dapil) barito timur dan barito timur pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon cast turut memohon iii yang telah menetapk, dengan uraian sebagai berikut. model db dpr (vide bukti suara sah suara tidak sah sejumlah dijumlahkan menjadi model db dprd provinsi (vide bukti suara sah suara tidak sah dijumlahkan model db dprd dapil barito timur (vide bukti suara sah suara tidak sah dijumlahkan menjadi model db dprd barito timur (vide bukti suara sah suara tidak sah dijumlah jika dijumlahkan maka jumlah suara sah dan tidak sah dari dapil barito dan dapil barito timur kabupaten barito timor, adalah sebagai berikut: model db dprd dapil barito timur model db dprd dapil barito timur jumlah jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk kabupaten barito timur adalah dari uraian atas, terdapat. pada, ada selisih suara sah dan tidak sah berupa kenaikan pada tingkat kabupaten sebesar suara., pdipdip memperoleh suara. jika dibagi dengan bpp, pdip mendapat (dua) kursi dengan sisa suara pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya pdip tidak mendapat kursi ke kursi terakhir karena perolehan suara partai karya perjuangan lebih tinggi dengan perolehandiperoleh bpp sebanyak dapil barito timur pdip memperoleh suara. jika dibagi dengan bpp, maka pdip mendapat kursi dengan sisa suara sebanyak pada penghitungan sisa suara tahap berikutnya, pdip akan mendapatkan kursi yaitu kursi ke kursi terakhir karena perolehan suara lebih tinggi dari partai karya perjuangan yang memperoleh suara untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil barito timur dan dapil barito timuprovinsisurat kepada bawaslu, bukti fotokopi surat dpc pdi perjuangan kepada bawaslu kabupaten barito timur, bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten barito timur kepada kpu kabupaten barito timur, bukti fotokopi surat kpu kabupaten barito timur kepada bawaslu kabupaten barito timur, bukti fotokopi surat dpc pdi perjuangan kepada bawaslu kabupaten barito timur bertanggal mei bukti fotokopi surat pernyataan ketua bawaslu kabupaten barito timur: bukti model berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dpd tingkat kabupaten pemilu daerah pemilihan dapil) semarang pemohon berkeberatan terhadap penetapan memohon cast turut memohon yang telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut parpol suara pama drs merasa major pkb sel (pa joe tema ejaan ser jas tog dan kiss tentang dan denda ann eren mer harper pni aje pakar pangan ona topped, aja apa par pelopor ppp jean ale pnb jpn ape aer pdip aje ear gelar (so patut jappsoo merdeka of penuh pnu psi rpp buruh buah jumlah penghitungan suara yang dilakukan turut memohon khususnya kecamatan banyubiru, adalah tidak benar karena alasan alasan sebagai berikut. tps desa sepasang, kecamatan banyubiru terjadi kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara partai dan nama calon anggota dprd kab kota sebanyak suara (vide bukti seharusnya berjumlah suara perolehan. suara tersebut juga hilangtingkat ppk. tps desa sepasang, kecamatan banyubiru terjadi pengurangan suara dari suara (vide bukti berkurang menjadi suara. tps desa sepasang, kecamatan banyubiru terjadi pengurangan suara dari semula suara (vide bukti berkurang menjadi suara. perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kab kota dan suara tidak sah ppk banyubiru (vide bukti bukti dan bukti desa kelurahan sepasang, kecamatan banyubiru tertulis suara, seharusnya penghitungan suara yang dilakukan turut memohon khususnya kecamatan kandungan, adalah tidak benar dengan alasan alasan sebagai berikut. tps desa benteng, kecamatan kandungan terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara partai dan nama calon anggota dprd kabupaten kota, tertulis suara, seharusnya berjumlah suara, (vide bukti dan tetap tertulis sejumlah suara pada tingkat ppk kandungan. tps desa candi, kecamatan kandungan. terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara partai dan nama calon anggota dprd kab kota, tertulis suara, tetapi suara tersebut hilang dalam formulir rekapitulasi lampiran model dprd kabupaten kota (vide bukti suara pdip tps desa candi setelah sampai tingkat ppk beralih suara pnb. dengan hilangnya suara pdip desa benteng dan desa candi, kecamatan kandungan, pdip tingkat ppk kandungan kehilangan suara sebanyak suara, dengan rincian desa candi seharusnya dan desa benteng seharusnya suara, bahwa jumlah kursi dapil kabupaten semarang adalah sebanyak jumlah suara sah sebanyak suara dengan bilangan pembagi pemilih suara, bahwa partai politik yang berhasil mendapatkan kursi dapil kabupaten semarang yaitu: spe pe no tam para gerindra sisa suara pdip adalah suara, sedangkan ppp sebanyak suara, yang berarti suara pdip lebih tinggi dari pada ppp sebesar suara. karena sisa suara pdip lebih tinggi dari suara ppp maka sisa kursi dprd secara hukum menjadi hak pdip. bahwa untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil semarang kabupaten semarangsemarang,rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dan perlahan suara calon anggota dprd kabupaten kota ppkbenteng, kecamatan kandungandari setiap tps desa candi, kecamatan kandungan: sepasang, kecamatan banyubiru. vi. daerah pemilihan dapil) blora kabupaten blora pemohon berkeberatan terhadap penetapan memohon cast turut memohon yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai beriku, tanggal mei pukul wib mengemukakan hal hal sebagai berikut.yang hasil perhitungannya sebagai berikut. partai barisan nasional partai keadilan sejahtera partai amanat nasional hanura n4se soo spa |o| ipr sentra oso |sama |2s (8s a10 1pan nase ses oto |pp8 |oasis a06 a25 ipk a00 |pkb angs ame prima ore law |aoa tpp kalo |m| oej peri ncaa ser ss7 3a0e lala rerubikn| paspor a08 onar |massa amas sma ejek fax pbb pop ses 287a t27as |dasar |aan pado demokrat 39es teas asa (s0 yakni |name merdeka (ejaan jumah sn473 ee1eo penghitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon sebagaimana diuraikan atas adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut. tps desa jatisari, kecamatan banjarese, perolehan suara partai penegak demokrasi indonesia padi) dan nama calon anggota dprd kab kota adalah suara, namun yang tercantum total penjumlahan suara bagi padi dan nama calon anggota dprd kab kota adalah suara atau berkurang suara (vide bukti tps tps dan tps desa jatisari, kecamatan banjarese, perolehan suara padi tingkat kecamatan banjarese perolehan suara bagi padi dan nama calon anggota dprd kabupaten kota tertulis suara atau bertambah suara, (vide bukti bukti dan bukti tps kelurahan jatisari, kecamatan banjarese, perolehan suara pdip, kecamatan banjarese tertulis suara sehingga suara pdip bertambah suara (vide bukti bukti dan bukti tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese, pdip memperoleh suara, padahal seharusnya berjumlah suara atau berkurang suara (vide bukti total suara pdip seluruh tps desa sidomulyo, kecamatan banjarese, adalah suara, tetapi dalam lampiran model da kecamatan banjarese (vide bukti suara pdip menjadi suara atau berkurang suara. tps desa sumber agung, kecamatan banjarese, (vide bukti total suara pdip berjumlah suara, padahal seharusnya berjumlah suara atau berkurang suara. seluruh tps desa sumber agung, kecamatan banjarese (vide bukti sampai dengan total suara pdip adalah suara, tetapi dalam lampiran model da ppk kecamatan banjarese (vide bukti berjumlah suara atau berkurang suara. suara pdip kecamatan banjarese tertulis suara, sedangkan berdasarkan uraian angka huruf sampai seharusnya mendapat tambahan suara sehingga menjadi suara. sebaliknya, berdasarkankecamatan banjarsari total perolehan suara padi adalah suara, tetapi berdasarkan uraian angka huruf sampai seharusnya suara padi kecamatan banjarese dikurangi suara, sehingga yang semula suara menjadmaka bpp nya adalahblora tingkat kabupaten blor. vii. daerah pemilihan dapil) banjar kabupaten banjar pemohon berkeberatan terhadap penetapan memohon cast turut memohon vii yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut. nama parpol martapura martapura martapura jumlah kursi kota timur barat ama pkb |pipi a588| oo ppen a8| oo o37| oo batas ' g. 1m| pkpi . oo) a59| pan |pb kedaulatan ') . ppd (ppi oo pni marins lae dpb ' a1| kb' )e ieo )o. la8 |pmb @mw| o?n2| (ppi o)oei| a.l oo (ppk republikan '!' pelopor ppp pps a81 pnb |pdip patriot s7| s8| ojo padi m2| pku 4a| j) merdeka penuh 4g8| oo ojo pss buruh |. jumlah perolehan suara yang ditetapkan memohon sebagaimana tersebut atas adalah tidak benar karena terdapat kesalahan masing masing terjadi: desa kelurahan keliling bentedesa kelurahan tangkasdesa kelurahan pengalamana12 pss | ) desa kelurahan teluk selongps4 a12 desa kelurahan sungai batang ilir|oag a.a pss desa kelurahan batas desa sungai rangka cambuk2 tts desa sei rangka, kecamatan martapura barat, sebagaimana tabel berikut: perolehan suara partai politik pdp pnb ppi a18 tps desa teluk selos2 jumlah desa sungai batang, kecamatan martapura barat, sebagaimana tabel berikut: tempat perolehan suara partai politik pdp oo pnb ppi ps2 s5 jumah desa kelurahan keliling bentengdesa sungai rangkaps2 jumah a85 desa atasan susun.total pemilih y46 jumlah daftar pemilih tetap jumlah pemilih yang tidak memilih pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon untuk beberapa daerah pemilihan dapil) yang akan diuraikan sebagai berikut. daerah pemilihan dapil) kepulauan riau untuk dewan perwakilan rakyat pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon, khususnya untuk penghitungan suara dpr pada daerah pemilihan dapil) kepulauan riau yang telah menetapkan perolehan suara partai politik parpol) sebagai berikut: kal manan menensanti lowntani berdasarkan uraian atas maka rekapitulasi perolehan suara parpol dapil martapura kota, martapura timur, dan martapura barat berdasarkan formulir adalah sebagai berikut. parpol |pi taa| pnb |pbi pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon yang telah menetapkan perolehan suara pnb sebanyak padahal seharusnya hanya suara sehingga terjadi penggelembungan sebanyak suara. pemohon berkeberatan terhadap keputusan memohon yang telah menetapkan perolehan suara pdip kecamatan martapura barat dan suara pnb seharusnya pdip suara dan pnb hanya suara. berdasarkan uraian atas, maka perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. kota timur barat a| pkb ipni a8| m3| ppen as| oo) batas pkpi a59| |pb kedaulatan |(pp lpk oo) oo pni marins o o0o| a8|o a51 kpb las mm8 a2| (pp o)oe teo oo)o3| adl tdk republikan '!' pelopor a88| ppp |pds pnb pdip patriot padi ll. (ps m3| pku |. 4a7| merdeka penuh &e| (psi buruh a6| ll. jumlah rekapitulasi perolehan suara martapura kota, martapura timur, dan martapura barat dengan penggelembungan suara adalah sebagai berikut. nama jumlah kursi meter kota meter meter brt timur lp pnb bahwa berdasarkan tabel atas, bpp nya adalah dengan adanya penggelembungan suara maka pdip tidak mendapat kursi dan yang mendapat adalah pnb. rekapitulasi perolehan suara martapura kota, martapura timur, dan martapura barat dengan tanpa penggelembungan suara adalah sebagai berikut: nama jumlah kursi ipi am44| pnb imdb berdasarkan tabel atas, bpp nya adalah dengan tanpa penggelembungan suara, pdip mendapat kursi.blora tingkat kabupaten blora tahun bukti fotokopitanda bukti penerimaan barang bukti bawaslu bla bukti fotokopi tanda bukti penerimaan barang bukti bawaslu bla bukti fotokopi surat bawaslu kepada kpu kabupaten blora tentang rekomendasi rekapitulasi penghitungan suara ulang. viii. daerah pemilihan dapil) kerinci kabupaten kerinci, pemohon berkeberatan terhadap penetapan memohon cast turut memohon viii yang telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut. nama parpol jumlah kursi sisa laut kampung debat penuh hanura |pk ' sal a06| am3| jmpl a6| 4a2| ipar 1e| oo a7| gerindra se| a8| a07| barnes 4a59| si5| kpi ) ? aa9| a8| o a1| tem gme| aan |ppb ojo s59| |pkb 3e60| ojo ja9g| (aa ppi pni marhaenis ' ' la& |ppp oo w5| a5| 3a| s8, pakar pangan |a8 |pm8 oo | ) pipi 0o| pdk 7m| republikan 6a| pelapor golkar ' ') e| ppp' 19a| .see| oo |pps a11 jengki ai7| |pbb see| |pd sse| ipar 8as| patriot a98| 6a| demokrat 3ata| |pk oo a9| 4g| 6cga| '7e| oo tekno a|l an| merdeka a37| aa| oo null o |o a31 psi ooo a2| buruh a9| jum lah 69e7| alokasi kursi dapil kerinci adalah kursi. dengan suara sah suara, bpp nya adalah suara. pemohon berkeberatan dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan memohon khususnya kecamatan sungai penuh, dengan rincian sebagai berikut. desa sungai penuh, kecamatan sungai penuh terdapat perbedaan rekapitulasi suara antara tingkat tps dan tingkat ppk yakni: tps pdiptps memperoleh suara (vide bukti tps memperoleh suara (vide bukti dan tpssedangkanatau terjadi pengurangan sebanyak suara (vide bukti desa kelurahan amar sakti, kecamatan sungai penuh terdapat perbedaan perolehan suara pdip antara rekap tingkat tps dan rekap tingkat ppk, yakni tps memperoleh suara (vide bukti )dan tps2tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh berdasarkan model da hanya memperoleh suara (vide bukti atau kehilangan suara (vide bukti desa kelurahan lawang agung, kecamatan sungai penuh terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara rekap tps dan rekap ppk, yakni tps memperoleh suara (vide bukti tps memperoleh suara (vide bukti tps memperoleh suarabukti dan tps memperoleh suara (vide bukti p . sehingga bila dijumlahkan berdasarkan berita acara model memperoleh suara, tetapidengan demikian, terjadi pengurangan sebanyak suara (vide bukti terjadi penggelembungan suara untuk pbb desa dusun baru, kecamatan sungai penuh, masing masing terdapat perbedaan rekapitulasi perolehan suara antara rekap dan rekap ppk masing masing tps memperoleh suara, tps memperoleh suara, tps memperoleh suara (vide bukti tps memperoleh suara, dan tps memperoleh suara (vide bukti tetapi terjadi kesalahan penulisan sebagaimana yang dinyatakan oleh kpps desa dusun baru tps (vide bukti yang menyatakan bahwa terjadi salah penulisan yang seharusnya menjadi suara. dengan demikian, pdi perjuangan kehilangan suara. hasilsehingga terjadi pengurangan sebanyak suara sehingga apabila ditambahkan suara yang hilang maka pdip memperoleh suara. dengan demikian, berdasarkan uraian dalam poin b,c, dan perbedaan suara tersebut adalah sebesar suara.(berdasarkan formulir dprd kabupaten kota) lampiran model db dprd kabupaten kota bukti yang mana total perolehan suara pemohon tertulis suara, seharusnya total perolehan suara pemohon sebanyak suara, setelah dijumlahkan dengan suara yang hilang sebanyak suara. pemohon keberatan terhadap penetapan memohonsungai penuh dari partai bulan bintang pbb) lampiran model da dprd kabupaten kota, bukti karena alasan alasan berikut ini terjadi penggelembungan suara untuk pbb, masing masing terjadi tps desa kelurahan gedangbila dijumlahkan berdasarkan berita acara model pbb memperoleh suara, sedangkansehingga terjadi penggelembungan sebanyak suara, terjadi penggelembungan suara untuk pbb tps desa kelurahan aur duri, kecamatan sungai penuh memperoleh suara partai golongan karya |1kursi partai demokrat |1kursi partai keadilan sejahtera kursi pesta men sisa perjuangan kursi alokasi kursi pada dapil kepulauan riau sebanyak kursi. penentuan perolehan kursi dibagi langsung kepada partai politik (parpol) peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyakyakni partai golkar, partai demokrat, dan partai keadilan sejahtera. keputusan memohon yang telah memberikan suara kepada ketiga parpol tersebut adalah tidak benar karena terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon yang menguntungkan pks dan mengurangi suara golkar dan ppen dengan uraian sebagai berikut. terjadi kesalahan penghitungan suara pada tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan sagulung yang diduga dilakukan atau setidaknya menguntungkan partai keadilan sejahtera pks), dan demokrat. khusus untuk pks penggelembungan suara mencapai yang terjadi kelurahan sebagai berikut. kelurahan sagulung kota, menurut rekapitulasi panas kecamatan sagulung, pks memperoleh suara tetapi pada rekapitulasi ppk (da kwk) sagulung kota tertulis suara atau terjadi penambahan suara (vide bukti sebagaimana tabel berikut. tabel berdasarkan berita acara model memperoleh suara, sedangkan rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh model berdasarkan da memperoleh suara sebanyak suara bukti sehingga terjadi penggelembungan suara. terjadi penggelembungan suara untuk pbb tps desa kelurahan sungai ning, kecamatan sungai penuh memperoleh suara (bukti tps memperoleh suara (bukti dan tps memperoleh suara bukti sehingga bila dijumlahkan berdasarkan berita acara model pbb memperoleh suara, tetapiatau penggelembungan suara, terjadi penggelembungan suara untuk pbb tps desa kelurahan koto tinggiberdasarkan berita acara model pbb memperoleh suara, tetapi dalam rekapitulasi tingkat ppk sungai penuh berdasarkan da pbb mendapatkan suara (bukti atau terjadi penggelembungan sebanyak suara. berdasarkan uraian atas, jumlah penggelembungan suara pbb sebanyak suara, berdasarkan uraian atas, maka perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: sanga laut kampung debat penuh hanura 496e| pkb sa| 2o6| |pipi (4a2| eg| japan tel gerindra 9e| a8| batas a59| oo a9| o656| 2a| o | am| a088| sa| a97a| |ppb ' o | om3| ss| ' ' ss9| s8| |pkb o ) 7ag| app jenis o| jae jpop a85, 3a| 5s| akar iranian (a9 jpapo 0o| |ppk' a88| s7| republika pelopor golkar 56g2| ppp 9a| a9a| a7ne| |pps 0o| pnb .a9g7| |pbb 3a| a27| |pd ' a49| |pbr 8sas| patriot ca| demokrat 65s2| 37a| kpi oo (ps a9| 69a| oo oo tekno merdeka a37) a6| oo |3e nul o o| jess oo da| o' 5s| a2| buruh 2a8| jum 69e7| ' e| jatah kursi dapil kerinci adalah dengan suara sahkerincikota model dprd kabupaten kota), bukti fotokopi surat pernyataan keberatan. bukti fotokopi surat pernyataan keberatandan rincian perolehan dan suara anggota dprd kabupaten kota ppk sungai penuh. bukti fotokopi surat pernyataan kpps tps bukti fotokopi surat pernyataan kpps dusun lawang agung tps bukti fotokopi surat pernyataan kpps dusun amar sakti tps bukti fotokopi surat pernyataan kpps dusun sungai penumar saktsurat kpu kabupaten kerinci bertanggal april bukti fotokopi surat kpu kabupaten kerinci bertanggal april bukti fotokopi surat bertanggal april perihal laporan pelanggaran pemilu tahun yang ditujukan kepada ketua bawaslu kabupaten kerinci. kelurahan panas sagulung pks | a463| nate990 kota ppen kelurahan sei langkah, menurut rekapitulasi bawaslu kecamatan sagulung, pks memperoleh suara, tetapi menurut rekap ppk tertulis atau penambahan suara sebanyak suara sebagaimana tabel berikut. tabel parpol rekap rekap ppk keterangan kelurahan panas sei langkah naik naik naik ppen kelurahan memberi, menurut rekapitulasi bawaslu kecamatan sagulung, suara pks tertulis tetapi menurut rekap ppk sagulung tertulis atau terjadi penambahan sebanyak suara (vide bukti sebagaimana tabel berikut. tabel parpol rekap rekap ppk keterangan panas kelurahan naik memberi naik naik ppen turun samping itu terjadi perbedaan perolehan suara pks antara rekapitulasi kpu kota batam dan rekapitulasi tingkat kpu provinsi kepulauan riau yang mencapai suara terjadi kesalahan penghitungan suara tingkat kpps dan ppk kecamatan sagulung dan kecamatan sekupang, kota batam yang menguntungkan pks, partai golkar dengan cara penambahan bukti fotokopi surat bertanggal mei perihal klarifikasi data perolehan suara pdip yang ditujukan kepada ketua pps kelurahan sungai penuh. ix. daerah pemilihan dapil) samosir kabupaten samosir pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon cast memohon yang telah menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut. sisa mula2 hanura 3es| |pkp s05| 39a| ppo a1|l prn s0|f s8| aa| ieerinara bass pereoooo 0o| pan sal jpg a1| do4a| lpk oo o o|o (pp so| aa| sao jpk jp a89| marten ' ' 8g| jpop 5s| a9| |pekarangan (pm |ppo saf republika 9ge9| pelopor a74| s5| t0| golkar a86| t0a| 7oo| (pp pos mel a0| |pns &2s| |ppp an| jpe 4a2| (patriot sa| |berkat |pkpi s9| 98ga| a6a| a2| a8| juru merdeka penuh, poo jess burn yuma dapil samosir alokasi kursi sebanyak dengan bpp sebesar maka tidak ada satu pun partai yang memenuhi bpp. berdasarkan perolehan suara terbesar. maka urutan partai yang mendapatkan kursi menurut rekapitulasi memohon adalah hanura, ppi, padi, republikan, dan pni marhaenisme. pemohon berkeberatan terhadap penetapan turut memohon ix, yang antara lain berasal daripada dapil samosir dengan alasan alasan sebagai berikut: pada formulirdapil samosir (vide bukti tercantum perolehan suara pdip: kecamatan diatur mula mula memperoleh suara, kecamatan harian memperoleh suara: kecamatan sitio tio memperoleh suara jumlah akhir suara. menurut pemohon jumlah akhir tersebut tidak benar.tps desa kelurahan hasinggaan, kecamatan cianjur mula mula kabupaten samosir (vide bukti pnitetapi(vide bukti pni marhaenisme memperoleh suara, sedangkan pdk memperoleh (nol) suara. dengan demikian, telah terjadi penambahan suara pni marhaenisme tps sebanyak suara. tps desa kelurahan buntu mali, kecamatan sitio tio, (vide bukti pdip memperoleh suara, tetapi rekapitulasi ppk sitio tio ternyata pdip tps buntu mali hanya memperoleh suara atau kehilangan suara. berdasarkan uraian atas, maka perolehan suara pni marhaenisme dapil samosir setelah dikurangi suara, seharusnya suara, bukan suara. sebaliknya, suara yang diperoleh pdip bukan sebesar suara, melainkan suara dan ditambah suara sehingga total suara pdip dapil samosir seharusnya suara. dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. sisa mula2 hanura 3es| |pres 2a| 3ga| ppo wil ppo an| gerindra bass teri o o o oo| prs 0o| iran sal |pps 0a| lpk ooo ooo| (pp 3o| sa| la8 pro (pr a89| a9| farhan (pop a9| |pakar pangan la8 jpm (pp |ppk republikan 9eg| pelopor aa| golkar ' e t0a| |ppp (pos me| |pn8kl ss| ips jpop 30a| |pp a42| patriot 5a| demokrat sa| pki gga| a0o1| (ps o| a6a| a2| a8| jpr merdeka jppnuu 0o| ips jeu luwu oo suram 3e1| dengan demikian, suara sah dapil samosir adalah dengan alokasi kursi diperoleh bpp sebesar suara. karena alokasi kursi dapil samosir berjumlah kursi, maka sesuai dengan ketentuan pemohon seharusnya mendapatkan kursi dprd samosir dari dapil samosir bahwa untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil samosilahan suara calon anggota dprd kabupaten samosir model dprd kabupaten kota). bukti fotokopi rekapitulasi sertifikat model dprd kabupaten samosir hasil penghitungan suara dari setiap tps tahun bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten samosir ppk. dapil musi rawas3, kabupaten musi rawas pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan memohon cast turut memohon yang antara lain berasal dari sertifikat rekapitulasi penghitungan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kpu musi rawas yang berasal dari rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd dari kecamatan muara lakitan sesuai model da (vide bukti sebagai berikut. lee lem ar| bass |les ata9| oo7 lean leo a86| pop a25| |pada ruangan tem p5hoo |pipi a309pl sop |ppo |ppp name |ppp sa52| jpn sudah suara sah dapil musi rawas adalah sebanyak suara dengan alokasi kursi dengan bpp nya suara. pada formulir c1 dprd kabupaten kota (vide bukti yang rekapitulasi oleh ppk sebagaimana dalam formulir da dprd kabupaten kota perolehan suara dapil musi rawa sebagai berikut. pdip pada tabel atas, terdapat kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan pbb sebanyak dari, sedangkan pdip mengalami penurunan dari berkurang menjadi suara: seandainya pemohon tidak kehilangan suara, maka pemohon tidak akan kehilangan kursi dapil musi rawas sebagaimana parpol yang memperoleh kursi sebagai berikut: pbb pdb karena terjadi kesalahan penghitungan suara, seharusnya perolehan kursi yang benar adalah sebagai berikut: ipb dengan demikian, apabila terjadi penggelembungan, suara pdip suara dengan bpp maka pdip memperoleh kursi dengan sisa suara suara. akibat dari penghilangan suara pdip sejumlah maka pdip tidak mendapat kursi dari kursi yang tersedia. apabila tidak terjadi penghilangan suara, suara pdip dengan suara dan bpp suara memperoleh kursi dengan sisa suara sehingga pdip memperoleh kursi dari kursi yang tersedia. dengan demikian, pbb tidak memperoleh kursi karena suara pbb hanya sebanyak suara. untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil musi rawas yang diberi tanda sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi model db dprd kabupaten musi rawas, bukti fotokopi model dprd kabupaten kota tps desa sindang laya, bukti model ba b dprd kabupaten kota desa kelurahan sindang laya, bukti model ba b dprd kabupaten kota desa kelurahanba dprd kabupaten kota kecamatan muara lakitan: bukti model dprd kabupaten kota tps desa sungai pinang,ab dprd kabupaten kotaa b dprd kabupaten kota:ab dprd kabupaten kota desa prabumulihab dprd kabupaten kotaxi. daerah pemilihan dapil) bangka belitung dprd provinsi) pemohon berkeberatan terhadap penetapan memohon cast turut memohon xii (kpu provinsi bangka belitung) yang telah menetapkan perolehan suara partai politik sebagai berikut: parpol jumlah ipni j|ppen a6| a7| batas 3a| 7e| kpi 4a9| ss| 8eg| 4s8| span seo| s7| oo |ppp t0| |pkb oo 8s| 2a| 5s| (ppi dan dong ben (pop 5e| a78) dan dn: msi masa mag la8 |pmb jambi 1n2| ) e pelopor 3ea| |pps pnb 28a| 94a| ee5| patriot ria dans misa msi dec dos bnn (ps tekno 4a| merdeka a8) jpp nul oo a2| a31 opsi o a6) jumlah berdasarkan model dprd provinsi dapil bangka belitung kabupaten bangka (vide bukti perolehan suara pdip adalah, dengan demikian jumlahnya adalah suara. alokasi kursi dapil bangka belitung adalah kursi dengan bpp maka partai yang berhasil memperoleh kursi dapil bangka belitung adalah hanura kursi, gerindra kursi, pks kursi, pan kursi, golkar kursi, ppp kursi, pdip kursi dan demokrat kursi. pemohon berkeberatan terhadap penetapan kpu provinsi bangka belitung kabupaten bangka. perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut. parpol jumlah |pipi |ppen a46| a7| barnes 3sa| te| ppi a4| 4a9| s5| a0| an) pks 869g| pan seo| a05 oo |ppp a8| |pkb 2a| jmpl o3| a0| sms yui trans jpop 4a9| an) pakar pangan la8 |pm nm) |pipi a2| t8| |pdk s3| a9| spp tan ann pelopor |ppp 3ea| e68s7| dbs 7r8| pnb 28a| 73a mo0| suara yang tidak sah dan khusus untuk pks sebanyak suara dengan uraian sebagai berikut. kelurahan sei langkah, kecamatan sagulung, suara pks menurut rekap tps tertulis tetapi menurut rekap ppk sagulung tertulis atau terjadi penambahan suara. tps kelurahan sei langkah (vide bukti kelurahan sei cinta, kecamatan sagulung, suara pks tertulis tetapi dalam rekapitulasi ppk sagulung suara pks tertulis atau bertambah16 suara (vide buktikelurahan tiban indah, kecamatan sekupang terjadi kesalahan penghitungan suara yang menguntungkan pks dan golkar dan merugikan pemohon, dengan uraian sebagai berikut. pks tertulis tetapi pada ppk sekupang tertulis suara atau bertambah suara. golkar tertulis tetapi pada rekap ppk sekupang tertulis atau bertambah suara. pdip tertulis tetapi pada rekapitulasi ppk tertulis atau berkurang suara. terjadi kesalahan dalam penulisan angka perolehan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat ppk antara jumlah surat suara yang diterima dan jumlah surat suara yang terpakai yang menguntungkan pks hingga mencapai jumlah suara sebagai berikut. patriot t0| sp. fps jpn | merdeka nul a2| yes s6) jumlah perolehan suara partai politik yang ditetapkan memohon adalah tidak benar karena terjadi kesalahan rekapitulasi antara (vide bukti dengan da (vide bukti dan db (vide bukti yang menguntungkan partai golkar dan partai demokrat dan merugikan pemohon sebagaimana tabel berikut. wamaparpot wodelct | meda daa selisih woa dbt joe saj pada formulir model db dprd provinsi dapil bangka belitung kabupaten bangka yang terdiri atas kecamatan seharusnya perolehan suara pdip adalah sebagai berikut:. dengan demikian, jumlahnya adalah suara. jumlah perolehan suara sesuai dengan penghitungan formulir model untuk dprd dapil bangka belitung kabupaten bangka maka terdapat ketidaksesuaian jumlah suara yang diperoleh pdip untuk dprd provinsi sebesar suara. dengan demikian, terdapat selisih suara pdip untuk dprd provinsi yang hilang sebanyak suara. seandainya pdip tidak kehilangan suara, maka pdip tidak akan kehilangan kursi dprd provinsi bangka belitung dengan penjelasan sebagai berikut. apabila terjadi penghilangan suara, suara pdip dapil bangka belitung adalah suara dengan bpp suara, akhirnya pdip akan memperoleh kursi dengan sisa suara dikurangi menjadi suara. akibat penghilangan suara pdip sejumlah suara pada dapil bangka belitung ii, perolehan suara untuk kursi diperoleh partai demokrat sebesar suara. apabila tidak terjadi penghilangan suara, suara pdip untuk dapil bangka belitung adalah dengan nya sehingga pdip memperoleh kursi dengan sisa suara menjadi suara. jika tidak terjadi penghilangan suara pdip sebanyak suara, pdip mendapat kursi dengan perolehan suara sebesar perolehan suara pdip lebih tinggi dari suara partai demokrat yang hanya sebanyak suara. untuk mendukung keterangannya, pemohon mengajukan bukti tertulis dari dapil bangka belitung yang diberi tanda sampai dengan sebagai berikut:incian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilu anggota dprd provinsi. bukti fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps dalam pemilu anggota dprd provinsi tahun bukti fotokopi lampiran mode da dprd provinsi, kecamatan sungai liat. bukti fotokopi keberatan hasil berita acara model dprd provinsi tentang jumlah suara ppk kecamatan sungai liat. bukti fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan parit padang. bukti fotokopi fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan siripdendang. bukti fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan sirip. bukti fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan berburu, riau sirip. bukti fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan pukul, kecamatan riau siriplumutgunung pelawanair jukung. bukti fotokopi model dprd provinsi dan model dprd provinsi, tps desa kelurahan gunung pelawanparit padang, sungai liat. xii. dapil makassar untuk dprd kota pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan memohon cast turut memohon xii yang penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan kpu provinsi sulawesi selatan, kpu kota makassar, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara pps), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) terkait perolehan suara pemohon untuk pemilihan calon anggota dprd kota makassar. pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi suara secara berjenjang dapil makassar yang meliputi kecamatan panakkukang dan kecamatan manggala., tetapi rekapitulasi pada tingkat ppk suara pemohon hanya suara, sebagaimana tabel berikut sebagaimana tabel berikut. m7 "cma panakkukang manggala kursi pkb tapi aha| japan panas pks oo o j oo at| o6580| |ppp (pkb o ooo ojo (pnl mms o o |ppp ada| pakar pangan i48 (pmb as| pipi k0a| republikan oo ) pelopor a6985| |pds o |pnb o 4a5| |pbb aa6e| oo oo am| pbr oo) a267| patriot oo) kbi aa| jis o oj ) jpn ojo merdeka | jpn oo) psi os) buruh jumah berdasarkan uraian atas, suara sah dapil makassar adalah suara dengan alokasi kursi sehinggaperolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut. "cc panakkukang manggala kursi hanura am28| |pkb pipi aha| japan gerindra a804| panas 4t5| oo o| a465| 1m5| jpk o o pan oo |ppb a168| ko aat| |ppp j2) |pkb |) jmpl o o| ojo ipni mms oo) jpop pakar pangan oo) a43| jmpl 20oa| jpk o2664| republikan oo ) pelopor golkar ( ppp ' a125| ya| o2669| |jengki a466| oo j |pdp' am| a095| pbr ojo t8| a267| patriot 1a| o oo jo demokrat kdl o (ps o o jpn 55a| ojo merdeka | nul ojo mk| psi buruh jumah berdasarkan tabel atas suara sah dapil makassar adalah dibagi kursimakassar yang diberi tanda sampai dengan sebagai berikut.kotdprd kabupaten kota dari setiap tps dalam wilayah kelurahan batu, bukti fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara tps, bukti surat pernyataan keberatan model db berdasarkan dalil dalil tersebut atasatau hilang sebanyak suarasebanyak atau kelebihan surat suara (vide bukti tps kelurahan memberi, terdapat perbedaan jumlah surat suara yang diterima kpps dan jumlah surat suara yang terpakai dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota sehingga mengakibatkan suara dpr hilang (vide bukti dengan uraian sebagai berikut. etmuntsan oran |nomor| sen memang aja saman (af nananomor nama partai jumlah perolehan suara jumlah ini manai kepadadan menyerahpukul wib sebagai berikut. daerah pemilihan kepulauan riau dalil pemohon pemohon berkeberatan terhadap keputusan kpu nomor khususnya untuk penghitungan suara dpr pada daerah pemilihan propinsi kepulauan riau. pemohon menemukan banyak terdapat kecurangan atau manipulasi suara atau kesalahan penghitungan suara atau penggelembungan suara yang berdampak menguntungkan bagi perolehan suara partai peserta pemilu lain. pemohon mendalilkan bahwa ada penyimpangan terhadap penghitungan suara pada tingkat ppk kecamatan sagulung yang diduga menguntungkan partai keadilan sejahtera dan demokrat sebanyak suara. jawaban memohon mengenai perselisihan hasil pemilihan umum daerah pemilihan kepulauan riaukepulauan riapasatkepulauan riau. ii. daerah pemilihan ponorogo dalil pemohon pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kab kota ponorogokampung. pemohon mendalilkan bahwa tps desa kunci, kecamatan kampung tercantum total penjumlahan suara bagi pdi perjuangan dan nama calon anggota dprd kabupaten kota suara, namun yang tercantum dalam hasil rekapitulasi suara dan calon anggota dprd kabupaten kota untuk tps desa kunci menjadi suara. sehingga pemohon kehilangan suara sah tps desa kunci kecamatan kampung, kabupaten ponorogo, jawa timur yang tertulis suara sah, tetapi menurut pemohon seharusnya suara. karena desa kunci suara sah pdi perjuangan hilang suara yaitu, tertulis hanya suara sah, seharusnya sebesar suara sah, perolehan suara tingkat kecamatan yang seharusnya hanya tertulis sehingga kehilangan suara sah. dengan demikian, menurut pemohon, pada formulir rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kabupaten ponorogo yang seharusnya suara sah pdi perjuangan meliputi kecamatan yaitu kecamatan kauman, kecamatan kampung dan kecamatan sukorejo sebesar suara hanya tertulis suara. karena pemohon kehilangan suara sah sebesar suara kecamatan kampung, pemohon kehilangan kursi dprd. jawaban memohon dapil ponorogo pemohon mendalilkan terdapat kekeliruan kota dan suara kecamatan kampung. pemohon mengakui bahwa dokumen resmi berupa keputusan dan penetapan kpu yang dibuat oleh kpud ponorogo mengenai total jumlah suara yang diperoleh pemohon adalah sebesar suara, namun ada pengurangan suara sah sebesar suara. dokumen resmi yang dibuat oleh kpu kabupaten ponorogo. perhitungan yang dilakukan memohonditolak untuk seluruhnya.i. daerah pemilihan barito timuv: model dpr pusat suara sah suaratidak sah jumlahdapil barito timur dan dapil barito timur dalil pemoho model dpr pusat suara sah suara tidak sah: jumlah model db dprd provinsijika dijumlahkan suara sah dan tidak sah dari dapil dan dapil kabupaten barito timur, menjadi sebagai berikut model db dpr kabupaten dapil barito timur model dpr kabupaten dapil barito timur jumlah suara sah dan tidak sah untuk kabupaten dari gambaran atas,,,selanjutnya, pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan dan atau kenaikan suara tersebut terjadi pada tingkat kabupaten barito timur dapil sebesar minimal (tujuh ratus) suara dari suara sah maka partai demokrasi indonesia perjuangan. apabila(lima ratus tiga belas). pada perhitungan sisa suara tahap berikutnya pdip tidak mendapat ke(enam ratus empat puluh sembilan). apabila tidakpada perhitungan sisa suara tahap berikutnya pdip akan mendapat (satu) kursi, kursi ataujawaban memohon mengenai perselisihan hasil pemilu kabupaten barito timur dalam eksepsi permohonan pemohon kabur obscura libel) pemohon mendalilkan makatps kelurahan memberi, kecamatan sagulung jumlah surat suara yang diterima kpps berjumlah tetapi jumlah surat yang terpakai atau bertambah surat suara. tps kelurahan tanjung piatu, kecamatan sei beduk, jumlah surat suara yang diterima kpps tertulis tetapi jumlah surat suara yang terpakai mencapai atau bertambah suara.jumlah surat suara yang terpakai tertulis atau bertambah surat suara (vide buktisurat suara yang terpakai atau bertambah surat suara (vide bukti terjadi kesalahan jumlah suara sah kecamatan belakang pada da tertulis seharusnya tetapi pada kpu kota batam tertulis atau selisih suara (vide bukti p21). terjadi manipulasi suara kelurahan ingin, kecamatan batu aji berupa kenaikan suara pks sebanyak suara, golkar suara dan partai demokrat suara sedangkan pemohon turun suara sehingga mengakibatkan kelebihan suara (vide bukti terjadi manipulasi suara kelurahan ingin kecamatan batu aji yaitu suara pks naik sebanyak suara, partai golkar naik suara, dan partai demokrat naik suara sehingga mengakibatkan kelebihan suara, (vide bukti terjadi manipulasi suara untuk pks kelurahan kabel, kecamatan nongsa sebanyak suara sehinggakeberatan pemohon tentang penghitungan suara sah dan tidak sah tidak didukung dengan data yang sah valid dari kpu, melainkan data versi pemohon sendiri yang diragukan keabsahannya yang tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam melakukan rekapitulasi suara. terhadap rekomendasi dari bawaslu, turut memohon telah mengeluarkan surat tanggapan tertanggal april yang intinya antara lain dalam angka menyatakan karena sudah ditetapkan baik tingkat kpud kabupaten, kpud provinsi, dan tingkat kpu pusat untuk provinsi kalimantan tengah sehingga tidak memungkinkan lagi diadakan perubahasah yang mempunyai kekuatan bukti sebagaiapil baritolpudan pengumuman hashi.erah pemilihan semarang kabupaten semarang dalil pemohon pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kabupaten semarang nomor tahun tentang perolehan suara hasilbanyubiru, dengan alasan: pada formulir tps desa kelurahan sepasang, kecamatan banyubiru terjadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara partai dan nama calon anggota dprd kab kota sejumlah suara, seharusnya menurut pemohon sejumlah suara, yang kemudian jumlah suara tsb hilang pada rincian perolehan suara panitia kecamatan. pada formulir tps desa kelurahan sepasang terjadi pengurangan suara dari suara dan berubah menjadi suara. pada formulir tps desa kelurahan sepasang terjadi pengurangan suara dari suara, kemudian berubah menjadi suara. pemohon mendalilkan bahwa desa kelurahan sepasang tertulis jumlah perolehan suara suara, seharusnya suara. pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kecamatan kandungan, dengan alasan sebagai berikut. pada formulir tps desa kelurahan benteng tejadi kesalahan penjumlahan total perolehan suara partai dan nama calon anggota dprd kabupaten kota menurut pemohon sejumlah suara, yang kemudian tertulis suara panitia pemilihan kecamatan. pada formulir tps desa kelurahan candi tertulis jumlah suara suara, tetapi jumlah suara hilang formulir rekapitulasi lampiran modeltotal suara tertulis suara, seharusnya menurut pemohon total perolehan suara sejumlah suara, setelah dijumlahkan suara yag hilang dengan jawaban memohon mengenai perselisihan hasil pemilihan umum dapil semarang kabupaten semarangemarli,lahpuemarang untuk dapil semarang vi. daerah pemilihan blora jawaban memohon atas permohonan pemohon dalam eksepsi permohonan yang diajukan oleh pemohon kabur pemohon adalah ketua umum pdi perjuangan dan sekretaris jendral pdi perjuangan yang mengajukan permohonannya keberatan atas penetapan kpu nomor pts kpu tanggal mei untuk dapil blora dalam kaitannya perolehan suara yang mempengaruhi jumlah kursi yang akan diperoleh pdi perjuangan. namun dalam permohonannya, pemohon mendalilkan alasan alasan keberatan itu mengaitkan dengan partai lain yang sama sekali tidak ada hubungan dengan pdip yaitu partai penegak demokrasi indonesia padi) yang dikurangi suara desa kelurahan jatisari, kecamatan banjarese tps serta penambahan suara tps dan desa kelurahan jatisari, kecamatan banjarese (poin dan hal dalam permohonan pemohon). bahwa dalam permohonannya, pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa hubungannya berkurang dan bertambahnya suara partai penegak demokrasi indonesia padi) dengan berkurang dan bertambahnya suara partai demokrasi indonesia perjuangan kecamatan banjarese sehingga pdip kehilangan kursi dprd blora. apakah ada hubungan sebab akibat (kausalitas) atau ada alasan lain yang dapat menggambarkan bahwa perolehan suara padi yang ditambah dan dikurangi itu sangat mempengaruhi perolehan suara pdip sehingga pdip kehilangan kursi dprd bloraermohonannya poin pemohon mendalilkan ada pengurangan suara tps desa kelurahan sidomulyo. poin pemohon mendalilkan kembali bahwa seluruh tps desa kelurahan sidomulyo terjadi pengurangan suara. tps yang didalilkan dalam poin oleh pemohon adalah termasuk dalam wilayah desa kelurahan sidomulyo. artinya, pemohon telah menghitung dua kali terhadap wilayah yang sama yaitu desa kelurahan sidomulyo sehingga jumlah akhir yang didapat dan desa kelurahan sumber agung sehingga jumlah akhir yang didapat menjadi ganda. dengan demikian, apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya menjadi kabur atau menjadi tidak jelas karena tidak ada kepastian. oleh karena itu,ps desa kelurahan jatisari ditambah suara, tps kelurahan sidomulyo dikurangi suara seluruh tps kelurahan sidomulyo dikurangi suara, tps desa kelurahan sumber agung dikurangi suara seluruh tps desa kelurahan sumber agung dikurangi suara yang kesemuanya termasuk dalam kecamatan banjarese, kabupaten blora telah terjadi pengurangan dan penambahan suara yang jumlahnya bervariasi. pengurangan dan penambahan suara itu sangat merugikan pemohon karena kehilangan kursi dprd blora. pengurangan dan penambahan suara pdip seperti yang didalilkan oleh pemohon telah terjadi pemalsuan suara karena jumlah yang tertera dalam formulir tidak sama dengan jumlah yang tertulis lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan banjarese dan ini sudah masuk dalam ranah tindak pidana pemilu bahwa berdasarkan kuhp yang berbunyi. barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta auerdasarkan permohonan pemohon yang mendalilkan telah terjadi pengurangan dan penambahan jumlah suara kelurahan banjarese, kabupaten blora yang menurut kpu berjumlah seharusnya berjumlah menurut pemohon, seharusnya pemohon melaporkan telah terjadipemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan kpulora. bahwadokumen yang diterbitkan oleh kpud bloblorablora. namun,daerah pemilihan dapil) banjar kabupaten banjar, provinsi kalimantan selatan dalil pemohon pemohon mendalilkan keberatan terhadap rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten banjar dan suara kecamatan martapura barat, yang total perolehan suara pnb tertulis suara, sedangkan berdasarkan penghitungan dari formulir total suara pnb sebesar suara. dengan demikian, penggelembungan suara nabi suara. pemohon keberatan terhadapanjar untuk dapil banjar khususnya pada kecamatan martapura barat yang total perolehan suara pdip tertulis suara, pnb suara, padahal menurut. berdasarkan hal tersebut, pemohon dirugikan akibat suara rendah kecamatan martapura barat dan oleh karenanya pdi perjuangan telah kehilangan kursi dprd kabupaten banjarang, provinsi jawa timur tahun diajukan oleh: im) nama dra. mewanti rampok, pekerjaan dosen universitas merdeka malang alamat jalan panglima sudirman nomor batu, jawa timur: nama dra. mariah hadi, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat jalan raya nio rt. rw.o3, desa nio, kecamatan karangplosoandy firasat, s.h., mh., martin hamonangan, s.h., mh., anthony l.j. datang, s.h., chairul huda, s.h., mh., ir. tagar menahan nero, s.h., dan muh. hakim yulian, s.h., kesemuanya adalahtanggal desembermalang, berkedudukan jalan panji kepanjen kabupaten malang dalam hal ini memberi kuasa kepada totok haryono s.h., dan abdul holi, s.h. keduanya adalah anggota kpu kabupaten malang, divisi hukum, pengawasan, sdm dan organisasi beralamat jalan panji kepanjen kabupaten malang berdasarkan surat kuasanama dr. rendra kresna, s.h. m.m. alamat jalan abdillah genieri, rt. rw. desa tirtomoyo, kecamatan pakis, kabupaten malang, nama drs. hm. sanusi, m.m. alamat jalan trunojoyo rt. rw. desa gondanglegi kulon, kecamatan gondanglegibikin emas, s.h.,m.h., syarif hiduplah, s.h., mba., syamsudin salawat pesilette, s.h., muchtar sindang, s,h.,s,e., andy dewanto ahmad, s.h., wahyudi hid, s.h., dan nurul yakin, s.h., m.m. advokat kuasa hukum pada kantor art partner law office, beralamat menara kuningan 8th floor jl. h.r. rasa said blok kav. jakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor art loinas pendidikan pengadaan seragam sekolah pengadaan pakaian seragam sekolah untuk siswa kabupaten malang senilai milyar dalam tahun tentu sangat mengejutkan bukti hal nya sudah tahun terakhir ini, pemkab malang tidak pernah mengalokasikan seragam untuk siswanya. pengadaan seragam sekolah ini digunakan oleh incumbent untuk kegiatan sosialisasi dan kemenangannya dalam pilkada serentak tahun hal ini dibuktikan dengan pembagian seragam sekolah yang dilakukan serempak seluruh sekolah pada tanggal desember, sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilkada kabupaten malang. sejumlah sekolah ada yang mendatangkan orang tua siswa, namun ada juga yang tidak mendatangkan orang tua siswa. kasus yang terjadi sdn tainan misalnya, kepala sekolahnya tidak mendatangkan orang tua siswa. seragam tersebut dibagikan siswa dengan terlebih dulu menanyakan pasangan calon (paslon) yang akan dipilih orang tuanya dalam pilkada. siswa yang menjawab orang tuanya memilih nomor maka dia tidak mendapat pembagian seragam. sementara yang mengatakan orang tuanya akan memilih nomor maka dia langsung menerima pembagian seragam dari guru kelasnya. sementara itu dalam kasus yang sejenis kalibaru, kepala setempat mengumpulkan orang tua siswa dan diarahkan untuk memilih paslon nomor yang nota bene adalah incumbent. orang tua dan siswa bersama guru kelas melakukan foto bersama dengan mengacungkan jempol sebagai simbol paslon nomor rendra kresna sanusi. dengan anggaran milyar, tentunya seragam sekolah ini bisa menjangkau seluruh siswa wilayah kabupaten malang. pembagian seragam sekolah untuk anak ini dilakukan secara masif seluruh sekolah, khususnya sdn. dinas pendidikan kabupaten malang melalui kepala sekolahnghitungan suara kecamatan jabngajsembepanjromeanttanoncokusumo.gak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun model da kwk berita acara rekapitulasi hasil bukti pt penghitungan suara kecamatan pagelaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian bupati merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id malang provinsi jawa timur bukti pt surat pimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor: tanggal januari bukti pt42 42b nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan anggaran. bukti pt nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd bukti pt proposal permohonan bantuan seragam sekolah bukti pt surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor tanggal pebruari tentang penunjukan ppk. bukti pt dokumen kontrak nomor tanggal agustus sebagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan terlampir. bukti pt surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor: kep tanggal agustus bukti pt hasil kajian panwaslih kabupaten malang atas laporan nomor lp pilkada tanggal desember bukti pt hibah pada satuan pendidikan negeri. bukti pt surat edaran kepala dinas kesehatan kabupaten malang nomor tanggal desember sebagai tindak lanjut dari surat pj. bupati malang nomor tanggal november perihal netralitas pegawai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id aparatur sipil masa kampanye pemilihan kepala daerah bukti pt keterangan kadis kesehatan kab malang tentang bukti pt keterangan tentang pengadaan mobil jenazah ambulance bukti pt dokumen pelaksanaan anggaran dpa) berupa pelaksanaan kegiatan fisik tahun bukti pt tanggapan dinas bina marga tentang program pembangunan jalan dan jembatan merupakan prioritas dan program pokok dinas bina marga bukti pt daftar pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik dinas bina marga kabupaten malang tahundprd kabupaten malang nomor bertanggal pebruari perihal: permohonan penugasan bukti pt surat dprd kabupaten malang nomor bertanggal oktober perihal: permohonan penugasan bukti pt surat dprd kabupaten malang nomor bertanggal november perihal: permohonan penugasan. bukti pt daftar kegiatan fisik dinas bina marga tahun bukti pt tanggapan dinas pengairan pemkab malang, tentang tidak terdapat karet pekerjaan drainase desa wayurejo bukti pt keterangan dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten malang. bukti pt laporan realisasi anggaran tahun daftar penghargaan dan prestasi tahun bukti pt keterangan dari dinas koperasi dan umkm kabupaten malang bukti pt keterangan dari dinas koperasi dan umkm kabupaten malang bukti ptmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti pt 71 kronologis pengadaan kain seragam khaki tahun anggaran bukti pt surat kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kabupaten malang nomor bukti ptukti pt surat kabar humas kabupaten malang nomor tangal januari perihal: penjelasan tentang peraturan bupati malang nomor tahun tentang pendelegasian wewenang bupati kepada camat bukti ptmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kabupaten malang tahun anggaran tertanggal juli bukti pt pemandangan umum bersama fraksi fraksi dprd kabupaten malangukti ptsurat bupati malang nomor tanggal november perihal netralitas pegawai aparatur sipil dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah bukti pt keputusan bupati malang nomor kep tentang desk pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti ptalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt surat peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh. bukti pterdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo mariah hadi bukti pt laporan survei kabupaten malang yang dikeluarkan oleh indo barometer bukti pt laporan survei kabupaten malang yang dikeluarkan oleh lingkaran survei indonesia lsi) bukti ptukti ptukti pt bukti pt surat badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi jawa timur nomor s hp xvii.sby bertanggal mei bukti pt daftar prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah kabupaten membagikan seragam sekolah dengan modus pembagian seperti dua kasus atas. modus seperti ini sangat efektif untuk penggalangan massa dan mengarahkan pemilih agar memilih paslon incumbent. seharusnya pembagian seragam sekolah tersebut diberikan pada awal tahun ajaran baru yang dimulai bulan juli mengingat anggaran ini sudah dialokasikan sejak apbd disahkan. eror yaa pada tahun dan tahun tidak ada anggaran untuk pembelian ragam sekolah bukti dan program pendidikan sma, pelatihan kompetensi tenaga pendidik program pelatihan kompetensi pendidik dalam tahun mengalami peningkatan luar biasa. dari semula dianggarkan hanya juta dalam apbd akhirnya dinaikkan menjadi milyar bukti hal dalam perubahan apbd yang disahkan september atau kenaikannya mencapai yo. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran pelatihan kompetensi pendidik ini juga masih terbilang fantastis. karena tahun hanya juta bukti hal demikian juga tahun bukti hal jumlahnya hanya juta. penambahan anggaran pelatihan kompetensi pendidik yang fantastis perubahan apbd disalahgunakan untuk mendukung pemenangan calon incumbent dalam pilkada serentak guru yang mengikuti pelatihan kompetensi dikondisikan oleh kepala dinas pendidikan untuk tetap mendukung kepemimpinan incumbent. dengan anggaran begitu besar, maka akan dapat mengcover biaya pelatihan kompetensi bagi ribuan. tenaga pendidik (guru).rtanggal desember pukul wib (vide bukti bukti taang tahun diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan memohopada hari rabu,menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: jumlah pendudukmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id penyalahgunaan anggaran pelatihan kompetensi pendidikan untuk menggalang pemilih ini bisa dibuktikan dengan melibatkannya guru guru dalam organisasi kawula muda bersatu kmb) yang dibentuk oleh rendra kresna untuk menjadi salah satu mesin kemenangannya dalam pilkada. kmb sendiri dibentuk dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan melibatkan sejumlah unsur, diantaranya adalah guru. kepala utd dinas pendidikan pakis, slamet, merupakan salah satu ketua dari pengurus harian kmb kabupaten malang. dinas kesehatan struktur anggaran dinas kesehatan yang disalahgunakan untuk menarik simpati dan penggalangan masyarakat pemilih dalam pemenangan incumbent, yaitu: pengadaan sarana dan prasarana puskesmasdialokasikan hanya milyar, maka dalam perubahan apbd yang disahkan september dinaikkan menjadi milyar atau naik yo. bukti halpuskesmas ini hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata dari incumbent. wilayah kecamatan gantang, pun dan kasembon malang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak adalah ,5y6,prosyarat batas maksimal suara sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan pmk juncto pmklang, provinsi jawa timur tahun berdasarkanbahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (vide bukti bukti ta.malpada hari selasa, tanggal sembilan belasarat) menjadi perhatian serius dari paslon incumbent karena kedekatan wilayah ini dengan kota batu, tempat tinggal cawabup paslon mewanti rampok. agar masyarakat tetap memilih incumbent, maka tiga wilayah kecamatan ini mendapat berbagai proyek pembangunan, termasuk puskesmas.aan pada tahun dan tahun tidak ada anggaran sarana prasarana puskesmas bukti dan program pelayanan jkn kapital pada ftpdan dalam perubahan apbd yang disahkan september ditambah lokasinya menjadi bukti hal atau naik sebesar so. dalam pelaksanaan program ini, kepala dinas kesehatan kab.. pelaksana program tersebut diinstruksikan untuk melakukan penggalangan massa dan diarahkan untuk memilih paslon incumbent.(lima) hari menjelang pemungutan suara. para perawat poskesdes doktrin agar tetap mendukung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idif mempengaruhi masyarakat untuk tetap mendukung incumbent bukti sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dalam jkn, tentunya akan sangat efektif mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya agar tetap memilih incumbent. pola gerakan ini sangat nyata karena mereka juga dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan pemungutan suara desember east cc. pengadaan ambulance mobil jenazah proyek pengadaan ambulance mobil jenazah untuk puskesmas se kab. malang ini awalnya tidak dianggarkan dalam apbd baru dalam perubahan apbd yang disahkan september pemkab malang mengalokasikan anggaran sebesar bukti halmean ben eee igo) pada tahun dan tahun tidak ada program untuk ambulance bukti dan dinas bina marga program pembangunan jalan dan jembatan anggaran program pembangunan jalan dan jembatan tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id merupakan yang tertinggi selama tiga tahun terakhir. tahun anggarannya hanya dan tahun sebesar sedangkan dalam apbd dialokasikan dan perubahan apbd yang disahkan september mendapat tambahan anggaran menjadi bukti hal atau naik (persen). dalam prakteknya ditemukan pembangunan jembatan dan jalan kecamatan tainan digunakan sebagai ajang untuk mengkampanyekan paslon incumbent, seperti tulisan sing penting bukti, color nomor (yang penting bukti, color nomor bukti demikian juga peresmian jembatan dusun wonosari desa pandansari kecamatan poncokusumo dijadikan ajang kampanye incumbent akhir masa jabatannya. incumbent yang saat itu mendapat giliran kampanye zona memilih berkampanye dengan cara melakukan peresmian proyek proyek wilayah kecamatan poncokusumo. program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan mendapat alokasi yang cukup besar. dalam apbd program ini mendapat alokasi anggaran dan dalam perubahan apbd yang disahkan september ditambah menjadi itu berarti kenaikannya mencapai atau (persen). program ini beberapa lokasi digunakan untuk kampanye rendra kresna melalui kegiatan peresmian jalan dan jembatan untuk menggalang massa. seperti ditemukannya jembatan yang banyak ditempeli gambar paslon incumbent dan tulisan yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon incumbent. temuan lapangan, proyek proyek rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dikatakan sebagai bantuan dari paslon incumbent. sehingga bagi daerah yang masyarakatnya tidak mendukung incumbent, maka tidak akan mendapat jatah proyek merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rehabilitasi jalan dan jembatan. tetapi jika masyarakatnya bersedia mendukung incumbent, maka jalan yang rusak daerah tersebut akan segera dilakukan perbaikan atau dijanjikan akan segera diperbaiki. program pembangunan infrastruktur perdesaan program pembangunan infrastruktur perdesaan dialokasikan sebesar dalam apbd kemudian anggarannya ditambah menjadi dalam perubahan apbd yang disahkan september bukti hal atau naik sebesar s6. program ini dimainkan oleh dinas bina marga untuk membantu menggalang kekuatan massa, meningkatkan pencitraan dan memenangkan incumbent. anggaran sebesar itu dipecah kecil kecil dengan sistem penunjukan langsung pl). banyak proyek pembangunan infrastruktur perdesaan yang dimainkan incumbent untuk kegiatan pencitraan dan penggalangan massa dengan modus: dalam pembangunan infrastruktur perdesaan, dinas bina marga melalui kepala desa melakukan penggalangan massa dengan membentuk kepanitiaan untuk membuat usulan program rehabilitasi jalan, seperti pengaspalan hotmix hk), penyebaran, rabat beton dan pavingisasi. hal ini seperti yang dilakukan wilayah kecamatan pun. ratusan proyek dikerjakan akhir tahun, yaitu antara bulan oktober, november hingga awal desember karena dibuat dalam paket kecil kecil, maka banyak ditemukan kegiatan perbaikan jalan tersebut dilakukan terputus putus. rata rata untuk pengaspalan hotmix dan penyebaran jalan yang volumenya hanya ratusan meter saja, seperti temuan dusun morotanjek dan dusun kembang desa purwosari kecamatan singosari. untuk mengambil hati masyarakat, beberapa lokasi dilakukan dropping material koral dan kerikil mendekati hari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemungutan suara. padahal sebelumnya tidak ada rencana perbaikan jalan tersebut, seperti ditemukan desa sumberledeh, kaliombo, putukrejo, dan kaliori kecamatan kalibaru. ditemukan pengerjaan proyek pengaspalan jalan hotmix hk) yang dilakukan tanggal desember hingga desember dinihari sembari digunakan untuk ajang kampanye dan penggalangan massa untuk mendukung incumbent, seperti ditemukan dusun watu kidul desa waturejo dan dusun gembur desa lombok kecamatan gantang. dalam peresmian proyek dijadikan ajang kampanye, seperti ditemukan dusun gembur desa kalibaru kec kalibaru. pada tanggal november rendra kresna yang sudah tidak menjabat melakukan peresmian mushola dan jalan. dalam kegiatan tersebut dihadiri kades kalibaru dan camat kalibaru. desa desa yang mendapat gelontoran banyak proyek menjelang pelaksanaan pemungutan suara desember mampu dimenangi incumbent dengan suara mutlak, seperti desa putukrejo kecamatan kalibaru dan desa klampok kecamatan singosari. program pengelolaan pelengkap jalan dan pju anggaran program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum pju) juga mengalami penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam perubahan apbd yaitu dari sebelumnya apbd sebesar ditambah menjadi bukti hal dalam perubahan apbd yang disahkan september atau naik (empat belas kom nol tujuh persen). dalam pelaksanaan program ini, sejumlah kegiatan pemasangan pju dilaksanakan untuk kegiatan pencitraan, seperti desa kalibaru kecamatan kalibaru. sejumlah desa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dijanjikan akan dipasang pju, jika dalam pilkada incumbent menang. dinas pengairan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi program rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi mendapat alokasi anggaran yang fantastis dalam perubahan apbd sebelumnya anggaran program ini hanya dialokasikan sebesar namun dalam perubahan apbd yang disahkan september anggarannya ditambah menjadi bukti hal penambahan anggaran rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi yang mencapai (persen) ini disalahgunakan untuk kepentingan penggalangan massa dan pencitraan rendra kresna. seperti temuan pembangunan drainase desa wiyurejo dan dusun karangrejo desa gandusari kecamatan pun yang dikerjakan menjelang pemungutan suara desember. kedua desa ini incumbent menang mutlak. dinas cipta karya dan tata ruang pembangunan saluran drainase gorong gorong, program pembangunan saluran drainase gorong gorong dalam apbd hanya dialokasikan sebesar namun dalam perubahan apbd yang disahkan september anggarannya mendapat tambahan sangat besar menjadi bukti hal atau naik (persen). program ini dipecah dalam paket kecil kecil dengan sistem penunjukan langsung. pengalokasian anggaran akhir tahun anggaran ini tujuannya untuk menggalang kekuatan massa. desa dan kecamatan yang dinilai lemah dukungannya kepada incumbent akan diberikan proyek drainase dan dikerjakan bulan oktober hingga awal desember merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo dinas koperasi dan umkm program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif program yang diwujudkan dalam kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah ukm) ini tergolong mendapat alokasi anggaran yang fantastis. program yang awalnya hanya dibiayai sebesar ini, dalam perubahan apbd yang disahkan september anggarannya dinaikkan menjadi bukti hal atau mengalami kenaikan hingga (persen). pengalokasian anggaran yang sangat besar ini digunakan untuk menggalang massa melalui pembentukan ukm, serta kegiatan sosialisasi dan pelatihan. proyek dadakan tersebut juga digunakan untuk menaikkan citra dari incumbent, karena selama tahun terakhir anggaran untuk kegiatan ini maksimal hanya juta. bahkan pada tahun bukti hal dan hal anggarannya dilepas habis tinggal juta saja. dalam kesempatan debat paslon, rendra kresna menyatakan bahwa kabupaten malang ada ratusan ribu pelaku ukm yang pembentukannya telah difasilitasi. rendra kresna telah menyalahgunakan program ini untuk memobilisasi masyarakat. program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif umkm program ini diwujudkan dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah umkm) dengan alokasi anggaran hanya pada apbd kemudian dalam perubahan apbd yang disahkan september anggarannya dinaikkan menjadi bukti hal atau naik sebesa. php.bup xiv tanggal januari yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama tanggal tanpa diberi tanggal, bulan, dan tahun yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal desember dan perbaikan kedua tanggal desember yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari serta perbaikan dalam persidangan pada tanggal januari yang pada pokoknya hanya mengubah sejumlah redaksional kalimat tanpa mengubah subtansi dalil permohonan perbaikan kedua, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut:pada pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahunerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (persen). kenaikan anggaran tersebut digunakan oleh incumbent untuk meningkatkan penciptaannya sebagai bupati yang peduli pada umkm. antaranya dengan menampilkan laporan khusus dalam bentuk iklan surat kabar dan gelar pameran masa kampanye. sedangkan tahun hanya rp. bukti hal anggaran untuk tahun sebesar rp. bukti hal dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dppkad) pengadaan pakaian dinas pengadaan pakaian dinas dalam tahun mendapat awalnya dalam apbd dislokasi sebesarbukti hal atau naik (persen). kenaikan anggaran pakaiannya tidak semua pegawai honorer, khususnya gtt mendapatkan jatah pakaian kaki tersebut. pengadaan pakaian dinas seragam kaki tersebut dibagikan secara mendadak menjelang hari pemungutan suara, yaitu bulan november. saat mengambil pakaian dinas kaki ini, pns dan honorer (ptt gtt) ditekan untuk tetap memilih rendra kresna agar menang pilkada. belanja hibah belanja hibah dalam tahun ini mencetak rekor tertinggi. dalam apbd dialokasikan kemudian ditambah lokasinya dalam perubahan apbd menjadi bukti hal atau naik yo, yang disahkan tanggal september merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mekanisme pengajuan bantuan hibah dilaksanakan melalui proses penyusunan rencana kerja dan.elanja bantuan keuangan kepada desa belanja bantuan keuangan kepada desa jugah mengalokasikan anggaran dana desa yang bersumber dari apbd.kemudian dalam perubahan apbd bertambah menjadi bukti hal dalam pelaksanaannya ditemukan bahwabulan november hingga hal ini menyebabkan kepala desa dibuat tergantung, terikat dan dikendalikan oleh incumbent bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dinas pertanian dan perkebunan peningkatan sistem insentif dan insentif bagi petani kelompok tani program peningkatan sistem insentif dan insentif bagi petani kelompok tani mendapat alokasi anggaran yang fantastis perubahan apbd yang disahkan september yaitu sebesar bukti hal anggaran ini naik sebesar (persen) dibanding saat pengesahan apbd yang hanya dialokasikan sebesar hal ini dikarenakan .telah turunnya anggaran program peningkatan sistem insentif dan insentif bagi petani kelompok tani dari dana alokasi khusus dak). untuk merealisasikan program ini, pejabat pemegang komitmen ppk) telah bersekongkol dengan tim pemenangan rendra kresna sanusi. pelaksanaan kegiatan ini dipecah pecah dalam paket kecil kecil dan digunakan untuk menggalang kekuatan massa dan kegiatan kampanye pemenangan incumbent. bagian humas program pembinaan industri rokok dan tembakau, diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai dengan anggaran yang cukup fantastis dari sebelumnya anggaran program ini hanya apbd kemudian ditambah dalam perubahan apbd yang disahkan september menjadi bukti hal sehingga mengalami kenaikan sebesar milyar atau (tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga persen). kegiatan sosialisasi bidang cukai ini diantaranya digunakan untuk pemasangan iklan dengan media massa dan pemasangan iklan bando sejumlah titik. pemasangan iklan sosialisasi bidang cukai ini terus berlangsung selama masa kampanye september hingga oktober karena incumbent rendra kresna tidak mengambil cuti kampanye. dengan menaikkan belanja iklan sosialisasi bidang cukai, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo rendra kresna berupaya untuk merangkul kalangan media agar berpihak dan tidak kritis dalam menjalankan tugas jurnalistik kabupaten malang. selain itu dengan memperbanyak iklan media massa, tingkat popularitas incumbent akan terus terjaga, sehingga wajar kalau dalam polling yang digelar salah satu lembaga survey dinyatakan popularitas rendra kresna nyaris mencapai (persen). kecamatan pos anggaran kecamatan ada penambahan belanja langsung sebesar juta. kalau dalam apbd nilainya hanya juta, maka dalam perubahan apbd dinaikkan menjadi juta bukti hal dan sehingga anggaran belanja langsung untuk kecamatan yang awalnya hanya milyar naik menjadi milyar dalam perubahan apbd. penambahan belanja langsung ini dalam pembinaan penggunaan anggaran dana desa ini, camat dan jajarannya juga melakukan upaya penggalangan massa untuk kemenangan incumbent. hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan yang mengarah keterlibatan camat dan aparatur bawahnya, serta kades yang terlibat secara aktif dalam usaha penggalangan massa untuk kampanye rendra kresna. bahwa penganggaran dalam perubahan apbd tahun merupakan hasil konspirasi antara incumbent bupati rendra kresna dengan legislatif dprd kab malang, yang tujuannya adalah untuk memenangkan incumbent dalam pilkada tahun terhadap dalil guo fraksi pdi perjuangan kab. malang akan memberikan kesaksian dalam persidangan mahkamah konstitusi. bahwa konspirasi incumbent dengan dprd kab. malang juga dilakukan terhadap pengesahan apbd tahun yaitu dilakukan sebelum masa jabatan incumbent bupati rendra kresna berakhir oktober merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id meskipun pada kenyataanya apbn tahun maupun apbd provinsi jawa timur belum disahkan. padahal batas akhir pengesahan masih cukup lama yaitu tanggal desember bahwa apbn tahun disahkan oleh dpr tanggal oktober apbd tahun provinsi jawa timur disahkan dprd jawa timur tanggal november sedangkan apbd kab. malang tahun sudah disahkan lebih dahulu oleh dprd kab. malang pada tanggal oktober fakta adanya pelibatan aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi . bahwa pelanggaran terstruktur yang menguntungkan incumbent pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi juga menggunakan aparatur sipil negara bukti s d bahwa panwaslukada sama sekali tidak melakukan pencegahan maupun penindakan hukum terhadap pelaksanaan politik anggaran perubahan apbd yangbantuan dari incumbent paslon nomor bahwa selain itu bawaslu kabupaten malang, terhadap pelanggaran yang dilakukan incumbent pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi sama sekali tidak dijadikan temuan dan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran dalam tahapan pemilihan. bahwa pada kenyataannya ketua bawaslu kab sdr. wahyudi, adalah adik kandung dari komisioner kpu kab. malang sdr. totok haryono, s.h., hal ini yang menyebabkan tidak ada satupun pelaporan oleh pemohon yang menjadi kasus hukum tindak pidana pemilu. bahwa perihal pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor pemohon telah melaporkan kepada bawaslu kabupaten malang akan tetapi tak satupun yang ditindaklanjuti oleh panas kab malang bukti: s d selain itu paniaikab juga sama sekali tidak ada temuan berkaitan dengan pelanggarengan terbukti incumbent pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi, melakukan penyelewengan anggaran, maka perolehan suara pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusisatu) atas nama rendra kresna dan sanusi tersebut harus dinyatakan batal atau hangus: bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis,terstruktur dan masif.bupati dan wakil bupati malangpada pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun adalah (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan). bahwa dengan terbukanya perolehan suara paslon nomor tidak sah apabila majelis hakim berpendapat lain maka kepada memohon diwajibkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kab. malang yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut (dua) dan (tiga) il. menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat keputusan memohon nomor pts kpu.iii. mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi sebagai pemenang pemilihan bupati dan wakil kepala bupati malang tahun iv. menetapkan pasangan nomor urut (dua),sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun atau mewajibkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps kab. malang yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut (dua) dan (tigaalangmalangbukti fotokopibukti fotokopi ktp nomor atas nama mewanti rampok yang dikeluarkan pada tanggal kota batu: bukti fotokopi ktp nomor atas nama mariah hadi yang dikeluarkan pada tanggal kabupaten malang,dokumen transkrip percakapan kepala dinas kesehatan kabupaten malang bukti fotokopi rekap data penyelewengan dana infrastruktur perubahan apbd tahun anggaran kecamatan pada bulan september desember bukti foto pasangan calon nomor urut atas nama rendra kresna berkampanye bersama kepala desa pada bulan desember bukti foto sekretaris camat bersama dengan kepala desa dan perangkat desa melakukan kampanye, pada bulan desember bukti foto camat, kades dalam kampanye terbuka untuk pasangan calon nomor urut pada bulan desember bukti foto rapat kades se kecamatan untuk perencanaan mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut bukti pembangunan infrastruktur terdapat tulisan slogan pasangan calon nomor urut bukti foto tps rumah perangkat desakadaixii tanggal desember a.n pelapor sukarno, bukti laporan pelanggaran pilkada nomor lp pilkada xi1 tanggal desember a.n pelapor sutiyoso: bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada x11 tanggal desember a.n pelapor galeri, bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada x11 tanggal desember a.n pelapor basilan: bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada xii tanggal desember a.n pelapor terpuji, bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada xii tanggal desember a.n pelapor muhamad ali, bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada x11 tanggal desember a.n pelapor ahmad fauzan: bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada xii tanggal desember a.n pelapor muhammad ali, bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada xii tanggal desember a.n pelapor zainal, hs, bukti tanda bukti penerimaan nomor lp pilkada xii tanggal desember a.n pelapor ahmad fauzankutai:lang: bahwa dalam pokok permohonan pemohonlibatkundang undang nomor tahun bahwa dalil permohonan pemohon halaman nomor dan pada permohonan hari senin januari pukul wib, dalil pemohon halaman dan halaman nomor dan pada permohonan sabtu januari pukul wib, dalil pemohon pada halaman dan halaman nomor dan pada permohonan rabu desember pukul wib tentang kewenangan mahkamah konstitusi mengadili perkara guo adalah dalil menggunakan putusan lama sebelum dikeluperaturan mahkamah konstitusi nomor tahun tertaalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x111 telah menolak uji materiil undang undang nomor tahun dalam pertimbangan hukum halaman sampai halaman menyatakan , maka peserta pemilihan yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan mahkamah konstitusi. terhadap dalil pemohon tersebut menurut mahkamah konstitusi konstitusiberdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil para pemohon sepanjang undang undang nomor tahun tidak beralasan menurut hukum. dengan demikian mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon dalam perkara guo bukti tn putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bahwa ketua arief hid dalam wawancara dengan wartawan media online menyatakan dalam memeriksa syarat permohonan pemohon, mahkamah konstitusi tidak bisa mengabaikan tahun tentang pilkada yang membatasi syarat pengajuan sengketa php hanya selisih suara antara paslon pemenang dengan yang mengajukan sengketa, sesuai jumlah penduduk masing masing. sebagai penjaga konstitusi, tidak bisa bertindak sewenang wenang dan berdiri atas undang undang. tidak boleh (melanggar undang undang). sumpah saya hadapan presiden, saya akan menjalankan uud dan peraturannya sepenuh penuhnya dan seluruh jurusnya, arief hid saat ditemui ruang media center mahkamah konstitusi, jakarta. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id langgar uu pilkada.html) bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi sebelumnya pernah menolak permohonan pemohon yang mendalilkan pemanfaatan penggunaan apbd dan melibatkan aparatur sipil negara bukti tn putusan mahkamah konstitusi nomor php.d xi bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskanlang sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa batas selisih perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut atas nama mewanti rampok dan mariah hadi) sebesar suara dengan pihak terkait pasangan calon nomor urut atas nama rendra kresna dan sanusi) sebagai peraih suara terbanyak sebesar suara tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan undang undang nomor tahun juncto pmk jumlah penduduk kabupaten malang (bukti tb dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak ,5y6 perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) suara perolehan suara pasangan calon nomor pemohon) suara perolehan suara pasangan calon nomor suarabahwa terhadap dalil pemohon mengenai jumlah penduduk berdasarkan data bps jawa timur untuk kabupaten malang tahun sebanyak jiwa, menurut memohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak jiwa bukti tb dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahojuncto pmkkedudukan memohon terbukti dalam permohonan pemohon yang register nomor php.bup.xiv hari senin januari pukul wib tidak tepat dan salah dalam menentukan dan menulis alamat memohon komisi pemilihan umum kabupaten malang yang seharusnya beralamat jalan panji kepanjen kabupaten malang ditulis jalan panji kabupaten malang. padahal permohonan pemohon telah mengalami perbaikan sebanyak kali rabu desember pukul wib dan sabtu januari pukul wib). ii. dalam pokokpelibatjuncto undang undang nomor tahun bahwa dalam pokok permohonan pemohon sesuai registrasi nomor php.bup xiv hari senin tanggal januari pukul wibahwa tidak benar permohonan pemohon yang mendalilkan perolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama rendra kresna dan sanusi sebesar suara diperoleh karena telah melakukan penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan melibatkan anggota aparatur sipil negara asn) kabupaten malang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. bahwa dalil pemohon telah terjadi penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan melibatkan aparatur sipil negara asn), bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak bisa dibuktikan secara hukum. bahwa dugaan pelanggaran guo hanya bersifat sporadis, personal dan temporal dan telah dilaporkan kepada panwaslih kabupaten malang. walaupun sepanjang pengetahuan memohon laporan pelanggaran guo tidak berlanjut diajukan muka persidangan karena tidak memiliki cukup bukti hukum sesuai hasil kajian penegakan hukum terpadu terdiri unsur kepolisian resort malang, kejaksaan negeri kabupaten malang, panwaslih kabupaten malang tergabung dalam sentra gakkumdumilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang).bahwa dalam permohonan pemohon tidak menyebutkan pelanggaran guo secara detail mempunyai pengaruh langsung terhadap perubahan hasil perolehan suara antara pemohon pasangan calon nomor urut sebesar dengan pihak terkait pasangan calon nomor urut sebagai peroleh suara terbanyak sebesar dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun. bahwa dalil permohonan pemohon tidak menyebutkan secara rinci apa, siapa, dimana dan bagaimana mekanisme terstrukturnya penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan keterlibatan aparatur sipil negara asn), sehingga berpengaruh langsung terhadapyebutkan secara jelas dan detail bagaimana sistem penyelewengan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan keterlibatan aparatur sipil negara asn) sehingga berdampak sistemik yangjelaskan secara rinci bagaimana dan seberapa besar tingkat gasifikasi pengaruh merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo penyelewengan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan keterlibatan aparatur sipil negara asn), yang mempengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya sehinggajawaban terhadap dalil permohonan pemohon pada point point halaman perbaikan permohonan rabu desember pukul wib dan dalil permohonan pemohon pada point point point perbaikan permohonan sabtu tanggal januari pukul wib bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang menyatakan laporan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun oleh pemohon tidak ditindak lanjuti panwaslih kabupaten malang, karena ketua panwaslih kabupaten malang saudara wahyudi adalah saudara kandung dari. komisioner komisi pemilihan umum kabupaten malang saudara totok hari sh. bahwa semua laporan pemohon tentang adanya pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun sudah ditindaklanjuti oleh panwaslih kabupaten malang, tetapi hasil kajian penegakan hukum terpadu gakumdu) kabupaten malang yang terdiri dari unsur kepolisian resort malang, unsur kejaksaan negeri kabupaten malang, unsur panwaslih kabupaten malang tidak menemukan cukup bukti, maka laporan itu tidak bisa dilanjutkan muka persidangamallmalang tahun yang benar adalah sebagai berikut. nama pasangan calon perolehan suara pasangan terpilih) suara suara pemohon pasangan sub dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id,n putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x1 bukti tn putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii1:dan huruf dan pmk juncto pmukada (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d x paragraf pertama halaman bahwa jumlah penduduk berdasarkan data bps jawa timur untuk kabupaten malang tahun adalah duajuta limbatus empatpuluh empat tigaratus lima belas) (sumber bahwa hasil penghitungan memohon pasangaatau yo) memperoleh suara terbanyak pasangaatau memperoleh suara terbanyak pasanga atau yo) memperoleh suara terbanyak berdasarkan data tersebut atas, terdapat selisih suara antara pasangan nomor urut (satu), rendra kresna dan sanusi dengan pasangan nomor urut (dua) mewanti rampok dan mariah hadi bahwa apabila tidak ada pelanggaran dalam bentuk politik anggaran (tanpa pembahasan yang benar oleh dprd kab. malang) pada perubahan apbd dengan nilai penyimpangan anggaran negara sebesar rp. maka tidak akan terjadi penggelembungan perolehan suara pasangan calon nomor yang mencapai suara, sehingga berakibat perolehan suara paslon nomor melebihi suara pemohon. bahwa dengan demikian sesungguhnya politik anggaran yang menguntungkan incumbent paslon nomor merupakan ancaman serius terhadap demokrasi (hak suara rakyat), sehingga selisih suara yang menjadi syarat diajukan permohonan mahkamah pmk tahun tidak dapat diterapkan dalam perkara guo. bahwa selisih perolehan atas sesungguhnya masih dibawah dari putusan mahkamah sebelumnya. mahkamah konstitusi pernah mengabulkjuncto pmk menentukan: pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah:ketentuan dan pmk juncto pmk tidaklah berdiri sendiri, terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan dan pmk juncto pmk yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum sebagai pemohon yaitu ketentuan huruf dan huruf dan pmk juncto pmk bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2), yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malang bukti pt.1j, sesuai dengan dak2 kabupaten malang yang dikeluarkan kementerian dalam negeri tanggal april jumlah penduduk kabupaten malang pada tahun adalah sebagai berikut: jumlah penduduk laki laki jumlah penduduk perempuan . total jumlah penduduk kab. malang tahun bahwa sehubungan dengan penduduk kabupaten malang yang berjumlah (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua)yaitu. juncto berita acara rekapitulasi hasil penghitungmalang tahun model kwk) bukti pt.3j, komisi pemilihan umum kpu) kabupaten malang telah menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut rendra kresna dan sanusi dengan perolehan suara sebanyak (enam ratus lima ribu delapan ratus tujuh belas) suara, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut mewanti rampok dan mariah hadi dengan perolehan suara sebanyak (lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan) suara: cc. pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut nurcholis dan muhammad murid dengan perolehan suara sebanyak (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan huruf dan pmk junctojunctopermohonan pemohon tidak jelas obscura libel) pemohon menguraikan beberapa hal yang menurut merekab. dalam pokok permohonan bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon secara mutasi mutans dianggap terulang dan berlaku kembali dalam pokok permohonan ini: bahwa isu hukum utama permohonan pemohon sebagaimana perbaikan permohonan bertanggal januari adalah: terjadinya politik anggaran untuk pemenangan pihak terkait melalui perubahan apbd kabupaten malang tahun dan penggunaan aparatur sipil negara untuk pemenangan pihak terkaiker. bahwa mohon dicatat, pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan'yang telah ditetapkan oleh memohon cast. bahwa terlepas dari ada atau tidaknya dalil permohonan pemohon soal kesalahan penghitungan suara, menurut pendapat pihak terkait penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun telah berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan tertib dan sesuai prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh memohon yakni keputusan kpu kabupaten malang nomor pts kpu kabukti pt. bahwa sejak tahapan proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun dimulai, jauh waktu sebelum memohon mengeluarkan. dan. j,namuntidak hanya menjadi ajang sirkulasi kekuasaan elit politik kabupaten malangmakin menapabila pihak terkait pada akhirnya benar benar mengikuti kontestasi dalam pemilihan bupati malang tahun bahwa dalam hal penghitungan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun tingkat tps dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang keseluruhan confirmed dengan model da kwk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan kabupaten malang, yakni: kecamatan sampit dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.7j: kecamatan bantu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan sumbermanjing wetan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.9j, kecamatan tainan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.10j: kecamatan sumber pucung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan bululawang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan pun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan singosari dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan wonosari dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.15j, kecamatan karangploso dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan tirtoyudo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan pajak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.18j, kecamatan turen dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.19j: kecamatan wazir dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.20j, kecamatan tumpang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan kalibaru dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan ampelgading dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.23j, kecamatan gondanglegi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.24j, kecamatan gedangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan donomulyo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.26j, kecamatan dau dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan jabung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan ngaju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.29j, kecamatan kasembon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.30j, kecamatan kepanjen dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.31j: kecamatan kromengan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan lawang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.33j: kecamatan gantang dalam pemilihan. bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt. kecamatan pakis dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.35j, kecamatan pakistani dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.36j, kecamatan poncokusumo dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.37j: kecamatan agak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.38j, kecamatan pagelaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bukti pt.39j. tentang politik anggaran bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun yang berlangsung sesuai prinsip uber dan fairness tersebut tercermin dari fakta tiadanya keberatan yang dituangkan dalam form keberatan model c2 kwk oleh saksi dari semua pasangan calon tempat pemungutan suara tps) yang keseluruhannya berjumlah tps dan ditanda tanganmenempatkan saksinya seluruh tps yang berjumlah tps guo. demikian halnya terhadap form keberatan model da2 kwk. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalam pandangan pihak terkait berdasarkan penalaran yang wajar, andai penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun diwarnai indikasi terjadinya pelanggaran serius semisal adanya politik anggaran untuk pemenangan pihak terkait misalnya, gua non, maka hal itu akan sangat mudah diketahui dan menjadi diskursus publik dalam pelbagai media massa mengingat pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati malang yang diusung oleh partai politik cast guo dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan) kabupaten malang yang memiliki sebanyak orang anggota parlemen. bahkan ketua dprd kabupaten malang adalah salah seorang anggota fraksi pdi perjuangan. untuk itu kiranya perlu ditegaskan sekali lagi, seandainya benar perubahan apbd guo merupakan wujud niat jahat pihak terkait sebagaimana didalilkan pemohon, good non, maka pemohon akan dengan sangat mudah mengendus dan melemparnya sebagai wacana publik. namun faktanya tidak sekali pun terdapat pemberitaan media, baik elektronik, cetak maupun online yang mensinyalir dugaan adanya politik anggaran dimaksud dan baru muncul setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati malang ditetapkan oleh memohon, apalagi dilaporkan kepada atau menjadi temuan panwaslih kabupaten malang. bahwa terlepas ada atau tidaknya perdebatan publik media massa mengenai dugaan terjadinya politik anggaran dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun yang pasti proses perubahan apbd kabupaten malang tahun anggaran telah melalui proses dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk pengalokasian anggarannya. untuk itu pihak terkait menolak keras dalil permohonan guo. bahwa namun demikian, terhadap dalil permohonan pemohon sepanjang menyangkut tuduhan pelanggaran yang seolah olah dilakukan oleh pihak terkait, gua non, maka sekedar untuk maksud meluruskan keadaan yang sesungguhnya terjadi, maka pihak terkait akan memberikan keterangan lebih lanjut berikut. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id permohonan yang terdapat selisih suara mencapai (delapan proses) pemilukada kota tebing tinggi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viiiatas haruslah dapat diterima dan diperiksa.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa didalilkan pemohon, pihak terkait memanfaatkan posisinya sebagai incumbent, rendra kresna bupati malangperubahan dan aparatur negara untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa dalil permohonan yang menyebutkan calon bupati rendra kresna sebagai incumbent guo sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten malang tahun berbeda dengan ketentuan dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya dimana bupati dan atau wakil bupati yang mencalonkan kembali sebagai calon bupati dan atau wakil bupati yang cukup hanya dengan cuti selama masa kampanye, dalam ketentuan yang berlaku saat ini, bupati dan atau wakil bupati serta anggota dpr dan aparatur sipil negara yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan atau wakil bupati harus meletakkan jabatannya. demikian halnya dengan pihak terkait yang jabatannya sebagai bupati malang masa bakti telah berakhir terhitung sejak tanggal oktober sebagaimana bunyi surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian bupati malang provinsi jawa timur pada pokoknya menteri dalam negeri republik indonesia mengesahkan pemberhentian dengan hormat terhadap drs. rendra kresna, sh. mm. dari jabatannya sebagai bupati malang masa jabatan tahun terhitung sejak tanggal oktober bukti pt.40j. dengan berakhirnya jabatan sebagai bupati guo, maka secara hukum kendali kekuasaan pemerintah daerah kabupaten malang tidak lagi ada tangan. bahwa selanjutnya ditegaskan pula bahwa pihak terkait tidak pernah menyalahgunakan apbd untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa setelah terpilih menjadi bupati malang tahun pihak terkait dalam kedudukannya selaku bupati terpilih wajib menyusun dokumen merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang diembannya. bahwabupatinggaran yang dijalankan setiap tahun didasarkan atas proses perencanaan dan partisipasi masyarakat secara berjenjang terutama melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang), kemudian dibahas dan disetujui bersama dengan dprd kabupaten malang yang memiliki hak budget, selanjutnya dievaluasi oleh pemerintah provinsi jawa timur sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, serta diaudit oleh badan pemeriksa keuangan bpk). dalam tahap pelaksanaan anggaran untuk menghindari dan atau upaya pencegahan dini terhadap peluang penyalahgunaan, maka inisiasi dari pihak terkait lainnya terutama yaitu dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), dan koordinasi serta supervisi dari komisi pemberantasan korupsi kpk) sebagaimana surat pimpinan kpk nomor: tanggal januari bukti pt.41j, yang kemudian direspon dan ditindaklanjuti melaluibahwa setiap kepala daerahdemikian pula setelah terpilih menjadi bupati malang periode juga telah menyusun rpm yang tertuang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idahwa rpm dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi bupati dan wakil bupati malang yang penyusunannya melalui mekanisme musrenbang, pembahasan dan persetujuan dprd kabupaten malang yang berpedoman pada ipjp kabupaten malang tahun serta dengan memperhatikan rpm nasional dan rpm provinsi jawa timurkabupaten malang dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) dan pembahasan serta kesepakatan bersama dprd yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran kua), dan prioritas dan plafon anggaran sementara pas) dalam menentukan program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dan didanai dari apbd dan atau sumber yang lain. bupati wajib melaksanakan dokumen rpm untuk menyelesaikan persoalan daerah dan mengoptimalkan potensi daerah secara terencana dan bertahap melalui apbd dengan mengutamakan kewenangan daerah atau urusan wajib dan pilihan yang disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran. mohon periks.42aj da.42b). guna mempermudah memperoleh gambaran mengenai proses penyusunan apbd, berikut dilampirkan tabel tabel dan tabel bahwa disampaikan pula, perubahan apbd itu bukan dibuat atas kemauan dari pihak terkait melainkan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo (baik melalui badan anggaran, fraksi fraksi dan atau komisi komisi apbd) yang selanjutnya disepakati untuk disampaikan pemerintah provinsi jawa timur guna mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang apbd. bahwa demikian pula halnya dalam pelaksanaan apbd tahun berjalan ternyatluar biasa, maka mekanismenya melalui pembahasan dan kesepakatan kembali dengan dprd terhadap kua dan pas sebelum dilakukan perubahan apbd. dan perubahan apbd tetap melalui mekanisme yang berlaku, sebagaimana nota kesepakatan tentang kebijakan umum perubahan anggaran bukti pt 43j, dan nota kesepakatan tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd bukti pt 44j. bahwa penyusunan apbd dan apbd perubahan merupakan bagian dari siklus penganggaran yang sudah tertuang dalam. bahwa alur penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd kabupaten malang tahun oleh dprd kabupaten malang dapat diterangkan sebagai berikut: rapat paripurna tanggal juli dengan agenda: pembahasan rancangan kebijakan umum apbd (kua) serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas) perubahan apbd tahun anggaran telah dibahas dan ditetapkan dalam sidang paripurna dprd kabupaten malang pada tanggal juli yang dihadiri oleh seluruh fraksi dprd kabupaten malang, yang terdiri dari: fraksi pdi perjuangan dihadiri oleh orang dari anggota. fraksi partai golkar dihadiri oleh orang dari anggota. fraksi pkb dihadiri oleh orang dari anggota. fraksi gerindra dihadiri oleh dari anggota. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo fraksi partai nas dem dihadiri oleh orang dari anggota. fraksi partai demokrat hati nurani rakyat dihadiri oleh orang dari anggota. sehingga total anggota dprd kabupaten malang yang hadir dalam rapat paripurna dimaksud adalah sejumlah orang divide bukti pt. halaman 24j. rapat paripurna tanggal juli dengan agenda: laporan badan anggaran atas hasil pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan apbd (kua) serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas) perubahan apbd kabupaten malang tahun anggaran yangjuli dengan agenda: penandatanganan nota kesepakatan nomor dan nomor tanggal juli tentang kua dan nota kesepakataeh bupati kepala daerah dr. rendra kresna) bersama dengan ketua dprd drs. hari sasongko yang nota bene berasal dari fraksi pdip, partai politik pengusung pasangan calon pemohon) pada tanggal juli dilanjutkan dengan agenda penetapan keputusan dprd kabupaten malang nomor pts tentang persetujuan dprd kabupaten malang terhadap rancanghal mana keputusan dprd guo ditandatangani oleh drs. hari sasongko ketua dprd kabupaten malang (vide bukti pt. halaman )j. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa penandatanganan nota kesepakatan antara dprd dengan bupati terhadapinitanggapan dan atau jawaban fraksi fraksi dprd atas pendapat bupati terhadap perda berasal dari dprd tentang: perlindungan pohon dan taman, dan: kesejahteraan lanjut usia. penyampaian tanggapan dan atau jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi fraksi dprd terhadap perda berasal dari bupati tentang: penyelenggaraan kearsipan, dan: penyelenggaraan perpustakaan. penyampaian perda tentang perubahan apbd kab.pemandangan umum fraksi fraksi dprd terhadap perda tentang perubahan apbd kabupaten malang tahun anggaran sebagai catatan, dalam pemandangan umum fraksi fraksi tidak terdapat satupun saran dan atau pendapat yang menegaskan adanya penolakan terhadap perda perubahan apbd tahun anggaran tersebut, bahkan sebaliknya seluruh fraksi dprd kabupaten malang mendukung perda perubahan apbd tersebut (vide bukti pt. halammerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgojawaban bupati atas pemandangan umum fraksi fraksi dprd terhadap perda atas perubahan apbd kabupatenalamnya dan hadir orang. rapat paripurna tanggal agustus dengan agenda: penyampaian laporan badan anggaran atas hasil pembahasan perda tentang perubahan apbd kabupaten malang tahun anggaran catatan: setelah laporan badan anggaran selesai disampaikan atas hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan apbd ta. ketua dewan selaku pimpinan rapat dengan berpedoman pada huruf angka peraturan dprd nomor tahun tentang tata tertib dprd kabupaten malang, menanyakan kepada anggota, apakah menyetujui perda perubahan apbd tahun anggaran yang sudah dilaporkan badan anggaran? yang oleh seluruh anggota dewan yang hadir dijawab menyetujui perda apbd tahun anggaran untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang perubahan apbd (vide bukti pt. halaman bahwa proses pembentukan perda tentang apbd kabupaten malang tahun didasarkan pada peraturan dprd kabupaten malang tahun juncto peraturan bupati malang nomor tahun tentang mekanisme tahunan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo penyelenggaraan pemerintahan kabupaten malang dengan alur sebagai berikut: perda tentang perubahan apbd: penjelasan bupati dalam rapat paripurna dprd tanggal agustus pemandangan umum fraksi dalam paripurna dprd kabupaten malang tanggal agustus tanggapan dan atau jawaban bupati dalam paripurna dprd kabupaten malang tanggal agustus pembahasan perda perubahan apbd antara badan anggaran dprd kabupaten malang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah: persetujuan bersama antara ketua dprd dan bupati tanggal agustus evaluasi gubernur: perda apbd diundangkan perda apbd dibatalkan hal mana alur dimaksud semuanya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang benar menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa pembahasan dan penganggaran dalam apbd perubahan tidak bisa dilakukan secara sepihak dan sekehendak hati eksekutif melainkan harus dilakukan secara bersama sama antara eksekutif dan legislatif yang terdiri dari badan anggaran, fraksi fraksi, serta komisi komisi dprd) yang ditetapkan dalam perda apbd. peningkatan belanja apbd berjalan secara linear dengan pendapatan daerah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah). bahwa adanya kebutuhan belanja yang setiap tahun cenderung meningkat dalam rangka memenuhi kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai akibat kenaikan harga barang dan pengaruh inflasi. bahwa guna mempermudah memperoleh gambaran mengenai proses perubahan apbd kabupaten malang tahun berikut dilampirkan tabel bahwa terhadap dalil pemohon tentang terjadinya peningkatan anggaran yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idadalah dalil yang sangat tidak beralaskan hukum, bahkan terkesan tidak mengerti tentang seluk beluk penganggaran dan mekanisme penyusunan apbd maupun apbd p. bahwa peningkatan anggaran dari apbd perubahan apbd secara substansial memang diperlukan karena adanya peningkatan pendapatan dari dana perimbangan terutama dana alokasi khusus dari menjadi rp. dan dana desa dari menjadi rp. dalam apbn p tahun anggaran yang peruntukan belajarnya sudah ditentukan, dan penambahan bantuan keuangan dalam p apbd provinsi jawa timur tahun anggaran dari rp. menjadi rp. serta optimalisasi penggunaan atas saldo anggaran lebih tahun yang merupakan sisa lebih perhitungan sebagaimana hasil audit badan pemeriksa keuangan. bahwa penganggaran baik dalam apbd maupun dalam perubahan apbd tidak muncul dengan tiba tiba, karena secara prosedural sudah melalui mekanisme yang berlaku, dan secara substansial memang ada kebutuhan yang harus dituntaskan capaian kinerjanya pada tahun sebagai tahun terakhir rpm sesuai peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun dengan tetap mengacu kepada kerangka pendanaan dan alokasi anggarannya. bahwa mengingat prinsip anggaran berbasis kinerja, maka alokasi penganggaran baik untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak selalu disediakan pada setiap tahun anggaran, termasuk dalam apbd dan atau apbd namun tergantung urgensi dan target kinerja yang sudah disepakati dan ditetapkan antara eksekutif dengan legislatif, sehingga hasil kinerja yang telah tercapai tidak perlu mendapat alokasi anggaran kembali demikian juga sebaliknya. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas pendidikan dengan iningadaan seragam sekolah bahwa pengadaan pakaian seragam sekolah dasar dimaksudkan untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang terancam putus sekolah, hal ini merupakan wujud perhatian pemerintah kabupaten malang yang begitu besar untuk mensukseskan program wajib belajar tahun. adapun yang menjadi latar belakang program tersebut adalah masih banyaknya warga masyarakat kabupaten malang terutama dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan untuk membiayai biaya personil yang tidak diperkenankan untuk dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah bos), sehingga banyak warga masyarakat yang kurang mampu mengajukan untuk mendapatkan bantuan seragam sekolah melalui sekolah masing masing guna meringankan biaya pendidikannya, mohon periksa contoh proposal terlampir bukti pt. bahwa pengadaan seragam sekolah tersebut telah tertuang dalam.46j. bahwa pelaksanaan program tersebut diawali pada bulan pebruari dengan menetapkan pejabat pembuat komitmen ppk) dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor tanggal pebruari bukti pt.47j, untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dimaksud dengan melakukan survey harga pasar untuk menentukan harga perkiraan sendiri hps) sesuai perpres tahun pada bulan april dan mei tahun selanjutnya berdasarkanpk menentukan spesifikasi teknis seragam sekolah dasar dan berdasarkan perpres tahun serta perpres nomor tahun untuk dilakukan pengalamannya melalui unit layanan pengadaan ulp) kabupaten malang. bahwa selanjutnya ulp melakukan proses pelelangan secara elektronik untuk menentukan penyedia barang dan jasa yang akan melaksanakan pekerjaanahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum malang nomor pts kpu kab tahun tanggal desemberpemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati malanglam pemilihan calon bupati dan wakil bupati malang tahun pengadaan seragam sekolah dasar pada bulan juli sampai dengan agustus tahun sehingga tidak mungkin untuk didistribusikan pada saat penerimaan siswa baru pada bulan juli agustus karena pada saat tersebut masih pada proses lelang tender ulp. setelah proses penetapan penyedia barang dan jasa oleh unit layanan pengadaan, selanjutnya ppk melaksanakan kontrak perjanjian dengan penyedia barang dan jasa yang telah ditunjuk, melalui dokumen kontrak nomor tanggal agustus sebagaimana jadwal pelaksanaan pekerjaan terlampir bukti pt. bahwa perihal siapa saja siswa yang akan menerima bantuan seragam sekolah dimaksud telah pula ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan nomor kep tanggal agustus bukti pt.49j, yang seluruhnya mengacu dan berdasarkan pada usulan kepala unit pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan yang telah melaksanakan verifikasi terhadap calon siswa penerima bantuan seragam sekolah, sehingga seluruh siswa yang telah mendapatkan penetapan dari kepala dinas pendidikan berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. berkaitan dengan hal tersebut atas, anggapan yang menyatakan bahwa jika pada saat distribusi seragam siswa, jika ada siswa calon penerima bantuan seragam dan menyatakan bahwa orang tuanya akan memilih paslon tidak akan mendapatkan bantuan seragam sekolah adalah dalil fiktif belaka. lagi pula terhadap dugaan pembagian seragam baik yang terjadi sdn tainan maupun sdn kalibaru dimaksud telah dilaporkan kepada panwaslih kabupaten malang. panwaslih menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian dengan kesimpulan laporan melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang undang (dasawarsa). hal mana sebagaimana terbukti berdasarkan hasil kajian panwaslih kabupaten malang atas laporan lp pilkada tanggal desember bukti pt.50j tentang program pendidikan sma bahwa mata anggaran untuk pelatihan kompetensi tenaga pendidik dengan besaran dana rp. (lima puluh juta rupiah tidak mengalami peningkatan sebagaimana yang didalilkan secara tanpa dasar oleh pemohon. perihal adanya perubahan alokasi tersebut dikarenakan adanya perubahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rekening kegiatan yang semula telah dialokasikan melalui dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah dpa ppid) dengan nomor rekening kegiatan belanja hibah dana pengembangan sekolah bop smp satu atap) untuk sekolah rp. rp. dua miliar dua ratus empat puluh juta rupiah), dipindahkan rekening kegiatan pada program sekolah menengah pada dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dpp) dinas pendidikan kabupaten malang, hal tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa untuk hibah pada satuan pendidikan negeri harus terlampir bukti pt. bahwa tidak benar telah terjadi penyalahgunaan anggaran pelatihan kompetensi pendidikan untuk menggalang pemilih dengan melibatkan guru guru dalam organisasi kawula muda bersatu kmb) yang menurut pemohon dibentuk oleh pihak terkait untuk menjadi mesin pemenangan paslon nomor dalam pilkada. bahwa sdr. slamet sono adalah pendiri dan pemrakarsa organisasi kmb, yang dideklarasikan pertama kali pada tahun rumahnya, jl. raya wonorejo rt. rw. wonorejo, poncokusumo. bahwa konsentrasi kegiatan organisasi kmb adalah sosial kemasyarakatan berupa perbaikan dan pengecatan musholla, santunan anak yatim, bedah rumah, pasar murah, event olah raga untuk sosial, dll. pada tahun organisasi kmb berkembang pesat, mana beberapa kecamatan terbentuk organisasi dan kepengurusan kmb bahkan sampai dengan tingkat desa seluruh kabupaten malang. bahwa pengurus dan anggota kmb terdiri dari beberapa orang dengan profesi yang bermacam macam, ada yang pedagang, petani, wiraswasta, guru, dll. bahwa organisasi kmb tidak pernah mendapat dana hibah dari apbd maupun dana lainnya yang berasal dari pemkab malang. bahwa selama organisasi kmb dalam melaksanakan kegiatannya tidak pernah bekerjasama sponsorship dan atau difasilitasi oleh instansi pemerintah kabupaten malang. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa organisasi kmb tidak pernah mendapatkan fasilitas dari dinas pendidikan kabupaten malang untuk pengembangan kompetensi pengurus anggota karena kmb bukan organisasi profesi. bahwa tidak benar apabila ada tuduhan pengurus dan atau anggota pernah mendapat pelatihan kompetensi pendidikan dari dinas pendidikan kabupaten malang dengan mengatasnamakan organisasi kmb, apalagi bertujuan untuk menjadi mesin pemenangan pihak terkait. hal mana sebagaimana hasil klarifikasi dengan saudara slamet sumo bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas kesehatan dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang pengadaan sarana dan prasarana puskesmas bahwa pemohon mendalilkantahun dialokasikan hanya rp. milyar, maka dalam perubahan apbd yang disahkan september dinaikkan menjadi milyar atau naik y4. bahwa dalil pemohon ini adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada ada, oleh karena pada faktanya adalah dinas kesehatan mendapatkan alokasi tambahan anggaran dana bagi hasil pajak rokok dari pemerintah propinsi jawa timur pada pertengahan tahun menjadi sebesar rp. yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan apbd anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja modal alat kesehatan puskesmas kabupaten malang sesuai kebutuhannya dalam rangka memenuhi peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan sebagai salah satu persyaratan puskesmas terakreditasi dan mengantisipasi persaingan pada era mea bahwa adalah keliru dan mengada ada pula dalil pemohon yang menyatakanini hanyalah sebagai bentuk pencitraan semata dari incumbent. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa perlu pihak terkait sampaikan kepada mahkamah, bahwa rencana peningkatan puskesmas gantang menjadi rumah sakit type (bukan type yang masih sebatas rencana pada awal tahun dan pelaksanaan studi kelayakan puskesmas gantang menjadi rumah sakit tipe baru dianggarkan pada tahun sedangkan pelaksanaan pengembangan puskesmas perawatan gantang sudah dilaksanakan sejak tahun terkait pasca bencana gunung kelud. bahwa pihak terkait menilai pemohon terlalu imajinatif dan tendensius dengan mendalilkan wilayah kecamatan gantang, pun dan kasembon malang barat) menjadi perhatian serius dari paslon incumbent (maksudnya pihak terkait) oleh karena secara geografis ke tiga kecamatan ini berdekatan dengan kota batu, tempat tinggal cawagub paslon mewanti rampok. dan agar masyarakat tetap memilih incumbent, maka wilayah kecamatan ini mendapat berbagai proyek pembangunan, termasuk puskesmas. bahwa sebagai pengetahuan bagi pemohon, disampaikan bahwa pengembangan puskesmas kecamatan gantang, pun, dan kasembon yang secara geografis berada wilayah malang barat adalah bukan untuk kepentingan pemenangan pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun akan tetapi dalam rangka peningkatan fasilitas pelayanan untuk menghadapi era mea dan memfasilitasi akreditasi puskesmas puskesmas yang dilakukan secara merata seluruh wilayah kabupaten malang, yang pada tahun meliputi pembangunan rawat inap untuk: pembangunan ruang rawat inap puskesmas pakis pembangunan ruang rawat inap puskesmas wazir pembangunan ruang rawat inap puskesmas ketapang pembangunan ruang rawat inap puskesmas bantu pembangunan ruang rawat inap puskesmas kasembon pembangunan ruang rawat inap puskesmas lawang pembangunan ruang rawat inap puskesmas ardimulyo pembangunan ruang rawat inap puskesmas karangploso pembangunan ruang rawat inap puskesmas pakistani pembangunan ruang rawat inap puskesmas singosari pembangunan ruang rawat inap puskesmas tumpang pembangunan ruang rawat inap puskesmas kepanjen pembangunan ruang rawat inap puskesmas kromengan pembangunan ruang rawat inap puskesmas gondanglegi pembangunan ruang rawat inap puskesmas sumberpucung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pembangunan ruang rawat inap puskesmas ampelgading pembangunan ruang rawat inap puskesmas mojokerto pembangunan ruang rawat inap puskesmas sumbermanjing kulon. pembangunan ruang rawat inap puskesmas agak pembangunan ruang rawat inap puskesmas bululawang pembangunan ruang rawat inap puskesmas pun pembangunan ruang rawat inap puskesmas gedangan pembangunan ruang rawat inap puskesmas poncokusomo pembangunan ruang rawat inap puskesmas tirtoyudo pembangunan ruang rawat inap puskesmas kalibaru pembangunan ruang rawat inap puskesmas ngaju pembangunan ruang rawat inap puskesmas wonosari dari data tersebut atas, faktanya justru puskesmas gantang tidak mendapatkan alokasi pembangunan pada tahun mohon periksa. bahwa pihak terkait juga membantah dengan tegas permohonan pemohon yang mendalilkanbahwa tidak ada penekanan maupun pengarahan pada jajaran puskesmas malang barat untuk mempertahankan wilayah malang barat dengan memilih incumbent. hal ini diperkuat dengan bukti pt. tentang program pelayanan jkn kapital pada ftp bahwa pemohon mendalilkanrp. dan dalam perubahan apbd yang disahkan september ditambah lokasinya menjadi rp. atau naik sebesar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa pihak terkait terlebih dahulu ingin memberikan pemahaman kepada pemohon perihal apa itu jkn dan ftp. bahwa jkn adalah tentang jkn adalah jaminan kesehatan nasional, bukan jaring kesehatan nasional sebagaimana dalil pemohon, sedangkan ftp adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan bukan farmasi kesehatan dan tenaga medis sebagaimana dalil pemohon. bahwa terkait peningkatan anggaran ini adalah salah besar bila didalilkan sebagai kehendak pihak terkait guna untuk meraih kemenangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa yang memiliki otoritas untuk memproyeksikan peningkatan alokasi anggaran adalah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan kapital yang semula rp. menjadi rp. atau naik sebesar yang dituangkan dalam perubahan apbd yang disahkan september bukti pt. bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan kepala dinas kesehatan kabupaten adalah tidak benar dan bahkan terkesan sebagai karangan fiksi belaka. bahwa anggaran kapital tersebut dipergunakan oleh puskesmas untuk operasional pelayanan pasien peserta jkn dalam rangka upaya kesehatan perorangan ukp) puskesmas dan jaringannya, tidak termasuk upaya kesehatan masyarakat ukm) antara lain posyandu. anggaran kapital ini didistribusikan dalam bentuk jasa pelayanan dan jasa sarana puskesmas yang dikelola secara mandiri oleh puskesmas karena mekanisme penyaluran anggaran kapital dari bpjs ditransfer langsung rekening puskesmas. sedangkan dinas kesehatan hanya berfungsi sebagai pengawasan dan monitoring pelaksanaan jkn, sehingga dinas kesehatan tidak memiliki kapasitas apapun untuk melakukan upaya mobilisasi puskesmas dan perawat poskesdes melalui anggaran kapital dimaksud. hal ini diperkuat oleh dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagai bentuk kepatuhan terhadapbahwa pihak terkait sungguh sangat menyayangkan atas dalil pemohon yang menyatakanhari menjelang pemungutan suara.sif mempengaruhi masyarakat untuk tetap mendukung incumbent. bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah, kegiatan pertemuan dengan perawat poskesdes yang dilaksanakan aula stikes pada tanggal desember tersebut merupakan kegiatan periodik tiap tahun menjelang berakhirnya kontrak kerja perawat poskesdes. adapun materi pertemuan tersebut meliputi pembinaan pegawai, refreshing perbedaan tupoksi antara perawat poskesdes dengan bidan desa sesuai dengan peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tanggal januari tentang pondok kesehatan desa jawa timur, penilaian kinerja perawat poskesdes, refreshing tentang hak dan kewajiban sebagai perawat poskesdes, pengarahan tentang permohonan penempatan kembali tahun dan penyampaian program program kesehatan berbasis desa. bahwa oleh karenanya, dalil pemohon bahwa adalah sebuah fitnah yang sudah melampaui batas kepantasan. adalah juga penting untuk ditegaskan bahwa tidak pernah ada arahan kepada perawat poskesdes untuk mempengaruhi masyarakat menentukan pilihannya agar tetap memilih incumbent, bahkan sebaliknya kepala dinas kesehatan secara konsisten tetap meminta kepada seluruh jajarannya untuk taat dan patuh pada surat edaran kepala dinas kesehatan kabupaten malang nomor merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idjuga tidak ada arahan kepada perawat poskesdes untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara desember tentang pengadaan ambulance mobil jenazah bahwa pihak terkait juga membantah dengan tegas dalil pemohon perihal proyek pengadaan ambulance mobil jenazah untuk puskesmas se kabupaten malang yang oleh pemohon didalilkan pada awalnya tidak dianggarkan dalam apbd akan tetapi dalam perubahan apbd yang disahkan september pemkab malang mengalokasikan anggaran sebesar rp.bahwa lagi lagi pemohon menyampaikan dalil imajinatif, oleh karena justeru pengadaan mobil ambulance mobil jenazah yang semula dalam apbd tahun dianggarkan sebesar rp. namun pada perubahan apbd anggaran mobil ambulance mobil jenazah dimaksud ditiadakan karena pertimbangan untuk lebih memprioritaskan pengadaan kebutuhan alat kesehatan puskesmas. bahwa perihal pemenuhan kebutuhan mobil ambulance puskesmas justeru pada tahun sudah diadakan untuk puskesmas sebanyak unit antara lain ambulance rescue sebanyak unit, ambulance double gardan untuk puskesmas wilayah medan berat dan rawan bencana sebanyak unit, dan ambulance standar sebanyak unit, dan pada tahun juga mendapat bantuan ambulance dari kemenkes dan csr yamaha sebanyak unit untuk puskesmas. pemerintah kabupaten malang sangat berkomitmen untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memenuhi kebutuhan ambulance puskesmas yang diadakan secara bertahap, maka pengadaan ambulance dialokasikan kembali pada tahun meliputi mobil ambulance sebanyak unit, mobil pusing sebanyak unit dan ambulance double gardan sebanyak unit, sehingga anggapan bahwa pemerintah kabupaten malang tidak memperhatikan kondisi ambulance jenazah puskesmas adalah tidak benar bukti pt. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas bina marga dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang program pembangunan jalan dan jembatan program pembangun. pelaksanaan pembangunberupa pelaksanaan kegiatan fisik tahun bukti pt.56j, dan tanggapan dinas bina marga bukti pt. tentang program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan. program rehabilitasi pemelihara menyesuaikan dengan plafon dan prioritas anggarannya. pelaksanaan program rehabilitasi pemeliharamohon periksa daftar pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik bukti pt.58j. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang program pembangunan infrastruktur pedesaan program pembangunan infrastruktur perdesadan diupayakan merata diseluruh wilayah kabupaten malang. pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaanbahwa pertimbangan penyusunan program diperoleh dari hasil musrenbang, data kondisi jalan dan jembatan, proposal yang masuk pada dinas bina marga dinas bina marga tidak pernah melakukan penggalangan massa dengan membentuk kepanitiaan untuk pengusulan program. penetapan lokasi mempertimbangkan pemerataan diseluruh wilayah kabupaten malang dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja kontrak). lokasi pekerjaan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerja kontrak). pelaksanaan kegiatan kecamatan kalibaru bukan agenda kedinasan. lokasi kegiatan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) diupayakan merata seluruh wilayah kabupaten malang dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja kontrak). bahwa realisasi pembangunan proyek fisik tahun anggaran dan rencana proyek fisik tahun anggaran juga dilakukan monitoring dan evaluasi dan pengawasan secara ketat oleh komisi dan komisi dprd kabupaten malang bukti pt.59j dan bukti pt.60j. bahwa terhadap dalil pemohon point huruf pada halaman permohonan pemohon, yakni mengenai program pembangunan infrastruktur merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idguo dihitung sejak tanggal desember jam wiboleh perundangan. iv. pokok permohonan fakta adanya penyelewengan anggaran, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi bahwa pemohon merupakan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati malpendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati malang tahun dilaksanakan berdasarktanggal april bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten malang nomor pts kpu kab tahundesaan, setelah pihak terkait menghubungkan antara tempat dimana proyek guo dilaksanakan dengan raihan perolehan suara pemohon dan pihak terkait, diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa berdasarkan form model da kwk untuk kecamatan singosari diperoleh fakta sebagai berikut: pada desa purwosari dan desa randu agung, yang masih dalam satu kecamatan yakni kecamatan singosari,bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun perolehan suara pemohon dan pihak terkait pada dua desa dimaksud menunjukan hasil sebagai berikut: desa purwosari: paslon suara, paslon suara. desa randuagung: paslon suara, paslon suara. bahwa berdasarkan form model da kwk untuk kecamatan kalibaru diperoleh fakta sebagai berikut: desa putukrejo paslon suara, paslon suara: desa kaliori: paslon suara, paslon suara. bahwa berdasarkan form model da kwk untuk kecamatan gantang. desa waturejo: paslon suara, paslon suara: desa lombok: paslon suara, paslon suara, bahwa berdasarkan pada fakta raihan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) dan pasangan calon nomor urut pemohon) pada (enam) desa (tiga) kecamatan yang berbeda sebagaimana terurai atas, dapatlah disimpulkan bahwa walau pada kenyataannya desa desa pada kecamatan singosari, kalibaru, dan gantangakan tetapi perolehan hasil suara pihak terkait tidak selalu unggul. dengan kata lain, pola kecenderungan pemilih pada desa tiga kecamatan tersebut ternyata tidak koheren dengan perlakuan berupa pembangunan jalan yang sedang berproses (tiga) kecamatan dimaksud. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa oleh karenanya, adanya proyek pembangunan fisik yang menyebar merata seluruh anthro desa kabupaten malang pada tahun selain hal tersebut sebagai realisasi dari pelaksanaan proyek yang sudah dianggarkan dalam apbd dan perubahan apbd, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan pemilih dalam menjatuhkan pilihannya kepada paslon tertentu, apalagi untuk menjatuhkan pilihan kepada pihak terkait sebagaimana dalil pemohon. bahwa proyek pembangunan fisik dinas bina marga pemkab malang tahun anggaran menurut status data per desember berjumlah proyek pekerjaan yang tersebar kecamatan dengan total pagu anggaran sebesar rp. terlebih lagi, desa sumber leleh dan desa kaliombo kecamatan kalibaru sebagaimana dalil pemohon, ternyata nama kedua desa guo tidak ditemukan pada kecamatan kalibaru. oleh karenanya dalil pemohon ini semakin nyata sebagai dalil yang imajinatif, tidak berdasar fakta dan tanpa alas hukum. bahwa sebagai perbandingan pula, bersama ini pihak terkait pertandingan proyek pembangunan fisik pada beberapa kecamatan kabupaten malang dengan pagu anggaran yang variatif, dikreasikan dengan raihan suara pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun sebagai berikut: kecamatan kepanjen dengan pagu anggaran sebesar rp. pihak terkait kalah dan pemohon menang. kecamatan sampit dengan pagu anggaran sebesar rp. pihak terkait kalah dan pemohon menang. kecamatan pakis dengan pagu anggaran sebesar rp. pihak terkait menang, pemohon kalah. bahwa dari data tersebut atas, dan bila dikreasikan dengan perolehan suara, maka semestinya raihan suara pihak terkait pada seluruh kecamatan yang mendapatkan alokasi proyek dimaksud lebih unggul dari pemohon, akan tetapi pada kenyataannya justeru menunjukkan terdapat setidaknya (sebelas) kecamatan yang raihan suara pemohon justeru lebih unggul dari pihak terkait. dengan demikian, sekali lagi harus dipertegas bahasa perihal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pembangunan fisik sebagaimana dimaksudkan dalil pemohon adalah murni sebagai penjabaran dan realisasi dari pelaksanaan apbd tahun anggaran maupun perubahan apbd tahun anggaran danbahwa pemohon mendalilkan kegiatan peresmian proyek dijadikan ajang kampanye, sebagaimana dsn gembur desa kalibaru kecamatan kalibaru pada tanggal november rendra kresna yang sudah tidak lagi menjabat bupati meresmikan mushola dan jalan yang dihadiri kades kalibaru dan camat kalibaru. terhadap dalil guo pihak terkait menyampaikan bahwa dalil pemohon ini adalah fitnah belaka dan karenanya pihak terkait membantahnya dengan tegas. bahwa dengan berpedoman pada penetapan kpu tentang pembagian rayon kampanye, desa kalibaru masuk dalam rayon dan sesuai jadwalnya kampanye pihak terkait desa kalibaru, kecamatan kalibaru adalah tanggal desember bukan tanggal november sebagaimana yang didalilkan secara tanpa dasar oleh pemohon. bahwa lagi pula, setiap kegiatan kampanye dipersyaratkan harus dilakukan pemberitahuan kampanye polres dengan tembusan polsek, panas dan kecamatan setempat. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tentang rayon ini bisa dikenakan sanksi oleh panas sebagaimana yang dilakukan pemohon ketika berkunjung dan melakukan kegiatan kampanye pondok pesantren bungkuk kecamatan singosari. lagi pula apabila peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar adanya, gua non, mestinya sedari dulu sudah dilaporkan sebagai pelanggaran kampanye panwaslih, namun faktanya tidak ada laporan tentang hal tersebut bukti pt.60aj|. tentang pengelolaan pelengkap jalan dan pju program pengelolaan pelengkap jalan dan pju merupakan prioritas dan program pokok dinas bina marga untuk menjaga dan mempertahankan fungsi jalan dan pengangkatannya diberikan porsi yang cukup setiap tahunnya menyesuaikan dengan plafon dan prioritas anggarannya skpd. pelaksanaan program pengelolaan pelengkap jalan dan pju diseluruh wilayah kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sehingga tidak benar bahwa program ini dijadikan ajang pencitraan dan kampanye oleh incumbent. bahwa program kerja pembangunan proyek fisik sebagaimana dalam apbd tahun maupun apbd p tahun anggaran ini adalah program berkelanjutan dari tahun tahun sebelumnya dan dalam pelaksanaannya juga selalu dalam pengawasan dan evaluasi dprd kabupaten malang. mohon periksa surat dprd kabupaten malang nomor bertanggal pebruari perihal: permohonan penugasan bukti pt.61j, surat dprd kabupaten malang nomor bertanggal oktober perihal: permohonan penugasan bukti pt. surat dprd kabupaten malang nomor bertanggal november perihal: permohonan penugasan bukti pt.63j, dan daftar kegiatan fisik dinas bina marga tahun bukti pt.64j. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas pengairan dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi bahwa program rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi mendapat alokasi anggaran dalam apbd perubahan tahun anggaran dari menjadi rp. hal tersebut dikarenakan mengantisipasi kekurangan air pada musim kemarau panjang tahun lokasi lokasi tersebut merupakan daerah kritis, bangunan sarana prasarana irigasi rusak dan kondisinya berupa saluran sederhana (saluran tanah) sehingga banyak kehilangan debit air, sebagaimana foto terlampir. bahwa pada dinas pengairan pemerintah kabupaten malang tidak terdapat paket pekerjaan drainase desa wayurejo dan dusun karangrejo desa gandusari kecamatan pun sebagaimana dalil permohonan pemohon. demikian sebagaimana tanggapan dinas pengairan pemkab malang bukti pt.mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas cipta karya dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang pembangunan saluran drainase gorong gorong bahwa tambahan anggaran dari apbd perubahan karena banyaknya (besarnya) aspirasi masyarakat terhadap penyediaan prasarana dasar permukiman baik hasil penjaringan dari musrenbang, proposal maupun usulan usulan langsung dari masyarakat serta hasil rapat rapat kerja dengan komisi terkait dprd kabupaten malang, yakni: bangunan drainase gorong gorong adalah bagian infrastruktur prasarana dasar permukiman yang tujuannya adalah upaya menunjang penyehatan lingkungan: untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan akhir tahun anggaran karena jadwal waktu perubahan anggaran keuangan pak) sesuai dengan berlakunya tahun anggaran berada bulan oktober, november, dan desember (sesuai apbd perubahan tahun anggaran pekerjaan dengan nilai relative kecil sistem pemilihan langsung) memang kebutuhan anggaran paket pekerjaannya kecil, yaitu tingkat lingkungan permukiman atau dengan skala rukun tetangga). ada lebih kabupaten malang yang digunakan sebagai alat ukur indikator kinerja dinas cipta karya dan tata ruang dalam penyediaan prasarana dasar permukiman. sedangkan jumlah anggaran tesebut hanya bisa mengcover lebih kurang paket pekerjaan lokasi atau paket14. yo. demikian sebagaimana keterangan dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten malang bukti pt.66j|. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas koperasi dan ukm dengan ini dijelaskan sebagai berikut: program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif bahwa berdasarkan usulan program dan anggaran dari kecamatan wilayah kabupaten malang melalui musrenbang kepada skpd dinas koperasi dan umkm masih bawahpagu anggaran. data pelaku umkm wilayah kabupaten malang tahun sejumlah unit adalah data yang merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo diperoleh dari sensus ekonomi dari bps provinsi jawa timur, sehingga pelaku ukm pembentukannya tidak difasilitasi melainkan tumbuh berdiri secara mandiri. tentang program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif umkm. bahwa kenaikan anggaran untuk meningkatkan pencitraan adalah tidak benar, hal ini dapat dijelaskan bahwa peruntukannya tidak digunakan menampilkan laporan khusus dalam bentuk iklan surat kabar dan gelar pameran masa kampanye, tetapi untuk kegiatan bimbingan teknis pada sector pertanian dan peternakan sekaligus memfasilitasi koperasi yang bergerak pengelola unit usaha pakan ternak. bahwa konsentrasi pelaksanaan tugas dinas koperasi dan umkm adalah memastikan tumbuh dan berkembangnya koperasi dan umkm kabupaten malang, bukan untuk kepentingan pemeran pasangan calon tertentu. dan perihal perkembangan koperasi dan umkm tersebut bisa dilihat pada. dan laporan realisasi anggaran tahun bukti pt. |). bahwa atas prestasinya tersebut, dinas koperasi dan umkm kabupaten malang telah beberapa kali mencatat prestasi dan meraih penghargaan dalam kurun waktu tahun demikian sebagaimana daftar penghargaan dan prestasi tahun bukti pt.69j, dan keterangan dari dinas koperasi dan umkm kabupaten malang bukti pt.70j. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang pengadaan pakaian dinas bahwa pemohon mendalilkan pengadaan pakaian dinas dalam tahun pada awalnya dalam apbd dialokasikan sebesar rp.rp. atau naik (persen). kenaikan anggaran pakaian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idya tidak semua pegawai honorer, khususnya gtt mendapat jatah pakaian kaki tersebut. bahwa dalil pemohon ini adalah tidak benar oleh karena: kenaikan anggaran pengadaan pakaian dinas pada perubahan apbd tahun diantaranya dialokasikan untuk pengadaan pakaian dinas harian, belanja pakaian olah raga dan sepatu olah raga, belanja jaket, topi dan perlengkapan pakaian lainnya dan kain bahan pakaian lintas. latar belakang pemerintah kabupaten malang mengalokasikan pengadaan seragam kain khaki pada tahun karena pegawai lingkungan pemerintah kabupaten malang terakhir diberikan seragam khaki pada tahun beberapa kegiatan tidak dilakukan pencairan dalam rekening tersebut dalam rangka prinsip kehati hatian yaitu ongkos jahit seragam kaki senilai rp. ongkos jahit kain seragam duka rp. belanja jaket dan rompi rp. pengadaan sepatu olah raga rp. kain lintas dan perlengkapan dan ongkos jahit rp. pengadaan pakaian dinas tahun tidak dilakukan secara mendadak, hal tersebut dapat dijelaskan kronologinya sebagai berikut bahwa proses pengadaan kain membutuhkan waktu yang lama meliputi survey kain, survey harga, penetapan spesifikasi teknis serta harga perkiraan sendiri hps), termasuk uji laboratorium. pada tanggal mei dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset telah mengirimkan surat kepala unit layanan pengadaan ulp) kabupaten malang perihal permohonan pelaksanaan pengadaan kain seragam kain khaki melalui proses lelang. pada tanggal agustus kepala unit layanan pengadaan ulp) menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kain seragam khaki pejabat pembuat komitmen dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selanjutnya pada tanggal agustus dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian kontrak pengadaan seragam kain khaki antara pejabat pembuat komitmen dengan pemenang lelang. dengan masa pelaksanaan selama hari kalender terhitung mulai agustus sampai dengan november pada tanggal oktober penyedia barang telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan kain seragam khaki pejabat pembuat komitmen. kemudian pada tanggal november mulai pelaksanaan pendistribusian kain seragam .khaki kepada seluruh pegawai lingkungan pemerintah kabupaten malang tentang belanja hibah bahwa pemohon mendalilkan belanja hibah dalam tahun ini mencetak rekor tertinggi dalam apbd dialokasikan rp. kemudian ditambah lokasinya dalam perubahan apbd menjadi rp. atau naik yang disahkan tanggal september demikian pula tentang mekanisme pengajuan bantuan hibah dilaksanakan melalui proses penyusunan rencana kerja dan rupiahahwa dalil permohonan pemohon ini adalah tidak benar, dan fakta yang sebenarnya dapat pihak terkaikenaikan belanja hibah utamanya karena untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun yang membutuhkan total anggaran sebesar rp. , . yang terdiri dari: kpu rp. bawaslu rp. pam pilkada: rp. yang sebelumnya dicadangkan sebesar rp. selain tambahan untuk pelaksanaan pilkada serentak juga dialokasikan hibah kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan, termasuk hibah kepada knpi. dan juga beberapa organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti mui, dmi, kup, baz, tempat ibadah, lpt@, badan wakaf, koni, pramuka dll. belanja hibah tidak bisa diobral untuk berbagai lembaga dan kelompok masyarakat karena calon penerima hibah harus diverifikasi dulu oleh skpd. terkait, kemudian dibuatkan keputusan bupati dan nph sebagaimana ketentuan dalam pemberian hibah, bahwa belanja hibah apbd pada badan lembaga organisasi pada tahun anggaran khususnya kepada knpi nilainya tidak berbeda dengan tahun dan yakni sebesar rp. hal ini sekaligus juga membantah dalil pemohon bahwa pemberian hibah ini untuk kepentingan kemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun dan juga karena faktor ketua knpi malang adalah anaknya pihak terkait. namun pada faktanya, ketua knpi bernama kresna dewata prosa dimaksud baru menjabat ketua knpi malang pada tahun yang lalu. mohon periks.71aj, dan surat surat kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kabupaten malang nomor tanggal januari perihal: penjelasan terkait hibah knpi bukti pt.71bj. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tentang belanja bantuan keuangan kepada desa bahwa adalah tidak benar dalil pemohon yang menyebutkan belanja bantuan keuangan kepada desa yangng mengalokasikan anggaran dana desa yang bersumber dari apbd,rp. , . kemudian dalam perubahan apbd bertambah menjadi rp. , . pemohon juga mendalilkan bahwa dalam pelaksanaannya ditemukannovember sehingga hal ini menyebabkan kepala desa dibuat tergantung, terikat dan dikendalikan oleh incumbent. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun dialokasikan sebagai berikut add le) dana desa uang duka ko) tali asih ko) kades bantuan ko) pilkades tambahan ds. tamansari ppp uap sak ane| penambahan alokasi anggaran dalam apbd pak dapat dijelaskan sebagai berikut dana desa dd) yang bersumber dana dari apbn dianggarkan pada apbd induk tahun sebesar dalam tahun berjalan terbit peraturan menteri keuangan nomor tidak. tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, dimana pemerintah merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo nomor urut dan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati malang bahwa keputusan memohontanggalbukti: dengan perincian sebagai berikut: pasangan calo memperoleh suara terbanyak pertama. pasangan calo, memperoleh suara terbanyak kedua, pasangan calo, memperoleh suara terbanyaksatu) rendra kresna dan sanusi diperoleh menggunakan cara penyelewengan anggaran yang dilakukan pada masa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraankabupaten malang mendapatkan alokasi sebesar rp. (untuk desa) sehingga baru bisa dianggarkan pada apbd perubahan keterlambatan penyaluran anggaran dana desa dan add dijelaskan bahwa: penyaluran dana desa sesuai ketentuan adalah sebagai berikut tahap sebesar pada bulan april tahap sebesar pada bulan agustus tahap ill sebesar pada bulan oktober namun dalam pelaksanaannya penyaluran dari akun rekening kas umum negara) rsud rekening kas umum daerah) tidak sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada pmk tersebut, adapun pengaturannya sebagai berikut tahap sebesar masuk rsud pada tanggal mei dan disalurkan rekening kas desa pada bulan juni s d juli hal ini terjadi karena camat harus mengevaluasi anggaran pendapatan belanja desa sebagai persyaratan pencairan tahap tahap sebesar masuk rsud pada tanggal agustus dan disalurkan rekening desa pada bulan september s d oktober karena desa harus mengganti nama rekening ppid menjadi rkd (rekening kas desa) tahap iii sebesar masuk rsud pada tanggal desember dan disalurkan rekening kas desa pada tanggal desember mengingat baru desember terdapat transfer dari pusat daerah. bukti terlampir) untuk alokasi dana desa add) yang bersumber dari dana apbd proses pencariannya didasarkan peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, yaitu setiap permohonan pengajuan pencairan melalui surat pengantar camat dengan dihampiri laporan perkembangan atau realisasi fisik dari penggunaan add tahap sebelumnya, sehingga bagi desa yang belum melaporkan laporan realisasi fisik tahap sebelumnya, tidak dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persyaratan administrasi. yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id harus dipenuhi desa terlambat dan transfer dari pusat yang terlambat menjadikan penyaluran desa juga terlambat tahun pertama implementasi undang undang nomor tentang desa. demikian sebagaimanabukti pt. kronologis pengadaan kain seragam khaki tahun anggaran bukti pt. surat kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset kabupaten malang nomor bukti pt. dan. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada dinas pertanian dan perkebunan dengan ini dijelaskan sebagai berikut: tentang program peningkatan sistem intensif dan insentif bagi petani kelompok tani. bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pertanian dan perkebunan ditujukan guna pencapaian peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pertanian dan perkebunan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan dan swasembada pangan yang merupakan keterpaduan program dan kegiatan kabupaten malang hingga pemerintah pusat dalam salah satu nawacitanya. pencapaian dimaksud dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan salah satunya melalui program sistem insentif dan disnisentif bagi petani kelompok tani dalam bentuk kegiatan antara lain pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan sumber air untuk irigasi pipanisasi, dam parit, permukaan air tanah), pembangunan rehabilitasi jalan usaha tani jut). dalam apbd tahun anggaran apbd dan dak reguler untuk program dimaksud sebesar rp. dengan mendasari alokasi sebelumnya yang sudah tertuang dalam kua pas tahun sedangkan dalam perubahan apbd perubahan pak) tahun untuk tambahan sebesar rp. ada peningkatan sebesar sehingga jumlah keseluruhan menjadi rp. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo hal ini berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalamtunjuk (terlampir). pemanfaatan dana alokasi khusus dak) tambahan tersebut mengacu pada peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor permintaan rc. tentang petunjuk teksedangkan pelaksanaan kegiatan menyesuaikan atau mendasari surat kepala biro perencanaan sekretariat jendral kementrian pertanian nomor rc. a. tanggal januari tentang proposal dak tambahan bidang pertanian tahun sehingga perencanaan dan pelaksanaan dalam alokasi masing masing kegiatan berdasarkan proposal yang diajukan oleh petani kelompok tani dengan volume dan besaran anggaran yang bervariasi hingga menjadi akumulasi sebesar yang dimaksud atas. demikian sebagaimana. bahwa berdasarkan penetapan alokasi dana alokasi khusus tambahan pendukung korban prioritas kabinet kerja tahun anggaran untuk provinsi kabupaten kota bidang pertanian, menetapkan dana alokasi khusus dak) untuk bidang pertanian kabupaten malang adalah sebesar rp. demikian sebagaimana tertuang dalam.76j, sebagaimana pula yang tertuang dalamenetapkan rincian dana alokasi khusus tambahan bagi dinas pertanian adalah sebesar rp. rp. bukti pt.77j. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada bagian humas dengan ini dijelaskan sebagai berikut: bahwa mengenai program pembinaan industri rokok dan tembakau, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut: anggaran sebelum p apbd rp. setelah p apbd rp. terjadi penambahan sebesar dengan sumber dana dct anggaran dipergunakan untuk program sosialisasi ketentuan bidang cukai undang undang nomor tahun tentang cukai) dengan rincian: administrasi atk, rapat rapat koordinasi): iklan display himbauan penggunaan pita cukai legal media cetak, titik baliho himbauan penggunaan pita cukai legal. program ini merupakan program rutin bagian hubungan masyarakat dari tahun tahun yang memiliki tupoksi untuk mensosialisasikan himbauan maupun ekspor hasil hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media massa. sedangkan untuk tambahan anggaran sebesar dipergunakan untuk pengadaan papan visual videotron) yang terletak depan kantor sekretariat daerah kabupaten malang kepanjen. perencanaan, proyek fisik dan pengawasan). pertimbangan pembangunan papan visual videotron) adalah karena saat ini seiring dengan perkembangan serta sejalan dengan modernisasi sarana promosi dan sosialisasi, dipandang perlu untuk mengadakan sarana sosialisasi melalui media luar ruang seperti videotron, mengingat kabupaten malang telah tertinggal dari pemerintah daerah lain yang lebih dahulu memiliki videotron sebagai sarana himbauan dan sosialisasi hasil hasil pembangunan yang dilaksanakan. videotron ini nantinya dipergunakan selain sebagai sarana sosialisasi ketentuan bidang cukai juga sebagai media sosialisasi program program pembangunan. bahwa kenaikan anggaran yang bersumber dari dbhcht tidak adan korelasinya dengan pilkada kabupaten malang melainkan memang semata karena kebutuhan akan adanya media sosialisasi yang efektif dan efisien. demikian sebagaimana surat kabar humas kabupaten malang. nomor tangal januari perihal: penjelasan tentang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan kenaikan anggaran pada pos anggaran kecamatan dengan ini dijelaskan sebagai berikutyang secara normatifdalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tersebut mengamanatkan agar seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara paten dan dengan diterbitkannya peraturan bupati malang nomor tahun tentang pendelegasian sebagian wewenang bupati kepada camat dan didukung denganuntuk kecamatan dan keputusan bupati nomor kep tentang penetapan (dua puluh enam) kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi terpadu kecamatan kabupaten malang. bahwa dengan diluncurkannya dana desa mulai tahun sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa, makmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang salah satunya mendorong peran dan fungsi camat untuk memfasilitasi, mensupervisi, mengevaluasi dan memverifikasi terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang rata rata setiap desa kabupaten malang pada tahun anggaran mendapat pagu dana desa dan alokasi dana desa antara sampai dengan seperti juga tertuang pada peraturan bupati malang nomor tahun tentang pendelegasian sebagaian wewenang bupati kepada camat bab bidang non perizinan pada huruf melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. bahwa dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peran serta fungsi termasuk kewenangan camat, maka adalah wajar dan tidak secara tiba tiba jika ada penambahan alokasi anggaran kecamatan sebagaimana prinsip money follows function, dan kenaikan belanja langsung kecamatan tersebut sudah dibahas serta disetujui dprd kabupaten malang yang pada akhirnya dituangkan.79j, peraturan bupati malang nomor tahun tentang pendelegasian wewenang bupati kepada camat bukti pt.80j,bahwa dengan demikian dalil pemohon yang mengaitkan antara kenaikan atau penambahan anggaran belanja langsung kecamatan dengan penggalangan masa untuk kemenangan pihak terkait adalah tidak logis dan mengada ada, sehingga harus dikesampingkan. bahwa sekali lagi, perubahan apbd bukanlah sebagai sebuah manuver yang dilakukan oleh pemerintah (apalagi oleh pihak terkait) untuk suatu maksud merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mempengaruhi minat pemilih dan atau untuk memenangkan kompetisi pemilihan bupati wakil bupati malang tahun melainkan perubahan apbd cast dimaksudkan sebagaihwa menurutgubernur bupati walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan, pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. selanjutnya, kekuasaan tersebut dilimpahitu sendiri sebagai pengguna anggaran barang daerah bawah koordinasi dari sekretarisbahwa oleh karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaannya apbd tersebut perlu perubahan atau penyesuaianmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.imerupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pns, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta. keadaan darurat..bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan atas, perlu pihak terkait tegaskan bahwa.83j adalah didasarkan pada pertimbangan perkembangan yang tidak sesua. bahwa lagi pula, sebagaimana yang disampaikan atas bahwa mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah perda) tentang perubahan apbd kabupaten malang tahun sudah dilaksanakan berdasarkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idrakyat daerah tentang tata cara pembentukan perda. bahwa mekanisme pembahasannya juga sudah sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan dprd kabupaten malang nomor tahun tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten malang. mohon periksabukti pt. dan. bahwadan rapat paripurnamemenuhi kuorum dan juga dihadiri oleh fraksi pdi perjuangan selaku partai yang mengusung pemohon sebagai calon bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa kedua rapat paripurna dengan agenda pembahasan perubahan apbd tersebut atas dipimpin oleh ketua dprd kabupaten malang bernama drs. hari sasongko yang nota bene adalah salah satu kader terbaik pdi perjuangan kabupaten malang. bahwa hal yang sangat membanggakan dan membesarkan hati pihak terkait adalah adanya peran besar dan saran pendapat yang lahir dari pemikiran pemikiran brilliant para anggota dprd kabupaten malang, khususnya dari fraksi pdi perjuangan yang disampaikan dalam pemandangan umum bersama fraksi fraksi dprd kabupaten malang terhadap rancangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran yang pada pokoknya menyampaikan bahwa: proses penganggaran sebagaimana telah disampaimerupakan tahun terakhir dari rpm kabupaten malang tahun dengan mengangkat tema pemantapan pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan pusat pusat ekonomi dan pariwisata, daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat memang sudah seharusnya menjadi bagian komitmen dan kerja keras kita semua terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik dan tanpa adanya diskriminasi . pemandangan umum ini ditandatangani oleh ir. budi kriwiyanto selaku ketua fraksi pdi perjuangan bersama sama dengan para ketua fraksi yang lainnya bukti pt.86j. kebanggan yang sama telah pula pihak terkait rasakan sebelumnya yakni sewaktu anggota fraksi pdi perjuangan bersama fraksi fraksi yang lainnya memberikan. bahwa pada tanggal agustus dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten malang, yang tentu saja didalamnya ada fraksi pdi perjuangan, telah membuat sejarah yang sangat membanggakan bagi masyarakat kabupaten malang karena telah menandatangani:8j) yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya9j. bahwa oleh karenanya, penggunaan apbd berkaitan dengan keseluruhan kegiatan yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan cast adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dengan posisinya sebagai incumbent pasangan calon nomor urut (satu) atas nama rendra kresna dan sanusi telah menggunakan perubahan apbd serta menggunakan aparatur sipil negara untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati malangtanpa pembahasan secara benar dengan dprd kab. malang dalam mengalokasikan dan meningkatkan jumlah pembelanjaan pada pemerintahan kabupaten malang. . bahwa peningkatan dan pengalokasian perubahan anggaran apbdmalang tahun dalam rangka mempertahankan posisinya dan memenangkan dirinya kembali sebagai bupati malang untuk kedua kalinya. bahwa terjadi peningkatan anggaran yangbahwa telah terjadi peningkatan anggaran yang fantastis dari apbd perubahan apbd bahkan juga terdapat penganggaran yang sama sekali tidak pernah dianggarkan dalam apbd maupun tetapi dimunculkan dalam apbd tahun bahwa penetapan perubahan apbd tanggal september sedangkan realisasi anggaran serta pelaksanaan program kegiatan pada awal bulan oktober (masa kampanye), bahkan semakin gencar dilakukan pada bulan desember (minggu tenang pemilukada) yang disertai dengan kampanye terselubung dengan menyebut bantuan dari rendra sanusi pasangan nomor urut sehubungan dengan penyimpangan penyalahgunaan anggaran apbd tahun oleh paslon nomor rendra kresna sanusi selaku incumbent diuraikan dalam gugatan guo pada halaman s d bawah ini yang dibuktikan dengan bukti s d merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukan merupakan pelanggaran dan sama sekali tidak berkaitan dengan kampanye pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun selain itu, penggunaan apbd telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan bpk). lagipula hal tersebut tidak dapat dibuktikan signifikansinya dalam mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atautentang dalil realisasi dan pemanfaatan apbd perubahan masa kampanye dan hari tenang bahwa sebagaimana telah diuraikan muka, apbd perubahan disahkan menjadi perda kabupaten malang nomor tahun adalah tanggal september (mohon periksa vide bukti pt. sedangkan masa kampanye berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten malangertanggal april vide bukti pt.79j adalah mulai tanggal agustus s d tanggal desember masa pendaftaran pasangan calon adalah tanggal s d juli dan masa masa tenang tanggal s d desember dan surat keputusan menteri dalam negeri mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan selaku bupati kabupaten malang atas nama rendra kresna adalah pada tanggal oktober bahwa berdasarkan urutan waktu berupa: (i) masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, dimana pada saat pihak terkait didaftarkan sebagai pasangan calon bupati sudah menyertakan surat keterangan pengunduran diri sebagai bupati adalah tanggal s d juli (ii) masa kampanye adalah tanggal agustus s d desember (iii) pengesahan apbd perubahan menjadi perda nomor tahun adalah tanggal september (ii) masa tenang adalah tanggal s d desember maka program progam dalam apbd perubahan dan realisasi anggarannya memang niscaya, bahkan menurut hukum harus dilaksanakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bertepatan dengan masa kampanye dan hari tenang penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten malang tahun sebab apabila program dan realisasinya tidak dilaksanakan dalam masa kampanye dan hari tenang, maka tidak lagi tersedia waktu yang cukup mengingat berbarengan dengan tutup tahun anggaran bahwa lagi pula, ketika pelaksanaan program dan realisasi anggaran apbd perubahan guo, pihak terkait sudah tidak lagi menjabat sebagai bupati kabupaten malang sehingga kendali kekuasaan pemerintah daerah sudah tidak lagi ada pada calon bupati pihak terkait. terlebih lagi secara faktual calon bupati pihak terkait tidak pernah sesekali memanfaatkan pelaksanaan program dan realisasi anggaran apbd perubahan guo untuk kampanye, apalagi menjadikannya sebagai instrumen pemenangan dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahwa berdasarkan fakta dan hukum guo, maka dalil pemohon itis tidak terbukti. untuk itu harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan. tentang netralitas aparatur sipil negara bahwa mengenai dalil permohonan pemohon perihal pelibatan aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pihak terkait, bersama ini ditegaskan bahwa pihak terkait sama sekali tidak pernah menggunakan aparatur sipil negara untuk kepentingan pemenangan pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun kalaupun sekiranya terdapat aparatur sipil negara yang melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun gua non, maka hal itu sama sekali bukan karena permintaan dan kemauan pihak terkait. bahwa sebagaimana ditemukan muka, dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun pihak terkait berkomitmen mengikuti keseluruhan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. lagi pula pihak terkait sudah bukan lagi sebagai bupati malang, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan atau mengerahkan aparatur sipil negara pemerintahan kabupaten malang untuk mendukung dan atau memenangkan pihak terkait. terlebih lagi, pemerintahan kabupaten malang melalui surat bupati malang nomor tanggal november perihal netralitas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pegawai aparatur sipil dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah bukti pt.90j, telah menghimbau kepada seluruh satuan kerja perangkat dinas dan staf pada kantor pemerintahan daerah kabupaten malang, para direktur dan staf badan usaha milik daerah kabupaten malang, camat se kabupaten malang, lurah kepala desa se kabupaten malang dan seluruh aparatus sipil negara pemerintah kabupaten malang, yang pada pokoknya berisikan himbauan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk bertindak netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun bahkan dalam himbauan dimaksud disampaikan pula ancaman sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melanggar himbauan agar bersikap netral guo. bahwa sejauh pengetahuan pihak terkait, memang benar terdapat aparatur sipil negara yang terlibat pada kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun namun hal itu dalam kedudukannya selaku desk pilkada, sebagaimana keputusan bupati malang nomor: kep tentang desk pemilihan bupati dan wakil bupati malang tahun dalam rangka melaksanakan ketentuan permendaglah dibentuk desk pilkada sebagai berikut: jabatan dalam keanggotaan desk, diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten malang. jabatan dalam sekretariat desk, diketuai oleh kasubbag otda pada bagian tata pemerintahan. mohon periksa bukti pt. bahwa terhadap dalil panwaslih kabupaten malang tidak melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap politik anggaran terkait perubahan apbd yang didalilkan pemohonsebagai bantuan dari calon bupati pihak terkait, maka sebagaimana bantahan dan uraian pihak terkait muka, hal itu disebabkan semata karena memang tidak ada fakta adanya pelanggaran guo, bukan karena panwaslih tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id panwaslih penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten malang. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran pelanggaran yang dilaporkan dan didalilkan pemohon dilakukan oleh pihak terkait tetapi panwaslih kabupaten malang didalilkan tidak menindak lanjuti, pihak terkait membantah dengan tegas dan membuktikannya dengan menyampaikan keterangan berikut: bahwa berdasarkaniperoleh fakta bahwa dari sekian banyak pelanggaran baik yang dilaporkan dan atau yang ditemukan oleh panwaslih kpu kabupaten malang, ternyata hanya ada (satu) dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh hm. sanusi calon wakil bupati nomor urut yang menjanjikan rekreasi gratis kepada anggota keluarga abu bani aminah sebagaimana termuat dalam berita koran harian jawa pos radar malang tanggal september halaman akan tetapi setelah dilakukan proses penanganan oleh panwaslih kabupaten malang diperoleh fakta bahwa tidak terdapat pelanggaran unsur kampanye dan tidak ada janji untuk memberikan sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh sanusi calon wakil bupati nomor urut tersebut bukti pt. bahwa sebaliknya, fakta justru menunjukan pemohon lah yang justru banyak melakukan pelanggaran sebagaimana. bahwa pemohon juga telah melakukan beberapa pelanggaran dan telah dijatuhi sanksi oleh penyelenggara, demikian sebagaimana surat peringatan tertulis yang dikeluarkan olehitempat ibadah dan pendidikan, melanggar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id huruf pkpu nomor juncto huruf bukti pt.94j. bahwa pelanggaran pemohon masih terjadi dibeberapa tempat, sebagaimanatanpa menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf pkpu nomor bukti pt. dan sesuai surat kpu kabupaten malang nomor kpu kab x11 tanggal desember telah diberikan pulaengan melibatkan orang asing dengan pakaian yang tidak sopan, yakni hanya menggunakan bra dan celana dalam saja.ihan bupati dan wakil bupatiihan bupati dan wakil bupati malang tahun berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survey independen, diantaranya laporan survei kabupaten malang yang dikeluarkan oleh indo barometer bahwa elektabilitas pasangan calon nomor urut pihak terkait sedangkan pasangan calon nomor urut pemohon) adalah bukti pt. laporan survei kabupaten malang yang dikeluarkan oleh lingkaran survei indonesia lsi) bahwa elektabilitas pasangan calon nomor urut. pihak terkait sedangkan pasangan calon nomor urut pemohon) adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti pt.ahwa tingkat popularitas rendra kresna adalah bukti pt.98j,ahwa peta kekuatan pemilihan bupati dan wakil bupati malang, pihak terkait diusung didukung oleh kekuatan gabungan partai politik dengan jumlah kursi keanggotaan dprd, sedangkan pemohon didukung oleh partai politik dengan kursi bukti pt. bahwakoalisi partai pengusung partai golkar, pkb, partai demokrat, partai nasdem, partai gerindra), dan partai pendukung pks, pan, hanura, pbb, pkpi) yang total raihan kursinya dprd kabupaten malang dan dibandingkan dengan pemohon yang dicalonkan oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) dengan hanya kursi, ditambah lagi dengan prestasi prestasi pihak terkait selama menjadi bupati malang periode maka hasil perolehan suara pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malangmemohon) yang tidak fairness dan partisan. oleh karenanya, dalil sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon yang menyebutkan kemenangan pihak terkait adalah akibat penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati malang. bahwa lagi pula baik dalam mengelola pemerintahan selama menjabat sebagai bupati malang tahun pihak terkait selalu menerapkan sistem transparency baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam hal urusan kebijakan dan informasi lainnya. sebagai salah satu contohnya adalah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. yang pada pokoknya adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara para pihak dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah bukti pt.100j, dan untuk meneguhkan prinsip dan sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut terbukti dengan adanya hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten malang tahun anggaran yang mendapatkan opini: wajar tanpa pengecualian. demikian sebagaimana surat badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi jawa timur nomor hp xvii.sby bertanggal mei bukti pt.101j. oleh karenanya adalah wajar apabila selama menjabat sebagai bupati malang tahun pihak terkait meraih banyak prestasi dan penghargaan sebagaimana daftar prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah kabupaten malang tahun bukti ptmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati malangdata agregat kependudukan per kecamatan dak2), dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malang tahun keputusan kpu kabupaten malang nomor pts bukti model db kwkmalangptampitantmanjing wetain puculuuingosaronosarirangplosirtoyudjakrazirmplibarmpelgadiondanglegedaonomulyaupersatuan pembangunan, dalam hal ini diwakili oleh: nama drs. suryadharma ali, pekerjaan jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan: kewarganegaraan indonesia: alamat jalan diponegoro nomor jakarta pusat nomor telepon nomor facsimile il. nama organ chairul mahir: pekerjaan nomor telepon nomor facsimile berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberikan kuasa kepada ahmad yani, s.h., hadapi ilham, s.h., iwan herlinarto, s.h., m.h., jou hasyim waimahing, s.h., m.h., ahmad bay lubis, s.h., junaidi, s.h., m.h., bulan h.n., s.h., m.h., wakil kamal, s.h., m.h., abd. razak usman, s.h., fadli nasution, s.h., febri handayani, s.h., m.h., dr. drs. arman remy, m.s., m.m., m.h., ph. d., iman suseno, s.h., dan hj. andi nurul asking, s.h., m.h., para advokattpenasehat hukum darjakarta pusat: khusus untuk pemohon daerah pemilihan jawa tengah dan daerah pemilihan pekalongan memberikan kuasa kepada mohammad syakir, s.h., m.h., musta'an, s.h., dan moh. aborsi, s.h., ketiganya anggota tim advokasi tanah pemenangan pemilu legislatif lp2l) dewan pimpinan wilayah partai persatuan pembangunan jawa tengah yang beralamat jalan menjangan semarangpu), berkedudukan jalan imam bonjol jakartadandidik soekarno, s.h., effendi harahap, s.h., anton hutabarat, s.h., joseph suwardi sabda, s.h., l.l.m., muhammad gaib, s.h., nominaliyanto tulungalo, s.h., jehezkieldvy sudarso, s.h., c.n., daily rowelcis, s.h., marie erna e., s.h., m.h., nurtamam, s.h., lawan, s.h., cahyaning n.w.s.h., melandonna mailova, s.h., arie eko yuliearti, s.h., m.h., dan annisa kusuma hansard, s.h., para jaksa pengacara negara pada kejaksaan agung republik indonesia yang tahun juncto peraturanka permohonan pemohon seharusnyard kabupaten sumenep, dprd provinsi maluku utara, dprd iii provinsi maluku utara, dprd kota batam, dprd kabupaten rejang lebong, dprd kabupaten maluku tengah, dprd provinsi sumatera selatan, dprd kabupaten lombok timur, dprd provinsi maluku, dprd kota bandung, dprd kota makassar, dprd kota makassar, dprd kota makassar, dprd kota makassar, dprd kabupaten kapuas, dprd kabupaten serdang bedagai, dprd kabupaten karawang, dprd provinsi jateng, dprd provinsi jateng, dprd kota binjai, dprd kabupaten lhokseumawe, dprd kabupaten teluk bintuni, dprd vii provinsi lampung, dprd kabupaten bangkalan, dprd provinsi sumatera utara, dprd kabupaten tanggamus, dprd iii provinsi jambi, dprd kabupaten pekalongan, dprd provinsi riau, dprd provinsi nad, dprd kota gorontalo, dprd kabupaten jepara, dprd kabupaten kapuas kuala. dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menurut ketentuan kuh perdata sehinggabahwa dokumen yang dijadikan bukti lawan harus merupakan dokumen asli. hal tersebut didasarkan padaapaberdasarkan hal hal tersebut, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi jumah 1214suara| .355suara| suara bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan oleh kpu kabupaten halmahera utara terhadap partai amanat nasional pan) dalam hasil rekapitulasi, tercatat suara, seharusnya berjumlah suara, berdasarkan uraian tersebut pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara kpu kabupaten halmahera utara tersebut: berdasarkan hal halitahun tanggal mei tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota dprd provinsi maluku utara tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kabupaten halmahera utara yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib: menetapkan perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara ppk kecamatan tobelo sebanyak suara dan ppk kecamatan loloda kepulauan suara ppp sebesar suara, sehingga hasil rekapitulasi suara ppp yang benar untuk dprd provinsi maluku utara daerah pemilihan adalah seharusnya sebesar suara, bukan sebesar suara, sehingga partai persatuan pembangunan berhak mendapatkan (satu) kursi: membatalkan penggelembungan suara partai gerindra bari suara menjadi suara, membatalkan penjumlahan akhir dari partai amanat nasional pan) dari suara menjadi suarakabupaten halmahera utara nomor pen aa v keberatan atas hasil rekapitulasi perhitungan suara kpu halmahera utara), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu halmahera utara tanggal april bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan loloda kepulauan), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan tobelo): bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan kao teluk), bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan meliput): bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan tobelo timur): bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan tobelo selatan), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan tobelo utara): bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan galena), bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan galena selatan), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan galena barat), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan galena utara), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan morotai selatan): bukti surat bawaslu kabupaten halmahera utara bawaslu hu v menonaktifkan sementara ketua dan anggota kpu kabupaten halmahera utara), bukti bawaslu kabupaten halmahera utara penerimaan laporan parpol ppp halmahera utara), bukti bawaslu kabupaten halmahera utara kajian laporan parpol ppp halmahera utara): bukti surat dprd kabupaten halmahera utara nomor dprd halus rekomendasi penonaktifan ketua dan anggota kpu kabupaten halmahera utara), bukti surat aliansi partai politik peserta pemilu kabupaten halmahera utara pembatalan berita mara rekapitulasi perhitungan suara kpu kabupaten halmahera utara): bukti surat sekretaris daerah pemda kabupaten halmahera utara nomor usul menonaktifkan ketua dan anggota kpu kabupaten halmahera utara), bukti media lokal hariansurat sekteratis pemda halmahera utara nomor tanggal mei perihal tindak lanjut menonaktifkan ketua dan anggota kpu kab. halus: bukti surat kpu halmahera utara kpu halus! v tanggal mei perihal penyampaian hasil pleno kpu halmahera utara tanggal mei bukti surat sekretaris pemda halmahera utara nomor tanggal juni perihal penarikan personil pns dan honor daerah pada sekretaris kpu kabupaten halus, menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal dan mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: isa asyari bahwa data rekap pleno provinsi yang dikirim melalui kabupaten, mengandung banyak kesalahan, baik berupa penggelembungan, pengurangan maupun salah jumlah, misalnya untuk ppk teluk yang seharusnya suara digelembungkan menjadi suara,bahwa partai gerindra ppk tobelo timur suara menjadi suara. ppk tobelo selatan suara digelembungkan menjadi suara. ppk tobelo suara digelembungkan menjadi suara. ppk tobelo utara suara digelembungkan menjadi suara. ppk galena suara digelembungkan menjadi suara. galena selatan suara digelembungkan menjadi suara. galena barat suara digelembungkan menjadi suara. ppk galena utara suarasuara: bahwa setelah pleno, saksi melakukan komplain melalui surat dengan disertai bukti yang diserahkan pada ppk, namun komplain tersebut tidak ditanggapi, samsul hadi, pimpinan ppp maluku utara bahwa pada rekapitulasi dapil provinsi maluku, kpu halmahera utara hanya menayangkan angka angka partai secara umum. pada tanggal april hingga mei kpu halmahera utara melakukan perubahan data secara sepihak yang dilaksanakan hotel: bahwa saksi melakukan telaah terhadap berita acara, dan ditemukan fakta terdapat, nol, bahwa terdapat penggelembungan kpu untuk pan, seharusnya menjadi suara, bahwa terdapat penggelembungan untuk partai gerindra, kpu halmahera padahal perolehan suara tidak sebesar itu, bahwa saksi membuat surat bertanggal mei perihal keberatan yang ditujukan kepada bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten halmahera utara dengan tembusan kpu provinsi maluku utara: bahwa atas kekurangan suara ppp ini atas penggelembungan pan menyebabkan ppp tidak mendapatkan kursi yang kesepuluh (terakhir): bahwa setelah saksi melakukan crosscheck terhadap ppk, diperoleh data penggelembungan suara partai gerindra dari sampai dengan lebih suara, bahwa suara pan yang benar menurut saksi adalah suara, sedangkan suara ppp yang benar adalah sehingga berhak mendapat kursi yang kebahwhalmahera utarapelaksanaan rekapitulasi suara kpud provinsi maluku utara ada beberapa saksi partai politik partai ppen, pelopor dan ppp) mengajukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik. kpud provinsi provinsi maluku utara tidak menindaklanjuti keberatan saksi partai dimaksud, karena tidak disertai dengan bukti bukti yang cukup. dan menegaskan bahwa ada dua syarat yang dapat ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan data perolehan suara partai politik saat itu juga oleh komisi pemilihan umum apabila data yang disampaikan saksi partai politik sama dengan data yang dimiliki panas. dalam rapat pleno rekapitulasi keberatan data hanya dilakukan saksi partai politik, sedangkan panas provinsi dan kabupaten kota yang hadir tidak melakukan complain data kepada komisi pemilihan umum provinsi, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terebut tidak terpenuhi untuk ditindak lanjuti apalagi dukungan data saksi partai politik tidak yang disampaikan bukan dalam bentuk salinan berita acara melainkan coretan coretan secarik kertas yang dijadikan dasar, dugaan pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai gerindra ppk kabupaten halmahera utara sebagaimana didalilkan adalah tidak benar, karena data mengenai penggelembungan tersebut tidak pernah disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, padahal menurut ketentuan disebutkan bahwa selisih perolehan suara diselesaikan pada setiap tingkatan rekapitulasi. dengan demikian dugaan yang dimaksud oleh pemohon adalah tidak benar dan diragukan keabsahannya karena disampaikan seminggu kemudian setelah usai rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi: selain itu panas kabupaten dan panas provinsi, juga tidak melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara seperti yang disampaikan partai persatuan pembangunan. jumlah ppk kabupaten halmahera utara adalah ppk, sedangkan ppk yang diduga oleh pemohon menggelembungkan suara partai gerindra adalah ppk dari jumlah ppk kabupaten halmahera utara), sehingga sangat janggal jumlah penggelembungan sebanyak itu, lagi pula data penggelembungan suara tersebut hanya dimiliki oleh satu partai semata ppp), dan tidak dimiliki oleh panas kabupaten maupun panas provinsi: selisih perolehan suara partai gerindra ppk yang diduga terjadi penggelembungan, angka angkanya sangat fantastis, data mana sengaja dibuat oleh pemohon untuk menurunkan data perolehan suara partai gerindra sehingga ppp bisa menggantikan posisi partai gerindra untuk memperoleh kursi dari kuota kursi dprd provinsi maluku utara, bahwa perolehan suara pan sesuai data ppk jumlah komulatifnya suara, dimana perolehan suara demikian tidak seperti jumlah suara yang klaim oleh pemohon dalam permohonannya yang berjumlah berjumlah sesuai formulir ppk perolehan suara ppp pada ppk morotai selatan barat perolehan partai sebanyak bukan sementara pada ppk yang disinyalir kehilangan suara ppp yakni ppk loloda utara sebanyak suara dan ppk tobelo sebanyak suara. untuk mem buktikan hal tersebut, kpud kabupaten halmahera utara menyampaikan bukti berita acara asli hasil rekaman tingkat ppk yang telah ditandatangani saksi saksi partai politik termasuk saksi partai politik ppp, karena semua proses tahapan pleno rekapitulasi mulai dari tingkat ppk hingga kpu provinsi diikuti hingga selesai dan telah ditandatangani saksi termasuk saksi partai persatuan pembangunan: menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, turut memohon kpu kabupaten halmahera utara mengajukan bukti surat yang tidak dibubuhi materai cukup yaitu bukti t.t sampai dengan t.t sebagai berikut: bukti t.t da dprd propinsi dari kecamatan kao teluk sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon dprd propinsi pada panitia pemilihan kecamatan kao teluk) bukti t.t da a dprd propinsi dari kecamatan kao teluk rincian perolehan suara partai politi dan calon anggota dprd propinsi dan suara tidak sah panitia pemilihan kecamatan kao teluk), bukti t.t model da b dprd propinsi dari kecamatan meliput rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd propinsi kabupaten halmahera utara dan setup tps kecamatan meliput): bukti t.t model da dprd propinsi dari kecamatan tobelo timurtobelo timur): bukti t.t model da dprd propinsi dari kecamatan tobelo timurtimur): bukti t.t model da a dprd propinsi dari kecamatan tobelo selatan, kecamatan tobelo selatan), bukti t.t model da b dprd propinsi kecamatan tobelo selatan rekapitulasi lampiran model dprd propinsi penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota dprd propinsi dari setiap tps dalam wilayah kecamatan tobelo selatan), bukti t.t model da dprd propinsi, kecamatan tobelo kecamatan tobelo): bukti t.t model da dprd propinsi, kecamatan tobelomodel da dprd propinsi kecamatan tobelolampiran model da dprd propinsi tobeloutara), bukti t.t), bukti t.t lampiran): bukti t.t model da dprd propinsi kecamatan galenaselatan), bukti t.t lampiran model da dprd propinsi kecamatan galenaselatan), bukti t.t model da a dprd propinsi kecamatan galena baratbarat), bukti t.t lampiran model da b dprd propinsi kecamatan galena baratbarat), bukti t.t model da dprd propinsi kecamatan galena utara), bukti t.t lampiran model da dprd propinsi kecamatan galenautara), bukti t.t model da dprd propinsi kecamatan loloda kepulauanloloda kepulauan), bukti t.t lampiran model da dprd propinsi kecamatan loloda kepulauloloda utara): bukti t.t model da dprd propinsi morotaimorotai selatan), bukti t.t lampiran model da dprd propinsi kecamatan morotaimorotai selatan), bukti t.t model da dprd propinsi kecamatan morotai selatan baratmorotai selatan barat): bukti t.t model da b dprd propinsi kecamatan morotai selatan barat: bukti t.t model da dprd propinsi, model da dprd propinsi dan rekapitulasi lampiran model dprd propinsi menjatuhkan putusan, jikjawa tengah perolehan suara masing masing partai politik oleh kpu provinsi jawa tengah tanggal april untuk dapil jawa tengah yang meliputi kabupaten tegal, kabupaten brebes, dan kota tegal adalah sebagai berikut: partai hati nurani rakyat suara, partai karya peduli bangsa suara, partai pengusaha dan pekerja indonesia suara, partai peduli rakyat indonesia suara, partai gerakan indonesia raya suara, partai barisan nasional suara, partai keadilan dan persatuan indonesia suara, partai keadilan sejahtera suara, partai amanat nasional suara, partai perjuangan indonesia baru suara: partai kedaulatan suara, partai persatuan daerah suara, partai kebangkitan bangsa suara, partai pemuda indonesia suara, partai nasional indonesia marhaenisme suara, partai demokrasi pembaruan suara, partai karya perjuangan suara, perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd propinsi: dprd kabupaten kota daerah pemilihan maluku tengah bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) dapil kabupaten maluku tengah yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) maluku tengah sebesar suara, penetapan ini adalah salah, karena seharusnya perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) adalah sebesar suara sah, sehingga telah menjadikan pengurangan suara partai persatuan pembangunan ppp) sebanyak suara, bahwa perhitungan yang benar menurut pemohon adalah: rekap ppk kecamatan leihitu, desa kantetsu suara, seharusnya yang benar yaitu suara sah. kurang suara sah: desa negeri lima rekap suara, seharusnya yang benar suara sah, kurang suara sah: desa urang rekap suara, seharusnya yang benar adalah suara sah, kurang suara sah, jadi, total kehilangan suara yang telah merugikan kursi partai persatuan pembangunan untuk dapil iii kabupaten maluku tengah sesuai dengan berita acara pendapat panitia pengawasan pemilihan umum bawaslu) kabupaten maluku tengah: bukti bahwa panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan leihitu kabupaten maluku tengah hanya memasukan suara partai persatuan pembangunan model db dprd kabupaten kota yang seharusnya yang benar adalah suara sahiii maluku tengah dengan jumlah suara. menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil iii kabupaten maluku tengah, yaitu caleg nomor urut (dua), dengan nama samawi kipas, sh, memerintahkanpermintaan keterangan dari panitia pengawas pemilu kabupaten maluku tengah, tanggal mei bukti surat bawaslu ditujukan kepada kapolres maluku tengah, tanggal april bukti berita acara pendapat, tanggal april bukti surat dari panitia pengawas pemilu kecamatan leihetu kabupaten maluku tengah ditujukan kepada polres pulau ambon tanggal april bukti surat keberatan dari sdr. samawi kipas, sh. kepada bawaslu, kpu maluku tengah tanggal april bukti berita acara model tps vi, desa negari lima, kecamatan leihetu: bukti berita acara model tps viii, desa kantetsu, kecamatan leihetu: bukti sertifikat hasil perhitungan suara, model bukti sertifikat rekapitulasi perhitungan suara hasil perolehan suara model da bukti sertifikat rekapitulasi perhitungan suara hasil perolehan suara model db bukti surat ketua bawaslu nomor bawaslu. mt v tanggal mei perihal penyampaian rekomendasi, bukti rekomendasi ketua bawaslu nomor rek bawaslu mt v tanggal mei tentang tindak lanjut kasus penghilangan perolehan suara sah caleg asnawi kipas, sh., dari partai persatuan pembangunan oleh ppk kec. leihitu:berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps kelurahan desa urang, kecamatan leihitu model dan laporannya), bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps kelurahan desa urang kecamatan leihitu, model dprd kab kota)urang lampiran model dprd kab kota), bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps desa kelurahan urang kecamatan leihitu model dprd kab kota), bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps tps desa kelurahan urang, kecamatan leihetu model dan laporannya): bukti berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps desa kelurahan urang, kecamatan leihetu model dan laporannya), bukti surat pernyataan tertanggal april yang ditandatangani oleh kpps tps viii h.p tomia): bukti surat keterangan tertanggal aprilbahwa terjadi pengurangan suara partai persatuan pembangunan sebesar suara. hasil penghitungan suara yang benar adalah sebesar suara. kemudian terjadi penggelembungan suara oleh partai gerindra dan terjadi kesalahan penjumlahan oleh kpu kabupaten halmahera utara terhadap partai amanat nasional dalam hasil rekapitulasi tercatat suara seharusnya berjumlah suara. berdasarkan hal tersebut atas, pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau rekapitulasi suara kpu kabupaten halmahera utara terdapat kecurangan, sehingga merugikan partai persatuan pembangunan: bahwa data yang disajikan pemohon adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh,pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk tidak ada keberatan dari saksi, sehingga dengan demikian saksi seluruh saksi partai politik telah menyetujui hasil rekapitulasi tersebutbahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya, menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak jelas (kabur). pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara pemohon sebesar suara, tetapi pemohon tidak menjelaskan darimana sumber asal pengurangankabupaten maluku tengahmaluku tengah, sebagai berikut: bahwa kpud maluku tengah menolak semua dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa php dalam perkara guo dengan alasan sebagai berikut: pemohon menguraikan bahwa perolehan suara ppp dapil kabupaten maluku tengah sebanyak suara, seharusnya suara sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena suara ppp yang sebenarnya sesuai dengan penetapan memohon adalah suara, pemohon menyebutkan rekapitulasi ppk desa kantetsu, rekapitulasi ppk desa negeri lima dan rekapitulasi ppk desa urang juga tidak benar karena seluruh dapil ill kab. maluku tengah tidak ada ppk kriket, ppk negeri lima dan ppk urang yang ada hanyalah ppk leihitu, ppk salahsatu dan ppk leihutu barat, pemohon menguraikan perhitungan yang benar menurut pemohon adalah: desa keititu, kurang suara desa negeri lima, kurang suara desa urang, kurang suara sehingga jumlah seluruhnya adalah suara, juga tidak benar sebab seharusnya suara yang kurang menurut pemohon tersebut suara tambah suara tambah suara, baru berjumlah suara bukan suara, apabila suara tersebut dijumlahkan dengan jumlah seluruh perolehan suara pemohon maka suara pemohon adalah suara ditambah suara baru berjumlah suara. berada bawah calon nomor urut dengan suara berjumlah suara, bahwa berdasarkan uraian uraian atas mohon kepada majelis hakim menolak permohonan karena apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak termasuk dalam objektif itis dalam perkara php menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor dan tahun dalam pokok perkara bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonan yang menyebut adanya penghilangan suara ppp pada dapil iii kabupaten maluku tengah sebanyak suara adalah tidak benar. bahwa yang sebenarnya sesuai dengan bukti bukti yang dimiliki memohon perolehan suara ppp seluruhnya adalihat bukti bahwa dengan jumlah perolehan suara tersebut partai ppp memperoleh satu kursi anggota dprd kab. maluku tengah dapil iii kabupaten maluku tengah, bahwa calon anggota dprd kab. maluku tengah dari ppp sesuai dengan bukti bukti sampai dengan yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah calon urut atas nama ibrahim ohorela, s.h., dengan jumlah suara yang diperolehpemohon adalah juga calon anggota dprd kabupaten maluku tengah asal partai yang sama dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak keduakeberatan pemohon tentang penghilangan suara pemohon desa negeri lima sebanyak suara dan desa urang sebanyak suara adalah tidak benar, karena sesuai alat bukti dan (lampiran formulir da.b dprd kab kota untuk desa negeri lima dan formulir lampiran pada tps) jumlah suara pemohon adalah suara. demikian pula pada desa urang berdasarkan bukti formulir lampiran pada tps jumlah suara pemohon adalah suara, bahwa keberatan pemohon tentang penghilangan suara pemohon desa ketemu dengan jumlah suara adalah tidak benar, sebab sesuai alat bukti (hasil rekapitulasi suara desa ketemu dan lampiran pada tps desa ketemu ternyata jumlah suara pemohon adalah suara), bahwa adanya suara pemohon yang hilang desa ketemu hanya pada tps dimana ada perbedaan jumlah suara yang rekapitulasi oleh ppk leihitu bahwa pemohon memperoleh suara berdasarkan bukti lampiran forum tps keititu sedang pemohon mendasarkan pada forum plant tps bahwa demikian terjadi selisih suara antara rekapitulasi yang disampaikan ppk kecamatan leihitu bukti dengan suara sah yang seharusnya diperoleh oleh pemohon, dengan perincian sebagai berikut: hasil perhitungan versi ppk kecamatan leihitu negeri lima suara urang suara keititu suara hasil perhitungan menurut pemohon setelah memasukan suara pada tps keititu adalah: negeri lima suara urang suara keititu suara bahwa oleh karena kekurangan suara tersebut jika ditambahkan pada jumlah suara yang diperoleh pemohon untuk seluruh kecamatan pada dapil kabupaten maluku tengah suara pemohon adalah: kecamatan leihitu suara suara kecamatan salahsatu suara kecamatan leihitu barat suara jumlah suara pemohon calon urut adalah suara bahwa jumlah suara pemohon tersebut atas masih tetap pada rangking jumlah suara terbanyak kedua setelah calon urut dengan jumlah perolehan suara terperinci sebagai berikut: kecamatan leihitu suara kecamatan salahsatu suara kecamatan leihitu barat suara jumlah seluruhnya suara berdasarkan jawaban atas, mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: primaire: menerima esensi memohon dan turut memohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon untuk seterusnya, menyatakan sah dan berharga penetapan kpu nomor pts kpu tahun tanggal mei menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat hasil perhitungan perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kab. maluku tengah dapil iii: subsidi atau jika majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten maluku tengaprd kab kota dan model db1 dprd kab kota: bukti t.t formulir model da1 dprd kab kota dan model da2 dprd kab kota kecamatan leihitu, bukti t.t formulir model da.b dprd kab kota desa keititu dan model dprd kab kota tps bukti t.t formulir model da.b dprd kab kota desa negeri lima dan model tps: bukti t.t formulir model da.b dprd kab kota desa urang dan model 1di tps, bukti t.t surat pernyataan saksi ppp dalam penghitungan suara tingkat ppk: bukti t.t surat pernyataan ketua pps desa keititu: daerah pemilihan kota makasar pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau rekapitulasi suara kpu kota makassar terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara, yaitu: sesuai hasil perhitungan suara tingkat ppk kecamatan makassar sarat rekayasa angka berdasarkan saksi pemohon tingkat ppk kecamatan makassar kota makassar, drs. sleman bin dari caleg nomor sesuai perhitungan rekap ppk kecamatan makassar memperoleh suara, sedangkan hasil perhitungan bawaslu kecamatan makassar dan sesuai dengan model drs. sleman bin dari caleg nomor memperoleh suara sebanyak suara, sehingga pemohon dirugikan sebesar suara, sesuai hasil perhitungan ppk suara hasil ir. zulkifli him caleg nomor urut sebesar suara, sedangkan hasil perhitungan bawaslu kecamatan makassar dan sesuai dengan memperoleh suara dan rujukan sebesar suara, sesuai hasil perhitungan suara hasil burhanuddin, bt, caleg nomor urut sebesar suara, hasil perhitungan ppk sedangkan hasil perhitungan bawaslu kecamatan makassar dan sesuai dengan memperoleh suara dan suara yang digelembungkan sebesarahan yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib, untuk daerah pemilihan kota makassar, mengembalikan posisi suara sesuai data model dan da ba dprd kabupaten kota yang dapat dari bawaslu kecamatan makassar kota makassar dengan posisi suara untuk caleg nomor urut ir. zulkifli him sebesar suara, caleg nomor urut burhanuddin, bt,se memperoleh suara, caleg nomor urut sleman bin dari memperoleh suara, menyatakan kursi dprd daerah pemilihan kota makassar menjadi hak drs. sleman bin darimodel dprd kabupaten kota tps kecamatan makasar kota makasar, bukti model da b dprd kabupaten kota, bukti surat dpc ppp kota makassar yang tanda tangani sekretaris dpc ppp kota makassar, menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan, pemohonakhirudin, koordinator saksi caleg nomor atas nama drs. sulaiman bin dari bahwa telah terjadi pengurangan angka drs. sulaiman bindardepartai matahari bangsa suara, partai penegak demokrasi indonesia suara, partai demokrasi kebangsaan suara, partai repubblica nusantara suara, partai pelopor suara, partai golongan karya suara, partai persatuan pembangunan suara, partai damai sejahtera suara, partai nasional banteng kerakyatan indonesia suara, partai bulan bintang suara, partai demokrasi indonesia perjuangan suara, partai bintang reformasi suara, partai patriot suara, partai demokrat suara, partai kasih demokrasi indonesia suara, partai indonesia sejahtera suara: partai kebangkitan nasional ulama suara, partai merdeka suara, partai persatuan nahdlatul ummah indonesia suara, partai serikat indonesia suara, partai buruh suara, jumlah suara. bukti bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu provinsi jawa tengah tersebut, partai persatuan pembangunan, untuk anggota dpr dari dapil jawa tengah, memperoleh sebanyak suara yang berasal dari kabupaten tegal suara, kabupaten brebes suara, dan kota tegal suara: bahwa khusus terhadap perolehan suara ppp untuk anggota dpr dari dapil kabupaten tegal yang meliputi kecamatan bojong suara, kecamatan jatinegara suara, kecamatan bumijawa suarategal melakukbahwa jumlah keseluruhan suara drs. sulaiman bindardebahwa saksi telah memberikan bukti rekap kecamatan makasar yang tidak tercantum tanda tangan dari saksi ppp kecamatan makasar bernama rahman karaterhadap permohonan pemohon tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut: pokok permohonan yang dimohonkan oleh ppp dapil tidak terkait dengan perolehan kursi ppp sebagai peserta pemilu, tetapi yang dimohonkan adalah berpindahnya kursi yang telah diperoleh caleg peraih suara terbanyak. dengan demikian permohonan tersebut tidak relevan diajukan mahkamah konstitusi, bawaslu kecamatan, adalah lembaga yang tidak mempunyai wewenang mengadakan penghitungan suara pemilihan umum. dengan demikian, hasil rekapitulasi bawaslu kecamatan makassar, yang diajukan pemohon, tidak dapat dijadikan bukti bandingan dengan hasil penghitungan reka atlas yang dilakukan ppk. hasil penelusuran kpu kota makassar dan ppk kecamatan makassar mengenai perolehan suara caleg ppp dapil sebagaimana dimohonkan, adalah sebagai berikut: perolehan suara sdr. sleman bin dari caleg nomor urut (lima), yang diklaim ppp sebesar suara, adalah tidak benar, yang benar adalah, sdr. sleman bin dari memperoleh suara sebesar suara: perolehan suara sdr. ir. zulkifli him caleg nomor unit (tiga), yang diklaim ppp sebesar suara, adalah tidak benar, yang benar adalah sdr. ir. zulkifli him memperoleh suara sebesar suara, perolehan suara sdr. burro nurdin bt, se., yang diklaim ppp sebesar suara, adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan suara sdr. burro nurdin caleg nomor unit (empat) memperoleh suara sebanyak suara. dengan demikian, adalah tidak benar terjadi penggelembungan suara ataupun pengurangan suara terhadap caleg nomor atas nama sleman bin dari, caleg nomor unit (tiga) atas nama zulkifli him dan caleg nomor unit (empat) atas nama burro nurdin:ahi materai cukup dan diberi tanda bukti t.t sampai dengan t.t sebagai berikut: bukti tt model dprd kab kota kecamatan makasar, bukti t.t model da b dprd kab kota kecamatan makasar: bukti t.t model da dprd kab kota kecamatan makasar, daerah pemilihan, terhadap bari saksi partai persatuan pembangunan: dengan perolehan suara ppp dan pds itu tidak benar: bahwa atas kekeliruan perhitungan tersebut ppp telah kehilangan suara sehingga ppp secara keseluruhan memperoleh suararekapitulasi suara ppk dan ppp daerah pemilihan kota makassar kecamatan mario, memajang dan template selisih ppk ppp hilang kec. mario penambangan |. a12 mario kampung buang |. mattoangin bontrannu selisih ppk ppp hilang kecamatan memajang sambung jawa ' e luo |n12 las lulu cu. |ul| bantu bidang oo. a12 bantu lubang mandala tamparan keke karang anyer total kecamatan memajang kecamatan template barombong (og oo. tanjung merdeka lha leo mancini gembala total kecamatan template grand total dapil berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon mohon kepadjam wib tentang penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota dpr ri, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota secara nasional secara nasional dalam pemilu tahun yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei jam wib untuk daerah pemilihan kecamatan mario, memajang dan kecamatan template kota makassarsehingga memperoleh (satu) kursi dprd kota makassar daerah pemilihan ii, sedangkan pds memperoleh suara dengan selisih suara sebanyak suara, menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan untuk daerah pemilihan kecamatan mario, memajang dan kecamatan template adalah caleg nomor urut iskandar: memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusandan sertifikat hasil penghitungan suara tps kelurahan bontoranu kecamatan mario model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan bontoranupenambangan kecamatan mario modelletter kecamatan mario model dprd kab kota),ttoangin, bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan maritataruangtataruang kecamatan mario model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan bonto bidmemajang dalam kecamatan memajang model dprd kab kota): bukti berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan bonto lubang kecamatan memajang model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan bonto lubtangerang keke kecamatan memajang model dprd kab kota), bukti berita acara dan sertifikat basil perhitungan suara tps kelurahan mandala kecamatan memajang, model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan karang anyer kecamatan memajang model dprd kab kota), bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan baji mappakasunggu kecamatan memajang model bukti berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan baji mappakasunggu kec. memajang model |):|):sertifikat hasil perhitungan suara tps mancini gembala kecamatan template model bukti berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan mancini gembala kecamatan template model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan barombong kecamatan template model i): bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps kelurahan barombong kecamatan template model bukti berita acara dan sertifikat basil perhitungan suara tps kelurahan mangsarang tambang kecamatan template model bukti sertifikat hasil perhitungan suara tps parang tambangengaya kecamatan template modekabupaten kota tahun model dprd kab kota kecamatan mario, memajang dan tamnalatekecamatan mario, memajang dan kecamatan template lampiran model db dprd kabupaten kota)panitia pemilihan kecamatan mario, memajang dan kecamatan template lampiran model da dprd kabupaten kota), bukti surat pernyataan ketua panitia pengawas panas) kecamatan mariotidak jelas (kabur) karena hanya mendalilkan perolehan suara sejumlah suara seharusnya memperoleh kursi untuk dprd dapil kota makassardapil kota makassar: disamping itu penggelembungan suara yang menurut pemohon dilakukan oleh pdpada pemohon pada kecamatan mario, panjang dan kecamatan template telah mengklaim perolehan suara sebesar suara. klaim perolehan suara pemohon tersebut tidaklah benar, bahwa berdasarkan penelusuran kpu kota makassar dan ppk kecamatan mario, panjang dan kecamatan template perolehan suara pemohon yang benar adalah memperoleh suara, hal mana dapat dilihat dalam matriks bawah ini: no| kecamatan kelurahan tps versi selisih ppk ppp suara mario penambangan too om| m4| letter mario a0| tool o5| doo o1| ao| maro o | o1| a6) lo. kampung buang oa) mattoangin tataruang look o1l a83| bontorannu pelacakan dan pengecekan dari sertifikat hasil penghitungan suara tps, formulir model dpr dpd, dengan membandingkan perincian perolehan suara partai politik panitia pemilihan kecamatan ppk) tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat suara ppp untuk dpr yang belum dicatat dimasukkan dalam perincian perolehan suara partai politik ppk bojong, ppk jatinegara, dan ppk bumijawa, yang berasal dari: desa bungah kecamatan bojong suara, desa sembarang kecamatan jatinegara suara: desa penyalaan kecamatan jatinegara suara, desa membasahi kecamatan jatinegara suara: desa dukuh benda kecamatan bumijawa suara, desa jejak kecamatan bumijawa suara. adapun kekeliruan penghitungan suara tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut: suara dari desa tumiwa, kecamatan bojong jumlah tps desa tumiwa sebanyak tps. tempat tersebut ppp memperoleh suara: tps suara: tps2 suara: tps3 suara, tps4 suara: tps5 suara: tps6 suara: jumlah suara. bukti dari sertifikat hasil penghitungan suara model tersebut, seharusnya suara ppp sebanyak suara namun ppk kecamatan bojong tertulis suara sehingga suara ppp kurang suara bukti suara dari desa sembarang, kecamatan jatinegara jumlah tps desa sembarang sebanyak tps. tempat tersebut ppp memperoleh suara: tps suara, tps2 suara, lo. o9| a16| total kecamatan mario 4to| memajang sambung jawa |. aa2| ao0| jabatan owl a5| a18| bonto bidang memajang dalam baji malaka sungguh o5| a2| bonto lubang mandala tamparan keke karang anyer total kecamatan mario dea template cabang bang nn2| parang tambang loh a9| mangsa pengaya | barombong as, a1| tanjung merdeka il mancini gembala lol loo oa2| s6| total kecamatan template menimbang bahwa mendukung pem bukan dprd kab kota kecamatan mario, memajang, dan tamale, bukti t.t model da b dprd kab kota kecamatan memajang, mario, template: bukti t.t da, dan laporannya dprd kab kota kecamatan memajang: dapiliii terdiri dari kecamatan manggala dan kecamatan panarukan telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat ppk, manggala dan panarukan terhadap dari saksi partai persatuan pembangunan, sesuai dengan perhitungan suara yang ditetapkan oleh kpud kota makassar partai persatuan pembangunan mendapat suara dan partai keadilan dan persatuan indonesia mendapat suara terjadi selisih suara, bahwa atas kekeliruan perhitungan suara tersebut, partai persatuan pembangunan dirugikan sebanyak suara yang mengakibatkan partai persatuan pembangunan menjadi terkalahkan dalam perolehan kursi yang ditetapkan oleh kpud kota makasarperhitungan rekap suara ppk dan daerah pemilihan kota makasar kecamatan panakukkang dan kecamatan manggala hasil rekap ppk kecamatan manggala kota makasar kelurahan suara anting a.a jumlah selisih suara hasil rekap saksi ppp kecamatan manggala kota makasar lau. a.a manggala borong lo. hasil rekap ppk kecamatan panakukkang kota makasar partisi putra lo. lo. lo. pandang lo. lo. simamaung lo. palopo lo. penaikan kampuang telo baru hasil rekap saksi ppp kecamatan panakukkang kota makasar partisi putra log partisi pandang lo. ll. po. lag a00 simamaung ll. lo. ll. palopo ll. penaikan kampuang tello bau berdasarkiii kecamatan manggala dan panarukan kota makasar pada hari sabtu tanggal mei pukul wibdengan rincian sebagai berikut hasil saksi ppp ditambah dengan hasil rekap kpud kota makasar: menetapkan kursi terakhir dapil dprd kota makassar hak partai persatuan pembangunan, menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil kecamatan manggala dan panarukan kota makasar yaitu caleg nomor urut dari partai persatuan pembangunan sebagai caleg suara terbanyak,rekapitulasi sertifikasi model dprd kota makassar hasil perhitungan suara tps dalam pemilu anggota dprd kota makassar tahun tps s.d. bukti rekapitulasi sertifikasi model da b dprd kabupaten kota yang terdiri dari kelurahan: bukti rekapitulasi sertifikasi model da ppk kecamatan manggala dan panakkukang: bukti rekapitulasi sertifikasi model dprd kabupaten kota: bukti surat pernyataan saksi muh. agussalim tanggal mepemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan pencatatan perolehan suara pemohon dapil kota makasar iii dikarenakan adanya kekeliruan pencatatan suara partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) yang menurut memohon mendapatkan suara sedangkan pemohon mendapatkan atas kekeliruan perhitungan tersebut pemohon dirugikan sebanyak suara yang mengakibatkan pemohon menjadi terkalahkan dalam perolehan kursi yang ditetapkan oleh kpud kota makasar, bahwa pemohon dalam permohonannya telah menguraikan tentang tps mana saja terjadi pengurangan suara dari pemohon ppk kecamatan panarukan dan ppk kecamatan manggala kota makasar serta membandingkannya dengan rekapitulasi yang dibuat oleh memohon, akan tetapi pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai partai partai mana saja yang mengalami penggelembungan suara sehingga dapat diketahui partai mana yang mendapatkan suara dari pppitu sebagai berikut: bahwa kpud kota makassar secara tegas menyangkal seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon: bahwa klaim suara ppp kecamatan manggala dan kecamatan panarukan sebesar suara adalah tidak benar. perolehan suara ppp yang benar kecamatan tersebut adalah sebesar suara. dari penelusuran kpu kota makassar dan ppk kecamatan manggala dan kecamatan panarukan, terurai dalam matriks bawah ini: jumlah suara kecamatan kelurahan tps versi selisih ppk ppp suara manggala antang gal a.a a.a mangga 38long total kecamatan manggala karuwisi utara lo. karuwisi o1| lo. menimbang bahwa untuk mendukung jawabannyakab kota kecamatan manggala, dan kecamatan panakkkukang: bukti t.t model da a dprd kab kota kecamatan panakkukang, bukti t.t model da b dprd kab kota kecamatan manggala, dapil kota makasar pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara kpu kota makassar untuk daerah pemilihan tersebut terdapat. total suara ppp yang belum rekapitulasi sebanyak suara: bahwa penghitungan suara ppp yang benar menurut pemohon adalah: caleg nomor urut muh. nadjamuddin diare) memperoleh suara: caleg nomor urut adi abubakar )memperoleh suara, caleg nomor urut ridwan) memperoleh suara: caleg nomor urut siti kuliah, ag) memperoleh suara: caleg nomor urut mansur masing) memperoleh suara: caleg nomor urut hamzah rubiah) memperoleh suara: caleg nomor urut irham antara) memperoleh suara: caleg nomor urut muh. ridwan se) memperoleh suara: caleg nomor urut jamaluddin dio, sh) memperoleh suara, caleg nomor urut tasbih, sh) memperoleh suara, caleg nomor urut drs. nurul hag nurdin piso) memperoleh suara, caleg nomor urut muh. amin) memperoleh suara, caleg nomor urut muh. idris tahir, sos) memperoleh suara, suara partai memperoleh suara, total secara keseluruhan ppp memperoleh, pukul wib, untuk daerah pemilihan kota makassar, menetapkan perhitungan yang benar adalah caleg ppp nomor urut atas nama muh. nadjamuddin diare memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama adi abubakar memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama ridwan memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama siti kuliah, memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama mansur masing memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama hamzah rubiah memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama irham antara memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama muh. ridwan memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama jamaluddin dio, memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama tasbih, memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama drs. nurul hag nurdin piso memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama muh. amin memperoleh suara, caleg nomor urut atas nama muh. idris tahir, sos memperoleh suara, suara partai memperoleh suara. total secara keseluruhan ppp memperoleh suara, dan yang mendapat suara terbanyak nomor urut (tiga) atas nama ridwan: menyatakan kursi dprd daerah pemilihan kota makassar menjadi hak ridwan caleg nomor urutnomor ppp u i mks v tanggal mei perihal permohonan pengajuan sengketa hasil pemilu legislatif mahkamah konstitusi: bukti surat dpc nomor ext u tanggal april perihal protes keras, bukti perbandingan perhitungan rekapitulasi suara ppk dan dapil makasar kota makasar kecamatan tello, ujung tanah bontoa dan wajo: buktikecamatan panakkukang kota makasar, lamp. model da dprd kabviii kelurahan barang candi, kecamatan ujung tanah: model dprd kabupaten kota) bukti pemberitahuan kejadian khusus pada saat rekap kecamatan ujung tanah tanggung april bukti berita acara dari panitia pemilihan kecamatan ujung tanah tanggal mei bukti perbandingan rekapitulasi ppk dan hasil perolehan suara partai persatuan pembangunan kota makasar kecamatan ujung tanah kota makasar, bukti .a: surat pernyataan bersama tanggal mei menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut, pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal mei pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: arah, ketua panwascam bahwa rekapitulasi ppk dibacakan oleh anggota ppk secara bergantian yang kadang kadang membaca dan kadang kadang juga membaca banyak terjadi kesalahan kpps dalam memberikan dua suara untuk dua centang dalam satu surat suara untuk parpol dan caleg: bahwa rekapitulasi suara dimulai pada tanggal sampai dengan tanggal dan saksi diminta untuk menandatangani berita acara tanpa diberi kesempatan untuk memeriksa ulang, akan tetapi saksi tidak menandatangi berita acara rekapitulasi tersebut: bahwa telah terjadi terjadi pembukaan kotak suara atas perintah kpu. terhadap pembukaan kotak tersebut, saksi melakukan protes hanya mahkamah konstitusi yang berwenang melakukan pembukaan kotak suara, bahwa total suara pemohon kelurahan barancadi suara dengan perincian suara caleg nomor suara caleg nomor suara caleg nomor suara caleg: bahwa telah dilakukan tiga kali revisi terhadap suara pemohon, dimana pemohon memperoleh suara, yang seharusnya suara, menurut saksi kelurahan kodingareng juga terdapat selisih suara, dengan rincian suara partai,, tetapi oleh kpu ditetapkan memperoleh suaratps3 suara: tps4 suara, tps5 suara, tps6 suara, tps7 suara: tps8 suara: tps9 suara jumlah suara.penyalaan, kecamatan jatinegara jumlah tps desa penyalaanjumlah suara bukti danmembasahi, kecamatan jatinegara jumlah tps desa membasahi sebanyak tps. tempat tersebut ppp memperoleh suara: tps suara tps2 suara(kabur). pemohon mendalilkan sebanyak suara, temakassadapil guo, pemohon hanyamempersoalkan perolehan suara caleg dan bukan mempersoalkan suara yang berimplikasi pada tidak memperolehnya kursi. dengan demikian, pemohon ppp pada dapil ini, adalah tidak relevan diajukan mahkamah konstitusi: pemohon mengklaim memperoleh suara kelurahan pulau kodingareng dan kelurahan pulau barang candi, sebesar suara. itu adalah tidak benar. yang benar adalah, ppp (dua) pulau tersebut memperoleh suara sebesar suara dengan rincian, pulau kodingarang suara dan pulau barang candi suara. perolehan suara ppp dua pulau tersebut telah rekapitulasi, sehingga telah menjadi bagian dari total perolehan suara ppp dapil yaitu sebesar suara, pada dapil guo, pemohon mengklaim bahwa caleg nomor unit (tiga) atas nama ridwan dengan perolehan suara sebesar suara. klaim pemohon tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan suara saudara ridwan adalah sebesar suara. dengan demikian, caleg pemohon ppp) dapil yang memperoleh suara terbesar adalah caleg nomor urut atas nama muh. amin yang memperoleh suara,model kab kota kecamatan ujung tanah, dan kadingareng, bukti t.t model tps kelurahan barang candi, tps dan kelurahan kadingareng, bukti t.t model da b dprd kab kota kecamatan ujung tanah: daerah pemilihan kabupaten jepara menurut pemohon bahwa penghitungan atau rekapitulasi suara dprd untuk daerah pemilihan kabupaten jepara terdapat kecurangan berupa penggelembungan suara yang menguntungkan anas hafidz dan merugikan harmoni, se. si. menurut rekap kpu h.n. anas memperoleh suara dan harmoni, se. memperoleh suara. penggelembungan suara tersebut terjadikpu)iii kabupaten jepara, menyatakan kursi dprd dapil iii kabupaten jeparapc partai persatuan pembangunan kabupaten jepara nomor k tanggal mei perihal laporan data hasil pemilu yang ditandatangani oleh ketua sholeh taufik dan sekretaris masukin, b.a.: bukti lampiran model db dprd kabupaten kota dari kpud kabupaten jepara, bukti rekap data perolehan suara pemilu legislatif dprd kabupaten jepara kecamatan satelit: bukti rekap data perolehan suara pemilu legislatif dprd kabupaten jepara kecamatan pelanggan: bukti berita acara model dprd kab. kota tanggal april bukti. kota ppk pelanggan kabupaten jepara, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pengecekan alat bukti tersebut atas, ternyata bukti dan tidak ada dalam berkas bukti pemohonlam permohonannya, pemohon hanya menyebutkan desa ragu lampiran, kecamatan satelit: desa pindahan, kecamatan satelit, desa baru, kecamatan satelit, desa torso, kecamatan satelit: desa krasak, kecamatan pelanggan terjadi penggelembungan suara berikut angkanya namun pemohon sama sekali tidak menguraikan perolehan jumlah suara yang tercantum dalam permohonannya didapat dari tps mana saja dan apa yang menjadi dasar pemohon mengatakan terjadi penggelembungan suara (berdasarkan penghitungan yang mana)bahwa dalam petitumnya pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan kursi dprd dapil iii kabupaten jepara menjadi hak partai persatuan pembangunan. bahwa dalam posisinya, pemohon hanya menguraikan bahwan tidak menguraikan bahwa ppp telah kehilangan kursi dprd dapil iii kabupaten jepara, sehingga petitumnya sangat tidak berdasar dan mengakibatkan permohonan pemohon kabur. bahwajeparapermohonan pemohon merupakan perselisihan antar calon legislatif dalam satu partai persatuan pembangunan untuk dapil iii jepara antara caleg nomor urut atas nama anas hafidz dengan caleg nomor urut atas nama harmoni, s.e., m.s.: bahwa tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan kabupaten kota, yang menyatakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umumnakdengan demikian, perselisihan antarcaleg dalam satu partai sebagaimana yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan kompetensi dari mahkamah konstitusi, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon minta agar kursi dprd dapil iii kabupaten jepara menjadi hak partai persatuan pembangunan. permohonan demikian merupakan hal yang tidak jelas (obscura) karena pada dasarnya kursi tersebut memang sebenarnya sudah menjadi hak ppp, partai kedua caleg yang bersengketa (h. anas hafidz dan harmoni, s.e., si.) merupakan caleg ppp. berdasarkan pelaksanaan dan hasil rekapitulasi tingkat ppk kecamatan satelit dan ppk kecamatan pelanggan, serta tingkat kpu kabupaten jepara, bahwa permohonan pemohon tentang penggelembungan suara desa raguklampitan, pindahan, baru, torso, dan krasak sebagaimana dalil pemohon dalam surat permohonan ppp mahkamah konstitusi pada halaman adalah tidak benar. hal ini didasarkan oleh tidak adanya keberatan saksi dari ppp pada waktu perekaman ppk kecamatan satelit dan kecamatan pelanggan maupun pada waktu rekapitulasi kpu kabupaten jepara berkaitan dengan pokok pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon, dalam permohonan pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan oleh ppk satelit, pelanggan, dan kpu kabupaten jepara,. dengan demikian, pemohon tidak memenuhi huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dalam permohonan yang diajukanolehan parpol dan caleg ppp daerah pemilihan jepara iii dapat dilihat dalam tabel berikut ini. pass persatuan pembangunan ana ham harem semi tto bisa muson i207 med man those nur huda, sos, se. ' $ fi073 rodanya film achmad aucheri dibangun jumlah perlahan ara ab) ba3i bagi angka bpp untuk daerah pemilihan jepara iii adalah berdasarkan angka bpp tersebut, partai persatuan pembangunan ppp) memperoleh kursi dan sisa suara ppp setelah dibagi dengan angka bpp adalah sisa suara ini tidak signifikan untuk menggeser perolehan kursi parpol peserta pemilu lainnya daerah pemilihan jepara iii: berdasarkan uraian tersebut, kpu kabupaten jepara mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun poin permohonan pemohon ditolak karena pemohon, apabila majelis berpendapat lain,jeparaesa torso tps s.d. tps bukti t.t formulir model desa krasak tps s.d. tps bukti t.t formulir model desa baru tps s.d tps bukti t.t formulir model desa raguklampitan tps s.d. tps bukti t.t formulir model desa pindahan tps s.d. tps bukti t.t formulir model dprd kabupaten kota kecamatan pelanggan: bukti t.t formulir model da kabupaten kota kecamatan pelanggan (sertifikat hasil penghitungan ppk kecamatan pelanggan): bukti t.t formulir lampiran model da kabupaten kota kecamatan pelanggan: bukti t.t formulir model da b kabupaten kota kecamatan pelanggan: bukti t.t formulir model dprd kabupaten kota kecamatan satelit, bukti t.t formulir model da kabupaten kota kecamatan satelit: bukti t.t formulir lampiran model da kabupaten kota kecamatan satelit, bukti t.t formulir model da b kabupaten kota kecamatan satelit: bukti t.t formulir model be, daftar calon tetap dct) anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten jepara dalam pemilihan umum tahun daerah pemilihan jepara bukti t.t formulir model dprd kabupaten kota, bukti formulirupaten kota), bukti t.t formulir lampiran model db dprd kabupaten kota: bukti t.t surat mandat saksi tingkat ppk, bukti t.t surat mandat saksi tingkat kpu, bukti t.t daftar hadir saksi kpu: menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten jepara menyampaikan kesimpulannya bertanggal juni dan kesimpulan guo diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya kpu kabupaten jepara tetap pada keterangan dan jawabannya sebagaimana diuraikan atas, daerah pemilihan kota lhokseumawe bahwa komisi pemilihan independen kip) kota lhokseumawe telah terjadi kesalahan rekapitulasi pada tingkat ppk kecamatan muara dua, partai persatuan pembangunan seharusnya memperoleh suara desa paya penuntut berdasarkan model dan bukan suara seperti tertera rekap ppk kecamatan muara dua sehingga merugikan partai persatuan pembangunan sebanyak suara: bahwa berdasarkan rekapitulasi kip kota lhokseumawe, partai persatuan pembangunan memperoleh suara, yang seharusnya adalah suara, adapun data tambahan kekurangan suara partai persatuan pembangunan yang tidak sesuai antara rekap saksi partai dengan rekapitulasi hasil pleno komisi independen pemilihan kip) kota lhokseumawe, antara lain: tps desa muria paloh, kecamatan muara satu, kota lhokseumawe rekap saksi yang juga ditanda tangani kpps berjumlah suara, rekap ppk nol kosong), sehinggasuara,nol (kosong), kehilangan suara,, tps desa paya biliutenkot kecamatan muara dua, kota lhokseumawe, rekap saksi suara, rekap ppk suara, kehilangan suara: jumlah total suara ppp yang hilang adalah suara suara suara, sehingga jumlah total suara ppp adalah suaratahun tanggal mei pukul wib tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dprk kota lhokseumawe tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kota lhokseumawe yang diumumkan pada tanggal mei menetapkan bahwa perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan adalah suara,ota lhokseumawe kepada bapak php dpp ppp nomor: in a iv tanggal april perihal laporan suara hilang: bukti surat dari bawaslu kecamatan muara dua kota lhokseumawe nomor: panwascam md iv tanggal april kepada ketua panitia pemilihan kecamatan muara dua kota lhokseumawe, perihal: salah perekaman suara, bukti surat dari komisi independen pemilihan panitia kecamatan muara dua kota lhokseumawe nomor tanggal april perihal salah perhitungan suarauara dua kota lhokseumawe model da kabupaten kota)urat dpc ppp kota lhokseumawe nomor ex iv tentang laporan suara hilang dalam rekapitulasi ppk kecamatan muara dua kepada panwascam, bukti model da dprd kabupaten kota tentang keberatan saksi partai persatuan pembangunan terhadap sidang pleno, tps3 suara tps4 suara tps5 suara tps6 suara tps7bahwa terhadap uraian polita angka huruf dan tersebut diperkuat dengan surat dari ppk jatinegara, kabupaten tegal nomor ppk jtn v tanggal mei yang berisi hasil revisi setelah dilakukan cek ulang antara plant dan desa sembarang, tamansari, membasahi, penyalaan, dan gabungan. hal itu mem buktikan bahwa memang terjadi kekeliruan perolehan suara ppp desa sembarang yang semula tertulis suara, yang benar suara, desa penyuluhan semula tertulis suara, yang benar suara, dan desa membasahi yang semula suara, yang benar suara bukti suara desa dukuh benda, kecamatan bumijawa jumlah tps desa dukuh bendatps8 suara tps suara .tps10 suara .tps suara rekapitulasi suara kecamatan muara satu:iiiiiipaya bili dan laporannya,ii desa uteunkot dan laporannya: bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd dan suara tidak sah kabupaten kota, model db dprd kabupaten kota) bukti: model da kabupaten kota), menimbang bahwa selain mengajukan bukti sebagaimana tersebut atas, pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: mana am, ketua ppk muara lhokseumawe menurut saksi telah terjadi kesalahan rekapitulasi untuk suara pemohon desa paya penuntut sejumlah suara, padahal formulir suara pemohon berjumlah suara, sehingga selisih suara, tetapi rekap tertulis akibat hal itu pemohon kekurangan suara dan berpengaruh dalam perolehan kursikabupaten serdang bedagai bahwa pemohon berpendapat bahwa untuk hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd dapil pelajaran telah terjadi selisih penghitungan pada tingkat ppk kecamatan pelajaran untuk caleg nomor atas nama nur alamsyah, s.h. yang mendapat suara padahal seharusnya mendapat suara dan untuk caleg nomor atas nama ibrahim yang mendapat suara padahal seharusnya mendapat suara sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang telah disetujui oleh ppk kecamatan pelajaran model da, da dprd kabupaten kota. sehubungan dengan kecamatan pelajaran atas nama caleg nomor atas nama ibrahim, berdasarkan formulir mendapat suara dengan tambahan tertulis desa karang anyer suara yang seharusnya suara dan pertukaran hilir yang seharusnya suara, pemohon berpendapat bahwa untuk hasil penghitungan atau rekapitulasi suara dprd dapil perbaungan telah terjadi selisih penghitungan pada tingkat ppk perbaungan untuk caleg nomor atas nama ibrahim, berdasarkan jumlah formulir nomor urut atas nama nur alamsyah, s.h., suara dan suara pelajaran jumlahnya suara sedangkan nomor urut atas nama ibrahim, perbaungan dan suara pelajaran suara jumlahnya suara atas dasar kekeliruan perhitungan suara tersebut, nomor urut atas nama sdr. ibrahim dirugikan sebanyak suara kecamatan perbaungan sementara sdr, nur alamsyah bertambah suara daerah kecamatan perbaungan, pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd dapil perbaungan dan pelajaran telah terjadi selisih perhitungan pada tingkat ppk perbaungan, atas nama caleg nomor atas nama nur alamsyah shsungai naga lawan tertulis seharusnya suara berdasarkan hasil perhitungan suara perbaungan atas nama caleg nomor atas nama ibrahimtanah merah tertulis seharusnya suara dan pematang tatal tertulis seharusnya: menetapkan perolehan suara caleg nomor atas nama ibrahim dari partai politik peserta pemilu persatuan pembangunan menjadi suara terbanyak suara), membatalkan perolehan suara caleg nomor atas nama nur alamsyah, dari partai politik peserta pemilu partai persatuan pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh kpud kabupaten serdang bedagai sebagai suara terbanyak suara): menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil kecamatan perbaungan dan pelajaran kabupaten serdang berbagai yaitu caleg nomor urut atas nama ibrahimmodel da. dprd kabupaten kota)petuanan hilir kecamatan pelajaramodel c1) tps desa addlink kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai: bukti tps sampai dengan tps desa pematangan sinonim kecamatan perbaungan, bukti tps sampai dengan tps desa tanah merah kecamatan perbaungan: bukti tps desa pematang tatal kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai: bukti tps sampai dengan tps desa sei negarawan kecamatan perbaungan: bukti tps sampai dengan tps desa sei setinggi kecamatan perbaung, bukti surat laporan kecurangan tertanggal april ditujukan kepada bawaslu kecamatan perbaungan dan pelajarsusanto bahwa terdapat selisih perhitungan suara ppk kecamatan perbankan. berdasarkan nomor caleg urut atas nama nur alamsyah memperoleh suara, dan suara dari pelajaran, sehingga totalnya suara, bahawa caleg nomor urut atas nama ibrahim ppk perbankan suara, pelajaran suara, sehingga total suaranya adalah suara. atas dasar kekeliruan suara tersebut, nomor urut atas nama ibrahim dirugikan sebanyak suara. sementara nur alamsyah nomor urut dari partai persatuan pembangunan bertambah suara daerah kecamatan perbankan, sehingga perhitungan rekapitulasi suara dapil perbankan dan penjajahan telah terjadi perselisihan perhitungan pada tingkat ppk perbankan atas nama nur alamsyah caleg nomor mendapat suara yang seharusnya menurut itu terdapat suara, sehingga terdapat selisih suara. bahwa desa pemantau sinonim tertulis rekapitulasi ppk suara, semestinya formulir suara, sehingga terjadi selisih suara. desa sesejenggi menurut catatan ppk suara, yang semestinya menurut suara. desa sena melawan rekap ppk suara, semestinya menurut formulir itu suara. kemudian berdasarkan perkara perhitungan suara perbankan atas nama caleg nomor ibrahim, mendapat suara yang seharusnya, menurut formulir itu mendapatkan suara, sehingga terdapat selisih suara, bahwa pengurangan caleg nomor terjadi desa penantang senam tertulis ppk suara, seharusnya menurut formulir suara. dan desa sesejenggi menurut rekapitulasi ppk suara, seharusnya menurut formulir suara. kemudian desa addlink tertulis oleh suaranya, tetapi setelah dibuka terdapat suara untuk caleg nomor atas nama ibrahim. kemudian desa tanah merah tertulis ppk suara, seharusnya menurut suara. dan pematang ppk seharusnya seharusnya suara. selain itu ada juga penggelembungan suara desa kecamatan penjajahan, dimana perhitungan rekapitulasi dprd pelajaran telah terjadi selisih tingkat ppk, kecamatan pelajaran caleg nomor urut atas nama caleg nomor nur alamsyah mendapat suara, seharusnya suara, berdasarkan fakta tersebut, maka seharusnya calon nomor untuk dapil serdang bedagai untuk kecamatan perbungaan dan penjajahan sejumlah suara, sedangkan caleg nomor urut untuk kecamatan perbungaan pelajarandaerah pemilihan kecamatan perbaungan dan kecamatan pelajaran kabupaten serdang bedagai sumatera utara. dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasatselanjutnyserdang bedagaiii.satu) kecamatan perbaungan dan pelajaran pada tanggal mei tidak memiliki alasan yang kuat: bahwa komisi pemilihan umum daerah kabupaten serdang bedagaierbaungan dan pelajaran, telah dihadiri oleh saksi dari partai pemohon atas nama chairullah untuk saksi pemohon ppk kecamatan perbaungan dan atas nama amor untuk saksi pemohon ppk kecamatan pelajaran danjuga dihadiri oleh saksi atas nama hamil amripada poin dan tentang adanya selisih perhitungan suara antara caleg nomor dan caleg nomor dari internal partai pemohon kecamatan perbaungan dan kecamatan pelajaran, daerah pemilihan kabupaten serdang bedagai tidak dilengkapi bukti otentik dan bersifat kabur: bahwa keberatan pemohon tidak ter bukti oleh karena jelas terlihat konsistensi perolehan suara kedua caleg dapil kabupaten serdang bedagai dari pemohon desa desa yang sebutkan dalam (dua) kecamatan perbaungan dan kecamatan pelajaran pada tingkat tps bukti memohon dan pada tingkat ppk bukti sebagaimana disarikan pada tabel berikut: tabel perolehan suara untuk kedua caleg dari pemohon daerah pemilihan (satu) kabupaten serdang bedagai kecamatan desa data suara caleg perbaungan addlink sei. negarawan pematang tatal sei. sijenggi pematang sinonim tanah merah pelajaran karang anyar petuanan hilir bahwa perolehan suara pada tingkat kpud, bukti bahwa berdasarkan eksepsi memohon poin (a) atas, kpud kabupaten serdang bedagai mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengambil putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima sebelum memeriksa pokok perkara,: bahwa memohon menolak seluruh permohonan dan dalil dali pemohon,untuk dilakukan rekapitulasi dan perhitungan suara ulang daerah pemilihan (satu) .tps12 suara .tps13 suara tps suara .tps suara .tps suara jumlah suara bukti dari sertifikat hasil penghitungan suara model tersebut seharusnya suara ppp sebanyak suara. namun, ppk kecamatan bumijawa tertulis suara bukti sehingga suara ppp kurang suara. suara dari desa jejak, kecamatan bumijawa jumlah tps desa jejak adalah tps. tempat tersebut ppp memperoleh suara: tps suara tps suara tps3 suara tps suara tps suara tps suara tps7 suara tps8 suara tps suara .tpssebanyak suara. namun, ppk kecamatan bumijawa tertulis suara sehingga suara ppp kurang suara bukti bahwa berdasarkan uraian polita angka atas, perolehan suara ppp dari jawa tengah untuk dpr, yang semula suara, harus ditambah suara sehingga menjadi suara,atas, kpud kabupaten serdang bedagaimemohon: menolak permohonan pemohon terhadap memohon untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi ulang kecamatan pelajaran dan perbaungan daerah pemilihan (satu) kabupaten serdang bedagaisatu) adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku: menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, turut memohon kpu kabupaten serdang bedagrekapitulasi model untuk desa kecamatan pelajaran dan desa kecamatan perbaungan: bukti t.t rekapitulasi model da tingkat ppk kecamatan pelajaran dan ppk kecamatan perbaungan: bukti t.t rekapitulasi model db tingkat kpu kabupaten serdang bedagai: daerah pemilihan kota binjai pemohon berpendapat hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd untuk daerah pemilihan binjai terdapat kecurangan yang menguntungkan partai gerindra dankurang (satu) kursi. bahwa seharusnya partai persatuan pembangunan mendapat suara sah sebanyak suara dan partai gerindra mendapat suara sah sebanyak suara, sehingga dengan demikian kursi dapil binjai menjadi hak partai persatuan pembangunan: bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah suara, padahal yang benar memperoleh suara, selisih sebanyak suara sedangkan partai gerindra perolehan suaranya adalah suara yang sebenarnya hanya memperoleh suara, penambahan suara partai gerindra terjadi tps kelurahan jati karya sebanyak suara dan tps kelurahan nangka sebanyak suara kecamatan binjai utara, sedangkan pengurangan partai persatuan pembangunan terjadi tps kelurahan nangka sebanyak suara kecamatan binjai utara sehingga merugikan partai persatuan pembangunan untuk dua kelurahan kelurahan jati karya dan kelurahan nangka) kecamatan binjai utara kota binjai yang hal ini dapat dilihat sebagai berikut:jati karya perolehan suara partai gerindra berdasarkan formulir pai jumlah jaa f27 (3a |a9 jumlah jas jas jam tears taro tao jumlah (as |3a jumlah perolehan suara partai gerindrajinak about jumlah je| jali |e| jumlah jo|l jojafoj|a1| perolehan suara partai gerindra berdasarkan perhitungan suara dari ppk jee pepe jason jumlah |6e |e| jumlah to|l alo|a |lo|alor|i(ella fals (lala bapa jumlah a|o (ss|4alonso| perolehan suara partai persatuan pembangunan berdasarkan formulir jumlah lo|label|a jollof| berdasarkan urban atas menjadi jelas bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd kota binjaiberkurang: pemohon menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: partai gerindra kecamatan binjai utara ppk kecamatan binjai utara tertulis rekap ppk suara yang benar adalah partai gerindra banya memperoleh suara pada formulir terjadi penambahan suara kelurahan nangka tps suara pada formulir terjadi penambahan suara kelurahan jati karya tps suara partai persatuan pembangunan binjai utara ppk kecamatan binjai utara tertulis rekap ppk suara yang benar adalah partai persatuan pembangunan memperoleh suara pada formulir terjadi pengurangan suara kelurahan nangka tpspenjelasan rinci sebagai berikut:sebesar suara yang benar menurut formulir sebesar soars penambahan terjadi tps dimana formulir jumlah partai gerindra suara sedangkan penghitungan ppk kecamatan binjai utara dan kpu kota binjai tambah menjadijati karya sebesar suara yang benar menurut formulir sebesar suara penambahan terjadi tps dimana formulir jumlah partai gerindra suara, sedangkan penghitungan ppk kecamatan binjai utara dan kpu kota binjai tambah menjadi suara, pada penghitungan ppk kecamatan binjai utara dan kpu kota binjai jumlah suara partai persatuan pembangunan kelurahan nangka sebesar suara yang benar menurut formulir sebesar suara pengurangan terjadi tps dimana formulir jumlah partai persatuan pembangunan suara sedangkan penghitungan ppk kecamatan binjai utara dan kpu kota binjai dikurangibinjaibinjai yaitu caleg nomor mari malam, memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini:model rekapitulasi perhitungan suara tingkat kpu kota binjai tanggal april bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan binjai para tanggal april bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat tps kelurahan jati karya), bukti berita acara model rekapitulasi perhitungan suara tingkat tps kelurahan nangka): bukti keberatan dpc ppp keberatan peninjauan kembali) kota binjai): bukti berita acara model db rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kota binjai), bukti berita acara model da rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk kecamatan binjai utara), bukti penjelasan panas kota binjai rekapitulasi perhitungan suara tingkat ppk penjelasan menindak lanjuti surat dpc ppp kota binjai nomor 1v bukti surat keterangan penjelasan dpc partai persatuan pembangunan tanggal apriligsahan trisnaweli saksi membenarkan perolehan suara pemohon tps kelurahan nangka berjumlah suara yang terdiri dari suara partai ppp), ppp adalah suara, adasetelah saksi ditunjukkan bukti milik turut memohon kpu kabupaten binjai, saksi mengakui bahwa tandatangan yang ada adalah tanda tangannya, tetapi perolehan suara pemohon berbeda, dimana perolehan suara ppp sebanyak suara, dian kasar saksi membenarkan bahasabahwa perolehan suara partai gerindra kota binjai untuk kelurahan jati karya sesuai form sejumlah suara, tetapi sampai ppk berubah menjadi suara dan ada penambahan sebanyak suara tps kelurahan jati karya, bahwaeharusnya suara ppp sehingga total suara ppp kelurahan nangka suara, tetapi ppk menjadi suara, bahwa saat rekap tingkat ppk, saksi mengajukan keberatan, bahwa tps kelurahan damai, saksi memperoleh suara, sehingga jika ditambahkan dengan suara partaitetapi apabila dilihat bukti saksi berupa c1, partai gerindra memperoleh suara, khairul syam bahwa tps jati karya binjai utara, gerindra memperoleh suara sedangkan pppmenyatakaimana jawaban mengenai pokok perkara permohonan pemohon tersebut telah dimuat dalam paragraf dalam putusan ini, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, turut memohon kpu kota binjai menyampaikan jawaban tertulisproses penghitungan tps tidak ada keberatan saksi. peraturan perundang undangan tentang pemilu telah mengatur mengenai mekanisme pengajuan keberatan dimaksud, yaitu keberatan seketika itu juga diselesaikan oleh kpps atau saksi mengisi pernyataan keberatan dalam form model rekapitulasi perolehan suara seluruh tps dilakukan oleh ppk kecamatan binjai utara mulai tanggal april s d april telah berlangsung secara terbuka, jelas dan terang dihadiri oleh saksi saksi maupun panas kecamatan. data perolehan suara partai politik atau calon legislatif yang rekapitulasi oleh ppk kecamatan binjai utara bersumber dari data model dan lampiran berikut dprd kota ukuran plant dari setiap tps kecamatan binjai utara. jika pada saat rekapitulasi ppk ada keberatan dari saksi maka pada hari itu juga harus diselesaikan oleh ppk atau saksi dapat mengisi form keberatan model dprd kota, bahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana tersebut dalam poin halaman yang menyatakan hasil rekapitulasi suara dprd untuk dapil binjai terdapat kecurangan yang menguntungkan partai gerinda dan merugikan partai persatuan pembangunan ppp), sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi ppp menjadi kurang kursi, seharusnya ppp mendapat suara sah suara dan partai gerinda mendapat suara sah sebanyak suara, bahwa sesuaibahwa tidak benar dalil pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin halaman yang menyatakan seolah olah terjadi selisih perolehan suara sebanyak karena penambahan suara terhadap partai gerinda pads tps kelurahan jati karya sebanyak suara dan tps kelurahan nangka sebanyak suara, sebaliknya terjadi pengurangan suara pada ppp tps kelurahan nangka sebanyak suara, hal ini akan diterangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan berita acara asli model dan lampiran dprd kota yang direkam dari tps kelurahan jati kary1 caleg nomor caleg nomor perolehan suara tersebut sama dengan yang terdapat dalam tepi dprd kota. bukti terlampir). data model lampiran dari tps kelurahan jati karydian, pada form tidak ada catatan keberatan dari saksisaksi yang hadir. bukti terlampir c1, lampiran bahwa berdasarkan berita acara asli model dan lampiran dprd kota yang direkam dari tps kelurahan nangkmor caleg nomor demikian pula perolehan suara ppp pada tps kelurahan nangka adalah suara (terdiri dari suara partai caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor bukan suara sebagaimana dalil pemohon bukti terlampir dprd kota), data model lampiran dari tps kelurahan nangkasahan prisma beli, kemudian tidak ada catatan keberatan dari saksi saksi yang hadir: bukti terlampir lampiran bahwa untuk lebih jelas tentang perolehan suara partai gerinda dan ppp kelurahan jati karya dan kelurahan nangka berdasarkan fakta rekapitulasi dan lamp. maupun dprd kota dapat dilihat dalam tabel bawah ini: perolehan suara partai gerinda kelurahan jati karya jumah |2s oran jumah |o| juara perolehan suara partai gerindra kelurahan nangka ips |e| to| umah rel tps |a7| |a9g| jumah stp perolehan suara partai persatuan pembangunan kelurahan nangka ips als|le| |8e| jumah |ejejasfsrja (umah jofafojajojajoji bahwa untuk lebih jelas tentang perolehan suara partai gerinda dan ppp dari seluruh kelurahan kecamatan binjai utara berdasarkan fakta rekapitulasi model da, lampiran model dprd kota bukti terlampir) dapat digambarkan dalam tabel bawah ini perolehan suara partai gerinda kel. paul atra nang kla da jak jaksa utomo da mai turi mur perolehan suara partai persatuan pembangunan kel. paul jat nang kla da jak ja utomo total ka mai turi mur kra bahwa berdasarkan perolehan suara partai gerinda dan ppp dalam tabel atas yang bersumber dari data asli model lampiran dprd kota serta model da, da lampiran da dprd kota binjai, maka jelaslah bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh ppk kecamatan binjai utara maupun kpu kota binjai dalam menetapkan perolehan suara kedua partai dimaksud, adapun klaim ppp yang menyatakan suaranya berkurang suara tps kelurahan nangka berdasarkan secara faktual terbantahkan dengan bukti asli yang diajukan oleh memohon sebagai berikut: model dprd kota ukuran plant tps kelurahan jati karya kecamatan binjai utara, model dprd kota ukuran plant tps kelurahan nangka kecamatan binjai utara, berita acara model lampiran dprd kota tps kelurahan jati karya: berita acara model lampiran dprd kota tps kelurahan nangka,. berdasarkan fakta fakta atas, makamengesahkanuntuk daerah pemilihan binjai ii: menetapkan perolehan suara partai gerinda untuk dprd kota binjai dapil binjai sebanyak suara, menetapkan juga perolehan suara partai persatuan pembangunan sebanyak suara: menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kota binjfotokopi model dprd kota ukuran plant tps kelurahan jati karya kecamatan binjai utara, bukti t.t fotokopi model dprd kota ukuran plant tps kelurahan nangka kecamatan binjai utara, bukti t.t fotokopi berita acara model lampiran dprd kota tps kelurahan jati karya: bukti t.t fotokopi berita acara model lampiran dprd kota tps kelurahan nangka: bukti t.t fotokopi: bukti t.t model da, da b dprd kab kota kelurahan jati karya, bahwa alasan dan bukti bukti pemohon cukup kuat menurut hukum. dengan demikian, mohon agarsebanyak suara sebagaimana penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tanggal mei tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr dapat dinyatakan batal dan selanjutnya mendapatkan pembetulan ataspenambahan suara tersebut mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu jawa tengah yang semula suara menjadi suara. hal itu mengakibatkan besarnya jumlah bpp juga mengalami perubahan. dengan perubahan besarnya bpp, apabila permohonan pemohon dikabulkan, akan cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi ppp untuk dpr dapil ini: bahwa untuk menentukan bpp dan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi dpr dapil jawa tengah, dengan mengacu adalahpil yang bersangkutan: dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan angka bpp dpr: bukti t.t model da a, da b dprd kab kota kelurahan nangka: bukti t.t model c1, lampiran dprd kota tps kelurahan jati negara, bukti t.t model da a, da b dprd kab kota kelurahan kebun lada: bukti t.t model da, da b dprd kab kota kelurahan damai, bukti t.t model da a, da b dprd kab kota hasil rekapitulasi semua tps kelurahan cengkeh turi) bukti t.t model dprd da a, da b kab kota kelurahan jati makmur hasil rekapitulasi semua tps kelurahan jati makmur), bukti t.t model dprd da a, da b kab kota kelurahan pahlawan hasil rekapitulasi semua tps kelurahan pahlawan): bukti t.t model dprd da a, da b kab kota kelurahan jati utomo hasil rekapitulasi semua tps kelurahan jati utomo): bukti t.t model db, db lampiran db dprd kab kota hasil rekapitulasi tingkat kpu kota binjai) bukti t.t pernyataan kesaksian kpps tps kelurahan jati karya kecamatan binjai utara kota binjai provinsi sumatera utara tanggal juni bukti t.t pernyataan kesaksian kpps tps kelurahan angka kecamatan binjai utara kota binjai provinsi sumatera utara tanggal juni menimbang bahwa turut memohon kpu kota binjaimenolak dengan tegas dalil dalil yang diajukan oleh pemohon dan perolehan suara partai gerindra sebesar suara adalah sah, daerah kabupaten rejang lebong perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil kabupaten rejang lebong yang ditetapkan oleh kpud rejang lebong sebesar suara. penetapan ini adalah salah, karena seharusnya perolehan suara ppp adalah sebesar suara. sehingga menjadikan pengurangan suara partai persatuan pembangunan sebanyak (delapan belas) suara: bahwa perhitungan suara yang benar menurut pemohon adalah suara tps desa cawang lama, (lima) suara dan suara tps (empat) desa air duku, (tiga belas) suara. total (delapan belas) suara sehingga menjadi suara, bahwa terhadap pengurangan suara tersebut atas oleh petugas pps tidak dimasukan dalam berita acara tempat pemungutan suara dan tidak dimasukan kedalam rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat ppk model da). padahal model plant) tps terdapat suara dan tps terdapat suara. oleh karena tidak dimasukan dalam berita acara pemungutan suara, sehingga oleh petugas dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara untuk tps dengan disaksikan oleh: mansurudin, se. anggota kpu kabupaten rejang lebong): dra. ariana bawaslu kabupaten rejang lebong): faizal caleg ppp nomor dprd kabupaten rejang lebong) syahid, (ppk kecamatan sepupu rejang| bukti berita acara pembukaan kotak suara untuk tps dengan disaksikan oleh yul hendri ppk sepupu rejang) harian batesi kpu kab. rejang lebong) dra. ariana (anggota bawaslu rejang lebong) faizal pelapor) suherman gakundu) bukti pemohon berpendapat bahwa akibat kecurangan yang mengurangi suara ppp sebanyak suara tersebut, merugikan partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan ppp tidak mendapatkan kursi dapil kabupaten rejang lebong. masalah kehilangan suara tersebut diperkuat dengan surat keterangan bawaslu kabupaten rejang lebong dan putusan pengadilan negeri curuprejang lebong dengan jumlah suara sebesar menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil kabupaten rejang lebong, yaitu caleg urut dengan nama faizal memerintahkantertanggal april dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangun ppp) kabupaten rejang lebong pimpinan harian cabang perihal penghilangan hak suara ditujukan kepada mahkamah konstitusi, bukti surat pernyataan tanggal aprilmodel dprd kabupaten kota: bukti surat dari tanah pemenangan pemilu legislatif partai persatuan pembangunan ppp) kabupaten rejang lebong perihal pernyataan keberatan tanggal april ditujukan kepada ketua bawaslu rejang lebong: bukti surat tanda terima dari komisi pemilihan umum daerah kpu) kabupaten rejang lebong tertanggal april (satu bundel) perihal pernyataan keberatan: bukti surat tanda bukti penerima laporan dan pengaduan dari caleg nomor urut atas nama faizal yang diterima oleh bawaslu kabupaten rejang lebong tanggal april bukti surat perintah penyitaan dari kepolisian daerah bengkulu resort rejang lebong pol sp. sita iv gakkumdu tanggal april bukti berita acara penyitaan dari polres rejang lebong tertanggal april bukti surat tanda penerimaan pol: stp iv gakkumdu tanggal april bukti surat tanggal april dari polres rejang lebong ditujukan kepada ketua pengadilan negeri curup perihal laporan dan permohonan persetujuan penyitaan barang bukti, bukti penetapan dari pengadilan negeri curup nomor k.pid. pn. crp tanggal april bukti surat tanggal april dari polres rejang lebong ditujukan kepada pengadilan negeri curup, perihal permintaan ijin khusus barang bukti surat sertifikat: bukti p12 penetapan dari pengadilan negeri curup nomor pen. pid pn. crp tanggal april bukti surat perintah penyitaan dari polres rejang lebong nomor pol: sp.sita iv gakkumdu tanggal april bukti berita acara penyitaan dari polres rejang lebong tanggal april bukti p15 surat tanda penerimaan laporan nomor pol stp iv gakkumdu, bukti surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus berhubungan dengan rekapitulasi perprd kabupaten kota tanggal april bukti surat tanggal april dari tanah pemenangan pemilu legislatif partai persatuan pembangunan ppp) kabupaten rejang lebong ditujukan kepada ketua bawaslu rejang lebong perihal penghilangan hak suara, bukti laporan dari caleg nomor urut (lima) faisal kepada bawaslu kabupaten rejang lebong mengenai peristiwa kehilangan perolehan suara caleg dan partai model tanggal april bukti tanda bukti penerimaan dari faizal kepada bawaslu kabupaten rejang lebong model tanggal april bukti berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara tempat pemungutan suara dalam pemilihan anggota dprd kabupaten kota tahun model tps cawang lama, bukttps air duku:pupu rejang model da,kpu kabupaten kota kabupaten rejang lebong model dprd, bukti laporan polisi nomor pol. ip k iv gakkumdu polres rejang lebong yang dilakukan oleh faizal caleg nomor urut (lima) mengenai pengurangan angka perolehan suara: bukti surat perintah penyidikan nomor: pol: sp.sidik iv gakkumdu tanggal april oleh polres rejang lebong: bukti surat perintah tugas nomor pol: tugas iv gakkumdu tanggal april melakukan penyidikan tentang tindak pidana pemilu mengenai penyebab perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang ppk sepupu rejang kabupaten rejang lebong april bukti surat dari polres rejang lebong kepada kepala kejaksaan negeri curup perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukti surat dari polres rejang lebong ditujukan kepada kpud kabupaten rejang lebong perihal izin membuka kotak suara tps dan tps desa cawang lama kecamatan sepupu rejang: bukti berita acara pembukaan kotak suara oleh polres rejang lebong untuk tps desa cawang lama kecamatan sepupu rejang: bukti berita acara pembukaan kotak suara polres rejang lebong tps dan kecamatan air duku: bukti surat keterangan dari panitia pengawas pemilu kabupaten rejang lebong yang intinya mengatakan bahwa saudari faizal caleg nomor urut (lima) dprd kabupaten rejang lebong dapil dari partai persatuan pembangunan: bukti surat dari polres rejang lebong ditujukan kepada kpud kabupaten rejang lebong, izin membuka kotak suara, bukti surat dari polres rejang lebong ditujukan kepada kepala kejaksaan curup, perihal pengiriman berkas perkara tindak pidana pemilu: bukti tanda terima berkas perkara tanggal mei bukti surat dari polres rejang lebong ditujukan kepada kepala kejaksaan negeri curup perihal penerimaan kembali berkas perkara tanggal mei bukti tanda terima berkas perkara tanggal mei bukti p p36 surat dari polres rejang lebong ditujukan kepada kepala kejaksaan negeri curup, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti tanggal mei bukti surat kejaksaan negeri curup ditujukan kepada polres rejang lebong perihal pemberitahuan hasil penyelidikan perkara tindak pidana pemilu: bukti berita acara serah terima tersangka dan barang bukti tanggal mei bukti lembar disposisi ditujukan kepada seksi pidana umum: bukti surat perintahpenunjukkan jaksa penuntut umum mengikuti perkembangan penyelidikan danpenyelsaian tindak pidana pemilu kejaksaan negeri curup tanggal april bukti surat dari kejaksaan negeri curup ditujukan kepada kapolres rejang lebong perihal pengembalian berkas tindak pidana pemilu tanggal mei bukti surat panggilan saksi atas nama yunani dari kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti surat pemanggilan saksi atas nama endang siswanto dari kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti surat pemanggilan saksi atas nama raden kalimusahab dari kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti surat pemanggilan saksi atas nama abdul hamid dari kejaksaan negeri curupsyahidrencana tuntutan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti tanda terima surat pelimpahan perkara tanggal mei oleh kejaksaan negeri curup, bukti tanda terima penyerahan barang bukti dari kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti surat pengantar dari kejaksaan negeri curup ditujukan kepada ketua pengadilan negeri curup mengenai pelimpahan berkas perkara tindak pidana pemilu: bukti surat pelimpahan perkara cara pemeriksaan singkat kejaksaan negeri curup tangal mei bukti surat pelimpahan perkara cara pemeriksaan singkat kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti berita acara penelitian benda sitaan kejaksaan negeri curup tanggal mei bukti berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atas nama harmoni tanggal mei bukti berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atas nama ahmad jauhari tanggal mei bukti berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atas nama syahid bin hasan basri tanggal mei bukti surat tuntutan pidana dari kejaksaan negeri curup dengan tersangka syahid bin hasan basri, ahmad jauhari, harmoni: bukti catatan penuntut umum (untuk tindak pidana dibawakan) kepada syahid bin hasan basri, ahmad jauhari, harmoni: bukti replika atas nota pembelaan penasehat hukum para terdakwa: bukti putusan pengadilan negeri curup nomor pid. pn.crp tanggal mei bukti surat dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan ppp) rejang lebong kepada komisi pemilihan umum daerah kpud) rejang lebong tentang penyampaian hasil putusan pengadilan negeri curup nomor pid.s pn. crp. tanggal mei bukti surat memori banding ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi bengkulu tanggal mei bukti surat tanda terima dari komisi pemilihan umum kpu) kepada dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan ppp) tanggal mei bukti surat dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan ppp) kepada kejaksaan negeri rejang lebong tanggal mei tentang permohonan peminjaman berkas asli perkara pidana pemilu, bukti surat dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan ppp) kepada pengadilan negeri curup tertanggal mei tentang permohonan peminjaman berkas perkara pidana pemilu: bukti surat dari pengadilan negeri curup kepada dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan ppp) peminjaman berkas perkara pidana pemilu: bukti surat pengiriman berkas perkara banding dari pengadilan negeri curup kepada pengadilan tinggi bengkulu tanggal mei bukti putusan pengadilan tinggi bengkulu nomor pid pt. bkl, tanggal mei menimbang bahwa pemohon untuk dapil kota rejang lebong mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal mei yang pada menerangkan sebagai berikut: yunani bahwa saksi merupakan saksi mandat ppp tps desa sawang lama, kecamatan setup kujang kabupaten rejang lebong: bahwa saksi mandat ppp tps tersebut, saksi mengetahui bahwa perolehan suara caleg ppp nomor urut atas nama faizal dari ppp adalah suararejang lebongurut pemohon kpu kabupaten rejang lebong provinsi bengkulu telah melakukan kesalahan dalam penetapan perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) sebesar suara karena menurutnya perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah suara, sehingga terjadi pengurangan suara partai persatuan pembangunan sebanyak suara untuk daerah pemilihan rejang lebong menurut kpud rejang lebong dalil pemohon tersebut adalah benar karena dalil demikian jelas jelas mengaburkan kebenaran substantive atau kebenaran materiil yang terungkap dalam proses penyidikan oleh penyidik gakumdu dan fakta fakta persidangan pengadilan negeri curup kabupaten rejang lebong: bahwa dari fakta fakta pem buktikan kebenaran substantive atau kebenaran materil terungkap fakta fakta sebagai berikut: bahwa dalam form da.b tertulis tps (empat) desa air duku kecamatan sepupu rejang sebagai berikut: suara partai suara suara caleg: setelah ditetapkan angka bpp dpr,pil dengan bpp dpr, dalam hal masih terdapat sisa kursi makasetelah dilakukan penghitungan tahap kedua: bahwa berdasarkan ketentuan dan penentuan bpp jawa tengah adalah suara sah dibagi dengan jumlah kursi: suara sah dapil jawa tengah adalah perolehan suara dari partai peserta pemilu yang secara nasional memperoleh suara sekurang kurangnya yaitu: partai hati nurani rakyat suara partai gerakan indonesia raya suara partai keadilan sejahtera suara partai amanat nasional suara partai kebangkitan bangsa suara partai golongan karya suara partai persatuan pembangunan suara partai demokrasi indonesia perjuangan suara partai demokrat suara jumlah suara adapun kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu dapil jawa tengah berdasarkan lampiran adalah (delapan) kursi. dengan demikian bpp dapil jawa tengah untuk dpr adalah:hingga penjumlahan dalam (empat) tps desa air duku kecamatan sepupu rejang berdasarkan form da.b penjumlahan akumulasi tps tps dalam satu desa) dengan jumlah sebagai berikut partai perolehan suara total persatuan pembangunan tps1 tps2 tps3 tps indra jaya a8| tri bupati asi fauzi, s.h. endian irwandi a|l a5) bazaar jumlah d16| 3a| setelah diadakan pembukaan kotak berdasarkan surat kapolres pol v gakumdu tanggal mei: partai perolehan suara total persatuan pembangunan tps1 tps2 tps3 tps4 indra jaya tri bupati fauzi, s.h. endian irwandi fariz jae jumah |a6 |e64 selanjutnya untuk tps (dua) desa cawang lama kecamatan sepupu rejang ditemukan fakta fakta sebagai berikut: perhitungan berdasarkan besar suara partai (nol) suara calegtelah diadakan pembukaan kotak berdasarkan surat kapolres pol iv gakumdu tanggal april suara partai (nol) suara caleg: indra jaya suara tri gujarati suara fauzi, suara endian irwandi suara faizal. suara jumlah suara bahwa berdasarkan uraian atas benar telah ada kekeliruan penempatan perolehan suara atas nama faizal. caleg urut oleh ppk kecamatan sepupu rejang saat rekapitulasi, adapun kekeliruan itu dapat kami jelaskan sebagai berikut:menjadiurut menjadi kesimpulan: bahwa berdasarkan uraian atas benar telah terjadi kekelartai persatuan pembanguna(seribu lima ratus enam whit') suara bukan sebesar (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara sebagaimana diajukan pemohon, oleh karena itu permohonanbahwa untuk menguatkan jawaban tertulisnya, turut memohon kpu kabupaten rejang lebongpenghitungan perolehan suara peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota dprd kab kota th. model dprd kab kota) bukti t.t sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik anggota dprd kab kota ppk: model dprd kab kota) bukti t.t rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kab kota dan suara tidak sah ppk: lampiran model dprd kab kota) bukti t.t rekapitulasi lampiran model dprd kab kota, model dprd kab kota) bukti t.t berita acara pembukaan kotak suara penghitungan model tps dan tps desa air duku serta tps dan desa sumberejo), bukti t.t berita acara pembukaan kotak suara penghitungan model dan tps desa cawang lama): bukti t.t berita acara nomor ba kpu rl iv perbaikan model da, dan lampiran kpu kabupaten rejang lebong): bukti t.t berita acara rapat pleno hasil rekapitulasi anggota dp, dpd dan dprd provinsi kabupaten kota tahun bukti t.t putusan nomor pid. pn crp, tanggal mei bukti t.t putusan nomor pid. pt. bengkulu, tanggal mei menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, partai keadilan sejahtera pks) mengajuketerangan tertulis yang mengemukakan hal hak sebagai berikut: bahwa perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan kabupaten rejang lebong sebagaimana yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah kpud) rejang lebong sebanyak suara adalah benar dan berdasarkan hukum, bahwa dalil pemohon yang mengatakan perolehan suara pemohon sebanyak terlalu mengada ada dan tidak berdasarkan hukum: bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa pemohon telah kehilangan sebanyak suara tps desa air duku dan sebanyak suara tps desa cawang lama kecamatan sepupu rejang kabupaten rejang lebong, terlalu mengada ada dan tidak beralasan hukum serta patut untuk dikesampingkan, karena klaim pemohon yang mendalilkan telah kehilangan sebanyak suara tps desa air duku adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karena: tabel perolehan suara part"partai persatuan no| nama caleg pembangunan berdasarkan model total dpr kota desa air duku kec. sepupu rejang kab. rejang lebong tps tps2 tps3 tps4 persatuan indra jaya, tri bupati fauzi, sh fasa, jumlah dari table atas, jelas bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk tps adalah sebanyak (tiga puluh empat) suara vide, bukti tps dan perolehan suara partai persatuan pembangunan secara keseluruhan untuk desa air duku kecamatan sepupu rejang berdasarkan model dprd kabupaten kota adalah sebanyak (enam puluh empat) vide, bukti model dan model da dprd kabupaten kota) sehingga jelas dan meyakinkan bahwa pemohon tidak ada kehilangan perolehan suara partai persatuan pembangunan dari tps desa air duku kecamatan sepupu rejang kabupaten rejang lebongnama caleg desa air duku total tps tps aa indrajaya loo poo trigunati four,sh edrianiswani bahwa berdasarkan perbandingan tabel dan tabel atas, jelas dan meyakinkan tidak ada kehilangan perolehan suara partai persatuan pembangunan, namun yang terjadi adalah kekeliruan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) tps desa air duku menempatkan perolehan suara calon legislatif partai persatuan pembangunan. oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan kehilangan suara berdasarkan berita acara pembukaan kotak suara,m sebanyak (tiga belas) yang dinyatakan hilang pada calon legislatif partai persatuan pembangunan nomor urut alas nama faizal, berdasarkan model tps desa air duku tertulis pada calon legislatif partai persatuan pembangunan nomor urut (empat) atas nama endian irwandi. walaupun demikian,. oleh karena itu klaim pemohon yang mendalilkan telah kehilangan sebanyak (lima) suara tps (dua) desa cawang lama adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karenaab dprd kabupaten kota dan berdasarkan model desa air duku kec. sepupu rejang perolehan suara partai persatuan pembangunan nama caleg desa cawang lama kec. sepupu total rejang kab. rejang tps tps2 indra jaya, tri gujarati fauzi, endian sandi fasa, umah dari table atas, jelas bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan tps (dua) desa cawang lama adalah sebanyak (enam) suara vide, bukti tps dan tps berdasarkan berita acara pembukaan kotak suara pada model da b dprd kabupaten kota sebanyak (enam) sehingga perolehan suara partai persatuan pembangunan dari desa cawang lama sebanyak (dua belas) suaraprd kabupaten kota desa air duku kecamatan sepupu rejang tps indra jaya, fauzi, endian sandi dan ben jumlah bahwa dalil pemohon yang menyatakan kehilangan suara berdasarkan berita acara pembukaan kotak suaraara sebanyak yang dinyatakan hilang pada calon legislatif partai persatuan pembangunan nomor urut atas nama faizal, berdasarkan model tps desa cawang lana tennis pada calon legislatif partai persatuan pembangunan nomor urut alas nana endian irwandi, sehingga, bahwa berdasarkan perbandingan tabel dan tabel yang dhihmg berdasarkan model tps dprd kab kota atas, sebenarnya perolehan suara partai persatuan pembangunan desa air duku dan desa cawang lama tidak hilang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, begitu juga jika dibandingkan dengan tabel dan tabel atas, yang dihitung berdasarkan berita acara pembukaan kotak suara model melainkan terjadi kekeliruan penempatan perolehan suara antar calon nomor urut atas nama endian sandi dengan calon nomor urut atas nama faizal, namun hal itu tidak mengurangi ataupun menambah perolehan suara partai persatuan pembangunan daerah pemilihan kabupaten rejang lebong, bahwa mengenai dalil pemohon yang mengatakan telah terjadi kecurangan sehingga mengurangi perolehan suara partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi partai menjadi tidak ada daerah pemilihan (dua) kabupaten rejang lebong, adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pihak terkait pks mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan tanggapan dan atau sanggahan pihak terkait: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan bahwa partai persatuan pembangunan secara signifikan tidak memperoleh kursi daerah pemilihan (dua) kabupaten rejang lebong: menguatkan penetappinsi, dprd kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan perkara: menimbang bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, pihak terkait pksdan da dprd kabupaten kota,cawang lama kecamatan sepupu rejang kabupaten rejang lebong: bukti pt berita acara pembukaan kotak suara tps dan desa air duku kecamatan sepupu rejang kab. rejang lebong, bukti pt berita acara pembukaan kotak suara tps desa cawang lama kecamatan sepupu rejang kabupaten rejang lebong: menimbang bahwa pada akhirnya pihak terkait partai keadilan sejahteratanggapannya semula dan menguatkan penetapan keputusan kpu pts kpu tahun tanggal mei daerah pemilihan kabupaten karawang bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil kabupaten karawang dapil menurut versi kpu adalah suara, seharusnya menurut pemohon perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil kabupaten kerawang memperoleh suara, sedangkan partai kebangkitan bangsa adalah suara padahal seharusnya suara, hal itu terjadi karena adanya kesalahan rekapitulasi tps desa segar jaya kecamatan batubara sebanyak suara dari hasil pleno kpud karawang pada hari jum'at tanggal april yang menetapkan penambahan perolehan suara untuk pkb, padahal dari hasil temuan dpc ppp kabupaten karawang kecamatan dan desa dapil sebanyak tps suara ppp belum masuk dalam hitungan kpud karawang sebanyak suara, pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd kabupaten karawang terdapat kecurangan yaitu dengan cara menambah angka perolehan suara pkb dan mengurangi angka perolehan suara ppp, hal ini merugikan partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi berkurang, pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah: pada perhitungan suara terakhir mengakibatkan ppp kehilangan kursi (delapan) terakhir, bahwa partai persatuan pembangunan juga kehilangan (dua puluh sembilan) suara pada kpud kabupaten karawang yang mengakibatkan kehilangan kursi (delapan) terakhir tersebut atas dengan rincian sebagai berikut: tenun ian pps kampus rom dab usa sean saga ama taman saman tem crop atu pada pam oat area dan da b (eni direkam ppk oma pada fam dat 2rata pan ama satu gta ppk oenarpada pom ara dan tenis rekap ppk ciebarpada fam dat asam man ega taman aman tetap ppk clear ada pam dat was adanlssadisadund hasan kabupaten karawang bahwa atas terjadinya, serta (dua puluh sembilan) suara tidak masuk rekap kpud kabupaten karawangkepada bawaslu kabupaten karawang tetapi tidak ada jawabanraw dan kecamatan pedas yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib: menyatakan perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil kabupaten kerawang sebesar suara dan suara partai kebangkitan bangsa sebesar suara, sehingga kursi terakhir adalah milik partai persatuan pembangunan caleg nomor urut (satu) atas nama mustar sumantri, ag,i, dprd jumlah suara sah suara suara. jumlah kursi kursi bahwa berdasarkan bpp tersebut, ppp secara signifikan mendapatkan kursi untuk dpr dari dapil jawa tengah dengan uraian sebagai berikut: perhitungan kursi tahap bpp penuh suara: pdip suara kursi, sisa suara pkb suara kursi, sisa suara partai demokrat suara kursi, sisa suara perhitungan kursi tahap ii: sisa suara sekurang kurangnya dari bpp. bpp suara suara. adapun secara urut perolehan partai politik yang memenuhi dari bpp adalah: partai golkar suara kursi pks suara kursi pan suara kursi ppp suara kursi bahwa berdasarkan penghitungan tersebut, dari kursi yang diperebutkan dapil jawa tengah untuk dpr, partai politik yang berhak memperoleh kursi adalah partai demokrasi indonesia perjuangan kursi), partai kebangkitan bangsa kursi), partai demokrat kursi), partai golkar kursi), partai keadilan sejahtera kursi), partai amanat nasional kursi), dan partai persatuan pembangunan kursi), bahwa permohonan ini didukung oleh alat alat bukti yang kuat berupa bukti tertulis dan para saksi (daftar alat bukti, terlampir) serta cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi ppp untuk dpr. oleh karena itu, cukup beralasan bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohonkota) yang pegang versi kpps tps desa batubara,i, dprd kabupaten kota) yang pegang versi saksi dari ppp tps desa batubara, kecamatan batubara: bukti tanda bukti penerimaan laporan nomor bawaslu krw atas laporan dpc ppp kabupaten karawang kepada bawaslu1, dprd kabupaten kota) pada tps desa kutaampel, kecamatan batubara dankutaampel, kecamatan batubara model da b dprd kabupaten kota)segarnya, kecamatan batubara model da b dprd kabupaten kota) dandprd kabupaten kota)sampai dengan tps desa karyamakmur serta model da b kabupaten kota pps karya makmur dan berita acara,desa tanjung sari dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap pps model da) pada kecamatan clear: bukti model da dprd kabupaten kota dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap pps pada desa kosambi batu kecamatan clear kabupaten kerawang) pada tps sampai dengan desa kertamukti dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap pps model da) pada kecamatan clear: bukti rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten kota pada tps desa kedungjeruk dan model da b desa kedungjeruk, kecamatan ibunya: bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota kabupaten kerawang dapil kerawang lampiran model dprd kota): bukti rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum anggota dpr dan dprd kabupaten kerawang: menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan (empat) orangmustar sumantri, ag, saksi pemohon kpu bahwa pemohon dapil karawang kehilangan suara. saksi mengindikasikan telah terjadi penggelembungan tps desa batu jaya: bahwa pada tanggal april dilakukan rekapitulasi kabupaten karawang yang menetapkan suara pemohon sebanyak seharusnya sehingga terdapat selisih suara. selisih suara sebanyak menyebabkan pemohon, bahwa suara pemohon tersebut hilang tps desa kuta ampel, dimana seharusnya pemohon memperoleh suara, namun rekap pps kuta ampel menjadi suara model dab), sehingga terdapat selisih suara. kemudian desa segar jaya kecamatan batu jaya, pps pada form dab suara pemohon suara dan tertulis rekap ppk batu jaya pada form da sebanyak suara, sehingga pemohon kehilangan suara. desa karya makmur kecamatan batu jaya pada form dab suara pemohon tertulis suara namun rekap ppk batu jaya pada form da tercatat suara, jadi hilang suara, desa tanjung sari kecamatan clear pada form dan dab suara ppp sebanyak suara namun tertulis rekap ppk clear sebanyak suara, jadi hilang lima suara. desa osti batu kecamatan clear bahwa pada form dan dab, suara ppp tertulis namun tertulis rekap ppk pada form da itu menjadi jadi hilang satu suara, desa kerta mukti kecamatan clear, pada form dan dab ppp tertulis suara namun rekap ppk clear pada form da menjadi suara, jadi hilang tiga suara. desa kedung jeruk kecamatan ibunya tps pada form bac ditulis suara tetapi tertulis rekap ppk ibunya pada form da 1nya, (nol) suara. jadi jumlah total kehilangan suara ppp sebanyak suara: bahwa dengan tidak terdekatnya rekapitulasi kabupaten karawang, ppp kehilangan kursi terakhir yakni kursi yang ke bahwa ada indikasi penggelembungan tps desa batu jaya dengan bukti dari dua versi, pertama versi tps, versi saksi ppp, kemudian versi kpps: bahwa pada versi tps, atau versi saksi ppp, sini dituliskan jumlah suara sah itu tetapi pada versi kpps yang diambil dari panas tertulis jumlah suara sah ini suara: tetapi pada lampiran terakhir versi kpps yang diambil dari panas, mereka menuliskan suara yang sah adalah bahwa selanjutnya pada tanggal april suara ppp kabupaten karawang sebanyak dan suara pkb sebanyak dan karena itu tidak mendapat kursi terakhir yakni kursi delapan, bahwa pada saat kpu kabupaten karawang melakukan evaluasi, ppk se kabupaten karawang sebanyak kecamatan tidak mengundang para saksi partai tingkat kabupaten. sehingga dengan adanya evaluasi tersebut, suara pkb bertambah menjadi sehingga suara terakhir dimiliki oleh pkb, bahwa saksi mengajukan keberatan dan bukti bukti terlampir waktu itu, dan diberikan waktu lima hari oleh ketua kpud dari pleno tanggal untuk melengkapi bukti bukti akurat c1, dab dan pada tanggal bahwa dalam hal ini ketua kpu tidak menggunakan klausul seperti yang dilakukan terhadap pkb kepada ppp. bahkan kpu beserta anggotanya yang lain menyarankan agar diselesaikan mahkamah konstitusi, bahwa dalam hal evaluasi, pkb hanya menyodorkan data dab foto kopian tetapi kpu langsung menerima dengan alasan ketika dalam rekapitulasi tanggal kpu hanya menerima data saja, tidak menerima dab: supriatna bin sapi, saksi ppp ppk batubara bahwa saksi mengikuti dari awal sampai akhir rapat pleno dan pada pleno terakhir dihadiri oleh semua pihak yaitu kpu, bawaslu, pak camat, kapolsek dan saksi saksi yang sepuluh parpol termasuk calon dari pkb dan diputus pada pleno tersebut tidak ada masalah: bahwa kemudian dua hari kemudian, saksi dipanggil dan diminta bercerita tentang kronologis saksi kecamatan dan pkb menyatakan keberatannya, dan akhirnya mengubah suara pkb menjadi bertambah, bahwa saksi sudah mengajukan keberatan kepada kpu, namun ditolak dengan alasan bahwa sidang sudah mau tutup dan jika ada masalah agar diselesaikan mahkamah konstitusi, endang sopan bin karna, saksi ppp ppk ibunya bahwa pada tanggal april setelah penetapan penghitungan, saksi ppp dan saksi pkb dipanggil namun saksi pkb tidak hadir dan pada malam itu, ketua kpud memberi waktu dan meminta bukti atas penghitungan yang benar menurut saksi, bahwa pada malam tersebut kemudian ketua kpud memutus penetapan penghitungan suara pada malam itu, tetapi dua hari kemudian suara pkb malah bertambah: bahwa ketika saksi menemukan bukti bukti baru tiap tiap tps, ketua kpud menyatakan sudah tutup: bahwa pada penetapan penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal april ada protes dari pkb dan saksi datang hadapan ketua kpud untuk menjelaskan kronologis kejadian kecamatan: bahwa sebenarnya dalam penutupan pleno tidak terjadi masalah pada akhirnya, bahkan menurut keterangan saksi calon dari pkb nya hadir pleno kecamatan: bahrain, saksi ppp tps kecamatan batubara bahwa pada rekapitulasi kabupaten karawang pada april disahkan, suara ppp adalah sebanyak suara dan suara pkb sebanyak suara sehingga menang ppp dengan selisih suara: bahwa pada penetapan tersebut, saksi saksi sudah tanda tangan semua, bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi pkb juga ikut menandatangani hasil rekap tersebut: bahwa saksi tidak diberi tahu mengenai ada rapat evaluasi atau koreksi dari ppk kepada kpu pada tanggal april: bahwa kemudian rekap terkahir pada tanggal april karawang membuat suara pkb bertambah menjadi suara, bahwa pada rapat kedua, hanya beberapa saksi saja yang tanda tangan termasuk saksi ppp, sementara lembaran bagi partai lain, lengkap bahkan saksi ppp juga ikut tanda tangan: bahwa ada dua dokumen yakni dokumen rekap tanggal dan dokumen rekap tanggal april yang sama sama dari kabupaten karawang dan sudah dilegalisir oleh sekretariat kpu, bahwa saksi melakukan protes, selanjutnya secara lisan kpu dalam rapat pleno tanggal dipersilahkan jika ppp memiliki angka yang tersisa tps maka ditunggu hari kemudian untuk diserahkan pada kpud, pada tanggal april sebelum pukul ppp sudah mendapatkan angka angka yang tersisa tps, tetapi ternyata kpud tidak menerimanya dan menyarankan agar masalah itu diselesaikan mahkamah konstitusian jawaban mengenai pokok perkara permohonan pemohon tersebut telah dimuat dalam paragraf putusan ini. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, turut memohon kpu kabupaten kerawangdalam eksepsi: objek permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) pada paragraf pertama pokok permohonan, pemohon menyebutkan adanya kesalahan rekapitulasi tps desa segarnya, kecamatan batubara sebanyak suara dari hasil pleno kpud karawang pada hari jumat, tanggal april sementara itu pada paragraf keempat pokok permohonan, pemohon berpendapat telah terjadi penggelembungan suara partai kebangkitan bangsa tps desa batubara, kecamatan batubara sebanyak (sembilan) suara sehingga perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil seharusnya suara, bukan suara. hal itu menunjukkan bahwa permohonan pemohon saling bertentangan antara paragraf pertama dan paragraf keempat sehingga permohonan pemohon mengenai objek yang dimohonkan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur. pada paragraf kedua pokok permohonan, pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara dprd kabupaten karawang tersebut terdapat kecurangan, yaitu penambahan angka perolehan suara pkb dan pengurangan angka perolehan suara ppp sehingga membuat permohonan pemohon tidak jelas dan kabur karena satu sisi pendapat tersebut bukan merupakan fakta hukum dan sisi lain pemohon tidak menjelaskan proses terjadinya kecurangan tersebut. dugaan penggelembungan suara partai kebangkitan bangsa tps sebagaimana dikemukakan oleh pemohon pada paragraf keempat pokok permohonan adalah tidak jelas dan kabur, karena satu sisi pendapat tersebut merupakan pendapat pemohon dan bukan merupakan fakta hukum dan sisi lain pemohon tidak menjelaskan proses terjadinya penggelembungan suara tersebut. berdasarkan hal hal tersebut, permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur dan oleh karena itu permohonan itupolita tidak mendukung petit dalam polita permohonan pemohon sama sekali tidak menguraikan untuk membatalkoleh memohon, tetapi dalam petit permohonan pemohon meminta pembatalan penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tahun tanggal mei dalam polita permohonan, pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini: dalam petit permohonan, pemohon meminta memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini". bahwa berdasarkan hal hal tersebut, dalam permohonan pemohon, polita tidak mendukung petitdalam pokok perkara: pemohon mohon agar dalil dalil yang termuat dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini. memohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh memohonsebagai akibat adanya kecurangan dalam hasil penghitungan suara dprd kabupaten karawang yang dilakukan oleh memohon adalah tidak beralasan, karena: secara yuridis, proses rekapitulasi tingkat ppk dan kpud kabupaten karawang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd sertd, dan dprd: selama proses rekapitulasi tingkat ppk, ppk telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi dari pemohon untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat hal hal yang berkaitan dengan perbedaan angka perolehan suara untuk masing masing partai politik dan calon anggota dpd: setelah diberikan kesempatan oleh ppk kepada seluruh saksi yang hadir dalam proses rekapitulasi, ternyata tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi pemohon: selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpud kabupaten karawang yang dilakukan oleh kpud kabupaten karawang, terhitung sejak tanggal april sampai dengan april ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai kebangkitan bangsa atas perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari ppk kecamatan batubara dengan catatan yang dimiliki saksi disertai dengan bukti bukti yang ada, berdasarkan bukti bukti tersebut serta adanya surat dari bawaslu kabupaten karawang, yang berisikan "agar kpud kabupaten karawang melakukan rekapitulasi ulang" sehingga kpud kabupaten karawang bersama sama dengan ppk kecamatan batubara melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen yang disampaikan oleh saksi partai kebangkitan bangsa dan yang dimiliki oleh ppk kecamatan batubara, yang semula suara menjadi suara (penambahan sebanyak suara), sehingga hasil koreksi perolehan suara partai kebangkitan bangsa tersebut sama sekali tidak mengurangi perolehan suara partai persatuan pembangunan, termasuk perolehan suara partai partai politik yang lain, koreksi tersebut dilakukan oleh kpud kabupaten karawang pada tanggal april dan dihadiri oleh bawaslu kabupaten karawang serta disetujui oleh saksi saksi yang hadir, kecuali saksi dari pemohon, bersamaan dengan dilakukannya koreksi terhadap kecamatan kecamatan yang lain akibat adanya keberatan atau laporan yang diterima dari partai partai politik yang berbeda: terkait dengan hasil koreksi tersebut saksi pemohon hanya menyampaikan keberatan secara lisan atas penghitungan suara tps desa segarnya, kecamatan batubara, kabupaten karawang, tetapi keberatan itu tidak dituangkan dalam formulir keberatan saksi model db dan tidak disertai dengan bukti bukti yang memperkuat keberatan tersebut sehingga keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kpud kabupaten karawang, selama pelaksanaan rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat kpud kabupaten karawang, saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas perolehan suara dapil iv, termasuk untuk kecamatan clear dan kecamatan ibunya. berdasarkan alasan atas, turut memohon kpu kabupaten karawangeksepsi turut memohon untuk seluruhnya: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard): menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini:untuk daerah pemilihan iv, y, dan kecamatan pedas, yang diumumkan pada hari sabtu, tanggal mei pukul wib: menghukum pemohon untuk membayar biaya perknya, turut memohon kpu kabupaten karclear model da, da a, da da b, lampiran da da dprd kabupaten kota)ibunya model da, da a, da da b: lampiran da da dprd kabupaten kota),dapil karawang model da, da bukti t.t surat mandat dpc ppp tanggal april surat kpu perihal undangan rapat masing masing tanggal dan april daftar hadir yang dibuat oleh kpu masing masing tanggal dan mei surat kpu karawang tanggal april tanda terima surat yang dibuat oleh kpu karawang tanggal april surat bawaslu karawang tanggal aprilmemohon, kpu provinsi riau, selanjutnya disebut turut memohon komisi independen pemilihan nanggroe aceh haruslah, selanjutnya disebut turut memohon il, kpu provinsi jambi, selanjutnya disebut turut memohon iii: kpu kabupaten tegal, selanjutnya disebut turut memohon iv, kpu tulang bawang, selanjutnya disebut turut memohon kpu kabupaten seram barat, selanjutnya disebut turut memohon vi, kpu kabupaten halmahera, selanjutnya disebut turut memohon vii: kpu kabupaten maluku tengah, selanjutnya disebut lnl ann lnlnlllllnllllle ll. turut memohon viii kpu kota makasar, selanjutnya disebut turut memohon ix, kpu kabupaten jepara, selanjutnya disebut turut memohon kpu kabupaten serdang bedagai, selanjutnya disebut lan lan lan lalnlalnlllllnllllle turut memohon xi: kpu kota binjai, selanjutnya disebut turut memohon xii: kpu kabupaten rejang lebong, selanjutnya disebut alan lalalllnllalallal turut memohon xiii: kpu kabupaten kerawang, selanjutnya disebut turut memohon xiv, kpu kota bandung, selanjutnya disebut turut memohon xv, kpu kabupaten tanggamus, selanjutnya disebut turut memohon xvi, kpu kabupaten kapuas, selanjutnya disebut turut memohon xvii: kpu kabupaten lombok timur, selanjutnya disebut lan lll lal alan alnlllllnlllllt turut memohon xviii: kpu kabupaten bangkalan, selanjutnya disebut turut memohon xix, kpu kabupaten sumenep, selanjutnya disebut turut memohon xx, kabupaten tegal, kabupaten brebes, dan kota tegal) sebanyak suara sebagaimana penetapan kpu nomor pts kpu tanggal mei tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota dpr: menetapkan pembetulatau mohon putusan yang seadil adilnya kecamatan bojongojongt.t model dprd kab kota tps s.d. tps desa segar jaya kec. batu jaya kabupaten karawang tps tidak ada), bukti t.t model dprd kab kota tps desa segar jaya kecamatan batubara kabupaten karawang), bukti t.t model dprd kab kota tps s.d. tps pada kelurahan desa karya makmur kecamatan batu jaya kabupaten karawang, bukti t.t model dprd kab kota tps pada kelurahan desa batubara kecamatan batu jaya kabupaten karawang: menimbang bahwa turut memohon kpu karawang mengajukan saksi yang memberikan keterangan persidangan tanggal mei yang pada pokoknya penerangan sebagai berikut: taufik hid, ketua ppk clear pada waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk clear dan bahkan kpud kabupaten kerawang tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. sebelum penandatangan da, saksi ppp telah diberi kesempatan jam untuk mengoreksi kesalahan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dan saksi menandatangani da. tidak ada koreksi mengenai suara pkb karena memang kecamatan clear tidak disebut sebut dalam kasus kpu. ahmad sehari, anggota ppk ibunya pada pelaksanaan rekapitulasi ppk ibunya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, tetapi perdebatan tersebut terjadi pada waktu rekapitulasi kpud karawang akibat adanya perbedaan angka yang dimiliki oleh partai nomor ppp) dengan pkb, dan saksi tidak mengetahui secara persis perdebatan itu. saksi juga tidak mengetahui bagaimana rapat pleno itu digelar, baik mengenai perekaman maupun adanya perpanjangan waktu rapat ple sepengetahuan saksi tidak ada kesalahan dalam memasukkan data dan tidak ada perubahan perolehan suara dari pkb, tetapi pada waktu rekapitulasi kecamatan batubara, pkb mengajukan keberatan formulir db, dan keberatan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan koreksi ppk perolehan suara partai nomor ppp) kecamatan ibunya tertera model bac sebanyak tetapi bac tidak mendapat suara (kosong). sholihin mustofa, anggota ppk batubara ppk telah melakukan rekapitulasi pemilu legislatif tahun secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dihadiri oleh semua saksi dari partai politik dan pengawas pemilu atau bawaslu yang terdapat wilayah se kecamatan batubara, kemudian pada akhir penghitungan suara tingkat tps dan ppk tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan. tps desa kutaampel, kecamatan batubara suara ppp suara sah, caleg mochtar sumantri, ag. suara sehingga berjumlah suara, tetapi menurut partai persatuan pembangunan berjumlah suara. pada perekaman ppk untuk pps segarnya terdapat salah sejumlah, yaitu yang semestinya tertulis tps karyamulia terjadi salah menjumlahkan suara ppp, yang mestinya tetapi tertulis dugaan penggelembungan suara oleh ppp terhadap pkb tps pps atau desa batubara adalah tidak benar karena lampiran suara sah dan menurut ppp suara sah pkb mengajukan keberatan pada pleno kpud kabupaten karawang karena suara pkb tps desa segarnya tidak terekam. suara yang dimaksud itu adalah milik caleg nomor atas nama ishak iskandar sebanyak suara, caleg nomor atas nama jee fuji, s.h. sebanyak suara, dan caleg nomor atas nama asep samsudin sebanyak suara sehingga total suara pkb yang tidak terekam adalah suara. terhadap keberatan pkb tersebut, ppk batubara melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan kpud dan panas sehingga setelah pleno tanggal diadakan revisi pleno kpud kabupaten karawang. daerah pemilihan kota bandung perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk daerah pemilihan kota bandung adalah suara padahal seharusnya suara sehingga terdapat selisih sebanyak suara yang merugikan partai persatuan pembangunan dapil kota bandung, khususnya kelurahan balonggede, wates, berhati, cipamokolan, manjahlega, mayasari, dan cijawura. pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara kpu kota bandung tersebut terdapat kelalaian yang merugikan partai persatuan pembangunan sehingga mengakibatkan perolehan kursi partai dapil kota bandung tidak ada. pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: ppk kecamatan regal suara, seharusnya suara, ppk kecamatan bandung kidul suara, seharusnya suara, ppk kecamatan buah batu suara, seharusnya suara, ppk kecamatan antasari suara, seharusnya suara. pada saat penghitungan suara ppk saksi ppp telah menyampaikan keberatan adanya suara ppp yang hilang beberapa tps (pernyataan keberatan ditulis dalam model da lihat dan pada saat penghitungan suara kpu kota bandung saksi ppp menyampaikan juga keberatan atas hilangnya suara ppp beberapa tps (pernyataan keberatan ditulis dalam model db lihat namun pimpinan sidang tanpa alasan yang jelas mengabaikan keberatan tersebut. sehubungan dengan hal tersebut, pada hasil rekapitulasi dapil kota bandung, ppp hanya mendapatkan suara padahal berdasarkan seharusnya total suara ppp tersebut adalah sebanyak suara. apabila suara tersebut ditetapkan oleh mahkamah konstitusi sebagai hak partai persatuan pembangunan maka kursi terakhir dapil kota bandung menjadi hak partai persatuan pembangunan. perincian hilangnya suara ppp dapil kota bandung adalah sebagai berikutp 20o),jadi, terdapat suara ppp yang hilang sebanyak suara sehingga suara ppp seharusnya adalah ditambah yaitu suara. perincian penambahan suara pkb dapil kota bandung adalah sebagai berikutabsejatpemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara pkb adalah sebagai berikut ppk kecamatan buah batu suara seharusnya suara ppk kecamatan bandung kidul suaraseharusnya suara ppk kecamatan antasari suara seharusnya suara jadi, terdapat kelebihan suara pkb sebanyak suara sehingga suara pkb seharusnya adalah dikurangi yaitusecara nasional untuk daerah pemilihan kota bandung yang meliputi kecamatan regal, bandung kidul, buahbatu, antasari, dan gedebage yang diumumkan pada hari sabtu, tanggal mei menetapkan bahwa perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan yang benar adalah suara dan untuk partai kebangkitan bangsa adalah suara sehingga kursi terakhir dprd kota bandung daerah pemilihan kota bandung adalah hak partai persatuan pembangunanahun kpu kota bandungregaandung kiduuahbatuantasari pada pemiluologgedewateserhatipamokolannjahlegjawuryasaritps desa sembarangabsejatisarua), bukti berita acara dan sertifikaskujangsat ppk kecamatan bandung kidul): bukti berita acara dan sertifikasi rekapitulasi sertifikat model da asejati ppk kecamatan buah batu), bukti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dprd kota), bukti surat kpud kota bandung nomor kpu iv tanggal april perihal undangan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kota bandung model db bukti pernyataan keberatan saksi tanggal april model db bukti surat dpc ppp nomor eks dpc ppp v tanggal mei perihal permohonan penundaan penetapan hasil pemilu bukti surat kpud kota bandung nomor und kpu v tanggal mei perihal undangan rapat pleno terbuka, bukti surat kpud kota bandung nomor kpu v tanggal mei perihal jawaban atas permohonan penundaan penetapan: bukti kliping koran kompas tanggal mei judul ppp protes kpu kota bandung: bukti kliping koran galamedia tanggal mei judul pleno kpu diwarnai interupsi saksi parpol. menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut atas, pemohon telah pula mengajukan (empattoko supriatna berdasarkan masing masing ppk, total suara ppp adalah suara. pada waktu rekapitulasi ppk, saksi ppp dan saksi parpol lain banyak mengajukan protes. protes tersebut terjadi karena data yang ada tidak cocok dengan catatan yang dimiliki saksi. sebagai contoh, pada kecamatan regal suara ppp berdasarkan berjumlah tetapi yang disampaikan hanya atas perbedaan angka tersebut, saksi menanyakan kepada ketua ppk dan mendapat jawaban bahwa hal itu terjadi karena kesalahan entri. saksi membenarkan bahwa perolehan suara ppp dapil bandung adalah sehingga perolehan suara ppp sebagaimana yang tertulis permohonan adalah tidak berdasarkan adang muharram,, sos., saksi ppk kecamatan antasari tps kelurahan cipemokolan, kecamatan antasari terjadi penggelembungan suara yang sah. telah terjadi kesalahan penghitungan suara, yakni satu surat suara ditentang dua, yaitu kolom caleg dan kolom partai serta dihitung dua (masing masing satu). atas kesalahan tersebut, dilakukan koreksi dengan cara membuka kotak suara dan dipilah, suara yang dihitung dua secara otomatis dikurangi satu. metode koreksi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penggelembungan tps dan tps yang mengindikasikan adanya salah penjumlahan. tps saksi menuntut penghitungan surat suara dan bukan metode pengurangan secara otomatis untuk yang centang dua namun tuntutan itu tidak ditanggapi. pada tanggal april kecamatan antasari ppk mengadakan rekapitulasi bersama parpol dan ppp mendapat suara sebanyak tetapi pada saat penandatanganan berita acara ppk kecamatan antasari pada tanggal april suaranya menjadi atau kehilangan suara. saksi tidak memiliki seluruh bukti secara lengkap sehingga tidak dapat melakukan pembetulan. pada saat tersebut tenggat waktu penghitungan dari kpud kota bandung sudah hampir habis dan dikeluarkan berita acara tanpa tanda tangan saksi sebagai bukti keberatan. saksi juga mengajukan keberatan yang tertuang dalam berita acara ppk, berdasarkan hasil temuan saksi, suara ppp hilang delapan tps serta ada penambahan suara untuk pkb tps. akibat keterbatasan waktu, ppk tidak melakukan koreksi atas keganjilan yang terjadi, karena rekapitulasi akan dikirimkan kpud kota bandung. pada hari selasa, tanggal april bertempat kecamatan gunung kidul, saksi ppp mengajukan permohonan perbaikan lima tps kelurahan wates, tetapi yang diperbaiki hanya tps. tps kelurahan darat, kecamatan anta. antasari, dari hasil rekaman pertama ppp mendapat sebanyak suara, namun pada rekaman kedua menjadi suara dan kehilangan suara. saksi memiliki berita acara yang menunjukkan suara ppp adalah namun direkam ppk menjadi pada pokoknya saksi mempermasalahkan mengenai perbedaan angka dan perbedaan tanggal penandatangan berita acara yang tertulis tanggal padahal seharusnya tanggal karena yang dimiliki saksi tidak seluruhnya lengkap maka saksi hanya dapat menemukan kehilangan suara. ketika penetapan kpud kota bandung, saksi ppp atas nama yosef saiful akbar sebagai pengganti dari toko melakukan komplain atas perbedaan angka per kecamatan. atas komplain tersebut, kpu mengatakan akan diselesaikan kemudian namun setelah tanggal tidak diketahui adanya perbaikan. rana juliansyah, saksi ppk bandung kidul berdasarkan data yang dimiliki saksi, untuk kelurahan karangsari ppp memperoleh suara, tetapi setelah ditandatangani berubah menjadi sehingga ppp kehilangan suara.. doni dwi rondoni, saksi ppk regal menurut berita acara ppk, suara ppp kecamatan regal adalah suara, namun setelah dihitung kpu kota bandung berkurang menjadi suara sehingga suara ppp hilang suara. yosef sampul anwar akbar, s.ag, saksi pleno kpu terdapat dua kasus dalam pleno kpud kota bandung, yaitu hilangnya suara dan adanya penurunan angka kecamatan regal dari dan kpu menjadi sejumlah suara ppp untuk dapil seharusnya adalah namun kpud menjadi suara. saksi dari ppp ikut hadir dalam rekapitulasi namun tidak ikut menandatangani. saksi telah melakukan koreksi melalui ppk dan didapatkan angka final sebanyak untuk yang semula saksi melakukan komplain untuk mempertanyakan hilangnya suara. menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnyandung menyampaikan jawaban tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal mei yang mengemukakan hal hal sebagai berikut:diperoleh hasil bahwa partai persatuan pembangunan memperoleh suara, bukti t.t dan t.t bahwa hasil penetapan ini diterima dan ditandatangani oleh semua saksi kecuali saksi dari partai persatuan pembangunan dengan menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara daerah pemilihan kota bandung bahwa penyampaian keberatan saksi dari partai persatuan pembangunanersebut ditolak keberadaannya oleh saksi dari partai politik yang hadir pada saat itu karena sebagai saksi pengganti yang tidak disertai dengan surat mandat dari partai persatuan pembangunan dan sudah menyalahi ketentuan saksi sebagaimana tercantum dalam peraturan kpu nomor tahunyang mengacu kepada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi masa penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan beserta berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dart tps seluruh pps dalam wilayah kerja ppk dapil kota bandung diperoleh harus sebagai berikut: perolehan suara partai persatuan pembangunan sebanyak suara, dengan rincian sebagai berikut: kecamatan bandung kidul sebanyak suara kecamatan regal sebanyak suara kecamatan buah batu sebanyak suara kecamatan antasari sebanyak suara kecamatan gedebage sebanyak suara bahwa dengan demikian perolehan partai persatuan pembangunan sebanyak suara dengan rincian sebagaimana tersebut atas penetapannya diterima dan ditandatangani oleh saksi tingkat ppk, kecuali saksi dari ppp dengan tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi partai persatuan pembangunan yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ppk) untuk daerah pemilihan kota bandung sebagai dasar bagi kpu kota bandung untuk melakukan koreksi pembetulan data, bukti t.t s.d. t.tpp sebagai berikut: bahwa untuk tps tps tps dan tps kelurahan balonggede kecamatan regal terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir, sehingga ppk regal pada tanggal april mengadakan musyawarah dengan para saksi untuk melakukan penghitungan ulang tps tersebut. hasil dari penghitungan ulang ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan penghitungan suara, dimana terdapat content dua kali kolom partai dan caleg dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg, berdasarkan fakta tersebut terkoneksi suara ppp tps berjumlah suara (asal suara), tps berjumlah suara (asal suara), tps berjumlah suara (asal suara), dan tps berjumlah suara (asal suara), bukti t.t s.d. t.t bahwa penghitungan ulang tersebut dibuat berita acaranya oleh ppk regal dan ditandatangani oleh sembilan saksi partai politik: bahwa untuk tps tps tps dan tps kelurahan wates kecamatan bandung kidul tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara hasil rekapitulasi ppk modal da) dengan hasil pemungutan suara tps model bukti t.t s.d. t.t bahwa untuk kelurahan cipamokolan kecamatan rancasarl tps ditemukan adanya surat suara tidak sah karena dalam contrengan kolom partai terdapat tulisan, dan terdapat content dua kali kolom partai dan caleg nomor urut., vide bukti t.t tps kelurahan cipamokolan kecamatan rancasarlvide bukti t.t tps kelurahan cipamokolan: videkelurahan berhati kecamatan antasari tpsberhatitps kelurahan manjahlegabahwa untuk kelurahan mayasari kecamatan buah batu tps terdapat kesalahan dalam penghitungan suara sehingga perolehan suara ppp terkoneksi suara (asal suara), bukti t.t tps kelurahan mayasarimargasarl kecamatan buah batu terdapat kesalahan dalam penulisan perolehan suara sehingga perolehan suara ppp terkoneksi suara (asal suara): bukti t.t bahwa untuk, bukti t.tudisurat dari ppk kecamatan jatinegara nomor ppk jtn v tanggal mei yang ditujukan kepada kpud tegal, hal revisiahwa berdasarkan hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh ppk bandung kidul, ppk buah batu, ppk regal, dan ppk antasari tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: perolehan suara partai persatuan pembangunan kecamatan regaandung kiduuah batu mengalami penambahan sebesar suara, jadi sejumlah suara: perolehan suara partai persatuan pembangunan kecamatan antasari tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah suara, bahwa dengan demikian total hasil koreksi perolehan suara partai persatuan pembangunan sejumlah suara (asal suara),kb sebagai berikut: bahwa tps kelurahan mayasari kecamatan buah batutps kelurahan manjahlega kecamatan antasariberdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh ppk buah batu, dan ppk antasari tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: perolehan suara pkb kecamatan buah batu mengalami pengurangan sebesar suara, jadi sejumlah suara (asal suara) perolehan suara pkb kecamatan rancasarl mengalami pengurangan sebesar suara, jadi sejumlah suara (asal suara) bahwa dengan demikian total hasil koreksi perolehan suara partai kebangkitan bangsa sejumlah suara (asal suara). bahwa berdasarkan jumlah suara sah seluruh partai politik dapil kota bandung sebanyak suara, alokasi kursi (delapan) kursi dengan angka bilangan pembagi pemilih bpp) sebesar maka dengan hasil koreksi perolehan suara sejumlah suara, maka partai persatuan pembangunan tetap tidak memperoleh kursi pada tahap kedua dengan peringkat sisa suara terbanyak enam, dengan demikian pengecekan ulang data rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh ppk bandung kidul, ppk buah batu, ppk regal, dan ppk antasari tidak sampai mempengaruhi perolehan kursi dapil kota bandung berdasarkan fakta fakta atas, turut memohon kpu kota bandung mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan penetapan turut memohon, khususnya perolehan kursi daerah pemilihan kota bandung menetapkan penetapan bahwa turut memohon adalah benar. menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, turut memohon kpu kota bandu: bukti t.teb dprd kab kota)andung kidumukaandung kiduluah batu model dprd kab kota):uah batu. kabupaten kota tingkat panitia pemilihan kecamatan tahun kecamatan antasarira pemilihan kecamatan tahun kecamatan antasariregaregalil pemungutan danultjawkronologis penghitungan suara ppk regal tanggal juni bukti t.t model dprd kab kota mengenai pernyataan keberatan tanggal april bukti t.t kronologis pembukaan kotak suara pada rapat pleno ppk antasari pembacaan berita acara tingkat kpu kota bandung, menimbang bahwa pemohon pada tanggal juni telah pula menyampaikan tanggapan tertulis terhadap jawaban turut memohon kpu bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan dan keterangan yang telah disampaikan, daerah pemilihan kabupaten tanggamus partai persatuan pembangunan ppp) menurut rekapitulasi kpu tanggamus model db dprd kabupaten kota) untuk daerah pemilihan iii kabupaten tanggamus memperoleh suara dan partai kebangkitan bangsa pkb) memperoleh suara dengan selisih suara pkb lebih besar, pemohon berpendapat bahwa dalam hasil penghitungan atau rekapitulasi suara kpu kabupaten tanggamus. kecurangan terjadi dengan cara sebagai berikut. terjadi penggelembungan suara hasil pleno kpud kabupaten tanggamus sebanyak suara, satu kecamatan, yaitu kecamatan pucung. hasil pleno kecamatan pucung perolehan suara pkb sebesar (seratus tiga belas) berdasarkan sertifikat model da ppk kecamatan pucung, tetapi hasil pleno kpu kabupaten tanggamus tercatat (seratus lima belas) suara berdasarkan model db terjadi penggelembungan perolehan suara pkb sebanyak dua puluh satu suara yang terjadi (enam) desa dari (tiga) kecamatan sebagai berikut. kecamatan pringsewu kara desa model sertifikat model bunga da suara pkb podomoro pringsewu selatan jumlah kecamatan pagelaran ganga desa model serikat model bunga da suara pkb giri tunggal jumlah kecamatan pucung nama pekon jumlah hasil pleno ppk tenggelam da suara pkb suka muda jumah loo terjadi pengurangan perolehan suara ppp sebanyak suara yang terjadi desa dari kecamatan sebagai berikut. kecamatan pringsewu hak desa model serikat model bunga da suara pkb fajar suk jumah a3 kecamatan pucung desa model serikat model bunga da suara pkb tanjung heran jumah loo seharusnya perolehan suara pkb dikurangi (dua puluh tiga) suara penggelembungan menjadi suara, sedangkan perolehan suara ppp ditambah (dua puluh tiga) suara menjadi suara dengan selisih suara ppp lebih besar, sehingga yang berhak atas (satu) kursi dprd kabupaten tanggamus untuk dapil iii adalah pppiii kabupaten tanggamus, menetapkan perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan yang benar adalah suara, sedangkan partai kebangkitan bangsa adalah suara sehingga yang berhak atas (satu) kursi dprd kabupaten tanggamus untuk dapil iii adalah ppptanda bukti penerimaan nomor bawaslu tgs iv surat dpc kabupaten tanggamus, perihal pernyataan keberatan terhadap hasil pleno kpud kabupaten tanggamus, tanggal april bukti model db dprd kabupaten tanggamus, tanggal april bukti model db dprd kabupaten tanggamus, daerah pemilihan iii: bukti model dprd kab. kota, kecamatan pagelaran: bukti model da dprd kab. kota, kecamatan pucung,: bukti model da dprd kab. kota, kecamatan pringsewu: bukti model dprd kabupaten kota, desa giri tunggal, kecamatan pagelaran, bukti model dprd kabupaten kota, desa nella sari, kecamatan pagelaran, bukti model dprd kabupaten kota, desa pringsewu utaradukuh benda, kecamatan budidaya, kab.kecamatan pringsewu, bukti model dprd kabupaten kota, desa pringsewu selatan, kecamatan pringsewu, bukti model dprd kabupaten kota, desa fajarisuk, kecamatan pringsewu, bukti model dprd kabupaten kota, desa podomoro, kecamatan pringsewu, bukti model dprd kabupaten kota, desa gunung kasih, kecamatan pucung, bukti model dprd kabupaten kota, desa suka mulya, kecamatan pucung, bukti model dprd kabupaten kota, desa suka jadi, kecamatan pucung, bukti model dprd kabupaten kota, desa tanjung heran, kecamatan pucung, bukti model dprd kabupaten kota, desa kayu hub, kecamatan pucung, bukti model dprd kabupaten kota, desa tanjung heran, kecamatan pucung. menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut atas, pemohon mengajukan (dujohan arifin, saksi ppp kpu ada pengurangan angka ppp da atau hasil pleno ppk yang tidak sesuai dengan hasil yang ada pps. pada rapat pleno kpu menetapkan perolehan ppp sebanyak suara dan partai pkb ditetapkan suara. padahal hasil suara ppp seharusnya berjumlah kemudian pkb suara. ada kesalahan rekap ppk tiga kecamatan, yaitu kecamatan pedengsewu, kecamatan pagelaran, dan kecamatan punggung. misalnya, kecamatan pedengsewu, yaitu desa podomoro, suara pkb tps hasil berjumlah namun kemudian ppk model da menjadi suara sehingga ada kenaikan suara. kemudian pedengsewu selatan, hasil pleno suara pkb tetapi pleno ppk model da menjadi suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak kemudian desa pagarisuk, model tps adalah tetapi hasil pleno ppk model da menjadi sehingga ada penambahan suara. kemudian kecamatan pagelaran, desa giri tunggal, model berjumlah tetapi hasil pleno ppk model da menjadi suara sehingga pkb ditambah suara lagi. kemudian, desa tegalsari, hasil model sebanyak suara,ada penambahan suara pkb sebanyak suara. kemudian, kecamatan pedengsewu ada penambahan suara pkb sebanyak suara, punggung ada penambahan pkb suara. terjadi pengurangan suara ppp kecamatan pedengsewu, khususnya desa pedengsewu utara, yang seharusnya pada model berjumlah suara namun kemudian pada hasil pleno ppk model da. pada pleno penetapan suara kpudsuara untuk pkb dan suara untuk ppp. jadi, hanya selisih suara. pada waktu kpud membacakan hasil da dari ppk saksi sudah meminta untuk dilakukan koreksi ulang, tetapi karena keterbatasan waktu diminta untuk menyelesaikannya mahkamah konstitusi. anwar marsigit, saksi ppp ppk pagelaran saksi memperkuat keterangan johan arifin (saksi ppp) bahwa kecamatan pagelaran, tidak ada pengurangan suara untuk partai ppp, namun adanya penambahan suara pkb sebagaimana tertulis sebanyak suara desa giri tunggal dan tegalsari tidak sesuai dengan penambahan suara ini menyebabkan ppp kalahanggamupekon podomoro, kecamatan pringsewu terdapat perbedaan data yang dilampirkan oleh ppp pada tps menurut data yang disampaikan oleh ppp, tps perolehan suara pkb suara, yang seharusnya suara sesuai dengan data pada lampiran model jadi, perolehan suara pkb pekon podomoro, kecamatan pringsewu sebanyak suara, bukan suara seperti yang disampaikan oleh ppp. kelurahan pringsewu selatan, kecamatan pringsewu terdapat perbedaan data yang dilampirkan oleh ppp. pada tps tertulis suara, seharusnya suara berdasarkan lampiran model ada kesalahan penjumlahan oleh ppk, seharusnya suara pkb namun tertulis kelurahan fajaresuk, kecamatan pringsewu, pada tps data yang disampaikan ppp tertulis suara, seharusnya suara. berdasarkan lampiran model ppk salah dalam penjumlahan, yaitu seharusnya perolehan suara pkb suara, sedangkan dalam lampiran keberatan tertulis suara ppp. perolehan suara pkb pekon giri tunggal, kecamatan pagelaran, ada perbedaan data yang dimiliki oleh ppp dengan lampiran model yang dimiliki oleh kpud kabupaten tanggamus, antara lain: tps tertulis seharusnya tps tertulis seharusnya tps tertulis seharusnya dan tps tertulis seharusnya apabila dijumlahkan, total perolehan suara pkb pekon giri tunggal sebanyak suara sesuai dengan hasil pleno ppk kecamatan pagelaran lampiran model da perolehan suara pkb pekon nella sari, kecamatan pagelaran, pada data yang disampaikan oleh ppp terdapat perbedaan dengan lampiran model yakni pada tps tertulis seharusnya sehingga perolehan suara sah pkb pekon nella sari adalah sebanyak sesuai dengan lampiran model da perolehan suara pkb pekon suka mulya, kecamatan pucung, tps tertulis yang seharusnya suara sesuai dengan hasil pleno ppk dan lampiran model pekon suka mulya, kecamatan pucung. data tentang pengurangan perolehan suara ppp dapat dijelaskan sebagai berikut. tps kelurahan pringsewu utara, kecamatan pringsewu, perolehan suara ppp tertulis tetapi berdasarkan lampiran model ppp tidak memperoleh suara (nol). perolehan suara ppp berdasarkan hasil rekapitulasi seluruh lampiran model adalah suara bukan sesuai dengan hasil pleno ppk pada lampiran da kelurahan fajaresuk, kecamatan pringsewu, tps ppp memperoleh suara, seharusnya suara, tps tertulis seharusnya berdasarkan hasil rekapitulasi, seluruh lampiran model sudah sesuai dengan hasil pleno ppk bahwa ppp memperoleh suara bukan suara. pekon tanjung heran, kecamatan pucung, ppp menuliskan perolehan suara tps sebanyak suara, seharusnya (nol)kayu hub, kecamatan pucung, pada tps tertulis suara padahal seharusnya suara. tps tertulis suara,, yaitu bahwa ppp memperoleh suara, bukan suara. pekon gunung kasih, kecamatan pucung, pada tps tertulis suarabinjai wangi, kecamatan pucung, pada tps ppp memang memperoleh suara dan sesuai dengan data lampiran model dan hasil pleno ppk. pekon suka jadi, kecamatan pucung, ppp memang memperoleh suara dan itu sudah sesuai dengan data lampiran model dan hasil pleno ppk. berdasarkan hasil penghitungan pada lampiran model lampiran model da dan lampiran model db perolehan suara pkb sebanyak suara, sedangkan ppp memperoleh suara sebanyak suara. dengan adanya gugatan dari ppp, setelah dilakukan pengecekan kembali atas seluruh lampiran model lampiran da dan lampiran db terdapat perbedaan suara antara kedua partai tersebut, yakni masing masing pkb sebanyak suara dan ppp sebanyak suara, sehingga perolehan akhir kedua partai tersebut masing masing pkb sebanyak suara dan ppp sebanyak suara. dari hasil penghitungan tersebut, suara masih dimenangi oleh pkb dengan selisih sebesar suara sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi dewan perwakilan rakyat kabupaten tanggamus daerah pemilihan tanggamus iii. berdasarkan fakta hukum atas, turut memohon kpu kabupaten tanggamus mohon kepada hakim mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan tertulisnya, turut memohon kpu kabupaten tanggamusb dprd kabupaten tanggamus: bukti t.t model da dprd kabupaten tanggamus dapil iii: bukti t.t model da dprd kab kota kecamatan pagelaran, bukti t.t model da dprd kab kota kecamatan pucung: bukti t.t model da dprd kab kota kecamatan pringsewu, bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pagelaran desa giri tunggal, bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pagelaran desa nella sari, bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pringsewu desa pringsewu utara, bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pringsewu desa pringsewu sewu: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pringsewu desa pajaresuk: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pringsewu desa podomoro: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pucung desa gunung kasih: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pucung desa suka mulya: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pucung desa suka jadi: bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pucung desa binjai wangi, bukti t.t model dprd kab kota kecamatan pucung desa kayu hub, bukti t.t model dprd kab kota kec. pucung desa tanjung heran: daerah pemilihan kabupaten kapuas pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara dprd kabupaten kapuas kuala dapil yang terdiri dari kecamatan kapuas timur dan kapuas kuala telah terjadi penggelembungan suara pada tingkat ppk kapuas kuala. caleg nomor urut atas nama drs. tommy, m.m. yang seharusnya memperoleh suara digelembungkan menjadi suara sehingga jumlah suara yang digelembungkan sebesar suara. penggelembungan suara tersebut terjadi desa lunak dalam pada tps sampai dengan tps desa tanjung pada tps dan desa warna sari pada tps sampai dengan tps akibat penggelembungan suara oleh caleg nomor urut atas nama drs. tommy, m.m., caleg nomor atas nama tajuddin noor tidak mendapatkan suara terbanyak, tanggal mei pukul wib: menetapkan perolehan suara caleg atas nama tajuddin noor dari partai politik peserta pemilu partai persatuan pembangunan dengan jumlah suara sebesar suara untuk dapil (satu) kapuas kuala dan kapuas timur, membatalkan perolehan suara caleg nomor atas nama drs. tony, m.m. dari partai politik peserta pemilu partai persatuan pembangunan yang semula suara menjadi suara: menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil kapuas yaitu caleg nomor urut atas nama tajuddin noorpernyataan yang dibuat oleh anggota ppk kecamatan kapuas kuala mengenai adanya penggelembungan suara: bukti berita acara nomor tahun tanggal april yang dibuat oleh bawaslu mengenai penonaktifan sementara noor sebagai ketua bawaslu kecamatan kapuas kuala karena dianggap tidak netral dalam pemilu legislatifbapada ppk kecamatan kapuas kuala, kabupaten kapuas. daerah pemilihan kabupaten kapuas perolehan partai persatuan pembangunan dapil kapuas kecamatan selat adalah suara, dengan perincian sebagai berikut: (ppp att nasrani ir. ardiansyah, m.m. liliana, md.ukti pemohon tidak sependapat dengan penghitungan memohon yaitu: tps desa sei jangkit, tps kelurahan murung keramat, tps dan tps desa pulau membulat, tps tps tps tps kelurahan pulau kupang. pemohon pernah menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara beberapa tps tersebut, sebagaimana pernyataan keberatan saksi pemohon tingkat panitia pemilihan kecamatan model da dprd kabupaten kota). bukti pemohon berpendapat bahwa penghitungan memohon pada tps desa sei jangkit keliru karena adanya kecurangan yang dilakukan pihak pihak tertentu, antara lain caleg nomor atas nama yudi adam dari pdk dapil kapuas caleg nomor atas nama nasrul sani, s.h. dari pkb dapil kapuas caleg nomor atas nama ir. ardiansyah, m.m. dari ppp dapil kapuas ahmadp 60o@matin sofa, tim pemantau pemilu dari ppp, dan muhammad hartono, saksi ppp kecamatan bojong, mempunyai keterangan yang sama dan saling mendukung, yang menerangkan sebagai berikut: bahwa perolehan suara ppp versi kpu untuk dapil berjumlah sedangkan versi pemohon berjumlah sehingga terdapat selisih rafi'i selaku ketua kpps tps desa sei jangkit, kecamatan selat, kabupaten kapuas, dan rahmad alias madi bujur orang suruhan ir. ardiansyah, m.m. dengan maksud menambah atau mendongkrak perolehan suara yang bersangkutan. perbuatan pengurangan terjadi pada tanggal april sekitar pukul wib kotak suara tps desa sei jangkit yang sudah disimpan ppk kecamatan selat, tetapi belum dilakukan penghitungan dan rekapitulasinya dibawa secara ilegal oleh rahmad alias madi bujur dengan menggunakan sepeda motor rumah tempat kediaman ir. ardiansyah, m.m. jalan trans kalimantan kelurahan selat hulu, kecamatan selat, kabupaten kapuas dan selanjutnya bertempat rumah ir. ardiansyah, m.m. kotak suara dibuka oleh mereka yang terlibat kemudian mereka mengambil berkas dokumen sertifikat hasil pemungutan suara tps dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota model beserta laporannya) dan kertas tally penghitungan untuk diganti dengan dokumen dan kertas tally yang baru oleh ahmad rafi'i selaku ketua kpps tps desa sei jangkit, kecamatan selat, kabupaten kapuas. selanjutnya pihak pihak yang terlibat, termasuk ir. ardiansyah, m.m. merekayasa perolehan suara pada dokumen yang baru tersebut sesuai keinginan mereka dengan tujuan mendongkrak atau menambah perolehan suara masing masing caleg itu, termasuk ir. ardiansyah, m.m. caleg dari ppp yang atas rekayasanya tersebut memperoleh suara. setelah merekayasa suara tersebut, madi bujur pada tanggal april pukul wib mengembalikan kotak suara pada tempatnya semula, yaitu kantor ppk kecamatan selat. nasrani mendapat laporan tentang kejadian tersebut dari beberapa orang, yaitu nasrul sani, s.h., supiansyah, dan taufik yang siap dan bersedia menjadi saksi dalam proses perkara apapun karena mereka melihat, mendengar, mengalami, dan mengetahui kejadian atas. bukti dandan calon anggota dprd dari partai persatuan pembangunan antara pemohon dengan memohon, yaitu: tps desa sei jangkit menurut menurut pemohon ppp nasrani ir. ardiansyah, m.m. liana, md. zainal abidin lo. kastalani ferry want lo. suriah marina ida febrian madman jumlah pemohon berpendapat bahwa perolehan suara ir. ardiansyah, m.m. pada tps desa sei jangkit sebesar suara adalah tidak benar karena diperoleh secara melanggar hukum sebagaimana diuraikan pada polita poin (tujuh) atas. perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah gambar ppp memperoleh suara, nasrani memperoleh suara, dan ir. ardiansyah, m.m. memperoleh suara sehingga total perolehan adalah suara, buktikan dengan surat pernyataan ahmad rafi'i selaku ketua kpps tps desa sei jangkit. bukti tps kelurahan murung keramat pemohon ppp nasrani ir. ardiansyah, m.m. liana, md. lo. zainal abidin lo. kastalani ferry want lo. suriah syari aan ida febrian madman jumlah bahwa pada tps kelurahan murung keramat menurut memohon perolehan suara nasrani adalah suara sedangkan yang sebenarnya menurut pemohon perlahan nasrani adala, sehingga juga terdapat perbedaan jumlah perolehan menurut pemohon sebesar suara sedangkan menurut memohon suara, bukti tps desa pulau membulat pemohon ppp ir. ardiansyah, mm, liliana, ama. zainal abidin lo. ferry want jubah syari marina ida febrian madman jumah bahwa pada tps desa pulau membulat terdapat perbedaan penghitungan antara memohon dengan pemohon. menurut memohon perolehan gambar ppp suara, nasrani memperoleh suara, ir. ardiansyah, memperoleh suara. sementara yang sebenarnya menurut pemohon adalah gambar ppp nol suara, nasrani memperoleh suara dan ir. ardiansyah, memperole. bukti p2) tps desa pulau membulat pemohon ppp goo binaan ir. ardiansyah, mm. liliana, ama. zainal abidin kastalani ll ferry want suriah syari marina febrian madan | jumah bahwa pada tps desa pulau membulatsuara, nasrani suara, zainal abidin suara, suriah suara sehingga berjumlah suara sedangkan menurut pemohon penghitungan perolehan suara yang benar adalah gambar ppp memperoleh suara, nasrani memperoleh suara, zainal abidin memperoleh suara dan syahrul memperoleh suara sehingga berjumlah suara yang didasarkan pad: bukti p3) tps kelurahan pulau kupang menurut menurut kpu pemohon ppp ir. ardiansyah, mm. liliana, ama. zainal abidin ferry want jubah syahyji marina ida febrian madan jumlah bahwa pada tps kelurahan pulau kupang, terjadi perbedaan penghitungan antara memohon dengan pemohon, menurut memohon gambar ppp memperoleh suara, nasrani memperoleh suara, sedangkan yang sebenarnya menurut pemohon adalah nasrani memperoleh suara sedangkan gambar ppp nol suara. perolehan yang lainnya sama dan jumlahnya pun sama, sebagaiman4) tps kelurahan pulau kupang pemohon ppp nasrani ir. ardiansyah, mm. liliana, ama. kastalani ferry want naa jubah syahrul marina ida febrian madman jumlnasrani adalah suara sedangkan menurut pemohon perolehan suara yang benar untuk nasrani adalah suara sebagaimana bukti surat berkas dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan kabupaten kapuas tahun pada tps kelurahan pulau kupang model dprd kabupaten kota): bukti p5) tps kelurahan pulau kupang man pemohon ppp ir. ardiansyah, mm. zainal abidin kastalani ferry want suriah syari marina ida febrian madman jumlah bahwa pada tps kelurahan pulau kupang, terjadi pergeseran suara, menurut memohon bahwa ir. ardiansyah, memperoleh suara, sedangkan sebenarnya menurut pemohon suara itu adalah diperoleh oleh liliana, ama sedangkan ir.ardiansyah, nol suara yang6), tps kelurahan pulau kupang pemohon ppp nasrani ir. ardiansyah, mm. liliana, ama. zainal abidin ferry want jubah syari marina ida febrian madman rumadalah suara, nasrani suara, kastalani suara, sedangkan yang sebenarnya menurut pemohon adalah gambar ppp surat suara, nasrani suara, dan kastalani nol suara sebagaimana: bukti p7) bahwa menurut pemohon secara keseluruhan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kapuas dari partai persatuan pembangunan yang sebenarnya sesuai dengan bukti bukti yang terurai atas dari bukti sampai dengan bukti jaajppp nasrani ir. ardiansyah, liliana. ama zainal abidin kastalani ferry want suriah syahrul marina ida febrian madman jumlah perolehan suara berbeda dengan hasil penghitungan memohon sebagaimana disebutkan dalam poin (empat) atas: a24 (ppp att nasrani ir. ardiansyah, liliana. amakapuas pada hari sabtu tanggal mei pukul wib, menetapkan perolehan suara partai politik peserta pemilu partai persatuan pembangunan jumlah suara sebesar empat ribu lima puluh dua): menetapkan perolehan suara caleg nomor dari partai persatuan pembangunan nama nasrani sebesar suara: membatalkan perolehan suara caleg nomor nama ir. ardiansyah, dari partai persatuan pembangunan sebesar suara, menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil kapuas yaitu caleg nomor urut nama saran!i: beserta sertifikat hasil penghitungan suara tps kelurahan murung keramalai muara pulau kupang model dprd kabupaten kota) beserta sertifikat hasil penghitungan suara tps alai muaraota dprd kabupaten kotak dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tingkat ppk model da dprd kab kota), bukti rincian hasil perolehan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kota pada setiap tps kelurahan kelurahan dan desa desa pada dapil kapuaspanitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan selat kabupaten kapuas dapil kapuas model bukti rincian perlahan suara parpol dan calon anggota dprd kabupaten kapuas pada dapil kapuas model db. kabupaten kota, bukti surat pernyataan dari ahmad rafi'i selaku ketua kpps tps desa sei jangkit tanggal april bukti surat pernyataan dari ahmad rafi'i selaku ketua kpps tps desa sei jangkit tanggal mei bukti surat pernyataan dari nasrul sani, sh. tanggal mei bukti surat pernyataan dari supiansyah tanggal mei bukti p16 surat pernyataan dari taufik. tanggal mei menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana diuraikan atas, pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah persidangan tanggal28 mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: rahmad raffi, ketua kpps tps sungai jangkit, selat, kapuas, kalteng menurut saksi terjadi penggelembungan suara ppp, yang mulanya suara menjadi suara. waktu itu belum selesai mereka sertifikat beserta formulir model sewaktu mereka, saksi dipaksa dan ditakuti takuti oleh ir. ardiansyah, caleg ppp sehingga melakukan perubahan suara dari menjadi hak itu merugikan partai lain, yaitu pan, namun pan tidak keberatan. partai lain juga ikut terlibat. suara itu tidak pernah diperbaiki dan hasil itu yang diberikan oleh ppk, tim sukses ardiansyah melakukan keributan sehingga penghitungan surat suara untuk dprd kabupaten ditunda oleh ketua kpps. saksi diberi izin untuk mereka tapi dengan catatan suara caleg ardiansyah harus ditambah. sebenarnya suara ppp lambang partai mendapat suara nasrani data dan caleg nomor atas nama ir. ardiansyah suaranya perubahan pada tanggal sekitar pukul dini hari. perubahan adalah pada rekap beserta tally nya ditambahkan caleg nomor dilakukan rumah ir. ardiansyah, yang mengubah yudi adam caleg pdk. setelah diubah ditandatangani saksi dan dikirim ppk. saksi melihat hasil rekap kpud juga yudi adam juga mengubah suaranya sendiri. ada dua orang yang lain yang melihatnya, yaitu anggota kpps dan petugas lintas, nasrul sani, s.h., saksi berstatus sebagai caleg dari pkb. saksi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh ketua kpps sudah terjawab semua. saksi tahu bahwa kotak suara tps dibawa tempat ardiansyah dan ada perubahan. suara ppp untuk partaisuara. suara sah ppp dpr versi kpu untuk kabupaten tegal memperoleh suara, bahwa pemohon mempermasalahkan dapil khususnya jatinegara, kecamatan bojong, dan bumijawa, kecamatan bojong, yang menurut versi kpu untuk jatinegara dan untuk bumijawa sedangkan versi pemohon untuk kecamatan bojong, setelah ada perselisihan suara, menjadi kecamatan jatinegara kecamatan bumijawa sehingga suara sah ppp dpr versi kpu dapil jawa tengah untuk kabupaten tegal kabupaten brebes kota tegal sehingga total khusus untuk kota tegal terdapat selisih suara bahwa perbedaan suara, terjadi akibat kekeliruan dalam penulisan, atau penambahan suara sejumlah suara kecamatan bojong, suara jatinegara, dan suara budidaya belum dimasukkan oleh ppk. bahwa perincian suara ppp desa tumiwa, kecamatan bojong yang terdiri dari tps rekap ppk sementara berjumlah sehingga terdapat selisih sebanyak suara yang belum dimasukkan oleh ppk, kemudian untuk desa sembarang, jatinegara dari tps tetapi ppk sehingga selisih suara desa penyalaan, dari tps, tertulis ppk sehingga terdapat selisih suara. total suara untuk kecamatan jatinegara adalah suara, untuk kecamatan bumijawa, dari desa dukuh benda yang terdiri dari tps, ppk tertulis dan menurut ppp berdasarkan berjumlah sehingga ada selisih suara. desa jejak, kecamatan bumijawa, dari tps ppk sedangkan menurut ada sehingga terdapat selisih suara, saefulloh, saksi ppp kecamatan bojong, tegal saksi membenarkan kesaksian dari aromatik sofa dan muhammad hartono yang menerangkan bahwa desa bungah perolehan suara ppp berjumlah tetapi ppk tertulis saksi membenarkan keterangan tersebut karena data yang dimiliki saksi berjumlah sama dengan kepunyaan saksi ppp, iraqi menurut data milik saksi, desa dukubedan ppp memperoleh namun ppk ditulis sehingga terdapat selisih desa jejak, ppp alfianoor, ketua kpps tps desa pulang mulai saksi membenarkan bahwa ada model yang fotokopi. fotokopi itu berdasarkan rekapitulasi yang asli. soal angka, saksi membenarkan saksi dari ppk zaenal abidin), saksi tidak menandatangani hasil pleno ppk karena tidak sesuai dengan berita acara dari saksi saksi ppp dan berkeberatan dengan cara penghitungan ppk yang menggunakan perhitungan tally dan berita acara. kemudian angka itu diubah atas kesepakatan antara saksi saksi partai, tetapi saksi keberatan. namun, karena partai lain setuju, akhirnya saksi juga menyetujui ditampilkan dengan tally bukan berita acara: seingat saksi, suara ppp tps ada terdiri dari suara untuk caleg nomor dan suara untuk caleg nomor saksi sudah menghitung dan memfotokopi, kemudian diserahkan kotak suara. semua saksi partai mendapat fotokopi. saksi tidak tahu apakah terjadi perubahan ppk atau tidak. saksi tidak menyerahkan aslinya karena bawaslu menyarankan fotokopi saja agar cepat. saksi semua partai setuju, termasuk saksi ppp, zaenal abidin, saksi ppp ppk saksi dari ppp minta formulir rekapitulasi dan diberi fotokopi saja. alasannya, yang aslinya hanya ada banyak saksi saksi yang fotokopi saja. untuk permasalahan tps semula kotak suara itu sudah diserahkan ppk pada malam hari sekitar jam saksi hanya mendengar dari teman, tidak menyaksikan langsung ketika kotak ppk dibawa rumah ardiansyah, caleg nomor saksi menyampaikan protes terhadap perhitungan suara yang direkayasa itu dan melaporkan keberatan kepada ketua ppk, tapi tidak ditanggapi. ada semacam form yang disediakan, form keberatan. saksi tidak menandatangani rekap ppk itupermohonan pemohon adalah prematur, karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu atau sebagai memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan mengenai perbuatan tersebuttidak pidana pemalsuan tersebut benar benar terjadkapuamohon menolak dalil pemohon yang menyatakan suara caleg nomor urut banyak yang hilang karena kesalahan perhitungan. dalil demikian menurut memohon adalah mengada ada, karena jika hal itu terjadi mengapa pada tidak dilakukan perbaikan, bahwa memohon juga menolak dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh ketua kpps tps desa sei jangkit atas perintah ir. ardiansyah, mm. kecurangan tersebut tidaklah benar karena tidak ada laporan kepada bawaslu kabupaten kapuas tentang kejadian seperti yang didalilkan pemohon:oleh komisi pemilihan umum kabupaten kapuas, tidak adapada tanggal april oleh komisi pemilihan umum kabupaten kapuas: bukti bahwa komisi pemilihan umum kabupaten kapuas menolak semua keberatan yang diajukan oleh pemohon karena materi yang diajukan bukan merupakan objek php: menimbang bahwa untuk mendukung jawaban tertulisnya, turut memohon kpu kabupaten kapuas mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tandamodel dprd kab kota) menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten kapuasbahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh pemohon bukan merupakan objek sengketa perselisihan pemilihan umum, oleh karena itu permohonan pemohon harus ditolak, daerah pemilihan kabupaten lombok timur bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah suara, sedangkan partai karya peduli bangsa pkb) memperoleh suara namun seharusnya menurut pemohon suara pkb adalah suara. suara pkb kelebihan suara, dimana kelebihan suara tersebut terjadi karena adanya penggelembungan desa rumput kecamatan pringgabaya dapil lombok timur): pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd kabupaten lombok timur tersebut terdapat kecurangan dengan menambah angka perolehan suara untuk caleg nomor urut dari partai karya peduli bangsa atas nama saudi dengan merubah angka (delapan) menjadi (delapan belas) sehingga dapil vi, caleg atas nama saudi memperoleh suara padahal seharusnya perolehan suara atas nama saudi adalah suara. penambahan suara caleg pkb tersebut merugikan partai persatuan pembangunan sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi ppp menjadi berkurang: menurut pemohon bahwa penghitungan suara yang benar adalah: partai persatuan pembangunan ppk kecamatan pringgabaya tertulis rekap ppk tertulis rekap kpud suara ppk kecamatan sela tertulis rekap ppk tertulis rekap kpud suara ppk kecamatan sembilan tertulis rekap ppk tertulis rekap kpud suara ppk kecamatan amelia tertulis rekap ppk tertulis rekap kpud suara jumlah suara ppp seluruhnya rekap kpud suara partai karya peduli bangsa pleno pertama) yang benar ppk kecamatan pringgabaya tertulis rekap ppk tertulis rekap ppk pada pleno suara ppk kecamatan sela tertulis rekap ppk suara ppk kecamatan sembilan tertulis rekap ppk suara ppk kecamatan amelia tertulis rekap ppk suara jumlah suara pkb yang sebenarnya suara partai karya peduli bangsa pleno kedua data penggelembungan ppk kecamatan pringgabaya tertulis rekap ppk, tertulis rekap ppk pada pleno menjadi suara ppk kecamatan sela tertulis rekap ppk, tertulis rekap kpud suara ppk kecamatan sembilan tertulis rekap ppk, tertulis rekap kpud suara ppk kecamatan amelia tertulis rekap ppk, tertulis rekap kpud suara jumlah suara pkb seluruhnya rekap kpud suara tabel perolehan suara partai karya peduli bangsa kecamatan pringgabaya pleno pertama sebelum penggelembungan muh. ilmi, saudi jumlah perolehan tabel perolehan suara partai karya peduli bangsa kecamatan pringgabaya pleno kedua sesudah penggelembungan muh. ilmi, saudi just bahwa atas terjadinya penggelembungan suara atas nama saudi caleg nomor urut dari pkb kecamatan pringgabaya yang semula suara menjadi suarasehingga ppk kecamatan pringgabaya melakukan klarifikasi dan hasilnya tempat benar telah terjadi penggelembungan suara atas nama saudi tersebut, oleh karena itu ppk kecamatan pringgabaya merevisi rekapitulasi perhitungan suara yang merugikan partai persatuan pembangunan sesuai dengan bukti bukti terlampirpil lombok timur meliputi kecamatan pringgabaya, kecamatan sela, kecamatan sembilan, dan kecamatan amelia yang diumumkan pada hari sabtu tanggal mei menetapkan suara partai persatuan pembangunan sebanyak suara, sedangkan partai karya peduli bangsa suara, sehingga kursi dprd dapil kabupaten lombok timur menjadi hak partai persatuan pembangunan, memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan kepanitia pengawas pemilihan umum kabupaten lombok timur nomor bawaslu ltm iv tertanggal april perihal jawaban klarifikasi: bukti surat pengantar dari ketua ppk kecamatan pringgabaya nomor ppkiiv tanggal aprilringgabayaa dprd kab kota: bukti rekapitulasi perolehan suara dprd kabupaten lombok timur daerah pemilihan lombok timurmisi pemilihan umum kabupaten kota kabupaten lombok timur nusa tenggara barat model dbb dprd kab kota:vv desa kerucut kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur, bukti pernyataan keberatan saksi model dprd kab kota, tanggal mei menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal dan mei yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: sudan, ketua ppk pringgabaya saksi mendapat informasi adanya klaim dari ppp, yaitu hari setelah pleno dari salah seorang anggota kpu revisi logistik bapak halida) yang menanyakan mengenai berapa suara pkb, karena ppp mengajukan komplain: atas telepon tersebut, kemudian saksi melihat kembali rekap yang ada, terutama rekap awal dari ppk, dari pengecekan data desa rumput, ditemukan fakta bahwa caleg nomor urut dari pkb memperoleh suara. kemudian saksi menanyakan kepada bapak halida melalui telpon, dan mendapat jawaban bahwa suara ppp yang dibacakan sejumlah kemudian saksi melakukan klarifikasi kpu, dan disarankan agar diselesaikan tingkat ppk, kemudian saksi mengundang beberapa parpol untuk mengadakan revisi. pada hari sabtu beberapa partai politik hadir, yaitu pkb, pbb, pdip, dan demokrat, tetapi pkb tidak menghendaki adanya revisi dengan alasan saksi ppp tidak hadir. setelah ditunggu sampai siang, ternyata saksi ppp tidak hadir juga, akhirnya saksi bersama sama dengan panas, saksi saksi dari parpol memutuskan untuk melakukan pengecekan dan rekap ppk. dari pengecekan tersebut ditemukan fakta bahwa memang benar suara caleg nomor urut dari pkb desa rumput memperoleh suara, bahwa saksi tidak membuatkan berita acara, karena suasana sedikit gaduh, masa pkb agak brutal, bahkan akan menyegel kantor camat pringgabaya. pkb minta agar persoalan tersebut diselesaikan tingkat kpu saja, tetapi persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan kpu, karena pkb tidak hadir. bahwa sebenarnya saksi telah menyiapkan berita acara yang dibuat berdasarkan fakta yang ada dan ditandatangani oleh ppk, panas, dan ketua pps rumput: bahwa pada saat diminta untuk klarifikasi, saksi mengatakan bahwa berita acara ini benar, dan inilah sesungguhnya perolehan suara pkb caleg nomor urut kecamatan pringgabaya. kemudian saksi menyerahkan data kepada kpu, tetapi kpu tidak bersedia merubah angka dimaksud, dan persoalan tersebut agar diselesaikan mahkamah konstitusi, bahwa setelah dari kpu, saksi mengundang kembali partai politik untuk memformalkan berita acara, dan empat partai politik menandatangani berita acara tersebut. mengenai berita acara tersebut, saksi titipan pada caleg dari sembilan untuk disampaikan kpu, tetapi saksi baru mengetahuinya bahwa kpu tidak menerima berita acara dimaksud,bahwa data tersebut, saksi peroleh dari penelusuran suara yang ada form dari tps tps: bahwa saksi datang bawaslu dan kpu untuk meminta petunjuk mengenai mekanisme perbaikan terhadap kesalahan rekapitulasi: bahwa diadakan pertemuan kantor camat pringgabaya, bersama ppp, pkb, bawaslu, ppk, pps dan kapolsek kecamatan, untuk diadakan klarifikasi data, tetapi acara tersebut gagal dilaksanakan karena ada pengerahan masa dari pkb, sehingga terjadi instabilitas. oleh karena itu ppk mengusulkan agar klarifikasi dilakukan pleno kpu kabupaten: memperoleh tetapi ppk tertulis sehingga ada selisih suara. jumlah selisih kedua desa berjumlah suara, i2.8jpada tanggal mei yang jawabannya mengenai pokok permohonan telah diuraikan dalam paragraf putusan ini. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, turut memohon kpu kabupaten tegal menyampakpps, ppk, dan turut memohon kpu kabupaten tegal telah melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. meskipun demikian, sudah menjadi maklum bahwa proses penghitungan tingkat tps dan ppk dibatasi oleh jadwal waktu yang telah ditentukan sehingga kpps maupun ppk dan kpu kabupaten tegal harus bekerja ekstra disebabkan oleh himpitan waktu dengan tidak mempertimbangkan keterbatasan energi personal. rekapitulasi tingkat pps ditiadakan sehingga ppk harus menangani tugas tugas yang mestinya ada pps seperti pengisian formulir model da a. oleh karena itu, keterbatasan personal ppk menjadikan terkuatnya tenaga personal ppk. rekapitulasi ppk adalah hasil pemindahan rekapitulasi dari model yang ada kpps. hasil rekapitulasi kpu kabupaten tegal adalah hasil rekapitulasi ppk: dalam penetapan hasil perolehan suara pada model da, dan tidak ada keberatan saksi tingkat kpps, ppk, dan kpu kabupaten tegal. oleh karena itu, hasil rekapitulasi setiap tingkatan dinyatakan sah. setelah penetapan kpps, ppk, dan kpu kabupaten tegal diduga ada perselisihan perolehan suara ppp. sesungguhnya, menurut perundang pleno kpu kabupaten lombok timur dilakuan pada tanggal sekitar pukul wita, tetapi mengenai penggelembungan suara tersebut belum dapat diselesaikan, dan saksi pada waktu itu mohon agar rekapitulasi dilakukan perbaikan: bahwa kpu tidak mengakomodir berita acara yang dibuat oleh ppk mengenai adanya kesalahan penulisan perolehan suara pkb, dengan berita acara tersebut tidak ada tanda tangan saksi, sehingga kpu tetap melanjutkan rekapitulasi dan membiarkan terjadinya penggelembungan: nur ihsan bahwa sesungguhnyabahwa pada waktu pleno tingkat ppk, suara pkb bertambah menjadiokumen yang diterbitkan oleh kpu, kpud kabupaten lombok timur ppk pringbayapud kabupaten lombok timur ppk pringbay:lombok timur menyampaikan keterangan tertulis diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni sebagai berikut: bahwa kpu lombok timurtelah menuduh terjadi penggelembungan suara sebanyak suara pada calon nomor urut partai karya peduli bangsa desa rumput kecamatan pringgabaya dapil lombok timur) dengan cara merubah angka menjadi sehingga dapil caleg alas nama saudi memperoleh suara padahal seharusnya memperoleh suara, hal ini merugikan partai persatuan pembangunan ppp) yang mengakibatkan perolehan suara partai menjadi berkurang, bahwa tuduhan tuduhan tersebut adalah tidak benar, oleh karena senjatanya pkb desa rumput memperoleh suara, sedangkan untuk ppp memperoleh suara dan ditingkat ppk kecamatan pringgabaya pkb memperoleh suara, sementara ppp memperoleh suara dan perolehan suara secara keseluruhan dapil yang meliputi kecamatan yaitu kec. pringgabaya, kecamatan surel, kecamatan sembilan dan kecamatan amelia, pkb memperoleh suara sedangkan untuk ppp memperoleh suara, bahwa fakta perolehan suara pkb maupun perolehan suara ppp tersebut buktikan dari bukti bukti otentik sebagaimana tercantum dalam formulir bukti t.t model da bukti t.t model lampiran da (t.t formulir model bukti t.t dan formulir model lampiran db bukti t.t bahwa selama proses rapat plenik ditingkat ppk kecamatan dapil maupun rapat pleno tingkat kpu kabupaten lombok timur telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan yang berlaku dengan dihadiri oleh bawaslu kecamatan maupun bawaslu kabupaten, dan tokoh tokoh masyarakat serta utamanya saksi saksi dari parpol peserta pemilu dan pada waktu pelaksanaan rapat pleno tersebut pare saksi tidak ada melakukan proses sanggahan atas perolehan suara pkb desa kerucut sebanyak suara dan ppp sebanyak suara begitu pula perolehan suara dapil maupun perolehan ditingkat kpu kabupaten lombok timur, bahwa oleh karena pkb memperoleh suara sebesar maka dia berhak untuk memperoleh buah kursi dari kursi yang disediakan dapil lombok timur dengan urutan kursi sedangkan pemohon ppp) hanya memperoleh suara sehingga dia tidak berhak mendapatkan kursi. adapun urutan perolehan kursi dprd kabupaten lombok timur dapil lombok timur berdasarkan rangking perolehan suara dari masing masing parpol peserta pemilu dari sejumlah suara sah dengan bilangan pembagi pemilih dpp) sebesar maka urutan rangking suara parpol peserta pemilu yang mendapatkan kursi sebagai berikut: l6e| kursi pkb kursi l91 ppp oo o)o| kursi bahwa permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah termuat dalam uraian tersebut atas. oleh karena itu mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untukdan selanjutnya menyatakan penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten lombok timur, adalah benar dan sah menurut hukum, menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten lombok timukab kota kecamatan pringgabaya: bukti t.t lampiran model da dprd kab kota kecamatan pringabaya, bukti t.t model dprd kab kota kabupaten lombok timur, bukti t.t model db dprd kab kota kabupaten lombok timur, bukti t.t lampiran model db dprd kab kota kabupaten lombok timur: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohonmengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa pihak terkait berkeberatan terhadap permohonan pemohon, karena perolehan suara pemohon adalah sebagai berikut: terkait terkait bayangan, pembangunan partai karya peduli aam bahwa benar ppp berdasar model memperoleh suara sebesar suara, padahal menurut pihak terkait, ppp hanya memperoleh suara, sedangkan pkb berdasar model memperoleh sebesar suara: bukti pt bahwa benar penggelembungan tersebut terjadi atas penghitungan pada tps desa seoarang dan desa sapit kecamatan sela, berdasarkan model ppp memperoleh suara, sedangkan menurut model da, ppp memperoleh suara, sehingga terjadi selisih suara sebesar suara, bukti pt bahwa benar berdasarkan model desa seoarang, ppp total perolehan suaranya hanya sebesar suara, akan tetapi dalam model tertulis ppp memperoleh sebesar suara, berarti terjadi penggelembungansuara untuk caleg tersebutuntuk caleg nomor urut tersebut sebesar suara: bukti pt s d pt bahwa benar berdasarkan model desa sapit, ppp memperoleh sebesar suara, akan tetapi dalam model tertulis suara, berarti terjadi penggelembungan untuk ppp sebesar suara, bukti pt s d pt bahwa benar berdasar model desa sapit caleg nomor urut memperoleh sebesar suara sedangkan dalam model tertulis sebesar suara, berarti terjadi penggelembungan sebesar suara, bukti pt s d pyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya: menyatakappp) pada dapil lombok timur sebesar suara: perolehan suara yang benar untuk partai karya peduli bangsa pkb) pada dapil lombok timur sebesar suara: menyatakan yang berhak memperoleh kursi pada dapil lombok timur adalah partai karya peduli bangsa pkbdukung tanggapan tersebut, pihak terkait pkbmodel db berita acara rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten lombok timur: bukti pt model da dprd kabupaten kota kecamatan sela, bukti pt model dprd kabupaten kota, desa sapit kecamatan sela s.d. pt kabupaten lombok timur: bukti pt model dprd kabupaten kota, ds. seoarang kecamatan s.d. pt sela, kabupaten lombok timur, daerah pemilihan kabupaten bangkalan pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara oleh kpu kabupaten bangkalan untuk daerah pemilihan terdapat kecurangan, sehingga merugikan caleg nomor syaifullah, dari partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan memperolah suara sama dengan caleg nomor atas nama subhan aziz, yaitu suara. pemohon berpendirian bahwa untuk mendapatkan caleg yang terpilih secara jujur dan demokratis, maka mahkamah konstitusi berwenang mengadili perkara guo, bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan dan pengurangan suara, yaitu: desa sendang darah kecamatan cabang caleg nomor suara pata |satiensag suara adz (dosen oo ||: (setel apamanwea desa sendang darah kecamatan cabang caleg nomor nama caleg tempat pemungutan suara tps) jumlah suara partai subhan azz dosen iso omah aaa desa cabang kecamatan cabang, caleg nomor nama caleg tempat pemungutan suara tps) suara partai syaiful, | subhan aaz dosen jumlah desa cabang kecamatan cabang caleg nomor urut tps suarapartai syaiful, subhan aziz dosen jumlah desa bingen kecamatan cabang caleg nomor tempat pemungutan jumlah urut nama caleg suara (tps) suarapartai syaiful. sa9 subhan aziz dosen o( psi ella zaman abidin, mp3| jumlah desa bingen kecamatan cabang caleg nomor namacaleg tempatpemungutan jumlah suara partai (sratuansaa ja| pama tomas hot modi hot ind hot mil perolehan kecamatan cabang caleg nomor kepsek jurong suomopaat gaji moekepek perolehan kecamatan cabang caleg nomor kog sukollo barat beings buah perolehan suara dapil bangkalan caleg nomor suara patah ' aman bahwa pemohon berpendapatbangkalan, menetapkanmemerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini, ataupengajuan bakal calon anggota dprd kabupaten bangkalan model dari dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan nomor dpc viii bukti berita acara komik pemilihan umum kabupaten bangkalan nomor tentang penetapan daftar calon anggota dprd kabupaten pemilihan umum tahun bukti satu bundel berita acara komisi pemilihan umum kabupaten bangkalan tanggal april tentanguntuk daerah pemilihan bangkalan rumah, tanah, cabang, anyar) model dbj: bukti satu bundeltingkat ppk kecamatan cabang model db)sendang darah kecamatan cabangcabang kecamatan cabang:bingen kecamatan cabang,sendang darahsatu bundel formulir model tentang berita acara pemungutan undangan, hal itu tidak sah, sebab keberatan atas proses rekapitulasi hanya dapat dilakukan oleh saksi yang telah diberi mandat oleh pengurus partai yang bersangkutan setiap tingkatan. dugaan perselisihan perolehan suara ppp didapatkan dengan tidak melalui aspek perundang undangan yang berlaku, yaitu angka perselisihan yang diperoleh pihak pemohon dilakukan oleh tim yang tidak memperoleh mandat dari pengurus partai ppp bahkan mengatasnamakan lsm. tidak semua saksi ppp ikut menyaksikan proses rekapitulasi sampai penetapan dan penandatanganan. misalnya, saksi ppp pada rekapitulasi ppk bumijawa hanya datang pada hari pertama dan menyaksikan sampai pukul wib (setelah makan siang) dan selanjutnya sampai hari terakhir saksi tidak ada tempat. pada apel materi data versi pemohon ada kelemahan, yakni data tps yang ditetapkan oleh kpps bungah, kecamatan bojong kosong, sedangkan pada versi pemohon tps memperoleh suara dan tps iii memperoleh suara. saksi pemohon, yaitu atom, saefullah, nanang haryono, dan irwan, bukan saksi yang mendapatkan mandat, baik tps, ppk, maupun kpu kabupaten tegal. dengan demikian, orang orang yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak mengetahui secara persis fakta lapangan sehingga kesaksiannya tidak akurat. hal itu bertentangan dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berdasarkan kasus desa bungah, tidak tertutup kemungkinan terjadi pula perselisihan suara versi pemohon kecamatan bumijawa dan jatinegara. matriks selisih perolehan suara versi pemohon dan versi kpu (rsossmtmn| peta kam tps desa kecamatan pemohon kpu suara jatinegara penyalaan, lamp. jatinegara tumiwadprd kabupaten kota tahun untuk tps desa cabangbingen kecamatan cabang kabupaten bangkalan, bukti surat laporan terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ppk kecamatan cabang kepada ketua bawaslu kabupaten bangkalan, tanggal april oleh syaifullah, calon anggota dprd kabupaten bangkalan daerah pemilihan dari ppp: bukti surat bawaslu kabupaten bangkalan nomor bawaslu iv perihal laporan dari berbagai pihak mengenai kinerja ppk, tanggal april bukti catatan kronologi pelanggaran dan upaya pengaduan yang merugikan saudara syaifullah, calon anggota dprd kabupaten bangkalan tahun dari partai persatuan pembangunan, menimbang bahwa selain mengajukan alatpada tanggal persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahmad syairosy dan faisal bahwa kedua saksi tersebutdan caleg yang lain, kosongprematur, karena pemohon tidak menggunakan data rekapitulasi dari ppk,,bangkalan, mahkamah konstitusi mk) jakarta tidak berwenang memeriksa perkara guo, dengan alasan sebagai berikut: perselisihan hasil pemilihan umum php) yang diajukan oleh pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, karena berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tahun partai persatuan pembangunan sudah dinyatakan berhak memperoleh (satu) kursi dari daerah pemilihan kabupaten bangkalan berdasarkan peringkat perolehan suara parpol,'"'hasil pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd selanjutnya disebut php anggota dpr, dpd dan dprd": php yang dapat diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi adalah sengketa perselisihan antara partai politik dengan kpu yang tentunya yang menjadi obyek sengketa adalah perolehan suara partai bukan perolehan suara calon anggota legislatif dalam satu partai. sehingga menurut kami, dalam perkara ini, walaupun sudah benar sebagai pemohon adalah dpp ppp tetapi karena yang dijadikan obyek adalah perolehan suara calon anggota legislatif bernama syaifullah, ag. yang memperoleh suara sama dengan seorang caleg dari partai ppp juga bernama subhan aziz, maka mohon kiranya dipertimbangkan oleh majelis dan diputuskan bahwa sengketa php nomor php.c vii dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk): berdasarkan uraian atas,eksepsi dari memohon, menyatakan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk): atau mohon putusan seadil adilnya dan tidak memihak. ii. dalam pokok perkara mohon dalil dalil sebagaimana telah terurai dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini, bahwa benar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten bangkalan untuk daerah pemilihan calon anggota dprd kabupaten bangkalan antara syaifullah, ag. dan subhan aziz sama sama memperoleh suara sebanyak bahwa kpu kabupaten bangkalan menetapkan syaifullah, sebagai calon terpilih karena memperoleh suara lebih besar sebarannya dibandingkan subhan azis, karena berdasarkan dan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan terhadapprovinsi dan dprd kabupaten kota tahun berdasarkan alil atas, kpud kabupaten bangkalan mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya, atau mohon putusan seadil adilnya dan tidak memihak: menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten bangkalanmda dprd kab kota. ppk kecamatan cabang, bukti t.t berita acara model db dprd kab kota, kabupaten bangkalan, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, subhan azis caleg ppp nomor urut untuk dapil kabupaten bangkalan mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dengan suratnya bertanggal mei dan pada persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: sengketa dalam perkara guo merupakan sengketa antar caleg dapil ppp kabupaten bangkalan antara caleg nomor atas nama syaifullah ag, yang memperoleh suara, dan caleg nomor atas nama subhan aziz memperoleh suara. jadi, angka suara kedua caleg tersebut seri atau sama. menurut pihak terkait bahwa pemohon tidak mempunyai kapasitas mengajukan permohonan php karena tidak mempunyai syarat formal sebagaimana diatur dalam huruf peraturan mahkamah konstitusi mengenai php: bahwa pemohon syaifullah, pada tanggal mei oleh kpud kabupaten sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih. oleh karena itu, pihak terkait subhan azis mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan menyatakan tidak dapat menerima pernyataan pemohon, karena bertentangan dengan huruf pmk nomor tahun daerah pemilihan kabupaten sumenep bahwa pemohon berpendapat. kerugian terjadi padansumenep: menyatakan kursi dprd dapil kabupaten sumenep menjadi hak caleg dari partai persatuan pembangunan nomor urut atas nama juhar, ag, memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini: menimbang bahwa untuk mendukungabupaten sumenep kepada bapak ketua umum dpp ppp nomor o in dpc iv tanggal april perihal permohonan rekomendasi rekapitulasi dan penghitungan suara ulang yang ditanda tangani oleh ketua drs. kh. wants ilyas dan sekretaris kh. baharuddin, bukti surat pernyataan telah terjadi tata cara penghitungan suara yang dilakukan oleh kpps tps desa andalan kecamatan gapura kabupaten sumenep yang keluar dari ketentuan komisi pemilihan umum yang ditanda tangani oleh samsungsyamsul dan misimastani, ag., marawi, sh, moh. riyadi, zakaria, zaki, masduki ahmadi, ag, dan @syair, hs.tanggal april bukti daftar perolehan suara dprd kabupaten kota dprd jatim dpr ri yang ditanda tangani oleh ketua kpps ppk ruslan dan saksi ppp syamsul tanggal april bukti surat dari panitia pengawas pemilu kecamatan gapura kabupaten sumenep kepada ketua ppk gapura nomor bawaslu tanggal april perihal: permohonan penghitungan ulang ditanda tangani oleh ketua fathom bari, bukti surat pernyataan dari panitia pemilihan kecamatan gapura nomor .ppk tanggal april yang ditanda tangani oleh ketua kirmizi, ag. dan anggota rabinik, pd, schmidi, pd, sugianto, pd, dan hafidz martha, ag, bukti surat dari pac ppp kecamatan gapura tentang laporan saksi ppp tanggal april bukti surat dari pac ppp kecamatan gapura kepada ketua kpud kabupaten sumenep dan bawaslu kabupaten sumenep nomor pac ppp iv tanggal april perihal tindak lanjut dari laporan bukti surat pernyataan tentang ketidak colokan dengan antara model dengan hasil rekap ppk kecamatan dongker desa rombel guna dan desa lapa daya tanggal april yang ditanda tangani oleh saksi ppp harsono dan mengetahui ketua pac ppp dongker moh. ikrar, se, bukti surat keterangan konsolidasi tentang klarifikasi data terkait pps desa rombel guna dan lapa daya tanggal mei yang ditanda tangani oleh ketua ppk kecamatan dongker awi caliph: bukti tabel perolehan suara partai persatuan pembangunan versi model desa rombel guna dan lapa daya kecamatan bungkuk kabupaten sumenep!fi meja sumbawa| lamp. damar taro menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, turut memohon kpu kabupaten tegalplant tps lii, iii ,iv desa bungah kecamatan bojong, dan formulir model ppk kecamatan bojong: bukti t.t formulir model plant tps iii desa dukuh benda dan desa jejak kecamatan bumijawa, dan formulir model ppk kecamatan bumijawa, bukti t.t formulir model tps viii desa sembarang, membasahi dan penyalaan kecamatan jatinegara, dan formulir model ppk kecamatan jatinegara, bukti t.t form model db, db dan lampiran db dpr, bukti t.t surat mandat saksi ppp: bukti t.t jawaban gugatan, bukti t.t matrik perolehan suara: daerah pemilihan viii jawa timur pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal mei antara kpu dengan dpr sehingga menghasilkan penghitungan tahap yang tidak memiliki dasar hukum. berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional dpr jatim viii perolehan suara sisa sah partai persatuan pembangunan adalah suara, yang dimiliki oleh caleg nomor urut atas nama hj. hijriyah rahim sebagai suara terbanyak, sehingga apabila ditarik provinsi maka suara terbanyak provinsi itulah yang harus mendapatkan sisa kursi sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember tentang suara terbanyak juncto surat mahkamah konstitusi nomor hp. u2009 tanggal januariujuh) oranghal halsaksi melakukan aksi damai tanpa kekerasan ppk karena ppk sama sekali tidak menghendaki adanya perbaikan. sebelumnya saksi sudah dua kali melakukan klarifikasi. setelah membawa masa simpatisan ppp sekitar orang, kpu melakukan perbaikan data. menurut saksi memang terjadi penggelembungan suara, karena tps penghitungan sudah selesai, saksi melihat ada keributan antara saksi ppp dengan ketua kpps. setelah didekati, ternyata terdapat pencontrengan dua kali yang tidak sahkan, lebih dari satu kali dalam satu kolom. tps saksi sebelumnya kpps menginstruksikan kalau bukan satu contrengnya, tidak sah, marawi, s.h. saksi melihat bahwa kecamatan gapura terjadi aksi damai yang menuntut penghitungan suara ulang tps yang dilakukan oleh simpatisan ppp: bahwa pada itu itu panas mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan kpps untuk melakukan penghitungan ulang tps mini pada waktu itu saksi memprotes keras karena terjadi ketidakkonsistenan pada kpps tps desa ambulans, kecamatan gapura, karena suara sah tidak disahkan, yaitu pencontrengan dua kali dalam satu kolom. menurut saksi hal itu sah sesuai ketentuan kpu: akibatnya ppp sangat dirugikan, yaitu caleg nomor atas nama juhar, ag. setelah saksi memprotes, ketua kpps atas namasaksi pada pukul wib mendapat laporan dari saksi saksi ppp bahwa perolehan suara ppp tidak dicatat. kejadian tersebut, saksi informasikan kepada panas kecamatan, tetapi panas kecamatan menolaknya dengan alasan bahwa laporan tersebut harus disampaikan melalui surat. karena tidak ada tanggapan dari panwascam, kemudian saksi melaporkan kepada ppk kecamatan gapura: bahwa kemudianpada tanggal april saksi membuat surat yang ditujukan kepada kepada kpud sumenep, bawaslu kabupaten sumenep dan temuannya ditujukan kepada ketua dpc ppp kabupaten sumenep, ketua ppk kecamatan gapura, bawaslu kecamatan gapura, dan surat tersebut juga tidak mendapatkan tanggapan baik ppk maupun kpud sumenep: bahwa karena tidak juga ditanggapi, simpatisan ppp pada tanggal april melakukan aksi damai bawaslu dan ppk kecamatan gapura, yang mendapat tanggapan bahwa ppk kecamatan gapura bersedia melakukan perbaikan::bahwa telah ditelepon bawaslu kecamatan yang hadir ppk dan sempat mengeluarkan surat rekomendasi perhitungan ulang untuk tps desa sambilan kecamatan gapura kabupaten sumenep, madura, bertanggal april atas ketidak konsisten dalam menentukan suara sah dan tidak sah dalam penghitungan: bahwa ketika sampai kpud sumenep tidak dilaksanakan perhitungan ulang dan disarankan diselesaikan mahkamah konstitusi: bahwa saksi baru mengetahui adanya penggelembungan yaitu setelah keluar data dari kecamatan kemudian mencocokkan dengan sedangkan sewaktu rekap kecamatan tidak merasa ada yang salah: bahwa berdasarkan laporan dari saksi ppp bahwa terdapat penggelembungan dan pengemasan suara desa rumpun dan desa lapandaya dan ketika cek dengan memang terjadi perbedaan yang sangat jauh, husein saksi tahutidak menjelaskan mengenai penggelembungan suara tersebut terjadi daerah pemilihan mana, sehingga permohonan pemohon tidak jelas.. oleh karena itu, sudah sewajarnya mahkamah konstitusi tidak dapat menerima perkara inisumenepperolehan suara kecamatan bungkuk kabupaten sumenep berdasarkan formula adalah untuk desa rombel guna caleg nomor memperoleh suara caleg nomor memperoleh suara sedangkan desa lapadaya caleg nomor memperoleh suara dan caleg nomor memperoleh suara menurut keterangan ketua kpps desa andalan kecamatan gapura kabupaten sumenep atas nama ruslan, bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun dan surat suara yang tidak sah bukan dicontreng lebih dari satu kali (sebagaimana yang disampaikan pemohon), melainkan trek trek tanpa bentuk dan berbentuk huruf sehingga sama sekali tidak sesuai dengan cara penandaan yang tertuang dalam peraturan kpu nomor tahun dan menegaskan bahwa tata cara penandaan surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dan maka penandaan tersebut dinyatakan tidak sah. dan sesuai dengan formula tps desa andalan bahwa perolehan suara untuk caleg nomor atas nama masih zubair, adalah sedangkan caleg nomor atas nama juhar, adalah bukan sebagaimana yang diklaim oleh pemohon, surat pernyataan yang tanda tangani oleh syamsul dan misi tanggal april yang dijadikan bukti adalah melanggar undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu karena saksi yang bernama misi adalah anggota kpps desa andalan kecamatan gapura, surat permohonan kepada ketua pps andalan yang ditanda tangani oleh mastani, adalah (legal karena ketua pac ppp kecamatan gapura tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun termasuk stempel partai: surat dari bawaslu kecamatan gapura berisi tentang permohonan penghitungan ulang tps desa andalan kepada ppk kecamatan gapura, bukan rekomendasi sehingga ppk kecamatan gapura tidak melakukan penghitungan suara ulang tps tps desa andalan karena sesuai dengan undang undang nomor tahun dan yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang tps hanya dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara: berdasarkan alasan tersebut atas, kpud kabupaten sumenep mohon kepada majelis hakimtidak dapat diterima, menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten sumenepppk bungkuk,: bukti t.t formulir untuk tps desa andalan kecamatan gapura kabupaten sumenep: bukti t.t surat pernyataan dari ketua pac ppp kecamatan gapura: bukti t.t keputusan panitia pemungutan suara pps) desa andalan kecamatan gapura kabupaten sumenep nomor pps tentang pengangkatan anggota kpps dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun menimbang bahwa turut memohon kpu kabupaten sumenep pada persidangan tanggal mei juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan persidangan tidak disumpah, karena yang bersangkutan merupakan petugas penyelenggara pemilu yang tetap harus bersifat independen, yaitu antara lain: rabinik, bahwa aksi damai ppk kecamatan gapura terjadi pada hari minggu tanggal april aksi damai tersebut menuntut adanya penghitungan ulang tps desa andalan yang berpegangan pada bahwa surat keberatan yang diterima saksi bukan suatu permohonan, melainkan tembusan yang telah fotokopi: bahwa saksibahwa pada dasarnya saksi akan melakukan penghitungan ulang apabila ada perintah dari bawaslu, tetapi sebaliknya apabila bawaslu tidak memerintahkan penghitungan ulang, maka saksi juga tidak akan melakukan penghitungan ulang:c1,turut memohon kpu kabupaten sumenep menyampaikan kesimpulannya bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, bahwa perolehan suara caleg ppp nomor urut juhar) lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara celeb nomor urut masih zubair, ba): .daerah pemilihan kota gorontalo perolehan suara caleg ppp dapil gorontalo adalah sebagai berikut. caleg pemohon penetapan suara tersebut merugikan caleg nomor urut atas nama achmad monograf dari partai persatuan pembangunan untuk kecamatan kota timur, kota gorontalo. menurut pemohon, telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara kpu kota gorontalo sehingga merugikan caleg nomor urut atas nama achmad monograf dari partai persatuan pembangunan sehingga perolehan kursi partai diberikan kepada caleg nomor urut atas nama mubazir abdullah. penghitungan suara yang benar untuk kecamatan kota selatan dan kota timur, kota gorontalo menurut pemohon adalah sebagai berikut. berdasarkan dalil permohonyang benar adalah: caleg nomor urut atas nama mubazir abdullah dari partai persatuan pembangunan memperoleh dan caleg nomor urut atas nama achmad monograf dari partai persatuan pembangunan memperoleh suara untuk kecamatan kota selatan dan kota timur, kota gorontalo sehingga berhak atas (satu) kursi daerah pemilihan kota gorontaloai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk dan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model atas nama achmad monograf,lurahan sipil, tps sampai dengan tps model c):camatan kota timur dan kota selatan kota gorontalo: bukti surat laporan pengaduan penggelembungan suara oleh caleg achmad monograf kepada kpud provinsi gorontalo tanggal april bukti vcd rekaman rapat pleno kpu pusat borobudur dan demo achmad monograf pada saat rapat pleno kpud kota gorontalo yang diselenggarakan kantor walikota gorontalo: bukti model dprd kabupaten kota tps kelurahan sipil, kecamatan kota timur, kota gorontalo. menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut atas, pemohoromli alibaba saksi telah memiliki rekap suara tanggal sampai dengan tanggal dari ppk dan sama dengan data yang dimiliki oleh saksi.saksi telah melayangkan protes kepada ppk namun ppk tidak menggubrisnya dan saksi berusaha untuk membukakan plant besar namun juga tidak diizinkan oleh ppk.dan penetapan anggota dpr dari provinsi jawa timur pada hari sabtu, tanggal mei pukul wib, membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal mei antara komisi pemilihan umum kpu) dengan dpr sehingga menghasilkan penghitungan tahap yang tidak memiliki dasar hukum, menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil viii jatim, yaitu caleg nomor urut hj. hijriyah rahim pada penghitungan tahap dengan suara terbanyak sebesar suaramodel dpr daerah pemilihan jawa timur kota surabaya dan kabupaten sidoarjopasuruan, kabupaten probolinggo, dan kota probolinggo): bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur bukti model dpr daerah pemilihan jawa timur iii kabupaten bondowoso, kabupaten banyuwangi, dan kabupaten situbondo), bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur iii: bukti model dpr daerah pemilihan jawa timur kabupaten lumajang dan kabupaten jember), bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur iv: bukti model dpr daerah pemilihan jawa timur kabupaten malang, kota malang, dan kota batutulungagung, kabupaten kediri, kabupaten blitar, kota kediri, dan kota blitar), saksi melakukan komplain berdasarkan sehingga akhirnya rapat diskors dan asli yang dimiliki oleh saksi diambil oleh salah seorang anggota kpu dan selanjutnya dihilangkan. mandat sebagai saksi kemudian dicabut sepihak oleh musafir abdullah, sekretaris dpc, dan juga oleh caleg yang suaranya digelembungkan. dari bukti yang dimiliki oleh saksi, hanya dua bukti yang diberikan oleh saksi kepada anggota kpu dan bukti lainnya ditahan karena saksi merasakan adanya niat buruk dari anggota kpu,yang dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima. permohonan pemohon tidak termasuk objek perkara phpgorontalodan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dprd kota gorontalo.itu tidak sesuai dengan bunyi undang undang nomor tahun dalam pokok perkara kpu kota gorontalo menolak semua dalil pemohon dan tuntutan pemohon, kecuali diakui secara tegas, yang oleh ppk kpu kota gorontalo perolehan suara caleg nomor urut atas nama mubazir abdullah dari partai persatuan pembangunan adalah suara, seharusnya sehingga terdapat selisih suara sebesar yang merugikan caleg nomor urut atas nama ahmad monograf dari partai persatuan pembangunan untuk kecamatan kota timur, kota gorontalo adalah keliru dan tidak berdasar serta mengada ada. hal itu dikarenakan dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan secara terperinci dari mana pemohon mendapatkan selisih penghitungan suara sebesar dan menghilangkan atau menafsirkan sendiri hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh kpu kota gorontalo, sementara dalam hal ini pemohon berkapasitas sebagai peserta pemilu yang pada setiap tingkatan mempunyai saksi yang diberi mandat oleh pemohon untuk mengawal proses penghitungan suara dari tingkat kpps, pps, ppk, sampai tingkat kpu kabupaten kota, sehingga seharusnya apabila terjadi perbedaan suara maka saksi partai politik peserta pemilu yang diberi mandat oleh pemohon mengajukan keberatan dari tingkat paling bawah, dalam hal ini adalah penghitungan suara tps oleh petugas kpps untuk dapat diadakan pembetulan segera, tetapi pada kenyataannya pemohon melalui saksi yang telah diberi mandat tidak pernah melakukan hal hal tersebut. pemohon telah mendalilkan bahwa pada hasil rekapitulasi penghitungan suara menurut keputusan kpu kota gorontalo terdapat kecurangan sehingga merugikan caleg nomor urut atas nama ahmad monograf dari partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan kursi partai diberikan kepada caleg nomor urut atas nama mubazir abdullah. dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci kecurangan kecurangan yang telah dilakukan oleh kpud kota gorontalo dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara dprd kota gorontalo. menurut pendapat pemohon, hasil penghitungan yang benar kecamatan kota selatan dan kota timur, kota gorontalo adalah sebagai berikut: mubazir abdullah memperoleh suara kota selatan dan suara kota timur dengan total jumlah suara ahmad monograf memperoleh suara kota selatan dan suara kota timur dengan total jumlah suara dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kpud kota gorontalo dalam rapat pleno komisi pemilihan umum kota gorontalo terbuka untuk umum dan dihadiri oleh saksi saksi dari partai politik peserta pemilu kota gorontalo, termasuk saksi yang diberi mandat oleh partai persatuan pembangunan kota gorontalo pemohon) sudah benar dan tidak mendapat tanggapan atau keberatan dari para saksi partai politik peserta pemilu tingkat kota gorontalo. oleh karena itu, dalil pemohon tersebut harusnya dapat dikesampingkan. dugaan yang didalilkan oleh pemohon bahwa terdapat perbedaan perolehan suara partai persatuan pembangunan kota gorontalo antara caleg nomor urut ahmad monograf dengan caleg nomor urut mubazir abdullah yang ditetapkan oleh kpud kota gorontalo sehingga pemohon membuat penghitungan suara yang benar sangatlah keliru dan mengada ada. hal itu hanyalah rekaan dari pemohon yang hendak mencari cari kesalahan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan oleh kpud kota gorontalo. karena keberatan pemohonatas, kpud kota gorontaloeksepsi kpu kota gorontaloghukum pemohon untuk tunduk pada putusan ini. menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kota gorontalo mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti sampai dengantimur kota gorontalo:selatan kota gorontalo, model dprd kab kota) bukti t.ri tps s d tps kelurahan sipil, kota timur, kota gorontalo model dprd kab kota) bukti t.t compat dis rekaman) mengenai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten gorontalo: menimbang bahwa turut memohon kpu kota gorontalobahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mengandung kebenaran, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan tolak: daerah pemilihan iii kabupaten teluk bintuni pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara dprd untuk daerah pemilihan kabupaten teluk bintuni terdapat kecurangan yang menguntungkan partai kebangkitan bangsa pkb) dan merugikan partai persatuan pembangunan ppp) sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai persatuan pembangunan berkurang (satu) kursi. seharusnya partai persatuan pembangunan mendapatkan suara sah sebanyak suara dan partai kebangkitan bangsa mendapatkan suara sah sebanyak suara sehingga dengan demikian kursi ke dapil kabupaten teluk bintuni menjadi hak partai persatuan pembangunan. pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut. partai persatuan pembangunan ptsuntuk daerah pemilihan iii yang meliputi kelurahan desa tanah merah, kelurahan desa sangga, kelurahan desa berada, kelurahan desa akrab jaya sei, dan kelurahan desa tofi yang diumumkan pada tanggal mei menyatakan bahwa partai persatuan pembangunan berhak atas kursi ketujuh dapil ill kabupaten teluk bintuni tersebutepada kpud kabupaten teluk bintuni nomor ppp ktb iv tertanggal april perihal peninjauan ulang penghitungan rekapitulasi perolehan suara: bukti penetapan rekapitulasi suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten teluk bintuni tingkat kabupaten lampiran model db dprd kabupaten kota) dapil iii teluk bintunidapil iii kecamatan susangga desa sanggiii desa beradaakrab dapil ill kecamatan kuri: bukti surat bawaslu kabupaten teluk bintuni nomor panas tb v tanggal mei yang ditujukan kepada ketua dpc ppp kabupaten teluk bintunidalam persidangan pada tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. yosef indo, panas kabupaten teluk bintuni pada tanggal april pukul wita, saksi selaku bawaslu mendapatkan undangan untuk rekapitulasi pukul wit dan sebagai bawaslu kabupaten belum mendapatkan rekap dari panitia pemilihan distrik ppd) atau ppk. kpu tidak mengindahkan permintaan saksi sebagai bawaslu untuk mendapatkan rekap dari ppd. rekap yang dilakukan hanya untuk dprd kabupaten teluk bintuni yang selesai sekitar pukul wita dan bawaslu kabupaten teluk bintuni menerima rekap tanpa berita acara. pada tanggal april kpu sudah berada manokwari dan muncul tembusan bahwa ppp telah kehilangan suara hasil rekap kpu kabupaten teluk bintuni yang berisi permohonan rekapitulasi ulang tingkat kpud. saksi tidak menanggapi surat tersebut dengan alasan bahwa surat tersebut hanya sebagai tembusan. saksi hanya menyarankan kepada ppp untuk menemui kpu manokwari untuk mengadakan rekapitulasi tingkat provinsi. kemudian muncul surat kedua dari ppp yang menyatakan bahwa keberatan yang dilayangkan oleh ppp tidak diindahkan oleh kpud sehingga kemudian mengirimkan surat bawaslu kabupaten. atas laporan tersebut maka saksi menanggapi surat dari ppp dan memerintahkan ppd dan panwascam panas distrik) untuk mengirimkan dan hasil rekapitulasi ppd kepada panas kabupaten. saksi menyampaikan rekap perolehan suara ppp untuk dapil distrik sumur, khusus untuk caleg nomor atas nama muhammad nurdin, adalah sebanyak suara, sedangkan menurut hasil penghitungan kpps adalah suara, sama seperti hasil rekap ppd yang juga dan hasil rekap kpud kabupaten teluk bintuni berjumlah suara. berdasarkan rekapitulasi dari kpps, seharusnya total perolehan suara ppp adalah dan pkb seharusnya adalah saksi menyatakan ada caleg yang suaranya diubah suatu distrik, yaitu dari suara menjadi suara. selain itu, distrik tertentu total suara dinaikkan oleh kpu menjadi total perolehan suara pkb seharusnya suara dan hal itu berarti masih berada bawah perolehan suara ppp. ada satu caleg dari ppp yang juga dinaikkan perolehan suaranya dari menjadi hal ini menyebabkan total perolehan suara muhammad nurdin, caleg nomor dari ppp, untuk distrik berjumlah suara. saksi hanya menerima surat tembusan, sedangkan surat keberatan ditujukan kepada kpu sehingga saksi hanya bisa memberikan saran. menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal juni dandanerdasarkan huruf nomor peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima. permohonan pemohon kedaluwarsakpu kota gorontalo, selanjutnya disebut turut memohon xxi: kpu kabupaten teluk bintuni, selanjutnya disebut turut memohon xxii kpu kota batam, selanjutnya disebut turut memohon xxiii: kpu kabupaten pekalongan, selanjutnya disebut turut memohon xx dan turut memohon, mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari pihak terkait: mendengar keterangan saksi dari pemohon, turut memohon, dan pihak terkait: memeriksa dengan saksama alat bukti dari pemohon, turut memohon, dan pihak terkait: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon dan turut. bahwa permohonan guo oleh pemohon sebagian telah diperbaiki persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut. bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur vi: bukti model dpr daerah pemilihan dapil jawa timur vii kabupaten pacitan, kabupaten ponorogo, kabupaten trenggalek, kabupaten magetan, dan kabupaten ngawi): bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur vii: bukti model dpr daerah pemilihan jawa timur viii kabupaten mojokerto, kabupaten jombang, kabupaten nganjuk, kabupaten madiun, kota mojokerto, dan kota madiun), bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur vii: bukti model dpr daerah pemilihan jawa timur kabupaten bojonegoro dan kabupaten tuban), bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur ix: bukti model dpr daerah pemilihan timur kabupaten lamongan dan kabupaten gresikbangkalan, kabupaten sampang, kabupaten pamekasan, dan kabupaten sumenep): bukti model dc dpr daerah pemilihan jawa timur xi. menimbang bahwa pemohon untuk dapil jawa timur viiizainuddin, tim sukses pemenangan hj. hibah rahim bahwa perhitungan tahap dan untuk dapil jawa timur telah terdistribusi kursi dari kursi yang ada, sehingga masih tersisa kursi untuk putaran tiga: bahwa kursi yang tersisa, diperebutkan oleh partai, yaitu hanura, ppp, pdi perjuangan, demokrat, golkar, dan pkb. setelah dihitung dari seluruh jumlah suara dapil yang ada jawa timur, pemohon menduduki suara tertinggi dapil viii jawa timur dengan jumlah suara, yang apabila dilihat perolehan suara terbanyak perorangan dapil jawa timur viii, maka hj. hibah rahim yang memperoleh suara terbanyak yaitu suara, tetapi yang ditetapkan oleh kpu berdasarkan keputusan kpu nomor kpps kpu tanggaleluk bintunisebagai berikut: rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten teluk bintuni yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal april bertempat aula kantor bupati teluk bintuni berjalan dengan aman dan kondusif hingga selesai. pada waktu pembacaan hasil suara dprd kabupaten dapil (satu) yang dilanjutkan dengan pembacaan hasil penghitungan suara dapil (tiga) yang terdiri atas distrik sao, arabs, kuri, wamena, kaisar, sumur, fafuwar, salah satu anggota kpu kabupaten teluk bintuni alex ramayana) meminta agar rapat pleno diskors dengan alasan hasil rekapitulasi penghitungan suara distrik sumur telah masuk hanya melalui radio ssb kpu sehingga belum dapat diakui keakuratannya. rapat pleno dilanjutkan kembali pada pukul wit setelah utusan ppd distrik sumur bapak amos) hadir rapat rekapitulasi. kemudian dilakukan pengecekan dokumen pemilu yang dibawa oleh utusan ppd distrik sumur yang hanya membawa lampiran formulir model da dprd kabupaten dan telah ditandatangani oleh semua anggota ppd serta para saksi tingkat kecamatan sumur, sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut bisa diakui keakuratannya. pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari dapil dprd kabupaten kota formulir model kab. kota), hasil penjumlahan dua partai politik ppp dan pkb) adalah sama yaitu suara dan semua saksi parpol yang hadir tidak melakukan pertanyaan maupun keberatan terhadap hasil penjumlahan tersebut. rekapitulasi dilanjutkan untuk dapil dprd kabupaten yang terdiri dari distrik, yaitu distrik tembung, manado, poskota selatan, merek, masyeta, bishop, poskota barat, poskota timur, poskota utara, aranda, tamu, dan beritagar. dalam pelaksanaan rekapitulasi pada dapil tersebut, semua saksi dapat menerima serta tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing masing partai politik. rapat pleno rekapitulasi kpu kabupaten teluk bintuni selesai dilaksanakan pada kamis, tanggal april pukul wit, dan semua peserta yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. kemudian saksi partai politik diberi kesempatan untuk menandatangani formulir berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten, tetapi sebagian saksi partai pulang ketika rekapitulasi belum selesai ditandatangani. pada hari kamis, tanggal april dpc partai ppp tanpa keterangan atau pernyataan keberatan serta alasan yang jelas tidak bersedia menandatangani formulir sertifikat rekapitulasi tingkat kpu kabupaten teluk bintuni. pada hari jumat, tanggal april ketua dan anggota kpu kabupaten teluk bintuni berangkat menuju manokwari untuk mengikuti proses rekapitulasi hasil pemilu tingkat kpu provinsi papua barat. pada hari senin, tanggal april tepat pukul wit kpu kabupaten teluk bintuni menyampaikan hasil rekapitulasinya hadapan saksi parpol dan panas tingkat provinsi papua barat hingga selesai dan peserta yang hadirteluk bintuni. rekapitulasi kpud provinsi tersebut dihadiri oleh saksi ppp dan pkb yang juga tidak mengajukan keberatan. dpc ppp kabupaten teluk bintuni mengirim surat kepada kpud teluk bintuni meminta agar diadakan rekapitulasi ulang, yaitu: ada perbedaan rekap yang dilakukan oleh panitia pemilihan distrik ppd) dengan rekap kpu kabupaten teluk bintuni: pada rekap kpu kabupaten teluk bintuni ppp memperoleh suara distrik sumur, sedangkan menurut rekap ppd, ppp memperoleh sehingga terjadi pengurangan sebesar suara sah: hasil rekapitulasi suara partai kebangkitan bangsa untuk distrik kuri yang direkam oleh kpu kabupaten teluk bintuni adalah sebesar (seratus tiga belas) suara sah, berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan distrik ppd) distrik kuri sebesar (seratus dua belas) suara sah sehingga terjadi penambahan (satu) suara sah. berdasarkan surat dpc ppp kabupaten teluk bintuni nomor ppp ktb iv perihal sengketa rekapitulasi perolehan suara, yang disampaikan kpu kabupaten teluk bintuni ada (tiga) poin, yaitu: surat dpc ppp kabupaten teluk bintuni nomor ppp ktb iv tanggal april tentang peninjauan ulang penghitungan rekapitulasi perolehan suara kepada kpu kab. teluk bintuni yang memandang bahwa kpu kab. teluk bintuni melakukan kekeliruan pada saat melakukan rekapitulasi perolehan suara daerah pemilihan distrik baba, distrik aroma, distrik kuri, distrik wamena, distrik sumur, distrik kaisar, dan distrik fafurwar) untuk dprd kab. teluk bintuni: dalam pertemuan dpc ppp kab. teluk bintuni dengan kpu kabupaten teluk bintuni pada hari selasa, tanggal april sekitar pukul wit bertempat ruang lobi billy jaya hotel manokwari, kpu kabupaten teluk bintuni tidak memberikan solusi atas surat dpc ppp kab. teluk bintuni tersebut (poin dan cenderung lepas tangan serta mencari aman atas kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukannya, kpu kabupaten teluk bintuni tidak dapat memberikan klarifikasi atas surat dpc ppp kabupaten teluk bintuni atas (poin permohonan dari dpc ppp kabupaten teluk bintuni pada poin atas untuk menambah hasil suara ppp pada dapil distrik sumur sebanyak (enam) suara tidak dapat dipenuhi oleh kpu kabupaten teluk bintuni dengan alasan alasan sebagai berikut: tahapan rekapitulasi seluruh kpps, pps, dan ppd secara umum telah dilakukan mulai tanggal april sampai dengan april menurut hasil penelitian kpu teluk bintuni dan dokumen pemilu yang dikirim oleh panitia pemilihan distrik sebelum rapat pleno terbuka tingkat kabupaten teluk bintuni yang dijadwalkan tanggal april pada seluruh formulir rekapitulasi kpps, pps, dan ppd tidak ada formulir cs, (catatan keberatan saksi termasuk untuk distrik sumur. berdasarkan uraian tersebut atas, turut memohon kpu kabupaten teluk bintuni menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: surat gugatan dpp partai persatuan pembangunan tanggal mei perihal permohonan pembatalan keputusan kpu pusat nomor pts tahun terdpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun telah teregistrasi mahkamah konstitusi dengan nomor php.c vii nomor urut lampiran kabupaten teluk bintuni. rekapitulasi perolehan suara sah partai persatuan pembangunan daerah pemilihan distrik sumur oleh kpu kabupaten teluk bintuni yang berjumlah suara sah adalah berdasarkan model da dprd kabupaten kota yang direkam dan diserahkan dari panitia pemilihan distrik ppd) distrik sumur.didapatkan total perolehan suara sah untuk partai persatuan pembangunan daerah pemilihan distrik sumur. pada rapat pleno penghitungan suara secara terbuka yang dilakukan oleh kpu teluk bintuni aula kantor bupati kabupaten teluk bintuni, provinsi papua barat tersebut sampai berakhirnya rapat pleno tidak ada sikap menolak atau rasa keberatan dari para saksi parpol dan penjelasannya sebagai berikut: pada hari rabu, tanggal april bertempat aula kantor bupati teluk bintuni telah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota dengan lancar, aman, dan kondusif dimulai dari pukul wit hingga hari kamis, tanggal april pukul wit kamis dini hari) dan tercatat orang hadir, termasuk ketua dan sekretaris (saksi parpol) dpc ppp kabupaten teluk bintuni, pada saat rapat pleno rekapitulasi distrik sumur dapil dprd kabupaten, tidak ada saksi parpol yang melakukan koreksi angka atau mengajukan keberatan terhadap penghitungan suara kpu hingga rapat pleno tersebut dinyatakan selesai. setelah rekapitulasi tingkat kabupaten teluk bintuni khusus dapil dprd kabupaten terdapat akumulasi nilai penghitungan suara partai dalam posisi yang sama atau seri antara partai nomor urut partai kebangkitan bangsa, dan partai nomor partai persatuan pembangunan, yang sama sama berjumlah (tiga ratus empat puluh sembilan suara) dan hal ini diketahui oleh saksi parpol maupun para pihak yang hadir pada rapat pleno terbuka. berdasarkan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum dan maka partai politik yang memiliki suara sah atau sisa suara yang lebih merata penyebarannya daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir. kpu teluk bintuni telah memberikan kesempatan kepada saksi parpol setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten agar menandatangani formulir sertifikat hasil atau pun mengajukan keberatan keberatannya. namun, hingga batas keberangkatan kpu kabupaten teluk bintuni kpu provinsi papua barat manokwari, tidak ada yang mengajukan keberatan keberatan (nihil) sesuai dengan prosedur yang berlaku formulir model kabupaten kota). pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai dan perolehan suara anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota oleh kpu kab. teluk bintuni pada hari rabu, april bertempat aula kantor bupati kabupaten teluk bintuni yang dihadiri dan disaksikan oleh partai politik peserta pemilu, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung, termasuk saksi dari ppp. kpu kabupaten teluk bintuni diberi kesempatan untuk menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara kpu provinsi papua barat pada hari senin, tanggal april pukul wit hadapan para saksi tingkat provinsi hingga selesai, namun tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi kpu teluk bintuni, termasuk saksi partai kebangkitan bangsa dan partai persatuan pembangunan. hasil suara dpc partai kebangkitan bangsa dan dpc partai persatuan pembangunan kabupaten teluk bintuni masih dalam posisi perolehan suara yang sama untuk dapil tingkat dprd kabupaten teluk bintuni. dpc ppp kabupaten teluk bintuni menyampaikan keberatan melalui surat nomor ppp ktb iv perihal peninjauan ulang perhitungan rekapitulasi perolehan suara bertanggal april tidak pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perolehan suara oleh kpu kabupaten teluk bintuni. keberatan itu diajukan setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan kpu kabupaten teluk bintuni tingkat kabupaten kota pada tanggal april berdasarkan tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kab. kota dan yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten kota, dpc ppp teluk bintuni tidak menyampaikan keberatan atau bersikap menolak hasil yang telah diplenokan secara terbuka depan saksi partai politik kabupaten teluk bintuni. pada pertemuan antara dpc ppp kabupaten teluk bintuni dengan kpu kabupaten teluk bintuni terkait perolehan suara ppp pada tanggal april pukul wit ruang lobi billy jaya hotel manokwari, kpu kabupaten teluk bintuni hanya memberikan solusi bahwa tahap rekapitulasi tingkat kabupaten kota telah selesai dan dijawab oleh ketua dpc ppp ilyas haddad, s.h. bahwa ppp secara berjenjang akan mengajukan gugatan mahkamah konstitusi jakarta kpu kabupaten teluk bintuni berpendapat bahwa permintaan peninjauan ulang perbaikan atas hasil penghitungan suara oleh dpc ppp khusus dapil dprd kabupaten tidak dapat diterima karena dilakukan tidak pada saat proses rekapitulasi tingkat panitia pemilihan distrik, tingkat kpu kabupaten teluk bintuni maupun tingkat kpu provinsi papua barat. berdasarkan poin poin dan kronologi yang telah dijabarkan, kpu kabupaten teluk bintuni secara tegas tidak menerima gugatan dpc ppp kabupaten teluk bintuni karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu sebagaimana tertuang pada dan tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, turut memohon kpu kabupaten teluk bintunikabupaten teluk bintuni rekapitulasi tingkat kpu kabupaten): bukti t.t lampiran db daerah pemilihan teluk bintuni rekapitulasi tingkat kpu kabupaten):, bukti t.t lampiran da kecamatan sumur rekapitulasi tingkat ppk distrik sumur), bukti t.t lampiran da kecamatan kuri rekapitulasi tingkat ppk distrik kuri): bukti t.t formulir per tps tps tofi, tps berada, tps tanah merah, tps sangga, dan tps matra jaya kecamatan (distrik) sumur: bukti t.t formulir per tps tps refidesso:, tps obo: tps narmada: tps warga, tps sabre kecamatan (distrik) kuri, daerah pemilihan kota batam pemohon berpendapat terdapat kecurangan hasil penghitungan atau rekapitulasi suara kpu kota batam daerah pemilihan dan merugikan partai persatuan pembangunan sehingga tidak ada perolehan kursi partai. kecurangan terjadi dengan cara penggelembungan suara tingkat ppk dan kpu kota batan. hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu kota batam adalah(pdip suara partai demokrat suara rekapitulasi perolehan suara kpu kota batam ini jelas merugikan ppp karena tidak mendapat kursi daerah pemilihan kota batam. pemohon berpendapat bahwa rekapitulasi perolehan suara yang benar berdasarkan model dprd kab. kotapdip suara partai demokrat suara apabila tidak terjadi penggelembungan maka ppp berhak atas (satu) kursi dprd kota batam dari daerah pemilihan ii, dan pkpi serta ppi tidak memperoleh kursi dapil ii.(tps kerajaan ppi ppi' ppp lubuk baja batam kota total suara dapil berdasarkandb rekap kpu kerajaan loh ppi ppi' ppp lubuk baja batam kota total suara dapil berdasarkan berdasarkan alaskota batam, provinsi kepulauan riau: menetapkan bahwa perolehan suara yang benar adalah: partai hanura memperoleh suara, ppen memperoleh partai gerindra memperoleh suara, pkpi memperoleh suara, pan memperoleh suara, ppi memperoleh suara, partai golkar memperoleh ppp memperoleh suara, pdip memperoleh suara, dan partai demokrat memperoleh suara, sehingga ppp berhak atas (satu) kursi dprd kota batam dari daerah pemilihan dan perolehan kursi pkpi dan ppi dibatalkan: memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini atau apabila majelisdan diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan lampiran sampai dengan lampiran sebagai berikut: bukti rekapitulasi lampiran model da dprd kab. kota kecamatan bangsa, kota batam): bukti rekapitulasi lampiran model da dprd kab. kota kecamatan lubuk baja, kota batam): bukti lampiran model da dprd kab. kota kecamatan batam kota, kota batam): bukti lampiran model db dprd kab. kota dapil batam, bukti lampiran model dprd kab. kotauntuk kelurahan lubuk baja, kota batam model dprd kabupaten kota): bukti perincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota lampiran model dprd kab. kota),tanjung uma model dprd kabupaten kota):batu selain model dprd kabupaten kota): bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. kelurahan selain, kecamatan lubuk baja: bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan tanjung uma, kecamatan lubuk baja: bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan kampung pelita, kecamatan lubuk baja: bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. kelurahan bali indah, kecamatan lubuk baja, bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan lubuk baja kota, kecamatan lubuk baja (versi bawaslu): bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan belianbali permai, kecamatan batam kota, bukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan sei panasaman balsuka jadeluk sering, kecamatan batam kota, (versi bawaslu): mei adalah caleg ppp dari daerah pemilihan jawa timur atas nama iskandar desain, menurut saksi penetapan kursi tahap ketiga tidak sinkron dengan penghitungan putaran satu, dua, dan tiga. menurut dpp ppp, bahwa syarat untuk memiliki kursi tahap tiga adalah harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan kpu, yaitu memiliki sisa kursi dapilnya, memiliki sisa suara terbanyak antara daerah pemilihan yang lain, dan memiliki sisa suara terbanyak diantara parpol yang laibukan termasukrhitungan tahap iv. bahwa berdasarkan junctosumatera utara bahwa kpud sumatera utara telah melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil suara kabupaten nias selatan yang termasuk dapil sumatera utara dan disahkan pada hari selasa tanggal mei pukul wibbukti berita acara pemungutan suara form dprd kota tps s.d. tps kelurahan batu besarsambalkabelmenang, kecamatan nongsa (versi bawaslu): bukti rekapitulasi perolehan penghitungan suara partai ppp oleh bawaslu kota batam yang disahkan dan ditandatangani: bukti rekapitulasi perolehan penghitungan suara partai ppi oleh bawaslu kota batam, bukti rekapitulasi perolehan penghitungan suara partai pkpi oleh bawaslu kota batam, lampiran sampai dengan lampiran berupa rekapitulasi suara pemilu anggota dprd dapil kota batam. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bukti pemohon seperti tersebut atas, ternyata ditemukan bahwa bukti dan tidak ada dalam berkas perkarsebagai berikut. muhammad rasyid saksi memberikan data data form yang dimilikinya untuk ppp: menurut ppp suara untuk dapil tiga kecamatan, yaitu kecamatan lubuk baja, kecamatan batam kota, dan kecamatan nusa berdasarkan form tps adalah suara, sedangkan untuk pib adalah suara, dan untuk pkpi adalah suara. protes protes dan aksi yang ditujukan kepada kpu tidak pernah digubris hingga aksi bubar sekitar pukul pada pleno kpu. kpu sendiri telah memanipulasi, mengubah data, dan mengubah kertas suara yang sah secara tidak sah dan melanggar namun tetap disahkan. ada penggelembungan suara kecamatan batam kota, yaitu pada form suara partai nomor dari suara bertambah menjadi suara. saksi memaparkan contoh kejanggalan yang terjadi, misalnya perolehan suara partai golkar tercantum suara, tetapi pada dpt yang ditetapkan oleh kpu kebolehannya hanya suara. manipulasi oleh kpu dapat dilihat pada kecamatan sekupang dapil yang seharusnya perolehan suara sah adalah namun kpu ternyata menjadi suara demi menyamakan antara suara sah dpr dengan dprd provinsi dengan selisih kurang lebih kertas suara. saksi dan saksi pks sudah melakukan protes, tetapi oleh ketua kpu dijawab agar hal itu diselesaikan mahkamah konstitusi. saksi juga telah melayangkan keberatan kepada panas pada tanggal april namun tidak mendapatkan jawaban. atas permohonan pemohon, mahkamah konstitusi pada persidangan tanggal mei telah menghadirkan bawaslu kota batam, yang memberikan keterangan sebagai berikut. suryadi prabowo, bawaslu kota batam suara pkpi dapil il, menurut data yang dimiliki panas kota batam, adalah sebanyak sedangkan suara ppi adalah dan ppp adalah suara. data tersebut diambil dari form yang terkumpul, yakni sebanyak panas kota batam. data yang ada bawaslu merupakan data asli dan tidak ada perbaikan dan jika ada perbaikan maka hal itu luar sepengetahuan panas. bawaslu tidak sempat mencocokkan semua data yang ada tiap pleno kecamatan. dalam pleno tiap kecamatan, tidak ada keberatan, protes, atau laporan dari saksi saksi, termasuk dari ppp, dan semua saksi tanda tangan. keberatan yang disampaikan oleh ppp hanya pada tanggal mei perihal laporan keberatan parpol yang disampaikan ppp dengan nomor surat dpc ppp batam yang isinya adalah bahwa pimpinan dpc ppp keberatan atas penghitungan suara dapil kecamatan lubuk baja terhadap parpol ppi dan pkpi yang diduga melakukan penambahan atau penggelembungan suara pada pemilu april oleh karena itu, ppp meminta agar ketua bawaslu dapat menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan dengan sesegera mungkin. atas surat tersebut, panas memberikan balasan yang pada pokoknya menyarankan untuk menyelesaikannya mahkamah konstitusi karena sengketa tersebut merupakan sengketa hasil penghitungan suara. data yang dimiliki oleh kpu dan yang sudah ditetapkan untuk pkpi adalah suara: menimbang bahwa memohon telah menyampaikan keterangtidak jelas (kabur) karena pemohon mendalilkan kehilangan suara namun tidak menjelaskan sumber suara tersebut dan sama sekali tidak mendalilkan berapa bilangan pembagi pemilih bpp) untuk satu kursi dprd kota batam. permohonan pemohon prematur karena tidak menjelaskan tempat terjadinya penggelembungan suara, tidak menjelaskan berapa penggelembungan suaranya, dan dari autentik (ex. kuhp). sampai saat ini belum ada putusan pengadilan berberdasarkan uraian tersebuttam menyampaikan jawaban tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei dan tanggal juni dimana kedua jawabannya tersebut pada pokoknya sama yang menguraikan hal hal sebagai berikut: kpud kota batam menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. kpud kota batam menolak dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara yang sistematik sebab proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan lubuk baja, batam kota, dan nongsa dapil kota batam) telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi saksi dari partai politik peserta pemiluperundang undangan yang berlaku. kpud kota batam menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menjelaskan tps tempat terjadinya penggelembungan. dapil kota batam terdapat tps yang berada tiga kecamatan, yaitu kecamatan nongsa tps), batam kota tps), dan lubuk baja tps). oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut kabur. kpud kota batam menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tingkat ppk nongsa, batam kota dan lubuk baja model da da tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi tingkat kpps model c c dan merugikan pemohon. hal tersebut tidak benar karena rekapitulasi ppk nongsa, ppk batam kota, dan ppk lubuk bajelain itu, selama proses rekapitulasi saksi pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan model da kpud kota batam menolak dalil permohonan pemohon yang menggunakan model dprd kab. kota versi pemohon karena model versi pemohon merupakan yang telah direkayasa. hal tersebut dilakukan oleh pemohon hanya untuk mendapatkan kursi dprd kota batam yang sebenarnya bukan hak pemohon karena hasil rekapitulasi kpu kota batam untuk perolehan suara tingkat kecamatan nongsa, lubuk baja, dan batam kota model db db sama persis dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk model c c dan da da jika data c c dan da da pemohon dari partai persatuan pembangunan dibandingkan dengan data pemohon dari partai politik lainnya terdapat perbedaan yang signifikan meskipun menurut pemohon data yang dimilikinya berasal dari sumber yang sama, yaitu kpps. kalau berasal dari sumber yang sama maka seharusnya hasilnya pun sama. perbedaan tersebut terjadi karena data yang diajukan oleh masing masing pemohon adalah data yang telah direkayasa untuk mendapatkan kursi yang bukan haknya. sebagai perbandingan, berikut ini dikemukakan data yang diajukan oleh pemohon dari ppp nomor perkara php c vii pemohon dari pks nomor perkara php c vii dan pemohon dari ppen nomor perkara php c vii yang sama sama menyatakan berdasarkan dprd kab. kota batam dan sama sama mempersoalkan perolehan suara partai politik dapil kota batam. kpu batam partai versi partai db db kab. kota) ipp powo (pks o(ppen ppp ppen (pks (pdip ppi pkpi partai gerindra partai golkar keterangan: ( ) data tidak dicantumkan pemohon berdasarkan uraian atas, kpu kota batammenimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, turut memohon kpu kota batamlampiran model da dprd kab kota kecamatan nongsa), bukti t.t lampiran model da dprd kab kota kecamatan lubuk baja): bukti t.t lampiran model da dprd kab kota kecamatan batam kota), bukti t.t lampiran model db dprd kab kota dapil batam: bukti lampiran model dprd kab kota: bukti t.t berita acara model pemungutan suara dan penghitungan suara tps dalam pemilu anggota dprd kab kota kelurahan lubuk baja kota kecamatan lubuk baja dapil kota batam kepulauan riau: bukti t.t lampiran model dprd kab kota rincian perolehan suara sah dan tidak sah, bukti t.t berita acara model penghitungan suara anggota dprd kab kota kelurahan tanjung uma, bukti t.t berita acara model penghitungan suara anggota dprd kab kota kelurahan batu selain: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon untuk dapil kota batam, partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan pada persidangan tanggal mei menyampaikan tanggapan tertulis yang mengemukakan hal hal sebagai berikut.antara hasil rekapitulasi perolehan suara pada kpu kota batam dengan hasil rekapitulasi model dprd kabupaten kota versi pemohon. dalil pemohon halaman butir tidak jelas sumbernya karena hanya menyebutkan rekapitulasi (sepuluh) partai saja, padahal partai peserta pemilu. yang ikut berpartisipasi dapil kota batam berjumlah (tiga puluh delapan) dan semua partai tersebut memperoleh suara. pemohon tidak menjelaskan tps tps dan kecamatan mana kpud: apabila dibandingkan data yang disajikan oleh pemohon pada halaman butir dan butir maka dari (sepuluh) partai politik yang disebutkan terjadi penambahan suara dan termasuk pemohon yang berdasarkan pada formulir model dprd kab kota memperoleh sebanyak suaraterhadap pemohon sebanyak suara: berdasarkan data yang disajikan oleh pemohon tersebut, penambahan suara partai demokrat berdasarkan formulir model dprd kab kota sebanyak suara, sedangkan hasil rekapitulasi suara kpi kota batam daerah pemilihan menjadi sehingga terjadi penambahan sebanyak suara: berdasarkan data yang disajikan oleh pemohon tersebut, penambahan suara partai golkarehingga terjadi penambahan sebanyak suara: demikian juga penambahan suara terhadap pdippdip sebanyak suara, jika seandainya data pemohon tersebut benar maka benar benar naif pemohon tidak mempermasalahkan penambahan suara yang sangat signifikan terhadap partai demokrat, partai golkar, dan pdip tersebut, akan tetapi justru yang dipermasalahkan adalah suara pihak terkait. jika dibuatkan dalam bentuk tabel seperti bawah ini: urut nama model rekapitulasi selisih partai partai versi ppp kpud ppen partai gerindra pkpi pan ppi partai golkar ppp pdip partai demokrat jika yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kursi adalah model dprd kab kota versi pemohon maka yang harus kehilangan kursi adalah partai golkar dan pdip karena sisa suara mereka, setelah mendapatkan masing masing (satu) kursi dengan bilangan pembagi pemilih bpp) dapil kota batam sebesar menjadi sebagai berikut: partai golkar bpp) sisa suara: pdip (bpp) sisa suara, karena sisa suara kedua partai tersebut jauh bawah suara turut terkait pkp indonesia) dengan jumlah suara pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada halaman butir karena tidak benar dan tidak didukung oleh bukti bukti yang ada, dan karena perolehan suara pihak terkait dapil kota batam adalah sebesar suara. pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya berapa suara yang sah dan berapa suara yang tidak sah akibat terjadinya perubahan perolehan masing masing partai peserta pemilu sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. turut terkait menolak dalil pemohon karena proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk kecamatan lubuk baja, kota batam, dan nongsa untuk dapil kota batam telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi saksi dari partai politik peserta pemilu termasuk saksi dari pemohon,pada (tiga) permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi, yaitu dari partai peduli rakyat nasional, partai keadilan sejahtera, dan partai persatuan pembangunan yang ingin mengutak atik perolehan suara pihak terkait dan mendasarkan permohonannya kepada data c c dan da da maka antara pemohon yang satu dengan yang lainnya selalu berbeda beda karena data yang diajukan oleh masing masing pemohon adalah data yang telah direkayasa. data data bawah ini merupakan data yang diajukan oleh partai persatuan rakyat nasional ppen), partai keadilan sejahtera pks), dan partai persatuan pembangunan ppp) yang sama sama menyatakan berdasarkan c c dprd kota batam dan sama sama mempersoalkan perolehan suara partai politik dapil kota batam sebagai berikut: perolehan suara berdasarkan c c dprd dapil kota batam menurut partai peduli rakyat nasional nomor perkara php.c vii adalah ppen suara, pkpi suara, ppi suara: perolehan suara berdasarkan c c dprd dapil kota batam menurut partai keadilan sejahtera nomor perkara php c vii adalah hanura suara, ppen suara, gerindra suara, pkpi suara, pks suara, ppi suara, pan suara, golkar suara, pdip suara, demokrat suara: perolehan suara berdasarkan c c dprd dapil kota batam menurut partai persatuan pembangunan nomor perkara php c vii adalah hanura suara, ppen suara, gerindra suara, pkpi suara, pan suara, ppi suara, golkar suara, ppp suara, pdip suara, demokrat suara. berdasarkan uraian atas, pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesiaota batam, menyatakan sah keputusan komisi pemilihan umum kota batmenimbang bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti pt sampai dengan pt sebagai berikut: bukti pt rekapitulasi lampiran model dprd kabupaten kota model da dprd kabupaten kota) kecamatan lubuk bajnongsa: bukti pt rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota dan suara sah panitia pemilihan kecamatan lampiran model db dprd kabupaten kota),upaten kota): bukti pt berita acara kpu kota batam nomor ba kpu btm v tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilu menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak terkait partai keadilan dan persatuan indonesia. nanang taherpukul wib tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota dpr ri tahun secara nasional untuk dapil sumatera utara kabupaten nias selatan pada hari sabtu tanggal mei pukul wib: menetapkan hasildapil sumatera utara tahun yang disahkan oleh kpud sumatera utara pada hari selasa tanggal mei pukul wib medan, menetapkan calon anggota dpr ri dari partai persatuan pembangunan dapil sumatera utara yaitu calon anggota dpr ri nomor urut (satu) atas nama musa ichwanshahingkat provinsi tahunahun bukti berita acara nomor ba iv tentang): bukti surat rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan umum sumatera utara kepada kpu dan ketua kpu provinsi sumatera utara untuk dilakukan penghitungan ulang hasil suara kabupaten nias, bukti surat rekomendasi dari bawaslu kabupaten nias selatan kepada kpu kabupaten nias selatan untuk dilakukan perolehan suara pkpi kecamatan pada dapil kota batam berjumlah untuk kecamatan lubuk baja, suara, untuk kecamatan batam kota, suara, dan untuk kecamatan nongsa suara, sedangkan perolehan suara ppp berjumlah pleno kpud kota batam dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi ppp mukhlis jamil. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, partai perjuangan indonesia baru ppi) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan pada tangggal mei menyampaikan tanggapan tertulisnya yang mengemukakan hal hal sebagai berikut. pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon dalam permohonannya pada poin dengan alasan sebagai berikut. pemohon mendalilkan suara pihak terkait sesuai dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu tercatat sejumlah sedangkan menurut pihak terkait sesuai dengan berita acara nomor ba kpu btm v tertanggal mei suara pihak terkait tercatat sejumlah suara, sedangkan suara partai demokrat menurut pemohon, sesuai dengan perolehan suara yang ditetapkan kpu kota batam, tercatat sejumlah suara, sedangkan menurut pihak terkait suara partai demokrat berjumlah tercatat selisih suara. pihak terkait menolak dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa pada perolehan suara yang ditetapkan kpu kota batam partai hanura memperoleh suara, partai ppen memperoleh suara, partai gerindra memperoleh suara, partai pkpi memperoleh suara, partai pan memperoleh suara, partai ppi memperoleh suara, partai golkar memperolehserta partai pkb, sementara berdasarkan berita acara nomor ba kpu btm v tanggal mei partai pks serta partai pkb termasuk partai (sembilan pan yang memperoleh kursi pada pemilihan umum tahun daerah pemilihan kota batam. menurut pemohon menurut pihak terkait pihak terkait menolak dengan tegas dalil dari pemohon pada poin (lima) dalam permohonannya dengan alasan sebagai berikut. pihak pemohon hanya mendalilkan berdasarkan form model dprd kab kota perolehan suara partai hanura suara, partai ppen memperoleh partai gerindra memperoleh suara, partai pkpi memperoleh (suara), partai pan memperoleh suara, partai ppi memperoleh suara, partai golkardan partai pkb yang termasuk partai yang memperoleh kursi pada pemilihan umum tahun dapil ii, kota batam dan partai partai lain peserta pemilu sehingga menimbulkan keraguan bagi pihak terkait tentang dasar acuan bagi pemohon untuk melakukan perhitungan suara. pihak pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah masing masing perolehan suara dari semua partai peserta pemilu tersebut untuk dapat menyimpulkan perolehan suara kursi menurut perhitungan pemohon. pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin (enam) yang menyatakan bahwa apabila tidak terjadi penggelembungan suara yang sistematis, ppp berhak atas (satu) kursi dprd kota batam daerah pemilihan (dua), sementara pemohon berpendapat partai pkpi dan partai pib seharusnya tidak memperoleh kursi dprd kabupaten kota dapil dengan alasan berikut. pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas dan jelas selisih perhitungan suara menurut pemohon dengan turut memohon, dan pemohon tidak dapat menjelaskan dengan nyata berapa jumlah suara yang sah dan berapa jumlah bilangan pembagi pemilih untuk perolehan kursi daerah pemilihan tersebut, sehingga menurut pihak terkait dalil pemohon adalah kabur (obscure), tidak terarah, dan hanya berdasarkan atas asumsi asumsi pemohon saja. oleh karena itu, majelis mahkamah harus menolak dalil pemohon tersebut. dalil pemohon adalah kabur (obscure libel) karena pemohon tidak dapat menyebutkan berapa bpp dalam perolehan suara pada pemilu tersebut, dan pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah suara sah pada pemilihan umum tahun tersebut, dan dibagi jumlah kursi pada dprd kabupaten kota batam tersebut sehingga pemohon dapat menyatakan harus memperoleh (satu) kursi pada pemilu legislatif tingkat kabupaten kota batam. berdasarkan uraian tersebut, pihak terkait partai perjuangan indonesia baru mohon kepada majelis hakim mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: menolak seluruhnya permohonan pemohon: menyatakan sah dan mengikat keputusan kpuprovinsi kepulauan riau, atau apabila majelis hakimtanggapannya tersebut, pihak terkait partai perjuangan indonesia baru mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda bukti pt sampai dengan pt sebagai berikut:, lampiran model da dprd kabupaten kota) kecamatan batam kot. model da dprd kabupaten kota) kecamatan lubuk baja, kota batam, dapil dprd kota batamtempat kecamatan nongsa, kota batam, daerah pemilihan kepriiran model da dprd kabupaten kota)sambamenang, kecamatan nongsa, kota batam, dapil dprd kota batamulir da dprd kabupaten kota, lampiran model da dprd kabupaten kota) kota batam, dapil dprd kota batam bukti pt berita acara nomor ba kpu btm v tanggal mei oleh komisi pemilihan umum kota batam model dprd kab kota)epulauan riau, kabupaten kota batam model eb dprd kab kota), daerah pemilihan batam kota lubuk raja, nongsa, dan batam kota):prd kab kota), kabupaten kota batam, daerah pemilihan batam kota lubuk baja, nongsa dan batam kota): bukti pt surat ketua kpu kota batam nomor kpu btm v tanggal mei kepada pimpinan partai pib kota batam, perihal pemberitahuan penetapan terpilih anggota dprd kota batam. menimbang bahwa pihak terkait partai perjuangan indonesia baru dan menolak alat bukti yang disampaikan oleh pemohon, daerah pemilihan kabupaten pekalongan bahwa kabupaten pekalongan terdapat daerah pemilihan, yaitu dapil kabupaten pekalongan kecamatan petungkriyono, kecamatan lebakbarang, kecamatan talun, kecamatan doro, dan kecamatan karanganyar): dapil kabupaten pekalongan kecamatan kandangserang, kecamatan peninggalan dan kecamatan kajen), daerah pemilihan kabupaten pekalongan kecamatan resesi, kecamatan bojong, dan kecamatan ragi), dapil kabupaten pekalongan kecamatan wonopringgo, kecamatan kedungwuni, kecamatan karangdadap, dan kecamatan buatan), dapil kabupaten pekalongan kecamatan siwalan, kecamatan binadesa, kecamatan mojokerto, dan kecamatan tirto). bukti 1j bahwa khusus hasil perolehan suara anggota dprd kabupaten pekalongan dari dapil berdasarkan lampiran model db dprd kab kota rincian perolehan suara partai polimer dan calon anggota dprd kab kota dan suara tidak sah) kpu kabupaten pekalongan, perolehan suara sah sebesar suara berasal dari: kecamatan wonopringgo suara, kecamatan kedungwuni suara, kecamatan karangdadap suara, kecamatan buatan suara. bukti bahwa secara terperinci perolehan suara masing masing partai politik peserta pemilu berdasarkan lampiran model db dprd kab kota rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kab kota dan suara tidak sah kpu kabupaten pekalongan) daerah pemilihan meliputi wilayah kecamatan wonopringgo, kedungwuni, karangdadap, dan buatan sebagai berikut: partai hati nurani rakyat suara partai karya peduli bangsa suara partai pengusaha dan pekerja indonesiaindonesia partai keadilan sejahtera suara partai amanat nasional suarapartai demokrasi pembaruan suara partai karya perjuangan partai matahari bangsa suara partai penegak demokrasi indonesia partai demokrasi kebangsaan suara partai republika nusantara partai pelopor partai golongan karya suara partai persatuan pembangunan suara partai damai sejahtera partai nasional benteng kerakyatan indonesia:partai demokrat suara partai kasih demokrasi indonesia partai indonesia sejahtera partai kebangkitan nasional ulama suar. bukti bahwa komisi pemilihan umum berdasarkan surat keputusan nomor pts kpu tentang penetapan hasil perolehan suara pemilu dan telah mengumumkannya secara nasional tanggal mei dan menetapkan antara lain hasil penghitungan suaradengan perolehan suara sah partai politik suara dan perolehan suara partai politik pkb suara, partai golkar suara, dan ppp suara. bahwa terhadap perolehan suara partai politik dari kecamatan karangdadap sebesar suara sebagaimana polita dalam angkpekalongan melakukan pelacakan dan pengecekan berita acara perhitungan suara pada ppk tersebut dengan membandingkan berita acara pada model beberapa tps desa, ditemukan beberapa fakta lapangan sepertikabupaten pekalongan. bahwa kecurigaan tersebut bermula dari adanya proses perhitungan yang berulang ulang ppk kecamatan karangdadap sampai kali yaitu tanggal april, tanggal april, dan tanggal april yang menghasilkan perolehan suara berbeda beda. sesuai dengan tahapan tahapan pemilu, kecamatan karangdadap melakukan pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu pada tanggal april dan dihadiri para saksi parpol peserta pemilu, unsur mustika kecamatan karangdadap, polsek dan panas kecamatan. adapun proses penghitungan ulang pada tanggal dan april dilakukan secara mendadak dan tidak melalui pleno terbuka sehingga saksi saksi parpol hadir terlambat dan ada beberapa saksi parpol tidak bisa hadir, bahkan panas kecamatan karangdadap menyatakan tidak merekomendasikan proses penghitungan ulang tersebut. dengan kejadian tersebut, dpc ppp kabupaten pekalongan melapor kepada panas kecamatan karangdadap dan panas kabupaten pekalongan. berdasarkan kajian panas kabupaten pekalongan nomor lap. pp paniaikab iv menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh ppk kecamatan karangdadap telah melanggar ketentuan juncto berupa penghitungan ulang dan rekapitulasi suara ulang. saksi peserta pemilu, pengawas pemilihan lapangan, dan warga masyarakat tidak menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. bukti dan bahwa kekeliruan perhitungan suara tersebut menurut pemohon sekitar suara sehingga apabila kemudian mahkamah konstitusi melakukan koreksi dan pembetulan sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya dari masing masing parpol dan jumlah suara sah yang diperoleh partai politik, dapat berakibat secara signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi ppp dprd kabupaten pekalongan dapil dengan demikian, permohonan pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum. bahwa kekeliruan perhitungan suara tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. suara desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap jumlah tps desa kebonrowopucang adalah tps. tps tersebut pkb memperoleh suara: suarapkb. bukti jadi, pkb kelebihan suara. suara desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap jumlah tps desa kebonrowopucang tps. tps tersebut partai golkar memperoleh suara: suara |ao| (ae a58 bukti s.d. dari hasil persuara kebonsari, kecamatan karangdadap jumlah tps desa kebonsari tps. tps tersebut partai golkar memperoleh suara: suara lai laspenghitungan ulang, bukti informasi media elektronik kanal pemilu antara news kpu terima rekapitulasi nias selatan tanggal mei bukti informasi media elektronik detik pemilu bukti informasi media elektronik dan cetak sinar indonesia baru: bukti informasi media cetak harian waspadpemohon tetap pada dalil permohonannya semula, menimbang bahwa memohon pada tanggal mei telah menyampaikan jawaban tertulisbukan termasuk obyek php karena mempermasalah kan mengenai waktu penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilu dan perolehan suara calon dpr dapil sumatera utarpartai amanat nasional menyampaisuara desa kedungkebo, kecamatan karangdadap dari hasil penghitungan berdasarkan sertifikat hasil perhitungan suara tps dalam lampiran model yang merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara tps desa kedungkebo model perolehan suara ppp dprd kabupaten pekalongan seharusnya suara tetapi tertulis suara. ini dapat terjadi karena keliru dalam penjumlahan yang diperoleh ppp dan calonnya. tps ini suara pada kolom, partai ppp memperoleh suara. caleg ppp bernama drs. nur yasin mendapat suara, muaro suara, karir suara, dan aprilianah suara. jadi, perolehan semuanya suara tetapi tertulis hanya suara. jadi, ppp kekurangan suara bukti bahwa berdasarkan uraian dan bukti bukti atas, jumlah perolehan suara sah calon anggota dprd dan jumlah suara partai politik (pkb, golkar dan ppp) kabupaten pekalongan dapil juga berubah, yaitu: ppk kecamatan karangdadap partai kebangkitan bangsa sebelumnya memperoleh suara dikurangi suara suara, partai golkar semula memperoleh suara dikurangi suara suara, partai persatuan pembangunan semula memperoleh suara ditambah suara suara. jumlah perolehan suara partai politik kec. karangdadap semula suara dikurangi suara suara. bahwa dengan demikian, hasil akhir rekapitulasi suara dapil kabupaten pekalongan sebagai berikut: help kecamatan semua tomi buatan 19273suara| suara tabel perolehan suara masing masing partai politik kabupaten pekalongan dapil sebelum dan setelah perbaikan nama partai politik sebelum setelah direvisi direvisi partai hati nurani rakyat partai pengusahaan pekerja partai barisan nasional |partai keadilandan persatuan partai keadilan sejahtera partai amanat nasional | partai perjuangan indonesia baru partai kedaulatan partai persatuan daerah partai nasionalindonesia partai karya keuangan partai penegak demokrasi lndonesia partai republika nusantara partai pelopor partai persatuan pembangunan indonesia partai bintang reformasi partai patriot partai kasih demokrasiindonesa partailndonesia sejahtera partai merdeka indonesia g5 penasamamanesa umah oot bahwa alasan dan bukti bukti pemohon cukup kuat menurut hukum sehingga mohon dapat dinyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk anggota dprd kabupaten pekalongan dapil jawa tengah kecamatan wonopringgo, kecamatan kedungwuni, kecamatan karangdadapselanjutnya menetapkan pembetulan ralat hasil penghitungan perolehan suara sah untuk anggota dprd kabupaten pekalongan dapil dari yang semula tertulis suara menjadi suara. bahwa pengurangan perolehan hasil suara sebesar suara dan perubahan perolehan suara partai politik seperti pkb, partai golkar dan ppp mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu kabupaten pekalongan dapil jawa tengah dan hal itu berakibat besarnya jumlah bpp juga mengalami perubahan. dengan perubahan besarnya bpp, maka apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi akan cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi ppp untuk dprd dapil ini. bahwa berkaitan dengan perolehan kursi tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut: cara menentukan bpp dan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mendapatkan jatah kursi dari kabupaten kota berdasarkan adalah sebagai berikut:: bpp dprd sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan cara membagidprd kabupaten kota daerah pemilihan masing masing"engan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu per satu sampai habis": apabila jumlah suara sah yang didapat partai politik sama dengan atau lebih besar dari bpp,partai politik peserta pemilu lebih kecil dari bpp,. berdasarkan keputusan kpu nomor sk kpu tahun dan keputusan kpu nomor tahun tertanggal november untuk jatah kursi anggota dprd kabupaten pekalongan dari dapil yang diperebutkan partai politik peserta pemilu adalah (sebelas) kursi: bukti bahwa dalam menentukan jumlah bpp untuk dprd kabupaten pekalongan dapil sebagai acuannya adalah dan yaitu dengan ketentuan keseluruhan suara sah perolehan partai politik dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan. suara sah perolehan semua partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten pekalongan dapil jawa tengah setelah direvisi adalah kecamatan wonopringgo suara, kecamatan kedungwuni suara kecamatan karangdadap suara, kecamatan buatan suara. jadi, suara sah suara. jadi bpp untuk dapil kabupaten pekalongan adalah: laamaaaaaaaaaaaaaaaaa, mememenamaneaw suara bahwapekalongan dapil adalah: kursi tahap bpp penuh suara partai suara kursi sisasuara ppp 13121suara |1kursi .863suara kursi tahap ii: sisa suara bawah bpp pata suara kursi pdip ' |8980suara |1kursi ppp (|3863suara |1kursi partai golkar .851sura bahwa berdasarkan uraian dan bukti bukti atas, dari kursi yang tersedia kabupaten pekalongan dapil partai politik peserta pemilu yang mendapatkannya adalah pkb kursi), pan kursi), ppp kursi), pdip kursi), pku kursi), partai demokrat kursi). berdasarkan alasan alasan tersebut, pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan putusanmenetapkan pembetulan ralatperolehan suara sah adalah sebesar suara, menyatakan batal atas kekeliruanyaitu partai kebangkitan bangsa suara, partai persatuan pembangunan suara, dan partai golkar suara sebagaimana penetapan komisi pemilihan umum dalam polita angka menetapkan pembetulan ralat, sehingga partai kebangkitan bangsa memperoleh suara, partai persatuan pembangunan suara, dan partai golkar suara, menetapkan perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk dprd kabupaten kota daerah pemilihan kabupaten pekalongan provinsi jawa tengah untuk penghitungan kursi tahap (kursi sisa suara) sebesar suara dan golkar sebesar suara sehingga kursi sisa suara akhir kursi) merupakan hak partai persatuan pembangunan: menetapkan perolehan kursi untuk partai persatuan pembangunan dprd kabupaten pekalongan daerah pemilihan sebanyak kursi, bukan kursi, memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini. khusus ivdungkebo, kecamatan karangdadap, kabupaten pekalongan, bukti surat kpu kabupaten pekalongan nomor vii tanggal juli yang ditujukan kepada ketua kpu jakarta, perihal jumlah kursi anggota dprd kabupaten pekalongan, bukti surat pernyataan dari panas kecamatan karangdadap tanggal april bukti pengaduan pelanggaran pidana pemilu dari dpc ppp kabupaten pekalongan kepada bawaslu karangdadap, kabupaten pekalongan tanggal april bukti surat dari bawaslu kabupaten pekalongan yang ditujukan kepada sentra gakkumdu polres pekalongan nomor paniaikab pk i11 bukti model dprd kab. kota desa kebonrowopucang tps ii, iii, iv, vi, vii, dan milik dpd pks kabupaten pekalongan: bukti model dprd kab. kota desa kebonrowopucang tps ii, iii, dan milik dpc pku kabupaten pekalongan: bukti model dprd kab. kota desa kebonrowopucang tps ii, iii, iv, vi, vii, dan milik dpc demokrat kabupaten pekalongan, bukti model dprd kab. kota desa kebonrowopucang tps iii milik panas kabupaten pekalongan: bukti model dprd kab. kota desa kebonsari tps ii, iii, iv, vi, vii, dan viii milik dpc demokrat kabupaten pekalongan: bukti model dprd kab. kota desa bobotsari tps ii, iii, iv, vi, vi, dan viii milik dpc panas kabupaten pekalonganhusni mubarak, saksi ppp kpud kabupaten pekalongan proses rekapitulasi dapil kecamatan karangdadap kabupaten pekalongan dilakukan berulang ulang, yang pertama tanggal sampai april dengan hasil suara sah dapil pekalongan terdiri dari kecamatan, dan penghitungan terakhir adalah kecamatan kedungwuni yang selesai pada tanggal sekitar pukul wib. pada tanggal ternyata untuk kecamatan karangdadap dilakukan revisi dengan mengubah suara sah dari menjadi yang tanpa melalui proses pleno terbuka, depan para saksi. pada tanggal dilakukan revisi ulang untuk kedua kalinya, dengan suara sah menurut petugas ppk, revisi ulang dilakukan karena terdapat suara partai yang belum masuk, yaitu desa kebonsari tps suara golkar yang belum masuk suara, padahal sesuai suara golkar suara, tetapi tanggapan lisan dan tertulis yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa sesuai dengan bab xvi, tentang pemilihan umum anggota dpr, dpr, dan dprd, penghitungan surat suara ulang hanya dapat lakukan tps dan ppk bukti bahwa berdasar fakta lapangan, penghitungan ulang suara kecamatan,yaitu kecamatan bahasa, mandala, gomo, teluk dalam, lolo wa'u dan lolo ma'tua kabupaten nias selatan lakukan suatu lokasi kota medan, yaitu asrama haji oleh kpu provinsi sumatera utara. dengan demikian, hal tersebut telah melanggar ketentuan dimana penghitungan ulang suara kecamatan, kabupaten nias selatan tidak dilakukan tps tps dan atau ppk ppk tetapi asrama haji medan, bukti bahwa tujuan diadakannya perhitungan ulang sesungguhnya untuk mencari kebenaran, namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi, karena perhitungan ulang justru menimbulkan masalah baru, yaitu terindikasi penuh permainan, bahkan data data yang bawa medan ternyata data data yang bermasalah. bahkan disinyalir masih ada karung surat suara yang masih berada nias selatan dan belum diangkut medan: bukti bahwa alasan lain yang dapat menjadi dasar dilakukan penghitungan ulang surat suara adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan jumlah surat suara sah dan surat suara yang tidak sah. atas alasan tersebut atas, sebagaimana yang diatur pada bab xvi seharusnya penghitungan surat suara ulang harus selesai pada hari tanggal yang sama dengan hari tanggal pemungutan suara. artinya, bahwa penghitungan suara kecamatan nias selatan hanya dapat lakukan pada hari tanggal yang sama dengan hari tanggal pelaksaan pemilu dpr, dpd, dan dprd, yaitu pada tanggal april namun dalam kenyataan perhitungan suara dilakukan sampai dengan tanggal mei bukti bahwa fakta nias selatan, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara kecamatan yaitu bahasa, mandala, gomo, teluk dalam, lolo wa'u dan lolo ma'tua kabupaten nias selatan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal mei artinya, bahwa penghitungan ulang surat suara kecamatan kabupaten nias selatan tersebut dilakukan hari setelah hari tanggal pelaksanaan pemungutan suara. hal ini tentu dengan sangat jelas melanggar ppk dihitung suara. total suara golkar menurut untuk desa kebonropucang berjumlah suara, tetapi ppk menjadi suara. tps kebonropucang sesuai dari pan, pks, pku mempunyai data yang sama, yaitu golkar tidak mendapat suara suara pkb tps kebunrowopucang sesuai yang saksi miliki mendapat suara, tetapi ppk berubah menjadi suara. desa kebunsari tps sesuai dengan berjumlah suara sehingga jumlah suara golkar desa kebunsari dari tps berjumlah suara, tetapi ppk berubah menjadi suara, sehingga terdapat selisih untuk desa kedongkebo sebenarnya tidak ada masalah, tetapi setelah dicek ternyata tps terjadi salah penjumlahan untuk partai ppp yang ditulis suara padahal seharusnya suara. menurut data dari kpu kabupaten pekalongan untuk dapil total suara sah tetapi menurut data yang dimiliki oleh pemohon suara sah berjumlah sehingga jika dibagi kursi maka akan mendapatkan bpp total suara dapil kabupaten pekalongan diambil sehingga sisa suaranya dan suara terakhir tersebut diperebutkan oleh ppp dan golkar, dan ppp memperoleh sisa suara tertinggi yaitu sedangkan golkar suara. ardi, saksi partai demokrat kelurahan kebonsari, kecamatan karangdadap, kabupaten pekalongan dan sultan awaludin, saksi pku tps desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap, kabupaten pekalongan memberikan kesaksian yang mendukung keterangan dari saksi ppp karena masing masing yang dimiliki saksi tersebut adalah sama, dan bahkan yang dimiliki oleh saksi ppp merupakan milik saksi dari partai demokratmohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara dapil pekalongan, provinsi jawa tengah, yaitu kecamatan wonopringgo, kecamatan kedungwungi, kecamatan karangdadap, dan kecamatan buatan. dari ke dapil tersebut seharusnya menurut pemohon jumlah suara yang diperoleh berjumlah suara suara, akan tetapi oleh turut memohon kabupaten pekalongan hanya tercatat suara. uraian atas menunjukkan permohonan pemohon merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakpekalongan menyampaikan jawaban tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juni yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan peraturan kpuprd tahun pada tanggal april telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kabupaten kota oleh kpu kabupaten pekalongan. bukti tt termasuk dalam ketetapan kpu kabupaten pekalongan adalah menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara daerah pemilihan pekalongan yang meliputi kecamatan karangdadap, wonopringgo, kedungwuni, dan buatan. bukti tt untuk mencari kebenaran maka diadakan pengecekan data. karena ada ketidaksesuaian data dengan dilakukan pengecekan ukuran besar sesuai dengan ketentuan peraturan kpu nomor tahun hurufsetelah dilakukan pengecekan, kpud kabupaten pekalongan menemukan fakta sebagai berikut. tentang suara pkb desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap tps versi versi kpu pemohon plant viii dari data tersebut, perolehan suara pkb desa kebonrowopucang adalah suara bukti tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tentang suara partai golkar desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap: karena terjadi perbedaan antara dengan kpud pekalongan merujuk ukuran besar sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun huruf yaituditemukan fakta bahwa pada ukuran besar, perolehan suara partai golkar tps iii adalah suara. tps versi versi kpu pemohon plant viii jumlah dengan demikian, total perolehan suara sah untuk partai golkar desa kebonrowopucang bukan tetapi adalah bukti tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tentang suara partai golkar desa kebonsari, kecamatan karangdadap maka setelah dilakukan pem buktikan pada form dan da, ditemukan fakta sebagai berikut. versi versi kpu tps lan low dari hasil pem buktikan tersebut, perolehan suara partai golkar bukti tt tt tt tt tt tt tt tt tentang suara ppp desa kedungkebo, kecamatan karangdadap: setelah dilakukan pem buktikan pada form pada tps ditemukan fakta sebagai berikut. nama partai nomor dan versi kpu versi pemohon nama calon plant ppp aprilianah dari hasil pem buktikan tersebut, perolehan suara ppp tps adalah suara bukti tt berdasarkan pem buktikan tersebut, turut memohon kpu kabupaten pekalonganerah pemilihan pekalongan iv, kabupaten pekalongan: menerima jawaban memohon. menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten pekalongan mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materi cukup dan diberi tanda bukti t.t s.d. t.t sebagai berikut: bukti t.t formulir model kabupaten pekalongan: bukti t.t lampiran db1 dprd kab kota kabupaten pekalongan dapil ivplant tps iii desa kebonrowopucang,tps vii desa kebonrowopucang, formulir kecamatan karangdadap, bukti t.t formulir tps viii desa kebonrowopucang, dan formulir kecamatan karangdadap, bukti t.t formulir plant model da ppkplant tps iii desa kebonrowopucang, formvii desa kebonrowopucang, dan form kecamatan karangdadap, bukti t.t formulir plant tps viiiform kecamatan karangdadap, bukti t.t lampiran model da ppk karangdadap, bukti t.t form dan plant tps desa kedungkebo, bukti t.t hasil gelar perkara sentra gakkumdu kabupaten pekalongan: menimbang bahwa pada tanggal juni turut memohon kpu kabupaten pekalongan menyampaikan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah yang menguraikan hal hal sebagai berikut: berkaitan dengan suara kebonrowopucang kecamatan karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. sebagaimana polita angka dan pokok pokok permohonan, ada kekeliruan dalam penulisan penjumlahan tingkat ppk kecamatan karangdadap untuk perolehan suara pkb desa kebonrowopucang pada tps dari tps yang ada yang kemudian dicek pada formulir besar pada tps tps tersebut, sehingga jumlah perolehan suara yang sebenarnya untuk pkb desa kebonrowopucang, kecamatan karangdadap adalah bukan jadi, ada kelebihan suara. tentang suara desa kebonrowopucang kecamatan karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. dari tps desa kebonrowopucang pokok masalahnya ada pada tps yaitu ada kesalahan penulisan penjumlahan, (berdasarkan formulir besar). perolehan suara partai golkar pada tps tersebut sebenarnya adalah (tujuh), bukan (enam). dengan demikian, total perolehan suara partai golkar pada tps kebonrowopucang adalah bukan sehingga ada kekurangan suara (satu). cc. tentang suara partai golkar desa kebonsari kecamatan karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. pokok masalah ada pada tps faktanya dari tingkat kabupaten, kecamatan dan tps desa kebonsari, kecamatan karangdadap perolehan suara partai golkar tetap sama yaitu bukan sehingga total perolehan suara partai golkar kebonsari, kecamatan karangdadap adalah tetap bukan tentang suara ppp desa kedungkebo kecamatan karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. pokok masalah ada tps pada perolehan caleg nomor yaitu dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan tps perolehan suara caleg ppp adalah (satu), bukan (tujuh) sehingga perolehan suara ppp total tetap bukan berdasarkan uraian dan bukti bukti atas maka jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu anggota dprd kabupaten pekalongan daerah pemilihan pekalongan yang berubah hanya pkb, yaitu dari semula golkar semula ppp tetap seperti semula jadi, suara sah untuk daerah pemilihan pekalongan semula bukan jadi, bpp untuk dapil kabupaten pekalongan adalah: jumlah suara sah jumlah kursi berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan kursi masing masing parpol anggota dprd kabupaten pekalongan dapil adalah sebagai berikut. kursi tahap angka bpp pkb 39025suara kursi, sisa pan suara kursi, sisa ppp: 13115suara kursi, sisa kursi tahap ii: pdip suara kursi pan suara kursi pku suara kursi demokrat suara kursi golkar suara kursi ppp suara berdasarkan alasan alasan tersebut, kpud kabupaten pekalongan mohon kepada mahkamah konstitusi republikpil kabupaten pekalongan: menerima jawaban dan kesimpulan memohon. daerah pemilihan kabupaten kepulauan mentawai menurut pemohon, pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara komisi pemilihan umum daerah kepulauan mentawai terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara, yaitu: komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan mentawai tidak memberikan menyerahkan dan atau mewajibkan para saksi partai peserta pemilu menggunakan formulir khusus untuk mencatat jumlah suara pemilih pada setiap tempat pemungutan suara (tps): berdasarkan fakta lapangan, suara ppp hasil rekap kepolisian adalah suara, tetapi pada rekapitulasi dari komisi pemilihan umum daerah ppp memperoleh suara sehingga terjadi selisih suara, selisih suara tersebut dimasukkan dalam suara partai gerindra sehingga merugikan partai persatuan pembangunan, terjadi penggelembungan suara partai gerindra sejumlah suara, padahal seharusnya hanya suara sehingga ada penambahan suara. berdasarkan alasan alasanpil kabupaten kepulauan mentawai, menyatakan bahwa kursi dprd dapil kabupaten kepulauan mentawaiuntuk daerah pemilihan kabupaten kepulauan mentawai tidak mengajukan alat bukt yang akan diuraikan bawah ini: dpr daerah pemilihan jawa tengah daerah pemilihan jawa tengah daerah pemilihan jawa timur viii daerah pemilihan sumatera utara daerah pemilihan sumatera selatan daerah pemilihan riau dprd provinsi daerah pemilihan nad bahwa sesuai dengan bab xvi penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang harus selesai maksimal (lima) hari setelah hari tanggal pemungutan suara, bukti penghitungan ulang surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan ulang suara kecamatan kabupaten nias selatan selesai pada tanggal mei dengan demikian penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang kecamatan kabupaten nias selatan selesai hari setelah hari tanggal pemungutan suara. dengan demikian ter bukti bahwa penghitungan ulang surat suara kecamatan kabupaten nias selatan jelas jelas telah melanggar bahwa kondisi surat suara pada saat akan dilakukan penghitungan ulang surat suara kecamatan, kabupaten nias selatan sudah tidak berada dalam kotak suara. dengan demikian tidak dapat jamin, dan menimbulkan suatu keraguan yang sangat mendalam atas orisinalitas (keaslian), keabsahan, dan melanggar asas asas pemilu yang diatur dalam indikasi atas fakta tersebut jelas, yaitu bahwa kondisi surat suara saat dibawa dari nias selatan menuju kota medan sangatlah memprihatinkan. surat suara sudah tidak lagi berada kotak suara, tetapi dalam karung karung:, bukti p 6a p 6b p 6c p 6d p 6f), bahkan banyak surat suara yang hilang, bukti bahwa pada saat penghitungan ulang surat suara banyak dapati hal hal yang melanggar kpu mengenai tatacara pencontrengan, yaitu pencontrengan dilakukan dengan alat tulis diluar alat tulis yang telah disediakan dan ditetapkan oleh kpu, misalnya penentangan dilakukan dengan spidol berwarna hitam, atau warna lainnya, dan sangat kuat dedikasinya hal itu dilakukan oleh satu orang untuk sekian banyak kertas suara, berdasarkan alasan tersebut atas, pihak terkait partai amanat nasional mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut: menolak gugatan penggugat: menyatakan sah dan memperkuat hasil penetapan kpu mengenai perolehan suara, suara nasional yang telah tetapkan oleh kpu pada tanggal mei terutama daerah pemilihan sumatera utara ii, jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, daerah pemilihan nad daerah pemilihan jambi iii daerah pemilihan lampung vii daerah pemilihan maluku daerah pemilihan maluku utara dprd kabupaten kota daerah pemilihan maluku tengah iii daerah pemilihan kota makassar daerah pemilihan kota makassar daerah pemilihan kota makassar iii daerah pemilihan kota makassar daerah pemilihan jepara iii daerah pemilihan lhokseumawe daerah pemilihan serdang bedagai daerah pemilihan kota binjai daerah pemilihan kota rejang lebong daerah pemilihan kabupaten kerawang daerah pemilihan kota bandung daerah pemilihan kabupaten tanggamus iii daerah pemilihan kabupaten kapuasbangkalan daerah pemilihan kabupaten sumenep daerah pemilihan kabupaten gorontalo daerah pemilihan kabupaten teluk bintuni iii daerah pemilihan kota batam daerah pemilihan kabupaten pekalongan daerah pemilihan kabupaten kepulauan mentawamenimbang bahwa yang menjadi pemohon dalam perkara guo adalah partai politik peserta pemilihan umum tahun nomor urut yakni partai persatuan pembangunan, maka pemohondiumumkan pada tanggal mei pukul wib, sedangkan permohonan pemohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan umumdan registrasi pada hari kamispermohonan pemohon tidak jelas, kabur, dan prematur, menimbang, terhadap eksepsi memohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian sudah masuk pokok permohonan, oleh karena itu eksepsidpr daerah pemilihan jawa tengah dan daerah pemilihan jawa timur viii menimbang bahwa permohonan dalam dapil guo berkenan dengan penerapan nomor tahun tentang pemilihan umum telah diputus mahkamah pada hari kamis tanggal juni dalam perkara nomor php.c vii dengan merujuk pada putusan tersebut, mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon mengenai daerah pemilihan jawa tengah oleh karena permohonan guo tidak mempersoalkan lagi perolehan suara bagi pemohon. daerah pemilihan jawajawa tengah ix: bahwa pemohon telah kehilangan suara ppk, yaitu ppk bojong, ppk jatinegara, dan ppk bumijawa, akibat kehilangan suara pemohon seharusnya memperoleh suara suara suara, kehilangan suara pemohon terjadi beberapa tps sebagaimana tabel berikut: desa pemohon memohon selisih tps desa tumiwa tps desa sembarang tps desa penyalaan tps desa membasahi tps desa dukuh benda tps jejak naa jumahempat orang saksi yang telah didengar keterangannya persidangan bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: aromatik sofa saksi adalah tim pemantau pemilu dari pemohon kecamatan bojong, perolehan ppp untuk dapil jawa tengah adalah berjumlah suara. tetapi menurut memohon suara, perolehan suara pemohon versi kpu sejumlah suara, kabupaten brebes dan kota tegal suara, sehingga selisih perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh memohon adalah suara: perbedaan suara karena keliru dalam penulisan, atau belum dimasukkan oleh ppk kecamatan bojong suara, kecamatan jatinegara suara, dan kecamatan bumijawa suara, haryono saksi menerangkan bahwa apa yang diterangkan saksi aromatik sofa adalah benar, saefulloh saksi adalah saksi pemohon kecamatan bojong kabupaten tegal, dan membenarkan keterangan aromatik sofa dan haryono, dan perolehan suara ppp ppk bojong adalah suara tetapi oleh petugas ppk ditulis suara. iraqi koordinator saksi pemohon tps kecamatan bumijawa, sesuai data desa dukubedan pemohon memperoleh suara, ppk ditulis suara sehingga selisih suara, desa jejak pemohon memperoleh ppk tertulis suara, sehingga selisih suara, jumlah keseluruhan kedua desa adalah suara, menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantuannya memohon dan turut memohon menyampaikan jawaban tertulis persidangan dan bukti surat yang diberi tanda tt sampai denganppk bojong, ppk jatinegara, dan ppk bumijawa dengan terlebih dahulu mempertandingkan bukti pemohon yang diberi tanda sampai dengan dengan bukti turut memohon yang diberi tanda tt sampai dengan tt sebagai berikut: tabel penghitungan perolehan suara hasil pemilu berdasarkan bukti pemohon s.d. p36 serta dan bukti turut memohon t.t sampai dengan t.t untuk ppk bojong, ppk jatinegara dan ppk bumijawa tentang kehilangan selisih suara pemohon sejumlah suara: emas tema san tps desa tumiwa s d t.t kec. bojong tps desa s d sembarang, kec. t.t jatinegara tps desa s d penyalaan, kec. p.o5 t.t jatinegara tps desa s d membasahi, kec. t.t jatinegara tps desa dukuh s d t.t benda, kec. bumijawa tps jejak, kec. s d t.t bumijawa menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas dihubungkan dengan keterangan saksi aromatik sofa, haryono, saefulloh, dan iraqi yang telah menerangkan bahwa benar pemohon memperoleh suara sejumlah suara tetapi tidak dimasukkan dalam jumlah rekapitulasi baik tps maupun ppk bojong, ppk jatinegara, dan ppk bumijawa, berdasarkan pemeriksaan alat alat bukti surat sebagaimana tersebut pada table atas oleh mahkamah diperoleh fakta adanya suara pemohon yang tidak dimasukkan kedalam rekapitulasi pada tps tps sebagaimana paragraf hal mana oleh mahkamah telah dipandang ter bukti menurut hukum bahwa pemohon memperoleh suara suara bukan suara, oleh karenanya permohonan pemohon beralasan: menimbang bahwa permohonan pemohon beralasan oleh karena mana berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah perolehan suara pemohon yang benar adalah suara suara. daerah pemilihan sumaterautara ii.tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantuannya, memohon menyampaikan jawaban tertulis yang telah diserahkan kepada kepaniteraan mahkamah namun tidak mengajukan bukti bukti surat maupun saksi: menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang keberatan terhadap rekapitulasi ulang hasil perolehan suara partai politik dapil sumatera utara tahun yang dilaksanakan oleh kpud sumatera utara pada tanggal mei maka oleh karena rekapitulasi dapil sumatera utara tersebut berkaitan dengan kabupaten nias selatan yang dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.c vii tanggal juni maka dengan merujuk pada putusan tersebut, mahkamah belum dapat memberikan penilaian terhadap perkara guo sampai mahkamah menerima hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh kpu untuk kabupaten nias selatan: daerah pemilihan sumatera selatselatan yang telah merugikan pemohon karena ditetapkan oleh memohon hanya memperoleh suara adalah tidak benar, padahal menurut pemohon yang benar adalah suara. bahwa kekurangan perolehan suara pemohon tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara pemoho sehingga total kehilangan suara pemohon adalah suara.satu orang saksi persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. saksi nawawi bahwa hasil rekapitulasi kpu untuk ppp seharusnya suara bukan suara, sesuai dengan hasil rekapitulasi oleh ppk, perolehan suara diperoleh dari caleg ppp yakni nomordan caleg nomor sejumlah atas perbedaan ini caleg nomor telah dirugikan yang kehilangan sebanyak suara, bahwa saksi telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan soal selisih yang ada. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantuannya, memohon menyampaikan jawaban persidangan mahkamah namun tidak mengajukan bukti surat maupun saksi,, dengan terlebih dahulu menilai bukti bukti, maupun keterangan saksi pemohon, sebagai berikut:ppk kecamatan kemuniberita acara rekapitulasi perolehan suara anggota dpr dan lampiran db dpr, pemohon memperoleh suara, maka terjadi selisih suara. berdasarkan bukti surat pemohon bukti dan maka dalil pemohon kehilangan suara sejumlah suara beralasan: ppk kecamatan banyuasinejumlah suara,: ppk kecamatan muara teli2. menimbang mendukung tanggapan tersebut, pihak terkait partai amanat nasional1a surat kuasa khusus tertanggal mei bukti pt 1b surat keputusan kpu pusat pts tanggal april bukti pt undang undang nomor tahun bukti pt bukti perhitungan ulang tidak ppk ppk kabupaten nias selatan tetapi asrama haji, bukti pt data perhitungan suara lebih tidak valid, bukti pt undang undang nomor tahun bukti pt undang undang nomor tahun bukti p&b: p6c: p6d: p6e: dan p f yaitu berupa foto foto yang menunjukkan indikasi kecurangan dan melanggar hukum: bukti pt bukti surat suara justru hilang pada saat perhitungan suara asrama haji medandaerah pemilihan sumatera selatan bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dpr ri sumsel terdapat kecurangan dan penghilangan suara sebanyak sehingga merugikan partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi partai persatuan pembangunan untuk dapil sumsel menjadi tidak mendapat kursi, karena jumlah perolehan suara partai persatuan pembangunan dapil sumsel sebesar yang seharusnya suara, bahwa hasil perhitungan suara atau rekapitulasi yang ditetapkan kpu adalah sebagai berikut: kota palembang partai mendapat usman token mendapat ahmad yani, s.h., m.h. mendapat, berdasarkan penghitungan mahkamah atas dasar bukti model db dpr) perolehan suara pemohon pada lajur jumlah akhir atau jumlah pindahan adalah sejumlah suara, sedangkan pada kolom jumlah perolehan suara adalah suara selisih ini didapatkan dari kesalahan sejumlah pada kolom jumlah pindahan yang tertulis suara namun seharusnya suara sehingga terjadi pengurangan suara pemohon adalah suara. ppk kecamatan muara pad. ppk kecamatan bulang tengah suku ulusuai dengan dalil pemohon yaitu sejumlah suara. ppk kecamatan muara lakitan pemohon mengklaim kehilangan sejumlah suara,tidak dapat diketahui terjadi pengurangan karena ketiadaan data pembanding disebabkan tidak adanya model da dpr (perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr dan suara tidak sah tingkat kecamatan). menimbang bahwa memohon maupun turut memohon tidak mengajukan kontra bukti bukti lawan dan tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan pemohon yaitu berkenaan dengan kehilangan suara pemohon sejumlah suara. menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut atas dihubungkan dengan keterangan saksi, bahwa dalil pemohon yang menyatakan telah mengalami kehilangan suara sejumlah dapat buktikan menurut hukum kehilangan sejumlah suara. menimbang bahwa permohonan pemohon beralasan maka menurut mahkamah perlu ditetapkan perolehan suara pemohon yang benar berjumlah suara. daerah pemilihan riaudapil riau yang oleh memohon meliput. menimbang untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat s.d. dan tidak mengajukan saksi:kehilangan suara sejumlah suara yang terjad yaitu dengan terlebih dahulu menilai bukti bukti surat pemohon yang relevan dengan pokok permohonan guo dan bukti surat turut memohon yaitu sampai dengan serta tt dan tt sebagai berikut: bukti daerah pemilihan riau kabupaten kampar, pahlawan, indragiri hulu, kuan sing dan indragiri hilir) berdasarkan pemeriksaan oleh mahkamah diperoleh fakta suara pemohon kabupaten kampar suara, kabupaten pelalawan suara, kabupaten indragiri hulu suara, kabupaten kuan sing suara, kabupaten indragiri hilir suara, total perolehan suara pemohon suara. bukti turut memohon tt, telah ternyata bukti tersebut tidak relevan dengan permohonan guo karena formulir dc dpr tersebut adalah daerah pemilihan riau yang meliputi kota pekanbaru, dumai, kabupaten rokan hulu dan rokan hilir, bengkalis dan siak. sehingga, tidak dapat dipertimbangkan oleh mahkamah. menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, telah ternyata perolehan suara pemohon untuk dapil riau berdasarkan bukti adalah sejumlah suara, ternyata berbeda dengan dalil pemohon bahwa perolehan suara pemohon adalah berjumlah suara, terlebih lagi klaim pemohon perolehan suaranya sejumlah suara, dengan sendirinya dalil dalil pemohon telah terbatas oleh bukti surat yang diajukan pemohon sendiri. menimbang bahwa memohon dalam jawabannya menyatakan bahwa perolehan suara sah pemohon untuk dapil riau adalah berjumlah suara, hal mana relevan dengan bukti pemohon maka menurut mahkamah perolehan suara pemohon yang benar adalah suara, berdasarkan fakta hukum tersebut telah ter bukti bahwa pemohon tidak mampu mem buktikan dalil dalil permohonannya dan permohonan pemohon dikesampingkan. dprd provinsitidak mengajukan saksi.: menimbang bahwa dalam perkara guo pihak terkait partai demokrat telah menyampaikan bantuannya dan mengajukan bukti pt sampai dengan pdaerah pemilihan kota banda aceh ditetapkan oleh kip kota banda aceh perolehan suara pemohon suarayang berupa formulir model db sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi kpu kota banda aceh daerah pemilihan dpra provinsi acehbukti yang berupa formulir model dc perincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr aceh dan suara tidak sah kip aceh untuk daerah pemilihan dpr aceh dapilmenimbang bahwa mahkamah perlu mempertimbangkan bukti bukti lain yang relevan dengan permohonan guo yaitu bukti tt surat kip kota banda aceh nomor kip iv perihal mohon peninjauan ulang, berikut lampiran formulir model da dihubungkan dengan bukti tt surat ppk kuta alam kota banda aceh nomor ppk k iv perihal permohonan peninjauan ulang berikut lampiran formulir da yang pada intinya menyatakan telah terjadi kekeliruan penghitungan sejumlah suara ppp pada: calon nomor urut atas nama ilmiah sa'alauddin djamal, mba, tertulis seharusnya calon nomor urut atas nama fatmawati, sos tertulis seharusnya jumlah total ppp tertulis seharusnya menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat tt tt pt dan yaitu berupa formulir model da yang sama, baik turut memohon, pemohon dan pihak terkait, mahkamah melakukan penghitungan secara saksama dan diperoleh angka untuk caleg nomor urut atas nama ilmiah sa'alauddin djamal, mba, tertulis jumlah suara ternyata memang benar jumlahnya adalah suara, bahkan berdasarkan bukti justru berjumlah suara, caleg nomor urut atas nama fatmawati, sos tertulis suara memang benar jumlahnya suara, sehingga jumlah perolehan suara pemohon untuk kecamatan kuta alam yang benar adalah suara dan bukan suara. menimbang berdasarkan bukti bukti tersebut atas ter bukti perolehan suara pemohon yang benar adalah suara bukan suara. menimbang bahwa walaupun dalil permohonan pemohon ter bukti untuk perolehan (dua) suara dari klaim pemohon sejumlah suara, namun perolehan angka pemohon tidak secara signifikan mengubah perolehan kursi partai politik dpr aceh provinsi nanggroe aceh darussalam maka oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan ditolak.sehingga kehilangan suara pemohon sejumlah suara. bahwa pemohon mendalilkan rekapitulasi kip nad dapil tersebut tidak bersumber dari hasil resmi yang dilakukan kip kabupaten aceh timur, melainkan rekapitulasi tersebut diambil dari saksi pdip yang tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota kip kabupaten aceh timurmengajukan (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan persidangan pada pokoknya sebagai berikut. abdul salam, saksi adalah saksi dari partai aceh, dapil tanggal april saksi diberikan rekap sementara. saksi melakukan prospek dengan ketua kip ibu kisah, perolehan suara pemohon berjumlah suara, demikian juga data yang ada pada saksi pemohon berjumlah suara, sehingga terjadi kekurangan suara. pada saat dilakukan konfirmasi dengan ketua kip dan juga berdasarkan prospek data ppk jumlah perolehan suara pemohon suara, bahwa pada saat rekapitulasi kip nad provinsi nanggroe aceh darussalam keberatan dengan hasil yang disampaikan oleh kip aceh timur tentang perolehan suara pemohon berjumlah karena yang disahkan oleh kip nad aceh yaitu suara, sehingga ada kekurangan suara sejumlah suara, bahwa perbedaan suara tersebut hingga saat ini belum dimasukkan oleh kip nad: hadiah, s.h. saksi adalah ketua kip aceh timur menyatakan penghitungan suara dimulai tanggal april. kemudian tanggal aprilmenyediakan form keberatan sampai tanggal sebab pada tanggal april dilaksanakan pleno rekapitulasi. ada partai politik yang keberatan, yaitu patriot, pipi, pan dan ppp dan membuat berita acara keberatan. setelah adanya keberatan dari pemohon, tidak langsung diadakan perubahan tetapi dengan memanggil terlebih dahulu partai politik yang dominan mendapat kursi aceh timur, yaitu partai aceh dan partai demokrat karena kedua partai tersebut mempunyai saksi seluruh tps. kemudian kip aceh timur atas keberatan pemohon terhadap perolehan suara berjumlah suara setelah dilakukan prospek ternyata benar jumlah suara pemohon adalah suara. atas dasar itulah perolehan suara pemohon tetapkan berjumlah suara, atas hal mana tidak ada satupun parpol yang keberatan dan kesemuanya menandatangani seluruh halaman rekap. kemudian hasil rekap termasuk suara pemohon dikirimkan kip nad adalah mudawali ibrahim saksi adalah saksi pemohon kip aceh timur saksi menerangkan pada pokoknya apa yang diterangkan oleh saksi parsyah s.h., ketua kip aceh timur adalah benar adanya. menurut saksi, dari kecamatan yang direkam jumlah suara ppp untuk aceh timurdan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti tt s.d. tt dan pada pokoknya menerangkan bahwa pengurangan suara pemohon dilakukan atas dasar penggunaan dan dan peraturan kpu nomor tahun menimbang bahwa dalam perkara guo pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) telah menyampaikan bantuannya dan mengajukan bukti pt sampai dengan pt serta satu orang saksi yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara pemohon adalah suara serta tindakan yang dilakukan oleh kip nad adalah benarkarena kip nad tidak menggunakan hasil rekapitulasi dari kip kabupaten aceh timur yang menetapkan perolehan suara pemohon suara,(tiga) versi berkas model da b rekapitulasi sertifikat model dpr aceh hasil perhitungan suara dari setiap tps dalam pemilihan umum anggota dpr aceh kecamatan madat kabupaten aceh timur suara pemohon yang masing masing berjumlah suara, suara dan suara. bukti berupa, suara pemohon kecamatan yang dipermasalahkan adalah suara dengan total seluruh perolehan suara pemohon adalah suara. bukti dan pt yang sama sama berupa model dc dpr aceh rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr aceh dan suara tidak sah kip aceh, perolehan suara pemohon kabupaten aceh timur adalah suara. bukti tt dan pt berupa (tiga) versi menunjukkan suara pemohon kecamatan madat masing masing adalah suara, dan suara dan menyebabkan total suara pemohon adalah suara dan suara. menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan pt bukti sama) yang berupa formulir model dc dpr aceh menunjukkan bahwa suara pemohon yang direkam tingkat provinsi oleh kip nad adalah suara untuk kabupaten aceh timur dengan suara khusus untuk kecamatan madat adalah suara. samping itu, terdapat pula sejumlah versi db (vide tt pt baik dari turut memohon, pemohon maupun pihak terkait yang menujukkan perbedaan jumlah perolehan suara yang didapat oleh pemohon kecamatan madat masing masing adalah suara, suara, suara dan suara. pemohon dan kip aceh timur berpegang (vide pada penjumlahan suara terbesar kecamatan madat yakni suara. sedangkan kip nad turut memohon) (vide dan pt menggunakan perolehan suara paling kecil yakni suara untuk kecamatan madat. menimbang bahwa saksi pemohon yakni abdul salam, hadiah, s.h., mudawali ibrahim, ag. yang mengatakan bahwa rekapitulasi aceh timur yang digunakan sah dan benar serta yang disampaikan kepada kip nad adalah berjumlah suara, namun kip nad melakukan perubahan dengan menggunakan data bawaslu dan data saksi saksi lainnya yang sama.apakah alasan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara pemohon dari suara menjadi suara yang dilakukan oleh kip nad dengan menggunakan data pembanding bawaslu dan data saksi saksi lainnya adalah tindakan yang sah menurut hukum, mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan dari saksi abdul salam, hadiah, s.h., mana, mudawali ibrahim serta bukti tt pt telah ternyata benar bahwa perolehan suara pemohon adalah suara, sesuai dengan keterangan ketua kip aceh timur, hadiah, s.h. dan ketua ppk lhok seumawe mana, dan abdul salam, saksi partai aceh, bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan pleno kip aceh timur adalah suara sesuai dengan perbaikan dan prospek data pada ppk yang telah dilakukan pada saat pleno dilangsungkan. bahwa perubahan yang dilakukan oleh kip nad dengan menggunakan data pembanding dari bawaslu dan saksi saksi lainnya tidak didukung data yang valid yang menunjukkan terjadinya kekeliruan rekapitulasi baik tingkat ppk maupun pada rekap kip aceh timur. menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut atas, menurut mahkamah dalil permohonan pemohon beralasan. menimbang bahwa karena dalil permohonan pemohon beralasan, maka jumlah perolehan suara pemohon yang benar kabupaten aceh timur provinsi nad, menurut mahkamah adalah suara. daerah pemilihan jambiprovinsi jambi, karena terjadi kesalahan pada penghitungan tingkap ppk mendingin seharusnya caleg nomor urut partai pemohon atas nama kaharuddinsyah, spd. mpd memperoleh suara, tetapi tertulis berjumlah suara, sehingga terjadi selisih suara, menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat s.d. dan tidak mengajukan saksi:menimbang bahwa persidangan mahkamah telah mendengar keterangan ketua ppk tabir lintas kabupaten merangin provinsi jambi yang bernama zainuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi kesalahan penjumlahan pada formulir untuk caleg nomor urut memperoleh suara, tertulis suara, caleg nomor urut memperoleh suara, tertulis suara:yang sesungguhnya menurut pemohon partai persatuan pembangunan kehilangan suara sebesar suara ppk kemuning, jadi yang seharusnya perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk kota palembangbanyuasinmenimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mustantar, caleg nomor dari ppp mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, dan telah pula menyampaikan tanggapan tertulis serta bukti surat yang diberi tanda pt s.d. ptarolangun dapil jambi suara caleg nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, kecamatan mendingin tertulis sejumlah suara dengan total perolehan ppp kecamatan mendingin tertulis sejumlah suara sedangkan total suara pemohon kabupaten sarolangun sejumlah suara. buktiyang sama dengan bukti tt dimana pada bukti perolehan suara caleg nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, didapati dua angka yakni dan suara tanpa coretan. sedangkan pada bukti tt perolehan suara caleg nomor atas nama kaharudinsyah, pd, sejumlah suara dengan perolehan total partai sejumlah suara tanpa coretan. setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama oleh mahkamah terhadap bukti dilakukan penjumlahan diperoleh angka sejumlah suara, sedangkan pada bukti tt pada saat dilakukan penjumlahan oleh mahkamah diperoleh angka juga suara: bahwa bukti dan tt bukti yang sama)jambi dapil jambi suara caleg nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, kabupaten sarolangun sejumlah suara dengan jumlah suara total caleg nomor dari kabupaten merangin dan kabupaten sarolangun adalah suara. menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dengansuara caleg nomor atas nama kaharudinsyah, pd, sejumlah suara dengan perolehan total suara partai sejumlah suara, mahkamah menemukan bahwa turut memohon telah keliru menjumlahkan total perolehan suara dalam kolom paling kanan yakni kolom jumlah akhir jumlah pindahan yang bila dijumlahkan adalah suara, dan faktanya tidak sesuai dengan penjumlahan masing masing keseluruhan tps, selisih tersebut diperoleh dari perbedaan penjumlahan tps desa nomor dimana penjumlahan total suara tps desa nomor tersebut tertulis suara yang seharusnya jika ditotal sejumlah suara (vide bukti tt dan menimbang bahwa ketua ppk tabir lintas kabupaten merangin provinsi jambi yakni zainuddin, menerangkan benar terjadi kesalahan penjumlahan, sehingga seharusnya perolehan suara caleg nomor dari pemohon atas nama kaharudinsyah, pd, yang seharusnya memperoleh suara dan bukan suara vide buktimeskipun caleg nomor atas nama mustantar juga mengajukan sebagai pihak terkait dan mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan kecamatan tabir kabupaten merangin, namun pihak terkait tidak mengajukan bantahan atas permohonan pemohon. menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas telah ter bukti menurut hukum dalil pemohon tentang penghitungan suara caleg nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, adalah suara dengan selisih suara, menimbang bahwa karena dalil permohonan pemohon beralasan, perolehan suara caleg nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, kecamatan mendingin kabupaten merangin yang benar menurut mahkamah adalah suara, daerah pemilihan lampung vvii provinsi lampung dimana pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan dalam formulir db oleh kpud tulang bawang turut memohon) untuk partai hati nurani rakyat hanura) dimana menurut pemohon adalah suara namun disahkan oleh turut memohon sejumlah suara dan perolehan suara partai gerakan indonesia raya gerindra) yang menurut pemohon sejumlah namun disahkan oleh turut memohon sejumlah suara. kesalahan ini selanjutnya menimbulkan selisih perolehan suara untuk partai hanura sejumlah suara dan partai gerindra sejumlah suara yang mempengaruhi perolehan kursi p.d. dan mengajukan seorang saksi bernama yamin, s.h., yang memberikan keterangan persidangan sebagai berikut: bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai hanura dan partai gerindra tingkat kabupaten sejumlah dan kpu provinsi lampung sejumlah suara, sehingga terdapat selisih suara dan partai gerindra kabupaten tulang bawang sejumlah kpu provinsi menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara: saksi mengambil data dari model da untuk kecamatan kabupaten tulang bawang, dimana perolehan partai hanura kecamatan lambu kilang mendapat suara, sedangkan kpu tulang bawang menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara. kecamatan dubai tengah, menurut da hanura memperoleh suara, sedangkan kpu menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara. menurut da kecamatan mesuji, perolehan hanura sejumlah suara, tetapi kpu menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon dan turut memohon yakni kpu tulang bawang) selain menyampaikan jawaban tertulis dan memberikan keterangan persidangan mahkamah yang mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam entri data sehingga mengakibatkan penambahan angka partai hanura suara, partai gerindra suara, dan pengurangan suara terhadap partai partai tertentu, khususnya ppp. pada tanggal meitingkat nasional yang dilaksanakan kpu pusat, telah, tetapi sampai saat ini, revisi dan tindak lanjutnya belum pernah dilaksanakan, menimbang bahwa guna mendukung pengakuannya turut memohon juga mengajukan bukti yang diberi tanda s.dahkamah memeriksa secara cermat dan mempertandingkan bukti pemohon dan turut pemohonlampuvii yang dalam laporannya menjelaskan, rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi dari partai hanura ralat menjadi dan perolehan suara untuk partai gerindra ralat menjadi suara. menimbang bahwa kpud tulang bawang mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam entri data dalam rekapitulasi perolehan suara partai hanura dan partai gerindra yang dilakukan kpud lampung turut memohon) dengan, yang kemudian suara partai hanura ralat menjadi dan perolehan suara untuk partai gerindra ralat menjadi suara dan telah mengakibatkan kerugian suara bagi partai partai tertentu. hal mana bersesuaian juga dengan bukti bukti surat tt dan ttbenar telah terjadi kesalahan dari turut memohon atas perolehan jumlah suara partai hanura dan partai gerindra yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon, sesuai pula dan diakui oleh turut memohon, maka permohonan pemohon beralasan dan ter bukti menurut hukum. menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka menurut mahkamah perolehan suara partai gerindra kabupaten tulang bawang yang benar sejumlah suara sedangkan perolehan suara partai hanura yang benar sejumlah suara. daerah pemilihan malukudimana pemohon mendalilkan terdapat selisih suara dari perolehan suara yang ditetapkan oleh turut memohon sejumlah suara namun menurut pemohon yang benar adalah sejumlah suara. menimbang bahwa selisih perhitungan sejumlah suara pemohon terjadi di: kecamatan kartu direkam sejumlah suara seharusnya adalah suara, kecamatan seram barat dan taipei direkam suara seharusnya suara, kecamatan hauamual belakang direkam sebanyak seharusnya suara, sehingga total selisihnya adalah suara sebagaimana tabel bawah ini: menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda s.d. serta satuhendra squad menurut saksi, ppk kecamatan kartu menyampaikan rekap kepada kpu seram bagian barat sejumlah tetapi menurut untuk kecamatan kartu pnb sebanyak bahwa pada pada kecamatan huamual, pnb memperoleh suara, setelah dilakukan pengecekan ternyata pnb memperoleh sehingga keseluruhan perolehan suara pnb sebanyak bahwa desa pnb memperoleh suara, tetapi bangko kpu tertulis desa sumber, pnb kosong, tetapi kpu ditulis suara, bahwa desa way sam, pnb memperoleh suara, tetapi kpu ditulis suara, bahwa desa kamal, pnb memperoleh kpu ditulis menimbang bahwa memohon dan turut memohon telah menyampaikan jawaban, eksepsi dan bukti surat yang diberi tanda tt sampai dengan tt dan tidak mengajukan saksi. menimbang bahwa turut memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya pemohon tidak konsisten tentang dalil kehilangan selisih suara pemohon satu sisi pemohon mendalilkan kehilangan suara suara sisi lain mendalilkan kehilangan suara suara. menimbang bahwa memohon dan turut termoohn telah membantah seluruh dalil dalil permohonan pemohon dan mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi memohon: menimbang menurut mahkamah eksepsi turut memohon telah berkenaan dengan pokok permohonan oleh karenanya akan pertimbangkan lebih lanjut sebagaimana termuat bawah ini, oleh karena mana eksepsi turut memohonyang berupa model dan dprd provinsi rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan umum anggota dprd provinsi maluku kecamatan kartu dari tps desa kamal hingga tps desa kamal kecamatan kartu, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon tt dimana perolehan suara pemohon pada bukti sampai dengan bukti sejumlah suara, dan berdasarkan bukti turut memohon tt perolehan suara pemohon sejumlah suara dengan catatan bukti tutut memohon tidak mencantumkan perolehan suara pemohon tps desa kamal dan menyebabkan suara pemohon tps tidak dapat dijumlahkan (vide bukti tt bukti yang berupa model dprd dan dc dprd rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi dan suara tidak sah provinsi maluku, dimana masing masing perolehan suara pemohon desa kamal tertulis sejumlah suara, desa waimital tertulis suara, desa unsur tertulis (nol) suara, desa buku kecil tertulis (nol) suara, desa manusa tertulis (nol) suara, desa biola (nol) suara, desa kartu tertulis suara, desa kamariah suara, desa waisarisa suara dan perolehan suara partai pemohon secara keseluruhan untuk kecamatan kartu sejumlah suara, namun turut memohon tidak mengajukan bukti yang sama model dan dc dprd) sehingga tidak dapat dipertandingkan dengan bukti pemohon bukti berupa dan db dprd sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik kabupaten seram barat tertulis perolehan suara pemohon kecamatan kartu sejumlah suara, kecamatan seram barat sejumlah suara, kecamatan daniel sejumlah suara dan kecamatan huamual belakang sejumlah suara sehingga perolehan keseluruhan suara pemohon kabupaten seram barat sejumlah suara. menimbang bahwa pemohon hanya mengajukan bukti yang berhubungan dengan satu desa khusus desa kamal berupa formulir dan (vide bukti dan tidak mengajukan bukti dan untuk desa desa lainnya, maka mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut dalil dalil permohonan pemohon yang berkenaan dengan kehilangan suara desa maupun kecamatan yang klaim oleh pemohon. menimbang bahwa baik dari bukti pemohon maupun bukti turut memohon, mahkamah tidak dapat memberikan penilaian atas angka angka yang didalilkan baik dari pemohon maupun turut memohon karena bukti yang diajukan tidak lengkap oleh para pihak. menimbang bahwa mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat mem buktikan dalil dalil permohonannya, maka permohonan pemohon dikesampingkan. daerah pemilihan malukuutara dimana pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara pemohon kpu provinsi maluku utara sebesar suara dengan rincian selisih suara dari perolehan suara yang ditetapkan oleh ppk tobelo sejumlah suara dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu maluku utara sejumlah suara dan perolehan suara pemohon dari ppk loloda kepulauan sejumlah suara namun oleh kpu provinsi maluku utara tetapkan sejumlah suara. kekurangan suara tersebut akan mempengaruhi total perolehan suara pemohon yang seharusnya kabupaten halmahera utara sejumlah suara. selain mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon, didalilkan juga dalam permohonan pemohon adanya penggelembungan perolehan suara partai gerakan indonesia raya gerindra) dalam rekapitulasi kpu provinsi maluku utara sejumlah suara yang oleh pemohon seharusnya sejumlah suara sehingga terdapat selisih suara serta kesalahan penjumlahan untuk partai amanat nasional pan) yang tetapkan oleh kpu provinsi maluku utara sejumlah suara namun menurut pemohon seharusnya sejumlah suara sehingga terdapat selisih suara. menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat s.d. serta mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ir. isa asyari saksi menerangkanppk tobelo timur dari suara menjadi suara, ppk tobelo selatan suara suara digelembungkan menjadi suara, ppk tobelo suara digelembungkan menjadi suara. ppk tobelo utara yang semula suara digelembungkan menjadi suara. galena, ppk galena suara digelembungkan menjadi suara. galena selatan awalnya suara digelembungkan menjadi suara. galena barat awalnya suara digelembungkan menjadi suara. galena utara awalnya suara dari data ppkmenjadi suara: samsul hadi saksi adalah pimpinan ppp maluku utara, bahwa saksi melakukan telaah terhadap berita acara, dan ditemukan fakta ada menjadi nol serta terdapat penggelembungan untuk pan yeng tercatat kpu adalah suara namun seharusnya adalah suara, bahwa atas kekurangan suara ppp ini dan penggelembungan suara pan maka ppp tidak mendapatkan sisa kursi terakhir yakni kursi sedangkan perolehan suara pan yang benar menurut saksi adalah suara sedangkan suara ppp yang benar adalah sehingga berhak mendapat kursi yang ke menimbang bahwa untuk menguatkan sanggahan dalil permohonan pemohon, memohon dan turut memohon membantah dalil pemohon dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ppk, pemohon tidak mengajukan keberatan dan untuk mendukung dalil dalilnya turut memohon juga mengajukan bukti surattobelo dan kecamatan loloda kepulauan kabupaten halmahera utara, dan penggelembungan suara partai gerindra dan pan yang masing masing seharusnya berjumlah suara dan suara dengan selisih masing masing suara untuk partai gerindra dan selisih suara untuk panbanyuasin partai persatuan pembangunan kehilangan suara sebesar dengan rincian ppk banyuasin sebesar suara, ppk muara telang sebesar suara, ppk muara padang sebesar jadi yang seharusnya perolehan suara partai persatuan pembangunanmusi banyuasinoloda kepulauanemohon kecamatan loloda kepulauan tertulis (nol) suara dan kecamatan tobelo tertulis suara, namun turut memohon tidak mengajukan bukti yang sama model dan db dprd) sehingga tidak dapat dipertandingkan dengan bukti pemohon tentang penggelembungan partai gerindra bukti berupa dan da1galena baratorotai selatanrtai gerindra kecamatan galena barat tertulis suara, kecamatan morotai selatan tertulis suara, dan kecamatan tobelo suara. da memohon tidak ter bukti ter bukti suara tidak ter bukti aan ter bukti suara tidak ter bukti tidak ter bukti ter bukti suara ter bukti suara galena barat tt pemohon salah menghitung tidak ter bukti kepulauan iisartersui ter bukti suara ker yang digelembungkan. tentang penggelembungan pann seluruhnya tertulis suara., menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang disandingkan dengan buktikecamatan tobelo, untuk suara pemohon tertulis sejumlah suara dan kecamatan loloda kepulauan tertulis suara, sedangkan berdasarkan formulir yang merupakan hasil rekapitulasi turut memohon, ditemukan pengurangan suara pemohon untuk dua kecamatan yakni tobelo dan loloda kepulauan adalah untuk tobelo tertulis suara dan untuk loloda kepulauan tidak mendapat suara (nol) suara sesuai dengan bukti dan tt menimbang bahwa berdasarkan fakta dan uraian atas, maka ditemukan terjadinya pengurangan suara tingkat kpu halmahera utara dari perolehan suara pemohon tingkat ppk kecamatan tobelo dan kecamatan loloda kepulauan vide bukti tt dan tt sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon. menimbang bahwa atas dalil terjadinya penggelembungan suara partai gerindra kecamatan, maka mahkamah telah menilai bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan turut memohon melalui bukti tt tt dan tt maka untuk penggelembungan partai gerindra, mahkamah telah menghitung dengan cermat sebagaimana dalam tabel paragraf yang ter bukti hanya sejumlah suara. menimbang bahwa dalil permohonan pemohon tentang penggelembungan suara partai gerindra kecamatan menurut mahkamah hanya sejumlah suara oleh karenanya menurut hukum perolehan suara partai gerindra harus dikurangi dari suara. tentang kesalahan penghitungan pan menimbang bahwa mahkamah telah menghitung tiap kolom dalam form model dan db dprd provinsi vide bukti didapati perolehan suara pan seluruhnya tertulis suara namun. menimbang bahwa turut memohon telah salah melakukan rekapitulasi angka dalam formulir dan db seharusnya suara pan yang benar adalah sejumlah suara. menimbang bahwa dalil pemohon telah ter bukti menurut hukum untuk kehilangan suara kecamatan tobelo dan kecamatan loloda kepulauan serta adanya kesalahan penjumlahan suara pan yang benar sejumlah suara, maka menurut mahkamah, suara pemohon yang benar kecamatan tobelo sejumlah suara dan kecamatan loloda kepulauan sejumlah suara, sehingga jumlah suara pemohon untuk seluruhnya adalah suara. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas, mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk pan sejumlah suara, untuk partai gerindra sejumlah suara sedangkan untuk pemohon sejumlah suara. dprd kabupaten kota daerah pemilihan malukuabupaten maluku tengah dimana pemohon mendalilkan bahwa turut memohon salah menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah suara dari perolehan suara seharusnya sejumlah suara yang menyebabkan hilangnya suara pemohon sebesar suara desa ketemu, desa negeri lima, dan desa urang kecamatan leihitu. menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda s.d. dan tidak mengajukan saksisurat yang diberi tandaleihitueihitudesa kaihitu tertulis suara, desa negeri lima tertulis suara, dan desa urang tertulis suara. bukti tt berupa model da b dprd rekapitulasi lampiran model dprd kabupaten kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan suara calon anggota dprd kabupaten kota dari setiap tps dalam desa kantetsu kecamatan leihitu menujukkan perolehan suara pemohon tps sejumlah suara. namun pemohon tidak mengajukan bukti da b untuk desa keihitu kecamatan leihituantetsubukti pemohon tertulis suara, sedangkan bukti turut memohon tertulis (nol) suara vide bukti dan tt mahkamah juga menemukan kejanggalan pada bukti turut memohon tt dimana penjumlahan total perhitungan suara sah seluruh parpol adalah suara, padahal dalam berita acara pada formulir bukti tt tertulis suara sehingga tidak sesuai dengan berita acara. ditemukan pula pada halaman akhir bagian tanda tangan pemohon tidak para dengan layak. bukti berupa formulirnegeri lima kecamatan leihitu, bukti pemohon sama dengan turut memohon yang juga diberi tanda tt perolehan suara pemohon desa negeri lima sama sama bertuliskan suaraurangtertulis berjumlah suara dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps maupun saksi parpol, bukti turut memohon perolehan suara pemohon tertulis (nol) yang ditandatangani oleh anggota kpps serta beberapa saksi partai politik. menimbang bahwa berdasarkan uraian pada angka dan angka tersebut atas, menurut mahkamah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh turut memohon dalam mereka perolehan suara pemohon desa kaihitu sesuai dengan formulir dan tps bukti pemohon tertulis suara namun dalam formulir dan tps bukti turut memohon tt tertulis (kosong), menimbang bahwa berdasarkan alat bukti pemohon yang sama dengan bukti turut memohon tt perolehan suara pemohon desa negeri lima tertulis tetap sama suara. menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut atas, dalil permohonan pemohon beralasan untuk desa kaihitu tps perolehan suara pemohon adalah berjumlah suara sehingga secara keseluruhan perolehan suara pemohon yang benar menurut mahkamah adalah berjumlah suaraterjadi penggelembungan untuk caleg nomor urut atas nama drs. sleman bin dari yang pada rekapitulasi tingkat ppk memperoleh suara total suara dan seharusnya sejumlah suara, caleg nomor urut atas nama ir. zulkifli him sejumlah suara, dan caleg nomor urut atas nama burhanuddin, bt, yang ditetapkan sejumlah suara namun berdasarkan berjumlah suaraserta mengajukan seorang saksi bernama kaharuddin yang merupakan koordinator saksi caleg nomor urut yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pengurangan angka drs. sulaiman bin darijumlah keseluruhan suara drs. sulaiman bin daritt sampai dengan tt menimbang bahwa bukti pemohon yakni sampai dengan yang berisi formulir model dan dari semua tps namun tidak menerangkan dengan jelas dimana kehilangan suara terjadi. menimbang bahwa pemohon juga tidak konsisten mendalilkan kehilangan suaranya dalam polita dan pelita, cast dalil permohonan pemohon mengenai kesalahan rekapitulasi caleg nomor urut dari partai pemohon yakni ir. zulkifli him, sejumlah suara untuk kemudian dikurangi suara, namun pada polita pemohon tetap mendalilkan suara sebagai suara caleg nomor urut atas nama ir. zulkifli him. menimbang bahwa berdasarkan uraian bukti dan fakta atas, mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat mem buktikan terjadinya kesalahan penghitungan yang diderita oleh pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolakdimana terdapat perbedaan antara perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh turut memohon sejumlah padahal pemohon mendalilkan suara yang benar adalah suara sehingga selisih perolehan suara pemohon adalah suara yang dirinci ppk mario, ppk memajang dan ppk template sebagaimana tabel berikut bawah ini: nandan tidak mengajukan saksi. menimbang bahwa memohon dan turut memohon telah mengajukan bantahan atas dalil permohonan pemohon damarissa, kecamatan memajang, dan kecamatan templatemakassar, jumlah perolehan suara pemohon kecamatan marissa sejumlah suara, kecamatan memajang sejumlah suara, kecamatan template sejumlah suara dengan total perolehan partai pemohon sejumlah suara. bukti berupa formulirecamatan memajangsejumntu lubang kecamatan memajang, perolehan suara pemohon sejumlah suara, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon tt tertulis suara pemohon adapenambangan desa marissapada bukti pemohon, halaman berita acara tidak diisi dengan lengkap dan halaman akhir hilang sehingga tidak dapat diketahui total akhir jumlah suara sahrombongbukti turut memohon hanya ditandatangani pada halaman berita acara namun tidak ditandatangani oleh seluruh anggota kpps dan saksi parpol pada bagian perolehan parpol dihalaman selanjutnya. menimbang bahwa pemohon tidak melampirkan model da b yang merupakan formulir rincian rekapitulasi kelurahan desa tiap kecamatan tps yang ada maka mahkamah tidak dapat melakukan penghitungan secara akurat rincian hasil rekapitulasi penghitungan tiap tps yang sahkan oleh masing masing. menimbang bahwa alat bukti pemohon yakni sampai dengan maupun alat bukti turut memohon yakni sampai dengan halaman berita acara tidak diisi dengan lengkap, halaman akhir hilang, sehingga tidak dapat diketahui total akhir jumlah suara sah, dokumen yang demikian tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara guo karena tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga menurut mahkamah harus dikesampingkan. menimbang berdasarkan uraian fakta fakta diatas, maka mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan dan harus ditolak. daerah pemilihan kota makassarota makasar yang terdiri dari kecamatan manggala dan kecamatan panarukan telah terdapat selisih perhitungan suara pada tingkat ppk sebesar suara antara perolehan suara partai persatuan pembangunan sebesar suara dan partai keadilan dan persatuan indonesia sebesar suara,ota lubuk linggau, c.nabupaten musi rawas partai mendapat usman token mendapat ahmad yani, s.hmusi rawas, partai persatuan pembangunan kehilangan suara sebesar dengan rincian ppk bts ulu sebesar suara, ppk muara lakitan sebesar suara, jadi yang seharusnya perolehan suaraota makassar, model da b kabupaten kota, dan model da ppk, serta pemohon tidak mengajukan saksi:ahwa bukti sampai dengan berupa formulir model dprd rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan umum anggota dprd kota makasar untuk kecamatan manggala dan panarukan, berupa formulir da b kecamatan panarukan dan kelurahan kecamatan manggala serta model kabupaten kota. bukti turut memohon yang sama dengan bukti pemohon yakni tt. sampai dengan tt. untuk kecamatan manggala dan tt. sampai dengan tt. untuk kecamatan panarukan, bahwa bukti berupa da dprd perolehan suara pemohon kecamatan panarukan. bahwa bukti berupa da dprd perolehan suara pemohon desa manggala untuk desa manggala, dan jumlah suara desa lainnya bukti turut memohon tt2. sampai dengan tt. sama dengan rekapitulasi dalam bukti pemohon yakni menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta atas, menurut bukti perolehan suara pemohon adalah suara sedangkan bukti tt. perolehan suara pemohon justru lebih tinggi yakni sejumlah suara, demikian juga bukti perolehan suara pemohon adalah suara demikian juga bukti tt. perolehan suara pemohon adalah suara. menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, ter bukti dalil dalil permohonan pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkanar, terdapat suara pemohon sejumlah suara yang belum dimasukkan dalam rekapitulasi yaitu kelurahan pulau kodingareng dan kelurahan barang candi kecamatan ujung tanahp 15a berupa formulir model dprd kab kota dan lampiran model da dprd kab kota, serta satu orang saksi yang memberikan keterangan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: arah bahwa ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh kpps, dengan memberikan (dua) suara untuk dua centang dalam satu surat suara untuk parpol dan caleg, bahwa kpps melakukan hitung ulang karena ada perbedaan saksi dan panas adanya suara dari ppp kehilangan suara, serta tidak ada kesaksian sebabkan kpud tidak boleh menjadi saksi dan bawaslu tidak memiliki,berupa dari tps tps dan tps kecamatan kodingareng didapatkan perolehan suara pemohon tps tps tersebut masing masing adalah dan suara, tt sampai dengan tt masing masing perolehan untuk tps tps dan tps masing masing dua suara, tps tidak diketahui dan tps tidak dilampirkan. bukti sampai dengan berupa dari tps tps dan tps kecamatan barang jadi, didapatkan perolehan suara pemohon tps tps tersebut masing masing adalah dan suara, bukti yang sama juga diperoleh dari tt sampai dengan tt yang merupakan dari tps tps dan tps masing masing adalah suara yang berbeda dengan bukti pemohon atau turut memohon. bukti berupa db dprd kabupaten kota makassar, jumlah perolehan suara pemohon sejumlah suara. bukti berupa da dprd kabupaten kota jumlah perolehan suara pemohon yakni suara. menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta atas, pemohon tidak bisa mem buktikan dalil permohonannya oleh karena itu, permohonan pemohon harus dikesampingkan. daerah pemilihan jeparajepara mengenai penggelembungan suara caleg nomor urut atas nama anas hafidz yang menurut turut memohon memperoleh suara sehingga merugikan suara caleg nomor urut atas nama harmoni, s.e, yang memperoleh suara sejumlah suara dengan rincian penggelembungan. menimbang untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda dan serta tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa untuk membantah dalil permohonan pemohon, turut memohon mengajukan bukti yang diberi tanda tt s.d. tt dan tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa selanjutnya mahkamah mempertimbangkan dalil dalil permohonan pemohon, dan mahkamah telah memeriksa bukti pemohon yang relevan dalam perkara guo, serta menemukan fakta fakta sebagai berikut: bukti berupa model dan da dprd kabupaten kota rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd serta suara tidak sah tingkat ppk kecamatan pelanggan desa krasak, perolehan suara caleg nomor tertulis sejumlah suara sedangkan caleg nomor tertulis sejumlah suara. perolehan suara desa torso, caleg nomor tertulis sejumlah suara dan caleg nomor tertulis sejumlah suara, bukti berupa model dan desa baru, perolehan suara caleg nomor urut sejumlah suara, sedangkan perolehan suara caleg nomor urut sejumlah suara: lampiran bukti yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalilnya bahwa desa baru suara caleg nomor digelembungkan menjadi suara, adalah sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah, menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas yang ditemukan atas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut bukti bukti pemohon selebihnya, mahkamah berpendapat pemohon tidak berhasil mem buktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan: daerah pemilihan lhokseumawe menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah terjadi kesalahan penghitungan suara pemohon yang menurut hasil penghitungan kip nad, pemohon memperoleh suara, dan kehilangan sejumlah suara. seharusnya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sejumlah suara sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: tps4 desa muria sebesar uimareai tps4 desa kedua sunda tps desa paya bii tps desa utenkot ooo hahpemohon tidak mengajukan saksi. setelah meneliti bukti bukti surat tersebut secara cermat, mahkamah menemukan fakta berikut ini: tps tps desa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kehilangan suara pemohon, tidak ditunjukkan adanya data penghitungan suara sesuai dengan formulir model kecuali desa paya punteuet tps sampai dengan tps yang menunjukkan perolehan suara pemohon sejumlah suara akan tetapi formulir da dprd kecamatan muara dua, lhokseumawe angka tersebut tercatat hanya suara, bukti bukti pemohon yang terdiri dari bukti sampai dengan bukti merupakan, sehingga data yang tercantum dalam bukti sampai dengan tersebut tidak dapat diperiksa kebenarannya, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat mem buktikan dalil permohonan pemohon harus dikesampingkan: daerah pemilihan serdang bedagai menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah selisih penghitungan suara dapil pelajaran yang ditetapkan oleh ppk pelajaran dan perbaungan untuk caleg nomor urut atas nama nur alamsyah dengan caleg nomor urut atas nama ibrahim dengan perincian sebagai berikut: kpu pemohon kpu pemohon dea 1m3| ter wat7| 7a8| menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat s.d. serta mengajukan satu orang saksi bernama ahmad susanto yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pengurangan suara dan kesalahan kesalahan yang terjadi sejumlah desa kecamatan pelajaran dan perbaungan sehingga caleg nomor urut atas nama ibrahim seharusnya mendapatkan suara sejumlah suara dan caleg nomor urut atas nama nur alamsyah mendapatkan suara. menimbang bahwa untuk membantah dalil pemohon, turut memohon mengajukan jawaban, alat bukti surat tt sampai dengan tt yang pada pokoknya menerangkan mengenai perolehan suara pada tingkat kpu: menimbang bahwa setelah meneliti bukti bukti surat tersebut secara cermat, mahkamah menemukan fakta berikut ini: pada lampiran model da dprd kabupaten kota kecamatan penjajahan perolehan caleg nomor sejumlah suara dan suara caleg nomor adalah suara dengan banyak tanda bekas penghapusan suara (tip ex). pada bukti model da dprd kabupaten kota kecamatan perbaungan perolehan suara caleg nomor sejumlah suara sedangkan caleg nomor sejumlah suara. pada bukti model kabupaten serdang bedagai perbaungan perolehan suara caleg nomor sejumlah suara, sedangkan caleg nomor sejumlah suara, pelajaran perolehan suara caleg nomor sejumlah suara, sedangkan caleg nomor sejumlah suara, yang ditandatangani oleh ketua dan tiga anggota kpud kabupaten serdang bedagai serta sejumlah saksi parpol. bukti tt model dprd kab kota menujukkan perolehan suara caleg nomor urut sejumlah suara, sedangkan caleg nomor urut sejumlah suara, menimbang bahwa angka angka yang didalilkan oleh pemohon tidak sama dengan bukti yang diajukan oleh pemohon sendiri yaitu bukti maupun maka mahkamah menilai bahwa pemohon tidak dapat mem buktikan dalil dalil permohonan pemohon secara sah dan menyakinkan sehingga permohonan pemohon harus ditolak. daerah pemilihan kota binjai menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah adanya penggelembungan untuk partai gerindra kelurahan nangka dan kelurahan jati karya serta pengurangan suara pemohon kelurahan nangka sebagaimana tabel bawah ini: dan kpu pemohon gerindra ditulis petikan asp ampas gerindra ditulis ppp nangka aoa ppp ditulis menimbang bahwa memohon dan turut memohon telah memberikan jawaban untuk membantah dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkanmenimbang bahwa untuk mendukung permohonan pemohon mengajukan bukti surat s.d. serta mengajukan empat orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: asahan trisnaweli saksi membenarkan bahwa dari hasil rekapitulasi ppp tps kelurahan nangka berjumlah suara yang terdiri dari suara partai suara dan suara dari caleg nomor suara dari caleg nomor suara dari caleg nomor suara dari caleg nomor dan suara dari caleg nomor sehingga total suara ppp adalah suara dan terjadidian kasar saksi menerangkanperolehan suara partai gerindra kota binjai untuk kelurahan jati karya sesuai form adalah suara, tetapi sampai ppk sedangkan ketika sudah ppk berubah menjadi suara dan ada penambahan sebanyak suara tps kelurahan jati karya,uara ppp seharusnya sehingga total suara ppp kelurahan nangka sebesar suara, tetapi ppksedangkan apabila dilihat data saksi partai gerindra hanya memperoleh suara, khairul syam tps jati karya binjai utara, gerindra memperoleh suara sedangkan ppp sebanyak suara: menimbang, terhadap permohonan pemohon, memohon dan turut memohon mengajukan jawaban tertulis yang didukung dengan bukti surat tt sampai dengan tt dan tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa mahkamah telah meneliti dengan cermat alat alat bukti pemohon maupun turut memohon dirangkaikan dengan keterangan saksi dan menemukan fakta fakta sebagai berikut: berdasarkan formulir model da dprd kabupaten kota suara partai gerindra kelurahan nangka sejumlah suara sedangkan suara pemohon sejumlah suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota kpps dan beberapa orang saksi partai politik, namun dalam penjumlahan perolehan suara sah berjumlah suara sedangkan dalam berita acara ba) jumlah suara sah adalah suara, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah pada dan penjumlahan total suara sah tiap tps. bukti yang merupakan formulir dari tps sampai dengan tps kelurahan nangka didapatkan penjumlahan suara pemohon yakni suara dengan catatan bahwa tps16 bukti tidak lengkap pada bagian hasil rekapitulasi suara pemohon. penjumlahan yang ditemukan sesuai dengan dalil permohonan pemohon tentang kekurangan sepuluh suara kelurahan nangka. sedangkan pada bukti yang sama dari turut memohon yakni dari tiap tps kelurahan nangka yakni dari tiap tps kelurahan nangka, mahkamah mendapatkan penjumlahan suara dan bukan suara sebagaimana yang direkam dalam da dprd. menimbang bahwa pemohon tidak bisa mem buktikan penggelembungan suara partai gerindra dan hanya mampu mem buktikan kehilangan suara pemohon kelurahan nangka, maka mahkamah menilai bahwa permohonan pemohon sepanjang perolehan suara pemohon sejumlah suara kelurahan nangka adalah beralasan. menimbang bahwa menurut mahkamah perolehan suara pemohon yang benar adalah suara. daerah pemilihan kota rejang lebong menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah keberatan pemohon atas penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh turut memohon sebesar suara yang menurut pemohon seharusnya adalah suara sehingga terjadi pengurangan sebesar suara yang disebabkan kesalahan memasukkan perolehan tps yang memperoleh suara dan tps memperoleh suara untuk caleg nomor urut atas nama faizal. menimbang bahwa memohon turut memohon telah mengakui adanya kebemohosuara bukan sebesar suara sebagaimana diajukan pemohon, oleh karena itu permohonan kewenangan mahkamah bahwa berdasarkan ketentuan uud juncto tentang mahkamah konstitusi republik indonesia juncto hurufkedudukan hukum bahwa berdasarkan ketentuan uumohon adalahr sebagai pemohon: partai:partai persatuan pembangunan suara, dengan rincian sebagai berikut partai mendapat usman token mendapat ahmad yani, sh, mendapat kh. moersjied @orie indra mendapat drs. anwar malik mendapat nordiana mustafa, mendapat syafruddin mendapat fatimah euro, sh, cn, mendapat afrizal arifin mendapat ir. mirza basa mendapat jumlah perolehan suara bahwa seharusnya perolehan partai persatuan pembangunan suara bahwa menurut pemohon sesungguhnya hasil akhir perolehan suara partai persatuan pembangunan berjumlah: menetapkan perolehan suara caleg nomor urut darisumsel yaitu caleg nomor ahmad yani, sh, mhmenimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti s.d. serta mengajukan satu orang saksi bernama yunani yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara caleg ppp nomor urut atas nama faizal dari ppp adalah suara: menimbang bahwa turut memohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tt sampai dengan tt dan tidak mengajukan saksi. menimbang bahwa pihak terkait, partai keadilan sejahtera juga melakukan bantahan terhadap dalil permohonan pemohon dan mengajukan alat bukti surat pt sampai dengan ptberdasarkan bukti berupa salinan putusan pengadilan negeri curup yang pokoknya telah memutus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh ketua dan dua anggota kpps yang telah mengurangi perolehan caleg nomor urut atas nama faizal. tps desa cawang lama yang memperoleh suara dan tps desa air dukuh yang memperoleh suara. jumlah suara pemohon da dprd kabupaten kota dalam bukti perolehan suara caleg nomor urut total tertulis suara dengan perincian desa cawang lama tidak terlihat dengan jelas (kabur) karena ada goresan yang menghilangkan jumlah suara. jumlah suara pemohon bukti tt yakni berita acara pembukaan kotak suara yang ditanda tangani jabatan kepolisian, unsur ppk rejang lebong, dan saksi saksi, didapati bahwa turut memohon telah salah memasukkan perolehan suara untuk caleg nomor urut ata nama faizal. namun perolehan suara partai pemohon adalah tetap. saksi pemohon hanya mengakui adanya perbedaan jumlah suara untuk caleg nomor urut dan tidak menyatakan terjadinya pengurangan suara partai pemohon, menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut atas, mahkamah menilai bahwa terhadap adanya kesalahan penulisan dalam kolom caleg nomor urut atas nama faizal adalah ter bukti menurut hukum bahwa suara caleg pemohon atas nama faizal suaranya tertukar dan benar suara sejumlah suara adalah milik faizal sehingga perolehan suara pemohon adalah tetap berjumlah suara. oleh karena itu dalil permohonan pemohon tentang pengurangan suara sejumlah suara g.g caleg pemohon atas nama faizal ter bukti menurut hukum namun perolehan suara pemohon adalah tetap sejumlah suara. daerah pemilihan kabupaten kerawarawang yang oleh memohon ditetapkan memperoleh suara, padahal seharusnya suara, sehingga terdapat selisih suara. pkb memperoleh suara, padahal seharusnya suara, sehingga terdapat selisih suara,empat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi mochtar sumantri menerangkan apa yang disebutkan dalam permohonan yaitu mengenai kehilangan suara ppp sebanyak suara, sedangkan apa yang diterangkan dalam permohonan pemohon berdasarkan alat bukti pemohon tersebut atas, telah nyata nyata berdasarkan alat bukti yang tidak sah menurut hukum, sehingga kesaksian mochtar sumantri, tidak dipertimbangkan: saksi supriatna bin sapi tidak menerangkan secara rinci mengenai hilangnya suara ppp sebanyak bagi ppp suara dan penggelembungan suara untuk pkb, sehingga tidak dapat memperkuat dalil dalil pemohon, saksi endang sopan bin karna dan bahrain tidak juga dapat memperjelas kehilangan suara bagi ppp dan penggelembungan suara bagi pkb, sehingga kesaksiannya tidak dapat digunakan untuk memperkuat dalil dalil pemohon, menimbang bahwa untuk membantah permohonan pemohon, memohon telah mengajukan jawaban tertulis dan mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi tanda bukti tt s.d tt namun tidak mengajukan saksi:telah terjadi pengurangan suara pemohon berjumlah suara, dan penggelembungan pkb sejumlah suara, bahwaverifikasi surat bukti pemohon kecamatan tps pps form angka form angka keterangan ppk desa batubara tps da b tidak valid sah karena jumlah kutaampel suara sah dan suara tidak sah antara lampiran terakhir tidak cocok dengan rekap hasil penghitungan suara pada halaman depan batubara da dab rekaman salah karena angka seperti angka dan banyak coretan, perolehan suara masing masing caleg ppp antara da b dan berbeda, sehingga surat bukti tidak dapat dinilai batubara dab perolehan masing masing caleg karyamakmur pada dab dibanding dengan da tidak sama dan jumlah akhir tidak sama, sehingga alat bukti ini tidak dapat dinilai tanjung sari da tanjung sari tidak lengkap, clear jumlah suara sah dan tidak sah antara suara sahtsuara tidak sah pada lampiran lembaran terakhir dengan rekap hasil penghitungan tidak sama dengan jumlah angkanya, sehingga konsisten dan alat bukti tidak sah menurut hukum clear da da jumlah sama dengan pama pemohon, alat bukti tidak ada bukti, sehingga tidak dapat dibanding opt bs: kertamutti yang benar sehingga alat tps bukti tersebut tidak bisa dibanding i7| kedungjeruk |(d menimbang bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti pemohon tersebut atas ternyata ditemukan alat bukti pemohon tidak memenuhi validitas sebagai alat bukti, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil dalil pemohon: menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati keterangan pemohon, turut memohon memverifikasi alat alat bukti, saksi saksi pemohon, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tidak dapat buktikan. oleh sebab itu permohonan pemohon tidak cukup beralasan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan, menimbang bahwa oleh karena bukti bukti tersebut atas menyangkut klaim pemohon ppp) sebesar suara, maka klaim tersebut tidak dapat buktikan melalui dalil dalil pemohon, oleh karena alat bukti yang digunakan tidak memenuhi syarat validitas sah:, menimbang bahwa mengenai penggelembungan pkb sebanyak suara pada tps desa batubara, pemohon tidak bisa menunjukkan data pembanding sehingga data pembanding itu menunjukkan angka yang sebelum digelembungkan dengan angka dan setelah digelembungkan dengan angka padahal bukti model memohon pada tps pada batubara setelah diteliti merupakan bukti yang sah menurut hukum karena diisi dengan lengkap rincian angka perolehan partai setelah dijumlah, baik pada sertifikat hasil penghitungan suara lembar pertama dan lembar terakhir jumlahnya sama yaitu menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil pemohon tentang kehilangan suara sejumlah suara dan penggelembungan pkb tps batubara tidak ter bukti, maka mahkamah tidak perlu meneliti lebih lanjut bukti bukti pemohon: menimbang bahwa oleh karena bukti bukti yang disampaikan oleh pemohon tentang pengurangan suara bagi pemohon tidak sah, serta tidak dapat mem buktikan penggelembungan bagi suara pkb, maka mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti bukti yang lain, sehingga dengan demikian permohonan tidak beralasan hukum. daerah pemilihan kota bandubandung sejumlah suara, tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon sejumlah akibat hal tersebut pemohon kehilangan suara. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat s.d. serta limatoko supriatna bahwa berdasarkan masing masing ppk, total suara ppp adalah suara pada kecamatan regal suara ppp berdasarkan berjumlah namun yang disampaikan hanya bahwa atas perbedaan angka tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada ketua ppk dan mendapat jawaban bahwa terjadi karena kesalahan entri, bahwa saksi membenarkan bahwa perolehan suara ppp dapil bandung adalah suara, adang muharram, s.sos saksi pemohon ppk kecamatan rana sari. tps kelurahan cipemokolan kecamatan rana sari terjadi penggelembungan suara, pada tanggal april kecamatan rana sari ppk dilaksanakan rekapitulasi ppp memperoleh suara sebanyak tetapi pada saat penandatanganan berita acara pada tanggal april suara pemohon berubah menjadi suara, oleh karenanya pemohon kehilangan suara, suara ppp hilang delapan tps, serta ada penambahan suara untuk pkb tps, bahwa tps kelurahan darat kecamatan rana , sehingga total kehilangan suara pemohon kecamatan rana sari adalah suara, berdasarkan rekap tingkat ppk suara pemohon yang seharusnya berjumlah berubah menjadi rana juliansyah, saksi ppk bandung kidul berdasarkan data yang saksi miliki, bahwa ppp untuk kelurahan kujang sari memperoleh suara, namun setelah ditanda tangani berubah menjadi sehingga ppp kehilangan bahwa: doni dwi rondoni, saksi ppk regal menurut berita acara ppk, bahwa suara ppp kecamatan regal memperoleh suara, namun setelah dihitung kpu kota bandung berkurang menjadi suara, sehingga suara ppp hilang suara, yosef sampul anwar akbar, s.ag, saksi pleno kpu bahwa terdapat dua kasus dalam pleno kpud kota bandung, yaitu hilangnya suara, dan adanya penurunan angka kecamatan regal dari dan kpu menjadi itu: bahwa sejumlah suara ppp untuk dapil seharusnya adalah namun kpud menjadi suara, bahwa saksi telah melakukan koreksi melalui ppk dan didapatkan angka final, sebanyak untuk yang semula bahwa saksi melakukan komplain untuk mempertanyakan hilangnya suara, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon,erdasarkan bukti berupa da dprd kab kota kecamatan regalrana saribandung kidul, kelurahan kujang sari pemohon memperoleh suara, sedangkan turut memohon tidak mengajukan bukti lawan, menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut pada angka sampai dengan angka pada paragraf terungkap bahwa pada bukti pemohon benar memperoleh suara bukan suara bukti tt sedangkan pada bukti pemohon memperoleh suara bukan memperoleh suara bukti tt pada bukti perolehan suara pemohon sesuai dengan penetapan turut memohon berjumlah suara. oleh karena itu dalil dan alasan pemohon beralasan telah kehilangan suara yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat ppk kecamatan regal sejumlah suara, sedangkan kecamatan rana sari tingkat ppk pemohon kehilangan suara yang tidak dimasukkan rekap suara sejumlah suara, untuk kelurahan kujang sari kecamatan bandung kidul suara pemohon tetap memperoleh suara. menimbang bahwa menurut mahkamah berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi telah ter bukti menurut hukum permohonan pemohon beralasan menurut hukum, menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon beralasan mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon yang sah adalah suara. daerah pemilihan kabupaten tanggamustanggamus terdapat perbedaan penghitungan suara yang dilakukan oleh turut memohon yang menetapkan perolehan suara pemohon sejumlah suara, dan perolehan suara pkb sejumlah suara. pemohon mendalilkan bahwa suara pemohon yang benar sejumlah suara dan suara pkb yang benar sejumlah suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara partai pemohon sejumlah suara dan penggelembungan pkb sejumlah suara. menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sampai dengan serta dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: johan arifin, saksi ppp kpu saksi adalah saksi ppp kpu bahwa pada pleno kpu menetapkan perolehan ppp sebanyak suara dan partai pkb ditetapkan suara. padahal hasil sebetulnya ppp itu seharusnya berjumlah kemudian pkb suara, bahwa ada kesalahan rekap dari pada ppk tiga kecamatan, yaitu kecamatan pedengsewu, kecamatan pagelaran, dan kecamatan punggung, misalnya kecamatan pedengsewu desa podomoro suara tps hasil suara pkb berjumlah namun kemudian ppk model da menjadi suara, sehingga ada kenaikan suara. kemudian pedengsewu selatan, hasil dari pada pleno suara pkb tetapi pleno ppk model da1 menjadi suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak kemudian desa pagarisuk hasil dari pada model tps adalah tetapi hasil pleno ppk model da1 menjadi sehingga ada penambahan suara. kemudian kecamatan pagelaran desa giri tunggal model berjumlah tetapi hasil pleno ppk model da1 menjadi suara, sehingga pkb ditambah suara lagi. kemudian, desa tegalsari hasil model sebanyak suaraitu ada penambahan pkb sebanyak suara. kemudian, kecamatan pedengsewu ada penambahan pkb suara, punggung ada penambahan pkb suara: bahwa terjadi pengurangan suara ppp kecamatan pedengsewu khususnya desa pedengsewu utara, seharusnya model sejumlah suara kemudian, hasil pleno ppk model da1, pleno kpu menetapkanpkb suara dan ppp suara dengan selisih suara, anwar marsigit, saksi ppp ppk pagelaran saksi adalah saksi ppp ppk pagelaran bahwa saksi memperkuat keterangan johan arifin (saksi ppp) atastertulisuntuk partai pemohon dan penggelembungan suara untuk pkbpenggelembungan pkb bukti berupa formulir pemohon dari tps sampai dengan tps kecamatan pucung suka mulya, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon yakni bukti tt13, perolehan suara pkb menurut bukti pemohon sejumlah enam suara, sedangkan menurut bukti turut memohon sejumlah suara dengan catatan bahwa bukti pemohon pada lembaran tps dan tps yang tidak diisi. bukti berupa formulir pemohon dari tps sampai dengan tps kecamatan pringsewu desa podomoronamun, dalam polita permohonan pemohon telah didalilkan bahwa suara pkb kecamatan pringsewu desa fajar suk adalah suara. kehilangan suara ppp.sumatera selatan tahun komisi pemilihan umum provinsi sumatera selatan untuk daerah pemilihan sumatera selatan formulir model dpr): bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat pemilu komisi pemilihan umumbanyuasin pemilu tahun komisi pemilihan umum kabupaten banyuasin untuk pemilu anggota dpr daerah pemilihan sumatera selatan formulir model dpr)kabupaten musi rawas formulir model db dpr ri), bukti rekapitulasiuntuk daerah pemilihansuara tahun kecamatan kemuning kemuning ppk kecamatan kemuning kota palembangdaerah pemilihan sumatera selatan formulir model da dpr): bukti berupa berupa formulir pemohon dari tps sampai dengan tps kecamatan pucung desa tanjung herandengan catatan bahwa dalam formulir tps dan tps bukti pemohon tidak terisi sama sekali. bukti berupa formulir pemohon dari tps sampai dengan tps kecamatan pucung desa kayu hubbukti berupa formulir pemohon dari satu tps kecamatan pucung desa binjai wangi, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon yakni bukti tt perolehan suara pemohon tertulis suara, sedangkan perolehan suara pemohon bukti tt tertulis sama yakni suara sehingga tidak ada selisih. menimbang bahwa berdasarkan bukti yang dihitung dari seluruh bukti pemohon didapati perolehan suara pkb sejumlah suara yang sama dengan bukti turut memohon tt sedangkan dalam polita pemohon mendalilkan suara pkb adalah suara tidak terbukti menurut hukum. menimbang bahwa berdasarkan bukti dan bukti turut memohon yakni tt maka dalil pemohon bahwa telah terjadi selisih suara tidak dapat buktikan disebabkan perolehan suara dalam dua rekapitulasi tersebut adalah sama. menimbang bahwa pemohon tidak mampu mem buktikan dalil terjadinya penggelembungan untuk pkb dan tidak mem buktikan secara sah dan menyakinkan disebabkan dalam bukti sampai dengan berupa model dprd kabupaten kota, hanya pada daerah pringsewu selatan aja yang terjadi perbedaan suara antara dan dprd, sedangkan pengurangan suara bagi pkb tidak cukup signifikan bagi pemohon untuk mendapatkan kursi daerah pemilihan tanggamus. menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta atas, dalil permohonan pemohon tidak dapat diterima. daerah pemilihan kabupaten kapuas permohonan untuk daerah pemilihan kabupaten kapuas telah dicabut oleh pemohon pada persidangan tanggal mei daerah pemilihan kabupaten kapuaspuas kecamatan selat sebanyak suara, mana caleg nomor atas nama ir. ardiansyah memperoleh suara, dan caleg nomor atas nama nasrani memperoleh suara. pemohon mendalilkan bahwa tidak sependapat dengan penghitungan memohon untuk caleg nomor atas nama ir. ardiansyah tps desa sei jangkit yang memperoleh suara, karena suara tersebut merupakan hasil rekayasa ir. ardiansyah dengan cara merubah yang belum dihitung ppk kecamatan selat untuk dibawa tempat kediaman jalan trans kalimantan rt. kelurahan selat ulu kecamatan selat kabupaten kapuasab kota dan lampiran dprd kab kota, model da dan db dprd kab kota serta empat saksi yang memberikan keterangan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: rahmad raffi ketua kpps tps sei jangkit, selat, kapuas, kalteng terjadi penggelembungan suara caleg nomor atas nama ir. ardiansyah mm, dari suara menjadi suara tps desa sei jangkit. saksi melihat hasil rekap kpud juga suara. selain merubah suara ir. ardiansyah, yudi adam juga mengubah suaranya sendiri. pada waktu melakukan perubahan ada orang lain yang melihatnya, yaitu anggota kpps dan petugas lintas: hasrulsani, s.h., saksi mengetahui bahwa kotak suara tps dibawa tempat ardiansyah dan ada perubahan. suara pppzaenal abidin, saksi ppp ppk saksi adalah saksi dari pemohon tps dari ppp tps kotak suara sudah diserahkan ppk pada malam hari sekitar jam saksi tidak menyaksikan ketika kotak ppk dibawa rumah ardiansyah, caleg nomor alfianoor, ketua kpps tps desa pulang mulai saksi membenarkan keterangan ppk zaenal abidin): saksi tidak menandatangani hasil pleno ppk karena tidak sesuai dengan berita acara suara pemohon tps ada terdiri dari suara untuk caleg nomor dan suara untuk caleg nomorberupa model dprd kabupaten kota.d. berupa formulir model dprd kab kota, dprd kab kota, model da dan db dprd kab kota, dibandingkan dengan bukti turut memohon tt yaitu formulir model db dprd kab kota.model pemohon s.d. telah ternyata ter buktipada bukti pemohon dan perolehanmenimbang bahwa berdasarkan bukti berupa form tps desa keramat kecamatan selat perolehan suara caleg pemohon nomor atas nama nasrani memperoleh suara sedangkan caleg nomor tidak memperoleh suara, maka menurut hukum dalil pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut pada angka s.d angka paragraf menurut mahkamah sesuai dengan bukti s.d tidak diajukan kontra bukti bukti oleh turut memohon terkecuali pada bukti dan dengan tt perolehan suara masing masing caleg pemohon nomor berjumlah suara, sedangkan caleg nomor berjumlah suara. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tentang terjadinya perubahan angka perolehan caleg nomor dengan cara merubah hasil rekap yang dilakukan oleh yudi adam dirumah caleg nomor ir. ardiansyah dengan menulis angka bagi caleg nomor tersebut, sekaligus yudi adam merubah untuk dirinya sendiri, menurut mahkamah dalil permohonan pemohon tersebut ter bukti benar dan bersesuaian dengan keterangan saksi saksi tersebut atas sehingga oleh karenanya menurut hukum perolehan suara sejumlah suara untuk caleg nomor atas nama ir. ardiansyah harus dibatalkan. menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut atas mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil dalil pemohon selebihnya dan selanjutnya menyatakan perolehan suara yang benar menurut hukum. menimbang bahwa perolehan suara yang benarkabupaten lombok timulombok timur perolehan suara ppp adalah suara, sedangkan pkb memperoleh suara namun karena terjadi penggelembungan suara sejumlah suara pada caleg nomor pkb desa rumput kecamatan pringgabaya yang kebolehannya bertambah menjadi suara: menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat s.d. dan mengajukan tiga orang saksi yaitu: sudan, ketua ppk pringgabaya bahwa benar caleg nomor pkb memperoleh suara setelah dilakukan pengecekan ulang tps desa rumput, pengecekan tersebut disaksikan oleh panas dan saksi parpol.data tersebut diperoleh saksi dari penelusuran suara yang ada form tps tps: nur ihsan bahwa benarpada waktu pleno tingkat ppk, suara pkb bertambah menjadi suara, .198jpada pokoknya menerangkan perolehan pemohon berjumlah suara sesuai dengan keputusan turut memohons.d. berupa formulir model dprd kab kota dan lampiran model dprd kab kota mulai tps tps desa kerucut kecamatan pringgabaya dibandingkan dengan bukti turut memohon tt dan tt yaitu formulir model da dprd kab kota kecamatan pronggabaya dan formulir model db dprd kab kota kabupaten lombok timur, dan dibandingkan dengan bukti pihak terkait pt pt berdasarkan pertandingan alat alat bukti pemohon, turut memohon, pihak terkaitpemohon s.d. telah ternyata terbukti perolehan suara pkb atas nama saudi caleg nomor berjumlah suara, berdasarkan data dari tps sampai dengan tps desa kerucut perolehan suara caleg nomor pkb, tps tps2 tps3 tps4 tps5 tps6 tps7 tps8 tps tps10 tps tps tps tps pada bukti turut memohon tt dan tt telah ternyata terbukti pada formulir da (tt perolehan suara pkb atas nama saudi caleg nomor berjumlah suara, sedangkan pada formulir db (tt perolehan suara caleg nomor pkb berjumlah suara. pada bukti pihak terkait pt s.d. pt tidak diperoleh gambaran yang jelas tentang selisih angka yang dipersengketakan mengingat bukti pt s.d. pt berupa formulir dprd kab kota tps tps desa sapit kecamatan sela yang tidak berhubungan dengan objek sengketa. sedangkan bukti pt berupa lampiran model dprd kab kota desa selayang yang juga tidak berhubungan dengan objek sengketa. selanjutnya bukti pt s.d. pt berupa lampiran model dprd kab kota yang tidak lengkap halamannya dan tidak tertera snya. desa, maupun kecamatan, dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota kpps maupun saksi parpol, sedangkan pada bukti pt yaitu formulir kab kota, pt berupa formulir da kab kota kecamatan sela dan pt adalah formulir tidak jelas desa sapit kecamatan sela lombok timur yang berisi angka angka dan dicap stempel bawaslu kecamatan sela. menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana tersebut pada angka s.d angka paragraf atas menurut mahkamah sesuai dengan bukti s.d yang tidak dilakukan kontra bukti bukti lawan baik oleh turut memohon maupun pihak terkait serta dihubungkan dengan keterangan saksi sudan, ahmaludin, dan nur ikhsan dan bukti tentang surat bawaslu kabupaten lombok timur nomor bawaslu ltm iv perihal: jawaban klarifikasi dan bukti surat pengantar ppk kecamatan pringgabaya nomor ppk iv yang ditujukan kepada turut memohon tentang perubahan data perolehan suara parpol ppk pringgabaya, telah ternyata ter bukti menurut hukum terjadi penggelembungan suara berjumlah terhadap pkb oleh karena mana permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan. menimbang bahwa permohonan pemohon beralasan, maka menurut mahkamah, perolehan suara pkb yang benar adalah suara, sedangkan perolehan suara pemohon yang benar adalah suara. daerah pemilihan kabupaten bangkalan menimbang bahwa pemohon berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi suara oleh kpu kabupaten bangkalan untuk daerah pemilihan sehingga merugikan caleg nomor atas nama syaifullah, yang mengakibatkan memperolah suara sama dengan caleg nomor atas nama subhan aziz, yaitu pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar untuk caleg nomor atas nama syaifullah, memperoleh suara dan berhak atas (satu) kursi ppp dprd kabupatenserta mengajukan dua orang saksi bernama ahmad syairosy dan faisal yangurut dan caleg yang lain, kosong, menimbang bahwa memohon turut memohon telah mengajukan alat bukti untuk menyanggah dalil permohonan pemohon yang diberi tanda tt sampai dengan tt dan tidak mengajukan saksi: menimbang bahwa tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan turut memohon, mahkamah telah secara khusus menilai surat dari caleg nomor urut atas nama syaifullah, yang merasa dirugikan, bertanggal mei yang pada pokoknya hendak menarik permohonannya mahkamah konstitusi karena telah ditetapkan oleh kpud untuk mendapat kursi dprd kabupaten bangkalan. menanggapi hal ini, kuasa pemohon dalam persidangan tidak bersedia mencabut permohonannya karena pencabutan permohonan harus melalui dpp: menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa permasalahan pokok yang menjadi objek gugatan sudah terselesaikan, maka permohonan pemohon harus ditolak, daerah pemilihan kabupaten sumenepsumenep, yaitul serta tujuh saksi yang memberikan keterangan persidangan yang pada pokoknyamarawi, s.h. bahwa benar bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan kpps untuk melakukan penghitungan ulang tps mini saksi protes kepada ketua kpps,bukti surat kepada ketua dan anggota kpud banyuasin tanggal april mengenai sanggahan dan koreksi atas rekapitulasi yang dilakukan oleh kpud banyuasin yang meliputi ppk banyuasin ppk muara telang, ppk muara padang, bukti surat kepada ketua dan anggota bawaslu banyuasin tanggal april mengenai sanggahan dan koreksi atas rekapitulasi yang dilakukan bawaslu banyuasin yang meliputi ppk banyuasin ppk muara telang, ppk muara padang, bukti surat pernyataan nomor ppk.ba.i tanggal april ppk kecamatan banyuasin kabupaten banyuasin untuk pemilu dpr dapil sumatera selatan bukti berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu, dan perolehan suara calon anggota dpr tingkat ppk tahun kecamatan banyuasin kabupaten banyuasin untuk pemilu anggota dpr dapil sumatera selatan formulir model dpr): bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr suara tidak sah panitia pemilihan kecamatan banyuasin kabupaten banyuasin dapilppk muara telang kabupaten banyuasin untuk pemilu anggota dpr dapil sumatera selatan formulir model dpr): bukti surat pernyataan nomor ppk.mt ppk kecamatan muara telang kabupaten banyuasin untuk hasil pemilu dpr dapiltelang, kabupaten banyuasin, dapil sumselhusein saksimengajukan dua orang saksi, yaitu.persidangan mahkamah telah didengar keterangan rabinik, pd, ketua bawaslu kabupaten sumenep menerangkan sebagai berikut: bahwa surat keberatan yang diterima bawaslu kabupaten sumenep bukan suatu permohonan, melainkan tembusan yang telah fotokopi, bahwa bawasluurat pemohon yang diberi tanda s.d. disandingkan dengan bukti surat turut memohon bukti tt s.d. ttbukti bukti surat pemohon maupun turut memohon diperoleh fakta: pemohon mendalilkan caleg pemohon nomor urut juhar, seharusnya memperoleh suara, tetapi ditetapkan oleh kpps hanya suara, faktanya pemohon tidak mengajukan bukti berupa formulir hasil rekapitulasi tps desa andalan kecamatan gapura yang menjadi pokok sengketa dari permohonan guo, melainkan hanya mengajukan saksi saksi, telah ternyata pemohon mendalilkan perolehan pemohon sejumlah suara, padahal berdasarkan bukti tt formulir model dan lampiran tps desa andalan kecamatan gapura, pemohon memperoleh suara. desa ruben guna, pemohon mendalilkan caleg nomor urut seharusnya memperoleh suara bukan suara, sedangkan caleg nomor urut pemohon mendalilkan memperoleh suara, pemohon tidak mengajukan bukti surat) berupa formulir hasil rekapitulasi tps desa rumbenguna, faktanya justru caleg nomor justru memperoleh suara sedangkan caleg nomor memperoleh suara bukan suara. menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut atas, pemohon tidak mampu membuktikan dalil dalil permohonannya, dan permohonan pemohon dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten gorontalogorontalo dimana pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara pemohon kpu kota gorontalo kecamatan kota selatan dan kecamatan kota timur untuk caleg nomor urut partai pemohon atas nama mubazir abdullah dan caleg nomor urut pada partai yang sama atas nama achmad monograf sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:ditanda sampai dengan serta mengajukan satu orang saksi bernama romli ali basah yang pada pokoknya menerangkan bahwamenimbang bahwa untuk menyanggah dalil permohonan pemohon, turut memohoyang berupa formulir model rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten gorontalo kelurahan kota timur dari tps sampai dengan tps desa sipil, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon yang diberi tanda tt perolehan suara dari total suara seluruh tps caleg nomor urut sejumlah suara dan perolehan suara caleg nomor urut sejumlah suara sedangkan perolehan suara dari bukti turut memohon, perolehan suara dari total suara seluruh tps caleg nomor urut sejumlah suara dan perolehan suara dari total suara seluruh tps caleg nomor urut sejumlah suara (vide bukti dan bukti tt bukti yang berupa formulir da rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd gorontalo serta suara tidak sah tingkat ppk kota timur dan kota selatan, bukti pemohon sama dengan bukti turut memohon yang diberi tanda tt tertulis sama perolehan suara kota timur untuk seluruh tps caleg nomor sejumlah suara dan perolehan suara caleg nomor sejumlah suara sedangkan perolehan suara kota selatan untuk seluruh tps caleg nomor sejumlah suara dan perolehan suara caleg nomor sejumlah suara menimbang bahwa pemohon tidak dapat mem buktikan dalil permohonannya kota timur maupun kota selatan disebabkan pemohon tidak dapat mengajukan alat alat bukti untuk keseluruhan desa yang ada kecamatan kota timur maupun kecamatan kota selatan, maka dalil permohonan pemohon tidak dapat buktikan. menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta fakta atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon harus dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten teluk bintuni iii menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah terjadinya penggelembungan suara untuk partai kebangkitan bangsa pkb) dari seharusnya adalah suara, sedangkan suara pemohon dari suara seharusnya adalah suara sehingga terdapat selisih suara dengan demikian kursi dapil kabupaten teluk bintuni menjadi hak ppp. pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: partai persatuan pembangunan kpud (ppp sumur suara suara suara menimbang bahwa memohon turut memohon telah membantah dalil permohonan pemohon dengan jawaban yang pada pokoknya menyatakanmemperoleh total perolehan suara sah untuk partai persatuan pembangunan daerah pemilihan (tiga) distrik sumur: terdapat akumulasi nilai perhitungan suara partai dalam posisi yang sama yakni partai nomor urut partai kebangkitan bangsa berjumlah dan partai nomor berjumlah hal in! telah dilihat diketahui oleh saksi parpol maupun para pihak yang hadir pada rapat pleno terbuka, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti sampai dengan bukti dan satu orang saksi bernama yosef indo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menyampaikan perolehan suara ppp untuk dapil distrik sumur, khusus caleg nomor atas nama muhammad nurdin, menurut rekaman saksi adalah sebanyak suara, sedangkan menurut hasil perhitungan kpps adalah suara sama seperti hasil rekaman ppd yang juga kemudian hasil rekaman kpud kabupaten teluk bintuni berjumlah suara, berdasarkan rekaman dari kpps, bahwa seharusnya perolehan suara ppp total adalah dan pkb seharusnya adalah total keseluruhan perolehan suara pkb seharusnya suara, sehingga apabila suara pkb maka masih bawah ppp: menimbang bahwa turut memohon telah mengajukan alat bukti surat tt sampai dengan tt dan tidak mengajukan saksi,pada bukti yang merupakan formulir da dan total penjumlahan model (vide bukti sampai dengan dikecamatan sumur perolehan suara pemohon adalah suara sedangkan disandingkan dengan tt yang juga formulir da maka jumlah perolehan suara pemohon sama sejumlah suara, namun dengan penjumlahan tt tanpa formulir model tps berada, perolehan suara pemohon adalah suara, tetapi disebabkan adanya formulir yang hilang maka alat bukti tt tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, pada bukti model maka suara pemohon tertulis suara sedangkan jumlah yang sama juga ditemukan dalam bukti turut memohon pada bukti da baik dari pemohon maupun turut memohon tt diperoleh suara untuk partai kebangkitan bangsa pkb) sejumlah suara dan suara kecamatan kuri. menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa selisih suara untuk pkb dan selisih suara untuk pemohon dapat dibuktikan sehingga dalil permohonan pemohon beralasan. menimbang bahwa permohonan pemohon beralasan dan dikabulkan, maka mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon yang benar adalah suara kecamatan sumur dan pkb suara kecamatan kuri sehingga total perolehan ppp pemohon) adalah sejumlah suara dan total perolehan suara pkb adalah sejumlah suara: daerah pemilihan kota batam menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan untuk partai hanura, ppen, partai gerindra, pkpi, pan, ppi, partai golkar, ppp, pdip dan partai demokrat yang mempengaruhi perolehan kursi ppp dapil kota batam dengan rincian penggelembungan sebagai berikut: nomor urut partai perolehan suara perolehan suara areal versi kpu versi pemohon suara suara ppen suara suara partai gerindra suara suara pkpi suara suara ipn suara suara ppi suara suara partai golkar suara suara po suara suara pdip suara suara partai demokrat suara suara menimbang bahwa memohon dan turut memohon telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa data berupa model model dan model da model da yang dimiliki oleh pemohon memiliki perbedaan yang signifikan dengan data yang dimiliki oleh partai partai lainnya, sehingga bukan merupakan data yang valid. menimbang bahwa sanggahan memohon turut memohon telah didukung oleh dua partai yang menjadi pihak terkait yakni partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi) dan partai persatuan indonesia baru ppi) dengan mengajukan alat bukti pt sampai dengan pt dan alat bukti pt sampai pt menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan satu orang saksi bernama muhammad rasyid yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut formulir tps adalah suara, sedangkan untuk pib adalah suara dan untuk pkpi adalah suara, dan terjadi penggelembungan kecamatan batam kota dimana formulir suara partai nomor dari menjadi suara dan memaparkan contoh kejanggalan yang terjadi dalam hal ini untuk partai golkar tercantum mendapat perolehan suara sedangkan dpt yang ditetapkan oleh kpu hanya suara, menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti sampai dengan sampai dengan dengan catatan bahwa dan tidak ada dalam berkas perkara, dengan mempertandingkan dengan bukti turut memohon yakni bukti tt sampai dengan bukti tt setelah meneliti bukti bukti surat tersebut secara cermat, mahkamah menemukan fakta berikut ini: bahwa sampai dengan merupakan bukti model yang kesemuanya merupakan bukti tidak lengkap karena hanya melampirkan satu halaman saja formulir lampiran model dprd kab kota tanpa menyertakan halaman lain yang berisi formulir perolehan suara partai partai lainnya sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti yang lengkap sehingga cacat mata hukum, bahwa sampai dengan merupakan bukti lampiran model dprd kabupaten kota menunjukkan perolehan suara kampung pelita, tanjung utara, lubuk baja kota, dan batu licin namun tidak menerangkan pada tps mana saja terjadi penggelembungan sehingga tidak dapat diidentifikasi sumber permasalahan penggelembungan yang didalilkan: bahwa tt sampai dengan tt yang merupakan bukti untuk tiga kecamatan yakni kecamatan nongsa, kecamatan lubuk baja, kecamatan batam kota yang ditandatangani oleh anggota kpps dan sejumlah saksi saksi parpol. menimbang bahwa pemohon tidak memberikan bukti bukti yang valid dan sah menurut hukum dan pemohon tidak dapat mem buktikan dalil permohonannya secara sah dan menyakinkan sehingga permohonan pemohon dikesampingkan. daerah pemilihan kabupaten pekalongpekalongan. bahwa yang menjadi pokok permasalahan pemohon adalah telahsebanyak kekeliruan penghitungan suara tersebut terjadi kecamatan karangdadap sebagai berikut: golkar |. kebonsari golkar kedungkebo ppp bahwa pengurangan perolehan hasil perolehan suara sebesar suara dan perubahan suara partai politik pkb, golkar dan ppp) mempengaruhi perolehan suara sah untuk kabupaten pekalongan yang berpengaruh pada perubahan jumlah btiga. menimbang bahwa saksi husni mubarak pada prinsipnya menguatkan dalil dalil pemohon, akan tetapi keterangan saksi mengenai kebenaran formulir tps desa kedungkebo tidak bisa digunakan karena terdapat coretan coretan bekas tip ex serta bentuk tulisan yang tidak sama. adapun saksi hardi dan sultan awaludin memberikan keterangan yang sama dengan saksi mubarak. menimbang bahwa kecurigaan pemohon terhadap perolehan suara kecamatan karangdadap sebesar serta kekeliruan penghitungan suara pemohon sekitar suara merupakan pernyataan yang tidak pasti sehingga apakah pemohon yakin kebenaran angka ataukah sekitar menimbang bahwa formulir tps kedungkebo yang dimiliki oleh pemohon dibandingkan dengan yang dimiliki oleh memohon dan tt tidak menunjukkan kesamaannya sehingga formulir tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. oleh sebab itu mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti bukti surat yang lain. menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pemohon, jawaban turut memohon, saksi saksi, surat surat bukti yang diajukan persidangan, fakta fakta hukum, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak mampu mem buktikan angka perolehan yang pasti sebagaimana dalil permohonannya, sehingga permohonan pemohon harus ditolak, daerah pemilihan kabupaten kepulauan mentawai permohonan untuk daerah pemilihan kabupaten mentawai telah dicabut oleh pemohon pada persidangan tanggal meimohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang: dpr tingkat ppk tahun ppk muara padang kabupaten banyuasin.mp ppk kecamatan muara padang kabupaten banyuasin untuk hasil pemilu dprpadang kabupaten banyuasin daerah pemilihan sumatera selatan model da dpr)ts ulu kabupaten musi rawas daerah pemilihan sumatera selatan model da dpr), yang tidak ditandatangani oleh ppk dan saksi partai politikulang tengah suku ulu kabupaten musi rawa daerah pemilihan sumatera selatan model da dpr), yang ditandatangani oleh ppk dan saksi partai politik:lakitan lampiran db dpr) yang tidak tandatangani oleh ppk dan saksi partai politik, bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua kpud dan anggota kpud mura lubuk linggauanggahan dan koreksi atas rekapitulasi yang dilakukan oleh kpud musi rawas, bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua dan anggota panas musi rawas lubuk linggau oleh ahmad yani, sh., mh., caleg dpr dapil sumsel dan partai persatuan pembangunan nomor urut tertanggal april perihalerah pemilihan maluku tengah dan daerah pemilihan maluku utara dalil dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang: daerah pemilihan sumatera utara ii, daerah pemilihanrejang lebongn daerah pemilihan kabupaten pekalonganjawa tengah ix,maluku tengah daerah pemilihan maluku utaran daerah pemilihan maluku tengah dan daerah pemilihan maluku utara menyatakan penghitungan suara yang benar menurut mahkamah untuk: daerah pemilihan jawa tengah untuk partai persatuan pembangunan adalah suara. daerah pemilihan sumatera selatan untuk partai persatuan pembangunan adalah suara. daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam untuk partai persatuan pembangunan adalah suara. daerah pemilihan jambi untuk calon legislatif partai persatuan pembangunan nomor urut atas nama kaharudinsyah, pd, kecamatan mendingin kabupaten sarolangun sejumlah suara. daerah pemilihan lampung untuk partai gerakan indonesia raya gerindra) adalah suara sedangkan untuk partai hati nurani rakyat hanura) adalah suara. daerah pemilihan binjai untuk partai persatuan pembangunan adalah suara. daerah pemilihan maluku utara untuk partai persatuan pembangunan adalah suara, partai gerakan indonesia raya sejumlah suara, dan partai amanat nasional sejumlah suara. daerah pemilihan maluku tengah untuk partai persatuan pembangunan adalah suara. daerah pemilihan bandung untuk partai persatuan pembangunan suara. daerah pemilihan kapuas untuk partai persatuan pembangunanlombok timur untuk partai persatuan pembangunan adalah suara sedangkan untuk partai karya peduli bangsa yang benar adalah suara. daerah pemilihan teluk bintuni untuk partai persatuan pembangunan adalah suara dan untuk partai kebangkitan bangsa adalah suara. memerintahkan komisi pemilihan umum dan komisi independen pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam, komisi pemilihan umum provinsi jambi, komisi pemilihan umum provinsi lampung, komisi pemilihan umum kota binjai, komisi pemilihan umum kota batam, komisi pemilihan umum kota bandung, komisi pemilihan umum kabupaten kapuas, komisi pemilihan umum kabupaten lombok timur, komisi pemilihan umum kabupaten teluk bintuni, komisi pemilihan umum kabupaten maluku tengah dan komisi pemilihan umum kabupaten maluku utaradaerah pemilihan sumatera utara ii: daerah pemilihan provinsierah pemilihan kabupaten pekalongan daerah pemilihan kabupaten rejang lebong demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada sabtu tanggal dua ua puluh dua bulan juni tahun dua ribu sembilan,dan hartono, masing masing sebagai anggota dengan dibantu oleh suwardi dan gurita ayupanitera pengganti, ttd. ttd. suwardi gurita ayun surat koreksi dan sanggahan, yang ditujukan kepada ketua dan anggota bawaslu musi rawas, bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua dan anggota kpud yang ditujukan kepada ketua dan anggota kpud provinsi sumsel, bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua dan anggota bawaslupropinsi sumsel, bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua dan anggota kpkpu pusat jakarta: bukti surat nomor ay caleg dpr ri kepada ketua dan anggota bawasljakartsebagai berikut: nawawi, anggota ppk kecamatan bulang tengah suku ulu kabupaten musi rawas bahwa hasil rekapitulasi ppp yang dikirim kpu seharusnya bukan suara, hal tersebut seusai rekapitulasi yang ditandatangani saksi dan anggota ppk: bahwa pemohon memperoleh suara dengan perincian suara partai ppp) caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor caleg nomor dan caleg nomor perbedaan suara tersebut menyebabkan caleg nomor dirugikan dan kehilangan sebanyak suara: bahwa pada tanggal april pukul ketua ppk membawa kabur kotak suara, bahwa hasil pleno telah diubah dan rekap yang diserahkan kpu tidak ada tanda tangan dari saksi sebagai anggota ppk kecamatan bulang tengah suku ulu, bahwa saksi telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan soal selisih suara tersebutpada pokoknya pemohon tetap pada dalilriau bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dpr untuk dapil riau perolehan suara sah partai persatuan pembangunan berjumlah suara adalah tidak benar, karena suara sesungguhnya partai persatuan pembangunan sebesar suara. karenanya kehilangan suara partai persatuan pembangunan sebanyak suara, sehingga mengakibatkan partai persatuan pembangunan tidak mendapatkan kursi dapil riau ii: bahwa, kehilangan suara sebanyak tersebut meliputi dilema kabupaten dapil riau ii, yaitu kabupaten kampar, kabupaten pelalawan, kabupaten indragiri hulu, kabupaten indragiri hilir, kabupaten kuan sing, berdasarkan alasan alasan tersebut atas. maka.menetapkan perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk dapil riau sebesar suara: menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil riau calon terpilih caleg nomor urut dengan nama dr. ir. april harahap, mmppk kecamatan pangkalan lesung: model da dpr)ri dapil riau tingkat kab kota kabupaten pelalawan: model dbkpu provinsi model dc dpr provinsi riau),kuntuo kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan propiii, desa dusun tua kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan propinsi riaua kecamatan pangkalan lesung kabupaten pelalawan propinsi riau, model dpr dpd) bukti surat bawaslu provinsi riau nomor bawaslu tanggal mai kepada bawaslu kabupaten kampar, kepada bawaslu kabupaten inhu, kepada bawaslu kabupaten inhil, kepada bawaslu kabupaten kuansing, kepada bawaslu kabupaten pelalawan: bukti model da dpr kecamatan pelalawan kabupaten pelalawannelayan kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan provinsi riau: bukti model dpr dpd tps desa neo kecil kecamatan pelalawan kabupaten pelalawan provinsi riau: bukti model dpr dpd tps kab. indragiri hulu provinsi riau,surat pernyataan kpu kabupaten kampar tanggal april bukti analisa dan evaluasi laporan caleg dprd provinsi dan dprd kabupaten bawaslu kabupaten kampar,secara jelas mengenai tps tps mana saja suaranya berkurang sehingga permohonan dari pemohon adalah kaburprovinsi riaubahwa pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak daerah pemilihan riau terdiri dardimaksud dilakukan pada hari sabtu, tanggal mei pukul wib, sedangkan pemohon mendaftarkan mahkamah konstitusi pada hari selasa, tanggal mei pukul wib. dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan. pokok permohonan.. dpr daerah pemilihan jawa tengah bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara dpr untuk daerah pemilihan dapil) jawa tengah, partai persatuan pembangunan memperoleh suara, dan suara terbanyak diperoleh icu sugiarto caleg nomor urut apabila suara tersebut ditarik provinsi jelas akan mendapatkan sisa kursi sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember dan surat mahkamah konstitusi nomor hp. tanggal januari mengenai suara terbanyak. bahwa sisa suara yang tidak mencapai bpp ditarik provinsi untuk menghitung pembagian kursi tahap ketiga. perolehan suara caleg dari partai politik peserta pemilu provinsi jawa tengah sebagai berikut: rama cara |perlahan start ipjp ' '(h.lauk sugiarto .483suara kuantan singingi tidak menjelaskan secara jelas daerah mana saja kehilangan suara sebanyak tersebut: berdasarkan angka tersebut atas permohonan yang diajukan pemohon adalah kabur (obscure libel). dalam pokok permohonan bahwa, bahwa menurut pemohon daerah pemilihan riau memperoleh suara. dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan model dpr, dc dpr, dan lampiran model dc dpr, pemohon hanya memperoleh suara, bukti bukti dan bukti bahwa dalil pemohon mengenai kehilangan suara sebanyak tidak dijelaskan secara terperinci kabupaten mana saja suara yang hilang tersebut, bahwa memohon tidak dapat memberikan jawaban secara sempurna, sebab secara geografis kabupaten kampar, kabupaten pelalawan, kabupaten indragiri hulu, kabupaten kuantan singingi dan kabupaten indragiri hilir termasuk daerah sulit dalam pengertian jangkauan aksesibilitas) dan pemohon tidak menjelaskan rincian mana tempat tempat kehilangan suara tersebut: bahwa pemohon mendalil dapil riau tingkat ppk model da dpr) tidak menyebutkan perolehan suara pemohon oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan: berdasarkan alasan alasan tersebut atas, kpud provinsi riauadalah kabur obscure libel)menimbang untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu provinsi riau: model dc dpr) dprd provinsi daerah pemilihan provinsi aceh menurut komisi independen pemilihan kip) provinsi nanggroe aceh darussalam bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan untuk tingkat dpra kota banda aceh memperoleh suara. menurut pemohon perolehan suara partai persatuan pembangunan versi kpu cast kip adalah tidak benar, karena pemohon memperoleh suara. oleh karena itu jika dibandingkan penghitungan kip dengan pemohon terdapat selisih sebanyak suara, sehingga hal tersebut merugikan ppp khususnya daerah pemilihan aceh kota banda aceh, bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara kip provinsi aceh tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan partai persatuan pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi pada dapil aceh untuk dpra, pemohon berpendapat pula bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: kota banda aceh hasil rekapitulasi kip kota banda aceh suara, setelah dilakukan rekap tingkat kip provinsi menjadi suara, kekurangan suara untuk ppp sebanyak suara: penjelasan: pada saat rapat pleno rekapitulasi suara dpra dapil aceh kip provinsi aceh tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara partai persatuan pembangunan sesuai dengan sertifikat hasil rekapitulasi suara dpra yang diajukan oleh kip kota banda aceh dengan merubah perolehan suara partai persatuan pembangunan hasil rekapitulasi ppk kecamatan kuta alam sehingga mengakibatkan perolehan suara partai persatuan pembangunan kecamatan kuta alam menjadi suara dari yang seharusnya suara. akibat dari perubahan tersebut mengakibatkan perubahan perolehan total suara partai persatuan pembangunan tingkat dpra kota banda aceh berkurang menjadi suara dari yang seharusnya suara. pleno ppk kecamatan kuta alam sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku serta dihadiri oleh saksi partai dan pihak terkait lainnya dan tidak ada keberatan saksi partai terhadap hasil pleno tersebut. demikian juga pada saat rapat pleno kip kota banda aceh yang melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi seluruh ppk kota banda aceh sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dihadiri saksi partai dan pihak terkait lainnya juga tidak ada keberatan saksi partai terhadap hasil pleno tersebut. oleh karena itu rapat pleno ppk kecamatan kuta alam dan kip kota banda aceh terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat dpra adalah sah: hasil rapat pleno kip kota banda aceh terhadap rekapitulasi suara partai persatuan pembangunan kota banda aceh untuk tingkat dpra adalah: kecamatan merasa suara kecamatan kuta raja suara kecamatan kuta alam suara kecamatan syiah kuala suara kecamatan ulee karena suara kecamatan baiturrahman suara kecamatan leung bata suara kecamatan banda raya suara kecamatan jaya baru suara jumlah suaratentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota dpra provinsi aceh tahun secara nasional untuk daerah pemilihan aceh yang meliputi kota banda aceh, kabupaten aceh besar, kota sabang yang diumumkan pada hari sabtu, tanggal mei pukul wib: menetapkan bahwa perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan untuk tingkat dpra kota banda aceh adalah suara, oleh karena itu, kursi terakhir dpra daerah pemilihan aceh adalah hak partai persatuan pembangunankepada php dppkota banda aceh yang ditanda tangani oleh ketua tgk. moh. faisal amin dan sekretaris ihsanuddi mz, se. mkota banda aceh tahun model dpr aceh): bukti sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr provinsi kota banda aceh daerah pemilihan aceh model db dprdbukti berita acara rapat pleno kip kota banda aceh tangga april tentang pembahasan surat kip provinsi aceh nomor perihal permohonan peninjauan ulang, bukti surat pernyataan keberatan saksi partai persatuan pembangunan yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara kip aceh dalam pemilu anggota dpr tingkat provinsi tahun modelprovinsi tahun model dpra), bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr aceh dan suara tidak sah kip aceh (diisi berdasarkan formulir db dprd provinsi), bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpra kecamatan kuta alam model da a dpra)telahomisi independen pemilihan kip) provinsi acehyang dilaksanakan mulai tanggal april gedung dpra kip kota banda aceh menyampaikan surat kepada kip aceh tertanggal april perihal mohon peninjauan ulang oleh karena adanya kekeliruan penjumlahan suara untuk partai persatuan pembangunan. surat tersebut menerangkan bahwa ppk telah melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi terhadap penjumlahan suara partai persatuan pembangunan yakni suara calon nomor urut atas nama ilmiah sa'alauddin djamal, mba tertulis suara, seharusnya suara, calon nomor urut atas nama fatmawati, sos tertulis seharusnya suara. total suara partai persatuan pembangunan dalam wilayah ppk kuta alam tertulis seharusnya bukti terlampir): bahwa surat permintaan peninjauan ulang yang disampaikan oleh kip kota banda aceh kepada kip aceh tersebut merupakan tindak lanjut dari surat ppk kuta alam bertanggal april yang disampaikan kepada kip kota banda aceh, perihal permintaan peninjauan ulang. surat ppk tersebut berisi ppk kecamatan kuta alam telah melakukan pengecekan ulang tentang adanya kekeliruan penjumlahan suara partai persatuan pembangunan untuk daerah pemilihan kota banda aceh) dpr aceh nomor urut atas nama ilmiah sa'alauddin djamal, m.b.a. dan caleg nomor urut atas nama fatmawati, sos. bukti terlampir), bahwa terhadap persoalan dimaksud, dpd partai demokrat provinsi aceh juga telah menyampaikan pengakuannya kepada bawaslu provinsi aceh. selanjutnyaterjadinya perbedaan akibat bukti terlampir):miahbahwasanya berkeberatan dengan berita harian serambi indonesia bahwa dalam rekap kip kota banda aceh tertulis perolehan suara untuk dirinya suara, yang seharusnya hanya suara bukti terlampir): bahwa tidak benar dalilnya kota banda aceh terdapat kesalahan. oleh karenanyjumlah suara untuk ilmiah sa'alauddin djamal, m.b.a. adalah suara dan fatmawati, sos. adalah suara. jumlah seluruh suara partai persatuan pembangunan dalam wilayah ppk kuta alam adalah suara buktiterlampir). selanjutnya suara itu dijadikanalasan hukum tersebut, kip provinsi acehprovinsi acesurat kip kota banda aceh tanggal april perihal peninjauan ulang, bukti t.t surat ppk kuta alam tanggal april perihal mohon peninjauan ulang: bukti t.t surat bawaslu provinsi aceh tanggal april perihal harap dilakukan klarifikasi terhadap pengaduan laporan penggelembungan suara caleg dpra, bukti t.t surat bawaslu kota banda aceh nomor panas ba iv perihal klarifikasi laporan: bukti t.t surat dari caleg ppp dapil dpra nomor urut atas nama ilmiah saadduddin djamal tanggal april perihal klarifikasi pemberitaan serambi indonesia tanggal april bukti t.t lampiran model da ppk kuta alam banda aceh dan lampiran model db, sertifikat db dan lampiran model db kota banda aceh: bukti t.t model dc dpra, sertifikat model dc dpra dan lampiran dc dpra: menimbang bahwa turut memohon komisi independen pemiliha semula, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, partai demokrat pada persidangan tanggal mei mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan pada persidangan itu juga menyampaikan tanggapan tertulis, sebagai berikut: bahwa ppk kuta alam telah melakukan pengecekan ulang karena pemohon mengajukan keberatan. berdasarkan hasil pengecekan oleh ppk tersebut ditemukan bahwa terdapat kekeliruan penjumlahan suara partai persatuan pembangunan untuk daerah pemilihan dpr aceh kota banda aceh yakni caleg nomor urut atas nama ilmiah sa'alauddin djamal, m.b.a. tertulis suara, seharusnya suara, caleg nomor urut atas nama fatmawati, sos. tertulis seharusnya suara. total keseluruhan suara partai persatuan pembangunan dalam wilayah ppk kuta alam tertulis suara yang seharusnya bukti pt terlampir) bahwa terhadap kekeliruan tersebut, ppk kuta alam kota banda aceh meminta kepada kip kota banda aceh melalui suratnya tanggal april untuk meninjau kembali data rekapitulasi yang disampaikannya itu untuk dapat diperbaiki bukti pt terlampir). karena rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kip kota banda aceh sudah selesai, kip kota banda aceh menyampaikan persoalan itu kepada kip aceh dengan surat bertanggal april perihal mohon peninjauan ulang, bukti pt terlampir) bahwa terhadap persoalan dimaksud dpd partai demokrat provinsi aceh pihak terkait) juga telah menyampaikan pengakuannya kepada bawaslu provinsi aceh. selanjutnya,ptbahwa perbedaan ini dikarenakan oleh: bukti pt terlampir)inayang menyatakan keberatan dengan berita harian serambi indonesia, yaitu bahwa dalam rekap kip kota banda aceh tertulis perolehan suara untuk caleg ppp suara yang sebenarnya hanya suara: bukti pt terlampir) bahwa tidak benar pendapat kota banda aceh terdapat kesalahan. oleh karenmaka jumlah suara untuk ilmiah sa'alauddin djamal, m.b.a. suara dan fatmawati, sos. suara. jumlah seluruhnya suara partai persatuan pembangunan dalam wilayah ppk kuta alam suara bukti ptpt terlampir). selanjutnya angka tersebut dijadikan sebagaihukum tersebut, mohon kepada majelis hakim konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: bahwa apabila hal tersebut diberlakukan untuk partai dan atau caleg lain maka seharusnya kpu juga memberlakukan hal yang sama kepada partai persatuan pembangunan, khususnya terhadap caleg nomor urut dapil jateng tersebut yang memperoleh suara sah terbanyak tingkat provinsi untuk partai persatuan pembangunan. bahwa pemohon mohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal mei antara komisi pemilihan umum kpu) dengan dpr yang menghasilkan penghitungan tahap keempat yang tidak memiliki dasar hukummembatalkan hasil rapat konsultasi tanggal mei antara kpu dengan dpr yang menghasilkan penghitungan tahap keempat yang tidak memiliki dasar hukum: menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil jateng yaitu caleg nomor urut atas nama icu sugiarto, selaku pemilik suara perorangan terbanyak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember juncto surat mahkamah konstitusi nomor hp. tanggal januari tentang suara terbanyak:tanggapannya tersebut, pihak terkait partai demokratanitia pemilihan kecamatan kuta alam kota banda aceh tentang kesalahan penjumlahan suara caleg dp aceh dpr aceh nomor urut ilmiah sa'addudin djamal, mba dari partai persatuan pembangunan: bukti pt surat komisi independen pemilihan kota banda aceh kepada kip provinsi nad tentang kesalahan penjumlahan berdasarkan surat ppp kecamatan kuta alam, bukti pt surat bawaslu provinsi aceh kepada bawaslu kota banda aceh klarifikasi hasil tentang adanya penggelembungan suara caleg dpr aceh dari ppp aceh kota banda aceh) dpr aceh nomor urut ilmiah sa'addudin djamal, mba, bukti pt surat bawaslu kota banda aceh penyampaian kepada kip atas kesalahan jumlah dalam kesalahan penyampaian jumlah rekapitulasi kecamatan kuta kuta alam: bukti pt surat keberatan dari caleg dpr aceh nomor urut ilmiah sa'addudin djamal, m.b.a. ppp menyatakan suara salah seyogyanya hanya bukti pt surat keputusan kip provinsi aceh tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara partai politik peserta pemilu dan korelasi suara calon anggota dpr aceh tahun bukti pt suratpr aceh pemilihan umum tahun bukti pt rekap model dpr aceh dpd dalam kecamatan kuta alam: menimbang bahwa pihak terkait partai demokrat menyerahkan kesimpulannya, daerah pemilihan provinsi aceh bahwa kip provinsi nanggroe aceh darussalam mereka perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah suara, padahal seharusnya menurut pemohon perolehan suara partai persatuan pembangunan adalah suara, sehingga terdapat selisih suara, sehingga merugikan partai persatuan pembangunan khususnya daerah pemilihan dpr aceh kabupaten aceh timur, kota langsa dan kabupaten aceh tamiang), hal itu terjadi karena rekapitulasi kip provinsi nanggroe aceh darussalam mengambil data tidak bersumber dari hasil resmi yang direkam oleh kip kabupaten aceh timur melainkan diambil sumber dari saksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) yang belum ditanda tangani oleh ketua dan anggota komisi independen pemilihan kip) kabupaten aceh timur selaku pelaksana pemilu yang sah, sedangkan rekapitulasi kip kabupaten aceh timur suara partai persatuan pembangunan untuk calon dpr aceh berjumlah suara. sementara rekapitulasi kip provinsi nanggroe aceh darussalam hanya suara yang tidak berpedoman kepada hasil resmi yang rekapitulasi kip kabupaten aceh timur yang jumlahnya suara: bahwa pemohon berpendapat hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dpr provinsi nanggroe aceh darussalamrovinsi untuk dpr aceh partai persatuan pembangunan menjadi berkurang: pemohon berpendapat pula bahwa hasil perhitungan suara yang benar untuk suara ppp dpr aceh dari aceh timur adalah sebagai berikut: hasil rekap dari ppk dalam kabupaten aceh timur suara hasil rekapitulasi dari kip kabupaten aceh timur suara hasil rekap dari kip provinsi nanggroe aceh darussalam ditulis suara kekurangan jumlah suara ppp untuk dpr aceh sebanyak suara penjelasan: dari (dua puluh empat) ppk dalam kabupaten aceh timur suara partai persatuan pembangunan berjumlah suara. dan demikian juga hasil rekapitulasi kip aceh timur yang resmi diserahkan kip aceh dan ditandatangani oleh ketua dan anggota kip kabupaten aceh timur suara partai persatuan pembangunan berjumlah suara. akan tetapi dalam rekapitulasi kip provinsi nanggroe aceh darussalam mengambil data dari saksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota kip aceh timur yang pada posisi angka suara partai persatuan pembangunan suara yang terjadi perselisihan pada kecamatan madat data sebenarnya suara tapi data yang ada pada saksi partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) hanya suara, dan oleh kip provinsi nanggroe aceh darussalam mengambil data tersebut yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota kip kabupaten aceh timur. apabila angka suara tersebut ditetapkan oleh mahkamah konstitusi kembali kepada partai persatuan pembangunan maka kursi terakhir yang daerah pemilihan dpr aceh kabupaten aceh timur, kota langsa, dan kabupaten aceh tamiang) untuk dpr aceh menjadi hak partai persatuan pembangunan, dan bukan menjadi hak partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p)banda aceh yang meliputi kabupaten aceh timur, kota langsa dan kabupaten aceh tamiang yang diumumkan pada ban sabtu tanggal mei pukul wib: menetapkan bahwa perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan adalah suara dan karena itu kursi terakhir dpr aceh daerah pemilihan kabupaten aceh timur, kota langsa dan kabupaten aceh timur) adalah hak partai persatuan pembangunan, bukan hak partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p),provinsi nanggroe aceh darussalam kepadaaceh timur, bukti surat pernyataan keberatan dari saksi tingkat provinsi partai persatuan pembangunan model dpra tertanggal april bukti surat dari dpc partai persatuan pembangunan kabupaten aceh timur kepada ketua dpp ppp pusat melalui dpw ppp provinsi nad nomor dpc ppp at v tertanggal mei perihal suara ppp aceh timur untuk dpr: bukti surat dari dpc partai persatuan pembangunan kabupaten aceh timur kepada ketua kip aceh timur nomor dpc ppp at iv tertanggal april perihal suara ppp aceh timur untuk dpr aceh: bukti surat pernyataan keberatan dari saksi tingkat kabupaten partai persatuan pembangunan model dpr tertanggal april bukti surat dari panitia pengawas pemilihan umum kabupaten aceh timur nomor bawaslu at iv tanggal april kepada ketua panitia pengawas pemilihan umum provinsi aceh, perihal pemberitahuan jumlah suara partai ppp dpr aceh: bukti surat dari komisi independen pemilihan kabupaten aceh timur kepada ketua kip provinsi nad nomor k1p tim iv tanggal april perihal jumlah suara ppp untuk dpr aceh disertai lampiran hasil rekapitulasi perhitungan suara: bukti surat dari panitia pemilihan kecamatan madat kabupaten aceh timur kepada ketua kip aceh timur nomor ppk md tanggal april perihal surat pernyataan, disertai lampiran hasil rekapitulasi perhitungan suara ppk madat, bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari ppk kecamatan madat kabupaten aceh timur model dpr aceh tanggal april yang ditanda tangani oleh ketua azwar dan anggota bukhari, suki, sofyan, murahan: bukti sertifikat rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara partai politik dari kabupaten aceh timur, model db dpr aceh) bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr aceh dari kabupaten aceh timur, model db dpr aceh) bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara model dpra tanggal mei bukti surat keterangan dari panitia pemilihan kecamatan madat kabupaten aceh timur nomor ppk madat tanggal mei bukti surat dari kip kabupaten aceh timur nomor kip tim vi tanggal junselain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan bawah bawah pada persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: abdul salam, saksi partai aceh, dapil pada tanggal april saksi diberi rekap sementara. rekap tersebut diberikan kepada saksi untuk dikoreksi jika ada kesalahan dan koreksi dapat disampaikan hingga tanggal april kemudian kip aceh timur melanjutkan dengan penetapan hasil kepada kip provinsi dan pada waktu rekap tidak ada protes dari parpol: berdasarkan prospek dengan ketua kip aceh timur, pada daftar sementara ppp memperoleh suara, sedangkan saksi ppp ada sehingga berkurang suara. menurut konfirmasi ketua kip dan prospek data ppk jumlah yang benar adalah bahwa kip aceh timur dalam melakukan rekapitulasi turut mengundang seluruh partai politik dan memberikan hasil rekap kepada semua saksi dari partai politik untuk dipelajari yang ada aceh timur, bahwa pada tanggal rekap yang diberikan kepada saksi partai politik merupakan rekap yang masih sementara, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk dievaluasi apabila ditemukan adanya kejanggalan kejanggalan ataupun keberatan dari masing masing partai politik, maka dapat dilakukan perubahan. bahwa saksi membenarkan telah mendapat laporan dari bapak abdul dari ppp mengenai kekurangan suara ppp: bahwa kip nad provinsi nano aceh darussalam keberatan dengan hasil yang disampaikan oleh kip aceh timur yang berjumlah hadiah, s.h. ketua kip aceh timur penghitungan suara dimulai tanggal april. pada tanggal april, saksidisediakan form keberatan, dimana pengajuan keberatan tersebut diberikan waktu sampai dengan tanggal april pada waktu itu ada partai politik yang mengajukan keberatan, yaitu patriot, pipi, pan dan ppp yang keduanya mengisi berita acara keberatan. saksi tidak langsung melakukan perubahan suara, harus terlebih dahulu memanggil partai politik yang dominan mendapat kursi aceh timur, yaitu partai aceh dan partai demokrat: setelah melakukan prospek, kip aceh timur mengubah angka menjadi kemudian pada tanggal april diadakan rapat pleno kip aceh timur, dimana semua partai politik menandatangani seluruh halaman rekap dan tidak ada partai yang merasa dirugikan atas perubahan suara ppp tersebut. kemudian hasil perubahan suara ppp sebesar dikirimkan kip aceh: menurut saksi, berdasarkan dapat dilakukan perubahan, sepanjang data itu akurat. dasar perubahan kip aceh timur yaitu didasarkan pada rekap dari kecamatan model form pada saat perhitungan pleno kip aceh, dihadiri oleh ketua pokja dan orang anggota kip, tetapi saksi tidak hadir karena berhalangan. karena rekap suara tidak dimasukkan, anggota kip aceh timur melakukan protes medali ibrahim, ag, saksi pemohon kip aceh timur pada awalnya kip aceh timur membagikan draft sementara kepada seluruh partai politik, ternyata ditemukan ada salah pengetikan. pada waktu itu saksi mengajukan surat keberatan dan kip aceh timur melakukan perbaikan angka angka sebagaimana yang direkam ppk sebanyak suara. saksi melakukan melakukan rekap dengan angka sedangkan kip provinsi aceh mereka dengan angka sehingga ppp kehilangan kursi untuk tingkat provinsi, draf (rekap) sementara tidak ditandatangani oleh kip kabupaten aceh timur dan para saksi, dan draft itulah yang dibawa oleh saksi partai tertentu tingkat provinsi. bawaslu aceh timur, pada tanggal april mengirim surat kepada bawaslu provinsi aceh yang dihembuskan kepada kip provinsi aceh bahwa suara ppp untuk dpr aceh kabupaten aceh timur berjumlah bukan selain itu, ada surat dari kip aceh timur tanggal april yang ditujukan kepada ketua kip aceh tentang rekap yang resmi: menurut saksi, dari kecamatan yang direkam, jumlah suara ppp untuk aceh timur sebanyak sementara itu, kip aceh mereka suara ppk aceh timur hanya pada posisi angka yang sumbernya diambil dari saksi partai tertentu bukan dari kip aceh timur, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, turut memohon komisi independen pemilihan kip) nad pada persidangan tanggal mei menyampaikan jawaban secara lisan dan telah pulaketika memasuki daerah pemilihan dewan perwakilan rakyat aceh yang meliputi kabupaten aceh tamiang, kota langsa dan kabupaten aceh timur, khusus untuk kabupaten aceh timur data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh kip aceh timur kepada kip aceh berbeda dengan data yang diberikan kepada saksi dan panas, bukti tt bahwa saat akan dibaca rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari kip aceh timur, maka saksi mengajukan keberatan karena berbeda dengan data yang dimaki oleh saksi, sementara data yang dimiliki oleh saksi dimaksud sama dengan data rekap yang dimiliki panas. akibatnya sidang rapat pleno kip aceh skor beberapa saat untuk menyikapi persoalan tersebut, bahwa berdasarkan tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd yang menentulbahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kip aceh melakukan pembetulan data rekapitulasi yang diserahkan oleh kip aceh timur dengan mengunakan data pembanding yang dimiliki oleh saksi dan panas provinsi) bukti tt terjadinya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kip aceh timur disebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diserahkan kepada saksi dan panas adalah rekapitulasi yang dibuat pertama sesuai dengan mekanisme dan jadwal rekapitulasi nomor tahun dan dan peraturan kpu nomor tahun sedangkan rekapitulasi yang disampaikan kepada kip aceh adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dirubah setelahnya oleh kip aceh timur. ketidakbenaran dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh kip aceh timur panas aceh telah mengeluarkan rekomendasi agar kip aceh timur dikenakan sanksi kode etik, tt bahwa tidak beralasan dalil pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara kip provinsi tidak bersumber dari data rekapitulasi kip aceh timur, karena data yang dijadikan dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk provinsi juga data dari kip aceh timur: bahwa juga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan perolehan suara pemohon kecamatan madat kabupaten aceh timur memperoleh suara, yang benar adalah suara bukti tt dengan demikian suara keseluruhan partai persatuan pembangunan untuk dpr aceh wilayah aceh timur seperti tertera pada rekapitulasi hasil penghitungan suara kip aceh adalah suara, bukan suara, berdasarkan alasan hukum tersebut, kip provinsi aceh mohon kepada majelissah keputusan kpursi indonesia perjuangan pdip)nad mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt sebagai berikut: bukti t.t model db dpr aceh kabupaten aceh timur dapil yang diberikan kepada saksi dan panas: bukti t.t berita acara kip aceh nomor kip aceh iv tentang penetapan terhadap perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kip aceh timur, saksi dan bawaslu aceh: bukti t.t surat dari bawaslu provinsi aceh tanggal april nomor bawaslu aceh iv perihal rekomendasi dibentuk nya dewan kehormatan untuk kip aceh timur, bukti t.t model dpr aceh kecamatan madat aceh timur, bukti t.t model dpra, sertifikat model dc dpr aceh dan lampiran model dc dpra, menimbang bahwa turut memohon kip nad: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) melalui suratnya bertanggal mei mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dan pada tanggal mei menyampaikan tanggapan tertulis yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa keliru dan salah keberatan pemohon yang menyatakan memohon telah melakukan kecurangan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat komisi independen pemilihan kip) provinsi aceh, karena rekapitulasi yang dilakukan oleh kip provinsi aceh untuk menetapkan calon legislatif terpilih dari dapil telah sesuai dan didasari oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara dari perolehan suara peserta pemilu kabupaten aceh tamiang, kota langsa, dan aceh timur: bahwa tidak benar argumentasi pemohon yang menyebutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kip provinsi nad hanya mendasari pada data yang diajukan oleh saksi saksi partai pdi perjuangan. padahal data pdi tengah lvx): bukti berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perjuangan sebagai mana yang dimaksud oleh pemohon tersebut bersesuaian pula dengan data dari partai keadilan sejahtera pks), dan yang lebih pokok dan penting lagi bersesuaian dengan data resmi bawaslu aceh serta dokumen resmi dari seluruh ppk se kabupaten aceh timur, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kip kabupaten aceh timur, bahwa keliru dan salah alasan pemohon yang menyebutkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kip provinsi aceh bahwasannya pemohon kehilangan suara sebanyak suara kabupaten aceh timur (khususnya kecamatan madat). padahal rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh kip aceh khususnya berkenaan dengan perolehan suara seluruh peserta pemilu kabupaten aceh timur telah sesuai dan didasari oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara kip kabupaten aceh timur, khususnya berkenaan hasil perolehan suara pemohon kecamatan madat yang benar adalah suara, angka tersebut sesuai perolehan suara pemohon yang tertuang pada rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan madat: bahwa klaim perolehan suara oleh pemohon adalah didasari oleh rekapitulasi yang tidak sah karena dilakukan oleh kip kabupaten aceh timur atas desakan pemohon yang prosesnya tidak melibatkan pihak terkait dan peserta pemilu yang lain: bahwa klaim kehilangan suara yang diajukan oleh pemohon telah disampaikan dan dibahas pada rapat pleno kip provinsi aceh, selanjutnya keberatan pemohon atas permasalahan tersebut telah dibahas dan diselesaikan pada rapat pleno kip provinsi aceh: pdi p kursi bahwa oleh karena itu permohonan keberatan pemohon tidak beralasan karena tidak didukung oleh dokumen resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tahun sehingga permohonan keberatan pemohon patut untuk dikesampingkan, berdasarkan fakta hukum tersebut, pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sah keputusan kogn: menimbang bahwa selain menyampaikan tanggapan tertulis, pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan juganomor kpu chiihan umum tahun model dprd provinsi), tanggal mei, tanggal mei bukti pt rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpr aceh dan suara tidak sah kabupaten kota model da dpr aceh, bukti pt rekapitulasi model dpr aceh penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota dpr aceh dari setiap tps dalam wilayah pkk kecamatan madat kabupaten aceh timur, bukti pt surat panitia pengawas pemilihan umum provinsi aceh nomor bawaslu aceh tanggal mei perihal laporan penggelembungan suara said ichsan, saksi dari pdi perjuangan: menimbang bahwa untuk mendukung pem bukannya, pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuanganyak musa husein saksi hadir pleno kip tanggal april aceh timur menyaksikan langsung rapat pleno yang mulai pukul sampai dengan bahwa perolehan suara ppp berjumlah suara dan rekap tersebut ditandatangani oleh ketua kip beserta anggotanya, bahwa kip hanya sekali melaksanakan pleno, sehingga tidak benar jika dikatakan ada pleno dua kali kabupaten aceh timur: menimbang bahwa selanjutnya pihak terkait partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) menyampaikan kesimpulannya bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pada pokoknya menguraikan bahwa pihak terkait pdip menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon permohonan pemohon dan keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal mei adalah sah: daerah pemilihan provinsi jambi bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan atau rekapitulasi suara dprd kabupaten sarolangun dan kabupaten merangin dapil jambi iii telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat ppk mendingin atas nama caleg nomor urut atas nama h.m. kaharudinsyah, pd, yang seharusnya suara, tertulis suara, jadi telah terjadi selisih suara lebih banyak suara dari mustantar, sh, mh, caleg nomor dapil yang sama, bahwa atas kekeliruan perhitungan suara ppp telah dirugikan sebanyak suara yang mengakibatkan hm. kaharudinsyah, pd, menjadi terkalahkan dalam perolehan suara terbanyak sehingga mengakibatkan mustantar, sh, yang ditetapkan oleh kpud provinsi jambi sebagai suara terbanyak berdasarkan alasan alasan tersebut atas, makacaleg nomor urut atas nama hm. kaharudinsyah, pd, dari partai politik peserta pemilu partai persatuan pembangunan menjadi sumsel terbanyak suara: membatalkan perolehan suara caleg nomor atas nama mustantar, sh, dari partai persatuan pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh kpud provinsi jambi sebagai suara terbanyak menetapkan calon terpilih dari partai persatuan pembangunan dapil jambi yaitu caleg nomor urut atas nama hm. kaharudinsyah, pd, pdbawaslu nomor bawaslu tanggal mei perihal keberatan atas hasil rekapitulasi suara kpu provinsi: bukti surat pernyataan dari ahmad yani, tertanggal april bukti rincian perolehan suara form db dprd provinsi) tingkat kpud kabupaten sarolangun, bukti surat pernyataan indra kusuma, tertanggal april bukti rincian perolehan suara form da dprd provinsi) tingkat ppk kecamatan mendingin kabupaten sarolangun: bukti surat keterangan rais amin, s.hi, pd.i ketua ppk kecamatan mendingin) dan sdr. barito anggota ppk kecamatan mendingin), tertanggal mei bukti keputusan kpulampiran keputusanberita acara nomor kpu jbi iv form model dprd provinsi) tingkat provinsi kpu provinsi jambi: bukti sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara form model dc dprd provinsi) tingkat provinsi kpu provinsi jambi: bukti surat keberatan caleg nomor urut atas nama h.m. kaharudinsyah, pd, kepada kpud kabupaten sarolangun, tertanggal mei bukti rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilu anggota dprd provinsi jambi kpu kabupaten merangin form db dprd provinsi), menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni telah menerima kesimpulan dari pemohon bertanggal juni yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya dan permohonan guo merupakan sengketa perolehan suara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk meletusdimana terjadi pengurangan suara atas nama saudara h.m. kaharuddin syah, pd, pdprovinsi jambibahwa kpu provinsi jambi pada tanggal s.d april tingkat kpu provinsi jambi sebagaimana gugatan oleh partai persatuan pembangunan dilaksanakan pada tanggal april bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, untuk dapil jambi pada tanggal april dihadiri oleh saksi partai persatuan pembangunan provinsi jambi agung susilo, saksi ppp tidak ada yang mengajukan keberatan (ppbahwa hasil perolehan suara ppp sesuai berita acara nomor kpu jbi iv tanggal april dan formulir model dprd provinsi untuk dapil jambi kabupaten merangin dan kabupaten sarolangun) berjumlah suara dan memperoleh kursi terakhir daerah pemilihan jambi (kursi ke dengan perolehan suara masing masing mustantar, sh,mh berjumlah suara sedangkan kaharudinsyah, pd, berjumlah suara: bahwa jumlah perolehan suara ppppp, yakni pada lampiran model db. dprd provinsi dapil jambi untuk kabupaten merangin berjumlah suara dan untuk kabupaten sarolangun berjumlah sehingga jumlah perolehan suara ppp dapil jambi. berjumlah suara, demikian juga dengan lampiran model da1 dprd provinsi tingkat kecamatan dalam kabupaten merangin maupun dalam kabupaten sarolangun: bahwasarolangun dan tingkat kecamatan mendingin tidak dihadiri oleh saksi dari ppp serta tidak menandatangani berita acara tetapimerangin dihadiri oleh saksi ppp sulaiman) dan menandatangani berita acara selanjutnya dimasing masing tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan oleh saksi ppp: bahwasuara: bahwa sesuai dengan permohonan pemohon memang benar terjadi kekeliruan penjumlahan tingkat ppk mendingin lampiran model da. dprd provinsi) tertulis suara seharusnya suara untuk perolehan suara caleg nomor urut hm. kaharudinsyah, pd, pd) yang terdiri dari desa kelurahan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari ketua dan anggota ppk mendingin rois amin dan barito), bahwa sesuai dengan berita acara model beserta lampiran model dprd provinsi untuk kecamatan tabir lintas kabupaten merangin juga terjadi kekeliruan rekap perolehan suara ppp khususnya untuk mustantar, sh, berdasarkan lampiran model da1 dprd provinsi berjumlah suara sedangkan berdasarkan lampiran model yang diteliti kembali ternyata berjumlah suara. hal ini sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mustantar, sh, mh: bahwa berdasarkan fakta tersebut atas suara yang diperoleh mustantar, sh, yang semula berjumlah suara menjadi suara sedangkan kaharudinsyah, pd. semula suara menjadi suara. dengan demikian perolehan suara untuk mustantar tetap lebih unggul dari kaharudinsyah, bahwa berdasarkan disdalam halkasus ini sebenarnya ppp tidak mengalami kerugian dalam hal kehilangan kursi dprd provinsi jambi. yang menjadi persoalan adalah dalam hal penetapan calon terpilih. perkara ini bukanlah termasuk perselisihan hasil pemilu yang sedangkan mahkamah konstitusi, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon dan point atas, kpud provinsi jambi mohon kepada mahkamah konstitusiuntuk tidak mengabulkan permohonan pemohon, menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu provinsi jambic dprd provinsi jambi bukti t.t model db dprd provinsi jambi kabupaten merangin dan kabupaten sarolangun bukti t.t model da dprd provinsi jambi kecamatan mendingin dan kecamatan tabir lintas, bukti t.t model c dprd provinsi jambi dalam kecamatan tabir lintas: menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, kpud provinsi jambi juga mengajukan (dua)zainuddin, ketua ppk tabir lintas kabupaten merangin provinsi jambi saksi mengakui memang terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan tingkat ppk. kesalahan diketahui setelah adanya pengecekan kembali pada dan ditemukan fakta bahwa untuk caleg nomor memperoleh suara, caleg nomor memperoleh suara, dimana pada awalnya perolehan suara caleg tersebut adalah caleg nomor caleg nomor suara: menimbang bahwa turut memohon kpu provinsi jambikpu provinsi jambi mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan tingkat ppk, namun demikian perolehan suara caleg atas nama mustantar masih tetap unggul, menimbang bahwa mustantar, s.h., m.h., mengajukan sebagai pihak terkait dan menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal juni pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pihak terkait mustantar sh. keberatan atas permohonan perkara nomor php.c.viii karena permohonan guo diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, yaitpemohon mengajukan permohonan guo kepada mahkamah konstitusi sesungguhnya tidak kehilangan kursi untuk dprd provinsi jambi daerah pemilihan kabupaten merangin dan kabupaten sarolangun). persoalan yang terjadi adalah penetapan calon terpilih internal partai ppp yang berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu secara nasional pada mei dimana partai ppp untuk dprd provinsi jambi daerah pemilihan memperoleh suara dengan posisi perolehan suara terbanyak pertama adalah mustantar, sh. memperolah suara dan hm. kaharuddinsyah, pd, memperoleh suara: hm. kaharuddinsyah, pd, telah mengaku kehilangan suara kecamatan mendingin kabupaten sarolangun sebesar suara, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara terbanyak internal partai ppp. perlu diketahui bahwa pihak terkait mustantar, sh. juga kehilangan suara kecamatan tabir lintas kabupaten merangin sebesar suara fakta ini diakui oleh ppk kecamatan tabir lintas, berdasarkan fakta atas perolehan suara mustantar, sh. dari suara menjadi suara dan hm. kaharuddinsyah, pd, dari suara menjadi suara berarti mustantar, sh. lebih unggul suara, bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, mustantar, s.h., m.h.,ernyataan dari ppk kecamatan tabir lintas tanggal mei bukti pt model dprd provinsi jambi kecamatan tabir lintas kabupaten merangin: daerah pemilihan vii provinsi lampung bahwa pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau rekapitulasi suara komisi pemilihan umum daerah kpud) tulang bawang terjadi kesalahan penulisan rekap pada formulir yaitu: total perolehan suara partai hati nurani rakyat hanura) tertulis suara sebenarnya adalah suara. total perolehan suara partai gerakan indonesia raya gerindra) tertulis suara sebenarnyaprovinsi lampung, menyatakan kursi dprd dapil provinsi lampung menjadi hak partaiixota solsukoharjlatenboyolali. menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon pada persidangan tanggal mei mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. much. asyari bahwa menurut peraturan kpu pembagian kursi tahap ketiga ditentukan berdasarkan suara terbanyak, namun yang terpilih justru caleg partai hanura yang perolehan suaranya lebih kecil. menurut penghitungan saksi, sisa suara pada tahap ketiga masih tersisa kursi, yaitu dapil dan yang masing masing ada kursi. suara tersebut ditarik provinsi sehingga secara otomatis suara provinsi merupakan gabungan dari beberapa dapil dan yang terpilih adalah dapil dengan suara tertinggi: bahwa apabila suara tersebut ditarik provinsi, maka dapil ranking tertinggi adalah gerindra, pkb, hanura, dan ppp dapil penghitungan berdasarkan suara terbanyak tersebut seharusnya mengacu pada putusan mahkamah persatuan pembangunan: memerintahkan kepadaw ppp provinsi lampung nomor in h iv tanggal april perihal masalah penghitungan suara, bukti surat dpw ppp provinsi lampung nomor ex h v tanggal mei perihal keberatan hasil penghitungan suara: buktimodel dprd provinsi): bukti daftar hadir rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten tulang bawang tentang perbaikan ralat terhadappil lampung buktiprovinsi lampung tingkat kabupaten kota tulang bawang tahumijajarudiktengahagunglambu kilang:kenangaterang, lampiran model da dprserdsuanjung rayaedung mennggalpenawar amargoenda teladanagurawa pitu model da dpr provinsi), bukti kronologis terjadinya penggelembungan suara dibuat tanggal mei dan ditandatangani oleh drs. hi. munzir, menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan dibawah sumpah pada persidangan tanggal mei pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: yamin, s.h bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai hanura dan partai gerindra. suara partai hanura ditingkat kabupaten adalah dan kpu provinsi lampung dihitung suara, selisih suara, bahwa suara partai gerindra kabupaten situlangbawang sedangkan kpu provinsi suara, selisih suara, bahwa dengan adanya penggelembungan suara dari dua partai ini, yaitu partai hanura dan gerindra, maka ranking perolehan suara untuk ppp dari ranking tujuh menjadi ranking sembilan. jadi, akibat dari penggelembungan ini, maka ppp kehilangan satu kursi, bahwa saksi mengambil data dari data da kecamatan situlangbawang, yang sudah dilegalisir kecamatan. perolehan partai hanura kecamatan lambu kilang berdasarkan da mendapat suara sedangkan kpu menjadi suara, sehingga terdapat selisih suara. kemudian dari kecamatan dubai tengah, menurut da hanura memperoleh sedangkan kpu menjadi suara, sehingga terdapat selisih menurut da kecamatan mesuji suara, kpu suara, sehingga selisih suara. bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dan perbaikan rekap namun suaranya tidak berubah dan ketika kpu pusat diisyaratkan untuk dihitung ulang dan suara kembali kepada suara yang dihitung kabupatemktulang bawanguntuk pemilihan calon anggota dprd provinsi lampung dari dapil adalah hanya meliputi kabupaten tulang bawang dengan alokasi sembilan kursi, bahwa dalam rapat pleno kpu tulang bawang dengan agenda rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu legislatif untuk anggota dprd kabupaten, provinsi, dpr dan dpd yang dilakukan dari tanggal april oleh kpu tulang bawang bertempat ruang rapat utama sekretariat pemerintah daerah tulang bawang, dengan membacakan rekapitulasi model formulir da dari panitia pemilihan kecamatan se tulang bawang, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: perolehan partai hati nurani rakyat rangking partai karya peduli bangsa rangking partai pengusaharangking partai amanat nasional rangkingrangking partai pemuda indonesia partai nasional indonesia marhaenisrre partai demokrasi pembaharuan partai karya perjuangan partai matahari ban partai pence demokrasi indonesia partai demokrasi kebangsaan rangking partai republika nusantara partai pelopor aas partai golongan karya rangking partai persatuan pembangunan rangkingrangking partai bintang reformasi partai patriot partai demokrat rangking partai kasih demokrasi indonesia para indonesia sejahtera partai kebangkitan nasional ulama partai merdeka partai persatuan nandisiul ummah uo partai serikat indonesia partai buruh inn. men mah ses jumlah suara sah alokasi kursi bilangan pembagi pemilih bahwa rekapitulasi model db dprd provinsi dari daerah pemilihan lampung tujuh diserahkan oleh kpu tulang bawang kpu provinsi lampung pada tanggal april kurang lebih jam wib dan telah dibacakan oleh anggota kpu provinsi lampung bapak sholihin, pd. pada tanggal april dimulai pukul dalam rapat pleno kpu provinsi lampung, bahwa dalam proses pembacaan rekapitulasi model db dprd provinsi dari daerah pemilihan lampung tujuh tersebut beberapa partai politik sempat mengajukan protes karena perolehan suara parpol dan caleg yang dibacakan dalam plant kpu propinsi lampung berbeda dengan yang dibacakan dalam plena kpu kabupaten tulang bawang sebagaimana tabel bawah ini: kpu lpg nama partai db sih keterangan partai hati nurani rakyat terjadipenambahan partai karya peduli bangsa partai pengusahaan pekerja indonesia partai peduli rakyat nasional partai gerakan indonesia rava terjadipenambahis memakai partai kasih demokrasi indonesia pstu u partai serikat indonesia pari buah yos jumlah suara sah alokasi kursi bilangan pembagi pemilih bahwa pada tanggal april kpu kabupaten tulang bawang mengadakan evaluasi dengan membandingkan perolehan suara parpol dan caleg yang tercantum dalam formulir rekapitulasi da ppk se tulang bawang (yang telah dibacakan dalam piano kpu tulang bawang dengan formulir rekapitulasi model db kpu tulang bawang yang telah diserahkan kepada kpu propinsi lampung: bahwa pada evaluasi tersebut terdapat kesalahan dalam proses pembuatan pengetikan angka perolehan suara parpol dan caleg, karena setelah koreksi angka perolehan suara beberapa partai politik dan calon anggota legislatif yang tercantum dalam formulir rekapitulasi model db dprd provinsi dari daerah pemilihan lampung tujuh tersebut, tidak sama dengan angka yang tercantum dalam formulir model yang berasal dari panitia pemilihan kecamatan, yang telah dibacakan dalam pleno kpu kabupaten tulang bawang. dimana pada hasil print out rekapitulasi db yang telah diserahkan kpu propinsi lampung, yang sampai seat ini dijadikan dasar oleh kpu propinsi lampung menerbitkan formulir rekapitulasi db yang telah diserahkan kpu propinsi lampung,yang sampai saat ini dijadikan dasar oleh kpu propinsi lampung menerbitkan formulir rekapitulasi model tersebut, terdapat perbedaan angka yang signifikan pada partai hanura (bertambah dan partai gerindra (bertambah dan berkurangnya suara partai partai tertentu, sehingga mengakibatkan perubahan rangking perolehan suara partai politik. adapun perbedaan tersebut tampak pada tabel bawah ini: partai karya peduli bangsa partai pengusahaan pekejaindonesia partai barisan nasional partai keadaan sejahtera partai amanat nasional para kedaulatan partai persatuan daerah partai kebangkitan bangsa partai karya perjuangan partai demokrasi kebangsaan partai republika nusantara partai golongan karya pataipersatuan pembangunan partai damai sejahtera para bulan bidang para demikrasiindonesia perjuangan partai bintang reformasi para patut partai demokrat partai kasih demokrasilndonesia parailndonesia sejahtera partai merdeka pari persatuan nandstul ummah partai serikatindonesia ' | para burn jumlah suara sah alokasi kursi bilangan pembagi pemilih bahwa untuk memperbaiki kesalahan tersebut pada tanggal april kurang lebih jam wib, lima anggota kpud tulang bawang novi mirzani bmy sos, muhammad roti se, wiki roni nur sos, embun putranto, hari yanto skm berkonsultasi dengan ketua kpu propinsi lampung edwin kanibal sh) dan salah satu anggota kpu propinsi lampung yang juga koordinator wilayah tulang bawang, bapak sholihin, pd. bertempat rumah bapak edwin kanibal, sh. pada kesempatan tersebut ketua kpu propinsi lampung, edwin kanibal, memberi saran agar kpu tulang bawang mengadakan rapat pleno dan membuat berita acara perbaikan dan menyampaikan kpu pusat. kemudian anggota kpu tulang bawang mengadakan pleno untuk memperbaiki kesalahan tersebut yang dituangkan dalam surat ddan mengirimkannya sekretariat kpu propinsi lampung dan juga diserahkan kepada ketua kpu propinsi lampung dan dihembuskan kpu pusat. berita acara sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana terlampir, bahwa pada tanggal mei kurang lebihnasional yang diselenggarakan kpu pusat hotel borobudur yang dihadiri para saksi parpol dan bawaslubahwa. walaupun sampai saat ini belum jelas tindak lanjut dan revisi tersebut: berdasarkan fakta hukum atas, mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya: menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, turut memohon kpu kabupaten tulang bkpu tulang bawang turut memohon diberi surat kpu tulang bawang kpu tb iv tanggal april bukti t.t formulir rekapitulasi model db (setelahb (sebelumprd provinsi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg dprd provinsi tahunmerasa aji): bukti t.t lampiran da ppk dprd prov rekapitulasi perolehan suara parpol dan caleg dprd prov kec. tulang bawang tengahtumijajar):. gunung agu. tulang bawang udikgunung terlambu kilamatan way kenanga), konstitusi nomor puu vi tanggal desember dan surat mahkamah konstitusi nomor php tanggal januari bahwa perolehan kursi pada penghitungan tahap pertama adalah suara terbanyak, pada tahap kedua setelah dibagi bpp, sehingga semestinya pada tahap ketiga harus pula didasarkan pada suara terbanyak, menimbang bahwa pemohondalilnomor php.c vii pada hari kamis, tanggal mei pukul wib,tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima, bahwa permohonan pemohon tidak termasuk dalamnghitungan tahap keempat. bahwa berdasarkantanjung raypagar dewgedung mennggalipenawar ajibanjar margodente teladangar dewpitu timursimpang pematnca jaya): bukti t.t lampiran da ppk dprd provinsi provinsi rekapitulasi perolehan suara parpol dan caleg dprd provinsi kecamatan rawa jitu utarselatantimurenawar tam baruway serdang, daerah pemilihan provinsi maluku bahwa perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) untuk tingkat dprd provinsi maluku dapil yang ditetapkan oleh kpud kabupaten seram bagian barat provinsi maluku sebesar suara. penetapan tersebut adalah salah seharusnya yang benar perolehan suara partai persatuan pembangunan ppp) adalah suara sah, sehingga terdapat selisih (penghilangan) suara sebanyak suara merugikan partai persatuan pembangunan ppp), khususnya dapil provinsi maluku, bahwa perhitungan suara yang benar menurut pemohon adalah kecamatan kartu rekap sebanyak suara, seharusnya yang benar adalah suara sah. kurang suara: kecamatan seram barat dan daniel direkam sebanyak suara, seharusnya yang benar adalah suara sah. kurang suara, kecamatan huamual belakang yang direkam sebanyak suara, seharusnya yang benar adalah suara sah. kurang suara. jadi total kekurangan suara sehingga mengakibatkan kerugian bagi partai persatuan pembangunan ppp) untuk memperoleh kursi anggota legislatif dapil provinsi maluku, kekurangan suara tersebut atas berdasarkan perhitungan pemohon tidak (dimasukan oleh ppk kecamatan kartu kabupaten seram bagian barat untuk tingkat dprd: desa waimital 203suara, hilang suara desa kamal suara, hilang suara desa unsur suara, hilang suara desa buku kecil suara, hilang suara desa manusa suara, hilang suara desa biola suara, hilang suara desa kartu suara, hilang suara desa kamariah suara, hilang suara desa waisarisa suara, hilang suara jadi total suara yang hilang adalah (seratus enam) suara. sedangkan selisih suara terjadi penggelembungan kecamatan kartu, huamual belakang dan kecamatan tabel bukti terlampir)dapil provinsi maluku adalah sebesar suara, menetapkan kursi dprd daerah pemilihan maluku adalah hak partai persatuan pembanguan ppp) untuk caleg nomor urut atas nama hasbullah selain, hi, memerintahkankeberatan atas penetapan hasil perhitungan suara oleh ppk kecamatan kartu yang diajukan oleh hasbullah selang, caleg nomor (dua) partai persatuan pembangunan ppp) kepada bawaslu dan ketua komisi pemilihan umum daerah kpud) kabupaten seram bagian barat terc: bukti rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi model bukti berita acarprovinsi tingkat kabupaten seram bagian barat tahun model db:p13surat pernyataan yang dibuat oleh hendra anwar saat tertanggal april menimbang bahwa selain mengajukan bukti surathendra anwar squad saksi mengatakan terjadi penggelembungan pada partai tertentu yang mengakibatkan ppp tidak memperoleh kursi pada daerah pemilihan khususnya untuk anggota dprd provinsi maluku. pada kecamatan kartu, pnb memperoleh tetapi pnb memperoleh suara. kecamatan manual pnb memperoleh tetapi investigasi data ppk, pnb memperoleh dengan demikian perolehan secara keseluruhan pnb suara, bahwa desa rambat pnb memperoleh suara, namun bangko yang diberikan kpu ditulis suara. desa sumber, suara pnb kosong, ternyata kpu ditulis suara. kemudian desa way sam, pnb memperoleh suara dan kpu ditulis suara. desa kamal, pnb memperoleh suara ditulis menjadi menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnyatidak konsisten mengenai jumlah suara yang hilang, pada awalnya pemohon menyatakan jumlah selisih suara adalah sebesar suara akan tetapi bagian lain pemohon mengklaim kekurangan suara sebesar suara, sehingga dalil pemohon mengenai jumlah suara yang hilang saling kontradiktif. samping itu mengenai jumlah suara pemohon yang hilang, ternyata pemohon tidak memberikan penjelasan atau menguraikan secara jelas tps mana saja terjadinya pengurangan suara sebanyak suara kecamatan kartu serta penggelembungan suara sebesar suara kecamatan kartu, kecamatan huamual belakang dan kecamatan tabel. samping itu pemohon ternyata juga tidak menjelaskan menguraikan tentang partai partai mana yang melakukan penggelembungan suara sehingga secara kumulatif mengurangi perolehan suara dari pemohon wilayah yang dikendalikan oleh pemohon: samping itu dalam permohonannya pemohon tidak pernah membahas tentang caleg terpilih hasbullah selain, untuk dapil maluku khususnya mengenai perolehan suaranya, serta apa yang menjadi korelasi antara hilangnya suara pemohon dengan dimohonkannya dalam petit penetapan caleg terpilih tersebut oleh pemohon, pemohon seharusnya dalam permohonannya menjelaskan berapa suara dari caleg tersebut yang hilang dan memberikan penegasan bahwa suara yang hilang tersebut merupakan milik caleg terpilihseram baratolak seluruh dalil dalil yang yang diajukan pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan dengan alasan: bahwa saksi pemohon pada setiap tingkatan telah menyetujui dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd provinsi dan suara tidak sah tps, ppk, turut memohon ii, dan turut memohon kpu turut memohon tidak pern, turut memohon ii, dan turut memohon bahwa kpud provinsi maluku menolak dalil yang disampaikan oleh pemohon yang menyebutkan bahwa telah melakukan penghilangan suara. karena total perolehan suara sah pemohon adalah berjumlah suara bukan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, bahwa kpud provinsi maluku menolak apa yang didalilkan pemohon bahwa yang telah melakukan penghitungan sejumlah suara milik pemohon sebagaimana dimaksud pada angka untuk mem dibuktikannya dapat dilihat perbandingan data perolehan suara pada pps yang didalilkan pemohon sebagai berikut: menurut pemohon rekapitulasi anak nama pps perolehan suara lampiran model seharusnya suara hilang buku kecil | mansa bio amino kamariah waisarisa | bahwa dalil pemohon yang menyebutkan telah terjadi penggelembungan yang dilakukan oleh pnb sejumlah suara adalah sangat tidak berdasar, karena pemohon tidak menyebutkan pada tps, pp, dan ppk mana penggelembungan itu dilakukan oleh pnb. oleh karena itu dalil pemohon tersebut kabur sehingga perlu perlu dipertimbangkan oleh oleh majelis hakim, ppk daniel pada waktu rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten seram bagian barat tanggal april menggunakan rekapitulasi model ukuran besar plant) bukan model da dan laporannya. alasan tidak digunakannya model da dan laporannya atas persetujuan seluruh saksi (termasuk saksi ppp), bawaslu kabupaten, dan kpu kabupaten demi menghindari manipulasi (penggelembungan, pengurangan, penghilangan) suara yang terlihat secara nyata pada model da dan lampiran untuk rekap dpr, dpd, dan dprd provinsi: berdasarkan alasan tersebut, kpud provinsi maluku yang telah ditetapkan secara nasional oleh kpu mempunyai kekuatan hukum mengikat subsidi:seram baratprovinsi, model db. dprd provinsi, lampiran model db. dprd provinsi pps waimital jepitan model c1, dan lampiran c1): bukti t.t model dprd provinsi, model db. dprd provinsi, lampiran model db. dprd provinsi pps kamalunsurbuku kecil jepitan model c1, dan lampiran c1) bukti t.t model dprd provinsi, model db. dprd provinsi, lampiran model db. dprd provinsi pps manusaable jailolo jepitan model cikartu jepitan model c1, dan lamp. bukti t.t model dprd provinsi, model db. dprd provinsi, lampiran model db. dprd provinsi pps kamariah jepitan model c1, dan lampiran c1): bukti t.t model dprd provinsi, model db. dprd. provinsi, lampiran model db.i dprd provinsi pps waisarisa jepitan model dan lampiran daerah pemilihan provinsi maluku utara bahwa telah terjadi pengurangan suara partai persatuan pembangunan sesuai hasil rekapitulasi suara ppk kecamatan tobelo suara, sedangkan hasil rekapitulasi tingkat kpu kabupaten halmahera utara berkurang menjadi suara, dan ppk kecamatan loloda kepulauan suara ppp sebesar suara tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara kpu halmahera utara, sehingga secara keseluruhan suara ppp berkurang suara. jadi hasil perhitungan suara yang benar adalah sebesar suara: bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh kpu kabupaten halmahera utara terhadap partai gerindra, sebagai berikut: nama kecamatan hasil pleno hasil pleno kpu ppk halmahera utara suara tobeloutra suara| suara| suara galena selatan suara| suara| suara galena barat suara| suara| suarah.ms. kaban, se.,m.sikeduanya ketua umum dan sekretaris jenderal yang bertindak untuk dan atas nama partai bulan bintangh., si. sahkan sahur siregar, sarinandhe jiran, diankorona riyadi, sh., tasiun, hasanuddin, daerah memang, tumpal daniel, s.p. di., idham arief budiman, s.e., husain, mustafa ridwan, syamsuddin boleng, syafaat, samaratul fuad, semuanya adalah advokat penase00n ll555n50 lena lea memohon, komisi pemilihan umum, provinsi kalimantan selatan: selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten sampang: selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum, provinsi sumatera selatan, selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum, kota depok: selanjutnya disebut turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten belitung timur, selanjutnya disebut turut memohon provinsi tps tps tps dan tps desa keraton kecamatan martapura kota: tps desa sungai paling, kecamatan martapura kota. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah mendengar keterangan saksi pemohon yang bernama azhari nathan yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut: saksi azhari nathan saksi dari partai amanat nasional) menurut saksi, pada waktu diadakan penghitungan ulang, pada tanggal mei yang semula hanya untuk tps yang tertinggal, tetapi pada kenyataannya untuk semua tps, sebanyak tps. dalam penghitungan ulang banyak terdapat kejanggalan kejanggalan, dan tidak dilakukan secara terbuka, seperti adanya sejumlah data model yang di tipe dan saksi memprosesnya, dan hasil penghitungan ulang dihentikan sementara bersamaan dengan salat magrib, bahwa sekitar pukul penghitungan suara dilakukan lagi, pada akhirnya dibatalkan karena para saksi dari kabupaten dan dari partai tidak dapat menerima jika penghitungan suara itu dilakukan untuk tps, yang semestinya dilakukan hanya tps desa. setelah itu, dibuatlah berita acara yang berisikan pembatalan penghitungan suara dan suara tps yang tertinggal itu dianggap tidak ada, bahwa pada tanggal mei penghitungan ulang dilakukan lagi dan saksi tidak menghadirinya. hasil penghitungan ulang itu, suara pbb naik lebih kurang suara, sementara ppp naik lebih kurang suara. dalam hal ini, suara pbb tidak hilang, dan perolehan jumlah kursinya tetap. namun, hasil rapat pleno pada tanggal mei dinyatakan bahwa suara ppp naik suara, sedangkan pbb tidak dapat kursi lagi.teori matematika dan menginginkan rumus menurut kemauannya sendiri saja, hal ini haruslah ditolak karena perolehan suara bukan berdasarkan teori matematika ataupun angka siluman ataupun rumus kemauan sendiri.dalam pemilu tahun sudah ditetapkan rumus penghitungan yang baku dan telah diterima oleh seluruh partai peserta pemilu bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci penggelembungannya, tidak menyebutkan tps berapa dan berapa yang digelembungkanota depok hampir disetiap tps pemohon partai bulan bintang) dalam berita acara penghitungan suara ditingkat tps, rapat pleno ppk dan rapat pleno kpu kota depok tidak ada satupun catatan keberatan dari saksi saksi yang diajukan oleh saksi partai bulan bintang, untuk memperkuat uraian dan dalil dalil tersebut atas, pihak terkait mengacu dan mendukung bukti bukti yang diajukan oleh pihak turut, memohon kpu kota depok serta saksi saksi antara lain: nama alamat umur keterangan rw. kedung sawangan kpud depok depok rt. rw. kel. sukatani manggis kec. manggis depok jawa barat berdasarkan fakta fakta hukum dan alasan alasan hukum tersebut dibulan bintang tidak memperoleh kursi daerah pemilihan dua) kota depok menguatkan penetapdpd, dprd propinsi, dprd kab kota secara nasional dalam pemilu memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah dengarkan keterangan saksi pihak terkait pks) untuk kota depok, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: agus salim, saksi dari pihak terkait pks) untuk kota depok) bahwa penghitungan tps yang dilakukan pada tanggal april menurut hasil pleno untuk kota depok versi pertama melakukan perekaman, versi pertama tanggal april pukul pagi. dalam hal ini terdapat kekeliruan jumlah suara sah berdasarkan perincian partai yang ada suara, sedangkan yang tertulis suara sehingga banyak saksi yang memprotes. karena itu, ppk bersepakat dengan saksi untuk menunda pleno sampai pukul tetapi, dalam praktiknya, pleno tidak dimulai pukul dengan membagikan rekap versi kedua. pada versi pertama pks mendapatkan suara dan partai demokrat suara. dalam versi kedua ini pks mendapatkan suara dan demokrat suara. dan perlu juga diketahui pada pleno kedua ini saksi dari pbb diganti, yang semula saudara ahmad diganti dengan saudara abdul hamid, yang menandatangani berita acara. pleno ditutup sekitar jam dan tidak ada keberatan. hal ini berarti bahwa yang mengajukan keberatan hanya pks karena masih kurang suara, sedangkan partai demokrat tidak jadi mengajukan gugatan. bahwa pembukaan tps terjadi sebelum pembagian rekapitulasi yang pertama yaitu tanggal april jam pagi. jadi, tidak ada pengaruh suara tps terhadap perbedaan antara rekap versi pertama dan rekap versi kedua. bahwa yang terjadi tidak menghentikan penghitungan, tetapi pembacaan rekapitulasi karena suara sah berdasarkan jumlah khusus tugu hanya sedangkan yang tertulis pada rekap suara sehingga ada selisih suara. suara itulah yang sebenarnya kurang dari partai partai yang ada. para demokrat kurang sekitar suara, pks kurang suara. pada waktu mengikuti pleno tanggal april pukul saksi memperoleh rekap pada april yang berisikan suara pks suara, para demokrat suara. bahwa saksi pbb hanya menyebutkan tps. yaitu tps tps tps tps tps bukan tps. saksi mengetahui persis bahwa pleno itu dimulai pada hari sabtu pukul pembukaan tps selesai paling lambat pukul jadi, jika ada rekap rekap lain, itu perhitungan yang tidak resmi karena tidak disampaikan ple karena terjadi protes pada pleno pertama, tidak ada yang mau menandatangani hasil rekap. tetapi, rekap pada pleno kedua, sekitar hampir partai yang tanda tangan. sedangkan pleno kedua berakhir sekitar pukul pada tanggal april unutk versi ketiga saksi tidak tahu karena pada waktu rapat pleno tidak hadir. deni dahlan saksi pihak terkait pks) tingkat kpu kota depok) bahwa pada tanggal tepatnya pukul wib waktu diadakan pemungutan suara ditingkat kpud banyak partai politik yang hadir bahkan dihadiri anggota kpud sebanyak orang, bahwa form rekap tingkat kpud tidak menyertakan suara suara ditingkat kelurahan: dapil kabupaten belitung timur, mengadili,juga dipertegas lagi dalam uupokok permohonan berdasarkan hasil rekapitulasi yang umumkan oleh ppk manggar, perolehan suara pbb terdapat selisih dengan hitungan yang dilakukan oleh saksi berdasarkan formulir dari setiap tps desa baru, kec. manggar. dalam hal ini, dapat jelaskan sebagai berikut: bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh ppk kec. manggar pada model dprd kab kot), sebagaimana yang tercantum pada lampiran model da kab kota jumlah perolehan suara pbb khususnya desa baru sebanyak suara copy model dan da terlampir). berdasarkan hasil pengecekan dan perhitungan kembali yang dilakukan oleh dpc pbb belitung timur berdasarkan dokumen model, sebagaimana yang tercantum pada lampiran model dprd kabupaten kota, bahwa total perolehan suara pbb desa baru seharusnya suara, sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya total perolehan suara pbb secara keseluruhan khususnya dapil kec. manggar kelapa sampit) sehingga selisih perolehan suara yang didapat dari formulir dengan hasil rekapitulasi ppk manggar berjumlah suara suara suara. berkurangnya suara pbb yang ditetapkan dari ppk manggar tersebut akan berakibat terhadap perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh pbb sebanyak kursi, oleh karena selisih sisa suara dengan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) yang mendapatkan kursi dari suara sisa sebanyak suara saja. perbandingan perolehan suara caleg pbb untuk desa baru berdasarkan hitungan antara form dengan ppk manggar, sebagai berikut: nama caleg kpps form dprd ppk manggar form kab da saparudin bustami eka budiarta a00 drs. auto agus jumlah suara yang (berkurang seharusnya suara)rolehan suara hasil rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) manggar dan mengabulkan hasil perolehan suara berdasarkan perhitungan pada formulir dprd kabupaten belitung timur untuk tps tps desa baru kecamatan manggar, membatalkan perolehan kursi untuk pdip pada daerah pemilihan (satu) kabupaten belitung timur, oleh karena partai bulan bintang hanya berselisih suara dengan partai pdip yang mendapatkan kursi dari perhitungan suara sisa pada tahap kedua. maka dengan dikabulkan permohonan ini, pbb mendapat kursi dari pembagian sisa kursi, sedangkan pdip yang semulanya dapat kursi, tidak memperoleh kursi lagi oleh karena suara sisa pbb lebih banyak suara dari suara pdip yang hanya memperoleh suara, dengan bpp dapil belitung timur yang berjumlah (angka bpp) suara untuk kursinya. maka, dengan penambahan suara pbb sebanyak suara maka berdasarkan peraturan kpu nomor sk kpu belum iv mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara partai politik calon anggota dprd kabupaten belitung timur tahun maka suara pbb bertambah dari suara menjadi suara sedangkan suara pdip hanya suara menetapkan partai bulan bintang mendapatkan kursi untuk daerah pemilihan (satu) kab. belitung timur, karena jumlah suara sisa pbb jika permohonan dikabulkan akan lebih besar dari pada perolehan suara sisa pdip. pbb memperoleh suara sisa suara sisa, sedangkan pdip memperoleh suara sisa. hal ini dapat dilihat sebagai berikut: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum kabupaten belitung timur, bangka belitung untuk melaksanakan putusan dalam perkara inipemungutan suara dan penghitungan suara tps kel. baru, kec. manggar, kab. belitung timur, provinsi bangka belitungtps kel. baru, kec. manggar, kab. belitung timur, provinsi bangka belitung, model dprd kabupaten kota: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, kec. manggar, kab. belitung timur. model da dprd kabupaten kota: bukti fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara, kec. manggar, kab. belitung timur. model da dprd kabupaten kota: bukti fotokopi surat dewan pimpinan cabang partai bulan bintang kab. belitung timur nomor pct sek ditujukan kepada ketua umum dpp partai bulan bintang, bukti p & fotokopi surat dpc partai bulan bintang kab. belitung timur nomor pct sek ditujukan kepada panitia pengawas pemilu kab. belitung timur, bukti p fotokopi rekapitulasi penghitungan suara, daerah pemilihan belitung timur, kec. manggar, desa baru. model bukti keping cd. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah dengarkan keterangan saksi pemohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: iskandar (saksi dari partai demokrasi pembaharuan) bahwa saksi mengikuti dari awal sampai akhir, dari hasil rekapitulasi baik kpud belitung timur pelaksanaannya berjalan lancar, dan sangat transparan. supriyadi (saksi kecamatan manggar) bahwa pada waktu penghitungan selesai tingkat ppk, saksi belum menerima rekap dari pada per desa. saksi baru meriamnya pada akhir pembicaraan penghitungan tingkat desa yang telah terlaksana. dengan melihat angka yang tertera pada total keseluruhan dari jumlah suara, saksi tidak tahu berapa nilai itu yang berbanding pada dpr kota sampit itu, hingga mempengaruhi total suara dapil itu. waktu itu saksi hanya focus total jumlah partai, dan focus tingkat desa desa. setelah beberapa minggu, saksi mendapatkan fotokopi hasil rekap penghitungan, kpud, ppk, setelah cross cek terjadi pengurangan suara. tetapi sepanjang penghitungan saksi tingkat ppk hampir tidak ada masalah maupun dari pbb sendiri ataupun dari partai lain.: daerah pemilihan dan kota depokkapuas, daerah pemilihan kabupaten lombok timur, daerah pemilihan kabupaten aceh utara, daerah pemilihan kabupaten bener meriah, nadyang menerangkan, surat suara untuk dprd provinsi dapil sumsel muba dan banyulitung timur) i. permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu. bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang jam) sejak kpu mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, selanjutnya dalam menyatakan permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dan kelengkapannya deh panitera. selanjutnya ,menyatakanjam (satu kali dua puluh empat) jam. bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari permohonan pemohon didaftarkan pada hari terakhir jangka waktu pendaftaran tanggal mei dengan tidak menyebutkan jam, bukti tt. namun dalam berkas permohonannya baru registrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi tertulis pada tanggal mei jam wib bukti tt artinya dari tanggal registrasi yang dicantumkan oleh kepaniteraan mk, permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. maka mengingat ketentuan diatas kiranya majelis hakim untuk tempe: timbangan hal ini untuk tidak dapat menerima permohonan pemohon.dengan alasan telah melewati tenggang waktu yang sudah ditentukan undang undang.yakni undang undang nomor tahun il. hasil perhitungan turut memohon telah benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa turut memohon dalam hal ini jajaran ppk manggar kabupaten belitung timur telah salah melakukan perhitungan suara yang didapat oleh pemohon sebesar suara, yang menurut pemohon versinya sebesar suara, dengan membandingkan hasil perhitungan suara hasil dokumen model pada saat rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh ppk manggar, pihak ppk juga melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan yang dilakukan oleh kpps dengan menggunakan model da dengan disaksikan bersama sama dengan saksi dari parpol peserta pemilu dan panas kecamatan, dan setelah dilakukan perhitungan kembali bahwa pihak ppk mendapati suara pemohon sebesar suara, apalagi pada saat itu pihak pemohon menghadirkan saksi yang juga turut menyaksikan perhitungan kembali, bahkan setelah dilakukan perhitungan kembali saksi pemohon ikut menandatangani berita acara hasil perhitungan suara, bukti tt model da a dan model da. baik sebelum maupun sesudah perhitungan dengan dihadiri oleh saksi saksi lain dan wakil dari bawaslu dengan tidak adanya keberatan atau complain hasil perhitungan tersebut, artinya kalaupun setelah hasil perhitungan suara resmi yang ditetapkan oleh kpu secara nasional dipersoalkan oleh pemohon, semestinya dilakukan pada saat rekapitulasi perhitungan suara ppk maupun rekapitulasi perhitungan suara kpu kabupaten sebelum hasil perhitungan secara resmi oleh kpu secara nasional ditetapkan, bahkan kpu sendiri telah mengantisipasikannya jauh jauh hari melalui peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis pelaksanaan rekap. penghitungan hasil perolehan suara kecamatan,. kabupaten, kota dan propinsi serta nasional, secara khusus pada huruf angka yang menyatakan antara lainmodel da selanjutnya dalam aturan lain,yakni: huruf angka yang menyatakan antara lain:pinsi dan dprd kabupaten kota kepada ppk". dengan demikian berarti apabila pemohon mempersoalkan hasil perhitungan suara yang telah ditandatangani oleh pemohon melalui saksinya yang ikut melihat, mendengar dan mengamati secara langsung hasil perhitungan tersebut, tidak ada keberatan, maka dalil pemohon yang menyatakan hasil perhitungan suara oleh ppk manggar telah terjadi kesalahan adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum. ii. bahwa berdasarkan alasan alasan diatas, kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi dalam memeriksa perkara ini dapat mengambil putusan dengan amar sebagai berikut: tidak dapat diterima permohonan pemohon atau menyatakan permohonan pemohon ditolak. menyatakan tetap dan benar perolehan suara hasil rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) manggar kabupaten belitung timur dan kpu kabupaten belitung timur, menyatakan tidak terjadi kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum. bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pihak turut memohon kpu kabupaten belitung timur, mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut: bukti fotokopi tanda terima permohonan dari pemohon, bukti fotokopi stempel registrasi panitera dalam permohonan pemohowilayah kelurahan desa model da a): bukti fotokopi rekapitulasi perolehan suara parpolmodel da bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten kota dalam pemilu anggota dprd kab kota dan rincian perolehan suara sah anggota dprd kabupaten kota dan suara tidak sah kpu kabupaten kota model db bukti fotokopi daftar hadir rapat rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif ppk manggar. dapil kota pariaman kewenangan mahkamahkud dan uuk, ii. kedudukan hukumpu. tenggang waktu pengajuan permohona: bahwa penetapan hasil pemilihan umum tahun secara nasional dilakukan oleh kpu pada hari sabtu tanggal mei sementara permohonan ini didaftar mahkamah konstitusi pada hari selasaiv. pokok permohonpenetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota pariaman untuk daerah pemilihan pariaman yang terdiri dari kecamatan pariaman selatan, kota pariaman,bahwa pada hari selasa tanggal april turut memohon berdasarkan, kecamatan pariaman selatan, telah menetapkriaman tahun(tiga), bukti model dprd kab kota terlampir): bahwa dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota dprd kota pariaman untuk daerah pemilihan kota pariaman menurut hitungan turut memohon, perolehan suara pemohon adalah sebanyak suara (enam ratus empat puluh tiga) suara. sedangkan berdasarkan hitungan pemohon sendiri, perolehan suara pemohon seharusnya adalah suara (enam ratus empat puluh empat) suara. dengan demikian, telah terjadi pengurangan suara pemohon sebanyak (satu) suara, bahwa pengurangan suara pemohon sebanyak (satu) suara menyebabkan pemohon kehilangan (satu) kursi untuk dprd kota pariaman daerah pemilihan kota pariaman (tiga) dan pada saat bersamaan menyebabkan partai barisan nasional partai peserta pemilu dengan nomor urut mendapatkan (satu) kursi dprd kota pariaman daerah pemilihan kota pariaman (tiga), bahwa pengurangan suara pemohon sebanyak (satu) suara terjadi tps pps kampung kandang, hal ini dapat pemohon sampaikan sebagai berikut: bahwa pada tps pps kampung kandang, pemohon sebagai salah satu peserta pemilu menempatkan saksi pada tps yang bersangkutan, dan berdasarkan keterangan saksi pemohon tidak ada masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai selesai proses penghitungan suara, bahwa pada tps pps kampung kandang, pemohon memperoleh suara sebanyak suara dengan rincian sebagai berikut: maris roy marten, bukti berupa model dprd kabupaten kota tps (tps ii) kampung kandang terlampir) bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat ppk, kecamatan pariaman selatan, perolehan suara pemohon untuk pps kampung kandang adalah sebanyak (enam puluh tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut calon partai bulan bintang mon user, sh "b3 maris teguh latino roy marten, bukti .a c berupa model tps tps dan tps kampung kadang terlampir) sementara pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat ppk, tanpa diketahui oleh saksi pemohon, perolehan suarpemohon berubah dan turun menjadi (enam puluh enam) suara dengan rincian sebagai berikut: nama partai dan jumlah perolehan suara calon pps kampung kandang roy marten, amj aoa bukti berupa model dprd kab kota terlampir) bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point dan atas, maka terjadi pengurangan (satu) suara untuk pemohon, yaitu untuk caleg nomor urut atas nama teguh latino tps kampung kandang, daerah pemilihan pariaman iii (tiga): bahwa bersamaan dengan pengurangan suara pemohon sebanyak (satu) suara pada tps kampung kandang, juga terjadi penambahan (satu) suara untuk partai barisan nasional barnes) pada tps yang sama, hal ini dapat pemohon jelaskan sebagai berikut bahwa pada tps pps kampung kandang, partai barnes memperoleh suara sebanyak (tujuh puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut: nama partisan calon suara sah april taka jumlah bukti berupa model dprd kabupaten kota tps kampung kandang, partai barnes justru memperoleh suara sebanyak (tujuh puluh tiga) suara. sehingga total suara partai barnes untuk pps kampung kandang berubah dari (seratus lima puluh dua) menjadi (seratus lima puluh tiga) suara dengan rincian sebagai berikut partai barisan nasional ali akbar april septa maharani bukti berupa model dprd kabupaten kota terjadi penambahan (satu) suara untuk caleg partai barnes atas nama april pada tps kampung kandang, caleg april yang pada awalnya tidak memperoleh suara tps kampung kandang, tiba tiba saja memperoleh (satu) suara, sehingga menambah suara partai barnes sebanyak (satu) suara pps kampung kandang: bahwa terhadap pengurangan suara pemohon dan penggelembungan suara partai barisan nasional baru diketahui oleh pemohon pada tanggal april bersamaan dengan saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota yang dilakukan oleh kpu kota pariaman, bahwa pengurangan suara pemohon dan penggelembungan suara partai barisan nasional dilakukan dengan cara merubah dan plant tanpa sepengetahuan saksi saksi peserta pemilu, yang mana hal ini dilakukan dan diakui oleh ketua bersama sama anggota kpps tps kampung kandang yang dinyatakan kepada kpu kota pariaman pada tanggal april bukti .a b. berupa berita acara kpu kota pariaman serta foto dan pleno yang dirubah terlampir) bahwa setelah kecurangan diketahui, pada saat itu juga pemohon mengadukan tindakan pengurangan suara pemohon dan penggelembungan suara partai barnes tersebut kepada bawaslu kota pariaman dan meminta agar bawaslu kota pariaman merekomendasikan kepada kpu kota pariaman untuk melakukan pembetulan terhadap model dprd kab kota. bukti .a b berupa tanda bukti penerimaan laporan model dan penerimaan laporan model nomor pl bawaslu prm iv terlampir). berdasarkan laporan tersebut bawaslu berkesimpulan dan telah mengambil sikap sebagaimana dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bahwa bawaslu kota pariaman berkesimpulan bahwa telah terjadi pengurangan suara partai bulan bintang sebanyak (satu) suara dan penambahan suara partai barisan nasional sebanyak (satu) suara pada tps kampung kandang. berdasarkan itu bawaslu kota pariaman telah merekomendasikan kepada kpu kota pariaman untuk menindaklanjuti laporan yang pemohon sampaikan, bukti berupa surat bawaslu kota pariaman nomor ket bawaslu prm iv perihal rekomendasi kepada kpu kota kota pariaman terlampir). bahwa bawaslu kota pariaman juga berkesimpulan ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu karena adanya unsur kesengajaan dari ketua kpps desa kampung kandang dan ppk kecamatan pariaman selatan melakukan perubahan berita acara hasil penghitungan suara yang mengakibatkan perolehan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu lainnya menjadi berkurang. ketua kpps tps kampung kandang dan ketua ppk kecamatan pariaman selatan telah melanggar ketentuan juncto undang undang nomor nomor tahun bukti .a b berupa pemberitahuan tentang status laporan nomor panas prm iv dan kajian laporan nomor kl bawaslu prm iv terlampir). bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kota pariaman tersebut, kpu kota pariaman telah menanggapi dengan sebuah berita acara kesimpulan kpu kota pariaman nomor kpu prm iv tentang rekomendasi bawaslu kota pariaman tentang laporan partai bulan bintang kota pariaman tanggal april yang dikeluarkan pada tanggal april yang pada pokoknya menyatakan bahwa kpu kota pariaman turut memohon) tidak berwenang melakukan penghitungan ulang, karena penghitungan ulang itu hanya dilakukan pada tingkat panitia pemilihan kecamatan ppk): bukti berupa berita acara kpu kota pariaman terhadap rekomendasi bawaslu kota pariaman terlampir). bahwa turut memohon bertindak tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, khususnya ketentuan karena tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kota pariaman. sebab, yang dinyatakan oleh turut memohon dalam kesimpulannya turut memohon, memohon tidak berwenang melakukan penghitungan ulang, padahal tidak satupun kalimat dalam rekomendasi bawaslu kota pariaman yang berisi rekomendasi agar turut memohon melakukan penghitungan ulang. yang ada hanyalah rekomendasi untuk menindaklanjuti laporan pemohon, yaitu pembetulan terhadap model dprd kab kota kecamatan pariaman selatan, kota pariaman: bahwa pemohon juga telah menyampaikan keberatan atas keputusan turut memohon untuk menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara tanpa menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah pemohon sampaikan kepada bawaslu kota pariaman yang juga disampaikan kepada turut memohon, bukti .a c berupa model dprd kota dan surat dpc pbb kota pariaman pemohon) nomor: b pc prm se o4 perihal keberatan hasil penghitungan yang ditujukan kepada ketua kpu kota pariaman dan tanda terima formulir db dprd kota pariaman berupa penyataan keberatan saksi pemohon terlampir) bahwa turut memohon tetap bersikukuh untuk menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu untuk dprd kota pariaman daerah pemilihan kota pariaman iii, yang mana perolehan suara pemohon adalah (enam ratus empat puluh tiga) dan perolehan suara partai barnes adalah (enam ratus empat puluh empat) suara, sekalipun hasil tersebut telah diketahui oleh turut memohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya,untuk dprd kota pariaman daerah pemilihan kota pariaman iii yang dilakukan oleh turut memohon pada hari selasa tanggal april dan oleh memohon pada tanggal mei telah merugikan pemohon, dalam hal pemohon telah kehilangan (satu) kursi dprd kota pariaman untuk daerah pemilihan kota pariaman iii: bahwa berdasarkan ke, khususnya tps kampung kandang, maka oleh karenanya, patula menurut hukum objek permohonan untuk dibatalkan,ota pariaman daerah pemilihan kota pariaman iii, dimana perolehan suara pemohon adalah suara dan partai barisan nasionalrtai barisan nasional adalah (enam ratus empat pulut tiga) suara. petit berdasarkan alasan alasan diatas, mohon kepada mahkamah konstitusi menjatuhkan putusan,, tanggal mei menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, yaitu perolehan suara pemohon sebanyak (enam ratus empat puluh empat) suara, bukan (enam ratus empat puluh tiga), perolehan suara partai barisan nasional adalah (enam ratus empat puluh tiga) suara, bukan (enam ratus empat puluh empat) suara bahwa atas kesalahan perhitungan tersebut atas, seharusnya partai bulan bintang mendapatkan (satu) kursi daerah pemilihan kota pariaman iii untuk dprd kota pariaman: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu)pemohon, dapil kota pariaman, bukti sampai dengan bukti fotokopi model db dprd kab kota,ariaman selatan, kabupaten kota pariaman, bukti fotokopi, bukti fotokopi model dprd kabupaten kota. tps kampung kandang, daerah pemilihan kota pariaman bukti fotokopi model dprd kabupaten kota. tps kampung kandang daerah pemilihan pariaman bukti fotokopi model dprd kabupaten kota tps bukti fotokopi model dprd kabupaten kota. tps bukti p fotokopi model dprd kabupaten kota. yang diterbitkan oleh ppk kecamatan pariaman selatan, kota pariaman: bukti fotokopi berita acara kpu kora pariaman terhadap rekomendasi bawaslu kota pariaman, bukti fotokopi model dan pleno yang dirubah oleh kpps tps kampung kandang: bukti fotokopi model berupa tanda bukti penerimaan laporan: bukti fotokopi model berupa penerimaan laporan nomor pl bawaslu prm iv? bukti fotokopi surat bawaslu kota pariaman nomor ket bawaslu prm iv perihal rekomendasi kepada kpu kota pariaman, bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan nomor bawaslu prm iv bukti fotokopi kajian laporan nomor kl bawaslu prm iv bukti fotokopi surat dpc pbb kota pariaman nomor b pc prm se perihal keberatan hasil penghitungan yang ditujukan kepada ketua kpu kota pariaman, bukti fotokopi tanda terima formulir db 2dprd kota pariaman berupa pernyataan keberatan saksi pkecamatan pariaman selatan, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: evi sudah saksi ppk kantor kecamatan pariaman selatan) bahwa pada saat penghitungan suara per tps, saksi menghadiri, kecuali kampung kandang yang terdiri atas tps yaitu tps tps dan tps sebelum rekapitulasi tingkat ppk selesai, dan belum mendapatkan hasil akhir dari penghitungan suara ppk, tetapi saksi mendapat informasi dari salah satu caleg partai barnes bahwa pbb mendapat suara, dan partai barnes suara. caleg tersebut mengatakan partai barnaslah yang mendapat kursi ke dari kursi yang ada. setelah itu, saksi tidak lagi mengikuti penghitungan rekapitulasi tingkat ppk karena merasa pbb sudah tidak ada peluang untuk mendapatkan kursi. pada tanggal april jam saksi ppk untuk meminta model da, karena mendapat mandat dari pbb sebagai saksi utama tingkat kpud kota pariaman. setelah model terima, lalu mencocokkannya dengan yang telah diterima pbb dari saksi pbb tps yang ada. dari perbandingan dan model tersebut, saksi menemukan adanya penambahan suara pada partai barnes tps dan pengurangan satu suara pada pbb tps yang sama. saksi memohon kepada ketua kpud, kota pariaman untuk mengecek ulang model dengan yang ada pada saksi dan melakukan perbaikan, tetapi tidak diindahkan. atas bantuan saksi lain dari pbb, bapak harus tanjung, ketua kpu kota pariaman mengusulkan agar saksi menulis keberatan pada form keberatan . ketua kpu kota pariaman menunda sidang pleno pada tanggal april pada saat itu, saksi mengharap kpu kota pariaman telah mengubah perolehan suara tetapi ternyata tidak. setelah itu, saksi tidak terlibat lagi dengan permasalahan itu syahrul tersanjung sinar pangulubasa., saksi pemohon, kota pariaman bahwa pada tanggal saksi diundang oleh pengurus dpc pimpinan partai bulan bintang, kota pariaman untuk menghadiri rapat pleno terbuka dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil pemilu kota pariaman tingkat kota pariaman. menurut pengurus dpc, ada kemungkinan berbagai persoalan timbul kota pariaman. saksi menghadiri acara pada tanggal april hotel naungtongkat kota pariaman, yaitu rapat pleno terbuka penghitungan rekapitulasi suara kota pariaman. setelah sidang dibuka oleh ketua kpu kota pariaman. saksi utama yang ditunjuk oleh dpc adalah ibu deli sofia sebelum forum dilanjutkan, saksi utama pbb meminta untuk membacakan apa yang menjadi temuan saksi ini, mulai tingkat ppk. akan tetapi, ketua kpu tidak memberikan kesempatan. ketika penghitungan rekapitulasi suara tingkat kota pariaman berkenaan dengan dapil dari dapil kota pariaman dibacakan oleh ppk tingkat kecamatan pariaman selatan, pbb hendak menyampaikan temuan tentang ketimpangan penghitungan suara tingkat ppk kecamatan pariaman selatan, tetapi ketua kpu tidak juga memberikan kesempatan. ketua kpu mengatakan agar saksi menyampaikan protes dengan membuat atas model db: bahwa permasalahan kecurangan yang terjadi desa kampung kandang yang ada tps pbb, pada tps semestinya mendapat perolehan suara, tetapi terjadi pengurangan suara sehingga pada tps pada pps desa kampung kandang terdiri atas tps, tps tps tps yang seharusnya pbb mendapat suara berkurang menjadi suara. dengan hilangnya suara, pbb kehilangan kursi dprd kota pariaman. pada tanggal rapat pleno terbuka bawaslu merekomendasikan persoalan ini kepada kpu supaya permasalahan ini dituntaskan pada hari itu. namun, hanya persoalan itu saja yang dipangkatkan pada waktu itu. kemudian, sidang khusus itu dilaksanakan setengah jam. partai partai politik diundang lagi untuk mendengarkannya, tetapi tidak ada penyelesaian. kpu masih meminta waktu lagi, lebih kurang, atau hari untuk menyampaikan kesimpulan akhir dari apa yang dilaporkan oleh pbb kepada bawaslu yang direkomendasikan bawaslu kota pariaman kepada kpu. bahawa model yang ada pada saksi, yang diperoleh dari saksi partai bulan bintang tps kampung kandang, tps pbb meraih suara suara, tps mendapat suara, tps mendapat suara. jumlah totalnya seluruhnya suara. partai barnes, tps khusus yang bermasalah tps mendapat suara model mendapat suara. bahwa proses perbaikan terhadap model maupun model pleno saksi tidak mengetahuinya. saksi menerima pukul sore model da. setelah saksi mencocokkannya dengan model yang dimilikinya, dikalahkan suara. ternyata ada temuan desa kampung kandang tps kampung kandang, barnes ditambah satu dan partai bulan bintang diturunkan suaratanah lautdemikian, juga dipertegas lagi dalam uuk. jelaslah bahwa menurut pemohon pemohon adalah badan hukumpu nomor sk kpu tahun tanggaimodel db tetapkan perolehan suara pemohontujuh puluh dua) suara, bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd model db tetapkan perolehan suara partai keadilan sejahteradelapan puluh) suara, bahwa telah terjadi salah perhitungan pemohon dan turut memohon pada daerah pemilihan meliputi kecamatan taking, kecamatan kura, kecamatan tambang ulang dan kecamatan bati bati, kab. tanah laut sebagai berikut: bahwa pada tps desa kuala tambangan kecamatan taking perolehan suara untuk partai keadilan sejahtera adalah (dua) suara sedangkan jumlah suara calon legislatif partai keadilan sejahtera (empat puluh satu) suara sehingga total suara partai keadilan sejahtera tps desa kuala tambangan adalah (empat puluh tiga) suara, bahwa perolehan suara partai keadilan sejahtera pada tps desa kuala tambangan kecamatan taking saat perhitungan suara panitia pemilihan kecamatan taking ditulis (sebelas) suara sehingga total suara partai keadilan sejahtera untuk kecamatan taking adalah (seratus lima belasamatan taking (delapan ratus tiga puluh empat) suara, bahwkabupaten tanah laut sebanyak (tiga ratus tujuh puluh dubahwa perhitungan sebenarnya untuk partai keadilan sejahtera adalah sebagai berikut: seharusnya suara partai keadilan sejahtera untuk kecamatan taking adalah (seratus enam. taking seharusnya (delapan ratus dua puluh lima) suara: bahwa seharusny(tiga) kabupaten tanah laut sebanyak (tiga ratus enam puluh tigtujuh puluh satu suara, bahwa suara pemohon pada daerah pemilihan kabupaten tanah laut sebesar (seribu enam ratus tujuh dua suara yang berarti lebih besar dari pada partai keadilan sejahtera yang seharusnya sebesar (seribu enam ratus tujuh puluh satu) suara: bahwa karena suara pemohon lebih besar dari partai keadilan sejahtera maka pemohon berhak atas (satu) kursi dprd kabupaten tanah laut,rolehan suara partai keadilan sejahteramembatalkan perolehan kursi untuk partai keadilan sejahtera pada daerah pemilihan (tiga) kabupaten tanah laut, menetapkan partai bulan bintang mendapatkan kursi untuk daerah pemilihan tiga) kabupaten tanah laut, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum kabupaten tanah laut provinsi kalimantan selatan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini: bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:kelurahan kualakelurahan kampung, bukti fotokopi asli surat pernyataan atas nama lili hidayah, ma. bukti fotokopi surat pernyataan panitia pemungutan suara pps) desa kuala tambangan kecamatan taking atas nama iskandar: bukti fotokopi bukti tidak ada bukti fotokopi surat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan taking nomor ppk tks iv kepada ketua kpu kabupaten tanah laut perihal klasifikasi perolehan suara desa kuala tambangan, bukti p 7a1 fotokopielaihari selatan, kabupaten kota tanah laut. model dprd kab kota: bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara calon anggota dprd kabupaten tanah laut, provinsi kalimantan selatan: bukti fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota tanah laut. bahwa dengan adanya permohonan pemohon diatas, pihak memohon,lpartai keadilan sejahtera) untuk kabupaten tanah laut, provinsi kalimantan selatan bahwa kami memberikan penghormatan yang setinggi tingginya atas kerja keras pemohon dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. bahwa kami sebagai pihak terkait juga setuju dengan pihak pemohon bahwa kpu telah salah dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu kpud kabupaten tanah laut daerah pemilihan yang juga mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait pks). bahwa kami sebagai pihak terkait menolak polita pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara pada pihak terkait pks), kecuali dapat dibuktikan oleh pemohon. bahwa pemohon telah tidak jujur, yaitu dengan tidak mengungkapkan fakta bahwa pemohon mengalami penggelembungan suara kpud kabupaten tanah laut daerah pemilihan sebesar suara. bahwa penggelembungan suara pemohon pbb) daerah pemilihan kabupaten tanah laut tersebut terjadi ppk kecamatan tambang ulang menggelembung suara dan ppk kura menggelembung suara. dengan uraian sebagai berikut: bahwa suara pemohon pbb) tps iii desa gunung raja, hanya mendapat suara, yaitu untuk caleg nomor mujahidin mendapat suara dan caleg nomor hj. sugiyannor mendapat suara (bukti pt. bahwa akan tetapi dalam rekapitulasi penghitungan suara pada ppk kecamatan tambang ulang telah terjadi kesalahan penulisan yaitu pada caleg nomor mujahidin berubah dan menggelembung menjadi suara dan caleg nomor hj. sugiyannor tetap tertulis suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi suara (bukti pt. dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa ppk kecamatan tambang ulang, suara pemohon pbb) telah terjadi kesalahan berupa penggelembungan terdapat kelebihan suara sebesar suara. bukti pt dan pt bahwa suara pemohon pbb) tps desa kali besar, hanya mendapat suara, yaitu suara caleg nomor abdul kadir jaelani mendapat suara dan caleg nomor ramah mendapat suara, bukti pt bahwa akan tetapi dalam rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan kura telah terjadi kesalahan penulisan, dalam kolom desa kali besar caleg nomor abdul kadir jaelani tetap tertulis suara, tetapi caleg nomor ramah berubah dan menggelembung menjadi suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi suara. bukti pt. dengan demikian telah terbukti secara nyata bahwa ppk kecamatan kura suara pemohon pbb) terjadi kesalahan berupa penggelembungan atau terdapat kelebihan suara sebesar suara, (bukti pt. dan pt. bahwa suara pihak terkait pks) tps desa kali besar, juga mengalami penggelembungan suara sebesar suara. tps tersebut suara pihak terkait hanya mendapat suara pada caleg nomor hm. subang ikan, bukti pt. akan tetapi telah ditulis secara salah dalam rekapitulasi penghitungan suara ppk kura dalam kolom desa kali besar menjadi suara, yaitu pada suara partai tertulis suara dan pada caleg nomor hm. subang ikhsan, tertulis suara dan pada caleg nomor kartika tertulis suara, sehingga jumlahnya berubah menjadi suara.( bukti pt. dengan demikian terbukti bahwa suara pihak terkait pks) telah terjadi penggelembungan atau kelebihan suara ppk kecamatan kura sejumlah suara. bukti pt. dan pt. bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara kpud kabupaten tanah laut (model db), perolehan suara pemohon pbb) dan pks daerah pemilihan yang terdiri dari kecamatan, yaitu bati bat tambang ulang total jumlah suara suara bukti pt. oleh karena suara pemohon pbb) telah terbukti ppk kecamatan tambang ulang menggelembung atau kelebihan suara dan ppk' kecamatan kura menggelembung atau kelebihan suara, maka kpud kabupaten tanah laut daerah pemilihan suara pbb sejumlah harus dikurangi suara, sehingga menjadi suara sedangkan suara pks terjadi penggelembungan suara ppk kura sebesar suara, maka dari itu kpud kabupaten tanah laut daerah pemilihan pks sejumlah harus dikurangi suara, kemudian seandainya polita pemohon terbukti suara pks terdapat penambahan suara ppk kecamatan taking, maka suara pks dapat dikurangi suara lagi, sehingga tinggal kemudian suara. bahwa dengan demikian pks selaku pihak terkait adalah pihak yang tetap memperoleh suara lebih besar dari pada suara pemohon pbb), suara pemohon pbb) sebesar suara. suara pihak terkait pks) sebesar suara. berdasarkan data tersebut pks tetap memiliki posisi jumlah sisa suara terbanyak daerah pemilihan kabupaten tanah laut. sehingga pks tetap berhak atas kursi terakhir untuk dprd kabupaten dari daerah pemilihan kabupaten tanah laut kalimantan selatan. berdasarkan fakta fakta hukum dan alas tersebut atas maka dengan ini kami sebagai pihak terkait pks)olak permohonan pemohon: menerima dan mengabulkan tanggapan dan permohonan pihak terkaitri daerah pemilihan kabupaten tanah laut, kalimantan selatan. menetapkan hasil penghitungan suara dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten tanah laut yang benar sebagai berikut: perolehan suara pemohon pbb) sebesar suara dan perolehan suara pihak terkait pks) sebesar suara. menetapkan pks memperoleh kursi dprd kabupaten dari daerah pemilihan kabupaten tanah laut, yaitu kursi yang terakhir (sisa suara terbanyak). memerintahkan kepada kpu untuk melaksanakan putusan ini. keterangan tambahan jawaban pihak terkait (pks) dapil kabupaten tanah laut kalimantan selatan ppk kecamatan tambang ulang tps desa sungai jelai kecamatan tambang ulang kabupaten tanah laut suara pihak terkait adalah (lima) suara dengan perincian suara partai pks) suara caleg nomor teguh irianto, spi mendapat suara, caleg nomor atas nama arif wijayanto mendapat suara. jumlah total (lima) suara. bukti pt akan tetapi kecamatan tambang ulang hanya tertulis suara dengan perincian suara partai pks) mendapat suara, caleg nomor atas nama teguh irianto, spi mendapat suara, caleg nomor atas nama suriname suara total jumlah suara bukti pt bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan ppk kecamatan tambang ulangukti pt dan pt ppk kecamatan kura tps desa raden kec. kura, suara partai keadilan sejahtera memperoleh suara dan atas nama caleg anwar abidin memperoleh suara. total jumlah suara pihak terkait adalah suara. bukti pt 7a) tps desa raden kecamatan kura, suara partai keadilan sejahtera mendapat suara. bukti pt 7b) jumlah total suara tps dan tps adalah suara. akan tetapi pada penghitungan ppk kecamatan kura, suara partai keadilan sejahtera tertulis jumlah tps dan tps hanya sejumlah suara. bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan ppk kecamatan kurappk kecamatan bati bati tps desa banyu orang pihak terkait pks) mendapat suara, caleg nomor atas nama hm. subhan iksan, mendapat suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah suara. bukti pt 8acaleg nomer atas nama hm. subhan ikta, s.h. mendapat suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah suara. bukti pt 8bhm. madani, a.kh. mendapat suara, caleg nomer atas nama hm. subhan iksan, s.h. mendapat suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah start. bukti pt 8c) tps desa banyu orang caleg nomor atas nama madani, ak.kh mendapat suara, caleg nomer atas nama hm. subhan iksan, s.h mendapat suara, caleg nomer atas nama anwar abidin mendapat suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah suara, bukti pt 8d). tps desa banyu orang suaramadani, akh mendapat suara, caleg nomer atas nama hm. subhan iksan, sh.mh mendapat suara jadi jumlah suara partai dan caleg adalah suara. bukti pt. 8e) bahwa dengan demikian total suara pihak terkait baik suara partai keadilan sejahtera maupun suara caleg partai keadilan sejahtera tps, desa banyu orang kecamatan batibati adalah suara. akan tetapi dalam rekapitulasi ppk kecamatan bati bati hanya ditulis suara sehingga pihak terkait pks) kehilangan suara. bukti pt bahwa hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam penulisan ppk kecamatan bati batiahwa dari ppk tersebut atas terbukti pihak terkait pks) kehilangan suara sehingga harus dibetulkan dengan cara suara pihak terkait pks) harus ditambah suara lagi. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, dengan ini kami mohon kepada majelis hakim panel iii untuk memberikan putusan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. menetapkan pihak terkait sebagai pihak yang mendapatkan kursi dprd kabupaten daerah pemilihan kabupaten tanah laut. bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pihak terkait telah mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti pt1 fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa gunung raja kec. tambang ulang pada tanggal april model bukti pt2 fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan ppk kecamatan tambang ulang.( model bukti pt3 fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps desa kali besar kec. kura tanggal april model bukti pt4 fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan acara ppk kecamatan kura (model da). bukti pt5 fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara kpud kabupaten tanah laut daerah pemilihan dapil kabupaten mojokerto, provinsi jawa timurpuara nasional tersebut pemohon merasa sangat keberatan, khususnya terhadap perolehan suara partai keadilan sejahtera, karena pada saat penghitungan suara ditingkat kabupaten, cast kpu kabupaten mojokerto, kpu telah melakukan kesalahan didalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, yakni dengan memasukan perolehan suara dari caleg yang semestinya statusnya tidak memenuhi syarat dan dibatalkan wirid haryono), dan dialihkan menjadi suara sah milik parpol pks), padahal seharusnya suara tersebut tidak sah dan tidak ikut dihitung: bahwa akibat kesalahan kpu kabupaten mojokerto tersebut, telah mempengaruhi (menggelembungkan) perolehan suara bagi partai keadilan sejahtera, sehingga juga berakibat mempengaruhi peroleh kursi dari pemohon dprd kabupaten mojokerto, bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan kpu kabupaten mojokerto sebagaimana pemohon maksud pada polita nomor atas, dapat pemohon jelaskan secara terperinci sebagai berikut: bahwa pada tanggal april bertempat pendopo kabupaten mojokerto, kpu kabupaten mojokerto telah menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari suara partai politik peserta pemilu dari perolehan suara calon anggota dprd kabupaten mojokerto: bahwa khusus terhadap perolehan suara partai keadilan sejahtera, kpu kabupaten mojokerto telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan yakni karena telah memasukan perolehan suara caleg pks bernama wirid haryono, yang tidak memenuhi syarat sebagai caleg dan mestinya dibatalkan (karena melanggar, menjadi suara sah milik parpol pks), padahal seharusnya perolehan atas nama caleg pks bernama wirid haryono tersebut dinyatakan sebagai suara tidak sah dan tidak ikut dihitung, bahwa dengan surat keputusan direktur jenderal bantuan dan jaminan sosial nomor bs. bjs vii tanggal juli sebagaimana dalam lampiran keputusan tersebut dr. wirid haryono telah diangkat menjadi pendamping program keluarga harapan propinsi jawa timur untuk kabupaten mojokerto, kecamatan gondang dan menerima honor gaji dari anggaran dipa direktorat jaminan kesejahteraan sosial, nomor tanggal desemberkabupaten mojokerto, daerah pemilihan dprd kabupaten kota mojokerto suara sah sdr. wirid hary:pacetcalon legislatif dari partai keadilan sejahtera nomor urut sejumlah suara: suara sah partai keadilan sejahtera, sejumlah suara.rawasjatirogogondangpacetrawasi dprd kabupaten kota dan lampiran db dprd kabupaten kota), kabupaten mojokerto, provinsi jawa timojatirogopacet, rawas, dan jatirogo, kabupaten mojokerto, daerah pemilihan dprd kabupaten kota mojokerto yang dibuat oleh setiap panitia pemilihan kecamatan diwilayah daerah pemilihan mojokerto perolehan suara sdr wirid haryono, calon legislatif dari partai keadilan sejahtera nomor urut dan perolehan suara partai keadilan sejahtera,13 dprd kabupaten kota dan lampiran db i! kabupaten kota), kabupaten mojokerto provinsi jawa timur, daerah pemilihan drops kabupaten kota mojokerto terdapat perbedaan: bahwa akibat adanya kesalahan penghitungan oleh kpu kabupaten mojokerto tersebut maka berakibat mempengaruhi perolehan kursi pemohon, dengan penjelasan keputusan kpu kabupaten mojokerto tersebut diatas berdampak merugikan partai bulan bintang, khusus pada calon anggota dprd kabupaten mojokerto dari partai bulan bintang kabupaten mojokerto bernama sakdiyah nomor urut dapil iii kabupaten mojokerto, yang memperoleh suara bahwa untuk memberi penguatan atas dalil dalil dari pemohon maka pemohon melengkapi dalam permohonan inipu provinsi jawa timur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tertanggal meimembatalkan penetapan kpu kabupaten mojokerto tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tertanggal april menyatakan calon anggota legislatif dprd kabupaten mojokerto dari partai keadilan sejahtera, bernama: wirid haryono, tidak memenuhi syarat sebagai calon legislative dan dibatalkan sebagai peserta pemilu, menyatakan perolehan suara caleg dari partai keadilan sejahtera bernama: wirid haryono tersebut di. menyatakan partai bulan bintang berhak mendapat tambahan (sate) kursi untuk dprd kabupaten mojokerto provinsi jawa timur dapil iii: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan cast dan selanjutnya menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah disesuaikan dengan bunyi keputusan. bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pihak pemohon telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut: bukti fotokopi berita acara penghitungan perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota tps kelurahan jati dukuh, kecamatan gondang kabupaten kota mojokerto dapil model dprd kab kota,&ukti tidak adagedangsari, kecamatan jatirogo, kabupaten kota mojokerto. model dprd kab kota.rincian perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota kapuas. kecamatan pacet, kabupaten mojokerto. lampiran model da dprd kabupaten kotarekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara anggota dprd kabupaten mojokerto.komisi pemilihan umum kabupaten mojokerto nomor ba kpu kab. mjk iv. tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penerapan calon terpilih anggota dprd kabupaten mojokerto. model dprd kab kota. bukti fotokopi. model eb1 dprd kab kota. bukti fotokopi penghitungan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota dprd kab kota. model eb3 dprd kab kota. bukti fotokopi daftar terpilih anggota dprd kab kota. model eb3. dprd kab kota. bukti fotokopi surat keputusan direktur jenderal bantuan dan jaminan sosial nomor bs. bjs vii tentang pengangkatan pendamping program keluarga harapan provinsi jawa timur. bukti fotokopi surat tugas nomor tertanggal oktober dari pemerintah kabupaten mojokerto kantor kesejahteraan sosial. bukti fotokopi bukti tidak ada bukti fotokopi formulir pelaporan pelanggaran pemilu anggota dpr, dpd, dprd. model bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan. model bukti fotokopi asli surat tim advokasi pemilu partai bulan bintang prov. jawa timur tim ad pbb iv lap kepada ketua panitia pengawas pemilu kabupaten mojokerto perihal tindak lanjut laporan hj. sakdiyah caleg pbb dapil kab. mojokerto. bukti fotokopi asli surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten mojokerto bawaslu iv kepada tim advokasi partai bulan bintang perihal balasan surat tim advokasi partai bulan bintang. bukti fotokopi stiker atas nama wired haryono, s.e. bukti fotokopi daftar calon tetap anggota dprd kabupaten mojokerto dalam pemilu daerah pemilihan mojokerto jatirogo, gondang, pacet, rawas)atmojokerto, provinsi jawa timur) pada tanggal april kpu kabupaten mojokerto menerima surat dari bawaslu kabupaten mojokerto nomor panwaspu iv tanggal april hal rekomendasi. (salinan surat, terlampir) pada tanggal april kpu kabupaten mojokerto menerima surat dari dpd pks kabupaten mojokerto nomor k am pks tanggal april yang berisi permohonan untuk mencoret sdr. wired haryono, sebagai calon legislatif pks, daerah pemilihan mojokerto nomor urut pada tanggal april ketua kpu kabupaten mojokerto membuat surat undangan rapat pleno kpu kabupaten mojokerto yang akan dilaksanakan pada hari jumat, april jam: wib undangan, terlampir), dengan agenda: membahas surat rekomendasi bawaslu kabupaten mojokerto nomor nwsl iv membahas surat dpd pks kabupaten mojokerto nomor k am pks tanggal april berdasarkan hasil rapat pleno kpu kabupaten mojokerto pada tanggal april kpu kabupaten mojokerto telah mengambil keputusan, sebagai berikut: menerima permohonan penarikkarena yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri. mencoret namaari daftar calon tetap dct) anggota dprd kabupaten mojokerto dalam pemilu legislatif tahun bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada angka atas adalah sekaligus sebagai tindak lanjut dari dari rekomendasi bawaslu kabupaten mojokerto, karena secara substansial memiliki implikasi alamat hukum yang sama yaitu berupa pembatalan pencopotan terhadap yang bersangkutan sebagai calon anggota dprd kabupaten mojokerto pada pemilu legislatif tahun bahwa berdasarkan ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa suara yang diperoleh oleh calon meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat, suaranya dianggap sah sebagai suara partai politik. berita acara terlampir) karena keputusan tentang pembatalan pencopotan terhadapilakukan sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara tps pada tanggal april kpu kabupaten mojokerto tidak bisa mengumumkan status yang bersangkutan tps. bahwa berdasarkan berita acara pada lampiran dprd kabupaten kota yang dibuat oleh. kpps dan lampiran da dprd kabupaten kota yang dibuat oleh ppk yang ada daerah pemilihan mojokerto masih mencatat perolehan suarabahwa atas dasar kenyataan sebagaimana dimaksud pada angka dengan memedomani surat kpu nomor x1 tanggal november keputusan rapat plant pada tanggal april dan ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, kpu kabupaten mojokerto telah melakukan perbaikan terhadap data perolehan suara partai keadilan sejahtera dmana dinyatakan dalam lampiran da dprd kabupaten kota yang dibuat oleh ppk pada lampiran db dprd kabupaten kota yang dibuat oleh kpu kabupaten mojokerto. perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka dilakukan dengan cara memindahkan menambahkan perolehan suara sah suara sah parpol dan menyatakan perolehan suara sah calon menjadi (kosong). perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka dan dilakukan secara terbuka, hadapan para saksi parpol, anggota bawaslu kabupaten mojokerto dan masyarakat. dan terhadap hal tersebut sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi parpol dan anggota bawaslu kabupaten mojokerto, termasuk saksi dari pbb selaku pemohon. saksi dari pbb selaku pemohon, atas nama moh. idris juga telah menanda tangani berita acara model dprd kabupaten kota)model db dprd kabupaten kota) dan pada formulir rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota kpu kabupaten kota lampiran model db dprd kabupaten kota). jawaban pihak terkait (partai keadilan sejahtera) dalam eksepsi permohonan pemohon tidak memenuhi syaratyang berbunyi:." cast, pemohon tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap php anggota dprd kabupaten mojokerto dapil mojokerto karena perolehan suara pemohon facto dan jure tidak dapat melampaui perolehan suara pihak terkait, permohonan pemohon tidak memenuhikarena secara hukum memohon telah melaksanakan wewenangnya berdasarkan surat edaran kpu nomor tanggal november yang isinya memberi kewenangan kepada kpu provinsi dan kpu kabupaten kota untuk memindahkan suara caleg menjadi suara partai cast partai keadilan sejahtera sebaga pihak terkaituradanya kesalahan perhitungan kpu kabupaten mojokertoangka dan permohonan disebutkan: menyatakan ca on anggota legislatif dprd kabupaten mojokerto dari partai keadilan sejahtera benama wirid haryono tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif dan dibatalkan sebagai peserta pemilu." menyatakan perolehan suara caleg dari partai keadilan sejahtera benama wirid haryono tersebut " petit yang demikian bertentangan dengantidak jelas dasar pengajuan petit tersebuturlibel, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. dalam pokok perkara hal hal yang telah terurai dalam eksepsi atas, dianggap terulang dalam pokok perkaramojokerto terdapat kesalahan, apalagi disebut sebagai "menggelembungkan" perolehan suara pihak terkait. facto suara pemohon yang hanya sangat jauh dengan perolehan suara pihak terkait, yakni atau selisih suara sehingga dapat dikatakan bahwa pemohon tidak cukup dan tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon yang sahhanya berasumsi bahwa pengunduran diri caleg pihak terkait bernama wirid haryono harusnya dibarengi dengan tidak dihitungnya perolehan suara wirid haryono padahal berdasarkan surat edaran kpu nomor tanggal november suara yang demikian sudah seharusnya menjadi hak dari partai cast pihak terkait sehingga sah dan tepat keputusan kpu kabupaten mojokerto yang pengalihan suara dari caleg yang mengundurkan diri menjadi suara sah dari partai politik cast partai keadilan sejahtera. berdasarkan uraian atas, asumsi pemohon yang diuraikan dalam polita angka haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar yang sah. bahwa tindakan hukum dalam proses pemilu telah dilaksanakan oleh memohon telahahberdasarkan uraian atas, mohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi menerima jawaban dan atau tanggapan pihak terkait ini dan memutuskan: dalam eksepsi menerima dalil dalil pihak terkait dalam eksepsi untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam pokok perkara menerima dalil dalil pihak terkait dalam pokok perkara untuk seluruhnya: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, tanggapannya pemohon, untuk daerah pemilihan iii kabupaten mojokerto i. jawaban untuk memohon (komisi pemilihan umum) bahwa, mohon dicatat dalam akta agar seluruh dalil pemohon dalam permohonan nomor php.c vii tanggal mei diulang dalam jawaban pemilik ini: bahwa, dalam persidangan muka mahkamah konstitusi tanggal mei memohon tidak mengajukan jawaban bantahan dan atau tanggapan terhadapmohonan pemohon, sehingga dengan demikian memohon mengakui dan membenarkan dalil pemohon dalam permohonan nomor php.c vii tanggal mei bahwa, dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku pengakuan pemohon tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, bahwa, permohonan pemohon ini diajukan mahkamah konstitusi dalam hubungannya dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu): il. jawaban turut memohon (kpu kabupaten mojokerto) bahwa, terhadap jawaban dalil turut memohon kpu kabupaten mojokerto, yang disampaikan dimuka persidangan dengan tegas pemohon menolaknya, kecuali mengenai hal hal yang telah dengan tegas diakui dan sekiranya tidak bertentangan dengan hal itu: bahwa, mohon dicatat juga dalam akta agar seluruh dalil pemohon dalam permohonan nomor php.c vii1 diulang dalam jawaban pertama ini, bahwa, mohon dicatat juga dalam akta agar dalil pemohon untuk jawaban memohon kpu, diulang dalam jawaban untuk turut memohon kpu kabupaten mojokerto, bahwa, memohon kpu mengakui dan membenarkan dalil pemohon dalam permohonan nomor php.c vii dapil iii kabupaten mojokerto, terbukti dalam jawaban pertama memohon kpu tidak membantah dan atau tidak menolak atas dalil pemohon dalam permohonan, dengan demikian merupakan pengakuan dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pengakuan yang sedemikian merupakan bukti yang semua bahwa, turut memohon kpu kabupaten mojokerto mengakui dan membenarkan adanya surat dari bawaslu kabupaten mojokerto nomor bawaslu iv tanggal april tentang rekomendasi dan ditindak lanjuti lagi dengan surat tanggal april tentang menanyakan status rekomendasi laporan, bahwa, atas surat dari bawaslu kabupaten mojokerto tersebut, turut memohon kpu kabupaten mojokerto mengakui telah memberikan jawaban kepada bawaslu kabupaten mojokerto tanggal april nomor kpu kab. mjk iv tentang tindak lanjut rekomendasi dan surat tersebut diterima oleh bawaslu kabupaten mojokerto, tangal april bahwa, bawaslu kabupaten mojokerto dengan suratnya nomor bawaslu iv tanggal april menjawab surat dari tim advokasi pbb jawa timur, nomor tim. ad pbb iv lap tanggal april yang dalam jawaban suratnya dialing menyebutkan "bahwa pada hari rabu tanggal april kami telah mengirimkan surat kepada kpu kabupaten mojokerto untuk mempertanyakan status surat kami tanggal april tersebut dan balasan kpu kami terima tanggal april bahwa, seharusnya turut memohon kpu kabupaten mojokerto memberikan sanksi berupa pembatalan calonnya, tetapi turut memohon kpu kabupaten mojokerto ikut berperan meloloskan caleg wirid haryono, sehingga yang bersangkutan lolos menjadi caleg anggota dprd kabupaten mojokerto untuk dapil iii bahwa, turut memohon kpu kabupaten mojokerto telah meninggalkan satu tahapan pemilu dalam hal ini verifikasi terhadap persyaratan bakal calon anggota dprd sehingga dengan demikian turut memohon kpu kabupaten menyalahi ketentuan undang undang nomor tahun bahwa, setelah wirid haryono dinyatakan lolos menjadi caleg anggota dprd kabupaten mojokerto dapil iii, dengan suatu niatan iktikad jelek, pada tanggal april yaitu satu hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan caleg wirid haryono dari caleg partai keadilan sejahtera, mengajukan pengunduran diri dari caleg anggota dprd kabupaten mojokerto untuk dapil iii bahwa, dalam pemilihan umum suara wirid haryono dan partai keadilan sejahtera dapil iii kabupaten mojokerto memperoleh suara, sebagai mana dalam lampiran model da sebagai berikut: suara wirid haryonowirid haryono suara sedangkan suara partai keadilan sejahtera dapil iii kabupaten mojokerto, rinciannya sebagai berikutpartai keadilan sejahtera suara bahwa, tempat suara wirid haryono dapil iii kabupaten mojokerto tersebut oleh turut memohon kpu kabupaten mojokerto, dihilangkan di nol kan dan suaranya dimasukan dan atau ditambahkan kepada partai keadilan sejahtera untuk dapil ill kabupaten mojokerto, sesuai dalam lampiran model db maka perolehan suara partai keadilan sejahtera untuk dapil iii kabupaten mojokerto setelah ditambah suara wirid yang nol kan blank), maka suara partai keadilan sejahtera berubah dan bertambah sesuai dengan lampiran db adalah sebagai berikut untuk kecamatan gondang menjadi suara untuk kecamatan pacet menjadi suara untuk kecamatan rawas menjadi suara untuk kecamatan jatirogo menjadi suara jumlah suara partai keadilan sejahtera suara bahwa, suara partai keadilan sejahtera yang menurut lampiran model da memperoleh suara dan suara wirid haryono menurut lampiran model da memperoleh suara, dan dalam db suara pks berubah menjadi suara sedangkan suara wirid haryono nol kan blank) yang tempat suara wirid haryono dimasukkan suara partai keadilan sejahtera. bahwa, sesuai surat rekomendasi dari bawaslu kabupaten mojokerto tanggal april nomor bawaslu iv perolehan suara wirid haryono sejumlah (seribu empat puluh dua) suara tersebut diatas cacat hukum dan tidak sah, maka perolehan suara wirid haryono tidak dapat dimasukan dan atau ditambahkan kepada suara partai keadilan sejahtera dapil kabupaten mojokerto, tetapi kenyataannya oleh turut memohon kpu kabupaten mojokerto suaranya dimasukan kepada partai keadilan sejahtera dalam dapil iii kabupaten mojokerto, sehingga suaranya menjadi sejumlah (empat ribu dua ratus lima puluh empat) suara, bahwa, akan tetapi seharusnya suara wirid haryono yang cacat hukum dan tidak sah tersebut tidak ditambahkan dan atau tidak dimasukkan kepada suara pks, maka pks hanya memperoleh (tiga ribu dua ratus dua bebas) suara: bahwa, proses pengalihan suara yang dilakukan turut memohon kpu kabupaten mojokerto telah melanggar peraturan kpu nomor tahun huruf dan huruf bahwa, dalam lampiran model db pbb dalam dapil kabupaten mojokerto memperoleh (empat ribu empat ratus lima belas) suara, sehingga suara pbb melebihi dari pks dan seharusnya pbb memperoleh (satu) kursi dprd dapil iii kabupaten mojokerto, maka dengan mendasarkan atas hat hal tersebut diatas mohon kepada mahkamah konstitusi cg. majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut menerima dan mengabaikan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan menolak dalil turut memohon kpu kabupaten mojokerto dalam jawaban pertama, menyatakan mahkamah konstitusi berhak dan berwenang untuk mengadili atas permohonan pemohon, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pihak terkait mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut: bukti fotokopi model eb dprd kabupaten kota penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi patria politik peserta pemilihan umum daerah pemilihan mojokerto kabupaten mojokerto provinsi jawa timu, bukti fotokopi surat ketua kpu mojokerto kepada ketua panitia pengawasan pemilihan umum kab. mojokerto tentang tindak lanjut rekomendasi tertanggal april dapil kabupaten kapuas i. kewenangan mahkamah konstitusibundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: il. legal standingu anggota dpr, dpd, dan dprdl. objek permohonuntuk pemilu anggota dprd kabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas (tiga), iv. tenggang waktuh, bahwa penetapan hasil pemilu tahun secara nasional dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu) pada hari sabtu tanggal mei sementara permohonan ini didaftar mahkamah konstitusi pada hari selasa,keberatan terhadapu tahun untuk dprd kabupaten kapuas yang merugikan pemohon daerah pemilihan kapuas khususnya kecamatan pulau petak, bahwa dalam penetapan memohon tersebut telah terjadi penggelembungan suara pan untuk daerah pemilihan kapuas khususnya kecamatan pulau petak sebanyak suara pan yang seharusnya hanya memperoleh sebanyak suara, sementara perolehan suara pan yang ditetapkan oleh memohon adalah suara. bahwa dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara pan untuk dprd kabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas (tiga), bukti berupa model db dprd kabupaten kota): bahwa penggelembungan suara pan telah merugikan pemohon, karena pemohon yang seharusnya memperoleh (satu) kursi dprd kabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas justru berubah menjadi perolehan kursi untuk pan: bahwa terhadap penggelembungan suara tersebut telah pemohon sampaikan kepada bawaslu kabupaten kapuas pada tanggal april dan bawaslu telah menindaklanjutinya kepada pihak kepolisian kuala kapuas, walaupun demikian turut memohon tidak berintikan baik untuk memperbaiki rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu dprd kabupaten kapuas sesuai dengan pengaduan pemohon, bukti berupa laporan tindak lanjut pidana pemilu dan penerimaan laporan) bahwa penggelembungan suara pan tersebut dilakukan (lima) desa dari (delapan) desa yang ada kecamatan pulau petak, kabupaten kapuas, secara rinci dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bahwa desa bunga mawarbunga mawar) bahwa desa handihanding) bahwa desa arahanrahan) bahwa desa anjir palembanjir palembang) bahwa desa palangkaterjadi penggelembungan sebanyak suara, bukti berupa formulir untuk desa palangka) bahwa perolehan suara pan (tiga) desa lainnya dapat pemohon uraikan sebagai berikut: bahwa desa sungai atasahwa desa saka lagu, suara pan berdasarkan perolehan suara hasil rekapitulasi ppk kecamatan pulau petak adalah suara: bahwa desa teluk palingukti berupa formulir dan untuk dprd kab kota) bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point dan atas, maka total suara pan seharusnya adalah suara, sementara dalam rekapitulasi ppk kecamatan pulau petak perolehan suara pan adalah suara, bahwa dengan demikian, maka kota perolehan suara pan daerah pemilihan kapuas (tiga) yang meliputi kecamatan kapuas hilir, pulau petak dan kapuas murung adalah bahwa tahun untuk dprd kabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas adalah suara. bahwa apabila dibandingkan antara perolehan suara pan dengan pbb sebagaimana telah pemohon uraikan atas, maka perolehan suara pemohon lebihnya dari perolehan suara pan dengan selisih sebanyak suara, bahwa oleh karena perolehan suara pemohon lebih banyak dibandingkan pan, maka pemohon lah seharusnya yang menempati posisi (delapan) dalam ranking perolehan suara untuk dprd daerah pemilihan kapuas serta berhak atas kursi dprd kabupaten kapuas, bukan pan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh memohon dan turut memohon:untuk dprd kab. kapuas daerah pemilihan kapuas (tiga) yang dilakukan oleh memohon dan turut memohon telah merugikan pemohon dalam hal ini pemohon telah kehilangan (satu) kursi untuk dprd kab. kapuas, bahwa berdasarkan tpsabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas (tiga), dimana perolehan suara pemohon adalah suara dan pann adalah suara. vi., tanggal mei untuk pemilu anggota dprd kabupaten kapuas daerah pemilihan kapuas (tiga), menetapkan hasil penghitungan suara yang benar, yaitu: perolehan suara pemohon sebanyak (seribu enam ratus dua puluh lima) suara: perolehan suara pan adalah suara, bukan suara: bahwa atas kesalahan perhitungan tersebut diatas, seharusnya partai bulan bintang mendapatkan (satu) kursi daerah pemilihan kapuas untuk dprd kabupaten kapuasmemerintahkan kepada kputingkat ppk kecamatan pulau petak kabupaten kota kapuas. model dprd kab kota. bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu bawaslu. kps iv kepada kapolres kapuas perihal laporan tindak pidana pemilubunga mawar, kecamatan pulau petak kabupaten kota kapuas provinsi kalimantan selatanhanding, kecamatan pulau pelak, kabupaten kota kapuas. model dprd kabupaten kotarahan, kecamatan pulau petak, kabupaten kota kapuas. model dprd kabupaten kota. bukti p &njir palembang, kecamatan pulau petak, kabupaten kota kapuas. model dprd kabupaten kota. bukti p fotokopi sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara kelurahan palangka, kecamatan pulau petak, kabupaten kota kapuas, provinsi kalimantan selatan. model dprd kabupaten kota. bukti fotokopi rincian perolehan suara calon anggota dprd kabupaten kota kapuas. lampiran model db dprd kabupaten kota.kabupaten kapuas) bahwa apa yang diajukan oleh pemohon pada poin (dua) pokok permohonan yang menyatakan adanya penggelembungan suara partai amanat nasional pan) untuk daerah pemilihan kapuas (tiga), khususnya kecamatan pulau petak sebanyak suara, menurut turut memohon adalah tidak benar sebab pemohon tidak dapat membuktikan tps mana terjadinya penggelembungan suara partai amanat nasional pan) yang disengketakan. dan pada saat laksanakan rapat pleno oleh komisi pemilihan umum kabupaten kapuaspemohon tidak ada mengajukan keberatan atau menolak hasil rekapitulasi secara tertulis kepada komisi pemilihan umum kabupaten kapuas. bukti berupa formulir model dprd kabupaten kota dapil bahwa apa yang diajukan oleh pemohon pada poin (tiga) pada pokok permohonan yang beranggapan bahwa terjadinya penggelembungan suara oleh partai amanat nasional pan) sehingga merugikan pemohon, menurut turut memohon itu tidak benar dan mengada ada sebab tidak ada data data yang dapat jadikan sebagai alat bukti tentang penggelembungan suara. bahwa apa yang diajukan oleh pemohon pada poin (empat) pokok permohonan tidak dapat dilaksanakan oleh turut memohon mengingat laporan yang sampaikan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten kapuas tanggal april dan diteruskan oleh bawaslu kabupaten kapuas kepada pihak kepolisian resor kapuas untuk dilakukan penyidikan. berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor kapuas. berkas laporan tindak pidana pemilu tei sebut kembalikan kepada bawaslu kabupaten kapuas karena kurang bukti bukti pendukung. bukti pengembalian laporan tindak pidana pemilu kepada bawaslu kabupaten kapuas). bahwa apa yang diajukan oleh pemohon pada poin (lima) huruf sampai dengan huruf pada pokok permohonan, menurut turut memohon tidak jelas dan kabur tps mana terjadinya demikian jawaban turut memohon, dengan harapan majelis hakim mahkamah konstitusi menolak semua keberatan dari pemohon. bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pihak turut memohon mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut: bukti fotokopi tanda berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu, model dprd kab kota, bukti fotokopi surat kepolisian negara republik indonesia daerah kalimantan tengah resor kapuas, nomor polisi iv bareskrim, perihal pengembalian laporan tindak pidana pemilu kepada bawaslu kabupaten kapuas kepada ketua bawaslu kabupaten kapuas, bertanggal april dapil kabupaten lombok timur bahwarekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten tidak dilakukan dengan jujur oleh ppk dan kpu kabupaten lombok timur sebagaimana tertuang dalam formulir da b dan da bahwa perolehan kursi partai bulan bintang dapil (satu) untuk dprd kabupaten lombok timur sebanyak (tujuh) kursi: bahwa seharusnya dpc pbb kabupaten lombok timur mendapatkan (delapan) kursi, akan tetapi berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kabupaten lombok timur dpc pbb kabupaten lombok timur hanya mendapatkan (tujuh) kursi. bahwa kuasa pemohon telah menyampaikan somasi kepada kpud kabupaten lombok timur untuk melakukan penghitungan ulang dapil lombok timur khususnya (tiga) kecamatan yaitu: kecamatan sukamulia, surabaya dan labuhan haji, akan tetapi sampai permohonan ini diajukan kpu kabupaten lombok timur tidak mengindahkan somasi yang telah dilayangkan oleh pemohon. bahwa atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh kpu kabupaten lombok timur yang tidak mengindahkan somasi yang dilayangkan pemohon merupakan perbuatan cerminan penyelenggara yang tidak bertanggung jawab, jujur dan tidak transparan, sehingga jelas merupakan perbuatan melawan hukum. bahwa adapun perolehan suara dpc pbb kabupaten lombok timur yang sebenarnya dapil untuk pemilihan dprd kabupaten adalah sebanyaknetapan kpu kabupaten lombok timur tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun menyatakan perhitungan yang benar perolehan suara partai bulan bintang kabupaten lombok timur yang sebenarnya dapil untuk pemilihan dprd kabupaten adalah sebanyak menyatakan partai bulan bintang berhak mendapat tambahan (satu) kursi untuk dprd kabupaten lombok timur provinsi ntb sehingga jumlah kursi menjadi (delapan) kursi: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan kpu kabupaten lombok timurdan turut memohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti bukti: pemohon, dapil kabupaten lombok timur bukti sampai dengan nama bukti kode (la kecamatan hasil penghitungan pemohon dari setiap desa wilayah kecamatan bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa sukamulia bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa dasar p1.b lebong dena bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa padamara bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa kantuk bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa selangor bukti pemohon untuk desa dasar lebong kecamatan sukamulia dapil sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p2.a dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps gubuk bangkitb pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (satuc dalamdalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tigf pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps iii (tigp2.h lombok timur tahun tps (empatp2.i tps limj pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (limk dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (enami pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (enamm dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujn pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps vii (tujuh dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii (delapan) nyiur tabelpg dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilanr pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sembilans dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (set pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sepuluh) dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan sadar tidak sah dalam pemilihan p2.u umum anggota dprd kab. lombok timur tps lampiran model dprd kabupaten kota) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p2.v dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps sew pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (seii (dui (dua belas dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan p2.z umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiir anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiii (tigwill (tiga bebw dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiv (empat belas) dasar lebong, ker s:!famicahill pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (lima belas) dasar terang(lima belas) dasar terang, desa.: pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvi (enam belas) dasar terang, desa dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara. tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xvi (enam belas dasar terang, (tujuh (tujuh belas) dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota)i (delapasar terang, desa dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalai: pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xix (sembil, lombok timur tahun tps xix (sembilansar pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dua ? pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (dua puluhp2? dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxi (dua puluh satu (dua puluh satup? dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxii (dua puluh dua) desa dasar lebong, kec. sukamulia model 1xxiixiii (dua puluh tigaay dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxiv (dua pr.ruh empatp2.az tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xxiv (dua puluh empat) desa dasar lebong, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) bukti pemohon untuk desa sukamulia kecamatan sukamulia dapil sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p3.a dalam pemilihan umum)c dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dup3.dkamulia, kec sukamulia model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan p3.e umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (duap3.f dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tiggh pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (empati pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (empatj pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (limk pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (limai pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (enamm pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (enamn anggota dprd kabupaten lombok timur tps (enamo pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujuhpg anggota. dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujuhr pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii (delapviiit dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembil pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lonrhok timur tahun tps (sembilan) desa sukamulia, kec. sokanullia model dprd kabupaten kota) perincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan p3.v umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilan) desa sukamulia, kec. sukamulia lampiran mode! dprd) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p3.w dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sepuluh) desa sukamulia, kec.x pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sepuluhy dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sez pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sea dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xii (duabc dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiii (tiga belas). desas3.ad umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiii (tiga belas) desa sukamulia, kec. sukamulia lampiran model dprd) berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat p3.aef pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiv (empatg pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (limah pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tpsi pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xviai pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvi (enam bebas) desa sukamulia, kecak pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xvii (tujuh bebl pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xix (dua puluh) desa sukamulia, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) nan bukti pemohon untuk desa kantuk sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara pa.a dalamb pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (satu4.c dalam pemilihan umum anggota dprd, kabupaten lombok timur tps (du.d 'ernungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (dua.e dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tiga) desa kantukesa kantuk, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) berita acara pemungutan suara dart penghitungan suara tempat pa. pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (empatlim j pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (lim4ekukti pemohon untuk desa padamara sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalam p5.a pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps desa padamara, kec. sukar lia model dprd kabupaten kota) berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat p5.bcpemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tigs5.padamara, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) ola rincian perolehan suara sah dan tidak sah p5.g rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umum p5.i anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tiga) desa padamar5.j pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (empatk pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten, lombok timur tahun tps (empat) desa padamara, kec. sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalam p5.i pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (limm pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (liman pemilihan unum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (enam) desa padarn pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (enamp pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujuhgr anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujuh) desa padarnara, kee. sukamulia lampiran model dprd) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p5.s dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii (delapanu anggota dprd kab. lombok timur tps viii desa padamara, kec. sukamulia( lampiran model dprd) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalam p5.v pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilan) desa padamar5.w pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sembilan) desa padamara, kec. sukarnulia model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umum p5.x anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilan) desa padarnara, kec. sukamulia lampiran model dprd) bukti pemohon untuk desa selangor kecamatan sukamulia sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p6.a dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (satub tempatc dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dua) desa selangord pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (tiga)e dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tpsif pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps iiig dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lori ohi dalam pemilihan umurjk dalam pemilihan umumin pemilihan p6.m umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujuh) desa selangor, kec. sukamulia lampiran model dprd) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara p6.n dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vo tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps vii6.p umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii (delapan) desa selangor kec. sukarrrulia lampiran model dprd) sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara pe.g dalam pemilihan unum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilane.r tempat pemungutan suara dalan pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sembilan) desa selangor, kec. sukamulia model dprd kabupaten kota) kecamatan surabaya bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap desa wilayah kecamatan surabaya bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa p7.a surabaya bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa p7.b tebakan bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa p7.c keroncong bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa bagi p7.d payung bukti hasil penghitungan pemohon dari setiap tps desa bagi p7.e payung selatan bukti pemohon untuk desa surabaya. sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara ps.a dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dubc dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tigd tempatsurabaya, kec. surabaya( model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan p8.e umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tigas.f dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (limg tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (h dalam pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps (enams.i tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (enams.j dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vii (tujk tempat pemungutan suara dalan pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps vii (tujuhi dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vm tempan dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilano tempat pemungutan suara dalam pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (sembilp umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (sembilange.rss.tu dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xii desa surabaya, kec. surabaya model dprd berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara p8.v tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xii (delapw umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xix dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiii desa surabaya, kec. surabaya model dprd) komisi pemilihan umum, kota pariaman: selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten tanah laut, selanjutnya disebut . turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten mojokerto: selanjutnya disebut turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten kapuas: selanjutnya disebut turut memohon komisi pemilihan umum, kabupaten lombok timur, selanjutnya disebut . turut memohon komisi independen pemilihan kabupaten aceh utara, selanjutnya disebut turut memohon komisi independen pemilihan kabupaten bener meriah: selanjutnya disebut turut memohon partai keadilan sejahtera: selanjutnya disebut pihak terkait partai persatuan pembangunan: selanjutnya disebut pihak terkaittanggapan tertulis dari memohon, turut memohon dan pihak terkait, telah memeriksa bukti bukti tertulis pemohon, memohon, turut memohon, dan pihak terkait, telah mendengar keterangan saksi saksi dari pemohon, turut memohon, dan pihak terkait, telah mendengar dan membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, turutberita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat p8.y pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xiiiz dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xive8.aa pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xivs8.ab anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvac8.ade pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvf pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xvib.ag anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvi (enams8.ah pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvs.ai pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (tujuh bebas) desa surabaya, kec. surabaya, model dprd kabupaten kota) rincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam pemilihan umur pe.aj anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvii (tujuh8.ak pemilihan unum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xviii (delapan belaslm pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xixn pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xix (sembilo pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dui) pulpg pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxr pemungutan suara dalam pemilihan unum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xxi (dua puluh satu) desa surabayas pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxii desa surabaya, kec. surabaya model dprd kabupaten kota) berita ara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat ps.u pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxvw pemilihan urun anggota dprd kabupaten lombok timur tps xxvx pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xxv (dua puluh y pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii desa tebakan, kec. surabaya model dprd kabupaten kota) bukti pemohon untuk desa tebakan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat p9.a pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok tirrrur tahun tps viii 9.b pemilihan umur anggota dprd kabupaten lombok timur tps xii (dua belas) desa tebakan9.crabaya, kec. surabaya model dprd kabupaten kota) bukti pemohon untuk desa bagi payung kecamatan surabaya p10 sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalam p1o.a pemilihan umurn p10.c pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (dua) desa bagi payung.d pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kab. lombok timur tahun tps (dua)e umum anggota dprd kab. lombok timur tps (dua)f pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tigbagi payung, kec,h umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps iii (tiga)' umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps (limj pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps (limakimn pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps p pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps rstu pemilihanvw umum anggota dprd kabupaten lombok timur tpsxyz pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xa pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xb pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xc pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xiiid umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xiiiaef pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xiv desa bagi payungg pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xvho0.aij pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xvk pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xl pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xm pemilihan' umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xn pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps x0 pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xixp pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps xixg umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps xix desa bagi payung, kecamatan surabaya. lampiran model dprd kabupaten kota) oja tps sertifikat dan berita acara p1o.ar kan bukti pemohon untuk desa keroncong kecamatan surabaya p11 sertifikat hasil penghitungan suara tempat pemungutan suara dalam p11abcdefg pemilihan' umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps h pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps ii umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps ijk1mn0pgr umurs pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vt pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps vu umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vv pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps vw pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota dprd kabupaten lombok timur tahun tps viii desa keronco1xx umum anggota dprd kabupaten lombok timur tps viii desa keroncong, kec. surabaya. lampiran model dprd kabupaten kota) berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tempat p11yzbukti pemohon berupa hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara p12 parpol dan calon anggota dprd lombok timur menurut pemohon dan memohon turut mlombok timur, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: ling tunggal saksi pemohon, dapil lombok timur) bahwa saksi sebagai pemerhati pemilu dan hanya untuk mengumpulkan data dan sebagai warga masyarakat, saksi merasa wajib juga mengawasi, melihat, dan memantau pemilu. atas dasar itulah, data yang dikumpulkan dapil kabupaten lombok timur yang terdiri atas kecamatan, tps. setelah data itu terkumpul, ternyata pada tanggal april ppb mengajukan keberatan kepada bawaslu. namun, ditolak karena waktunya sudah kadaluarsa. menurut saksi, (empat) kecamatan terdapat data dari beberapa saksi, dari ppb dan ppk untuk kasus kecamatan suka mulya pada tanggal april pukul malam, saksi meminta data kepada pak haryanto ketua ppk kecamatan suka mulya, tetapi katanya sudah dikembalikan oleh kpu karena terjadi kesalahan pada saat perekaman. hal ini tetap saja pleno dilaksanakan kali, seharusnya ppk kalau terjadi kesalahan rekap harus diperbaiki tidak kembalikan kpu lombok timur, sedangkan kecamatan surabaya, saksi mengikuti penanya beberapa jam saja, tapi pada malam itu juga saksi sudah mendapatkan data dab atau data hasil rekap dari beberapa saksi. saksi tidak tahu apakah saksi pbb ikut menandatangani hasil pleno ppk yang dua kecamatan itu. saksi merasa kehilangan suara dua kecamatan itu. saksi juga mengetahui suara yang diklaim hilang oleh pbb dua kecamatan itu melalui data dab, data dari model bahwa pada waktu itu, saksi tidak mengikuti pleno pada tanggal itu, menurut keterangan bawaslu, pak sayur waktu itu. bahwa pleno diadakan pada tanggal atau hari senin dengan menghadirkan saksi saksi bahwa dengan adanya permohonan pemohon diatas, pihak memohon,bahwa pemohon adalah ketua umum dpp partai:,provinsi kalimantan selatan) bahwa materi perkara pemohon yang dimohonkan adalah pembatal. hal ini berarti berkenaan dengan selisih hasil penghitungan antara pemohon dengan memohon, bahwa bilamana dicermati secara mendalam isi permohonan pemohon pada polita permohonan atau pokok permohonan sengketa, bukan pada soal selisih angka hasil pemilu, akan tetapi adalah soal prosedur yang ditempuh oleh kpu memohon sebagaimana disebutkan dalam point dan permohonan pemohon dan diakui sendiri oleh pemohon bahwa selisih perhitungan adalahdapil kabupaten aceh utara bahwa berdasarkan hasil penetapan dan pengumuman kip dapil kabupaten aceh utara, yangberdasarkan fakta dan data yang ada, baik data hasil perhitungan internal partai maupun hasil perhitungan tps sebagaimana data terlampir bukti dan seterusnya, maka pbb tps tps dari total tps kecamatan langkahan mendapat atau memperoleh suara sebanyak suara dan bukan suara sebagaimana hasil perhitungan ppk bukti sehingga dengan demikian total perolehan suara pbb untuk dapil adalah sebagai berikut: kecamatan langkahan suara kecamatan lhok sukun suara kecamatan cot giri suara total suara adapun alat bukti yang diajukan pemohon adalah: catatan saksi partai lokal partai aceh): catatan saksi partai bulan bintang, model pps setiap tps, sebanyak tps dari tps (cip kabupaten aceh utara tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai bulan bintang sebagai partai politik peserta pemilu tahun yang hanya memperoleh jumlah sebanyak suara, menyatakan perhitungan yang benar perolehan suara partai bulan bintang kabupaten aceh utara yang sebenarnya dapil untuk pemilihan dprd kabupaten aceh utara adalah sebanyak suara. dengan demikian, partai bulan bintang sepatutnya menempati urutan (enam) dari (tujuh) kursi pada dapil kabupaten aceh utara, menyatakan partai bulan bintang berhak mendapat tambahan (satu) kursi untuk dprk kabupaten aceh utara sehingga jumlah kursi menjadi (dua) kursi, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan kip kabupaten aceh utara untuk melaksanakan putusan inibukti: bukti sampai dengan bukti fotokopi daftar rekapitulasi suara dprd kab kota pemilu legislatif kecamatan langkahan kabupaten aceh utar, fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps dari total tps: bukti fotokopi pemilu anggota dpr kab kota kelurahan cot bada& fotokopi sertifikat hasilya tunainte gaki bale, kecamatan langkahan, kab kota aceh utara. model dprd kab kota. bukti fotokopi berita acara pemungutan suara danhalaman mengasah mane dalam pemilu anggota dpr kab kota, kelurahan manehalaman meunasah dalam pemilu anggota dpr kab kota, kelurahan meunasah blangmengasah blang selatanfotokopibola masmenimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah mendengarkan keterangan saksi pemohon yang bernama yusuf, yang menerangkan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut: yusuf saksi dari partai aceh) pada waktu melakukan perekaman atau penghitungan ulang suara sudah jelas bahwa pbb mendapatkan suara kecamatan langkahan yang berada tps tetapi, ketika dilakukan rekap untuk pleno tingkat kabupaten, suaranya hilang. seharusnyatetapi kenyataannya pbb bawah pdip atau golkar. pbb kehilangan suara sekitar suarabener meriah nad bahwa berdasarkan penetapan dan pengumuman hasil pemilu legislatif oleh kpu dan kip pada dapil kecamatan ditetapkan hasil perolehan suara untuk hanya akibat sebagaimana dalam point permohonan pemohon: dengan demikian yang menjadi pokok perselisihan adalah bukan soal selisih angka, akan tetapi soal prosedur yang ditempuh oleh komisi pemilihan umum. meskipun demikian dalam sidang yang terhormat ini, turut memohon sebagai penyelenggara pemilu perlu memberikan penjelasan terhadap prosedur yang dilakukan oleh turut memohon, bahwa sebelum memberikan alasan hukum dan demokrasi, mengapa turut memohon menempuh prosedur sebagaimana point dan dalam permohonan pemohon, maka pada kesempatan ini turut memohon ingin menjelaskan tentang fakta hukum sebagai berikut: pada tanggal april sesuai dengan suratnya ppk martapura kota kabupaten banjar yang berada dalam daerah pemilihan kalsel pemilu anggota dprd provinsi, melaporkan kepada kpu kabupaten banjar, bahwa ada data dokumen model dprd provinsi yang tertinggal dalam rekapitulasi berita acara ppk martapura kota yang meliputi beberapa tps dalam wilayah desa kelurahan keraton, murung keraton dan sungai paling, bukti tt sesuai dengan penjelasan ketua ppk martapura kota bukti tt bahwa data ini tertinggal diketahui setelah adanya beberapa orang saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk dan datang kepadanya, bukti tt menanyakan tentang tps tps yang terlewati pada waktu rapat pleno rekapitulasi berlangsung, yang dikarenakan pengisian data model belum lengkap: pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk martapura kota, saksi dari ppp mempertanyakan bukti tt perolehan suara ppp yang sangat signifikan berbeda dibandingkan dengan jumlah anggota partai wilayah tersebut, mengingat salah satu kelurahan pada point adalah merupakan tempat domisili sekretariat dpc ppp selama puluhan tahun, pertanyaan keberatan tersebut kembali diulang oleh syarifullah tamliha (saksi dari ppp) pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat provinsi pada tanggal april bukti tt kpu kabupaten banjar melalui surat nomor kpu bjr iv tanggal april memberikan arahan berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan tersebut bukti tt partai bulan bintang sebanyak (dua ratus enam puluh dua), hal ini dilakukan dalam suatu rapat pleno ppk dan kip bener meriah pada tanggal april mess bener meriah. perolehan suara partai bulan bintang berdasarkan bukti model tingkat ppk sebanyak suara. namun dalam rekapitulasi ppk tertulis sebanyak suara, dan dalam rekapitulasi tingkat kip berkurang lagi menjadi suara. bahwa berdasarkan fakta fakta dilapangan telah terjadi penghilangan suara pbb kecamatan permata disebabkan adanya kesalahan pihak kip bener meriah, dimana rekap kpps yang disampaikan ppk telah dirubah secara sepihak, dan setelah suara tersebut disampaikan kip, maka pihak kip merubah lagi rekap tersebut tidak lagi menunjukan hasil perhitungan yang sebenarnya yang berimplikasi kepada hilangnya suara pbb sebanyak suara. bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya hasil rapat pleno ppk terkesan tertutup sehingga hasil akhir rekapitulasi perolehan suara partai tidak diketahui dan tidak melibatkan saksi saksi partai, dan selesai pleno ppk tidak ada ditempat. bahwa formulir kpps tidak pernah diberikan kepada saksi saksi partai ditiap tiap tps dan sampai saat ini formulir tersebut seolah olah tidak pernah ada. bahwa untuk memberi penguatan atas dalil dalil dari pemohon, maka pemohon melengkapi dalam permohonan ini saksi saksi danyang terungkap dalam polita permohonandan membatalkan penetapan komisi independen pemilihan: yakni hasil perolehan suara pbb yang hanya sebanyak (dua ratus enam puluh dua) suara sehingga partai bulan bintang dirugikan oleh kip sebanyak (seratus empat puluh empat) suara yang berakibat partai bulan bintang kehilangan satu kursi dari dprk bener meriah, menetapkan hasil perhitungan suara yang benar untuk perolehan suara partai bulan bintang sebanyak (empat ratus enam) suara berdasarkan bukti model bukan (dua ratus enam puluh dua) suara: menyatakan partai bulan bintang berhak untuk mendapatkan (satu) kursi dprk bener meriah nad: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi independen pemilihan untuk melaksanakan putusan ini. bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pemohon dan turut memohon telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti bukti: bukti sampai dengan bukti fotokopi kronologis kejadian pengurangan perolehan suara partai bulan bintang dari dapil kecamatan permkabupaten bener meriah: bukti p fotokopi surat bawaslu kabupaten bener meriah kip bener meriah nomor bawaslu bm iv tentang rekomendasi keberatan partai bulan bintang, bukti fotokopi surat dpw partai bulan bintang nomor panas sek kepada bawaslu provinsi nad tentang laporan kecurangan rekapitulasi perhitungan suara: bukti p fotokopi surat pernyataan partai demokrasi kebangsaan nomor pdk bm bukti p & fotokopi surat forum musyawarah lintas partai se kabupaten bener meriah tentang terjadinya kecurangan pemilu, bukti fotokopi rekapitulasi perolehan suara per daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten bener meriah. model f.o dprk bm, bukti fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kabupaten kota kabupaten kota bener meriah dapil bener meriah. lampiran kota, kecamatan permata, kabupaten bener meriah, bukti fotokopi data perolehan suara dari kecamatan bandar per tps dari desa dalam wilayah kecamatan permata sebanyak kampung, bukti fotokopi tambahan daftar alat bukti dapil bener meriah nad versi beberapa partai politik tentang rincian perolehan suara dprk kabupaten bener meriah dapil bukti fotokopi kurikulum vitae atas nama rais abidin, dan amin dayantari, s.pdiner meriah) dalam eksepsi menolak permohonan untuk seluruhnya karena: bahwa permohonan pemohon kaburanjawaban turut memohon seluruhnya: menyatakan sah dan berharga penetapanbahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil kalinya, turut memohon telah mengajukan bukti tertulis, yang diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti fotokopi formulir dprd kabupaten, kecamatan bandar, bukti fotokopi formulir daa kabupaten, kecamatan bandar, bukti fotokopi formulir da dprd kabupaten, kecamatan bandar: bukti fotokopi formulir db dprd kabupaten: bukti fotokopi formulir daa dprd kabupaten, kecamatan permata, bukti fotokopi formulir daa dprd kabupaten, kecamatan permata, bukti fotokopi formulir dprd kabupaten, kecamatan permata, bukti fotokopi formulir dprd kabupaten, kecamatan bandar dan permatartai bulan bintamemohon turut memohon juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan kabur atau obscura libel, terhadap eksepsi tersebut mahkamah berpendapat keberatan dimaksud telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya eksepsi memohontentang perolehan suara pemohon yang tidak benar sebagai berikut: dapil provinsi kalimantan selatan menimbang bahwa pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa memohon dan turut memohon telah melakukan perbuatan yang merugikan pemohon karena melakukan rekapitulasi ulang yang tidak berdasar sehingga pemohon dirugikan yaitu mestinya mendapatkan satu kursi sebelum diadakan rekapitulasi ulang, setelah diadakan rekapitulasi ulang berdasarkan kesepakatan pimpinan partai politik dan para saksi dan diketahui oleh panitia pengawas pemilu kecamatan martapura kota bukti tt maka dilakukan rapat pleno ppk martapura kota mengenai rekapitulasi penghitungan suara dari tps tps yang masih tertinggal. rapat plant dihadiri oleh saksi dari partai politik dan panitia pengawas pemilu kecamatan daftar hadir terlampir, bukti tt karena tidak adanya catatan baik dari saksi maupun dari ppk tentang tps tps mana saja yang tertinggal maka oleh ppk berdasarkan persetujuan para saksi dilakukan pengecekan pada seluruh tps kecamatan martapura kota melalui formulir dalam proses crosses terhadap formulir ternyata terdapat kesalahan tidak hanya adanya beberapa tps yang tertinggal namun juga kesalahan dalam memasukan dan menjumlahkan hasil perolehan suara partai politik dan calon yang tidak hanya ada (tiga) desa kelurahan sebagaimana dimaksud ppk dalam suratnya nomor ppk mtp iv namun ada pada beberapa desa kelurahan lainnya bahkan saksi dari pbb juga hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara ppk martapura kota. sehingga dengan demikian, apa yang menjadi alasan pemohon sebagaimana dalam point permohonan pemohon adalah tidak beralasan.panitia pemilihan kecamatan martapura kota sebelum perbaikan hasilnya, bukti tt dan bukti tt adalah: partai politik perolehan suara |. poo bo pemohon kehilangan satu kursi tersebut. hal ini disebabkan karena adanya penggelembungan suara ppp dari suara menjadi suara. sedangkan pemohon sekalipun digelembungkan menjadi suara menjadi suara, namun tidak mendapat kursi karena sisa suara pemohon lebih kecil dari ppp.beri tanda bukti sampai dengan bukti serta satu orang saksi yang bernama azhari nathan: menimbang bahwa bukti bukti yang dikemukakan oleh pemohon adalah sebagai berikut: bukti menunjukkan hasil rekapitulasi sebelum rekapitulasi ulang suara pbb bukti menunjukkan hasil rekapitulasi ulang dan suara pbb adalah suara, bukti adalah surat pernyataan keberatan saksi pbb suryansyah) atasprd provinsi bertanggal mei bukti adalah surat ppk martapura kabupaten banjar, bukti adalah surat kpu kabupaten banjar yang ditujukan kepada ppk martapura kota, bukti adalah berita acara tentang usul agar dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara calon anggota provinsi yang tertinggal ppk kecamatan martapura, bukti adalah laporan model da dprd provinsi yang penuh dengan coretan baik untuk perolehan suara pbb maupun ppp sehingga menimbulkan keraguan atas kebenaran angka dalam formulir tersebut. bukti berupa lembaran lepas model da hanya dikemukakan sebagian saja, tidak lengkap dan tidak ada pengesahan dari anggota kpps maupun saksi saksi partai: bukti adalah bukti yang dibuat sendiri oleh pemohon yang tidak ditandatangani baik oleh pemohon dan tidak menggunakan formulir resmi yang dikeluarkan oleh kpu, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah, bukti bukti dan bukti adalah bukti yang dibuat sendiri oleh pemohon dan bukan formulir yang dikeluarkan oleh pejabat resmi sehingga tidak berharga sebagai alat bukti, bukti adalah surat ketua kpu pusat yang menginstruksikan kpu provinsi kalimantan selatan agar melaksanakalimantan selatan dari perolehan suara kabupaten banjar khususnya dua desa kelurahan dimaksud dengan menghadirkan saksi saksi partai politik kalimantan selatan: bukti dan bukti berupa berita acara beberapa tps yang fotokopinya tidak jelas menunjukkan perolehan angka untuk pbb dan partai partai lain: menimbang bahwa bukti bukti permohonan tersebut atas sebagian tidak sah, meragukan kebenaran datanya, dan tidak mendukung dalil dalil pemohon. menimbang bahwa memohon telah mengajukan jawabannya yang selengkapnya terdapat duduk perkara, pada intinya menerangkan bahwa pada perhitungan pertama perolehan suara ada sejumlah data model yang tipe dan berita acara yang berisi pembatalan penghitungan suara tps yang tertinggal dianggap tidak ada. dalam persidangan, memohon menerangkan bahwa penghitungan ulang tersebut disebabkan karena adanya upaya pembetulan data yang dilakukan oleh ppk martapura kota diakibatkan adanya beberapa tps dari tiga desa kelurahan yang tertinggal sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada rekapitulasi hasil yang belum terhitung suara tingkat kecamatan (formulir da b), menimbang bahwa menurut mahkamah penambahan suara tersebut dari rekapitulasi pertama rekapitulasi kedua telah dialami oleh semua partai kecuali partai karya perjuangan indonesia, sehingga baik pbb maupun partai partai lain mengalami kenaikan suara. menimbang bahwa tidak cukup alasan mengapa keberatan terjadinya penambahan suara tersebut hanya ditujukan kepada ppp padahal hal serupa terhadap terjadi hampir seluruh partai. bahwa penambahan suara memang terjadi secara legal atas dasar surat kpu untuk melakukan rekap ulang karena adanya suara pemilu yang belum direkam dari dua desa kelurahan tertinggal, kabupaten banjar yang dibenarkan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dan undang undang nomor tahun menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dan meneliti dalil dalil pemohon serta bukti bukti surat, keterangan memohon dan turut memohon, bantahan turut memohon, ternyata bahwa dalam petitumnya pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan angka bagi partai bulan bintang dalam pemilihan umum sehingga eksepsi memohon dikabulkan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. dapil xi, provinsi jawa timur menimbang bahwa pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu kabupaten sampang, karena daerah pemilihan provinsi jawa timur, suara partai bulan bintang sebesar suara telah hilang, akibat hilangnya suara tersebut telah merugikan partai bulan bintang khususnya pada calon legislatif nomor urut (satu) yang bernama abd. salam syah: seharusnya perolehan suara menurut pemohon yaitu (menurut turut memohon) (suara hilang) suara, dengan demikian partai bulan bintang provinsi jawa timur berhak mendapat satu kursi: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya pemohon pada persidangan tanggal juni mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti serta saksi pemohon dari sampang dan ppk kecamatan gampong yang menerangkan bawah sumpah depan persidangan mahkamah. menimbang bahwa kesalahan penghitungan tersebut terjadi daerah pemilihan yang meliputi kabupaten bangkalan, sampang dan sumenep. untuk itu pemohon telah mengajukan bukti sampai dengan bukti yang setelah diteliti formulir desa ketapang bukti sampai dengan bukti tidak ditandatangani oleh kpps, bukti tidak ada identitas alamat tps, bukti banyak coretan, bukti lampiran formulir kosong, bukti sampai dengan bukti tidak ditandatangani oleh kpps dan bukti formulir hanya ditandatangani oleh ketua kpps saja, menimbang bahwa temuan tim investigasi pemohon yang berupa pelanggaran pidana maupun administrasi tidaklah menjadi wewenang mahkamah dan seharusnya dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara administratif maupun secara proses pidana: menimbang bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon ternyata tidak memenuhi syarat sebagai bukti yang sah karena tidak ditandatangani secara resmi oleh pihak yang berwenang, bahkan terdapat bukti formulir yang kosong yang tidak diisi untuk tps mana dan desa mana, serta tidak ada tanda tangan kpps. dengan demikian, bukti tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dikesampingkan, menimbang bahwa memohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti tt sampai dengan bukti tt bukti tt tentang rekapitulasi perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg provinsi untuk kabupaten sampang model db dprd provinsi yang ditandatangani lengkap oleh kpps dan ditandatangani pula oleh saksi pemohon yang bernama, hasil, bahwa perolehan pbb adalah suara, menimbang bahwa bukti tt 2a1 sampai dengan bukti tt 2a6 telah ditandatangani secara lengkap. dengan adanya tanda tangan yang lengkap oleh pejabat yang berwenang maka bukti bukti tersebut dianggap sah menurut hukum, menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memohon serta saksi pemohon dan mencermati serta memverifikasi bukti bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun memohon, mahkamah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, sehingga alasan pemohon harus dikesampingkan: dapil provinsi sumatera selatanoleh kpu kabupaten banyuasinbayur banyuasin menimbang bahwa pemohon merasa dirugikan karena adanya penggelembungan suara yang direkam oleh ppk kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin. menimbang bahwa pemohon tidak menjelaskan secara rinci tps mana penggelembungan tersebut terjadi dan berapa besar penghitungan tiap tps tersebut, sehingga selisih suara untuk muhammad erwin, s.t., suara untuk ir. wala kesuma hadi, suara untuk yan anton berlian, dan untuk adi suryadi suara, serta untuk marzuki, sejumlah suara dapat dicek kebenarannya: menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti sebagaimana telah disebut pada duduk perkara atas: bukti adalah berupa surat pernyataan ketua kpu kabupaten banyu asin tentang tidak diketahui keberadaannya rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara kecamatan rantau bayur tertanggal april sehingga tidak dapat menunjukkan dimana kerugian pemohon, bukti adalah berupa surat keterangan keberatan atau penolakan proses rekapitulasi hasil perolehan suara kpu kabupaten banyu asin yang antara lain berisi penolakan para saksi pada saat proses rekapitulasi penghitungan hasil suara kpu banyu asin dan menerangkan bahwa dokumen dokumen resmi seperti da c1, dan hilang atau sengaja dihilangkan oleh oknum ppk kecamatan rantau bayur, semestinya hal ini disampaikan pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti, namun demikian keterangan ini tidak memperjelas permasalahan yang dikemukakan oleh pemohon: bukti adalah surat dengan kop bawaslu kabupaten banyu asin bertanggal mei yang ditujukan kepada kpu banyu asin perihal pelanggaran penghitungan suara ppk rantau bayur. bukti ini juga tidak memperjelas dalil dalil pemohon tentang adanya penggelembungan sehingga tidak relevan, bukti adalah model da dari ppk kecamatan rantau bayur dan penghitungan ulang oleh kpu kabupaten banyu asin, perolehan suara dprd provinsi dapil sumatera selatan kecamatan rantau bayur yang diterima oleh saksi. bukti hasil penghitungan ulang kabupaten banyu asin perolehan suara dprd provinsi dapil sumsel muba dan banyu asin, kecamatan rantau bayur yang diterima oleh saksi) dimana pbb mendapat suara: bukti adalah berupa model dprd provinsi dan ditandatangani pbb oleh saksi pbb, dilayani. bukti adalah berupa lampiran model db dprd provinsi yang ditandatangani oleh saksi saksi, termasuk saksi pemohon, bukti adalah berupa model dan dc yang ditandatangani oleh kpu provinsi dan tidak ditandatangani oleh saksi pemohon: bukti adalah kliping koran: menimbang bahwa untuk membantah dalil dalil pemohon, turut memohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut. bukti tt adalah berita acara kesepakatan bersama antara saksi parpol, bawaslu kabupaten banyu asin dan kpu kabupaten banyu asin tentang penghitungan ulang perolehan suara pemilu kecamatan banyu asin. kesepakatan ini telah ditandatangani oleh ketua kpu dan saksi saksi partai sejumlah partai, antaranya dilayani dari pbb. dalam berita acara tersebut, pada butir dicantumkan kata kata menerima apapun hasil penghitungan ulang model plant dprd provinsi, bukti tt adalah berita acara antara lain mencantumkan bahwa penghitungan ulang rekapitulasi hasil perolehan suara caleg anggota dprd provinsi sumatera selatan ppk kecamatan rantau bayur, bukti tt adalah surat pernyataan dari bawaslu banyu asin kepada ketua kpu kabupaten banyuasin tentang adanya pelanggaran penghitungan suara ppk rantau bayur menindaklanjuti pengaduan yang diajukan oleh caleg darmawan hulk: bukti tt adalah model da dprd provinsi kecamatan rantau bayur, kabupaten banyuasin, bukti tt adalah penghitungan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota dprd provinsi pemilu provinsi sumatera selatan, bukti tt adalah daftar terpilihnya anggota dprd provinsi sumatera selatan tahun bukti tt adalah penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi parpol, serta pemilu provinsi sumatera selatan, dimana pbb memperoleh sejumlah suara: menimbang bahwa berdasarkan bukti tt saksi pemohon, dilayani, telah menandatangani berita acara kesepakatan tentang hasil penghitungan ulang dan ternyata pula bahwa hasil rekapitulasi menurut bukti tt perolehan suara pemohon adalah suara. menimbang bahwa setelah menganalisis permohonan pemohon, jawaban memohon, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan turut memohon ternyata bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada yang menguatkan dalil pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan. tetapi benar telah terjadi penambahan suara yang hampir merata untuk semua partai politik kecuali pkb dengan adanya rekapitulasi ulang suara pemilu kecamatan rantau bayur yang telah disetujui bersama. dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan secara sah dan tidak meyakinkan: kota depok menimbang bahwa pemohon dalam dalil permohonannya berkeberatan pada hasil rekapitulasi kpu kota depok, karena:,, formulir, perolehan suara partai partai politik peserta pemilu dapil depok kecamatan manggis) yang pemohon nyatakantps kelurahan tugu, kecamatan manggis input data perolehan suara. untuk meng inpusatu hari satu malam., minus perolehan suara dari tps yang belum dibuka kotak suaranya. hasil rekapitulasi saat itu memuatatas yang pemohon akui sebagai hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang benar., maka setelah dilakukan rekapitulasi akhir munculah angka angka fantastis dan mengejutkan,, berdasarkan hitungan matematis hasil penghitungan suara dari tps paling banyak adalah suara dengan asumsi masing masing tps memiliki jumlah pemilih orang. akan tetapi,, pada rekapitulasi tahap (minus perolehan suara dari tps),(,ng , tetapi jumlah perolehan suara kedua partai tersebut melebihi angka suara. selain itu pemohon juga mendalilkan hal hal berikut ini: bahwa berdasarkan teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara internasional, bagi partai politik yang memperoleh angka desimal atau lebih dibulatkan menjadinga man pbr mah rasasebelum perbaikan hasilnya bukti tt adalah sebagai berikut: suara pkb ppp barnes pks pan ppb opo ppdb lama dea nan ss kursi pada pembagian kursi tahap selanjutnya, padahal as,menimbang bahwa memohon turut memohon telah menolak permohonan pemohon dengan menyatakan pemohon tidak menguraikan secara rinci tps tps mana kehilangan suara pemohon, sehingga turut memohon tidak dapat memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon. pihak lain, pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon tentang penggelembungan suara pada partai demokrat dan pks, karena pemohon telah menggunakan hasil rekapitulasi yang salah, padahal rekapitulasi tersebut telah nyata nyata diperbaiki dan dihadiri oleh saksi saksi peserta pemilu. rekapitulasi yang digunakan pemohon adalah rekapitulasi yang keliru salah, sebagaimana dapat dilihat pada jumlah suara sah (seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh dua) padahal. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon pada persidangan tanggal juni mengajukan bukti bukti surat untuk seluruh dapil yang dipersoalkan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti samping itu, pemohon juga mengajukan tujuh orang saksi masing masing bernama ahmad, muhammad syahril, rachman hakim, herry sutjachyo, yasa suharto, dan iran juri harahap menimbang bahwa dalam rangka mendukung bantuannya, pihak terkait telah mengajukan bukti bukti surat berupa bukti pt sampai dengan bukti pt dan dua orang saksi masing masing bernama agus salim dan deni dahlan sedangkan turut memohon meskipun membantah dalil permohonan tidak mengajukan bukti bukti lawan. menimbang bahwa penghilangan suara yang dialami oleh pemohon dari tingkat tps tingkat ppk sampai tingkat kpu kota depok terjadi seluruh daerah pemilihan kota depok sebagaimana tampak dalam tabel berikut: momoa raman (ronson (setan jaa dapil depok p17 kecamatan beji dapil depok kecamatan manggis dapil iii depok p11 kecamatan sukajaya menimbang bahwa samping memohon agar mahkamah menyatakan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh kpu kota depok salah dan memohon penghitungan suara yang benar menurut versi pemohon sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas yang akan dipertimbangkan secara berturut turut bawah ini, pemohon juga mendalilkan bahwa sistem dan mekanisme pembagian kursi hasil pemilu yang digunakan oleh komisi pemilihan umum agar dikoreksi karena menyalahi teori matematika yang berlaku umum secara internasional yang mengakibatkan hilangnya prinsip keterwakilan bahwa setiapdan daerah. hal tersebut secara tersendiri akan dipertimbangkan oleh mahkamah, menimbang bahwa kehilangan suara pemohon yang didalilkan masing masing daerah pemilihan kota depok akan dipertimbangkan sebagai berikut: dapil kecamatan beji kota depok. menimbang tentang kehilangan suara pemohon dapil kecamatan beji kota depok, timbul karena kpu kota depok tidak mencantumkan rincian perolehan suara, hal mana terjadi desa kecamatan beji yang menurut perhitungan suara tingkat ppk kecamatan beji, memohon menetapkan perolehan suara pemohon sebesar tetapi menurut pemohon angka yang diperoleh adalah sebesar suara, sehingga terjadi pengurangan sebesar suara. menimbang bahwa formulir yang relevan untuk dapil kecamatan beji kota depok adalah bukti yang akan dikaitkan dengan bukti yaitu rekapitulasi tingkat pps kecamatan beji yang menurut pemohon merupakan hasil yang tidak dapat dibenarkan, yang rinciannya sebagai berikut: dari bukti yang merupakan bukti formulir kecamatan beji yang terdiri dari tps yang diajukan oleh pemohon, perolehan suara pemohon dihitung adalah sebesar suara. dengan catatan bahwa tps kelurahan beji suara pemohon dituliskan sejumlah suara, sedangkan ketika dijumlahkan berjumlah suara. masih kelurahan yang sama, tps tertulis suara, sedangkan ketika dijumlahkan berjumlah suara. selanjutnya, tps desa kelurahan kemiri muka suara pemohon dituliskan sejumlah suara padahal ketika dijumlahkan berjumlah suara. dari bukti berupa lampiran model da dprd kabupaten kota didapatkan jumlah angka perolehan pemohon sebesar suara yang meliputi kelurahan beji, beji timur, kemiri muka, kukusan, pondok cina, dan tanah baru, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keabsahannya oleh karena tidak ada tanda tangan dari penyelenggara pemilu maupun saksi saksi parpol. dari bukti yang juga berupa model da dprd kabupaten kota ternyata angka perolehan pemohon untuk kecamatan beji yang meliputi enam kelurahan sebagaimana disebutkan atas, memang tertulis sejumlah akan tetapi bukti tersebut khusus untuk halaman perolehan pbb tersebut, formulir yang digunakan berbeda dengan formulir yang digunakan kpu, karena tidak memiliki kolom untuk tanda tangan penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan. (i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, meskipun turut memohon tidak memberikan bukti lawan, akan tetapi alat alat bukti pemohon, samping tidak dapat menunjukkan perincian perolehan setiap tps yang didalilkan untuk dijadikan dasar untuk menguji dasar perhitungan rekapitulasi tingkat ppk kecamatan beji yang dilakukan oleh memohon atau turut memohon, maka angka yang dimuat dalam dokumen sebagai bukti pemohon dengan demikian tidak memiliki landasan yang faktual. samping itu juga, alat bukti yang diajukan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan sah menurut hukum. oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang mengenai dapil kecamatan beji kota depok harus dikesampingkan. dapil kecamatan manggis kota depokkecamatan manggis karena adanya tps yang tidak memilik berita acara model dan setelah rekapitulasi ulang terjadi penambahan jumlah suara sangat drastis untuk beberapa partai dan menurut pemohon dianggap tidak masuk akal mengingat jumlah pemilih maksimal sejumlah suara tetapi penambahan yang terjadi terhadap beberapa partai dapat mencapai lebih suara: menimbang bahwa perolehan suara ppk kecamatan manggis untuk partai bulan bintang sebesar suara, tetapi menurut pemohon sendiri memperoleh suara sebesar selisihnya suara, menimbang bahwa untuk dapil kecamatan manggis persoalan utama yang harus dinilai mahkamah adalah perhitungan perolehan suara partai partai politik yang diperoleh setelah adanya pembukaan kotak suara yang ada tps tugu yang didalilkan oleh pemohon mengalami perubahan jumlah suara bagi partai partai tertentu secara drastis dibandingkan dengan perhitungan sebelum pembukaan kotak suara tps tugu tersebut dilakukan. menimbang bahwa dalil pemohon tentang kesepakatan saksi saksi partai politik dan bawaslu untuk membuka kotak suara tps desa tugu kecamatan manggis yang hasilnya berubah secara fantastis melampaui jumlah maksimum pemilih yang ditentukan bagi setiap tps, sebagaimana ditunjukkan dari bukti bukti dan bukti lain pihak, saksi dari pihak terkait partai keadilan sejahtera, yakni agus salim yang menyatakan bahwa benar ada versi rekapitulasi pertama dan versi rekapitulasi kedua yang dilakukan karena terjadinya kekeliruan jumlah suara sah. ketika kotak enam tps dibuka kembali pada rekapitulasi versi kedua maka partai demokrat yang tadinya memperoleh suara menjadi suara dan pks yang tadinya suara menjadi suara, tetapi dikatakan bahwa tidak ada pengaruh suara enam tps itu terhadap perbedaan antara versi rekapitulasi pertama dan versi rekapitulasi kedua. ketika hasil rekapitulasi itu dibacakan saksi pemohon, yakni pbb tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tulisan dan saksi saksi pbb yang hadir secara bergantian sehingga tidak mungkin mengamati pembukaan kotak secara detail. menimbang bahwa dari alat alat bukti maupun saksi tersebut yang diuraikan dalam paragraph sebelumnya, mahkamah menyimpulkan bahwa memang benar ada rekapitulasi versi kedua untuk kecamatan manggis setelah pembukaan kotak suara enam tps desa tugu dengan mana perhitungan perolehan suara mengalami kenaikan bagi seluruh partai politik peserta pemilu yang jauh lebih besar, khususnya bagi partai demokrat dan pks. meskipun ada surat keterangan bawaslu manggis sebagaimana dalam bukti dan bukti masing masing bertanggal april tentang keberatan yang diajukan terhadap hasil penghitungan suara tersebut, akan tetapi mahkamah dapat mempercayai saksi agus salim yang menyatakan bahwa penghitungan versi kedua untuk tps kelurahan tugu tidak disaksikan oleh saksi dari pbb karena yang hadir bergantian dan saksi pbb tidak mengajukan keberatan pada saat itu, dan penambahan angka yang terjadi kurang lebih bukanlah hanya meliputi enam tps desa tugu tersebut. menimbang bahwa petit permohonan pemohon sesungguhnya adalah menyangkut penetapan jumlah suara sah masing masing untuk daerah pemilihan beji suara untuk daerah dapil manggis suara sah sebagaimana telah dipertimbangkan masing masing dalam paragraph sedangkan untuk dapil pemilihan sukajaya sebanyak tidak terdapat uraian yang memadai dalam polita permohonan dan juga tidak terdapat bukti bukti untuk mendukung permohonan tersebut sehingga juga harus dikesampingkan. menimbang bahwa sepanjang mengenai dalil pemohon tentang teori matematika yang tidak berlaku umum dan tidak diakui secara internasional dalam penentuan bilangan pembagi pemilih bpp) yang diterapkan oleh kpu yang oleh pemohon dianggap bahwa sistem tersebut menghilangkan keterwakilan pemilih pemilih yang suaranya diberikan kepada partai partai yang tidak mencapai bpp dan tidak diperhitungkan dalam perolehan kursi sisa, mahkamah berpendapat, oleh karena metode tersebut merupakan suatu pilihan kebijakan untuk suatu sistem tertentu, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamahbahwa pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci perubahan angka angka partai politik yang bertambah kecamatan manggis, dan tidak dapat membuktikan dengan alat alat bukti yang sah perolehan suara yang benar dapil depok beji, dapil depok manggis, serta dapil depok sukajaya, maka permohonan pemohon harus dikesampingkan. dapil kabupaten belitung timur menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh pemohon adalah selisih perolehan suara yang terdapat formulir dengan hasil rekapitulasi ppk manggar berjumlah suara suara suara dan dengan berkurangnya suara pbb yang ditetapkan ppk manggar tersebut menyebabkan perolehan kursi yang seharusnya didapat oleh pbb berdasarkan selisih sisa suara menjadi diperoleh oleh partai demokrasi indonesia perjuangan yang lebih kecil dari pemohon, padahal seharusnya pbb mendapatkan satu kursi, menimbang bahwa perbedaan penghitungan suara pemohon tersebut terjadi desa baru dimana pemohon mengklaim perolehan suara sebanyak suara, yang oleh ppk kecamatan manggar dihitung dalam rekapitulasi tingkat kecamatan. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut pemohon mengajukan model dan da model dprd kabupaten kota sebagaimana ternyata dalam bukti sampai dengan bukti menimbang bahwa turut memohon telah membantah dalil permohonan dan menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh ppk manggar dengan menggunakan model da dihadiri oleh saksi saksi parpol peserta pemilu panas kecamatan, dan perolehan pemohon adalah sebesar suara. pada saat penghitungan dilakukan, pemohon menghadirkan saksi yang juga turut menyaksikan perhitungan kembali, saksi pemohon menandatangani berita acara hasil perhitungan suara. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti bukti sampai dengan yang berupa form model dprd kabupaten kota, model c1, model da, model da sebaliknya turut memohon mengajukan bukti bukti, yaitu bukti tt sampai dengan bukti tt berupa formulir model c1, model da model da a, model db menimbang untuk menilai dalil permohonan pemohon, mahkamah mempertandingkan bukti pemohon dan turut memohon dan dari pemeriksaan secara cermat atas bukti bukti tersebut mahkamah memperoleh fakta fakta berikut: bahwa bukti dibandingkan bukti tt form da dan da a benar bahwa ppk kecamatan manggar menuliskan perolehan pemohon adalah suara. bahwa bukti bukti pemohon berupa formulir khusus untuk desa baru kecamatan manggar menunjukkan bahwa perolehan pemohon adalah suara berdasarkan formulir mana merupakan dokumen resmi yang sah dan ditandatangani oleh penyelenggara pemilihan tps. bahwa turut memohon tidak mengajukan bukti bukti pembanding khusus untuk formulir tersebut, akan tetapi mengajukan lampiran model da dari dokumen mana diketahui adanya angka untuk perolehan pbb dikecamatan manggar, akan tetapi tidak ada identifikasi dari desa mana angka tersebut diperoleh. bahwa dari dokumen bukti berupa da menunjukkan bahwa jumlah pemilih tetap desa baru kecamatan manggar tersebut sejumlah yang menggunakan hak pilih suara sah dan suara tidak sah kertas surat suara yang diterima yang dipergunakan sebanyak dan surat cadangan yang tidak digunakan antara yang menggunakan hak pilih dibanding suara sah dan tidak sah adalah sedangkan kertas suara yang tidak terpakai adalah dari data mana diperoleh kesimpulan adanya kelebihan kertas suara sebanyak lembar. bahwa dari bukti tt formulir da a menunjukkan bahwa jumlah pemilih tetap desa baru kecamatan manggar sejumlah yang menggunakan hak pilih yang tidak menggunakan hak pilih surat suara yang diterima surat suara yang digunakan cadangan yang tidak digunakan digunakan orang dari tps lain surat suara yang tidak terpakai dari data mana diperoleh kesimpulan adanya kelebihan kertas suara sebanyak lembar, menimbang bahwa terlepas dari fakta fakta yang ditemukan diatas mahkamah berpendapat bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dirangkaikan dengan keterangan dua saksi pemohon sendiri serta, dibandingkan dengan bukti turut memohon sebagaimana dinyatakan oleh turut memohon, saksi pbb sendiri telah menyetujui perhitungan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk manggar tersebut, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon sama sekali tidak beralasan. dapil kota pariaman menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh pemohon adalah dikarangnya suara yang berasal dari tps kampung kandang dimana perolehan pemohon sebanyak suara tps tersebut, pada saat proses rekapitulasi tingkat ppk kecamatan pariaman selatan suara pemohon atas nama caleg teguh latino telah dikurangkan dan sebaliknya partai barisan nasional pada tps yang sama yang memperoleh suara telah ditambahkan menjadi suara. bahwa pemohon telah menyatakan keberatannya atas pengurangan tersebut sejak dari laporan kepada bawaslu pariaman dan meskipun bawaslu telah merekomendasikan kepada kpu untuk menindaklanjuti keberatan pemohon akan tetapi dalam berita acara penghitungan suara kpu kabupaten kota perolehan suara pemohon tetap hilang suara sehingga ditetapkan suara sedangkan partai barnes ditambah suara yang berasal dari tps kampung kandang, sehingga ditetapkan sejumlah suara, menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti sampai dengan bukti yang antara lain, berupa formulir tps tps tps kampung kandang, dan model db, db dprd kabupaten kota serta fotokopi berita acara kpu kota pariaman terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten, menimbang bahwa samping bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa saksi adalah saksi pemohon ppk dan memperoleh model dan kemudian mencocokannya dengan yang diterima dari saksi pbb tps dan menemukan adanya penambahan satu suara pada partai barnes dan pengurangan suara dari pemohon tps kampung kandang. bahwa terhadap pengurangan tersebut, saksi utama pbb telah meminta waktu untuk membacakan temuan tersebut akan tetapi ketua kpu tidak memberi kesempatan kecuali menyatakan agar saksi menyampaikan protes tersebut atas model db. menimbang bahwa dari dalil pemohon yang menyatakan kehilangan suara terjadi tps kampung kandang tersebut yang ditambahkan pada partai barnes juga dalam perolehan tps kampung kandang ketika dilakukan rekapitulasi ppk, maka mahkamah berpendapat, fokus penilaian dapat dibatasi pada bukti surat yang berkenaan dengan formulir tps kampung kandang dan formulir kecamatan pariaman selatan dengan mempertandingkan bukti pemohon dengan bukti turut memohon, yaitu bukti tt sampai dengan bukti tt menimbang bahwa dari perbandingan tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa bukti pemohon yakni bukti berupa formulir model tps kampung kandang, pemohon mengajukan fotokopi yang tidak dilegalisir, sedangkan memohon mengajukan lembar tertinggal yang asli. dalam kolom tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara berbeda dengan bukti tt yang diajukan oleh turut memohon dalam bukti yang diajukan oleh pemohon nama nama ditulis dengan tulisan yang sama dan tinta yang sama tetapi lengkap tanda tangannya tetapi pada formulir bukti tt ketua kpps tidak menandatanganinya. dari data jumlah surat suara ditemukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah orang tps kampung kandang. dari data jumlah surat suara pemilih yang menggunakan hak pilih dan sisa surat suara sesuai dengan bukti tt tetapi dalam form bukti pemohon terdapat coretan kolom jumlah suara sah dicoret menjadi perolehan suara partai bulan bintang versi bukti sejumlah dengan antaranya suara untuk caleg teguh anti ipni 002k ppp pdip a49 buruh dan setelah perbaikan rekapitulasi ulang ppk martapura kotabukti tt adalah: memar meat bio poo bros psi formulir bukti perolehan partai barnes sejumlah suara dimana caleg atas nama april tidak memperoleh suara, namun bukti tt partai barnes mendapatkan suara dimana caleg atas nama april mendapatkan suara. menimbang bahwa dari keterangan saksi pemohon dirangkaikan dengan bukti berupa surat bawaslu bertanggal april kepada kpu yang berisi analisa dan kajian terhadap laporan pemohon tentang kehilangan suara pemohon tps kampung kandang ternyata bahwa bawaslu kota pariaman telah mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada ketua ppk kecamatan pariaman selatan dengan mana dit. pembetulan mana tanda tangani oleh ketua kpps bernama agus lim. i3. menimbang bahwa terlepas dari adanya klarifikasi yang disebutkan oleh bawaslu tersebut akan tetapi dari bukti p 10b tentang kajian terhadap laporan keberatan yang dilakukan oleh bawaslu, telah ternyata bagi mahkamah bahwa kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh layar ag., bidang penerimaan laporan dan penyelesaian sengketa pemilu, agar bawaslu meneruskan masalah tersebut polres kota pariaman, sehingga oleh karenanya mahkamah berpendapat, keberatan tersebut belum diselesaikan sebagaimana mestinya karena sebagaimana ternyata dari penjelasan atau klarifikasi ppk kecamatan pariaman selatan yang men dan tanda tangani oleh ketua kpps bernama agus lim. pembetulan yang dimaksud tidak dilakukan dengan suatu prosedur yang benar yang dihadiri oleh pihak yang keberatan dan saksi saksi lainnya. menimbang bahwa tanpa menilai alat alat bukti selebihnya dan dengan tidak mempertimbangkan lebih lanjut tanggapan dan kesimpulan turut memohon mahkamah berpendapat bahwa untuk memperoleh kebenaran tentang perolehan suara partai barnes dan partai bulan bintang tersebut perlu dilakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara tps kampung kandang kota pariaman selatan untuk meneliti surat suara satu per satu. menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi setempat dan jadwal ketatanegaraan, maka mahkamah memerintahkan pelaksanaan penghitungan ulang tersebut dalam tenggang waktu paling lama hari sejak putusan ini diucapkan. dapil kabupaten tanah laut menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon dapil kabupaten tanah laut adalah terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara pemohon yang ditetapkan oleh turut memohon sebesar suara dan partai keadilan sejahtera sebesar suara dengan mana terjadi kesalahan penghitungan yang meliputi kecamatan talium, kecamatan kura, kecamatan kambang ulang, dan kecamatan bati bati kabupaten tanah laut khususnya pada: kecamatan pemohon turut selisih memohon pem doa iksamantakam dam tps desa kuala tambangan (recamatanuaa kecamatan kambang ulang suara total kabupaten tanah laut menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan bahwa terdapat penggelembungan suara untuk pks, pemohon telah mengajukan alat bukti sampai dengan bukti yang berupa formulir dan lampiran model serta surat pernyataan masing masing atas nama lili hidayah, ma. dan iskandar. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon hanya mengajukan formulir untuk tps desa kuala tambang dimana ternyata perolehan suara pks adalah suara, namun pemohon tidak mengajukan formulir untuk tps desa kuala tambang lainnya dimana didalilkan terjadi penggelembungan bagi pks (vide bukti bukti lain yang diajukan hanyalah formulir sebagai rincian perolehan partai politik tingkat kabupaten kota, sehingga tidak dapat menggambarkan secara jelas penggelembungan suara bagi pks tempat tempat yang dikalikan oleh pemohon. menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil permohonannya secara sah. dapil kabupaten mojokerto menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah adanya suara dari caleg pks, wiki haryono, yang telah mengundurkan diri, namun tetap dihitung dalam penghitungan suara pks yang menurut lampiran da memperoleh suara, sedangkan suara pks dalam lampiran da adalah suara, sehingga dalam suara pks berubah menjadi suara dan suara wiki haryono dicoret dan dimasukkan suara pks. pengalihan suara dari caleg yang telah mengundurkan diri tersebut, menurut pemohon adalah tidak sah karena seharusnya tidak diperhitungkan sebagai suara pks. dengan mana suara pbb akan melebihi pks dan seharusnya pbb memperoleh satu kursi dprd dapil kabupaten mojokerto, sehingga pemohon telah meminta dalam petit permohonannya agar perolehan caleg pks atas nama wiki haryono tidak ikut dihitung dan tidak diikutkan dalam perolehan suara pks, karena pemohon berpendapat tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon legislatif dan dibatalkan sebagai peserta pemilu, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan turut memohon tidak mengajukan bukti bukti surat, pihak terkait partai keadilan sejahtera yang telah menyangkal dalil permohonan pemohon juga mengajukan bukti pt dan bukti pt menimbang bahwa oleh karena pemohon hanya mempersoalkan pengalihan suara calon legislatif atas nama wiki haryono partai keadilan sejahtera pks) karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan daerah pemilihan mojokerto tersebut hanya mengenai sah tidaknya peralihan suara caleg yang telah mengundurkan diri tersebut menjadi suara partai keadilan sejahtera: menimbang terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa penghitungan suara caleg tersebut yang dipindahkan pks bukan merupakan kewenangan mahkamah, mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan demikian tetap kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus karena sah tidaknya peralihan suara yang demikian akan menentukan perhitungan yang benar atas perolehan suara peserta pemilu yang mempengaruhi perolehan kursinya. menimbang bahwa untuk menilai sah tidaknya pengalihan suara wiki haryono sebagai caleg pks, yang mengundurkan diri sebagai calon legislatif peserta pemilu baru diajukan pada tanggal april sehingga belum ditetapkan oleh kpu, terhadap mana mahkamah akan menilai apakah keputusan kpu yang mengalihkan suara caleg partai keadilan sejahtera yang mengundurkan diri tersebut yang menjadi suara partai merupakan hal yang bertentangan dengan undang undang nomor tahun menimbang bahwa sepanjang tidak ditemukan unsur unsur yang bersifat tindak pidana dalam keikut sertaan seorang calon legislatif suara partai peserta pemilu yang kemudian mengundurkan diri, mahkamah berpendapat tidak ada alasan dari sudut hukum yang berlaku cast undang undang pemilu yang dijabarkan kemudian dalam peraturan kpu maupun dari sudut keadilan (fairness) untuk menyatakan tidak sah pemindahan suara yang diperoleh caleg yang mengundurkan diri tersebut menjadi perolehan suara partai, sepanjang suara yang diperoleh caleg tersebut tidak diberikan oleh rakyat pemilih karena ancaman, intimidasi, dan paksaan, maka tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan suara pemilih tersebut sedemikian rupa sehingga merubah komposisi perwakilan yang diinginkan oleh rakyat berdasarkan pilihan hati nuraninya. menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas dan karena pemohon tidak dapat menunjukkan dasar hukum bagi kebatilan pergeseran suara calon legislatif partai yang mengundurkan diri menjadi perolehan suara partai, maka mahkamah berpendapat, penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan turut memohon adalah sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon tidak beralasan. dapil kabupaten kapuas menimbang, yang menjadi pokok permohonan adalah terjadinya penggelembungan partai amanat nasional pan) yang semula adalah suara menjadi suara yang terjadi kecamatan pulau petak dimana pan mendapat tambahan suara sebanyak suara kecamatan pulau petak yang secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut: suara pan suara pan suara pan menurut menurut turut pemohon memohon (amsapaama asa foemsmoataa jomarawratat mama menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan pemohon mengajukan alat bukti sampai dengan bukti yang berupa form seluruh tps dari desa yang dipermasalahkan yakni desa bunga mawar, desa handing, desa arahan, dan desa anjir palembang, dan kelurahan palangka serta form dprd kabupaten kota dan lampiran db dprd kabupaten kota dan tidak mengajukan saksi. sebaliknya untuk menyangkal dalil dalil pemohon, memohon dan turut memohon mengajukan bukti tt dan bukti tt yang berupa formulir dan surat pengembalian laporan tindak pidana pemilu kepada bawaslu kabupaten kapuas bertanggal april menimbang bahwa dari pemeriksaan bukti bukti pemohon berupa form form tps desa yang dipermasalahkan itu, mahkamah menemukan hal hal sebagai berikut: pada formulir desa bunga mawar memuat secara total suara pan adalah suara dimana formulir tps desa bunga mawar berita acaranya tidak terisi dan kolom tanda tangan kelompok pemungutan suara beberapa diantaranya memiliki kemiripan dan hanya para oleh saksi pan, pkb dan ppp. bukti yang demikian digunakan oleh pemohon tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah, tanpa didukung bukti lain yang sah. pada form tps desa handing ada banyak coretan baik berita acara maupun dalam bagian kelompok penyelenggara pemungutan suara dan juga ada banyak coretan pada angka angka form sehingga dari model mana ditemukan juga fakta jumlah surat suara yang tidak terpakai dan jumlah surat suara yang digunakan sehingga diperoleh surat suara sedangkan dalam kolom jumlah pemilih yang terdaftar yang menggunakan hak pilih adalah dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih adalah sehingga dalam penjumlahan terjadi inkonsistensi sehingga formulir ini tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. menimbang bahwa dari delapan desa yang klaim sebagai lokasi penggelembungan suara pada pan, pemohon hanya mengajukan bukti formulir sebagian tps desa desa yang disebut oleh pemohon, sehingga mahkamah tidak dapat menilai kebenaran dalil tentang penggelembungan suara pan sebesar suara tersebut. meskipun partai pan tidak masuk dalam proses sebagai pihak terkait dan turut memohon tidak memberikan bukti bukti lawan, dari cacat cacat dan catatan catatan atas formulir dan formulir beserta laporannya yang telah diuraikan atas, mahkamah menilai, pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya secara sah dan menyakinkan. dapil kabupaten lombok timur menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan pemohon adalah terjadinya penggelembungan suara sah yang dilakukan oleh turut memohon untuk menjadikan bilangan pembagi pemilih bpp) menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan perolehan kursi pemohon yang seharusnya hanya mendapatkan kursi dprd kabupaten lombok timur. dengan demikian, permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah adalah berapa suara sah yang ditentukan oleh turut memohon memohon yang didalilkan digelembungkan tersebut dan berapa penghitungan yang benar menurut pemohon sehingga terdapat kaitan antara perolehan suara pemohon dengan bilangan pembagi pemilih bpp) untuk dapat menentukan perolehan kursi bagi pemohon yang diklaim kursi tersebut. menimbang hal hal krusial yang disebutkan dalam paragraf atas justru tidak diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya, sehingga polita permohonan sama sekali tidak mendukung petit yang diajukan. menimbang bahwa meskipun pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti yang merupakan sertifikat sertifikat dan berita acara berita acara tps kabupaten lombok dan terakhir mengajukan bukti berupa hasil penghitungan rekapitulasi suara parpol dprd lombok timur menurut versi pemohon dan memohon, alat bukti terakhir berupa bukti p12 tersebut merupakan rangkuman pemohon sendiri yang menunjukkan perbedaan antara jumlah suara sah versi pemohon sebesar dan versi memohon pemohon juga tidak dapat menunjukkan tps dan ppk mana terjadi perbedaan perhitungan tersebut, sehingga pemohon memperoleh selisih suara sah yang diucapkannya. menimbang bahwa tanpa uraian yang jelas dan bukti bukti yang sah tentang klaim pemohon yang demikian, mahkamah tidak dapat menetapkan jumlah suara sah yang benar sebagaimana didalilkan oleh pemohon untuk menjadi dasar penghitungan bilangan pembagi pemilih bpp) yang menyebabkan pemohon berhak atas kursi dan bukan kursi sebagaimana ditetapkan oleh turut memohon. menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang demikian, mahkamah berpendapat, permohonan pemohon tidak beralasan. dapil kabupaten aceh utara menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah perolehan suara pemohon tps dari total tps dapil kabupaten aceh utara dimana pemohon mendalilkan, seharusnya mendapatkan suara dan bukan suara, sehingga dengan demikian, total perolehan suara pemohon dapil tersebut adalah sebagai berikut: kecamatan suara menurut pemohon menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti sampai dengan bukti yang terdiri form dari tps tps yang dipermasalahkan kecamatan langkahan. dimana khususnya formulir untuk tps yang diajukan pemohon tidak lengkap karena tidak menyertakan lembaran untuk suara partai pemohon yang mengakibatkan suara pemohon partai bulan bintang) tidak dapat dihitung, sehingga secara keseluruhan total suara pemohon dari tps yang dapat dihitung hanya suara. menimbang bahwa pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama yusuf yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal juni yang menyatakan bahwa pada waktu melakukan perekaman atau penghitungan ulang pbb mendapatkan suara kecamatan langkahan yang berada tps tetapi ketika dilakukan rekap untuk pleno tingkat kabupaten, suaranya hilang. seharusnya,pbb bawah pdip atau golkar pbb kehilangan suara sekitar suara, tetapi saksi tidak menerangkan tps tps mana pbb memperoleh suara yang hilang tersebut dan tidak merujuk secara spesifik bukti bukti yang relevan untuk itu. menimbang bahwa memohon dan turut memohon tidak mengajukan alat alat bukti surat untuk menyanggah dalil pemohon, sehingga mahkamah hanya dapat melakukan penilaian berdasarkan hubungan polita dan petit permohonan pemohon dihubungkan dengan alat alat bukti yang diajukan pemohon, yang hanya mengandalkan formulir dan formulir tps yang telah diuraikan dalam paragraf atas, dari alat bukti mana mahkamah tidak dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang berapa kehilangan suara pemohon yang terjadi serta berapa perolehan pbb yang tercantum dalam rekapitulasi penghitungan suara ppk. lagi pula, dari alat bukti dan polita permohonan, tidak dijelaskan secara menyeluruh tentang perolehan suara kecamatan langkahan sejumlah karena dasar perhitungan yang dilakukan oleh pemohon juga tidak jelas. menimbang dari alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas yang hanya dapat menunjukkan perolehan pbb tps tersebut, yakni suara sedangkan polita dan petit permohonan menuntut ditetapkannya suara, maka mahkamah berpendapat, pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya secara sah, sehingga harus dikesampingkan. dapil kabupaten bener meriah, nad menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah berkurangnya perolehan suara pemohon sebanyak suara kecamatan permata, kabupaten bener meriah. hal ini disebabkan berkurangnya suara pemohon dalam rekapitulasi penghitungan pkk, dimana tertulis suara, padahal menurut formulir jumlahnya adalah sebanyak suara. pengurangan ini kemudian terjadi kembali pada rekapitulasi penghitungan tingkat kip suara yang tadinya telah dikurangi menjadi kemudian menjadi suara. akibatnya, pemohon kehilangan kursi dprk kabupaten bener meriah. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti sampai dengan bukti yang, antara lain, terdiri dari kronologi kejadian pengurangan perolehan suara pbb, pernyataan keberatan, rekomendasi bawaslu, dan formulir db dprd kabupaten kota yang menerangkan fakta berikut: bukti yang berupa fotokopi lampiran formulir db dprd kabupaten kota bener meriah didapatkan hasil suara rekapitulasi untuk kecamatan permata adalah suara yang dipakai oleh empat dari lima anggota kip kabupaten kota, tetapi lampiran formulir db dprd ini tidak menyertakan formulir yang berupa berita acara. bukti yang berupa fotokopi formulir da b dpr kabupaten kota menuliskan suara pemohon kecamatan permata kabupaten bener meriah adalah suara namun formulir ini tidak dilengkapi dengan para dari seluruh saksi partai politik maupun para dari panitia pemilihan kecamatan. adapun yang ada dalam formulir da b dpr kabupaten ini hanyalah tanda tangan dan cap dari ketua panitia pemilihan kecamatan permata, yang terletak luar kolom formulir tersebut. bukti yang berupa fotokopi rekapitulasi panitia pengawas pemilu kabupaten bener meriah yang bersumber dari catatan catatan panitia pengawas lapangan ppl) menunjukkan bahwa suara pemohon kecamatan permata sejumlah suara, data mana tertuang dalam dokumen yang ditandatangani oleh rais abidin, s.h. selaku sekretariat bawaslu kabupaten bener meriah bertanggal april menimbang bahwa turut memohon juga mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti tt1 sampai dengan bukti tt8, berupa formulir model da, da db dan model dari kabupaten bener meriah khususnya kecamatan n.a dea da. putih ada dua alasan hukum dan demokrasi ppk kpu melakukan penghitungan ulang, pertama adalah dalam rangka menegakkan demokrasi procedural yang bebas dan jujur atau juga sering disebut dalam putusan mahkamah konstitusi untuk menegakkan keadilan substantive dan untuk memberi manfaat dalam penegakkan demokrasi dan konstitusi. alasan kedua adalah dalam rangka menegakkan demokrasi substansial bahwa setiap orang yang telah memberikan suara sebagai perwujudan dari penggunaan hak politiknya, maka harus dihitung. oleh karena itu apabila ppk kpu tidak melakukan penghitungan suara yang telah diberikan oleh warga negara dan selama tidak melanggar prosedur, maka kpu telah menghilangkan hak politik warga negara dan justru dapat diklasifikasikan melanggar hak asasi warga negara, sehingga langkah yang diambil ppk kpu dengan melakukan penghitungan ulang dari suara yang belum dihitung adalah dalam rangka menegakkan demokrasi substansial sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun bahwa pemilu diselenggarakan adalah dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat. sedangkan prosedurnya telah ppk kpu penuhi yaitu atas usul partai politik peserta pemilu bukti tt demikian juga rekapitulasi ulang hasil pemilu untuk anggota dprd provinsi kalimantan selatan daerah pemilihan (dua) untuk kabupaten banjar pada permata. dari formulir bukti tt4 yang merupakan formulir model db dprd kabupaten perolehan suara untuk pemohon kecamatan permata adalah suara sama seperti bukti dari pemohon yakni bukti menimbang bahwa setelah mempertandingkan formulir da b yang diajukan oleh pemohon dalam bukti dengan formulir yang menjadi bukti turut memohon dalam bukti tt serta dengan bukti berupa rekapitulasi perolehan suara dapil kecamatan bandar, permata dan syah utama, yang dibuat oleh bawaslu kabupaten bener meriah, diperoleh data bahwa suara pemohon kecamatan permata adalah suara (vide bukti tt8) dan suara (vide bukti p7) sedangkan dari bukti tt berupa da b kabupaten kota yang diajukan oleh turut memohon, suara pemohon adalah suara kecamatan permata tersebut. menimbang bahwa meskipun dari alat bukti berupa surat pernyataan dari beberapa saksi partai politik kabupaten bener meriah diperoleh fakta bahwa saksi saksi partai politik tidak menerima salinan berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara model dari kpps dengan berbagai macam alasan, dan fakta adanya perbedaan perbedaan angka perolehan suara pemohon, akan tetapi mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon dan alasan alasannya tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, terutama oleh karena keberatan pemohon terhadap hasil pleno yang dilaksanakan oleh kip kabupaten bener meriah khususnya menyangkut perolehan pemohon kecamatan permata disebabkan oleh karena penghitungan suara kip tidak sesuai dengan saksi saksi tps tps kecamatan bener meriah, padahal data data dari tps kecamatan bener meriah tersebut tidak diuraikan secara rinci dan tidak didukung oleh saksi saksi pemohon depan mahkamah untuk dapat nilai. menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, maka mahkamah berpendapat terjadi inkonsistensi dalam permohonan pemohon dan pemohon juga tidak berhasil membuktikan permohonannya dengan alat alat bukti yang sah menurut hukum, sehinggasepanjang untuk daerah pemilihan pariaman:yatakan permohonan pemohon untuk: daerah pemilihan provinsi kalimantan selatan, daerah pemilihan provinsi jawa timur: daerah pemilihan provinsi sumatera selatan, daerah pemilihan kota depok, daerah pemilihan kabupaten belitung timurmojokerto, daerah pemilihan kabupaten kapuas, daerah pemilihan kabupaten lombok timur: daerah pemilihan kabupaten aceh utara, daerah pemilihan kabupaten bener meriah:ceh atau yang mewakili. ketua, moh. mahfud md. anggota anggota, abdul mukti fadjar maruarar siahaan achmad nowiki akil mochtar arsyad sanusi maria farida indrawi muhammad alim hartono panitera pengganti eddy purwanto tanggal mei yang dilakukan ditingkat provinsi telah dilakukan secara berdasar dan transparan. berdasar karena didasarkan pada: dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, adanya kajian laporan bawaslu provinsi nomor cl bawaslu ks tanggal mei yang merekomendasikan agar kpu provinsi kalimantan selatan segera melakukan pembetulan data melalui pengecekan data atau rekapitulasi ulang data dengan mengakomodir pembetulan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu kabupaten banjar terkait rekapitulasi susulan oleh ppk martapura kota bukti tt surat kpu pusat nomor pun perihal rekapitulasi ulang yang menginstruksikan kepada kpu provinsi kalimantan selatan agar segera melakuprovinsi kalimantan selatan dari perolehan suara kabupaten banjar bukti tt transparan karena dilakukan dalam rapat pleno terbuka kpu provinsi yang dihadiri oleh bawaslu tingkat provinsi dan para saksi dari masing masing partai politik: mencermati alat bukti dan saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan maka dapat turut memohon sampaikan hal hal sebagai berikut: dua orang saksi yang dihadirkan pemohon bukanlah orang yang secara langsung, melihat, mendengar atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan terutama pada tingkat ppk yang dipersoalkan oleh pemohon sehingga kesaksian yang disampaikan harus diabdikan karena tidak memenuhi ketentuan dalam pmk nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilu anggota dpr, dpd dan dprd: bukti tertulis pada bukti p ix pada kolom perolehan, suara ppp pada tiga kelurahan yang ada hasil perubahan tanggal mei berdasarkan model da bukanlah angka yang dituliskan pemohon sebagaimana dimaksud karena bila mengacu pada angka perubahan pleno ppk tanggal mei angka tersebut tidak ditemukan bukti tt sebagaimana dapat dilihat dalam kolom dibawah ini: pemohon dalam p.ix da ppk dengan demikian angka angka yang disampaikan pemohon tidak jelas berasal dari mana, padahal pemohon telah mengajukan bukti p viii sebagai dasar pembuktian pemohon dan angka yang dimaksud juga tidak tertera. pemohon kurang cermat dalam mengkalkulasi bukti bukti yang disampaikan, karena pada dasarnya dapil untuk dprd provinsi terdiri tidak hanya dari kabupaten banjar namun juga kota banjarbaru sehingga suara pemohon untuk mendapatkan gambaran yang utuh akan perolehan suara pemohon untuk dapat memperoleh sebuah kursi daerah pemilihan tersebut harus tetap memperhatikan perolehan suara calon yang ada kota banjarbaru. bukti p xii yang diajukan pemohon hanya berdasarkan asumsi asumsi pemohon, karena secara logis adanya penambahan dari beberapa tps yang tertinggal dan koreksi atas kekeliruan dalam hal pemindahan angka dalam formulir dalam formulir da dan adanya koreksi terhadap kesalahan dalam penjumlahan angka angka jelas akan menambah jumlah suara sah dari suara pada tanggal april menjadi suara sah pada pleno tanggal mei ditingkat provinsi, asumsi pemohon menyatakan terjadi penurunan padahal yang benar adalah justru terjadi penambahan. sementara untuk asumsi pemohon yang menyatakan terjadinya penurunan suara tidak sah memang benar adanya dikarenakan adanya koreksi oleh kpu kabupaten banjar karena adanya kesalahan jumlah. memperhatikan registrasi permohonan pemohon mahkamah konstitusi yang tertera pada halaman pertama bukti tt .tertulis registrasi nomor php.c viu2009, hari kamis, tanggal mei jam wib, sangat bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, bahwa permohonan diajukan paling lambat jam setelah penetapan hasil pemilu secara nasional, bila mengacu tanggal penetapan hasil pemilu secara nasional oleh kpu yaitu tanggal mei make tanggal terakhir memasukan permohonan adalah tanggal mei dengan demikian maka bahwa permohonan pemohon tidak bisa diterima atau kadaluwarsa. berdasarkan uraian diatas, turut memohon, memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan pemohon seluruhnya, dan menetapadalah sah menurut hukum. bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil dalilnya, turut murat ppk martapura kota tentang perbaikan ba, rekapitulasi perolehan suara dprd provinsi, bukti fotokopi kronologis rekapitulasi penghitungan suara parpol dan suara calon anggota dprd provinsi: bukti fotokopi berita acara pernyataan para saksi partai politik tentang adanya perolehan suara tps yang tertinggal rekapitulasi: bukti fotokopi pernyataan keberatan saksi dari ppp pada rapat pleno ppk martapura kota: bukti fotokopi surat keberatan saksi ppp pada rapat pleno kpu provinsi kalimantan selatan: bukti fotokopi surat arahan perbaikan rekapitulasi perolehan suara parpol dan calon anggota dprd provinsi bukti fotokopi surat pernyataan para saksi kesepakatan rekapitulasi ulang desa kelurahan yang tertinggal, bukti fotokopi daftar hadir rapat pleno rekapitulasi ulang, bukti fotokopi lampiran model dprd provinsi: bukti fotokopi lampiran model dprd provinsi khusus kecamatan martapura kota sebelum rekapitulasi ulang: bukti fotokopi lampiran model dprd provinsi untuk seluruh kecamatan kabupaten banjar sebelum rekapitulasi ulang:pil2, provinsi kalimantan selatan, dapil provinsi jawa timur, dapil2, provinsi sumatera selatan, kota depok: dapil kecamatan beji): dapil kecamatan manggis), dapil kecamatan sukajaya), dapil kabupaten belitung timur: dapil kota pariaman, dapil kabupaten tanah laut, dapil kabupaten mojokerto, provinsi jawa timu, dapil kabupaten kapuas: dapil kabupaten lombok timur, dapil kabupaten aceh utara: dapil kabupaten bener meriah: dengan alasan alasan sebagai berikut: dapil provinsi kalimantan selatan i.bukti fotokopi lampiran model dprd provinsi untuk seluruh kecamatan kabupaten banjar setelah rekapitulasi ulang: bukti fotokopi berita acara pimpinan partai politik kabupaten banjar untuk kpud banjar melakukan rekapitulasi ulang tps desa yang tertinggal: bukti fotokopi permohonan pemohon partai bulan bintang), bukti fotokopi kajian bawaslu provinsi kalimantan selatan, bukti fotokopi surat kpu nomor pun bukti fotokopi model da1 dprd provinsi setelah rekapitulasi ulang, dapil provinsi jawa timur(selanjutnya disebut kpu)(dua)mpu secara nasional dengan nomor urut ii. pokok permohonanvecara nasional tersebut pemohon merasa sangat keberatan, karena pada saat penghitungan suara tingkat kabupaten, cast kpu kab. sampang, telah melakukan kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, bahwa akibat kesalahan kpu kab. sampang, telah mempengaruhi perolehan suara pbb provinsi jawa timur, sehingga berakibat mempengaruhi perolehan kursi pemohon dprd provinsi jawa timur, bahwa kesalahan penghitungan suara yang dilakukan cast kpu kab. sampang sebagaimana dimaksud pada polita nomor (dua) diatas, adalah sebagai berikut: rincian selisih perolehan suara partai bulan bintang dprd provinsi jawa timur daerah pemilihan yang meliputi kab. bangkalan, kab. sampang, kab. pamekasan dan kab. sumenep, yang tertulis pada model sedangkan yang tertulis pada model khusus kec. ketapang dan kec. gampong, kab. sampang, sebagai berikut: kode perolehan| jumlah perolehan| suara desa suara perolehan (suara dari| yang nama desa yang tps dari suara c l lampiran hilang terdapat lampiran per desa model pada model lampiran model ketapang timur a1a kec. ketapang .as8 gag arlo0 oo) 00m ketapang daya kec. ketapang sal ss? kec. ketapang ola #@| le| kec. ketapang naa sala total ratusan kec. gampong m0o| loom ||) tanjung ala los dan dan dna toa aro aga bahwa dalam perolehan suara partai bulan bintang provinsi jawa timur daerah pemilihan antara tps lampiran model dengan suara tingkat kecamatan ppk) lampiran model da dan dalam rekapitulasi kpu kabupaten sampang lampiran model db terjadi perbedaan suara yang menyebabkan hilangnya suara partai bulan bintang provinsi jawa jawa timur sebesar suara (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat), bahwa akibat kesalahan perhitungan kpu kabupaten sampang, berakibat mempengaruhi kursi pemohon dengan penjelasan keputusan kpu kabupaten sampang, berdampak merugikan partai bulan bintang khususnya pada calon legislatif nomor urut (satu) dari partai bulan bintang provinsi jawa timur yang bernama abd salam syah, bahwa kpu provinsi jawa timur telah menetapkan perolehan suara partai bulan bintang provinsi jawa timur, daerah pemilihan memperoleh (tujuh puluh ribu lima ratus enam belas) suara, dengan rincian: kabupaten bangkalan suara, kabupaten sampang suara kabupaten pamekasan suara kabupaten sumenep suara bahwa kpu kabupaten sampang telah menetapkan perolehan suara partai bulan bintang provinsi jawa timur dapil xi, khusus kabupaten sampang memperoleh suara. jika suara yang hilang tps untuk diwilayah kecamatan ketapang dan kecamatan gampong sebagaimana pada point diatas, maka perolehan suara partai bulan bintang provinsi jawa timur untuk kabupaten sampang bertambah menjadi suara, apabila suara tersebut digabungkan dan atau ditambahkan dengan kabupaten lain dalam daerah pemilihan xi, maka suara partai bulan bintang jawa timur daerah pemilihan memperoleh suara sebesar (tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh) suara. dengan demikian partai bulan bintang provinsi jawa timur berhak mendapatkan satu kursi, bahwa disamping itu telah ditemukan beberapa pelanggaran dari hasil temuan investigasi tim advokasi, sebagai bahan pertimbangan. hasil temuan investigasi kec ketapang tim advokasi desa ketapang baratetapangadanya bendera partai politik tempat tps, penghitungan surat suara tidak dengan transparan:ketapang timurpelaksanaan dimulai pukul wib: banyaknya surat suara dpr dpd masih terbungkus: dan tps dusun bulanan, desa ketapang timur telah mengadakan kesepakatan bawaslu kecamatan ketapang, ppk, kapolsek tidak dilanjutkan pemungutan suara tps tersebut karena sudah temukan kecurangan diantaranya: pelaksanaan pukul wib: il. saksi saksi parpol belum ada yang hadir, iii. kotak telah isi surat suara yang telah content tingkat kabupaten kota, iv. penempatan tempat pencontrengan diatas mushola. maka semua bersepakat mengganti kotak yang baru, maka saksi saksi parpol ditarik kerumah masing masing, setelah pulang petugas panwascam, ppk, kapolsek dan saksi diulang lagi dengan ketua kpps muhammad sari). ill. desa ketapang lookbanyaknya oknum tokoh yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak saksi yang tolak, diantaranya: pkb, oknum tersebut memberikan ucapan bahwa tps ini mati, tidak ada suara partai lain iv. desa pao pale looktps tidak jelas keberadaanya serta statusnya, pemaksaan terhadap pemilih: tidak diberikan surat suara dprd jatim, dpr dan dpd. desa banten timur. hasil temuan investigasi kec. obatan tim advokasi desa gunung rancaobatan:.pandanganistri mantan kepala desa memaksa untuk mencoreng partai tertentu, money politik. ill. desa tragistidak diberikan sura suara dprd jatim, dpr dan dpd, money politik. iv. desa obatanpemaksaan terhadap pemilih: tidak diberikan surat suara dprd jatim, dpr dan dpd, money politik. desa turunan, money politik. vi. desa gunung kesanarang penang, undangan yang sampaikan kepada pemilih banyak tidak sesuai dengan dpt.hasil temuan investigasi kec. sokobanah tim advokasi desa sokobanah tengahmoney politik. il. desa sokobanah loosokobanah:money politik.l. desa bira timur temuan pelanggaran pemilu april antara lain: ribuan masyarakat tidak memiliki kartu undanganmbakaran undangan: penghitungan surat suara tidak dengan transparan: tidak diberikan surat suara dprd jatim, dpr dan dpd, money politik. hasil temuan investigasi kec. banyuates tim advokasi kecamatan banyuates telah terjadi jual beli suara antara caleg dan oknum anggota ppk yang mengakibatkan tidak kembangnya perolehan nilai suara antara kabupaten kota dengan perolehan suara tingkat pusat, dan tidak dicontreng dan dihitung secara transparan tingkat kpps dengan ditemukan bukti pengakuan dari caleg yang telah memberi suara kepada oknum anggota ppk dengan telah terjadi proses transaksi akan tetapi karena ada yang membeli lebih mahal maka jagalah caleg tersebut mendapatkan suara sebanyak (lima ribu) suara: ivabupaten sampang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat: membatalkan penetapan kpu nomor pts kpu, secara nasional dalam pemilihan umum membatalkan penetapan kpu provinsi jawa timur tanggal mei tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dprd provinsi jatim. membatalkan penetapan kpu kabupaten sampang tanggal april tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dprd kabupaten sampang: menyatakan menetapkan suara yang hilang milik pbb provinsi jawa timur dapil untuk kecamatan ketapang dan kecamatan gampong sebesar (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) suara ditambahkan pada suara pbb provinsi jawa timur dapil yang semula (tujuh puluh ribu lima ratus enam belas), sehingga perolehan keseluruhannya menjadi (tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh): menyatakan dan menetapkan partai bulan bintang provinsi jawa timur dapil berhak mendapat (satu) kursi: memerintahkan kpu untuk melaksanakan putusan cast dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara disesuaikan dengan bunyi keputusan.ertifikat hasil pemungutan suara dan penghitungan suarajuga dipertegas dalam undang undang nomor tahun tentang. model dprd provinsi: bukti p &, model dprd provinsi: bukti p fotokopi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara tps kelurahan ketapang lookrincian perolehan suara kecamatan ketapang, kabupaten sampang, provinsi jawa timur. lampiran model da dprd provinsi, bukti fotokopi sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, kabupaten sampang, provinsi jawa timur daerah pemilihan xi. model db dprd provinsi. bukti (satu) keeping soft copy permohonan dapil sampang jatimtps tahukah, desa kelurahan ketapang timur, kec. ketapang, kab kota sampang, provinsi jawa timurdesa kelurahan ketapang timur, kec. ketapang, kab kota sampang, provinsi jawa timur.saksi pemohon (dari sampang) bahwa saksi selain menjabat sebagai ketua pac partai bulan bintang kecamatan ketapang, kabupaten sampang, juga sebagai saksi tingkat ppk. pada tanggal april sesuai dengan mandat yang sudah ditandatangani ketua dpc dan sekretaris, saksi mengutus saksi lainnya tingkat kpps. dari situ ada indikasi terjadi kecurangan khususnya desa ketapang timur tps karena penghitungan suara dimulai dari pukul pagi, saksi bersama dengan ppk, panwascam, kapolres setempat mendatangi tempat itu, sana ditemukan kecurangan kecurangan yaitu adanya kotak yang sudah berisi (kertas yang dicontreng) tingkat kabupaten sampang: dengan kejadian tersebut dilakukan kesepakatan bersama yang disaksikan oleh ppk, panwascam, kapolres. hasil keputusan kesepakatan terakhirnya, kotak yang ada ditarik kpu diganti dengan yang baru. dengan adanya kesepakatan tersebut para saksi dari partai pbb, partai demokrat dan pkb) kapolsek, ppk, dan panwascam pulang kerumah, kemudian dilakukan penghitungan ulang dengan meluruskan pencontrengan yang pertama. ketika dilakukan penghitungan kecamatan ketapang, banyak kecurangan khususnya tps tps desa ketapang timur banyak warga yang tidak mencoreng, karena surat yang akan dicontreng sudah habis. oleh karena itu, saksi dari pbb, saksi pkb, saksi pdip dan saksi partai luar dari arena penghitungan. akhir penghitungan ppk kecamatan ketapang hanya menghitung suara kabupaten tingkat saja, tingkat pusat dan provinsi hanya rekap kantor ppk. saksi pemohon (dari ppk kecamatan gampong dapil bahwa banyak sekali tindakan ppk dan panwascam yang tidak jujur, termasuk pbb. setelah saksi memprotes, ppk mengadakan klarifikasi dengan bawaslu, bahwa tps tps yang ada situ semua bermasalah dan ketika akan mengadakan rapat pleno, saksi mengisi form keberatan bawaslu kabupaten karena ppk tidak merespons. akhirnya saksi tidak menandatangani model da, hanya ppen yang menandatanganinya kecamatan gampong. bersama sama dengan partai lain, pkb dan partai merdeka, saksi melapor bawaslu pada hari yang sama, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu, bahwa pada saat pembacaan penghitungan pertama pbb memperoleh suara, tetapi ppk yang dibacakan oleh kpu sebanyak suara. setelah saksi mengecek kembali, semua suara yang ada tps mendapat suara, sedangkan ppk ditulis suara,hasilkpu provinsi jawa timur bahwa telah terjadi penambahan gugatan baru, bukan perbaikan permohonan sebagaimana diperkenankan oleh peraturan perundang undangan. dalam permohonan nomor php.c vii tertanggal mei terdapat penambahan permohonan beberapa tps beberapa desa dan kecamatan kabupaten sampang yang tidak tercantum dalam registrasi nomor php.c vii tanggal mei yaitu: tps desa jabatan, kecamatan gampong: tps desa tanjung kecamatan gampong: tps desa ketapang daya kecamatan ketapang kabupaten sampang bukti tps desa ketapang daya, kecamatan ketapang bukti tps desa ketapang daya, kecamatan ketapang: tps desa ketapang barat, kecamatan ketapang: tps desa ketapang look, kecamatan ketapang, tps desa ketapang look, kecamatan ketapang, tps desa talaga, kecamatan ketapang. bahwa untuk permohonan pemohon tentang apa yang dinamakan hasil temuan investigasi kecamatan ketapang, kecamatan obatan, kecamatan sokobanah dan kecamatan banyuates, maka memohon menyampaikan: bahwa temuan tersebut hanya asumsi dan tidak jelas (obscure libels): bahwa kecamatan obatan tidak ada desa yang bernama gunung kesan. dan hal ini menambah kesuburan permohonan pemohon, turut memohon dengan ini menyampaikan alat bukti berupa pernyataan saksi saksi termasuk saksi pbb, panas lapangan ppl) dan panas kecamatan, bahwa pemungutan dan penghitungan suara kecamatan kecamatan tersebut berjalan sesuai aturan perundang undangan bukti tt bahwa untuk permohonan pemohon tentang perbedaan suara pada model dengan model da dan db maka turut memohon menyampaikan: turut memohon menyampaikan model dari tps dari kecamatan untuk pembanding bukti tt tt tt tt turut memohon tidak menyampaikan model c l dari gunung kesan karena kecamatan royal tidak ada desa gunung kesan. dan permohonan pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima turut memohon tidak menyampaikan model dari kecamatan gampong dan tps kecamatan ketapang karena permohonan pemohon terhadap tps tersebut adalah permohonan baru dari pemohon yang menurut peraturan perundang undangan sudah kadaluarsa. karena itu permohonan pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima kesimpulanago agarmodel db dprd kabupaten sampang beserta laporan. bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil kalinya pihak turut memohon, kpu kabupaten sampang mengajukan bukti tertulis, yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut: surat jawaban tanggapan turut membuktikan bahwa pemungutan memohon kpu kabupaten sampang suara rekapitulasi tingkat kppssuara rekapitulasi tingkat kpps kecamatan ketapang kabupaten pada tanggal april telah sampang berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 1a model dan lampiranketapang pada tanobatan kabupaten sarang pada tanggal april telah berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 2obatan padssokobanah kabupaten sampang pada tanggal april telah berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 3sokobanahbanyuates kabupaten sampang pada tanggal april telah berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 4banyuates pada tanggal april telah berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 5a1| surat penyataan para saksi membuktikan bahwa pemungutan kecamatan obatan (ditanda tangani suara rekapitulasi tingkat kpps antara lain oleh rosyidi alamat desa pada tanggal april telah turunan kecamatan obatan, saksi berjalan sesuai dengan peraturan pbb) per undang undangan tt 5a2| surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan moh. syafi'i dari desa b3 surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan zainal abidin dari desa sawah suara rekapitulasi tingkat kpps tengah yang diketahui oleh ketua pada tanggal april telah panas kecamatan afifullah, berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 5a4| surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan duniawi dari desa turunsurat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan ach. faksi dari desa tragis6 surat penyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan achmad siklon dari desa jagung7 surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan moh. suku dari desa obat8 surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan mat rapi dari desa lav9| surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan rahmat dari desa gunung rancak0| surat pernyataan ppl atas nama membuktikan bahwa pemungutan umar baru dari desa pandangan1| surat pernyataan ketua pps desa membuktikan bahwa pemungutan gunung kesan kecamatan karang suara rekapitulasi tingkat kpps penang, kabupaten sampang, pada tanggal april telah provinsi jawa timur atas nama berjalan sesuai dengan aturan margot yang diketahui oleh simon per undang undangan dari saksi pbb tps, ppl desa gunung kesan atas nama ihsan dan ustad moh. mukmin ketua ranting pbb |(tt 5a12| surat pernyataan pps desa membuktikan bahwa pemungutan ketapang barat3| surat pernyataan pps desa banten membuktikan bahwa pemungutan timur yang diketahui oleh panitia suara rekapitulasi tingkat kpps4| surat pernyataan pps desa membuktikan bahwa pemungutan ketapang timur5| surat pernyataan pps desa membuktikan bahwa pemungutan people6| surat pernyataan pps desa membuktikan bahwa pemungutan ketapang789| surat pernyataan pps desa bira membuktikan bahwa pemungutan timur kecamatan sokobanah yang suara rekapitulasi tingkat kpps diketahui oleh panitia pengawas pada tanggal april telah lapangan ppl) berjalan sesuai dengan aturan per undang undangan tt 5a20| surat pernyataan lampiran nama sebagai prospek jika ada nama nama pps kec. sokobanah yang saksi atau nama pps yang palsu diketahui oleh panitia pengawas lapangan ppl)emohon untuk daerah pemilihan tt model db, db1 dan lampiran db1 membuktikan bahwa pemungutan dprd provinsi jawa timur suara rekapitulasi tingkat kpps penghitungan dan rekapitulasi pada tanggal april telah pemilu legislatif tingkat kpu berjalan sesuai dengan aturan kabupaten sampang per undang undangan menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah dengarkan keterangan saksi turut memohon, yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut: achmad suwardi saksi turut memohon dari partai karya perjuangan) bahwa dari penjelasan dari saksi saksi pbb kecamatan tidak sinkron dengan yang dilakuan kpu kabupaten sampang. saksi pernah menyampaikan protes kepada saksi dari pbb selaku dpc yang bernama achmad wafat, apabila pada saat penghitungan suara jangan melakukan protes, kalau ada yang keberatan tolong isi form keberatan: bahwa pada waktu proses penghitungan rekapitulasi ditingkat kpud kabupaten sampang berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan serta dari saksi dari partai menandatangani berita acara. dan pada waktu saksi mengawal formulir da surabaya tidak ada masalah. dapil provinsi sumatera selatan kewenangan mahkamah konstitusi. kewenangan mahkamah konstitusi juga dipertegas lagi dalampemohon keberatan terhadapdikarenaadapun rincian perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sangat signifikan tersebut adalahpetit berdasarkmenyataserta perolehan kursi partai golkar dan partai karya peduli bangsa pkb) khusupemilu kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan, menyatakan partai bulan bintang berhak untuk mendapat (satu) kursi yang dibatalkan tersebut untuk dapil sumatera selatan dprd provinsi sumatera selatan, memerintahkan kepada kpu dan kpu provinsi sumatera selatan untuk melaksanakan putusan ini, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil kalinya pemohon mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti fotokopi surat pernyataan kpu kabupaten banyuasin nomor kpu.ba bukti fotokopi surat keterangan umum kabupaten banyuasin nomor kpu.ba bukti p fotokopi surat dari panitia pengawasan pemilu kabupaten banyuasin nomor bawaslu ba iv perihal: pelanggaran penghitungan suara ppk rantau bayur: bukti fotokopi rincian perolehan suara kecamatan rantau bayur, kabupaten banyuasin, provinsi sumatera selatan. lampiran model da dprd provinsi: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten banyuasin. model dprd provinsi: bukti p & fotokopi rincian perolehan suara kabupaten musi banyuasin, kabupaten banyuasin, provinsi sumatera selatan. lampiran model db dprd provinsimodel dprd provinsi: bukti fotokopi kliping koran dari beberapa koran, bukti fotokopi daftar calon tetap anggota dprd provinsi sumatera selatan, daerah pemilihan sumatera selatan. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei telah mendengar keterangan orang saksi dari daerah pemilihan (dua) sumatera selatan yaitu darmawan hulk, dan suryansyah, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan, sebagai berikut: saksi darmawan hulk bahwa setelah penghitungan suara untuk dprd kabupaten banyuasin dapil dilanjutkan dengan penghitungan suara untuk dpd, dpr, dan provinsi ruang kerja camat rantau bayur, yang dilakukan pada tanggal april dalam hal ini, para saksi diminta lebih dahulu menandatangani model dan da dalam keadaan kosong. pada tanggal april ppk rantau bayur melakukan perekaman suara untuk dpd, dpr, dan dprd provinsi daerah pemilihan sumatera selatan, tetapi tidak melibatkan seluruh saksi parpol: hasil rekapitulasi ppk rantau bayur, baik partai politik maupun caleg tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya setiap tps atau model sedang bawaslu kabupaten diminta untuk melakukan penghitungan atau rekapitulasi ulang, tetapi usul tersebut telah disepakati kpu, bawaslu, dan polres banyu asin, tetapi hanya data selanjutnya, ada kesepakatan dilakukan penghitungan suara mulai dari model mulai dari kotak suara tps wilayah ppk rantau bayur, ternyata ada kotak suara yang masih bertembok. menurut saksi, dalam kotak suara tersebut tidak ada berita acara penghitungan suara model dan da setelah dilakukan penghitungan ulang, adanya penggelembungan suara: partai pkb muhamad erwin, s.t., versi ppk suara, versi kpu suara). partai golkar ir. wala kusuma hadi, versi pkk suara, versi kpu suara). partai golkar (lan anton berlian, s.h., versi pkk versi kpu partai pbr ady suryadi, si. versi ppk suara, versi kpu suara). partai psi marzuki, s.e., versi pkk suara, versi kpu suara). bahwa ada waktu itu saksi tidak menerima hasil penghitungan ulang kemudian menyampaikan tuntutan pidananya, tetapi bawaslu menolaknya dengan alasan waktunya sudah kadaluarsa karena mengingat ambang waktu pengaduan tanggal april bahwa dalam pelaksanaan pemilu kabupaten banyuasin terjadi pelanggaran yang direkayasa secara sistematis. data pemilu banyak yang dihilangkan, dibakar, bahkan seluruh dokumen pemilu ppk rantau bayur dibawa pergi oleh ppk rantau bayur. saksi suryansyah bahwa data rekapitulasi suara hasil rapat pleno kedua yang dilakukan pada tanggal mei berbeda dengan hasil data rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal april perubahan data dalam rapat pleno pada tanggal mei disebabkan ulah petugas kpud kabupaten banjar yang membawa dan mengantri data baru dalam komputer dengan cara menimpa data lama dengan data baru. sebagai akibatnya, terjadilah perubahan atau penggelembungan suara yang sangat signifikan. untuk suara sah bertambah suara sedang suara tidak sah berkurang antara suara sah dan tidak sah berkurang suara. dengan kejadian seperti ini pihak bawaslu dan anggota kpu tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.,il,ta depok, dapil kecamatan beji): dapil kecamatan manggis): dan dapil kecamatan sukajaya) (dua) kalimantan selatan meliputi kota banjarbaru dan kabupaten banjar sebesar (tiga belas ribu delapan puluh tujuh suara, dan kabupaten banjar sebesar (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enammei tetapkan perolehan suara pemohon untuk daerah pemilihan (dua) kalimantan selatan meliputi kota banjarbaru dan kabupaten banjar sebesar (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuhpada tanggal mei, kabupaten banjar sebesar (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) suara: bahwa memohon dan turut memohon melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan pemohon: bahwa pada tanggal april dilaksanakan pleno turut memohon dimana telah ditetapkan daerah pemilihan (dua) perolehan suara untuk partai persatuan pembangunan adalah, bahwa pada tanggal mei pemohon menolak perhitungan ulang yang akan dilakukan turut memohon karena tidak ada jaminan bahwa kotak suara aman dikarenakan berlakunya janji memohon membuka kotak suara, bahwa pada tanggal mei memohon memerintahkan untuk melakukan pleno ulang kantor turut memohon, namun turut memohon tidak melakukan rekapitulasi ulang untuk kecamatanuuomisi pemilihan umum secara nasional dengan nomor urut ill. pokok permohonan. pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya bahwa setiap orang warga negara indonesiaumum anggota dpr, seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. bahwa dalam pemilihan umum tahun(enam)n daerah pemilihan depok kecamatan limo). bahwa kpupartai politik peserta pemilu yang di) kpu kota depokbelikosong partai pelopor kosong. suara sah untuk dapil depok kecamatan beji) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. biji) suara daerah pemilihan depok kecamatan manggis): partai hanura suara partai karya peduli bangsa .067.637suara: partai buruh suara suara sah untuk dapil depok kecamatan manggis) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. manggis) suara893022suara partialpil depok kec. sukajaya) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. sukajaya) suara daerah pemilihan depok kecamatan panoramas5622651146223511suara partai patriot suara partai demokrat suara partai kasih demokrasi indonesia 354suara partai buruh kosong suara sah untuk dapil depok kec. panoramas) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. panoramas): suara daerah pemilihan depok kecamatan sawangankosong partai gerakan indonesia raya suara partai barisan nasional 697suara partai keadilan dan persatuan suara partai keadilan sejahtera .8143737956 suara sah untuk dapil depok kec. sawangan) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. sawangan) suara daerah pemilihan depok kecamatan limokosong535kosong partai buruh kosong suara sah untuk dapil depok kecamatan limo) suara suara tidak sah untuk dapil depok kec. limo)snpangka angkajumlah akhir itu diperoleh? bahwa dalam lampiran model db dprd kabupaten kota yang martapura kota namun menyajikan data yang tidak jelas perhitungan dimana hasilnya partai persatuan pembuangan sebesar (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) sedangkan pemohon sebesar (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) suara sehingga pemohon menolak hasil pleno ulang yang tidak jelas perhitungan tersebut: bahwa akibat rekapitulasi ulang tersebut maka pemohon dirugikan oleh memohon serta turut memohon dengan uraian sebagai berikut: bahwa apabila perhitungan perolehan suara berdasarkan hasil pleno yang dilaksanakan tanggal april kantor turut memohon maka suara partai persatuan pembangunan adalah sebesar. maka ppp mendapat (satu) kursi berdasarkan bpp dan pemohon mendapat kursi karena sisa suara ppp lebih kecil dari pemohon dimana pemohon menang sebesar (empat ratus enam puluh sembilan) suara: bahwa karena memohon dan turut memohon melakukan perhitungan ulang yang tidak mendasar, tidak transparan dan tidak jelas daerah mana yang hitung ulang dan hanya menyajikan angka angka yang tidak diketahui dasar perhitungan dimana karena memohon dan turut memohon merubah sendiri perolehan suara ppp menjadi (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) suara, sedangkan suara pemohon menjadi (tiga belas ribu seratus tiga puluh tujuh) suara, hal ini mengakibatkan partai persatuan pembangunan memperoleh (dua) kursi dan pemohon tidak mendapat kursi karena suara pemohon lebih kecil dari partai persatuan pembangunan untuk perhitungan sisa suaradiijjadik kan sebagai dokumen resmi hash rekapitulasi perolehan suara partai politik, kpu kota depok hanya mencantumkan jumlahh pemilihan umum kota depok bahwa formulir model db dprd kabupaten kota beserta lampiran model db dprd kabupaten kota adalah formpu untuk dijadikan sebagai dokumen resmi hasilundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd provinsi, dprd kabupaten kota berbunyi,"bahwa dalam melaksanakan kewajibannya membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik sebagaimana diamanatkan olehberdasarkan data data yang valid dan sah menurut hukumbeji) menurut pemohon adalah sebagai berikut: partai hanura partai karya perutbahwa berdasarkan hasil rekapitulasi ppk kecamatan manggis. manggiserolehan suara sah partai politik peserta pemilu untuk daerah pemilihan depok kecamatan manggis) yang pemohon nyatakan yangdad tps kelurahan tugu, kecamatan manggis. bahwaingat data perolehan suara. untuk mengingahari satu malam. bahwa minus perolehan suara dari tps yang begun dibuka kotak suaranya. hasil rekapitulasi saat itu selanjutnya pemohon sebut rekapitulasi diperolehdiatas yang pemohon akui sebagai hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara yang benar. bahwa maka setelah dilakukan rekapitulasi akhir munculah angka angka fantastis dan mengejutkan berdasarkan hitungan matematis hasil penghitungan suara dari tps paling banyak adalah (tiga ribu) suara dengan asumsi masing masing tps memiliki jumlah pemilih (lima ratus) orang. akan tetapi: pada rekapitulasi tahap minus perolehan suara dari tps)r tetapi jumlah perolehan suara kedua partai tersebut melebihi angka suara. bahwa setelah menghitung suara dari tps yang memunculkan angka angka perolehan suara fantastis dan tidak benar itu, ppk manggis menyelesaikan proses rekapitulasi secara menyeluruh dan mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik kemudian diputuskan dalam rapat pleno anggota ppk manggis dengan jumlah perolehan suara masing masing partai politikrutelah hasil rekapitulasi perolehan suara yang memunculkan angka angka fantastis tersebut atas, saksi saksi partai politik mengajukan keberatan karena setelah diteliti banyak perolehan suara para partai kecil yang hilang atau berkurang dan adanya penambahan perolehan suara partai partai besar yang tidak masuk akal. atas keberatan para saksi, maka ppk manggis mengoreksi hasil akhir rekapitulasi dan menetapkan hasil akhir penghitungan rekapitulasi perolehan masing masing partai politikpk manggis menetapserta menyampaikannya dalam rapat plan rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kota depok dengan menggunakan hasil rekapitulasi terakhir sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut diatas. bahwa terhadap kasus sebagaimana pemohon maksud dalam angka sampai dengan angka tersebut diatas, pemohon memohon kepada majlis hakim konstitusi untuk lebih focus mempertimbangkan masalah tersebut mengingat dalam kasus tersebut secara nyata dan disengaja ppk manggis telah melakukan manipulasi data dan melakukan penggelembungan suara untuk partai tertentu. oleh karena itu berdasarkan nalar sehat dan berpedoman kepada peraturan perundang undangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ppk manggis setelah pembukaan kotak suara tps dan yang disampaikan kepada rapat pleno kpu kota depok sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka tersebut diatas batal demi hukum dan menyatayang benar dan sah menurut hukum adalah hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara partai politik sebelum pembukaan dan penghitungan suara ada tps sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut diatas. bahwa berdasarkan penghitungan manual yang berasal dartkosonglain daripada hal hal yang berhubungan dengan perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu, pada kesempatan yang baik ini hadapan majlis hakim konstitusi, pemohon mengajukan koreksi terhadap sistem dan mekanisme pembagian kursi hasil pemilu yang digunakan oleh kpu. koreksi dimaksud adalah menyatakan membatalkan perolehan suara partai persatuan pembangunan daerah pemilihan kalimantan selatan (dua) sebesar (empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan) yang ditetapkan berdasarkan pleno tanggal mei yang dilaksanakan turut memohon, menetapkan hasil perhitungan suara yang benar hasil perolehan suara partai persatuan pembangunan (empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara dan perolehan suara pemohon (tiga belas ribu delapan puluh tujuh) suara sesuai penetapan pleno kantor turut memohon pada tanggal april berdasarkan model dc membatalkan perolehan kursi kedua untuk partai persatuan pembangunan pada daerah pemilihan (dua) kalimantan selatan menetapkan partai bulan bintang mendapatkan (satu) kursi untuk daerah pemilihan (dua) kalimantan selatan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum provinsi kalimantan selatan untuk melaksanakan model dc, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara partai peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota dprd provinsi, tertanggal mei bukti fotokopi model dcprovinsi dalam pemilu anggota dprd provinsi tingkat provinsi tahun terhadap penerapan teori matematika yang salah dan menyalahi teori matematika yang berlaku umum secara internasional. kesalahan teori matematis yang digunakan oleh kpu sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: bahwa dalam hal menetapkan perolehan kursi anggota dprd kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan kpu nomor tahun bahwa tahap pertama pembagian perolehan kursi partai politik peserta pemilu adalah dengan cara membagi angka jumlah suara sah dengan angka bilangan pembagi pemilih. bahwa berdasarkan teori matematika yang berlaku umum, hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain hasilnya adalah bulat tanpa ada angka sisa. apabila hasil pembagian itu adalah bilangan genap maka hasil pembagiannya adalah bulat. apabila hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan lain menghasilkan angka nol koma dalam bentuk mangan desimal maka apabila dibulatkan maka angka nol koma lima atau nol koma lebih dari lima s d dibulatkan menjadi angka dan bernilai sedangkan apabila angka desimal kurang dari nol koma lima maka angka tersebut dihapuskan karena tidak dapat dibulatkan menjadi angka dan tidak memulai ini adalah teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara internasional. bahwa berdasarkan teori ilmu matematika yang berlaku umum dan diakui secara internasional tersebut maka bagi partai politik yang memperoleh angka desimal atau lebih dibulatkan menjadi (satu)rzz nya kursi pada pembagian kursi tahap selanjutnya. memberikan kesempatan kepada partai politik yang sudah memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama adalah cara untuk menumbuhkan sikap serakah dan tidak memberi kesempatan kepada para pemilih yang menyalurkan hak politiknya kepada partai politik yang tidak memenuhi bpp untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan. padahal azbahwa dengan mengembalikan kepada sistem dan teori matematika yang benar dalam tata cara pembagian kursi hasil pemilu justru lebih dekat kepada azas keadilan dan pemerataan. dengan membulatkan angka desimal dari hasil pembagian suara sah dengan angka bpp dan tidak menyisakan angka sisa suara maka seluruh pemilih partai politik tersebut telah include bersama para pemilih partai politik tersebut yang angkanya mencapai angka bpp. demikian pula pada saat hasil pembagian suara sah pemilih dengan angka bpp kurang dari lalu dihapuskan maka secara psikologis para pemilih partai politik tersebut yang jumlahnya bawah telah include bersama pemilih lain partai politik tersebut sehingga seluruh pemilih partai politik tersebut memiliki wakil rakyat melalui anggota legislative terpilih dari partai politik tersebut. lain halnya ketika partai politik yang memperoleh suara sah lebih kecil dari bpp dan tidak memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap karena jumlah suara sahnya lebih kecil dari sisa suara partai politik yang telah memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap pertama secara praktis suara para pemilih tidak memulai dan pada akhinya ribuan pemilih yang menyalurkan hak politiknya kepada partai politik tersebut tidak memiliki wakil rakyat. lantas dimana letaknya prinsip keterwakilan yang menjamin setiap orang warga negara indonesia memiiki wakil rakyat dalam pemerintahan? bahwa pemohon memandang sudah saatnya mahkamah konstitusi sebagai lembaga penegak konstitusi negara turut ambil bagian meluruskan hal hal yang dipandang salah dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini agar hasil akhir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai alat atau sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi dan norma norma yang terkandung dalam konstitusi negara. atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud dalam angka tersebut diatas maka pantas dan layak sesuai kewenangan yang dimiliki mahkamah untuk meluruskan kembali penerapan teori matematika yang keliru oleh kpu dengan menyatakan bahwa penerapan teori matematika dalam hal pembagian kursi anggota dpr dan dprd tersebut salah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikaterita acara model db dpr kabupaten kota dan lampiran model db dprd kabupaten kota kpu kota depok tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik tingkat kpu kota depok batal demi hukum: menyatakan penghitungan dan penetapan perolehan suara partai politik kpu kota depok tidak benar: menyatakan penghitungan dan perolehan suara partai politik peserta pemilu tingkat kota depok menurut pemohon adalah benar, menyatakan perolehan suara sah pemohon untuk daerah pemilihan depok beji) adalah: suara sah, menyatakan perolehan suara sah pemohon untuk daerah pemilihan depok manggis) adalah: suara sah, menyatakan perolehan suara sah pemohon untuk daerah pemilihan depok sukajaya) adalah: suara sah: menyatakan bahwa pemohon memperoleh kursi dprd kota depok dari daerah pemilihan depok beji) kursi, dari daerah pemilihan depok manggis) kursi, dan dari daerah pemilihan depok sukajaya) kursi, atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, memerintahkan kepada kpu kota depok untuk melaksanakan ke untuk dapil kec. beji): dapil kec. manggis), dan dapil kec. sukajaya), kota depok, bukti sampai dengan yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut: bukti fotokopi lampiran model db1 dprd kabupaten kota depok, provinsi jawa baratkemirimuka, kec. beji, kabupaten kota depok): bukti p fotokopi berita acara hasil pemungutan dan perolehan suara parpol peserta pemilu tps kel. desa taps, kec. manggis, kabupaten kota depok, dapil depok)sukamaju, kec. sukajaya, kab kota depok, dapil depok): bukti p fotokopi lampiran model da.b dprd kab kota depok, dapil dprd kab kota beji depok bukti & fotokopi rincian perolehan suara dprd kota depok serta suara tidak sah panitia pemilihan kecamatan, kec. manggis, kab kota depok, dapil dprd kota, bukti fotokopi resume hasil pengawasan panitia pemilu kec. manggis: bukti p fotokopi surat keterangan panitia pengawas pemilu tentang pembukaan kotak suara, bukti fotokopi lampiran model dprd kab kota tentang rekapitulasi desa kelurahan sukatani, kec. manggis, kab kota depok, dapil depok, model da b dprd kab kota: bukti fotokopi pernyataan saksi panitia pemilihan kec. sukajaya, model dprd kab kota, bukti fotokopi rincian perolehan suara sah kec. sukajaya, kab kota depok, dapil depok lampiran model da dprd kab kota: bukti fotokopi rincian perolehan suara dprd kota depok, kec. manggis, kab kota depok, dapil depok bukti fotokopi rincian perolehan suara parpol dan calon anggota dprd, lampiran model da dprd kab kota, kec. beji: kab kota depok, dapil beji depok bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kab. garut, nomor kpu grt v bukti fotokopi rekapitulasi lampiran model dprd kab kota desa kel. tugu, kec. manggis, kab kota depok, dapil bukti fotokopi rincian perolehan suara sah calon anggota dprd kab kota dan suara tidak sah panitia pemilihan kecamatan, kec. sukajaya, kab kota depok, dapil depok bukti fotokopi rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd kab kota dan sura tidak sah panitia pemilihan kecamatan beji, kab. depok, dapil beji depokachmad (saksi pemohon dari ppk kecamatan manggis) bahwa, pada tanggal hasil rekapitulasi ppk manggis ada tps yang tertunda kelurahan tugu, karena tidak adanya model dan model tetapi pada sore harinya ppk manggis telah membacakan hasilnya rekapitulasi yang diperoleh dari beberapa partai, antara lain: partai demokrat suara, pks suara, pdi p suara, golkar suara, gerindra suara, dan pan suara dan seterusnya. pada keesokan harinya yaitu pada tanggal ppk manggis setelah dilakukan penghitungan tps kelurahan tugu, hasil rekapitulasi berubah yaitu partai demokrat suara, pks suara, pdi p suara. dari sini ada penambahan atau penggelembungan suara yang sangat signifikan. tps semua rekap ppk terjadi tambahan suara dengan jumlah keseluruhannya suara. hasil rekaman pbb merasa dirugikan, pada rekapitulasi pertama, untuk jumlahnya suara demokrat, pks jumlahnya suara, seharusnya pbb mendapat (satu) kursi dengan bpp nya dan bersaing dengan partai pks. bahwa dari tps kelurahan tugu, partai demokrat tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, jumlah total suara, pks tps suara: tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, jumlah total suara, pdip tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, jumlah total suara, gerindra tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, tps suara, jumlah total suara. jumlah global suara sah dan tidak sah suara, yang mendapat dpt tidak hadir suara, jumlah globalnya suara. muhammad syahril (saksi pemohon dari pkb) untuk dapil kecamatan manggis bahwa saksi mengakui semua keterangan yang disampaikan saksi ahmad benar karena sama sama saksi ppk manggis, sebelum tps dibongkar, ada salah satunya tps yaitu tps dilempar zona lainnya, yang harus lakukan zona pada tanggal saksi membongkar tps disitu banyak kejanggalan karena model tidak ada, bahwa hasil rekap sesudah ke tps itu terbongkar: demokrat mendapatkan suara, pks suara, pdi p, suara, golkar suara, gerindra, suara, pan ppp suara, pkb suara, bahwa pada waktu itu saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi karena dianggap bermasalah, dan tidak akurat. sedangkan protes yang disampaikan tidak mendapat tanggapan positif. rachman hakim saksi pemohon dari kecamatan beji, kota depok) bahwa saksi menyatakan keberatan terhadap hasil rekap, dengan memberikan surat pernyataan secara tertulis kepada ketua kpu depok, karena kecamatan beji pada waktu melakukan perhitungan bertumpu pada hasil rekapitulasi yang diberikan oleh tps kelurahan dalam bentuk softcopy, dari situ saksi tidak mendapatkan informasi secara detail karena ada kejanggalan kejanggalan. dan akhirnya saksi tidak menandatangani hasil penetapan dari rekapitulasi kota depok terutama da ppk dan db kota depok. herry sutjahyo (saksi pemohon dari ppk) bahwa saksi hanya mengumpulkan data data keganjilan dari setiap kegiatan yang ditemukan dilapangan: tengku muslim saksi pemohon dari dapil biji kota depok) bahwa saksi menemukan keganjilan keganjilan ketika perhitungan dilakukan tingkat kecamatan terutama model tidak dilampirkan. sedangkan pembagian rekapitulasi sudah berbentuk fotokopi yang sudah jadi, sehingga hanya mengakusisi, tidak akurat dari datanya dengan rekap yang manual dari pps. akhir daripada penghitungan saksi menemukan suaranya berkurang sekitar suara. menurut saksi sisa suaranya kalau tidak salah suara, oleh karenanya saksi mengajukan keberatan karena kehilangan yang sangat gratis sekali: yasa suharto (saksi pemohon dari ppk kecamatan sukajaya) bahwa saksi menemukan kejanggalan kejanggalan perhitungan suara antara ppk dengan model dengan yang dimiliki saksi. kemudian saksi menemui petugas ppk agar (dua) tps yang bermasalah dilakukan penghitungan ulang dimulai dari model tetapi tidak ditanggapi oleh ppk dengan alasan karena waktunya sudah habis. selain itu saksi juga mengikuti penghitungan yang ada mekar jaya, dari situ terdapat perbedaan perbedaan antara angka angka ppk dengan data model dengan kejadian tersebut saksi melaporkan partainya yaitu ketua dpc, atas sarannya, saksi tidak usah komplain tetapi hasil akhirnya tidak perlu menandatanganinya dan ini merupakan bentuk komplain, bahwa menurut saksi dari seluruh yang diikutinya dari tps dapil sukajaya ada sekitar tps yang dianggap tidak cocok dengan model iran juri harahap (saksi pemohon dari ppk kecamatan sukajaya) bahwa saksi menemui permasalahan permasalahan yang ada direkam tidak sinkron dengan data data yang ada saksi, bahwa dengan adanya permohonan pemohon diatas, pihak memohon, turut memohon dan pihak terkait pks)bukti fotokopi surat ppk martapura kota nomor ppk mtp iv tanggal april tentang perbaikan berita acara rekapitulasi calon anggota dprd provinsi beberapa tps desa kelurahan murung keraton, desa kelurahan sei paling, desa kelurahan keraton, bukti fotokopi surat kpu kabupaten banjar nomor kpu bjr iv tentang rekapitulasi perolehan suara calon anggota dprd provinsi: bukti fotokopi berita acara parpol untuk rekapitulasi ppk martapura kota, tanggal meiaprilmei bukti fotokopi perbandingan suara ppp berdasarkan pada surat ppk martapura kota: bukti fotokopi perbandingan suara ppp berdasarkan pada pleno tanggal april dan mei bukti fotokopi surat kpu nomor kpu v tanggal mei tentang rekapitulasi ulang (dua) desa kelurahan pada kabupaten banjar, bukti fotokopi perbandingan penambahan suara parpol berdasarkan hasil pleno tanggal april dan pleno tanggal mei bukti fotokopi compact disc cd) berisi fakta proses penyimpangan perhitungan ulang panitia pemilihan kecamatan martapura kota tanggal meiprovinsi tahun model c(partai keadilan sejahtera) untuk kota depok, provinsi jawa baratk pemilihan umum berdasarkan penetapan kpu sebagai peserta pemilupihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman angka karena dalil tersebut adalah dalil yang dicari cari mengada ada, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada halaman dan karena pemohon telah menggunakan hasil rekapitulasi yang salah padahal rekapitulasi tersebut telah nyata nyata diperbaiki dan dihadiri oleh saksi saksi perlu diingatkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa rekapitulasi yang digunakan pemohon adalah rekapitulasi yang keliru salah hal ini dapat dilihat pada halaman permohonan pemohon yang tertulis jumlah suara sah (seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh dua) padahal kalau kita dijumlahkan hitung kembali oleh karenanya majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara guo sudah sepatutnya menolak dalil dalil permohonan pemohon yang didasarkan hasil rekapitulasi ppk kecamatan manggis yang jelas dan nyata terdapat kekeliruan dalam sejumlah, bahwa pemohon yang masih menggunakan rekapitulasi ppk kec. manggis yang salah tersebut justru dapat diduga pemohon bermaksud menggelembungkan suara karena rekapitulasi tersebut sebenarnya telah diperbaiki oleh ppk kec. manggis. jika pemohon tetap bersikukuh menggunakan rekapitulasi yang salah tersebut maka sudah jelas pemohon bermaksud merubah fakta yang sebenarnya karena kalau rekapitulasi tersebut digunakan berarti terjadi penggelembungan suara sah sebanyak (empat belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) suara dengan demikian sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara guo menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada point karena tidak pernah ada pembukaan kotak suara setelah rekap ppk manggis.yang sebenarnya rekapitulasi yang pertama yang kini dijadikan dasar oleh pemohon dalam perkara guo sebenarnya telah ditolak oleh seluruh saksi karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan suara sah. sehingga ppk manggis dihadapan para saksi memperbaiki kesalahan tersebut. bahwa pihak turut memohon komisi pemilihan umum) kota depok telah melakukan prosedur penghitungan yang benar, karena pihak turut memohon telah melakukan penghitungan terlebih dahulu tingkat ppk model da sebagai dasar untuk rekap model db angka angka tersebut bukan angka siluman yang mana perhitungannya disaksikan oleh para saksi dari berbagai partai. bahwa berdasarkan hasil penghitungan turut memohon komisi pemilihan umum kota depok) untuk dprd kota depok bukti ptota depok berdasarkan rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan manggis kecamatan manggis. nama partai jumlah suara omrapexcusawowreresmmoonsa |ommamawusow pmraeronawsemmema demraammarimsow sae perapemumomnoonesaanu 00m pmrapesamumorsa dana memmgemumuwanamummanan amanat prov. jawa barat jumlah suara tidak sah calon anggota dprd kota. depok prov. jawa barat jumlah suara sah dan suara tidak sah tabel. rincian perolehan suara dewan perwakilan rakyat daerah kota depok serta suara tidak sah kecamatan manggis daerah pemilihan kota depok partai hilang cim taps lewi jati suka (curug suka harga risalah mekar tugu pasir jumlah kap tahun anggun jajar maju tani mukti psr sari baru slt baba karya peduli bangsa lap aja teja jala aaa pala ama| jas aaa jajaran aja jajan dao dam yaa dosa jas jamo (am das ama amo tao (aa dasar jaran pan dosa |oss dome asa ser 6se 6eoe loe o|ol|o aam gan tenaga dgn dengan dgn dgn daerah jas jke doo ser tao ara pola ate0 paajpei pan doa doa dosa |o0 pas o2a a26 pni marhaenisme das jpop da2 fog dop |oas |os3 pas dar karya perjuangan lis (s2 dow pas (res jojo logo jojo |eoc jaf pus ikan j2e |peron osn |oosa a00 "s9 s110 (eps pan ore aon oma foam nas nas pra osn sofa fjajajaja jaja jajar fol fjafalafjafaua jas patriot a90 demokrat aa) pages raja jala jala jala pku 0oa9s |oas nui pai pas fala2 lala buruh |loa io. juta suara pilihan menggunakan hak pilih yang tidak memilih jumlah pemilih dari tabel perolehan kursi dprd kota depok daerah pemilihan (dua) sebagaimana tabel dibawah ini berdasarkan model eb tabel. berdasarkan rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan ppk) manggis perolehan kursi dprd kota depok adalah nama partai jumlah jumlah suara kursi (ematowsanmamesarar ti100 (rmaiksatanssatea (panaamaat nasional sate iraioabegmkana asset awam (raipesatan pembenaman! rio 1to rposanam (so paman berdasarkan analisis fakta hukum sebagaimana tabel dan tabel diatas, maka peroleh kursi (tiga belasdibawah ini: jumlah suara sah sebanyak (seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas suara. jumlah kursi yang diperebutkan daerah pemilihan kota depok sebanyak (tiga belas) kursi. berarti bilangan pembagi pemilih untuk daerah pemilihan kota depok sebanyak (seratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan belas) suara. dibagi jumlah kursi yang diperebutkan atau bagi kursi sama dengan (tiga belas ribu lima ratus empat puluh tujuh). suara kursi suara dengan demikian berdasarkan tabel partai keadilan sejahtera memperoleh (dua) kursi penuh .atau kursi dengan sisa suara sedangkan partai bulan bintang hanya memperoleh suara suara .(sisa suara) bahwa dengan demikian derah pemilihan kota depok yang mendapatkan kursi penuh adalah partai demokrat dan partai keadilan sejahtera. bahwa rekapitulasi suara panitia pemilihan kecamatan daerah pemilihan kota depok tersebut, setelah ota depok adalah sudah benar dan tepat serta akurat, dari uraian analisis fakta hukum diatas daerah pemilihan (dua) kota depok menetapkan perolehan sisa suara partai keadilan sejahtera sebanyak (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) sedangkan perolehan suara partai bulan bintang pbb) sebanyak (empat ribu lima ratus tujuh puluh empat) suara sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini: tabel perbandingan perolehan suara partai keadilan sejahtera pks) dengan partai pemuda indonesia daerah pemilihan kota depok politik memohon dan menurut pihak terkait berdasarkan model dprd kab kota bahwa sebagaimana tabel atas maka suara sisa partai keadilan sejahtera pihak terkait) yakni adalah lebih besar jumlah suaranya bila dibandingkan suara partai bulan bintang yakni dengan demikian partai bulan bintang tidak berhak memperoleh kursi dapil kota depok. bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada angka yang seolah olah pihak terkait telah digelembungkan suaranya oleh ppk kecamatan manggis sungguh aneh tapi nyata pemohon tidak menjelaskan secara rinci serta pemohon tidak menjabarkan penggelembungan tersebut dimanatro tahun yang diajukan oleh: nama djohan, se., mm.: tempat tanggal lahir tanjung karang, februari pekerjaan wakil walikota metro lampung periode alamat jalan gabus, nomor rt. rw. kelurahan yosodadi, kecamatan metro timur, kota metro, lampung, nama hero siswanto, s.ip.: tempat tanggal lahir mataram, november pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan budi utomo, rt. rw. kelurahan margodadi, kecamatan metro selatan, kota metro, lampung, pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah kota metro tahun nomor urut dalam hal ini memberikan kuasa kepada viktor nadapdap, sh.,mm., dobel amir, sh., kn., raja simanjuntak, sh., heru widodo, sh., m.h., hi. syahrial alamsyah, sh., mh., firman simatupang, sh., indra dermawan agung, sh., mainan musala dewi, sh., bambang handoko, sh., wilis prayitno, sh., hendarsam marantoko, sh., dan rizki perdana putra, sh., mh., kesemuanya adalah advokat dari badan advokasi hukum dan hak asasi manusia dan pengurus daerah badan advokasi hukum dan hak asasi manusia provinsi lampung bakuman golkar), beralamat kantor jalan anggrek nelly murni, nomorota metro, berkedudukan jalan alamsyah ratu prawira negara, kelurahan metro, kota metro, provinsi lampung, berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kota metro nomor sk mk ahm vii tanggal juli memberikan kuasa kepada abi hasan mu'an, sh., jamaluddin, sh., yudi yunani, sh., dan ahmad handoko, sh., kesemuanya adalah advokat pada kantor abi hasan mu'an rekan beralamat jalan amir hamzah, nomor gotong royong, bandar lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . ii. memohon, nama lukman hakim, sh., mm: pekerjaan walikota metro, lampung: alamat jalan z.a. pagar alam, nomor kota metro, lampung, nama drs. saleh chandra mm: pekerjaan pensiunan pns: alamat jalan tulang bawang, nomor wonorejo, kota metro,etro tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada hermansyah dalami, sh., hari abubakar, sh., mh., panca kusuma, sh., dan eko berdikariyanto, sh., kesemuanya adalah advokat pada law firm bojonegoro partners, beralamat kantor pulo asem utara raya, nomor rawamangun, jakarta timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, rohani dilakukan dengan rute perjalanan masjid hadapi ciawi, jawa at, kemudian dilanjutkan perjalanan masjid kubah mas depok, javpusdengan modus yang sama pada kegiatan empat kecamatan sebelumnya, mengajak ibu ibu untuk melakukan perjalanan wisata rohani gratisft sunnah dan fardhu, kemudian dijamu makan sibahwa pasangan calon nomor urut lukman hakim., sh. dampingi istrinya melakukan pelanggaran money politics secara sistematis dan terstruktur yakni kembali melalui kegiatan pkk yang dilaksanakan aula kecamatan metro utara dengan mengundang ibu ibu kepala rt rw seluruh kelurahan purwa asri kecamatan metro utara, dan dalam pertemuan tersebut lukman hakim meminta kepada para undangansistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi hasil pemilukada kota metro, sehingga mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya. bahw(satu),metrometrometrometrokota metroadalah sebagai berikut nomor nama pasangan calon bupati perolehan hi. lukman hakim, s.h.,mm. loomasartamom drs. hi. abdul haris ipaoemammaowmmun | hi. djohan, s.e.,mm bahwa tentang dalil keberatan pemohon yang disampaikan tingkat kpps, ppk maupun pada saat pleno rekapitulasi tingkat kotaseluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota metro hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan. bahwa dalam permohonan pemohon mendalilkan perihal pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon sejak tahapan pencalonan bakal calon walikota dan wakil walikota adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengingat memohon telah melakukan penyelenggaraan pemilukada kota metro,. mengenai dalil pemohon tentang terjadinya money politik yang mempengaruhi perolehan suara pemohon dan tentang suara sah dan tidak sah atau color tembusota metroota metrodalil pemohon yang menyatakan terdapatnya keterlibatan pejabat atau pegawai negeri sipil masuk dalam upaya pemenangan pasangan nomor urutemohon sebagaimana dalam permohonannya bahwa pembagian uang dan barang baradalil penggugat yang mempermasalahkan tentang surat suara sah dan tidak sah memohon telah jauh hari sebelum pelaksanaan pemilukada yaitu tanggal juni memohon telah membuat surat edaran nomor kpu. m kwk dan dalam rapat penghitungan suara tps yang pada salah satu isinya menyatakan tentang surat suara sah adalah surat suara tidak ditanda tangani ketua kpps color satu kali dalam satu kolom baik nomor atau foto atau namanya color tembus diatas foto, diatas surat suara dianggap sah menjadi sah color lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali tapi dalam satu kolom pasang calon, surat suara tersebut dianggap sah. surat suara tidak sah surat suara tidak ditanda memberikan tanda tanda khusus (coretan, sobekan dll) lembar surat suara kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau dikodekan, media elektronik (radio): selebaran, poster, spanduk, sticker, baliho, dan lain sebagainyatermasuk juga kepada tim kampanye pasangan calonota metro(niet ontvankelijk verklaard. bahwa dalil pemohon yang menyatakan surat suara yang color tembus yang pasti memilih pemohon sebanyak surat suarall) lembar surat suara, atau kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau dikodekan. bahwa pada waktu penghitungan seluruh tingkatan kpps atau tempat tempat pemungutan suara tps) diseluruh kpps atau tps yanga kota metro semua saksi pasangan calon walikota metro dan wakil wali kota metro tidak ada yang keberatan dan telah menandatangani hasil penghitungan suara diseluruh kpps tps tersebut. bahwa dalil pemohon tentang keberatan saksi pasangan nomor urut pada waktu pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkatan ppk yang meminta surat suara yang tidak sah menjadi sah adalah telah ditindak lanjuti dan mengingat tentang surat suara sah dan tidak sah telah jelas diatur dan ditegaskan dalam surat edaran kpu kota metro nomor kpu. m kwk dan dalam rapat penghitungan suara tps, telah disosialisasikan, terlebih pada waktu penghitungan seluruh kpps atau tps yang ada kota metro para saksi pasangan calon tidak ada keberatan sama sekali terhadap proses pemungutan suara maupun dalam proses perhitungan suara, diseluruh tps kota metro tidak ada ppl yang memberikan laporan usulan secara langsung kepada masing masing kpps yang ada terhadapasangan ditingkatkan tps yang dilakukan oleh kpps termasuk usulan untuk melakukan penghitungan suara ulang yang disebabkan oleh ketidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran memohon tentang kelebihan surat suara cadangan melebihi yakni pada tps hadimulyo barat dpt namun surat suara yang diterima pps (termasuk cadangan) sebanyak tps karang rejo, jumlah pemilih namun surat suara surat adalah kelebihan surat suara tersebut dikarenakan human eror atau keadaan yang tidak disengaja petugas pada saat pendistribusian surat suara dan yang lebih pokok tentang kelebihan surat suara tersebut adalah penggunaan surat suara tps hadimulyo barat, tps karang rejo surat suara yang digunakan adalah telah sesuai dengan pemilih yang hadir berdasarkan dpt dan surat suara yang tidak terpakai beri tanda silang sehingga tidak dapat disalah gunakan, kelebihan surat suara tidak digunakan untuk menambah atau mengurangi atau untuk berbuat curang dalam pemilukada kota metro. bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara dalam pemilihan umum wali kota dan wakil walikota metro tahun yang ditetapkan memohon, telah termuat dalamtertanggal juli danditingkat kpu kota metrometroterhadap tuntutanrepublik indonesiaperaturan kpu nomor tahuota metroemohon tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak. dalil pemohon tentang pasangan calon drs abdul haris dan prof. zuri abdul muin, untuk memilihnya pada saat pemungutan suara, dan membagikan seragam dan uang sebesar rp. untuk ongkos menjahit, bahwa tindakan pelanggaran pasangan calon nomor urut lukman hakim., sh. saleh chandra yang dilakukan secara terstruktur yaitu dengan melibatkan organisasi pkk tingkat kecamatan antara lain kecamatan metro selatan dengan mengadakan lomba jambore pkk yang dijadikan sarana kampanye, karena dalam setiap kesempatan lukman hakim., sh. selalu meneriakkan yel yel "lanjutkan "lanjutkan apabila tidak dilanjutkan tidak akan ada jambore lagi dan istri lukman hakim, sh. menjanjikan kepada seluruh peserta jambore akan memberikan angsuran gratis kredit motor selama bulan terakhir dengan satu syarat yaitu memilih suaminya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota metro periode bahwa pelanggaran lain yang secara sistematis dilakukan secara terus menerus sejak hari raya idul fitri tahun sampai dengan menjelang pemungutan suara pemilukada pasangan calon incumbent nomor urut melalui istri calon walikota yaitu ibu betty lukman hakim dengan rajin dan rutin menyelenggarakan pertemuan pkk, juga mengumpulkan kader kesehatan posyandu), dan juga mengumpulkan masyarakat yang tergabung pada himpaudi himpunan pendidikan anak anak usia dini) untuk tujuan kepentingan pasangan calon urut dalam pertemuan dengan pkk, posyandu serta himpaudi tersebut, istri calon walikota ibu betty lukman hakim secara dramatis menyatakan, bahwa semula suaminya yang walikota petahana. tidak berkeinginan mencalonkan diri, tetapi setelah menjalankan umrah tanah suci dan shalat istikharah, beliau kemudian memutuskan untuk maju kembali mencalonkan diri dalam pemilukada untuk itu, kepada seluruh hadirin dalam pertemuan tersebut diminta mendukung pencalonan suaminya, meski menurut keterangan sebagian warga, suaminya tersebut tidak pergi tanah suci, namun hanya check rumah sakit jakarta. bahwa kejadian pelanggaran tersebut berlanjut berupa praktek dua pelanggaran sekaligus, yakni kampanye pada masa tenang' di luar jadwal kampanye yang disertai praktek tidak terpuji berupa money politic dan pemberian barang dengan pamrih agar dipilih, yang dilakukan pasangan bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota metro (memohon) dalam menetapkan pasangan calon nomor urut (dua) sdr. drs. abdul haris dan prof. dr. juri abdul mu'in dengan nomor dpc hanura pilkada tanggal februari yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai hanura kota metro. bahwa nama nama bakal calon sebagaimana dimaksud poin atas terdiri dari sdr. djohan sdr. drs. abdul haris sdr. dedy irawan berdasarkan proses penjaringan pasangan calon yang diusung oleh partai hanura, sepenuhnya menjadi wewenang dpp partai hanura. saat dibuka pendaftaran pasangan calon, komisi pemilihan umum kota metro menemukan bahwa ketiga calon atas tetap mengikuti proses pendaftaran dengan masing masing membawa surat rekomendasi sebagai berikut sdr. drs. abdul haris dengan surat keputusan nomor skep b dpp hanura!!i tanggal februari sdr. djohan, s.e., m.m., dengan surat keputusan nomor skep b dpp hanura!!i tanggal februari sdr. !ii tanggal februari bahwa terhadap masuknya pendaftaran pasang calon walikota dan wakil walikota metro sebagaimana dimaksud atas, a.n drs. abdul haris dengan surat keputusan nomor skep b dpp hanura ii tanggal februari djohan, s.e., m.m., dengan surat keputusan nomor skep b dpp hanura!!i tanggal februari!ii tanggal februari bahwa komisi pemilihan umum kota metro (memohon) telah melakukan klarifikasi tertulis kepada dpp partai hanura dengan nomor nomor kpu. m tanggal februari prihal pengesahan nama pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro periode klarifikasi tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan bahwa komisi pemilihan umum kpu) kota metro (memohon) menemukan adanya (dua) surat keputusan yang sama a.n: sdr. drs. abdul haris dan sdr. djohan, s.e., m.m. menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan pasangan calon memenuhi amanat nomor peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan kpu nomor dan dari hasil klarifikasi tertulis tersebut diperoleh jawaban sebagai berikut bahwa berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat hanura) calon walikota dan wakil walikota metro periode yang sah adalah sdr. drs. abdul haris dan prof. dr. juri abdul mu'in point atas diperkuat dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan pusat partai hati nurani rakyat hanura) nomor skep b dpp hanura!!i tanggal februari tentang pengesahan nama calon walikota metro provinsi lampung periode atas dasar poin atas, maka dalam surat keputusan itu disebutkan juga bahwa surat keputusan dengan nomor: skep b dpp hanura ! tanggal februari an. drs. abdul haris dan djohan, s.e., m.m., dinyatakan dicabut. menugaskan kepada dpd partai hanura provinsi lampung dan dpc partai hanura kota metro melaksanakan langkah langkah strategi pemenangan. bahwa kpu kota metro (memohon) telah meminta keterangan secara tertulis melalui surat dengan nomor !! i kpu. tanggal maret yang ditujukan kepada ketua dpp partai hanura tentang klarifikasi dan penegasan kepengurusan dpc partai hanura kota metro. dari surat tersebut diperoleh jawaban tertulis berdasarkan surat dengan nomor dpp hanura!ii1 tanggal maret dengan point penting sebagai berikut bahwa dikarenakan adanya sesuatu hal dalam intern kepengurusan dpc partai hanura kota metro dpp partai hanura melakukan reposisi yaitu sdr. drs. hendri nawawi menjabat sebagai sekretaris dpc partai hanura kota metro bahwa sdr. drs. hendri nawawi diberikan kewenangan untuk menandatangani formulir jenis (pencalonan) mendampingi sdr. endi pranoto selaku ketua dpc partai hanura kota metro. mencabut surat mandat dengan nomor dpp hanura! tanggal februari sebagaimana dimaksud pada huruf point atas. dan terakhir dpp partai hanura menerbitkan surat keputusan dengan nomor skep dpp hanura iv tanggal maret yang memutuskan memberhentikan saudara azeri, se.i dari sekretaris dewan pimpinan cabang partai hanura kota metro mengangkat saudara drs. hendri nawawi sebagai sekretaris dewan pimpinan cabang partai hanura kota metro bahwa berbagai upaya klarifikasi secara tertulis tersebut diatas adalah upaya memohon sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang undangan, komisi pemilihan umum kota metro memohon), melalui rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal maret menetapkan sdr.hal ini dikarenakan pencalonanadalah sah secara dan berdasar hukum dan keputusan memohon guo telah dikonsultasikan komisi pemilihan umum propinsi lampung dan telah mendapat persetujuan karena telah sesuai dengan peraturan per undang undangan. bahwa prihal dalil pemohon tentang adanya keberatan dari pasangan nomor urut mengenai tidak dindingnya saksi pasangan urut pada pleno penghitungan suara ppk adalah tidak berdasar mengingat memohon telah mengundang saksi pasangan calon nomor urut namun ada sebagian saksi nomor urut menyatakan tidak akan hadir. bahwa tentang rekomendasi panas kepada memohon agar mengakomodir perhitungan ulang terhadap suara sah dan tidak sah adalah tidak berdasar hukum karena tidak ada alasan satu pun berdasarkan undang undang yang dapat dilakukan perhitungan ulang. bahwa dalil pemohon yang menyatakan surat yang dinyatakan tidak sah adalah mendukung pemohon sehingga perolehan suara pemohon menjadi berkurang adalah tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi pemohon sendiri karena belum tentu suara tidak sah tersebut adalah suara pasangan nomor urut pemohon) bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada kota metro tahun yang dilakukan memohon mempengaruhi perolehan suaralagi lagi merupakan dalil pemohon yang bersifat asumsi semata bagaimana pemohon dapat mengetahui bahwa dengan suara suara pemilih kota metro memilih pemohon padahal terdapat tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota metro tahun(niet vantkelijke verklaard), menyatakan kota dan wakil walikota metro periode tertanggal maret juncto keputusanadalah sah dan mengikat secara hukum menyatakan surat keputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor kep kpu km tahunhun tertanggal julibentukan perangkat penyelenggaraperubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor: kpu. tentang pembentukan kelompok kerja pembentukan perangkat bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor: kpu. m tentang pembentukan panitia pelaksanaan penyelenggara pendidikan pemilih.ilihan kecamatan ppk) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun se kota metroungutan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun se kota metro.advokasi hukumsosialisasi, informasi pendidikan pemilihcalonan pemilihan umumdaftaran pemantau pemiluutakhiran data pemilihlogistik penyelenggararubahan atasnetapan jadwal kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro bukti buku bundel himpunan produk hukum peraturan komisi pemilihan umum daerah kota metro dalamberta acara rapat pleno nomor kpu. m tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota metro periode tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor: .b kpu. m tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro periode tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor: .c kpu. m tentang penetapan nomor unit pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro periode tahun bukti fotokopi surat edaran komisi pemilihan umum kota metro nomor kpu. milikkeputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor: kep kpu km tahun tentang penetapselatanutartimubaratpusatsumber sarrejomulyo, kecamatan metro selatan tps model ci. kwk rejodadaskarang rejobanjarrejagungsardadring mulyld kepala daerah kelurahan ganjar asjatganjar agungsabaratetro, kecamatan metro pusat tps model kwk. nomor urut dengan cara cara hi. lukman hakim dan drs. yahya wilis ketua tim sukses) membuat undangan dan menandatanganinya untuk disebarkan kepada para relawan untuk hadir dan mengumpulkan massa sebanyak orang disediakan sdr adri bawang lanang pada tanggal juni yang ditandatangani oleh hi. lukman hakim dan drs. yahya wilis (ketua tim sukses) dalam kegiatan pembekalan relawan pasangan kandidat nomor bahwa kegiatan pengumpulan masyarakat pemilih yang dibalut dengan nama pengumpulan relawan tersebut dibuat seolah olah makan malam bersama, namun pada kenyataannya pasangan calon nomor urut justru dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah warga yang hadir untuk benar benar memilih pasangan calon incumbent nomor urut yang kemudian sebagai imbalannya warga yang bersumpah tersebut dibagi kaos masing masing satu dan uang sebesar ribu per orang, termasuk titipan bingkisan kepada warga undangan yang tidak bisa hadir. bahwa kejadian serupa sebenarnya sudah berlangsung dua hari sebelumnya, yakni tanggal juni dan juni namun pemohon baru dapat melakukan tindakan protes pada kegiatan yang berlangsung tanggal juni dengan cara melaporkan kepada panwaslukada dan secara sigap panwaslukada dan anggota komisioner memohon juga turut hadir tkp (tempat kejadian perkara) yang kemudian membubarkan acara tersebut (tanda terima laporan dan rekaman kejadian terlampir): bahwa atas pelanggaran tersebut, pemohon telah melaporkan kepada panwaslukada sebagaimana asli penerimaan laporan nomor pemilukada km tanggal juli kepada panitia pengawas pemilihan umum kota metro dan asli tanda terima terima penerimaan laporan no: pemilukada km tanggal juli kepada panitia pengawas pemilihan umum kota metro serta copy surat no: o6n1 t.sar tr kota tanggal juni dan laporan tersebut ditindaklanjuti oleh panas kota metro dengan surat laporan nomor panwaslukada km vii tertanggal juli bahwa pelanggaran lainnya juga terjadi pada tanggal juni berupa praktek money politic dengan melibatkan seorang ketua kelurahantimur, kecamatan metro pusat tps01yosomulyompure, kecamatan metro pusat tps model kwk. bukti fotokopi surat keputusan dpp partai hanura no: skep dpp hanura !. bukti fotokopi berita acara dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat hanura) kota metro no: dpc hanura pilkada i tentang proses penjaringan bakal calon kepala daerah kota metro bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota metro nomor: kpu. m perihal klarifikasi surat keputusan pengesahan dewan pimpinan pusat dpp) partai hati nurani rakyat hanura) terhadap calon walikota metro provinsi lampung periode yang ditujukan kepada ketua umum dewan pimpinan pusat dpp) partai hati nurani rakyat hanura). bukti fotokopi surat keputusan dpp partai hanura no: skep dpp hanurayiv tentang penggantian sekretaris dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat hanura) kota metroketua dpp partai hanuramenteri hukum dan ham ri. bukti fotokopi kliping koran harian radar lampung, tanggal april bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota metro nomor: kpu m perihal keterangan resmi partai hanura, yang ditujukan kepada koalisi sembilan bersamano bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan metro pusat, bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal juli sampai dengan juli bahwa jumlah dpt sebanyak dpt: bahwa suara sah ada bahwa suara tidak sah ada surat suara: bahwa pada saat rekapitulasi saksi pasangan calon nomor urut dan hadir, bahwa saksi pasangan calon nomor urut datanya tidak ada: bahwa ada teguran dari panwascam, bahwa undangan sudah masuk pada tanggal juli sekretariat kampanye pasangan calon nomor urut namun ditolak dengan alasan rekapitulasi sudah berjalan: bahwa pasangan calon nomor urut mendapat suara sebanyak suara, nomor urut sebanyak suara dan nomor urut sebanyak suara: bahwa saksi dari pasangan calon nomor urut keberatan untuk melakukan penghitungan ulang tps kelurahan metro dan tps kelurahan metro, alasannya karena ada suara suara tidak sah, bahwa saksi saksi tps dan panas lapangan tidak ada yang keberatan, maka keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut tidak dilaksanakan: safari bahwa saksi adalah ketua ppk metro utara,saksi dari pasangan calon nomor urut dan bahwa saksi tidak tahu posko pasangan calon nomor urut bahwa tidak ada mandat dari pasangan calon nomor urut bahwa selama rekapitulasi tidak ada yang keberatan, namun setelah rekap selesai saksi pasangan calon nomor urut yang keberatanara, surano: bahwa saksi adalah ketua ppk metro barat: bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal julisaksi pasangan calon nomor urut dan hadir: bahwa saksi pasangan calon nomor urut tanda tangan berita acara, namun saksi pasangan calon nomor urut tidak tanda tangan, fitri radio: bahwa saksi adalah ketua ppk metro selatan:pasangan calon nomor urut danada inisiatif mengirimkan surat udangan tim pendopo, karena tim pendopo adalah tim kampanye pasangan calon nomor urut bahwa surat undangan ditempel: iskandar: bahwa saksi adalah ketua ppk kecamatan metro timur: bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal juli bahwa panas hadir, bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut yang minta dihitung ulang, tetapi tidak ditindak lanjuti, karena saksi saksi tps tps dalam formulir tidak ada yang keberatan, menimbang bahwa pihak terkait telah didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal juli dan dalam pokok perkara bahwa benar pemohon adalah salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota metro provinsi lampung dengan nomor urut (tiga) yang mengikuti pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kota metro memohon) pada tanggal juni bahwa sebagaimana telah diakui oleh pemohon pelaksanaan pemilu kada kota metro telah selesai dilaksanakan dan oleh memohon dan telah ditetapkan hasil perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kota metro dengan surat keputusan kep kpu km tahun dengan hasil sebagai berikut pasangan nomor urut lukman hakim, sh.mm drs. hr. saleh chandra. pahlawan, mm) memperoleh suara sebanyak suara. pasangan nomor urut drs. abdul haris prof. dr. juri abdul muin, pd) memperoleh suara sebanyak suara. pasangan nomor urut djohan, se, hero siswanto, s.ip) memperoleh suara sebanyak suara. bahwa pelaksaan pemilu kada kota metro oleh memohon telah dilakukan. bahwa tidak benar pemohon pernah mengajukan keberatan hasil penghitungan suara sejak tingkat kpps, karena seluruh petugas kpps maupun saksi saksi baik dari pemohon maupun pihak terkait ditingkat kpps telah menandatangani formulir kwk tanda persetujuan hasil perolehan suara dari masing masing tps, dan dalam formulirihak pemohon. bahwa kemudian setelah hasil penghitungan suara ditingkat kpps dikirimkan panitia pemilihan kecamatan ppk) baru pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi formulir model kwk masing masing untuk kecamatan metro utara, kecamatan metro timur, kecamatan metro barat, dan kecamatan metro pusat sedangkan untuk kecamatan metro selatan formulir kwk dinyatakan nihil, karena pemohon kecamatan metro selatan memperoleh suara terbanyak mutlak. bahwa tidak benar pihak terkait telah melakukan pelanggaran pelanggaran sejak tahap pencalonan, tahap kampanye, hari tenang dan tahap penghitungan hasil pemilu kada tingkat tps maupun tingkat ppk sehingga telah merugikan pemohon sehingga selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait mencapai jumlah suara sehingga pasangan nomor pihak terkait) ditetapkan sebagai pemenang. bahwa tidak benar pihak terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara yang sangat sistematis dan terstruktur dalam setiap tahap pencalonan dan kpu memohon) telah dengan sengaja dan atau tidak sengaja membiarkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga akhirnya pihak terkait ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu kada kota metro tahun tentang kedudukan ny. dra. hj. betty lukman, bahwa ny. dra. hj. betty lukman, adalah istri dari lukman hakim, sh, yaitu wali kota metro tahun yang turut mencalonkan kembali sebagai calon walikota nomor urut yang mengikuti pemilu kada kota metro tahun bahwa ny. dra. hj. betty lukmansehubungan dengan jabatan ny. dra. hj. betty lukman, sebagai ketua tim penggerak pkk dan ketua umum badan kontak majelis taklim bkmk) kota metro, maka ny. dra. hj. betty lukman, selaku ketua umum bkmk kota metroan bkmk. vide bukti pt. untuk kegiatan wisata rohani jakarta tersebut. vide bukti pt.a pkk bkmk km ! tanggal maret yang ditujukan kepada walikota metro kabar umum. vide bukti pt. bahwa seluruh kegiatan wisata rohani ibu ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian bawah pembinaan bkmk kota metro benar telah menggunakan bus milik pemerintah kota metro dengan terlebih dahulu melalui proses peminjaman yang diajukan secara resmi oleh bkmk kepada pemerintah kota metro kabar umum, yang berarti penggunaan bus bus milik pemda kota metro tersebut bukan disediakan oleh lukman hakim, sh, wali kota metro) yang juga menjadi calon wali kota untuk pemilu kada tahun akan tetapi melalui permintaan peminjaman sebagaimana bukti tersebut diatas. bahwa good non ketika selama perjalanan kunjungan wisata rohani seperti tersebut atas, ketua bkmk kota metro (yang juga kebetulan adalah istri dari lukman hakim, sh, mm)lukman hakim, sh, untuk menjadi wali kota metro dalam pemilu kada. bahwa permohonan doa restu yang disampaikan oleh ketua bkmk kota metro tersebut, bisa saja dilakukan oleh siapapun juga dan untuk mencalonkan siapapun juga, karena permohonan doa restu tentang pencalonan tersebut dilakukan oleh setiap calon termasuk pemohon baik langsung melalui pertemuan keluarga kerabat, organisasi maupun melalui media iklan atau baliho. bahwa dalam kedudukan ny. dra. hj. betty lukman pkk yang berlangsung mulai tanggal oktober s dlukman hakim, sh, sebagai calon walikota metro. tentang kejadian tanggal junil. end. ahmad yani nomor kelurahan iring mulyo, kecamatan metro timur yaitu rumah kediaman sdr. adri bawang lanang, pada tanggal juni akan dilaksanakan pertemuan dengan calon calon saksi dari pasangan calon nomorcalon nomor yaitu sdr. jihad mulyono telah melakukan konsultasi dengan ketua panas sdr. supriyadi dan anggota panas sar. sugi bahwa dalam pertemuan tersebut tidak benar tim kampanye pasangan nomornomor sebelum acara dimulai. bahwa kegiatan yang berlangsung sekretariat tim kampanye pasangan calon nomor rumah kediaman sdr.berbunyi tidak dapat ditindak . vide bukti pt. bahwa sebagai salah satu bukti pasangan calon nomor pihak terkait) tidak benar telah melakukan money politik sekretariat posko tim kampanye kediaman sdr. adri tersebut, ternyata hasil penghitungan suara tingkat ppk kecamatan metro timur pasangan calon nomor justru mengalami kekalahan dibandingkan dengan pasangan calon nomor pemohon) sebagaimana berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara model da kwk) kecamatan metro timur yang dalam lampiran model da1 kwk rincian perolehan suara pasangan calon nomor lukman hakim, sh.mm drs. hr. saleh chandra. pahlawan, mm) memperoleh suara sebanyak pasangan nomor urut drs. abdul haris prof. dr. juri abdul muin, pd) memperoleh suara sebanyak pasangan nomor urut djohan, se, hero siswanto, s.ip) memperoleh suara sebanyak vide bukti pt. bahwa oleh karena itu tuduhan pemohon tentang money politic yang telah dilakukan oleh pihak terkait tidak cukup bukti yang telah dikuatkan dengan berita acara rapat koordinasi forum gakkumdu seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil pemohon tentang terjadinya money politic yang dilakukan oleh pihak terkait tersebut dikesampingkan. tentang tuduhan praktek money politic rt. kelurahan metro kecamatan metro pusat tps bahwa tidak benar ketua rt. kelurahan metro kecamatan metro pusat telah membagikan uang sebanyak rp. kepada warganya agar berpihak kepada pasangan calon nomor sebagaimana didalilkan oleh pemohon pada angka surat permohonannya dengan alasan bahwa laporan yang disampaikan oleh impian kepada bawaslu kada yaitu sdr. bej sigit ketua rt. kelurahan metro kecamatan metro pusat telah menerima uang sebanyak rp. dari sdr. bernama erwin dan menyerahkan uang sebesar rp. agar mencoblos nomor urut dan menang tps bahwa laporan sdr. impian tersebut tentang penyerahan uang yang dilakukan oleh sdr. ridwan kepada ketua rt. sdr. bej sigit) tidak ada orang lain yang menyaksikannya dan hanya merupakan pengakuan sepihak dari ny. imelda kepada pelapor sdr. impian, tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan sdr. bej sigit sendiri tidak pernah diminta keterangannya memberikan klarifikasi kepada bawaslu. bahwahwa salah satu bukti tuduhan pihak terkait tidak pernah melakukan money politic lingkungan rt. kelurahan metro kecamatan metro pusat yaitu lokasi tps hasil penghitungan suara dari tps tersebut pasangan calon nomor memperoleh suara lebih kecil yaitu sebesar suara dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon nomor pemohon) yaitu sebesar suara sebagaimana tertuang dalam formulir model da b kwk yaitu rekapitulasi lampiran model c1 kwk hasil perhitungan perolehan suara dari setiap tps dalam wilayah kelurahan metro kecamatan metro pusat untuk tps vide bukti pt. tentang permohonan mendiskualifikasi pasangan calon nomor bahwa permohonan pemohon agar mahkamah menjatuhkan putusan memohon melakukan pemungutan suara ulang seluruh wilayah kota metro dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan calon nomor adalah permohonan tanpa dasar hukum dan justru melanggar konstitusi. bahwa pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusannya register perkara nomor php.d viii tidak dapat diambil alih sepenuhnya oleh mahkamah karena kasusnya sangat berbeda antara penyelenggaraan pemilu kada yang diselenggarakan kota metro dengan proses penyelenggaraan pemilu kada kabupaten konawe selatan. bahwa pasangan calon nomor telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu kada kota metro dan tidak ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor baik hasil pemeriksaan klarifikasi yang dilakukan oleh bawaslu kota metro dan tidak ada satupun berita acara yang dibuat oleh forum gakkumdu pemilu kada kota metro serta tidak ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa pasangan calon metro, kecamatan metro pusat (yang juga anggota kpps pada tps yang membagikan uang sebanyak rp. pada warganya agar berpihak kepada pasangan calon incumbent nomor urut yang terjadi perumahan prasasti kota metro. hal ini juga telah pemohon laporkan kepada panas pilkada kota metro. (tanda terima laporan dan terlampir):cara membagi bagikan sembako yang dibagikan oleh orang yang bernama ary dari yaitu pada tanggal februari kelurahan sumbersari kecamatan metro selatan dan pada tanggal april kelurahan ganjar agung kecamatan metro barat, dimana tujuan pembagian sembako tersebut adalah sebagai kompensasi agar pada saat pemungutan suara memilih pasangan calon nomor urut lukman hakim., sh. saleh chandra p), bahwa pelanggaran mengenai money politics yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut lukman hakim., sh. saleh chandra yakni dengan membagi bagikan kerudung dan sarung kecamatan metro selatan pada tanggal april dalam acara pengajian ibu ibu yang dihadiri masing masing istri pasangan calon nomor urut dimana tujuan pemberian barang tersebut agar seluruh anggota pengajian memilih pasangan nomor urut lukman hakim, sh. saleh chandra p),mengajak warga kelurahan ganjar asri berwisata pantai pulau pasir pada bulan april dengan menggunakan bus dan mobil pribadi dimana pada saat tiba tempat wisata diadakan acara musik dan disela sela acara, lukman hakim beserta istri membagi bagikan uang, hadiah dan stiker dan menyatakan akan mencalonkan kembali sebagai walikota kota metro periode dan meminta kepada para pesertawisata agar memilihnya pada saat pemungutan suara, bahwa pelanggaran pelanggaran yang pemohon temukan tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut tersebut dilakukan dengan nomor telah melakukan tindak pidana pemilu berupa money politic dalam pemilu kada kota metro berdasarkan seluruh uraian dan dalil dalil yang diajukan oleh pihak terkait tersebut, mohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan sah keputusan komisi pemilihan umum kota metro memohon) yaitu keputusanyatakan pihak terkait lukman hakim, sh.mm drs. hr. saleh chandra. pahlawan, mm) adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kota metro periode yang terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metroagustus sebagai berikut:wisata rohani acara bengkel hati , ditujukan kepada pimpinan acara bengkel hati televisi pendidikan indonesia tpi) di jakarta,peminjaman bus, ditujukan kepada walikota metro cg. kabar umum setda kota metro, bukti pt fotokopi surat ketua panitia wisata rohani tim penggerak pkk dan badan kontak majelis ta'lim bkmk) kota metro nomor a pkk bkmk km ! tanggal maret prihal permohonan peminjaman bus, kepada walikota metro, cg. kabar umum setda kota metro, bukti pt fotokopi surat klarifikasi a.n. kepala kepolisian resor kota metro kasubsatgas gandum nomor vi1 gandum tanggal juli kepada ketua tim rumah aspirasi masyarakat rahmat), berikut lampiranli rumah kediaman adri jalan yani kelurahan iring mulyo kecamatan metro timur yang diduga dilakukan oleh pasangan calon walikota urut bukti pt fotokopi formulir model da kwk tentang berita acarapanitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan metro timur hari kamis tanggal juli berikut foto copy lampiran sertifikatkecamatan metro timur formulir model da. kwk) foto copy lampiran model da. kwk tentang rincian perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kecamatan metro timur bukti pt fotokopi lampiran surat klarifikasi a.n. kepala kepolisian resor kota metro kasubsatgas gandum nomor vii gandum tanggal juli kepada ketua tim rumah aspirasi masyarakat rahmat) tentangni rt rw kelurahan metro kecamatan metro pusat kota metro, bukti pt fotokopi model kwktps kelurahan metro kecamatan metro pusat hari rabu tanggal juni berikut foto copy lampiran model formulir c1 kwk tentang catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tempat pemungutan suara tps kecamatan metro pusat: foto copy lampiran model kwk tentang sertifikat hasil penghitungan peroleh.: foto copy kwk tentang: foto copy lampiran model kwk tentang penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara dan penghitungan perolehan suarapendamping pemilih: foto copy lampiran model kwk tentang daftar nama pemilih yang memberikan suara dari tps lain:diah sukawati: bahwa wisata rohani merupakan program kerja pkk tahunan, bahwa ada program pkk, yang terdiri dari pokja, bahwa dalam bidang keagamaan ada program wisata rohani untuk menambah keimanan dan ketakwaan: bahwa terakhir kali wisata rohani dilaksanakan pada tanggal juni tpi dan mesjid kubah emas, depok, bahwa wisata rohani menggunakan bus, yang diikuti oleh orang, bahwa biaya wisata rohani dikenakan kepada peserta yang besarnya berdasarkan hasil kesepakatan: bahwa kendaraan untuk kegiatan wisata rohani pinjam dari pemda, bahwa dalam pelaksanaan wisata rohani tidak ada unsur paksaan, hanya peserta dipilih dari anggota yang aktif pkk dan bkmk, bahwa yang melepas kepergian wisata rohani adalah walikota sebagai dewan pembina: bahwa tidak ada penumpahan, bahwa ketua pkk hanya minta doa restu kepada peserta karena pak lukman mencalonkan kembali sebgai walikota, suharyanti bahwa saksi adalah pengurus bkmk kecamatan metro pusat, bahwa pada bulan mei saksi mengikuti wisata rohani tpi, mesjid kubah emas dan cempaka emas: bahwa bkmk bekerjasama dengan pkk: bahwa dalam pelaksanaan wisata rohani tidak ada unsur paksaan, bahwa yang ikut wisata rohani merupakan reward bagi yang aktif bkmk, bahwa wisata rohani dilaksanakan pertama kali pada bulan januari dan terakhir dipaksakan pada tanggal juni nurul bahwa saksi adalah pengurus bidang dakwah bkmk, bahwa wisata rohani dilaksanakan sejak tahun bahwa saksi tidak ikut wisata rohani karena sedang kuliah: bahwa wisata rohani sifatnya sukarela, bahwa selain wisata rohani, kegitan bkmk adalah pengajian rutin bulanan dan pengajian bulan ramadhan serta pengajian keliling kecamatan: bahwa kegiatan bkmk tidak ada sangkut pautnya dengan pilkada: hindari bahwa saksi adalah kader posyandu kecamatan metro selatan: bahwa kegitan posyandu adalah mendata ibu ibu hamil, dan anak yang kurang gizi: bahwa posyandu bekerja sama dengan puskesmas pemda: bahwa lukman hakim selalu datang posyandu member pengarahan agar posyandu berjalan dengan baik, retno sri indrawi: bahwa saksi adalah guru paud: bahwa pada tanggal april diundang seminar sehari oleh isteri pasangan calon nomor urut mengenai pendidikan usia dini gedung sesat: bahwa yang hadir sekitar orang guru paud dan se kota metro, bahwa ada himbauan yang isinya, jangan lupa pilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi diberi sertifikat, seragam batik dan sticker, juanda bahwa saksi adalah pns pemda kota metro, sebagai kasual urusan dalam, bahwa salah satu pekerjaan saksi sehari harinya adalah mengurus kendaraan dinas, bahwa organisasi kemasyarakatan yang ingin meminjam mobil dinas harus izin terlebih dahulu, bahwa pemda mempunyai unit bus, bahwa kalau meminjam mobil pemda tidak dikenakan biaya: bahwa ada yang meminjam mobil pemda seperti dari kegiatan keolahragaan, unila, universitas muhammadiyah dan lain lain: bahwa pada tanggal januari maret dan april meminjam mobil pemda, juanda: bahwa saksi adalah ketua pwi kampung tengah: bahwa saksi mendengar dari tetangga, widi, tps kelurahan metro, kecamatan metro pusat, pasangan calon nomor urut dan kalah, dan yang menang adalah pasangan calon nomor urut bahwa saksi tidak pernah mendengar ada money politic yang diungkapkan oleh imelda, yang menurutnya dilakukan oleh ketua rt, bej sigit, yang juga merangkap sebagai anggota kpps, bahwa pada tanggal juni saksi melihat ada pembagian kaos yang bertuliskan juni dan uang rp. yang akan dijadikan saksi bayangan dari tim pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal mei rumah seorang pns, fitri, ada pembagian kacamata semi gratis, dengan iming iming, kekurangannya akan dibayarkan oleh pasangan calon nomor urut bahwa yang membagi bagikan kacamata adalah imelda: ponijan: bahwa saksi adalah tetangga dekat bawang lanang: bahwa tetangga bawang lanang tidak ada yang diundang oleh bawang lanang untuk hadir dirumah bawang lanang: bahwa bawang lanang tidak (pernah membagi bagikan uang yang berkaitan dengan pilkada, bahwa bawang lanang membagi bagikan uang ketika lebaran: bahwa bagi wanita diberikan sarung dasar oleh ketua pengurus mesjid yang diberikan daritro sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kota metro,tro nomor .c kpu. m tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro periode tanggal april pemohon adalahtro tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkantanggalkabur (obscura libel): menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon tersebut, mahkamah berpendapat eksepsi tersebut terkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama sama pokok permohonan, pokok permohonan menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan pelanggaran politik uang yang mempengaruhi perolehan suara pemohon dengan cara cara sebagai berikut: pihak terkait menggunakan kekuasaannya yaitu sebagai incumbent melalui isteri pihak terkait, betty lukman hakim, yang juga menjabat sebagai ketua penggerak pkk kota metro, mengajak rombongan ibu ibu pkk dan badan kontak majelis taklim dari lima kecamatan yaitu kecamatan metro selatan, kecamatan metro barat, kecamatan metro utara, kecamatan metro timur dan kecamatan metro pusat, dengan dalih wisata rohani, pergi mesjid kubah emas depok, jawa barat, yang menggunakan fasilitas pemerintah kota metro, berupa bus bus milik pemerintah kota metro, memberikan fasilitas kepada rombongan dalam bentuk transportasi, akomodasi dan konsumsi para pemilih dari kota metro, dimana dalam acara tersebut rombongan diminta untuk memilih pihak terkait pada pemilukada kota metro pihak terkait didampingi isterinya melalui kegiatan pkk mengundang ibu ibu penuh kecurangan dan dengan kekuasaan yang melekat pada diri pasangan calon walikota nomor selaku petahana adalah sangat sistematis, sehingga praktek mempengaruhi pemilih dimasa tenang dan praktek menjanjikan dan atau memberikan sesuatu barang uang sangat merugikan pemohon berupa berkurangnya suara dukungan kepada pemohon, namun sebaliknya menguntungkan perolehan suara pasangan nomor urut dalam rekapitulasi akhir, yakni lebih banyak suara dibandingkan perolehan suara pemohon: bahwa dalam hal tidak terjadi praktek pelanggaran pelanggaran yang secara sistematis didukung dengan kekuatan incumbent yang membuat memohon menjadi berlaku tidak obyektif sebagaimana pemohon uraikan diatas, maka perolehan suara pemohon akan unggul dari pasangan calon nomor urut dan seharusnya pemohon yang menjadi pemenang dalam pemilukada kota metro bahwa selain itu, terjadi pula pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon secara terstruktur yang terjadi sejak tanggal juni pada pelaksanaan pemungutan suara tps, berupa tindakan para kpps yang tidak seragam dalam penentuan surat suara sah dan tidak sah: bahwa berdasarkan surat edaran memohon tanggal juni nomor kpv .m kwk tentang rapat penghitungan suara tps yang ditandatangani oleh ketua komisi pemilihan umum kota metro atas nama buyung sinkron, ag., ma, yang ditetapkan dalam point yang menerangkan tentang kriteria surat suara sah dan surat suara tidak sah: bahwa terdapat surat suara yang dicoblos pada kolom pasangan calon dan tembus vertikal oleh kpps selaku kepanjangan tangan memohon, dinyatakan tidak sah, sedangkan surat suara tersebut pada saat dibuka memilih pasangan calon pemohon. kejadian ini terjadi secara merata berbagai tps seluruh kecamatan se kota metro, dengan rincian kejadian masing masing kecamatan yang jumlah surat suara tidak sah color tembus diatas suara sebagai berikut kecamatan metro pusat kelurahan yosomulyo, tps terdapat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: ketua rt rw seluruh kelurahan purwa asri, kecamatan metro utara untuk hadir aula kecamatan metro utara, yang dalam acara tersebut, pihak terkait meminta dukungan dari peserta yang hadir agar memilih pihak terkait dalam pemilukada kota metro, dan pihak terkait juga memberikan seragam serta uang sebanyak rp. untuk ongkos jahit: menjelang pemilukada kota metro, pihak terkait melalui isterinya, betty lukman hakim, dengan rajin dan rutin menyelenggarakan pertemuan pkk dan mengumpulkan kader kesehatan posyandu) serta mengumpulkan masyarakat yang tergabung dalam himpaudi himpunan pendidikan anak usia dini) dan mengajak warga pergi tempat tempat wisata: pihak terkait telah melakukan kampanye pada minggu tenang dengan cara membuat undangan yang disebarkan kepada relawan untuk hadir dan mengumpulkan masa sebanyak kurang lebih orang kediaman adri bawang lanang pada tanggal juni dan memberikan uang kepada yang hadir, pada tanggal juni terjadi pelanggaran politik uang yang melibatkan seorang, terhadap dalil dalil pemohon tersebut pihak terkait membantah dengan mengemukakan bahwa: betty lukman hakimbahwa vide bukti pt untuk kegiatan wisata rohani tersebut vide bukti pta pkk bkmk km i11 tanggal maret yang ditujukan kepada walikota metro kabar umum vide bukti pt. bahwa dalam perjalanan kunjungan wisata rohani, betty lukman hakim,suaminya, lukman hakim, sh, mm. pihak terkait) untuk menjadi wali kota metro dalam pemilukada. bahwa dalam kedudukan betty lukman hakiman pkk yang berlangsung mulai tanggal oktober sampai denganpihak terkait sebagai calon walikota metro. pihak terkait untuk memperkuat dalilnya, menghadirkan saksi diah sukawati anggota pkk), suharyanti pengurus bkmk metro pusat), nurul pengurus bidang dakwah bkmk), hindari kader posyandu kecamatan metro selatan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan wisata rohani merupakan kegiatan rutin tahunan, selain kegiatan pengajian dan pembinaan posyandu, yang sifatnya sukarela tanpa ada paksaan. dan dalam kegiatan tersebut betty lukman hanya meminta restu kepada peserta karena suaminya, lukman hakim, mencalonkan diri sebagai calon walikota metro terkait dengan kampanye pada minggu tenang,alan jendral ahmad yani nomor kelurahan iring mulyo, kecamatan metro timur yaitu rumah kediaman adri bawang lanang yang akan melaksanakan pertemuan dengan calon calon saksi dari pihak terkait pada tanggal juniataupihak terkait, jihad mulyono telah melakukan konsultasi dengan ketua panas supriyadi dan anggota panas sugi dan dalam pertemuan tersebut tidak benar tim kampanye pihak terkaitpihak terkait sebelum acara dimulai. bahwa kegiatan yang berlangsung sekretariat tim kampanye pihak terkait rumah kediamanmenyatakan, tidak dapat ditindakvide bukti pt. tentang pelanggaran politik uang yang melibatkan adalah tidak benar. bahwa laporan yang disampaikan oleh impian kepada bawaslu, bahwa bej sigit ketua rt. kelurahan metro kecamatan metro pusat telah menerima uang sebanyak rp. juta dari, erwin untuk menyerahkan uang sebanyak rp. dan meminta agar memilih pihak terkait adalah laporan yang hanya pengakuan sepihak dari imelda (saksi pemohon) kepada pelapor, impian, tidak didukung alat bukti yang kuat, sedangkan bej sigit sendiri tidak pernah diminta keterangannya atau memberikan klarifikasi kepada bawaslu. bahwa paderdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut atas, maka mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan surat suara yang dicoblos pada gambar pasangan calon secara tembus vertikal dianggap tidak sah oleh memohon yang terjadi kecamatan metro pusat, kecamatan metro utara, kecamatan metro barat, kecamatan metro timur dan kecamatan metro selatan, hal tersebut telah merugikan pemohon karena surat suara tersebut memilih pemohon yang apabila dijumlah secara keseluruhan sebanyak suara, pemohon menghadirkan saksikarena ada surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris. atas dalil pemohon tersebut, memohon membantah yang menyatakan bahwa memohon sebelum pelaksanaan pemilukada, pada tanggal juni telah membuat surat edaran nomor kpu. m kwk dan rapat penghitungan suara tempat pemungutan suara (vide bukti yang antara lain berisi tentang surat suara yang dianggap sah apabila: surat suara yang ditandatangani ketua kpps: color satu kali dalam satu kolom baik nomor atau foto atau namanya: color tembus atas foto, atas surat suara dianggap sah: color lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali atau beberapa kali tapi dalam satu kolom pasangan calon, surat suara tersebut dianggap sah. dan surat suara dianggap tidak sah apabila:: surat suara tidak ditanda: memberikan tanda tanda khusus (coretan, sobekan, dan lain lain) lembar surat suara, kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau sobekan bahwadan memohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan surat edaran dan hasil rapat tersebut. terhadap keterangan saksi pemohonpasangan calon nomor urut karena ada surat suara dianggap tidak sah karena dicoblos simetris telah ditindaklanjuti oleh memohon dengan mendasarkan surat edaran komisi pemilihan umum nomor kpu. m kwk dan hasil rapat tempat pemungutan suara yang telah disosialisasikan kepada tim kampanye pasangan calon, dan akhirnya membuat kesepakatan bersama bahwa kertas suara yang dianggap tidak sah tersebut dianggap sah karena tidak ada keberatan dari saksi saksi yang ada tps maupun laporan dari petugas pengawas lapangan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara pemohon hilang sebanyak suara dikarenakan surat suara yang memilih pemohon dianggap tidak sah oleh memohon karena dicoblos tembus, menurut memohonan lain lain) lembar surat suara, atau kertas yang dicoblos pada lubangnya hilang atau diambil atau dirobek. dalil memohon diperkuat oleh keterangan saksi amano ketua ppk kecamatan metro pusat), safari ketua ppk kecamatan metro utara), surano ketua ppk kecamatan metro barat), fitri radio ketua ppk kecamatan metro selatan), dan iskandar ketua ppk kecamatan metro timur) yang menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon yang berada tps (vide bukti sampai dengan bukti: bahwa dalil pemohon menyatakan pasangan calon nomor urut drs. abdul haris dan prof. zuri abdul muin, tidak memenuhi syarat berdasarkan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun karena pendaftarannya telah melewati batas akhir. atas dalil pemohon tersebut memohon membantah dengan menyataka. memohon dalam menetapkan pasangan calon nomor urut, nomor dpc hanura pilkada 201o, tanggal februari yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai hanura kota metro (vide bukti dan memohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi tertulis kepada dpp partai hanura sebagai partai pengusung pasangan calon nomor urut dengan surat nomor kpu. m perihal pengesahan nama pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro periode tanggal februari (vide bukti dan terhadap keputusan tersebut pemohon telah diberitahu oleh memohon (vide bukti yang tidak ada protes atau keberatan dari pemohon atas pemberitahuan tersebut. penetapan pasangan calon nomor urut juga disetujui oleh kpu provinsi lampung yang tidak berdampak kepada pemohon, karena pemohon juga telah ditetapkan oleh memohon menjadi peserta pemilukada. berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak terbukti danrsyad sanusi hartono ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. saiful anwar kelurahan metro, tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah, cc. kelurahan impure, tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah:. kelurahan hadimulyo timur, tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan hadimulyo baratutara kelurahan banjar sari tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan karang rejobarat kelurahan ganjar agung tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah, kelurahan ganjar asri tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah, cc. kelurahan mulyojattimur kelurahan wonorejo tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan yosodadi tps dan terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah, cc. keluar ahan tejosari tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan kejagung tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah, kelurahan iringmulyoselatan kelurahan sumbersari tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan rejomulyo tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan margorejo tps terdapat surat suara yang color tembus dinyatakan tidak sah: kelurahan margodad(dua ratus tujuh) surat suara. bahwa jumlah keseluruhan surat suara yang color tembus yang dinyatakan tidak sah kelurahan pada kecamatan mencapai sebanyak surat suara, dan apabila ditambahkan dengan surat suara yang color tembus yang berjumlah dibawah buah maka mencapai jumlah surat suara bahwa pelanggaran berupa tidak mengesahkan suara sah tersebut jelas melanggar dan menghilangkan hak hak konstitusional pemilih yang telah dengan sukarela menggunakan hak pilihnya, tetapi oleh memohon tidak dihormati, bahwa pelanggaran berlanjut pada penyelenggaraan pemilukada tingkat kecamatan pada saat pelaksanaan rekapitulasi ppk tanggal juli serentak (lima) kecamatan kota metro. seluruh saksi dari pasangan nomor urut pemohon) mengajukan keberatan dan menuntut dilakukan penghitungan ulang pada surat suara sah yang dinyatakan tidak sah agar menjadi dinyatakan sah, bahwa ppk tidak mengabulkan permintaan dan keberatan pemohon, padahal dalam peraturan kpu nomor tahun dinyatakan dengan jelas bahwa ppk berkewajiban langsung menindaklanjuti laporan saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada dan. bahwa pelanggaran yang terjadi lainnya adalah adanya beberapa tps yang diberikan surat suara cadangan melebihi batas maksimum yo, yakni pada tps hadimulyo barat, terdapat fakta bahwa jumlah pemilih dalam dpt sebanyak namun jumlah surat suara yang diterima pps (termasuk cadangan) sebanyak sehingga terdapat selisih kelebihan surat suara diluar jumlah pemilih dalam dpt sebanyak suara. juga yang terjadi pada tps karangrejo, jumlah pemilih dalam dpt adalah pemilih, namun jumlah surat suara yang diterima pps (termasuk cadangan) sebanyak sehingga terdapat kelebihan sebanyak surat suara. (data terlampir): bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan memohon secara terstruktur adalah tindakan yang melanggar surat edaran memohon nomor kpu. m kwk tanggal juni kepada ketua dan anggota kpps kota metro, pasangan calon drs. abdul haris dan prof. zuri abdul muin,.m.pd. (mengenai pelaksanaan tahapan pendaftaran yang seharusnya terjadwal pada tanggal februari sampai februari akan tetapi pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh memohon dari tanggal februari sampai dengan februari akan tetapi pada tanggal februari memohon masih menerima persyaratan dukungan partai pengusung atas nama drs, abdul, haris prof. zuri abdul muin pd, dan kemudian ditetapkan oleh memohon sebagai pasangan calon nomor urut sehingga pendaftaran calon walikota dan wakil walikota kota metro atas nama drs. abdul haris prof. zuri abdul muin pd. telah melewati batas akhir pendaftaran, bahwa memohon juga telah melanggar ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang mensyaratkan tidak diperbolehkannya partai politik untuk menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan, dimana partai hanura melalui dpc partai hanura kota metro telah memberikan dukungan kepada pemohon pada tanggal februari untuk menjadi calon pasangan walikota dan wakil walikota kota metro yang kemudian dpp hanura mencabut dukungan tersebut pada tanggal februari (di luar batas akhir pendaftaran): bahwa termphon tidak mentaati peraturan kpu nomor tahun khususnya mengenai masa verifikasi selama (tujuh) hari (jatuh pada tanggal februari akan tetapi memohon baru merealisasikannya pada tanggal maret yang secara lansung'tidak langsung telah menguntungkan calon pasangan nomor urut drs, abdul haris prof. zuri abdul muin pd) dan merugikan pemohon: bahwa pengajuan pasangan calon walikota dan wakil walikota atas warna urut drs, abdul haris prof. zuri abdul muin adalah tidak sah, karena diajukan oleh partai politik' gabungan partai politik, sebagaimana diatur dalambahwa komisi pemilihan umum provinsi lampung pada tanggal april telah menyurati memohon agar melakukan rapat pleno untuk merevisi penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan tanggal maret mana berdasarkan hasil supervisi kpu provinsi lampung dan saran dari kpu pusat penetapan memohon tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang undang nomor tahun juncto peraturan kpu nomor tahun (vide dan pelanggaran yang terstruktur terjadi kemudian pada tanggal juli saat dilaksanakan rekapitulasi kpu kota metro, hal mana panas pilkada kota metro menyampaikan kepada memohon tentang adanya (dua) surat dari pasangan nomor urut dan surat dari koalisi bersatu pemohon, bahwa bawaslu menyampaikan kepada memohon tentang adanya keberatan dari pasangan urut mengenai tidak dindingnya saksi pasangan nomor urut pada pleno penghitungan suara (empat) ppk, bahwa panwwaslu kemudian menyampaikan rekomendasi kepada memohon agar mengakomodasi penghitungan ulang terhadap surat suara sah yang dinyatakan tidak sah menjadi sah dengan surat bawaslu kota metro nomor panwaslukada km vii tertanggal juli bahwa bawaslu juga menyampaikan kepada memohon atas adanya keberatan dari saksi pemohon terkait banyaknya pelanggaran pelanggaran oleh memohon dari tingkat pps, ppk sampai dengan kota, yang tidak sesuai dengan peraturan kpu nomor dan tahun bahwa menanggapi penyampaian rekomendasi dari panwaslukada tersebut, memohon dalam pleno tersebut memutuskan agar ppk melakukan pencocokan form dengan form da1 (empat) kecamatan kota metro sampai dengan selesai, namun memohon tiba tiba merubah keputusannya dengan memerintahkan agar pencocokan form dengan form da1 (empat) kecamatan kota metro harus selesai jam. (bukti rekaman terlampir): bahwa pada tanggal juli dalam kegiatan lanjutan rekapitulasi kpu kota metro, tanpa menanyakan hasil pencocokan form dengan kepada para ppk, memohon langsung melanjutkan kegiatan rekapitulasi perolehan suara, termasuk tanpa mengindahkan (dua) surat dari panas pilkada kota metro dan (satu) surat dari koalisi bersatu dengan mengatakan semua permasalah dianggap selesai pada tingkat tps, bahwa pada saat permasalahan tersebut pemohon pertanyakan kepada memohon dan pemohon sarankan agar memohon mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku serta surat edaran yang dibuat memohon, memohon melalui anggota komisioner yang benama rahmat tetap bersikeras berpendapat, bahwa semua kebijaksanaan telah diselesaikan pada tingkat tps yang dibuat oleh kpps. berkas terlampir).tindakan tindakan pelanggaran tersebut semakin merugikan pemohon dengan dilakukannya proses penghitungan yang tidak sesuai peraturan yang dikeluarkan memohon, sedangkan surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah mendukung pemohon, sehingga perolehan suara pemohon menjadi berkurang sangat signifikan: bahwa saat ini kotak suara yang berisi surat surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah, serta surat surat suara yang tidak terpakai kesemuanya dikuasai oleh memohon, sehingga pemohon mengkhawatirkan apabila saat ini dilakukan penghitungan suara ulang atas surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut telah terlebih dahulu diubah oleh memohon, sehingga akan lebih obyektif dan demokratis apabila pelaksanaan pemungutan suara diulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut oleh karena tindakan tindakan yan melanggar konstitusi.: php.d4tdengan beragam kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada kota metkenapa tidak? karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka serta tidak memihak kepada pasangan calon incumbent, maka suara pemohon menjadi bertambah, dan dalam hal surat surat suara yang color tembus yang memilih pemohon dinyatakan sah dan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh calon incumbent, maka perolehan suara pemohon menjadi bertambah secara signifika,metryatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dan karenanya membatalkan keputusan memohon yang menetapkan pasangan calon tersebut memenangkan pemilukada, selanjutnya menetapkan memerintahkan memohon untuk menetap pemenang pemilukada berdasarkan rekapitulasi hasil pemilukada tanpa mengikutsertakan perolehan suara pasangan calon nomor urutmemerintahkan memohon melakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi pasangan nomor urut dibawah supervisi komisi pemilihan umum provinsi lampung dan panitia pengawas pemilukada provinsi lampu, karena diperoleh secara melawan hukum: mendiskualifikasi pasangan calon lukman hakim., sh. dan h.r. saleh chandrandiskualifikasi pasangan calon drs. abdul haris dan prof. zuri abdul muinmbatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan memoho, tertanggal juli kecuali mengenai perolehan suara pemohon, menyatakan pemohon djohan., s.e., m.m. dan hero siswanto., s.ip.)metro tahun atau, subsidi mengabulkan permohonan pemohon, karena diperoleh secara melawan hukum: mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut drs. abdul haris dan prof. zuri abdul muin dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota metro tahun menyatakan batal demi hukum (void initio)kota metro periode tahun tertanggal maret juncto berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kota metro nomor kpu. m kwjuncto suratmetro seluruh tps kota metrkeputusan komisi pemilihan umum kota metro nomor kep kpu.ahun tanggal julikpu kota metro.( model kwk). tertanggal juli buktimetro periode tahun tertanggal maret bukti p 4a surat kpu mengenai penetapan calon nomor kpu m b kepada masing masing pasangan calon walikota dan wakil walikota metro. bukti berita acara rapat plenobukti surat keputusan nomor ts tertanggal november tentang tim sukses tingkat kota pemenangan pilkada pasangan lukman hakim saleh chandra pahlawan. untuk membuktikan bahwa hj. endang sumpah bin sastro diario adalah tim sukses pasangan lukman hakim saleh chandra pahlawan. bukti catatan persidangan nomor daf. pid. pn.m. atas nama terdakwa hj. endang sumpah binti sastro diario, tanggal juni yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran luar jadwal kampanye. bukti surat nomor ksb km vi tanggal juni dari koalisi sembilan metro kepada ketua bawaslu kota metro tentang laporan dugaan pelanggaran kampanye money politik pemilukada yang lakukan oleh tim kampanye pasangan nomor urut bukti surat edaran komisi pemilihan umum kota metro nomor kpu. m kwk tanggal juni tentang adanya standar sahnya surat suara yang color tembus diatas fotoempat pemungutan suara xi, kelurahan impurekelurahan yosomulyo, kecamatan metro pusat, tanggal juni model kwk. surat suara tembus ps kelurahan hadimulyo timuryosomulyo, kecamatan metro pusat., tanggal juni model kwk. membuktikan surat suara tembus hadimulyo barat, kecamatan metro pusat.tanggal juni model kwk. membuktikan jumlah surat suara cadangan lebih dari yo, yang memungkinkan dialihkan kepada calon pasangan tertentu. hingga kini tidak jelas keberadaan surat suara cadangan tersebutviii, kelurahan karang rejo, kecamatan metro utara, tanggal juni model kwk. membuktikan jumlah surat suara cadangan lebih dari yang memungkinkan dialihkan kepada calon pasangan tertentutimur. tanggal juli tentang telah terjadi kesalahan dalam menentukan sah atau tidaknya surat suara yang mencoblos tembus belakang, yang telah merugikan pasangan nomor urutbarat. tanggal juli tentang jumlah suara tidak sah yang terlalu banyak, surat suara dalam amplop tidak disegel tps tps tps tpspusat. tanggal juli tentang surat suara yang mencoblos tembus nomor urut sebanyak tps kelurahan impure dinyatakan tidak sah. (berdasarkan surat edaran nomor kpu. m kwk nyatakan sah)utara. tanggal juli tentang surat suara yang mencoblos tembus nomor urut tps kelurahan purwosari dinyatakan tidak sah.(berdasarkan surat edaran nomor kpu. m kwk dinyatakan sah). bukti surat nomor ksb km vi tanggal juli tentang penyampaian keberatan dari koalisi sembilan bersatu kota metro yang ditujukan kepada ketua panitia pemilihan kecamatan metro pusat, metro barat, metro timur, metro utara, metro selatan, terhadap banyaknya kertas suara yang dianggap rusak tidak sah sebagian besar tps tempat pemungutan suara)penghitungan suara ppk metro pusat, ppk metro selatan, ppk metro barat, ppk metro utara, tim kampanye nomor urut tidak diundangrekomendasi. penghitungan ulang kertas suara yang dianggap rusak tidak sah kelurahan metro dan hadimulyo barat, kecamatmetro, provinsi lampung tahun dalam hal iniertanggal julota metro tanggal julimetro pusat. bukti surat nomor ksb km vii tanggal juli dari koalisi sembilan bersatu kota metro, ditujukan kepada ketua kpu kota metro. perihal mengajukan penghitungan ulang dan penundaan rekapitulasi perolehan suara karena adanya berkas amplop tidak disegel, surat suara sisa yang tidak terpakai tidak dihitung oleh kpps, ada kelebihan surat suara cadangan lebih dari atas nama hi. impian bustami.. atas nama hi. impian bustami. bukti surat panitia pengawas pemilihan umum kota metro nomor panwaslukada km vii tanggal juli tentang bawaslu kota metro telah meneruskan laporan tim pemenangan calon nomor urut nomor pemilukada km vii dan nomor pemilukada km vii tanggal juli sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu). polres kota metro untuk ditindak lanjuti karena sudah termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu sesuai dengan tahun bukti bukti rekaman vcd tentang kesaksian imelda, deni, munawar, money politik yang dilakukan oleh ketua rt. prasasti kelurahan metro, kecamatan metro pusat. bukti surat pernyataan tertanggal juni atas nama imelda, dari kelurahan metro, kecamatan metro pusat. menyatakan menerima uang dari bapak bej sigit ketua kelurahan metro kecamatan metro pusat)bukti rekaman vcd tentang acara rekapitulasi komisi pemilihan umum kota metro pada tanggal dan juli bukti bukti rekaman vcd tentang money politik yang terjadi rumah adri bawang lanang tim sukses nomor urut kelurahan iringmulyo, kecamatan metro timur. bukti surat dari rumah aspirasi masyarakat lukman saleh nomor vi t.sar tr kota tanggal juni yang ditanda tangani oleh lukman hakim calon walikota nomor urut dan yahya wilis ketua tim sukses nomor urut tentang pembekalan relawan pasangan kandidat hi. lukman hakim, sh. mm. drs. hi. saleh chandra m.m. yang dilaksanakan pada masa tenang (h dikumpulkan massa sebanyak orang sekretariat rahmat iringmulyo bawang lanang). bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama waluyoponso sarwonoikiranli anwarprasetyo, dari kelurahan sumbersari, bantulisterigungat s.ndrea saputra dari kelurahan impurerwin saputrajulianailik handayani, dari kelurahan karang fotokopi gambar wisata dakwah bkmk badan kontak majelis taklim) kota metro lampung masjid kubah mas tanggal januari,dari komisi pemilihan umum provinsi lampung nomor lpg iv tanggal april perihal revisi penetapan pasangan calon: bukti berita surat kabar harian tribun lampung hari kamis tanggal juli halaman dengan judul berita pilkada ulang bisa karena politik uang". bukti surat pernyataan dari endi pranoto selaku ketua dpc partai hanura kota metro tertanggal just bukti surat pernyataan dari sekertaris dpc hanura kota metro azeri tertanggal juli yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani rekomendasi atas nama calon drs. abdul haris dan prof. juri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro, bukti surat keputusan dewan pimpinan pusat hanura nomor skep dpphanura ! tanggal januar, bukti surat darpermohonan penegasan tentang keterangan resmi partai hanura. bukti surat dari kpu kota metro nomor kpu tertanggal april perihal keterangan resmi partai hanura. bukti surat dari dpp partai hanura nomor dpp hanura ! tertanggal februari perihal klarifikasi surat keputusan pengesahan dpp partai hanura terhadap calon walikota metro provinsi lampung periode yang ditujukan kepada kpud kota metro. bukti surat keputusan dpp hanura nomor skep b dpp hanura ii tanggal februarysaudara drs. abdul haris sebagai calon walikota dan prof. dr. url abdul muis, mpd, sebagai calon wakil walikota metro, sedangkan batas akhir pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro telah berakhir pada tanggal februari bukti surat keputusan dpp hanura nomor skep b dpp hanura ii tanggal februaridjohan, se, mm, sebagai calon wakil walikota metro provinsi lampungartai permohonan penegasan tentangmel perihal permohonan evaluasi kinerja kpu kota metro provinsi lampung yang ditujukan kepada kpu pusat. bukti keputusan kpu kota metro nomor kpu.lampiran keputusan kpu kota metro nomor kpu. mis dan prof. dr. juri a.m., yang diusung partai hanura dpc kota metro yang ditandatangani oleh baharuddin selaku ketua dpc partai hanura kota metro dan drs.us dan prof. dr. juri a.m., yang diusung partai hanura dpc kota metro yang ditandatangani oleh entri pranoto selaku ketua dpc partai hanura kota metro 'danrs. daddy irawan, dan drs. tri legowo, mm, yang diusung partai hanura dpc kota metro yang ditandatangani oleh sukarno, selaku ketua dpc partai hanura kota metro dan azeri, selaku sekrejohan, se,mm dan hero siswanto, s.ip, yang diusung partai hanura dpc kota metro yang ditandatangani oleh entri pranoto selaku kata dpc partai hanura kota metro dan meridiana selaku sekertaris dpc partai hanura kota metro. bukti surat kpu kota metro kpu. tanggal maret tentang hasil penelitan kelengkapan berkas bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro. bukti surat keputusan dpp partai hanura skep dpp hanura iv tanggal maret tentang penggantian sekretaris dpc partai hanura kota metro dari sdr. nazar, el, dan mengangkat sdr. drs. hendri nawawi sebagai sekertaris dpc partai hanura kota metro. bukti berita acara rapat pleno kpu kota metro kpu. m tanggal maret tentang rapat pleno penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota metro periode yang ditandatangani hanya (tiga) komisioner dari (lima) komisioner pada kpu kota metro. bukti keputusan pengadilan negeri metro pid. pnm tanggal april bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama nick dina pratama, dari kelurahan banjar hasan zein, dari kelurahan hadimulyo baratlatinop surat pernyataan tertanggal juli atas nama zaroainikota metro provinsi lampung nomor urut yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada walikota dan wakil walikota metro tahun sebagaimana surat memohon kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota metro nomor kpu. m kaki tentang penetapan pasangan calon tertanggal april berita acara rapat plant nomor kpu. m tertanggal maret yang berisi penetapan (tiga) pasangan calon walikota dan wakil walikota metro yang memenuhi syarat dalam pemilukada kota metrolukman saleh. bukti surat penyataan tertanggal juli atas nama muhammad arif dari kelurahan banjarsarii, dari kelurahan margorejo baratameyaniong (wahyu b),rgpada tanggai juniono, dari kelurahan purwosari, kecamatan metro utara. menyatakan menerima uang dari bapak lukman hakimi atas nama dwi difoupiahnur haryanarwon' atas nama misidrussalabasukerawat, dari kelurahan yosodadi, kecamatan metro timurjuliana, dari kelurahan mulyojattrumah dinas walikota. bukti surat penyataan tertanggal juli atas nama misparmlull atas nama supriyadimiyefull atas nama bani, dari kelurahanurani, dari kelurahan.sono, dari kelurahan yosomulyo, kecamatan metro pusat. menyatakan pada tanggal juni rumah bapak fahriohwahadiyanto, dari kelurahan yosomulyo, kecamatan metro pusat. menyatakan pada tanggal juni oleh faisal rumah bapak harsonoto santoso, dari kelurahan yosomulyo, kecamatan metro pusat. menyatakan pada tanggaisaputrasep fikalistyo,.uji setiawan, atas nama imelda nurterlaya0 surat pernyataan tertanggal full atas nama milik handayanisuryadi, dari kelurahan yosodad3 surat pernyataan tertanggal juli atas nama siti mutia, dari kelurahan tejosarlursingni atas nama suk' atas nama nurmariuw.yunior susanmuly23 surat pernyataan tertanggal juli atas nama misibah, dari kelurahan metro, kecamatan metro pusat. peserta kegiatan oleh ismiah syarif, danwi purnamaningsihiyleluntung prayitno, dari kelurahan sumbersari, kecamatan metro selatan. yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibagikan sembako dari bpk. ari dariiyatin, dari kelurahan ganjaragung, kecamatan metro baratni atas nama suwardiukiranri atas nama holiday supriyadoleh ibu betty lukman pada tanggal maretghitungan suara pemilukada kota metro ditetapkan memohon dalam keputusan kpupada hari rabu, tertanggal juli maka, perhitungan jangka waktu tiga hari kerja setelah penetapan, adalah hari kesatu kamis, hart kedua jumat, dan hari ketiga jatuh pada senin, juli karena hari sabtu dan minggu bukan merupakan hari kerja: bahwa, pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada senin, juli dengan demikian pendaftaran permohonanhinggawalikota dan wakil walikota kota metro, provinsi lampung dengan nomor urut yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan memohon pada tanggal juni yang ikuti oleh (tiga) pasangan calon yang lengkapnya sebagai berikut nomor urut lukman hakim, s.h., m.m. saleh chandra nomor urut drs. abdul haris prof. zuri abdul muin: nomor urut djohan., s.e., m.m. hero siswanto., s.ip. bahwa berdasarkan pelaksanaan pemilukada kota metro, memohon menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kota metro, sebagai berikut nomor urut lukman hakim., sh. saleh chandra memperoleh suara sebanyak suara: nomor urut drs. abdul haris prof. zuri abdul muin, memperoleh suara sebanyak suara: nomor urut djohan., se. hero siswanto., s.ip., memperoleh suara sebanyak suara. martinidari tim sukses lukman salehuminous singgihpada bulan february dari tim sukses lukman hakimain marpada tanggal maret dari ibu betty lukmanrka novita sarbrotsutomiyaaharuddinndangarstul dari pada tanggal februari dan kegiatan tersebut masuk dalam rangka untuk mendukung lukman hakim calon nomor urut bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama ngatiyembpk. ari dari pada tanggal februarynorma turutni atas nama titik yuliantoasmiyatuniti khodriyahtariatri setyaningsihndariyahkevin russiatm, dari kelurahan margorejo, kecamatan metro selatan menyatakan pada tanggal february rumah ibu amanpartye, dari kelurahan margodadi, kecamatan metro selatan menyatakanniti pasangan nomor urut lukman saleh. bukti surat penyataan tertanggal juli atas nama sari,.yem menyatakan pernrbin,halalri ynyataan tertanggal juli atas nama ruslaugiantososialisasi pkk kelurahan bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama titik yuliandalam pembinaan kaderyun, dari kelurahan hadimulyo baratbrahim, dari kelurahan impuretkegiatan oleh istmetro pusat, dalam kegiatan jambore kader pkk dan posyandu, ibu dan bpk walikota mengida wati, dari kelurahan margodadi, kecamatan metro selatan. kegiatan oleh 1st'alan kegiatan dasawisma ibu betty members sarung batik serta mengwi winaihangattik sustiarkhasanermmetro, yang ditetapkan memohon dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pada tanggal juli oleh karena pelaksanaan pemilukada yang diselenggarakan memohon dilakukan dengan berbagai pelanggaran yang mencederai demokrasi, sehingga merugikan dan mempengaruhi perolehan suara pemohon: bahwa keberatan pemohon disampaikan langsung baik tingkat kpps, ppk maupun pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota dengan mengisi pernyataan keberatan sebagaimana formulir model kwk ppk kecamatan metro timur a n saksi pemohon gesit sw, ppk kecamatan metro barat a n saksi pemohon srono, ppk kecamatan metro pusat a n saksi pemohon salim sitepu, ppk kecamatan metro utara a n saksi pemohon darmawan, serta pernyataan keberatan saksi tingkat pleno kpu kota tertanggal juli yang ditandatangani saksi pemohon an. salim sitepu: bahwa menurut pemohon, pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan dan terjadi sejak tahap pencalonan bakal calon walikota wakil walikota, tahap kampanye dan hari tenang, serta tahap penghitungan hasil pemilukada tingkat tps, tingkat ppk maupun kpu kota, sehingga secara keseluruhan, akibat dari pelanggaran tersebut merugikan perolehan suara pemohon yang hanya berselisih suara suara suara), dengan pasangan calon yang ditetapkan sebagai pemenang, bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon adalah sangat sistematis dan terstruktur, hal ini dapat pemohon buktikan dari sejak tahap pencalonan para bakal calon walikota dan wakil walikota pasangan calon, dimana memohon yang dengan sengaja dan atau tidak sengaja melakukan pelanggaran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada serta membiarkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh incumbent, yakni pasangan calon yang bernomor urut lukman hakim.,. sh. mm. saleh chandra yang pada akhirnya oleh memohon ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilukada kota metro tahusri nursing wahyulanjariahfebruary kecamatanprihatikurstri ope singgilestari, dangmpaotbah, dan((sanudarrtiyaratardya antasari, dari kelurahan iringmulyyyemlistyaningsihni suprapri atas nama kartisrurori ekawatiyanti, dadwinarsalomi melatihimpatikarnatikelly retinopatnursaelrtilyarustiatuji lestarasuknullaard)sisiatin, dari kelurahan garljartabel indaih dan diberi mangkok, tiket gambar lukman dan uang sebesar rp. , serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut lukman saleh,langgaran yang secara sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan pasangan calon walikota mengenai money politic, yakni dilakukan dengan cara cara menggunakan kekuasaan yang melekat pada diri pasangan calon incumbent nomor urut yakni melalui kekuasaan istri calon walikota pasangan nomor urut ibu betty lukman hakim, yang secara officio menjabat sebagai ketua tim penggerak pkk kota metro. bahwa dengan mengatasnamakan ketua tim penggerak pkk, istri calon walikota nomor urut menggunakan fasilitas pemerintah kota metro, berupa bus bus milik pemerintah kota yang templat nomor polisi berwarna merah (milik pemerintah daerah) dengan sopir dari pegawai pemerintah kota metro, untuk kepentingan suaminya selaku walikota incumbent petahana) memberikan fasilitas dan atau sesuatu barang uang kepada para pemilih, dalam bentuk penyediaan fasilitas transportasi dan biaya pemberangkatan serta akomodasi dan konsumsi para pemilih dari kota metro provinsi lampung menuju masjid kubah emas depok, jawa barat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir, dengan merekrut rombongan ibu ibu pkk dari kelima kecamatan se kota metro dan ibu ibu pengajian yang terorganisir melalui badan kontak majelis taklim seluruh kota metro. bahwa kegiatan yang dilakukan istri incumbent selaku pasangan calon nomor urut tersebut dijalankan secara bertahap. kegiatan diawali pada bulan januari sampai dengan bulan juni ibu betty lukman hakim (istri calon walikota terpilih dari pasangan nomor urut mengumpulkan para pemilih melalui masing masing koordinator pkk kecamatan seluruh kota metro, kemudian diberangkatkan masjid kubah mas secara gratis, tanpa dipungut biaya transportasi, biaya makan, biaya penyeberangan laut bakaheuni merak dan biaya biaya lainnya, namun setia masjid kubah mas, setelah para ibu yang mengikuti kegiatan tersebut selesai berkeliling lingkungan masjid tersebut, ibu betty lukman hakim mengajak makan siang rombongan lantai dua restoran padang sederhana dalam lingkungan masjid tersebut, kemudianalam kegiatan ulang tahun bpk. lukman hakim, ibu dan bpk walikota mengarahkan untuk memilih pasangan nomor urut can saleh:'. kegiatan pengajian diberi bantuan wales oleh pasanganguna operasional anggota oksidaitem, dari kelurahan purwosari, kecamatan metro utara. oleh ibu fatty lukman diberi seragam baju dan uang sebesar rp.ani bayu titoloismailtaslimria agustinaah jelita giyeudi sariarzuki, se., jabatan anggota ppk metro pusatkecamatan metro pusat (ppk). tanggal jun!noto, jabatan anggotartai putriyanlapisdumapencoblosan dua kali dengan identitas berbeda. bukti surat penyataan tertanggal juli atas nama sabar, jabatan ketua dadbidin ahmadyarsugipurwonyataan tertanggal juli atas nama sarwnurhidaychairul anwar, jabatan saksi tps. berita acara rekapitulasi has!'yitmartinerima uang.dik purnomsumbersarlakoni hmjoni haryantorejouulyojati kecamatan metro barat. tanggal jungntoromana44tmela septian, jabatan saksi tps. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan.foto bkmk wisata masjid kubah emas dian al mahir, depok, januar" bukti foto bkmk wisata masjid kubah emas dian al main, depok, maret bukti foto bkmk wisata masjid kubah emas dian al mahir, depok, mei bukti foto bkmk wisata masjid kubah emas dian al mahir, depok, j:uni bukti kliping koran tentang money politik. bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama,,kuliah, dari kelurahan purwosarindang tut) marten1, clanwi ratna wati, dari kelurahan purwosari, kecamatan menyampaikan permohonan doa restu dan dukungan seluruh rombongan atas pencalonan suaminya yang saat itu masih aktif menjabat walikota metro menjadi bakal calon walikota metro. bahwa selain menyampaikan misi ajarannya dalam wisata ibadah masjid kubah emas tersebut, istri calon incumbent tersebut juga menekankan agar ibu ibu tersebut mengajak keluarga dan sanak saudaranya untuk memilih suaminya pada pilkada kota metro periode bahwa pelanggaran pelanggaran oleh ketua tim penggerak pkk yang menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah tersebut dilakukan secara perencanaan rapi dii seluruh kecamatan, dengan rangkaian sebagai berikut kecamatan metro selatananuari menyediakan dua bus milik pemda kota metro templat nomor danbarmaret menyediakan dua bus milik pemda kota metro templat nomor dan fzewiki dyah winailis susilowna fitri yanseptianataan tertanggal juli atas nama sumarypurwosari, kecamatan metro utara. menyatakan menghadiri undangan pembina dan pada bulan maret rumah aula kecamatan metro utara. diberi muryannah, dari kelurahan purwodadri wiyatsih, dari kelurahan banjarsari, kecamatan metro barat. menyatakan menghadiri undangan pembinaan dan pada tanggal maret kelurahan ganjar agung metro baratc.m wasitaningsih, dari kelurahan pulosari, kecamatan metro barat. menyatakan dalam rapat pkk pada bulan maret pulosari kecamatan metro barat. ibu betty lukman menekan kan dan mengajak warga pulosarimenyatakan menghadiri undangan pembinaan, kader pkk pada bulan februari metro selatan. dibagikan sarungetty ernawaty, dari kelurahan ganjar asri, kecamatan metro barat. menyatakan ibu betty lukman menyuruh dan menekanly bulan, dari kelurahan banjarsari, kecamatan metro barat. menyatakan menghadiri undangan pembinaan kader poskesdes rumah dinas walikota metro ibu bettysanti utomo, dari kelurahan rejomulyo, kecamatan metro selatan. menyatakan menghadiri temu kader dasawisma balai desa rejomulyo kecamatan metro selatan. diberi baju batikekawatbulan maret rumah pribadi wonorejo dalam rangka penyerahan bantuan koperasi himpaudi kecamatan metro utara sebesar rp. serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut lukman saleh bukti surat kenyataan tertanggal juli atas nama sitembrina, dari kelurahan margodadi, kecamatan metro selatan. menyatakan menghadiri undangan bpk. lukman hakim pada maret rumah jl. arwana wonorejo metro timur. diberi ryuningsih, dan kelurahan ganjar sri, kecamatan metro barndang sri lestari, dari kelurahan yosomulyoprilia sari, dari kelurahan hadimulyo timurrtwardfebruari paud aisyah. peserta dibagikan uang sebesar rp. dan ibu pramono (nowo memberi pengarahan untuk memilih pasangan nomor urut lup(man saleh. bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama eni sri mulyani, dari kelurahan! mulyojati, kecamatan metro barat. menyatakan menghadiri undangan rekor himpaudi pada februari paud aisyah metro pusat. bpk lukman akan memberi dana rp. untuk koperasi dan memberi doorprise sebesar rp. s.dntar eko saputra, dari kelurahan hadimulyo timur, kecamatan metro pusat. menyatakan pada juni me1diterima uang sebesar rp. dari heru difoto tim sukses lukman saleh) serta diarahkan untuk memilih pasangan nome' urut lukman saleh. bukti surat pernyataan tertanggal juli atas nama mariasudahkarantarharto, dari kelurahan hadimulyo timur, kecamatan metro pusat. menyatakan menerima uang dari antar tim sukses lukman saleh)lam, dari kelurahan yosodadi, kecamatan metro timur. menyatakan pada juni menerima uang sebesar rp. dari bpk saleh candra rumah pribadinyaman maksud, dari kelurahan pulosari, kecamatan metro barat. menyatakan pada rumah pribadi bpk. minudhuribdul rahimrebo, dari kelurahan margodadi, kecamatan metro selatan. menyatakan menerima sembako minyak goreng, mie dan beras) dari bpk.nadiem,. dari kelurahan purposemuatan tertanggal juli atas nama ida watt, dari kelurahan margonda li, kecamatan metro selatan. menyatakan menghadiri undangan jambore bumi perkemahan sumbersari bantul metro selatan. bapak lukman menjanjikan kepada peserta jambore akan membebaskan bulan angsuran motor bagi yang mengajukan kredit motor hondarahayujuni menerima uang sebesar rp. dari faisal dan udin rumah bapak harsono tim sukses lukman saleh) serta diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut lukman saleh. bukti surat pengawas pemilu kota metro nomor panwaslukada km vi1 tanggal juli tentang rekomendasi pelanggaran masa tenang yang dilakukan tim kampanye calon nomor urut lukman saleh) selaintanggal agustus yang menerangkan sebagai berikut: juliana: bahwa saksi tinggal kelurahan mulyojati, kecamatan metro barat: bahwa pada tanggal maret saksi mengikuti wisata rohani dengan pkk kecamatan metro barat sebanyak orang: bahwa saksi pergi menggunakan mobil dinas kota metro:saksi diberikan bingkisan yang berisi buah handuk kecil dari bapak lukman hakim: bahwa tujuan wisata rohani adalah mesjid hadapi, ciawi bogor, dengan acara dzikir akbar, dan mesjid kubah emas, depok: bahwa setelah acara selesai mesjid kubah emas, rombongan diajak makan siang bersama, kemudian tempat makan, isteri dari bapak lukman hakim, ibu betty hakim, menghimbau rombongan untuk memilih bapak lukman hakim sebagai walikota metro: sukawati bahwa pada tanggal maret saksi dan majlis ta'lim ikhlas, kecamatan metro pusat, diajak pergi wisata rohani stasiun televisi swasta tpi dengan acara bengkel hati, mesjid istiqlal dan mesjid kubah emas, depok, bahwa yang mengikuti acara tersebut sebanyak orang,bapak chandra memberikan uang sebanyak juta rupiah kepada saksi, kemudian uang tersebut diserahkan kepada bendahara majlis ta'lim, ibu erna, bahwa setelah lima hari acara wisata rohani selesai, ketua rombongan, ibu lela melaporkan kegiatan wisata rohani tersebut kepada bapak lukman: bahwa ibu lela diberikan uang sebanyak dua juta rupiah oleh bapak lukman untuk uang kas majlis ta'lim ikhlas yang diserahkan bendahara, suryadi: bahwa pada tanggal mei saksi dan rombongan dari kecamatan metro timur mengikuti wisata rohani mesjid kubah emas dan mesjid istiqlal: bahwa perjalanan dilepas oleh bapak lukman hakim,ibu betty lukman hakim memberikan uang sebanyak satu juta rupiah yang diserahkan ketua rombongan: bahwa saksi diberi handuk, bahwa setelah dari mesjid kubah emas, rombongan diajak mesjid istiqlal: bahwa mesjid istiqlal, rombongan wisata rohani diminta tim sukses bapak lukman, endang sumaninah, untuk memilih bapak lukman: milik handayani: bahwa pada akhir bulan mei saksi beserta rombongan dari kecamatan metro utara pergi wisata rohani mesjid kubah emas depok, bahwa ibu net lukman hakim mengatakan, acara wisata rohani merupakan program pkk, bahwa saksi dan rombongan diminta ibu betty hakim untuk memilih bapak lukman menjadi walikota metro periode berikutnya, terlayani bahwa pada tanggal januari sampai dengan januari saksi dutaramei menyediakan dua bus milik pemda kota metro templat nomor dan,nomor nan hakim serta agar mendukungnya dalam pencalonan walikota metro untuk periode kecamatan metro timuruni menyediakan dua bus milik pemda kota metro templat nomor darkmbongan sebanyak orang dari kecamatan metro selatan pergi wisata rohani stasiun televisi swasta ipi dengan acara bengkel hati, dan mesjid kubah emas, depok, bahwa keberangkatan dari rumah dinas bapak lukman, bahwa kepergian dilepas oleh bapak lukman dan ibu betty lukman: bahwa saksi diberi handuk, bahwa tim sukses bapak lukman merayu saksi dan rombongan untuk memilih bapak lukman, bahwa setelah sholat zuhur, tempat makan siang ibu betty lukman meminta rombongan untuk memilih bapak lukman hakim, nico dian pratama: bahwa ada pembagian uang rumah tim pasangan nomor urut adri lanang, bahwa pada tanggal juni jam saksi menerima undangan untuk datang rumah adri lanang untuk diminta menjadi saksi baling tps bahwa saksi diberi uang rp. (seratus ribu rupiah), dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut ratio bahwa saksi mendapat sms untuk datang rumah adri bawang lanang: bahwa saksi disumpah untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa cara dibubarkan oleh kepolisian dan saksi belum sempat diberi uang, bahwa keesokan harinya saksi diberi uang, yanto bahwa kesaksian saksi sama dengan kesaksian saksi ratio: bahwa saksi tidak disumpah: bahwa setelah pemilihan saksi diberi uang oleh seseorang yang bernama idi roberts srono: bahwa pada tanggal juni jam tim sukses bapak lukman, mondo, mengajak saksi rumah bapak lukman: bahwa bapak lukman memberikan sambutan dan pengarahan yang intinya mengajak warga yang berkumpul rumah bapak lukman untuk memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa ketika mau pulang, saksi diberi uang sebanyak rp. , : rahmat haryadi: bahwa tim sukses pasangan calon nomor urut datang rumah saksi yang berada yosomulyo, kecamatan metro pusat, untuk mencari saksi luar, bahwa saksi diberikan pengarahan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan diberi amplop yang berisi uang sebanyak rp. imelda: bahwa pada tanggal juni jam bapak ketua rt, yang juga sebagai ketua kpps, bej sigit datang rumah saksi untuk memberikan sejumlah uang yang diperuntukan untuk warga: bahwa bej sigit datang kembali rumah saksi, dan memberikan uang sebanyak rp. bahwa pada tanggal juni saksi melapor kepada posko tim djohan: bahwa saksi dipanggil panas kota untuk dimintai keterangan, bahwa setelah pemanggilan tersebut bapak bej sudah tidak berada rumahnya lagi, bahwa isteri bej mengatakan, bahwa bej disuruh pergi oleh polisi, dan setelah pelantikan baru kembali lagi: siti nulla: bahwa pada tanggal april saksi beserta warga diajak pergi rekreasi pulau pasir dengan menggunakan bis sebanyak bis: bahwa kepergian dilepas oleh bapak lukman, bahwa saksi dan rombongan mendapatkan pengarahan dari ibu betty lukman hakim untuk memilih bapak lukman: elly bulan: bahwa pada tanggal mei saksi diundang oleh ibu net lukman hakim dalam acara kader poskesdes dan poskesdes kebidanan sebanyak orang: bahwa bapak lukman dalam sambutannya menghimbau kepada yang hadir, agar orang orang yang berobat diminta untuk memilih bapak lukman: bahwa saksi dijanjikan akan diberikan insentif sebesar rp. perbulan dan akan difabel pembayarannya selama bulan: karena tertarik saksi memilih bapak lukman, sri ekawati: bahwa saksi adalah anggota himpaudi, kecamatan metro utara, bahwa saksi diundang oleh bapak lukman, bahwa bapak lukman menyerahkan uang sebesar juta rupiah dengan imbauan untuk mendukung bapak lukman bahwa himpaudi wajib memilih dan memenangkan bapak lukman, suriah: bahwa saksi adalah anggota himpaudi, kecamatan metro pusat, bahwa pada tanggal juni pengurus himpaudi kota dan kecamatan diundang untuk datang rumah bapak lukman: bahwa acara diisi dengan ceramah agama, yan diakhiri dengan imbauan untuk memilih bapak lukman, bahwa ibu goswami, kepala dinas pendidikan kota metro, menyuruh untuk memilih pasangan calon nomor urut holiday supriyadi: bahwa saksi diundang pengajian rumah bapak fuchsia, bahwa rumah bapak fuchsia saksi menerima sembako, dari tim sukses bapak lukman, eni barrow, bahwa ibu lukman menghimbau untuk memilih bapak lukman, karena kalau tidak memilih katanya urusannya akherat, bahwa pada tanggal juni saksi diberi sarung dari turing, tim sukses nomor urut endi pranoto: bahwa saksi adalah ketua dpc partai hanura kota metro, bahwa saksi menerangkan masalah tanda tangan dan rekomendasi dari partai dpc hanura kota metro calon walikota yang hanya merekomendasikan dan menandatangani calon, yaitu pasangan calon nomor urut bahwa sampai waktu yang telah ditentukan dan jatuh tempo, saksi hanya rekomendasi pasangan calon nomor urut dan sudah mendapat persetujuan. dan dapat surat keputusan dari dpp bahwa saksi tidak mengetahui ada lagi susulan dari pasangan calon nomor urut yang mendapat rekomendasi dari dpp: bahwa saksi sebagai ketua dpc kota metro tidak merasa merekomendasikan dan tidak pernah memutuskan pleno untuk pasangan calon nomor urut bahwa saksi melihat kpu bahwa pasangan calon urut bisa ikut pencalonan, bahwa dalam undang undang, kalau tidak ada rekomendasi dari dpc bisa dinyatakan termasuk berkas tidak lengkap, bahwa saksi tidak tahu mengenai kesimpulan dari kpu, mengapa bisa menetapkan pasangan calon nomor urut ikut berkompetisi dalam pilkada kota metro, bahwa partai hanura juga mendapat dukungan dari partai ppp, ppen, partai pangan, dan pkb: bahwa kalau tidak ada dukungan dari hanura, pasangan calon nomor urut tidak bisa berkompetisi karena ketentuan kpu harus ada dukungan 15x, sedangkan pasangan calon nomor urut hanya mendapat sekian persen, agus gunawan: bahwa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kpu kota metro, bahwa rekapitulasi penghitungan suara kpu kota metro dilaksanakan pada tanggal juli bahwa saksi pasangan calon hadir semua, bahwa saksi tidak menandatangani berita acara, bahwa saksi mengisi form keberatan karena tidak diundang kecamatan, hanya undang kecamatan yaitu kecamatan metro timur, bahwa tanggapan kpu hanya menghitung keseluruhannya saja: musisi: bahwa pada tanggal april saksi bersama warga ganjar asri diajak wisata pulau pasir dengan menggunakan bis plus mobil pribadi, oleh tim sukses lukman, tri eni: bahwa pulau pasir saksi dan warga dikumpulkan untuk mendengar pengarahan dari ibu betty endang sumpah: bahwa saksi diarahkan untuk memilih lukman hakim: bahwa saksi mendapat hadiah doorprize berupa gelas yang yang ada gambar lukman: wasitaningsih: bahwa pada tanggal januari kelurahan tempat tinggal saksi mengikuti lomba kesehatan tingkat provinsi: bahwa kelurahan saksi memenangkan lomba tersebut, dan selanjutnya mengikuti lomba tingkat nasional, bahwa selama persiapan lomba, ibu betty memimpin dengan memberikan pembinaan: bahwa ibu betty berjanji, jika menang kembali akan diajak pergi luar kota metro, dan saksi dan warga diminta untuk memilih pak lukman, suwardi: bahwa pada tanggal februari saksi mendapat undangan pembinaan kader pkk dan posyandu, bahwa yang hadir kurang lebih sebanyak oran: bahwa acara dibuka oleh sekretaris pkk kelurahan margodadi dilanjutkan oleh camat metro selatan, bahwa kemudian datang ibu betty saleh chandra, bahwa ibu betty meminta kader hadir untuk mendukung lukman, bahwa setelah acara selesai, ada pembagian sarung dari tim sukses lukman, loss, dwi ria fitria: bahwa saksi mengetahui lsm lipid didanai lukman dari sugianto, saat outbound: bahwa lsm lipid dibentuk untuk memenangkan lukman, bahwa pada tanggal juni ada acara pembekalan saksi gudang rumah bawang lanang: bahwa ada orang dalam gudang dalam acara pembekalan saksi tersebut: bahwa dalam acara tersebut, pak lukman meminta dukungan kepada yang hadir untuk memilih: bahwa saksi disumpah dengan kalimat syahadat, bahwa acara dibubarkan oleh polisi: bahwa dua minggu setelah acara rumah bawang lanang, saksi menerima uang sebanyak rp. dari sugianto, herman: bahwa pada tanggal juni jam saksi diminta hadir oleh tim sukses lukman untuk datang rumah lukman: bahwa rumah lukman, lukman memperkenalkan diri sebagai calon walikota periode bahwa saksi diberi uang sebanyak ribu rupiah, bahwa pada tanggal juni saksi diundang lagi oleh tim sukses lukman, ibu singgih, kediaman lukman: bahwa saksi disumpah untuk setia dan memilih lukman, bahwa ketika berada rumah, saksi didatangi ibu singgih untuk member uang sebanyak rp. dan diminta untuk memilih lukman, dalam: bahwa pada tanggal juni menerima uang sebanyak rp. dari saleh chandra kediaman saleh chandra dan diminta untuk milih dirinya, bahwa tps saksi, lukman kalah: antar eko saputra: bahwa pada tanggal juni saksi diajak jateng rumah pak harsono ketua dprd metro), bahwa sesampai rumah pak harsono, saksi disuruh rumah bawang lanang, bahwa saksi melihat jateng diberi amplop, setelah daftar pemilih diterima dari lukman: bahwa pulangnya saksi diberi uang sebanyak juta rupiah: bahwa saksi membagikan uang tersebut kepada masyarakat dan menyarankan untuk milih lukman: suharto: bahwa pada tanggal juni saksi didatangi antar dan diberi uang sebanyak ribu rupiah dan diminta untuk memilih lukman, bahwa uang tersebut dibagi bagikan kepada saudara saudara saksi, sukarno: bahwa pada tanggal juni saksi didatangi oleh antar dan diberi uang sebanyak rp. untuk dibagikan warga dan diminta untuk memilih pasangan calon nomor urut lukman), indra kusuma: bahwa pada tanggal juni jam saksi diundang oleh riding (teman saksi) untuk datang kediaman bawang lanang, bahwa rumah bawang lanang diberi pengarahan dan disumpah: bahwa acara dibubarkan oleh polisi, bahwa saksi menerima uang sebanyak ribu, dan yang ribu dipotong oleh riding: samsul rizal: bahwa pada tanggal juni saksi mendengar anaknya indra kusuma) diundang rumah bawang lanang: bahwa pada jam riding datang rumah saksi dan membagikan uang untuk milih lukman: prihatin hs: bahwa pada tanggal mei ada pertemuan rutin (pengajian) rumah ibu ida dihadiri oleh saleh chandra calon wakil walikota metro bersama tim suksesnya, bahwa endang sumpah mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa setelah acara selesai ada pembagian sarung, supriyadi: bahwa pada tanggal juni saksi bersama teman teman saksi sebanyak orang diajak rumah saleh chandra, bahwa tujuan rumah saleh chandra tidak jadi, dan dialihkan rumah bapak hadir basis: bahwa pada saat pulang, tim sukses lukman member uang sebanyak ribu, dan diminta untuk memilih lukman: sukai: bahwa pada awal bulan april dibentuk fkp3a forum komunikasi perkumpulan petani pengguna air) yang diketuai oleh silikon, bahwa saksi diberi uang sebanyak ribu rupiah, sepatu dan baju batik, yang menurut ketua fkp3a dari lukman, bahwa pada saat pengukuhan saksi diberi uang ribu oleh panitia, bahwa dalam sambutan pengukuhan, lukman meminta dukungan dalam pilkada mendatang, anggi sufistik: bahwa pada tanggal juni saksi didatangi sugandi, dan disuruh tanda tangan daftar nama, dan dijanjikan akan diberi uang pada tanggal juni sebanyak ribu, asal saksi memilih pasangan calon nomor urut heroin saputra: bahwa pada tanggal juni diberi undangan oleh tim sukses lukman untuk datang rumah bawang lawang: bahwa setelah pencoblosan saksi menerima uang, bahwa keterangan rumah bawang lanang sama dengan saksi anggi, untung prayitno: bahwa pada tanggal februari saksi mendapat undangan dari ari dari, bahwa rumah ari dari, saksi mendapat sembako dari ibu seneng dan diminta untuk milih lukman: pranoto: bahwa saksi adalah anggota kpps tps kelurahan iring mulyo, kecamatan metro timur, bahwa ada sebanyak surat suara yang tidak dianggap sah karena dicoblos tembus: bahwa dpt sebanyak bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak bahwa suara sah sebanyak suara bahwa suara tidak sah sebanyak suara, bahwa ada protes dari saksi pasangan calon nomor urut dan tapi ketua kpps menyatakan tidak sah, bahwa ada kesepakatan bersama, bahwa kertas yang dicoblos tembus tersebut tidak sah, saksi tidak pernah mengikuti bintik, ahmad haryono: bahwa saksi adalah sekretaris tim pemenangan johan, bahwa kpu tidak konsisten dalam tahapan pilkada, bahwa jadwal disepakati lebih awal dilakukan: bahwa kpu tidak konsisten terhadap partai pengusung calon:, namun bila kita dalam permohonan pemohon pada intinya hanya mempersoalkan dugaan dugaan pelanggaran kampanye, penggunaan fasilitas negara, money politik, keberpihakan memohon, color tembus, dan suara yang tidak sah, namun tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut pemohon sehingg bahwa pemohon mempersoalkan pelanggaran kampanye, dan pelanggaran saat pemilukada, sedangkan bila merujuk pada peraturan pemerintah nomor tahun dalam penyelenggaraan atau proses pemilukada, pasangan calon dan atau tim kampanye yang mengalami, melihat, dan atau menyaksikan pelanggaran, terlebih dahulu melaporkan panwaslukada, sebagai pihakapuan, se., ak., mm. alamat jalan mandala utara nomor rt rw kelurahan timang, kecamatan grogol petamburan, kota jakarta pusat: nama kuwantono alamat jalan desa tirta makmur rt rw kecamatan air lanjut, kabupaten mukomuko, provinsi bengkulutaufik bahari, sh., hum., llm., nur annisa rizki, sh., dan fahri pertama, sh., para advokat pada taufik bahari associates law office, beralamat kantor gedung griya ros lantai jalanbahwa kegiatan tersebut mempergunakan sarana dan fasilitas puskesmas milik pemerintah dan dengan mengerahkan pegawai negeri sipil pns) sebagai pelaksana kegiatan tersebut, serta dihadiri oleh ratusan warga kecamatan. bahwa dalam kegiatan tersebut, warga menerima paket bingkisan bantuan yang berisi selimut yang merupakan salah barang bantuan korban gempa, obat obatan, makanan ringan dalam kotak, dan media kampanye berupa lembaran sticker bergambar pasangan calon nomor urut (lima) serta amplop berisi ubahwa pada hari jumat tanggal juli atau sehari sebelum pemungutan suara, tim sukses pasangan nomor urut beserta para pendukungnya menyebarkan brosur pembagian kompor gas dan tabung 3kg gratis dari gubernur bengkulu yang juga peserta pemulihan provinsi bengkulu, berbagai tempat kabupaten muko muko. bahwa kepada warga dikatakan, apabila memilih pasangan nomor urut akan mendapatkan kompor gas dan tabung gas gratis. untuk itu, warga yang menerima brosur tersebut diminta untuk mencatatkan namanya dan nomor urut pembagian brosur balik brosur tersebut. bahwa para warga yang menerima brosur tersebut mengakui pemberi brosur adalah tim sukses pasangan calon nomor urut atau aparat desa setempat. bahwa dari sekian banyak desa seluruh kabupaten muko muko, terdapat beberapa desa yang tercatat warganya mengakui mendapatkan penyebaran brosur tersebut antara lain, dan dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) beserta timnya, diantaranya sebagai berikut: bukti bahwa warga masing masing kecamatan mengakuilleberapa yang tercatat adalah (a) desa pondok kopi, kecamatan teras terancam, tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) yang bernama abadib) desa lubuk mukti sp kecamatan penarik, tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) dengan memanfaatkan ketua setempatc) desa pondok tengah, kecamatan koto, warga mengakui yang membagikan brosur pembagian kompor dan tabung gas gratis adalah tim sukses pasangan calon nomor urut (lima)bahwa selain pelanggaran pelanggaran atas, ditemukan juga warga yang menerima undangan memilih dan kartu pemilih lebih dari satu dan dimanfaatkan oleh warga tersebut untuk memilih lebih dari satu kali. bahwa terdapat beberapa temuan kejadian yang juga telah dilaporkan, antara lain yang terjadi desa air dikit, kec. air dikit dan desa suka pindah, kec. lubuk pinang. bahwa desa air dikit, kec. air dikit, ditemukan (dua) orang, yaitu bernama putri dan irwandi, yang memiliki undangan memilih sebanyak (dua) buah dan memilih sebanyak (dua) kali (dua) tps yang berbeda, yaitu tps dan tps bahwa ketika diperiksa dpt tps dan tps memang benar bahwa nama mereka8a). bahwa mereka tertangkap tangan setelah memilih yang kedua kali, yaitu pada saat akan mencelupkan jari tinta. dan hal ini telah dilaporkan kepada bawaslu kada kabupaten mukomuko dan telah diteruskan kapolres mukomuko melalui surat bawaslu kada kabupaten mukomuko nomor bawaslu kada mm vii tertanggal juli bukti 8b). bahwa desa suka pindah, kec. lubuk pinang, ditemukan warga, yaitu edison, yang memiliki undangan memilih sebanyak dua buah dan memilih sebanyak dua kali tps yang berbeda, yaitu tps dan tps ii. bahwa bahwa ketika diperiksa dpt tps dan tps ii, memang benar nama edisonbukti bahwa peristiwa serupa sangat mungkin terjadi desa desa lainnya, karena pemohon menemukan data banyaknya nama pemilih ganda dan kartu pemilih ganda yang tercatat beberapa kali beberapa tps yang berbeda dalam dpt bukti bahwa selain karena memang mendapat undangan memilih lebih dari satu, ada juga kejadian pemilih yang diberi (dua) kartu pemilih, sehingga pemilih tersebut memilih sebanyak (dua) kali. bahwa warga bernama, ali saputra, mendapat (dua) lembar kartu pemilih tps desa lubuk pinang, kecamatan lubuk pinang, dan hendak dicoblos kedua duanya. dan hal ini telah dilaporkan kepada bawaslu kada kab. mukomuko yang diteruskan kepada kpu kabbahwa dengan adanya pemilih yang mendapat undangan memilih lebih dari satu, serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, secara jelas dan nyata hal tersebut telah melanggar asas asas pemilukada, yaitu asas jujur dan adil jur dil). bahwa dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hal tersebut berakibat kepada menggelembungnya suara salah satu pasangan calon. pasangan calon nomor urut lima) tidak memenuhi syarat administratif pemilukada bahwa berdasarkan butir undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia, anggota tniapabila diteliti berkas persyaratannya, ketika batas waktu pendaftaran telah selesai, sdr. chairul huda, calon wakil bupati pasangan calon nomor urut (lima) tidak memenuhi syarat tersebut. bahwa benar sdr. chairul huda telah mengajukan permohonan mundur dari dinas tni. kemudian permohonan tersebut telah dipenuhi melalui salinan keputusan kepala staf angkatan darat nomor kep iv tertanggal april namun pada bagian memutuskan dinyatakan sebagai berikut memutuskan menetapkan sambil menunggu keputusan definitif dari yang berwenang kepada para pama angkatan darat yang nama, pangkat, korps dan nrp seperti tersebut nomor urut s.d pada lampiran keputusan ini masing masinglajur dengan hak sesuai lajur sementara itu jika dilihat lampiran salinan keputusan kepala staf angkatan darat nomor kep iv tertanggal april pada lajur yang memuat tanggal diberhentikan dengan hormat tmt, untuk kapten inf. chairul huda tertera tanggal bukti bahwa dalam melakukan verifikasi, memohon tidak cermat dan ceroboh. dengan merujuk lajur pada lampiran salinan kasad tersebut, seharusnya sdr. chairul huda baru resmi berhenti pada tanggal april sementara, pada batas akhir pendaftaran yakni tanggal april sdr. chairul huda masih aktif sebagai anggota tni. meskipun memohon telah melakukan verifikasi sebagaimana tertuang dalam berita acara iv tentang verifikasi faktual surat keputusan, tertanggal april namun seharusnya memohon lebih teliti bahwa tersebut menyebutkan sdr. chairul huda baru berhenti setelah tanggal april bahwa berdasarkan lampiran keputusan kpu kab. mukomukokomuko tahun pendaftaran pasangan calon dilakukan pada tanggal april hingga april artinya, apabila syarat syarat pendaftaran baru dipenuhi atau berlaku setelah batas akhir pendaftaran, maka calon tersebut tidak memenuhi syarat bukti bahwa oleh karena peserta pemilukada adalah pasangan calon, apabila terdapat salah satu dari calonbahwaegaskan bahwa peserta pemilukada adalah pasangan calon baik diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik maupun perseorangan secara berpasangan sebagai satu kesatuan. dengan demikian apabila terdapat pasangan calon yang salah satu calonnya tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki hak dipilih, maka selayaknya pasangan calon tersebut didiskualifikasi. bahwa akibat dari ketidakcermatan memohon, salah satu pasangan calon yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan ketika melakukan pendaftaran menjadi lolos. tindakan ini tentunya turut mencederai pelaksanaan pemilukada dan berakibat pada pelanggaran asas kejujuran (fairness). bahwa ketentuanpud sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. bahwa memohon dalamidak menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilukada kabupaten mukomuko. bahwa surat keputusan guo sama sekali tidak memuat hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. surat keputusan guo hanya menetapkan saudara, tanpa jumlah perolehan suara, peringkat dan perolehan suara pasangan lainnya bukti berikut isi keputusannya: memutuskan menetapkan pertama saudara drs.edua keputusan inhwa dengan hanya menetapkan pasangan calon terpilih, sementara tidak ada satupun keputusan yang menetapkan hasil penghitungan suara menyebabkan tidak adanya penetapan terhadap jumlah perolehan suara hasil pemilukada. sehingga, menjadi pertanyaan hukum atas legalitas surat keputusan yang dibuat memohon tersebut. jika memohon hanya menetapkan pasangan calon terpilih dan tidak pernah menetapkan hasil penghitungan suara dalam surat keputusan, maka surat keputusan kpu nomor tahun tidak sah dan layak untuk dibatalkan. kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran serius berupa penghalang halangan warga untuk dapat menggunakan hak pilihnya, adanya praktek politik uang yang langsung dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) dan pejabat pemerintahan yang dikerahkan pasangan calon nomor urut (lima) serta melakukan serangan fajar , adanya penggunaan kekuasaan oleh pasangan calon nomor urut (lima), adanya manipulasi dpt baik berupa nama ganda maupun perbedaan versi dpt resmi dengan yang dipergunakan tps, adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali. bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut atas bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang dapat mempengaruhi perolehan suara. akibatnya, pasangan calon yang terlibat dalam pelanggaran pelanggaran tersebut layak untuk didiskualifikasi. bahwa terdapat pula pelanggaran administratif yang substansial yang dilakukan memohon berupa kesalahan fatal pada surat keputusan yang dikeluarkan memohon yang tidak menetapkan hasil perolehan suara seluruh pasangan calon dalam sebuah surat keputusan dan ketidakcermatan memohon dalam menerima berkas pendaftaran sehingga menerima pasangan calon yang salah satu calonnya tidak memiliki hak dipilih. bahwa kesalahan memohon tersebut juga dapat mengakibatkan tidak sahnya surat keputusan dan tidak sahnya salah satu pasangan calon. il. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon mengajukan petit sebagai berikut primaireyatakan mendiskualifikasi pasangan nomor urut (lima) yaitu drs. ikhwan yunus, a.k., m.m. dan chairul huda, s.h.: menetapkan hasil suara yang benar sebagai berikut: para sapuan, s.e., a.k., m.m. dan kuwantono nomor urut supardi, pd. dan syamsul rustam, s.t. nomor urut antoni sitorus, s.e., m.m. dan ir. jatmiko, m.p. nomor urut azhari dan h.m. rica'i amir, s.h. nomor urut drs. ikhwan yunus, a.k., m.m. dan chairul huda, s.h. nomor urut lo. total memerintahkan memohon menerbitkan keputusan penetapan hasil pemilukada sesuai putusan ini.nomor urut (lima),2d, sebagai berikut: |no|berita acara kpu kabupaten mukomuko nomor kpu mm vip 2aernyataan menolak hasil rekapitulasi suara calon bupati dan wakil bupati pemilukada tgl juli dan usulan pemungutan ulang kepada ketua kpud kabupaten mukomuko tertanggal juli eaemagamen antena tertanggal juli yang ditandatangani dan bermaterai. ema kamera pilih pleno kpud kabupaten mukomuko tahuntertanggal juli ditandatangani dan bermaterai. pp 8a surat bawaslu kada kabupaten mukomuko nomor bawaslu kada mm vi1p 8bdaftar nama pemilih ganda dan kartu pemilih ganda ' ) mvi12oto tetangga lam kereta kota kpberita acara komando daerah militer ii sriwijaya komando resor militer garuda emas nomor iv tertanggal april lampiran keputusan kpu kab. mukomuko nomor tahunp 14a dokumentasi foto foto tentang politik uangpenerimaan laporan bawaslu oleh sentra gakkumdu kepolisian resor mukomuko tertanggal juli pukul al) bukti foto kampanye terselubung oleh pasangan calon nomor urut lima). rekaman video tentang pembagian kompor gas dan tabung 3kg gratis oleh tim pasangan calon nomor urut (lima) selama masa kampanye surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang petunjuk teknis mengenai pemilihan umum kepala daerah (pilkada), tertanggal mei kartu pemilih yang tidak dibagikan p 22a formulir bea kwk (satu) berkas surat yang menyatakan keterangan tentang status calon wakil bupati dengan urut sdr. chairul huda, p 22c formulir bb. kwk ktp atas nama chairul huda yang diterbitkan per tanggal marardiansyah saksi adalah saksi resmi pasangan calon nomor urut bahwa pelaksanaan pencoblosan dimulai pada jam dengan saksi dari pasangan calon yang hadir adalah nomor bahwa ada pemilih yang tidak cukup umur yaitu yoga saputra dan revi susanti yang berumur tahun dan tidak tercantum dalam dpt: bahwa saksi melakukan protes kpps tetapi tidak ditanggapidalam proses pelaksanaan pemilukada kabupaten mukomuko, antara lain mencakup:, pengerahan pegawai negeri sipil untuk mendukung pasangan calon nomor urut (lima) dan penggunaan fasilitas negara serta melakukan kampanye hari tenadanya pemilih yang memilih lebih dari (satu) kali atau mendapat kesempatan untuk memilih lebih dari (satu) kali. pasangan calon nomor urut lima) tidak memenuhi syarat administratif. bahwa saksi menandatangani dan mengisi keberatan, bahwa ada pemilih yang bernama kita puspita yang berumur tahun ikut memilih karena namanya tercantum dalam dpt dengan umur tahun: bahwa terkait keberatan saksi, pihak kpps tidak merespon keberatan tersebut, zainal effendy saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut bahwa saksi membenarkan keterangan saksi ardiansyah budi rahmat santoso saksi adalah ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa keterangan saksi menguatkan keterangan saksi ardiansyah: menjadi saksi adalah anggota kpps tps talang baru bahwa saksi pada tanggal juni menerima informasi dari perangkat desa yaitu saudara ishak terkait adanya sunatan massal pada tanggal juni bahwa saksi datang tempat sunatan massal puskesmas dan saksi menerima selimut, stiker pasangan calon nomor urut uang ribu dan diingatkan agar mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal juli saat saksi mengisi kartu undangan pemilih, saksi diberi uang ribu oleh bapak bambang dan kupon kompor gas serta diingatkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut untuk tingkat provinsi, suparman bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi menjadi, kasuari bahwa saksi mengikuti sunatan massal gratis yang diadakan oleh bupati mukomuko dan mendapat selimut, snack, stiker serta uang ribu, juliana saksi adalah pemilih tps desa sihibak, bahwa saksi tidak ikut memilih karena tidak mendapat undangan: bahwa saksi tidak mengecek dpt tps dan hanya tinggal rumah: sumardi bahwa nama saksi terdaftar dalam dpt tps tetapi ditolak untuk memilih karena tidak mendapat kartu undangan untuk memilih: marawi bahwa saksi melihat saudara indra memberi uang ribu kepada saudara ramli lapangan talang arah pada tanggal juli bahwa saksi melihat pada saat memberi uang, saudara indra mengingatkan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah diperiksa gakkumdu, ramli bahwa pada tanggal juli saksi menerima uang ribu dari indra yang juga tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal juli saksi lapor panas kabupaten dan uang ribu tersebut diserahkan panas kabupaten dengan ditemani marawi dan sudah diperiksa oleh polisi: saina bahwa saksi menerima uang ribu dari saudara bambang tim sukses pasangan calon nomor urut rumah bapak syair dan diminta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut syair bahwa saksi membenarkan keterangan saksi saina, bahwa saksi menerima uang ribu dari saudara bambang tim sukses pasangan calon nomor urut dan minta untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bahwa saksi memilih tps dan yang menang tps tersebutimp. huda, s.h. not oo:adanya upabahwa terdapat pelanggaran serius berupa adanya upaya menghalangi penggunaan hak pilih bagi warga yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut (lima), yang dilakukan secara sengaja dengan tidak diberikannya undangan memilih ataupun kartu pemilih kepada beberapa warga, sehingga warga yang tidak menerima undangan memilih atau kartu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. bahwa penduduk yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya tersebut sebagian besar merupakan penduduk yang secara nyata selama ini menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut (lima). bahwa terdapat unsur kesengajaan yang sistematis dalam melakukan perbuatan tidak memberikan undangan memilih ini. dalam masyarakat mukomuko terdapat adat istiadat atau budaya atau kebiasaan setempat yakni: masyarakat akan datang berbondong bondong untuk membantu apabila ada peristiwa duka (misal: kematian), dengan atau tanpa undangan. akan tetapi sebaliknya, apabila ada peristiwa bahagia (misal: pesta), pantang bagi seseorang untuk datang tempat tersebut, tanpa adanya undangan dari pemilik acara". bahwa adat istiadat atau budaya tersebut dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemilukada ini. masyarakat yang tidak memperoleh undangan akan sungkan atau bahkan tidak mau hadir pesta demokrasi tersebut. bahwa dengan tidak memberikan undangan memilih kepada beberapa warga, maka dapat dipastikan kelompok warga tersebut tidak akan datang tps, karena mereka merasa tidak punya hak untuk datang dan memilih tps. sehingga, suara yang seharusnya diperoleh kandidat selain pasangan nomor urut (lima) menjadi hilang, karena sebagian besar warga yang tidak!mendapat undangan diketahui bukanlah pendukung pasangan nomor urut (lima). bahwa salah satu contoh dilakukannya penggalangan terhadap hak pilih warga dengan cara ini diantaranya diketahui dari pengakuan dan pernyataan tertulis beberapa warga dari desa sibuk, kecamatan puh yang pada intinya mengakui bahwa mereka tidak datang tps pada saat pemungutan suara karena mereka tidak diberikan undangan ataupun kartu pemilih sehingga mereka tidak dapat memilih bukti dan bukti 3a), padahal nama nama mereka tercatat dalam dpt. bahwa dengan adanya penghalang halangan hak memilih warga, maka pemilukada kabupaten mukomuko telah mencederai proses demokrasi, serta melanggar hak warga negara untuk, dan demokratihak asasi manusiadpt yang dipergunakan pada saat pemungutan suara beberapa tps, berbeda dengan dpt hasil keputusan rapat pleno yang dipegang oleh para pasangan calon. bahwa perbedaan tersebut diketahui karena pada hari pemungutan suara terdapat beberapa warga yang datang tps namun ternyata nama mereka hilang atau tidak tercatat dalam dpt tps tersebut dan kemudian ditolak oleh kpps. padahal, nama mereka ada dalam dpt resmi yang yang ditetapkan dalam rapat pleno yang dimiliki oleh para kandidat bukti bahwa setelah ditelusuri, nama nama yang hilang dalam dpt tps, sebagian besar adalah nama nama warga yang tidak mendukung pasangan calon nomor urut (lima). bahwa dengan hilangnya hak memilih warga, maka berakibat kepada berkurangnya atau hilangnya suara yang seharusnya diperoleh beberapa pasangan calon lain, selain pasangan calon nomor urut (lima)berita acara kpu menitberita acara kpummnformulir db kwk catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kab. mukomuko lampiran rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kab. mukomuko. surat pernyataan seri juliana tertanggal juli surat pernyataan sdr. jamaluddin tertanggal juli surat pernyataan seri. fatmawati tertanggal juli berita acara kpu mm nlampiran berita acara kpu mm ni tanggal juni berupa daftar pemilih sementara pemilukada mukomuko desa air pikuk, kecamatan pondok subuh yang terjadi kekeliruan penomoran berita acara tps lp tanggal juli tentang kekhilafsurat komando daerah militer ii sriwijaya nomor kepada.:im pasangan calon nomor urut (lima) telah melakukan pelanggaran atau perbuatan curang berupa praktek politik uang (money politics) secara sistematis dan terstruktur dalam pemilukada kabupaten mukomuko tahun bahwa praktek politik uang tersebutyang memang dikerahkan untuk mendukung pasangan nomor urut (lima). bahwa beberapa dari praktek politik uang tersebut bahkan sempat tertangkap tangan dan telah dilaporkan kepada bawaslu mukomuko. diantaranya yang berhasil dilaporkan adalah sebagai berikut: politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan nomor urut (lima) yang bernama indra gunawan. surat bawaslu kada bawaslu kada mm vii bukti diketahui membagi bagikan uang kepada para warga, diantaranya warga desa talang arah. perbuatan ini sempat ketahuan ketika pada tanggal juli sekitar jam wib jalan sekitar lapangan sepak bola desa talang arah kecamatan malin demam indra gunawan dengan mengendarai mobil dari desa serambi baru menuju desa talang arah membagi bagikan uang. diantara warga yang diberikan uang oleh indra gunawan sebesar (lima puluh ribu rupiah) adalah bernama ramli dan disaksikan oleh marawi. mereka diberi uang sambil diajak oleh tim sukses pasangan nomor urut indra gunawan untuk jangan lupa memilih pasangan nomor urut (lima) bukti politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan nomor urut (lima) yang bernama bambang priadi buktiada hari itu bambang priadi,,diketahui mendatangi rumah warga. kepada warga, bambang priadi memberikan stiker contoh surat suara dan sejumlah uang. antara warga yang diberi uang dan diminta memilih pasangan nomor urut (lima) adalah warga yang bernama syair yang disuruh untuk memilih calon bupati nomor urut (lima) sambil diberikan stiker contoh surat suara dan uang pecahan lima puluh ribu rupiah, ditambah satu bungkus rokok gudang garam surya oleh tim sukses pasangan nomor urut (lima) yang bernama bambang priadi tersebut. selain itu, diketahui pula bambang priadi juga memberikan sticker dan uang pecahan (dua puluh ribu rupiah) kepada warga yang bernama saina. politik uang juga dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang memang dikerahkan untuk memberi dukungan kepada pasangan nomor urut (lima). diantaranya yang berhasil dilaporkan adalah camat teraman jaya yang bernama sukiman, s.p. dengan jabatannya sebagai pns camat sukiman s.p. menyalahgunakan jabatannya dengan cara ikut mengampanyekan pasangan calon nomor urut (lima). hal ini telah dilaporkan kepada bawaslu kada kabupaten mukomuko melalui surat laporan nomor bawaslu kada mm vi! tertanggal juli dan kemudian diteruskan kepada bupati mukomuko bukti camat sukiman, s.p., pada dini hari menjelang pencoblosan, yakni tanggal juli pukul dini hari melakukan serangan fajar kepada para penduduk untuk memilih pasangan nomor urut (lima). dengan menggunakan fasilitas pemerintahan yaitu mobil dinas adanya warna silver bernomor plat dan diiringi dengan mobil xena berwarna merah marun bernomor plat ah, sukiman mendatangi rumah rumah penduduk dan membagi bagikan sembako. sukiman juga diketahui mempengaruhi masyarakat pt. agromuko bunga tanjung estate desa buangan mulya kecamatan teraman jaya untuk memilih calon nomor urut (lima). perbuatan sukiman akhirnya diketahui oleh aparat kepolisian dan kemudian dibawa pos polisi teraman jaya. dari penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti antara lain kaos pasangan ikhwan yunus khairul huda kartu relawan satu buah bola volley, satu buah bola kaki dan satu lembar net olahraga, tiga buah amplop dan uang sejumlah rp. (seratus lima puluh dua ribu rupiah), serta satu potong rotan dibalutp 2adengan kain hitam. kejadian ini juga telah didokumentasikan dalma bentuk foto foto bukti 14a). politik uang juga dilakukan dua orang pns pejabat pemerintahan daerah yang bernama badai rusli kepala dinas sosial) dan yakin (pns eselon iii). keduanya diketahui melakukan serangan fajar dalam sebuah pertemuan pada hari sabtu tanggal juli pukul wib dini hari. kepada warga yang hadir rumah amirudin desa aur cina kecamatan selatan raya, mereka melarang pemilih untuk memilih pasangan sapuan kraton dan pasangan supardi syamsul dan menganjurkan pemilih untuk memilih pasangan ikhwan yunus khairul huda atau pasangan calon nomor urut (lima) dengan memberikan uang pecahan sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) kepada warga yang hadir pada pertemuan tersebut. kejadian ini telah dilaporkan kepada panwaslukada melalui surat bawaslu kada kabupaten mukomuko nomor ipanwaslu kada mm vii tertanggal juli bukti dan kemudian diteruskan kepada kapolres kabupaten mukomuko bukti politik uang yang diduga dilakukan pejabat pemerintahan daerah staf ahli pemkab mukomuko. pejabat tersebut membagikan uang kepada karang taruna bina semata sebesar. pada pertemuan tersebut selain dihadiri oleh anggota karang taruna, juga dihadiri oleh camat penarik, kepala desa bumi mulya dan perangkat desa bumi mulya. dalam sambutannya camat penarik menyampaikan pesan terselubung untuk mendukung bupati incumbent karena sudah diberi perhatian dan dipedulikan. bahwa tim pasangan nomor urut (lima) telah melakukan tindakan curang berupa praktek politik uang (money politics) secara sistematis dan terstruktur. bahwa praktek politik uang yanglima) pasangan nomor urut (lima) mempergunakan kekuasaannya sebagai bupati yang sedang menjabat saat ini (incumbent) sehingga mampu memberdayakan pejabat pemerintahan untuk mengerahkan dukungan hingga sampai menggunakan cara cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi sendi demokrasi. bahwa beberapa temuan atas telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten mukomuko, sebagian diantaranya telah diteruskan kepada pihak kepolisian. meskipun pelanggaran pelanggaran tersebut masih diproses pihak berwajib bukti namun perbuatan perbuatan tersebut tidak dapat dibiarkan karena para tim sukses yang seharusnyademikian pula halnya dengan pejabat pemerintah dan pns. sesuai dengan jabatannya seharusnya mereka netral danbahwa larangan melibatkan pns dalam kampanye juga ditegaskan dalamlarangan keterlibatan pns dalam pilkada juga ditegaskan dalam ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai berikutbahwa yang semakin memperparah tindakan pengerahan pns tersebut, adalah waktu dilakukannya perbuatan yaitu pada hari tenang dan menjelang pelaksanaan pencoblosan pada hari sabtu tanggal juli bahwa mengenai masa tenang dalam pemilihan diatur dalam ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun sebagai berikut:bahwa tindakan tersebut atas dilakukan sebagai usaha pasangan calon nomor urut (lima) untuk meningkatkan perolehan suara dengan mempergunakan sarana kekuasaan. hal ini menunjukkan adanya ketidaknetralan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemilukada, bawah kekuasaan bupati yang merupakan calon nomor urut (lima) atau incumbent. tindakan tersebut juga telah jelas jelas melanggar aturan aturan dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana telah diuraikan atas, serta sangat merugikan pasangan pasangan calon nomor urut lainnya terutama pemohon dalam perkara ini. pasangan nomor urut mempergunakan fasilitas negara puskesmas) dan aparat negara untuk mengadakan pengobatan gratis, membagikan selimut bantuan gempa, makanan dan obat obatan dengan melampirkan stiker brosur pasangan calon nomor urut dan uang bahwa selain praktek politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut dan pejabat pemerintahan daerah dalam pemberian uang secara langsung sebagaimana diuraikan atas, juga terjadi politik uang dalam bentuk pembagian uang, stiker pasangan nomor urut dan selimut bantuan korban bencana gempa yang dibungkus dalam program pengobatan gratis dan sunatan massal mengunakan sarana instansi pemerintah, yakni puskesmas. bahwa salah satu praktek politik uang yang mempergunakan bantuan gempa dan sarana puskesmas tersebut yang berhasil diketahui terjadi kecamatan malin depan bukti yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: bahwa pada hari selasa tanggal juni warga kecamatan malin depan menerima undangan dari bupati ikhwan yunus calon nomor urut untuk datang puskesmas kecamatan malin depan untuk mendapatkan pengobatan gratis pemberian bantuan gempa, dan ditambah dengan acara sunatan massal. |
l, alamat jalan pemuda nomor rawamangun, jakarta timur::,mengemukakan hal hal sebagai berikut: i. pendahuluan mahkamah konstitusi republik indonesia (selanjutnya disebut mahkamah ) dalam putusan nomor puu vii (vide putusan nomor puu vii poin halaman berpendapat bahwa: .: . mahkamah juga berpendapat bagian lain dalam putusan nomor puu vii divide putusan nomor puu vii poin halaman 60j bahwa: . mahkamah berpendapat ketentuan restriktif yang diatur dalam dan tidak sejalan dengan jiwa dan uud selanjutnya mahkamah berpendapat lebih tegas lagi bagian lain dalam putusan nomor puu vii (vide putusan nomor puu vii poin halaman bahwa:pada masa tenang bulan april beberapa lembaga survei mengumumkan hasil risetnya. lingkaran survei indonesia, misalnya, membuat iklan hasil risetnya pada tanggal april koran media indonesia, koran tempo, dan seputar indonesia bukti p 3j. publikasi itu sebagai bagian dari kegiatan akademis. akurasi hasil survei itu juga sangat tinggi dibandingkan dengan hasil resmi kpu bukti p 4j. publikasi hasil survei hari tenang juga terbukti tidak menimbulkan keresahan atau kekacauan masyarakat, yaitu antara lain denny j.a., ph. lingkaran survei indonesia jakarta) dan drs. umar barry, lembaga survei nasional jakarta) buktibukti sebagaimana dinyatakan dalam akta notaris nomor tanggal oktober (vide bukti p 9j, bahwa untuk tujuan tropi untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakat bidang riset opini publik. dalam melakukan mewujudkan tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan keahlian masyarakatdibukti p 14j. dengan merujuk pada anggaran dasar lingkaran survei indonesia lsi), maka dalam kapasitas sebagai direktur eksekutif lsi, denny januar ali, ph. memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili lsi dan serta dan nomor tahun terhadap uud hadapan mahkamah konstitusi republik indonesiabukti p 15j.bukti p 16j,bukti yayasan lembaga survei nasional dibentuk dengan maksud dan tujuan, dengan kegiatan antara lain psvedengan merujuk pada ketentuan huruf dan. dengan merujuk pada uud. ketentuan dan serta ddan serta dan nomor tahuadanya ketentuan dan serta dserta dan nomor tahun bertentangan dengan aspirasi reformasi hukum dan politik bangsa indonesia era reformasi ini. jika kegiatan riset opini publik dihambat atau dibongkar dengan ketentuan dan serta dan nomor tahunv,. dengan berlakunya ketentuan dan serta dan nomor tahun makadan serta dan nomor tahun. dengan segenap uraian tersebut atas, maka secara jelas dapat dikatakan ketentuan dan sert kopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bukti foto kopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti foto kopi piramida terbalik menjelang pemilu partai apa yang akhirnya menang diiklankan hari tenang, april media indonesia, koran tempo dan seputar indonesia. bukti foto kopi hasil pemilu legislatif perbandingan hasil kpu mei dengan @quick count april selisih @quick count dan hasil kpu antara saja bukti foto kopi perbandingan hasil survei lingkaran survei indonesia lsi) yang diumumkan hari tenang (sehari sebelum pemilu) dengan hasil resmi kpu sebulan kemudian. survei lsi diiklankan media indonesia, koran tempo dan seputar indonesia sehari sebelum pemilu tanggal april bukti foto kopi hasil kpu tak jauh beda dengan penghitungan @quick count. detik.com detik pemilu. minggu, wib bukti foto kopi presidential race sen. obama projected win the presidency sen obama projected bukti foto kopi hasil penghitungan @quick count pemilu sumber: lingkaran survei indonesia (http: pemilu2009 guickcount|. bukti lsi gondok rekor muri (http : nasional.kompas.com read xml isi.gondok. .rekor.murid. bukti foto kopi kode etik asosiasi riset opini publik indonesia. bukti foto kopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bukti foto kopi deklarasi pendirian asosiasi riset opini publik indonesia. bukti foto kopi akta notaris nomor tanggal oktober tentang akta perubahan asosiasi riset opini publik tropi). bukti akta notaris nomor tanggal november tentang akta jual beli saham pt. lingkaran survei indonesia lsi bukti gubernur dan walikota bupati dari aceh sampai papua mengucapkan terima kasih kepada lingkaran survei indonesia lsi). bukti foto kopi akta notaris nomor tanggal agustus tentang pendirian yayasan lembaga survei nasional. bukti foto kopi akta notaris nomor tanggal mei tentang pernyataan keputusan rapat yayasan lembaga survei nasionalpada hari pemilu, april aneka lembaga survei juga melakukan quick count bekerja sama dengan aneka televisi. publikasi quick count itu juga tidak menimbulkan kekacauan masyarakat. sebaliknya, publikasi quick count hari pemilu sangat membantu pemerintah dan partai politik untuk segera menyiapkan koalisi menuju pemilihan umum presiden. apalagi hasil resmi kpu sangat lambat. hasil quick count itu sangat akurat dibandingkan dengan hasil resmi kpu yang diumumkan sebulan kemudian bukti p 5j. publik melalui dunia pers sangat berterima kasih dengan publikasi quick count itu seperti yang termuat dalam tulisan detik.com minggu tanggal mei bukti p 6j. berdasarkan argumen atas, pemohon kembali mengajukan pengujian dan serta dan nomor tahun terhadap uud atas dasar fakta hukum bahwa yang diuji konstitusionalitasnya tersebut, sebagaimana juga dinyatakan dalam putusan mahkamah nomor puu vii merupakan hambatan atau restriksi terhadap pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan informasi bagi warga negara sebagaimana dijamin uud pengaturan larangan publikasi survei atau jajak pendapat hari tenang dan pengumuman hasil penghitungan cepat (quick count) dalam nomor tahunannya pengaturan survei serta jajak pendapat yang tak lazim dilakukan negara demokrasi lain. itu sebabnya mengapa pemohon mengajukan judicial review untuk alasan yang akan diuraikan kemudian. iiselanjutnya disebut uud 1945j, dengan argumentasi argumentasi yang akan diuraikan berikut ini. il. tentang larangan publikasi hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang. menyatakan:imbang bahwa terhadap tersebut, pemohon mendalilkan hal halsegala jenis survei hari tenang ini juga melanggar kebebasan warga, 8j,, pelarangan publikasi penghitungan cepat hari pemilu ini juga melanggar kebebasan wargatentang larangan publikasi hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang karenalarangan publikasi hitung cepat hari pemilu karena.. pelarangan penghitungan cepat hari pemilu sangat tidak lazim negara demokrasi. bukt. pelarangan penghitungan cepat hari pemilu juga melawan tradisi puluhan pilkada. buktancaman pidana atas publikasi survei dan hitung cepat, dan tentang pengaturan ancaman pidana bagi publikasi survei dan hitung cepatpendapat mahkamah menimbang bahwa terkait dengan object itis permohonan pemohon guo, mahkamah telah menyatakan pendapatnya dalam perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd dengan putusan nomor puu vii tanggal maret dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah tersebut, antara lai::''. menimbang bahwa pertimbangan putusan nomor puu vii tanggal maret tersebut atas mutasi mutans berlaku terhadap pokok permohonan guo, oleh karenanya mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap yang berbunyi, hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan atau disebarluasmengapa publikasi survei mengenai pemahaman dilarang dilakukan masa tenang? bukankah semakin dekat dengansuara : bahwa mengenai yang berbunyi, pelanggaran terhadap ketentuan dan merupakan tindak pidana pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa mengenai ketentuan yang berbunyi,: bahwa mengenai ketentuan yangdan serta dan tidak lagi relevan, sehingga juga harus dinyatakan inkonstitusional.idak mempunyai kekuatan hukum mengikat:'at tanggal tiga bulan julakil mochtar ttd. ttd. maruarar siahaan muhammad alim pendapat berbeda (dissenting opinion, dalam pasar bebas pers sekarang ini sudah bergeser menjadi "gurun guantanamo yang ternyatallalam undang undang, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalampresiden dan wakil sebagaimana diatur dalam bab xviimembuka saluran saluran informasi,:: ketentuan nomor tahu sebagaimana setidak tidaknya telah diperlihatkan dalam pemilu calon anggota dpr, dpd dan dprd pada tanggal aprillarangan publikasi hitung cepat hari pemiluaturan ini pemohon tolak dengan pertimbangan sebagai berikutpresiden dan wakil presiden mengatur larangan menyiarkan berita, iklan serta rekam jejak pasangan calonpasangan calon untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.,:presiden dan wakil presidenpresiden dan wakil presidenpresiden dan wakil presidenpasangan calon: presiden dan wakil presiden:hasil survei menjelang pemilu presiden dan wakil presiden, sejumlah lembaga mengumumkan hasil survei yang secara terang terangan ada pesanan dari pasangan calon yang tergambar jelas perbedaan hasil survei seperti menjelang pemilu legislatif, ada lembaga yang menyatakan tingkat keterpilihan partai tertentu tertinggi tetapi ada lembaga yang justru memenangkan partai tertentu lainnyaadalah hasil survei "pesanan , maka yang terjadi justru adalah keresahan, dan hilangnya kepercayaan publikpendapat ahlidiegas terlebih lagi penuh muatan kepentingan. maka, ketentuan guo tidak tepat jika dipertentangkan dengan norma norma konstitusipasangan calon. terlebih tatkala selisih suara yang diperoleh pasangan calo,sertanomor tahun yang mengatur tentang sanksiara pemohon ditolak untuk seluruhnya. panitera pengganti, ttd. fadzlun budi sn.7peng28e uud mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat: tentang ancaman pidana atas publikasi survei dan hitung cepat:dan pengaturan ancaman pidana bagi publikasi survei dan hitung cepataturan ini pemohondengan argumen atas kami memohon mahkamah konstitusi membatalkan dan serta dan nomor tahun karena bertentangan dengan uud dan praktek lembaga survei dan quick count yang lazim negara demokrasi. kamibukti p 10j. kamingkami rasakan berlebihan dan mengancam. ii. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa uud junctoserta dan nomor tahun terhadap uud iv. kedudukan hukum dan kerugian konstitusional pemohon iv. bahwa dengan adanya pemeriksaan permohonan pengujian dan serta dan nomor tahun terhadap uud sebagaimana telah diputus mahkamah (vide putusan nomor puu vii maka putusan mahkamah guo juga berisi pengakuan terhadap legal standing tropi dan atau lingkaran survei indonesia dan yayasan lembaga survei nasional dalam kedudukan sebagai pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas guo terhadap uud sebagai implementasi hak warganegara, maka pengujian undang undang guo terhadap uud yang diajukan pemohonjuan permohonan pengujian nomor tahun terhadap uud dilandasi oleh prinsip dalam hukum acara perdata yang berlakumohon jelas merasakan adanya kepentingannya yang dibatasi dan atau dilanggar akibat adanya ketentuan dan serta dan nomor tahun sehingga dengan demikian, pemohon dapat diklasifikasi sebagai pihakkonstruksupardi, pd. alamat jalan simpang air manhunt, kabupaten mukomuko: nama syamsul rustam, st. alamat jalan medan jaya, kecamatan mukomuko selatan, kabupaten mukomukojuliana dewi, sh., mirza roy pizza, sh., mh., dan grand nada, sh., para advokat yang beralamat jalan tebet timur dalam iii nomorhuda, s.h. not,adanya politik uang money politics) yang dilakukan pasangan calon nomor urut drs. ikhwan yunus cpa, sdr. chairul huda, s.h. bahwa diantaranya yang tercatat adalah politik uang berupa pembagian uang kepada warga yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) yang bernama indra gunawan. berdasarkan laporan bawaslu kada, jalan sekitar lapangan sepak bola desa talang arah kecamatan malin demam, indra gunawan diketahui membagi bagikan uang kepada para warga desa talang arah pada tanggal juli sekitar jam wib dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut (lima). selain itu, juga tercatat adanya politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan calon nomor urut (lima) yang bernama bambang priadi yang juga anggota dprd yangeristiwa ini telah dilaporkan kepada bawaslu kada dan sedang diproses lebih lanjut. bahwa tidak hanya tim suksesnya, pasangan calon nomor urut (lima) juga mengerahkan pejabat pemerintahan dan pns untuk mengajak warga memilih pasangan nomor urut (lima) dengan menggunakan cara cara politik uang. bahwa dua orang pejabat pemerintahan daerah, kepala dinas sosial badai russian yakin pns) melakukan pertemuan warga pada hari sabtu juli pukul wib dini hari menjelang pencoblosan rumah amirudin desa aur cina kecamatan selatan raya. kepada warga yang hadir kepala dinas sosial badai ruslan yakin memberikan uang rp. (lima puluh ribu rupiah), menganjurkan mereka memilih pasangan calon nomor urut (lima) dkepala daerah kab. mukomuko tahunpenghitungan suara pemilukada kab. mukomuko tanggal juli suara pemilukada kab. mukomuko perang mukomuko. surat pernyataan sdr. jamaluddin tertanggal juli surat pernyataan seri. fatmawati tertanggal juli2010 berita acara kpu mm ni tanggal juni tentang pondok sungguh pemilukada tahun lampiran berita acara kpu mm ni tanggal juni eee air pikuk, kecamatan pondok subuh yang terjadi kekeliruan penomordari jabatan negeri bagi tni republik indonesia tertanggal aprildinas keprajuritan angkatan darat..melarang mereka untuk memilih pasangan sapuan kraton dan pasangan supardi syamsul. bahwa dari temuan masyarakat, terungkap camat teraman jaya bernama sukiman, mendatangi rumah rumah penduduk dan diduga membagi bagikan sembako. pada hari sabtu, tanggal juli pukul dini hari dengan menggunakan mobil dinas adanya dan mobil xena dan mempengaruhi warga desa buangan mulya kecamatan teraman jaya untuk memilih calon nomor urut (lima). perbuatan ini telah dilaporkan bawaslu. bahwa terdapat pula pembagian uang kepada karang taruna bina semata sebanyak yang dilakukan pejabat pemerintahan daerah staf ahli pemkab mukomuko dalam sebuah pertemuan yang dihadiri anggota karang taruna, camat penarik, kepala desa bumi mulya dan perangkat desa bumi mulya. pertemuan tersebut mengarahkan yang hadir untuk memilih pasangan nomor urut (lima). adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (lima) dalam program pemberian bantuan korban bencana gempa dan sunatan massal bahwa adanya kejadian gempa bumi sekitar bulan mei bengkulu telah dimanfaatkan pasangan calon nomor urut (lima) untuk melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai bupati periode saat ini dalam program pemberian bantuan korban bencana gempa dan sunatan massal. bahwa warga kecamatan malin depan menerima undangan dari bupati ikhwan untuk datang puskesmas malin depan pada hari selasa tanggal juni dengan mengatasnamakan undangan tersebut sebagai program pemberian bantuan gempa, pengobatan gratis, dan ditambah dengan acara sunatan massal. bahwa dalam kegiatan tersebut, warga menerima paket bingkisan bantuan yang berisi selimut, obat, makanan ringan, dan ternyata dalamnya juga terdapat media kampanye berupa lembaran stiker bergambar pasangan calon nomor urut (lima) dan amplop berisi uang. hal ini menunjukkan adanya kampanye terselubung yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (lima) dalam program pemberian bantuh::.adanya brosur pembagian kompor gas dan tabung 3kg gratis oleh tim pasangan calon nomor urut (lima) pada masa tenang bahwa pembagian brosur tersebut terjadi pada hari jumat tanggal juli atau sehari sebelum pemungutan suara, beberapa tempat, antara lain adalah. semuanya dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut (lima). bahwa dalam rekaman video bukti, warga masing masing kecamatan mengakui bahwaukti adanya laporan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali terdapat laporan yang telah dilaporkan kepada bawaslu bahwa dua orang warga desa air dikit, kec. air dikit, yaitu putri dan irwandi, memiliki (dua) buah undangan dan memilih (dua) kali tps dan tps desa dikit. bahwa selain itu juga ditemukan warga desa suka pindah, kec. lubuk pinang yang memiliki undangan memilih sebanyak dua buah dan memilih sebanyak dua kali (dua) tps yang berbeda, yaitu tps dan tps bernama edison. bahwa terdapat warga bernama ali saputra tertangkap tangan menerima dua lembar surat suara tps desa lubuk pinang, kecamatan lubuk pinang. polisi yang hadir tps berhasil menangkap tangan warga tersebut. peristiwa ini juga telah dilaporkan kepada bawaslu kada. banyaknya warga yang tidak mendapat undangan memilih sehingga tidak hadir tps bahwa ketika pelaksanaan pemilukada pada tanggal juli banyak warga yang tidak menerima undangan. akibatnya para warga tersebut tidak hadir tps untuk menggunakan haknya. dalam hal ini warga tidak dapat disalahkan kerena memang terdapat adat istiadat setempat yang menganggap apabila terdapat acara selain acara duka, pantang untuk hadir jika tidak diundang. adanya temuan dpt tps berbeda dengan dpt resmi hasil rapat plenoh i2.10bahwa lapangan ditemukan dpt yang berbeda dengan dpt yang dipegang tim para pasangan calon yang diperoleh dari rapat pleno kpu ketika menetapkan dpt. bahwa hal ini ditemukan ketika terdapat beberapa warga yang sebenarnya ada dpt ditolak tps karena namanya tiba tiba tidak ada dpt tps padahal ketika cek dpt resmi sebenarnya nama mereka ada. perolehan suara sah menurut pemohon bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut (lima) telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, maka seharusnya pasangan calon tersebut didiskualifikasi. bahwa perolehan suara menurut memohon berdasarkan rekapitulasi adalah sebagai berikut: sering nama pasangan calon perolehan kel men del bahwa oleh karena pasangan calon nomor urut didiskualifikasi, maka menurut pemohon perolehan suara menjadi sebagai berikut: sering nama pasangan calon perolehan str joatewan aus wana rau fiti3.15j)bahwa untuk menjamin berlangsungnya pemilukada yang demokratis dan akibat dari adanya pasangan calon yang didiskualifikasi, maka selayaknya diadakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut petitcalon nomor urut (lima) drs. ikhwan yunus, a.k., m.m. dan khairul huda, s.h.surat bawaslu kada kabupaten mukomuko nomor bawaslu kada mm viikpu kabupaten mukomuko nomor kpu mm vi1asangan calon nomor urut peserta pemilukada kabupaten mukomuko menolak hasil pemungutan suara dan meminta gara rapat pleno tidak dilaksanakan. dengan adanya penolakan ini saksi dari pasangan calon menolak hadir dan menolak menandatangani formulir db dan formulir db kwk. pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara tidak dihadiri oelh saksi pasangan calon karena menolak dan hanya dihadiri saksi pasangan calon nomor urut selain itu, pemohon mengajukan (satu)wissen razak bahwa saksi adalah ketua pan yang mengusung pasangan calon nomor urut banyak menurut saksi ada banyak pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih: bahwa saksi melihat banyak kartu pemilih yang belum dibagikan menjelang bahwa menurut saksi berdasarkan laporan dari stafnya, ada banyak pemilih yang tidak sesuai dengan dpt: |
t.p, " nama drs. difoto, warga negara indonesia alamat komplek balaitrans, heru widodo, s.h.,m. hum: supriyadi adi, s.h., dimas pradana, s.h., dan subagiyantotanggal desember memberi kuasa kepada petrus s.h., yohanes gelar, s.h., rahman ramli, s.h., dan emialinus, s.h: nama matius awoitauw, s.e., tempat tinggalinggal tepi, juli pekerjaan pensiunan polri alamat jalan pasir, dan dominus frans, s.h, kesemuanya para advokat berkantor pada kantor advokat basalis lesson, s.hpihak terkait: mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil setelah mahkamah mencermati secara saksama dalil pemohon, bantahan memohon, serta bukti surat tulisan yang diajukan memohon, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa memohon tidak melakukan sosialisasi pemilukada kabupaten jayapura tahun karena sesuai dengan bukti surat tulisan yang diajukan oleh memohon, menurut mahkamah memohon telah melakukan sosialisasi pemilukada kabupaten jayapura tahun sesuai dengan ketentuan peraturmemohon sebagai penyelenggara pemilukada dalam melaksanakan tugasnya tidak diawasi oleh panwaslukada kabupaten jayapura sehingga adanya kesalahan mencoblos sebanyak empat sampai lima kali dan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari tiga kali yang terjadi tps desa line kobe, tps kelurahan line kobe, distrik sentani pemungutan suara dilaksanakan oleh satu orang saksi dari para kandidat yang bertugas merangkap sebagai kpps. hasil pemungutan suara tanggal desember dibatalkan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal desember terdapat pengalihan tps yaitu dari tps tps mengakibatkan para pemilih bingung dan tidak mengetahui tps yang ditentukan baginya. selain itu ada intimidasi tps yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara turut serta dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang seharusnya menjadi tugas kppssurat pernyataan keberatan, namun tidak mengajukan saksi, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah bahwa tidak benar penyelenggaraan pemilukada tidak diawasi oleh panwaslukada kabupaten jayapura, karena faktanya panwaslukada dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya secara benar bahkan merekomendasikan pemungutan suara ulang tps yang bermasal setelah mahkamah mencermati secara saksama dalil pemohon, bantahan memohon,pelaksanaan pemilukada jayapura tidak diawasi oleh panwaslukada, karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh memohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara beberapa distrik kabupaten jayapura telah ditandatangani oleh penyelenggara pemilukada jayapura, panas, maupun saksi saksi dariddy purwantoeriksa bukti bukti tambahan dari pemohonakibat tidak adanya jeda waktu antara penetapan pasangan calon peserta pemilukada dengan hari pertama kampanye, berdampak kekalahan pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal desembertidak benar pemohon tidak. bahwavide bukti namun memohompelajari dan mencermati secara saksama dalil pemohon dan bantahan memohon serta bukti bukti yang diajukan memohon, menurut mahkamah justru membuktikan bahwa memohon telah, dan dilaksanakantidak mendistribusikan surat undangan memilih kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sentani kota, kelurahan line kobe, kelurahan doton solo, kelurahan sereh dan sentanigundik suharto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat undangan pemilih tidak dibagikan kepada pemilih jalan menendang rt rw kelurahan hinekombe, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantahnya dengan mengemukakankabupaten jayapura, termasuk surat undangan memilih, telah dilakukan oleh memohon sejak hari dan pada kenyataannya surat undangan memilih telah didistribusikan diseluruh distrik kabupaten jayapura (vide bukti 24b sampai dengan bukti 24t), untuk membuktikan dalilnya, selain memohon mengajukan bukti bukti surat tulisan tersebut atas, memohon juga mengajukan saksi saksi, johan wall, titus fried tungkai, dan clemens time, yang pada pokoknya menerangkan bahwa logistik pemilukada sudah dibagikan pada tanggal desember kepada seluruh pemilih dan sudah dapat dipastikan terdistribusi dengan baik kepada semua saksi pasangan calon:dukung dengan bukti yang menyakinkan mahkamah. seandainya benar ada pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon, good non, hal tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon. dengan demikian dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: menimbangmengacak nama nama dalam daftar pemilih tetap yang tidak sesuai dengan ktp yang dimiliki pemilih, tidak memutakhirkan data nama nama pemilih dalam daftar pemilih tetap dan mencantumkan anak anak bawah umur dalam daftar pemilih tetap. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi willem ayumi, ip, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada sebagian pemilih tidak terdaftar dalam dpt, ada nama pemilih yang meninggal dunia dan pindah tempat tinggal masih terdaftar dalam dpt, dan saksi yunus riyanto, yang menerangkan bahwa ada petugas membuat surat undangan pemilih dengan memilih anak anak dibawah umur dalam daftar pemilih tetap. pemohon tidak mengajukan alat bukti surat tulisan, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantahnya dan menyatakan:tidak benar memohon dengan sengaja tidak memutakhirkananyak, tanggal september (bukti tidak benar memohon dengan sengaja mencantumkan anak anak bawah umur dalam daftar pemilih tetap: untuk membuktikan dalilnya, memohon mengajukan saksi johan wall, yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah tidak terdaftarnya warga dalam daftar pemilih tetap telah diakomodasi dalam dpt berikutnyabuktikan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidanganoleh karena itu, dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. menimbang bahwa pemohon mendalilkanmemohon sebagai penyelenggara pemilihan umum kabupaten jayapura berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. mmenurut mahkamah, karena dalil pemohon dibantah oleh memohon dan pemohon tidak mengajukan bukti bukti, oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon dinyatakan tidak terbukti, menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon dengan sengaja membiarkan terjadiuntuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda bukti berupa fotokopi surat pernyataan keberatan model kwk), dan saksi saksi gundik suharto, yunus riyanto, willem ayumi, s.ip dan jhon norotouw, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya mobilisasi yang terjadi tps, dan ada salah satu kandidat membagikan uang sebanyak rp. sampai dengan rp. kepada calon pemilih, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakandan mobilisasi massa pemilihkabupaten jayapur. untuk membuktikan dalilnya, memohon mengajukan saksi saksi yang bernama johan wall, freida tungkai, dan clemens time, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rapat pleno distrik tidak ada yang mengajukan keberatan, berjalan aman dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, namun tidak mengajukan bukti surat tulisan, setelah mencermati dalil pemohon, dan bantahan memohon, serta bukti bukti dan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon dan memohon, menurut mahkamah, bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada satu pun yang meyakinkan mengenai adaseandainyasemu: menimbang bahwa pemohon mendalilkan telahputusan ptun jayapura. untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis denganmemohon membantahnya dengan mengemukakanputusan ptun jayapura, karena antara memohon dengan dprd kabupaten jayapura telah melakukan koordinasi dengan baik untuk mensukseskan pemilukada kabupaten jayapura. untuk membuktikan dalilnya memohon mengajukan bukti surat tulisan diberi tanda bukti namun tidak mengajukan saksi, setelah mahkamah mencermati dalil pemohon, bantahan memohon, serta bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan memohon, menurut mahkamah, memohon secara konsekuen telah melaksanakan putusan ptun nomor g.tun ptun.jpr, tanggal oktober atas nama franzalbert yoku dan drs. difoto, (vide bukti bukti yang kemudian pemohon diakomodasi oleh memohon sebagai peserta pemilukada kabupaten jayapura tahun dengan membatalda daerah kabupaten, tanggal oktober dengan demikian dalil pemohon guo tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilukada jayapura tahun kepada masyarakat sehingga partisipasi dan jumlah pemilih mencapai kurang dari (ima puluh persen) yang mengakibatkan jumlah pemilih menjadi berkurang dan berakibat perolehan suara pemohon menjadi berkurangbahwa tidak benar memohon tidak. iapun ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut merupakan hak pemilih yang tidak dapat diintervensi oleh memohon danh.m.mahkamah pada tanggal maret selain itu, hasan abubakar, ketua bawaslu kabupaten konawe utara) menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal maret bahwa dari laporan, terdapat dua laporan yang ditindaklanjuti oleh sentra gakkumdu dan kepolisian yang diindikasikan dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut dan tim pasangan calon nomor urut pihak terkait il). selain itu, ada sembilan laporan yang melampirkan uang sejumlah rp. sebagai barang bukti yang masih disimpan karena tidak dapat dikembalikan mengingat pihak yang bersangkutan tidak dapat dihubungi: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama permohonan keberatan dari pihak terkait ii, laporan dan jawaban dari memohon, penjelasan dari pemohon, tanggapan dan jawaban dari pihak terkait laporan pengawasan dan jawaban bawaslu kabupaten konawe utara, dan laporan supervisi komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang, serta memeriksa bukti bukti dari para pihak, mahkamah menilai, bukti bukti yang diajukan oleh pihak terkait untuk mendukung dalil dalil keberatan terhadap hasil pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten konawe utara tahun tidak cukup: bahwa mahkamah memang menemukan adanya praktik money politic yang terjadi, akan tetapi bukti bukti yang diajukan tidak menunjukkan praktik demikian telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. demikian pula dengan adanya dalildan dugaanbukti bukti yang diajukan pihak terkait tidak kuat dan tidak meyakinkan mahkamah, sehingga dalil dalil keberatan pihak terkait tersebut tidak beralasan hukum: bahwa terlepas dari putusan mahkamah dalam perkara ini, persoalan persoalan pidana dan administrasi masih dapat dilakukan upaya hukum lain berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: i3.konawe utara tahun untuk: pasangan calon nomor urut drs. assad sulaeman p., dan ir. ruksamin, sejumlah (dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh) suara, pasangan calon nomor urut drs. abdul hamid basis dan drs. thamrin pawai sejumlah (dua) suara, pasangan calon nomor urut ir. mustard, m.b.a, dan muh. nur sinaro, s.e., sejumlah (satu) suara, pasangan calon nomor urut apod, s.e., m.p. dan drs. kahar, sejumlah (satu) suara: pasangan calon nomor urut sudiro, s.h. dan dra. hj. siti halnya, sejumlah (seribu delapan ratus empat belas) suara, pasangan calon nomor urut herry siku, s.e. dan drs. andy benda sejumlah (satu) suara: pasangan calon nomor urut herry hermansyah silondae, s.e. dan ir. andi syamsul bahri, sejumlah (tiga) suara, pasangan calon nomor urut ir. slamet riyadi dan rutin lahan sejumlah (satu) suara: memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten konawe utarapuluhenam belas bulan maret tahun dua ribu sebelas oleh tujuh: selanjutnya disebut sebagai . memohon,serta denny kailimang, s.h., m.h., dr. amir syamsudin, s.h., m.h., drs. utomo karim tabib, s.h., samsudin awan, s.h., yanti nurdin, s.h., m.h., daerah memang, s.h., mm. army mbalembout, s.h., rachmat basuki, s.h., abdul razak, s.h., digit sukarno, s.h., bastian noor pribadi, s.h., dan daro riyanto, s.h.februari baik secara bersama sama, maupun sendiri sendiri: selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait .5jarteria dahlan, s.t., s.h., diakon lubis, s.h., oben silitonga, s.h., dan tanda perdamaian nasution, s.h. para advokat dari badan bantuan hukum dan berdasarkan surat kuasa nomor bha dpp sk mk 1i bertanggal februari dan risa marissa, s.h. advokat dari kantor hukum arteria dahlan lawyers yang beralamat wisma kota bni 44th floor suite jalan jenderal sudirman kav. jakarta berdasarkan surat kuasa bertanggal februari baik bersama sama maupun sendiri sendiri: selanjutnya disebut sebagai . pihak terkait ii,d viii bertanggal november memohon dalam surat nomor kpu donut i perihal laporan hasil pemungutan suara ulang, bertanggal januari beserta laporannya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang tempat pemungutan suara tps) yang berada pada desa kelurahan, yaitu: desa bandara, kecamatan molase: desa tondowatu dan desa motu, kecamatan sawa, desa wawolesea, desa lemobajo, desa basale, desa waworaha, desa lamtoro, dan desa toro, kecamatan laszlo, desa color indah, kecamatan langgikima, dan kelurahan lembo, kecamatan lembo pada tanggal januariimbang bahwaetapkan hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten konawe utara tahun dalam pemungutan suara ulang sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan drs. assad sulaeman p., dan ir. ruksamin, drs. abdul hamid basis dan drs. thamrin pawai ir. mustard, m.b.a, dan muh. nur sinaro, s.e., apod, s.e., m.p. dan drs. kahar, sudiro, s.h. dan dra. hj. siti halnya, herry siku, s.e. dan drs. andy benda herry hermansyah silondae, s.e. dan ir. andi syamsul bahri, ir. slamet riyadi dan rutin lahan menimbang bahwa pihak terkait mengajukan permohonan keberatan atasyang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari berdasarkan tanda terima nomor pan mk!! yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari berdasarkan tanda terima nomor pan mk!! menimbang bahwa pada tanggal februari mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan laporan memohon, laporan pengawasan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara dan bawaslu kabupaten konawe utara, i3.5j menimbang bahwa memohon dalam persidangan februari pada pokoknya melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang desa kelurahan dai3.6j menimbang bahwa komisi pemilihan umum provinsi sulawesi tenggara dalam persidangan tanggal februari dan laporan supervisi pemungutan suara ulang pemilu bupati dan wakil bupati konawe utara tahun yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari pada pokoknya menyatakan, pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten konawe utara tahun telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menimbang bahwa bawaslu kabupaten konawe utara dalam persidangan tanggal februari dan laporan pengawasan pemungutan suara ulang yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: tidak ada laporan dari masyarakat dan tidak ada ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada proses pemungutan suara ulang untuk desa kelurahan kabupaten konawe utara, selama proses pemungutan suara ulang untuk desa kelurahan kabupaten konawe utara tidak ada laporan adanya pelanggaran pidana dari masyarakat atau pihak pihak terkait dalam proses pemungutan suara ulang, setelah proses pemungutan, penghitungan, dan perolehan suara ditetapkan, bawaslu kabupaten konawe utara baru menerima laporan pengaduan pelanggaran pidana money politic dari masyarakat. bawaslu kabupaten konawe utara segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meneruskan laporan tersebut sentra gakkumdu sebanyak laporan: sentra gakkumdu mengembalikan laporan karena kurang bukti dan dua laporan ditindak lanjuti oleh sentra gakkumdu dan diduga dilakukan oleh tim sukses beberapa pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten konawe utara tahun menimbang bahwa pemohonmenimbang bahwa pihak terkaiti3. menimbang bahwa pihak terkait dalam persidangan tanggal februari menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten konawe utara tahun bahwa keberatan tersebut didasari dalil telah terjadi pelanggaran pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada konawe utara tahun berupa: (i)(ii)dan (iii) money politic, i3. menimbang bahwa pada tanggal februari dan maret mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terhadap keberatan pihak terkait dan bantahan dari para pihak, i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil keberatannya, pihak terkait mengajukan saksi saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal februari yaitu grafik malik, anita, musriawan, amin, jenis safitri, samsul bahri, mujahidin, khairul a., muslimin kia, suparman, hasanuddin, tajerimin, subianto, subianto, muson, dan samara. selain itu, pihak terkait mengajukan bukti bukti yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan surat tambahan informasi (ad informandum) terkait surat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan sawa, kecamatan laszlo, kecamatan molase, dan kecamatan lembo kabupaten konawe utara yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret i3. menimbang bahwa pihak terkait membantah keseluruhan dalil dalil yang diajukan pihak terkait secara lisan dalam persidangan tanggal februari dan maret dan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal maret serta mengajukan saksi saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret yaitu: hikmat, drs. hikmat, mahmudi, bachtiar, yeniayas latorumo, mahmud, harian dosen, sos, samir, pd, muh. hafid, muda, edi l., hasen arifin, bahar, popasia, jasmin, dan ajudan yang pada pokoknya membantah dalil dan keterangan saksi saksi dari pihak terkait il. selain itu, pihak terkait mengajukan bukti bukti tertulis yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti yang mana bukti sampai dengan bukti merupakan keterangan affidavit tahiyung, askab latin, seram, asmara, sabun, risma, imran, maris, budaya, amirudin, dan asam hadapan achmad, notaris kabupaten konawe, yang pada pokoknya membantah dalil dan keterangan saksi saksi dari pihak terkait ii: i3. menimbang bahwa memohon mengajukan tanggapan tertulis terhadap keberatan pihak terkait yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya menolak dalil dalil yang dikemukakan pihak terkait sejauh menyangkut keterlibatan penyelenggara pemilukada untuk membantu pihak terkait mengingat hanya bachtiar dan agus (anggota pps) yang didalilkan pihak terkait membantu pihak terkait padahal jumlah keseluruhan anggota pps kabupaten konawe utara adalah orang, i3. menimbang bahwa bawaslu kabupaten konawe utara mengajukan jawaban terhadap keberatan pihak terkait yang diterima kepaniteempat dan tanggal lahirpandeglang, nama mahmudi alias apud mahmud tempat dan tanggal lahirfadli nasution, s.h., m.h., a.h. wakil kamal, s.h., m.h., mirza roy pizza lubis, s.h., m.h., dan nasib bima wijaya, s.h., fil.: para advokat dan penasehat hukum pada tim advokasi irama , yang berkedudukan dan berkantor sudirman park apartment tower floor, suite cc, jalan k.h. mas mansyur, kavling jakarta pusatberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada rapid chaniago, s.h., m.h., advokat pada kantor hukum rapid chaniago partners yang beralamat jalan trip tamansari ruko inti blok nomor kota serang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . memohon, i1. nama drs. irwan kutub, m.m. tempat dan tanggal lahir pandeglang, juni pekerjaan swasta: alamat jalan lintas timur amd karomah, kelurahan karomah, kecamatan pandeglang, kabupaten pandeglang, nama hj. hermani, tempat dan tanggal lahir pandeglang, maret pekerjaan anggota dprd pandeglang, alamat kampung jaha masjid desa sukamaju, kecamatan labuan, kabupaten pandeglangberdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari dan januari memberi kuasa kepada agus setiawan, s.h., mustafa achmad, s.h., sulistiowati, s.h., saleh balas, s.h., rosi balas, s.h., ridwan munandar, s.h., andi prakasa, s.h., ichsan budi riyadi, s.h., mustar latief, hi., final hukuman, s.h., manna, s.h., royalis, s.h., agus sugianto, s.h., dan desriana rajin, s.h., para advokat dan penasihat hukum pada law firm aspek and co yang berkedudukan jalan trip tamansari nomor kota serang, serta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada victor nadapdap, s.h., m.m. dan linda sugianto, s.h., para advokat dari pengurus badan advokasi hukum dan hak asasi manusia bakuman) partai golkar, yang berdomisili hukum jalan anggrek nelly murni nomor jakarta barat kesemuanytanggal november yang kamarnya sebagai berikut:novluruh tps se kabupaten pandeglang pada hari minggupandeglang tahun seluruh tps se kabupaten pandeglang dengan berita acara nomor ba kpu pdg xi1 tentangdengan surat nomor kpu pdg perihal penyampaian hasil dan kronologi penyelenggaraan pemungutan suara ulangsenin tanggal januari pukul wib, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali kepaniteraan mahkamah pada hari jumat tanggal januari pukul wib. menimbang bahwa berdasarkan berita acara nomor ba kpu pdg xii tersebut,kabupaten pandeglang, bertanggal desember adalah sebagai berikut: pasangan calon jumlah suara persentase yoon suara, s.e., dan yim, s.e edi suhardi, s.h., m.h., dan hj. aprilia hedyasanty putri., s.e. 3y9 drs. djaja mujahidin dan ir. enddate sudrajat rona suharto, s.e. dan agus wahyu wardhana hj. irna narulita, s.e., m.m. dan apud mahmud drs. irwan kutub, m.m. dan 50y6 hj. hermaandeglang telah menyampaikan laporan pengawasan melalui surat nomor panas kab perihal laporan kegiatan pengawasan panwaslukada kabupaten pandeglang pada pelaksanaan pemungutan suara ulang psu)rabu tanggal januari pukul wibbagaimana diuraikan atas, pemohon mengajukan surat nomor psu perihal permohonan keberatan atas penetapanpandeglang tahun bertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari yang sama, yaitu senin tanggal januari pukul wib, dan kemudian permohonan tersebut diperbaiki oleh pemohon melalui surat nomor psu yang diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada hari rabu tanggal januari pukul wib. permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang yang diajukan oleh pemohon tersebut didasarkan atas adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon, pasangan calon nomor urut dan aparatur pemerintah daerah yang pada pokoknya dilakukan dengan pelanggaran pelanggaran hukum sebagai berikut: adanya keterlibatan gubernur banten, bupati pandeglang, sekda kabupaten pandeglang, assad kabupaten pandeglang, skpd, camat, transit, dam, pns, lurah, kepala desa, sekretaris desa, rt, dan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut adanya pemberhentian, mutasi, emosi, dan intimidasi terhadap pns yang memberikan kesaksian mahkamah konstitusi: ketidaknetralan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang dan panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pandeglang, terjadinya praktik money politic, adanya surat suara yang sudah dicoblos, i3.5j menimbang bahwa pada hari jumatprovinsi banten, komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang, dan panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten pandeglang. berdasarkan keterangan dari komisi pemilihan umum provinsi banten dan komisi pemilihan umum kabupaten pandeglang, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal desember berjalan tanpa kendala yang berarti. sementara itu, panwaslukada kabupaten pandeglangselanjutnya, mahkamah juga telahihak terkait sama sama menolak seluruh dalil keberatan pemohon terhadap hasil penghitungan pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pandeglangabupaten pandeglang, keterangan dari pihak terkait, serta memeriksa dengan saksama bukti bukti pemohon yang diberi tanda bukti s.d. bukti memeriksa bukti bukti memohon yang diberi tanda bukti s.d bukti dan laporan memohon yang diberi tanda lt s.d. lt memeriksa bukti bukti pihak terkait yang diberi tanda bukti pt s.d. bukti pt serta keterangan dan pernyataan tertulis (affidavit) para saksi baik dari pemohon maupun pihak terkait, mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti bukti tertulis dari para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dan dapat mengubah peringkat perolehan suara serta keterpilihan dari masing masing pasangan calon. lagi pula, perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait kini semakin jauh perbedaannya, yaitu dari semula sebanyak suara, kemudian setelah pemungutan suara ulang perbedaannya menjadi sebanyak suara.n pemungutan suara ulang pemilukada kabupaten pandeglang tahun ini. oleh karenanya, mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan permohonan pemohonviii bertanggal november. adapun terhadap temuan tentang pelanggaran pelanggaran yang terjadi, masih tetap dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umpandeglang tahun sebagai berikut: pasangan calon nomor urut yoon suara, s.e. dan yim, s.e., sebanyak (dua puluh dua ribu tiga) suara, pasangan calon nomor urut edi suhardi, s.h., m.h. dan hj. aprilia hedyasanty putri, s.e., sebanyak (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh) suara, pasangan calon nomor urut drs. djaja mujahidin dan ir. enddate sudrajat, sebanyak (enam ribu empat ratus dua puluh enam) suara: pasangan calon nomor urut rona suharto, s.e. dan agus wahyu wardhana, sebanyak (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) suara: pasangan calon nomor urut hj. irna narulita, s.e., m.m. dan apud mahmud, sebanyak (dua ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh empat) suara: pasangan calon nomor urut drs. irwan kutub, m.m. dan hj. hermani, sebanyak (dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga) suara: memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten pandegljanuarkuasa pemohon, memohon dan kuasanya, serta pihak terkait da |
putusan nomor php.bpresiden dan wakil presiden, yang diajukan oleh: pemohon perkara php.b vii nama jusuf kalla: tempat tanggal lahir watampone, mei agama islam: pekerjaan wakil presiden kebangsaan indonesia, alamat jalan diponegoro nomor menteng, jakarta pusat: nama wiranto, sh: tempat tanggal lahir yogyakarta, april agama islam: pekerjaan ketua umum partai hati nurani rakyat, kebangsaan indonesia, alamat jalan diponegoro nomor menteng, jakarta pusat. selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia dengan nomor urut (tiga), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli memberikan kuasa kepada chairman harahap, s.h., m.h., dr. hj. ela syarief, s.h., m.h., victor nadapdap, s.h., m.m., dr. rufipes h., s.h., m.m., m.h., dr. andi amrun, s.h., m.h., besaran situmorang, s.h., m.h., drs. dari marin, s.h., syamsul huda, s.h., sudirman munir, s.h., m.a., h.m. ali abbas, s.h., linda sugianto, s.h., hujan marga, s.h., purnomo sumantri, s.h., m.h., dr. teguh samudra, s.h., m.h., dobel amir, s.h., kn., bachtiar wahid, s.h., kesemuanya advokat penasihat hukum pembela dari tim advokasi hukum jusuf kalla wiranto , yang berkedudukan jakarta, beralamat jalan pakubuwono nomor jakarta selatan, telepon faksimili bertindak untu pemohon perkara php.b vii nama hj. diah permata megawati setiawan soekarnoputri: tempat tanggal lahir yogyakarta, januari umur tahun: pekerjaan ibu rumah tangga ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan, agama islam: alamat jalan kepausan nomor kelurahan kepausan, pasar minggu, jakarta selatan, jakarta, ktp nama prabowo subianto, tempat tanggal lahir jakarta, oktober umur tahun: pekerjaan purnawirawan ketua dewan pembina partai gerakan indonesia raya: agama islam: alamat jalan kemang nomor ktp selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia dengan nomor urut (satu), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli memberikan kuasa kepada arteria dahlan, s.t., s.h., mahendradatta, s.h., m.h., ma., mohamad assegaf, s.h., drs. jack sidabutar, s.h., mm., si., among herlina, dapat menggunakan kartu tanda penduduk ktp) atau paspor yang masih berlaku adalah juga membuktikan bahwa memohon tidak melakukan tugas dan wewenang yang diberikan undang undang untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dan putusan mahkamah konstitusi yang diputuskan (dua) hari sebelum hari pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tanggal juli tidaklah menghilangkan pelanggaran hukum yang dilakukan memohon yang tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih: bahwa pemohon telah berkali kali dan berulang ulang meminta daftar pemilih tetap dpt) pemilu presiden dan wakil presiden kepada memohon yaitu seingat pemohon dimulai dengan lisan pada tanggal juni dan permintaan dpt secara tertulis pada tanggal juli . bukti akan tetapi tidak pernah diberikan dengan berbagai alasan memohon, yang seharusnya menurut undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bahwa dpt tersebut harus sudah ditetapkan memohon hari sebelum pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden, atau hari sebelum tanggal juli bahwa atas permintaan pemohon yang berkali kali dan berulang ulang tersebut, ternyatcopy bukti dan setelah dilakukan penyisiran data pada kabupaten kota terdapat ketidakakuratan nik dan nama ganda (pemilih ganda) sebanyak pemilih tersebar kabupaten kota, sesuai dengan suratyang diakui memohon dengan membubuhkan tanda tangan bukti bahwa setelah pemohon menerima daftar pemilih tetap pemilu presiden dan wakil presiden pada tanggal juli berupa softcopy dan pemohon telah melakukan penyisiran terhadap daftar pemilih tetap yang diberikan memohon tersebut, ternyata bahwa dari kabupaten kota dari provinsi, terdapat masalah dan kekacauan dalam eksepsi: menerima eksepsi yang diajukan oleh memohon, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima, ataujuli pukul wibpihak terkait menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal agustus sebagai berikut::: sert,php)pemohon pada dasarnya menyatakan kpu telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu karena masalah daftar pemilih tetap dpt), penghilangan tps, dan keterlibatsehingga pemohon kemudian memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalk,di, bahwa dengan menyebut pelanggaran kpu selaku memohon terhadap undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu maka jelas permohonan keberatundang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden: dengan demikian permohonan keberatan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakelijke verklaard), permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas berkaitan dengan penggelembungan suara sebanyak suara untuk pasangan calon nomor urutdalil pemohon atas adalah kabur dan tidak jelas karena tidak diterangkan dimana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa penggelembungan tersebut terjadi,d): permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas berkaitan dengan pengurangan suara pemohon sebesar suaradalil pemohon atas kabur dan tidak jelas karena tidak jelasihak terkait pada pokoknya mempersoalkan mengenai kelalaian kpu untuk melakukan penyusunan dpt dengan benar dan tidak menindaklanjuti temuan mengenai kekeliruan dpt oleh pemohon: bahwa pemohon ternyata:bawahnya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat sampai pada petugas paling bawah, yaitu rukun tetangga, yang hasilnya kemudian ditetapkan sebagai dpt pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa memohon kpu telah menetapkan dpt pilpres pada tanggal mei sebanyak pemilih dan kpu telah melakukan perubahan pada tanggal juni menjadi pemilih dan kemudian merubah lagi pada tanggal juli menjadi pemilih setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan partai politik dan atau pasangan calon:. masalah kewenangan pengurangan tps sudah diatur dalam peraturan kpu dan telah diumumkan publik bahwa dalam permohonannya halaman dan pemohon pada dasarnya menyatakan memohon kpu telah melakukan pengurangan tps sebanyak tps yang berpotensi mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak juta suara pemilih dan hal itu tidak diumumkan sehingga banyak pemilih yang tidak lagi tahu dimana harus msetahu pihak terkait, memohon kpu tidak pernah menghilangkan tps itu tetapi melakukan pengurangan sejumlah tps sebagai bentuk penyederhanaan tps yang para pemilihnya telah disatukan dalam tps tps lain dan hal ini merupakan kewenangan teknis kpu yang tertuang dalam peraturan kpu sebagai penyelenggara pemilu dan sama sekali tidak merugikan pasangan calon manapun,keterlibatan international foundation for electoral system ifeq) bahwa pemohon dalam permohonannya halaman menyatakan kpu telah melakukan pelanggaran uud dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena telah melibatkan pihak asing dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa keterlibatan ifeq international foundation for electoral system) dalam tabulasi dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden diangap sebagai pelanggaran terhadap uud bahwa kpu khusus menyangkut kemandirian kpudalam penyelenggaraan pemilu:umumdengan demikian, klaim pemohon mengenai campur tangan asing telah mengakibatkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun adalah cacat hukum harus ditolak karena tidak berdasar. mengenai dugaan penggelembungan suara pasangan calon nomor urut sebanyak suarabukti bukti yang diminta oleh pihak terkait seyogianya telah dimiliki dan dihadirkan oleh pemohon beserta permohonannya, maka permohonan pemohon harus ditolak karena tidak memiliki bukti, dan berita acara rekapitulasi dan penghitungan suara provinsi model dc), dengan demikian dalil penggelembungan suara pasangan calon nomor urut sebanyak suara dari suara fiktif adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada sehingga harus ditolak atau dikesampingkan. mengenai pengurangan suara pemohon sebanyak suara dari penghilangan tps: bahwa darimana pemohon dapat menyatakan penghilangan tps dapat mengakibatkan pengurangan suara pemohon sebanyak itunomor induk kependudukan nik), nama, tempat tanggal lahir dan alamat yang sama identik dan permasalahan lainnya sebagai berikut: dari kabupaten yang verifikasi, ditemukan kabupaten yang bermasalah serius diantaranya: tidak terinci s.d. tps (rekap saja) kabupaten kota data kosong kabupaten kota. format pdf kabupaten kota file isi tidak sesuai kabupaten kota file berisi program kabupaten. file belum proses kabupaten kota file berisi dp4 kabupaten kota dari kabupaten terdapat sejumlah orangomor induk kependudukan nik) terdapat orang pemilih yang memiliki nomor induk kependudukan nik) yang sama (vide tabel .). tabel verifikasi berdasarkan nik riau kepulauan riau bengkulu sumatera barat bangka belitung sumatera selatan | dki jakarta jawa tengah yogyakarta kalimantan timur kalimantan tengah kalimantan selatan,,, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas obscurum sebelum) karena tidak menjelaskan secara detil mengenai indikasi kecurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon kpu, dan masif setiap tahapan,ada sehingga merugikan perolehan suara pemohon sehingga pemohon mohon agar dilakukan pemilu ulang provinsi, bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscurum sebelum) berkaitan dengan klaim pemohon tentang indikasi kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif setiap tingkatan, karena pemohon tidak menerangkan dengan jelas kecurangan seperti apa, dimana, kapan, bagaimana terjadi, dan siapa yang melakukannya, bahwa permohonan pemohon juga kabur dan tidak jelas berkaitan dengan klaim pemohon tentangdimana dan kapan saja penggelembungan itu terjadi, dan penyelenggara pemilu mana yang telah melakukan hal tersebut: bahwa permohonan pemohon juga kabur dan tidak jelas berkaitan dengan tuntutan pemilu ulang provinsi sebagaimana diklaim pemohonbahwa permohonan pemohon juga kabur dan tidak jelas berkaitan dengan klaim pemohon mengenai memohon kpu mengabaikan dan membiarkan penyimpangan: dan bagaimana bentuk pengabaian dari memohon kpu: dengan demikian jelas, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas berkaitan dengan klaim pemohon mengenai indikasi kecurangan: penggelembungan suara sebanyak suara untuk pasangan calon nomor sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). dalam pokok perkara bahwa pihak terkait me dan masif setiap tahapan:terjadi sehingga fakta fakta itu merugikan perolehan suara pemohon sehingga pemohon mohon agar dilakukan pemilu ulang provinsi, pihak terkait menegur dengan keras sommer) pemohon untuk menghadirkan bukti bukti permohonan pemohon pada persidangan pertama bahwa sebelum permohonan pemohon diperiksa, pihak terkait menegur dengan keras (sommer) pemohon untuk membuktikan atau menghadirkan bukti bukti yang seharusnya sudah terlampir dalam permohonannya berkaitan dengan klaim pemohon atas antara lain: pemohon mengklaim adanya kecurangan setiap tingkatan, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga menurut pemahaman pihak terkait, pemohon memiliki dan membawa bukti telah terjadi kecurangan setiap tps, setiap ppk, setiap kabupaten kota, dan setiap provinsi. oleh karena itu, pihak terkait memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memerintahkan pemohon agar menghadirkan bukti bukti tersebut pada persidangan pertama ini, karena seyogianya pemohon telah menghadirkan bukti bukti tersebut bersamaan dengan pendaftaran permohonannya: pemohon mengklaim terdapat kesalahan hitung atau perbedaan penghitungan provinsi sebanyak suara. oleh karena itu, pihak terkait mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menghadirkan bukti bukti tersebut pada persidangan pertama ini, karena seyogianya pemohon telah memiliki dan menghadirkan bukti bukti tersebut bersamaan dengan pendaftaran permohonannya, bahwa apabila pemohon tidak dapat menghadirkan bukti bukti sebagaimana diminta oleh pihak terkait dari s.d. atas maka pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menghentikan persidangan ini dan permohonan pemohon harus ditolak dengan sendirinya karena tidak ada bukti atas klaim pemohon. ada indikasi kecurangan dan atau kesalahan hitung dalam pemilu presiden dan wakil presiden tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara para pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya terjadi indikasi kesalahan dan atau kecurangan hasil penghitungan suara pada setiap tahapan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merugikan pemohon: bahwa pihak terkait mengakui adanya kecurangan kecurangan yang ada tetapi kecurangan kecurangan tersebut tidak mempengaruhi perlahan suara para pasangan calon yang ada apalagi mengakibatkan pemilu presiden dan wakil presiden tahun ini harus diulang karena bentuk bentuk kecurangan tersebut dalam catatan pihak terkait sangat sedikit tidak lebih dari bahwa pihak terkait mengingatkan kepada pemohon bahwa pengakuan pihak terkait dalam hal ini bukan untuk pengakuan adanya kecurangan masif sebagaimana diklaim oleh pemohon, tetapi pengakuan tersebut hanya untuk adanya kecurangan dan atau kesalahan hitung yang terjadi beberapa tempat, dan hal itu dapat diselesaikan atau perbaiki pada saat itu juga dan atau melalui laporan bawaslu setempat: bahwa pihak terkait juga mengingatkan kepada pemohon kecurangan kecurangan yang terjadi dapat merugikan semua pihak termasuk pihak terkait misalnya dugaan kecurangan yang dilakukan pihak pihak tertentu untuk keuntungan pemohon pasangan calon nomor urut maluku utara ternate, dimana sudah ada putusan pengadilan negeri ternate nomor pid. pn. tte tertanggal juli dan putusan nomor pid. pn. tte tertanggal juli yang menghukum para pelakunyadengan demikian klaim pemohon adanya indikasi kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga pemilu harus diulang provinsi adalah klaim yang harus ditolak dan dikesampingkan. tidak ada penggelembungan suara yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh memohon kpu sebanyak suara bahwa dalam permohonannya, pemohon mengklaim adanya penggelembungan suara secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh memohon kpu untuk keuntungan pasangan calon nomor urut sebanyak suara: sehingga pemohon menyatakan surat keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal juli keliru dan tidak benar karenabahwa pihak terkait sangat meragukan kebenaran dalil pemohon tentangmaka pihak terkait menegur dengan keras (sommer) pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut dalam persidangan pertama ini, bagaimana bentuk kesengajaan tesebut, siapa yang melakukan, kapan dan dimana penggelembungan tersebut terjadi: dimana bukti bukti tersebut seyogianya sudah disampaikan oleh pemohon beserta permohonannya pada saat mendaftar mahkamah konstitusi. apabila pemohon tidak dapat membuktikannya, maka secara yuridis pemohon tidak mempunyai kedudukan atau kualifikasi apapun juga sebagai pihak untuk mendalilkan hal hal yang tercantum dalam butir butir permohonan selanjutnya, bahwa untuk mendukung klaim atas, dalam permohonannya halaman pemohon mengklaim ada penambahan (mark up) suara secara tidak sah untuk pasangan sby boediono provinsi dengan perincian sebagai berikut: lena suara sby boediono bukti gjememtuea ooo jsmasasdsn aje esa aaaa ajak re jimatasah asean aka bahwa pihak terkait sangat meragukan kebenaran dalil pemohon atas terkait penggelembungan masing masing provinsi, oleh karena itu pihak terkait menegur (sommer) pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu dalam persidangan pembuktian, adanya penggelembungan sebanyak suara provinsi jawa barat, tps mana, kapan dan bagaimana dilakukan, dan apabila pemohon tidak dapat membuktikan hal itu maka pemohon dianggap tidak dapat membuktikan penggelembungan suara provinsi lainnya: dengan konsekuensi permohonan pemohon langsung ditolak: dan apabila pemohon dapat membuktikan penggelembungan provinsi jawa barat, maka pemohon dibebankan untuk membuktikan seluruh penggelembungan provinsi lainnya: bahwa sebagaimana telah dijelaskan atas,berdasarkan data yang dicatat oleh saksi pasangan calon nomor urut dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat pusat, diperoleh hasil sebagai berikut: ada tujuh provinsi yaitu provinsi jawa barat, provinsi dki jakarta, provinsi papua, provinsi sumatera utara, provinsi bengkulu, provinsi sumatera selatan, dan provinsi jawa timur, dimana berita acara rekapitulasi provinsi ditandatangani oleh para saksi dan ada keberatan untuk beberapa daerah pemilihan: ada provinsi yaitu provinsi ntt, provinsi sulawesi selatan, provinsi papua barat, provinsi lampung, provinsi banten, provinsi sumatera barat, provinsi aceh, provinsi sulawesi tenggara, provinsi jawa tengah, provinsi ntb dan provinsi kepulauan riau, dimana berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh para saksi (tidak lengkap) dan tidak ada keberatan: ada provinsi seperti provinsi riau, provinsi bangka belitung, provinsi di. yogyakarta, provinsi jambi, provinsi sulawesi barat, provinsi sulawesi tengahgorontalo, provinsi sulawesi utara, provinsi maluku, dan provinsi bali, berita acara rekapitulasi penghitungan suaranya ditandatangani secara lengkap oleh para saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan. bahwa dengan demikian alam pemohon tentang adanya penggelembungan suara sebanyak suara untuk keuntungan pasangan sby boediono adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak (void) atau dikesampingkanmenyatakan pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan dpt yang tidak sah menurut hukum, bahwa tidak jelas dpt tidak sah seperti apa yang dimaksudkan oleh pemohon karena dpt ditetapkan oleh kpu melalui surat keputusan resmi kpu tertanggal mei perubahan tanggal juni dan perubahan tanggal juli sehingga harus dianggap sah menurut hukum, bahwa data dpt yang digunakan oleh pemohon sebagai dalil mengklaim proses penyusunan dpt tidak benar justru hanya berdasarkan softcopy yang diterima dari kpu sehingga tidak dapat dijadikan bukti resmi untuk mempersoalkan dpt yang didasarkan pada surat keputusan resmi kpu, bahwa selain itudibawahnya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat sampai pada petugas paling bawah yaitu rukun tetangga: yang hasilnya kemudian ditetapkan sebagai dpt pemilu presiden dan wakil presiden,laim pemohon berkaitan dengan dpt adalah keliru dan tidak benar selain karena bukan masalah yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, juga hanya berdasarkan softcopy, sehingga harus ditolak (void) atau dikesampingkan. masalah peniadaan tps adalah urusan teknis kpu yang menjadi kewenangan kpu bahwa dalam permohonannya halaman pemohon menyatakan memohon telah menerbitkan kebijaksanaan untuk menghilangkan tps sehingga mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak suara p, bahwa peniadaan tps itubali maluku dan nama terdapat orang pemilih memiliki nik dan nama yang sama (vide tabel .). tabel verifikasi berdasarkan nik dan nama riau kepulauan riau agama| bengkulu 9ega9g8| sumatera barat bangka belitung sumatera selatan kalimantan timur bai dan hal ini merupakan kewenangan kpu sebagai penyelenggara pemilu dan sama sekali tidak merugikan pasangan calon manapuncampur tangan asing dalam tabulasi penghitungan suara oleh international foundation for electoral system ifeq) bahwa dalam permohonannya halaman pemohon menyatakan memohon kpu telah melanggar peraturan perundang undangan karena melibatkan pihak asing international foundation for electoral system ifeq) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presidenalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presideadalah lembaga yang, bahwa kemandirian kpu bukan berarti melarang kpu untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain karena kpu selama ini telah banyak melakukan kerja sama dengan pihak pihak swasta baik asing maupun domestik, bahwa keberadaan ifeq dalam penghitungan suara,dengan demikian, klaim pemohon mengenai campur tangan asing merupakan pelanggaran terhadap uud adalah tidak benar sehingga harus ditolak (void). mengenai rekomendasi badan pengawas pemilu bawaslu) bahwa dalam permohonannya halaman pemohon pada dasarnya menyatakan telah ada rekomendasi badan pengawas pemilu bawaslu) yang telah memaparkan tentang laporan pengaduan yang pada pokoknya membuktikan ada pelanggaran administratif, kejadian pelanggaran pidana, dan kejadian yang merupakan pelanggaran lain lain, sehingga pemohon memohon agar bawaslu dihadirkan dalam persidangan, bahwa laporan laporan pelanggaran yang dilaporkan bawaslu adalah laporan kasus pelanggaran yang ada bawaslu berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilu presiden dan wakil presiden: bahwa kasus yang diterima oleh bawaslu sepanjang pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat menggambarkan tentang adanya kecurangan ataupun pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden mengenai pernyataan sby tanggal juli bahwa dalam permohonannya halaman pemohon menyatakan pernyataan sby dalam keterangan pers tertanggal juli merupakan bentuk pengakuan sby atas kinerja yang buruk dari memohon kpu, bahwa pihak terkait dalam hal ini membantah dan menyatakan sby tidak pernah memberikan pernyataan yang menyatakan kinerja memohon kpu adalah buruk,, yang dihimpun oleh tim sukses pasangan calon nomor urut tetapi kecurangan dan atauihak terkait juga membantah apabila pernyataan sby tersebut disebut sebagai bentuk pengakuan sby atas kecurangan kecurangan masif sebagaimana diklaim oleh pemohon, karena pernyataan sby hanya berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan dan atau kesalahan hitung beberapa tempat saja yang tidak signifikan: bahwa pihak terkait juga membantah pernyataan sby mengenai kecurangan yang tidak signifikan sebagai bentuk intimidasi bagi pasangan calon yang mengajukan pembatalan mahkamah konstitusi dan intervensi bagi majelis hakim mahkamah konstitusi, karena pernyataan tersebut dinyatakan oleh sby sebagai pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan data yang dihimpun oleh tim sukses pasangan calon nomor urut dengan demikian klaim pemohon bahwa pernyataan sby adalah bentuk intimidasi, intervensi ataupun pengakuan atas kinerja kpu yang buruk adalah tidak benar sehinggabadan pengawas pemilu dalam persidangan tanggal agustus telah memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan tertulis dasar hukum badan pengawas pemilu bawaslu) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga proses rekapitulasi suara, pemungutan dan penghitungan suara dan proses penetapan pemilu sesuai huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: pada konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, bawaslu dan jajaran panas mempunyai kewenangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan penurunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum hingga menerima, mengkaji dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu sesuai juncto undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. il. catatan dpt dalam proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presidentahun merupakan sebuah proses yang tidak berdiri sendiri karena sangat berhubungan erat dengan proses atau tahapan pemilu sebelumnya, yang dimulai antara lain dari: tahap pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara tps hingga rekapitulasi hasil suara. dengan demikian, keberhasilan dan atau ketidakberhasilan penyelenggaraan tahapan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara presiden dan wakil presiden ini sangat ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan tahapan tahapan sebelumnya: bawaslu beserta seluruh jajarannya dalam kapasitas sebagai institusi pengawas pemilu telah menyampaikan berbagai masukan baik kepada kpu, maupun kepada pasangan calon pemilihan presiden dan wakil presiden dan tim kampanye nasional dalam setiap tahapan pemilu. dalam konteks pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, bawaslu membuat surat himbauan yang ditujukan kepada pasangan calon tim kampanye agar turut mencermati proses pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran maupun permasalahan kemudian hari, pada proses penyelenggaraan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps, rekapitulasi ppk, kpu kabupaten kota, kpu provinsi dan rekapitulasi tingkat nasional, serta penetapan hasil pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden, bawaslu menyampaikan pandangan dan pendapatnya. pendapat bawaslu berserta jajaran panas dilakukan setelah melalui proses evaluasi nasional yang melibatkan seluruh bawaslu provinsi se indonesia, proses dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih sangat berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil dalam penyelenggaraan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara. problem pada tahapan ini disebabkan oleh karena kurang memakainya persiapan dan kesiapan kpu dalam merencanakan, mengelola, mensupervisi proses pelaksanaan pemutakhiran dpt. salah satu masalah lain yang menjadi penyebab utama problem dalam pemutakhiran data pemilih karena kpu telah beberapa kali, setidaknya telah (tiga) kali melakukan perubahan jadwal dan tenggat waktu pemutakhiran dpt. tindakan sedemikian menyebabkan dan mempunyai implikasi serius pada kinerja kpu provinsi dan kpu kabupaten kota dalam memutakhirkan dpt. jadwal pemutakhiran dan penetapan dpt yang sering berubah ubah ini telah menyebabkan munculnya banyak versi dpt sehingga menimbulkan kebingungan kalangan peserta pemilu dan juga lembaga pengawas. selain itu, ketiadaan sistem dan mekanisme yang tepat untuk membantu proses pemutakhiran dpt juga turut berkontribusi dalam menyebabkan munculnya ketidakakuratan data dpt: kpu menetapkan mei sebagai batas akhir pemutakhiran data yang harus dilakukan oleh kpu provinsi dan kabupaten kota padahal batas akhir penetapan pemutakhiran data adalah juni karena pemilu presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tanggal juli pada batas waktu tersebut, ada cukup banyak daerah yang tidak dapat memenuhi penetapan kpu untuk melakukan pemutakhiran data. lebih dari itu, kpu ternyata telah melakukan pemutakhiran data (dua) hari sebelum pemilu presiden dan wakil presiden tanggal juli dilakukan dengan alasan karena adanya rekomendasi dari bawaslu dan jajaran pengawasannya tingkat daerah, bahwa akses jajaran pengawas pemilu lapangan ppl) terhadap salinan berita acara hasil penghitungan suara tps, pada kenyataannya masih banyak terhambat. meskipun bawaslu bersama kpu telah memiliki persepsi yang sama dalam kerangka menjamin akses bagi ppl, namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya ppl yang tidak mendapatkan salinan tersebut, atau terlambat memperolehnya. keadaan sedemikian menyebabkan bawaslu tidak dapat melakukan konfirmasi yang lebih teliti atas akurasi data yang tersebut dalam formula dimaksud, kpu senantiasa membuat pernyataan dengan merujuk pada rekomendasi panas daerah dalam proses pemutakhiran dpt. berkenaan dengan hal tersebut, bawaslu memandang perlu untuk dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: penetapan dpt hanya dilakukan satu kali sebagaimana diatur dalam nomor tahun oleh karena itu bawaslu memiliki sikap dan kebijakan bahwa pengawas pemilu semua tingkatan tidak diperkenankan merekomendasikan perubahan dpt yang sudah ditetapkan kpu melalui surat bawaslu nomor bawaslu vi tanggal juni yang ditujukan kepada ketua bawaslu provinsi se indonesia: sebelum dpt ditetapkan yakni pada april bawaslu melalui surat nomor bawaslu iv perihal surat edaran pengawasan pendaftaran pemilih pemilu presiden dan wakil presiden, telah mengingatkan kepada kpu agar pada masa perbaikan daftar pemilih sementara dps) lebih bersikap cermat dan hati hati sehingga apa yang telah terjadi pada pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, tidak terulang lagi pada pemilu presiden dan wakil presiden kali ini, dan pada tanggal mei melalui surat nomor bawaslu bawaslu telah menyampaikan himbauan kepada tim kampanye pasangan calon agar turut serta mencermati proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih, kala kami mendapati kekurangaktifan tim kampanye dalam menggerakkan mendorong para anggotanya untuk terlibat dalam proses proses dimaksud. kendati bawaslu telah melakukan berbagai hal sebagaimana dikemukakan dalam butir tersebut atas dan berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa pengawas pemilu telah menerbitkan rekomendasi kepada kpu terkait dengan perubahan dpt. setidaknya ada (enam) pengawas pemilu yang memang merekomendasikan kepada kpu setempat untuk lakukan perbaikan dpt. ada sekitar (empat) pengawas pemilu justru melakukan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan kpu setempat karena melakukan pelanggaran atas juncto nomor tahun bawaslu sedang menempuh langkah langkah mekanisme internal terhadap pengawas pemilu yang telah merekomendasikan perubahan dpt. bawaslu sedang memproses dan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bawaslu yang mengeluarkan rekomendasi perbaikan dpt setelah dpt ditetapkan karena dapat diskualifikasi telah melanggar ketentuan yang tersebut dalam undang undang nomor tahun yang telah secara tegas mengatur bahwa dpt hanya ditetapkan satu kali saja, berdasarkan butir atas maka menurut pandangan bawaslu, tindakan kpu dan atau pihak lainnya yang membuat pernyataan sepihak bahwa seluruh pengawas pemilu dalam jajaran bawaslu telah merekomendasikan perubahan dpt atas (empat puluh satu) kabupaten kota atau (tiga puluh tiga) provinsi indonesia adalah pernyataan dan tindakan yang keliru dan menyesatkan. il. beberapa catatan lainnya dalam tahapan proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dan respon bawaslu atas permohonan yang berkaitan dengan bawaslu bawaslu telah memberikan penilaian dengan membuat pernyataan bahwa kpu telah melakukan tindakan yang dapat diskualifikasi sebagai tidak profesional. penilaian dimaksud berkenaan dengan tindakan kpu yang berkaitan dengan perubahan jadwal dengan memajukan secara sepihak jadwal pemilihan presiden dan wakil presiden. tindakan sedemikian telah mempunyai implikasi pada kekacauan jadwal tahapan pemilu lainnya dan sekaligus membuat persiapan tahapan pemilu selanjutnya menjadi tidak optimal. perbuatan kpu tersebut juga menyebabkan konsentrasi dari pasangan calon dan tim kampanyenya tidak lagi memberikan fokus yang memadai pada persoalan yang menyangkut masalah dpt, penilaian bawaslu atas sikap tidak professional dari kpu juga dikaitkan dengan beberapa hal lainnya, yaitu: kesatu, kpu baru mensosialisasikan format pelaporan dana kampanye dari pasangan calon presiden dan wakil presiden (dua) hari sebelum berakhirnya masa kampanye yang dimulai dari tanggal juni hingga juli hal ini menyebabkan pelaporan mengenai dana kampanye tidak konsisten sehingga indikasi adanya berbagai pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye yang diduga dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak dapat secara optimal diselesaikan: kedua, ada indikasi berupa tindakan yang dapat diskualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam melakukan sosialisasi atas pasangan calon sehingga diduga keras hanya menguntungkan salah satu pasangan calon saja, ketiga, kpu mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah tps berkaitan dengan jumlah peserta pemilu suatu wilayah pemilihan tertentu tetapi kpu dinilai tidak cukup transparan untuk menjelaskan opsi kebijakan sehingga potensial disinyalir melakukan tindakan melawan hukum. rincian mengenai pandangan, pendapat dan penilaian bawaslu atas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara lengkap akan kami sampaikan pada mahkamah kemudian. keterangan lisan bawaslu pelanggaran pemilu dilakukan setiap pasangan calon peserta pemilu:kondisi sine gua non:dua:: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon dan pemohon telah mengajukan bukti bukti surat tulisan, sebagai berikut: bukti pi fotokopi putusan memohotanggal juli bukti pi fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon atas nama h.m. jusuf kalla: bukti pi fotokopi surat pemberitahuan terdaftar dalam daftar pemilih tetap atas nama pemohon h.m. jusuf kalla, membuktikan pemohon h.m. jusuf kalla terdaftar selaku pemilih, bukti pl fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama pemohon wiranto, bukti pi fotokopi surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada wiranto membuktikan pemohon wiranto terdaftar selaku pemilih, bukti pi fotokopi surat keputusan memohon komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tanggal mei membuktikan pemohon menjadi peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun bukti pi fotokopi keputusan memohon komisi pemilihan umum nomor: pts kpu tahun tanggal mei membuktikan pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun dengan nomor urut (tiga): bukti pi fotokopi risalah rapat paripurna ke masa sidang tahun sidang tentang persetujuan hak angket dpr ri terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih, membuktikan daftar pemilih tetap legislatif yang ditetapkan memohon semrawut: bukti pi fotokopi surat pemohon nomor timkamnas jk w vii tanggal juli tetang permohonan daftar pemilih tetap dpt) surat mana yang telah diterima memohon, bukti pi fotokopi surat memohon nomor und vii tanggal juli perihal undangan pengecekan dpt: ntt '3o| mau a020127|dilakukan verifikasi berdasarkan nik, nama dan tempat tanggal lahir terdapat orang pemilih yang memiliki nik, nama dan tempat tanggal lahir yang sama (vide tabel .). tabel verifikasi berdasarkan nik, nama, tempat tanggal lahir raup 2mo2| x200r| kepulauan riau bengkulu segala| masa| a80 | sumatera bart c0rg7| k81s06| bangka belitung sumatera selatan kalimantan timur bai bukti pi fotokopi tanda terima hard disk eksternal berisi daftar pemilih tetap pemilu presiden dan wakil presiden tahun tanggal juli membuktikan pemohon telah menerima hard disk eksternal soft copy dpt pilpres dari memohon, bukti pi copy hard disk eksternal "soft copy daftar pemilih tetap dpt) pemilu presiden dan wakil presiden tahun dan print out isi hard disk eksternal: bukti piterdapat pemilih ganda sebanyak pemilih tersebar kabupaten kota provinsi , dan laporan bersama ini ditandatangani memohon, bukti pi fotokopi kliping media massa berita kota tanggal juli dimana memohon mengakui perubahan dpt atas rekomendasi bawaslu, bukti pi fotokopi kliping media massa kompas tanggal juli dimana memohon mengakui pengurangan tps dari tps menjadi tps, bukti pi fotokopi kliping media massa koran jakarta tanggal juli dimana memohon mengakui menetapkan dpt (tiga) kali dan terakhir tanggal juli2009 dengan menetapkan sebagai angka yang digunakan pada pilpres, bukti pl 16a fotokopi surat keputusan memohol 16b fotokopi surat keputusan memohon nomor pts kpu tahun tanggal juni: bukti pi 16c fotokopi surat keputusan memohon nomor: pts kpu tahun tanggal juli tentang perubahan terhadap nomor pts kpu tahuni fotokopi beberapa formulir yang tidak bersumber dari memohon telah beredar sebelum penghitungan suara, dan formula telah terisi dan tanda tangan kpps dan saksi, dimana nama calon nomor urut (dua) telah tercetak rapi: bukti pi fotokopi kliping media massa majalah tempo edisi tanggal juli halaman dimana sekretaris jenderal partai demokrat marzuki ali mengakui membuat formulir tersebut, bukti pi fotokopi kliping surat panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tapanuli selatan yang membuktikan aparat kepala desa unse mungkur kecamatan kolong melakukan penconterangan (lima puluh satu) lembar surat suara: bukti fotokopi rekapitulasi pelanggaran pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun bukti pi fotokopi pernyataan keberatan dari saksi pemohon terhadap rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat nasional: bukti pi fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi model ppwp) provinsi nadepulauanengkulmbgka belitung membuktikan jumlah pemilih dpt sebesar pemilih bukti pi fotokopi rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi model ppwp) provinsi lampungki jte.i. yogylbggorontalobarat membuktikan jumlah pemilih dpt sebesar pemilih, bukti pemohon bukti pll fotokopil fotokopiutara,baratselatanbengkulu, bukti plampungdki jbaratbantenengahyogybarattimurutarbaratgaragorontalomaluku barat, bukti pll fotokopi laporan pelanggaran pemohon dan surat lembaga swadaya masyarakat maupun surat maupun rekomendasi badan pengawas pemilu terkait dengan pelanggaran, kecurangan maupun penyimpangan pemilu: bukti pll fotokopi tanda terima dari kpu tanggal juli perihal hard disk eksternal berisi dpt pilpres, bukti pll fotokopibukti pll fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tertanggal juli bukti pll. dalam kapasitasnya selaku ketua kpu: bukti ii fotokopi dpt bermasalah yang klaim pemohon sebagai dpt yang sama sekali tidak diverifikasi atau dimutakhirkan, bukti pll fotokopi, bukti pl fotokopisurat pernyataan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap: bukti pll fotokopi surat pernyataan pemilih pemohon sumatera utarselatasulawesi barat maluku papua barat | a50), nama, tempat tanggal lahir dan alamat terdapat orang pemilih yang memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir dan alamat yang sama (vide tabel .). tabel verifikasi berdasarkan nik, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat 25me2| g2e| |kepulauan rau j oo6arg| bengkulu 9e9198| oo ) sumatera barat bangka belitung sumatera selatan kalimantan timur bailampungdki jakartbanteengsurat pernyataan pemilih pemohon kalimantandokumen laporan temuan pelanggaran tim kampanye nasional pemohon, bukti pll fotokopi sby.info, republika newsroom dan inilah.com, perihal pengakuan susilo bambang yudhoyono tentang pemilu curang dan upaya intimidasi ancaman terkait dengan kinerja kpu dan upaya permohonan pembatalan: bukti pl fotokopi rekapitulasi permasalahan dpt pilpres tingkat nasional yang berbasis provinsi, bukti pll fotokopi laporan pelanggaran dan kecurangan pemilu presiden selain mengajukan bukti suratitulisan, pemohon dan pemohon mengajukan ahli dan atau saksi yang memberikan keterangan bawah sumpah,:?,justin mengenai manfaat menggunakan it, yaitu untuk efisiensi, biaya murah, dan terjangkau, lebih transparan, dapat diakses oleh seluruh rakyat kapan saja mana saja: bahwa penggunaan secara umum bertujuan, pertama mempromosikan economic growth, kedua memperkuat good governance:sul tenggara malu papua barat ' ) | ' ' ' bahwa memohon telah mengakui secara tegas pada harian koran jakarta kamis tanggal juli dan harian berita kota , kamis tanggal juli yang menyatakan bahwa memohon telah (tiga) kali melakukan perubahan terhadap daftar pemilih tetap dpt) yaitu pada tanggal mei memohon telah menetapkan dpt pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres) sebanyak pemilih dan memohon melakukan perubahan tanggal juni menjadi pemilih, dan kemudian dua hari menjelang pemungutan suara pilpres yaitu pada tanggal juli memohon kembali melakukan perubahan dpt menjadi pemilih bukti dan bukti bahwa ternyata surat keputusan memohon tersebut adalah perubahan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang didasarkan pada undang undang nomor tahun untuk menentukan pendistribusian logistik pemilu dan itupun sudah (tiga) kali dirubah memohon dan dengan demikian memohon tidak pernah menetapkan daftar pemilih tetap sesuai dengan bukti p 17a, bukti p 17b, bukti p 17c). bahwa jumlah pemilih yang terdapat dalam dpt softcopy yang diserahkan memohon kepada pemohon setiap provinsi berbeda dengan jumlah pemilih yang terdapat pada formulir rekapitulasi provinsi yang bersangkutan: lihat tabel tabel perbandingan jumlah pemilih berdasarkan dpt dc ppwp dengan data softcopy dari kpu tanggal julyang diajukan oleh pemohon da.:, dpt hasil rekapitulasi penghitungan suara sama persis dengan keputusan kpu nomor dpt prov. (dc pwp) dpt soft dpt setelah kutil7 juli edisi provinsi prov. (dc dikurangi yang (ab) 1ppwp) data yang dapat tidak diproses (b) diproses (a) aceh sumatera utara sumatera barat kepulauan riau riau bengkulu jambi sumatera selatan bangka belitung lampung dki jakarta jawa barat banten jawa tengah yogyakarta jawa timur bali barat banua 2won tana kalimantan timur kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan selatan sulawesi selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara gorontalo sulawesi utara sulawesi barat maluku maluku utarai2.8j menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusi pada persidangan agustus yang menerangkan,,bulan: bahwa yang sangat mengejutkan alasan penyusunan undang undangtahun dicantumkan semua nik bagi seluruh penduduk.:selanjutnya diserahkan oleh kpu pada tahun kepada menteri dalam negeri untuk menjadi salah satu cikal,,untuk memberikan nomor kependudukan walaupun memang tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan. tidak seluruh pendudukkematian, perkawinan, perceraian, perubahan status, perubahan jenis kelamin, banyak sekali faktor yang mempengaruhi, belum lagi menyangkut surat keterangan kependudukan, biodata, kk, ktp.satu penduduk sepuluh ktp nya. sebab, menurut ahli,,:ahun, seluruh dp4 yang diserahkan kepada kpu bernomor induk kependudukan dan itu dapat ahli buktikan.:: bahwa semua dp yang diserahkan oleh pemerintah kepada kpu secara berjenjang telah ber nik., penduduk makasar dapat punya ktp dki dan punya ktp makasar: berdasarkan amanat undang undang,undang undang guo menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki nik bahwa daftar pemilih, ada nik dan ada juga yang tidak ada nik. itu benar, setelah menjadi dps dan dpt. sebab jika ingin dikemukakan secara jujur,berbahaya jika dpt ditetapkan oktober dan hari pemilu pada bulan april. interval waktu bulan:khtaan database kependudukan:dapat diberikan, sebab, karenanik,it,,tetapi,hanya salah satu ganda, hanya namanya yang ganda,ganda, harus memenuhi elemen. kalau hanya salah satu elemen saja ganda belum tentu pemilihnya ganda: bahwa setelah dp4 diserahkan semua dptuntuk menguatkan dalil dalil jawabannya, memohon telah mengajukan bukti bukti surat tulisan, sebagai berikut: bukti fotokopi materi sosialisasi, surat edaran penarikan spanduk s.d tanda content pilpres perbaikan spanduk sosialisasi tata cara pemberian suara pada pilpres pelanggaran kode etik penyelengaraan pemilu, bukti foto rekaman kegiatan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih: bukti fotokopi dokumentasi proses pemutakhiran daftar pemilih: bukti fotokopi: apa ema salowusan asa maa mas tabel dpt sesuai berita acara dari kpu prov. (dc1 ppwp) yang tidak disertakan dalam perbandingan dengan dpt elektronik data softcopy dari ne mma ion san omeanonan tema eren (om naa masa ama asas mmisyaan stem ama non bukti fotokopi surat kpu provinsi jawa tengah nomor a v perihal data penduduk usia pemilih yang bekerja luar negeri untuk dpt pemilu presiden dan wakil presiden tahun bukti fotokopi lampiran surat menyurat dispendukcapil kota pekalongan dalam rangka koordinasi masalah nomor induk kependudukan, bukti fotokopi surat pernyataan kabar pengolahan data dan informasi biro perencanaan dan data setjen kpu, bukti fotokopi berita acara kpu nomor ba kpunasional tahun bukti fotokopi surat kpu nomor kpu vii perihal pengumpulan dpt data lengkap: bukti fotokopi surat kpu nomor kpu vii perihal petunjuk teknis pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juli bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentangbuktihasil penghitungan perolehan suara kecamatan, kabupaten kota, provinsi, secaraukti fotokopperaturan kpusurat kpu nomor kpu vi perihal surat edaran penarikan spanduk tanda content pilpres bukti fotokopi surat kpu nomor kpu iv perihal edaran tentang pemutakhiran data pemilih pemilu presiden dan wakil presiden bukti sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi sumatera utara formulir model dc dan lampiran), bukti ta. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota medli serrdang bedagebing tingbuhan batdang sidempundailing nataniiasbolpanulihumbang hasundubalawasdang lawasasahnjung balmatang sianimalungukpak bhdanjngkubsumatermentawaipallok selatolosisirwahlunjunjharmasdang panh dayakumbuhimapuluh koukittinggagripariaman formulir model db dan lampiran): himpunan perolehan suara pemilihan umum presiden dan bukti wakil presiden sumatera barat:sumatera barat, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi sumaterasuara kota palembagan iliokota prabumulihmuara enihgar alamempat lawangota lubuk linggrawasbanyuasibanyuasiokuoku timuku selatan formulir model db dan bukti lampiran),ukti sumatera selatan: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi bengkulubengkulota bengkulngkulubengkulu utarrejang lebrejang lebokepahikepahilumselumamuko mukuko mukobengkulu selatan formulir model db dan lampiran): bukti s.d sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan ata suara ppk kabupaten bengkuluur formulir model db dan lampiran), bukti tm.8a tt. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk kabupaten kabong formulir model db dan lampiran), bukti t4. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk kabupaten lebong formulir model da dan lampiran): bukti t.a keputusan berita acara penetapan dpt pilpres provinsi lampung, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi lampungbandar lampota bandar lampselatan formulir model db dan lampiran): massa gsm mms eos trassemag gema oom aon maan casa sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara ppk se kabupaten lampungnggampesawarpesawarankota metrota metrpungtengahang bawpk se kabupaten tulang bway kanway kanan(bukti keputusan berita acara penetapan daftar pemilih tetap se provinsi lampung: bukti pemilih yang menggunakan ktp: bukti sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi dki jpusda jakartadm. kepulauan seribudki jakarta: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi jawa baratbandmahanddungnjua bogokabumkabugoekasi formulir model db dan lampiran) bukti sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota deprwrawkasreindramayrebalengmikunianjarukota banduota cimahandandnjsukabumiota sukabumdepopurwakartkercireboindramayucirebomajalengkaabupaten sumedsubmiskuningbanjarabupaten garutasikmalaytasikmalaya formulir model dajawa barat: bukti jawaban sanggahan klarifikasi kpu kabupaten kota provinsi jawa barat, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi banten formulir model dc dan db serta lampiran): bukti s.d sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan t81. suara ppk kabupaten lebapandeglota5. suara ppk kabupaten66 suara ppk kota7. suara ppk kota cilegon formulir model da dan lampiran), model ppwp tps cikokolmarga sari, kecamatan karawaci, bukti kota tangerang, model ppwp tps karawaci, kecamatan karawaci, bukti kota tangerang, model ppwp tps periuk, kecamatan periuk, kota bukti tangerang, model ppwp tps periuk, kecamatan periuk, kota bukti tangerang, pembentukan ppp kecamatan benda, kota bukti tangerang, buktianten: bukti pencopotan nama, alamat, tanggal lahir dan nik yang sama di kabupaten tangerang, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi jawa tengahndalalatidpmobolorrembatwonoganganyragyollatkoharjrakarworejonosoblmen sean aan (te anmesneow jenewa maa men cnn suara kabupaten temangagebalingjar negbumlacamrebekalomalekalongan formulir model db dan lampiran), hasil pencernaan daftar pemilih tetap dpt) kota bukti salatiga: pemutakhiran daftar pemilih sementara dps) kabupaten bukti blora, daftar pemilih sementara hasil perbaikan dps hp) dan bukti daftar pemilih tetap dpt) kabupaten blora: pencernaan daftar pemilih tetap dpt) kabupaten bukti batang: surat keputusan perubahan daftar pemilih tetap provinsi bukti jawa tengah dan kpu kabupaten kota jawa tengah: hasil pencernaan daftar pemilih tetap dpt) kabupaten bukti kudus, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kota salatiga, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten grobogan: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kotaota magelang: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten boyolali: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten blora, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kota surakarta, bukti keterangan dispenduk dapil kabupaten batang dalam rangka pemutakhiran data pemilihgirukoharjolosobobumlatdemakalatigatiurakartmagenjarnegaaranganyartegalkalongaoyolaltemarmagelndal: bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kabupaten magelang, bukti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kabupaten kebumen: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten kendal: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupatenkaranganyar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten temanggung: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten tegal: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten batang, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten wonogiri: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten purbalingga: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kotajepara: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten pati: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kota tegal, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten banyumas, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten kudus: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten wonosobo: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da)abupaten sragen: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten rembang, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten sukoharjo, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten cilacap: sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupaten banjarnegara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat bukti kecamatan model da) kabupatenklaten: kronologis grouping tps pemilu presiden dan wakil bukti presiden tahun kabupaten klaten, reugrouping tps pemilu presiden dan wakil presiden bukti tahun kabupaten batang, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi d.i yogyyogytunung kidt101. suara ppk kota yogyakartbantugunung kidul formulir model db dan lampiran), keputusan berita acara penetapan daftar pemilih tetap bukti s.d pemilihan umum presiden dan wakil presiden provinsi yogyakarta, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi jawa timursurabayaidoarjopasuruota pasuruan formulir model db dan lampiran), bukti pengangkatan ppp kota pasuruan, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti t44. suara kabupatenndowwantubondmamber formulir model db dan lampiran), bukti t4112 sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota maang formulir model db dan lampiran), bukti t141. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota batung akedirlidiri formulir model db dan lampiran), bukti t44. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota blicinorenggalewjokeromnjumadiuojokertmadiujonegoruboesikalmekasnetingkat kecamatan kota surabaya formulir model dan lampiran): bukti ta121148 sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kabupaten sidoarjo formulir s.h., m.h., posse yuliandra, s.h., dipl. p.r., nicholas aprilindo, s.h., m.h., suherman, s.h., m.h., firman wijaya, s.h., leonardo putra negara siregar, s.h., saver eddy yunus, s.h., robert mendulang, s.h., dan demon ryan, s.h., adalah para advokat yang tergabung dalam tim hukum dan advokasi tim kampanye nasional mega prabowo, berdomisili dan beralamat kantor jalan teuku cik ditiru nomor menteng, jakarta pusat, bertindak untui ui. pemohon ii: terhadap komisi pemilihan umum kpu) berkedudukan jakarta, jalan imam bonjol nomor jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa ketua komisi pemilihan umum kpu) pada jaksa agung republik indonesia nomor kpu vii tanggal juli dan nomor kpu vii tanggal juli serta surat kuasa subtitusi dari jaksa agung republik indonesia nomor sk a ja tanggal juli dan nomor: sk a ja tanggal agustus kepada: edwin situmorang, sh, mh., betty firdaus, sh., joseph suwardi sabda, sh., ll.m., effendi harahap, sh., tyas suharto, sh., tobing lan siahaan, sh., anton hutabarat, sh., drs. didik soekarno, sh., artinya sri djuwita, sh., t.n.a. kusumayudha, sh., nur taman, sh., maria erna sh., mh., muhammad gaib, sh., puji basuki setijono, sh., nurani utami, sh., henry romana, sh., ivan damanik, sh., eva rimba menyala, sh., tata vain dipanggang, sh., mh., ayu agung, sos., sh., mh., nurdayani, sh., mesti mariana gultom, sh., mh., satria ika putra, sh., mh., annisa kusuma hansard, sh., mh., cahyaning naratif sh., mh., lawan, sh., bambang dwi handoko, sh., turkiye, sh., antonius budi satria, sh., mh., sru studi, sh., arie eko yuliearti, sh., mbertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut .oo memohon, taman asa fewoarsaa bec mama mama maa ai kpu tanggal julisusilo bambang yudhoyono buono yang diambil dari suara fiktif sejumlah sehingga jika suara fiktif tersebut dikurangi dari hasil suara versi memohon untuk pasangan calon nomor urut dr. susilo bambang yudhoyono prof dr. buono sebesar dikurangi sama dengan pengurangan suara bahwa memohon telah melakukan pengurangan suara untuk pasangan calon nomor urut jusuf kalla wiranto yakni dengan melakukan pengurangan tempat pemungutan suara tps) sebagaimana diakui oleh memohon pada harian kompas, kamis tanggal juli buktiempat pemungutan suara tps) yang dimaksud, sehingga pemohon kehilangan suara sebesar dari total suara sebesar tps suara tps yaitu sebesar sehingga seharusnya suara yangndowos81124 suara tingkat kecamatan banyuwangitubondumajjember formulir model dan lampiran): bukti ta142445 sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota malltingkat kecamatan kota batulung agucionororenggalegengawi formulir model dan lampiran): bukti ta1254 sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kabupaten112611 suara tingkat kecamatan kabupaten jombt44. suara tingkat kecamatan kabupaten nganjujonegorbamonggresik. suara tingkat kecamatan kabupaten bangkalampmekasumenep formulir model dan lampiran): bukti surat keputusan pengangkatan ppp kota surabaya: surat keputusan pengangkatan ppp kota sidoarjo: bukti surat tugas ppp kabupaten pasuruan: bukti perihal penjelasan pemilih ganda kota pasuruan laporan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pemilu bukti presiden dan wakil presiden tahun kota probolinggo bukti foto kegiatan sosialisasi kabupaten bondowoso, daftar pemilih yang menggunakan ktp kabupaten bukti banyuwangi, kronologis penambahan jumlah dpt pemilu presiden dan bukti wakil presiden tahun situbondo, surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten bukti lumajang, surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten jember, bukti surat keputusan pengangkatan ppp kota malang: berita acara validasi dpt pemilu presiden dan wakil bukti presiden tahun kabupaten malang, bukti surat keputusan pengangkatan ppp kota batu: bukti surat revisi dpt salah rekap kabupaten tulungagung: berita acara tentang rapat penjelasan daftar pemilih bukti tetap dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun kota kediri, keputusan tentang daftar pemilih tetap dan rekapitulasi bukti daftar pemilih tetap: bukti surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten blitar, bukti surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten kediri, laporan validasi dpt pemilu presiden dan wakil presiden bukti kota blitar, surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten bukti ponorogo: surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten bukti trenggalek: berita acara perbaikan formulir model ppwp bukti kabupaten magetan, berita acara kekurangan surat suara pemilu presiden dan bukti wakil presiden tahun kabupaten magetan: bukti surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten ngawi: bukti surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten madiun, berita acara surat suara yang diterima kabupaten bukti bojonegoro, bukti surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten tuban: bukti perbandingan dpt dan surat suara kabupaten. lamongan jawaban temuan dpt bermasalah oleh tim mega bukti prabowo kabupaten lamongan, bukti dokumentasi sosialisasi kabupaten lamongan: bukti klarifikasi gugatan kabupaten pamekasan, surat keputusan pengangkatan ppp kabupaten bukti sumenep: risalah penjelasan penghitungan suara tingkat bukti kecamatan kabupaten pasuruan: berita acara pemilih yang diduga terdaftar ganda dalam bukti dpt pemilu pilpres kota batu, berita klarifikasi atas pemilih yang terdaftar ganda dalam bukti dpt kota batu: bukti bukti sosialisasi pemutakhiran data pemilih kota bukti batu: bukti as.d dpt name yang sudah ditandai terdaftar ganda kota batu: risalah jawaban permasalahan dpt pilpres bukti banyuwangi: nomor tahun tentang penggunaan formulir bukti ppwp dan ktp dalam pilpres kota kediri: nomor tahun tentang dpt rekapitulasi dpt bukti pilpres tahun kota kediri, nomor tahun tentang dpt dan rekapitulasi bukti dpt pilpres ahun kota kediri, bukti rekapitulasi ppp kota kediri: bukti berita acara perubahan dpt kabupaten kediri: bukti berita acara perubahan dpt kota blitar: bukti daftar pemilih yang menggunakan ktp kabupaten pacitan: bukti dan foto sosialisasi pemutakhiran dpt kabupaten ponorogo: bukti surat panas kabupaten magetan: bukti rekapitulasi dpt kabupaten magetan: bukti rekapitulasi dpt hasil validasi kabupaten magetan: bukti bukti pendukung pelaksanaan pemungutan dan bukti penghitungan suara pilpres kabupaten ngawi (lihat lampiran bukti pengangkatan ppp kabupaten mojokerto: bukti berita acara perubahan dpt kota mojokerto, bukti berita acara penggunaan ktp kota mojokerto: bukti sosialisasi pemutakhiran dpt (foto) kota mojokerto: bukti pembentukan ppp kota mojokerto: kota madiun, berita acara pemilih yang menggunakan ktp kabupaten bukti bojonegoro, bukti pembentukan ppp kabupaten bojonegoro: bukti sosialisasi pemutakhiran dpt kabupaten tuban (foto dan cd) bukti t41. berita acara pembetulan model db ppwp kabupaten gresik, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi nusa tenggara baratmataramombokbawumbawdompmma formulir model db dan lampiran): bukti s.d sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kota mataramengah:imur: bukti s.d sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kab. sumbawasumbawa: bukti s.d sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kabupaten dompu: bukti s.d sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kabupaten bima, bukti s.d sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan model da) kota bimanusa tenggara barat, tentang penjelasan terjadinya perbedaan jumlah dpt bukti dalam pilpres kota dompu: tentang penjelasan terjadinya perbedaan jumlah dpt bukti dalam pilpres kabupaten bima, tentang penjelasan terjadinya perbedaan jumlah dpt bukti "dalam pilpres kota bima, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi nusa tenggara timurmanggaraiggaraanggaraingagekedkloresmbalor formulir model db dan lampiran) bukti t43. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota kupote ndaimor tengaheluabupaten timor tengahumba barat dtengah formulir model dbprovinsi kalimantan tengah, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti .a. suara provinsi kalimantan tengah formulir model dcota palangkaraya, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kota palangkaota palangkarayaatingan, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten katikatingan: surat keputusan penetapan tentang rekapitulasi daftar bukti t44.d pemilih tetap dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun kabupaten gunung mas: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten gunung mas formulir model db dan diperoleh pasangan calon nomor adalah ditambah sama dengan suara, bahwasannya terbukti provinsi papua berdasarkan berita harian kompas tertanggal juli dikatakan partisipasi pemilih kabupaten kota papua seratus persen, artinya akan ada pemilih fiktif kabupaten kota provinsi papua. jelas sekali dan diduga kuat bahwa pps tiap tiap tps telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencoreng sendiri begitu banyak pemilih ganda kabupaten kota provinsi papua, bahwa pada pilpres tanggal juli ditemukan beredar formulir bukti kertas untuk mencatat hasil perolehan suara sudah dibagikan kepada saksi kandidat tertentu sebelum perhitungan suara dan nama pasangan calon nomor urut telah terletak rapi, dan ternyata formulir yang menyerupai dokumen resmi yang dikeluarkan memohon dibuat partai demokrat sebagaimana diakui oleh sekretaris jenderal partai demokrat marzuki alie majalah tempo edisi juli halaman bukti bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, maka memohon berkewajiban: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat: tentang kewajiban tersebut telah tidak dijalankan memohon, dengan demikian memohon telah melanggar undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu menyangkut sumpah janji yang berbunygunung masotawaringin timur, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten kotawaringinwaringin timur:seruyan, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten seruyeruyotawaringin barat: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten kotawaringin waringin baratsukamara, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten sukamukamlamandau: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten lamandlamandaubarito selatan: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten barito selatbarito selatbarito timur: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten baritot14a1a suara model da) panitia pemilihan kecamatan a14. m.i kabupaten barito timur, buktitahun kabupaten barito utara: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten barito utara formulir model db dan lampiran), bukti last sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara model da) panitia pemilihan kecamatan kabupaten barito utmurung raya, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten murung t 1413a1.j kabupaten murung timurapuas: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten kapuapuas, data pemilih yang terjadi selisih orang kabupaten bukti .n. kapuaspulang pisau, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten pulang pispulang pisau, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi kalimantan timurekartanetairinluunuknajam paser utbalikpapmarinrakon tidungkalimantan timur: bukti tanda terima softcopy dpt provinsi kalimantan timur, laporan sosialisasi pemutakhiran data pemilih provinsi bukti kalimantan timur, sampel model (dps) dan (dpt) provinsi bukti kalimantan timur, rekapitulasi dpt dan perubahan provinsi kalimantan bukti timur, daftar pemilih yang menggunakan ktp dan paspor bukti kalimantan timur, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi kalimantan selatantanah laut formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kabupaten tanah lauota baru formulir model db dan lampiran) dan ppk se kota bartapin formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kabupaten taphulu sungai selatan formulir model bukti db dan laporannya) dan ppk se kabupaten hulu sungaihulu sungai tengah formulir model bukti db dan lampiran) dan ppk se kabupaten hulu sungai tengahtabalong formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kabupaten tabalonglangan formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kabupaten balangaota banjarmasin formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kota banjarmasnjar baru formulir model db dan bukti lampiran) dan ppk se kabupaten banjar baru formulir model da dan lampiran): keputusan berita acara penetapan daftar pemilih tetap bukti se provinsi kalimantan selatan: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi sulawesi utaramanadomohitunginahasinahasa utaraminahasa selatainahasa tenglaang mongondowbolaan mongondow utara formulir bukti model db dan lampiran): sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota kotamobagsangihesiau tagulanlaud formulir model dbmanadtomohonbitungutaraselatan formulir model da, da dan lampiran)tenggarautarkotamobagu formulir model da, da dan lampiran):kepulauan sangihesiau tagulandang biartalaud formulir model da, da dan lampiran): berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kota bukti t 17a. manado: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kota bukti t 17a. tomohon, berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kota bukti t 17a. bitung, berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten minahasa: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten minahasa utara: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten minahasa selatan: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten minahasa tenggara, berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten bolaang mongondow: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten bolaang mongondow utara, berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kota bukti t 17a. kotamobagu: berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap bukti t 17a. kabupaten kepulauan sangihe: bukti t 17a. berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten tagulandang biaro, bukti t 17a. berita acara dan rekapitulasi daftar pemilih tetap kabupaten talaud, bukti t17a. berita acara penetapan daftar pemilih tetap dpt) provinsi sulawesiah formulir model dc dan lampiran), bukti tb. sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota paldonggalrigi moutrowjo una kepulauli toli formulir model db dan lampiran), dengan demikian memohon telah memenuhi huruf juncto huruf undang undang nomor tahun untuk diberhentikan, bahwa menurut ifeq yang membantu penghitungan suara dari kpu yang menyatakan bahwa hasil penghitungan manual susilo bambang yudhoyono yo,:, bahwa berdasarkan perolehan suara menurut pemohon tersebut, maka seharusnya pemilihan presiden republik indonesia tahun dilaksanakan (dua) putaran dengan pesertah.m. jusuf kalla wiranto suara atau dari suara nasional: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kota buot18. suara ppk kota palu formulir model da dan lampiran), bukti t0o18. s.d sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk kabupaten poso formulir model bukti s.d sampel dpt kabupaten banggai kepulauan: bukti s.d formulir model ppwp kabupaten donggala, sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi sulawesilayar49. rincian perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten selayarulukumbabulukumba formulir model da, da dan lampiran):ntaeng formulir model dan lampiran), bukti s.dt196.njai198. rincian perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten sinjai2. rincian perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten bonerospangkeprru417 rincian perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten barruppejowajodrap formulir model dan lampiran) bukti s.d sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten sidrap formulir model dan lampiran) sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten pinrekota makassarota pare pare formulir model db dan lampiran) berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara dan bukti s.d tan t19224 rincian perolehan suara tingkat kecamatan kabupaten pare pareota palopo formulir model db dan lampiran): bukti s.d daftar pemilih ini daftar pemilih tetap provinsi sulawesi selatan, bukti s.d model ppwp kpu kabupaten gowa, bukti s.d model ppwp kpu kabupaten bone: bukti s.d model ppwp kpu kabupaten soppeng, bukti s.d model ppwp kpu mode kabupaten pinrang, bukti s.d model ppwp kpu kabupaten jeneponto, jawaban tanggapan perkara nomor php.b vii bukti memohon kpu kabupaten kepulauan selayar: dpt pilpres tps desa kelurahan masungke, bukti kecamatan pasimasunggu, kabupaten kepulauan selayar: dpt pilpres tps desa kelurahan batangmata bukti sapo,keterangan bahwa untuk kecamatan pasimaranu, bukti kabupaten kepulauan selayar hanya ada tps, bukti s.d model ppwp kpu kota palopo: mode kota palopo bukti s.d ppwp kpu pangkep: mode kabupaten pangkep: bukti provinsi sulawesi selatan: bukti s.d kpu kabupaten kota provinsi sulawesi selatan, bukti s.d model da, daa, dab dan da1 ppwp kpu kabupaten maros: bukti s.d model ppwp dan lampiran kpu kabupaten enrekang: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara provinsi sulawesiasecamatan mamasa formulir model da dan lampiran), sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara bukti tps seluruh kecamatan mamassesenpatawaranllndukkalua'umaroroembawnosupanairantebulahan timurmbjambi formulir model dan lampiran), bukti sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara tps seluruh kecamatan aralebuhlndukkalumembawnosnrantebulahan timujambiaralebuhaumarorolewali mandpolewali mandaenepk kabupaten majene formulir model da dan lampiran): sertifikat dan berita acara hasil penghitungan suara bukti tps seluruh kecamatan banggngga timurlambmmeredourbo senalunyulumanda formulir model dan lampiran): sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten mamujmamuju utarutara formulir model .5a4.lamotuderonggdaluangduri buknjikke rayabaruku tabsang kayu formulir model da dan lampiran), bukti t20.a keputusan berita acara penetapan dpt pilpres provinsi sulawesi barat, bukti keputusan berita acara penetapan dpt pilpres kabupaten mamujugarakendselatanabupaten konawe formulir model db dan berdasarkan fakta hukum tersebut atas terbukti: bahwa memohon tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap dpt) pemilu legislatif sebagai dasar daftar pemilih sementara pemilu presiden dan wakil presiden, meskipun dewan perwakilan rakyat telah melakukan hak angket terhadap dpt pemilu legislatif, ternyata memohon tetap tidak melakukan pemutakhiran data menjadi daftar pemilih pada pemilu presiden dan wakil presiden secara benar, dengan demikian jelas memohon telah melakukan pelanggaran hukum yang sistemik dan masif dan juga merupakan tindakan kesengajaan yang mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilihnya. bahwa berdasarkan softcopy dpt yang diterima pemohon dari memohon kpu) tanggal juli jam wib terbukti terdapat nomor induk kependudukan nik) ganda, nik, nama ganda, nik, nama, tempat tanggal lahir ganda dan nik, nama, tempat tanggal lahir, alamat ganda, yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan capres cawapres tertentu. bahwa banyak warga negara yang berhak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih akibat tidak terdaftar dalam dpt, dan juga banyak warga negara yang berhak memilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilih karena mereka tidak pernah mengetahui bahwa dapat memberikan suara dengan cara memakai ktp ataupun paspor sebagaimana diputuskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii pada tanggal juli jam wib atau hanya sekitar jam sebelum pemberian suara, maka tidak mungkin kpu memohon) dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat indonesia. bahwa akibat kpu tidak dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat indonesia, sehingga banyak wni tidak dapat menggunakan hak suaranya yang merupakan hak konstitusional warga negara (the right vote), sehingga mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon. bahwa ternyata kpu telah terbukti menghilangkan tps yang mengakibatkan banyak wni yang memilik hak suara tidak lagi terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dan sebagai pemilih tidak lagi mengetahui dimana tps tempat mereka menggunakan hak pilihnya, sehingga dengan demikian telah sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pemohon.mbta bau bkatobgorontalohuwaalebolanggorontalrovinsi maluku formulir model dc dan lampiran) bukti sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kota amruku tenggtgararrovinsi papuajayapujayapuenhukgunungan bintven dijeraukppjaya wildunnyncakncliksmbirogiyniimiak numfopiopen waropearrrovinsi papubintunwondamimaja amporongokwak frong kobali formulir model dc dan lampiran): sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten kota provinsi bali formulir model db dan lampiran): bukti jawaban sidang kpu kabupaten klungkung: bukti surat panas terhadap dpt pilpres, bukti bahan sosialisasi pendaftaran pemilih: bukti pengangkatan petugas ppp se provinsi bali: bukti bukti tanda terima dpt pilpres: surat pernyataan tidak keberatan tentang pemilih tidak bukti terdaftar dalam dpt oleh ketua kpu: keputusan berita acara penetapan daftar pemilih tetap bukti se provinsi riau: sertifikat dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan bukti suara kabupaten kota se provinsi riau formulir model db dan lampiran): bukti daftar pemilih yang menggunakan ktp kota dumai: penetapan rekapitulasi badan penyelenggara dan dpt bukti provinsi jambi: keputusan berita acara penetapan daftar pemilih tetap bukti se provinsi jambi: bukti klarifikasi kpu provinsi jambi terhadap gugatan tim advokasi dan hukum win pada pilpres surat surat dari dinas kependudukan dan catatan sipil bukti kabupaten sambas kubu raya, ketapang, dan kayong utara, bukti daftar pemilih tetap dpt) tps desa hilir kantor kecamatan putussibau utara kabupaten kapuas hulu: daftar pemilih sementara dps) tps desa hilir kantor bukti kecamatan putussibau utara kabupaten kapuas hulu: i2.8j menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih telah mengajukan bukti bukti surat tulisan, masing masiprovinsi balimaluku nomor kpu malikutara nomor kpu sulugorontalo nomor kpu provimur nomor kpuikalimantan selatan nomor ba kpu kengah nomor kpu ktbarat nomor ba kpu kmaluku utara:), bukti pt fotokopi berita acara kpu provinsi sulawesi tengahlawesi barat nomor kpu sb vii tentang rekapitulasi hasil peng mbi nomor pujiy nomor ibaivii tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan walbangka belitung nomor kpu bbriau nomor ba kpu jawa barat nomor ba kpu jimur nomor kpu.jtmki jakarta nomor iba kpu.dkpapua nomor ba kpu papuamatera utara nomor kpu sbengkulu nomor kpuivii tentang rekapitulasi hasil penghitungan tingkat provinsi tahun model ppwp:), bukti pt fotokopi berita acara kpu provinsi papua barat nomor kpu pbvsselatan nomor kpu.snusa tenggara timur nomor c ba kpu ntselatan nomor kpu.ssriau nomor ba kpu pknusa tenggara barat nomor kpu.ntbarat nomor kpj sengah nomor basulawesi tenggara nomor ba kpudaceh nomor ba kpu aceh vii tentang rekapitulasi hasil bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun dengan sengaja telah melanggar hukum yang berlaku, termasuk asas pemilu sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, setidak tidaknya memohon telah melanggar asas: kepastian hukum: profesionalitas, keterbukaan: bahwa dengan demikian terbukti memohon telah melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun sehingga pemilu presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada pelanggaran hukum adalah menjadi cacat hukum..bahwa berdasarkan perolehan suara menurut pemohon tersebut, maka seharusnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden r.i. tahun dilaksanakan (dua) putaran dengan peserta pada putaran kedua adalah sebagai berikut: penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden' tingkat provinsi tahun model ppwp): bukti pt fotokopi berita acara kpu provinsi banten nomor baik. prov. btnlampung nomor: kpu.lprekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun panitia pemilihan luar negeri: menimbang bahwa juga telah mendengar keterangan dari komisi nasional hak asasi manusia dalam persidangan tanggal agustus sebagai berikut: pengantar pemilihan umumduduk dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan daerah dpd), maupun sebagai presiden dan wakil presiden.pemerintah sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan aturan perundang undangan. hak untuk memberikan suara atau memilih (right vote) memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga negara berkewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negara yang mempunyai hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi, berbagai peraturan perundang undangan yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umumlain: adapun yang menjadi landasan hukum komnas ham melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu adalah sesuai dengan fungsi, tugas,, khususnya sebagaimana yang disebutkan dalam yang mengatur fungsi komnas ham dalam pemantauan. kewajiban negara negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional dalam pemenuhan hak asasi manusia. hal ini secara tegas dimandatkan dalam undang undang dasar yang berbunyi, kewajiban tersebut selanjutnya dipertegas lagi dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang: dalam tataran hukum internasional yang sudah diterima oleh indonesia melalui ratifikasi, kewajiban negara dalam pemenuhan hak sipil dan politik antara lain disebut, yang telah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun adapun hak hak sipil dan politik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang dijamin dalam undang undang nomor tahun antara lain: hak hak sipil dan politik hak atas kebebasan bergerak dan berdomisili (termasuk meninggalkan dan kembali negerinya sendiri): hak sebagai subjek hukum (hak perdata setiap orang seperti kewarganegaraan), hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan 18| (menganut ideologi atau orientasi politik, memeluk agama dan kepercayaan): hak untuk bebas dari propaganda perang dan hasutan rasial (kebencian atas dasar kebangsaan, ras, agama atau golongan): hak untuk berpartisipasi dalam politik (termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih): hak untuk bebas dari diskriminasi dalam hukum (semua orang dilindungi hukum tanpa diskriminasi), hak kelompok minoritas (perlu mendapatkan perlindungan khusus), sebagai pemegang kewajiban pemenuhan ham, negara mengemban tiga bentuk tugas. antara lain negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect),mbuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan. termasuk kewajiban pemerintah indonesia untuk membuat laporan mengenai pelaksanaan hak hak sipil dan politik yang harus disampaikan pada komite pbb. jaminan pemenuhan hak sipil dan politik warga negara prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal menjamin adanya pemenuhan hak sipil politik. deklarasi umum hak asasi manusia dunam) menyatakan, bahwa negara pihak harus menjamin hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan pemilu serta hak atas pelayanan umum: setiap warga negara indonesia dijamin haknya untuk ikut berpartisipasi secara politik. meski tak cukup gamblang, tetapi konstitusi menjamin hak orang untuk ikut dalam memperjuangkan haknya baik dengan memilih atau pun memajukan diri sendiri. hal ini tercantumjaminan atas hak untuk turut serta dalam pemerintahan secara lebih gambang dicantumkan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, undang undang in, adapun jaminan atas hak untuk dipilih secara gamblang tercantum dalam undang undang nomor tahun yang berbunyi, setiap warga negara berhak . juga dalam yang menyatakan, setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah : undang undang nomor tahun tentang ratifikasi kovenan hak sipil politik juga menjamin pemenuhan hak sipil dan politik warga negara. undang undang nomor tahun mengatakan bahwa hak yang dijamin oleh negara adalah hak untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk memilih, dipilih dan tidak memilih. kewajiban pemenuhan hak sipil dan politik terutama yang berhubungan dengan pemilihan umum dapat digambarkan sebagaimana. jaminan dan perlakuan khusus untuk kelompok rentan dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, warga negara harus memperhatikan kelompok khusus dan atau kelompok rentan. kelompok ini perlu mendapatkan perlakuan khusus agar hak haknya dapat terpenuhi. yang masuk dalam kelompok khusus ini adalah mereka yang terpencar atau mereka yang kebebasannya dibatasi, kelompok orang miskin, kelompok buruh migran, kelompok perempuan dan orang berusia lanjut, kelompok orang sakit yang sedang dirawat baik rumah sakit maupun rumah mereka sendiri, dan kelompok orang dengan masalah kejiwaan, kelompok adat tertinggal kat), dan kelompok penyandang penyakit kusta. termasuk kelompok kelompok minoritas yang umumnya mengalami diskriminasi, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. kelompok terakhir ini adalah kelompok minoritas agama, minoritas seks lgbt), kelompok etnis tertentu: keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan ini tercantum dalam penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik. antara lain tercantum, perlakuan berlaku bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan penjara penjara, kamp kamp penahanan atau lembaga lembaga pemasyarakatan. juga mereka yang sedang sakit dan dirawat rumah sakit rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, dalam butir dinyatakan bahwa negara negara pihak memiliki kewajiban positif terhadap orang orang yang rentan karena status mereka sebagai orang orang yang dirampas kemerdekaannya, dan sebagai tambahan dari hak mereka untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia: jaminan kepada kelompok khusus dan kelompok rentan ini juga tercantum dalam undang undang nomor tahun berbunyi, . juga dalam yang berbunyi,, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?: jaminan atas hak hak warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam dan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan. berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian, maka dan undang undang nomor tahun yang menyebut kelompok rentan ini sebagai penduduk rentan administrasi kependudukan dan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk, pengabaian atas pemberlakuan kekhususan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ham dengan kesengajaan (by commission) misalnya pemerintah tak membuat undang undang yang menjamin penerapan langkah langkah aksi afirmatif. atau juga pelanggaran ham dengan cara membiarkan (by commission) kelompok rentan bila pemerintah yang melihat kelompok ini tak dapat menjalankan hak haknya yang dijamin oleh negara tetapi pemerintah tak melakukan sebuah upaya apapun. hasil pemantauan komnas ham dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dalam rangka pemastian pemenuhan hak sipil dan politik warga negara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, komnas ham sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya telah melakukan pemantauan secara langsung beberapa daerah indonesia: adapunadalah sumatera utara, sulawesi selatan, kalimantan timur, jawa timur, bali, dki jakarta, dan banten. permasalahan dpt daftar pemilih tetap dpt) masih,adapun sarana dan prasarana bagi kelompok rencana sesuai dengan kekhususannya sebagai berikut: sarana dan prasarana untuk tunanetra, meliputi: menyediakan surat suara dengan desain yang adil dan aksesibel bagi tunanetra berupa tanda yang dapat menunjukkan dan dikenali oleh tunanetra secara mandiri mengenai sisi atas dan sisi depan dari kertas suara, menyediakan template disertai simbol dalam tulisan braille yang disusun berdasarkan tata letak gambar partai dan identitas peserta pemilu yang termuat dalam surat suara: menyediakan kotak suara dengan posisi masing masing pada kotak suara diberi tanda dalam simbol braille atau tanda timbul lainnya yang disusun dari kiri kanan yang memungkinkan pemilih tunanetra dapat memasukkan surat suara yang telah dicontreng secara langsung dan mandiri dalam kotak suara, pengaturan hal hal sebagaimana yang tersebut pada huruf huruf dan huruf atas, selain berguna untuk pemilih tunanetra, juga dapat dimanfaatkan oleh pemilih tuna grafika, buta huruf dan hal lain yang serupa dengan itu, rincian mengenai bentuk dan ukuran surat suara, serta template yang adil dan aksesibel bagi tunanetra akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penyelenggara pemilu, untuk mencapai maksud dari ketentuan pada huruf huruf dan huruf atas maka penyelenggara pemilu secara berjenjang berkoordinasi dengan lembaga representasi kelompok rentan, yang sah dan atau jaringannya, melakukan sosialisasi secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan: sarana dan prasarana untuk tunarungu wicara, meliputi: melakukan sosialisasi pendidikan pemilu secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan kepada pemilih tunarungu, atau media lain yang memungkinkan tunarungu memperoleh pemahaman optimal, kampanye yang dilakukan melalui media audio visual harus menyertakan penerjemah dan atau fasilitas media yang dapat mengkomunikasikan secara cermat dan maksimal materi kampanye kepada pemirsa tunarungu, proses pemanggilan pada saat pemberian suara sebaiknya menggunakan penerjemah, multi media, atau panggilan isyarat atau dengan cara lain yang memungkinkan tunarungu mengetahui maksud panggilan, sarana dan prasarana untuk orang yang mengalami gangguan jiwa dan rentan intelegensi lainnya tunagrahita, meliputi: melakukan sosialisasi pendidikan pemilu secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan kepada pemilih gangguan jiwa, tunagrahita maupun kelompok rentan pemahaman intelegensi lainnya atau media lain yang memungkinkan gangguan jiwa, tunagrahita dan rentan intelegensi lainnya dalam memperoleh pemahaman optimal, pemilih gangguan jiwa, tunagrahita dan rentan intelegensi lainnya yang bertempat tinggal secara berkelompok dalam satu tempat, maka tempat pemungutan suara harus didirikan dalam atau sekitar tempat tinggal mereka, yang terintegrasi dengan pemilih umum: apabila ketentuan huruf atas tidak dapat dipenuhi karena alasan tertentu, maka penyelenggara pemilu dalam mendirikan tps dimaksud harus memilih lokasi yang tersedia sarana yang adil dan aksesibel bagi pemilih gangguan jiwa, tunagrahita dan rentan itegensia lainnya khususnya toilet dan ruang tunggu yang kondusif baginya, sarana dan prasarana untuk tunadaksa atau lansia atau lemah fisik lainnya, meliputi: lokasi tps yang datar atau tidak berumput tebal, berbatu, becek, atau gundukan dan berbagai perintang lainnya, tidak berada atas bangunan tinggi bertangga berundak kecuali jika dilengkapi dengan ift atau fasilitas lain yang serupa dengan itu atau dibuat jalur landai (ramp) yang memungkinkan mobilitas kursi roda, tidak dihalangi oleh parit atau lubang kecuali jika dibuat jembatan atau fasilitas penyeberangan yang aman, bentuk dan ukuran bilik suara dapat disesuaikan dengan kemampuan daya jangkau para tuna paksa, menyediakan kursi dalam bilik suara sejauh diperlukan dalam mempermudah pencontrengan khusus bagi pemilih yang karena usia atau kondisi kecacatan yang disandangnya mengakibatkan tidak cukup kuat untuk berdiri lama: penyelenggara pemilu menyediakan tps khusus dan tps keliling atau yang dipersamakan dengan itu khusus bagi pemilih yang tidak dapat hadir untuk memberikan suara tps pada hari pemungutan suara, baik karena hambatan kondisi tertentu, maupun karena gangguan kesehatan dalam tingkat yang memang memerlukan layanan khusus, khusus bagi pemilih yang tidak dapat mencoreng bisa dengan tangan dan atau kaki, dapat membawa alat fasilitas sendiri yang memungkinkan dapat menggunakan hak pilihnya secara uber dan judul, tinggi kotak suara maksimal dari permukaan lantai, untuk memudahkan pemilih yang memiliki hambatan dapat memasukkan surat suara secara langsung dan mandiri, sarana dan prasarana untuk rentan lainnya meliputi: pengadaan tps dan tps keliling yang dapat menjangkau tempat kedudukan pemilih kelompok rentan: penyederhanaan dan atau penghapusan segala hambatan prosedur dan atau mekanisme yang bersifat administrative: penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pemilih secara sistematis, intensif, komprehensif dan berkesinambungan: penerapan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang bersifat fleksibel, arif namun tetap menjunjung tinggi asas uber dan judul, berdasarkan kebutuhan khusus sebagaimana disebutkan atas,kesimpulan setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan lapangan, keterangan korban, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka tim menyimpulkan sebagai berikut: hak untuk memilih (right vote) merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang undanganberdasarkan keseluruhan hal hal tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutuskan: primaire mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan batal dan tidak memiliknyatakbenar menurutmenyatakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dilaksanakan (dua) putaran dengan peserta pada putaran kedua adalah sebagai berikut:lain itu,walaupun secara tegas jaminan warga negara dalam menggunakan hak pilihnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, pada kenyataannya:,::,menimbang bahwa pdalil dalilnya, menimbang bahwa mmenolak dalil dalil pemohon, menimbang bahwa pihak terkait telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetapterhadap keputusan komisi pemilihan umum (selanjutnya disebutmenurut uud pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) mencakup baik pemilu anggota dpr, dpd dan dprd maupun pemilu presiden dan wakil presiden, sehingga perselisihan hasil pemilu (selanjutnya disebut php) mencakup pula php presiden dan wakil presiden: menimbang bahwa permohonan pemohon dan pemohon adalah mengenai keberatan atas penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum (selanjutnya disebut kpu) pada tanggal juli yang tertuang dalam keputusan kpu nomor pts kpu tahun bertanggal juli tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun (selanjutnya disebut keputusan kpu sehingga prima face merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, memutus permohonan guo, kedudukan hukum legal standing) para pemohon menimbang,menentukan bahwa pemohon dalam php presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden, menimbangdanpemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dan pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan nomor urut peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun menimbang bahwa dengan demikian, pemohon dan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pemohon guo: tenggang waktu pengajuan permohonan menimbang bahwa dan beserta penjelasannya juncto pmk menentukan bahwa permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden harus diajukan mahkamah dalam tenggang waktu (tiga kali dua puluh empat) jam sejak kpu menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional: menimbang bahwa penetapan dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun dilakukan oleh kpu pada hari sabtu, tanggal juli pukul wib, sehingga tenggang waktu jam berlangsung sejak hari sabtu juli pukul wib sampai dengan hari selasa tanggal juli pukul wib, menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan pada hari senin tanggal juli pukul wib, dan permohonan pemohon diajukan pada hari selasa, tanggal juli pukul wib, sehingga permohonan para pemohon masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleholeh peraturan perundang undangan, maka untukmenegaskan kembali yang menjadi permasalahan utama permohonan pemohon dan pemohon adalah keberatan terhadap keputusanpada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon menimbang bahwa dari permohonan pemohon mahkamah pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: bahwa memohon telah berkali kali bertindak tidak adil dan memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden,bahwa memohon telah melakukan empat pelanggaran hukum sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut dalam bagian duduk perkara ini, yaitu: kpu dengan telah sengaja atau setidak tidaknya lalai dalam penyusunan dpt: kpu dengan telah sengaja atau setidak tidaknya lalai menindaklanjuti temuan pasangan calon dan masyarakat, termasuk temuan bawaslu terkait penyusunan dpt,bahwa dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden memohon dengan sengaja telah melanggar hukum yang berlaku termasuk asas pemilu sebagaimana diatur dalam yaitu kepastian hukum, profesionalitas, dan keterbukaan, bahwa memohon telah (tiga) kali melakukan perubahan terhadap dpt yaitu pada tanggal mei pemilih), juni pemilih), dan juli pemilih), sehingga melanggar bahwa pemohon telah berulang kali meminta daftar pemilih tetap dpt) pemilu presiden dan wakil presiden kepada memohon, yaitu dimulai dengan cara lisan pada tanggal juni dan permintaan dpt secara tertulis pada tanggal juli akan tetapi, dpt tidak pernah diberikan dengan berbagai alasan sebelum akhirny copy, bahwa setelah dilakukan penyisiran data dari kabupaten yang diverifikasi, pemohon menemukan kabupaten yang bermasalah serius. sementara itu, dari kabupaten terdapat sejumlah orang yang terdaftar dalam dpt, maka terdapat orang pemilih yang memiliki nik yang sama, orang pemilih yang memiliki nik dan nama yang sama, orang pemilih yang memiliki nik, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, dan orang pemilih yang memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir dan alamat yang sama:, sehingga seharusnya suara pemohon berjumlah suara yx). sementara itu, memohon telah melakukan pengurangan suara untuk pemohon sejumlah suara yang berasal dari total suara berdasarkan hilangnya tps suara tps, sehingga seharusnya jumlah suara pemohon berjumlah suara ,59f4). pokok permohonan pemohon menimbang bahwa dari permohonan pemohon ii, mahkamah pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon telah salah dan atau tidak benarperbuatan curang, pelanggaran pelanggaran dan atau penyimpangan penyimpangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistematik yang mengakibatkan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya: terdapat perbedaan penghitungan yang signifikan (dua puluh lima) provinsi karena adanya penambahan suara yang tidak sah yang dilakukan secara sengaja bagi pasangan calon presiden dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono sebanyak suara sehingga jumlah perolehan suara pasangan calon presiden dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono yang ditetapkan memohon sebanyak suara harus dikurangi suara karenanya pasangan calon presidemelalui putaran pertama, memohon telah secara tergesa gesa dan melawan hukum serta tanpa pertimbangan yang jelas telah memutuskan dan menetapkan pasangan calon presidedengan tidak mengindahkan keberatan keberatan yang diajukan pemohon, lsm dan rekomendasi bawaslu: memohon dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai dalam melakukan penyusunan dan pemutakhiran dpt, memohon dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai untuk menindaklanjuti temuan pasangan calon maupun masyarakat bahkan bawaslu maupun bawaslu setiap jenjang terkait dengan penyusunan dan pengumuman dpt sehingga pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan tanpa menggunakan dpt atau setidak tidaknya tidak menggunakan dpt yang sah sesuai dengan hukum, memohon: memohon tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau secara melawan hukum dengan melakukan kerja sama dengan lembaga asing cast international foundation for electoral system ifeq) yang mencederai kemandirian kpu dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan uud pemilih pemohon tidak terdaftar dalam dpt danhukum eksekutorial: menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon dan pemohon mengajukan bukti tertulis serta ahli dani:, bahwabahwa: bahwamerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun putaran ke (dua) dengan peserta pada putaran kedua. pasangan calon nomor urut jusuf kalla wiranto suara atau dari suara nasional. paling lambat (satu) bulan sejak putusan ini dibatalkan memerintahkan kepada memohon untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini. subsidi menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran hukum dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun menyatakan pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal juli adalah cacat hukum dan tidak sah: menyatakan batal dan tidak memiliki,memerintahkan memohon untuk melaku, memerintahkan kepada memohon untuk melaksana paling lambat bulan sejak putusan ini diucapkan: memerintahkan presiden memberhentikan memohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, lebih subsidi apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono): permohonan pemohon sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan keberatan pemohon, pemohon dalam permohonan keberatannya terlebih dahulu menjelaskan mengenai kronologis peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan atau sengketa hasil penghitungan suara dan ilustrasi mengenai indikasi terjadinya kesalahan dan atau kecurangan hasil penghitungan suara pada tahapan, sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara setiap tingkatan penghitungan suara yang dipenuhi hal hal yang kontroversial, tidak netral dan bertentangan dengan prinsip due process law dan merupakan pengingkaran terhadap fair proceeding yang jelas melawan hukum, adapun maksud dari penjelasan tersebusebagaiselanjutnya perkenankanlah pemohon menguraikan secara jelas dan rinci perihal dasar diajukannya keberatan pemohon, sebagaimana pemohon uraikan bawah ini:baik yang diajukan oleh pemohon maupuyang pada pokoknya:.. dpt hasil rekapitulasi penghitungan suara sama persis dengan keputusan kpu nomordanmenimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan bawah sumpah ahli yang dipanggil oleh mahkamah dalam persidangan tanggal agustus. tetapi itu.inienam bulan: menurut ahli yang sangat mengejutkan alasan penyusunan undang undang kewenangan mahkamah konstitusi bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dan uud mahkamah konstitusi mengemban tugas sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, keadaan mana demi hukum menjadikan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dalam konteks ketatanegaraan, satu dan lain ditujukan semata mata guna melaksanakan: bahwa sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan uud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk), termasuk dalamnya menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden uud bahwa terkait dengan kewenangan dimaksud, danapabila terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang keberatan terhadap hasil perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh memohon, maka dapat mengajukan keberatan pada mahkamah konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum php) presiden dan wakil presiden kepada mahkamah konstitusi terkait surat keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun telah dilakukan pemohon sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan serta dengan memperhatikan kompetensi absolut mahkamah konstitusi: republik indonesiadicantumkan semua nomor induk kependudukan bagi seluruh penduduk. tetapi,kelanjutannya diserahkan oleh kpu pada tahun kepada menteri dalam negeri untuk menjadi salah satu bila.pemerintah untuk memberikan nomor kependudukan walaupun memang tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan. dan tidak seluruh penduduk memangbahwbahwamenyangkut kematian, menyangkut perkawinan, menyangkut perceraian, menyangkut perubahan status, perubahan jenis kelamin, banyak sekali faktor yang mempengaruhi: belum lagi menyangkut surat keterangan kependudukan, menyangkut biodata, menyangkut kk, menyangkut ktp. banyak orang yang mengambil ktp hanya menumpang kartu keluarga itu satu penduduk sepuluh ktp nya. sebab,.itu.,. seluruh dp4 yang diserahkan kepada kpu bernomor induk kependudukan dan itu dapat ahli buktikan. kedua,., bahwa semua dp yang diserahkan oleh pemerintah kepada kpu secara berjenjang telah ber nik. kedua, bahwa begitu penduduk makasar dapat punya ktp dki dan punya ktp makasar. berdasarkan amanat undang undangdalam undang undang guo menyatakan bahwa setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan, dalam undang undang ini: bahwa daftar pemilih, ada nik dan ada juga yang tidak ada nik. itu benar. setelah menjadi dps dan dpt. sebab jika ingin dikemukakan secara jujur bahwamembahas jika dpt ditetapkan oktober dan hari pemilu itu pada bulan april. interval waktu bulan itu,taknan database kependudukan,bisa diberikan. sebab,itu. karena,. akan:. bahwa. jadi kalau memang elemen data itu ganda, baru dapat dikatakan ganda:salah satu ganda, hanya namanya yang ganda, dapatitu ganda: bahwa setelah dp4 diserahkan semua dpt ituterhadap permohonan pemohon dan pemohon ii,terhadap pemohon dalam eksepsi objek pemohon dan pemohon bukan merupakan objek php bahwa objek pemohon bukan merupakan objek phpuntuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. permohonan pemohon kabur bahwa isiuntuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima: jawaban memohon atas perubahan permohonan pemohon bahwa:,,: dalam pokok perkara bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak adil dan memihak salah satu pasangan calon merupakan dalil yang tidak berdasar atas hukum, karena:(bukti hasil koreksi bahan sosialisasi), yang ditindaklanjuti: berkaitan dengan dalil terhadap, serta tidak ditujukan untuk menguntungkan salah satu pasangan capres cawapres. bahwa dalil pemohon mengenai memohon kpu)adalah tidak benar, karena yang terjadi adalah justru pengajuan jadwal. tindakan memohon ini dibenarkan oleh, bahwa dalil pemohon terkait dengan penyusunan dpt, merupakan dalil yang tidak benar, dengan alasan d kota, ppk, pps telah melakukan koordinasi secara berjenjang untuk melaksanakan sosialisasi, penyusunan bahan dps, pengumuman dps, penyusunan dps hasil perbaikan disp) dan menetapkan dpt. bahwa dalil pemohon yang menyata, tidak disertai dengan data dan fakta yang akurat, bahwa dalil pemohon mengenai pelaksanaan hak angket oleh dpr merupakan dalil yang tidak relevan, karena hak angket yang dilakukan oleh dpr ri tersebut:, bahwa terhadap dalil pemohon, adalah tidak berdasar atas hukum karena berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden danil. legal standing kedudukan hukum bahwa pemohon adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden republik indonesia untuk periode tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum dengan nomor urutjunctobahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia telah dilaksanakan oleh memohon pada hari rabu tanggal juli bahwa pemohon dalam kesempatan ini berkehendak untuk mengajukan keberatan dan permohonan pembatalan sekaligus permohonan penyelesaian perselisihan atas penetapan rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia periode yang ditetapkan oleh memohon dengan(vide bukti "keputusan kpu nomor mahkamah konstitusi, presiden tahun menunjukkan bahwa pengurangan jumlah tps bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, melainkan merupakan perbuatan yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku: terhadap dalil pemohon yang menyatakan kpu telah melibatkan pihak asing yaitu ifeq dalam proses tabulasi nasional pemilu presiden, adalah tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut, bahwa data yang ada pada memohon sama sekali bukan data yang dibuat oleh ifeq. bahwa terhadap, dimana pemohon menggunakan bukti s.d untuk mendalilkan adanya pelanggaran pelanggaran ini, kecuali bukti bukti bukti lainnya dari s.d adalah berita acara rekapitulasi suara yang dibuat oleh kpu proprhitungan suara tidak ditentukan oleh ada tidaknya tanda tangan saksi,nomor ware tersebut cocok (compatible) untuk membuka softcopy termaksud: pemohon tidak membandingkan hasil penelitian atas softcopy tersebut dengan hardcore (print out) yang digunakan oleh memohon. lapangan, para petugas tps menggunakan hardcore berupa print out dpt, bukan softcopy. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa isi softpadahal, karena:,tersebut, jawaban memohon terhadap pemohon dalam eksepsi permohonan pemohon bukan objek perselisihan hasil pemilihan umum (error object), bahwa memohon sebagai penyelenggara pemilu presiden dan wakil presidenbaik yang bersifat tehnis prosedural administratif maupun ketimpangan pemungutan dan penghitungan suara, sehingga tidak menjamin tegaknya hukum atau (law enforcement): memohon calon yang memperoleh suara terbanyak dengan tidak mengindahkan keberatan yang diajukan oleh pemohon, surat lsm maupun rekomendasi bawaslu, memohon menerbitkan kebijakan pengilangan tps, memohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga asing ifeq): pemilih pemohon tidak terdaftar dalam dpt dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii sengaja ataupun tidak telah dibuat sebagai ketentuan yang menyatakan bahwa memohon telah gagal menyelenggarakan pemilu secara tertib:tidak mempunyai kekuatan eksekutorial: tentang fakta hukum dimana komnas ham, mahkamah konstitusi dan bawaslu secara terang dan jelas: permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa terjadi penambahan suara yang tidak sah untuk pasangan sby boediono sebanyak suara, yang sama sekali tidak dijelaskan bagaimana atau dengan cara apa penambahan suara tersebut terjadi: bahwa terjadi penambahan suara yang tidak sah bagi pasangan calon sby boediono yang mengakibatkan terjadinya selisih hasil perolehan suara dengan pemohon sebanyak suara, sehingga seharusnya pasangan sby boediono tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada putaran pertama.tetapi pemohon tidak mampu menjelaskan mengapa perolehan suara pasangan calon sby boediono hanya memperoleh suara atau mengenai jaksa tidak boleh menjadi kuasa memohonbahwa, perkara php pilpres guomenurut ilmu hukum, perkara guo merupakan bagian dari perkara yang diatur oleh rezim hukum administrasi negara,(vide,, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum,, cc. keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, permohonan pembatas pada pejabat tun yang menerbitkan keputusan tun termaksud),: undang undang nomor tahunguooleh karena itu, keputusan kpu merupakan spec sehingga berdasarkan ketentuan nomor tahun kejaksaan dapat mewakili pemerintah atau negara dalam perkara guo, ketentuan nomor tahun tentang kejaksaan:san perkawinan) dan forum arbitrase, baik arbitrase dalam negeri, maupun arbitrase internasional,:t:ternyata tidak menimbulkan kekacauan hukum (legal chaos),, dalam pokok perkara memohon tidak melakukan penyimpangan dan atau kecurangan dan atau kesalahan dalam penghitungan hasil perolehan suara karena pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk, kpu kabupaten kota maupun kpu provinsida setiap tingkatan. berkaitan dengan tandatangan saksi sesuai ketentuan peraturan kpu nomor tahun juncto dan ada atau tidak ada tandatangan saksi tidak menghalangi dan mengurangi legitimasi hasil perolehan suara, bukti bukti memohon merupakan bukti autentik sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni formulir dc formulir db yang menunjukkan perolehan suara daerah daerah yang didalilkan pemohon pada halaman dan permohonan pemohon. oleh karena data yang diajukan pemohon adalah data yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan oleh mahkamah: alat bukti pemohon yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti secara hukum bukan merupakan alat bukti karena alat bukti tersebut dibuat sendiri dan ditandatangani oleh saudara fadli zon yang bukan personil penyelenggara pemilu melainkan sekretaris tim kampanye nasional pasangan calon mega prabowo. dengan demikian seluruh dalil dan bukti pemohon wajib ditolak, berkaitan dengan dpt, memohon telah. secara normatif, sebenarnya kesempatan untuk melakukan pengecekan data sudah diberikan antara tanggal sampai dengan. dalam tahapan pengumuman dan tanggapan dps tanggal sampai dengan mei pemohon tidak menggunakan haknya. setelah kegiatan dimaksud terlampaui, pemohon baru. dengan demikian,sepanjang menyatakan bahwa memohonbeserta jajaranampai dengan mei pps dan kpu pusatpada: pemohon menggunakan istilah pemilih pemohon . istilah guo tidak dikenal oleh hukum dan bertentangan dengan salah satu asas, dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bartu keluarga, penciuman jumlah tps bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena hal itusatuguo ditentukan bahwa pengurangan jumlah tps dilakukan dengan tidak menggabungkan desa kelurahan, memudahkan pemilih,dengan demikian,putusan mahkamah konstitusi nomor puuvii tertanggal juli maka semua dalil pemohon mengenai penciuman jumlah tps menjadi tidak relevan, tidak ada satu pun ketentua.fes tidak mempengaruhi jalannya nama dr. susilo bambang yudhoyono pekerjaan jabatan calonnama prof. dr. boediono pekerjaan jabatan calon wakilsebagai calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dengan nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli memberikan kuasa kepada: dr. amir syamsuddin sh,. mh., yosef badeoda sh., mh., didi supriyanto, sh., inu kertapati, sh., harry wicaksono, sh., dr. sigit binjai, sh, hum., drs. h.m. utomo karim t., sh., herman kadir, sh., mh., didi irawan syamsuddin, sh, mh., tamansari, sh, mh., andri sudarso, sh, mh., devisa hansard sh., mh., jusuf silent, sh., ir. bojonegoro, sh., barakah antar, sh., surya media dinasti, sh., bambang mulyono, sh., musafir samsudin, sh., mh., sadar thosibo, sh., ade irfan gulungan, sh., samsudin awan, sh., joni, sh., mh., matthew army mbalembout, sh., wakil kamal, sh., mh., mega subordo, sh., petuah sirait, sh., saifuddin, sh., arung musik, sh., mm., h.m. kamal singadirata, sh., syahrul irianto, sh., syarifudin umar, sh., fahri singadirata, sh., wahyudi, sh., arifin, sh., kesemuanya adalah advokat advokat yang berkedudukan jakarta, beralamat jalan teuku umar nomor menteng, jakarta pusat, telepon fax.i.voodoo woo woo oom pihak terkait: il. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon,permohonan diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum mahkamah konstitusi dilakukan dalam tenggat waktu (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak sejak memohon mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional: bahwa pengumuman kpu sebagaimana dimaksud dalam keputusan kpu nomor pts kpu tahun dilakukan pada hari sabtu tanggal bulan juli tahun pukul wib, sedangkan pemohon mendaftarkan permohonannya kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa, tanggal bulan juli tahun pukul wib. sehingga dengan demikian dan oleh karenanya maka jangka waktu pengajuan keberatan pemohon berakhir pada tanggal juli pukul wib, dengan demikian mengingat pengajuan permohonan pembatalan ini pemohon telah ajukan mahkamah konstitusi jakarta pada tanggal juli pukul wib, dengan demikian pengajuan permohonan pembatalpemeriksa perkara guo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara guo, iv. pokok permohonan bahwa majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara guo yang terhormat, sebagai pembuka dari permohonan pembatalan pemohon ini akan diuraikan kembali duduk perkara (polita) dari permohonan pemohon berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara sehubungan dengan diterbitkannya keputusan kpu nomor pts kpu tahun penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon. selain daripada itu, apa yang dilakukan oleh ifeq tidak menghilangkan kemandirian kpu karena kpu tidak dapat intervensimguo. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi guo tidak mempunyai kekuatan eksekutorial adalah pendapat yang tidak benar, dalil pemohon tentang pernyataan komnas ham, mahkamah konstitusi, dan badan pengawas pemilu bawaslurmohonan hak konstitusional sejumlah besar warga negara adalah tidak berdasar karena pemohon mengutip pernyataan komisi hak asasi manusia komnas ham)kritik penyelenggaraan pemilu indonesia. fakta menunjukkan, bahwa dimana pun dunia tidak ada pemilihan umum yang diikuti oleh warga negara yang mempunyai hak pilih. pemilu pun juga tidak diikuti oleh warga negaranya yang mempunyai hak pwarga negara yang menggunakan hak pilihnya,dalil yang dikemukakan oleh pemohon yang menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden tahun harus dibatalkan karena ada sejumlah warga negara yang mempunyai pilih dan tidak menggunakan hak pilihnya merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukumketerangan pihak terkait terhadap pemohon dalam eksepsi bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh pemohon karen.(php)nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, . dengan demikian, permohonnomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas berkaitan dengan penggelembungan perolehan suara sebanyak suara untuk pasangan calon nomor urut. pemohon tidak menerangkan mana, kapan, bagaimana, dan oleh siapa penggelembungan tersebut terjadi, permohonan keberatan pemohon adalah kabur dan tidak jelas berkaitan dengan pengurangan perolehan suara pemohon sebesar suara. karena pemohon tidak menjelaskanemohon, masalah kewenangan pengurangan tps sudah diatur dalam peraturan kpu dan telah diumumkan publiktahun, bahwa apabila pemohon kemudian mengklaim hal itu merugikan perolehan suara pemohon,: mengenai pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak suara dari penghilangan tps.peroleh, bahwa tidak jelas dari mana pemohon mendalilkan penghilangan tps dapat mengakibatkan pengurangan perolehan suara pemohonketerangan pihak terkait terhadap pemohon dalam eksepsi: permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscurum sebelum) karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai: indikasi kecurangan yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur setiap tingkatan:mana, kapan dan penyelenggara pemilu mana yang melakukan: tuntutan pemilu ulang provinsimemohon mengabaikan dan membiarkan penyimpangan yang dan bagaimana bentuk pengabaian dari memohon, dalam pokok perkara bahwa pihak terkait meminta agar pemohon membuktikan adanya indikasi kesalahan atau kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif setiap tahapan yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitung atau perbedaan penghitungan (dua pulu lima) provinsi sebanyak suara, memohon mengabaikan dan membiarkan penyimpangan yang terjadi, memohon tidak mengakomodasi untuk menyelesaikan penyimpangan penyimpangan yang terjadi sehingga merugikan pemohon: pihak terkait memang mengakui adanya kecurangan kecurangan tetapi kecurangan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang ada, apalagi mengakibatkan pemilu presiden dan wakil presiden harus diulang karena bentuk bentuk kecurangan tersebut sangat sedikit dan pengakuan pihak terkait bukan untuk pengakuan adanya kecurangan yang bersifat massif melainkan hanya untuk adanya kecurangan dan atau kesalahan hitung yang terjadi beberapa tempat dan hal itu dapat diselesaikan atau diperbaiki pada saat itu juga dan atau melalui laporan bawaslu setempat: bahwa kecurangan kecurangan yang terjadi dapat merugikan semua pihak termasuk pihak terkait seperti yang terjadi maluku utara sebagaimana putusan pengadilan negeri ternate yang telah berkekuatan hukum tetap: tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pasangan calon pada setiap tps provinsi terkait dengan kecurangan atau pun adanya kesalahan hitung dalam berita acara rekapitulasi setiap tps, tingkat ppk danklaim yang harus ditolak dan dikesampingkan: pihak terkait meminta pemohon agarasangan sby boediono sebanyak bahwa sby tidak pernah memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa kinerja memohon adalah buruk yang dihimpun oleh tim sukses pasangan calon tetapi kecurangan danernyataan sby bukanlah bentuk intimidasi bagi pasangan calon yang akan mengajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi maupun intervensi kepada majelis hakim mahkamah konstitusi melainkan pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sebagai pasangan calon berdasarkan data yang dihimpun oleh tim suksesnya, bahwa peniadaan tps adalah urusan teknis memohon yang menjadi kewenangan memohon dan pemohon tidak mampu menjelaskan dari mana angka suara pemilih yang didalilkan pemohon dan bagaimana penghilangan tps tersebut mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan suara pemilih. peniadaan tpsdan hal ini merupakan kewenangan memohon sebagai penyelenggara pemilu dan sama sekali tidak merugikan pasangan calon mana pun. apabila pemohon kemudian mendalilkan hal itu merugikan perolehan suara pemohon maka dalil tersebut hanya asumsi pemohon semattahun dan sama sekali tidak menguntungkan pasangan calon mana pun bahkan justru sangat merugikan pihak terkait, bahwa keterlibatan ifeq bersama memohonkarena keberadaan ifeq hanyalah untuk membantu melakukan penghitungan suara bersama sama dengan memohon sehingga sama sekali tidak ada campur tangan dalam tugas kewenangan memohon: menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, memohonuntuk mendukung jawabannya, pihak terkaitmahkamah telah mendengar keterangan dari bawaslu yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: pelanggaran pemilu dilakukan setiap pasangan calon peserta pemilu,condition sine gua non,,, menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan dari komisi nasional hak asasi manusia yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:. yang telah ditetapkan dan diputus oleh memohon sehingga mengakibatkan kerugian bagi jumlah hasil penghitungan suara pemohon dan atau setidak tidaknya mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara pemohon yang secara langsung mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia periode dalam pemilu presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun bahwa permohonan keberatan ini bukanlah suatu indikasi adanya pergeseran komitmen dari pemohon yang lebih populer dan dikenal siap kalah dan siap menang pada proses penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden republik indonesia tahu dan demokrasi, sehingga penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun sekarang ini maupun pada penyelenggaraan berikutnya bisa lebih berkualitas atau setidak tidaknya dapat dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum: bahwa pemohon sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun telah berupaya bersaing secara kompetitif dan konstruktif serta taat asas, akan tetapi sebaliknya,ditandai lemahnya responsdan pengawas pemilu bawaslu ), dan panitia pengawas pemilu panas ) setiap tahapan pemilihan umum, hal mana tidak hanya merugikan dan atau mempengaruhi perolehan suara pemohon akan tetapi lebih jauh lagi, telah berakibat pada pencederaan nilai nilai demokrasi serta hak dasar kemanusiaan sebagaimana diatur dan dilindungi oleh konstitusi, adayaitu sumatera utara, sulawesi selatan, kalimantan timur, jawa timur, bali, dki jakarta, dan banten dengan permasalahan sebagai berikut. permasalahan dpt daftar pemilih tetap dpt) masih menjadi.dengan kata lain,,:,,:,pendapat mahkamah menimbang bahwa sebelum mahkamah memberikan pendapatnya terkait dengan eksepsi dan pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah perlu mempertimbangkan dan memberikan pendapat terhadap keberatan hukum yang diajukan dalam persidangan oleh pemohon dan pemohon yang menyatakan ketidaksenangan jaksa pengacara negara jpn) selaku kuasa hukum memohon, dengan mengemukakan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa keberadaan jaksa sebagai kuasa hukum memohon mencederai kemandirian dan independensi komisi pemilihan umum kpu), karena kpu sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, harus terbebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah yang berkuasa baik langsung maupun tidak langsung. oleh karena jaksa adalah bagian dari pemerintah, sedangkan pemerintah yang berkuasa dipimpin oleh dr. susilo bambang yudhoyono yang merupakan salah satu pasangan calon presiden maka pemberian kuasa kepada jaksa menimbulkan keraguan terhadap independensi kpu: bahwa keberadaan jaksa sebagai kuasa hukum memohon melanggar undang undang nomor tahun tentang kejaksaan karena kewenangan jaksa secara limitation dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah bidang perdata dan tata usaha negara sementara berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, keputusan kpu dikecualikan dari pengertian keputusan tata usaha negara. begitu pula ditegaskan dalam tidak menyebut sengketa tata usaha negara tun) sebagai sengketa yang dapat diperiksa oleh mahkamah. terhadap keberatan para pemohon tersebut, memohon menyatakan: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan yang hanya mencantumkan perkara perdata dan perkara tata usaha negara, tidak dengan sendirinya berarti bahwa kejaksaan hanya dapat mewakili pemerintah atau negarata usaha negara: bahwa pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa kpu bukan instansi pemerintahguo. kpu adalah unsur dari aparatur negarabahwa diwakilinya kpu oleh kejaksaan tidak bertentangan pula dengbahwa fakta obyektif menunjukkan bahwa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atas hasil pemilu legislatif kpu diwakili oleh kejaksaan dalam seluruh perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang jumlahnya mencapai lebih dari perkara. diwakilinya kpu oleh kejaksaan dalam hal ini selainmenimbang bahwa terhadap persoalan jaksa pengacara negara jpn) yang mewakili memohon kpu) dalam perkara guo, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa menentukan, dalam persidangan pemohon dan atau memohon dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu . kemudian pmk menyatakan pemohon, memohon, dan pihak terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing masing berdasarkan surat . kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kriteria atau persyaratan tertentu tentang siapa yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam persidangan mahkamah, apakah berstatus advokat atau bukan yang penting mendapat surat kuasa khusus dari pihak pihak yang berperkara sehingga pada dasarnya siapa saja dapat bertindak sebagai kuasa kuasa hukum. hal yang demikian sesuai dengan sistem peradilan indonesia yang tidak menganut sistem procureur selling yang mengharuskan adanya penasihat hukum untuk mendampingi para pihak. dengan frasa dapat juga menunjukkan bahwa sifatnya fakultatif, bahwa dalam praktik selama enam tahun, mahkamah memang membebaskan para pihak untuk diwakili siapa saja sebagai kuasa atau kuasa hukum, seperti advokat, pembela umum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi) dan perhimpunan bantuan hukum indonesia phi), biro biro hukum departemen atau pemerintah daerah, biro atau lembaga bantuan hukum pada fakultas hukum dan sebagainya. terkait dengan keberadaan jpn sebagai kuasa hukum kpu dalam persidangan mahkamah, secara empirik sudah terjadi pada sidang sidang perselisihan hasil pemilihan umum php) anggota dpr, dpd, dan dprd tahun dan tidak ada protes atau keberatan dari para pemohon: bahwa akan tetapi, memang perlu dipertimbangkan oleh kpu dan jaksa agung selaku penerima kuasa khusus dari kpu dan secara substitusi diwakili oleh jpn dalam persidangan php presiden dan wakil presiden. hal tersebut mengingat bahwa terdapat perbedaan posisi antara kpu sebagai penyelenggara pemilu yang harus mandiri dan netral satu pihak dan jaksa agung lain pihak sebagai institusi yang langsung berada bawah presiden, karena ada kemungkinan bahwa presiden incumbent justru sebagai pemohon dalam php presiden dan wakil presiden yang berhadapan dengan kpu sebagai pihak memohon, bahwa lagi pula, ada kemungkinan terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya yang sudah tentu akan menyulitkan posisi jaksa agung jaksa yang bertindak dalam kapasitas sebagai jpn, yakni jaksa agung jaksa akan mewakili lembaga negara yang mana, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah keberadaan jpn sebagai kuasa hukum kpu dalam perkara php cast dalam perkara guo dapat diterima, namun masa datang hal tersebut akan dipertimbangkan kembali demi menjaga independensi dan netralitas kpu sebagai penyelenggara pemilu. dalam eksepsi menimbangdan eksepsi pihak terkait, yaitu: eksepsi tentang error object, eksepsi tentang permohonan kabur (obscura libel): dan eksepsi tentang penggantian permohonan pemohon eksepsi tentang error object menimbang bahwa memohon menyatakan, mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan guo karena permohonan pemohon berkaitan dengan hal hal luar penetapan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dengan alasan yang didasarkan pada uud dan juncto undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sertatahun bahwa sebaliknya atas eksepsi memohon dan pihak terkait, para pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa menetapbahwa mahkamah telah berkali kali memutuskan sengketa berdasarkan uud antara lain, putusan nomor php.d vi juncto putusan nomor php.d vi tentang php kabupaten tapanuli utara dan putusan php provinsi jawa timur (vide putusan guo paragraf )). bahwa eksepsi memohon dan pihak terkait tidak berdasarkan hukum dan selain itu pula eksepsi guo telah menyangkut pokok perkara (modem geuchik), bahwa sepanjang eksepsi guo dan alasan alasan hukum para pihak atas, mahkamah mempertimbangkan dan menilai sebagai berikut: mahkamah memutus perkara berdasarkan uud sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim,bahwa berdasarkan pendapat hukum atas, mahkamah menilai eksepsi angka satu atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan. eksepsi tentang permohonan kabur obscura libel) menimbang bahwa sepanjangdalam perkara guo, suatu permohonan kabur atau tidak, dapat dinilai dengan standar hukum tertentu yaitu, waktu kejadian, siapa pelakunya, jumlah suara, atau sama sekali tidak ada objek sengketa: polita dan petit saling bertentangan: petit tidak terinci secara jelas: eksepsi memohon memasuki pokok permohonan (modem geuchik): bahwa dari permohonan pemohon termasuk perbaikannya dan pemohon il, mahkamah tidak menemukan fakta yang tidak sesuai dengan standar hukum atas, sehingga eksepsi memohon dan pihak terkait angka dua harus dikesampingkan. eksepsi tentang penggantian permohonan menimbang bahwa menurut memohon, permohonan pemohon yang terdaftar kepaniteraan mahkamah, pemohonbahwa menurut mahkamah, berdasarkan pmk nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam peralihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan, perbaikan permohonan dapat dilakukan oleh pemohon hanya dalam persidangan hari pertama, baik atas kemauan sendiri maupun atas nasihat hakim , bahwa perubahan atau perbaikan permohonan pemohonjuncto pmk nomor tahun yang memberi kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. sepanjang memohon belum memberikan jawaban, maka perbaikan permohonan diperkenankan, apalagi dalam pemeriksaan perkara guo dilakukan dalam persidangan pleno yang sekaligus merupakan pemeriksaan pendahuluan yang memperkenankan dilakukannya perbaikan permohonan. oleh karena itu, eksepsi memohon angka tiga tidak tepat dan harus dikesampingkan, menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum ketiga eksepsi memohon dan pihak terkait atas, mahkamah menilai eksepsi memohon dan pihak terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi guo harus dikesampingkan: menimbang bahwa dengan dikesampingkannya eksepsi memohon dan pihak terkait, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, namun sebelumnya mahkamah perlu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan substansi permohonan para pemohon, yaitu: bahwa demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintahan mandiri oleh rakyat (self governance the people) yang untuk mewujudkannya secara baik, antara lain, dibutuhkan partisipasi rakyat dalam proses pemilu yang terbuka. dalam konsep demokrasi guo, kekuasaan haruslah berasal dari rakyat serta dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. terilhami kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat , maka sangat tepat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah derivasi atau turunan dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara,, bahwa berbagai peraturan perundang undangan, baik nasional maupun internasional, memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemilu, antara lain, undang undang dasar tahun undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, serta deklarasi universal ham, kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dengan ratifikaskonvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dengan ratifikasi, bahwa kemudian ketimpangan lebih menanam dalam bentukn pemilu atau setidak tidaknya memohon dengan sengaja telah melakukan pembiaran maihwa berdasarkan fakta hukum terkait dengan kecenderungan dan berbagai perilaku pelanggaran pelanggaran dan atau penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh memohon sebagaimana tersebut atas yang merugikan dan atau mempengaruhi perolehan suara pemohon, maka pemohon berkeberatan dan mohon pembatalan terhadap penetapan memohon sebagaimana dinyatakan dalam keputusan kpu nomor pts kpu tahun satu dan lain dikarenakan hasil perhitungannya dipandang salah dan atau keliru atau setidak tidaknya telah dibuat dan mendasarkan pada perolehan suara yang tidak sah menurut hukum sebagaimana akan pemohon uraikan bawah ini, bahwa dengan mendasarkan pada keputusan kpu nomor pts kpu tahun dapat diketahui bahwa perolehan hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun versi memohon yang dimohonkan untuk dibatalkan diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut: urut suara perolehan suara soekarnoputri dan prabowo subianto gea yudhoyono dan prof. dr. ,80y6 boediono bahwa hak memilih dan dipilih secara tegas telah dinyata, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu , sedangkan bagi negara dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. tidak ada satu ketentuan pun dalam undang undang yang boleh diartikan bahwa pemerintah, partai politik, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, dan menghapuskan ham atau kebebasan dasar, bahwa pemaknaan konsep demokrasi sebagai kedaulatan rakyat secara universal telah diakui oleh international commission jurist dalam konferensi bangkok pada tahun yang menyebut negara negara penganut asas demokrasi sebagai representative government. adapun, representative government menurut international commission jurist adalah government deriving its power and authority from the people, which the people and authority are exercised through representative freely chosen and responsible them (representative government adalah suatu pemerintahan yang kekuasaan dan kewenangannya bersumber dari rakyat, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh rakyat melalui wakil wakilnya yang dipilih secara bebas dan wakil wakil tersebut bertanggung jawab kepada rakyat): bahwa pelaksanaan asas asas demokrasi yang ideal oleh sebuah negara haruslah memenuhi (lima) kriteria, yaitu, persamaan hak ,kuasaan eksk, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyakat, dan pengakuan, yaitu terlihatnya masyarakat yang mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, bahwa apabila dikaitkan dengan pemilu, robert dahl mengemukakan (lima) indikator empirik demokrasi yang tiga diantaranya adalah sebagai berikut: control over governmental decisions about policy constitutional vested elected officials (kewenangan untuk mengontrol keputusan keputusan pemerintah yang terkait dengan kebijakan berada tangan pejabat pejabat yang dipilih): ii. elected officials are chosen and peacefully removed relatively frequent, fair and free election which coercion guide limited (pejabat pejabat terpilih guo dipilih dan diganti secara damai melalui pemilu yang dilaksanakan secara relatif sering, adil dan bebas, dimana penggunaan kekerasan sangat minim): iii. practically all adults have the right vote these elections (dalam praktiknya, semua orang yang sudah dewasa berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilu): bahwa hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara adil dilindungtelah diakui dalam uud oleh karenanya, hak berpartisipasi dalam pemilu merupakan hak konstitusional rakyat indonesia yang memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk turut serta dalam pemilu. dalam hal ini, pemilu berfungsi sebagai wahana pendidikan politik bagi warga negara agar mereka memahami hak dan kewajibannya. dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung sebagai warga negara untuk berkiprah dalam sistem demokrasi, terutama dalam membentuk pemerintahan. melalui pemilu, rakyat diharapkan paham dan memahami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya: bahwa salah satu aksioma, yakni pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian, dalam sistem politik yang demokratis adalah bahwa demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule law. demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak hak dasar seperti hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul dan berserikat, maupun hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu memerlukan adanya aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. tanpa adanya aturan main yang demikian, maka proses pelaksanaan hak hak tersebut akan mengalami berbagai hambatan, karena adanya perbedaan perbedaan dalam hal akses, kemampuan, status, gender, kelas sosial, dan sebagainya. dengan menggunakan aturan main yang tidak bias terhadap individu maupun kelompok tertentu, maka akan dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan muka umum, sehingga masing masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil. oleh karenanya,harus mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun: bahwa telah pula ditegaskan dalam deklarasi universal hak asasi manusia bahwa proses pemilu harus berlangsung secara bebas dan adil. penegasan guo tidaklah cukup apabila hanya dalam tataran abstrak, melainkan harus benar benar terwujud dalam kenyataan, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, sebab segala bentuk kecurangan dalam pemilu selain akan menghancurkan sistem demokrasi juga merupakan ancaman bagi ham: bahwa demokrasi yang esensial dan ideal pun tidak mungkin dapat diwujudkan apabila terdapat manipulasi dalam pemilu, baik dengan cara memanipulasi fakta maupun menghambat arus informasi serta mengekang kritik. sekalipun keinginan untuk memanipulasi fakta maupun opini dalam masyarakat itu bersumber dari motif untuk mengupayakan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat, namun memilih untuk melakukan manipulasi opini justru dapat mengorbankan demokrasi itu sendiri: bahwa dalam menjalankan hak warga negara bidang politik, negara dibenarkan membatasinya melalui undang undang, sepanjang dilaksanakan dengan tetap memerhatikan aspek perlindungan ham sebagai hak fundamental warga negara (vide uud tujuan pembatasan guo semata mata adalah. pembatasan dimaksud telah dilaksanakan oleh negara melalui tentang pemilu legislatif yang menyebutkan, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara indonesia harus terdaftar sebagai pemilih , bahwa uud mengamanatkan agar pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. antara keenam asas pemilu, asas umum mengandung makna bahwa konstitusi menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemiludangkan, asas jujur dan adil bermakna bahwa: bahwa untuk menjamin pelaksanaan pemilu sesuai dengan dasar dasar pandangan atas, selain menentukan jaminan hak politik dan menentukan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, uud juga menentukan adanya satu lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilu, yakni mahkamah konstitusi (vide uud mahkamah konstitusi diberi wewenang penyelesaian sengketa bilamana ada pihak yang menilai bahwa pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, mengandung kecurangan, melanggar hukum dan keadilan, serta melanggar hak hak politik rakyat. dalam melaksanakan wewenangnya tersebut mahkamah konstitusi berpijak pada tiga asas, yakni menegakkan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, betapa pun jika suatu ketentuan undang undang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali kali tentulah dapat dikatakan intolerance dan mengandung ketidakadilan: bahwa baik para pemohon, memohon, dan pihak terkait dalam perkara guo mempunyai kepentingan yang sama untuk menegakkan hukum dan demokrasi, akan tetapi mempunyai perbedaan persepsi dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemilu. untuk mengatasi perbedaan tersebut, hukum sebagai refleksi keadilan, harus mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi terciptanya harmonisasi kepentingan para pihak yang berbeda dalam masyarakat khususnya dalam menyikapi hasil pemilu presiden dan wakil presiden. hal ini sesuai dengan maksud putusan mahkamah yang menjangkau harapan masa depan yang lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara: bahwa berkenadiperoleh partai politik ataulitatif. oleh sebab itu, jika dalam proses pemilu terjadi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, yang memkan keadilan tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas dan diterima oleh common sense publik,ifbukti bukti surat dan keterangan saksi saksi pemohon, bukti bukti surat memohon dan pihak terkait, maupun kesimpulanpermohonan pemohon yang tidak disanggah oleh memohon dan pihak terkait, karena fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi pemohon dan memohon, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: kedudukan hukum para pemohon: tenggang waktu pengajuan permohonan, keputusan kpuertanggal meiu presiden dan wakil presiden tahun tertanggal mei menimbang bahwa samping fakta hukum atau hal hal yang diakui para pihakdapat dikelompokkan, yaitu: masalah yang bersifat kualitatif, masalah yang bersifat kuantitatif, masalah yang bersifat kualitatif: bantuan international foundation for electoral systems ifeq) yang dinilai sebagai campur tangan pihak asing, penghapusan atau pengurangan tempat pemungutan suara tps), daftar pemilih tetap dpt), pelanggaran pemilu lainnya. masalah yang bersifat kuantitatif: penggelembungan suara, pengurangan suarberdasarkan fakta hukum, bukti bukti, dan keterangan saksi saksi, serta keterangan para ahli yang relevan dengan perselisihan hukumnya, sebagai berikut: masalah bantuan ifeq yang dinilai sebagai campur tangan pihak asing bahwa bantuan pihak asing dalam penyelenggaraan pemilu indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, setidak tidaknya sejak berlangsungnya pemilu era reformasi pemilu dan pemilu misalnya terdapat bantuan untuk pendidikan pemilih, bantuan teknologi, dan sebagainya. memang belum terdapat bukti bukti bahwa bantuan pihak asing tersebut merupakan manifestasi adanya campur tangan pihak asing dalam penyelenggaraan pemilu indonesia, namun seyogianya masa depan bantuan pihak asing tersebut dihindari agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mengganggu netralitas penyelenggara pemilu, bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bantuan ifeq kepada kpu merupakan bentuk campur tangan pihak asing dalam penyelenggaraan pemilu indonesia masih sebatas dugaan atau sinyalemen yang tidak didukung oleh bukti bukti yang meyakinkan, sehingga menurut mahkamah dalil tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa kpu tidak netral dan ada campur tangan pihak asing agar memenangkan pasangan calon tertentu. masalah grouping tps pemilu presiden dan wakil presiden bahwa adanya pengurangan dan atau penciuman jumlah tps yang dalam pemilu legislatif berjumlah tps sedangkan pada pemilu presiden dan wakil presiden berkurang atau hilang sebanyak tps, menurut pemohon mengakibatkan berkurangnya perolehan suaranya sebanyak dari suara, yaitu sebanyak suara. sementara itu, pemohon mendalilkan bahwa memohon menghilangkan tps, sehingga berpotensi menghilangkan perolehan suara pemohon sejumlah suara pemilih: bahwa adanya perbedaan angka jumlah tps yang didalilkan hilang oleh para pemohon pemohon sebanyak tps dan pemohon sebanyak tps), prima face sudah menunjukkan terdapat ketidakakuratan data yang diajukan oleh salah satu pemohon atau oleh kedua duanya: bahwa pengurangan atau penghilangan jumlah tps yang dilakukan oleh memohon adalah untuk memenuhi ketentuan yang dalam ditentukan bahwa pemilih untuk setiap tps paling banyak orang, sedangkan dalam ditentukan pemilih untuk setiap tps paling banyak orang, bahwa mengenai penambahan data pemilih yang tentu saja memengaruhi jumlah tps adalah suatu kenyataan karena berdasarkan ketentuan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dan sudah harus diserahkan kepada memohon paling lambat bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. selanjutnya, sesuai dengan dpjadikan daftar pemilih sementara dps) dalam pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa ahli abdul rasyid sholeh dirjen administrasi kependudukan, departemen dalam negeri) mengakui bahwa data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah kepada memohon memang belum sempurna, bahwa pengurangan dan atau penciuman jumlah tps tersebut baik secara normatif maupun faktual dapat dibenarkan, oleh karena jumlah kandidat yang dipauh lebih banyak (terdiri atas partai politik dan sejumlah besar calon anggota dpr, dpd, dan dprd) daripada jumlah kandidat yang dipilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri atas tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. dengan adanya perbedaan tersebut, maka setiap pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dapat lebih cepat dan lebih mudah untuk melaksanakan hak pilihnya, sehingga penambahan jumlah pemilih setiap tps (maksimal orang) merupakan suatu hal yang mengurangi jumlah petugas pelaksana pemilu dan juga saksi saksi yang harus dihadirkan. selain itu, memohon dalam persidangan juga mengungkapkan hal tersebut akan menghemat biaya atas penggunaan dana anggaran pendapatan belanja negara apbn): bahwa jika dibandingkan antara jumlah tps pada pemilu legislatif dan jumlah tps pada pemilu presiden dan wakil presiden serta ketentuan batas jumlah pemilih dalam satu tps pada kedua pemilu tersebut, sesungguhnya jumlah tps bisa berkurang hingga hampir setengahnya. namun demikian, dalam kenyataannya pengurangan tersebut tidak sampai mendekati setengah dari tps dalam pemilu legislatif, karena hanya berkurang sekitar tps. artinya, pengurangan tersebut masih rasional: bahwa pengurangan jumlah tps yang dilakukan oleh memohon tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang tersebut atas, yang kemudian ditindaklanjuti oleh memohon melalualam dan menentu. bahwa jumlah riil seluruh tps sesungguhnya secara nyata sudah diketahui oleh para pemohon dengan bukti adanya saksi saksi pemohon setiap tps yang menandatangani formulir yang telah ditentukan: bahwa perubahan dpt secara tidak langsung berdampak pada jumlah tps dan pengelompokan pengelompokan pemilih pada setiap tps. perubahan jumlah tps tersebut antara lain dituangkan dalam keputusan kpudaahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan atas, maka penentuan jumlah pemilih untuk tiap tps maksimal orang oleh kpu adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan bukan semata mata menghilangkan tps atau tps sebagaimana didalilkan pemohon bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon tersebut atas adalah telah salah dan atau tidak benar atau setidak tidaknya telah keliru dikarenakan telahdalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terlebih dengan ditemukannya perbedaan penghitungan yang signifikan yang disebabkan adanya, sebanyak suara: bahwa terlepas dari kesengajaan dan atau kesalahan atau setidak tidaknya kekeliruan dan atau kekhilafan yang dilakukan oleh memohon, dengan men, telah mengakibatkan terjadinya selisih hasil perolehan suara pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono dan pemohon sebanyak suara, keadaan mana menjadikan pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan pemohon ii. terlebih lagi, hal yang sangat mendasar adalah perubahan jumlah tps harus dilihat dalam konteks bahwa hak memilih yang disalurkan tps tps adalah hak asasi, sedangkan perubahan jumlah tps hanyalah masalah administrasi yang tidak boleh menjadi sebab terulangnya pemilih menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh konstitusi. dengan demikian dalil para pemohon yang membandingkan jumlah tps pada pemilu legislatif sejumlah tps menjadi tps pada pemilu presiden dan wakil presiden, adalah tidak berdasarkan atas hukum: bahwa seandainya pun benar terjadi penghilangan jumlah tps sebanyak tps menurut pemohon atau tps menurut pemohon ii, good non, hal demikian tidak akan secara serta merta menguntungkan salah satu pasangan calon, sehingga tidak dapat diklaim sebagai merugikan pasangan calon lainnya. mahkamah menilai, sangat tidak rasional jika tps dikalikan dengan orang jumlah pemilih yang kemudian suara pemilihnya diakui sebagai perolehan suara pemohon adapun terkait istilah pemilih pemohon yang didalilkan pemohon dianggap sebagai kader partai pemohon yang hanya karena memiliki kartu tanda anggota kta) partai atau menjadi anggota tim sukses atau simpatisan partai, hal tersebut hanya bersifat hipotetis atau asumsi belaka, sebab pada saat pencontrengan setiap pemilih tetap memilih secara bebas dan rahasia. selain itu, pemohon dan pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dengan dikarangnya jumlah tps menyebabkan hilangnya suara pemilih. apalagi memohon dapat membuktikan bahwa semua pemilih sudah disalurkan tps tps baru melalui grouping yang sah (vide bukti s.d. bukti permasalahan daftar pemilih tetap dpt) menimbang bahwa penyusunan daftar pemilih adalah suatu tahapan pemilu yang merupakan administrasi pemilu yang kompleks dan seringkali kontroversial, padahal merupakan tahapan pemilu yang sangat menentukan tahapan tahapan pemilu selanjutnya. kehendak agar semua pemilih harus didaftar dalam daftar pemilih adalah tujuan yang ideal. namun, adanya perpindahan alami para pemilih, luasnya sebaran daerah pemilihan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, dan penyebaran tempat pemungutan suara yang tidak merata suatu daerah, juga menjadi sebab dibutuhkannya pembaruan data kependudukan dalam daftar pemilih secara terus menerus. oleh karenanya, hal tersebut dipandang memberi akses bagi kerumitan dalam penyusunan administrasi daftar pemilih, proses yang memakan waktu lama, dan biaya mahal, sehingga penyelenggara pemilu diharapkan memiliki kemampuan memadai untuk mengakomodasi secara adil tuntutan para peserta pemilu: menimbang bahwa salah satu sendi tegaknya sistem politik yang demokratis adalah terlaksananya pemilu yang sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi yang tujuannya untuk mengimplementasikan prinsip prinsip demokrasi dengan cara memilih orang yang mereka percayai yang dalam hal ini adalah orang orang yang berhak menduduki jabatan presiden dan wakil presiden. kesemuanya itu dilakukan dalam rangka ikut sertanya rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan yang pada pelaksanaan pemilu diimplementasikan dalam hak pilih yang secara prinsip dikenal melalui dua macam hak pilih, yaitu: hak pilih aktif atau sering dikenal sebagai hak untuk memilih: dan hak pilih pasif yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota dewan perwakilan atau presiden dan wakil presiden. dengan demikian, salah satu nilai demokrasi dalam pemilu ditandai dengan terwujudnya perpindahan kekuasaan negara secara damai dan demokratis, menimbang bahwa ditetapkannya penyusunan daftar pemilih sebagai tahapan pertama dalam pelaksanaan pemilu haruslah dimaknai bahwa tahapan ini menjadi titik penting yang secara langsung berakibat terhadap hasil pemilu dimana telah ada jaminan hak hak warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu. rentang waktu yang panjang, pelibatan organisasi penyelenggara pemilu sampai tingkat desa, kewajiban pemerintah menyediakan data penduduk pemilih potensial, dan terjadinya beberapa kali perubahan dpt menandakan memohon mengalami berbagai kendala dalam menetapkan daftar pemilih. hal ini tidak hanya menjamin keikutsertaan setiap warga negara dalam melaksanakan hak pilihnya, termasuk ketika muncul potensi hilangnya suara rakyat dalam pemilu akibat tidak terdaftar dalam daftar pemilih. dengan demikian, menegakkan prinsip kedaulatan rakyat yang tidak dapat ditegaskan oleh kekuasaan apapun yang djamin dalam uud sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah nomor puu vii terpat dalam daftar pemilih, namun tetap berkeinginan untuk memberikan hak pilihnya (right vote): menimbang bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah memberikan kewajiban kepada memohon untuk menyusun daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih sementara dps), rekapitulasi pemilih, dan mewajibkan bawaslu untuk melakukan pengawasan atas penyusunan daftar pemilih. sementara itu, mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan dan menyerahkannya kepada memohon. artinya, undang undang telah menegaskan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu dalam penyusunan daftar pemilih bukan merupakan kewajiban memohon semata, melainkan juga merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran bawasluundang undang, menimbang bahwa keberatan para pemohon tentang daftar pemilih tetap dpt) dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun pada dasarnya didalilkan oleh masing masing pemohon dengan data yang berbeda beda antara pemohon dan pemohon yang meliputi, antara lain, tidak dipenuhinya tenggat waktu penetapan dpt: pemilih dengan nik ganda, nama dan nik yang ganda, serta nama, alamat, tanggal lahir dan nik ganda. selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan soft copy dpt yang diberikan kepada peserta pemilu presiden dan wakil presiden dengan yang dimiliki oleh memohon sehingga para pemohon menyimpulkan bahwa pemilu telah dilaksanakan tanpa dpt atau setidak tidaknya menggunakan dpt yang tidak sah menurut hukum. mahkamah berpendapat, sebelum keberatan ini dipertimbangkan secara komprehensif, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan hal hal berikut. bahwa keberadaan dpt yang akurat memang merupakan prasyarat berlangsungnya pemilihan umum secara transparan dan adil yang dapat digunakan sebagai alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan perolehan suara secara tidak sah untuk peserta pemilihan umum oleh pihak penyelenggara. hal tersebut dapat merugikan salah satu peserta, sehingga tujuan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat tidak tercapai dan proses prosedur demokrasi untuk memperoleh pemimpin yang sesungguhnya diberi mandat oleh rakyat tidak mengalami distorsi dan pembelokan kehendak rakyat: bahwa dpt untuk pemilu presiden dan wakil presiden pilpres) oleh justru didasarkan pada daftar pemilih tetap pemilihan umum legislatif yang dijadikan sebagai daftar pemilih sementara pilpres dengan kewajiban bagi kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota, dan pps untuk memutakhirkan dps tersebut setelah mendapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, setelah itu kpu kabupaten kota, kpu provinsi, dan kpu melakukan rekapitulasi dpt tersebut (vide dan yang kemudian ditetapkan sebagai dpt hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara presiden dan wakil presiden, bahwa pencantuman nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia sebagai syarat minimum dimasukkannya pemilih dalam daftar pemilih, didasarkan pada data kependudukan dp sebagai bahan penyusunan daftar pemilih yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, paling lambat (dua belas) bulan sebelum hari atau tanggal pemungutan suara (vide dan data tersebut kemudian dimutakhirkan oleh kpu kabupaten kota dengan dibantu oleh pps, dan pps dibantu pula oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri dari perangkat desa kelurahan, rukun warga, rukun tetangga dan warga masyarakat. atas dasar pemutakhiran tersebut, kemudian ditetapkan daftar pemilih sementara yang disusun pps atas dasar data berbasis rukun tetangga yang diumumkan selama tujuh hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. setelah mendapat masukan dan tanggapan melalui proses pengumuman, dps hasil perbaikan tersebut kemudian disampaikan oleh pps kepada kpu kabupaten kota melalui ppk untuk melakukan penyusunan dpt (vide sampai dengan juncto dan bahwa proses panjang penetapan dpt pilpres yang menggunakan dpt pemilu legislatif sebagai daftar pemilihan sementara untuk diproses menjadi dpt pilpres, ternyata mengalami banyak kekurangan. pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dan nomor urut menyatakan keberatan dan telah mempermasalahkan adanya nama nama dan nik ganda serta nik fiktif, bahkan menyatakan bahwa memohon tidak melakukan pemutakhiran data yang dipandang merupakan pelanggaran hukum yang sistemik dan masif, sehingga menghilangkan hak pilih warga negara dan menyebabkan pilpres telah berlangsung tanpa dpt. semua hal ini tidak dapat dinilai hanya pada proses penetapan dpt pilpres, karena dpt dalam pilpres tersebut sangat berkaitan erat dengan syarat dan proses yang terjadi dalam penetapan dpt pemilu legislatif yang oleh disyaratkan bahwa data daftar pemilih dimaksud sekurang kurangnya atau minimal harus memuat (lima) unsur, dan salah satu antaranya adalah nomor induk kependudukan, bahwa sistem manajemen kependudukan indonesia sampai sekarang belum tertib. untuk memperbaikinya maka pada tahun di. sesuai dengan keterangan ahli abdul rasyid sholeh dirjen administrasi kependudukan, departemen dalam negeri), manajemen kependudukan tersebut kemudian ditangani oleh direktorat jenderal administrasi kependudukan departemen dalam negeri. dalam rangka menata manajemen kependudukan tersebut, pemerintah telah mengupayakan lahirnyndangkan pada tanggal desember selanjutnya disebut yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan yang mengharuskan adanya nomor induk kependudukan nik) sebagai nomor identitas kependudukan bagi setiap warga negara indonesiahuruf undang undang guo memberi tenggat lima tahun kepada pemerintah untuk memberikan nik kepada setiap penduduk, dengan kewajiban bagi semua instansi menjadikannya sebagai dasar dalam penerbitan dokumen dokumen kependudukan, surat izin mengemudi, paspor, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen dokumen lain, serta kemudian juga dijadikan sebagai dasar untuk menyusun data daftar pemilih dalam pemilu yang harus memuat nik tersebut: bahwa dengan jarak waktu yang sedemikian singkat antara diundangkannya dan penetapan dps yang dimutakhirkan menjadi dpt, maka menurut dirjen administrasi kependudukan, dengan kondisi wilayah seperti indonesia, menjadi sangat beresiko untuk menyarankannya sebagai salah satu data daftar pemilih dalam pemilu alasannya, data kependudukan yang dimiliki pemerintah daerah tingkat kabupaten kota untuk diberikan nomor induk kependudukan nik) secara tunggal dan nasional tidak dapat dengan mudah diselesaikan dalam jangka waktu tersebut. bahkan ahli telah mengingatkan adalah berbahaya jika hanya dengan tenggang waktu lima bulan dpt ditetapkan pada bulan oktober dan hari pemilu pada bulan april karena masih banyak celah yang ditemukan dalam undang undang. hal tersebut telah disampaikan kepada pansus ruu pemilu legislatif, akan tetapi pansus tersebut mengabaikannya. dalam masa yang singkat, pada kenyataannya penduduk yang memiliki nik belum merata, meskipun data jumlah penduduk, nama dan alamat, serta tanggal lahir disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga ditemukannya daftar pemilih dalam pemilu harus memuat nik sebagai salah satu dari lima data yang dipersyaratkan, sudah diperkirakan akan membawa masalah. oleh karena itu, dengan sistem manajemen kependudukan yang masih belum tertib, sejak awal sudah seharusnya dipertimbangkan tentang sulitnya untuk mencapai tingkat akurasi dpt secara nasional yang tinggi tanpa menimbulkan kecurigaan dari peserta pemilihan umum terhadap penyelenggara dan pihak lainnya, dan mempertimbangkan jangka waktu yang lebih panjang dengan menggunakan metode yang pernah ditempuh pada pemilu tahun menimbang bahwa meskipun dipandang telah terbukti secara gamblang bahwa dpt mengalami masalah karena adanya nik ganda, antara nama pemilih yang sama dan nik dan alamat yang sama, dengan jumlah yang dikatakan oleh para pemohon sebagai masif, akan tetapi mahkamah harus menilai apakah bukti bukti yang diajukan baik oleh pemohon maupun oleh pemohon dapat menunjukkan dengan jelas bagaimana para pemohon dapat sampai pada angka penggelembungan data dengan jumlah pemilih sebagaimana didalilkan. baik dari penelusuran yang dilakukan terhadap soft copy dpt yang dijadikan sebagai alat bukti maupun dari keterangan saksi para pemohon, harus diakui adanya sejumlah pemilih yang memiliki nik dan nama ganda dalam soft copy dpt yang diajukan. terhadap hal tersebut mahkamah masih harus menemukan apakah angka sebagaimana didalilkan oleh pemohon sejumlah sebagai pemilih fiktif dan yang didalilkan oleh pemohon sejumlah sebagai data pemilih bermasalah, sesuai dengan kenyataan lapangan yang berbasis tps, menimbang bahwa meskipun dari tanggal penetapan dpt yang berturut turut yaitu tanggal mei, juni, dan juli tahun telah dapat dibuktikan secara tegas adanya pelanggaran yang dilakukan kpu terhadap yang menentukan bahwa dpt pemilu presiden dan wakil presiden seharusnya sudah ditetapkan hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada pilpres, menurut mahkamah telah menjadi hal yang sudah diketahui umum (nomor seiten adanya masalah masalah yang berkaitan dengan dpt karena ditemukannya nik ganda dan jumlah pemilih dalam dpt yang berubah ubah. dalam pada itu, pemohon dan pemohon telah mendesak memohon untuk memperbaiki dpt tersebut, meskipun tenggat sudah terlampaui, termasuk antaranya dengan adanya rekomendasi yang dilakukan oleh bawaslu beberapa provinsi untuk memperbaiki dpt tersebut. atas desakan dan rekomendasi tersebut seluruh tanah air, sampai saat saat terakhir, penyelenggara pemilu melakukan perbaikan, baik dengan menambah pemilih yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar maupun dengan mengurangi pemilih yang tidak berhak dan menyeretnya dari daftar pemilih, sehingga soft copy data dpt yang diberikan oleh kpu kepada peserta pemilu mengalami ketertinggalan dengan keadaan sesungguhnya tps sebagai basis pelaksanaan pemilu: menimbang bahwa karena data pemilih berkembang dinamis, maka timbul pertanyaan data dpt manakah yang dapat dipercayai dan menjadi pegangan bagi para peserta pemilu dan pemilih serta adakah data secara nasional yang dapat dipedomani selain data soft copy dpt yang diserahkan oleh memohon kepada para peserta pemilu. kenyataan yang terjadi lapangan adalah bahwa data dpt telah ditempelkan pada tiap tiap tps yang terbuka bagi setiap warga negara dan bagi para peserta pemilu dengan pengumuman untuk memberi masukan agar yang berhak memilih tetapi tidak terdapat dalam daftar pemilih dapat dimasukkan atau yang tidak berhak memilih lagi tetapi terdapat dalam daftar, dapat dikeluarkan atau dicoret dari dpt (vide bukti oleh karenanya, meskipun secara nasional angka dpt tidak dapat lagi dihitung secara akurat karena dinamika perubahan data pemilih, akan tetapi pengawasan yang dilakukan baik oleh bawaslu sampai pengawas pemilu lapangan, saksi saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, media massa, maupun pengawasan masyarakat pada umumnya, menyebabkan tidak mudah dilakukan rekayasa tertentu terhadap dpt. seandainya pun hal tersebut benar terjadi, tidak dengan sendirinya menyebabkan orang orang yang terdaftar dalam dpt lebih dari satu kali dapat melaksanakan hak pilihnya lebih dari satu kali. dengan bukti bukti yang diajukan para pemohon tentang adanya proses hukum yang dilakukan terhadap pelanggar demikian, telah dijatuhi pidana penjara, dan angka kecurangan tersebut sudah tidak dimasukkan dalam penetapan hasil pemilu. pengawasan yang berlapis dan terbuka, terlepas dari kelemahan kelemahan yang ditemukan, baik dalam sistem maupun integritas penyelenggara tingkat bawah, seluruh proses pada akhirnya bermuara pada hasil pemungutan suara yang dihitung dengan kehadiran seluruh saksi peserta pemilu, panitia pengawas, dan masyarakat pada umumnya dengan menggunakan daftar pemilih riil. dengan daftar pemilih riil tersebut maka daftar yang digunakan secara nyata dalam pemungutan suara tps adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh kpu dengan langsung mencoret jika ada nama ganda atau yang tidak berhak memilih, misalnya anak bawah umur, anggota tni polri, dan orang yang sudah meninggal dunia, serta menambahkan pemilih jika ada yang menggunakan ktp atau paspor, sehingga pemilih yang demikian sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh memohon adalah pemilih riil dan bukan pemilih fiktif, menimbang bahwa fokus keberatan para pemohon secara kualitatif dan kuantitatif, berpusat pada dpt yang memuat nik, nama, nik dan alamat yang ganda yang dijadikan sebagai dasar bagi dalil adanya pemilih fiktif dan penggelembungan suara bagi satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian dimuat dalam petit permohonan baik secara tunggal maupun alternatif. berdasarkan hal tersebut, pemohon menyatakan bahwa dari soft copy yang diterimanya dari memohon, terdapat data sejumlah orang yang memiliki nik ganda, orang dengan nik dan nama ganda, orang dengan nik, nama, tempat dan tanggal lahir yang ganda, serta orang dengan nik, nama, tempat tanggal lahir dan alamat ganda, yang secara keseluruhan dihitung sejumlah yang berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. sementara itu, pemohon menyatakan memohon dengan sengaja atau lalai menyebabkan terjadinya penambahan suara yang tidak sah provinsi kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut sebesar suara, dan terdapat sejumlah data pemilih bermasalah karena nik ganda, nik dan nama yang sama, dpt tanpa nik dan dpt yang datanya kosong: menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon tentang pemilih bermasalah sejumlah dan pemohon yang mengemukakan adanya penggelembungan sejumlah suara untuk pasangan calon nomor urutpemohon dan pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas nik ganda, nik dan nama yang ganda, nik, nama, tanggal lahir yang sama, dan nik, nama, tanggal lahir, dan alamat sama, penghitungan para pemohon tersebut juga tidak dapat ditelusuri dengan aplikasi piranti lunak yang kompatibel untuk itu. berdasarkan analisis dari data yang diajukan pemohon berupa soft copy dpt yang diperoleh dari memohon bukti pi dan pii memang ditemukan terjadi nik ganda, nama ganda, tempat tanggal lahir ganda, dan alamat ganda. untuk nik yang ganda ditemukan sejumlah sebanding dengan dari jumlah dpt berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum pts kpu tahun tanggal juni sejumlah untuk kombinasi nik dan nama yang ganda ditemukan sejumlah sama dengan dari sementara itu, untuk kombinasi nik, nama, dan tempat tanggal lahir ditemukan sejumlah atau dari sedangkan kombinasi nik, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat yang ganda ditemukan sebesar atau dari menimbang bahwa akan tetapi meskipun demikian oleh karena tidak terintegrasinya pemutakhiran dpt antara memohon tingkat pusat dan daerah, mak. oleh karena, dpt dalam bentuk soft copy tersebut seharusnya didukung dengan dpt riil yang berada masing masing tps untuk memperoleh angka yang sebenarnya, sehingga mahkamah tidak mungkin dihadapkan untuk menilai bukti bukti yang tidak dapat dipertandingkan (comparing the comparable), menimbang bahwa setelah mencermati semua alat bukti, baik bukti elektronik, tulisan, maupun saksi yang berkenaan dengan masalah dpt yang dianggap bermasalah atau fiktif, mahkamah berpendapat bahwa meskipun tidak dapat dikesampingkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan dpt design untuk daerah tertentu, jumlah pemilih bermasalah dalam dpt yang ditunjukkan dengan bukti soft copy, dan pelanggaran undang undang yang dilakukan memohon dalam penetapan dpt, mahkamah akan memberi pendapat terhadap seluruh permasalahan dpt yang memunculkan pertanyaan apakah benar pemilihan umum telah dilaksanakan tanpa dpt, setelah mempertimbangkan hal hal berikut: bahwa jumlah pemilih secara nasional yang ditetapkan dalam dpt dengan keputusan kpu tanggal mei adalah jumlah pemilih tersebut ditetapkan pula pada tanggal juni sejumlah orang, sehingga bertambah dari dpt semula sejumlah pemilih. jumlah pemilih yang kemudian ditetapkan pada tanggal juli adalah sejumlah pemilih. jumlah pemilih dalam dpt pasca pilpres sebagaimana direkam dari hasil penghitungan suara menjadi sehingga berkurang pemilih. pemilih yang terdaftar dalam dpt tersebut dan menggunakan hak pilihnya sejumlah dan suara sah sejumlah termasuk yang menggunakan ktp, dan suara tidak sah sejumlah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: ind 5oes era 2ns9 kepusuanau teo see beajumlah suara mana , penambahan (mark up) suara secara tidak sah dan atau kesalahan dan atau kecurangan sebagaimana tersebut atas, telah menjadi fakta hukum dan bukti yang sempurna telah menghilangkan hak pemohon untuk dapat mengikuti pemilu putaran kedua atau setidak tidaknya telah menimbulkan kerugian bagi pemohon atau setidak tidaknya telah mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon. adapundan atau kesalahan kesalahan penghitungan dan atau kecurangan kecurangan dapat dilihat dari fakta fakta dan atau peristiwa peristiwa sebagai berikut: provinsi penggelembungan vide suara sby boediono bukti sumatera utara sumatera selatan jokisakata banten nyawa tengah ag0237g paa daerah istimewa yogyakarta bangka belitung sumatera selatan tampung jawa barat banten ta52228 dki jakarta jawa tengah yogyakarta jawa timur kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan selatan bali ntb (ntt. sulawesi selatan sulawesi barat sulawesi tengah su tenggara da3 gorontalo | too sulawesi utara bojuaua neo maluku utara bersama panama o5n3e p rafitarneer ame total bahwa hak memilih bagi warga negara yang telah berusia minimal tahun atau sudah pernah kawin dalam pilpres (vide didasarkan atas terdaftar atau tidaknya warga negara indonesia dalam daftar pemilih (vide sehingga memohon sebagai penyelenggara pemilu wajib mendaftar mereka dalam daftar pemilih (vide oleh karena itu, kelalaian penyelenggara pemilu kpu) apalagi kalau merupakan kesengajaan untuk tidak mendaftar warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih dalam daftar pemilih, apapun alasannya, pada dasarnya merupakan penghilangan hak pilih warga negara dalam pemilu, bahwa daftar pemilih dalam pilpres didasarkan pada daftar pemilih pada pemilu legislatif sebagai daftar pemilih sementara dps) yang kemudian dimutakhirkan oleh penyelenggara pemilu kpu beserta jajarannya) untuk kemudian menjadi dpt pemilu presiden dan wakil presiden (vide dan sudah harus ditetapkan hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden (vide bahwa pengawasan terhadap penyusunan dps dan dpt dilakukan oleh bawaslu beserta jajarannya agar tidak terjadi kelalaian atau kesengajaan dari penyelenggara pemilu yang dapat merugikan wni yang mempunyai hak pilih (vide dan bahwa pengubahan, baik berupa penambahan atau pengurangan daftar pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden oleh setiap anggota kpu dalam semua tingkatan setelah ditetapkan sebagai dpt merupakan pelanggaran pemilu (vide bahwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun memohon telah menetapkan dpt sebanyak (empat) kali, yaitu: keputusan kpu tanggal mei jumlah pemilih tetap dalam dpt secara nasional adalah orang, keputusan kpu tanggal juni jumlah pemilih tetap dalam dpt adalah orang, keputusan kpu tanggal juli jumlah pemilih tetap dalam dpt adalah orang, keputusan kpu ba kpu vii tanggal juli jumlah pemilih dalam dpt (riil) sebanyak orang, bahwa daftar pemilih dalam pilpres memang tidak pernah fixed, meskipun siarannya tetap berjumlah juta lebih yang kalau rata rata dari empat kali perubahan dpt tersebut adalah dengan kata lain, pergeseran dari dpt mei dpt juni sebesar pergeseran dari dpt juni dpt juli sebesar sehingga seluruh pergeseran bertambah sejumlah kemudian rilisnya berkurang lagi menjadi bahwa perubahan dpt diakui baik oleh pemohon maupun memohon, mahkamah berpendapat perubahan yang dilakukan secara administratif oleh memohon sebenarnya dilandasi oleh itikad baik semata, dikarenakan banyak warga negara yang mempunyai hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih. hal tersebut juga terjadi oleh karena adanya perubahan jumlah pemilih beberapa kabupaten kota, seperti misalnya perubahan status penduduk, pemilih telah dewasa kawin, tni polri yang telah pensiun, ataupun penduduk tersebut memang belum terdaftar sebagai pemilih: bahwa mahkamah sependapat dengan keterangan ahli yudi latif untuk sebagian dan tidak sependapat untuk sebagian lainnya. mahkamah sependapat dengan ahli yudi latif sepanjang keterangannya bahwa sebuah proses pemilu yang tidak dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan pemilih dengan cermat sehingga banyak warga negara yang tidak terdaftar dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah cacat hukum sehingga dapat dinyatakan tidak sah, tanpa harus dikaitkan dengan kontestan mana yang dirugikan atau diuntungkan. akan tetapi ketika ditanyakan kepada ahli yudi latif, apakah dirinya akan tetap berpendapat bahwa pemilu tahun cacat hukum atau kpu telah melanggar undang undang jika ada fakta bahwa kpu telah mengumumkan daftar pemilih sementara secara terbuka dan memberi kesempatan dalam waktu tertentu yang cukup kepada setiap warga negara untuk menambahkan nama dirinya dalam daftar tersebut jika belum tercantum, maka ahli menjawab, . kalau begitu kpu dalam posisi yang benar . oleh karena kpu dapat membuktikan bahwa pihaknya telah membuat dan mengumumkan daftar sementara secara terbuka dan besar besaran (vide bukti yang harus diperbaiki jika ada permintaan warga negara yang namanya belum tercantum dan karena dalam faktanya tidak sedikit warga negara yang kemudian meminta namanya ditambahkan dalam daftar tersebut sehingga nama nama dalam daftar pemilih tetap menjadi bertambah maka kualifikasi cacat hukum seperti yang dikemukakan oleh ahli tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan: bahwa keterangan ahli teknologi informasi ti) justin yang diajukan oleh pemohon hanya menerangkan pentingnya ti, keterlibatan dirinya sebagai ahli dalam pemilu negara lain, pemborosan biaya dalam kesalahan pilihan ti, ketertinggalan quick count, dan sebagainya yang tidak ada relevansinya dengan sengketa hasil pemilu dalam perkara guo. menurut mahkamah keterangan tersebut memang mungkin ada gunanya untuk keperluan lain seperti untuk audit manajemen kpu, untuk peningkatan kualitas pemilu yang akan datang atau untuk pemeriksaan (penyelidikan) penggunaan biaya oleh kpu namun tidak ada relevansinya dengan perkara guo karena tidak dapat menunjukkan causal terbang dengan kesalahan penetapan hasil pemilu. oleh karena itu, keterangan ahli tersebut dikesampingkan. selain itu dalam penetapan hasil pemilu kpu tidak menggunakan data ti, melainkan data manual: bahwa kecurangan kecurangan yang terjadi dalam pemilu selain bersifat sporadis (tidak sistematis) dan pelakunya bukan hanya penyelenggara kpu maupun pendukung kontestan tertentu, melainkan juga dilakukan oleh simpatisan pemohon (vide bukti pt mengenai vonis hukuman pidana) maka tidaklah dapat dibuat suatu kualifikasi bahwa kecurangan kecurangan pemilu bersifat sistematis untuk menguntungkan satu kontestan. dengan mendasarkan pada fakta tidak terkonsentrasinya kecurangan dan tidak signifikansinya suara kecurangan untuk mempengaruhi hasil pemilu, apalagi sebagiannya sudah diselesaikan secara hukum baik pidana maupun administrasi maka menurut mahkamah tidak terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, bahwa meskipun jumlah pergeseran dpt tidak signifikan, namun telah menunjukkan bahwa kpu tidak cukup mampu mengelola pendaftaran pemilih, karena selain data administrasi kependudukan (dp4) yang disiapkan oleh pemerintah memang belum' tidak sempurna, juga karena kpu terlalu mudah mengakomodasi berbagai tekanan, sehingga terombang ambing dan begitu mudah melakukan perubahan dpt. bahwa tidak tugasnya masalah dpt juga karena baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu begitu mudah untuk menyatakan, kalau tidak puas selesaikan saja mahkamah konstitusi : menimbang bahwa mahkamah dalam menentukan kriteria pemilih ganda sebagaimana disebutkan dalam haruslah memenuhi kesamaan semua unsur yang memuat nomor induk kependudukan nik), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara indonesia yang mempunyai hak memilih:1: menimbang bahwa oleh karena secara riil dalam penggunaan hak pilih pihak memohon menggunakan daftar pemilih riil setiap tps, maka tidak terdapat bukti bahwa telah terjadi penambahan ataupun penghilangan hak suara secara tidak sah terhadap pemilih. dengan daftar pemilih riil maka basis data yang digunakan adalah dpt yang ditetapkan oleh kpu, namun sesuai dengan kebijakan kpu, langsung diperbaiki tps pada saat pemungutan suara. jika ada pemilih ganda akan langsung dicoret, tetapi jika ada pemilih yang belum terdaftar langsung ditambahkan dengan menggunakan ktp atau paspor. dengan demikian, penetapan kpu tentang hasil pilpres adalah berdasar data riil: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, sepanjang menyangkut masalah dpt, mahkamah berpendapat bahw karena seharusnya dpt dalam bentuk soft copy harus didukung dengan dpt riil yang berbasis masing masing tps. dengan demikian, permohonan para pemohon tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan, karena: para pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya: perubahan perubahan jumlah pemilih dalam semua dpt yang dipersoalkan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (bahkan hanya sekitar pemilih), karena semua dpt selalu berkisar pada jumlah pemilih. fakta hukum menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah suara seandainya pun perbedaan suara suara dpt yang telah dimutakhirkan, kemudian dikurangkan pada perolehan suara pasangan calon nomor urut maka komposisi perolehan suara tidak berubah secara signifikan: data yang dipergunakan untuk menentukan perolehan suara oleh kpu adalah daftar pemilih riil, bukan dpt yang sepenuhnya bersumber dari soft copy, fakta hukum menunjukkan perubahan perubahan dpt yang dilakukan sebelum tanggal juli jumlahnya sangat tidak signifikan. selain itu menurut mahkamah, perubahan perubahan dilakukan demi kemanfaatan bagi warga negara (agar semakin membuka peluang penggunaan hak) dan hal itupun dilakukan karena desakan pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, memohon telah terbukti melakukan pemutakhiran dpt yang melampaui tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh undang undang. namun demikian, walaupun tindakan memohon dapat dianggap melanggar asas kepastian hukum, akan tetapi perubahan dpt yang dilakukan oleh memohon didasari atas asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, tidak terkecuali bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. oleh karena itu, memohon memiliki alasan pembesar (rechtvaardigingsgronden) dalam mengeluarkan kebijakan untuk memperbaharui dpt melewati jangka waktu yang telah ditetapkan undang undang. dpt yang berubah ubah tidak dapat menyebabkan pemilu menjadi tidak sah, sebab adanya asas kemanfaatan bagi kepentingan warga negara dan agenda ketatanegaraan. akan tetapi, secara formal memohon telah melakukan pelanggaran prosedur dan berlaku tidak profesional sebagaimana dinyatakan juga secara resmi oleh bawaslu dalam persidangan mahkamah bertanggal agustus pelanggaran pelanggaran pemilu lainnya menimbang bahwa masalah masalah kualitatif pemilu lainnya, seperti kasus beredarnya formulir yang menyerupai formulir ppwp kota tangerang yang dibuat oleh partai demokrat (keterangan saksi pemohon armada ngaran dan achmad zen, bukti pi namun formulir tersebut telah ditarik atas perintah panas dan tidak ada satu tps pun yang terbukti menggunakan formulir tersebut pada saat penghitungan suara. meskipun demikian, masalah pidana yang mungkin ada dalam kasus tersebut dapat terus diproses. terhadap adanya sosialisasi yang menggunakan spanduk cara penyontrengan yang dibuat kpu dan kemudian ditarik kembali, dan lain lain pelanggaran pemilu belum dapat dinilai sebagai telah terjadi pelanggaran secara sistematis dan masif terhadap prinsip prinsip pemilu yang uber dan judul, menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta fakta hukum persidangan, secara kualitatif pilpres memang masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: kelemahan dalam undang undang yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden antara lain: juncto terlalu cepat mengakomodasi penggunaan nomor induk kependudukan nik) sebagai salah satu persyaratan bagi penyusunan daftar pemilih, sementara administrasi kependudukan masih belum tertib sebagaimana dikehendaki oleh junction dan tidak atau kurang memberikan empowering kepada badan pengawas pemilu bawaslu) beserta jajarannya, sehingga pengawasan pemilu tidak efektif dan sekedar sebagai formalitas: tidak atau belum mengakomodasi kemungkinan penggunaan ktp dan paspor bagi warga negara yang memenuhi persyaratan hak pilih untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan dalam dpt:, masalah kesadaran hukum warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk mengurus terdaftar tidaknya dalam dps dan dpt, sehingga jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih dan bahkan terdaftar dalam dpt namun tidak menggunakan hak pilihnya masih cukup banyak: budaya siap menang dan siap kalah dalam pemilu secara elegan belum diri oleh peserta pemilu beserta para pendukungnya, menimbang bahwa meskipun pemilu presiden dan wakil presiden tahun masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan, serta berbagai pelanggaran pemilu sebagian terbukti dan beralasan, namun menurut mahkamah tidak terjadi pelanggaran pemilu yangberakibat pemilu kehilangan keabsahannya. masalah yang bersifat kuantitatif menimbang bahwa pemohon menyatakanyang harus dikurangkan terhadap suara yang ditetapkan memohon untuk pasangan calon nomor urut sejumlah suara dikurangi dengan suara sehingga sisanya suara, bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon tidak mengajukan bukti berkaitan dengan penggelembungan suara dimaksud melainkan hanya merujuk pada bukti bukti yang berkaitan dengan persoalan dpt: menimbang bahwa sebaliknya memohon keberatan atas penambahan objek sengketa berkaitan dengan penggelembungan suara karena dalam permohonan pemohon yang didaftarkan kepaniteraan mahkamah tanggal juli pemohon tidak mendalilkan masalah penghitungan suara dalam pilpres tahun namun dalam perbaikan permohonan, pemohon melakukan perubahan permohonan dengan menambah objek sengketa cast penggelembungan suara karenanya memohon memohon kepada mahkamah agar penambahan objek sengketa dimaksud dikesampingkan: menimbang bahwa terhadap perselisihan hukum dimaksud mahkamah telah berpendapat mengenai insiden insiden yang muncul dan menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan atas, menurut mahkamah, dalil pemohon tentang suara fiktif sejumlah suara, setelah diteliti dengan saksama suara fiktif yang didalilkan oleh pemohon didasarkan pada hasil penggandaan nik dari provinsi sejumlah suara, kemudian pemohon mengasumsikan jumlah perolehan suara pihak terkait sejumlah suara harus dikurangi suara, sehingga suara pihak terkait bersisa suara adalah dalil dalil yang bersifat asumsi belaka tanpa disertai dengan bukti bukti yang relevan dan bernilai yuridis, karenanya dalil dalil pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus dikesampingkan: menimbang bahwa sepanjang dalil pemohon yang menyatakan memohon melakukan pengurangan suara pemohon dengan melakukan pengurangan tps yang sebelumnya pada pemilu legislatif berjumlah tps menjadi tps pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun sehingga pemohon kehilangan suara sebanyak dari total suara sebesar tps suara per tps sama dengan suara, sehingga berjumlah dengan demikian seharusnya suara yang diperoleh pemohon adalah ditambah sama dengan suara. bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon tidak mengajukan bukti berkaitan dengan pengurangan suara dimaksud melainkan hanya merujuk pada bukti bukti yang terkait dengan persoalan dpt: bahwa sebaliknya memohon membantah dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa penetapan jumlah tps pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditindaklanjuti melalui peraturan kpu nomor tahun tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps dalam pilpres tahun dengan demikian perbedaan jumlah pemilih terjadi bukan karena faktor penyelenggara pemilu menghilangkan tps melainkan sebagai pelaksanaan undang undang: menimbang bahwa berdasarkan perselisihan hukum atas, menurut mahkamah pengurangan tps sebagaimana diuraikan pada paragraf dan jika dikaitkan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon kehilangan dari total suara sebesar tps suara per tps yang setara dengan suara atau sebanyak suara adalah bersifat asumsi belaka karena pemohon memastikan bahwa suara dari memilih pemohon tanpa disertai dengan bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan otentisitasnya. lebih lebih pemohon sama sekali tidak memperhitungkan adanya kemungkinan suara yang tidak sah dari tps tersebut karenanya dalil dalil pemohon sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan: menimbang bahwa pemohon menyatakan pps tiap tiap tps telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mencoreng sendiri lima kabupaten kota provinsi papua atau terdapat pemilih fiktif dan ditemukannya formulir sudah dibagikan kepada saksi pasangan calon tertentu sebelum penghitungan suara dimulai, menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti pi berupa lampiran model ppwp dan bukti pi berupa kliping koran kompas tanggal juli dan majalah tempo edisi juli serta dua orang saksi masing masing saksi yang bernama armada ngaran yang pada pokoknya menerangkan bahwa tps kelurahan ledeng, kecamatan karawaci, kota tangerang menemukan formulir model yang tidak tertulis nama pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut melainkan hanya tertulis pasangan calon nomor urut dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada panas kecamatan kemudian telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. sementara itu, saksi achmad zen pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menemukan lapangan bahwa saksi pasangan calon nomor urut telah mendapat formulir sebelum dimulainya penghitungan suara: menimbang bahwa sebaliknya memohon menolak dalil pemohon karena pemohon tidak menguraikan dengan jelas dugaan perbuatan melanggar hukum provinsi papua berupa pencontrengan yang dilakukan bukan oleh pemilih melainkan oleh pps. pemohon hanya menyebutkan kabupaten kota provinsi papua tetapi tidak menunjuk nama kabupaten kota dimaksud. begitu juga pemohon tidak secara jelas menyebutkan dimana peristiwa itu terjadi dan dilakukan oleh siapa: kalimantan selatan 2ea o bahwa berkaitan dengan penggelembungan (mark up) suara (perolehan suara tidak sah) sebagaimana tersebut atas, seharusnya perolehan suara pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono menjadi: perolehan suara versi memohon jumlah penggelembungan suara suara. bahwa dengan mendasarkan pada uraian sebagaimana tersebut atas serta dengan memperhatikan bukti bukti hukum yang diajukan oleh pemohon dalam perkara guo, secara terang dan jelas bahwa seharusnya walaupun pemohon menempati perolehan suara terbanyak, yakni sebanyak suara (melebihi hasil perolehan suara pemohon, yakni sebanyak suara) demi hukum sudah menjadikan kewajiban hukum memohon untuk tidak menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon atas, menurut mahkamah, pemohon hanya mengajukan satu alat bukti (vide bukti pi dan keterangan saksi tetapi dari bukti yang diajukan dan keterangan saksi tidak menggambarkan terjadinya pelanggaran pemilu yang serius sebagaimana keterangan saksi achmad zen yang menyatakan bahwa pelanggaran dimaksud telah ditindaklanjuti oleh bawaslu setempat dan secara signifikan tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. sebaliknya, memohon dalam keterangannya menyatakan bahwa formulir dimaksud hanyalah untuk kepentingan internal pasangan calon nomor urut dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan dokumen resmi yang ada pada memohon. lebih lebih pemohon tidak mampu membuktikan muka sidang seberapa besar pengaruh dokumen yang telah tercetak nama pasangan calon nomor urut terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon. oleh karenanya, dalil pemohon sepanjang pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan dalam permohonannya halaman butir dan tidak beralasan hukum sehingga dalil dalil pemohon harus dikesampingkan, menimbang bahwa pemohon menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon adalah salah atau tidak benar atauyang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan memohon provinsi yakni, provinsi sumatera utara,gorontalo, provinsi maluku, provinsi papua dan provinsi papua barat disebabkan adanya penambahan suara yang tidak sah yang dilakukan dengan sengaja bagi pasangan calon nomor urut sebanyak suara. bahwa pemohon juga mendalilkan dengan adanya penambahan suara yang tidak sah telah mengakibatkan terjadinya selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebanyak suara dikurangi suara sehingga bersisa suara: bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti p1i dan dua belas saksi serta seorang ahli: sebaliknya, memohon membantah seluruh dalil dalil pemohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa dalil pemohon kabur (obscura libel)jadi, pemohon tidak menguraikan secara rinci hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon ii, serta pemohon tidak mampu menjelaskan mengapa perolehan suara pasangan calon nomor urut hanya memperoleh suara atau suara. bukti surat berupa bukti pii sampai dengan bukti pii tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dan ditandatangani oleh fadli zon yang bukan personil penyelenggara pemilu melainkan sebagai sekretaris tim kampanye nasional pasangan calon nomor urut bahwa untuk mendukung tanggapannya, memohon mengajukan bukti surat sampai dengan .b:, bahwa pihak terkait mendukung dalil dalil memohon dengan mengemukakan alasan hukum bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi pasangan calon pada setiap tps provinsi yang berkenaan dengan kecurangan ataupun adanya kesalahan penghitungan dalam berita acara rekapitulasi setiap tps, tingkat ppk,dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan. pemohon tidak dapatihak terkait sebanyak suara,menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dalil dalil pemohon beserta bukti bukti surat yang diajukan, keterangan saksi, sanggahan memohon, dan keterangan pihak terkait, mahkamah terlebih dahulu perlu mencermati bukti bukti surat yang diajukan pemohon dikaitkan dengan dalil dalil permohonannya sebagai berikut. bahwa bukti pll berupa rekapitulasi perolehan suara provinsi sumatera utara yang terdiri atas kabupaten kota, suarabaratselatanbengkullampung yang terdiri atas kabupaten kota, perolehandki j.berupa rekapitulasi perolehan suara provinsi jawbanteii berupa rekapitulasi perolehan suara provinsi jawa teng. bahwa bukti pii berupa rekapitulasi perolehan suara provinsi daerah istimewa yogyjawutggorontalomalukpapupapuamenimbang bahwa sebaliknya berdasarkan bukti bukti yang diajukan memohon, mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikutututara dan saksi dari pasangan calon nomor urut dengan keberatan dari saksi saksi pasangan calon nomor urut yang mempersoalkan dpt dan pelanggaran administrasi lainnyabarat dan semua saksi dari pasangan calon serta tanpa adselatan dan saksi dari semua pasangan calon dengan tanpa keberatan dari saksi saksi pasangan calon nomor urut yangengkulengkulu dan semua saksi darlampunglampungki jdki jakarta dan saksi dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dengan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut denganbarat tahun lampiran model dc ppwp), perolehan suara calon pasangabarat dan saksi dari semua pasangan calon dengan keberatan dari saksi pasangan calon nomor yang mempersoalkan laporan saksi dari kabupaten majalengkabantenten dan dan saksi dari pasangan calon nomor urut.i. yogyimur dan dan saksi dari pasangan calon nomor urut dengan keberatan dari saksbarat dan dan saksi dartimur dmenetapkan pemohon sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun keadaan mana sekaligus telah menjadi fakta hukum dan bukti yang sempurna atas kepentingan hukum maupun kualifikasi permohonan pembatalan pemohon atas perkara guo. atau terkait dengan hal sebagaimana tersebut pada butir sebagaimana tersebut atas dan guna menjamin proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun pemohon mohon agar majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara guo dapat, atau memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang,ahwa atas dasar hasil perhitungan suara sebagaimana tersebut dalam butir atas,surat maupunengah dan dan saksi dari ketiga pasangan calonimurselatanmalukmaluku dan semua saksi darsulawesiselat11, bahwa dalam bukti pll sampai dengan bukti p1: menimbang bahwa sebaliknya, memohon mengajukan bukti tertulis beserta laporannya s.d. .b) berupa dokumen dokumen resmi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kpu provinsi dari provinsi model dc ppwp) beserta lampiran model dc ppwp, rincian perolehan suara sah pasangan calon presiden tingkat kpu provinsi dan model dc ppwp,provinsi beserta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden db ppwp), sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten kota model db ppwp) dankabupaten kota dari provinsill sampai dengan bukti p1y6,,. konklusi berdasarkan seluruhpemohon dan pemohon ii: pemohon d, permohonan pemohon dan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang, eksepsi memohon dan pihak terkait tidak tepat menurut hukum, berbagai permasalahan yang bersifat kualitatif, yaitu kekacauan masalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap dpt), grouping dan atau pengurangan jumlah tps, adanya kerjasama atau bantuan ifeq, adanya spanduk buatan memohon mengenai tata cara pencontrengan, beredarnya formulir ilegal model ppwp , dan adanya berbagai pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif maupun pidana, meskipun ada yang terbukti dalam persidangan, namun tidak atau belum dapat dinilai sebagai pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,dalil dalil pemohon dan pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara pihak terkait dan mengenai adanya pengurangan suara baik pemohon maupun pemohon tidak terbukti secara hukum, jumlah perolehan suara yang didalilkan, baik oleh pemohon maupun oleh pemohobelas bulan agustus bulan agustusrsyad sanusi, achmad nowiki, hartonomahfud, sholihin nasir, luthfi widodo eddyono, yunita ramadhani, martian wibowo, danachmad nowiki hartonottd. mahfud sholihin nasir ttd. ttd. luthfi widodo eddyono yunita ramadhani ttd. ttd. martian wibowo pan mohamad faiz rekomendasi badan pengawas pemilu cg. panitia pengawas setiap jenjang penghitungan suara (vide bukti ): bahwa oleh karena pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono telah ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang disertai dengan dokumen dokumen bukti dan saksi saksi yang sah menurut hukum, serta dengan mendasarkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, diketahui bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun diperoleh hasil penghitungan suara perolehan suara pasangan calon sebagai berikut: urut suara perolehan suara genggaman, (asem son soekarnoputri dan prabowo subianto dr. susilo bambang boediono dimana, dengan mendasarkan data rekapitulasi dimaksud: bahwa selain dan pada hal hal yang berkaitan langsung dengan perolehan suara dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun perlu kami tegaskan bahwa permohonan ini diajukan secara khusus dan bertujuan memaparkan kenyataan yang lebih prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilai nilai hukum, demokrasi serta asas jujur dan adil sebagai prinsip dalam pelaksanaan pemilu. lebih dalam maknanya dari pada itu, adalah untuk membangun tatanan demokrasi yang akan menentukan pembance) serta tegaknya supremasi hukum, bahwa seiring dengan berjalannya rezim hukum pemilihan umum mahkamah konstitusi, judex active dan sekaligus sebagai judex juris serta pengawal konstitusi dalam perkara pemilu terhitung sejak diterbitkannya putusan pilkada gubernur jawa timur, dan pilkada bupati kabupaten bengkulu selatan, mahkamah konstitusi telah memberikan dasar yang tegas dimana rezim hukum pemilu termasuk dalam rezim hukum publik yang mensyaratkan pembuktian materiil, dimana secara tegas menyatakan: eee., seperti halnya dalam hukum pidana atau hukum tata usaha negara, dan bukannya cukup mencari kebenaran formil seperti halnya dalam perkara hukum perdata, bahwa oleh karenanya,dengan mendasarkan pada yurisprudensi sebagaimana tersebut dalam butir permohonan keberatan pemohon atas, demi hukum dan oleh karenanya maka materi permohonan keberatan hasil penghitungan suara dalam sengketa hasil pemilu tidak semata mata menyangkut permasalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon kpu beserta jajarannya setiap jenjang penghitungan suara) belaka, akan tetapi juga menyangkut terhadap hal hal yang mengakibatkan hasil perolehan suara pasangan calon, hal hal mana yang wajib dibuktikan melalui suatu pembuktian yang materiil. bahwa samping fakta terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dan dengan mendasarkan pada hal hal sebagaimana diuraikan dalam butir permohonan keberatan ini, serta dengan mendasarkan pada fakta fakta yang ada dan bersumber dari keterangan saksi maupun bukti surat, pemohon dalam kesempatan ini bermaksud untuk menguraikan perbuatan dan sikap tindak dalam konteks perbuatan hukum maupun upaya pembiaran terkait dengan tugas dan wewenang serta kewajiban hukum memohon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun upaya mana cenderung dilakukan dengan penuh kesengajaan secara sistematis, terstruktur dan masif serta melawan hukum atau setidak tidaknya telah menyimpang dan atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara pemilu, hal mana mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun satu dan lain dengan uraian sebagai berikut: penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum dan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atau setidak tidaknya penuh dengan karakter curang dan manipulatif. memohon telah dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai dalam melakukan penyusunan daftar pemilih, termasuk dalamnya memohon telah lalai dengan tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. bahwa sebagaimana diatur oleh ketentuan undang undang nomor tahun kpu berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan dan penetapan data pem tahun akan tetapi, adalah suatu fakta hukum dimana hingga saat dilakukannya pemungutan suara, substansi pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan sama sekali tidak pernah dilakukan, hal mana semakin diperkuat lagi dengan adanya suatu fakta hukum dimana hingga tanggal juli pukul (kurang dari jam dari saat pemungutan suara), kpu baru mengundang tim i1.6j membaca permohonan dari pemohon dan pemohon ii, mendengar keterangan dari pemohon dan pemohon ipihak terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih: memeriksa bukti bukti, mendengar keterangan para ahli dan para saksi dari pemohon dan pemohon ii: membaca kesimpulan tertulis dari pemohon dan pemohon ii, memohon, dan pihak terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih: duduk perkara i21)nin, tanggal julb vii pada hari rabu, tanggal juli pukul wib, danlasa, tanggal juli pukul wib dan registrasi kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, tanggal juli pukul wib, mengemukakan hal hal sebagai berikut: permohonan pemohonjuncto huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk), mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum, pasangan calon bukan untuk penetapan dpt tetapi masih dalam rangka melakukan pengecekan dpt, bahkan dalam dokumen tanda terima kpu tertanggal juli yang dibuat oleh kpu sendiri secara tegas, terang dan jelas dinyatakan bahwa: pee. dpt tersebut tidak mengalami perubahan dari dpt yang diserahkan oleh kpu kab kota. oleh karena itu, apabila terdapat data ganda atau tidak memenuhi syarat, harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kpu kab kota yang bersangkutan melalui kpu dan tidak untuk dipublikasikan (vide bukti hal mana semakin menegaskan bahwa hingga pada tanggal juli tersebut, kpu belum melakukan pemutakhiran data maupun melakukan pengumuman apalagi menetapkan dpt sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. sehingga pengawasan dalam konteks adanya pemilih yang tidak dapat mempergunakan hak pilih maupun adanya pemilih yang tidak berhak ternyata dapat memilih sama sekali tidak dapat dilakukan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun dengan demikian dan oleh karenanya atas kesengajaan dan atau kelalaian mana memohon dapat dikenakan ketentuan undang undang nomor tahun kpu telah dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai untuk tidak menindaklanjuti temuan pasangan calon maupun masyarakat bahkan badan pengawas pemilu bawaslu) maupun panitia pengawas setiap jenjang penyelenggaran pemilu terkait dengan penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap yang merugikan hak p. faktanya kpu sama sekali telah tidak melakukan tidak mengumumkan dan atau tidak memperbaiki daftar pemilih sementara atau setidak tidaknya kpu telah tidak melakukan pemutakhiran data, padahal telah secara terang dan jelas dan telah menjadi informasi umum bahwa daftar pemilih sementara yang mendasarkan pada daftar pemilih tetap pemilu legislatif telah diakui tidak hanya oleh kpu bahkan pasangan calon peserta pemilu telah bermasalah. bahkan atas keadaan mana: i. telah menjadirekomendasi tersebut, komnas ham berpendapat.(vide bukti ). ii. bahwa tidak perlu dibuktikan lagi dimana,atas kesengajaan dan atau kelalaian tesebut kpu dapat dikenakan ketentuan undang undang nomor tahun (vide bukti ). bahwa. bahwa hingga pada tanggal juli pukul wib (kurang dari jam dari hari pemungutan suara), dapat diketahui hal hal sebagai berikut: kpu dan pasangan calon baru memeriksa kabupaten kota atau setidak tidaknya baru dari jumlah pemilih berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, itu pun yang bisa dituntaskan dalam konteks pemutakhiran baru kabupaten kota atau setara dengan dari jumlah pemilih berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan: ii. kpu telah melakukan kebohongan publik dimana data dpt yang diserahkan oleh kpu yang dikatakan sudah dimutakhirkan ternyata belum diverifikasi dan dimutakhirkan, hal mana terlihat bahwa dpt dimaksud sama dengan data dps tim pasangan calon yang mendasarkan pada pemilu legislatif, iii. bahwa hanya dengan mencermati provinsi saja, yakni dki jakarta, banten, jawa barat, jawa tengah, jawa timur, diy, bali dan kalimantan timur, diketemukan dpt bermasalah sebanyak hingga tanggal juli telah diketemukan lagi tambahan dpt bermasalah sebanyak sehingga total dpt bermasalah sebanyak hal mana dilakukan dengan modus (i) pemilih ganda dalam satu tps, (ii) pemilih ganda lain tps, (iii) nomor induk kependudukan nik) dan tanggal lahir sama dengan nama berbeda satu maupun lain tps, (iv) pemilih yang sudah meninggal masih diperbolehkan memilih, (v) pemilih yang belum cukup umur dan pemilih tanpa nik, iv. kota malang, khususnya untuk kelurahan pandanwangi, kecamatan belimbing dan kelurahan arjowinangun kecamatan kedungkandang, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa data dpt versi kpu tersebut merupakan dps dan bukan dpt pemilu presiden dan wakil presiden bahkan untuk kabupaten lamongan jawa timur masih mempergunakan dpt pemilihan gubernur tahun sampai dengan hari pemungutan suara, daftar pemilih beberapa kabupaten kota dalam lingkup provinsi dki jakarta dan nusa tenggara barat belum dapat diperoleh oleh pasangan calon, vi. diketemukan tps kabupaten sampang provinsi jawa timur dan kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan, yang nota bene mencantumkan pemilih pemilih yang dapat mempergunakan hak pilih pada hari pemungutan suara nantinya, vii. diketemukan tps dengan jumlah pemilih yang melebihi ketentuan undang undang pemilihan presiden, dimana terdapat sebanyak pemilih tps kelurahan bangun jaya, kecamatan bts ulu, kabupaten musi rawas, provinsi sumsel, bahwa atas temuan temuan pelanggaran dimaksud telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh kpu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam a.z., m.a. dalam kapasitasnya selaku ketua kpu, (vide bukti ): kpu. bahwa dengan mendasarkan pada dpt yang klaim pemohon sebagai dpt yang sudah diverifikasi atau dimutakhirkan, hingga saat ini pemohon telah berhasil membuktikan bahwa terdapat data dpt bermasalah sebagaimana secara sistematis pemohon uraikan dalam tabel rekapitulasi data hasil verifikasi dpt (vide bukti ), dengan modus sebagai berikut: nik ganda, diketemukan baik dalam tps yang sama maupun dalam tps yang berbeda. diketemukan provinsi seluruh indonesia, yang terdiri dari. ii. nik dan nama sama, diketemukan baik dalam tps yang sama maupun dalam tps yang berbeda, sumatera utara, iii. dpt tanpa nik, diketemukan musi banyuasin provinsi sumatera selatan, provinsi jawa barat dan provinsi jawa tengah, iv. dpt yang datanya nihil atau kosong, diketemukan tasikmalaya, provinsi jawa barat, provinsi nanggroe aceh darussalam,nusa tenggara timur, provinsi sulawesi utara, provinsi sulawesi, provinsi sulawesi selatan, provinsi maluku utara dan provinsi papua barat. dpt tanpa nama, diketemukan tasikmalaya provinsi jawa barat: vi. dpt tanpa umur, diketemukan provinsi jawa tengah: vii. dpt tanpa tps, diketemukan provinsi sumatera utara, jawa barat dan jawa tengah: viii. dpt yang memuat nik dengan memakai rumus nik buatan, diketemukan provinsi jawa tengah: ix. dpt yang memuat umur memakai rumus, diketemukan provinsi jawa tengah, dpt yang memuat data tps ganda, diketemukan provinsi jawa barat: xi. dpt yang memuat isi data tps lain, diketemukan provinsi jawa barat: xii. penulisan file daerah pemilihan tidak sesuai dengan isinya sehingga terdapat beberapa wilayah yang tidak memiliki dpt, diketemukan provinsi sumatera utara, jawa barat dan nusa tenggara timur, ili. terdapat hide sheet data yang disembunyikan, sehingga beberapa wilayah tidak diperoleh informasi tentang dpt. diketemukan provinsi dki jakarta, jawa barat, nusa tenggara timur dan kalimantan timur, xiv. terdapat file yang tidak bisa dibuka dikunci, sehingga beberapa wilayah tidak diperoleh informasi tentang dpt. diketemukan provinsi sumatera barat, sumatera selatan, jawa barat dan bali: xv. memakai dpt yang bukan dpt pemilu presiden, berupa: dpt yang masih berbasis dp4 depdagri, diketemukan provinsi sumatera utara, provinsi nusa tenggara timur dan papua barat, dpt yang masih berbasis data pilkada kabupaten kota, diketemukan provinsi jawa tengah dan provinsi kalimantan timur, dpt yang masih berbasis data pilkada gubernur, diketemukan provinsi jawa timur dan provinsi kalimantan timur, dpt yang masih berbasis data dps pemilu legislatif, diketemukan provinsi sumatera barat: dpt yang masih berbasis data dpt pemilu legislatif, diketemukan provinsi jawa barat, provinsi kalimantan timur dan provinsi sulawesi selatan: dpt yang masih berbasis data dps pemilu presiden, diketemukanjawa tengah, provinsi sulawesi selatan dan provinsi maluku utara: dpt yang masih berbasis data dps pemilu presiden hasil perbaikan, diketemukan provinsi jawa barat, provinsi bali dan provinsi kalimantan timur, yang kesemuanya secara sistematis, terang, dan rinci diuraikan dalam (vide bukti ),bahwa dengan mendasarkan padaketahui bahwa memohon telah menetapkan sebanyak tempat pemungutan suara (vide bukti dimana maksimum pemilih untuk setiap tps paling banyak pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan pada undang undang nomor tahun akan tetapi, dengan suatu justifikasi memohon dimana maksimum pemilih sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun pilpres) adalah pemilih, memohon menerbitkan kebijakan dengan menghilangkan tps sehingga jumlah tps dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun hanya berjumlah sebanyak tempat pemungutan suara sebagaimana dinyatakan dalam(vide bukti ). bahwa terkait dengan kebijakan tersebut, sepintas terlihat bahwa kpu telah berbuat pro aktif dalam lingkup kewenangannya, akan tetapi yang lebih substansi lagi dan menjadi esensi permasalahan guo dimana pada faktanya dari sejak semula tidak pernah terjadi daftar pemilih yang berbasis pengelompokan baru (re grouping), keadaan mana sangat merugikan pemohon setidak tidaknya dari sisi pengawasan terkait dengan manipulasi surat suara dan masyarakat pemilih dan berpotensi mempengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak suara pemilih. hal ini sangat substantif mengingat secara logika hukum yang sangat sederhana saja, kalaupun ada pergerakan dalam kontek pengelompokan baru (re grouping), setidak tidaknya upaya dimaksud harus dilakukan secara terbuka dan diumumkan atau setidak tidaknya memenuhi unsur publisitas sehingga re grouping dapat berlaku sah menurut hukum atau setidak tidaknya patut diduga tidak terdapat potensi penyimpangan suara, akan tetapi hingga hari pemungutan suara kpu sama sekali tidak melakukan grouping apalagi dengan memperhatikan atas fakta hukum dimana kpu tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih. bahkan beberapa daerah pemilihan, dpt yang dipergunakan tidak saja yang berbasis dpt pemilu legislatif bahkan banyak juga yang mendasarkan pada dps dan atau dpt pemilu gubernur dan atau dpt pemilihan kepala daerah.an dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. memohon telah dengan sengaja menerbitkan kebijakan dengan menggunakan ifeq international foundation for electoral system) dalam sistem tabulasi nasional dalam pemilu presiden padahal telah secara terang dan jelas atau setidak tidaknya telah menjadi pengetahuan umum bahwa ifeq merupakan organisasi non pemerintah dari amerika serikat, keadaan mana merupakan saat bukti yang sempurna atas keterlibatan pihak asing dalam penyelenggaraan pemilu terlebih dengan memperhatikan fakta hukum terkait dengan penghentian penayangan tabulasi nasional sebagai berikut: keterangan husni fahmi, ketua tim ahli kpu, yang menyatakan: kami mendapatkan data dari ifeq hanya perolehan suara saja. ifeq yang berhubungan langsung dengan data. bahwa dari pernyataan tersebut, secara terang dan jelas dan merupakan suatu bukti yang sempurna dimana memohon telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau telah secara melawan hukum mendelegasikan kewajiban hukumnya kepada suatu lembaga, bahkan suatu lembaga asing, yang secara logika hukum yang sederhana saja menimbulkan suatu pertanyaan besar, mengingat dalam konteks penghitungan suatu, data primer yang nota bene merupakan esensi dan substansi dari pekerjaan penyelenggara pemilu justeru didelegasikan kepada pihak ketiga, terlebih dengan memperhatikan bahwa akurasi tabulasi nasional terkesan disesuaikan dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, yang menempatkan pasangan nomor urut selalu stabil urutan teratas dan stabil atas padahal total suara yang masuk baru juta dari juta pemilih. ii. keterangan antar jamal, koordinator senior ifeq, yang menyatakan: meme. kesepakatan kerja sama ifeq dan kpu juga disahkan badan perencanaan pembangunan nasional bappenas). bantuan pada kpu berupa pengadaan server dan juga teknisi.'pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan uud telah terdistorsi oleh kepentingan kekuasaan atau setidak tidaknya kpu telah tidak dapat melaksanakan kewajiban yang berpedoman pada asas mandiri, adil terbuka, profesional dan akuntabilitas sebagaimana disyaratkan ketentuan butir (a), (c), (g). (i) dan (j) undang undang nomor tahun terlebih dalam suatu proses penghitungan suara server dan teknisi memegang peranan yang sangat signifikan yang seharusnya dikerjakan dan dikendalikan secara penuh oleh kpu. iii. pengakuan abdul hafiz akshay ketua kpu memohon): .penghitungan sementara menggunakan sms hanya bantuan program dari ifeq. kalau program bisa berjalan tanpa keluar uang dan bisa memanfaatkan untuk memberi informasi masyarakat, bisa saja.hitung cepat yang dilakukan oleh ifeq dalam pemilu presiden telah diakui secara tegas oleh memohon, padahal kalaupun memohon mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, memohon terlebih dahulu harus menerangkan kepada publik kapasitas ifeq, apakah sebagai pemantau pemilu atau sebagai pelaksana survei atau jejak pendapat, dan yang pasti bukan hal hal yang berkaitan dengan penghitungan pada sistem tabulasi nasional mengingat hal tersebut diatur dalam domain hukum yang berbeda. padahal telah secara terang dan jelas atau setidak tidaknya telah menjadi pengetahuan umum dimana dalam setiap penyelenggaraan pemilu mensyaratkan memohon selaku penyelenggara pemilu harus bersifat mandiri dan terbebas dari pengaruh pihak manapun (termasuk pihak asing) ketentuan uud terkait dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun atau setidak tidaknya tindakan memohon telah bertentangan atau telah tidak sesuai dengan asas penyelenggara pemilu yang berpedoman pada asas mandiri, adil terbuka, profesional dan akuntabilitas sebagaimana bahwa berdasarkan uud dimana mahkamah konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman , berwenang dan memiliki misi yang mulia untuk menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebutberdasarkan ditegaskan kembaliterlebih lebih lagi bahwa berdasarkan mk, setiap putusan mahkamah konstitusi harus memuat arah arah: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga putusan mahkamah konstitusi mahkamah) terhadap permohonan pemohon benar benar merupakan putusan yang adil bagi pemohon,disyaratkan ketentuan butir (a), (c), (9g). ti) dan (j) undang undang nomor tahunbahwa dengan mendasarkan pada dokumen putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tertanggal juli perihal pemilih yang tidak memiliki kartu pemilih, dinyatakan secara tegas bahwa bagi. akan tetapi dan dengan mendasarkan pada dokumen sebagaimana diuraikan bawah ini, telah menjadi fakta hukum dan bukti yang sempurna dimana banyak tps tps pada lingkup provinsi sebagaimana diuraikan bawah ini dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun (vide bukti ), sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut atas, pemilih pemohon yangsebagaimana pemohon uraikan dengan melakukan pemetaan dalam lingkup provinsi bawah ini: sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut atas, pemilih pemohon yang tidak diperkenankan untuk memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun sebagaimana pemohon uraikan dengan melakukan pemetaan dalam lingkup provinsi bawah ini: vide pefomoma remumeenoron dejowabaat benar otot oo |o sia bahwa dengan mendasarkan pada uraian dan bukti bukti sebagaimana tersebut atas telah manjadi bukti yang sempurna dimana pemohon telah dihilangkan suaranya sebanyak suara, jauh jauh hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, keadaan mana bukan menjadi asumsi dikarenakan telah sangat terang dan jelas bahwa pemilih pemilih tersebut secara tegas menyatakan kehendaknya untuk memilih pemohon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dan bersedia untuk dihadirkan pada pemeriksaan persidangan perkara guo.rnyataan komisi nasional hak asasi manusia bahwa adalahdokumen yang sama komnas ham menerbitkan rekomendasi yang pada intinya menyatakan, negara, khususnya presiden, depart:": pertimbangan hukum mahkamah konstitusi bahwa terkait kegagalan dan atau kesengajaan dan atau kelalaian memohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga terdapat suatu fakta hukum dimana terdapat satu tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak dilaksanakan oleh memohon pada pemilu presiden tahun keadaan mana telah diketahui dan diakui oleh:dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dimana telah terdapat satu proses tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak dilaksanakan, oleh karenanya demi hukum dari sejak semula tidak pernah terjadi pemilu presiden dan wakil presiden tahun atau setidak tidaknya hasil pemilu tanggal juli bukanlah hasil pemilu yang sah menurut hukum, dikarenakan telah dibuat dalam suatu proses yang melawan hukum atau setidak tidaknya menyimpang, terlebih dengan memperhatikan ketiadaan dpt sebagai pilar utama demokrasi sekaligus parameter akuntabilitas, proporsionalitas serta transparansi, yang tidak hanya menentukan siapa yang akan menjadi pemimipin nantinya, akan tetapi lebih substansi lagi sangat mempengaruhi produksi surat suara, partisipasi masyarakat pemilih, parameter pengawasan bahkan potensi manipulasi yang berpengaruh secara langsung terhadap perolehan suara pasangan calon khususnya pemohon. rekomendasi badan pengawas pemilu bahwa terkait denganan pemilu atau setidak tidaknya memohon dengan sengaja telah melakukan pembiaran dengadan pengawas pemilu telah memaparkan hasil tindak lanjut laporan pengaduan, yang pada intinya menyatakan bahwa telah diketemukan: kejadian yang masuk dalam lingkup pelanggaran sengketa administratif: ii. kejadian yang masuk dalam lingkup pelanggaran pidana pemilu: hi. kejadian yang masuk dalam lingkup pelanggaran penyimpangan kecurangan lainnya: dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun yang kesemuanya terkait langsung dengan perolehan suara pasangan calon. terkait temuan dan fakta hukum pelanggaran sebagaimana tersebut atas, pemohon mohon melalui mahkamah konstitusi yang mulia agar dapat menghadirkan badan pengawas pemilu maupun panitia pengawas pemilu setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, agar dapat memperkuat permohonan pembatalan pemohon atau setidak tidaknya majelis hakim konstitusi yang terhormattermasuk terkait fakta dilakukannya surat penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian negara republik indonesia terkait dengan pidana pemilu yang direkomendasikan bawaslu. keterangan pers susilo bambang yudhoyono pasca penetapan kpu tertanggal juli bentuk pengakuan sby atas kinerja buruk memohon bahwa dengan mendasarkan pada pernyataan sby: pihaknya telah menghimpun temuan lapangan yang mengarah pada voting irregularities atau hal yang tidak benar : pihaknya juga sudah menemukan dugaan selisih suara tempat tempat tertentu,. pihaknya juga member masukan dan saran kpu menyangkut dpt serta sosialisasi pemilu. masih besar suara yang tidak sah sehingga perlu penyempurnaan pemilu . dapat diketahui bahwa sby secara terang dan jelas menyatakan telah menemukan voting irregularities atau hal hal yang tidak benar dalam pemilu keadaan mana kalaupun tidak segera diselesaikan akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi legitimasi penetapan presiden terpilih nantinya. bahwa terkait dengan pernyataan lanjutan dimana, pihaknya juga sudah menemukan dugaan selisih suara tempat tempat tertentu,.namun karena selisihnya tidak terlalu besar, masalah itu tidak dilaporkan mk.setelah kami analisis suara kami hanya berbeda ratusan suara, tentu tidak tepat untuk disalurkan mk, yang tidak juga akan mengubah keputusan kpu. haruslah dicermati sebagai bentuk upaya intimidasi tidak hanya bagi pasangan calon yang hendak mengajukan permohonan pembatalan mahkamah konstitusi juga bagi majelis hakim konstitusi yang memeriksa perkara guo, atau setidak tidaknya haruslah dilihat sebagai bentuk intervensi kekuasaan atas penyelenggaran pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. bahwa selain temuan atas kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana telah diuraikan dalam butir dan penyimpangan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh memohon beserta jajarannya, ternyata penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun oleh memohon telah disertai dengan banyaknya kecurangan kecurangan dan pelanggaran pelanggaran yang dengan uraian sebagaimana kami lampirkan dalam dokumen laporan temuan pelanggaran tim kampanye nasional pemohon, sebagaimana secara sistematis akan diuraikan sebagai dokumen bukti maupun temuan pelanggaran, yang disusun secara sistematis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan keberatan ini (vide bukti ). bahwa guna memberikan gambaran yang utuh kepada majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara guo berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun amat terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna dimana pada basis basis massa pemilih pemohon, telah dilakukan upaya yang sistematis dan terstruktur bahkan terdapat kecenderungan dimana pada daerah yang rendah partisipasi politik masyarakat pemilih ternyata pemilih dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono memperoleh hasil yang sangat signifikan, termasuk dengan terdapat banyak ditemukannya hasil perolehan suara yang sangat ganjil baik dalam konteks sosio kultur maupun ideologis, khususnya dengan mendasarkan pada grafik bawah ini: persentase pemilih yang tidak memilih pileg dampak partisipasi pemilih lan bra kaos ten "aa kecenderungan partisipasi pemilih kecenderungan perolehan suara partai demokrat kecenderungan perolehan suara partai golkar kecenderungan perolehan suara partai pdi perjuangan grafik yang menggambarkan tingkat pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya. sebagai contoh, untuk maluku utara, partisipasi pemilihnya sangat tinggi (mencapai sedangkan dki jakarta tingkat partisipasi pemilihnya berada pada tingkatan terendah (mencapai bahwa selain daripada hal hal yang berkaitan langsung dengan perolehan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun perlu diprinsip dalam pelaksanaan pemilihan umum, bahwa dengan mendasarkan pada perhitungan yang benar sebagaimana diuraikan dalam butir permohonan pembatalan ini, maka diperoleh hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon dengan perincian sebagai berikut: nomor pasangan calon perolehan persentase urut suara suara hj. megawati soekarnoputri dan prabowo subianto dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. ,70y6 boediono h.m. jusuf kalla dan wiranto ,24y6 dimana, dengan mendasarkan data rekapitulasi dimaksud, menjadikan pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono demi hukum. bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, pemohon mohon kepada majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara guo untuk memutuskan membatalkan keputusan kpu nomor pts kpu tahun: nomor pasangan calon perolehan persentase urut suara perolehan suara hj. megawati soekarnoputri dan prabowo subianto dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono h.m. jusuf kalla dan wiranto ,24y6 atau setidak tidaknya atau setidak tidaknya: memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulangemohon kepada majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara guo berwenang. menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut: perolehan suara secara nasional yang benar untuk masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia dalam pemilu presiden dan wakil presiden republik indonesia sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat nasional seharusnya berjumlah sebagaimana diuraikan bawah ini:: dengan demikian meskipun pertimbangan hukum atas merupakan pertimbangan hukum mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pemilukada), maka samping pemilukada sama sama rezim pemilu dengan pemilu presiden dan wakil presiden,presiden dan wakil presiden: kedudukan hukum pemohon (legal standing) bahwa berdasarkan surat keputusan memohon nomor pts kpu tahun tanggal mei juncto nomor pts kpu tahun tanggal mei bahwa pemohon adalah(vide bukti dan bukti dengan merujuk kepada huruf yang berbunyi:berbunyi: para pihak dalam php presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon sebagai pemohon', dengan demikian pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku pemohon dalam perkara guo, tenggat waktu pengajuan permohonan bahwa memohon telah menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun secara nasional pada tanggal juli (vide bukti dan berdasarktahun telah ditetapkan tenggat waktu pengajuan permohonan perkara perselisihan hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah jam setelah penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum urut suara perolehan suara dr. susilo bambang boediono dimana perolehan suara pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono yang benar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat nasional seharusnya berjumlah sebesar suara atau setara dengan (empat puluh delapan koma tujuh per seratus), bukan sebesar suara, bahwa berdasarkan penghitungan suara yang benar, seharusnya pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono dan pasangan calon hj. megawati soekarnoputri dan prabowo subianto ditetapkan menjadi pasangan calon dalam putaran kedua pemilihan umum presiden dan wakil presiden.setidak tidaknyademikianlah permohonan ini dibuat, dengan harapan mahkamah konstitusi dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan ini secara adil. menimbang bahwa pemohon dan pemohon dalam persidangan tanggal agustus mengajukan keberatan secara lisan terkait dengan jaksa pengacara negara menjadi kuasa hukum dari komisi pemilihan umum. adapun alasan pemohon dan pemohon pada pokoknya adalah karena kejaksaan hanya dapat bertindak selaku kuasa negara atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang berbunyi". menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon dan pemohon atas, memohon mengajukan jawaban tertulis yang diterima persidangan tanggal agustus dan tanggal agustus sebagai berikut: jawaban memohon terkait mengenai keabsahan kejaksaan untuk mewakili komisi pemilihan umum kpu) sehubungan dengan sanggahan yang disampaikan oleh pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejaksaan secara hukum tidak dapat mewakili komisi pemilihan umum kpu) dalam perkara ini, tim jaksa pengacara negara menyampaikan tanggapan sebagai berikut: sanggahan yang disampaikan pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang kejaksaan menentukan bahwa kejaksaan hanya dapat mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara. perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden bukan perkara perdata, bukan pula perkara tata usaha negara. oleh karena itu, pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun kejaksaan tidak dapat mewakili kpu dalam perkara ini., yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama administrative law. encyclopedia wikipedia (vide lampiran, halaman memberikan pengertian administrative law sebagai berikut: administrative law the body law that govern the activities administrative agencies government. government agency action can include remaking, adjudication, enforcement specific regulatory agenda : hukum administrasi adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan instansi administratif dari pemerintah. kegiatan instansi pemerintah dapat meliputi pembuatan peraturan, pemeriksaan, atau penerapan agenda pengaturan tertentu)rubah dengan undang undang nomor tahun. encyclopedia wikipedia mengakui adanya bagian dari hukum administrasi negara yang fungsinya hanya berhubungan dengan keputusan keputusan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. hal ini dikemukakan pada halaman (vide lampiran) sebagai berikut: the netherlands administrative law provisions are usually contained separate laws. there however single general administrative law act algemeen wet bestuursrecht awb) that applies both the making administrative decisions and the judicial review these decisions courts. the basis awb, citizens can oppose decisions (besluit) made public body (bestuursorgan) within the administration and apply for judicial review courts unsuccessful : belanda ketentuan hukum administrasi biasanya terkandung dalam berbagai ketentuan hukum. sekalipun demikian, ada undang undang hukum administrasi umum algemeen wet bestuursrecht atau awb) yang berlaku bagi pembuatan keputusan administrasi dan perbaikan yudisial atas keputusan tersebut oleh pengadilan. atas dasar awb warga negara dapat menggugat keputusan (besluit) yang dibuat oleh badan publik (bestuutsorgan) dalam pemerintahan dan memohon perbaikan judicial atas putusan tersebut pengadilan, jika tidak berhasil perkara ini (perkara php pilpres)sebagaimana diuraikan atas, menurut ilmu hukum, perkara ini merupakan bagian dari perkara yang diatur oleh rezim hukum administrasi negara.undang undang nomor tahun undang undang tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara) menyatakan. isi.. keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.. keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. permohonan pembatalpada pejabat tun yang menerbitkan keputusan tun termaksud)..permohonan pembatalan keputusan tun ini dapat diselesaikan melalui proses hukum acara yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan (seperti pengajuan perlawanan, pengajuan permohonan banding atau pengajuan permohonan kasasi). keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha tni. permohonan gugatan pembatalan keputusan tun ini dapat diselesaikan forum pengadilan militer. 9g. keputusan komisi pemilihan umum baik pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum. permohonan gugatan pembatalan keputusan tun ini tidak diselesaikan forum peradilan tata usaha negara, melainkan forum mahkamah konstitusi. isi undang undang nomor tahun sebagaimana dikutip atasiniuraian atas menunjukkan bahwa keputusan kpu merupakan spes, sehingga berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun kejaksaan dapat mewakili pemerintah atau negara dalam perkara ini. ketentuan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan,.lan perkawinan) dan forum arbitrase, baik arbitrase dalam negeri, maupun arbitrase internasional...ini ternyata tidak menimbulkan kekacauan hukum (legal chaos).. jawaban memohon terhadap permohonan pemohon dalam eksepsi permohonan pemohon bukan merupakan objek php yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemohon dalam permohonannya halaman s.d. angka dan pada pokoknya mempermasalahkan: bahwdengan menyebarluaskan seluruh indonesia cara cara pencontrengan dengan mencoreng nomor urut yang sangat merugikan capres cawapres lainnya seperti capres cawapres nomor urut dan terhadapbahwa selain itu permintaan dari salah satu capres untuk memundurkan hari hari tertentu yang telah ditetapkan oleh memohon kpu) ternyata tanpa mengajak musyawarah atau persetujuan capres cawapres lainnya. kpukemudian pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada halaman butir angka dan yang pada pokoknya menyebutkan: kpu dengan telah sengaja atau lalai dalam menyusun dpt dan telah sengaja lalai menindaklanjuti temuan pasangan calon atau masyarakat bahkan bawaslu terkait penyusunan dpt , selanjutnya pemohon dalam permohonan halaman angka butir dan menyatakan: kpu telah melibatkan pihak asing yaitu ifeq dalam proses tabulasi nasional pemilu presiden : dalil dalil sebagaimana diuraikan atas bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum php ) presiden dan wakil presidencatatan: huruf tebal ditambahkan) , berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perselisihan dalam php presiden dan wakil presiden adalah perselisihan antara kpu dan pasangan calon mengenai penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden atau mengenai terpilihnya pasangan calon sebagai presiden dan wakil presiden. berkaitan dengan permohonan guo ternyata objek permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan atas, bukan merupakan objekpresiden dan wakil presiden secara nasional, dan pada tanggal juli pemohon telah mengajukan permohonannya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang undangan, sehingga formal harus diterima: pokok permohonan bahwa berdasarkan surat keputusan nomor: pts kpu tanggal juli memohon telah menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun (vide sebagai berikut: pasangan calon nomor urut hj. megawati soekarnoputri prabowo subianto memperoleh memperoleh suara atau dari suara nasional: pasangan calon nomor urut jusuf kalla wiranto memperoleh suara atau suara nasional, bahwa memohon dalam menetapkan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud dalam point telah didahului dengan melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang jelasnya sebagai berikut: bahwasanyyaitu sebagaimana diberitakan banyak media seperti pada seputar indonesia tanggal julicara cara seperti ini jelas sekali sangat merugikan capres cawapres lainnya seperti capres cawapres nomor urut dan danselain itu juga permintaan dari salah satu capres untuk memundurkan hari hari tertentu yang telah tetapkan oleh memohon kpu) bahwa ternyata tanpa mengajak musyawarah atau persetujuan capresdan tidak jelas dalil pemohon dalam permohonannya halaman butir angka dan yang menyatakan bahwadantidak jelas dan kabur. bahwa pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut hubungan antara hilangnya tps yang berpotensi penghilangan sebanyak juta suara pemilih dengan perolehan suara para peserta calon presiden dan wakil presiden. selain itu, "potensi hilangnya juta suara tidak hanya berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon sebagai salah satu pasangan capres dan cawapres, tetapi juga berpengaruh terhadap semua pasangan capres dan cawapres. dalil pemohon yang menyatakabur, karena pemohon tidak menjelaskan hubungan antara ikutsertanya ifeq dalam proses tabulasi nasional pemilu presiden dengan akibatnya terhadap perolehan suara para pasangan capres dan cawapres. dengan demikian apa yang didalilkan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, selanjutnya, dalil pemohon pada halaman butir yang menyatakan "bahwa dari kabupaten yang verifikasi, ditemukan kabupaten yang bermasalah serius antaranya: tidak terinci s.d. tps (rekap saja): kabupaten kota: data kosong kabupaten kota, format pdf kabupaten kota: file isi tidak sesuai kabupaten kota: file berisi program kabupaten, file belum diproses kabupaten kota: file berisi dp4 kabupaten kota , isi permohonan pemohon sebagaimana dikutip atasdalam permohonannya sebagaimana dikutip dalam angka atasterlebih dahulumengenai kpu bertindak tidak adil dan memihak pada salah satu capres cawapres. bahwa permohonan pemohon pada angka halaman sampai dengan halaman pada pokoknya menyatakan bahwa kpu telah bertindak tidak adil dan memihak pada salah satu capres cawapres antara lain terkait dengan proses sosialisasi dan pengaturan jadwal. dalil pemohon sebagaimana tersebut atas adalah tidak berdasar atas hukum, karena:bahwa berdasarkan informasi dari kpu provinsi, terdapat jenis spanduk tentang contoh penandaan surat suara yang kemudian dapat diinterpretasikan mengarah pada salah satu pasangan calon. hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh memohon samping itu kpu juga telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada ketua kpu provinsi seluruh indonesia nomor: kpu vii tanggal juliagar mengganti contoh tanda centang content ( ) yang terdapat pada foto pasangan calon kolom tengah dengan foto pasangan calon yang ada kolom paling kiri serta mengganti contoh tanda centang content ( ) pada nomor urut pasangan calon kolom tengah dengan urut pasangan calon yang berada kolom paling kanan bukti bahwa tidak benar spanduk sosialisasi dimaksudkan untuk mengarahkan pada pasangan calon nomor urut karena dalam spanduk sosialisasi tidak memuat nomor urut pasangan calon. terlebih bahan sosialisasi tersebut dirancang jauh sebelum penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. demikian pula dengan dalil pemohon bahwa telah dipasang oleh seluruh jajaran penyelenggara wilayah nkri. hal demikian tidak benar karena berdasarkan data yang diperoleh dari kpu provinsi spanduk dimaksud hanya terpasang provinsi lampung, sebagian provinsi sumatera barat kabupaten agam dan bukit tinggi), provinsi kalimantan selatan dan sebagian provinsi sulawesi selatan. luar provinsi tersebut, spanduk yang dianggap tidak netral tersebut tidak dipasang atau belum terpasang dan ada juga yang langsung diperbaiki kemudian baru dipasang. bahwa berkaitan dengan dalil bukti bahwa. jawaban memohon atas dalil dalil pemohon mengenai kpubahwa dalil pemohon terkait pengunduran jadwal atas permintaan salah satu capres dalam angka halaman permohonannya juga tidak dapat dibuktikan. pemohon tidak jelas dalam menyebutkan jadwal apa yang dimundurkan. apabila yang dimaksudkan adalah pengunduran jadwal kampanye, maka hal tersebut adalah tidak benar, karena yang sebenarnya terjadi adalah pengajuan jadwal yang mana hal tersebut adalah sesuai dengan bunyi. verifikasi pasangan calon telah selesai dilaksanakan oleh kpu pada tanggal mei penetapan pasangan calon pada tanggal mei maka kampanye harus sudah mulai dilaksanakan pada tanggal juni dengan demikian, yang terjadi adalah pengajuan jadwal kampanye karena proses verifikasi lebih cepat diselesaikan, bukan pengunduran jadwal sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. jawaban memohon atas dalil dalil pemohon terkait dengan penyusunan dpt. bahwa pada halaman angka point pemohon mendalilkan kpu dengan sengaja atau setidak tidaknya lalai dalam menyusun dpt. menurut memohon, dalil pemohon merupakan pengingkaran terhadap fakta kinerja jajaran penyelenggara ditingkat kpu, kpu provinsi, kabupaten kota, ppk, pps, kpps dan ppp petugas pemutakhiran daftar pemilih) serta partisipasi seluruh elemen masyarakat yang secara sukarela membangun kehidupan demokrasi dan terlibat secara langsung dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih bersama penyelenggara melakukan kegiatan sosialisasi, pencocokan dan penelitian bahan daftar pemilih sementara dps), dan memberi tanggapan terhadap pengumuman dps. untuk memberi pemahaman secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas pemutakhiran daftar pemilih oleh jajaran penyelenggara sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, memohon menyampaikukti: peraturan kpu nomor tahun dan undangan rekor)upaten kota, ppk, pps telah melakukan koordinasi secara berjenjang untuk melaksanakan sosialisasi bukti penyusunan bahan dps bukti pengumuman dps bukti penyusunan dps hasil perbaikan bukti dan menetapkan dpt bukti berdasarkan fakta dan bukti tersebut sudah selayaknya dalil pemohon dikesampingkan: bahwa pada halaman angka point pemohon mendalil. dalil tersebut tidak disertai dengan data dan fakta yang akurat. pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan dan dimana pasangan calon menyampaikan tanggapan atas pengumuman dps. selanjutnya pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas siapa penyelenggara pemilu daerah mana yang dengan sengaja atau alpa tidak menindaklanjuti tanggapan pasangan calon. pps sebenarnya telah melaksanakan tugas secara optimal. karenasegera ditindak lanjuti dengan mengisi formulir model a1 ppwp: bahwa dalil pemohon pada angka halaman s.d. halaman tidak perlu ditanggapi memohon karena keputusan dpr menggunakan hak angket dalam merespon masalah dpt bukan merupakan fakta hukum. hak angket yang dilakukan oleh dpr ri tersebut sebenarnya. bahwa terhadap dalil yang disampaikan pemohon pada angka menurut memohon apa yang didalilkan tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya dan tidak perlu ditanggapi oleh memohon karena sudah dilakukan oleh memohon dengan nomor pts kpu tahun tanggal juni dan nomor pts kpu tahun tanggal juli sehubungan dengan dalil pemohon pada angka halaman memohon menolak dalil pemohon yang menjadikan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juli sebagai dasar dalil pemohon. bahwa tidak benar memohon tidak melaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih. dalam melaksanakan tugas tersebut, jajaran penyelenggara menghadapi beberapa hambatan antara lain: data pemilih pemula wni pada tanggal juli usia tahun) yang diterbitkan dispenduk kab kota tidak valid, misalnya dalam satu terdapat lebih dari orang pemilih memiliki tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang sama, masih ada wni yang terdata lebih dari satu kali, data yang diberikan sama dengan data tahun sebelumnya. hambatan lainnya, pemerintah desa kelurahan tidak dapat membantu memberikan data yang akurat berapa jumlah warga yang pada tanggal juli berdomisili wilayah hukumnya, data tersebut sangat penting bagi penyelenggara pemilu mengingat banyak warga yang berstatus sebagai buruh migran atau boro (bekerja luar daerah). demikian juga dengan disnakertrans, dalam rangka mewujudkan akurasi daftar pemilih, untuk memastikan data buruh migran yang pada tanggal juli kembali kampung halaman, kpu kabupaten kota jawa tengah berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi disnakertrans). hasilnya hanya (satu) kabupaten saja disnakertras kabupaten batang) yang merespon dan memberi data dimaksud bukti berdasarkan fakta demikian, maka keputusan mahkamah konstitusi yang memberikan kesempatan kepada penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam dpt dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp, seharusnya dipahami bahwa mahkamah konstitusi menemukan fakta hukum problematik administrasi kependudukan yang berpengaruh pada hasil pemutakhiran daftar pemilih sehingga perlu membuat suatu keputusan wni yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam dpt dapat menggunakan ktp atau paspor.. berdasarkan fakta ini, pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana mungkin pemohon bisa menghimpun data berdasarkan hasil penyisiran dan menyimpulkan terdapat temuan penggandaan sejumlah pemilih sementara pemohon tidak berhasil membaca seluruh dokumen. untuk itu sudah sepatutnya mahkamah konstitusi mengesampingkan data pemohon bukti bahwa permohonan pemohon angka menunjukkan ketidakpahaman pemohon terhadapmelaksanakan tugas pemutakhiran daftar pemilih. sebelumnya pemohon mendalilkan bahwa memohon telah menetapkan dpt pemilu presiden dan wakil presiden (vide permohonan angka kemudian dengan merujuk undang undang nomor tahun kpu melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri dan pemilih secara nasional pemohon menyatakan memohon tidak pernah menetapkan dpt sebagaimana diatur dalam dalil pemohon tersebut atas tidak benar, karena tugas dan wewenang pemutakhiran daftar pemilih oleh memohon tercantum dalam undang undang nomor tahun yang memberi kewenangan kepada memohon untuk menyusun peraturan mengenai pemutakhiran daftar pemilih. berdasarkan ketentuan tersebut, kpu menerbitkan peraturan nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden bukti yang diantaranya mengatur tugas penyelenggara pemilu setiap tingkatan. penetapan dpt dilaksanakan oleh kpu kabupaten kota, selanjutnya dilaksanakan rekapitulasi oleh kpu provinsi dan rekapitulasi nasional oleh kpu. dengan demikian, tidak tepat apabila pemohon menyatakan memohon tidak melaksanakan penetapan dpt. ditinjau dari aspek hukum administrasi negara, penetapan rekapitulasi dpt oleh memohon merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara hierarkis dan berjenjang: bahwa data pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil tidak dapat digunakan sebagai pedoman, karena data softcopy dpt sifatnya dinamis mengikuti perubahan dpt sebagaimana tertuang dalam keputusan kpu nomor tahun bukti keputusan kpu nomor tahun dan keputusan kpu nomor tahun berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun data terakhir yang digunakan sebagai pedoman kpps dalam memfasilitasi hak pilih wni yang terdaftar sebagai pemilih adalah salinan daftar pemilih tetap sept) yang disampaikan kpps kepada saksi pasangan calon tps. dengan demikian data softcopy dpt pemohon tanggal mei tidak dapat disandingkan dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota (formulir model dc fakta yang lain adalah jika benar terjadi manipulasi data dpt yang dilakukan secara masif, sistematik dan terstruktur sebagaimana dalil pemohon, maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden akan terjadi suatu kondisi yang tidak kondusif. seluruh masyarakat indonesia yang hadir tps menjadi saksi bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden tanggal juli berjalan aman, lancar, damai dan kondusif. dengan demikian sudah selayaknya mahkamah konstitusi menyatakan menolak seluruh dalil pemohon, pada prinsipnya, semua dalil pemohon yang berhubungan dengan ketidak berpesan dpt merupakan dalil yang harus ditolak untuk seluruhnya, karena: jika ketidak berpesan dpt tersebut mengakibatkan orang yang mempunyai hak pilih menjadi tidak terdaftar dalam dpt, maka berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tertanggal juli orang tersebut tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dengan menggunakan ktp dan kk, jika ketidak berpsama, maka orang ini tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya secara berkali kali, karena petugas tps yang mengenalinya niscaya akan menolaknya datang untuk kedua kalinya. jika ketidakberberlainan, orang ini pun tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. setiap pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya akan ditandai dengan tinta pada jarinya, sehingga tidak akan dapat melakukan pencontrengan ulang. uraian atas menunjukkan bahwa dalil pemohon mengenai ketidak berpesan dpt tidak ada hubungannya dengan perolehan suara capres cawapres, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek php. jawaban memohon atas dalil dalil pemohon mengenaipemohon dalam permohonan halaman angka pada pokoknya mendalilkan bahwa kpu dianggap telah sengaja mengeluarkan kebijakan menghilangkan tps yang berpotensi cawapres lainnyabahwasanya kpu telah melakukan pelanggaran hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam gugatan ini yaitu: kpu dengan telah sengaja atau setidak tidaknya lalai dalam penyusunan dpt,, bahkan bawaslu terkait penyusunan dptfeq dalam proses tabulasi nasional pemilu presiden, bahwasanya selain itu juga, kpu pusat, kpu provinsi, kpu kabupaten, telah ditemukan sebanyak kali pelanggaran jenis pelanggaran bukti terlampir). pelanggaran pelanggaran seperti ini merata terjadi seluruh wilayah indonesia. bahwunyai tugas, wewenang, dan kewajibdaerahdemikian jugengaruhi pergerakan dan atau penghilangan sebanyak juta suara pemilih. selanjutnya pemohon dalam permohonan halaman angka pada pokoknya mendalilkan bahwa memohon mengakui melakukan pengurangan tps,disetiap tps ditetapkan pemilihnya maksimal berjumlah orang yps tersebut? dan rahasia'nentuan jumlah pemilih untuk tiap tps paling banyak (delapan ratus) orang oleh kpu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bukan semata mata untuk menghilangkan tps sebagaimana didalilkan oleh pemohon. dalil pemohon yang membandingkan jumlah tps pada pemilu legislatif sebanyak tps menjadi tps pada pemilu presiden dan wakil presiden, adalah tidak berdasarkan atas hukum. dengan berlakunya undang undang nomor tahun dan dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun dan membawa konsekuensi logis berkurangnya jumlah tps. meskipun demikian pengurangan jumlah tps dilakukan dengan memperhatikanuntuk menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasiajawaban memohon atas dalil dalil pemohon mengenai kpu telah melibatkan pihak asing yaitu ifeq dalam proses tabulasi nasional pemilu presiden pemohon dalam permohonan halaman angka pada pokoknya mendalil:: bahwa dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat tentang hasil penghitungan suara sementara, kpu membangun kerjasama dengan ifeq. hal ini sesuai dengjuncto peraturan menteri negara ppn kepala bappenas nomor per m.ppn tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan atau hibah luar negeri. selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas dengan undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dan undang undang nomor tahun tentang hubungan luar negeri serta undang undang nomor tahun tentang perjanjian internasional, dimana seluruh pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip prinsip pemerintahan yang baik, laporan rekap via sms yang dikirim via handphone yang telah terdaftar pada proses registrasi kemudian dilakukan proses validasi sebelum disimpan database. data tersebut kemudian diproses sehingga menjadi tabulasi nasional. data tersebut didasarkan pada apa yang ada dalam formulir da db dc yang dibuat oleh petugas pejabat yang berotoritas untuk menerbitkan dokumen dokumen tersebut. dengan kata lain data yang ada pada memohon sama sekali bukan data yang dibuat oleh ifeq. jawaban memohon atas dalil. bahwa memohon menolak dalil pemohon karena tidak berdasar fakta hukum dan bukti, bahwa pemohon menggunakan bukti s.d. untuk mendalilkan adanya pelanggaran pelanggaran: kecuali bukti bukti bukti lainnya dari s.d. adalah berita acara rekapitulasi suara yang dibuat oleh kpu provnghitungan suara tidak ditentukan oleh ada tidaknya tanda tangan saksi.ware tersebut cocok (compatible) untuk membuka softcopy termaksud. pemohon tidak membandingkan hasil penelitian atas softcopy tersebut dengan hardcore (printout) yang digunakan oleh memohon. lapangan, para petugas tps menggunakan hardcore berupa printout dpt, bukan softcopy. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa isi soft pada: atau, tambahan jawaban tertulis memohon terhadap perubahan permohonan pemohon jawaban memohon atas perubahan permohonan pemohon bahwa pemohon keberatan,:, il. dalam pokok perkara:. hal demikian dapat dibuktikan dengan formulir pernyataan keberatan saksi. berdasarkan formulir model dc ppwp, tidak terdapat catatan keberatan dari saksi yang hadir berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. berdasarkan fakta hukum tersebut, sudah selayaknya mahkamah menyatakan menolak dalil pemohon: bahwa memohon menolak dalil pemohon angka terhadap penetapan jumlah tps, disampaikan data sebagai berikut: (sk kpu pts kpu (sk kpu pts kpu penetapan jumlah tps pilpres tersebut atas dilaksanak"t"rbedaan jumlah pemilih terjadi bukan karena faktor penyelenggara menghilangkan tps, namun semata mata melaksanakan amanat undang undangpemohon sendiri sebenarnya mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan jumlah tps, karena halaman butir permohonan dikemukakan: mu.". dengan demikian, terjadinya pengurangan jumlah tps merupakan hal yang tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan.. perbuatan tersebut dilakukan oleh siapa, berapa jumlahnya dengan modus seperti apa? memohon hanya menyebutkan kabupaten kota provinsi papua, tetapi tidak menunjuk dengan jelas nama kabupaten kota dimaksud. demikian pula dengan dalil pemohon pada angka tidak menyebut dengan jelas peristiwa tersebut terjadi dimana dan dilakukan oleh siapa? berdasarkan fakta tersebut, dalil pemohon patut ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: pada saat pembuktian, memohon bersedia untuk menunjukkan bukti bahwa perbuatan melawan hukum berupa "pencontrengan oleh anggota pps" tersebut benar ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan dan tidak mempengaruhi rekapitulasi penghitungan perolehan suara, karena atas rekomendasi bawaslu setempat, kpu setempat sudah membatalkan perolehan angkanya, bahwa memohon dan jajarannya telah melaksanakan semua tahapan pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahun hal demikian dapat dibuktikan dengan output kegiatan pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih menghasilkan dpt, tahapan pencalonan menghasilkan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan pemungutan suara menghasilkan penetapan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. berdasarkan fakta demikian, tahapan mana yang dimaksudkan oleh pemohon bahwa memohon tidak melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu? bahwa terhadap dalil pemohon angka memohon telah menyampaikan jawaban dihadapan persidangan tanggal agustus halaman angka pemohon mengemukakan bahwa dengan hilangnya tps, mana setiap tps menampung suara, maka pemohon kehilangan suara sebanyak suara. apa yang dikemukakan oleh pemohon ini tidak benar dan tidak logis, karena adalah tidak mungkin untuk menyatakan bahwa suara yang hilang itu seluruhnya merupakan suara untuk pemohon. pemilihan umum presiden yang bersifat rahasia tidak memungkinkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa suara dari seseorang lain diberikan pada saat pencontrengan. asas rahasia menentukan bahwa apa yang dicontreng hanya dapat diketahui oleh pencontreng itu sendiri dan oleh tuhan.ini. bahwa karena dalil pemohon sebagaimana dikemukakan pada halaman angka s.d tidak didasarkan pada ketentuan hukum, data dan fakta yang benar, maka sepatutnya mahkamah konstitusi menolak kesimpulan pemohon: mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presidenternyata dan terbukti daftar pemilih tetap dpt)kesemrawutan, ketidakakuratan dan ketidakbenarannya karena ditemukan nomor induk kependudukan nik) ganda, nama yang sama terdaftar beberapa kali dalam satu tempat pemungutan suara tps) dan atau berbeda tempat pemungutan suara tps), pemilih yang mempunyai hak suara tidak terdaftar, sehingga dewan perwakilan rakyat pada sidang paripurna tanggal mei telah memutuskan untuk melakukan hak angket terhadap ketidakbenaran dpt pemilihan legislatif tersebut. bukti sehingga sebenarnya sudah merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan bahwa memohon sudah mengetahui dengan jelas bahwa dpt pada pemilu legislatif adalah tidak benar sebagaimana mestinya. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan, dan berdasarkan yang berbunyi:bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal juli dimana kamarnya antara lain bahwa bagi pemilih yang mempunyai hak pilih akan tetapi tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dpt) pada pemilu presiden dan wakil presidenjawaban tertulis memohon terhadap permohonan pemohon dalam eksepsi permohonan pemohon bukan objek perselisihan hasil pemilihan umum php) bahwa pemohon dalam permohonannya halaman s.d. angka dan pada pokoknya mempermasalahkan bahwa,, selanjutnya pemohon dalam permohonannya halaman angka mendalilkan:rekomendasi badan pengawas pemilu panitia pengawas setiap jenjang perhitungan suara , lebih lanjut pemohon dalam permohonannya angka halaman s.d. angka huruf huruf huruf dan halaman tentang fakta hukum antara lain mendalil. (vide permohonan halaman huruf e),. (vide permohonan halaman huruf f),(vide permohonan halaman huruf g), tentang. (vide permohonan halaman dalil dalil pemohon sebagaimana diuraikan atas bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum php bagai yang dinyatakan dalam undang undang nomor tahun dengan demikian permohonan pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umumpemohon mendalilkan (di halaman angka permohonan) bahwa telah terjadi sebanyak suara : apa yang dikemukakan pemohon ini kabursebut terjadi. dengan demikian permohonan pemohon merupakan permohonan kabur (obscura libel): pemohon mendalilkan (point halaman dimengakibatkan terjadinya selisih hasil perolehan suara dengan pemohon sebanyak suara sehingga seharusnya menurut pemohonahun melalui pemilu (satu) putaran karena perolehan suaranya hanya berjumlah atau equivalent dengan suara dari jumlah seluruh suara sah: apa yang dikemukakan pemohon ini kabur, karena pemohon tidak memberi penjelasan mengenai mengapa, menurut pemohon perolehan suara untuk pasangan calon dr. susilo bambang yudhoyono dan prof. dr. boediono adalah sebesar atau equivalent dengyang tidak dah itu terjadi.bawah supervisi memohon dalam melakukan penambahan suara yang tidak sah ituodak dapat diterimentukan bahwa surat atau tulisan merupakan salah satu alat bukti, peraturan guo ditentukan apa saja yang termasuk dalam alat bukti surat atau tulisan: bukti sampai dengan bukti tidak memenuhi persyaratan bagi alat bukti surat dan tulisan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga bukti sampai dengan bukti tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bukti tersebut merupakan alat bukti yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan adanya penambahan suara secara tidak sah , maka secara yuridis harus disimpulkan bahwa tidak ada alat bukti yang membuktikan adanya perbuatan penambahan suara secara tidak sah . dengan demikian, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, ii. dalam pokok perkara komisi pemilihan umum memohon) tidak melakukan penyimpangan dan atau kecurangan dan atau kesalahan terhadap hasil penghitungan suara, karena: dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk, kpu kabupaten kota maupun kpu provinsi, saksi dari pemohon tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan selisih hasil perhitungan suara pasangan calon setiap tingkatan. berkaitan dengan tanda tangan saksi, peraturan kpu nomor tahunketentuan dalam hal terdapat anggota ppk, anggota kpu kabupaten kota, anggota kpu provinsippk, anggota kpu kabupaten kota, anggota kpurhitungan sura dan rekapitulasi,dc formulir menunjukan perolehan suara (tanpa penambahan suara secara tidak sah) daerah daerah yang disebut oleh pemohon halaman dan, alat bukti pemohon nomor sampai dengan secara hukum bukan merupakan alat bukti bukti sampai dengan yang diajukan pemohon tersebut dibuat dan ditandatangani oleh sdr. fadli zon sementara sdr. fadli zon bukan personil penyelenggara melainkan sekretaris tim kampanye nasional pasangan calon mega prabowo, dengan demikian seluruh dalil dan bukti pemohon wajib ditolak. dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden ri, kpu tidak melanggar hukum dan atau tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atau tidak melakukan kecurangan dan tidak melakukan hal yang manipulatif mengenai: daftar pemilih tetap dpt) dalam rangka merespon permohonan pemohon untuk melakukan pencernaan dpt pemilu presiden dan wakil presiden, memohon: secara normatif sebenarnya kesempatan untuk melakukan pengecekan data sudah diberikan antara tanggal, dalam tahapan pengumuman dan tanggapan dps tanggal mei pemohon tidak menggunakan haknya. setelah kegiatan dimaksud terlampaui, pemohon (bukti: kompilasi pembentukan ppp dan bahan dps, disp, penetapan dpt). dengan demikianpada halaman huruf kpumenjelaskan bahwa ppspps sudah secara, dan kpu. memohon menolak dalil pemohon halaman huruf ii, iii yang menyatakan bahwa memohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan salinan daftar suara pemilih kepada saksi dan pengawas pemilu lapangan(. permohonan pemohon menggunakan istilah pemilih pemohon . istilah ini tidak dikenal oleh hukum dan bertentangan dengan salah satu asas dari. dengan terbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tpenciuman jumlah tps sebagai yang didalilkan oleh pemohon bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal ini(satu)kpu ini ditentukan bahwa pengurangan jumlah tps dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikuturaian atas menunjukkan bahwaterbitnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tertanggal juli maka semua dalil pemohon mengenai penciuman jumlah tps ini menjadi tidak relevan, tidak ada satu ketentuan pu:ifeq tidak mempengaruhi jalannya penghitungan suara yang dilakukan oleh memohonpini. dengan demikian pendapat pemohon yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi ini tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (tidak mempunyai kekuatan pelaksanaan) adalah pendapat yang tidak benar. dalil pemohon tentang pernyataan komnas ham, mahkamah konstitusi dan badan pengawas pemilu bawaslu mohon mengutip pernyataan komisi hak asasi manusiaritik penyelenggaraan pemilu indonesia. fakta menunjukkan, bahwa mana pun dunia tidak ada pemilihan umum yang diikuti oleh warga negara yang berhak pilih. pemilu pun tidak diikuti oleh warga negaranya yang mempunyai hak pemjumlah warga negara berhak pilih yang menggunakan hak pilihnya adalah.yang dikemukakan oleh pemohon yang menyatakan pilpres harus dibatalkan karena ada sejumlah warga negara berhak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum petit berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan oleh memohon di |
volume viii, issue fall publishing doi: the application article the criminal code the investigation the death post operative patients gusti ayu ketut machi handayani universitas sebelas maret, indonesia ayu ketut sergio universitas bandar lampung, indonesia teguh prasetyo universitas satya wacana, indonesia ardi guard universitas pasundan, bandung, indonesia suggested citation: handayani, gusti ayu ketut machi, sergio, ketut, prasetyo, teguh and guard, ardi. the application article the criminal code the investigation the death post operative patients. journal advanced research law and economics, volume viii, fall, doi: parle.v8. available from: article's history: received july, revised august, published september, copyright users$ publishing. all rights reserved. abstract: the incident the death three post operative patients line mitra husada pringsewu hospital, lampung april had emerged the decline public confidence toward hospitals, both public and private hospitals. the symptoms the patients' body before they died were conversion and decreased consciousness. based dr. ahmad assegaf, sp. (an anesthesiologist), post operative impact occurs, then person who takes responsibility anesthesiologist. this means that responsible for the death these patients was the doctor who performed anesthesia before the operation. all three patients, who died after operation mitra husada pringsewu hospital, respectively were rekan mahardika suffered from varicocele, sucipto patients with tumor the left leg calf, and devi pranata who performed caesarea section (sescu ciceasria). these patients underwent conversion and decreased consciousness after operation, although the anesthesiologist had tried save their life. yet, these patients died. during the operation, the doctor had operated the use standard operating procedures). based the information from the chairman idi indonesian doctors association) and the chairman mek honors medical ethics assembly), they said that dr. edi pramono, sp. an. the anesthesiologist had done the right procedures doing aesthetic injection these patients. the investigation process conducted the regional police lampung, toward dr. edi pramono, sp. an., was presupposed violation article the criminal code kuhp) which stated 'whoever due his negligence has caused another person's death, will sentenced with maximum imprisonment five years.' juridical study over article the criminal code committed the writer the cases described above, can concluded that the element 'negligence' the main requirements this article 'is not fulfilled'. thus, this article applied this case does not meet the main requirement criminal elements which presupposed, and the investigation process terminated. keywords: anaesthesia: conversion: death: operation: criminal code, investigation the death post operative patients jel classification: k14: k42: |
nang lembaran daerah kabupaten mamuju nomor tahun peraturan daerah kabupaten mamuju nomor tahun tag retribusi pemberian izin usaha jasa konstruksiengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamuju menimbang bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mencapai berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional! yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan bidang jasa konstruksi, maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi ditegaskan bahwa pemberian izin usaha jasa konstruksi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, cc. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah, ditegaskan terhadap pemberian jasa perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan dapat dipungut retribusiusaha jasa konstruksibab prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi prinsip penetapan tarif retribusi ijuk pasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggara pemberian izin: sasaran penetapan tarif retribusi ijuk dimaksudkan untuk mengganti biaya yang meliputi biaya cetak, biaya pembinaan, biaya pengiriman,pasarkan pada kualifikasi ijuk sebagai berikut |.no golongan usaha biaya il. pelaksana konstruksi kualifikasi usaha kecil rp. rp. rp. kualifikasi usaha menengah rp. rp. kualifikasi usaha besar rp. ii. konsultan rp. rp. rp. bab saat retribusi terutangxii wilayah pemungutan retribusi dipungut dalam wilayah kabupaten tempat dikeluarkannya tjk. bab xiii tata cara penetapan retribusi penetapan retribusi dilakukan dengan memberikan skrv tata cara pemungutan retribusi pemungutan retribusi tidak dapat borongan bab tata cara pembayaran pembayaran retribusi tambahan, ditetapkan oleh bupati:vi tata cara penagihan retribusi pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah nya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanasurat teguran penyetorngurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu,mbetulan, pengurangan ketetapbupatikeberatan atas skr dan stddari jangka wakturetribusi masa retribusi besarnya kelebihan retribusi dan atau pembayaransaat permohonan diterima untuk.yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran. bab xxi insentif dalam rangka pelaksanaan retribusi ijuk, kepada pengelola diberikan insentif sebesar 5y6 dari realisasi. pengelola yang dimaksud dalam akan ditunjuk lebih lanjut dalam keputusan bupati. bab xxiii tanggungjawab (l)jawaban kepada bupati setiap (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi. bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xxivizin usaha, dan atau pencabutan izin usahaxggundang undang hukum acara pidana yang berlaku bab xxvi ketentuan pidana wajib pungutesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) tindak pidana yang dimaksud pada ini adalah pelanggaran. bab xxvii ketentuan peralihan ijuk yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini,cap ttd alkali pababari diundangkan mamuju arang janggal oktober kre#aris daerah dia ham mad umar.p mp4 tan daerah kabupaten mamuju tahun7003 nomor penjelasan atasnjelasan umum jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan.dewasa ini jasa konstruksi, merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, medansuatu usaha yang profesionalberdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi dijelas. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah tersebut atas, pemberian izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusi, sebagaimana yang telah ditetapkanyang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah. retribusi daerah adalah merupakan salah satu jenisuntuk mewujudk. ii. penjelasan tan s d pasai studi pengembangan mencakup studi inception, studi visibilitymbagian kegiatan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi (design and bukit, engineering procurement construction). huruf penyedia jasa terintegrasi melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu sarana industri, atau suatu prasarana (infrastruktur) atau fasilitas lainnya, mana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian harga akhir dan waktu penyelesaian yang tinggi dan siap untuk dioperasikan (turn key) huruf cukup jelas pasaipasai cukup jelas s d pasai cukup jelas. lembaran daerah kabupaten mamuju tahun nomor. bidang retribusi daerah:truksidewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mamuju memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pemberian izin usaha jasa konstruksi)yang diwujudkan dalam sertifikat perencrencana lainnya pengawas konstruksi adalah penyediaankerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan:badan usaha jasa konstruksi nasional selanjutnya disebut badan usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang konstruksi domisili adalah tempat pendirian dan tempat badan usahamamuju dan atau pejabat yang ditunjuk retribusi izin usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi ijuk adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak bidang konstruksi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha konstrukslaiorganisasi politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya) suu.atau pejabat yang ditunjukab. pbab perizinan, jangka waktu dan wilayah operasi izin badan usaha dan atau orang perorangan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten dalam menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki juj yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. itik: republik indonesia. cc. ijuk berlaku selama tahun sejak tangga! diterbitkan dan dapat diperpanjang. unit kerja pejabat yang ditunjuk menerbitkan itik ditetapkan dengan keputusan bupati. bab iii maksud dan tujuan pasa! pemberian ijuk dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa kontruksi, ijuk bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan bidang usaha jasa konstruksi. bab jenis, bentuk dan bidang usaha usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha. jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha perencanaan konstruksi usaha pelaksanaan konstruksi, dan cc.. usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pekerjaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal! perencanaan umum,studi makro,dan studi mikro studi kelayakan proyek,dan produksi: perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan: penelitianpengawas: lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara integrasi dapat terdiri dari jasa: rancang bangun: perencanaan,pengadaan dan pelaksanaan terima jadi:: manajemen konstruksi: penilaian kualitas,dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. bidang usaha sebagaimana dimaksud terdiri dari: bidang pekerjaan arsitektur yang meliputi antar:: cc.nak dan suara, konstruksi lif dan escalator, perpipaan termasuk perawatannya:bab syarat syarat pemberian ijuk badan usaha yang ingin memperoleh izin baru, memperpanjang izin usaha dan atau mengubah data ijuk, harus mengajukan permohonan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan, bentuk dan jenis formulir: surat permohonan ijuk dihampiri dokumen sebagai berikut rekaman foto copy sertifikat badan usaha sbu) yang telah registrasi oleh lembaga: rekaman foto copy tanda bukti pembayaran retribusi ijuk, cc. nomor pokok wajib pajak npp), wajib lapor tenaga kerja, sertifikat ijazah tenaga ahli teknis: surat keterangan bebas tunggakan pajak: rekomendasi bebas temuan aparat pengawasan fungsional pemerintah caps). |
menterjpengakumulasian dana penanggulangan bencana alam (polling fund dana bencana alam pada sisa lebih pembiayaanundang undang nomor tahun ten berlokasi dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran apbkumulasian dana penanggulangan bencana alam polling fund dana mengingat menetapkan bencana alam) pada sisa lebih pembiayaan anggarngakumulasian dana penanggulangan bencana alam (polling fund dana bencana alam) pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam) sebesar rpl. ooo.ooo.ooo.ooo,oo (satu triliun rupiah) pada apbn tahun anggaran dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam) sebagaimana dimaksud pada yang tidak terserap pada tahun anggaran diakumulasikan pada siapa pada tahun anggaran siapa tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari sal tahun anggaran siapa sal yang berasal dari dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam) yang tidak terserap sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam tahun selanjutnya. tata cara penggunaan dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam)lain sebagai pengguna anggaran atas bagian anggaran untuk kementerian keuangan, menteri keuangan dalam melaksanakan fungsi bendahara umum negara bertindak selaku pengguna anggbagian anggaran bendahara umum negara), bahwa agar pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara yang efisien, elektif, dan akuntabel, menteri keuangan selaku pengguna anggaran atas bagian anggaran bendahara umum negara berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dimaksud, www .jdih.kemenkeu.go.id bahwa untuk mewujudkan pengawasan tersebut dalam huruf diperlukan peran inspektorat jenderalselaku aparat pengawasan internal pemerintah yang melaksanas asa terhadap pelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negarpelaksanaan anggaran bagian anggaran bendahara umum negara. www .jdih.kemenkeu.go.id tim pengawas menyusun laporan hasil pengawasan setelah pengawasan selesai dilakukan. laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi unsur: lengkap, akurat: cc. obyektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusunlaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan, harus dilakukan supervisi secara berjenjang. inspektur jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada menteri pimpinan lembaga yang bersangkutan dan menteri keuangan c.g. inspektur jenderal kementerian keuangan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan pengawasan selesai, dengan tembusan kepada audisi. inspektorat jenderal kementerian keuangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang bersifat strategis dan material yang disampaikan oleh inspektorat jenderal. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan dengan tembusan kepada menteri pimpinan lembaga yang bersangkutan paling lambat (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pengawasan diterima. gin nem amen bab tindak lanjut hasil pengawasan audisi harus menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan. audisi melaporkan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan kepadaatau rekomendasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan, audisi memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. inspektorat jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan. inspektorat jenderal menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada audiporan pengawasan inspektorat jenderal menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara semester kepada menteri keuangan c.g. inspektur jenderal kementerian keuangan. www jdih.kemenkeu.gold laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam laporan pengawasuli tahun anggaran berkenaananuari tahun anggaran berikutnya. inspektorat jenderal kementerian keuangan melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap laporan pengawasan yang disampaikan oleh inspektorat jenderal. berdasarkan hasil kompilasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada inspektur jenderal kementerian keuangan menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan kepada menteri keuangan paling lambat (satu) bulan setelah laporan pengawasan dari seluruh inspektorat jenderal diterima. bab vii konsultasi dan asistensi dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun, inspektorat jenderal kementerian keuangan dapat memberikan konsultasi dan asistensi kepada inspektorat jenderal. www .jdih.kemenkeu.go.id bab viii ketentuan lain lain badan pengawasan keuangan dan pembangunan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas. bab ketentuan penutup pedoman teknis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun diatur dengan peraturan inspektur jenderala. anarencana pengawasan inspektorat jenderal kementerian rencana pengawasan tahun . hasil kegiatan lokasi naa sasaran yang anggaran waktu pengawasan audisi pengawasan akan biaya pengawasan pengawasan dicapai audit jakarta penyaluran perhitungan ketepatan rp. september compliance belanja pegawai pembayaran (jumlah, penyaluran oleh aspen dan kompensasi pihak belanja pegawai belanja penerima, dan waktu) penyaluran belanja pegawai pemantauan. lost tan tanpertama keterlambatan penyampaian rencana pengawasan tag menteri keuangan republik indonesia nomor . maret . sifat segera lampiran hal pemberitahuan pertama keterlambatan penyampaian rencana pengawasan yth. inspektur jenderal . sehubungan hasil penelitian administrasi, k l . mendapatkan dana dipa ba. sebesar rp. namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan nomor . tentang ., kami belum menerima rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun. untuk itu, kami meminta agar saudara segera menyampaikan pelaksanaan anggaran bun kil. periode tahun . paling lambat tanggal maretpimpinan lembaga .kedua keterlambatan penyampaian rencana pengawasan kan menteri keuangan republik indonesia nomor kanan anannlnnklal sifat segera lampiran hal pemberitahuan kedua keterlambatan penyampaian rencana pengawasan yth. menteri pimpinan lembaga berdasarkan surat pemberitahuan pertama keterlambatan penyampaian rencana pengawasan, nomor s . ij . tanggal . maret ., sampai dengan saat ini kami belum menerima rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun dari pimpinan api pada kementerian lembaga . untuk itu, kami meminta agar bapak lbu menteri dapat menginstruksikan pimpinan api untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun. periode tahun . paling lambat tanggal maret. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut atas, kami belum menerima rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun dimaksud, maka menteri keuangan dapat menetapkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun dalam tahun yang bersangkutankeuangan inspektur jenderal kementerian lembaghasil evaluasi rencana pengawasan ega ae, p menteri keuangan republik indonesia nomor bella lan aan sifat biasa lampiran hal hasil evaluasi rencana pengawasan yth. inspektur jenderal . berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan terhadap rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun yang saudara sampaikan dalam surat inspektur jenderal kementerian lembaga . nomor . tanggal ., dapat kami nyatakan bahwa: ( .) rencana pengawasan telah memadai sehingga inspektorat jenderal kementerian lembaga kesamaan dapat melaksanakan pengawasan. ( .) rencana pengawasan perlu diubah sehingga inspektorat jenderal kementerian lembaga kenamaan, perlu melakukan koordinasi dengan inspektorat jenderal kementerian keuangan untuk melakukan perubahan terhadap rencana pengawasanketerangan: berikan tanda centang sesuai dengan hasil evaluberita acara rapat koordinasi berita acara rapat koordinasi pembahasan rencana pengawasan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun ., bertempat . telah dilakukan pembahasan antara inspektorat jenderal kementerian keuangan dengan inspektorat jenderal kementerian lembaga . terhadap rencana pengawasan pelaksanaan anggaran bun yang telah disampaikan inspektorat jenderal kementerian lembaga . dan perlu disusun rencana pengawasan perubahan dengan kesepakatan sebagai berikut: kegiatan pengawasan kegiatan pengawasan yang perlu kegiatan kegiatan baru pengawasan yang pengawasan sesuaikan yang akan yang disepakati yang dna nan diusut akan akan dibatalkan dilaksanakan lingkup sasaran lokasi periode), too toh oto rencana pengawasan perubahan disusun dan disampaikan kepada menteri keuangan c.g. inspektur jenderal kementerian keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah berita acara ini ditandatangani. bee, tanggal . penanggung jawab pengawasan penanggung jawab pengawasan inspektorat jenderal kementerian keuangan inspektorat jenderal kementerian lembaga . nama nama u kementerian tirtospektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang selanjutnya disebut inspektorat jenderal adalahnegara lembaga. audisi adalah pejabat pengelola anggaran bendahara umum negara lingkungan kementerian lembaga. bab ruang lingkup pengawasan (l) menteri keuangan selaku bendahara umum negara merupakan pengguna anggaran atas bun. bun sebagaimana dimaksud pada meliputi: bagian anggaran pengelolaan utang: bagian anggaran pengelolaan hibah, cc. bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah, bagian anggaran pengelolaan penerusan pinjaman, bagian anggaran pengelolaan transfer daerah, bagian anggaran pengelolaan belanja subsidi, bagian anggaran pengelolaan belanja lainnya, dan bagian anggaran pengelolaan transaksi khususprogram kerja pengawasan eeeeee nama instansi auditor) kka pka nama audisi snn ann ata kegiatan yang diperiksa .i.ooo. tahun yang diaudit ppn nun pen program kerja audit audit ata .j.jj.oco. dilaksanakan uraian oleh kka dilaksanakan direvisi oleh disusun oleh pengendali teknis, ketua tim, ntt nan disetujui oleh pengendali mutu, tan www .jdih.kemenkeu.go.id contoh program kerja pengawasan p3. kementerian keuangan republik indonesia inspektorat jenderal nama audisi kpa belanja subsidi pada. kka snnnnnnnnnnnnnnnnnnaan kegiatan yang diperiksa audit compliance atas . pka nnnnenannnnnnnnnan tahun yang diaudit program kerja audit compliance belanja subsidi pada kementerian keuangan uraian oleh audit compliance belanja subsidi tujuan: untuk meyakini bahwa penyaluran belanja subsidi telah: memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku. didukung dengan bukti bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, kualitas. ruang lingkup: ruang lingkup pelaksanaan audit pada pengelola bun meliputi penyaluran belanja subsidi imbal jasa penjaminan kur mulai dari tahun anggaran s.d . yang meliputi pelaksanaan proses perhitungan dan pembayaran: dst peraturan yang mendasarilaksanaan anggaran peraturan menteri . peraturan lainnya yang terkait www .jdih.kemenkeu.go.id nana r uraian oleh dilaksanakan langkah kerja pt. audit compliance belanja subsidi ijp kur dapatkan data dokumen: dipa tahun dan keputusan penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen bendahara pengeluaran staf pengelolaan program kegiatan panitia pengadaan barang dan jasa sp2d dokumen penyaluran laporan keuangan teliti apakah pembayaran subsidi telah didukung dengan bukti yang sah teliti apakah perhitungan telah sesuai dengan tingkat bunga yang ditetapkan bandingkan apakah tingkat bunga yang ditetapkan sesuai dengan tingkat bunga pasar pada saat pembayaran teliti apakah pembayaran telah diterima oleh yang berhak evaluasi apakah proses penyaluran dan sasaran telah sesuai dengan tujuan pemberian subsidi buat kesimpulan dan tuangkan dalam kka revi manis dan ketua tim revi manis dan ketua tim terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh tim. revi pengendali mutu revi terhadap keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh tim pembahasan hasil audit tujuan a,b,c,d,e,f untuk memastikan bahwa daftar hasil audit compliance telah disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. untuk memperoleh tanggapan yang memadai dari audit atas hasil audit compliance. untuk memperoleh tindak lanjut dari audit terkait hasil audit compliance. www .jdih.kemenkeu.go.id uraian oleh langkah kerja dapatkan konsep hasil audit compliance belanja subsidi. lakukan pembahasan dengan tim. lakukan pembahasan dengan audit. dapatkan tanggapan dari audit. dapatkan rencana tindak lanjut dari audit. susun daftar temuan hasil audit untuk ditandatangani. langkah kerja audit dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan direvisi oleh disusun oleh pengendali teknis, ketua tim, disetujui oleh pengendali mutuw,. kementerian tirtodaftar hasil pengawasan daftar hasil pengawasan hasil pengawasan . pada . untuk periode tahun . dapat diuraikan sebagai berikut pelaksanaan belanja subsidi dokumen pertanggungjawaban belanja subsidi tidak lengkap kondisi kriteria sebab akibat rekomendasi tanggapan audisi (termasuk tindak lanjut yang akan dilaksanakan) dst. rencana tindak lanjut yang disepakati maa tindak waktu teman lanjut pelaksanaan tim kuasa penggunabnn lampiran vhasil pengawasan bentuk surat kop surat inspektorat jenderal nomor teater jakarta, . sifat part lampiran? . hal hasil pengawasan terhadap . pada kementerian lembaga . inspektorat jenderal kementerian lembaga . telah melaksanakan pengawasan . terhadap . pada kementerian lembaga . tahun eanaa 2nen dst sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan saudara segera melaporkan progress pelaksanaan tindak lanjut kepada inspektorat jenderal kementerian lembaga inspektur jenderal tembusan menteri pimpinan lembaga . www .jdih.kemenkeu.go.id format laporan hasil pengawasan bentuk bab laporan hasil pengawasan oo. pada kementerian lembaga wabun lingkungan kementerian lembaga .,bunpan nun nun dst. dasar hukum pelaksanaan pengawasan . pada kementerian lembaga . sesuai dengan undang undang republik indonesia nomor . tahun . tentang . jj. peraturan pemerintah nomor . tahun . tentang. peraturan menteri . surat tugas . nomor: st . tanggal . dengan susunan tim sebagai berikut penanggungjawab ui. nip ad. pengendali mutu? ank nip id. nona pengendali teknis oo. nip a9. ketua tim dan ant nip ad. anggota tim pep ppp peta nip 1d. nnnnnnntaa tujuan pengawasan pengawasan dilaksanakan untuk meyakini bahwa . w.ooo woodi memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku: didukung dengan bukti bukti transaksi dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku: cc. ditatausahakan, dimanfaatkan, dan dilaporkan baik dari sisi ketepatan jenis, jumlah, dan kualitas. ruang lingkup pengawasan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan pada pengelola bun . meliputi ann nun nun dst. metodologi audit pengawasan . dilaksanakan dengan mengacu pada . join. www .jdih.kemenkeu.go.id metodologi pengawasan yang digunakan dalam pengawasan . pada pengelola bun ., yaitu nun nun nun nun nun nnn dst pada akhir penugasan pengawasan pada pengelola bun. dibuat berita acara pembahasan hasil pengawasan app) dan diserahkan kepada kpa bun nun nun dst rencana tindak lanjut kpa bun bun . selama kegiatan pengawasan berlangsung. jakarta, wo.tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan audisi laporan tindak lanjut hasil pengawasan dari pipa santana kepada inspektorat jenderal . kementerian lembaga lhr lha . dan tanggal . temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat) rekomendasi tindak lanjut kpa bmatriks tindak lanjut hasil pengawasan dari inspektorat jenderal . kepada pipa nan kementerian lembaga lhr lha . dan tanggal. temuan (kondisi, kriteria, klasifikasi meta as,zp, kepala bagian t.u. kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan selaku pengguna anggaran atas bun berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun. kewenangan melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan. dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada inspektorat jenderal kementerian keuangan melaksanakan tugas sebagai berikut: menetapkan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun, melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun yang disusun oleh inspektorat jenderal, cc. menyampaikan pemberitahuan kepada pemimpin inspektorat jenderal dan atau menteri pimpinan lembaga yang belum menyampaikan rencana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun, melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun yang disampaikan oleh inspektorat jenderal, melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun kepada menteri keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun, dan memberikan asistensi dan konsultasi kepada inspektorat jenderal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bupengawasan kop surat inspektorat jenderal nomor aan jakarta, . sifat segera lampiran satu berkas hal laporan pengawasan semester . tahun . yth. inspektur jenderal kementerian keuangan gedung juanda ii! lt. jl. wahidin jakarta sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan semester . tahun ., bersama ini kami sampaikan laporan pengawasan semester . tahun . berdasarkan program kerja pengawasan tahunan, kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama periode semester . tahun anggaran . terdiri dari: audit compliance. dst. demikian disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. inspektur jenderal tembusan menteri keuangan www .jdih.kemenkeu.go.id format lampiran laporan pengawasan inspektorat jenderal kementerian laporan pengawasan semester . tahun . hasil pengawasan kegiatan dan tanggal hasil pengawasan laporan pengawasan han bali audit comp tango il. temuan signifikan temuan material ill. hasil monitoring tindak lanjut temuan (kondisi, kriteria, klasifikasi lha nomor: tanggal: temuan temuan2: pol lolos. lha nomor: tanggal: temantirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun paddilaksanakan oleh inspektorat jenderal. jenis jenis pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun:www .jdih.kemenkeu.go.id kegiatan pengawasan lainnya, bab iii perencanaan pengawasan pada awal tahun anggaran, inspektorat jenderalditandatangani oleh pemimpin inspektorat jenderal. rencana pengawasan yang telah ditandatangani oleh pemimpin inspektorat jenderal disampaikan kepada inspektur jenderal kementerian keuangan paling lambat pada akhir bulan februari tahun anggaran berkenaan. dalam hal inspektorat jenderalyampaikan surat pemberitahuan kepada pemimpin inspektorat jenderamenyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal maret tahun anggaran berkenaan. s5) dalam hal pemimpin inspektorat jenderal tidakgirimkan surat pemberitahuan kepada menteri pimpinan lembaga yang bersangkutuntuk menginstruksikan pemimpin inspektorat jenderal untuk menyusun dan menyampaikan rencana pengawasan paling lambat tanggal maret tahun anggaran berkenaan. inspektorat jenderal kementerian keuangan melakukan evaluasi terhadap rencana pengawasan yang disampaikan oleh inspektorat jenderal. inspektur jenderal kementerian keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada kepada pemimpinlambat (lima belas) hari kerja sejak rencana pengawasan diterima. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada rencana pengawasan telah memadai, inspektorat jenderal dapat melaksanakan pengawasan, atau rencana pengawasan perlu diubah, inspektorat jenderal kementerian keuangan melakukan rapat koordinasi dengan inspektorat jenderal untuk melakukan perubahan terhadap rencana pengawasan. perubahan terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud huruf yang telah dibahas dan disepakati oleh inspektorat jenderal kementerian keuangan dituangkan dalam berita acara rapat koordinarapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada inspektorat jenderal mengubah rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada inspektur jenderal kementerian keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah rapat koordinasi dilaksanakan. inspektorat jenderal kementerian keuangan menyusun kompilasi rencana pengawasan dan menyampaikannya kepada menteri keuangan paling lambat pada akhir bulan april tahun anggaran berkenaan. dalam hal kementerian negara lembagasetelah kompilasi rencana pengawasan selesai disusun, inspektorat jenderal segera menyusun rencana pengawasan. inspektorat jenderal menyampaikan rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada inspektur jenderal kementerian keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak.jdih.kemenkeu.go.id ketentuan berlaku secara mutasi mutans terhadap rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada bab pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai rencana pengawasan. pengawasan dilaksanakan oleh tim pengawas yang mendapat surat tugas dari pemimpin inspektorat jenderal.melaksanakan pengawasan, tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam dapat: meminta dokumen data yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran bun kepada audisi atau pihak lainnya, meminta keterangan kepada pihak terkait mengenai pelaksanaan anggaran bun, dan melakukan observasi, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan. audisi, pihak lain, dan pihak terkait harus menyerahkan dokumen data dan atau memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran bun. af pada awal pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pertemuan pendahuluan (entry meeting) dengan audisi dalam rangka menjelaskan maksud, tujuan, dan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan. tim pengawas mendokumentasikan seluruh prosedur pengawasan yang dilaksanakan dan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan pengawasan dalam kertas kerja pengawasan. pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mengacu pada program kerja pengawasan. kertas kerja pengawasan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi unsur: relevan, lengkap, cc. cermat, mudah dipahami, dan rapi. s5) berdasarkan kertas kerja pengawasan, tim pengawas menyusun hasil pengawasan dalam daftar hasil pengawasangawas menyampaikan daftar hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada audisi, pihak lain, dan atau pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan. pada akhir pelaksanaan tugas pengawasan, tim pengawas melaksanakan pembicaraan akhir (exit meeting) dengan audisi untuk mengkonfirmasikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dan mendiskusikan rencana tindak (action plan) yang perlu dilakukan. www .jdih.kemenkeu.go.id |
analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas melalui merasionalisasi bus rapid transit studi kota bandar lampung) agus iskandar dosen fisip jalan soekarno hatta bandar lampung abstract policy traffic congestion government bandar lampung directed create good traffic order for the present and for the future. problems this research are: what the department transportation policy bandar lampung addressing traffic congestion through the operationalization bus rapid transit? what are the factors supporting and inhabiting policy bandar lampung transportation agency addressing traffic congestion through the operationalization bus rapid transit? this research approach normative and empirical jurisdiction. data was collected through library research and field study. the data was then analyzed obtain qualitative researchconclusions. the results and discussion indicate: bandar lampung city government policy addressing traffic congestion through operationalization bus rapid transit brt) policy that both urgent and requires settlement short time because congestion has become problem that needs soon possible addressed. the factors that support the policy bandar lampung transportation agencies addressing traffic congestion through the operationalization bus rapid transit legal umbrella operation brt, the brt implementation and operationalization the expectations the people town that mass transportation keywords policy, bus rapid transit, congestion i.pendahuluan hubungan wewenang antara negara indonesia merupakan pemerintah pusat dan pemerintah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan berbentuk republik kesatuan, atau antara provinsi, kabupaten dan sebagaimana diatur dalam angka kota, diatur dengan undang undang undang undang dasar yang dengan memperhatikan kekhususan menyebutkan negara indonesia ialah dan keragaman daerah. negara kesatuan yang berbentuk republik, hubungan keuangan, pelayanan dan dipertegas dengan umum, pemanfaatan sumber daya alam bahwa khusus mengenai bentuk negara dan sumber daya lainnya antara kesatuan republik indonesia tidak dapat pemerintah pusat dan pemerintah dilakukan perubahan. pada daerah diatur dan dilaksanakan secara uud disebutkan bahwa: adil dan selaras berdasarkan undang mempunyai pemerintahan daerah, yang undang bagi manan, diatur dengan undang undang. negara asas asas yang pada awalnya pada hakikatnya sangat menghargai hak adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, hak asal usul suatu daerah yang telah berkembang menjadi asas desentralisasi otonomi sepenuhnya dalam mengatur dan dan dekonsentrasi, dengan prinsip mengelola rumah tangganya sendiri. demokrasi, peran serta, prakarsa dan salah satu urusan yang menjadi aspirasi masyarakat sendiri atas dasar kewenangan daerah otonom adalah pemerataan dan keadilan serta sesuai penyelenggaraan sistem transportasi yang dengan kondisi, potensi dan keragaman sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah. daerah. transportasi merupakan sarana lahirnya undang undang nomor yang sangat penting dan strategis dalam tahun undang undang nomor memperlancar roda perekonomian, tahun tentang pemerintahan memperkukuh persatuan dan kesatuan daerah, berkaitan erat dengan perubahan serta mempengaruhi semua aspek kebijaksanaan desentralisasi indonesia. kehidupan bangsa dan negara. pentingnya undang undang ini membawa pergeseran transportasi, baik darat, laut maupun udara, paradigma terhadap penyelenggaraan ini tercermin pada semakin meningkatnya pemerintahan mulai dari pemerintahan kebutuhan akan jasa angkutan bagi pusat sampai pada pemerintahan desa. mobilitas orang serta barang. inilah konsekuensi dari sebuah tuntutan menurut c.s.t. kancil dan kebijakan dan paradigma baru yang harus christine s.t. kancil, transportasi dipilih. undang undang ini telah berperan sebagai penunjang, pendorong memberikan otonomi yang jauh lebih dan penggerak bagi pertumbuhan suatu besar kepada daerah otonom yaitu daerah, sehingga diperlukan jasa pemerintah daerah kabupaten dan kota. transportasi yang serasi dengan tingkat otonomi daerah dianggap sebagai opsi kebutuhan lalu lintas dan pelayanan yang tepat untuk meningkatkan derajat angkutan yang memenuhi nilai nilai ideal keadilan sosial serta distribusi kewenangan seperti ketertiban, keteraturan, secara proporsional antara pemerintah kelancaran, keselamatan dan keamanan. pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah untuk mencapai nilai nilai ideal tersebut, kabupaten kota dalam hal penentuan dituntut adanya suatu penataan dalam kebijakan publik, penguasaan aset sistem pengaturan dan manajemen lalu ekonomi dan politik serta pengaturan lintas transportasi yang berpola, terpadu, sumber daya lokal affan gaffa, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan terkait dengan hal atas, rakyat daerah (provinsi, kabupaten kota) undang undang dasar amandemen yang bersangkutan c.s.t. kancil dan keempat menyebutkan bahwa negara christine s.t. kancil, kesatuan republik indonesia dibagi atas demikian pula halnya dengan kota daerah daerah provinsi dan daerah provinsi bandar lampung, sebagai ibu kota itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang provinsi lampung, secara otomatis bandar tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu lampung menjadi pusat aktivitas analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) provinsi, pusat perdagangan regional, menggunakan kendaraan umum dinaikkan pusat pelayanan transportasi regional, dan diturunkan oleh pengemudi angkot pusat pendidikan dan kebudayaan regional, tepi jalan yang menyebabkan munculnya pusat industri maritim dan pengolah bahan antrian bagi kendaraan lain dibelakangnya. baku pertanian serta pusat penyediaan kemacetan lalu lintas kawasan pusat energi dan telekomunikasi. aktivitas bandar lampung banyak pertumbuhan investasi serta disebabkan oleh belum disiplinnya perkembangan aktivitas perkotaan telah pengguna jalan baik pengemudi kendaraan mendorong munculnya pusat pusat bermotor pribadi, angkutan umum maupun pertumbuhan baru kota bandar pejalan kaki yang mengakibatkan tidak lampung. terdapat tiga pusat kegiatan tertuanya lalu lintas ruas jalan. banyak yang dominan dalam lingkup pelayanan calon penumpang angkutan kota yang ekonomi perkotaan, yaitu tanjung karang, tidak disiplin menyetop dan menaiki teluk betung dan panjang, akan tetapi angkutan tersebut dari tepi jalan seperti pada saat ini tumbuh pusat kegiatan baru yang terjadi ruas jl. raden intan, ruas yang merupakan kawasan jasa pelayanan jl. kartini kawasan jaka utama skala kota, seperti wilayah sukaraja, pertokoan golden), dan ruas jl. imam kedaton, langkapura dan wilayah wilayah bonjol bambu kuning plaza pasar pasir lainnya kota bandar lampung. gantung). hal itu dikarenakan tidak pemanfaatan ruang pusat kota tersedianya sarana halte bagi kendaraan bandar lampung adalah digunakan umum (angkot dan bus damri) untuk sebagai lokasi berdirinya bangunan berhenti menaikkan dan menurunkan bangunan gedung (pertokoan perkantoran, penumpang mengakibatkan penumpang bank, dan hotel) juga dipakai sebagai harus menyetop dan menaiki kendaraan kawasan perumahan, tempat badan jalan, umum tepi jalan. hal ini diperparah dan sebagian dimanfaatkan sebagai dengan kurang disiplinnya pengemudi kawasan konservasi (sumber air dan angkutan umum yang bersedia melayani kawasan hijau perbukitan). kawasan penumpang menaikkan dan menurunkan pusat aktivitas, penggunaan lahan penumpang tepi jalan. selain itu, bercampur antara struktur fisik gedung besarnya hambatan samping berupa gedung pertokoan perkantoran dengan angkutan becak dan gerobak yang bangunan rumah rumah penduduk dan bergerak melawan arus lalu lintas kios kios pedagang kaki lima pkl). mengakibatkan kondisi lalu lintas kota beberapa bukti yang berkaitan bandar lampung mengalami kemacetan dengan kemacetan lalu lintas kota setiap harinya. bandar lampung adalah adanya jam sibuk berdasarkan uraian atas dapat terutama pagi hari, aktivitas pelajar disimpulkan bahwa tahap mengumpulkan yang menuju sekolah memenuhi ruas jalan bukti tentang masalah, diketahui dengan sehingga menimbulkan kemacetan lalu adanya hambatan samping (side friction) lintas. kondisi tersebut dikarenakan sepanjang sisi kiri dan kanan ruas jalan. gedung sekolah yang terletak tepi jalan hambatan samping penyebab kemacetan utama dan dilalui angkutan umum berupa pkl, parkir kendaraan, kendaraan (angkot), sehingga para pelajar yang tidak bermotor (gerobak dan becak), dan pranata hukum volume nomor januari pejalan kaki. selain itu ketidakdisiplinan masalah sosial dan dapat mengembangkan sopir angkutan umum dan pengendara kebijakan publik untuk mengeliminasi atau sepeda motor menimbulkan kesemrawutan mengurangi penyebab atau faktor tersebut. arus kendaraan, khususnya pada titik dalam penelitian ini telah dikaji beberapa kemacetan lalu lintas jalan jalan teuku penyebab masalah kemacetan lalu lintas umar dan jalan ra. kartini. kota bandar lampung adalah menurut penjelasan firmansyah selaku terkonsentrasinya berbagai aktivitas kepala dinas perhubungan maka diketahui pusat kota, hampir persamaannya waktu bahwa banyak sekali penyebab kemacetan beraktivitas kota, besarnya jumlah lalu lintas kota bandar lampung, angkutan umum dan kendaraan pribadi, antaranya tingginya jumlah kendaraan, banyaknya pedagang kaki lima pkl) badan jalan yang tidak mampu yang berjualan trotoar sepanjang jalan menampung kendaraan, pergerakan protokol kota, rendahnya kedisiplinan manusia yang terjadi pada waktu pemakai jalan, banyaknya terminal bersamaan, para pkl yang berjualan bayangan sepanjang tepi jalan, adanya trotoar dan sebagainya. perlintasan rel kereta api dan tidak kemacetan lalu lintas disebabkan maksimalnya rambu lalu lintas. berbagai faktor yang kompleks, berdasarkan uraian atas maka multidimensional dan saling berhubungan, dapat disimpulkan bahwa pada tahap sehingga pembahasan mengenai masalah mengkaji penyebab masalah, didapat ini, tidak dapat dilakukan secara terpisah beberapa penyebab kemacetan lalu lintas dan parsial tetapi dilakukan secara utuh bandar lampung khususnya jalan dan menyeluruh. sesuai dengan penjelasan teuku umar dan jalan kartini, yang atas maka dapat diidentifikasi beberapa meliputi adalah terkonsentrasinya berbagai penyebab kemacetan lalu lintas bandar aktivitas pusat kota, hampir lampung yaitu: persamaannya waktu beraktivitas kota, terkonsentrasinya berbagai aktivitas besarnya jumlah angkutan umum dan pusat kota kendaraan pribadi, banyaknya pkl yang hampir persamaannya waktu berjualan trotoar sepanjang jalan beraktivitas kota protokol, rendahnya kedisiplinan pemakai besarnya jumlah angkutan umum dan jalan dan tidak maksimalnya rambu lalu kendaraan pribadi lintas. banyaknya pedagang kaki lima berdasarkan uraian atas maka pkl) yang berjualan trotoar beberapa alternatif kebijakan dalam sepanjang jalan protokol kota. mengatasi kemacetan lalu lintas kota rendahnya kedisiplinan pemakai jalan bandar lampung adalah sebagai berikut: banyaknya terminal bayangan penertiban pedagang kaki lima pkl) sepanjang tepi jalan secara bijaksana tidak maksimalnya rambu lalu lintas. intensifikasi upaya membangun sumber: dinas perhubungan kota bandar kedisiplinan pemakai jalan lampung tahun menutup terminal terminal bayangan mengidentifikasi penyebab atau maksimalisasi rambu lalu lintas dan faktor yang memberi kontribusi terhadap marka jalan analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) membangun kesadaran pemilik terhadap berbagai alternatif terbaik dalam kendaraan bermotor untuk peduli upaya mengatasi kemacetan lalu lintas lingkungan dan kesehatan. kota bandar lampung. sumber: dinas perhubungan kota bandar rute perjalanan kendaraan untuk lampung tahun mencapai lokasi aktivitas tersebut menurut iskandar selaku kepala dibedakan menjadi empat macam pola bidang lalu lintas jalan dinas pergerakan yaitu perjalanan antar zona perhubungan kota bandar lampung, didalam kawasan pusat aktivitas, maka diperoleh penjelasan bahwa perjalanan dari dalam menuju keluar alternatif kebijakan pemerintah kota kawasan, perjalanan dari luar menuju bandar lampung dalam mengatasi kedalam kawasan, dan perjalanan dari luar kemacetan lalu lintas didasarkan pada kawasan melewati kawasan dan bertujuan skenario pemecahan masalah kemacetan akhir diluar kawasan pusat aktivitas. lalu lintas dengan pendekatan manajemen pergerakan arus kendaraan yang lalu lintas, terdiri dari manajemen terjadi dikelompokkan menjadi dua bagian kapasitas dan manajemen prioritas. besar yaitu pergerakan kendaraan bermotor berdasarkan penjelasan tersebut pribadi (roda dan roda dan pergerakan maka dapat diketahui bahwa alternatif kendaraan umum (angkutan kota dan bus kebijakan pemerintah kota bandar damri). selain kendaraan bermotor, ruas lampung dalam mengatasi kemacetan lalu jalan yang ada juga dipenuhi oleh lintas didasarkan pada skenario pemecahan pergerakan manusia yang berjalan kaki. masalah kemacetan lalu lintas meliputi hambatan samping yang dominan aspek manajemen kapasitas, aspek menghambat pergerakan arus lalu lintas manajemen prioritas. kendaraan adalah kendaraan tidak dinas perhubungan dalam hal ini bermotor (becak dan gerobak), kendaraan mengembangkan solusi kebijakan publik parkir, dan pkl. untuk mengatasi masalah sosial juga perlu menurut iskandar selaku kepala mempertimbangkan beberapa alternatif. bidang lalu lintas jalan dinas beberapa alternatif dalam mengatasi perhubungan kota bandar lampung, masalah kemacetan lalu lintas kota maka diperoleh penjelasan bahwa langkah bandar lampung dikembangkan dengan langkah pemerintah kota bandar skenario pemecahan masalah kemacetan lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lalu lintas dengan pendekatan manajemen lintas tersebut didahului dengan lalu lintas. konsep yang dikembangkan penyusunan rencana rencana strategis oleh meliputi jangka pendek, jangka menengah dinas perhubungan sebagai organisasi dan jangka panjang. selain itu pelaksana. dikembangkan pula langkah langkah rencana rencana strategis itu dalam sektor transportasi, adalah pada dituangkan dalam program kerja bidang penyelenggaraan angkutan umum, perencanaan dengan memperhatikan aspek bidang lalu lintas, bidang perparkiran dan program dan program kerja perencanaan penyelenggaraan terminal. tahapan terpadu. kemudian disusun rencana selanjutnya adalah menyeleksi alternatif transportasi yang terdiri dari manajemen terbaik yaitu tahap melakukan seleksi sistem transportasi (jangka pendek dan pranata hukum volume nomor januari jangka menengah) dan manajemen sistem menggunakan bus trans bandar lampung transportasi jangka panjang dengan sebagai sarana transportasi. memperhatikan aspek perangkat berdasarkan uraian atas maka perencanaan, evaluasi pilihan rencana dan dapat dinyatakan bahwa angkutan umum seleksi elemen rencana dan selanjutnya diselenggarakan dalam upaya memenuhi dilakukan penyempurnaan rencana. proses kebutuhan angkutan yang selamat, aman, selanjutnya adalah program perbaikan nyaman, dan terjangkau. bukan transportasi untuk tahapan beberapa tahun merupakan aib apabila dalam dan tahunan. keseluruhan alur dalam perjalanannya, trans bandar lampung penyusunan rencana rencana strategis mendapatkan bantuan operasional. mengatasi kemacetan dan permasalahan telah mewajibkan pemerintah transportasi ini dikembalikan pada daerah kabupaten kota untuk menjamin program kerja perencanaan yang telah tersedianya angkutan umum untuk jasa dirumuskan sebelumnya. angkutan orang dan atau barang dalam selanjutnya menurut iskandarsyah wilayah kabupaten kota. jangan sampai selaku kepala bidang teknik dinas asa masyarakat kota bandar lampung atas perhubungan kota bandar lampung, kehadiran sarana dan prasarana angkutan maka diperoleh penjelasan bahwa umum yang aman, nyaman dan berbudaya alternatif kebijakan pemerintah kota lenyap begitu saja hanya karena bandar lampung yang terbaik dalam upaya kepentingan ego sepihak saja, sedangkan mengatasi permasalahan lalu lintas kota masyarakat kota bandar lampung masih bandar lampung pada saat ini adalah terus berharap. dengan mengoperasionalisasikan brt. berdasarkan uraian atas maka sesuai dengan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa hasil penelitian ini maka alternatif kebijakan pemerintah kota sesuai dengan teori kebijakan yang bandar lampung yang terbaik dalam upaya dikemukakan thomas dalam melayu mengatasi permasalahan lalu lintas kota s.p. hasibuan adalah mendefinisikan bandar lampung pada saat ini adalah kebijakan publik sebagai: dengan mengoperasionalisasikan brt. is whatever government choose pada langkah ini telah terdapat alternatif not do (apapun yang dipilih kebijakan yang dianggap terbaik dan pemerintah untuk dilakukan atau untuk merupakan penyeleksian awal dalam tidak dilakukan). definisi ini menekankan mengatasi masalah. dua kriteria yang bahwa kebijakan publik adalah mengenai dapat membantu menentukan alternatif perwujudan tindakan dan bukan yang paling baik adalah visibilitas merupakan pernyataan keinginan (feasibility) dan efektifitas (effectiveness). pemerintah atau pejabat publik semata. kebijakan walikota dalam samping itu pilihan pemerintah untuk tidak pemberlakuan brt ini merupakan upaya melakukan sesuatu juga merupakan untuk menyediakan jasa transportasi kebijakan publik karena mempunyai perkotaan yang nyaman bagi masyarakat pengaruh (dampak yang sama dengan kota bandar lampung. warga kota pilihan pemerintah untuk melakukan bandar lampung, merasa nyaman selama sesuatu), melayu s.p. hasibuan, analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) kebijakan untuk mengatasi penyelenggaraan pelayanan dasar kemacetan lalu lintas kota bandar lainnya lampung yang ada pada saat ini adalah urusan wajib lainnya yang undang undang nomor tahun diamanatkan oleh peraturan tentang pemerintahan daerah perundang undangan. dan bahwa pemerintah daerah berdasarkan ketentuan atas menyelenggarakan urusan pemerintahan maka jelaslah kebijakan pemerintah kota yang menjadi kewenangannya, kecuali dalam mengatasi kemacetan lalu lintas urusan yang menjadi urusan pemerintah merupakan pelaksanaan wewenang pusat. pemerintah kota, khususnya bidang dalam menyelenggarakan urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pemerintahan yang menjadi pengawasan tata ruang dan penyediaan kewenangannya daerah, pemerintah daerah sarana dan prasarana umum. menjalankan otonomi seluas luasnya untuk kebijakan untuk mengatasi mengatur dan mengurus sendiri urusan masalah kemacetan lalu lintas pada saat ini pemerintahan berdasarkan asas otonomi didasarkan pada nomor tahun dan tugas pembagian. selanjutnya menurut tentang organisasi perangkat urusan pemerintah yang daerah, yang menyatakan bahwa dalam menjadi wewenang pemerintah hal penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota adalah sebagai berikut: daerah, kepala daerah dibantu perangkat perencanaan dan pengendalian daerah yang dapat menyelenggarakan pembangunan seluruh urusan pemerintahan yang perencanaan, pemanfaatan, dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. pengawasan tata ruang dinas daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan ketertiban umum dan otonomi daerah yang mempunyai tugas ketentraman masyarakat melaksanakan urusan pemerintahan daerah penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan asas otonomi dan tugas umum pembantuan. dinas daerah dalam penanganan bidang kesehatan melaksanakan berfungsi: penyelenggaraan pendidikan (a) perumusan kebijakan sesuai penanggulangan masalah sosial dengan lingkup tugasnya, pelayanan bidang ketenagakerjaan (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan fasilitasi pengembangan koperasi, dan pelayanan umum sesuai dengan usaha kecil dan menengah lingkup tugasnya, pengendalian lingkungan hidup (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan pelayanan kependudukan, dan catatan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan sipil oleh bupati walikota sesuai dengan pelayanan administrasi umum tugas dan fungsinya. pemerintahan dinas daerah dipimpin oleh kepala pelayanan administrasi penanaman dinas yang berkedudukan bawah dan modal bertanggung jawab kepada bupati walikota melalui sekretaris daerah. pada dinas pranata hukum volume nomor januari daerah dapat dibentuk unit pelaksana pertambahan kendaraan pribadi dalam teknis dinas untuk melaksanakan sebagian hubungannya dengan fungsi kota. kegiatan teknis operasional dan atau mengendalikan keseimbangan jumlah kegiatan teknis penunjang yang dan jenis angkutan umum, sesuai mempunyai wilayah kerja satu atau dengan kemampuan, tugas dan daya beberapa kecamatan. dalam konteks penyesalannya terhadap lingkungan. penelitian ini dinas daerah yang dimaksud mewujudkan sistem angkutan umum adalah dinas perhubungan kota bandar sedemikian rupa sehingga membantu lampung. kelancaran dan tertib lalu lintas dalam pemberlakuan produk yuridis ini kota. tentu saja harus melalui perencanaan, menentukan jenis jenis sedemikian pengorganisasian, menggerakan dan rupa sehingga dapat terjangkau oleh pengawasan yang matang. sehingga kemampuan lapisan masyarakat yang pelaksanaanya dapat diukur, dan membutuhkan. keberhasilan atau kegagalan berdasarkan uraian atas maka pelaksanaanya dapat diketahui. adapun manajemen brt bandar lampung hal hal yang dapat dijadikan pertimbangan perlu melakukan pembenahan dalam utama dalam menyusun pola lalu lintas rangka meningkatkan pelayanan jasa dan angkutan tersebut adalah sebagai transportasi kepada masyarakat kota berikut bandar lampung secara lebih optimal dan adanya keseimbangan antara laju professional, sehingga persepsi masyarakat perkembangan kota dengan kondisi kota bandar lampung terhadap kebijakan sosio kultural masyarakat. walikota tentang pemberlakuan brt akan perlunya pembinaan angkutan umum mengalami peningkatan dan menjadi lebih massa untuk angkutan kota. baik masa yang akan datang. kebijakan angkutan umum merupakan suatu pemerintah kota bandar lampung dalam kebutuhan yang penting dari mengatasi kemacetan lalu lintas melalui masyarakat. personalisasi bus rapid transit brt) adapun sasaran yang akan dicapai merupakan kebijakan yang yang bersifat dengan menerapkan pola lalu lintas dan mendesak dan membutuhkan penyelesaian angkutan adalah dalam waktu yang cepat, karena adanya keselarasan antara pola kemacetan telah menjadi masalah yang angkutan kota dan struktur kota. perlu sesegera mungkin dicarikan jalan mengarahkan prioritas pelaksanaan keluarnya. oleh karena itu pemerintah program program pembangunan kota bandar lampung memilih kebijakan prasarana jalan dalam personalisasi brt sebagai salah satu alat keseimbangannya dengan kebutuhan transportasi massal yang amp angkutan dalam kota dan mengangkut penumpang dalam jumlah perkembangan lalu lintas sesuai banyak dan memberikan keamanan serta dengan kebutuhan kota. kenyamanan pada masyarakat. menciptakan keseimbangan antara perkembangan angkutan umum dengan analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) faktor faktor yang mendukung dan yang dijangkau tersebut tidak hanya menghambat kebijakan dinas berada pusat kota saja, tetapi juga perhubungan kota bandar lampung kawasan kawasan daerah. dalam mengatasi kemacetan lalu lintas pengembangan trans bandar melalui merasionalisasi bus rapid lampung kedepan akan dilakukan transit dengan pengurangan angkutan kota faktor faktor yang mendukung perkotaan reguler (angkot) yang akan kebijakan dinas perhubungan kota bandar dilakukan dengan mekanisme lampung dalam mengatasi kemacetan lalu konsorsium. dengan adanya trans lintas melalui merasionalisasi bus rapid bandar lampung ini diharapkan tidak transit adalah sebagai berikut: mematikan angkutan eksisting, namun adanya payung hukum dengan sendirinya masyarakat akan merasionalisasi brt bisa memilih fasilitas angkutan yang payung hukum kebijakan akan mereka gunakan. tersedianya pemberlakuan brt adalah peraturan angkutan massal yang nyaman dan walikota bandar lampung nomor aman ini diharapkan sebagai langkah tahun tentang rencana tata awal program penanganan kemacetan ruang wilayah tahun kota bandar lampung seiring huruf (c) menyatakan semakin membanjirnya tingkat bahwa untuk peningkatan penyediaan kepemilikan dan penggunaan prasarana dan sarana kota secara kendaraan pribadi. terpadu yang berwawasan lingkungan, adanya harapan masyarakat pada dikembangkan sistem transportasi sarana transportasi kota yang massal perkotaan menggunakan sistem kebijakan memberlakukan brt transportasi massal pusat primer kota bandar lampung mempunyai tanjung karang serta penyediaan bus tujuan yaitu penyediaan sarana rapid transit brt) yang berimplikasi transportasi darat yang bersifat massal pada penyediaan fasilitas bagi pejalan untuk memenuhi kebutuhan kaki. masyarakat terhadap sarana adanya pelaksana merasionalisasi transportasi yang dapat mengangkut brt penumpang dengan jumlah yang kebijakan memberlakukan brt banyak dan mampu menciptakan kota bandar lampung bersifat mampu kepuasan masyarakat pada sarana kelola dengan manajemen yang transportasi. diserahkan kepada konsorsium jangkauan trans bandar lampung perusahaan atau pihak swasta serta diharapkan mampu merangsang perbaikan sarana dan prasarana pertumbuhan perekonomian lampung. pendukung. kedepannya trans terciptanya sistem transportasi yang baik bandar lampung akan dikembangkan akan memperlancar aktivitas sebagai angkutan massal berbasis jalan perekonomian. tarif yang murah, dengan jaringan koridor yang pelayanan yang baik serta fasilitas yang menjangkau hampir seluruh kawasan nyaman mendukung mobilitas manusia bandar lampung. kawasan kawasan dari suatu tempat tempat lainnya, pranata hukum volume nomor januari sehingga tidak ada lagi diskriminasi struktur hukum transportasi daerah lampung karena diwujudkan dalam organisasi dinas semua daerah lampung layani oleh perhubungan kota bandar lampung trans bandar lampung yang bantu oleh sebagai satuan kerja perangkat daerah feeder feeder yang ada. kota bandar lampung yang selanjutnya faktor faktor yang melaksanakan upaya mengatasi menghambat kebijakan dinas perhubungan kemacetan lalu lintas kota bandar kota bandar lampung dalam mengatasi lampung. dinas perhubungan kota kemacetan lalu lintas melalui bandar lampung melaksanakan tugas merasionalisasi bus rapid transit adalah bidang transportasi dengan upaya: sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan, kontroversi terhadap keberadaan brt kemampuan, dan perilaku sumber kurang optimalnya sarana dan daya manusia sdm) dalam prasarana pendukung brt melaksanakan tugas pokok dan adanya polemik dalam manajemen fungsi dinas perhubungan kota brt bandar lampung melalui lawrence friedman sebagaimana pendidikan dan pelatihan teknis dikutip margono reksodiputro, unsur sub sektor perhubungan maupun unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur diklat dan pelatihan lainnya. hukum (legal structure), substansi hukum terpenuhinya kebutuhan sarana (legal substance) dan budaya hukum (legal dan prasarana transportasi yang culture), sebagai berikut: mampu menunjang keselamatan struktur hukum meliputi badan dan kenyamanan serta kelancaran eksekutif, legislatif dan yudikatif serta transportasi lembaga lembaga terkait, seperti terkenalnya pelaksanaan kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pelayanan, pengaturan dan komisi yudisial, komisi pengawasan serta pengendalian pemberantasan korupsi kpk) dan operasional lalu lintas dan lain lain. angkutan jalan (orang dan barang). substansi hukum adalah mengenai meningkatkan koordinasi dengan norma, peraturan maupun undang pemerintah pusat maupun daerah undang terkait dengan program budaya hukum adalah meliputi perencanaan pusat dan daerah pandangan, kebiasaan maupun perilaku dalam sektor transportasi. dari masyarakat mengenai pemikiran menggali dan mengoptimalkan nilai nilai dan pengharapan dari sistim pendapatan asli daerah yang telah hukum yang berlaku, dengan perkataan ada maupun potensi pendapatan lain, budaya hukum itu adalah iklim yang belum dapat dimaksimalkan dari pemikiran sosial tentang dari sektor transportasi. bagaimana hukum itu diaplikasikan, substansi hukum dilanggar atau dilaksanakan. diwujudkan dalam peraturan walikota implementasi teori tersebut adalah sebagai bandar lampung nomor tahun berikut: tentang rencana tata ruang analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) wilayah tahun lintas dan angkutan jalan dengan selamat, huruf (c) menyatakan bahwa aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, untuk peningkatan penyediaan nyaman dan efisien, mampu memadukan prasarana dan sarana kota secara modal transportasi lainnya, menjangkau terpadu yang berwawasan lingkungan, seluruh pelosok wilayah daratan, untuk dikembangkan sistem transportasi menunjang pemerataan, pertumbuhan dan perkotaan menggunakan sistem stabilitas sebagai pendorong, penggerak transportasi massal pusat primer dan penunjang pembangunan nasional tanjung karang serta penyediaan bus dengan biaya terjangkau oleh masyarakat. rapid transit brt) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi pejalan iti.penutup kaki. kebijakan pemerintah kota bandar budaya hukum lampung dalam mengatasi kemacetan diwujudkan dalam sikap, perilaku dan lalu lintas melalui personalisasi bus tuntutan masyarakat terhadap rapid transit brt) merupakan kebijakan pemerintah kota untuk yang yang bersifat mendesak dan menyelenggarakan sarana transportasi membutuhkan penyelesaian dalam waktu massal yang dapat mengangkut yang cepat, karena kemacetan telah penumpang dalam jumlah besar. menjadi masalah yang perlu sesegera masyarakat mengharapkan terciptanya mungkin dicarikan jalan keluarnya. oleh kelancaran dan ketertiban lalu lintas karena itu pemerintah kota bandar baik untuk saat ini maupun untuk masa lampung memilih kebijakan yang akan datang, selain harus secara personalisasi brt sebagai salah satu alat berpola, terpadu, terorganisasi, transportasi massal yang mampu sistematis serta berasas pada mengangkut penumpang dalam jumlah kepentingan, keadilan dan banyak dan memberikan keamanan serta kesejahteraan rakyat, harus pula kenyamanan pada masyarakat. kebijakan memberi ruang bagi keterlibatan publik ini cukup maksimal dalam mengatasi berupa partisipasi dan peran serta kemacetan lalu lintas kota bandar seluruh komponen masyarakat luas. lampung, karena dengan merasionalisasi dalam konteks penelitian ini brt, dinas perhubungan kota bandar kebijakan yang ditempuh dinas perhubungan lampung tidak memperpanjang izin trayek adalah upaya untuk mengatasi kemacetan lalu angkutan kota (angkot), sehingga jumlah lintas kota bandar lampung. kebijakan angkot yang beroperasi wilayah kota dalam kaitannya dengan transportasi jalan bandar lampung menjadi berkurang dan sebagai salah satu moda transportasi mengurangi kapasitas beban jalan, nasional diselenggarakan berdasarkan asas sehingga arus lalu lintas menjadi lebih manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, lancar. adil dan merata, keseimbangan, faktor faktor yang mendukung kepentingan umum, keterpaduan, kebijakan dinas perhubungan kota bandar kesadaran hukum, dan percaya pada diri lampung dalam mengatasi kemacetan lalu sendiri. transportasi jalan diselenggarakan lintas melalui merasionalisasi bus rapid dengan tujuan untuk mewujudkan lalu transit adalah adanya payung hukum pranata hukum volume nomor januari merasionalisasi brt, adanya pelaksana nomor tahun tentang merasionalisasi brt dan adanya harapan organisasi perangkat daerah. masyarakat pada sarana transportasi kota yang massal. faktor faktor yang peraturan daerah kota bandar lampung menghambat adalah adanya kontroversi nomor tahun tentang terhadap keberadaan brt, kurang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota bandar lampung. optimalnya sarana dan prasarana pendukung brt adanya polemik peraturan walikota bandar lampung alam manajemen brt. nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah daftar pustaka tahun a.buku bagi manan, menyongsong fajar otonomi daerah, pusat studi hukum. universitas islam indonesia. yogyakarta, affan gaffa, paradigma baru otonomi daerah dan implikasinya, citra aditya bakti, jakarta, c.s.t. kancil dan christine s.t. kancil. disiplin berlalu lintas jalan raya. rangka cipta. jakarta. dinas perhubungan kota bandar lampung. kemacetan dan karakteristik lalu lintas kota bandar lampung. melayu s.p. hasibuan. organisasi dan manajemen. rajawali press. jakarta b.undang undang dan peraturan lainya. analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dilintasi yaitu jalan soekarno hatta yang dan sosial budaya, sehingga sistem merupakan jalan lintas trans sumatera. transportasi kota, khususnya sistem kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai transportasi dan lalu lintas darat harus faktor yang kompleks, multidimensional ditata dengan pengaturan dan manajemen dan saling berhubungan, sehingga yang memenuhi kriteria nilai nilai ideal pembahasan mengenai masalah ini, tidak sebagaimana telah disebutkan atas. dapat dilakukan secara terpisah dan parsial transportasi merupakan tetapi dilakukan secara utuh dan permasalahan yang mempunyai pengaruh menyeluruh. penting dalam kehidupan masyarakat kemacetan lalu lintas disebabkan modern. selain mempunyai dampak secara berbagai faktor yang kompleks, ekonomis, transportasi berdampak secara multidimensional dan saling berhubungan, sosial dan budaya yaitu dengan sehingga pembahasan mengenai masalah membentuk gaya hidup dan dampak ini, tidak dapat dilakukan secara terpisah politik. isu ini acap kali menduduki tempat dan parsial tetapi dilakukan secara utuh terkemuka dalam pembahasan agenda dan menyeluruh. berbagai faktor penyebab politik. permasalahan yang terjadi dalam kemacetan lalu lintas bandar lampung transportasi kota adalah kemacetan lalu meliputi: lintas. bandar lampung, kemacetan terkonsentrasinya berbagai aktivitas lalu lintas merupakan fenomena dan pusat kota permasalahan strategis yang sehari hari hampir persamaannya waktu dapat dijumpai. selanjutnya akan beraktivitas kota digambarkan pada dua pembahasan yaitu, besarnya jumlah angkutan umum dan peta kemacetan lalu lintas dan faktor kendaraan pribadi penyebab kemacetan lalu lintas kota banyaknya pedagang kaki lima bandar lampung. pkl) yang berjualan trotoar karakteristik lalu lintas darat kota sepanjang jalan protokol kota. bandar lampung pada dasarnya hampir rendahnya kedisiplinan pemakai jalan sama dengan kota kota lain indonesia. banyaknya terminal bayangan apabila dilihat dari jaringan jalannya, sepanjang tepi jalan terdapat bagian yang membentuk jaringan perlintasan rel kereta api jalan dan area khusus pada daerah pusat oleh karena itu, untuk kegiatan atau central business district mengantisipasi pergerakan orang maupun cbd). terdapat pula jalan jalan alternatif barang maka diperlukan suatu pola yang merupakan jalan lain untuk menuju transportasi yang diatur dalam suatu sistim tempat tujuan dinas perhubungan kota jaringan transportasi. sarana infrastruktur bandar lampung, lalu lintas darat kota bandar lampung kota bandar lampung merupakan yang berkaitan dengan sistem jaringan kota perlintasan bagi kendaraan pribadi transportasi meliputi jalan, jembatan maupun umum untuk angkutan orang dan penyeberangan, perparkiran, dan terminal. angkutan barang yang akan menuju dinas perhubungan kota bandar lampung pulau jawa atau masuk pulau sumatera merupakan salah satu satuan kerja melalui pelabuhan bakauheni. jalan yang perangkat daerah yang memiliki tugas pranata hukum volume nomor januari pokok dan fungsi dalam bidang pengaturan apakah produk yuridis yang telah dan penertiban lalu lintas kota bandar ditetapkan tersebut sudah terlaksana secara lampung. efektif, apakah produk yuridis tersebut kebijakan untuk mengantisipasi sudah meng cover semua permasalahan kemacetan lalu lintas ini oleh pemerintah lalu lintas kota bandar lampung yang kota bandar lampung dituangkan semakin kompleks dan multidimensional dalam suatu program kerja dengan saat ini memperhatikan berbagai aspek yang solusi atas berbagai permasalahan berkaitan dengan kebijakan tersebut. pada angkot kota bandar lampung dasarnya kebijakan ini diarahkan pada diarahkan pada pencapaian sistem terciptanya kelancaran dan ketertiban lalu transportasi darat yang memenuhi nilai lintas baik untuk saat ini maupun untuk nilai ideal ketertiban, keteraturan, masa yang akan datang, selain harus secara kelancaran, keselamatan dan keamanan. berpola, terpadu, terorganisasi, sistematis oleh karena itu diperlukan penyusunan serta berasas pada kepentingan, keadilan rencana rencana strategis oleh pemerintah dan kesejahteraan rakyat, harus pula kota bandar lampung melalui instansi memberi ruang bagi keterlibatan publik terkait, khususnya dinas perhubungan. berupa partisipasi dan peran serta seluruh upaya pengaturan dan penertiban lalu komponen masyarakat luas. lintas kota bandar lampung tersebut masalah yang melatarbelakangi dilaksanakan oleh dinas perhubungan penelitian ini adalah adanya kurangnya dengan melaksanakan kebijakan untuk kenyamanan masyarakat pengguna mengatasi kemacetan lalu lintas. salah satu angkutan kota (angkot) kota bandar kebijakan yang ditempuh adalah lampung, antaranya pelayanan awak pemberlakuan bus rapid transit brt), angkot yang tidak sopan, praktik sebagai sarana transportasi masal bagi pemberlakuan tarif yang tidak sesuai masyarakat kota bandar lampung. dengan ketentuan, usia angkot yang sudah kebijakan pemberlakuan brt tidak layak beroperasi, sopir angkot yang dituangkan dalam peraturan walikota tidak memiliki surat izin mengemudi bandar lampung nomor tahun sim) atau dikenal dengan sopir tembak, tentang rencana tata ruang wilayah perilaku sopir angkot yang tidak tahun huruf mengindahkan keselamatan penumpang (c) menyatakan bahwa untuk peningkatan berbagai permasalahan angkot tersebut penyediaan prasarana dan sarana kota tentunya memerlukan solusi dari secara terpadu yang berwawasan pemerintah kota bandar lampung. lingkungan, dikembangkan sistem pemerintah kota bandar lampung transportasi perkotaan menggunakan sebenarnya sudah menetapkan produk sistem transportasi massal pusat primer yuridis terkait dengan lalu lintas kota tanjung karang serta penyediaan bus bandar lampung yang dituangkan dalam rapid transit brt) yang berimplikasi peraturan daerah nomor tahun pada penyediaan fasilitas bagi pejalan tentang pola angkutan umum dalam kota kaki. madya daerah tingkat bandar pemberlakuan kebijakan brt lampung. namun permasalahannya adalah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) bagi pihak yang mendukung brt ini pengetahuan yang relevan dengan dinilai menjadi alternatif dalam kebijakan. menyediakan transportasi massal, proses pembuatan kebijakan adalah sedangkan bagi pihak yang tidak serangkaian tahap yang saling mendukung memberlakukan brt dinilai bergantung yang diatur menurut urutan akan mematikan para pelaku usaha waktu:penyusunan agenda, formulasi angkutan kota, sehingga pro dan kontra kebijakan, adopsi kebijakan, tersebut merupakan aspek yang menarik implementasi kebijakan,dan untuk dibahas lebih lanjut dalam suatu penilaiankebijakan. penelitian ilmiah. proses komunikasi kebijakan, berdasarkan uraian pada latar merupakan upaya untuk meningkatkan belakang tersebut, maka dapat proses pembuatan kebijakan berikut diidentifikasikan permasalahan sebagai hasilnya. berikut bagaimanakah kebijakan dinas selanjutnya menurut suharto, terdapat perhubungan kota bandar lampung enam tahapan dalam analisis kebijakan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas publik yaitu sebagai berikut: melalui merasionalisasi bus rapid mendefinisikan masalah kebijakan transit? apakah faktor faktor yang mendefinisikan masalah kebijakan mendukung dan menghambat kebijakan pada intinya merujuk pada kegiatan dinas perhubungan kota bandar lampung untuk mengeksplorasi berbagai isu isu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas atau masalah sosial, dan kemudian melalui merasionalisasi bus rapid menetapkan satu masalah sosial yang transit? akan menjadi fokus analisis kebijakan. pemilihan masalah sosial didasari ii.pembahasan beberapa pertimbangan, antara lain: masalah tersebut bersifat aktual, konsep kebijakan publik penting dan mendesak, relevan dengan menurut dunn dalam suharto, kebutuhan dan aspirasi publik, analisis kebijakan adalah suatu aktivitas berdampak luas dan positif, dan sesuai intelektual yang dilakukan dalam proses dengan visi dan agenda perubahan sosial politik. analisis kebijakan merupakan (artinya masalah tersebut sejalan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dengan transformasi sosial yang dan dalam loses pembuatan kebijakan. sedang bergerak masyarakat, misalnya keberhasilan analisis pembuatan kebijakan penguatan demokratisasi, hak asasi dapat dikembangkan melalui tiga proses, manusia atau transparansi dan good yaitu: governance). proses pengkajian kebijakan, mengumpulkan bukti tentang masalah menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan adalah seperangkat kebijakan. metodologi sini adalah pernyataan strategis yang didukung sistem standar, aturan, dan prosedur oleh fakta, bukan oleh gosip atau untuk menciptakan, menilai secara kabar burung' pernyataan masalah kritis, dan mengkomunikasikan kebijakan, karenanya, harus didukung oleh bukti atau fakta yang relevan, pranata hukum volume nomor januari terbaru, akurat dan memadai. atau mengurangi sebab sebab atau pernyataan masalah tanpa bukti tidak faktor faktor penyumbang terhadap akan meyakinkan pihak pihak yang masalah dan menelisik kebijakan yang akan menjadi target naskah kebijakan ada saat ini. kita. bukti yang disertakan bisa menyeleksi alternatif terbaik berdasarkan hasil penelitian kita (data pada langkah ini telah terdapat primer), khususnya pada naskah alternatif kebijakan yang dianggap kebijakan yang berbentuk policy study. terbaik dan merupakan penyeleksian data bisa pula berasal dari data awal dalam mengatasi masalah. dua sekunder, yakni hasil temuan orang kriteria yang dapat membantu lain yang dipublikasikan buku, menentukan alternatif yang paling baik koran, internet, dokumen pemerintah. adalah visibilitas (feasibility) dan naskah kebijakan yang berbentuk efektifitas (effectiveness). kebijakan policy brief dan policy memo jarang yang terbaik harus memenuhi dua menyertakan bukti berdasarkan hasil kriteria tersebut (memiliki nilai tinggi), penelitian primer. jika memungkinkan. mengkaji penyebab masalah analisis kebijakan, sebagai para analis dan pembuat kebijakan aktivitas fungsional, sama tuanya dengan dapat mengidentifikasi penyebab atau kebijakan itu sendiri. pada dasarnya ketika faktor yang memberi kontribusi seseorang hendak melakukan analisis terhadap masalah sosial. mereka dapat kebijakan, ada tiga hal yang perlu mengembangkan kebijakan publik diperhatikan yaitu: untuk mengeliminasi atau mengurangi analisis kebijakan berusaha untuk penyebab atau faktor tersebut. memberikan informasi yang valid mengevaluasi kebijakan yang ada tentang kinerja kebijakan. analisis (existing policy) dalam hal ini berfungsi untuk menilai mengevaluasi kebijakan atau produk aspek instrumen (cara pelaksanaan) yang ada saat ini dapat mengarah pada kebijakan dan menilai hasil dari perbaikan perbaikan, namun demikian, penggunaan instrumen tersebut. evaluasi juga sering menghasilkan analisis kebijakan berusaha untuk keputusan keputusan untuk mengganti menilai kepastian tujuan atau target secara total model yang ada dengan masalah dihadapi. pada fungsi mengembangkan alternatif atau opsi ini analisis kebijakan memfokuskan opsi kebijakan diri pada substansi dari kebijakan mengembangkan solusi kebijakan publik yang ada. dasar asumsi yang publik untuk mengatasi masalah sosial digunakan adalah bahwa kebijakan juga perlu mempertimbangkan publik dibuat untuk menyelesaikan beberapa alternatif. dua langkah utama masalah masalah yang ada. hal yang akan sangat bermanfaat bagi seringkali terjadi adalah tujuan tercapai pengembangan alternatif kebijakan tapi masalah tidak terselesaikan. publik adalah mengembangkan analisis kebijakan berusaha untuk alternatif kebijakan untuk memecahkan member sumbangan pada analisis masalah sosial adalah mengeliminasi kebijakan lain terutama dari segi analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) metodologi. artinya, analisis kebijakan kota badar lampung. dalam diupayakan untuk menghasilkan operasionalnya jam pelayanan brt dari rekomendasi dari penilaian penilaian jam pagi hingga jam sore. yang dilakukan atas kebijakan yang saat ini kendaran brt bandar dianalisis. lampung berjumlah kendaraan, berkenaan dengan produksi langkah pemerintah kota bandar informasi mengenai nilai nilai atau lampung dalam sektor transportasi, adalah manfaat manfaat kebijakan hasil sebagai berikut: kebijakan. ketika bernilai bermanfaat bidang penyelenggaraan angkutan bagi penilaian atas penyelesaian masalah, umum maka hasil tersebut member sumbangan bidang lalu lintas pada tujuan dan sasaran bagi evaluation, bidang perparkiran secara khusus, dan pengguna lainnya penyelenggaraan terminal secara umum. hal ini dikatakan menurut penjelasan firmansyah bermanfaat apabila fungsi analisis selaku kepala dinas perhubungan kota kebijakan memang terpenuhi dengan baik. bandar lampung maka diketahui bahwa salah satu fungsi analisis kebijakan adalah kebijakan mengatasi kemacetan didasarkan harus memberi informasi yang valid dan pada tugas pokok dan fungsi dinas dipercaya mengenai kinerja kebijakan. perhubungan kota bandar lampung penjelasan atas menunjukkan bahwa sebagaimana tercantum dalam analisis kebijakan harus bersifat empirik peraturan daerah kota bandar lampung dalam arti bahwa penilaian yang dilakukan nomor tahun tentang organisasi tidak boleh hanya bersifat spekulatif hip dan tata kerja dinas daerah kota bandar titik atau asumsi teoretik, melainkan lampung, yatu dinas perhubungan mesti diuji atau dikuatkan dengan data atau merupakan unsur pelaksana tugas setidaknya hasil penelitian yang lemah di walikota, mempunyai tugas pokok lakukan. selanjutnya, karena analisis itu melaksanakan urusan pemerintahan kota dilakukan terhadap alternatif yang tersedia, bidang perhubungan berdasarkan asas yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita otonomi dan tugas pembantuan. terhadap alternatif yang paling tepat atau dinas perhubungan baik, maka kita harus bersikap tidak menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan memihak atau bias terhadap salah satu kebijakan teknis bidang perhubungan, alternatif. maksudnya, sebelum analisis (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan, kita tidak menentukan atau dan pelayanan umum bidang memilih alternatif kebijakan mana yang perhubungan, (c) pembinaan dan dianggap baik. pelaksanaan tugas bidang perhubungan, (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan dinas perhubungan kota bandar oleh walikota bidang perhubungan, (e) lampung dalam mengatasi kemacetan pelayanan administratif. lalu lintas melalui merasionalisasi bus sesuai dengan penjelasan tersebut rapid transit maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan brt sebagai angkutan massal yang merupakan proses penyusunan secara diharapkan dapat mengatasi kemacetan sistematis mengenai serangkaian kegiatan pranata hukum volume nomor januari yang perlu dilakukan untuk mengatasi keterangan atas menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi dalam bahwa pembinaan bidang lalu lintas rangka mencapai tujuan yang telah jalan yang meliputi aspek aspek ditetapkan. kebijakan merupakan aktivitas pengaturan, pengendalian dan pengawasan memilih dan menghubungkan fakta, lalu lintas harus ditujukan untuk membuat serta menggunakan asumsi keselamatan, keamanan, ketertiban, asumsi mengenai masa yang akan datang kelancaran lalu lintas. disamping itu, dengan jalan mengambarkan dan dalam melakukan pembinaan lalu lintas merumuskan kegiatan yang diperlukan jalan juga harus diperhatikan aspek untuk mencapai hasil yang diinginkan. kepentingan umum atau masyarakat dengan perencanaan yang baik, organisasi pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata dapat melihat keadaan depan, ruang, perkembangan ilmu pengetahuan memperhitungkan berbagai kemungkinan dan teknologi, hubungan internasional yang akan terjadi, serta menjabarkan serta koordinasi antar wewenang kegiatan dan membuat urutan prioritas pembinaan lalu lintas jalan tingkat pusat utama yang ingin dicapai. dan daerah serta antar instansi, sektor dan penjelasan atas menunjukkan unsur terkait lainnya. samping itu, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan untuk dapat lebih meningkatkan daya guna memiliki peranan yang sangat penting dan dan hasil guna dalam penggunaan dan strategis sehingga penyelenggaraannya pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya ketentuan ketentuan bagi pemerintah diakukan oleh pemerintah dengan tujuan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan untuk mewujudkan lalu lintas dan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, pengendalian lalu lintas dan juga dalam lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, melaksanakan kegiatan kegiatan mampu memadukan transportasi lainnya, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan menjangkau seluruh pelosok wilayah pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan daratan, untuk menunjang pemerataan, seluruh jaringan jalan. pertumbuhan dan stabilitas sebagai berdasarkan uraian atas maka pendorong, penggerak dan penunjang dapat dinyatakan bahwa tahap pembangunan nasional dengan biaya yang pendefinisian masalah kebijakan terjangkau oleh daya beli masyarakat. mengatasi kemacetan lalu lintas kota menurut iskandarsyah selaku kepala bandar lampung pada dinas perhubungan bidang teknik, maka diketahui bahwa sesuai dengan konsep bahwa kebijakan dalam bidang manajemen lalu mendefinisikan masalah kebijakan pada lintas oleh dinas perhubungan kota intinya merujuk pada kegiatan untuk bandar lampung merupakan pelaksanaan mengeksplorasi berbagai isu sosial, dan amanat undang undang nomor tahun menetapkan satu masalah sosial yang akan tentang lalu lintas dan angkutan menjadi fokus analisis kebijakan. pemilihan jalan, bahwa penyelenggaraan dan masalah sosial didasari beberapa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan pertimbangan, antara lain: masalah tersebut dilaksanakan pemerintah berdasarkan bersifat aktual, penting dan mendesak, ketentuan undang undang. relevan dengan kebutuhan dan aspirasi analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) publik, berdampak luas dan positif, dan kendaraan menggunakan trotoar dan tepi sesuai dengan visi dan agenda perubahan badan jalan untuk parkir. terganggunya sosial (artinya masalah tersebut sejalan sarana pejalan kaki yang disebabkan dengan transformasi sosial yang sedang kendaraan parkir trotoar serta minimnya bergerak masyarakat. fasilitas penyeberangan jalan kebijakan pemerintah kota bandar menimbulkan ketidakdisiplinan pejalan lampung dalam mengatasi kemacetan lalu kaki menyeberang jalan. kendaraan tidak lintas yang bersifat mendesak dan bermotor yang berbaur dengan kendaraan membutuhkan penyelesaian dalam waktu bermotor menyumbang hambatan samping yang cepat, karena kemacetan telah yang cukup besar. ketidakdisiplinan supir menjadi masalah yang perlu sesegera angkutan umum dan pengendara sepeda mungkin dicarikan jalan keluarnya. motor menimbulkan kesemrawutan arus kebijakan yang cukup strategis adalah kendaraan. pembukaan median taman jalan teuku hambatan samping yang ada umar dan pembukaan median jalan menyebabkan kapasitas ruas jalan jalan ra. kartini dan pembukaan jalan menurun. permasalahan ketersediaan lebar dua arah jalan katamu, karena tingkat dan panjang ruas jalan utama dalam kemacetan dua titik tersebut sudah kawasan pusat kota yang minim cukup padat, sehingga perlu dicarikan menyebabkan daya tampung ruas jalan solusi atau jalan keluarnya. sangat terbatas. permasalahan lalu lintas menurut penjelasan firmansyah lainnya adalah kepadatan lalu lintas yang selaku kepala dinas perhubungan maka disebabkan oleh tingginya volume arus diperoleh penjelasan bahwa beberapa bukti lalu lintas kendaraan ruas ruas jalan mengenai terjadinya kemacetan lalu lintas utama. bertambahnya volume arus lalu dapat diidentifikasi dari permasalahan lintas kendaraan dikarenakan adanya transportasi yang dihadapi oleh kota peningkatan aktivitas yang melibatkan bandar lampung saat ini adalah pergerakan arus kendaraan melalui dan kemacetan lalu lintas yang terjadi pada menuju kawasan pusat aktivitas kota. ruas ruas jalan utama didalam kawasan menurut iskandarsyah selaku kepala pusat kota. kemacetan lalu lintas ini bidang teknik dinas perhubungan kota terjadi karena arus lalu lintas kendaraan bandar lampung, maka diperoleh bermotor terhambat oleh hambatan penjelasan bahwa bukti kemacetan lalu samping sepanjang sisi kiri dan kanan lintas adalah padatnya kendaraan pada ruas jalan. hambatan samping penyebab jam jam sibuk. kemacetan lalu lintas kemacetan berupa pkl, parkir kendaraan, kota bandar lampung terjadi pada ruas kendaraan tidak bermotor (gerobak dan ruas jalan utama dalam kawasan aktivitas becak), dan pejalan kaki. kota terutama pada jam jam sibuk yaitu penjelasan atas menunjukkan pada pukul wib dan bahwa bukti yang nampak secara nyata wib. adalah keberadaan pkl yang menempati penjelasan atas menunjukkan trotoar, lahan parkir, dan tepi badan jalan bahwa kemacetan lalu lintas muncul saat untuk berjualan. lahan parkir tersedia terjadi peningkatan arus kendaraan yang ditempati oleh pkl menyebabkan bermotor seperti mobil pribadi, sepeda pranata hukum volume nomor januari motor dan angkutan umum dibagi dan sore juga dipengaruhi oleh pola penataan ruang hari, seiring aktivitas pergerakan pengguna dari tiap tiap elemen kota seperti jalan kantor atau sekolah dan kembali penggunaan lahan dan tata guna bangunan lagi rumah. pergerakan kendaraan kawasan pusat aktivitas kota. kondisi bermotor yang ada bercampur baur dengan lingkungan dan lalu lintas dilokasi kendaraan tidak bermotor seperti becak kemacetan yang dapat sedikit dan gerobak yang bergerak tidak searah menggambarkan permasalahan kawasan dengan arus lalu lintas kendaraan pusat aktivitas kota kota bandar antara bermotor. ketidakdisiplinan para pejalan lain situasi lalu lintas tidak tertib, lalu kaki dalam menyeberang ditambah dengan lintas kendaraan padat dan merayap, tata banyaknya kendaraan parkir sisi jalan guna bangunan padat dan tidak teratur, serta trotoar yang dipergunakan pedagang aktivitas kawasan bercampur, padat pkl, kaki lima menimbulkan kerumitan dan kendaraan parkir tidak beraturan, pejalan kesemrawutan lalu lintas. kendaraan kaki tidak disiplin, dan sopir angkutan angkutan umum (angkot dan bus damri) umum serta pengendara sepeda motor juga yang beroperasi juga menjadi penyebab tidak disiplin. kemacetan dikarenakan mereka berhenti menurut iskandar selaku kepala untuk menaikkan dan menurunkan bidang lalu lintas jalan dinas penumpang jalan. perhubungan kota bandar lampung, kesulitan parkir juga menjadi maka diperoleh penjelasan bahwa secara masalah yang terjadi kota bandar jelas bukti kemacetan adalah kondisi lalu lampung yaitu ketersediaan lahan parkir lintas pada kawasan pusat aktivitas kota yang terbatas dan pengaturan parkir yang bandar lampung. kurang baik. pinggiran badan jalan kerap sesuai dengan kondisi kota bandar digunakan sebagai tempat parkir bagi lampung sebagai ibukota provinsi kendaraan bermotor roda maupun roda lampung telah mengalami perkembangan sehingga menyebabkan hambatan samping yang cukup pesat dalam kurun waktu tiga pada ruas jalan. penggunaan kerb sebagai tahun terakhir, kondisi ini dapat dilihat tempat parkir kendaraan dikarenakan lahan dari perkembangan dan pertumbuhan lahan parkir yang tersedia dipakai oleh para pkl terbangun yang setiap tahun rata rata untuk berjualan. hambatan samping akibat mengalami peningkatan. kondisi tersebut kendaraan parkir dan pkl menyebabkan dipengaruhi oleh pertambahan jumlah kapasitas ruas jalan berkurang sehingga penduduk (alami dan migrasi), dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. perkembangan investasi, dan kebutuhan pertambahan jumlah penduduk dan sarana dan prasarana perkotaan. selain itu, peningkatan aktivitas memunculkan arus kawasan kawasan pusat pertumbuhan baru pergerakan pada dan menuju kawasan mulai bermunculan dan telah memberikan aktivitas kota. pergerakan arus kendaraan implikasi terjadinya pemekaran wilayah tersebut dipengaruhi oleh pola jaringan kota bandar lampung. perkembangan jalan pusat aktivitas kota dan perilaku yang pesat tersebut tidak terlepas dari karakteristik lalu lintasnya. kemacetan fungsi kota bandar lampung dalam lalu lintas yang terjadi karena konteks pertumbuhan wilayah provinsi terhambatnya arus pergerakan kendaraan lampung sebagai pusat pemerintahan analisis kebijakan dinas perhubungan kota bandar lampung. agus iskandar) |
undang undang nomor tahun tentang tpaaa&aaa i$gi$iysaha,nyelenggaraan pemerintahan undang undang nomor tahun tentang daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perikanan lembaran negara republik indonesia bahwa dengan berlakunya undang undang tahun nomor tambahan lembaran nomor tahun tentang pajak daerah negara republik indonesia nomor dan retribusi daerah untuk memberikan sebagaimana telah diubah dengan undang kepastian hukum bagi masyarakat dalam undang nomor tahun tentang pemungutan retribusi jasa usaha, peraturan perubahan atas undang undang nomor daerah yang mengatur retribusi jasa usaha tahun tentang perikanan lembaran kabupaten magelang perlupada huruf dan huruf perlu indonesia nomor menetapkan peraturan daerah tentang retribusi undang undang nomor tahun tentang jasa usaha, pemerintahan daerah lembaran negara mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun nomorpembentukan daerah daerah kabupaten dalam beberapa kali terakhir dengan undang undang lingkungan propinsi jawa tengah:indahan ibukota kabupaten daerah negara republik indonesia tahun nomor tingkat magelang dari wilayah kotamadya tambahan lembaran negara republik daerah tingkat magelang kecamatan indonesia nomor mungkin wilayah kabupaten daerah tingkat undang undang nomor tahun tentang magelang lembaran negara republik perimbangan keuangan antara pemerintah indonesia tahun nomor pusat danindonesia nomor republik indonesia tahun nomor undang und tahun tent tambahan lembaran negara republik indonesia undang nomor ahun tentang nomor sebagaimana telah diubah dengan jalternakan dan kesehatan hewlalu lintas dan angkutan jalanan pembentukan peraturan perundang undangharga pasaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, oleh bupati setiap (enam) bulan berdasarkan survei harga hasil retribusi daerah harus disetor kas umum daerah paling pasar. lambat (satu) hari kerja berikutnya. bab wilayah pemungutanretribusi jasa usaha dipungut daerah pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan pung dan atau menganggur pembayaran retribusi terutang dalam bab jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat peninjauan tarif retribusi dipertanggungjawabkan. tata cara pemberian penundaan dan angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan bupati. tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. bab xianksi administrasi perkembangan perekonomian. penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud padaab bunga sebesar 2x (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan dan penundaan pembayaran menggunakan std. bab xiii penagihan (l)penagihan retribusi dapat dilaksanakan setelah (tujuh) hari dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.pembayaran retribusi daerah dilakukan kas umum daerah dikeluarkannya std, wajib retribusi harus melunasi retribusi atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan. yang terutang. std sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. bab xiv bab penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsbupati berdasarkan permohonan dapat memberikan melakukan tindak pidana bidang retribusi. keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal hal kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada tertentu atas pokok retribusi dan atau saksinya. terganggu jika: tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau diterbitkan surat teguran, atau pembebasan dalam hal hal tertentu atas pokok retribusi ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik dan atau saksinya sebagaimana dimaksud pada langsung maupun tidak langsung. berpedoman padabab xvi insentif pemungutinstansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat dandimaksud pada dimaksud pada huruf dapat diketahui dari pengajuan ditetapkan dalaminsentif sebagaimana dimaksud pada permohonan keberatan oleh wajib retribusi. berpedoman pada peraturan bupati. bab evil piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak penyidikan untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah ppn lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak oleh bupati.bab xviii adalah:kewajibannya meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak banyak (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau pidana retribusi, kurang dibayar. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pelanggaran. retribusi: denda sebagaimana dimaksud pada merupakan memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan penerimaan negara. dengan tindak pidana bidang retribusi, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bab xix bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta ketentuan penutuppada saat peraturan daerah ini mulai berlaku: menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas tentang penerimaan radio siaran pemerintah daerah orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa, kabupaten daerah tingkat magelang lembaran daerah memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kabupaten magelang tahun nomor seri nomor retribusi: peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun memanggil orang untuk didengar keterangannya dan tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran diperiksa sebagai tersangka atau saksi, daerah kabupaten magelang tahun nomor seri menghentikan penyidikan, dan atau nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran dengan peraturan daerah kabupaten magelang nomor penyidikan tindak pidana bidang retribusi sesuai tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kabupaten magelang nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran daerah kabupaten penyidik sebagaimana dimaksud pada magelang tahun nomor seri nomorc. peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun pejabat polisi negara republik indonesia, sesuai dengan tentang retribusi tempat khusus parkir lembaran daerah ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum acara kabupaten magelang tahun nomor seri nomor pidana. peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan hewan potong, izin jagal dan izin rumah pemotongan hewan( lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun penjelasan tentang retribusi terminal penumpang kabupaten magelang atas lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor dan peraturan daerah kabupaten magelang ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif parkir pada nomor tahun tempat rekreasi dan olah raga yang diatur dalam peraturan tentang daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang retribusi tanda masuk dan penggunaan fasilitas tempat retribusi jasa usaha rekreasi dan olah raga lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor seri nomor umum dicabut dan dinyatakan tidak berlakuseluruh kebutuhan pengeluaran daerah. oleh karena itu, peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang daerah kabupaten magelang.ditetapkan kota mungkin kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak pada tanggal februari banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. bupati magelang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada ttd masyarakat sebagaimana dimaksud atas dan mewujudkan singgih santodiundangkan dalam lembaran daerah kabupaten magelang kemanfaatan umum. tahun nomor dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tanggal februarisekretaris daerah kabupaten magelang, untuk memungut retribusi kepada orang atau badan yang ttd menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha tersebut. utomo dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembina utama muda pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi nip. atas pelayanan jasa usaha, maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. adapun jenisterminal: cukup jelascukup iel retribusi penjualan produksi usaha daerah. sup jelas ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. nilai strategis bangunan diatur sebagai berikut: cukup jelas. nilai strategis adalah tempat usaha yang berada lokasi dengan tingkat keramaian tinggi, nilai strategis adalah tempat usaha yang berada lokasi dengan tingkat keramaian cukup iel sedang, dan kup jelas. nilai strategis adalah tempat usaha yang berada lokasi dengan tingkat keramaian penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari rendah.asil usaha produksi pertanian antara lain berupa padi, palawija dan sayuran. cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf hasil usaha produksi perikanan antara lain berupa ikan karper, ikan tawes, ikan lele, cukup jelas. ikan nila, ikan gurame, ikan bawal air tawar, ikan grasscarp, ikan patin, ikan komet, dan ikan kogelang cukup jelas. nomor tahun tentang retribusi jasa usaha cukup jelas. tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah cukup jelas. tarif jenis obyek keterangan cukup jelas. tanah milik pemerintah daerah tanah pengairan milik pemerintah daerah untuk: cukup jelas bangunan rumah semi pemanen beserta halamannya dekat jalan provinsi cukup jelas. dekat jalan kabupaten cukup jelas. bangunan rumah darurat per per tahun beserta halamannya cukup jelas. kios warung toko dan sejenisnya dekat jalan provinsi cukup jelas. dekat jalan kabupaten cukup jelas. pemasangan pemancangan per per tahun tiang reklame pemasangan rel ban jelas. cukup jelas usaha perusahaan industri beserta halamannya insidental perm?per cukup jelas. kegiatan tempat per per penjemuran penimbunan kegiatan cukup jelas. bahan material pemasangan pompa air bangunan tambak usaha perikanan bangunan gedung olah raga gemilang untuk: tanah milik pemerintah daerah pinggir jalan untuk: keperluan agama, sosial dan per kegiatan per pendidikan hari bangunan per per tahun rumah kios warung toko dan kegiatan organisasi lembaga per kegiatan per sejenisnya kemasyarakatan dan partai hari politik pemasangan peralatan barang per per tahun kegiatan olah raga yang tidak per kegiatan per diselenggarakan oleh hari pemasangan tiang pancang per per tahun pemerintah daerah reklame bangunan rumah semi per m2? pertahun resepsi perkawinan dan per kegiatan per pemanen beserta halamannya resepsi lainnya yang sejenis hari bangunan rumah darurat per per tahun kegiatan hiburan, kegiatan lain per kegiatan per beserta halamannya yang sejenis dan menghasilkan hari keuntungan pemasangan rel ban rumah dinas perusahaan perindustrian per per tahun beserta halamannya type (luas bangunan diatas m?) tempat per m2? per tahun ibukota kabupaten kota penjemuran penimbunan ibukota kecamatan bahan material pemasangan pompa air type (luas bangunan antara m?s d m?) pemasangan peralatan pada saluran ibukota kabupaten kota diameter s d ibukota kecamatan lapangan drh supardi untuk ibukota kabupaten kegiatan agama, sosial dan per kegiatan per ibukota kecamatan hiburan kegiatan yang per kegiatan per type (luas bangunan antara m?s d menghasilkan keuntungan dan hari sejenisnya ibukota kabupaten kegiatan organisasi lembaga per kegiatan per ibukota kecamatan peer naa type (luas bangunan antara m?s d m?) aula transmigrasi per kegiatan per hari ibukota kabupaten aula penanganan bencana alam kegiatan per balai latihan kerja tempuran ibukota kabupaten untuk keperluan agama, per kegiatan per ibukota kecamatan sosial dan pendidikan hari organisasi lembaga hari type (luas bangunan s d m?) kemasyarakatan dan ibukota kabupaten partai politik ibukota kecamatan untuk resepsi perkawinan per kegiatan per dan resepsi lainnya hari musik tegalrejo untuk keperluan agama, per kegiatan per transit vip sosial dan pendidikan hari dinas luar pemda untuk kegiatan per kegiatan per organisasi lembaga hari swasta perorangan kemasyarakatan dan aula partai politik dinas luar pemda untuk resepsi perkawinan per kegiatan per dan resepsi lainnya hari anti untuk keperluan agama, per kegiatan per dinas luar pemda sosial dan pendidikan hari swasta perorangan untuk kegiatan per kegiatan per kemasyarakatan dan dinas luar pemda partai politik swasta perorangan untuk resepsi perkawinan per kegiatan per dan resepsi lainnya hari dinas luar pemda per hari per orang peserta per orang per hari swasta perorangan per hari per orang pendidikan pelatihan swasta perorangan per orang per hari rumah dinas instruktur per per bulan peralatan berat gedung transit backbone loader per hari per jam ruang aula transit per kegiatan per vitro roller per hari per jam hari ito pegiat: asrama transit per orang per mesin gila ton per buah per hari bulan mesin gila ton per buah per hari asrama muntilan per orang per hari mesin gila ton per buah per hari pendopo drh. supardi per kegiatan per mesin gila ton per buah per hari hari dump truck truck per buah per hari asrama ppp per kamar per hari sampel per buah per hari pemanfaatan tanah dan atau bangunan tarif sesuai dengan nop mesin gila ton per buah per hari selain telah diatur dalam huruf dan setempat dan dituangkan mesin gila ton per buah per hari dalam perjanjian kendaraan prayer per buah per hari mobil tangki air compressor per buah per hari mobil tinja jack hammer per buah per hari mobil container pan mixer per buah per hari container sampah iklan radio gemilang bus non kan bus non bus non min detik dinas luar pemerintah per hari rder siar harian daerah jam reguler organisasi masyarakat iklan spot sekali siar peralatan penunjang lain min detik max detik sound system per buah per hari order siar kamera video per buah per hari harian jam khusus prime generator listrik per buah per hari order khusus penyedot air per buah per haringesahan pengundangan dan negara daerah lembaran negara republik penyebarluasan peraturan perundang indonesia tahun nomor tambahan undangan, lembaran naga republik indonesia nomor peraturan daerah kabupaten daerah tingkat sebagaimana telah diubah dengan lg. magelang nomor tahun tentang penyidik peraturan pemerintah nomor tahun pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah kabupaten daerah tingkat magelang nomor tahun tentang pengelolaan lembaran daerah kabupaten daerah tingkat barang milik negara daerah lembaran negara magelang tahun seri nomorgelang nomor nomor tahun tentang mekanisme konsultasi peraturan pemerintah nomor tahun publik lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor seri nomor tentang jalantata cara pembentukan peraturan daerah lembaran daerah kabupaten peraturan pemerintah nomor tahun magelang tahun nomor seri nomordaerah kabupaten magelang nomor pemerintahan daerah kabupaten kotamagelang tahunpenyelenggaraan terminal tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan penumpang kabupaten magelang lembaran insentif pemungutan pajak daerah dan daerah kabupaten magelang tahun nomor retribusi daerahmanajemen dan rekayasa, analisis kabupaten magelang tahun nomor dampak, serta manajemen kebutuhan lalu peraturan daerah nomor tahun tentang lintas lembaran negara republik indonesia pengelolaan barang milik daerah lembaran tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor negara republik indonesia nomor iklan sponsor bulanan sebulan iklan sponsor (wayang kulit) 8jam min detik min detik max detik max detik siar per 10siar hari masa jam tayang order min bulan jam reguler alip min detik max detik iklan sponsor bulanan sebulan tayang min detik dibacakan max detik hari berita kehilangan max detik masa order tayang min bulan berita penemuan dibacakan jam halaman khusus prime folio time minimal order siar iklan sponsor (blocking time) sebulan min detik pengumuman tidak min detik siar per retribusi tayang hari berita sosial keagamaan dibacakan masa order (pengajian dll) halaman folio min bulan berita bencana dan keadaan jam darurat reguler order khusus bidang laboratorium konstruksi jam blocking laboratorium tanah geoteknik) acara reguler kadar air tanah iklan sponsor (blocking time) sebulan berat jenis tanah siar per batas plastis hari masa order analisa saringan min bulan pemadatan standar jam khusus prime pemadatan modified time cbr laboratorium jam blocking time shringkage limits core drill) pekerjaan lapangan geoteknik pengikatan awal semen kuat tekan mortar dynamic cone penetrometer berat jenis semen kadar air dengan speedy per sampel moisture tester kehalusan semen aspal keras aspal drum pen kadar air beton kelarutan dalam chc13 agregat kehilangan berat penetrasi setelah kehilangan per sampel index) pengendapan kestabilan bagian lunak soft fragment) kelekatan aspal terhadap per sampel kedekatan aspal terhadap penyulingan benda uji kubus, silinder, beton) aktifitas kuat tekan dengan hammer per sampel kelarutan dalam chc13 test pengeboran beton . jpersampel perencanaan campuran per sampel marshall) pengeboran aspal beton core per sampel drill) pusat kesehatan hewan pengeboran perkerasan jalan pemeriksaan kesehatan hewan core drill core drill) sapi, kerbau, kuda tanah bahan jalan): lpa lpb kadar air tanah kambing, domba ora eng ana pet camps unggas per ekor opere ami pet sampe timbangan ternak analisa saringan pemadatan standar bupati magelang, pemadatan modified cbr laboratorium singgih santo cbr modified agregat analisa saringan gradasi berat jenis dan penyerapan per sampel agregat kasar berat jenis dan penyerapan per sampel agregat halus kelekatan terhadap aspal keausan dengan mesin los per sampel angeles sounders agregat kasar sounders agregat halus sand equivalent campuran aspal ekstraksi campuran (dengan per sampel bensin) lampiran peraturan daerah penerbitan kartu tanda pengenal kabupaten magelang nomor tahun klasifikasi tarif tentang pemakaikartu satuan retribusi jasa usaha tarif retribusi terminal pedagang untuk kendaraan yang masuk terminal untuk sekali masuk jenis kendaraan keterangan penggunaan ruko kios los halaman kas bus akan bus malam) nomor s d tempat strategis satuan selain usaha bangunan ama sma lawan| bus sedang angkutan umum non bus dengan kapasitas s d per tahun kendaraan bermotor roda lebih los kendaraan bus besar angkutan barang yang menginap jenis kegiatan satuan buang air kecil besar pemberian surat keterangan penempatan ruko kios los lampiran iii peraturan daerah kabupaten magelang klasifikasi tarif nomor tahun tempat usaha tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi tempat khusus parkir tempat dan jenis kendaraan keterangan tempat rekreasi bupati magelang, obyek wisata taman rekreasi mendut sepeda angin sekali parkir singgih santopemandian air hangat candi umbul sepeda angin sekali parkir sepeda motor sekali parkir lampiran peraturan daerah kabupaten magelang kendaraan bermotor roda sekali parkir nomor tahun selain bus kecil tentang bus kecil bus sedang sekali parkir retribusi jasa usaha sekali parkir tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pasar umum, pasar hewan dan pasar ikan untuk pesanggrahan majaksingi borobudur sepeda motor sekali parkir tarif kendaraan bermotor roda roda sekali parkir jenis fasilitas satuan untuk bongkar muat kendaraan sekali bongkar bermotor roda pick dan sejenisnya kamar aster dengan fasilitas: per untuk bongkar muat kendaraan sekali bongkar tempat tidur springer ukuran kamar almari per hari truck meja kursi untuk bongkar muat kendaraan sekali bongkar kaca hias bermotor roda keatas titipan sepedamotr sekaliparkir paya titipan sepeda motor sekali parkir kamar mandi dalam puskesmas rawat inap wastafel sepeda angin sekali parkir kamar bougainville dengan fasilitas: per sepeda motor tempat tidur springer ukuran kamar menginap sekali parkir kaca hias tidak menginap sekali parkir kendaraan bermotor roda kamar mandi dalam sekali parkir (satu) rumah dengan fasilitas per hari ruang tamu tidak menginap sekali parkir ruang keluarga tempat parkir khusus milik pemerintah kabupaten selain nomor ruang tidur dan ruang makan sepeda motor sekali parkir kab pembantu kendaraan bermotor roda sekali parkir garasi (satu) rumah dengan fasilitas sebagaimana per dimaksud pada angka bulan bupati magelang, ttd bupati magelang, singgih santo ttd singgih santo lampiranmeta soo terletak kaleng domba (rektor tongas per ekor sean daa mortem) senkemaantaaa jane joeretae wana peretas kambing beta (ago peretas angan per ekor helai penyelesaian penyembelihannya (post mortem) sikatan kuda jago (were soo (operator kambing ema jason peretas tongas peri tee bupati magelang, ttd singgih santo dengan persetujuan bersamewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magelangan badan. bupati magelmemutuskan: kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. menetapkan peraturan daerah tentangbab pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan daerah adalah kabupaten magelang. bangun serah guna. pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.bupati adalah bupati magelang. sah. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan penyelenggara pemerintahan daerah. nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang permukaan tanah, atas permukaan tanah, bawah retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang permukaan tanah dan atau air, serta atas permukaan air, undangan. kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang serta perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik perpindahan moda angkutan. negara bumn), atau badan usaha milik daerah bumi) kendaraan adalah suatu sarana angkut jalan yang terdiri dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotorkendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk dilengkapi sebanyak banyaknya (delapan) tempat duduk tidak sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan. tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi dari (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan bagi konsumsi pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan masyarakat. pengangkutan bagasi. hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari siklus hidupnya berada darat, air dan atau udara, baik dari dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal yang dipelihara maupun yang habitatnya. tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari metebus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas jasa dan atau hasil ikatannya yang terkait dengan pertanian.pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan kendaraan lebih dari sampai dengan meter.us kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (post dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak mortem). termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan sampai dengan angkutan antarkota antar provinsi yang selanjutnya disingkat melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau akan adalah angkutan dari satu kota kota lain yang melalui pemotong retribusi tertentu. daerah kabupaten kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalamepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah atau tanpa rumah rumah dan dengan atau tanpa kereta daerah yang bersangkutan. samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah rumumah dan toko yang selanjutnya disingkat ruko adalah besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan tempat tinggal dan tempat usaha. retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup penyebarannya. sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpan dan surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios skr, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan dibatasi dengan tembok dan atau dilengkapi dengan pintu. besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. los adalah bangunan yang bersifat permanen dan terbuka surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang std, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi digunakan untuk memasarkan dagangan. dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau ddilaksanakan retribusi pemakaian kekayaan daerahgian kesatu retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka nama, objek, dan subjek retribusidengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tersebut. kekayaan daerah. penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk sebagaimana dimaksud pada adalah penggunaan tanah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. membuat terang tindak pidana bidang retribusi yang terjadi serta menemukan kerangkanya. pen adik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang atau badan yang memanfaatkan memakai kekayaan daerah.bagian kedua adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan cara mengukur tingkat penggunaan jasaingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah bab diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, lama waktu pemakaian, jenis retribusi peruntukan pemakaian, nilai strategis ekonomis pemakaian dan jumlah luas kekayaan daerah. bagian ketiga jenis retribusi jasa usaha dalam peraturan daerah ini terdiri atas: hansip dan sasaran dalam penetapan ruptur dan besarnya tarif retribusprinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi rumah potong hewan, dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada retribusi penjualan produksi usaha daerah. tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layakcara mengukur tingkat penggunaan jasaempat (l) tingkat penggunaan jasa retribusi terminal dihitung struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan, luas bangunan, nilai strategis bangunan, frekuensi, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal dan jenis kendaraan. struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah nilai strategis bangunan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dibedakan berdasarkan tingkat keramaian tempat usaha. tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. penentuan tempat usaha berdasarkan nilai strategis bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan bab peraturan bupati. retribusi terminal bagian ketiga bagian kesatu prinsip dan sasaran dalam penetapan nama, objek, dan subjek retribusi struktur dan besarnya tarif dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pemanfaatan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk usaha dan fasilitas lainnya lingkungan terminal.objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas pasar.gian keempat struktur dan besarnya tarif retribusijek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya lingkungan terminal. bab bagian ketiga retribusi tempat khusus parkir prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif bagian kesatu nama, objek, dan subjekdengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi untuk memperoleh keuntungan yang layak.bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusistruktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir pemerintah, bumn, bumi, dan pihak swasta.subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau retribusi tempat penginapan pesanggrahan villasatu nama, objek, dan subjek retribusi bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasatingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur penginapan pesanggrahan villa yang disediakan, dimiliki dan atau berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan dan dikelola oleh pemerintah daerah. waktu penggunaan tempat parkirtempat bab vii penginapan pesanggrahan villa adalah pelayanan tempat retribusi rumah potong hewan penginapan pesanggrahan villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola pemerintah, bumn, bumi dan pihak swasta. bagian kesatu nama, objek, dan subjek retribusi subyek retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tempat dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi penginapan pesanggrahan villa.bagian kedua dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola cara mengukur tingkat penggunaan jasa oleh pemerintah daerah.objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan yang dipakai dan lama waktu penggunaan fasilitas.bagian ketiga dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh prinsip dan sasaran dalam penetapan pemerintah daerah. struktur dan besarnya tarif dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan asal naabesarnya disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh bumn, bumi, dan tarif retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pihak swasta. didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang anak. keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada subyek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau adalah keuntungan ang diperoleh apabila tempat badan yang mendapatkan pelayanan fasilitas rumah pemotongan penginapan pesanggrahan villa tersebut dilakukan secara hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan efisien dan berorientasi pada harga pasar. sebelum dan sesudah dipotong. bagian keempat bagian kedua struktur dan besarnya tarif retribusi cara mengukur tingkat penggunaan jasatingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan serta jumlah hewan yang peraturan daerah ini. akan dipotong. bagian ketiga tidak termasuk obyek retribusi penjualan produksi usaha prinsip dan sasaran dalam penetapan daerah adalah penjualan produksi oleh pemerintah, bumn, struktur dan besarnya tarif bumi dan pihak swasta. (l) prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya subyek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan pribadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang layak. daerahpotong cara mengukur tingkat penggunaan jasa hewan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. struct anjagian keempat retribusi tingkat penggunaan jasa retribusi penjualan produksi usaha ukur gan besarnya tarih kenduri daerah diukur berdasarkan jumlah hasil usaha produksi daerah yang dibeli. struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan bagian ketiga prinsip dan sasaran dalam penetapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian struktur dan besarnya tarif yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab viii retribusi penjualan produksi usaha daerah (l)bagian kesatu pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak nama, objek, dan subjekdengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut harga pasar. retribusi atas penjualan hasil produksi pemerintah daerah. bagian keempat struktur dan besarnya tarif retribusi (l), struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan usaha produksi penjualan hasil usaha produksi peternakan, dan daerah ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima persen) dari penjualan hasil usaha produksi perikanan. harga pasaran. |
kementerian pendidikan dan kebudayaan pesban, pembimbing pembantu penguji irma febrian, m.k.s.e,.m. penguji nurbetty herlina s.e,.m. kan kedua ujian skripsi tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal rabu maret tempat rung ujian gedung feb unila nama mahasiswa cynthia diana sari npm jurusan pembangunan judul skripsi indikator ekonomi dan business cycleretas akan di: bandarlampung pia maret (fla) nan sg n66066211990031003, soma tembusan rektor universitas lampung, dekan lingkungan unila yang bersangkutan arsip juru yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulannya, dengan rincian bagi desa yang menerima add sampai dengan rp. juta, belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam apb desa sebesar dari add, sedangkan bagi desa yang jumlah add nya lebih dari rp. juta belanja penghasilan tetap dianggarkan sesuai kebutuhan. tunjangan kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam apb desa sebesar dari addtunjangan bpd dengan ketentuan sebagai berikut ketua paling tinggi rp. , bulan wakil ketua paling tinggi rp. , bulan sekretaris paling tinggi rp. , bulan anggota paling tinggi rp. , bulan jaminan kesehatsiap lainnya jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematijabatan siap sumber apb des se5 wan ama kematian jumlah kerja lainnyatarkan tunjangan untuk yang bersangkutan. dana purna bhakti diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan dana purna bhakti diberikan kepada anggota bpd yang diberhentikan paling banyak sebesar rp. empat ratus ribu rupiah)kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan kewajaran beban tugas. a1 honorarium non kepala desa da. upah kerja disesuaikan dengan kewajaran beban tugas. biaya perjalanan dinas dianggarkan sesuai kebutuhan, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas fasilitas penyelenggaraan pemerintah desa per tahun, termasuk penggantian ban hanya diperkenankan paling banyak sekali dalam setahun. belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas sesuai kebutuhan.ilperalatan komputer printer diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer. pemeliharaan kantor desa oo.perundang undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang danbagi desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa agar dianggarkan dalam apb desa kebutuhan biaya pemilihan kepala desa diluar yang menjadi tanggung jawab apbd. khusus bagi desa desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu anggaran kegiatan dibebankan pada apb desa. bagi desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pengisian perangkat desa dapat dianggarkan dalam apb desa. bagi desa kecamatan ngluwar, kecamatan salam, kecamatan lumbung, kecamatan dukun dan kecamatan muntilan agar dianggarkan kegiatan penetapan dan penegasan batas deskaur kasi kadus. jarak kilometer perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan kepala desa pimpinan bpd biaya perjalanan dinas. sekretaris desa anggota bpd uang harian diberikan secara lumpur sesuai tanggal kaur kasi kadussatuan biaya uang harian untuk perjalanan makan, transport lokal dan uang saku. dinas luar daerah (di luar kabupaten magelang uang transport luar daerah pergi pulang dari tempat dan kota magelang) tugas kota tujuan dibayar: sepeda motor diberikan liter kilo meter mobil diberikan liter kilometer pertanggungjawaban huruf dan huruf dengan bukti pembelian bbm kendaraan umum dibayarkan sesuai harga tiket dan dibuktikan dengan tiket. akomodasi tidak ditanggung panitia perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari penyelenggara terminal bus stasiun bandara pelabuhan provinsi jawa tengah dan diy keberangkatan dan kepulangan. kepala desa transport keberangkatan dan kepulangan perjalanan sekretaris desa dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, kaur kasi kadus dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dibandingkan transport perjalanan per orang. luar provinsi jawa tengah perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan kepala desa studi banding dilakukan secara selektif dan hanya sekretaris desa diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan kaur kasi kaduslaporan hasil kunjungan kerja dan studi banding provinsi jawa tengah dan diy dimaksud. kepala desa perjalanan dinas bagi tim pengelola kegiatan pengurus sekretaris desa kaur kasi kadus lembaga kemasyarakatan desa tokoh masyarakat dilaksanakan dengan surat perintah perjalanan dinas luar provinsi jawa tengah dan diy (spp) dan kepala desa, perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang kepala desa dapat ditempuh dengan (satu) hari hanya diberikan sekretaris desa satu) kaur kasi kadusdalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel penginapan, dapat luar provinsi jawa tengah dan diy diberikan biaya penginapan sebesar dari tarif hotel kepala desa kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan sekretaris desa dinas. kaur kasi kadus indeks biaya honorarium jenis kegiatan satu honorarium keterangan rp) honorarium tim kegiatan: susunan tim kegiatan diatur sebagai berikut honorarium bulanan kepala desa selaku penanggungjawab penanggungjawab sekretaris desa selaku ketua ketua kepala seksi selaku sekretaris sekretaris anggota berasal dari perangkat desa pengurus anggota lembaga tokoh masyarakat yang terkait petugas administrasi petugas administrasi berasal unsur perangkat desa honorarium sidang rapat honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang penanggungjawab pelaksanaannya minimal (tiga) bulan antara lain ketua pengelolaan keuangan desa, penyusunan rpm desa, sekretaris penyusunan rkp desa, penyusunan apb desa, anggota penegasan dan penetapan batas antar desa. petugas administrasipelaksana kegiatan sidang bpd paling banyak (lima) kali dalam satu (satu) bendahara desa bulan. sumber, maka honorarium wakil ketua yang sumber pembicara pelatih diberikan level nasional per jam pelajaran level provinsi (satu) jam pelajaran adalah menit level kabupaten bupati wakil bupati forkompimda eselon eselon iii forkompimcam eselon bawah level desa kepala desa sekretaris desa tokoh masyarakat honorarium pengadaan barang jasa honorarium pengadaan barang jasa diberikan orang per pengadaan untuk kegiatan non konstruksi paket kegiatan. dengan nilai rp. juta s.d juta untuk kegiatan non konstruksi dengan nilai pekerjaan pengadaan untuk kegiatan konstruksi: kurang dari rp. juta, dilaksanakan secara langsung nilai rp. juta s.d juta oleh pelaksana kegiatan dan tidak diberikan penanggungjawab honorarium. ketua tpk honorarium pengadaan barang jasa untuk kegiatan non sekretaris tpk konstruksi dengan nilai kegiatan rp. juta s.d juta anggota tpk dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan tenaga ahli teknis untuk kegiatan konstruksi dengan nilai kegiatan lebih nilai lebih dari rp. juta s.d juta dari rp. juta dilaksanakan oleh tpk. penanggungjawab honorarium pengadaan untuk kegiatan konstruksi ketua tpk paling banyak dari total nilai kegiatan. sekretaris tpk tenaga ahli teknis adalah pegawai negeri sipil atau anggota tpk swasta sesuai dengan keahlian bidangnya. tenaga ahli teknis nilai lebih dari rp. juta penanggungjawab ketua tpk sekretaris tpk anggota tpkpinfrastruktur untuk pengembangan keunggulan dan kemitraan. pemilihan tema ini mengandung maksud, bahwa pengembangan infrastruktur akan berdampak positif terhadap pengembangan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan daya saing produk ekonomi, dan upaya penanggulangan kemiskininfrastruktur untuk pengembangan keunggulan dan kemitraan. adanya pengembangan infrastruktur akan berdampak positif terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing produk ekonomi, dan upaya penanggulangan kemiskintahun tentang perubahan atas peraturan kepala lopp. pemberian dana desa kepada desa dari anggaran pendapatan dan belanja negaranggaran pendapatan dan belanja daerah kepada desa diatur berdasarkan peraturan bupati. adapun besaran alokasi dana desa setiap desa ditetapkan dalam keputusan bupati. pemberian bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dalam peraturan bupati. adapun besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa ditetapkan dalam keputusan bupati. pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa diatur dalam peraturan gubernur bupati yang berlaku pada tahun berkenaan bidang penyelenggar .: pemeliharaan jalan beton.: pengaspalan jalan . pemeliharaan jalan aspal.j pavingisasi jalan .: pemeliharaan jalan paving .: pembangunan makanan jalan . pemeliharaan jalan makanan .: pembangunan talud . pemeliharaan talud .! pembangunan drainase .: pemeliharaan drainase .: pembangunan saluran irigasi .: pemeliharaan saluran irigasi .: pembangunan embung desa, pemeliharaan embung desa, ag) pemelihara: pengadaan peralatan kesehatan, pelayanan posyandu, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa, pengelolaan taman bacaan masyarakat, pemeliharaan taman bacaan masyarakat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa, dan pembangunan pemeliharam)pembangunan pemeliharaan pengelolgadaan sarana dan prasarana olah ragabpd dan lpml2g) da |
sis . tentang pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minumancacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor. pmk. tentang pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengawasan barang kena cukai dan tertib administrasi keuangan negara, perlu mengatur kembali ketentuan dalam peraturan menteri.: ken wajah.kemenkeu lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesiaback berita acara hasil pencacahan nomor . pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . berdasarkan surat tugas kepala kantor. nomor .tanggal ., kami: nama nip nnanananannn ona pangkat nnnnanaananann oon nana jabatan peranan nanannnnnla. nama nip pranata om. nak pangkat nnnananana ona jabatan nanaaananannn oia") dalam pabrik tempat penyimpanan): nama perusahaan han ntt panen net nppbkc panama akan alamat panas nan pencacahan dilakukan bersama sama dengan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang bersangkutan dengan hasil pencacahan sebagai berikut: jenis jml isi per merek mutu bkc kemasan kemasan kemasan kabar er).). tanggal. pengusaha kuasanya, yang melakukan pencacahan, pejabat bea dan cukai omujankemenkeugd petunjuk pengisian berita acara hasil pencacahandiisi nomor surat tugas. diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat tugas dengan hurufcontoh tangki ea, atau botol mma. diisi merek dari kemasan barang kena cukai berupa etil alkohol (apabila ada merek ea)lakukannya pencacahaniminisiasi kementerian biro umum andriajisyar nona nin9780213 199703x name wmwjaih.kemenkeu.gb.i4 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:www jdih.kemenkeu.yo untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturlonggaranbuku rekening barang kena cukaigolongan produksi dalam negeri yang berada dalam pabrik yang sudah dalam kemasan penjualan eceran yang masih terutang cukai. pencacahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan: paling lambat tanggal setiap triwulan yaitu pada bulan januari, april, juli, dan oktober, untuk periode (tiga) bulan sebelumnya, setiap saat atas permintaan pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan: cc. setiap saat apabila ada dugaan kuat terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan bidang cukai, atau sebelum dan sesudah pemuatan kapal untuk tujuan ekspor. tanpabrik atau pengusaha tempat penyimpanpabrik atau pengusaha tempat penyimpanan. dalam hal jumlah hasil pencacahan sebagaimana dimaksud dalam kedapatan sama atau lebih besarkelebihan etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk sebagai barang kena cukai selesai dibuat yang tidak diberitahukan dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan mengenai pencacahan sebagaimana diatur vidinkomonkou dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang cukai. atas kelebihan jumlah etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai menghitung kelonggaran. kelonggaran terhadap kelebihan jumlah etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada diberikan tidak melebihi (satu persen) dari jumlah barang kena cukai yang seharusnya ada menurut buku rekening barang kena cukai. dalam hal jumlah kelebihan etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol sebagaimana dimaksud pada melebihi kelonggaran sebagaimana dimaksud pada terhadap jumlah kelebihnol koma lima persen) dari jumlah etil alkohol yang ada pada. waktu pencacahan terakhir: dan (nol koma lima persen) dari jumlah etil alkohol yang dibuat dan dimasukkan sejak pencacahan terakhir, db. untuk pengusaha tempat penyimpanan diberikan potongan sebesar: (nol koma lima persen) dari jumlah etil alkohol yang ada pada waktu pencacahan terakhir, (nol koma limajabat bea dan cukai menghitung kelonggaran. kelonggaran terhadap hasil pencacahan yang kedapatan lebih kecil sebagaimana dimaksud pada diberikan paling tinggi (tiga) kali potongan. dalam hal hasil pencacahan kedapatan lebih kecil sebagaimana dimaksud pada melebihi kelonggaran sebagaimana dimaksud pada atas kekurangkelonggaran sebagaimana dimaksud dalam terhadap selisih kurang hasil pencacahan minuman yang mengandung etil alkohol tidak diberikan kelonggaran dan tidak diberikan potongan. atas kekurangan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada atau pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan wajib melunasi kekurangan hasil pencacahan dan dikenakan denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang cukai. atas selisih kurang hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada atauyang disebabkan oleh selisih kurang hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan diterima. hasil pencacahan yang tercantum dalamcara sepihak oleh pejabat bea dan cukai. pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan dapat mengajukan keberatan atas surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat tagihan diterima, wuwjaih.kemenkeu.dodalam waktuini mulai berlaku,in.kemenkeu.ddani rasi kementerian bea pal andikdalam bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya yang didalamnya termasuk belanja lain lan untuk cadangan polling fund bencana tahun anggaran yang dikelola secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, 'b. bahwa sebagai langkah antisipasi dalam hal pengelolaan secara khusus atas cadangan polling fund bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf belum terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran perlu mengatur ketentuan mengenai pengakumulasian cadangan polling fund bencana pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran jin semen keu. go 1o ddana bersama penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun nomor jin semen ugcadangan polling und bencana sebesar rp1. (satu triliun rupiah) yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dikelola secara khusus. pengelolaan secara khusus atas cadangan polling fundgelolaan secara khusus atas cadangan polling fund bencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran cadangan polling fund bencana tahun anggaran menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) tahun anggaran lpa sebagaimana dimaksud pada menjadi bagian dari saldo anggaran lebih sal) tahun anggaran pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: dana penanggulangan bencana alam (polling fund dana bencana alam) tahun anggaran sebagaimana www jdih kemenkeu.go.i dimaksud dalam peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang pengakumulasian dana penanggulangan bencana alam polling fund dana bencana alam) pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran cadangan polling fund bencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri keuanganan cadangan polling fund bencana tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam menjadi sal sampai dengan terlaksananya pengelolaan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jauh kemenkeu.go.idyk: lea plt. kepala bagian antinjatrasi kementerian sidamumn ardiansyah nin9780213.dalam rangka perjanjian atau kesepakatberlakukan tarif bea masuk dalam rangkdan indonesia pakistan preferensial trade agreement peta)telah diubah dengan undang undang nomor tahun "perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatdalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional. babiwww .jdih.kemenkeu.go.id untuk dapat menggunakan tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam pada saat penyerahan pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang untuk ditimbun. tempat penimbunan berikat, importir harus melampirkan: lembar asli dari ska atas barang yang diimpornya, lembar asli ska back back atau movement certificate, lembar 'asli issued retroactively atau issued retrospective ska, dalam hal ska diterbitkan lebih dari jangka waktu tertentu setelah tanggal eksplorasi atau tanggal pengapalan, lembar asli certified true copy ska, dalam hal ska asli rusak atau hilang, atau lembar asli skasebagaimana dimaksud pada harus masih berlaku pada saat pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan impor barang dari tempat penimbunan berikat mendapat nomor pendaftaran kantor pabean. importir harus mencantumkan nomor referensi dan tanggal ska, serta kode tarif preferensi pada pemberitahuan impor barang,importir yang pada saat penyerahan: tidak memiliki ska: atau memiliki ska namun tidak menyampaikannya, dianggap tidak menggunakan tarif preferensi dalam importasinya. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal informasi pada ska back back atau movement certificate diragukan atau tidak lengkap, untuk dapat menggunakan tarif preferensi, importir wajib menyerahkan lembar copy ska dari negara pengekspor pertama jika pejabat bea dan cukai memintanya. untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam huruf importir harus menyerahkan dokumen dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada pejabat bea dan cukai. dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan dokumen dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan atau keamanan barang. bagian keempat penelitian oleh pejabat bea dan cukai (l) pejabat bea dan cukai berwenang untuk melakukan penelitian terhadap surat keterangan asal untuk memperoleh tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam atas barang yang diimpor. dalam rangka pengenaan tarif preferensi sebagaimana dimaksud dalam pejabat bea dan cukai melakukan penelitian ska dan pemberitahuan pabean impor meliputipenelitian sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemenuhan kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam dan pencantuman kode tarif preferensi, nomor referensi dan tanggal ska pada pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud jenis dan jumlah, dan kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan data pada ska. dalam hal hasil penelitian menunjukkan:, atas kelebihan tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation mfn), jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam ska, atas jenis barang yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation mfn), atau cc. klasifikasi barang yang tercantum dalam ska berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh pejabat bea dan cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut: dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian kriteria asal barang adalah penetapan pejabat bea dan cukai tersebut, dan www .jdih.kemenkeu.go.id tarif preferensi tetap dapat diberikan sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai terdapat padapenelitian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi pembina sektor terkait. ska diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal: tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani ska dan atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan atau stempel, format, bentuk, dan pengisian ska tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan ska sebagaimana dimaksud dalam dan atau pemenuhan ketentuan asal barang lainnya diragukan. dalam hal hasil penelitian ska sebagaimana dimaksud dalam diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut: kepala kantor pabean meminta refractive check kepada instansi penerbit ska: dan pejabat bea dan cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation mfn). permintaan refractive check sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan copy ska yang akan dimintakan refractive check dengan menyebutkan alasan permintaan refractive check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi ska, dan atau permintaan bukti bukti terkait. www .jdih.kemenkeu.go.id kepala kantor pabean dapat meminta refractive check secara acak (random), sesuai masing masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati. dalam hal dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, kepala kantor wilayah atau unit direktorat jenderal bea dan cukai yang melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat mengajukan permintaan refractive check kepada instansi penerbit ska apabila terdapat keraguan tentang keabsahan dan kebenaran isi ska. pengenaan tarif preferensi atau tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation men) ditetapkan setelah diterimanya jawaban atas permintaan refractive check sebagaimana dimaksud pada dalam hal jawaban atas permintaan refractive check sebagaimana dimaksud pada tidak diterima sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai masing masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati, atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan ketentuan asal barang rules origin), dilakukan penagihan atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor peri) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation men). dalam hal jawaban atas permintaan refractive check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan ketentuan asal barang rules origin), direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan verification visit sesuai masing masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal diperlukan verification visit, direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis kepada instansi penerbit ska, atau badan yang berwenang, dan pihak lain yang terkait dengan mencantumkan informasi yang dimintakan. dalam hal rules origin) ataumelakukan tindak lanjut sesuai peraturan perundang undangan. pelaksanaan verification visit dapat melibatkan institusi terkait. pihak yang terlibat dalam verification visit harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses verifikasi. dalam hal sk rules origin). ska tetap dianggtersebut dapat meliputi: kesalahan pengetikan atau ejaan pada ska sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (inavoice, bl awb, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya), perbedaan ukuran dan tipe huruf pada ska, cc. perbedaan penggunaan centang atau silang pada kotak dalam ska, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut, www .jdih.kemenkeu.go.id perbedaan kecil antara tanda tangan pada ska dengan specime, dan atau perbedaan kecil uraian barang antara ska dengan dokumen pelengkap pabean lainnya sepanjang barangnya adalah sama. barang impor yang berasal dari negara anggota dengan nilai free board fob) tidak melebihi us$ (dua ratus dolar amerika) dapat dikenakan tarif preferensi tanpa harus melampirkan skasatu atau lebih important lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan sk. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai: tata laksana penelitian untuk pengenaan tarif preferensi atas, dan tata laksana verification visit dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional, diatur dengan peraturan direktur jenderal. www .trade goods agreement (tiga) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka tigproduk yang diperoleh dari binatang hidup satu negara anggota pengekspor, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budi,www .jdih.kemenkeu.go.id pengekspor,:tigya biaya biaya biaya baku? kerja overhead lamanya keuntungan asean langsung langsung nilai fob www .jdih.kemenkeu.go.idsesuai denganketentuan asal barang rules origin) adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barangbarang ekspor yang akan memasuki daerah pabean indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang rules origin). instansi penerbit ska adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan ska atas barang yang akan diekspor. penerbitan inavoice dari negara pihak ketiga third country involving third party involving)pe: metode tidak langsung indirect method) ne. r nilai fob(a) nilai cif dari nilai bahan, bagian, atau barang non originating pada saat important, atau, (b).www .jdih.kemenkeu.go.idnilai fob adalah nilai aeea poni barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan dan biaya lainnyaproduct specific rules yang digunakan sebagai kriteria asal barang adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar psr tigsatu atau lebihanggotalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment negara anggota harus dilengkapi skam meliputi: ukuran kertas iso warna putih. penandatanganan ska fom oleh pemohon eksportir. penandatanganan ska fom dan stempel oleh instansi penerbit. penerbitan ska form sebelum tanggal deportasi atau sampai dengan paling lambatpenerbitan ska form baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian. penelitian ska back back penelitian ska form back to back yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang negara anggota pengekspor kedua ata ang pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini: pencantuman nilai fob barang negara pengekspor kedua pada kolom ska form back to back dalam hal kriteria asal barang barang adalah rvc, dan pemberian tanda atau pada kolom ska form kotak back to back co. dalam hal informasi yang dimuat dalam ska form back to back tidak lengkap dan atau diduga terjadi penghindaran kewajiban (circumvention), lembar pertama asli ska form dapat dimintaska form pencantuman nomor inavoice eksportir pada kolom dan pencantuman nama perusahaan dan negara yang akan menerbitkan inavoice pihak ketiga pada kolom ska form dalam hal inavoice tersebut belum diterbitkan. pencantuman tanda atau pada kotak third country involving pada kolom ska formsembilan puluh) hariska form atau jawaban diterima melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf ska formskaska form yang akan diverifikasi. www .jdih.kemenkeu.go.id pemberitahuan tertulis pada huruf angka mencantumkan informasi antara lain: nama eksportir produsen yang akan dikunjungi, rencana tanggalska foska form dinyatakan diterima. penetapan diterima atau ditolaknya ska form dilakukan dalam jangka waktu maksimal (seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf angka diterimatiga, kode nomor referensi, dan tanggal ska form dicantumkan pada kolom dan atau kolom pib, dalam hal pib menggunakan skema tiga dan fasilitas kepabeanan, kode dicantumkan pada kolom pib, sedangkan nomor referensi dan tanggal ska fomdomestik negara pengekspor bahan baku yang besarnya tidak kurang dari 20xrvcpengemas pengemas untuk penjualan eceran:www .jdih.kemenkeu.go.id bentuk dan format form reference goods consisted from exporter's business name, asean trade goods agreementseung see overseas notes means transport and route (as far known) for official use departure date man preferensial treatment given under asean trade goods agreement vessel's name aircraft etc.port discharge state reason s)weight number and number numbers packages, description: (see overseas other date packages goods (including quantity notes) quantity and voices where appropriate and value (fob) number the importing where rvc country) appliedtrade goods agreement forth goods exported (sporting country) place and date, signature place and gate, signature and stamp authorised signature terrifying authority third country involving ekhlbitlon accumulation minimus back to back issued retroactively partai cumulatlon www .jdih.kemenkeu.go.id overseas notes member states which accept this form for ihe purpose preferensial treatment under the asean common effective preferensial tariff cepat) scheme the asean industrial cooperation tico) scheme:cepat scheme the tico scheme are that goods sent any member states listed above rasi: tall within description products eligible for concessions the country destination: (i) comply with the consignment conditions accordance with article rules origin for the agreement the common effective preferensial tariff scheme for the asean free trade area cepat aft roo): and gii) comply with the origin criteria set out cepat aft roooods wholly produced ihe country exploration (see wo" paragraph (i) above) (b) goods satisfying article )(a), )(b) cepat aft roo regional value content percentage asean value content, example change tariff classification the actual ctc rule, example "cc" cth" "cash" pacific processes sp" (c) goods satisfying article cepat aft roo pc yo , where would the percentage asean value content less than example "pc each article must @qualify: should named that all the ginnonised tariff nomenclature ahn) code the importing member state. exporter: the term exrasi indicate the relevant boxes column whotiilmu, this also indicated accord ingl box and the item number circle marked appropriately box third country invoigcing: cases where voices are issued third country, "the third country involving"article of. the operational certification procedures, ihe back lo back co" box should ticker (v). exhibitions: cases where goods are sent from tha territory the sporting member state for oxhlbitlon another country and sold during after the exhibition for deportation into the territory member state, accordance with article ihe operational certification proceduresinvotuntary errors missions other valid causes, the certificate origin form may issued ratroactively, accordance with article the operational certification procedures, the issued rotroact lively " box should ticker (v), accumulation: cases where originating member state used another member state materials for finished good, accordance with article the cepat aft roo, the accumulation" box should ticker v). partial simulation (pc): the regional value content material less ihan the certificate origin form may issued for simulation purposes, accordance with article the cepat aft roo, the partial cumulatlon" box should ticker w). minimus: good that does not undergo the required change tariff classification des not exceed the fob value, accordance with article the cepat aft roo, the minimus" box should ticker v). publik indonesia, sali suai aliran sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. aa" kepala bagian t j kementerian menteri tirt.china free trade agreement (acuta) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka acut lain yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan negara anggota, binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus,pada huruf negara anggota, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya perairan, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan negara anggota, mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada huruf sampai diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut: produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawahnyahasil penangkapan ikanwww .jdih.kemenkeu.go.idrefractive check adalah penelitian mengenai keabsahan dan kebenaran isi dari ska yang dilakukan oleh instansi penerbit ska. verification visit adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh instansi penerima ska receiving authority), negara penerbit ska untuk memastikan keabsahan dan kebenaran isi dari ska dalam hal hasil refractive check diragukantasred nation men). pengenaan tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tarif preferensi, atautermasuk limbah dan scrap yang berasal dari proses produksi, pengolahan dan konsumsi negara anggota, atau barang bekas yang dikumpulkan negara anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku, dan barang yang diproduksi atau diperoleh negara anggota semata mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf sampai not wholly produced not wholly obtained regional value content regional value content rvc) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka acuta adalah: kandungan nilai regional paling sedikit (empat puluh persen) dari nilai fob barang yang dihasilkan, atau total nilai bahan non originating tidak lebih dari (enam puluh persen) nilai fob, yang dihitung sebagai berikut: maa ditentukan kenalannya nilai fob sehingga, rvc bahan non acuta nilai bahan yang tidak dapat ditentukan keadaannya adalah: (a) nilai cif pada saat important bahan tersebut, atau (b) harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest ascertained price paid) untukakumulasi kecuali ditentukan lain, suatu dengan nilai rvc tidak kurang dari 40y6 (empat puluh persen). product specific rules psr) produk yang mengalami perubahan memadai harus diperlakukan sebagai barang originating. produk yang memenuhi product specific rules sebagaimana yang tercantum dalam daftar psr acuta harus dianggap sebagai barang yang memenuhi perubahan memadaiokumen pendukung dalam hal transhipment melalui hong kong atau macau, direct consistent dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain: non manipulation certificate yang diterbitkan oleh china inspection company limited cic) (ii) non manipulation certificate yang diterbitkan oleh hong kong macau customs authority, (iii) nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel kontainer dalam bill lading, iv) dokumen pendukung lainnya, www .jdih.kemenkeu.go.idmeliputi: ukuran kertas iso rangkap (tiga). iso terdiri dari satu lembar original dan dua lembar karbon kopi dengan warna sebagai berikut: original beige kode warna panton: 727c) lembar kedua hijau muda kode warna panton: 622c) lembar ketiga hijau muda kode warna panton: 622c) penandatanganan ska form oleh pemohon eksportir. penandatanganan ska form. pengisian kolom kolom lainnya pada ska form sesuai ketentuan overseas notes. dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada (satu) ska form dapat digunakan lembar lanjutan form sesuai format pada lampiran ini. penelitian movement certificate penelitian movement certificatencantuman nilai fob barang dari negara pengekspor kedua pada kolom movement certificate, dan pemberian tanda atau (x) pada kolom ska form kotak movement certificate. pencantuman nama negara anggota pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi ska form yang diterbitkan negara anggota pengekspor pertama pada kolom www .jdih.kemenkeu.go.id untuk negara china, movement certificate diterbitkan oleh instansi pabean sedangkan untuk negara asean, movement certificate diterbitkan oleh instansi penerbit ska. penelitian third party involving penelitian penggunaan third partparty inavoice) pada kolom ska. pencantuman nomor inavoice diterapkan pada kolom ska. pencantuman tanda atau pada kotak third party inavoice pada kolom ska. refractive check dan verification visit refractive check dan verification visit dilakukan dengan ketentuan: refractive check permintaan refractive check kepada instansi penerbit ska. jawaban atas permintaan refractive check harus diterima oleh pejabat bea dan cukai dalam jangka waktu tidak lebih dari (sembilan puluh) harisebelum verification visit dilakukan, negara anggota pengimpor harus memberitahukan kepada instansi berwenang negara anggota pengekspor untuktidak lebih dari (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf butir diatas. dalam hal jawaban atas permintaan refractive check atau verification visit tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ska ditolak.harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada issuing authority negara pengekspor paling lama dalam jangka waktu (seratus delapan puluh) hari. azas timbal balik resiprositas) dalam rangka acuta dalam rangka acuchinchina free trade area acuta). ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor dalam rangka acucuacuacuwww .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan lain terkait kriteria asal barang proses dan pengerjaan minimal pengerjaan yang dilakukan berikut inicc. keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual. perlakuan terhadap kemasan dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, kemasan yang diperlakukan terpisah dari produknya, harus ditetapkan secara terpisah dalam menentukan keasaman barangnya. dalam hal angka. tidak dapat diterapkan, kemasan harus dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan bagian dari kemasan yang ditujukan untuk pengangkutan atau penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai barang non originating saat penentuan asal barang secara keseluruhan. aksesoris, spare parts, dan peralatska form reference products consisted from exporter business name, asean china free trade area address3, country) preferensialterm county) issued country3 see overseas notesvassatem g6.n overseas weigitit date packages products (inducing quantity note) other quantity voices where appropriate and and value number the importing foam) party): that ali the products carried out, that the declaration the were produced exporter correct. country) and hal they compid with the origin requirement: specified fortress products the rules origin for the acf for the products exported importing country) place and date, signature authorised signature etik place and date, signature and stamp issued retroactively exhibition verifying authority movement gartificute third party involving www .jdih.kemenkeu.go.idg www www overseas notes parties which accept this form for the purpose preferensial treatment under asean china free trase area preferensial tariffpreferensial tariff are that products sent any parties listed above: must fall within description products eligible for concessions the country destination: must comply with tile consignment conditions that the products must unsigned directly from any acuta party the importing party but transport that involves passing through one more intermediate non acuta parties, also accepted provided that any intermediate transit, transshipment temporary storage arises only for geographic reasons transportation requirements: and gil) must comply with the origin criteria given the next paragraph. origin criteria: for exports the above mentioned countries eligible for preferensial treatment, the requirement that either: the products wholly obtained the sporting party defined rule the rules origin for acuta: subject sub paragraph (i) above, for the purpose implementing the provisions rule (b) the rules origin for the acuta, products worked and processed result which the total value the materials, parts produce originating from non acuta parties determined origin used does not exceed the fob value the product produced obtained anu the final process the manufacture performed within territory the sporting party: (ib products which comply with origin requirements provided for rule the rules origin for the acuta and which are used ina party inputs for finished product eligible for preferensial treatment another party parties shall considered product originating the party where working processing the finished product has taken place provided that the aggregate acuta content the final product not less than y6: (iv) products which satisfy the product specific rules provided for attachment the rules origin for the acuta shall considered products which sufficient transformation has been carried out party. the products qualify under ihe above criteria, the exporter must indicate box this form the origin criteria the basis which claims that his products qualify for preferensial treatment, the manner shown the following table: circumstances production manufacture first country insert box named box this form (a) products wholly produced the country exploration (see paragraph above! wo" (b) products worked upon but not wholly produced iri the expecting percentage single country content, party which were produced conformity with the provisions example paragraph (ii) above products worked upon but not wholly produced the sporting percentage acuta cumulative party which were produced conformity with the provisions content, example paragraph (ili) above (d) products satisfied the product specific rules psr) "psr" a4. each article must qualify: should noted tatafalse specified. g6. the harmonis system number shall that the importing party. the term exporter" box may include the manufacturer the producer. the case the term exporter" also includes the exporter the intermediate party, movement certificate: cases movement certificate, accordance with rule the operational certification procedures, government certificate box should ticker v). the naminvolves are issued third country, "exhibitions: cases where products are sentrum the exploring party for(vi" box shall ticker wm. nm www xhxhxhxhxg gcc menteri keuangan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum pn,korea free trade area (akta) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka aktumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan negara anggota, binatang hidup, lahir dan dibesarkanping berasal dari: proses produksi negara anggota, atau barang bekas yang dikumpulkan negara anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku, atau barang yang diproduksi atau diperoleh negara anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf sampai huruf not wholly obtained atau not wholly producktbuild rvc xx. fob vom value originating material) merupakan nilai bahan originating, yang meliputi nilai bahan baku originating, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead langsung, biaya transportasi dan keuntungan. tarif preferensi dapat yang menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer inventory) sesuai peraturan perundang undangan mengenai tempat penimbunan berikat. pengenaan tarif preferensi untuk important barang yang berasal dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. bab ketentuan asal barang (rules origin) untuk dapat menggunarules origin). ketentuan asal barang rules origin) sebagaimana dimaksud padaimpor tidak memenuhi ketentuan asal barang rules origin) sebagaimana dimaksud pada atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum most favored nation men). penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan asal barang rules origin) sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka: tiga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran acuta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, metode build down fob vnm value non originating material) merupakan nilai bahan baku non originating, yang meliputi: nilai cif pada saat important bahan bakubelum ditentukan keadaannya wilayah negara anggota dimana pengerjaan atau pengolahan dilakukan. change tariff classification ctc) barang yang memenuhi syarat perma asal barang ctc dalam skema akta adalah barang yang dalam proses produksinya mengalami perubahan klasifikasi pada tingkat (empat) digit. product specific rules psr) barang yang memenuhi syarat kriteria asal barang psr dalam skema akta adalah produk yang kriterianya tercantum dalam daftar psr akta dan diproses atau dikerjakan wilayah negara aktaantara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabilayang diterbitkan oleh instansi penerbit ska negara pengekspor, copy inavoice asli dari barang tersebut, dan, dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan huruf peraturan menteri ini. www .jdih.kemenkeu.go.idgrangkap (tiga) berupa (satu) asli dan (dua) copy, pada saat, atau segera setelah tanggal pengapalan eksplorasi. pengisian kolom fob untuk kriteria asal barang regional value contain rvc). pemberian tanda atau (x) pada kolom kotak issued retroactively) pengisian kolom kolom lainnya pada ska form ak. perbaikan atas kesalahan pengisian atau penggantian ska form oleh karena adanya kesalahan. pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada satu form ak. lembar lanjutan form sesuai format pada lampiran inimenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada angka atas: dan pemberian tanda atau (x) pada kolom form kotak back to back cokk. pencantuman nomor inavoice eksportir pada kolom danknegara anggota pengekspor yang menerima permintaan refractive check memberikan jawaban atas permintaan tersebut dalam jangka waktu (dua) bulan sejak diterimanya permintaan refractive check, cc. keseluruhan proses refractive check termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit negara anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya form harus diselesaikan dalam waktu (enam) bulanrefractive check dalam rangka akta hanya ditujukan kepada korea customs service, dengan alamat: korea customs service government complex danjen duncan dong, seo gu, danjen, korea tel fax email ftacustoms.go.kr verificationgcustoms.go.kr website untuk melakukan pengecekan form yaitu http www .jdih.kemenkeu.go.idform yang akan diverifikasi. pemberitahuan tertulis pada huruf angka dengan mencantumkan informasi antara lain: nama eksportir produsen yang akan dikunjungi, rencana tanggal pelaksanaan verification visit, rencana ruang lingkup verification visit, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan.form dinyatakan ditolak. instansi penerbit yang menerima pemberitahuan dapat menunda permintaan verification visit dengan memberitahukan kepada negara anggota pengimpor dalam jangka waktu (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, atau dalam jangka waktu yang lebih lama dalam hal negara anggota terkait menyetujuipenetapan diterima atau ditolaknya form dilakukan dalam jangka waktu maksimal (enam) bulan yang dihitung sejak hari pertama verification visit dilakukan. azas timbal balik dalam rangka akta dalam rangka ak akta). ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor dalam rangka akkakta, kode nomor referensi dan tanggal form dicantumkan pada kolom dan atau kolom pib, dalam hal pib menggunakan skema aketentuan asal barang perlakuan untuk barang tertentu produk tertentu dianggap originating walaupun proses produksi dilakukan luar wilayah korea dan negara negara asean (zona industri) dari bahan baku yang diekspor dari negara anggota dan selanjutnya di impor negara anggota tersebut. penerapan ketentuan ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan negara negara anggota. akumulasi kecuali diaturengerjaan yang tidak diperhitungkan non qualifying operation) suatu barang originatiproses tersebutustroses memasukkan dalam botol, kaleng, termos, tas, peti penyembelihan hewan www .jdih.kemenkeu.go.idistilah pencampuransedemikian rupasuatuchapter sampai chapter hs, nilai. untuk barang yang diatur dalam chapter sampai chapter hs, beratberat barang. www jdih.kemenkeu.go.id nilai bahan baku non originating sebagaimana dimaksud pada angka (satu) harus dimasukkan dalam komponen bahan baku non originating untuk keperluan perhitungan rvc barang. perlakuan terhadap kemasanform reference no, goods consisted from exporter's business name, korea aseance notes overloadunder korea asean free trade area preferensial tariff vessel's name aircraft etc. preferensial treatment not given please state reasonass number and number numbers packages, description (sconly when rvc criterion. number the importing used) country) declaration the exporter certification the undersigncd hubby declares that the above hereby certified, ule basis control details and statement arc correct, that all thckorea aseanoverseas notes parties which accept this ibm for the purpose preferensial tariff under the korea asean free trade agreement kakata, goods sentogi) must comply with the consignment conditions accordance with rule annex rules origin) the kata, and gii) must comply with thc origin criteria annex rules origin) the kaugoods wholly obtained produced the territory the wo" sporting party (b) goods satisfying pula annex rules origin) sctv" the akta #rvc (c) goods satisfying the product specific rules change tarif classification ct" wholly obtained produced the territory any wo ak party regional value content rvc" that needs met for the regional value content change tariff good classification qualify originating, e.g. rvc yo the combination rule that needs met for good qualify originating, e.g. cth rvc 40y6 specific processes specific processes (d) goods satisfying rule rule baoftlhe importing party. exporter: the term exporter box mane third country involving box should ticker and such informations name and country thc.of party, accordance with rule the operational certification procedures, the exhibitions the operational certification procedures, the back to back co box should ticker (v). pe)? www dih.kemenkeu.go.idf akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii, idea adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, ifta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran aanzfta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran vi, petabagian pertama kriteria asal barang kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam hurufcc.yang meliputi: attachment original duplicate triplicate) additional page) reference item marks and number and type of' origin criterion gross number and number numbers packages, description (ses notes weight date packages goods (including quantity overzicht) usher quantity voices where appropriate and and value (fob only when rvc kriteria number the importing usedccor these goods ihe korea asean free trade: arca preferensial tariff for the goods @exported importing country) place and date, signature of' place and date, signature and stamp authorised signature terrifying authority lan mnp) . plb pas ald kepala t:u kementerian tali tirto nip195904201984021japan economic partnership agreement (jeda) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka skema idebinatang hidup, lahir dan dibesarkan negara anggota, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan negara anggota, barang yang diperoleh dari binatang hidup negara anggota, tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan negara anggota, mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf sampai huruf yang diekstraksi atau diambil negara anggota,, barang yang dikumpulkanambil bagiannya atau bahan baku, sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi negara anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk diambil bagiannya atau bahan baku: bagian atau bahan baku yang diperoleh negara anggota dari barang yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat lagi dikembalikan kepada fungsi awal maupun diperbaiki, dan barang yang diproduksi atau diperoleh negara anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai huruf produced exclusively barang yang seluruhnya diproduksi jepang dengan hanya menggunakan bahan baku originating indonesia dan atau jepang. product specific rules psr) product specific rules psr) diatur tersendiri dalam daftar product specific rules psr) idea. suatu barang memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam product specific rules psr) meliputi: qualifying value content ovc) untuk barang barang yang diatur dalam daftar psr, dapat dihitung dengan rumus: fob vnm fob dimana: ovc adalah besaran qualifying value content suatu barang yang dinyatakan dalam presentase., dan vnm adalah nilai bahan baku yang berasal dari luar negara anggota yang digunakan dalam pembuatan barang. change tariff classification ctc) sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam daftar psr. proses atau pengolahan tertentu specific manufacturing processing operation) yang diterapkan pada bahan baku non origin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam daftar psr. kriteria pengiriman dalam hal pengiriman barang melibatkan negara selain negara anggota idea, pejabat bea dan cukai dapat meminta dokumen atau informasi lain dari negara transit yang membuktikan bahwa barang tersebut tidak mengalami perlakuan selain proses bongkar, muat dan proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas keamanan barangidea meliputi: ukuran kertas iso a4 sesuai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau dicetak (printed). penerbitan ska sebelum tanggal eksplorasi atau tidak lebih dari (tiga) hari setelah tanggal eksplorasi atau tanggal pengapalan. pemberian cap atau tulisan issued retroactively pada kolom ska dalam hal ska diterbitkan lebih dari (tiga)idea. penerbitan form jiwa baru dalam hal terdapat kesalahan pengisian, koreksi berupa penghapusan, penambahan dan atau perubahan lainnya pada form jiwa tidak diperbolehkan. penelitian ska back back back to back ska tidak berlaku untuk skema idea. penelitian third country involving penelitian penggunaan third country involving meliputi pencantuman: nomor dan tanggal inavoice pihak ketiga third country inavoice) yang digunakan untuk important indonesia pada kolom form jiwa: nomor dan tanggal inavoice yang diterbitkan oleh eksportir pada kolom form jiwa dalam hal nomor inavoice pihak ketiga belum diketahui pada saat penerbitan form jiwa, dan informasi adanya penggunaan inavoice pihak ketiga third country inavoice) disertai nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan inavoice pihak ketiga third country inavoice) pada kolom ska form jiwa). refractive check pelaksanaan refractive check dilaksanakan dengan ketentuan: pejabat bea dan cukai dapat meminta refractive check dari instansi penerbit melalui perwakilan kedutaan besar jepang yang ada indonesia. jawaban atas permintaan refractive check diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari (enam) bulan sejak diterimanya permintaan tersebut. apabila dianggap perlu, pejabat bea dan cukai dapat meminta informasi tambahan terkait keasaman barang. cc. apabila informasi tambahan diminta, instansi penerbit, sesuai dengan peraturan yang berlaku negaranya, memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari (empat) bulan sejak diterimanya permintaan informasi tambahan.dalam hal hasil refractive check dianggapdapat mengajukan permintaan melalui kedutaan jepang untuk: mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasaman barang dan melakukan kunjungan lokasi proses produksi lokasi eksportir atau produsen barang terkait. menyediakan informasi terkait keasaman barang yang dimiliki oleh instansi penerbit pada saat atau setelah dilakukan verification visit. permintaan kunjungan disampaikan secara tertulis melalui kedutaan besar jepang indonesia dalam jangka waktu minimal (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal kunjungan. kedutaan besar jepang meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi. permintaan yang dimaksud pada. huruf harus memuat informasi: eksportir produsen barang yang akan dikunjungi, rencana tanggal dan tempat verification visit, tujuan dan ruang lingkup kunjungan, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan diverifikasi: dan nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan verification visit. memperoleh jawaban tertulis diterima atau ditolaknya permintaan verification visit dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak kedutaan besar jepang menerima permintaan verification visit. instansi pemerintah yang berwenang negara anggota pengekspor, sesuai dengan peraturan yang berlaku negaranya, harus menyerahkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan angka kepada direktur jenderal dalam jangka waktu maksimal (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir dilakukannya verification visit. www .jdih.kemenkeu.go.id apabila dianggap perlu, pejabat bea dan cukai dapat mengajukan permintaan verification visit selama periode dilakukannya refractive check atau tanpa didahului permintaan refractive check. dalam hal instansi yang berwenang negara anggota pengekspor tidak memberikan jawaban atas permintaan penelitian ska .atau verification visit atau informasi yang diberikan tidak lengkap, ska dinyatakan ditolak. setelah prosedur penelitian ska dan verification visit dilakukan, instansi pabean negara anggota pengimpor harus menyampaikan keputusan tertulis apakah suatu barang memenuhi ketentuan asal barang atau tidak disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada instansi pemerintah negara pengekspor. ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor dalam rangka idea untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan idea, pada pemberitahuan impor barang pib) diisikan kode tarif preferensi, nomor referensi, dan tanggal form jiwa sebagai berikut: dalam hal pib hanya menggunakan skema idea, kode nomor referensi dan tanggal ska form jiwa dicantumkan pada kolom dan atau kolom pib, dalam hal pib menggunakan skema idejiwa.perhitungan qualifying value content, untuk menentukan nilai bahan baku non originating yang digunakan dalam produksi barang jadi non originating, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku non originating yang digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi kriteria asal barang. minimus bahan baku non originating yang digunakan dalam proses produksi yang tidak mengalami perubahan tarif klasifikasi ctc), dapat dianggap originating sepanjang jumlah total dari bahan baku tersebut tidak melebihi presentase tertentu dari nilai, berat, atau volume dari barang jadinya sebagaimana diatur masing masing dalam psr. proses yang tidak memenuhi kualifikasi suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan perubahan tarif klasifikasi ctc) atau perubahan melalui proses tertentu (specific process), perubahan pengemas, pembongkaran dan penyusunannya kembali, cc.bagian dan komponen yang diklasifikasikan sebagai barang lengkap atau rampung sesuai ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonized system kumis) (barang belum dirakit atau terbongkar dalam hal barang memenuhi ketentuan kriteria asal barang dan diimpor suatu negara anggota dari negara anggota lainnya dalam kondisi belum dirakit atau terbongkar tetapi diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai kumis (arang yang dirakit suatu negara dari komponen yang belum dirakit atau terbongkar yang diimpor negara tersebut dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai kumis (a) harus dianggap sebagai barang originating, sepanjang barang tersebut memenuhi kriteria asal barang dan dalam hal terdapat bahan bal non originating maka bahan baku non originating tersebut harus diimpor negara anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terbongkar. aksesoris, spare part, dan peralatan dalam rangka menentukan apakah semua bahan baku non originating yang digunakan dalam proses produksi barang jadi mengalami perubahan tarif klasifikasi barang atau perubahan melalui proses tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam psr, keasaman aksesoris, spare part, atau peralatan yang dikirim dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, spare part, atau peralatan standar tidak diperhitungkan, sepanjang: aksesoris, spare part, atau peralatan tersebut tidak dalam inavoice yang terpisah dengan barangnya,voicesuatu barang menggunakan kriteria asal barang qualifying value content, nilai aksesoris, spare part, atau peralatannya harus diperhitungkan berdasarkan keadaannya bahan pengemas untuk penjualan eceran: dalam menentukan apakah semua bahan baku non originating yang digunakan dalam produksi suatu barang memenuhi ketentuanpengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan sesuai ketentuan kumis harus diabaikan. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria qualifying value content, nilai bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sesuai originalnya dalam perhitungan qualifying value content barang tersebut. bahan pengemas untuk pengangkutan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku non originating yang digunakan dalam produksi mengalamidan tanpa memperhatikan dimana pengemas tersebut diproduksi, dianggap sebagai bahan originating negara mana barang jadi diproduksi dalam perhitungan qualifying value content barang jadi. www .jdih.kemenkeu.go.id change chapter cc), yaitu perubahan pada bab (dua) digit pertama pada hs), change tariff heading cth), yaitu perubahan pada pos (empat) digit pertama pada hs), ataugian kedua kriteria pengiriman langsung kriteria pengiriman langsungdalam daerah pabean, atau barang imimpor tersebut tidak terjadentuk dan form jiwa mam exported's nate, address and country" coal ho, mom pel u u u ujj uuu uji mann agreement between japan and the republic reporter's numa, address and count indonesia for an. economic partnership gam lan nan aan maa mana ape means transport and route (ay for known) dan san sae certificate origin form jiwa sepa issue japan her gale, mam mentor (as nexasaryk, mark and numbers package, number and bin packaging preference ,quantity 7voice delapan gsedfak dksaloabon mandar tritarton weight numbers) and dates) arts anal numbers: number and kind packages. remarks: declaration the exporter: certification lhe undersigned, declare that: kis hereby certified,.un the basis control carried out urat the declaration "the above katalis and taman see uue. and pat, the exporter correct haji the 9polls) vesdrib above ritel uhe ganditlon(s) required for lha benih #invasi humanity dekluhue. office: isfuanda unis certificate, competent: tapi asotakbid rei, the pawnbep origin this odd herbert above japan the japan chamber dfi commerce and industry since and jae: stamp: signature: pace and datar namnfprinbed): slanaturn: dongeng www .jdih.kemenkeu.go.id pantas wuluh nocat his aren for @use posfenaniial renteng under ita partement betaantn the reduktor indonesia and dar karen brondong cartoon hip (bereinafar reformed fasa "the agreement "aga indonesia ang japan. engan: precandiiong exile peelafential tari tnsatnent senter ino agmenent ara nat goals @potter indonesia japan ahad: dedi miskin desoiptar gook eligible far confession indonesisardapang mori with ena segulnsudants setan referees citanya end txenpiy wit conidgneani peta pantas s3. kiretaruoce bacteria: pond erotis obtained produk entirely the putu, dataran paragraph article gone pengion andini dbs party sedusitely from originating teateriala anime ay. tregoodi safsfes the produksi mpsdlfs tugas set annex. wait other mpplicalslo perut america charter when good menelunad eninaly the par using non adgingtng materials. insdnuetione far esikicatim. cake por ika purposes claiming #raforentiat media.tontneni, document should completed tegaibty ari ibra inr attrrniznd agar anti cenlihad competantgovemmenta lamifarty ife daan. any ento shahid conan english lengang. adem should ker ren angin alih hns complete inang tanyoayes aer ihan famili nadia aer insani. yxe space ns. document insaiietar apocily thu mesassary harbours for kening polda and cher potato info4ation. this sorpostar iss aurora agent mung pocidoks ita inforralon using additional appsktdik wa, that casa, very additional appa saki songket committed fakty andi hat the kapoor hibah suthursed gaya fisatod axwmpetant goverires alumni dantgnse. field state kali ame, address and country the pora. fak state una kali nama, adha eng country thea mortar. deleted mubpamagnapin aditif temporer mesut person seo one good into the impending pay (ag. the mana line who daglanes the imoorkaon ba: provide nasson landing par, rent port sad disekarging per and, hana vessel fidihtnussar. aras know field piremeldlan kes saat fan harga nat tapa numbers packages, lumban andi kimi packages, tas dassificalion merobek jam etal january aah gold consisted, foramen good, the tarif jessitcatan number make indicated athena dati evol ene delapan han dood tha certificate origin should substantif kento the desi the invoke arek possible. tertiiet dasototkon index thd kop good, pala mera stbiaesiing seni do, abg ero and a80 yan eroapartah sasa here iba jong epedifis pirxduet requiring dasalpian teng instan guy andi guna goods), such desedptod speciale producer should indicabect. result each aas natar through the msi, the materials date pler party komune paras telah are beneran hat asian, portes ses. onefatkana sondusfed such papar nca parilis, alinea names afaueh party non radius shsuttt dndutad buah materai wara used kethaprodiatins ofthagaad). pisa for bari gta, state yuhicth pemtlnanas arterkon dukuh under peeteranos ciliata abare) applicable, tts ios bagian pamdinedin hektar and arms pintar remnant beantitadi krefurentishtadkaatmant, kao gor afa parheshorki mer attempt ore tot nigeria kisah. indlesata far documulatlon, "dmi for agamais and "pcs! tor fangfbola goods materials, kamnlicable. fla: par aneh good, indian ibanguanity orselghi bndionta tie involosunumiah and kate tar edo goni, the invoke: should one keladi tor tia dinpartakori the good into paling pada. balas lintasan pekan diferoni ino lha: axpartea yam the cettihagie. origin tasudel atd this peran lassen iawoksg kota mai pali, show indicated held that tbrawods will dnbeoised non par identifying ines fdt sagu naro: gal acidroes ihe peron that issues the inline. kantongi cah wap mbarofthe inavoice tea gitar rani erioiaan ehi tina oaesuangs oia oenioata org ino iniunotar and dada ito kesuiadi iby edit segbarer who sid tertunda mad ika eta sold indhosbed @eeitabordd dedicated bold bal google badpukjes tot nang inavoice :lsa bei mudi paya tnpogtanionn ribet jerupactinng pronto, dekrit apl hwan bangga means arid idiopiis iba peron rat wil sate sudah diler involves ako masa, relevant @uaboriy lenong put, mang, memo ben imnperlar pasaran thd: invites. are other relevant decunjeatd which soni ter mean, iron sporting teman peti maan lempar tra goods ekankanesir sir yip ort. piksel kite pertifwate origin saved metroactvely auoordanee both rule si) the campetani govenusntal mufhisily its design should indicate issued baar kai ihe delicate origin menulis sesuai mesordanca with pula sta), the computer govammankal aoi iis designer should indicator ibe date keamanan andithe certifeallan number the original car beata option ore permana medan, kiel tina foto shiki materi, signed andi dated the exporter iis authanasd agent. iko data" should the date when tan merona orak apikal kor member tiger ceda besi holi ori akan sienna mun les udographedi bentet. pal ml: tris latd sperti bewampiatod, date, signed ari stampede tha competent given mental hasil adopting party its dasigrisa. tote: the competent governmental azioni s uesighee'ssipnatina may mtographeu orpilatid. nate ang bore antara its form should due sad sara. balap dedlahatian.ot documasis seating ter the certificate arigiroshould sukai peran onar emas and regutahang anime exploring party. abon tie cerifosie potong ohio udk berada determinan margin the suster authority smopeering party. republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum usb36 py3, kepala bagian tg. kementerian hai tirto nip19590420198402india free trade area (ifta) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka skema ifta meliputi: wholly obtained wholly produced tanaman termasuk produk kehutanan, buah buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman, yang tumbuh dan dipanen negara anggota, binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan dibesarkan negara anggota, cc. produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada huruf yang belum diproses lebih lanjut termasuk susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang, hasil perburuan, perangkap, pemancing atau bawahnya negara anggota, hi, produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atauatas eksploitasi perairan, dasar laut, dan bawahnya berdasarkan konvensi hukum laut internasional negara anggotasemata mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai huruf not wholly obtained atau not wholly produced regional value content rvc) dan change tariff classification ctc) barang dianggap originating dalam rangka ifta apabila memenuhi rvc minimal (tiga puluh lima persen) sekaligus ctc pada tingkat digit (cash). rvc dalam rangka ifta atau disebut ifta content dapat dihitung dengan rumus: metode langsung direct method) 35h harga fob atau: metode tidak langsung indirect method) nilai bahan baku yang nilai bahan baku non tidak dapat ditentukan ifta keadaannya b5h harga fob nilai bahan baku non originating, adalah: (a) nilai cif bahan baku, bagian atau produk non ifta pada saat important bahan tersebut pada saat important, (b)kriteria pengiriman langsung dalam hal pengiriman barang melalui negara selain negara anggota ifyang diterbitkan negara anggota pengekspor, form yang diterbitkan oleh instansi penerbit ska negara anggota pengekspor, inavoice dari barang yang bersangkutan, dokumen lainnya yang dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan hurufwarna putihpada tanggal deportasi atau sampai dengan paling lambat (tiga) hari kerja setelah tanggal eksplorasi atau tanggal pengapalan. pencantuman issued retroactively pada form dalam hal form diterbitkan lebih dari (tiga) hari kerja setelah tanggal eksplorasi atau tanggal pengapalan. pengisian kolom kolom lainnya pada ska fom al. perbaikan atas kesalahan pengisian berupa coretan (strike out) pada data yang salah, penambahan data yang benar dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan dan tanda sah oleh instansi penerbit form al keharusan pemenuhan: ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. pencantuman nama negara anggota pengekspor pertama pada kolom tanggal penerbitan dan nomor referensi form yang diterbitkan oleh negara pengekspor pertama pada kolom pemberian tanda atau pada kolom form kotak back to back co . penelitian third country involving penelitian penggunaan third country involving meliputi keharusan pemenuhanll.l.harusskatiga) bulan sejak diterimanya permintaan refractive check: cc. dalam hal jawaban atas permintaan refractive check tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf form ditolak. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal jawaban refractive check tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam form dan keabsahan form al, form ditolak. pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya form dalam jangka waktu (enam) bulan sejak permintaan refractive check dikirim.a. negara anggota pengimpor harus: mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada: (a) eksportir produsen yang akan dikunjungi, (b) instansi penerbit ska negara anggota pengekspor, (c) instansi pabean negara anggota pengekspor, (d) importir barang terkait form yang akan diverifikasi. pemberitahuan tertulis pada angka mencantumkan informasi antara lain: (a) nama eksportir produsen yang akan dikunjungi, (b) rencana tanggal verification visit, (c) rencana ruang lingkup tujuan verification visit, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi: dan (d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan verification visit. memperoleh izin tertulis dari eksportir produsen yang akan dikunjungi. dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf angka tidak diperoleh dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan permintaan verification visit, forkeputusan diterima atau ditolaknya ska disampaikan kepada instansi penerbit ska dan produsen eksportir. dalam hal atas barang terkait dinyatakan non originating, produsen eksportir diberikan kesempatan selama (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk memberikan klarifikasi. dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai non originating, penetapan tersebut diberitahukan kembali kepada instansi penerbit ska dalam waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya klarifikasi dari produsen eksportir. penetapan diterima atau ditolaknya form dilakukan dalam jangka waktu maksimal (enam) bulan sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf angka diterima. ketentuan pengisian pib dalam rangka ifififidengan mempertimbangkan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh direktur jenderal.ketentuan lain terkait ketentuan asal barang akumulasi kecuali ditentukanroses dan pengolahan minimal suatu barang tidak dapat dianggap originating satu negara anggota yang melakukan proses bawah inasin, ventilasi, penyebaran, pendinginan, penggaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya), pengerjaan), perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan kemasan: pemotongan sederhana, pengiriman dan pengemasan ulang atau pengemasan dalam botol, termos, tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan, dan proses pengemasan sederhana lainnya, pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya, pencampuran sederhana produk produk baik yang sejenis maupun tidak, mana atau atau lebih komponen campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk dianggap sebagai barang originating, perakitan sederhana bagian bagian dari suatu produk untuk membentuk produk utuh, penguraian, penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang, pelarutan sederhana dengan air, atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakter barang, untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar appendix dari perjanjian ifta, suatu barang tidak dapat dianggap originating negara anggota hanya karena telah melalui proses pengolahan sebagai berikut: proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika, pembersihan atau dry cleaning, atau proses pengemasan atau kombinasi antaranya, pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu, pengalihan, penjahitan, dan penggabungan kain yang telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial tertentu, merapikan dan atau menggabungkan dengan menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote, benang, cincin, dan eyalet, satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau bahan tekstil lainnya seperti pemecatan, pelapisan anti air, mekanisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu, atau pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang. perlakuan terhadap pengemas dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang ctc, keasaman pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikenalnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan keasaman suatu barang. dalam hal. pengemas yang hanya digunakan untuk keperluan pengangkutan suatu barang tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan keasaman suatu barang. aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk manual atau informasi lainnya keasaman aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasaman suatu barang sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk manual atau informasi lainnya tersebut: barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial negara transit, danbagian ketiga ketentuan prosedural ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berkaitan dengan penerbitan atau issued retrospective dan ska berlaku selama (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. sesuai dengan praktek standar pasaran domestik negara pengekspor, dan diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan bea masuk oleh negara pengimpor namun demikian, apabila suatu produk menggunakan kriteria asal arang rvc, nilai aksesoris, spare parts, peralatan dan manual instruksi atau manual informasi lainnya harus diperhitungkan. instansi yang berwenang menerbitkan ska form al) dalam rangka ifta: brunei darussalam ministry foreign affairs and trade mofa) cambodia ministry commerce lao pdr ministry industry and commerce indonesia ministry trade malaysia ministry international trade and industry myanmar ministry commerce philippines bureau customs singapore singapore customs thailand bureau foreign trade services, ministry commerce viet nam ministry industry and trade india export inspection council india, ministry commerce and industry. bentuk dan format form goods consisted from exporter'slgnee's name, address, form country) tanyaport discharge signature authorised signature the import ick: third cewniry involving exhibition back to back cumulatto: (ii) must comply with 1he consignment conditions accordance with rule the ifta rules origin, and gii) must comply with the origin criteria the ifta rules origin. origin criteria: for@a@qualify: should noted that all the goods consignment must gall'seni( )pep byeaustralia new zealand free trade area (aanzfta) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka aanzfta meliputi: wholly obtained produced., yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan negara anggota, binatang hidup yang lahir dan dibesarkan negara anggota, cc. produk yang diperoleh dari binatang hidup negara anggota, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapannegara anggota, hasil penangkapan ikan laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut bebtersebut, produkberasal dari barang barang sebagaimana tersebut pada huruf l4 barang barang yang diambil oleh negara anggota, atau seseorang dari negara anggota, dari dasar laut atau bawahnya luar zona ekonomi ekslusif dan berbatasan dengan landas kontinen negara tebarang yang merupakan: limbah atau sisa sisa produksi dan konsumsi negara anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku, atau barang bekas pakai yang dikumpulkan negara anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku, dan barang barang yang diproduksi atau diperoleh negara anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf s.d. atau turunannya.anzfta adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40y0 (empat puluh persen) dari fob barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode: rumus langsung direct formula) biaya biaya tenaga biaya biaya bahan aanzfta ? kerja ? overhead keuntungan rain fob atau: rumus tidak langsung indirect build down formula) fob nilai bahan non originating rs fob dimana: biaya bahan adalah nilai bahan baku, bagian atau produk berasal dari suatu negara anggota, yang digunakan dalam proses produksi barang oleh produsen, . biaya tenaga kerja meliputi upah, remunerasi dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya, biaya overhead adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi, biaya biaya lainfob adalah nilai free on board barang, dan nilai dari bahan non originating adalah nilai cif pada saat important atau harga terawal yang dibayarkan (earliest certain price paid) untuk seluruh bahan baku, bagian, atau produk non originating yang dibeli oleh produsen untuk produksi barang. bahan non originating termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang berproduksi dengan sendirinya (self produced)produced exclusively pe) barang yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dari bahan originating satu atau lebih negara anggotaan(x) pada kolom kotak issued retroactively dalam hal form aan diterbitkan lebih dari (tiga) hari kerja setelah tanggal eksplorasi atau tanggal pengapalan. perbaikan atas kesalahan pengisian. penelitian ska back back penelitian form aan, pencantuman nilai fob barang negara pengekspor kedua pada kolom form aan back to back ", dan pemberian tanda atau pada kolom form aan kotak back to back co. penelitian third party inavoice penelitian penggunaan third party inavoice meliputi: pencantuman nama perusahaan yang menerbitkan inavoice pihak ketiga third party inavoice) pada form aan. pencantuman nomor inavoice yang dikeluarkan oleh eksportir atau manufacturer produsen dan inavoice trader pihak ketiga (jika diketahui) pada kolom form aan. pencantuman tanda atau (x) pada kotak third country involving pada kolom form aan. refractive check pelaksanaan refractive check dilaksanakan dengan ketentuan: terdapat alasan yang cukup untuk meragukan keaslian dan atau kebenaran informasi ska atau dokumen lain yang menunjukkan bukti keasaman barang. permintaan refractive check harus melampirkan copy ska form aan) terkait dan menyatakan alasan serta permintaan informasi tambahan lain yang menyebabkan ska diragukan. cc. instansi penerbit yang menerima permintaan refractive check harus segera memberikan jawaban atas permintaan tersebut dengan disertai data dan informasi yang diminta dalam jangka waktu maksimal (sembilan puluh) hari sejak tanggal permintaan refractive check.form aan, form aan ditolak sehingga tarif preferensi tidak diberikan. pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya form aan dalam jangka waktu (enam puluh) hari sejak diterimanya informasi yang diperlukan secara lengkap,mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan verification visit sekurang kurangnya (tiga puluh) hari sebelum tanggal verification visit yang direncanakan. permintaan tertulis pada huruf dikirimkan kepada instansi penerbit ska negara anggota pengekspor. dalam hal instansi penerbit ska bukan instansi pemerintah, permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi kepabeanan negara anggota pengekspor. permintaan tertulis pada huruf mencantumkan informasi sekurang kurangnya berupa: nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan, www .jdih.kemenkeu.go.id nama eksportir produsen yang akan dikunjungi, tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat, rencana tanggal dan tempat dilakukannyadalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan verification visit tidak diperoleh dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan untuk melakukan verification visit, tarif preferensi ditolak tidak dapat diberikan. penetapan diterima atau ditolaknya form aan dilakukan dalam jangka waktu maksimal (seratus lima puluh) hari sejak tanggal permintaan tertulis verification visit sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan pengisian pib dalam rangka aanzfta untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan aanzfta, pada pib diisikan kode tarif preferensi, nomor referensi dan tanggal form aan sebagai berikut: dalam hal pib hanya menggunakan skema aanzfta, nomor referensi dan tanggal form aan dicantumkan pada kolom dan kode dicantumkan pada kolom pib, dalam hal pib menggunakan skema aanzaanminimal proses atau pengerjaan,proses minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untukmempermudah pengapalan atau pengangkutan, pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan, proses sederhana terdiri dari, pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, pemotongan, pengiriman, pembengkokan, pengairan (ceiling), dan pencopotan (unveiling), dan proses sejenis lainnya, penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya, pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang. minimus dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang ctc, nilai bahan baku non originating yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah: untuk barang selain. ii. untuk barang atau yang beratnya tidak melebihi 10y6 (sepuluh persen) berat barang jadinya. dalam hal ska yang diterbitkan hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada pejabat bea dan cukaidiberi tanda tulisan cap "certified true copy" dalam kotak yang telah disediakan pada lembar ska::, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, dengan cara: menerbitkan ska baru, atau melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut: mencoret striking out) data yang salah, menambahkan data yang benar, dan memberikan tanda stempel koreksi dan menandaskan dengan membubuhkan tanda tangan para pejabat.atau movement certificate dengan ketentuan: ska back to back atau movement certificate dibuat berdasarkan ska yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama, www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang rvc maka nilai bahan baku non originating sebagaimana dimaksud pada angka harus tetap diperhitungkan. aksesoris, spare part, dan peralatan untuk keperluan penentuan asal suatu barang,dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku non originating yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:tidak dalam inavoice yang terpisah dengan barangnya, dan jumlah dan nilai dari aksesoris, spare part, peralatan dan petunjuk manual atau informasi lainnya merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria origin rvc, nilaiturut diperhitungkan sebagai originating maupun non originating dalam perhitungan rvc. ketentuan huruf dan huruf tidak berlaku dalam halsengaja disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai rvc, yang dapat dibuktikan oleh negara anggota pengimpor. perlakuan terhadap pengemas pengemas untuk keperl bentuk dan format form aan consignee's name, certificate origin address, country) combined declaration and certificate) pena bmn landadglllllllln country) (see overiaaf notes) means transport and route (if known) for official use shipment date: preferensial treatment given under aanzfta vessel's name aircraft etc.: preferensial treatment not given please stato port discharge: reasons) packages code digits) and brand name (if criterion (see value fob) (see overseas and date applicable) overseas notes) involveso correct: that all the goods were information here correct and that the goods described compidmaa maa umum bai alasan sesajian assth goods exported banana san san asa nenek sana door maluku ann lan nana placed date, name, signatureand place and date, signature and stamp authorised company authorised aignatoery issuing authority body back to back certificate origin subject third party involve issued retroactively minimus accumulation www .jdih.kemenkeu.go.idor malaysia myanmar new zealand philippines singapore thailand viet nam (hereafter individually referred party) conditions: eligible forth,i.this term: insertinboxo ta) goods wholly produced obtained satisfying article (a) the agreement (b) goods produced entirely satisfying article (c) the agreement tc) not wholly produced obtained party, provided that the goods satisfy article (a) the agreement (d) not wholly produced obtained party, provided that the goods satisfy article (b) the cth agreement (@) not wholly produced obtained party, provided that ihe goods satisfy article i.e., the fpsr(ctc) regional value content psr(rvc) other, including specific manufacturing processing operation ctc rvc psr( other) requirement combined wili additional requirementexported. fob valuea gods. indices: indicate the inavoice number and date french item. the involv where involvesshould ticker ( ). the number voices issued ihe manufacturers the exporter and the number inavoice issued the trader (if known) forth importatlon good3should ticker cc). certified true copy: case carried true copy, the words certified true copy" should written stampede box) the relevant boxes box whether not preferensial tariff treatment accorded. box the terus box should ticker ( ), appropriate, these cases where such items are relevant the goods covered the certificate. menteri keuangan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum hep ng aka tepung kepala bagian t.u. kementerian tirtopakistan preferensial trade agreement (peta) kriteria asal barang kriteria asal barang dalam rangka pedipanen, dipetik atau dikumpulkan negara anggota, binatang hidup yangdalam huruf atas, hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian, peternak negara anggota,memiliki hak untuk menggunakan bendera negara anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, barang yang dikumpulkan,pengeksporannya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai huruf atas. not wholly produced obtained kriteria asal barang dalam rangka peta selain wholly obtained atau wholly produced adalah sebagai berikut: total nilai bahan, bagian atau barang non originating tidak melebihi (enam puluh persen) dari nilai fob barang yang diproduksi atau dihasilkan, sepanjang proses terakhir dari pengolahan barang tersebut dilakukan negara anggota pengekspor. untuk perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut: nilai bahan baku nilai bahan baku yang asalnya non peta tidak dapat ditentukan nilai fob nilai bahan baku non peta dan nilai bahan baku yang asalnya tidak dapat ditentukan, adalah: nilai cif pada saat important barang atau pembuktian important, ataucriteria barang dianggap originating apabila memenuhi kriteria asal barang yang tercantum dalam daftar psr peta. lxbukan anggota harus dilengkapiformissued retrospective pada kolom form sesuai ketentuan dalam huruf peraturan menteri initidak melebihi (enam) bulanwww .jdih.kemenkeu.go.id verification visit dalam peta tidak diberlakukan mekanisme verification visit. ketentuan pengisian pib dalam rangka peta untuk tujuan pengenaan tarif preferensi berdasarkan pepeta, nomor referensi dan tanggal form dicantumkan pada kolom dan kode dicantumkan pada kolom pib, dalam hal pib menggunakan skema peta dan fasilitas kepabeanan, kode dicantumkan pada kolom pib sedangkan nomor referensi.alam rangka petariteria asal barang kumulatif ketentuan asal barang, sepanjang kandungan indonesia pakistan pta pada produk jadi tidak kurang dari (empat puluh persen). proses dan pengerjaan minimal proses atau pengerjaan, bawah ini, tidak diperhitungkan dalam penentuan keasaman barangwww .jdih.kemenkeu.go.id pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau lapisan lainnya, pengecatan dan pemolesan sederhana, kalibrasi dan tes sederhana: pengupasan, pemutihan parsial maupun total, pemolesan dan pengglasiran serealia dan beras, pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasarperakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi. perlakuan terhadap pengemas apabila dalam menentukan keasaman barang, dalam hal kemasan tersebut dianggap membentuk keseluruhan produk. dalam hal huruf tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam menentukan keasaman barang. pengemas yang hanya digunakan untuk keperluan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam menentukan keasaman suatu barang. aksesoris, spare parts, dan peralatan keasaman aksesoris, spare parts, peralatan dan petunjuk manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam menentukan keasaman suatu barang, sepanjang aksesoris, spare parts, peralatan dan manual instruksi tersebut diklasifikasikan dengan barang utamanya negara pengimpor. www .jdih.kemenkeu.go.id bentuk dan format formil explorer's name and address certificate indonesia pakistan consignee's name and address preferen certificate origin combined declaration and cerilflcste) form producer's nama and address issued country sega oversecase state reason s) port trading pon mecharas ian autbarirad sianstarcx the martina item number marks and numbers origin criterion gross weight, number packages: number and kind vanity and fob and date packages, description valle involves goods, khs code the reporting goa remarkscarried. out, (hal ihe jelas and sialemenl are komedi, hal ail the declaration the exporter correct. goods were produced maa ina ata and that they comply with the origin reguiremaenis special. these goods the rules origin under indonesia pakistan pta for the goods exported importing country place ang date. signature and stamp authorized issuing authority body place and yale, name, signature and company authorized signature overseas notes bux state the full legal name, address (including country) the exporter, box site the full legal name, address (including country) (he conscience. box state thspoiler ihe producer wishes ihe information confidential, acceptable scale available customs upon request", ihe producer and the exporter are the same, complete field with same", box complete the means transport and route and specify ure departure date, transport vehicle port loading and discharge, box the customs authority thc importing party must indicate ihc relevant boxes whether not preferensial irtalment accorded. box state the item number box3: provide full description cihe packages, number and kind package shall also specified. for cach good, identify the correct tariff classification, using the tilt classification the country into whose territory thc goods are imported. box for exports from one any the other panik eligible for preferensial wcatmeni, the requirement that: the products wholly obtained the exploring party defined rule the rules origin: ii. subject sub paragraph above, for the purpose implementing the provisions rule rules origin, products worked and processed result which the total value originating from non party undelermincd origin used docs nokiishallhal the aggregate pta content the final product nol less ihan iv. products that satisfy the product specific rules provided for attachment the rules origin shall considered goods which sufficient transformation has been carried out party. the goods gali'y under the above criteria, the exporter musi indicate field this form ithe following table: circumstances ptoduktlan montifastute.in the first country named, lag field this form aga ya) produetwdidlty obtained produced ihe country exportallon (see paragraph bti)above) products worked upon but not wholly produced the sporting, which were aas conor with the brovislana percentage sme content, example 4j0y6 paragraph above maa mana aaa sana amen products worked upon but not wholly produced ihe cxporling percentage indonesia pakistan party which were produced conformity with ihc provisions pta cumulative content, example paragraph above. pala senam tt, (d) products comp!y with the product specific rules psr box gross weight kilos'should shown here other units measurenighttui: issued retrospective, customer's order number, letter credit number, etc. may included, required. box the field must completed, signed and dated the exporter, insert the place and date signature. box the meld must completed, signed, ruled and sampel the authorized person the unifying authority u. kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id masa berakhir ska back back atau movement certificatecc. barang yang akan diekspor dengan menggunakan ska back back atau movement certificate, dan atauatau movement certificateatau movement certificate harus sama dengan nama importir yang tercantum pada ska pertama. terhadap ska yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam menggunakan third party inavoice third country inavoice, dengan: nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam ska, dan nomor inavoice pihak ketiga dicantumkan dalam ska. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku dalam hal perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan pencantuman nomor inavoice pihak ketiga dalam ska. dalam hal inavoice dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf belum diterbitkan, pada ska dapat dicantumkan nomor inavoice negara asal barang. |
bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kota jambi dikeluarkan oleh: pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota jambi tahun anggaran tent ang peraturan daerah kota jambi noi\.10r ahunbahwa untuk melaksanakan ketentuan (ly2012walikota jambi, dengan rahmat tuhan yang maha esa pera turun daerah kota jam nomor tahun tentang mengingat menimbang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.h kota jam! ahun anggaran nomor tahun lembaran daerah kota jambi=n negara republik indonesia tahun nomor tambahan le.ngrneriu~ rep baik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang ~bandar akuntansi pemerintah lembaran negara republik indonesia ta.p., hif h.vakum nl) mg tjivpangan. srn>a mffrp. rp. rp. rp.(:?.)b0rp. pendapatan belanja surplus defisit pembiayaan penerimaan pengeluaran.clan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahadan catatan atas laporan keuangan. dengan persetujuan berwarna dewan perak.ilan rakyat daerah kota jambi dan walikota jambi mem uff usmlampiran lampiran lampiran lampiran . lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran iii pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam 1lampiran peraturan daerah ini,terdiri dar isasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah,organisasi,program,n clan daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; neraca; laporan arus kas; img ff!.! iwm lll!n p~jjndmg fana aa!f setda f<'qta jami( rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rqneraca sebagaimana dimaksud dalam. huruf per desember tahun sebagai berikut: jumlah aset rp. jumlah kewajiban rp. jumlah ekuitas jana~ar~ pengeluaran pembiayaan set1lah perubahan reksa!:!e.baran daerah kota jf. mbi ahun nomor daru promo dto sekretaris der.ab kota jam! diundangkan jambi pada tanggal august11s2013 bambang riyanto walikota jambi ditetapkan jariu ran cata tan atas laporan keuangan. dto |
membacanganyar, bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu memberikan insentif kepada petugas pemungut agar dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab; bahwa agar pemberian insentif tepat sasaran, maka perlu mengatur pemberidengan,pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh skpd dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak dan atau retribuoleh pengguna anggaran. bagian kedua ruang lingkup pajak yang dimaksud dalam peraturan bupati ini adalah seluruh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. retribusi yang dimaksud dalam peraturan bupati adalah seluruh retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab penerima insentif insentif diberikan kepada: pegawai asn lingkungan skpd pelaksana pemungut pajak; pegawai asn lingkungan skpd pelaksana pemungut retribusi; pegawai asn lingkungan skpd lain yang membantu pemungutan pajak dan retribusi; bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pemungutan pajak dan retribusi; sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan pihak lain yang membantu skpd pelaksana pemungut pajak dan retribusi; pegawai asn lingkungan skpd lain yang membantu pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pegawai asn yang membantu dalam proses penghitungan dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi pada skpd pemungut pajak dan retribusi. bupati menetapkan pegawai asn, bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah, dan pihak lain terkait pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam keputusan bupati. bab iii tata cara perhitungan, pemberian dan penganggaran insentif insentif diberikan berdasarkan target kinerja. target kinerja sebagaimana dimaksud pada adalah jika pajak atau retribusi dihitung memenuhi target sebagai berikut: triwulan pertama memenuhi target sebesar (lima belas persen); triwulan kedua memenuhi target sebesar (empat puluh persen); triwulan ketiga memenuhi target sebesar (tujuh puluh lima persen); dan triwulan keempat memenuhi targetgawai pemungut pajak dan retribusi pendapatan daerah; dan pelayanan kepada masyarakat. dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tyang dibagikan ditetapkan paling tinggi sebesar (lima persen) dari perencanaan penerimaan untuk tiap pajak dan retribusi pada tahun anggaran berkenasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdengan ketentuaninsentif sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam apbd tahun anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam dpa skpd. besaran dana yang dialokasikan pada apbd ditetapkan sesuai dengan capaian pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya. penganggaran insentif pemungutan pajak retribusi dikelompokan dalam belanja operasi yang diatur dalam belanja pegawai,diberikan setiap triwulan dengan rincian sebagai berikut: apabila target triwulan terpenuhi, pemberian insentif diberikan pada awal triwulan ii; apabila akhir triwulan realisasi (lima belas persen) tidak terpenuhi, insentif tidak diberikan pada awal triwulan ii; apabila akhir triwulan realisasi (empat puluh persen) atau lebih, maka insentif diberikannerima insentif dan besarnya insentif ditetapkan dengan keputusan bupati. bab pertanggungjawaban insentif pengeluaran dana insentif disusun pertanggung jawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih, maka sisa lebih harus disetorkan kas daerah sebagai.?., ditetapkan karanganyar pada tanggal bupati karanganyar, ttd juliyatmono diundangkan karanganyar salinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah |
disease perlu diubah kembali; karanganyar nomor tah tanjung pcdornun tataran normal baru pada masa pandemi corona virus rupa peraturan perubahan atas ten tang peduli lindungi, maka peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pedoman tataran normal baru pada masa pandemi corona virus disease sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati karanganyar nomor tahun bahwa berdasarkan surat edaran menteri dalankeramaian; pengendalian potensi penyebaran corona virus disease varian micron perlu memanfaatkan aplikasi peduli lindungi ditempat yang berpotensi menimbulkan dan pencegahan rangka dalam bahwa menimbang bupati karanganyar, dengan rah mat han yang maha esa tentang perubahan kedua atas peraturan bupati karanganyar mor tahun tentang pedoman tatanan normal baru pada masa pandemi corona virus disease peraturan bupati karanganyar nomor tahun bupatikaranganyar provinsi! jawa tengah salin peraturan.memutuskan: lcrnri ba.ha lembaran negara republik indonesia nomor nomor indonesia tah negar rr publik tambahan pemerintah:ih:in d:ier:ih jj mh:~rnn lingkungan provinsi jawa tengah nomor undang undang nomor tahun ten tang dalam paten daerah daerah pembentukan undang undang nomorcat.uranrl derni corona vin1s disease menetapkan mengingat ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: beberapa ketentuan dalam peraturan bupati karanganyar nomor tahun tentang pedoman tatanan normal baru pada pandcrni corona vis disease serpati karanganyar nomor tah tentang pedoman ria normal bani pada rid corona vis disease berita daerah kabupaten karanganyar tah nomor diubah dan dibaca sebagai berikut lainalur1ggaraar1 uru san pcrncriritahan cmg menjadi kewenangan daerah. satuan tugas penanganan corona virus disease yang selanjutnya disebut satuan tugas covid ada lah perangkat organisasi yang dibentuk dalam rangka penanganan pandemi covid kabupaten karanganyar berdasarkan keputusan bupati karanganyar nomor tahun tentang saluran tugas penanganan corona virus disease cov!d kabupaten karanganyar. corona virus disease yang sela trivia disc but covid adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada maria sta dengan arida dun gejala umum infeksi corona virus disease lain gejala ganggu3.n per kawasan akut seperti bernard, tuk dan rbatasan warna lain dalan jar paling rendah (sa t.u koran lima) meter. normal baru adalatau badan. orang perseorangan adalah warga negara, baik indonesia maupun asing. j::jalan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik indonesia maupun asing. masker ada lah pelindung pernapasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup t za tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. disiplin adala suatu perbuatan yang rncritaa ti, pernah tertib kari aturan, corona dan kaidah kaidah yang berlaku baik dimasyarakat pria tempat kerja. apl peduli lindungi adalah apli yang dikerribangkan untuk mcrriban ins'tani pcrncrin tah dalam melaksanakan pelacakan untuk menghentikan penyebaran could penyediaan c.a pembersih nga (hand sanitizer); mudah diakses dan memenuhi standar atau periycdiaari sarana cuci tangan kai bi.m yang sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pertahanan rncngenai pencegahan dan pengendalian covid melaksanakan atau layaran publik iain nya lain lingkup bidang scbagaima dimaksud lain wajib (?) setiap orn scl;: pcngclol pen panggung jawa tempat usaha tcrnpat kerja fasilitas kesehatan lembaga pendidikan rumah ibadat tempat kegiatan pubs). merica akan perilaku hidup bersih clan sehat menghindari kerumunan; dan mengurangi mobilitas dengan mengurangi kegiatan luar rumah yang dirasa tidak sangat penting untuk dilaksanakan; meter; pembawa san interaksi fisik (physical distancing) atau menjaga jarak minimal (satu koran lima) dengan tubuh tahan day mcriinzkatkan dengan air mengalir; mencuci tangan secara teratur mengunakan sabun melakukan aktivitas lainnya yang berpotensi dapat mcn ulasan covid orang perseorangan wajib melaksanakan protokol pcnccge.he could bcr menggunakan lat pelindung diri ber masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah, berinteraksi sosial, dan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai rik ut: pegawai dan pengunjung yang akan masuk atau berkunjung; satu hanya pengunjung dengan kategori hijau dalan aplikasi peduli lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi perbatasan sosial fisik lingkungannya: dan mengatur dan membatasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan interaksi fisik. setiap orang sela pengelola penanggung jawab tempat usaha rampat kerja fasilitas kesehatan lembaga pendidikan rumah ibadat tempat kegiatan atau layanan publik lainnya dalam lingkup bidang sec1g::1imc1n3 dimas'ud dalan wajib menerapkan menyediakan lat pengukur suhu dan melakukan pengukuran suhu bagi pengunjung; paya ide ra minimal (satu koma lima) meter; sumber shan lingkungan baik dalam gedung maupun luar gedung; lak disinfeksi ruangan dan lingkungan gedung secara berkala; petugas khusus untuk melakukan kontrol fungsi dun kegiatan diatas; penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang bcr risiko dalan pen ulasan dan crt.luarnya could l'), dan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid setiap orangt tempat kegiatan atau laya publik lainnya dalam lingkup bidang sebagaimana dimaksud dalan wajib: pelaksanaan merigawasr dan sangat.ur salinan sesuai dengan aslinya sukarno serta daerah kabupaten karanganyar tahun nomor sekretariat daerah kabupaten karangan ttd diundangkan karanganyar pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten karanganyar, juliyatmono ditetapkan karanganyar pada tanggal maret bupati karanganyar, [!];~j[!] ,t.m:.a. . : .r ~;a, ;.: ,.: . i. ,,. pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam serta daerah kabupaten karanganyar. memerintahkan mengetahuinya, orang setiap agar peraturan bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
han berita daerah kabupaten magelang tahun nomornomor tahun tentang analisis standar belanjaipelatihan jumlah hari pelatihan) tabel batasan alokasi obyek belanja batas batas betomagun ratedata| bawah atan belanja honorarium pns non pns ,42y630y| jumlahrumus perhitungan belanja total pada asb pelatihii):angunan sederhana rumus penghitungan belanja total: nilai konstruksi pagu belanja xx xx xx x x xx jalan rumus penghitungan belanja total: nilai konstruksi pagu belanja .117x .111x xx .083x .053x .045x xxs .015x jembatan rumus penghitungan belanja total: nilai konstruksi pagu belanja irigasi rumus penghitungan belanja total: nilai konstruksi pagu belanja x .084x x .026batas batas keterangan rata rata bawah atas belanja honorarium pns non pns ,48y9 ,32y6o belanja bahan pakai habis ,00y6| ,08y6 belanja jasa kantor ,87y6 belanja cetak penggandaan belanja makan dan minum belanja perjalanan dinas ,00x| jumlahperhitungan konstruksi bangunan atas belum menyertakan belanja perencanaan dan pengawasan. dengan demikian jika kegiatan ini memerlukan belanja perencanaan dan pengawasan maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci sesuai permen tahun asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan batas bawah batas atas nilai konstruksi rumus perhitungan belanja total pada asb administrasi pengadaav): nilai non konsnon konstruksi pagu belanja x honorarium pns non pns ,75y6 belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,99ynilai non konstruksi rumus perhitungan belanja total pada asb administrasi pengadaan no19tabel batasan alokasi obyek belanja: batas batas etrn mata belanja honorarium pns non pns ,60y0 belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00y6 belanja cetak penggandaan belanja makan dan ,32frekuensisekretariat daerah adalah sekretariaselanjutnyarumus perhitungan belanja total pada asb sosialis. asb monitoring pengawasan deskripsi: monitoring pengawasmonitor, jumlah titik ama. rp. jumlah obyek yang dimonitor jumlah titik amalan) tabel batasan alokasi obyek belanja batas batas mo| keterangan katadata bawah atan belanja honorarium pns non pns belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00y6 ,18y6 belanja cetakbatas bawah batas atas jumlah obyek yang jumlah titik amalan titik rumus perhitungan belanja total pada asb monitoring pengawas.asb penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan kelurahan deskripsi: penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan kelurahsatuan kerja perangkat daerah tingkat kecamatan dan atau kelur batas batas ro| betersawn katadata| bawah atan belanja honorarium pns non pns ,09y6 belanja bahan pakai ,85y6 habis belanja jasa kantor y6| ,80y6musrenbang orang orang rumus perhitungan belanja total pada asb penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan keluribatas kena tatar belanja honorarium pns non pns belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00y6 ,91y6 belanja cetak ,00x0| ,47x0 penggandaan belanja makan dan k0| yopeserta frekuensi koordinasi hari hari dalam hari rumus perhitungan belanja total pada asb koordinasi konsultd7 ix.jasa pihak ketiga pagu belanja xx x x xx: belanja honorarium pns non jumlah keterangan asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan: nilai jasa pihak ketiga rumus perhitungan belanja total pada asb administrasi penelitian oleh konsuls s xdaer: dan proporsi obyek belanja. bab iii analisis standar belanja jenis asb meliputi: pelatihan pegawai, pelatihan non pegawai, cc. administrasi pengadaan konstruksi, administrasi pengadaan non konstruksi, sosialisasi: 'monitoring pengawasan, penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan kelurahan, koordinasi konsultasi, tabel batasan alokasi obyek belanja keterangan ratedata atan belanja honorarium pns non pns yo0jumlahatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan nilai rehab bangunan rumus perhitungan belanja total pada asb administrasi rehab bangu: keterangan batas batas rata rata ' ' bawah atas belanja honorarium pns non pns ,30y6| belanja bahan pakai habis belanja bahan material belanja jasa kantor ,00x| belanja cetak dan penggandaan ,46y6| ,00y6| belanja makan dan minum belanja perjalanan dinas ,00y6 ,49y6 ,00x| jumlah keterangan: asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta dari lembaga yang dibina orang frekuensi pembinaan kali rumus perhitungan belanja total pada asb pembinaan lembaga luar instansi pemerint.,30y6,00x| dinas belanja jasa pihak ,41y6 ketigarumus perhitungan belanja total pada asb fasilitasi kegiai. dalam bulan) tabel batasan alokasi obyek belanja: batas batas mo| waterungun ratedata| bawah atan belanja honorarium pns non pns ,54y6 ,05y6 uang lembur belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00y6 ,11y6 belanja cetak dan penggandaan belanjasewajumlah tim penyusun orang frekuensi penyusunan dalam bulan bulan bulan rumus perhitungan belanja total pada asb penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerv.jumlah anggota tim money frekuensi money dalam bulhabis ,31y6jumlah anggota tim orang money bulan rumus perhitungan belanja total pada asb monitoring evaluasi pelapo. jumlah hari: batas batas mo| keterangan) katadata| peran tuna belanja honorarium pns non pns y0| belanja bahan pakai habis ,61y6 belanja bahan material belanja jasa kantor belanja cetak dan penggandaan ,00y6 ,85y6 belanjasewa yo| belanja makan dan minum ,86y6 belanja perjalanan dinas ,93y6 jumlah keterangan: asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan: jumlah peserta lomba orang jumlah hari perlombaan hari hari a0 administrasi penelitian oleh konsultan, administrasi rehab bangunan,, penyelenggaraan ujian nasional, survey lapangan, ss. penilaian angka kredit: operasi penegakan hukum, akreditasi lembaga, penyusunan senja skpd, pembinaan pegawai, evaluasi: seleksi kategori orang, zz. pameran, aa. penyelenggaraan kejar atau kelompok belajar, bb. pengelolaan sistem informasi, cc. pengiriman duta, dan dd. pemberian penghargaan non pegawaipada meliputi: deskripsi, pengendali biaya belanja cost driver), cc. pengendali belanja tetap, pengendali belanja variabel, rumus penghitungan belanja total, alokasi obyek belanja,rumus perhitungan belanja total pada asb penyelenggaraan perlombai. asb pelayanan deskripsi: pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk melayani pegawai dan non pegawai (masyarakat). pengendali belanja (cost driver): jumlah orang yang dilayanlayani rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp. rp. jumlah orang yang dilayani) tabel batasan alokasi obyek belanja: keterangan rata batas batas rata bawah atas belanja honorarium pns non pns y60 ,56y6 uang lembur ,00y| ,02y6 belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00x| belanja cetak dan penggandaan belanjasewa yo| belanja makan danorang yang orang orang dilayani rumus perhitungan belanja total pada asb pelaya3 xvii. asb penyelenggaraan ujian nasional deskripsi: penyelenggaraan ujian nasional digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan menyelenggarakan ujian nasional untuk pendidikan formal maupun non formalujian,. rp. jumlah peserta ujian jumlah mata pelajaran yang diujik01y6 ,76y0| uang lembur belanja bahan pakai ,06x6 habis belanja jasa kantor belanja cetak dan penggandaan belanjasewa y6| ,00y6| belanja makan dan ,44jumlah peserta ujian orang orang jumlah materi yang diujikan materi materi rumus perhitungan belanja total pada asb penyelenggaraan ujian nasionviii.): jumlah surveyor, jumlah titik yang di. rp. jumlah surveyor jumlah titik yang disurvei) tabel batasan alokasi obyek belanja: keterangan batas batas rata rata ' bawah atas belanja honorarium pns non pns yo0 uang lembur ,00yo0surveyor jumlah titik yang disurvei titik titik ag rumus perhitungan belanja total pada asb survey lapangx.gawai yang dinilai rumus belanja total: belanja tetap belanja variabel rp. rp. jumlah pegawai yang dinila37y6 ,68y6| belanja bahan pakai habis belanja cetak dan penggandaan belanja makan dan ,00x|pegawai pegawai pegawai a8 rumus perhitungan belanja total pada asb penilaian angka kredit9 xx.): jumlah petugas pelaksana dan frekuensi kegiatanpelaksan0| belanja bahan pakai habis belanja cetak dan penggandaan makan dan num belanja perjalanan dinas jumlah pengendali biaya belanja cost driver) sebagaimana dimaksud pada huruf menjelas antara lain berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah even, jumlah durasi. pengendali belanja tetap fixed cost)variabel variabel cost). belanja tetap sebagaimana dimaksud pada dan belanja variabel sebagaimana dimaksud padarumus penghitungan total belanjaitu penjumlahan antara (fixed cost dan variable cost). alokasi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan obyek belanja yang wajar terdapat dalam suatu kegiatan dan proporsi untuk besaran obyek belanja. proporsi untuk besaran objek belanja sebagaimana dimaksud pada terbagi dalam (tiga) jenis yaitupengalokasian obyek belanja dan proporsi obyek belanja sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan asas kewajaran, kebutuhan dan kepatutan. batasan efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatan berdasarkan asb yaitu batas bawah dan batas atas dari rentang efektifitas beban kerja dari suatu aktifitas kegiatanrangan: asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan: jumlah petugas pelaksana orang orang frekuensi kegiatan kali kali rumus perhitungan belanja total pada asb operasi penegakan hukum.jumlah parameter yang diakreditaso| belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,93y6 belanja cetak danjumlah parameter yang parameter parameter diakreditasi rumus perhitungan belanja total pada asb akreditasi lembag.) tabel batasan alokasi obyek belanja: keterangan batas rata rata bawah batas atas belanja honorarium pns non pns belanja bahan pakai habis belanja cetak dan penggandaan ,34y60 belanja makan dan minum belanja perjalanan dinas jumlah ,00p0| keterangan: asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan: jumlah tim penyusun rumus perhitungan belanja total pada asb penyusunan seni.): jumlah pegawai yang dibina. rp. pegawai yang dibina durasi kegiatan) tabel batasan alokasi obyek belanja: batas batas honorarium ,00y6| belanja honorarium non pns ,80x| belanja bahan pakai ,97y6 habis belanja jasa kantor ,99y6 belanja cetak dan penggandaan belanja makan dan minum belanja perjalanan ,00x dinas |. jumlah ,00p| keterangan: asb diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan jumlah pegawai yang dibina orang orang durasi kegiatan perhitungan atas tidak menyertakan belanja sewa dan belanja jasa konsultan lainnya. dengan demikian jika kegiatan asb atas memerlukan belanja sewa dan belanja jasa konsultan lainnyiv.anggota tim evaluasi. rp.batas atas bawah honorarium ,77y6 belanja honorarium non pns yo0,00p|frekuensi kegiatan. asb seleksi kategori orang deskripsi: seleksi kategori orang merupakan kegiatan untuk memilih kelayakan atas prestasi tertentu terhadap siswa, pegawai, dan non pegawai untuk kompetensi tertentu. pengendali belanja (cost driver): jumlah orang yang diseleksi,seleksi rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp. rp. jumlah orang yang diseleksi) tabel batasan alokasi obyek belanja: keterangan batas batas terang rata rata bawah atas hanja honorarium belanja honorarium non pns ,08y0 ,76y6 ,00y6| belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor ,00y6 ,37y6 belanja cetak dan penggandaan belanja sewa ,00y6 ,29y6 belanja makan dan minum belanja perjalanan dinas jumlah ,00p|asb sebagaimana dimaksud dalam mulai diterapkan pada saat penyusunan rka skpd ppid perubahanketerangan asb diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan jumlah orang yang perhitungan atas tidak menyertakan belanja pakaian kerja. dengan demikian jika kegiatan asb atas memerlukan belanja pakaian kerjseleksi kategori orang.): jumlah petugas stand pameranstand pameran durasi kegiatan) tabel batasan alokasi obyek belanja batas batas belanja honorarium belanja honorarium non pns belanja bahan material ,13y6 belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor belanja cetak y6| ,99x penggandaan belanja makan minum |. jumlah keterangan: asb diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan batas bawah batas atas pameran durasi kegiatan perhitungan atas tidak menyertakan belanja sewa (termasuk sewa stand pameran) dan belanja perjalanan dinas. dengan demikian jika kegiatan asb atas memerlukan belanja sewa (termasuk sewa stand pameran) dan belanja perjalanan dinaamevirata rata bawah atas hanja honorarium ,75y6 belanja bahan ,44p| ,00x| materialorang orang rumus perhitungan belanja total pada asb penyelenggaraan kejar atau kelompok belajarii.):. jumlah anggota tim jumlah bulan) tabel batasan alokasi obyek belanja batas batas hanja honorariumjasa konsultansi jumlah ,anggota tim pengelola orang orang durasi kegiatan bulan rumus perhitungan belanja total pada asb pengelolaan sistem informx. asb pengiriman duta deskripsi: pengiriman duta merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd)terang rata rata bawah atas belanja bahan ,20y6 material belanja bahan pakai ,00x| habis belanja jasa kantor belanja cetak penggandaan yo| belanja makan minum belanja perjalanan ,00x| dinas . jumlah keterangan asb diatas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan batas bawah batas atas orang orang rumus perhitungan belanja total pada asb pengiriman duter xxx. masyarakat ataupun lembaga yang telah menunjukkan kinerja dan atau pengabdian bidang tertentu. pengendali belanja (cost driver): jumlah penerima penghargkegiatan) tabel batasan alokasi obyek belanja: keterangan batas batas terang rata rata bawah atas belanja honorarium ,00y6| #o|,00x| dinas jumlahketerangan: rumus perhitungan belanja total pada asb pemberian penghargabupati magelang, ttd zaenal arifin per jumlah hari pelatihan rumus penghitungan belanja total: belanja tetap belanja variabel rp0,00t jumlah peserta pelatihan jumlah hari pelatihan) tabel batasan alokasi obyek belanja batas batas keterangan ) ) ratwssta| peran atan belanja honorarium pns non pns y0| belanja bahan pakai habis belanja jasa kantor belanja cetak penggandaan belanja makan dan minum y0| ,15y9 belanja perjalanan dinas ,83y6 jumlah ,00p| keterangan asb atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta jumlah hari rumus perhitungan belanja total pada asb pelatih |
salinan an) ben bupati magelang provinsi jawa tengah: aa. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kearsipan khususnya terkait dengan penyimpanan arsip pada perangkat daerah perlu mengatur standardisasi sarana penyimpankeputusan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pedoman penggunaan sarana penyimpanan arsip lingkungan pemerintah propinsi jawa tengah lembaran daerah provinsi jawa tengah tahun nomor memutuskan:aktif adalah arsip yang frekuensi penggunrevioto adalah hasil pemotretan baik berupa negative film (klise) maupun gambar positif hasil cetak aduk yang layak disimpan melalui tahap seleksi. arsip kartografi adalah arsip yang informasinya tertulis dalam bentuk grafik atau foto metric, termasuk dalamnya anatara lain peta, chart, denah, desain bangun mesin pesawat, baganlain lainnya. folder adalah tempat arsip kertas yang terbuat dari kertas karton, memiliki bentuk seperti map dengan tab atau bagian menonjol disebelah kanan atas tab adalah bagian dari sekat (guide) atau folder yang menonjol, yang dipakai untuk meletakkan label menuliskan kode indeks. owner owner adalah sarana penyimpan arsip untuk arsip dengan berkas yang cukup banyak, dengan cara dilubangi. owner hanya disarankan untuk arsip yang mempunyai nilai akhir musnah. untuk arsip yang mempunyai nilai akhir permanen tidak disarankan menggunakan owner. ma. gambar owner ii. sarana penyimpanan arsip vital brankas adalah lemari aau kotak besi tahan api yang biasa dipergunakan untuk melindungi barang barang berharga (uang, surat berharga) dari bahaya kebakaran, pencurian pembongkaran. brankas bisa dimanfaatkan untuk menyimpan arsip vital seperti sertifikat tanah, bpk, imb, surat perjanjian sewa tanah dan lain lain. in. kemasan ". gambar brankas iii. sarana penyimpanan arsip dinamis aktif dan statis kertas pembungkus kertas pembungkus digunakan untuk membungkus arsip aktif dan arsip statis. untuk kertas pembungkus arsip aktif menggunakan kertas kraft atau kertas payung dan kertas pembungkus arsip statis menggunakan kertas samson atau rising. standar ukuran kertas pembungkus adalah panjang cm, lebar gambar kertas samson boks arsip boks arsip digunakan untuk menyimpan arsip aktif dan arsip statis dalam bentuk kertas yang ditata pada rak arsip. boks arsip berbentuk kotak empat persegi panjang (seperti gambar) dan terbuat dari karton bergelombang dengan kertas liner sebagai penyekat dan pelapisan, sesuai dengan sni tentang spesifikasi kertas medium, serta memiliki penutup untuk menjamin kebersihan. hindari penggunaan boks arsip dari bahan plastik karena dapat menyebabkan lembab. untuk menjaga adanya sirkulasi udara, pada, seperti coklat atau coklat muda. standar ukuran boks arsip adalah tinggi cm, lebar cm, panjang ken dan ser gambar rancang bangun boks arsip gambar boks arsip rak arsip rak arsip adalah rak yang terbuat dari metal dan digunakan untuk tempat menyimpan arsip aktif yang tersimpan dalam boks arsip.rak arsip terdiri dari trap sap dan ada pula yang terdiri dari trap sap. tinggi rak arsip disesuaikan dengan ketinggian ruang penyimpanan arsip aktif. jarak rak dengan tembok sekitar cm. jarak antara baris rak yang satu dengan baris rak lainnya cm. standar ukuran rak arsip adalah: tinggi lebar dalam 40cm gambar rak arsip dan penataan dus dalam rak rak bergerak roll o'pact rak bergerak roll o'pact adalah sistem almari dinamis yang dapat bergerak atas rel, pada saat digeser akan membentuk satu buah gang untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan pengambilan arsip. rak bergerak roll o'pact digunakan untuk menyimpan arsip yang tertata dalam boks arsip. penempatan boks arsip dalam rak bergerak roll o'pact disusun secara lateral dari kiri paling atas kanan kemudian bawah dari kiri kanan (sama halnya dengan rak arsip). untuk ukuran rak bergerak roll o'pact menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau luas ruangan, karena tersedia dalam berbagai ukuran. enam alo sala rak bergerak roll o'pact iv. sarana penyimpanan arsip foto sarana penyimpanan arsip foto dibedakan menjadi (dua) sesuai dengan fungsi arsipnya, yaitu: penyimpanan arsip foto aktif sarana penyimpanan arsip foto meliputi: album foto album foto digunakan untuk menyimpan positif foto. album foto terbuat dari bahan kertas atau dilapisi kertas minyak kertas roti. tidak disarankan menggunakan album foto dari plastik atau dilapisi plastik karena plastik akan menahan partikel udara sehingga akan menimbulkan kelembaban yang menyebabkan foto menjadi lengket. setiap album foto memuat satu subyek atau satu rangkaian peristiwa dalam foto. gambar album foto amplop negatif foto amplop digunakan untuk menyimpan negatif foto. setiap amplop berisi frame negatif foto. syarat amplop untuk negative foto aktif adalah: terbuat dari kertas gram ukuran 24x amplop bagian dalam sebaiknya berwarna gelap untuk menjaga negative foto dari sinar yang terang. no kode gambar amplop negatif foto boks terbuka boks terbuka digunakan untuk menata amplop negatif foto. boks terbuat dari bahan hard board dengan ukuran panjang cm, lebar cm, tinggi cm. no kode ken gambar boks terbuka penyimpanan arsip foto aktif sarana penyimpanan arsip foto aktif meliputi: amplop positif foto digunakan untuk menyimpan positif foto inaktif. syarat amplop untuk positif foto inaktif adalah: terbuat dari kertas hvs gram yang bebas asam. ukuran amplop dibuat terbuka, dengan lebar bagian belakang amplop negatif foto digunakan untuk menyimpan negatif foto aktif. syarat amplop untuk negative foto aktif adalah: terbuat dari kertas roti kertas minyak ukuran 15x amplop tanpa tutup, depan belakang sama lebar setiap amplop berisi satu frame negatif foto. gambar amplop negative foto aktif (tampak belakang) no kode gambar amplop negatif foto boks terbuka digunakan untuk menyimpan amplop positif dan negatif foto. boks terbuat dari bahan cardboard dengan ukuran: untuk boks positif foto: panjang cm, lebar cm, tinggi cm. untuk boks negatif foto: panjang cm, lebar cm, tinggi cm. no kode ken gambar boks terbuka sarana penyimpanan arsip bentuk khusus arsip bentuk khusus ada (dua) macam yaitu arsip kartografi dan arsip kearsitekturan. arsip kartografi adalah arsip yang isi informasinya dalam bentuk grafik atau foto metric termasuk dalamnya antara lain peta, denah, desain bangun mesin pesawat, bagan,sebagainya. arsip kartografi dan arsip kearsitekturan dalam penyampaian informasi banyak menggunakan simbol simbol atau lambang lambang jika dituangkan dalam media kertas biasanya menggunakan ukuran kertas yang lebih besar (khusus) karena bentuknya yang khusus tersebut maka arsip kartografi dan arsip kearsitekturan memerlukan perhatian khusus dalam penyimpanannya. adapun sarana penyimpanan arsip kartografi dan kearsitekturan adalah: almari vertikal vertical plan filing system almari vertikal vertical plan filing systemadalah sejenis almari yang digunakan untuk menyimpan arsip kearsitekturan atau arsip peta yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. cara menyimpannya digantung pada plat besi jeruji yang sudah ada. almari vertikal vertical plan filing system terbuat dari bahan besi baja tahan karat. almari vertikal vertical plan filing system dibedakan menjadi (dua) macam yaitu:tau disebut juga alu grup. dengan almari jenis ini arsip kearsitekturan atau peta dijepit menggunakan yang sudah ada kemudian digantung dalam almari. tni gambarlmari vertikal vertical plan filing system dengan penggantung arsip berjeruji dengan almari jenis ini, arsip kearstitekturan atau peta yang akan disimpan pada salah satu ujungnya ditempel kertas tebal berlubang dan berserikat. arsip digantung pada jeruji jeruji besi yang terdapat pada almari. almari terbuat dari besi baja tahan karat dengan ukuran cm, cm, cm. alami vertikal digunakan untuk menyimpan arsip kearstitekturan atau peta yang sering digunakan. bea , saga manga. yaa gambar almari vertikal vertical plan filing system dengan penggantung arsip berjeruji horizontal plan filing system horizontal plan filing system adalah almari yang terdiri dari laci laci untuk menyimpan arsip kearsitekturan atau peta dengan cara diletakkan horizontal. almari terbuat dari besi baja tahan karat atau kayu dengan ukuran sm, cm, cm, dengan standard lima laci masing masing berukuran cm. almari horizontal digunakan untuk menyimpan arsip kearsitekturan atau peta yang sudah jarang digunakan. semak . . gambar horizontal plan filing system untuk arsip peta dengan jumlah sedikit, bisa menggunakan sarana yang sederhana, yaitu menggunakan calon dengan tutup atas bawah kemudian diberi lubang sebagai sirkulasi udara. gambar calon untuk menyimpan arsip peta gambar penyimpan arsip dan arsip kaset kaset aa, gambar almari arsip kaset salinan sesuai dengan aslinya bupati magelang kepala bagian hukum, ttd imam laksana, s.h., hum. zaenal arifin pembina nip. sekat guide) adalah penyekat dalam filling cabinet, yang berfungsi mengelompokkan arsip berdasarkan urutan alfabetis huruf, numerik angka dan kronologis. sekat guide) dipakai untuk mengetahui lokasi arsip secara cepat dan tepat. sekat guide primer) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya kelompok utama. sekat guide sekunder) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya sub kelompok utama. sekat iii guide tersier) adalah sekat yang memberi petunjuk adanya sub sub bagian kelompok utama. boks arsip adalah sarana tempat penyimpanan arsip aktif dan statis dalam bentuk kertas yang ditata padadisasi sarana penyimpanan arsip merupakan pedoman bagi perangkat daerah dan pemerintah desa dalam menggunakan sarana penyimpanan arsip. sarana penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi (dua), yaitu: sarana penyimpanan arsip statis dan dinamis, dan sarana penyimpanan arsip foto dan bentuk khusus. standardisasistandardisasi sarana penyimpanan arsip sarana penyimpanan arsip dinamis aktif folder folder biasa folder biasa digunakan untuk penyimpanan arsip kertas, sehingga arsip dapat tersimpan dalam satu wadah baik seri, rubric atau dosis. pada folder terdapat tab yang berfungsi untuk mencantumkan title indeks dan kode klasifikasi. folder terbuat dari kertas karton. bentuk folder sesuai dengan tempat penyimpanannya ada macam, yaitu: folder dengan tab atas sebelah kanan, penamaannya dilakukan secara vertical (lihat gambar folder dengan tab disamping, penataan dilakukan secara lateral gambar 24c gambar tab sampai ambar tab samping gambar tab atas png 2cm sem gambar rancang bangun folder folder gantung digunakan seperti folder biasa. hanya folder gantung tanya tidak menjadi kesatuan dengan badan folder, tetapi menggunakan tab lepas (yang dapat dipasang) dari plastik dan mempunyai penggantung kedua sisinya. standar ukuran folder gantung: cm, 24cm, penggantung dari tepi folder 24c gambar map gantung hang map sekat guide sekat guide digunakan sebagai pembatas atau petunjuk yang digunakan dalam penataan berkas penemuan kembali arsip. sekat guide dibuat dari karton atau plastic segi empat dan memiliki bagian yang menonjol yang dinamakan tab. sekat guide biasanya terdiri dari sekat primer, sekunder dan tersier. standar ukuran sekat guide cm, cm, kemiringan tab cm, tab cm. gambar sekat guide primer) gambar sekat guide sekunder) gambar sekat iii guide tersier) out sheet out sheet dibuat dari kertas manila berbentuk segi empat dengan ukuran: cm, cm. digunakan sebagai lembar pengganti arsip apabila arsip yang dipinjam hanya sebagian dari arsip yang tersimpan dalam folder (bisa atau beberapa lembar). out sheet berfungsi sebagai pengganti arsip yang dipinjam dan diletakkan tempat arsip yang dipinjam tersebut. outsheet tagar gambar out sheet out guide out guide terbuat dari kertas manila berbentuk segi empat dan ada bagian yang menonjol atas disebut tab. ukuran out guide adalah cm, cm, kemiringan tab cm, tab cm. out guide digunakan sebagai lembar pengganti arsip apabila arsip yang dipinjam sebanyak (satu) folder, diletakkan tempat folder yang dipinjam tersebut. outside inmninmn gambar out guide filing cabinet filing cabinet adalah almari yang terbuat dari metal dan digunakan untuk menyimpan arsip dinamis aktif. arsip tersimpan folder dalam suatu susunan sekat, disusun secara vertikal dalam laci. penyusunan arsip selalu diawali dari laci paling atas bawah. filing cabinet dilengkapi dengan kunci pengaman secara sentral. gambar filling cabinet gambar visualisasi pengunaan filling kabinet, map gantung dan sekat latmax dan almarit ukuran latmax adalah panjang cm, lebar cm, lebar tempat etiket label ee mesin mia and mem pet gambar latmax almari latmax adalah almari arsip yang terbuat dari metal dengan pintu ayun dan digunakan untuk menyimpan arsip dalam latmax secara menggantung. almari arsip dilengkapi dengan papan baja dan penggantung standar ukuran almari latmax adalah tinggi cm, lebar cm, dalam cm. almari latmax bisa juga berbentuk seperti filling kabinet, dengan besi melintang dalam rak filling sebagai tempat gantungan map. jambore iss son lee yua re, tum ini iri tni hae non sta gb. almari arsip gambar almari latmax dan penataan latmax dalam almari almari arsip almari arsip adalah almari yang terbuat dari metal dengan pintu ayun dan digunakan untuk menyimpan arsip dalam owner atau arsip dengan ketebalan tertentu (arsip dalam bentuk jilid). almari arsip bisa juga untuk menyimpan arsip inaktif dalam dus arsip. jin gambar almari arsip dalam berbagai model pes: (nt minus leleh en: tempa tit a01 emak siti gambar almari arsip setengah gambar almari arsip yang menyatu tinggi dengan filling kabinet file tray file tray berguna untuk menyimpan arsip surat yang sedang dikerjakan atau dalam proses dan belum siap untuk dibebaskan atau disimpan gambar beberapa model file tray box file box file adalah sarana penyimpan arsip untuk menyimpan arsip dalam folder dalam posisi vertikal gambar box fileterciptanya keadilan dan kebenaran hukum pidana (reguisitoir) atas diri terdakwa yang berdasarkan ke tahanan yang maha esa . pada pokoknya menuntut sebagai berikut: dengan alasan pertimbangan pelaksanaan menyatakan terdakwa deni setia pidana penjara yang diderita dalam waktu maharani alias rapi mohammed yang cukup lama oleh sekelompok majid yang identitasnya sebagai narapidana dan landasan filosofis pancasila tersebut pada awal surat tuntutan ini yang tidak menutup pintu eksistensi bersalah melakukan perbuatan ancaman pidana mati, maka cara proses pidana tanpa hak dan melawan likuidasi kehidupan seseorang dalam hukum menyerahkan dan atau ruang senapan akan lebih baik. masih perlu menjadi perantara dalam jual beli ancaman pidana keras dengan pidana mati, narkotika golongan yang dilakukan terutama terhadap kejahatan berat, secara bersama sama dengan saksi kejahatan makar, kejahatan korupsi, dan mereka pranala alias ola alias tania kejahatan penyelundupan dan saksi andriana alias melissa aprilia sebagaimana tersebut dalam penjatuhan pidana mati terhadap dakwaan primaire melanggar pelaku tindak pidana narkotika huruf undang undang golongan (kokain) tahun putusan pengadilan negeri tangerang kuhp. pid pn. tng jo. putusan menjatuhkan terhadap terdakwa deni pengadilan tinggi bandung setia maharani alias rapi pid pt. bdg jo. putusan mohammed majid dengan pidana mahkamah agung pid penjara seumur hidup dan membayar atas nama terdakwa deni setia maharani denda sebesar rp. alias rapi mohammed majid warga subsidi (enam) bulan kurungan. negara indonesia) menyatakan barang bukti berupa: sebuah perkara pidana (satu) buah koper warna coklat merk diidentifikasikan dari isi uraian dalam surat mcm, (satu) buah tas tangan warna dakwaan penuntut umum yang diajukan coklat merk mcm, gram sidang pengadilan, majelis hakim yang kokain (sisa penyisihan), (satu) memeriksa, mengadili dan memutus buah paspor malaysia perkara pidana terikat secara hukum pada atas nama rapi isi surat dakwaan penuntut umum dan mohammed majid, (satu) buah tidak keluar dari koridor surat dakwaan dari kartu pengarah pendaftaran malaysia penuntut umum. atas nama rapi isi surat dakwaan penuntut umum mohammed majid, kartu surat ijin terhadap terdakwa deni setia maharani mengemudi nomor alias rapi mohammed majid disusun (satu) buah tiket malaysia airlines secara subsidairitas (berlapis) terdiri dari system atas nama rapi mohammed dakwaan primaire dakwaan subsidi dan majid, (satu) buah tiket cathay dakwaan lebih subsidi. pasifik airways tanggal januari penuntut umum setelah melalui atas nama rapi mohammed proses pembuktian mengajukan tuntutan majid, (satu) lembar boarding pass cathay pacific airways analisis putusan pidana mati terhadap pelaku .( zainal mpu jannah) tanggal januari atas nama menghukum terdakwa tersebut rapi muhammad majid, lembar dengan pidana mati, kertas bertulisan tangan "new home menyatakan barang bukti berupa: hotel sumber well crush street (satu) buah koper warna coklat merk se london prince road se mcm, (satu) buah tas tangan warna london, lembar kartu bii coklat merk mcm, gram bertuliskan tangan kokain, (satu) buah paspor london tower bridge travel inn malaysia nomor atas capitol tower bridge road nama rapi mohammed majid, london sei 31ip phone (satu) buah kartu pengarah lembar kartu imigrasi pendaftaran malaysia nomor nomor atas nama rapi atas nama rapi muhammad majid, berikut potongan mohammed majid, (satu) tiket boarding pass cathay pacific airways malaysia airlines system atas nama flight cx776 atas nama rapi rapi mohammed majid, (satu) muhammad majid, paspor buah tiket cathay pasifik airways malaysia, (satu) buah ktp atas tanggal januari atas nama nama deni setia maharani dan rapi mohammed majid, (satu) (satu) lembar pemberitahuan pabean, buah paspor malaysia, (satu) buah dirampas untuk dimusnahkan, ktp atas nama deni setia maharani menyatakan terpidana dibebani dan (satu) lembar pemberitahuan biaya perkara sebesar rp. (lima pabean, dirampas untuk ribu rupiah). dimusnahkan, penasihat hukum terdakwa membebankan biaya perkara kepada mengajukan pembelaan (pledooi) yang negara. pada pokoknya, mohon untuk menetapkan terdakwa tetap berada membebaskan terdakwa dari segala dalam tahanan. tuntutan jaksa penuntut umum atau mohon pertimbangan pengadilan negeri putusan yang serangan ringannya tangerang dalam menjatuhkan pidana mati pengadilan negeri tangerang (judex tersebut didasarkan pada hal hal yang active) dengan putusannya memberatkan terdakwa yang merupakan pid pn.tng tertanggal kualitas dari perbuatan terdakwa yaitu: agustus terhadap terdakwa deni setia terdakwa telah beberapa kali disuruh maharani alias rapi mohammed majid memasukkan narkotika dari luar yang amar dictum putusan selengkapnya negeri indonesia maupun sebagai berikut: sebaliknya, menyatakan terdakwa deni setia terdakwa merupakan bagian dari maharani alias rapi mohammed salah satu matarantai sindikat majid terbukti secara sah dan peredaran narkotika yang dapat meyakinkan bersalah telah membahayakan keselamatan bangsa melakukan tindak pidana secara dan negara serta dapat menimbulkan bersama sama tanpa hak dan citra buruk bagi bangsa indonesia melawan hukum menjadi perantara dunia internasional, jual beli narkotika golongan pranata hukum volume nomor januari penyalahgunaan narkotika supremasi hukum sehingga oleh karena itu indonesia sudah sangat dipandang sudah tepat dan adil. membahayakan dan telah men pertimbangan terhadap tuntutan jangkau semua lapisan masa rakyat, hukuman (pidana) denda dan kurungan terutama generasi muda dan kalangan subsidi majelis hakim sependapat pelajar mahasiswa, dengan penasihat hukum terdakwa bahwa tindakan terdakwa yang menyangkut terhadap hukuman yang dijatuhkan peredaran narkotika sangat maksimal terhadap terdakwa tidaklah dapat berdampak buruk dan dapat dijatuhkan secara bersamaan dengan mengakibatkan kematian bagi penjatuhan pidana denda dan kurungan pemakainya, subsidi. perbuatan terdakwa dilakukan justru terdakwa telah terbukti bersalah dan pada saat pemerintah dan seluruh harus dihukum (dipidana), maka rakyat indonesia sedang giat giatnya seharusnya terdakwa dihukum pula untuk melaksanakan perang terhadap membayar biaya dalam perkara ini, akan narkotika, tetapi mengingat jenis hukuman yang perbuatan terdakwa dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah mengancam kelangsungan hidup ancaman yang terberat, maka biaya yang generasi bangsa dan negara timbul dalam perkara ini dibebankan indonesia, dimasa yang akan datang: kepada negara. tindakan terdakwa merupakan mata pengadilan tinggi bandung judex rantai dari suatu jaringan kelompok active) dengan putusannya inter nasional yang ingin menjadikan pid pt. bdg tertanggal indonesia sebagai ajang transit oktober terhadap terdakwa deni setia maupun sasaran peredaran narkotika. maharani alias rapi mohammed majid, pertimbangan lain walaupun menilai bahwa pertimbangan hukum dari terdakwa persidangan mengaku terus hakim tingkat pertama pengadilan negeri terang, belum pernah dihukum dan tangerang telah berdasarkan alasan alasan menyesal atas perbuatannya, apabila serta pertimbangan tertimbang hukum ditinjau dari seluruh perbuatan terdakwa, yang tepat dan benar, kecuali yang maka perbuatan tersebut telah menyangkut amar keputusan tentang menimbulkan dampak yang sangat luas dan barang bukti pengadilan tinggi resiko yang sangat tinggi oleh karena itu berpendapat merasa perlu untuk dirubah hal hal tersebut atas tidak dapat dengan pertimbangan barang bukti tersebut dijadikan alasan untuk meringankan digunakan dalam perkara terdakwa lain hukuman (pidana) yang akan dijatuhkan yang perkaranya dipisah pisahkan, dan kepada terdakwa. seharusnya status barang bukti tidak harus berdasarkan hal hal yang telah dirampas untuk dimusnahkan tetapi dipertimbangkan bahwa pidana yang akan kembali kan kepada jaksa penuntut disebutkan dalam dictum putusan ini umum untuk bukti dalam perkara lain, oleh adalah sudah sesuai dan setimpal dengan karena itu diambil alih serta dijadikan kesalahan terdakwa, maupun tuntutan rasa pertimbangan sendiri oleh pengadilan keadilan masyarakat saat ini dalam tinggi dalam memeriksa dan memutus membentuk budaya hukum dan tegaknya perkara ini. sehingga amar putusan analisis putusan pidana mati terhadap pelaku .( zainal mpu jannah) pengadilan tinggi bandung selengkapnya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat adalah yang diwajibkan oleh peraturan perundang menerima permintaan banding dari undangan yang mengancam kelalaian itu terdakwa tersebut dengan batalnya putusan yang memperbaiki putusan pengadilan bersangkutan atau bila pengadilan tidak negeri tangerang tanggal agustus berwenang atau melampaui batas pid. pn.tng wewenangnya. batalnya putusan tersebut sekedar mengenai status barang bukti diatur dalam undang undang sehingga amar selengkapnya berbunyi tahun tentang mahkamah agung sebagai berikut sebagaimana telah dirubah dengan menyatakan terdakwa deni setia undang undang tahun maharani alias rapi mohammed sehingga berdasarkan alasan alasan atas majid terbukti secara sah dan lagi pula tidak ternyata bahwa putusan meyakinkan bersalah telah melakukan judex active dalam perkara ini bertentangan tindak pidana secara bersama sama dengan hukum yang berlaku dan atau tanpa hak dan melawan hukum menjadi undang undang, maka permohonan kasasi perantara jual beli narkotika golongan dari pemohon kasasi terdakwa tersebut menghukum terdakwa tersebut harus ditolak dan amar putusan tersebut dengan pidana mati. yaitu mengadili: menolak permohonan menetapkan semua barang bukti kasasi dari pemohon kasasi terdakwa dikembalikan kepada jaksa penuntut deni setia maharani alias rapi umum untuk bukti dalam perkara mohammed majid tersebut. lain. menetapkan terdakwa tetap berada ti. penutup dalam tahanan. penjatuhan pidana mati terhadap membebankan biaya perkara kepada pelaku tindak pidana narkotika dan negara psikotropika dalam praktik peradilan mahkamah agung dengan pidana indonesia penerapannya terhadap putusannya pid tertanggal pengimpor, pengedar narkotika golongan april atas nama terdakwa deni jenis heroin, kokain, serta memproduksi, setia maharani dalam menanggapi mengedarkan psikotropika golongan jenis keberatan keberatan kasasi berpendapat ekstasi secara terorganisir. kualifikasi bahwa keberatan keberatan tersebut tidak tindak pidana narkotika dan psikotropika dibenarkan. oleh karena judex active tidak tersebut disetarakan dengan tindak pidana salah dalam menerapkan hukum, lagi pula yang paling serius. saran perlu adanya keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pemahaman yang sama bagi setiap aparat pembuktian yang bersifat penghargaan penegak hukum baik nasional maupun tentang suatu kenyataan hal mana tidak internasional karena tindak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pidana kejahatan narkotika dan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan psikotropika merupakan jenis kejahatan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan yang sifatnya transnasional dengan dengan tidak dilaksanakan atau ada menggunakan modus operandi yang tinggi, kesalahan penerapan hukum, adanya tekhnologi canggih, didukung oleh jaringan pelanggaran hukum yang berlaku, adanya yang luas dan sudah banyak menimbulkan pranata hukum volume nomor januari korban, terutama generasi muda yang undang undang tahun tentang sangat membahayakan kehidupan bangsa narkotika dan negara. undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman daftar pustaka putusan pengadilan negeri tangerang pid pn. tng buku putusan pengadilan tinggi bandung arief pid pt. bdg arief sidharth, refleksi tentang struktur ilmu hukum. sebuah penelitian putusan mahkamah agung kefilsafatan dan sifat keilmuan. ilmu pid hukum sebagai landasan pengen tangan ilmu hukum nasional. sumber lain bandung: cv. mandar maju, arief sidharth, analisis filosofia bambang purnomo, hukum pidana, terhadap hukuman mati indonesia, kumpulan karya ilmiah, bina aksara, makalah disamai kan dalam jakarta. tth. lokakarya yang diselenggarakan oleh mochtar kusumaatmadja, konsep konsep komisi hak asasi manusia, hukum dalam pembangunan, pt. bandung, desember tidak alumni, bandung, bersalaman. ote salman dan anthony susanto, bagi manan, dasar dasar sistem beberapa aspek sosiologi hukum, ketatanegaraan republik indonesia pt. alumni, bandung, menurut uud makalah, univ. romli atmasasmita, pengadilan hak asasi pajajaran, bandung, manusia dan penerapannya romana amanwinata, pengaturan dan indonesia., perum percetakan negara batas implementasi kemerdekaan republik indonesia. cetakan berserikat dan berkumpul dalam pertama. november uud disertasi, rowspan saleh, perbuatan pidana dan fakultas pascasarjana universitas pertanggungjawaban pidana, pajajaran, bandung, central, jakarta, satjipto rahardjo, penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, yogyakarta, genta publishing, menawar sukawati, pancasila dan hak asasi manusia, jakarta, akomodasi, sri sumantri martosoewingnjo, bunga rampai hukum tata negara indonesia, bandung: penerbit alumni, b.peraturan perundangan undangan undang undang tahun tentang hak asasi manusia. undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman analisis putusan pidana mati terhadap pelakuputusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropikk the position capital punishment narcotic and psychotropic criminals indonesia the perspective human rights based the constitution needs reviewed understand whether capital punishment way law enforcement that contrary human rights. the main problem being the object research, the position capital punishment against narcotic and psychotropic criminals violating human rights based the constitution. this research normative legal research through legislative approach, conceptual, case. the data used secondary data with qualitative data analysis. the results the study showdoes not conflict withthat were born. suggestion, law enforcement needs improved, because crime narcotic and psychotropic crimes are transnational types crime using high modus operandi, keywords: death penalty, crime, narcotic pendahuluan themselves varying political pada dasarnya, konsep negara structures and economic hukum merupakan bagian yang tak backgrounds, have shown terpisahkan dari doktrin rule law dimana important protect the individual menurut a.v. dicek bahwa rule law from arbitrary government and terdiri atas (tiga) unsur yaitu supremasi enable him enjoy the dignity hukum atau supremacy law, persamaan man. romana aman winata, depan hukum atau equality before the law dan konstitusi yang didasarkan atas konsekuensi logis polarisasi hak hak perseorangan atau the constitution pemikiran sebagai negara hukum maka based individual rights. selanjutnya, terdapat (empat) unsur sebagai eksistensi menurut gemar seno adji maka dalam proses penyelenggaraan karakteristik dari rule law adalah: pemerintahan indonesia. sri sumantri the principles, institutions and mario soewingnjo menyebutkan keempat procedures, not always identical, bit unsur tersebut adalah: broadly similar, which the experience bahwa pemerintah dalam and traditions lawyers different melaksanakan tugas dan countries the world, often having kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang kekuasaan publik harus undangan, dipertanggung jawabkan pada rakyat adanya jaminan terhadap hak hak dan selalu terbuka bagi pengkajian asasi manusia (warga negara), rasional oleh semua pihak dalam adanya pembagian kekuasaan dalam kerangka tata nilai dan tata hukum negara, yang berlaku. arief sidharth, adanya pengawasan dari badan badan peradilan (rechtsterlijke control), pada konteks penjatuhan pidana sri sumantri martosoewingnjo, mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika indonesia selanjutnya bagi manan korelasinya dengan konsep negara hukum menegaskan ciri ciri minimal dari suatu adalah, secara konsekuen diberlakukannya negara berdasarkan atas hukum, pada sama bagi setiap orang didepan hukum atasnya secara substansial berdasarkan (equality before the law). menawar aspek aspek sebagai berikut, yaitu: bagi sukawati, mengatakan, pengertian manan, definitif prinsip equality before the law semua tindakan harus berdasarkan dalam tataran negara pancasila adalah atas hukum, persamaan kedudukan dan kebebasan yang ada ketentuan yang menjamin hak bertanggung jawab, artinya kebebasan yang hak dasar dan hak hak lainnya, dimiliki seseorang masih dibatasi oleh ada kelembagaan yang bebas untuk norma norma formil dan materiil, yang menilai perbuatan penguasa berlaku (berbeda dengan kebebasan yang terhadap masyarakat (badan dimaksud dalam konteks demokrasi barat) peradilan yang bebas), dan dikunjunginya asas praduga tak bersalah ada pembagian kekuasaan. sebagai pilar hak asasi manusia dalam dari pengertian ini dapat ruang lingkup hukum nasional maupun disimpulkan bahwa negara indonesia internasional. menawar sukawati, adalah negara hukum. konsep negara hukum indonesia merupakan konsep memperhatikan korelasi atas makna negara hukum pancasila, sebagaimana dan pemahaman tentang negara hukum dikemukakan oleh arief sidharth, yang pancasila tersebut atas, maka peneliti mempunyai ciri ciri: berpendapat bahwa konsep negara hukum negara pancasila adalah negara pancasila masih sangat diperlukan sebagai hukum yang didalamnya semua pedoman dalam menegakkan penggunaan kekuasaan harus selalu pemberantasan tindak pidana narkotika dan ada landasan hukumnya dan dalam psikotropika agar kepastian dan keadilan kerangka batas batas yang ditetapkan hukum dapat tercipta sebagaimana yang oleh hukum. dicita citakan oleh para pendiri bangsa. negara pancasila adalah negara nilai nilai pancasila pada hakekatnya demokrasi yang dalam keseluruhan sangat diperlukan bagi para penegak kegiatan meletakkannya selalu hukum dalam rangka menjalankan terbuka bagi seluruh rakyat, yang penegakan hukum. adapun nilai nilai didalamnya pelaksanaan pancasila tersebut tercermin dalam sila sila kewenangan dan penggunaan yaitu: pranata hukum volume nomor januari ketuhanan yang maha esa pengadilan yang objektif dan tidak kemanusiaan yang adil dan beradab berpihak persatuan indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat setiap orang yang termasuk kelompok kebijaksanaan dalam permusyawaratan masyarakat yang rentan berhak perwakilan. memperoleh perlakuan dan perlindungan keadilan sosial bagi seluruh rakyat lebih berkenaan dengan kekhususannya indonesia landasan hukum dalam penjatuhan selanjutnya huruf pidana mati terhadap pelaku tindak pidana undang undang tahun narkotika dan psikotropika adalah undang tentang hak asasi manusia yang undang tahun tentang menyatakan: narkotika sebagaimana telah diubah hak asasi manusia adalah seperangkat dengan undang undang tahun hak yang melekat pada hakikat dan tentang narkotika dan undang undang keberadaan manusia sebagai mahluk tahun tentang psikotropika. tuhan yang maha esa dan merupakan merupakan aplikasi dari pemberlakuan asas anugerah nya yang wajib dihormati, legalitas dalam konsep negara hukum. dijunjung tinggi dan dilindungi oleh dalam undang undang tersebut negara, hukum dan pemerintah, dan mengandung makna: setiap orang demi kehormatan serta asas keadilan, merupakan asas perlindungan harkat dan martabat terpenting dalam penjatuhan sanksi manusia kepada mereka yang telah melakukan hukuman mati berasal dari konsep tindak pidana. primitif tentang prinsip keadilan asas kepastian hukum (yuridis), yang primordial, yaitu prinsip gigi ganti gigi atau memberikan kepastian hukum tentang darah ganti darah. namun ketika konsep pemberian sanksi pidana oleh negara filosofis tentang hidup manusia dengan kepada masyarakat pelaku tindak segala kompleksitas perbuatan (kejahatan) pidana. bambang purnomo, tth: dilansir, prinsip keadilan primordial sebagaimana halnya dengan meredup. para filsuf utilitarian hingga dari undang memopulerkan hukuman mati sebagai undang tahun tentang hak bentuk ritual allegorical aktivitas altar asasi manusia yang menyatakan: korban. maksudnya, societa sebagai sebuah tata hidup bersama senantiasa setiap orang diakui sebagai manusia melakukan pengorbanan kambing hitam pribadi yang berhak menuntut dan untuk keselamatan umat manusia. memperoleh perlakuan serta perdebatan ini memang senantiasa ada perlindungan yang sama sesuai dengan dalam sejarah manusia dalam memberikan martabat kemanusiaannya depan hukuman kepada mereka yang telah hukum melakukan kejahatan. berdasarkan konsepsi hukum setiap orang berhak mendapat bantuan tersebut, tampak bahwa mochtar dan perlindungan yang adil dari kusumaatmadja memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang analisis putusan pidana mati terhadap pelaku .( zainal mpu jannah) tersusun atas (tiga) komponen (sub peradilan yang mampu menunjang sistem) yaitu: pembangunan. ote salman dan anthony asas asas dan kaidah hukum: susanto, kelembagaan hukum, atas dasar uraian tersebut dapatlah proses perwujudan hukum. bambang dikatakan, bahwa gangguan terhadap purnomo, tth: penegakan hukum mungkin terjadi, apabila menurut mochtar kusuma armada, ada ketidakserasian antara tritunggal hukum merupakan sarana pembaharuan nilai, kaidah dan pola perilaku. gangguan masyarakat didasarkan atas anggapan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak bahwa adanya keteraturan atau ketertiban sebagian antara nilai nilai yang dalam usaha pembangunan atau berpasangan, yang menjelma dalam pembaharuan itu merupakan sesuatu yang kaidah kaidah yang tersimpan siur, dan diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) pola perilaku tidak terarah yang perlu. mochtar kusumaatmadja, mengganggu kedamaian pergaulan hidup. oleh karena itu dapatlah dikatakan, anggapan lain yang terkandung bahwa penegakan hukum bukanlah semata dalam konsepsi hukum sebagai sarana mata berarti pelaksanaan perundang pembangunan adalah bahwa hukum dalam undangan, walaupun dalam kenyataan arti kaidah atau peraturan hukum memang indonesia kecenderungannya adalah bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau demikian, sehingga pengertian law sarana pembangunan dalam arti merupakan enforcement begitu popular. selain itu, ada arah kegiatan rumusan kearah yang kecenderungan yang kuat untuk dikehendaki oleh pembangunan atau mengartikan penegakan hukum sebagai pembaharuan. mochtar kusumaatmadja, pelaksanaan keputusan keputusan hakim. perlu dicatat, bahwa pendapat pendapat kedua fungsi tersebut diharapkan yang agak sempit tersebut mempunyai dapat dilakukan oleh hukum samping kelemahan kelemahan, apabila pelaksanaan fungsinya yang tradisional yakni untuk perundang undangan atau keputusan menjamin adanya kepastian dan ketertiban. keputusan hakim tersebut malahan mochtar kusumaatmadja, mengganggu kedamaian dalam perubahan maupun ketertiban atau pergaulan hidup. keteraturan merupakan tujuan kembar dari penegak hukum dalam proses masyarakat yang sedang membangun, penegakan hukum seharusnya dapat hukum menjadi suatu alat (sarana) yang menerapkan pola isolasi dan pola interaksi. tidak dapat diabaikan dalam proses pola pola tersebut merupakan titik titik pembangunan. mochtar kusuma armada, ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. artinya, peranan hukum dalam kedua pola tersebut memberikan batas pembangunan dimaksudkan agar batas sampai sejauh mana kontribusi pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai penegak hukum bagi kesejahteraan dengan yang telah ditetapkan. hal ini masyarakat. berarti bahwa diperlukan seperangkat bidang penegakan hukum produk hukum baik berwujud perundang merupakan masalah yang sangat strategis undangan maupun keputusan badan badan dan sekaligus menentukan masa depan pranata hukum volume nomor januari peranan dan fungsi hukum dalam penegakan hukum yang bertentangan menciptakan ketertiban dan kepastian dengan ham?. hukum untuk mencapai keadilan. alasannya adalah karena penegakan hukum ii. pembahasan merupakan refleksi kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam upaya untuk permasalahan pidana mati dewasa ini selalu memperkuat supremasi hukum indonesia dibandingkan dengan mengedepankan menjadi pertanyaan sekarang, apakah supremasi kekuasaan. penegakan hukum pidana mati akan merupakan keadilan yang bertujuan mencapai keadilan melalui restoratif (restoration justice) bagi pelaku proses yang selektif dan mengutamakan dan korban kejahatan? jawaban terhadap efisiensi selalu mengedepankan pertanyaan tersebut akan dibahas dalam perlindungan hak asasi tersangka atau kerangka negara republik indonesia terdakwa, sedangkan penegakan hukum berdasarkan falsafah pancasila. yang bertujuan mencapai keadilan melalui bawah ini akan dikutip beberapa proses yang kurang selektif dan pendapat tentang pidana mati indonesia mengutamakan efektifitas selalu dihubungkan dengan falsafah dasar meningkatkan hasil (output), namun pancasila. seperti kita ketahui falsafah sekaligus dengan memperlemah dasar pancasila bersendikan ketuhanan perlindungan terhadap hak asasi tersangka yang maha esa, kemanusiaan yang adil atau terdakwa. romli atmasasmita, dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam menerapkan sanksi kebijaksanaan dalam permusyawaratan penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak perwakilan, dan keadilan sosial bagi pidana narkotika dan psikotropika seluruh rakyat indonesia. diperlukan suatu penegakan hukum yang berkenaan dengan pidana mati, arief menurut satjipto rahardjo penegakan sidharth berpendapat: hukum pada hakikatnya mengandung pandangan hidup pancasila supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. berpangkal pada kenyataan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian alam semesta dengan segala hal yang proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita ada dalamnya merupakan suatu yang cukup abstrak yang menjadi tujuan keseluruhan yang terjalin secara hukum. tujuan hukum atau cita hukum harmonis diciptakan oleh tuhan yang memuat nilai moral, seperti keadilan dan maha esa. tidak sesuatupun yang kebenaran. nilai nilai tersebut harus ada dalam alam semesta yang mampu diwujudkan dalam realitas nyata berdiri sendiri terlepas dari ketika seorang aparat melakukan perhatiannya dengan isi alam semesta penegakan hukum dalam berbagai tindak yang lainnya. pidana, termasuk juga terhadap tindak juga manusia diciptakan oleh tuhan pidana narkotika dan psikotropika. dan tujuan akhir kehidupannya adalah satjipto rahardjo, vii). untuk kembali kepada sumber berdasarkan latar belakang tersebut asalnya, yakni tuhan. tiap manusia peneliti mencoba merumuskan masalah individual dilengkapi dengan akal apakah penjatuhan pidana mati merupakan budi dan nurani yang memungkinkan analisis putusan pidana mati terhadap pelaku .( zainal mpu jannah) manusia membedakan yang baik dari merealisasikan diri sepenuh mungkin. yang buruk, yang adil dari yang tidak tujuan hukum itu meliputi juga adil, yang manusiawi dari yang tidak pemeliharaan dan pengembangan manusiawi, yang perlu dari yang budi pekerti kemanusiaan dan cita tidak perlu, yang harus dari yang cita moral yang luhur berdasarkan tidak harus lakukan, yang boleh ketuhanan yang maha esa. dan yang dilarang, dan dengan itu sanksi pidana adalah salah satu manusia individual memiliki bentuk dari sanksi hukum, yakni kebebasan dan kemampuan untuk akibat tertentu yang dapat menentukan sendiri pilihan tindakan (seharusnya) dikenakan kepada yang (akan) dilakukannya serta seseorang karena perbuatannya yang kehidupan yang ingin dijalaninya. memenuhi syarat syarat yang adanya akal budi dan nurani itu ditetapkan dalam kaidah hukum menjadi landasan dari kemarahan pidana. perbuatan yang memenuhi manusia. syarat syarat tertentu itu pada telah dikemukakan bahwa eksistensi dasarnya adalah perbuatan yang manusia dikodratkan dalam langsung menindas martabat manusia kebersamaan dengan sesamanya. dan atau membahayakan eksistensi dengan demikian penyelenggaraan masyarakat manusia. karena itu, kehidupan manusia atau proses sanksi pidana (atau biasa disebut merealisasikan diri dari setiap hukuman) adalah merupakan manusia berlangsung dalam pengenaan penderitaan atau hal yang kebersamaan itu, yakni dalam dirasakan sebagai hal yang tidak enak masyarakat. untuk dapat (merugikan) bagi yang dikenai. merealisasikan dirinya secara wajar, pengenaan penderitaan kepada manusia memerlukan adanya seseorang oleh negara menuntut ketertiban dan keteraturan pertanggungjawaban. (berekenbaarheid, prediktabilitas, hal agar dapat dipertanggung jawabkan, dapat perhitungan terlebih dahulu) maka pertama tama sanksi pidana itu dalam kebersamaan itu. harus merupakan pernyataan secara terbawa oleh kodrat kebersamaan kongkrit tentang penilaian dengan sesamanya itu maka hukum masyarakat terhadap perbuatan nya harus bersifat kekeluargaan. yang dilakukan oleh terpidana: bahwa penyelenggaraan ketertiban itu adalah perbuatan itu buruk, menindas penghormatan atas martabat manusia, martabat sesamanya dan maka tujuan hukum berdasarkan membahayakan eksistensi masyarakat pancasila adalah pengayoman yang sehat. kedua, sanksi pidana terhadap manusia dalam arti pasif harus merupakan peringatan agar maupun aktif. dalam arti pasif orang menjauhi perbuatan yang dapat meliputi upaya mencegah tindakan membawa akibat pengenaan pidana sewenang wenang dan pelanggaran itu (perbuatan yang dinilai buruk, hak. dalam arti aktif meliputi upaya dst). ketiga, pengenaan pidana itu menumbuhkan kondisi sosial yang harus diarahkan untuk mendorong manusiawi dan mendorong manusia terpidana agar mengaktualisasikan pranata hukum volume nomor januari nilai nilai kemanusiaannya sehingga tidaklah kita harus berpegang mampu mengendalikan kepada adenium: fiat justicia perekat kecenderungan kecenderungan yang mundus , melainkan kepada adenium: fiat negatif. hukuman mati sebagai sanksi justicia floret mundus pidana tidak memenuhi aspek fiat justicia perekat mundus sama pertama dan aspek ketiga yang harus maknanya dengan publishing the criminal ada pada sanksi pidana seperti yang for the sake justice becomes diungkapkan atas. jadi, hukuman ridiculous tom sawyer's listy kick mati hanya mempunyai aspek untuk the offending barrel . moneter (menangkal) orang lain berbeda pendapat dengan mereka agar jangan melakukan perbuatan yang tidak menyetujui pidana mati, yang menyebabkan pidana dikenakan bambang purnomo justru setuju dengan hukuman mati. jadi, pada hakikatnya, pidana mati: hukuman mati menetapkan manusia pidana mati dapat hanya sebagai alat untuk mencapai dipertanggungjawabkan dalam negara tujuan tertentu yang bukan manusia pancasila yang diwujudkan sebagai yang dikenalnya. ini berarti bahwa perlindungan individu sekaligus juga hukuman mati segera langsung melindungi masyarakat demi terciptanya bertentangan dengan titik tolak dan keadilan dan kebenaran hukum tujuan dari hukum itu sendiri, yakni berdasarkan ke tahanan yang maha penghormatan atas martabat manusia esa. bambang purnomo, ttl: dalam keberadaannya. dengan .berdasarkan pertimbangan hasil demikian, dapatlah disimpulkan penelitian hasil pelaksanaan pidana bahwa pada hakikatnya hukuman penjara yang diderita dalam waktu yang mati tidak mempunyai tempat dalam cukup lama oleh sekelompok narapidana gagasan hukum berdasarkan nusakambangan dan landasan pandangan hidup pancasila filosofis pancasila yang tidak menutup kekeluargaan). arief sidharth, pintu eksistensi ancaman pidana mati, tanpa halaman) memperoleh kesimpulan bahwa dari demikian pula dengan j.e. sahetapy pada mempergunakan cara proses yang mempunyai pendapat sebagai berikut likuidasi kehidupan seseorang dalam ruang senapan akan lebih baik. masih timbul persoalan, bagai mana sikap perlu ancaman pidana keras dengan dan pandangan hidup masyarakat indonesia pidana mati, terutama terhadap (terhadap pidana mati)? kejahatan berat, kejahatan makar, seperti sudah lazim ditonton kejahatan korupsi, dan kejahatan tonjolan, sikap dan pandangan hidup penyelundupan. bambang purnomo, bangsa indonesia adalah kolektivitas, thi: gotong royong. apakah sikap dan .pidana mati masih perlu dengan pandangan hidup ini masih membekas pada alasan: tahun dan untuk tahun tahun yang baik dalam hal pelaksanaan pidana akan datang? mati maupun pidana penjara, apabila seorang tokoh yang terkenal dalam terjadi kekeliruan putusan hakim, hukum adat berkata: menurut kenyataan ternyata tidaklah analisis putusan pidana mati terhadap pelaku .( zainal mpu jannah) mudah untuk memperbaikinya. peristiwanya. bambang purnomo, ttl: berdasarkan landasan pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu walaupun demikian, ternyata dalam pengetahuan hukum bagi masyarakat bukunya dikutip pernyataan rowspan saleh lebih didahulukan baru kemudian dan soeharto yang tidak setuju dengan bagi kepentingan individu. manakala pidana mati, dengan alasan: ada pertentangan atas dua pola pendapat rowspan saleh, kalau ada kepentingan, maka memakai kekeliruan putusan hakim tidak dapat sandaran cara berfikir bahwa diperbaiki lagi, bambang purnomo, tth: bekerjanya tertib hukum yang efficient lebih baik mulai bertitik mendasarkan kepada falsafah negara tolak kepada kepentingan masyarakat pancasila, maka pidana mati itu yang menjadi dasar atas bertentangan dengan peri kemanusiaan. kepentingan kepentingan lain, dalam bambang purnomo, tth: arti tidak terdapat ketertiban hukum, pendapat soeharto: karena manusia maka kepentingan yang lain tidak tidak berhak mencabut nyawa orang lain, dapat dilaksanakan. dan samping apalagi bila diingat bahwa hakim bisa salah itu dasar pembenaran untuk menjatuhkan hukuman, pencegahan ketidakadilan yang tidak benar hukuman mati untuk ditimbulkan oleh kejahatan adalah menakut nakuti orang agar tidak alasan subsociale merupakan suatu berbuat jahat, karena nafsu tidak kepentingan umum bagi masyarakat dapat bendung dengan ancaman. yang sifatnya lebih tinggi, yap thiam him: dalam hal berbicara tentang budaya saya gembira kalau hukuman mati dan peradaban bangsa indonesia dikeluarkan dari semua undang undang tidaklah mungkin berslogan baik kuhp maupun pidana khusus. allah melambung tinggi melampaui melarang membunuh manusia. dan kenyataan dari peradaban bangsa hukuman mati tidak lain pembunuhan yang bangsa lain, terutama terhadap negara dilegalisir. pemidanaan, menurut falsafah tetangga yang dalam kenyataan hukum modern, tidak untuk membalas peradabannya tidak menjadi rendah dendam. tapi untuk mendidik dan karena masih mengancam dan memperbaiki manusia yang rusak. kalau menjatuhkan pidana mati, sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu tidak ilmu pengetahuan tentang tujuan sesuai dengan kehendak tuhan. hukuman hukum pidana dan pemidanaan tidak dapat mati hanya menunjukkan ketidakmampuan melepaskan sama sekali sikap alternatif mendidik narapidana. pidana dari unsur unsur yang berupa dari pendapat arief sidharth, j.e. pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, sahetapy dan bambang purnomo tersebut pendidikan, menakutkan, dan penulis lebih menyetujui pendapat membinasakan bagi kejahatan kejahatan bambang purnomo yang menyatakan tertentu, dimana masing masing tujuan itu pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dipergunakan secara selektif dan efektif dalam negara pancasila yang diwujudkan menurut keperluan sesuai dengan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi pranata hukum volume nomor januari |
center! keuangan republik indonesia sau nan peraturan menteri keuangan nomor: pmi<. tent ang pedoman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan menteri keuangan. menimbang maupun hukum; bahwa pengamanan barang milik negara khususnya pengamanan fisik dan administrasi atas persediaan perlu dilaksanakan sesuai dengan akuntansi persediaan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran viii pernyataan nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar akuntansi pemerintahan; bahwa dalam rangka keseragaman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf dipandang perlu mengatur pedoman ketatausahaan persediaan; nl= siamutus sabi ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:persediaansatu tahun. menteri keuangan republik indonesiayang mengurus dan menyimpan persediaan selanjutnya disebutrnenqqkartu gantung yang digantung dalam setiap jenis barangspk) dan atau kontrak. panitia pemeriksa barang adalah panitia yang bertugas menguji, pserta acara serah terima barang adalah dokumen yang berisi pernyataan serah terkenpersediaan. center! keuangan republik indonesiaab pena asahan persediaan bagian pertama persediaanjabat psnqurueenteri keuangan selaku bendahara negara adalah pengelola barang milik negara yang dikatakan kepada direktur jenderal kekayaan negara. menteri keuangan selaku pimpinan departemen keuangan adalahketua badan selaku pimpinan unit eselon adalah pembantu pengguna barang eselon yang dikatakan kepada kepala biro yang rnembidanq. center! keuangan republik indonesia kepala kantor wilayah selaku pimpinan kantor wilayah adalah pembantu pengguna barangepala kantor selaku pimpinan satuan kerja kantor adalah kuasa pengguna barang. bagian ketiga pejabat pengurus persediaansebagai berikut: melakukan pemeriksaan barang. melaksanakan pengamanan.menteri keuangan republik indonesia untuk penerimaan barang sampai dengan nilai rp50. (lima puluh juta rupiah), pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada dilakukangadaan dan dibuatkan berita acara serah terima barang. untuk penerimaan barang dengan nilai diatas rp50. (lima puluh juta rupiah), pemeriksaan barang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang dan dibuatkan berita acara pemeriksaan barang djabat pengurus persediaan atau panitia pemeriksa barang harus menolak barang yang bersangkutan. bagian kelima panitia pemeriksa barang panitia pemeriksa barang sebagaimana dimaksud dalam meliputi unsur pengadaan dan penyimpanan. untuk barang berspesifikasi khusus panitia pemeriksa barang meliputi unsur pengadaan, penyimpanan, dan atau unit pemakai teknis. panitia pemeriksa barangpanitia pemeriksa barang untuk unit eselon lingkungan departemen keuangan ditetapkan oleh pimpinan unit eselon atau yang dikatakan dan untuk unit kerja dibawahnya ditentukan secara hierarkis oleh unit kerja masing masing. bagian keenam dari pengaruh hujan, sinarmatahari, banjir, kebakaran, dan terhindar dari bahaya lainnya. menterikeuangan republik indonesiagudang tempat penyimpanan dilengkapi dengan: buku persediaan kartu ; alat bantu seperti tangga, kereta dorong, dan lain lain., alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, kotak p3k, dan lain lain. bagian ketujuhdelapan pendistribusian persediaan pendistribusian persediaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: adanya permintaan tertulis dan pejabat pengurus persediaan. pmb ditandatangani o!eh unit pemakai barang sebagai bukti penerimaan barang. menteri keuangan republik indon ba ian kesembilan inventarisasi persediaan inventarisasibagian kesepuluh!bab illdepartemen keuangan di!lakukan oleh menteri keuangan c.q. sekretaris jenderal dan dilaksanakan oleh kepala biro yang membidangi perlengkapan. menteri keuangan republik indonesia pengawasan terhadap ketatausahaan persediaan dilakukan oleh kepala kantorketua badan yang dilaksanakan oleh kepala biro yang membidangi perlengkapan sekretaris unit eselon babi penyelesaian kerugian negara dalam hal terjadi kerugian negarasebagaimana peraturan menteri keuangan ini, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan. babi ,:; . _. ::. ::: :. :. laporan pertanggungjawaban > . : \: ._ ;\.< :f :: '), ku sa pengguna barang menyusun laporan peran gu jawa1 , setiap semester dan tahunan yang disampaikan \ pcid_a pembantu pengguna barang wilayah dan kepada unit ' ;i\ktmtansi kuasa pengguna barang sebagai bahan penyusunan' ) e\peran keuangan tingkat satuan kerja. ,.t, pembantu pengguna barang wilayah menyampaikan laporan pertanggungjawaban persediaan setiap semester dan tahunan kepada pembantu pengguna barang eselon dan kepada unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan tingkat wilayah. pembantu pengguna barang eselon menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap semester dan tahunan kepada pengguna barang c.q sekretaris jenderal dan kepada unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon sebagai 'bahan konsolidasi laporan keuangan tingkat eselon center! keuangan republik indonesia kepala biro yang membidangi perlengkapan selaku pelaksana pengguna barang menyusun laporan pertanggungjawaban setiap sernesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada menteri keuangan danbabi ketentuan penutup pedoman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan adalah. ditetapkan jakarta padatanggal november menteri keuangan, ttd, sri mul yan! indrawi pedoman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan departemen keuangan form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. form. center! keuangan republik indonesia daftar formulir pedoman ketatausahaan persediaan laporan hasil inventarisasi persediaan . kartu barang buku persen aan serta acara pemeriksaan barang lampu ran serta acara pemeriksaan barang berita cara rah teri barang lampu ran serta acara serah teri barang surat perintah mengeluarkan barang (pmb) laporan persediaan kuasa pengguna barang semester laporan persediaan kuasa pengguna barang tahu nan lap.oran persediaan pembantu pengguna barang will yah semester . . . . . laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah tahunan laporan persediaan pembantu pengguna barang elon semester laporan persediaan pembantu pengguna barang elon tahu nan . . . . . laporan persediaan pengguna barang semester laporan persediaan pengguna barang tahu nan menteri keuangan republik indonesia daftar judul daft daftar formulir pedoman ketatausahaan persediaan iii bab umum pendahuluan maksud tujuan ketatausahaan persediaan sasaran ketatausahaan persediaan . . ruang lingkup ketatausahaan persediaan . . fungsi ketatausahaan persediaan dasar hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bab ketatausahaan persediaan organisasi tug pokok prosedur ketatausahaan persediaan . . . inventarisasi persediaan. pemeriksaan dan penerimaan persediaan pengamanan dan pemeliharaan persediaan pendistribusian persediaan penilaian persediaan penghapusan persediaan '."". pelaporan persediaan prosedur pelaporan persediaan stern pelaporan persediaan jadwal pelaporan persediaan bab ill klas kasi persediaan . . . . . . penggolongan persediaan kodifikasi persediaan bab pembinaan, pengawasan, dan pengendalian . . . . pad terikat kuasa pengguna rang pada tingkat pembantu pengguna barang wilayah . . . pad tingkat pembantu pengguna barang eselon pada tingkat pengguna barang :. menteri keuangan republik indonesia bab! umum pendahuluan dalam rangka terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan barang milik negara khususnya persediaan, baik barang pakai habis maupun barang tidak pakai habis, perlu menerbitkan pedoman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan. pedoman dimaksudterutamasedangkan pengamanan administrasi dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun adalahuntuk pelaporan barang milik negara sudah mempunyai standar yaitdiatur dalam sistem akuntansi barang milik negara sa bmn) yang merupakan subsistem dari sistem akuntansi instansi ai). oleh sebab itu pedoman ini pun dibutuhkan sebagai langkah awalpernyataan nomor lampiran viii) tentang akuntansi persediaan, yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. perlakuan akuntansi persediaan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan. pengungkapan disini dimaksudkan bahwa persediaan masuk dalam laporan neraca sebesar nilai perolehan atau nilai standar maupun nilai wajar, dan juga memuat center! keuangan republik indonesia keterangan kondisi persediaan dan hal hal lain yang perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. dengan demikian untuk menunjang hal tersebut atas, perlu dan mendesak ditetapkannya pedoman ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan. maksud dan tujuan ketatausahaan persediaan maksud daripada ketatausahaan persediaan adalah sebagai acuan dan keseragaman dalam hal pengelolaan persediaan. tujuan daripada ketatausahaan persediaan adalah mendorong tercapainya tertib administrasi barang secara efektif dan efisien, sehingga setiap pengelola persediaan dapat: mempertahankan kondisi dan nilai barang selama mungkin sampai saat dibutuhkan; menyelenggarakan penyimpanan dan distribusi sedemikian rupa sehingga barang mudah dikenal, dicari, diambil, disampaikan dan diawasi; mengusahakan barang persediaan dalam keadaan cukup (tidak lebih dan tidak kurang); mengusahakan sistem pelaporan yang benar, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. sasaran ketatausahaan persediaan sasaran ketatausahaan persediaan adalah: terciptanya tertib administrasi persediaan. dengan adanya acuan dan keseragaman dalam ketatausahaan persediaan diharapkan dapat terciptany;;menteri keuangan republik indonesia pemakaian persediaan dan menghindari pengadaan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;ruang lingkup ketatausahaan persediaan setiap barang yang diterima dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah dan belum digunakan dalam kegiatan dinas masih disimpan dalam tempat penyimpanan; setiap satuan kerja lingkungan departemen keuangan yang mengelola persediaan. fungsi ketatausahaan persediaan ketatausahaan persediaan merupakan alat penunjang siklus logistik, sehingga berfungsi menyediakan data untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan barang; memberikan informasi untuk dijadikan bahan penentuan kebijakan pengadaan barang; memberikan pedoman dalam rangka penyimpanan dan pendistribusian barang; membina pengelompokan dan standarisasi barang; memberikan data untuk penyusunan laporan keuangan dalam hal ini neraca. dasar hukum pelaksanaan ketatausahaan persediaan lingkungan departemen keuangan didasarkan pada undang undang republik indonesia nomor tahun tentang keuangan negara; center! keuangan republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perbendaharaan negaracenter! keuangan republik indonesia bab pena asahan persediaan organisasi untuk menatausahakan persediaan lingkungan departemen keuangan diperlukan suatu struktur organisasi. organisasi pengelolaan persediaan mengacuitu pengelola barangtingkat nasional. pengelola barang adalah menteri keuangan selaku bendahara umum negara yang dikatakan kepada direktur jenderal kekayaan negara. pengguna barang pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara tingkat departemen. pengguna barang adalah menteri keuangan selaku pimpinan departemeuntuk membantu ketatausahaan persediaan tingkat pengguna barang perlu dibentuk organisasi pengguna barang tingkat eselon dan tingkat wilayah, yaitu: pembantu pengguna barang eselon pembantu pengguna barang eselon adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara tingkat eselon pembantu pengguna barang eselon adalah pejabat eselon yang dikatakan kepada kepala biro yang membidangi perlengkapan sekretaris unit eselon dan dilaksanakan oleh kepala bagian yang membidangi pe'perlengkapan. menteri keuangan republik indones1a pembantu pengguna barang wilayah pembantu pengguna barang wilayah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara tingkat wilayah. pembantu pengguna barang wilayah adalauasa pengguna barang kuasa pengguna barang adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya kepala kantor satuan kerja). kuasa pengguna barang untuk pengelolaan persediaan dilaksanakan oleh pusat tingkat sekretariat jenderal dilaksanakan oleh kepala bagian yang membidangi penyimpanan dan distribusi perlengkapan. tingkat lten, ditjen, dan badan dilaksanakan oleh kepala bagian yang membidangi perlengkapan. daerah tingkat kantor wilayah dilaksanakan oleh kepala bagian yang membidangi perlengkapan. tingkat kantor (bukan kantor wilayah) dilaksanakan oleh kepala sub bagian yang menangani perlengkapan. untuk gedung keuangan negara gkn) dilaksanakan oleh kepala rumah tangga gkn. untuk melaksanakan ketatausahaan persediaan perlu ditunjuk penanggung jawabyaitu pejabat pengurus persediaan. tugas pokok menterikeuangan republik indonesia pengelola barang tugas pokok pengelola barang adalah merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang milik negara; meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara; menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;; melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara; menyusun laporan rekapitulasi barang milik negara kepada presiden sewaktu diperlukan. pengguna barang tugas pokok pengguna barang adalah; mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk lingkungan departemen keuangan; menggunakan barang milik negara yang. berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi departemen keuanganmenteri keuangan republik indonesia pembantu pengguna barang eselon tugas pokok pembantu pengguna barang eselon adalahtugas pokok pembantu pengguna barang wilayah adalah. pembantu pengguna barang wilayah tahunan lp3wt) m.menteri keuangan republik indonesia yang berada dalam penguasaannya kepada pembantu pengguna barang eselon kuasa pengguna barang tugas pokok kuasa pengguna barang adalah;; melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaa; mengamankan barang milik negara yang berada dalam peng ulasannya;;wilayah. pejabat pengurus persediaan tugas pokok pejabat pengurus persediaan adalah menerima barang dari hasil pengadaan atau perolehan lainnya yang sah berdasarkan surat pernyataan pemeriksaan barang atau berita acara pemeriksaan barang. menyimpan, memelihara, mengamankan persediaan gudang tempat penyimpanan agar memberikan daya guna yang optimal. mengeluarkan persediaan berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang pmb). menatausahakan persediaan pada buku persediaan, kartu barang, dan kartu gantung barang. menteri keuangan a publik indonesiacenter! keuangan republik indonesia struktur organisasi pengelolaan persediaan lingkungan departemen keuangan organisasi pengelolaan persediaan tingkat departemen (pengguna barang) menterikeuangan sekretaris jenderal kepala biro yang membidangi perlengkapan organisasi pengelolaan persediaan ting kat eselon (pembantu pengguna barang eselon sekjen dirjen irjen kepalnketua badan kepala biro yang membidangi perlengkapan seks aris dit jen it jen badan kepala bagian yang membidangi perlengkapan center! keuangan republik indonesia organisasi pengelolaan persediaan tingkat kantor wilayah (pembantu pengguna barang wilayah) kepala kantor wilayah kepala bagian yang membidangi perlengkapan kepala sub bagian yang menangani perlengkapan organisasi pengelolaan persediaan tingkat kantor satuan kerja (kuasa pengguna barang) pusat sekretariat jenderal kepala bagian yang membidangi penyimpanan dan distribusi perlengkapan pejabat pengurus persediaan center! keuangan republik indonesia dit jen, jen dan badan kepala bagian yang membidangi perlengkapan . pejabat pengurus persediaan daerah kantor wilayah kepala bagian yang membidangi perlengkapan pejabat pengurus persediaan kantor (bukan kantor wilayah) kepala kantor pejabat pengurus persediaan gedung keuangan negara kepala rumah tanggapan pejabat pengurus persediaan menteri keuangan republik indonesia prosedur ketatausahaan persediaan inventarisasi persediaan inventarisasi persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisipada saat serah terima penanggungjawab pengelola persediaan dan sewaktu waktu apabila diperlukan. inventarisasi persediaan dilaksanakan oleh pejabat pengurus persediaan untuk: mengumpulkan data, dokumen dan catatan dari seluruh persediaan; menghitung, menilai kondisi fisik dan mengelompokkan persediaan yang dituangkan kedalam formulir laporan hasil inventarisasi persediaan (lampiran .a). pengelompokan persediaan terdiri dari barang pakai habis, yang terdiri dari kelompok bahan suku cadang alat bahan untuk kegiatan kantor );>, barang tidak pakai habis, yang terdiri dari kelompok komponen pipa barang bekas pakai komponen bekas dan pipa bekas membuat laporan hasil inventarisasi persediaan dan dicatat dalam: kartu barang dan kartu gantung barang (lampiran .a). penyusunan kartu barang dan kartu gantung barang dimaksudkan untuk mencatat saldo awal, mutasi dan saldo akhir persediaan dalam sub sub kelompok barang. kartu barang diisi oleh pelaksana yang mengelola gudang tempat penyimpanan dan sebagai bahan untuk penyusunan buku persediaan. kartu gantung barang diletakkan pada tiap jenis barang yang disimpan dalam gudang tempat penyimpanan. bentuk formulir kartu barang dan kartu gantung barang sama. menteri keuangan republik indonesia buku persediaan (lampiran .a). buku persediaan disusun per sub sub kelompok barang yang memuat data persediaan yang terdiri dari saldo awal, mutasi tambah kurang dan saldo akhir baik jumlah maupun nilainya. mutasi barang bertambah apabila ada pembelian kiriman dari pusat hibah. mutasi barang berkurang apabila ada pengeluaran barang berdasarkan surat perintah mengeluarkan barang persediaan pmb); . apabila ada penghapusan persediaan. buku persediaan dibuat sebagai bahan untuk menyusun laporan persediaan semester dan laporan persediaan tahunan. pemeriksaan dan penerimaan barang pemeriksaan barang setiap penerimaan barang, baik berdasarkan pengadaan maupun penerimaan lainnya yang sah menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan pemeriksaan dari segi jumlah, mutu, spesifikasi, dan kondisi barang. pemeriksaan atas barang yang diterima diatas terdiri dari penerimaan barang sampai dengan nilai rp50. (lima puluh juta rupiah), pemeriksaan dilakukan oleh pejabat pengurus persediaan. penerimaan barang dengan nilai diatas rp50. (lima puluh juta rupiah), pemeriksaan dilakukan oleh suatu panitia pemeriksa barang. panitia pemeriksa disusun sebagai ber ikut pusat tingkat sekretariat jenderal, panitia terdiri dari: kepala sub bagian yang menangani penyimpanan. ! sekretaris kepala sub bagian yang menangani pengadaan. . daerah m.menteri keuangan republik indonesia : anggota dari unsur sub bagian yang menangani penyimpanan dan sub bagian yang menangani pengadaan yang jumlahnya paling banyak (tiga) orang. _tingkat unit eselon panitia terdiri dari : ketua kepala sub bagian yang menangani penyimpanan dan distribusi peleng kapan. ! sekretaris kepala sub bagian yang menangani pengadaan. ! anggota dapat diambil dari unsur sub bagian yang menangani penyimpanan dan distribusi pengadaan perlengkapan tingkat kantor wilayah, panitia terdiri dari ! ketua kepala sub bagian yang menanganiperlengkapan. : sekretaris unsur pengadaan. : anggota dapat diambil dari unsur penyimpanan dan pengadaan. tingkat kantor (bukan kantor wilayah), panitia terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang diambil dari unsur penyimpanan dan pengadaan. pada gkn ketua, sekretaris dan anggota ditunjuk oleh kepala rumah tangga gkn. apabila diperlukan panitia pemeriksa barang ditambah unsur pemakai dan atau unsur teknis. penetapan panitia pemeriksa barang sebagai berikut . pusat tingkat sekretariat jenderal ditetapkan oleh kepala biro yang membidangi perlengkapan. tingkat unit eselon (lten, ditjen, dan badan) ditetapkan oleh sekretaris (lten, ditjen, dan badan). center! keuangan sepucuk indonesia daerah tingkat kantor wilayah ditetapkan oleh kepala kantor wilayah. tingkat kantor (bukan kantor wilayah) ditetapkan oleh kepala kantor. pada gkn ditetapkan oleh kepala rumah tangga gkn. apabila panitia pemeriksa barang telah selesai melaksanakan tugas maka dibuat serta acara pemeriksaan barang (lampiran dan .b) rangkap (tiga) yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang (satu) rangkap untuk kuasa pengguna barang (satu) rangkap untuk pejabat pengurus persediaan (satu) rangkap untuk arsip serah terima barang setelah dilakukan pemeriksaan barang, pada saat barang diterima wajib dibuat serta acara serah terima barang (lampiran dan .b). untuk penerimaan barang sampai dengan nilai surat pernyataan pemeriksaan barang yang dibuat oleh pejabat pengadaan. untuk penerimaan barang dengan nilai diatas rp5erta acara pemeriksaan barang yang dibuat oleh panitia pemeriksa barang. menteri keuangan epub indonesia berita acara serah terima barang dibuat rangkap (delapan) (satu) rangkap untuk kuasa pengguna barang (enam) rangkap untuk perusahaan penyedia barang (satu) rangkap untuk arsip pengamanan dan pemeliharaan persediaan setelah barang tersebut diterima, maka kuasa pengguna barang dan pejabat pengurus persediaan berkewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan persediaselain melakukan pengamanan persediaan, kuasa pengguna barang dan pejabat pengurus persediaan juga bertugas memelihara persediaan dan gudang tempat penyimpanan agar persediaan tersebut dapat rnernberikan daya guna yang optimal pada saat digunakan dalam proses kegiatan dinas, misalnya keteraturan penempatan barang, kebersihan dan kerapian gudang tempat penyimpanan dan sebagainya. pendistribusian persediaan setiap pendistribusian persediaan dari gudang tempat penyimpanan harus disetujui oleh kuasa pengguna barang dan pejabat pengurus persediaan. setiap permintaan barang dari unit pemakai setelah disetujui oleh kuasa pengguna barang maka dibuatkan pmb (lampiran .a). pmb berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran barang, sehingga dapat terkontrol dalam pembukuan persediaan. pmb dibuat dalam (tiga) rangkap: (satu) rangkap untuk arsip gudang tempat p.penyimpanan (satu) rangkap untuk kuasa pengguna barang (satu) rangkap untuk unit pemakai barang untuk permintaan persediaan, tata cara pengajuannya sebagai berikut: pusat tingkat sekretariat jenderal, diajukan oleh kepala bagian unit pemakai barang kepada center! keuangan republik indonesia kepala bagian yang membidangi penyimpanan dan distribusi perlengkapan. tingkat unit eselon daerah tingkat kantor wilayah,. tingkat kantor (bukan kantor wilayah), diajukan oleh kepala seksi unit pemakai barang kepada kepala sub bagian yang men.tangani perlengkapan. untuk permintaan barang inventaris, tata cara pengajuannya sebagai berikut pusat tingkat sekretariat jenderal, diajukan oleh kepala biro unit pemakai barang kepada kepala biro yang membidangi perlengkapan. tingkat unit eselon diajukan oleh kepala bagian bidang unit pemakai barang kepada sekretaris unit eselon yang bersangkutan dengan tembusan kepada kepala bagian yang membidangi perlengkapan daerah: tingkat kantor wilayah, diajukan oleh kepala bagian yang membidangi perlengkapan kepada kepala kantor wilayah yang bersangkutan, setelah kepala bagian yang membidangi perlengkapan menghimpun kebutuhan barang inventaris lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan. tingkat kantor (bukan kantor wilayah), diajukan oleh kepala sub bagian yang menangani perlengkapan kepada kepala kantor yang bersangkutan, setelah kepala sub bagian yang menangani perlengkapan menghimpun center keuangan ae'publik indonesia kebutuhan barang inventaris ling.dungan kantor yang bersangkutan.penghapusan persediaan usul penghapusan persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa, dan hilang diajukan oleh kuasa pengguna barang berdasarkan usulpelaporan persediaan pelaporan persediaan dilakukan melalui prosedur, sistem dan jadwal pelaporan, sebagai berikut prosedur pelaporan persediaan prosedur pelaporan persediaan pada kuasa pengguna rang. laporan persediaan kuasa pengguna barang semester apps). (lampiran .a) apps dibuat berdasarkan buku persediaan yang jangka waktunya antara januari sampai dengan juni dan juli sampai dengan desember tahun yang bersangkutan. apps disusun per sub sub kelompok barang pada sub kelompok barang yang sama. appsmenteaikeuangan republik indonesia pembantu pengguna barang wilayah,laporan persediaan kuasa pengguna barang tahunan loket). (lampiran .a) loket dibuat berdasarkan buku persediaan yang jangka waktunya antara januari sampai dengan desember tahun yang bersangkutan. loket disusun per sub sub kelompok barang pada sub kelompok barang yang sama. loketpembantu pengguna barang wilayah, (satu) rangkap untuk uap sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja. prosedur pelaporan persediaan pada pembantu pengguna barang wilayah. laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah semester lp3ws). (lampiran .a) pada setiap awal semester pembantu pengguna barang wilayah menerima appssspembantu pengguna barang wilayah, dan (dua) rangkap untuk dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon (eselon atasannya) bersama (dua) rangkap appscenter! keuangan republik indonesia laporan persediaan pembantu pengguna ba_rang wilayah tahunan lp3wt). (lampiran .a) pada setiap awal tahun pembantu pengguna barang wilayah menerima loketttdan (dua) rangkap untuk dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon l.(eselon atasannya) bersama (dua) rangkap loketrosedur ketatausahalp3e 1s). (lampiran .a) pada setiap awal semester pembantu pengguna barang eselon menerima lp3ws dari masing masing pembantu pengguna barang wilayah lingkungannya. selanjutnya pembantu pengguna rang eselon membuat lp3e yang disusun per kelompok barang pada bidang barang yang sama yang men.pakan rekapitulasi dari sub kelompok barang. lp3e:apps dan (satu) rangkap lp3wsmenteri keuangan republik indonesia laporan persediaan pembantu pengguna barang eselon tahunan lp3e 1t). (lampiran .a) pada setiap awal tahun pembantu pengguna barang eselon menerima lp3 dari masing masing pembantu pengguna barang wilayah lingkungannya. selanjutnya pembantu pengguna barang eselon membuat lp3e 1t yang disusun per kelompok barang pada bidang barang yang sama yang merupakan rekapitulasi dari sub kelompok barang. lp3e 1tloket dan (satu) rangkap lp3wtprosedur pelaporan persediaan pada pengguna barang. laporan persediaan pengguna barang semester apps). (lampiran .a) apps dibuat berdasarkan lp3e 1s dari pembantu pengguna barang eselon apps disusun per kelompok barang pada bidang barang yang sama. apps ditandatangani oleh kepada biro yang membidangi perlengkapan selaku pelaksana pengguna barang dan..laporan persediaan pengguna barang tahunan ppt). (lampiran .a) ppt dibuat berdasarkan lp3e 1t dari pembantu pengguna barang eselon ppt disusun per kelompok barang pada center! keuangan republik indonesia bidang yang sama. ppt ditandatangani oleh kepala biro yang membidangi perlengkapan selaku pelaksana pengguna barang yang bersangkutan dansistem pelaporan persediaan kepala kantor satuan kerja selaku kuasa pengguna rangwilayah dankepala kantor wilayah selaku pembantu pengguna barang wilayaheselon danimpinan unit eselon selaku pembantu pengguna barang eselon menyusunsekretaris jenderal c.q. kepala biro yang membidangi perlengkapan departemen keuangan selaku pelaksana pengguna barang dankepala biro perlengkapan menyusun laporan persediaan tingkat departemen setiap semester dan tahunan pengguna barang dan selanjutnya disampaikan kepada menteri keuangan selaku pengelola barang dan (satu) rangkap kepada kepala biro menteri keuangan publ k indonesia perencanaan dan keuangan sebagai bahan konsolidasi dalam laporan keuangan tingkat departemen. jadwal pelaporan persediaan jadwal pelaporan persediaan pada kuasa pengguna barang laporan persediaan kuasa pengguna barang semester laporan persediaan kuasa pengguna barang semester dikirim kepada pembantu pengguna barang wilayah paling lambat (tujuh) hari setelah berakhirnya semester dalam tahun anggaran yang bersangkutan. laporan persediaan kuasa pengguna barang tahunan laporan persediaan kuasa pengguna barang paling lambat (dua belaswilayah laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah semester laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah semester dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon paling lambat (tujuh belas) hari setelah berakhirnya semester dalam tahun yang bersangkutan. laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah tahu nan laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah tahunan dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon paling lambat (dua puluh duacenter! keuangan republik indon laporan persediaan pembantu pengguna barang eselon semesterdua) hari setelah berakhirnya semester dalan tahun anggaran yang bersangkutan. laporan persediaan pembantu pengguna barang eselon tahu nan laporan persediaan pembantu pengguna barang eselon tahunanlima) hari setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. jadwal pelaporan persediaan pada pengguna barang laporan persediaan pengguna barang semester dikirim .kepada menteri keuangan paling lambat (tiga puluh lima) hari setelah berakhirnya semester dalan tahun yang bersangkutan. laporan persediaan pengguna barang tahunan dikirim kepada menteri keuangan paling lambat (empat puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. z!! .,:: ::, ci: w.j f ci: (j) ffi . i ( ) ro0ro :::, :::, . ill a. a. . :::, ::: ( ) (i) :::, (1j . (1j . (!) .iii :f: ;::, (i) . (i; .____ . ( ) (.j a:= .__ a. ( ) cl. ::: ( ) :::> cl. (i) a:= ffi :::,. ::: cl. ( ) <co l:: a. ru. ' .l c5 ct! ( ) ct! o. 1ii ct! ::, cij i() ., cc: . . a. center! keuangan republik indonesia bab ill klasifikasi persediaan penggolongan persediaan persediaan yang terdapat gudang tempat penyimpanan beragam jenisnya, oleh karena itu untuk rnernperrnudah dalam mengidentifikasi jenis jenis persediaan yang ada gudang tempat penyimpanan tersebut perlu adanya suatu klasifikasi persediaan. klasifikasi persediaan yang ada gudang tempat penyimpanan mengikutiyaitu sebagai berikut bidang barang pakai habis, terdiri dari kelompok bahan, terdiri dari sub kelompok:suku cadang, terdiri dari sub kelompok:lat bahan untuk kegiatan kantor, terdiri dari sub kelompok alat tulis kantor kertas dan cover bahan cetak bahan komputer perabot kantor alat listrik center! keuangan republik indonesia perlengkapan dan pakaian kerja peralatan telekomunikasi obat obatan _dan perlengkapan poliklinik bidang barang tidak pakai habis, terdiri dari kelompok komponen, terdiri dari sub kelompokpipa, terdiri dari sub kelompok: pipa air besi tuang dc!) pipa asbes semen acp) pipa baja pipa beton patokan pipa fiber glass pipa plastik pvc (upc) bidang barang bekas pakai, terdiri dari kelompok: komponen bekas dan pipa bekas, terdiri dari sub kelompok komponen bekas pipa bekas kodifikasi persediaan untuk mempermudah dalam menentukan klasifikasi persediaan tersebut, disusunlah suatu kodifikasi persediaan. kodifikasi persediaan ini terdiri dari (sepuluh) digit dengan penjelasan sebagai berikut digit pertama adalah golongan dari barang milik kekayaan negara yaitu persediaan yang diisi dengan angka (empat). digit kedua dan ketiga menunjukkan bidang dari persediaan yaitu diisi untuk bidang barang pakai habis. untuk bidang barang tidak pakai habis. digit keempat dan kelima menunjukkan kelompok dari persediaan. untuk barang pakai habis diisi untuk bahan. menterikeuangan republik indonesia untuk suku cadang alat besar, untuk ala bahan untuk kegiatan kantor. untuk barang tidak pakai habis diisi untuk komponen untuk pipa digit keenam dan ketujuh menunjukkan sub kelompok dari persediaan diisi sesuai dengan daftar ter!hampir. digit kedelapan, kesembilan dan kesepuluh menunjukkan sub sub kelompok dari persediaan diisi sesuai dengan daftar terlampir. sebagai contoh barang pakai habis golongan bidang kelompok sub ke!mpok persediaan barang pakai habis alat bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sub sub kelompok cutter barang tidak pakai habis + + golongan .____ . + + . bidang + kelompok ' sub kelompok persediaan barang tidak pakai habis komponen komponen rambu rambu sub sub kelompok komponen rambu rambu darat setiap kantor yang bertindak sebagai kuasa pengguna barang dapat mengelompokkan persediaan yang penatausahaannya disesuaikan dengansehingga antara satu kantor dengan kantor lainnya lingkungan departemen keuangan diperoleh adanya keseragaman dalam ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. center! keuangan republik indonesia dengan adanya keseragaman ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh semua tingkat organisasi pengelolaan persediaan lingkungan departemen keuangan, maka akan mudah untuk mengetahui macam macam persediaan yang ada lingkungan departemen keuangan sehingga mempermudah dalam pengawasan keluar masuknya barang, dan dengan adanya keseragaman itu akan dicapai suatu tertib administrasi dalam mengelola mengurus persediaan. mente keuangan republik indonesia babi pembina at;, pengawasan, dan pengendalian pada tingkat kuasa pengguna barang. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan dalam rangka mencapai tertib administrasi barang semua tingkat orqantsast pengelolaan persediaan. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan pada pengisian dan pembuatan dokumen ketatausahaan persediaan, pertanggungjawaban dan pengiriman laporan pertanggungjawaban tersebut. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tertib administrasi pengelolaan persediaan pada kuasa pengguna barang dilakukan oleh pusat tingkat sekretariat jenderal dilakukan oleh kepala bagian yang membidangi penyimpanan dan distribusi tingkat lten, ditjen, dan badan dilakukan oleh kepala bagian yang membidangi perlengkapan tingkat kantor wilayah dilakukan oleh kepala bagian yang membidangi perlengkapan tingkat kantor (bukan kantor wilayah) dilakukan oleh kepala sub bagian yang menangani perlengkapan tingkat gkn dilakukan oleh kepala rumah tangga gkn pada tingkat pembantu pengguna barang wilayahwilayah dilakukan ole n yang men ngan perlengkapan terhadap kuasa pengguna. barang yang ada bawah unit kerjanya. pada tingkat pembantu pengguna barang eseloneselon dilakukan oleh pejabat eselon yang dikatakan kepada biro yang menangan terhadap pembantu pengguna barang wilayah yang ada bawah unit kerjanya. daerah menterikeuangan republik indonesia pada tingkat pengguna barang pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tertib administrasi pengelolaan persediaan pada pengguna barang dilakukan oleh menteri keuanga terhadap seluruh organisasi pengelolaan persediaan lingkungan departemen keuangan. ., . "t:l iz) i < p. iz) ,. ._ p. . ell p. center! keuangan republik indonesia lampiran ! petunjuk pengisian laporan hasil inventarisasi persediaan.( for(vi.l) jawab pengelola persediaan dan sewaktu waktu apabila diperlukan. laporan hasil inventarisasi persediaan dibuat (dua) rangkap (satu) rangkap untuk arsip satuan kerja (satu) rangkap lainnya untuk kepala kantor satuan kerja.warna, cara pengisian sebelah kanan atas nama satuan kerja diisi dengan nama kantor yang mengurus mengelola persediaan sub kelompok barang diisi dengan nama sub kelompok dari sub sub kelompok barang yang inventarisasi persediaan. kode sub kelompok barang diisi dengan kode sub kelompok barang yang bersangkutan. kolom diisi nomor urut pencatatan kolom diisi lokasi gudang tempat penyimpanan barang kolom diisi nama sub sub kelompok barang yang dicatat kolom diisi type merk barang pada kolom kolom diisi tahun perolehan pengadaan barang pada kolom kolom diisi nomor kode barang pada kolom kolom diisi jumlah sisa barang pada kolom yang dilihat dari kartu barang yang bersangkutan kolom diisi jumlah sisa barang pada kolom yang dihitung secara fisik kolom diisi satuan barang pada kolom kolom diisi total harga perolehan barang dari jumlah pada kolom kolom diisi kondisi barang pada kolom yaitu baik atau rusak kolom diisi keterangan yang diperlukan huruf (a) diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun pembuatan laporan huruf (b) diisi tanda tangan, nama dan nip pejabat pengurus persediaan menteri keuangan republik indonesia departemen keuangan republik indonesia kartu barang lampiran form. nama sub kelompok barang nama sub sub kelompok barang kode sub sub kelompok barang satuan nomor tanggal dan nomor diterima dari banyaknya ket urut penerimaan pengeluaran dikeluarkan kepada masuk keluar sisa tangan dipindahkan lampiran menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian kartu barang.( form. penjelasan umum kartu barang dibuat oleh petugas yang mengelola gudang tempat penyimpanan diisi tanggal surat dokumen penerimaan atau pengeluaran barang diisi nomor surat dokumen penerima atau pengeluaran barang diisi nama penyedia barang yang mengirim barang atau unit kerja yang membutuhkan barang diisi jumlah penambahan barang diisi jumlah pengurangan barang diisi selisih antara barang yang masuk dengan barang yang keluar ditambah saldo bulan lalu diisi keterangan yang diperlukan kolom kolom kolom4 kolom kolom kolom kolom saldo awal kartu barang berasal dari hasil inventarisasi persediaan atau sisa dari tahun sebelumnya kartu barang dicatat apabila ada mutasi penambahan pengurangan kartu barang ditutup pada setiap akhir bulan kartu barang sebagai salah satu bahan dalam penyusunan buku persediaan cara pengisian sebelah kiri atas nama sub kelompok dari sub sub kelompok barang yang dibukukan nama sub sub kelompok barang yang bersangkutan sebelah kanan atas kode sub sub kelompok barang yang bersangkutan satuan dari sub sub kelompok barang yang dibukukan lon diisi nomor urut pencatatan pengguna barang pembantu pengguna barang eselon pembantu pengguna barang wilayah center! keuangan republik indonesia lampiran form. satuan kerja kode buku persediaan jenis barang satuan tanggal uraian masuk harga beli keluar sal para rp) jumlah nilai menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian buku persediaan.( form. penjelasan umum buku persediaan dibuat pada awal pembukuan yaitu tanggal januari tahun yang bersangkutan, clan setelah (enam) bulan ditutup dan untuk bahan penyusunan laporan semester persediaan. hal yang sama untuk semester kedua mulai juli sampai dengan desember tahun yang bersangkutan. begitu juga apabila sudah mencapai (satu) tahun yaitu tanggal desember tahun yang bersangkutan buku persediaan ditutup dan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tahunan persediaan. selanjutnya dibukukan lagi pada awal tahun berikutnya januari) dan seterusnya. buku persediaan dibuat sebagai dasar penyusunan laporan semester dan laporan tahunan persediaan, sehingga buku persediaan dibuat berlanjut terus. buku persediaan dibuat rangkap (dua) (satu) rangkap untuk arsip satuan kerja (satu) rangkap untuk kepala kantor satuan kerja. dasar penyusunan buku persediaan adalah laporan hasil inventarisasi persediaan. penyusunan buku persediaan menggunakan sistem fifa. cara pengisian diisi nama pengguna barang diisi nama pembantu pengguna barang eselon diisi nama pembantu pengguna barang wilayah diisi nama satuan kerja diisi kode satuan kerja diisi nama jenis persediaan diisi satuan dari sub sub kelompok barang yang dibukukan kol diisi nomor urut pembukuan kolom diisi tanggal pembukuan pada saat barang tersebut dicatat diisi nama pemasok atau unit pemakai barang diisi jumlah satuan persediaan yang masuk diisi harga barang persatuan yang masuk diisi jumlah satuan persediaan yang keluar diisi jumlah saldo persediaan diisi nilai persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan harga beli terakhir. diisi para petugas yang mengelola persediaan lampiran kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom menteaikeuangan republik indonesia berita acara pemeriksaan barang nomor: (a) lampiran form. pada hari ini . (b) . tanggal . (c) . bulan . (d) . tahun . (e) . kami yang bertanda tangan bawah ini (f) sebagai ketua (g) sebagai sekretaris (h) sebagai anggota sebagai anggota sebagai anggota bertindak selaku panitia pemeriksa barang yang dibentuk dengan keputusan . (i) . . tanggal (k) telah mengadakan pemeriksaan barang yang dikirim oleh: nama penyedia barang alamat (m) berdasarkan surat perintah kerja kontrak (n) tanggal . (o) . dengan kondisi (p) dijumlah barang (q) demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap (tiga) untuk dapat digunakan seperlunya. dibuat tanggal panitia pemeriksa barang (t) (r) (s) sebagai ketua sebagai sekretaris sebagai anggota sebagai anggota sebagai anggota l+ l + h ttt r l w +t tttt . . center! keuangan republik lndonesia lampiran : petunjuk pengisian berita acara pemeriksaan barang.( form. };> penjelasan umum berita acara pemeriksaan barang dibuat bila ada penerimaan barang dengan nilai diatas rp50. (lima puluh juta rupiah), pemeriksaan atas barang tersebut mengenai jumlah, mutu, spesifikasi dan kondisinya berita acara pemeriksaan barang dibuat dalam rangkap (tiga):};> cara pengisian huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (d) huruf (e) huruf (t) huruf (g) huruf (h) huruf (i) huruf (i) huruf (k) huruf huruf(m) huruf (n) huruf (o) huruf (p) huruf (q) huruf (r) huruf (s) huruf(t) diisi nomor berita acara pemeriksaan persediaan yang bersangkutan diisi hari terjadinya pemeriksaan persediaan diisi tanggal dilakukan pemeriksaan persediaan diisi bulan dilakukan pemeriksaan persediaan diisi tahun dilakukan pemeriksaan persediaan diisi nama dan nip pejabat yang ditunjuk sebagai ketua panitia pemeriksa barang diisi nama dan nip pejabat pelaksana yang ditunjuk sebagai sekretaris panitia pemeriksa barang diisi nama dan nip pelaksana yang ditunjuk sebagai anggota panitia pemeriksa barang diisi dengan surat keputusan pembentukan panitia pemeriksa barang diisi dengan nomor dari surat keputusan tersebut atas pada huruf (i) diisi tanggal, bulan, dan tahun dari surat keputusan tersebut atas pada huruf (i) diisi nama penyedia barang diisi alamat penyedia barang diisi nomor dari surat perintah kerja diisi tanggal, bulan, dan tahun dari surat perintah kerja diisi kondisi barang baik atau rusak diisi jumlah barang cukup atau kurang diisi nama kota tempat pemeriksaan barang diisi tanggal dilakukan pemeriksaan barang diisi tanda tangan dari panitia pemeriksa barang center! keuangan republik indonesia lampiran : petunjuk pengisian lampiran berita acara pemeriksaan barang.( form. isi nomor pencatatan diisi nama sub sub kelompok barang diisi kode sub sub kelompok barang diisi type merk dari barang tersebut diisi jumlah barang tiap sub sub kelompok diisi satuan barang pada kolom diisi harga dari jumlah barang tiap sub sub kelompok diisi nomor dan tanggal surat perintah kerja kontrak diisi keterangan yang diperlukan diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun pada saat pemeriksaan barang diisi tanda tangan dan nama terang serta nip dari ketua panitia diisi tanda tangan dan nama terang serta nip dari sekretaris panitia kolom kolom2 kolom kolom kolom kolom kolom kolom kolom huruf (a) huruf (b) huruf (c) menteri keuangan republik indonesia berita acara serah terima barang nomor: (a) lampiran form. pada hari ini . (b) tanggal . (c) . bulan . (d) tahun (e) pukul . (f) . waktu indonesia bagian (g) . bertempat ruangan (h) . pada (i) masing masing yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan (k) selanjutnya disebut pihak per ama dengan nama jabatan alamat (in) (n) selanjutnya disebut pihak kedua berdasarkan surat perintah kerja . (p) . nomor . (q) . tanggal . (r) . dan surat pernyataan pemeriksaan barang berita acara pemeriksaan barang nomor . (s) . tanggal. . (t) . pihak kedua menyerahkan barang barang tersebut pada daftar terlampir kepada pihak per ama dan pihak per ama menerima barang barang tersebut dalam kondisi baik dan jumlah cukup. berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap (delapan) dengan dihampiri daftar barang barang bersangkutan. pihakkedua (w) (u) pihak per ama (v) nip keterangan perusahaan penyedia barang jasa (enam) exp (keperluan penagihan exp, unsur pengadaan exp, yang bersangkutan exp); kepala kantor (satu) exp; arsip (satu) exp. center! keuangan republik indonesia lampiran berita acara serah terima barang nomor (a) tanggal (b) daftar barang barang yang diserahterimakan lampiran form. nama sub sub kelompok barang banyaknya satuan bra keterangan pihakkedua (e) . (c) pihak per ama (d) nip menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian berita acara serah terima barang.( form. penjelasan umum berita acara serah terima barang dibuat setelah barang diterima oleh unsur penyimpanan gudang. berita acara serah terimabarang dibuat dalam rangkap (delapan): (enam) rangkap untuk perusahaan penyedia barang jasa (satu) rangkap untuk kepala kantor satuan kerja (satu) rangkap untuk arsip lampiran cara pengisian huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (d) huruf (e) huruf (f) huruf (g) huruf (h) huruf (i) huruf (j) huruf (k) huruf (l) huruf (m) huruf (n) huruf (o) huruf (p) huruf (q) huruf (r) huruf (s) huruf (t) huruf (u) huruf (v) huruf(w) diisi nomor berita acara serah terima barang yang bersangkutan diisi hari terjadinya serah terima barang diisi tanggal dilakukan serah terima barang diisi bulan dilakukan serah terima barang diisi tahun dilakukan serah terima barang diisi waktu jam dilakukan serah terima barang diisi wilayah waktu indonesia bagian diisi ruangan tempat serah terima barang diisi nama kantor bagian tempat serah terima barang diisi nama pejabat yang menerima barang diisi nip pejabat verse but atas pada huruf (j) diisi jabatan struktural dari pejabat tersebut atas pada huruf (j) diisi nama penanggung jawab dari penyedia barang diisi jabatan tersebut atas pada huruf (m) diisi alamat tersebut atas pada huruf (m) diisi pejabat yang memberikan surat perintah kerja diisi nomor surat perintah kerja yang bersangkutan diisi tanggal, bulan, dan tahun surat perintah kerja yang bersangkutan diisi nomor surat pernyataan pemeriksaan barang berita acara pemeriksaan barang diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan pemeriksaan barang berita acara pemeriksaan barang yang bersangkutan diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan serah terima barang diisi tanda tangan, nama terang, djasa menteri keuangan republik indonesia lampiran : petunjuk pengisian lampiran berita acara serah terima barang.( form. huruf (a) huruf (b) kolom kolom kolom kolom kolom huruf (c) huruf (d) huruf (e) diisi nomor berita acara serah terima barang yang bersangkutan diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara serah terima barang diisi nomor urut pencatatan diisi nama sub sub kelompok barang diisi jumlah barang tiap sub sub kelompok diisi satuan barang pada kolom diisi keterangan yang diperlukan diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya serah terima barang diisi tanda tangan, nama terang, cl,_, center] keuangan republik indonesia departemen keuangan republik indonesia lampiran form. lembar ke arsip gudang cmp>t penyu manan lebar ke kuo,a pengguna barang lembar ke unit pemakan barang surat perintah mengeluarkan barang (pmb) nomor: (a) harap dikeluarkan barang: (b) tersebut dibawah ini untuk keperluan: sub bagian seksi (c) bagian bidang kantor biro direktorat kanwil (e) berdasarkan surat permintaan barang no: (f) non banyaknya kode sub sub urut angle huruf tu.an nama sub sub kelompok barang kelompok barang diterima tgl (k) kasubbag kasi upb nip dikeluarkan tanggal (i) pej bat pengurus persediaan nip . (g) .,. kuasa pengguna barang (h) nip center! keuangan lampiran republik indonesia : petunjuk pengisian surat perintah mengeluarkan barang pmb). (form. );::,, penjelasan umum pmb dibuat apabila ada permintaan barang pakai habis atau barang tidak pakai habis dari unit pemakai barang pmb dibuat dalam rangkap (tiga): (satu) rangkap untuk arsip gudang tempat penyimpanan (satu) rangkap untuk kuasa pengguna barang (satu) rangkap untuk unit pemakai barang. cara pengisian huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (d) huruf (e) huruf (f) kolom kolom kolom kolom4 kolom kolom huruf (g) huruf (h) huruf (i) huruf huruf (k) huruf (l) diisi nomor pmb yang bersangkutan diisi nama sub kelompok barang diisi nama sub bagian seksi yang akan menerima barang diisi nama bagian bidang kantor atasannya diisi nama biro direktorat kanwil atasannya diisi nomor surat permintaan barang memo dari sub bagian seksi diisi nomor urut pencatatan diisi angka sub sub kelompok barang yang disetujui untuk dikeluarkan diisi huni dari jumlah angka pada kolom diisi satuan dari barang pada kolom diisi nama sub sub kelompok barang isi kode sub sub kelompok barang pada kolom diisi tempat dan tanggal disahkannya pmb diisi nama dan nip pej abad yang mengesahkan pmb diisi tanggal dikeluarkannya barang dari gudang tempat penyimpanan diisi nama dan nip pejabat yang berwenang mengeluarkan barang dari gudang tempat penyimpanan diisi tanggal diterimanya barang pada sub bagian seksi yang meminta barang diisi nama dan nip kepala sub bagian seksi yang menerima barang. . i() . < " ' l l l l i() '" ' ( ) c}w :::) z:::, ::!e menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian laporan persediaan kuasa pengguna barang semester. form. penjelasan umum laporan semester ini dibuat oleh kuasa pengguna barang berdasarkan buku persediaan laporan semester ini terdiri dari lembaran per sub sub kelompok barang dalam sub kelompok barang yang sama lembaran laporan semester yang terakhir ditutup dan ditandatangani oleh kuasa pengguna barangsemester yang dilaporkan diisi tahun anggaran diisi nama satuan kerja diisi kade satuan kerja diisi nama sub kelompok barang diisi warna kode sub kelompoksub kelompok barang kolom diisi nama perkiraan dan warnyang kondisinya rusak diisi total nilaien ;;; c=: c::, . . ' ' (!) ::::, a: menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian laporan persediaan kuasa pengguna barang tahunan. form. penjelasan umum laporan tahunan ini dibuat oleh kuasa pengguna barang berdasarkan buku persediaan laporan tahunan terdiri dari lembaran, dimana tiap lembar diisi dengan seluruh barang dalam sub sub kelompok barang dari sub kelompok barang yang sama lembaran laporan tahunan yang terakhir ditutup dan ditandatangani oleh kuasa pengguna barang yang bersangkutantahu anggaran pelaporan diisi nama satuan kerja diisi kode satuan kerja diisi nama sub kelompok barang diisi nama kode sub kelompoksubcara satu tahun anggaran kolon diisi nilai mutasi bertambah selama satu tahun anggaran kolon diisi kuantitas mutasi berkurang selama satu tahun anggaran kolon,. . . ell ,. . a . . . . . ._, ' ;' <i.i "'!;:) i.: ell "= ,, . ell . 'j.j. p. ell . . ' " . . , . i:,: ,, . ,, . i < a . . . co. ::i:: ' ' ' " ' ' ell <i.i i:,: "= ,, . cll j:q . . <; cl1 c., . <i.i ;::, . > < . , . . ' ' ell ,, . if) . . . .c ' ' ' " ell .c ell <i.i , . . i:,: .:!' '"' . ' " cll . j:q . \,t;) i:,: cl) ;::, <!:) c., e . ell ,, . 'j.j. if) . . , . r ._, ' ' ' ' z:::i wo. 'j.j. ::i: <i.i "'!;:) i.: i:,: . ell cll . . e 'j.j. p. .:!' ell . ' " c l ell ;:! ,, . . . ;::, . c l c l . . :.a . ,, . ,. cl1 ' " . 'j.j. i::: ' " ' ' i, ( .cl (,:$ ell (ij (ij ell q,j . . i.i e ,. b.o b.o s::i' ll") cll ell ,, . . <; ' ' cl1 i:,: ell . '"' .c '"' ' " r:< ell j:q j:q b.o rf.j. ell cl1 ell i:,: ,. ell i:,: ,. cll 'ct! . ell cll cll (,:$ __, j:q p. ell r:<s ;::, ell . . ,. cl) c l :ra , . ell cl1 . a . .c .c i. ' " q,j . . q,j cll q,j c l i < i < . . i <wilayah semester, form. penjelasan. umum laporan semester ini dibuat oleh pembantu pengguna barang wilayah berdasarkan laporan semester dari kuasa pengguna barang laporan semester ini terdiri dari lembaran per sub kelompok barang dalam kelompokwilayah laporan semester ini dibuat dalam rangkap appssemester yang dilaporkakelompok barang koluna barang wilayah lampiran ell . t::: '"" . ! . ig t,) ,.: . . q,) . . rjj to:: bl) ,._ . t:a to:: o:i . t,; c:l '"" bl) t,) t::: '"" cl.) . q,) . . ' ' t,:i . t,) .d co: . ::i cl.) ,. ' ' . l'l '<::!' . ' ' c,;j .c t,) . r,; '"" . c.? q,) . . r,; to:: cf) <x; :::> . . lfl o'\ . .j ._, ._, z:::i t,) ::c: to:: '"" . q,) . . rjj '<::!' c,;j ;:::l . . ::i . . '<::!' lfl rjj ._ c,;j ,., "'o . .!l q,) . . <l'l ,._ tj" q,) c,;j . c<t co: '"" '"" .c '"" c<t c<t ;:;;, ::i bj) rjj c!s c<t c<t '"" bj) ::i c,;j '"" c,;j bj) '"" . q,) q,) t,;j ,. . t::: ::i ::i cl.) cl.) . . '"" q,) cl) .c .c '"" q,) q,) q,) bj) cl) cl) i < ! . ! . cl) cl) cl) po. po. . cl.) menteri keuangan republik indonesia : petunjuk pengisian laporan persediaan pembantu pengguna barang wilayah tahunan. form. penjelasan umum laporan tahunan ini dibuat oleh pembantu pengguna barang wilayah berdasarkan laporan tahunan dari kuasa pengguna barang laporan tahunan ini terdiri dari lembaran, dimana tiap lembar diisi dengan seluruh barang dalam sub kelompok barang dari kelompokwilayah laporan tahunan ini dibuat dalam rangkap (loketkelompok barang kolomlampiran . c::: cl) cll , . , . ' " t:q , . . cl) . ' ' . s:: s:: cll ( ) cll cl) cl) cl) p. . . 'i' . c\:i e , , .( ._, ' ' c\:i l,.c !;,} c\:i . . . e1: """"' ; !;,} c\:i . . , ,., c\:i ,., t ,, 's:t .cl n:: c\:i ._, ._, ,.c (ll . c\:i l,.c <i,) . c\:i . clip g''z ' ' cl: ' ' !;,} . . c\:i l,.c . j : <i,) . . c\:i ;,. ciri . clip [ "). .i. ,11_. ,., ' ' c., ,z ;< ,., 's::!' ' ' ' ' ' . s=: .<l,l ill" j,; ., b.i)' s=, i:_. c\:i l,.c c\:i ,, : <l'. ::::, ffi z::::, ::. . t; oi,' (;' center!semestcran.( form. penjelasan umum laporan semester ini dibuat oleh pembantu pengguna barang eselon berdasarkan laporan semen.t ran dari pembantu pengguna barang wilayah laporan semester ini kerdileselon laporan semester ini dibuat dalam rangkap (dua) (satujrangkap untuk arsip pembantu pengguna barang eselon (satu) rangkap dikirim kepada sekretaris jenderal c.q. kepala biro yang membidangi perlengkapan beserta (satu) rangkap apps. dan (satu) rangkap lp3ws (satujrangkap untuk unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon cara pengisian diisi nama pengguna barang. diisi semester yang dilaporkansemester diisi tanggal berakhirnya semester kolom diisi kode parkir' :periode pelaporan kol diisi .n diisi total jumlah kolon',:t . ,. . . i . ti) > l "'o c':s . <i.> . ,:,: . r:n ,:,: s::t" c;j c:: . c':s 'l c:: . b.o ._., , . \(') ,:,: ' ' ti) i :l ,. c:: <i.> . . ,:,: cll . ._., c':s . !"') ._., ,:,: ,:,: ,;,} :;::, c':s . <i.> . . ',o c = <l: cf) <l: ::> :;::, . ::.c l 'l . ._., c':s l 'l ._., z::> ti) "'o i.: ,:,: . cl) . . ',:t ,:,: ' " cll i:,: cll ::::, . . . cll cll , . i:,: . :.a r:n c:: c:: >,," cij cij .:i: i:o::s cl) . ti) l:l. e < . ('fl a:i ,. ._. ., ._, ,. co: b.o co: ,. . <i.> c':s c':s . ,:,: i.> i:':! e,s i. c:: . <i.> ,. "'o cll cll co: ._., :.a i.> cll '"" i . (\) i .tahunan. form. penjelasan umum laporan tahunan ini dibuat oleh pembantu pengguna barang eselon berdasarkan laporan tahunan dari pembantu pengguna barang wilayah laporan tahunan ini terdiri dari lembaran, dimana tiap lembar diisi dengan seluruh barang dalam kelompok barang dari bidangeselon laporan tahunan ini dibuat dalam rangkap dua) (satu) rangkap untuk arsip pembantu pengguna barang eselon (satu) rangkap dikirim kepada pembantu pengguna barang eselon beserta (satu) rangkap loket dan (satu) rangkap lp3wt (satu) rangkap unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon cara pengisian diisi nama pengguna barang.,. ,. n._,, ,,__ . ( . . . , ( " :' . cl) . <t: ( ) cl: :::, w.j z=> w11. menteri keuangan republik indonesia !+ petunjuk pengisian laporan persediaan pengguna barang semester. rl\ penjelasan umum laporan sernesteran ini dibuat oleh pengguna barang berdasarkan laporan semester dari pembantu pengguna barang eselon laporan semester ini terdirikepala biro yang membidangi perlengkapan. laporan semesterclan keuangan cara pengisian diisi semester yang dilaporkan diisi tahun anggaran diisi nama pengguna barang diisi kade pengguna """ . . . . ! . . i() ., ! . ' ' i:: ._, fl) . . "i: i.: . (""') . . > , . ' ' . i:: i < . , ._ i::o . """ . ' ' . .:r . . . b.!j ., ., cil fl) ' ' . . . . fl) . :::,: , . . . . .=: ._, ' ' fl) . . ._, . :::: c,.? . . . ._, cl) (.') :::> . i() . . , . ._, ' ' w. ' ' z=> j;:;":l :::e fl) "t:i i.: . . e c . ._, ;:::l 'v.i . . '"o . ' ' i:: i:: cil cil .!:d ' =! ' =! . ,,._ ,,._ ,., , . ,,. . ' ' ' ' ' ' ' ' b.! b.! s. i. s. . s. c l :::s r.l bl) s. . bj) ' ' . """"" '"o '"o ! . i < (i) i < p. p. cl) c i menteri keuangan republik indonesia ! petunjuk pengisian laporan persediaan pengguna barang tahunan.( form. penjelasan umum laporan tahunan ini dibuat oleh pengguna barang berdasarkan laporan tahunan dari pembantu pengguna barang eselon laporan tahunan ini terdiri dari lembaran per kelompok barang dalam bidang barang yang warna lembaran laporan tahunan yang terakhir ditutup dan ditandatangani oleh kepala biro yang membidangi perlengkapan. laporan tahunandan keuangan cara pengisian diisi tahu anggaran pelaporan diisi nama pengguna barang diisi kode penggunan diisi .satuan barang kolom diisi kuantitas saldo awal periode pelaporan kolon,haperpajakan, pnb, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah. evaluasi dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada termasuk mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan atas objek pnb pemanfaatan sumber daya alam. dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis pnb berdampak langsung kepada harga jual produk jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi, koordinasi sebagaimana dimaksud padainflasi. dalam hal usulan jenis dan tarif atas jenis pnb berasal dari objek pnb pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara, koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk melibatkan direktorat jenderal kekayaan negara.yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. (l) pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa pembahasan bersama dengan instansi pengelola pnb yang menyampaikan usulan. objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan dan tugas pemerintah pusat dalam sebagian tugas dan wewenang rangka memungut bpsdm dapat pemerintah pusat dalam ditugaskan kepada pengelola mengelola sumber daya air yang sumber daya air. meliputi satu wilayah sungai pengelola dimaksud dapat berupa dapat ditugaskan kepada upt kementerian pupr. pengelola sumber daya air. upt kementerian pupr berupa pengelola sumber daya air dapat balai balai besar wilayah sungai. berupa unit pelaksana teknis sebagian fusi balai balai besar kementerian unit pelaksana wilayah sungai sesuai adalah teknis daerah atau badan usaha melaksanakan pemungutan, milik negara badan usaha milik penerimaan dan penggunaan daerah bidang pengelolaan bpsdm. sumber daya air. sehingga, berdasarkan kementerian pupr dhi. balai balai pemerintah pusat dan atau besar wilayah sungai memiliki pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk memungut kewenangannya berhak atas hasil bpsdm. penerimaan bpsdm yang dipungut prinsip manfaat membayar dari para pengguna sumber daya diterapkan untuk penggunaan air. objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan sumber daya air untuk kebutuhan usaha secara komersial.: memanfaatkan daya air untuk pembangkitan tenaga listrik. pengelolaan sewa satuan undang undang ja. terhadap potensi jenis pnb yang barang milik rumah susun nomor tahun (1l) penguasaan satupun pada rumah berasal dari rumah susun umum, negara tentang susun umum dapat dilakukan rumah susun khusus, dan rumah rumah susun dengan cara dimiliki atau disewa. susun negara, dimungkinkan penguasaan satupun pada rumah dengan menggunakan cara sewa. susun khusus dapat dilakukan khususnya terhadap rumah susun dengan cara pinjam pakai atau berupa bmn yang diserahkan oleh sewa. kementerian pupr kepada objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan penguasaan terhadap satupun kementerian lembaga atau rumah pada rumah susun negara dapat susun yang dikelola oleh dilakukan dengan cara pinjam kementerian lembaga, merupakan pakai, sewa, atau sewa beli. rumah susun negara yang. berkenaan dengan hal atas, rumah susun negara digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi kementerian lembaga, sehingga mekanisme sewa yang berlaku bukan dalam ranah pemanfaatan bmn. pengaturan mengenai kriteria, formula dan tarif sewa atas rumah susun negara kiranya dapat mengacu kepada tentang pnb. objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan pengelola rusun umum sewa, rumah pengelolaan rumah susun susun khusus, dan rumah susun sebagaimana dimaksud pada negara adalah: harus dilaksanakan oleh pengelola satuan kerja yang berbadan hukum, kecuali unit pengelola teknis daerah rumah susun umum sewa, rumah badan layanan umum daerah, susun khusus, dan rumah susun atau negara.berdasarkan permen puprobjek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan |b. peraturan menteri 'a. pupr nomor pengelola sebagaimana dimaksud prt m pada dapat dilakukan oleh: tentang satuan kerja perubahan unit pengelola teknis daerah peraturan menteri badan layanan umum daerah, pupr nomor atau o1 prt m badan atau yayasan lain yang tentang bantuan pembinaannya berada bawah pembangunan kewenangan dan pengelolaan kementerian lembaga atau rumah susun pemerintah daerah. terhadap jenis pnb pengelolaan sewa sewa satupun sebagaimana rusun negara, sangat dibutuhkan dimaksud dalam mengingat agar rumah susun yang huruf berdasarkan tarif sewa. telah dibangun bmn) dan telah diserahterimakan kepada k l teknis, tarif sewa satupun yang merupakan agar dapat memungut atas tarif barang milik negara ditetapkan oleh sewanya. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangankeputusan besarnya sewa rumah negara sebelumnya, pengaturan tarif rumah menteri dihitung berdasarkan pada ketentuan susun negara ditetapkan permukiman dan sebagaimana tercantum dalam menggunakan keputusan menteri prasarana lampiran keputusan ini. pupr ini, namun dengan adanya wilayah nomor: peraturan menteri pupr nomor pts prt m terhadap ketentuan tentang sewa tarif sewa rumah susun negara rumah negara dicabut. berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap rumah susun negara sampai dengan saat ini belum memiliki dasar hukum pungutanementerian pupr usulan jenis pnb yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usaha: pnb kewenangan hak negara denda undang undang ja. kppu memiliki wewenang untuk lainnya administratif nomor tahun komisi berwenang menjatuhkan menjatuhkan sanksi berupa atas pelanggaran tentang sanksi berupa tindakan tindakan administratif kepada bidang larangan administratif terhadap pelaku pelaku usaha. persaingan praktek monopoli usaha yang melanggar ketentuan tindakan administratif tersebut, usaha dan persaingan undang undang ini. diantaranya adalah mengenakan usaha tidak tindakan administratif denda administratif. sehat sebagaimana dimaksud dalam denda administratif dimaksud dapat berupa: dijatuhkan berdasarkan putusan pengenaan denda serendah komisi atau berdasarkan putusan rendahnya pengadilan yang berkekuatan (satu miliar hukum tetap. rupiah) dan setinggi tingginya (dua puluh lima miliar rupiah) angkobjek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. nanomisi pengawas persaingan usaha usulan jenis pnb yang berlaku pada lembaga administrasi negara: objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan pelayanan jasa undang undang angka objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan pelatihan tentang lembaga administrasi negara yang lan memiliki kewenangan untuk aparatur sipil aparatur sipil selanjutnya disingkat lan adalah menyelenggarakan pendidikan dan negara negara lembaga pemerintah nonkementerian pelatihan pada aparatur sipil yang diberi kewenangan melakukan negara pengkajian dan pendidikan dan pelatihan asn sebagaimana diatur dalam undang undang ini.lan, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan asn, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan asn, peraturan presiden angka nomor tahun lembaga administrasi negara yang tentang selanjutnya disingkat lan adalah lembaga lembaga pemerintah nonkementerian administrasi yang diberi kewenangan melakukan negarajasa akreditasi undang undang huruf lan memliki wewenang untuk lembaga nomor tahun lan bertugas: memberikan akreditasi lembaga pelatihan tentang melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur sipil aparatur sipil pendidikan dan pelatihan pegawai negara negara asn, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. huruf:dalam huruf terdapat usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yangnyusun rancangan peraturan menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis pnb.objek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan lan berwenang:peraturan presiden huruf nomor tahun lan bertugas: tentang melakukan akreditasi lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan administrasi negara pegawai asn, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. huruf lan berwenang:lembaga administrasi negara analisis kesesuaian terhadap peraturan perundang undangan instansi pengelola pnb melakukan analisis peraturan perundang undangan terkait secara vertikal dan horisontal. analisis vertikal adalah harmonisasi peraturan perundangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya dibandingkan dengan uu, sedangkan analisis horisontal adalah harmonisasi dengan peraturan perundang undangan yang setara, misalnya dibandingkan dengan terkait lainnya. contoh analisis kesesuaian terhadapjenis pnb berupa kementerian pupr substansi terhadap penyusunan dan materi muatan jenis pnb berupa biaya jasa memiliki potensi jenis dan tarif atas pengusulan tarif atas mengenai potensi biaya jasa pengelolaan pengelolaan sumber pnb yang berasal potensi jenis pnb potensi pnb bpsdm pnb bpsdm sumber daya air daya air bpsdm) dari bpsdm bpsdm pada pada kementerian pupr, pada kementerian bpsdm) yang dipungut yang dipungut oleh terhadap kementerian pupr, dilaksanakan pupr tidak oleh kementerian pupr kementerian pupr pengelolaan mengacu pada berdasarkan ketentuan bertentangan sumber daya air ketentuan dalam dalam peraturan dengan putusan pada wilayah undang undang nomor pemerintah nomor pengadilan. sungai yang tahun tentang tahun tentang tata menjadi penerimaan negara cara penetapan tarif atas kewenangan bukan pajak. jenis pnb. kementerian materi muatan terhadap materi pengaturan pupr. potensi jenis pnb potensi pnb bpsdmotensi jenis bpsdm pada pada kementerian pupr pnb bpsdm kementerian pupr, tidak bertentangan yang akan tidak bertentangan dengan peraturan dipungut oleh dengan ketentuan pemerintah lainnya. kementerian pupr dalam undang undang saat ini, belum ada berdampak pada nomor tahun peraturan pelaksanaan meningkatnya tentang sumber daya dari undang undang penerimaan air, peraturan nomor tahun negara dari sektor perundang undangan tentang sumber daya pengelolaan lainnya, undang air. sumber daya air. undang dasar negara potensi republik indonesia penerimaan dari dan pancasila. bpsdm digunakan untuk keberlanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya air, dan tetap memperhatikanrinsip manfaat membayar. meningkatkan kualitas layanan bpsdm kepada pengguna air dipergunakan kembali untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih berkualitas. penyusunan rpp pnb kementerian pupr agar memberikan dasar hukum atas pungutan bpsdm kepada pengguna air yang menerima manfaat darieksploitasi air yang digunakan. pengenaan tarif memperhatikan prinsip manfaat membayar. tabel analisis kesesuaian terhadap peraturan perundang undangan usulan jenis pnb yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usahajenis pnb berupa kppu memiliki potensi pnb substansi terhadap jenis dan penyusunan dan pengusulan materi muatan layanan konsultasi yang berasal dari layanan tarif atas potensi jenis pnb tarif atas potensi pnb mengenai potensi pnb atas rencana konsultasi merger yang layanan konsultasi merger layanan konsultasi merger layanan konsultasi penggabungan, merupakan kewenangan yang pada kppu, mengacu pada pada kppu, dilaksanakan merger tidak peleburan, atau diberikan oleh undang undang ketentuan dalam undang berdasarkan ketentuan dalam bertentangan dengan pengambilalihan kepada kppu. undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor putusan pengadilan. saham dan atau aset potensi jenis pnb layanan tentang penerimaan negara tahun tentang tata perusahaan (layanan konsultasi merger yang akan bukan pajak. cara penetapan tarif atas dipungut oleh kppu jenis pnb.onsultasi merger) yang berdampak pada meningkatnya materi muatan terhadap materi pengaturan potensi dipungut oleh kppu penerimaan negara dari sektor potensi jenis pnb layanan pnb layanan konsultasi pengawasan bidang konsultasi merger pada merger pada kppu tidak persaingan usaha. kppu, tidak bertentangan bertentangan dengan potensi penerimaan dari dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor layanan konsultasi merger undang undang nomor tahun tentang digunakan untuk membiayai tahun tentang penggabungan atau penyelenggaraan kegiatan larangan praktek monopoli peleburan badan usaha layanan yang menghasilkan dan persaingan usaha tidak pengambilalihan saham pnb dan mempertimbangkan sehat, peraturan perundang perusahaan yang dapat unsur pengawasan yang undangan setingkat lainnya, mengakibatkan terjadinya dilakukan oleh kppu. undang undang dasar praktik monopoli dan meningkatkan kualitas layanan negara republik indonesia persaingan usaha tidak konsultasi merger yang dan pancasila. sehat, dan peraturan dilakukan oleh kppu agar lebih pemerintah setingkat lainnya. berkualitas. mempertimbangkan aspek kemampuan membayar dari pelaku usaha, sehingga pengenaan tarif bervariasi sesuai total aset atau penjualan berdasarkan laporaneuangan konsolidasi sampai dengan but. penyusunan rpp pnb kppu dilaksanakan agar memberikan dasar hukum atas pungutan layanan konsultasi merger yang akan dilakukan oleh kppu. tabel analisis kesesuaian jenis pnb baru terhadap peraturan perundang undangan analisis tugas pokok dan fungsi instansi pengelola pnb instansi pengelola pnb menjelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi terkait suatu jenis pnb sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai organisasi dan tata laksana. contoh analisis tugas pokok dan fungsi instansi pengelola pnb, antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: usulan jenis pnb yang berlaku pada komisi pengawas persaingan usaha: tt. undang undang nomor pasai berdasarkan peraturan kppu nomor tahun tahun tentang tugas komisi meliputi: wewenang komisi meliputi: tentang organisasi dan tata kerja kppu, unit larangan praktek melakukan penilaian terhadap menerima laporan dari penghasil pnb berupa denda administratif adalah monopoli dan persaingan perjanjian yang dapat masyarakat dan atau dari direktorat penindakan, kedeputian bidang usaha tidak sehat, dan mengakibatkan terjadinya pelaku usaha tentang dugaan dasar hukum tugas pokok fungsi wewenang struktur organisasi peraturan kppu nomor praktek monopoli dan atau terjadinya praktek monopoli penegakan hukum, kppu. hal tersebut tercermin tahun tentang persaingan usaha tidak sehat dan atau persaingan usaha dalam tugas dan kewenangan, sebagai berikut: organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam tidak sehat, kppu. sampai dengan melakukan penelitian tentang direktorat penindakan mempunyai tugas: melakukan penilaian terhadap dugaan adanya kegiatan melaksanakan pemberkatan dan penuntutan kegiatan usaha dan atau usaha dan atau tindakan dugaan pelanggaran praktik monopoli tindakan pelaku usaha yang pelaku usaha yang dapat dan atau persaingan usaha tidak sehat, dapat mengakibatkan terjadinya mengakibatkan terjadinya dugaan keterlambatan pemberitahuan praktek monopoli dan atau praktek monopoli dan atau penggabungan atau peleburan badan usaha persaingan usaha tidak sehat persaingan usaha tidak atau pengambilalihan perusahaan, dan sebagaimana diatur dalam sehat, dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, sampai dengan melakukan penyelidikan dan melaksanakan koordinasi administratif melakukan penilaian terhadap atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan persidangan majelis komisi ada atau tidak adanya kasus dugaan praktek terkait dugaan pelanggaran praktik monopoli penyalahgunaan posisi dominan monopoli dan atau dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dugaan keterlambatan pemberitahuan terjadinya praktek monopoli dan yang dilaporkan oleh penggabungan atau peleburan badan usaha atau persaingan usaha tidak masyarakat atau oleh pelaku atau pengambilalihan perusahaan, dan sehat sebagaimana diatur dalam usaha atau yang ditemukan dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, sampai dengan oleh komisi sebagai hasil melaksanakan pemantauan dan pelaporan penelitiannya, pelaksanaan perubahan perilaku pada mengambil tindakan sesuai menyimpulkan hasil penanganan dugaan pelanggaran praktik dengan wewenang komisi penyelidikan dan atau monopoli dan atau persaingan usaha tidak pemeriksaan tentang ada sehat, dan sebagaimana diatur dalam atau tidak adanya praktek melaksanakan penanganan upaya hukum monopoli dan atau terhadap putusan komisi baik pada tahap memberikan saran dan persaingan usaha tidak keberatan, kasasi dan atau peninjauan pertimbangan terhadap sehat, kembali. kebijakan pemerintah yang memanggil pelaku usaha direktorat penindakan dipimpin oleh direktur berkaitan dengan praktek yang diduga telah melakukan yang merupakan jabatan struktural setingkat monopoli dan atau persaingan pelanggaran terhadap eselon il. usaha tidak sehat, ketentuan undang undang menyusun pedoman dan atau ini, publikasi yang berkaitan dengan memanggil dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud undang undang ini, menghadirkan saksi, saksi dalam direktorat penindakan memberikan laporan secara ahli, dan setiap orang yang menyelenggarakan fungsi: berkala atas hasil kerja komisi dianggap mengetahui pemberkatan laporan hasil penyelidikan dugaan kepada presiden dan dewan pelanggaran terhadap pelanggaran praktik monopoli dan atau perwakilan rakyat ketentuan undang undang persaingan usaha tidak sehat, dugaan ini, keterlambatan pemberitahuan penggabungan meminta bantuan penyidik atau peleburan badan usaha atau untuk menghadirkan pelaku pengambilalihan perusahaan, dan atau dugaan usaha, saksi, saksi ahli, atau pelanggaran pelaksanaan kemitraan, setiap orang sebagaimana verifikasi, validasi dan penilaian alat bukti dimaksud huruf dan huruf penyelidikan dugaan pelanggaran praktik yang tidak bersedia monopoli dan atau persaingan usaha tidak memenuhi panggilan komisi: sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha meminta keterangan dari atau pengambilalihan perusahaan, dan atau instansi pemerintah dalam dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, kaitannya dengan penyusunan laporan dan pelaporan dugaan penyelidikan dan atau pelanggaran praktik monopoli dan atau pemeriksaan terhadap pelaku persaingan usaha tidak sehat, dugaan usaha yang melanggar keterlambatan pemberitahuan penggabungan ketentuan undang undang atau peleburan badan usaha atau ini, pengambilalihan perusahaan, dan atau dugaan mendapatkan, meneliti, dan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, atau menilai surat, dokumen, perencanaan dan pelaksanaan penuntutan, atau alat bukti lain guna pembuktian dan penyusunan kesimpulan hasil penyelidikan dan atau persidangan terkait dugaan pelanggaran praktik pemeriksaan: monopoli dan atau persaingan usaha tidak memutuskan dan sehat, dugaan keterlambatan pemberitahuan menetapkan ada atau tidak penggabungan atau peleburan badan usaha adanya kerugian pihak atau pengambilalihan perusahaan, dan atau pelaku usaha lain atau dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan: masyarakat, pelaksanaan koordinasi administratif memberitahukan putusan pelaksanaan persidangan majelis komisi terkait komisi kepada pelaku usaha dugaan pelanggaran praktik monopoli dan atau yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat, dugaan praktek monopoli dan atau keterlambatan pemberitahuan penggabungan persaingan usaha tidak atau peleburan badan usaha atau sehat: penambahan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru tersebut disampaikan oleh pimpinan instansi pengelola pnb kepada menteri dengan tembusanbaru sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada sekretaris jenderal sekretaris utama sekretaris pejabat eselon setingkat,il. menjatuhkan sanksi berupa pengambilalihan perusahaan, dan dugaan tindakan administratif pelanggaran pelaksanaan kemitraan, kepada pelaku usaha yang koordinasi dengan kepaniteraan dalam rangka melanggar ketentuan menghadirkan saksi atau ahli dalam sidang undang undang ini. majelis komisi, permintaan bantuan penyidik untuk menghadirkan saksi yang tidak memenuhi panggilan komisi: pemantauan dan pelaporan pengawasan pelaksanaan perubahan perilaku pada penanganan dugaan pelanggaran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, pelaksanaan koordinasi administratif terkait pemantauan pengajuan upaya hukum terhadap putusan komisi: pengelolaan berkas perkara, pembuatan surat surat dan atau dokumendokumen terkait dan pelaksanaan sidang sidang dalam rangka penanganan upaya hukum terhadap putusan komisi baik pada tahap keberatan, kasasi dan atau peninjauan kembali, penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrument pemberkatan, dasar hukum tugas pokok fungsi wewenang penuntutan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perubahan perilaku, dan penanganan upaya hukum terhadap putusan komisi. tabel analisis tugas pokok dan fungsi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat usulan jenis pnb yang berlaku pada lembaga administrasi negara: undang undang nomor berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tahun tentang lan bertugas: lan memiliki fungsi: lembaga administrasi negra, unit penghasil aparatur sipil negara, dan meneliti, mengkaji, dan pengembangan standar pnb berupa jasa penyelenggara pelatihan adalah peraturan presiden nomor melakukan inovasi manajemen kualitas pendidikan dan deputi bidang kebijakan pengembangan tahun tentang asn sesuai dengan kebutuhan pelatihan pegawai asn kompetensi pegawai asn. hal tersebut tercermin lembaga administrasi kebijakan pembinaan pendidikan dan dalam tugas dan kewenangan, sebagai berikut: negara. membina dan pelatihan kompetensi menyelenggarakan pendidikan manajerial pegawai asn deputi bidang kebijakan pengembangan dan pelatihan pegawai asn cc. penyelenggaraan pendidikan kompetensi asn mempunyai tugas berbasis kompetensi dan pelatihan kompetensi menyelenggarakan perumusan kebijakan merencanakan dan mengawasi manajerial pegawai asn baik pengembangan kompetensi pegawai asn, serta kebutuhan pendidikan dan secara sendiri maupun membina bidang pendidikan dan pelatihan pelatihan pegawai asn secara bersama sama lembaga pegawai asn. nasional pendidikan dan pelatihan menyusun standar dan lainnya, pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pengkajian terkait dengan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pelatihan teknis fungsional dan kebijakan dan manajemen dimaksud dalam deputi bidang penentangan tertentu, serta asn: dan kebijakan pengembangan kompetensi asn pemberian akreditasi dan melakukan akreditasi lembaga menyelenggarakan fungsi: sertifikasi bidangnya dengan pendidikan dan pelatihan perumusan kebijakan bidang pengembangan melibatkan kementerian dan pegawai asn, baik sendiri kompetensi pegawai asn, lembaga terkait maupun bersama lembaga perencanaan dan pemantauan kebutuhan memberikan sertifikasi pemerintah lainnya. pengembangan kompetensi pegawai asn, kelulusan peserta pendidikan cc. pengembangan dan penetapan program dan pelatihan penentangan penyelenggaraan, standar kualitas, serta membina dan akreditasi lembaga penyelenggara menyelenggarakan pendidikan pengembangan kompetensi pegawai asn, dan pelatihan analis kebijakan pelaksanaan akreditasi lembaga pengembangan publik kompetensi pegawai asn, baik sendiri maupun membina jabatan fungsional bersama lembaga pemerintah lainnya, bidang pendidikan dan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pelatihan bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait,: ji. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi pegawai asn: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ken kepala tabel analisis tugas pokok dan fungsi lembaga administrasi negara analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb instansi pengelola pnb melakukan analisis dan menjelaskan dasar perhitungan atas suatu usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb antara lain dilakukan untuk: usulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru, dan atau usulan kenaikan tarif atas jenis pnb melebihi akumulasi tingkat inflasi. usulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru membutuhkan analisis atas dasar perhitungan besaran tarifnya sehingga dapat diketahui unsur unsur pembentuk tarif dan kebijakan kebijakan yng digunakan dalam menghitung besaran tarif tersebut. contohnya usulan tarif pengujian menggunakan alat dengan teknologi terkini atau inovasi baru. selanjutnya, terkait usulan kenaikan tarif atas jenis pnb melebihi tingkat inflasi, maka dilakukan dengan membandingkan antara besaran kenaikan tarif dengan tingkat inflasi pada indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran sesuai dengan jenis pnb berkenaan. misalnya, terdapat usulan kenaikan tarif atas jenis pnb pendidikan, maka dibandingkan dengan tingkat inflasi pada indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran pendidikan, dengan menggunakan tahun dasar yang sama dengan tahun penetapan tarif semula. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dapat dilakukan melalui: dasar pertimbangan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. analisis ini dilakukan dengan melihat pertimbangan yang mendasari instansi pengelola pnb mengusulkan tarif atas jenis pnb. dasar pertimbangan tersebut sebagaimana dijelaskan pada bab huruf atas. analisis perhitungan komponen pembentuk tarif atas jenis pnb analisis ini dilakukan melalui perhitungan komponen biaya pembentuk tarif atas jenis pnb. komponen ini dapat berasal dari informasi pendanaan sesuai dengan dipa instansi pengelola pnb (eksisting) atau kebutuhan pendanaan akan datang, yang disusun dalam bentuk rincian anggaran belanja rab), yang terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan pembentukan tarif dan biaya tidak langsung yang mendukung pembentukan tarif. biaya langsung yang terkait dengan pembentukan tarif terdiri dari biaya tenaga, biaya bahan, dan biaya peralatan. biaya tidak langsung yang mendukung pembentukan tarif terdiri dari biaya administrasi, biaya untuk pengawasan, dan biaya pengembangan sistem. hal ini untuk menentukan apakah kenaikan tarif pnb yang dipengaruhi oleh kenaikan biaya langsung maupun tidak langsung akan dibebankan kepada wajib bayar atau akan dibiayai oleh pemerintah. dalam melakukan penyusunan dan menganalisis komponen biaya pembentuk tarif atas jenis pnb, salah satu alat yang dapat digunakan adalah standar biaya yang ditetapkan oleh menteri keuangan. contoh: usulan tarif pengujian menggunakan inovasi teknologi baru sebesar rp1. per sampel. komponen pembentuk tarif pengujian terdiri dari: biaya langsung rp700. biaya tenaga rp150. . biaya bahan rp400. biaya layanan jasa rp100. . biaya pemeliharaan rp50. biaya tidak langsung rp300. biaya administrasi rp100. biaya pengembangan sistem rp125. tabel perhitungan komponen pembentuk tarif pengujian contoh: usulan tarif perizinan peralatan sebesar rp300. per peralatan. komponen pembentuk tarif perizinan terdiri dari: biaya tenaga rp50. biaya bahan rp25. biaya daya dan jasa rp15. biaya pemeliharaan rp10. biaya tidak langsung rp200. bom komenkewcoia" biaya administrasi rp25. biaya pengembangan sistem rp75. total biaya rp300. tabel perhitungan komponen pembentuk tarif perizinan pembebanan biaya pengawasan sebesar atas antara lain berdasarkan perhitungan sebagai berikut: berdasarkan biaya pengawasan terhadap pemegang perizinan selama tahun anggaran sebelumnya sejumlah rp3. yang terdiri dari pendanaan melalui rupiah murni sebesar rp1. dan dari pnb sebesar rp2. volume layanan untuk perizinan terkait berjumlah layanan, sehingga biaya pengawasan yang dibebankan dengan pnb adalah sebesar rp100. data pembanding atas suatu jenis dan tarif atas jenis pnb sejenis tidak semua tarif atas jenis pnb dapat diidentifikasi komponen pembentuknya melalui kebutuhan pendanaan melalui rab. oleh karena itu, perhitungan komponen biaya pembentuk tarif atas jenis pnb juga dapat menggunakan data pembanding untuk tarif sejenis, baik yang dilakukan oleh instansi pengelola pnb lain, pemerintah daerah, badan usaha atau swasta, atau negara lain. contoh: usulan tarif pemeriksaan air bersih dapat menggunakan data pembanding berupa tarif pemeriksaan air bersih yang diselenggarakan oleh laboratorium pam jaya. contoh lain, seperti layanan pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol madrid, dengan tarif layanan yang telah disepakati secara internasional. penghitungan tarif yang dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi dalam hal penghitungan tarif tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark), penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi. penghitungan ini dilakukan untuk jenis pnb yang mengalami perubahan tarif. contoh penghitungan tarif berdasarkan akumulasi inflasi antara lain pelayanan administrasi terhadap profesi tertentu. tarif untuk pelayanan administrasi biasanya tidak dapat dicerminkan dengan penyusunan rab dan tidak ada data pembanding karena pemberi layanan hanya kementerian lembaga. misalkan dalam pnb ditetapkan pada tahun tarif untuk persetujuan perubahan data rp150. pada saat mengajukan usulan tahun diperhitungkan inflasi selama tahun s.d dan perkiraan periode akan ditetapkan dan direvisi kembali (contoh tahun) sehingga total akumulasi inflasi yang diperkirakan untuk tahun. jika rata rata inflasi sebesar per tahun, maka tarif perhitungannya adalah rp150. atau dibulatkan menjadi rp250. contoh lain, apabila penghitungan tarif terdiri dari beberapa komponen regent. penghitungan tarifnya merupakan akumulasi dampak inflasi terhadap harga masing masing regent. misal, tarif pengujian diatur dengan pada tahun sebesar rp160. per sampel dan diusulkan diubah pada tahun rata rata inflasi selama tahun sampai dengan serta perkiraan tahun dan adalah jika terdapat (empat) bahan (regent, bahan kimia untuk pengujian) masing masing seharga rp40. per unit maka kenaikan komponen masing masing pembentuk tarif ini tidak lebih besar dari (masing masing maksimal menjadi rp41. dan tarifnya menjadi rp167. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb berdasarkan instruksi presiden nomor tahun terhadap setiap kebijakan yang akan berdampak kepada masyarakat dilakukan analisis dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat. instansi pengelola pnb menjelaskan dampak dari usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan, antara lain melalui analisis sebagai berikut: analisis dampak terhadap inflasi inflasi menjadi salah satu tolok ukur daya beli masyarakat. analisis dampak kenaikan tarif terhadap inflasi memberi gambaran, apakah kenaikan tarif akan berdampak kepada inflasi yang selanjutnya akan berdampak kepada daya beli masyarakat. analisis dampak kenaikan tarif terhadap inflasi dilakukan terhadap tarif atas jenis pnb yang berdampak langsung kepada harga komenkoucoit jual produk jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi. produk jasa yang secara dominan menjadi komponen penghitung inflasi adalah sebagaimana dipublikasikan badan yang membidangi urusan statistik pemerintah, antara lain beras, sewa dan kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan bermotor, kendaraan roda empat. contoh: usulan pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik sebesar rp200. per kendaraan. dengan demikian, harga jual kendaraan bermotor bertenaga listrik naik sebesar rp200. dari semula rp179. menjadi rp180. dampak pengenaan tarif registrasi tersebut terhadap kenaikan harga kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah sebesar rp200. rp179. dengan asumsi kontribusi harga jual kendaraan bermotor bertenaga listrik adalah sebesar dari komponen penghitung inflasi, maka dampak pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik terhadap inflasi adalah sebesar dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usulan pengenaan tarif registrasi kendaraan bermotor bertenaga listrik hanya berdampak sebesar terhadap inflasi atau memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap inflasi. survei persepsi kepada subjek pnb instansi pengelola pnb melakukan pengukuran dampak atas suatu usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan kepada subjek pnb terkait. survei ini dilakukan antara lain untuk mengetahui persepsi dari masyarakat dan dunia usaha yang menjadi subjek pnb. survei dimaksud dapat berupa survei persepsi penerima layanan, kemampuan dan kemauan membayar. pelaksanaan survei dapat diselenggarakan pada saat pelaksanaan uji publik atau diseminasicontoh: berdasarkan hasil survei persepsi atas pengenaan usulan kenaikan tarif penerbitan paspor, dari sebesar rp130. menjadi rp200. responden mampu dan bersedia membayar tarif vmmujdi.komonkow.notes penerbitan paspor baru. dengan demikian, usulan tarif penerbitan paspor baru tersebut masih terjangkau oleh masyarakat pengguna layanan. contoh lain, analisis dampak pengenaan tarif royalti batubara, dilakukan antara lain melalui pelaksanaan survei persepsi kepada badan usaha bidang pertambangan batubara yang dapat dikemas dalam bentuk kegiatan uji publik serta melalui analisis terhadap potensi penerimaan. penyesuaian besaran tarif royalti baru yang diusulkan selanjutnya telah dilakukan simulasi terhadap keuangan perusahaan sesuai dengan tingkat kalori batubara yang dimiliki. simulasi dilakukan terhadap rencana keuangan beberapa perusahaan tahun pada dokumen kab yang telah disetujui pemerintah sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi keuangan yang telah direncanakan selama satu tahun. analisis terhadap pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh instansi pengelola. yang dimaksud dengan analisis pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh instansi pengelola dilakukan dengan membandingkan antara besaran tarif yang dikenakan dengan biaya penyelenggaraan. pengenaan tarif dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan antara lain dikaitkan dengan kebijakan apakah tarif yang dikenakan akan berupa cost plus, cost minus, atau cost recovery. dalam hal tarif yang dikenakan tarif cost minus, dipertimbangkan bagaimana kemampuan pendanaan kementerian lembaga dalam membiayai pelayanan. contoh, apabila biaya penyelenggaraan pengujian job mix yang terdiri atas biaya tenaga, biaya bahan, dan peralatan masing masing sebesar rp148. rp302. dan rp150. sehingga secara total rp601. dalam hal tarif yang dikenakan rp600. pembulatan bawah tersebut diharapkan tidak berdampak kepada kemampuan kementerian lembaga memberikan layanan. analisis terhadap potensi penerimaan proyeksi peningkatan atau penurunan) instansi pengelola pnb menjelaskan dampak atas suatu jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan terhadap pendapatan negara dari pnb. potensi atau 1a pelaksanaan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb berupa pembahasan bersama dengan instansi pengelola pnb sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan dengan pembahasan panitia antarkementerian dan atau antarnonkementerian dalam penyusunan dan penetapan rancangan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri paragraf kriteria tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri tarif atas jenis pnb yang berasal dari objek pnb pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dalam peraturan menteri. dalam hal tertentu, tarif atas jenis pnb yang berasal dari objek pnb pelayanan, pengelolaan barang milik negara berupa penggunaan barang milik negara, dan hak negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dapat diatur dalam peraturan menteri.dalam huruf merupakan tarif yang proyeksi pnb tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan pnb, dengan lingkup proyeksi selama tiga tahun, yang disertai dengan asumsi atau indikator yang digunakan dalam perhitungan proyeksi pnb tersebut (seperti jumlah subjek pnb, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan volume pelayanan). contoh: pengenaan tarif pelatihan komputer secara daring sebesar rp150. per peserta, berpotensi meningkatkan pnb dari pelatihan komputer sebagai berikut: volume tahun layanan tarif per potensi pnb (peserta) peserta (rp) (rp) xxx tabel contoh potensi pnb dari pelatihan komputer secara daring contoh lain adalah dari pengenaan tarif royalti batubara,|. dari hasil simulasi didapatkan bahwa dengan diterapkannya usulan tarif royalti yang baru, tidak terlalu memberatkan keuangan pemegang iup. peningkatan penerimaan negara tetap memperhatikan kondisi keekonomian perusahaan. tarif maksimal diusulkan pada saat hba atas us$ ton karena pada kondisi tersebut keuangan perusahaan hampir sama dengan kondisi sebelum adanya cipta kerja. pada hba us$ ton, tarif dinaikkan dari kondisi eksisting (pp namun kondisi keuangan perusahaan tetap jauh lebih baik daripada kondisi sebelum adanya cipta kerja karena pemerintah telah memberikan insentif dari perlakuan batubara sebagai bkp. dalam contoh kasus tarif royalti batubara, analisis terhadap potensi peningkatan penerimaan negara dari usulan penyesuaian tarif royalti dilaksanakan melalui: metode perhitungan dengan asumsi harga world bank untuk tahun penerimaan negara dari royalty batubara menggunakan tarif eksisting sesuai nomor tahun (tarif y0, dan 7y0) adalah sebesar usd sedangkan apabila menggunakan skema tarif baru dengan asumsi yang sama (tarif dan pada rentang hbametode perhitungan weighted average hba. pada tahun penerimaan negara dari royalti batubara menggunakan tarif eksisting sesuai nomor tahun (tarif dan 7y0) dengan asumsi harga perhitungan weighted average hba usd usd ton adalah sebesar usd sedangkan apabila menggunakan skema tarif baru dengan asumsi harga perhitungan weighted average hba usd usd ton (tarif dan pada perhitungan weighted average tarif)dampak peningkatan royalti batubara terhadap penurunan penjualan hasil tambang pht) batubara akan menyebabkan semakin tinggi royalti, maka pht penjualan hasil tambang) akan menjadi semakin kecil. berdasarkan perhitungan menggunakan asumsi harga world banksedangkan apabila dihitung dengan menggunakan perhitungan weighted average hba dan weighted average tarifpenyusunan substansiundang undang tahun mengatur bahwa tarif atas jenis pnb diatur dalam undang undang, kontrak, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. namun demikian terdapat peraturan perundang undangan berupa undang undang sektoral dan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis pnb mengamanatkan menteri pimpinan lembaga untuk mengatur tarif atas jenis pnb yang akan menjadi penerimaan instansi pemerintah pusat. contoh, nomor tahun tentang jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada kementerian perindustrian mengatur bahwa bantuan lebih lanjut mengenai besaran denda dan tata cara pengenaan denda administratif pelanggaran sektor perindustrian diatur dengan peraturan menteri perindustrian. selanjutnya, mengatur bahwa besaran denda dan tata cara pengenaan denda terlebih dahulu mendapatkan persetujuan menteri keuangan.. pada contoh atas, jenis pnb didasarkan kepada rincian jenis pnb yang diatur dalam yaitu denda administratif terhadap pelanggaran: terkait alih teknologi, standar kompetensi kerja nasional indonesia wajib, sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, perizinan berusaha industri, perizinan berusaha kawasan industri, perizinan berusaha perluasan industri, perizinan berusaha perluasan kawasan industri, pemenuhan standar kawasan industri, terkait standar nasional indonesia, vans komankason1 terkait standarisasi industri hijau, pengadaan barang dan atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, dan pengadaan barang dan atau jasa terkait dengan tingkat komponen dalam negeri yang dilakukan oleh produsen. besaran tarif atas jenis pnb: besaran tarif atas jenis pnb dapat berbentuk spesifik maupun lorem, sesuai mana yang lebih relevan. dalam kasus ini pengenaan tarif lorem dapat menjadi lebih relevan, misalnya (dua kali) tarif perizinan berusaha. dapat juga, pengenaan denda dalam bentuk tarif spesifik lebih aplikatif, contohnya: dalam penghitungan keterlambatan penyampaian laporan, misalnya tarif spesifik mungkin lebih tepat, misal rp100. setiap hari keterlambatan pelaporan. persyaratan pemberian manfaat, dan atau dalam contoh denda ini, persyaratan yang relevan bukan pemberian manfaat, namun persyaratan pengenaan denda administratif. umumnya, pengenaan denda administratif didahului dengan pengenaan sanksi teguran atau pembekuan izin berusaha. tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb dapat berupa cara instansi yang melakukan penegakan hukum mengenakan denda administratif tersebut, contohnya dengan mengirimkan surat pemberitahuan pengenaan denda. selanjutnya, pimpinan instansi pengelola pnb atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menyampaikan surat permintaan persetujuan dengan dokumen yang berisi penjelasan mengenai: substansi yang dimintakan persetujuan, dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis pnb, dalam hal ini, menjelaskan bagaimana penerapan dasar pertimbangan tarif untuk objek hak negara lainnya berupa denda. min komontoso.es ketentuan yang harus dilakukan dalam menyusun usulan, antara lain. peraturan menteri pimpinan lembaga yang menetapkan tarif sampai dengan rp0, nol rupiah) atau o o nol persen)dan besaran tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen): contoh, dalam permintaan persetujuan peraturan kepolisian tentang besaran, persyaratan, tata cara pengenaan tarif s.d rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), disampaikan bahwa jenis pnb yang dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) adalah layanan penerbitan sick baru dan perpanjangan. besaran pemberian tarif dibedakan berdasarkan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen): contoh, pertimbangan tertentu yang dijadikan dasar mengacu kepada penjelasan dalam nomor tahun tentang jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada kepolisian ri, yaitu: penyelenggaraan kegiatan sosial dari tarif atau sebesar rp15. kegiatan keagamaan 50w dari tarif atau sebesar rp15. kegiatan kenegaraan dari tarif atau sebesar rp15. pertimbangan karena keadaan luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar rp0, (nol rupiah), masyarakat tidak mampu rp0, (nol rupiah), mahasiswa pelajar dari tarif atau sebesar rp15. usaha mikro, kecil, dan menengah dari tarif atau sebesar rp15. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. persyaratan dan tata cara pengenalan tarif mempertimbangkan kemudahan bagi wajib bayar dalam memperoleh persyaratan tersebut dan akses penerimaan manfaat. dalam substansi permintaan persetujuannya, kapolri menjelaskan masing masing persyaratan untuk setiap pertimbangan. contoh, persyaratan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah kepala desa tempat domisili, dilengkapi dengan: fotokopi ktp dengan menunjukkan ktp asli, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir kenal lahir, fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapat ktp, pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak (enam) lembar, yang digunakan untuk: sick (satu) lembar: arsip (satu) lembar, buku agenda (satu) lembar, kartu tik (satu) lembar, formulir sidik jari (dua) lembar. bon tomontogois bab iii penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb setelah pimpinan instansi pengelola pnb menyusun usulan jenis dan tarif pnb berdasarkan petunjuk teknis dalam bab sebelumnya, usulan jenis dan tarif pnb tersebut disampaikan melalui surat. penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb tersebut disertai dengan data dukung berupa proposal atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. dokumen yang disampaikan pada dasarnya, dokumen yang disertakan oleh instansi pengelola pnb pada saat mengusulkan jenis dan tarif atas jenis pnb kepada menteri keuangan, bergantung pada dasar hukum pengaturan jenis dan tarif atas jenis pnb nya. secara ringkas, jenis dokumen yang disampaikan disajikan sebagai berikut: dasar hukum pengaturan peraturan pemerintahdasar hukum pengaturan dokumen yang memuat penjelasan jenis dan tarif atas jenis pnb keuanganmatriks perubahan organisasi, dan keuangan karena kebutuhan mendesak dasar hukum pengaturan dokumen yang memuat penjelasan berupa perubahan kewenangan yang dilakukan untuk organisasi hanya berupa memberikan layanan sesuai peraturan perubahan nama tanpa perundang undangan melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb peraturan menteri rincian jenis dan tarif atas jenis pnb keuangan karena antara lain meliputi jenis dan tarif atas kebutuhan mendesak jenis pnb lama yang diusulkan, berupa perubahan perubahan jenis dan tarif atas jenis organisasi karena pnb, dan atau usulan jenis dan tarif pencabutan status ppk atas jenis pnb baru, blu, apabila terdapat dasar pertimbangan penetapan tarif perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb, danjenis dan tarif atas jenis pnb, keuangan karena dan kebutuhan mendesak berupa perubahan dasar hukum pengaturan dokumen yang memuat penjelasan organisasi karena justifikasi terhadap usulan jenis dan pencabutan status ppk tarif atas jenis pnb yang tidak blu, apabila tidak berubah terdapat perubahan jenis dan tarif pnb peraturan ja. substansi yang dimintakan menteri pimpinan persetujuan, meliputi: lembaga yang mengatur jenis pnb berdasarkan tarif atas jenis pnb kewenangan yang diperintahkan karena amanat peraturan undang undang atau peraturan perundang undangan pemerintah: analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb:membutuhkan perubahan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. tarif yang membutuhkan perubahan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada bersifat atau dapat dibentuk dari faktor paling sedikit meliputi: penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan, barang jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar, dan atau penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium. tarif bersifat volatil sebagaimana dimaksud pada meliputi: tarif bidang pelatihan selain pelatihan fungsional, pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan paling sedikit meliputi: pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan dan pelatihan registrasi untuk auditor, pelatihan penggunaan alat konstruksi, dan atau pelatihan satuan pengamanan. tarif bidang pengujian laboratorium paling sedikit meliputi: pengujian virologi, pengujian standar nasional indonesia, pengujian enzyme linked immune orient assay elisa), pengujian bidang metrologi, pengujian tipe kendaraan, dan atau pengujian lain yang dilakukan oleh satuan kerja yang memenuhi kriteria sebagai laboratorium. dasar hukum pengaturan dokumen yang memuat penjelasan s5) analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb. peraturan substansi yang dimintakan persetujuan: menteri pimpinan jenis pnb dan besaran tarif sampai lembaga yang mengatur dengan rp0, (nol rupiah) atau tarif atas jenis pnb (nol persen), sampai dengan rp0, (nol pertimbangan tertentu untuk rupiah) atau (nol dikenakan tarif sampai dengan rp0, persen) dengan (nol rupiah) atau (nol persen), dan pertimbangan tertentu persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb tabel dokumen yang disampaikan berdasarkan dasar hukum pengaturan tarif atas jenis pnb proposal dan seluruh elemen data didalamnya disampaikan pula dalam bentuk salinan digital dokumen (dalam format aplikasi pengolah huruf dan atau angka) untuk memudahkan proses atau tahapan selanjutnya. contoh proposal dalam mengusulkan jenis dan tarif atas jenis pnb, instansi pengelola menyampaikan surat usulan dan beberapa dokumen yang diperlukan sebagaimana disebutkan pada tabel atas. dokumen tersebut dapat dibuat dalam satu proposal yang antara lain berisi: rincian jenis dan tarif atas jenis pnb yang diusulkan, dasar pertimbangan yang digunakan oleh instansi pengelola pnb dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb berdasarkan objek pnb,, dan hasil analisis yang telah dilakukan oleh instansi pengelola pnb dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. apabila jenis dan tarif atas jenis pnb yang diusulkan mengalami perubahan, instansi pengelola pnb perlu menyampaikan matriks perubahan semula menjadi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. data data dan informasi dalam proposal tersebut akan digunakan oleh kementerian keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. secara garis besar, outline dari suatu proposal dari usulan jenis dan tarif atas jenis pnb adalah sebagai berikut: usulan jenis dan tarif atas jenis pnb usulan jenis dan tarif atas jenis pnb disampaikan pada saat penyusunan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan menteri keuangan, atau rancangan peraturan menteri pimpinan lembaga. usulan tersebut dapat berupa jenis dan tarif atas jenis pnb eksisting yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan menteri pimpinan lembaga, perubahan tarif atas jenis pnb, dan atau usulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru. jenis dan tarif pnb yang diusulkan, disampaikan secara rinci agar dapat dilakukan evaluasi pada tahap berikutnya. perincian tersebut misalnya dapat didasari oleh perbedaan parameter uji, metode layanan atau tingkatan manfaat yang diterima oleh pengguna layanan, sebagaimana contoh berikut: jenis pnb satuan dokumen perjalanan paspor biasa halaman xxx paspor biasa halaman per permohonan yyy elektronik akan visa kunjungan sekali per permohonan aaa perjalanan visa kunjungan per permohonan beberapa kali perjalanan dihitung per tahun visa kunjungan saat per permohonan ccc permohonan pencatatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara elektronik (online) per permohonan mmm secara nonelektronik per permohonan nnn tabel contoh usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dasar pertimbangan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, instansi pengelola pnb juga perlu menyampaikan dasar pertimbangan atas jenis dan tarif pnb tersebut. dasar pertimbangan disusun secara berbeda berdasarkan objek pnb. misalnya untuk objek pnb yang berasal dari pelayanan, penyusunan tarif mempertimbangkan: dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan atau kebijakan pemerintah. sebagai ilustrasi, pada pengusulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru berupa layanan pendaftaran pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris pekan), salah satu dasar pertimbangan penetapan tarifnya adalah agar calon notaris yang akan diangkat memiliki profesionalisme dan berkualitas, sehingga perlu diberikan pelatihan sebelum diangkat menjadi seorang notaris. dengan demikian, maka notaris yang telah diangkat akan memiliki kompetensi sesuai standar yang ada, sehingga dapat melayani masyarakat dengan professional dan berkualitas. besaran tarif pekan dapat disesuaikan dengan biaya penyelenggaraan pelatihan tersebut, sehingga pengguna layanan membayar sesuai manfaat yang diperoleh. lebih lanjut, penyusunan dasar pertimbangan mengikuti kaidah kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb pada bagian ini, dijabarkan analisis analisis yang telah dilakukan oleh instansi pengelola pnb dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, berdasarkan kaidah kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. analisis yang dilakukan antara lain: upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb selain dokumen yang berisi dasar pertimbangan jenis dan tarif atas jenis pnb, perlu juga disampaikan hasil. pada jenis dan tarif atas jenis pnb pada kementerian hukum dan ham misalnya, instansi pengelola dapat melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif sebagai berikut: jenis pnb satuan permohonan akses: pengangkatan notaris per rp200. permohonan perpindahan notaris per rp200. permohonan pelantikan dan naa nan penumpahan: notaris baru seorang rp2. notaris pengganti seorang rp2. notaris pindahan seorang rp2. menjadi permohonan akses per rp200. pengangkatan perpindahan permohonan notaris pelantikan dan penumpahan per orang rp2. tabel usulan penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb penyederhanaan tarif dengan bentuk metode lainnya, dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan layanan dan dilaksanakan berdasarkan kaidah kaidah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis efektivitas dan kinerja dilakukan per jenis layanan pnb yang diberikan pada beberapa tahun terakhir. contohnya kinerja penerimaan dari beberapa layanan notaris, sebagai berikut: jenis pnb keterangan pelantikan dan| realisasi volume pengambilan layanan bervariasi sumpah: tiap tahun, notaris baru dipengaruhi oleh notaris pindahan notaris dan periode pengangkatan notaris. layanan tetap dibutuhkan guna kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan. pencarian unduh realisasi volume data protokol layanan bervariasi notaris secara tiap tahun, online sehingga dapat dievaluasi kembali pengaturannya. permohonan dapat penambahan dipertimbangkan akses karyawan untuk dihapuskan kantor notaris karena tidak ada |team tabel efektivitas per jenis layanan perhitungan analisis kinerja juga dilakukan melalui realisasi pada tiap jenis layanan pnb yang diberikan. mekanisme perhitungan analisis kinerja mengikuti tata cara yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dilakukan untuk menyelenggarakan layanan tersebut. misalnya, layanan pelantikan dan penumpahan notaris yang diselenggarakan oleh ditjen administrasi hukum umum ahu) dilaksanakan karena merupakan salah satu tugas fungsi serta kewenangan kementerian hukum dan ham. tujuan pengenaan tarif ini adalah untuk kepastian hukum serta menghindari adanya rangkap jabatnotaris yang telah dilantik dan disumpah menandakan bahwa notaris tersebut telah terdaftar secara resmi pada ditjen ahu memiliki sertifikasi kemampuan yang memadai, sehingga dapat melayani masyarakat berdasarkan kompetensinya. dengan pertimbangan tersebut, maka tarif atas jenis layanan pelantikan dan penumpahan notaris perlu diatur. analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb salah satu dokumen yang digunakan dalam melakukan analisis perhitungan komponen pembentuk tarif atas jenis pnb adalah rincian anggaran belanja rab). dalam penyusunan dokumen rab, dapat menggunakan format sebagai berikut: jenis pnb uraian volume biaya tarif rp) rp) xxx belanja xxx beban maa belanja yyy3 tabel format rincian perhitungan tarif usulan jenis dan tarif atas jenis pnb untuk tarif pnb yang bersifat volatil, setidaknya terdapat salah satu komponen biaya yang mengalami perubahan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, antara lain karena: adanya penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan, mengacu pada peraturan kementerian keuangan tentang standar biaya masukan, barang jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar, yang harganya dapat berubah sewaktu waktu, dan atau adanya penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium, yang harganya berubah mengikuti harga pasar sehingga mempengaruhi biaya penyelenggaraan layanan. komponen biaya yang bersifat volatil tersebut perlu dicantumkan dalam tabel perhitungan tarif, untuk memudahkan identifikasi. analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dapat dilihat melalui beberapa hal, antara lain: analisis dampak terhadap inflasi, survei persepsi kepada subjek pnb, analisis terhadap pengenaan tarif dengan biaya yang dikeluarkan oleh instansi pengelola, dan atau analisis terhadap potensi penerimaan (proyeksi peningkatan atau penurunan). terhadap jenis dan tarif atas jenis pnb baru yang diusulkan, dapat dilakukan survei persepsi dan analisis potensi penerimaan jika layanan tersebut diterapkan. analisis potensi dapat dihitung dari jumlah subjek pnb pada layanan tersebut, rata rata volume layanan sejenis, maupun pertumbuhan ekonomi serta variabel lainnya. misalnya, terhadap usulan jenis layanan baru berupa pendaftaran pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris pekan), analisis terhadap potensi penerimaan dapat dilihat dari proyeksi jumlah permohonan layanan jika jenis tersebut diterapkan, dikali dengan tarif pnb yang diusulkan. proyeksi jumlah permohonan layanan dapat diketahui dari rata rata volume layanan sejenis atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan layanan tersebut. pada pekan, faktor lain tersebut misalnya jumlah mahasiswa yang berminat menjadi calon notaris, atau formasi kebutuhan notaris baru pada tahun tertentu. potensi pnb pada layanan pekan dihitung sebagai berikut: matriks perubahan semula menjadi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dapat disajikan dalam bentuk matriks perubahan semula menjadi. matriks ini menyandingkan antara jenis dan tarif atas jenis pnb eksisting (semula) dengan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb (menjadi), disertai dengan prosentase perubahan tarif dan penjelasan atau justifikasi secara umum atas perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb tersebut. justifikasi antara lain berupa penjelasan atas biaya penyelenggaraan benchmark eksternalitas, maupun penjelasan atas jenis pnb (usulan baru, eksisting, atau penghapusan). matriks semula menjadi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dapat menggunakan format sebagai berikut: fee rp) rp) tarif xxx biaya penyelenggaraan pel sebatas eksternalitas yyy biaya tani asi benchmark eksternalitas ai tabel matriks perubahan semula menjadi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb bab evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb salah satu kewenangan dari menteri keuangan selaku pengelola fiskal adalah mengevaluasi, menyusun dan atau menetapkan jenis dan tarif pnb pada instansi pengelola pnb berdasarkan usulan dari pimpinan instansi pengelola pnb. langkah pertama yang dilakukan oleh menteri keuangan atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb adalah melakukan evaluasi atas usulan tersebut. tujuan dilakukan evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif pnb pada instansi pengelola pnb, antara lain: memastikan bahwa data dukung usulan jenis dan tarif atas jenis pnb pada instansi pengelola pnb telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. untuk memastikan bahwa kewenangan pemungutan jenis dan tarif atas jenis pnb telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pengelola pnb yang bersangkutan. jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dipungut layak untuk dikenakan. menentukan bentuk dasar hukum pengaturan jenis dan tarif atas jenis pnb, untuk: tarif yang tidak bersifat volatil dan atau kebutuhan mendesak untuk diatur peraturan pemerintah, atau tarif yang bersifat volatil dan atau kebutuhan mendesak untuk diatur peraturan menteri. besaran tarif atas jenis pnb merupakan tarif yang wajar untuk dipungut dikenakan. menghindari adanya kesalahan penulisan sebelum ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. langkah selanjutnya, jenis dan tarif atas jenis pnb tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan (dapat berupa undang undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan menteri pimpinan lembaga) maupun dalam bentuk pengaturan lain yang mempunyai kekuatan mengikat seperti kontrak, tergantung dari objek pnb yang bersangkutan. tujuan dari penetapan tarif atas jenis pnb dalam peraturan perundang undangan antara lain sebagai berikut: sebagai landasan hukum dan transparansi atas pungutan pnb kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi pnb.pemerintah kepada masyarakat. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat. memperluas akses keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat. melestarikan sumber daya alam. langkah langkah yang dilakukan oleh kementerian keuangan dalam mengevaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dari instansi pengelola pnb adalah sebagai berikut: penelitian atas kelengkapan dokumenyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb untuk diatur dalam pp: paling sedikit meliputi: penjualan mebel hasil pelatihan: penjualan benih, bibit, dan hasil pembinaan kelompok tani, penjualan hewan hasil penelitian dan pengembangan, penjualan benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit: jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, dan umpan balik pascapenilaian potensi kompetensi, penjualan hasil publikasi cetakan atau elektronik, jasa pelayanan dari hasil praktik pendidikan, dan atau jasa pelayanan dari hasil praktik pembinaan. kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalamkegiatan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada (l) huruf meliputi kegiatan ajang event yang diselenggarakan oleh pemerintah dan menimbulkan implikasi terhadapjenis dan tarif atas jenis pnb untuk diatur dalam pmkli. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb, il: dokumen yang memuat: matriks perubahan organisasi, kewenangan yang dilakukan untuk memberikan layanan sesuai peraturan perundang undanganerdapatii. analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb,: dan analisis latar belakang terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak berubah. penyampaian usulan berupberisi penjelasan: substansi yang dimintakan persetujuandan besaran tarif atas jenis pnb, persyaratan pemberian manfaat, dan atau, tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. substansi: jenis pnb dan besaran tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), kriteria pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen): dan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat dokumen atau elemen data yang belum sesuai, maka kementerian keuangan dapat meminta perbaikan atau kekurangan dokumen atau data dukung kepada instansi pengelola pnb yang bersangkutan. evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dari data dukung yang telah disampaikan, direktur jenderal anggaran, dalam hal ini direktorat pnb sumber daya alam dan kekayaan negara dipisahkan atau direktorat pnb kementerian lembaga melakukan evaluasi yang meliputi: evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis pnb sebagaimana berdasarkan masing masing objek pnb, dan evaluasi hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnblangkah langkah yang dilakukan dalam masing masing ruang lingkup evaluasi dijelaskan berikut ini.dilakukan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif pnb pada instansi pengelola pnb untuk masing masing objek pnb. evaluasi dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut: pemanfaatan sumber daya alam dalam mengevaluasi nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dapat ditempuh langkah langkah, antara lain: meneliti apakah dalam proposal telah terdapat penjelasan mengenai penerapan nilai, manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam dalam perhitungan penetapan tarif, meneliti apakah ada benchmark atas tarif dari pemanfaatan sumber daya alam sejenis dari negara lain: dalam mengevaluasiapat ditempuh langkah langkah, antara lain: meneliti apakahijelaskan dalam proposal. meneliti subjek pnb yang akan menjadi wajib bayar, apakah perseorangan, badan, pertambangan rakyat, atau pertambangan modern untuk menilai apakah tarif yang dikenakan dapat terjangkau wajib bayar. mempelajari bagaimana dampak pengenaan tarif terhadap alam dan lingkungan, dan sosial budaya. untuk mengetahui pengenaan tarif dapat meliputi restorasi lingkungan. dalam mengevaluasi aspek keadilanapakah setiap orang memperoleh sesuai dengan hak yang samayang bersangkutan meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat. pelayanan dalam mengevaluasi dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dapat ditempuh langkah langkah antara lain: meneliti apakah terdapat penjelasan dalam tor mengenai dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya dalam perhitungan tarif: mempelajari subjek pnb wajib bayar, antara lain, apakah terdapat umkm, masyarakat tidak mampu atau mahasiswa. mempelajari apakah terdapat eksternalitas yang kemungkinan mempengaruhi perhitungan tarif. dalam mengevaluasi biaya penyelenggaraan layanan dapat ditempuh langkah langkah, antara lain: meneliti apakah terdapat penjelasan dalam tor perhitungan biaya penyelenggaraan layanan. evaluasi apakah usulan telah memperhatikan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis pnb yang bersangkutan yakni telahkepada masyarakat penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. bagaimana komponen perhitungan tarif, apakah memperhitungkan biaya langsung dan tidak langsung yang berpengaruh terhadap pembentuk tarif. mempelajari penerapan pendekatan biaya yang tepat antara cost plus, cost minus, atau cost recovery. pemilihan pendekatan ini bergantung kepada tujuan pengenaan tarif dari pelayanan, terutama pelayanan dasar atau mendasar. dalam hal yang dipilih adalah pendekatan cost plus, apakah ada unsur pengawasan atau pengembangan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan. dalam hal pendekatan biaya tidak dapat diterapkan, apakah ada data pembanding. dalam hal pendekatan biaya dan data pembanding tidak dapat diterapkan, apakah dapat dilakukan penghitungan tarif dengan akumulasi inflasi. dalam mengevaluasi aspek keadilan,setiap orang atau pengguna pelayanan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hakkementerian lembaga yang bersangkutan. meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat. pengelolaan barang milik negara dalam mengevaluasi nilai guna aset tertinggi dan terbaik the highest and best use assets)gunaan barang milik negara. evaluasi apakah barang milik negara yang akan dikenakan tarif untuk penggunaan sesuai tugas dan fungsi. evaluasi apakah pengenaan tarif sejalan dengan fasilitas yang dimiliki bmn. evaluasi apakah usulan telah memperhatikan biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, yakni pemeliharaan dan operasional bmn. evaluasi fungsi layanan yang melekat pada bmn. dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahkebijakan pemerintah yang berpengaruh kepada tarif penggunaan barang milik negara meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat. pengelolaan dana dalam mengevaluasi hasil dan manfaat terbaikelolaan dana. evaluasi peraturan antara lain terkait kewenangan pengelolaan dana. evaluasievaluasi risiko maksimal yang dapat ditanggung pemerintah untuk mencapai imbal hasil optimal. mempelajari apakah ada benchmark atas tarif sejenis dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah, dapat ditempuh langkah langkah, antara lain: mengevaluasi apakah proposal menjelaskan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tarif pengelolaan dana. meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat. hak negara lainnya dalam mengevaluasi dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budayadari objek hak negara lainnya. mengidentifikasi subjek pnb yang akan menjadi wajib bayar pnb: evaluasi apakah tarif tersebut telah mempertimbangkan dampak pengenalannya pada masyarakat dan kegiatan usahanya. dalam mengevaluasi aspek keadilanaspek keadilan sebagai dasar perhitungan tarif evaluasi bagaimana penyusunan tarif memperhatikan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. kebijakan pemerintah meneliti apakah dalam proposal terdapat penjelasan mengenai kebijakan pemerintah sebagai dasar perhitungan tarif. meneliti apakah penetapan tarif mendukung kebijakan pemerintah atau menghambat. evaluasi atas ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb evaluasi atas upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb telah dilakukan secara optimal oleh instansi pengelola pnb. langkah langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi atas upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb antara lain sebagai berikut: evaluasi apakah penggunaan tarif dalam suatu kelompok jenis pnb, dengan menggunakan tambahan tarif untuk tambahan kriteria atau parameter dapat diterapkan. evaluasi apakah penggabungan jenis jenis pnb yang sama dalam satu instansi pengelola pnb dapat diterapkan. evaluasi apakahjenis pnb yang tidak efektif pengenaan tarif atas jenis pnb dapat diterapkan. evaluasi apakah pengelompokkan jenis pnb yang memiliki tarif yang sama dapat diterapkan. apakah ada metode penyederhanaan lain yang dapat diterapkan untuk mengurangi tarif atas jenis pnb. evaluasi atas analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb, antara lain meminta justifikasi apabila jenis pnb yang tidak efektif dikenakan masih diusulkan untuk dikenakan tarif. pnb, paling sedikit meliputi penyelenggaraan sea games, asian games, dan annual meeting imf, serta kegiatan nasional dan internasional lainnya. hasil ratifikasi perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tarif atas jenis pnbpaling sedikit meliputi: pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol madrid, dan atauarahan presiden sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: hasil sidang kabinet, hasil rapat terbatas, cc. instruksi atau direktif presiden, arahan dalam pidato kenegaraan, atau arahan yang terdokumentasikan oleh kementerian lembaga. rekomendasi badan pemeriksa keuangan dan atau instansi pemeriksa pnb sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rekomendasi untuk mengatur atau menyesuaikan jenis dan tarif atas jenis pnb. hasil samping kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanpaling sedikit meliputi: benih atau bibit sisa bantuan benih atau bibit, dan atau buku yang diterbitkan dari pelaksanaan tugas instansi pengelola. evaluasi atastara lain untuk memastikan: pemberian layanan dan atau pengenaan tarif berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan secara vertikal maupun horizontal undang undang kewenangan daerah peraturan instansi pengelola lain) tugas dan fungsi instansi pengelola pnb atau unit yang akan mengenakan tarif atas jenis pnb. menilai urgensi pengenaan penghapusan tarif, berupa: jenis pnb baru yang ditambahkan (yang berarti ada tarif baru yang dikenakan), perubahan tarif, tarif yang dihapus, dan atau perubahan nomenklatur jenis pnb. evaluasi atas analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, dapat ditempuh langkah langkah, antara lain: identifikasi objek pnb untuk mengaitkan dengan dasar pertimbangan penyusunan tarif. identifikasi komponen pembentuk tarif, apakah biaya penyelenggaraan, data pembanding, atau perlu memasukkan unsur eksternalitas. bagaimana instansi pengelola pnb mengidentifikasi willingness pay dan ability pay subjek pnb yang akan dikenakan tarif. menilai pendekatan berbagi beban (cost sharing) yang dapat diterapkan apakah dapat dikenakan tarif atas biaya penyelenggaraan (cost plus), tarif sama dengan biaya penyelenggaraan (cost recovery), atau tarif dikenakan bawah biaya penyelenggaraan (cost minus). menilai komponen perhitungan tarif yang relevan sebagai biaya langsung dan tidak langsung. dalam hal perhitungan tarif tidak dapat disusun dalam komponen perhitungan tarif, apakah terdapat data pembanding. apakah dimungkinkan tarif atas jenis pnb diatur dalam kontrak untuk jenis pnb yang sifatnya berdasarkan kebutuhan pengguna jasa. apakah dimungkinkan tarif atas jenis pnb disusun dalam bentuk lorem, baik berupa formula atau dasar pengenaan tertentu yang ditetapkan oleh instansi tertentu. evaluasi atas analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb, dapat ditempuh langkah langkah, antara lain: identifikasi subjek pnb yang akan dikenakan dan bagaimana kemampuan membayarnya. identifikasi penyebab kenaikan tarif atas jenis pnb. identifikasi bagaimana metode yang diterapkan instansi pengelola pnb untuk mengetahui kemampuan membayar subjek pnb. identifikasi potensi pnb yang hilang dari penghapusan tarif, atau yang bertambah dari pengenaan tarif. identifikasi dampak dari pengenaan tarif terhadap peningkatan pelayanan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. identifikasi masukan dari hasil uji publik atau diseminasi. evaluasi terhadap tarif yang bersifat volatil dan atau kebutuhan mendesak untuk menentukan dasar hukum pengaturan tarif untuk objek pengelolaan dana, tarif atas jenis pnb diatur dalam peraturan menteri keuangan. sementara itu, untuk objek pelayanan, penggunaan barang milik negara, dan hak negara lainnya, memenuhi kriteria tertentu untuk dapat diatur dalam peraturan menteri keuangan. kriteria tertentu tersebut, berupa: tarif bersifat volatil dan atau ii. tarif bersifat kebutuhan mendesak. langkah langkah identifikasi suatu tarif bersifat volatil dilakukan dengan tahapan antara lain, sebagai berikut: mengidentifikasi komponen pembentuk tarif. tarif bersifat volatil membutuhkan perubahan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. oleh karena itu, faktor pembentuknya antara lain: penyesuaian terhadap standar biaya yang menjadi dasar perhitungan biaya penyelenggaraan. untuk tarif atas jasa layanan, menghitung tarif atas jasa layanan berdasarkan input cost rincian anggaran belanja rab). input cost ini terdiri dari belanja yang harga satuannya mengacu kepada standar biaya. standar biaya yang ditetapkan oleh menteri keuangan ini, biasanya dilakukan penyesuaian secara berkala. oleh karena itu, penelitian pertama yang dilakukan adalah terhadap rab perhitungan tarif, untuk melihat belanja apa saja yang menjadi komponen perhitungan dan apakah belanja tersebut termasuk belanja yang selalu disesuaikan dalam pmk standar biaya. contoh: perhitungan tarif pelatihan petugas keamanan sumber radioaktif asumsi pemohon pelatihan, luar jakarta, jp. uraian vol satuan biaya satuan jumlah biaya rp300. administrasi transport pelaksana rp500. rp2. mag ato penyaji rp430. rp3. pelaksana rp430. rp1. note honor pelaksana orang rp1. rp4. kegiatan fulboard penyaji rp300. rp18. dan pelaksana si konsumsi pax rp200. rp4. bnn biaya per peserta rp5. tabel contoh tarif atas jenis pnb dengan komponen rincian anggaran dan biaya dipengaruhi standar biaya barang jasa yang dihasilkan memiliki harga pasar tidak seluruh output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat diukur dengan input cost atau rab. contohnya, antara lan hasil kegiatan pemerintah yang menghasilkan kebutuhan pokok, seperti telur, cabai, bibit, benih. untuk hasil kegiatan seperti ini, pembentuk tarifnya dapat dinilai dari harga pasar yang tersedia. penyesuaian biaya bahan untuk pengujian laboratorium selain itu, input cost juga terdiri dari biaya bahan untuk pelaksanaan pelayanan, utamanya pengujian laboratorium. sering terjadi kondisi mana bahan ini diperoleh melalui impor, atau, harga bahan tersebut berfluktuasi pasar. sementara itu, biaya bahan ini secara dominan menjadi komponen pembentuk tarif. oleh karena itu, penelitian juga dilakukan terhadap kegiatan pelayanan yang komponen utamanya biaya bahan. contoh: rincian analisis layanan pengujian (per sampel) parameter kimia fosfat total harga rincian uraian satuan jumlah upah nan jumlah rp1. a larutan standar fosfat phosphate standard rp17. rp8. solution pos) mg l bai asam sulfat sulfur acid nan for analysis rp4. uraian terlampir rp4. mesures iso (h so4) asam nitrit nitric acid for analysis ensure rp48. rp11. iso (hno3) matan fenolftalein phenolphthalein indicator acs, read. eur rp1. alkohol ethanol absolute for analysis ensure@ acs,iso, read. rp32 rp32 eur) natrium hidroksida sodium hydroxide pellet for analysis rp4. rp4. nak kalium antimon tartrat potassium antimony iii) oxide tartrat trihydrate spot spot extra pure amonium molibdat ammonium heptamolybdate tetrahidrat for analysis rp25. rp14. acs,iso, read. eur ( nh) asam askorbat l(#) ascorbic acid for analysis ensure@ rp10. rp10. acs,iso, read. eur bag kertas hisap jumlah rp76. pemeliharaan alat glass laboratory kit rp500 rp500 jumlah rp80. ara tabel contoh tarif atas jenis pnb dengan komponen tarif dipengaruhi harga bahan mengidentifikasi kebutuhan mendesak selain kriteria tarif yang bersifat volatil, tarif untuk objek pnb yang berasal dari pelayanan, penggunaan bmn, dan hak negara lainnya dapat diatur dengan peraturan menteri keuangan dalam hal memenuhi kriteria kebutuhan mendesak, yaitu: kegiatan nasional dan internasional, hasil ratifikasi perjanjian internasional: arahan presiden, rekomendasi badan pemeriksa keuangan bpk)contoh contoh identifikasi terhadap tarif atas jenis pnb yang memenuhi kriteria kebutuhan mendesak adalah sebagai berikut. usulan jenis dan tarif atas jenis kriteria kebutuhan mendesak penerimaan dari kegiatan kegiatan internasional international forum independent audit regulators (miliar) penjualan buku dan penyediaan hasil samping kegiatan pemerintah promosi sistem elektronik milik kementerian lembaga tabel contoh kebutuhan mendesak karena kegiatan nasional dan internasional, sekaligus karena hasil samping kegiatan pemerintah usulan jenis dan tarif atas jenis kriteria kebutuhan mendesak pnb pengaturan tarif sewa satuan perlunya pengaturan jenis dan tarif rumah susun. atas jenisperlu pengaturan jenis pnb dan tarif atas jenis pnb berupa sewa satupun dalam rangka mendukung usulan jenis dan tarif atas jenis kriteria kebutuhan mendesak bes ses arahan presidenterkait dengan penyediaan juta rumah susun perkotaan pengaturan tarif sewa rumah perlunya pengaturan jenis dan tarif negaratabel contoh kebutuhan mendesak karena arahan presiden sekaligus karena rekomendasi bpk hasil evaluasi hasil evaluasi yang dilakukan atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, dapat berupa, antara lain: penyesuaian atas usulan jenis dan atau tarif atas jenis pnb, penyesuaian dapat berupa, antara lain: penyesuaian besaran atau formula tarif atas jenis pnb, contoh: usulan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk awal kegiatan usaha air minum: bpsdm kebutuhan biaya pengelolaan sda rp) nme volume penggunaan air (m3) evaluasi derajat kontribusi manfaat dkp) merupakan faktor utama perhitungan formula, dengan koefisien berupa persentase dari s.d penggunaan besaran persentase menjadi dasar pengenaan tarif sampai dengan dengan pertimbangan tertentu. formula tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk menjadi kegiatan usaha air minum: ena ga) dkp (w6) tabel contoh penyesuaian formula tarif atas jenis pnb penghapusan terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, contoh: usulan permohonan perubahan izin yang diajukan awal setelah kegiatan pemanfaatan dilakukan karena penambahan sumber radiasi pengion yang tidak tercakup dalam lingkup izin dikenakan tarif sebesar (dua ratus persen) dari tarif yang telah ditentukan, dan permohonan perpanjangan izin sumber radiasi pengion yang diajukan setelah masa berlaku izin pemanfaatan berakhir, dikenakan tarif sebesar (auratus persen) dari tarif yang telah ditentukan. evaluasi berdasarkan penjelasan pengusul, substansi tarif tersebut adalah sanksi denda administratif. sementara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, untuk pelanggaran pada subsektor tersebut, tidak ada pengenaan sanksi denda administratif. pengaturan usulan dihapus. menjadi tabel contoh penyesuaian formula tarif atas jenis pnb penurunan tarif atas jenis pnb, penyesuaian dalam bentuk penurunan dimungkinkan apabila dalam penelitian komponen penghitungan tarif terdapat biaya penyelenggaraan yang tidak relevan dan dapat dihapuskan, misalnya memasukkan perhitungan untuk seragam pelatihan sebagai bentuk kenang kenangan. atau, biaya administrasi yang pembebasannya tidak proporsional. penyederhanaan atas usulan jenis dan atau tarif atas jenis pnb. penyederhanaan ditujukan untuk mengurangi tarif atas jenis pnb. contoh contoh penyederhanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb. pengaturan tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau y6o (nol persen), contoh: usulan tidak ada awal evaluasi berdasarkan identifikasi, terdapat kebutuhan untuk pengaturan tarif s.d rp0 untukondisi kahar, kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pengaturan dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis menjadi. dengan peraturan instansi pengelola pnb tabel contoh hasil evaluasi berupa pengaturan tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) dalam hal usulan kementerian lembaga dan atau berdasarkan hasil evaluasi terdapat potensi penyederhanaan berupa pengaturan tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), dapat diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dan atau rancangan peraturan menteri keuangan (dalam hal bersifat volatil dan atau mendesak). apabila terdapat pengaturan lebih lanjut yang belum diusulkan dan atau berdasarkan hasil evaluasi belum dapat ditentukan tarifnya, maka pengaturan tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) dapat diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga. penghapusan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak efektif. dilakukan dalam hal terdapat tarif atas jenis pnb yang tidak memiliki realisasi dalam masa tiga tahun, namun tetap diusulkan. contoh pelatihan yang diatur dalam durasi hari, namun tidak ada realisasi. untuk kasus seperti ini, tarif pelatihan dapat disederhanakan dengan satuan per orang per hari. penghapusan ini tidak diberlakukan untuk tarif atas jenis pnb yang berasal dari objek pnb pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan berupa perizinan, dan hak negara lainnya berupa denda. identifikasi tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil atau kebutuhan mendesak. setelah mengidentifikasi komponen perhitungan tarif, dilakukan penyusunan dasar hukum pengenaan tarif sesuai matriks, sebagai berikut: kriteria tarif pmk kebutuhan mendesak kebutuhan mendesak tidak volatil n tabel matriks dasar hukum pengaturan tarif atas jenis pnb berdasarkan kriteria volatil dan kebutuhan mendesak dari tabel atas dapat dilihat bahwa, terhadap usulan pengaturan tarif baik itu awalnya untuk diatur dalam pmk maupun pp, setelah identifikasi dapat disusun dua bentuk peraturan, yaitu rancangan peraturan menteri keuangan dan rancangan peraturan pemerintah. untuk tarif dengan kriteria volatil, hanya diatur dalam pmk. namun, untuk tarif dengan kriteria mendesak, diidentifikasi kembali apakah tarif perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: perubahan struktur organisasi kementerian lembaga: penambahan program studi, dan atau cc. pencabutan penerapan ppk blu.sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi putusan pengadilan untuk mengatur tarif atas jenis pnb. sebagaimana dimaksud dalam dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada instansi pengelola pnb melaksanakan ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis penerapanaragraf penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb oleh instansi pengelola pnb yang bersifat mendesak tersebut juga memenuhi kriteria volatil. contohnya, jika ada rekomendasi bpk untuk mengatur tarif pengujian laboratorium atau hasil kegiatan pemerintah yang dipungut tanpa dasar hukum. untuk tarif kebutuhan mendesak seperti ini, hanya diatur pmk. untuk tarif kebutuhan mendesak yang tidak volatil, idealnya diatur dalam pp, sedangkan pengaturan dalam pmk sifatnya transisi. oleh karena itu, tarif untuk kebutuhan mendesak yang tidak volatil juga tetap diatur dalam pp. jenis pnb satuan tarif kategori non vol men masuk vola adil desak kriteria ses deputi bidang dmemeamam poo pusat teknologi dan data penginderaan jauh data satelit penguji mnc mana dengan satellite pour per observation km2 terre spot) band) arsip (paling sedikit order km2) satellite pour per observation km2 tera). meter per black white km2 b). meter per jenis pnb satuan tarif kategori non vol men masuk vola adil desak kriteria til c). meter natural per mama d). meter coloring per laman jam 'e). meter per black white and km2 meter multispektral bundle paket per pleiades data akuisisi baru (paling sedikit order km2) a). meter per black white km2 b). meter per multispektral km2 c). meter natural per d). meter coloring per e). meter per black white and km2 meter multispektral f). bundle paket per synthetic aperture terra sar x synthetic aperture radar) data arsip nini a). strip map sm) per scene (resolusi hingga meter) b). scan sar (sc) per rare pamen basa komandan ta jenis pnb satuan tarif kategori non vol men masuk vola adil desak kriteria (resolusi hingga meter) c). wide scan sar per | (ws) hingga scene (resolusi hingga meter) terra sar x data taman a). strip map sm) per scene (resolusi hingga meter) b). scan sar (sc) per scene (resolusi hingga meter) c). wide scan sar per (ws) hingga scene (resolusi hingga meter) layanan added value san hasil product peneliti jasa pansharpened per data landsat resolusi scene meter (band visible, infra red) jasa pengolahan per mosaik data landsat km2 bebas awan resolusi meter cc. jasa pengolahan per ant mosaik data landsat km2 bebas awan resolusi meter jenis pnb satuan tarif kategori non vol men masuk vola adil desak kriteria jasa pansharpened per data spot scene sistematik resolusi meter (band visible, near infra red) jasapengolahan per mosaik data spot km2 sistematik bebas awan jasa pansharpened per data pleiades scene sistematik resolusi meter (band visible) sea pengolahan data per pelatih penginderaan jauh orang teknis tingkat dasar (paling sedikit peserta selama hari) pengolahan data per penginderaan jauh orangperhari tt. komputer unit per komputer master, jam unit komputer praktikum, unit lcd projector, layar screen) tambahan per jam kelebihan penggunaan jenis pnb satuan tarif kategori non vol men masuk vola adil desak kriteria kamar mes per (termasuk makan orang pagi dan makan per hari malam) jasa pengoperasian per penggunaan peralatan unit survei lapangan per hari global positioning system gps) geodetik jasa layouting citra dan ukuran kertas per hasil ukuran kertas per glossy lembar jasa tenaga ahli non volatil a. ahli pertama per naa orang per jam ahli muda per orang per jam ter seno orang per jam ahli utama per orang tabel contoh identifikasi evaluasi tarif volatil dan non volatil perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil bentuk tarif atas jenis pnb terdiri: tarif berbentuk spesifik dan tarif lorem. tarif berbentuk spesifik dituangkan dalam nilai nominal. sementara itu, tarif berbentuk lorem dapat berbentuk formula, persentase terhadap dasar perhitungan tertentu, perjanjian kontrak kerja sama, dankarena karakteristik membutuhkan perubahan paling sedikit satu kali dalam satu tahun, perubahan tarif volatil yang berbentuk spesifik diatur kembali dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. perubahan tarif atas jenis pnb bersifat volatil dengan bentuk tarif spesifikspesifik, instansi pengelola pnb menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb paling lambat. instansi pengelola pnb menyusun usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb dengan melakukan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebagai berikut: dan atau analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb. selanjutnya, instansi pengelola pnb menyampaikan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb yang telah disusun kepada kementerian keuangan dalam bentuk proposal sebagaimana telah dijelaskan dalam bab iii. dalam halatau dalam hal ini paling lambat (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb dari instansi pengelola pnbspesifik, baik dari sisi komponen pembentuk tarif, dampak pengenaan terhadap masyarakat dan dunia usaha, terutama usaha ultra mikro dan kecil, dan kaitannya dengan kebijakan pemerintahspesifik tidak perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat kondisi paling sedikit berupadan atau adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh instansi pengelolaiiispesifik perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat kondisi selain yang diatur dalam huruf berdasarkan penilaian dari direktorat jenderal anggaran, kementerian keuanganperubahan tarif atas jenis pnb bersifat volatil dengan bentuk tarif loremlorem tersebutlorem terkait dengan ada tidaknya perubahan formula penghitungan tarif atas jenis pnblorem tidak perlu dilakukan perubahan dalam hal tidak terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenislorem perlu dilakukan perubahan dalam hal terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenis pnbberita acara hasil koordinasi terkait tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dengan bentuk tarif spesifik dan atau lorem dalam hal tarif atas jenis pnb tidak perlu dilakukan perubahan dapat menggunakan contoh format sebagai berikut: contoh formatkop direktorat jenderal anggaranpada (instansi pengelola pnb) nomor: pada hari ., tanggal ., bertempat . melalui teleconference dengan aplikasi ., kami yang bertanda tangan bawah ini: nama :. jabatan . (minimal eselon iii pada direktur jenderal anggaran) instansi . selanjutnya disebut pihak pertama dan nama :. jabatan . (minimal eselon iii pada sekretariat jenderal sekretariat utama sekretariat eselon setingkat pada instansi pengelola pnb) instansi . selanjutnya disebut pihak kedua telah melaksanakan koordinasi terhadap jenis dan tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik dan atau lorem yang diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor . pmk. 20xx tentang . yang mulai berlaku sejak tanggal . berdasarkan penilaian atas tarif atas jenis pnb sebagaimana tersebut atas, tarif atas jenis pnb tidak perlu dilakukan perubahan karena memenuhi kondisi sebagai berikut: (untuk tarif bersifat volatil dengan bentuk tarif spesifik)adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh instansi pengelola pnb berupa ., dan atau kondisi lainnya berupa . (untuk tarif bersifat volatil dengan bentuk lorem) tidak terdapat perubahan formula penghitungan tarif atas jenis pnb karena . rincian hasil identifikasi dan penilaian untuk tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik terlampir) demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. tempat), tanggal) pihak pertama pihak kedua jabatan) jabatan) nama lengkap) nama lengkap) nip) (nip. mengetahui, jabatan) nama lengkap) nip)lampiran berita acara koordinasi tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik pada (instansi pengelola pnb) identifikasi dan penilaian atas tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik sebagai berikut: jenis pnb berdasarkan peraturan perubahan keterangan menteri keuangan nomor . pmk. 20xx nominal tarif jenis pnb satuan tarif atas jenis pnb pengujian aaa bersampul 99990o| man men pengujian ccc per sampel kalibrasialatddd bersampul nan hasil publikasi per buku cetakan hasil publikasi per megabit elektronik penjualan hasil per buah pelatihan berupa barang . jasa hasil per unit pembinaan masyarakat berupa pelatihan xxx per orang per hari pelatihan yyy per orang per hari pelatihan zzz per orang per hari keterangan: diisi dengan jenis pnbsatuantarifperubahan tarif atas jenis pnb berdasarkan perhitungan ulang atau hasil penilaian, diisi dengan keterangan terkait kebijakan tarif tetap relevan: kenaikan tarif atas jenis pnb tidak signifikan:: adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh instansi pengelola pnb berupa .: dan atau kondisi lainnya berupa. perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat kebutuhan mendesak apabila instansi pengelola pnb sudah memiliki pnb, namun menyampaikan usulan hanya untuk mengatur tarif atas jenis pnb yang bersifat kebutuhan mendesak dan tidak volatil, direktorat pnb stand atau direktorat pnb kementerian lembaga dapat menyusun rpm. dalam hal pmk yang mengatur tarif kebutuhan mendesak telah ditetapkan, namun pnb instansi pengelola belum dilakukan perubahan, direktorat pnb stand atau direktorat pnb kementerian lembaga dapat melakukan langkah langkah koordinasi untuk menyusun perubahan pnb untuk mengatur tarif kebutuhan mendesak tersebut. evaluasi terhadap usulanyang dapat ditetapkan dengan peraturan menteri pimpinan lembaga sepanjang diperintahkan oleh undang undang, dan atau peraturan pemerintah. jenis pnb yang diamanatkan untuk diatur tarifnya didasarkan kepada amanat dalam undang undang dan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. evaluasi yang dilakukan beserta hasil evaluasi, antara lain sebagai berikut. evaluasi yang dilakukan. contoh: jenis pnb yang diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri perindustrian untuk mengatur tarif denda pelanggaran bidang perindustrian diteliti kesesuaiannya dengan rincian denda yang diatur dalam tahun tentang jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada kementerian perindustrian. besaran tarif atas jenis pnb yang akan ditetapkan, mengevaluasi besar tarif yang dikenakan apakah relevan untuk pengenaan tarif denda, lebih tepat dengan tarif spesifik atau lorem. dalam hal tarif lorem, dasar penghitungan formula dipastikan dapat diketahui secara mudah oleh instansi pengelola pnb dan wajib bayar. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb: meneliti apakah dalam peraturan menteri tersebut mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif yang dapat diterapkan dan memungkinkan wajib bayar untuk memenuhi pembayaran denda tersebut. evaluasi penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis pnb, mengevaluasi besaran tarif yang akan dikenakan, apakah sudah memasukkan dasar pertimbangan penyusunan tarif untuk objek hak negara lainnya. evaluasi ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan. antara lain, menekankan kepada analisis latar belakang dan kewenangan, dasar perhitungan tarif, serta dampak pengenaan tarif. hasil evaluasi dapat berupa penyesuaian terhadap: rincian jenis pnb, rincian jenis pnb diselaraskan dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang undangan. besaran atau formula tarif atas jenis pnb, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif. syarat dan cara pengenaan menjadi dokumen pendukung yang andal bagi instansi pengelola dan memudahkan wajib bayar untuk melaksanakan kewajiban.evaluasi yang dilakukan dan hasil evaluasi antara lain sebagai berikut: evaluasi yang dilakukan: pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, atau yo, yang diteliti adalah pertimbangan tertentu yang diamanatkan dalam atau pmk jenis dan tarif atas jenis pnb. contoh, jika pertimbangan tertentu karena mahasiswa diberikan tarif pengujian yo. contoh lain, pertimbangan karena penyelenggaraan kegiatan kenegaraan yang bersifat internasional diberikan tarif izin impor sumber radiasi pengion sebesar ox.jenis pnb yang dikenakan tarif sampai dengan rp0, atau merupakan jenis pnb yang terdapat dalam pp pmk jenis dan tarif atas jenis pnb. besaran atau formula tarif atas jenis pnb, evaluasi penghitungan besaran atau formula tarif dengan dasar pertimbangan penyusunan tarif. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. evaluasi apakah persyaratan dan tata cara pengenaan tarif memudahkan wajib bayar untuk mendapatkan pengenaan tarif pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen). contoh: permohonan surat keterangan jalan negara akreditasi yang mengalami konflik mensyaratkan surat keterangan dari otoritas negara setempat sulit dilaksanakan, maka surat keterangan ini cukup digantikan dengan keputusan kepala perwakilan dalam penetapan negara akreditasi sebagai wilayah yang mengalami konflik. hasil evaluasi dapat berupa penyesuaian terhadap: rincian jenis pnb yang akan dikenakan tarif sampai dengan rp0, atau yo, jenis pnb yang diatur untuk dikenakan tarif samapai: dengan rp0, atau dapat berkurang, bertambah, berubah nomenklatur dari yang diusulkan. besaran tarif atas jenis pnb, besaran tarif atas jenis pnb, atau bertambah dari yang diusulkan sesuai dengan pembahasan dalam evaluasi dalam menilai kemampuan keuangan instansi pengelola pnb dan kemampuan wajib bayar. pertimbangan tertentu, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif. contoh, persyaratan pengenaan tarif rp0, untuk surat disesuaikan dengan surat keputusan dari kepala perwakilan mengenai kondisi darurat, menggantikan syarat surat keterangan dari otoritas negara setemlt. kepala bagian administrasi kementerian nip matriks perubahan organisasi, dan kewenangan yang dilakukan untuk memberikan layanan sesuai peraturan perundang undangan. surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ataudan (s5)huruf yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.nyapelaksanaan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnbusulan jenis dan tarif atas jenis pnb, unit eselon lain lingkungan kementerian keuangan, dan atau cc.atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb,(s5)pada huruf terdapat usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidakketentuan mengenaidalam dan berlaku secara mutasi mutans untukpenambahan usulan jenis dan tarif jenis pnb tersebut disampaikan oleh pimpinan instansi pengelola pnbdisampaikan olehusulan jenis dan tarif atas jenis pnb berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam dan direktur jenderal anggaran dapat melakukan penyusunan rancangan peraturan menteri yang mengatur jenis dan tarif atas jenis pnb. penyusunan dan penetapan rancangan peraturan menterinyusunan dan penetapan tarif atas jenis pnb dalam hal kebutuhan mendesak berupa perubahan organisasi karena pencabutan penerapan ppk blu pimpinan instansi pengelola pnb yang membawahi satuan kerja yang mengalami pencabutan penerapan ppk blu dan masih terdapat layanan pnb menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis pnbdalam hal jenis dan tarif atas jenis pnb yang diusulkanrincian jenis dan tarif atas jenis pnb, dan justifikasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak berubah. paragraf perubahan peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil terhadap tarif atas jenis pnb yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri dan bersifat volatil sebagaimana dimaksud dalam perubahannya diatur dalam peraturan menteri. dalam hal tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, pimpinan instansi pengelola pnb mengajukan usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb kepada menteri paling lambat (limaketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian usul perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifikbersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik. dalam hal pimpinansebagaimana dimaksud dalamerdapat perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil dalam bentuk tarif spesifik, namun terdapat kondisi paling sedikit meliputi: kenaikan tarif atas jenis pnb tidak signifikan: kenaikan tarif atas jenis pnb signifikan, namun pengguna layanannya masyarakat usaha ultra mikro dan kecil, dan atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh instansi pengelola pnblampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif lorem yang dihitung berdasarkan formula mengandung satu atau lebih variabel yang nilainya berubah paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. nilai variabel sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengacu pada: perjanjian kontrak kerja sama, ataudalam rangka pengaturan kembali tarif bersifat volatil dalam bentuk tarif lorem sebagaimana dimaksud pada (l),idak terdapat perubahan formulaaragraf pengaturan kembali tarif atas jenis pnb dalam hal kebutuhan mendesak dalam peraturan pemerintah dalam hal tarif atas jenis pnb memenuhi kriteria kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud dalam jenis dan tarif atas jenis pnb diatur kembali dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. dalam rangka pengaturan kembali peraturan menteri menjadi peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal anggaran berkoordinasi dengan instansi pengelola pnb untuk melakukan langkah langkah penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. langkah langkah penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan substansi yang sama dengan peraturan menteri yang bersifat kebutuhan mendesak yang telah ditetapkan, dan penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pengaturan kembali tarif atas jenis pnb dalam hal kebutuhan mendesak dalam peraturan pemerintah. paragraf penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak menyebutkan bentuk peraturan perundang undangan dalam hal pimpinan instansi pengelola pnb menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak menyebutkan bentuk peraturan perundang undangan, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam atau direktur jenderal anggaran menentukan bentuk peraturan perundang undangan yang mengatur jenis dan tarif atas jenis pnb sesuai ketentuan yang berlaku. ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam dan atau berlaku secara mutasi mutans terhadapdiatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga paragraf kriteria tarif atas jenis pnb dalam peraturan menteri pimpinan lembaga tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga terdiri atas:atauaragrafdapat diatur dengan peraturan menteri pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang diperintahkan oleh: undang undang, dan atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb yang akan diatur denganberdasarkan kewenangan yang diperintahkan undang undang dan atau peraturan pemerintah yang mengatur. besaran tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada huruf disusun: sesuai dengan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis mengenai substansi sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran bab ii!: substansi sebagaimana dimaksud dalam daninstansi pengelola pnbdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuanbesaran tarif atas jenis pnb yang akan ditetapkan, cc. persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb, penerapan dasar pertimbangan usulan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam, besaran tarif atas jenis pnb, dan atau cc.yang akan diatur dengan peraturan menteri pimpinan lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan instansi pengelola pnb dapat menetapkan peraturan menteri pimpinan lembaga yang mengatur tarif atas jenis pnbdengan pertimbangan tertentu (ldan besaran tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), dan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. petunjuk teknis mengenai substansi substansipertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau y46 (nol persen), kesesua dengan peraturan yang mengamanatkan, besaran atau formula tarif atas jenis pnb: dan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb.min komen bot, besaran tarif atas jenis pnb, cc. pertimbangan tertentu, danpenetapersetujuan menteri sebagaimana dimaksud pada untuk jenis pnb selain: pnb yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah,berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen). dalam halalam proses penetapan, permintaan persetujuan terhadap substansi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan dan penetapan. surat persetujuan menteri atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelahitetapkan. dalam hal tarif atas jenis pnb yang ditetapkan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), instansi pengelola pnb melakukan pengadministrasian pemberian tarif atas jenis pnb rp0, (nol rupiah) atau (nol persen). pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada termasuk: jumlah volume jenis pnb yang diberikan tarif atas jenis pnb rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), tarif atas jenis pnb yang dikenakan dalam kondisi normal, dan atau cc. jumlah volume jenis pnb sebagaimana dimaksud pada huruf dikalikan dengan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada huruf mekanisme dan tata cara pengadministrasian tarif atas jenis pnb rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pertanggungjawaban pnb. bagian keempat tarif atas jenis pnb pada instansi pengelola pnb bendahara umum negaradalam peraturan menteri ini berlaku secara mutasi mutans untukyang ditetapkan sebagai pnb bendahara umum negara. terhadap tarif atas jenis pnb dari pelaksanaan kewenangan menteri selaku bendahara umum negara, menteri selaku bendahara umum negara menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb kepada menteri. penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada pejabat eselon yang bertanggung jawab atas jenis dan tarif atas jenis pnb dari pelaksanaan kewenangan menteri selaku bendahara umum negara: sampai dengan ataudari pelaksanaan kewenangan menteri selaku bendahara umum negara. bagian kelima penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang tata cara penetapan tarif atas jenis pnb terhadap jenis dan tarif atas jenis pnb yang yang memenuhi kriteria untuk diatur dalam peraturan menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteridalam hal pertimbangan tertentu untuk mengatur tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen): belum, dan atau tidak sesuai dengan kriteria pertimbangan tertentuimpinan instansi pengelola pnb dapat menyampaikan permintaan persetujuan untuksuai deng, evaluasi, serta pemberian persetujuan atas permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud padayang tidak sesuai dengan pengaturan sebagaimana dimaksudisesuaikan paling lambat (tiga) tahun sejak tanggal desember terhadap jenis dan atau tarif atas jenis pnb yang diatur dan atau ditetapkan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada: peraturan pemerintah: satuan kerjanggaran pendapatan dan belanja negara. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi objek pnb:dikecualikan dari ruang lingkup peraturan menteri ini,:, objek pnb pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan satuan kerja kementerian lembaga yang menerapkan ppk blu. terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb yang berasal dariperaturan menteri, atau peraturan menteri pimpinan lembaga yang perlu mendapat persetujuan menteri, sesuai dengan kriteria: sampai denganbab iii tarif atas jenis pnb yang berlaku pada lebih dari satu instansi pengelola pnb bagian kesatu umumdapat dilakukan berdasarkan: usulan pimpinan instansi pengelola pnb, atau hasil evaluasi direktur jenderal anggaran. bagian kedua tarif atas jenis pnb yang berlaku pada lebih dari satu instansi pengelola pnb yang diusulkan oleh instansi pengelola pnb jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada lebih dari satu instansi pengelola pnb sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diatur dalam peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis pnb, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan atau dan ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian usulan oleh instansi pengelola pnb, serta evaluasi atas usulan, penyusunan dan penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana diatur dalam:berlaku pada lebih dari satu instansi pengelola pnb berdasarkan hasil evaluasi direktur jenderal anggaranoleh direktur jenderal anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai hasil evaluasi terhadap: peraturan perundang undangan yang berdampak pengenaan pnb pada lebih dari satu instansi pengelola pnb, dan atau usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada lebih dari satu instansi pengelola pnb. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk koordinasi dengan instansi pengelola pnb dan unit unit terkait untuk membahas jenis dan tarif atas jenis pnb. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam direktur jenderal anggaran menyusun: rancangan peraturan pemerintah, dan atau rancangan peraturan menteri. penyusunan dan penetapan rancangan peraturan pemerintah dan atau ranc(dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam kerangka pengawasan, paling sedikit melalui: pengujian kembali dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis pnb, pengujian kembali dasar pertimbangan tertentu pemberian tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb, dan atau pengujian komponen pembentuk tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnb oleh pimpinan instansi pengelola pnb sebagaimana dimaksud pada pada dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengelola pnb. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnb oleh menteri sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur jenderal anggaran. berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnb oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dan atau oleh direktur jenderal anggaran sebagaimana dimaksud dalam pimpinan instansi pengelola pnb dapat melakukan tindak lanjut berupa: penyusunan dan penyampaian usulan perubahan jenis dan tarif atas jenis pnb, penyusunan perubahan peraturan menteri pimpinan lembaga yang mengatur tarif atas jenis pnb setelah mendapat persetujuan menteri, atau penyusunatelah mendapat persetujuan menteri. tata cara evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam dan penyampaian rekomendasi sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis pnbgawasan pnb. bab koordinasi antara pimpinan instansi pengelola pnb dan menteri dalam penyusundalam hal terdapatobjek pnb pemanfaatan sumber daya alam, unit eselon lingkungan kementerian keuangan yang ditunjuk oleh menteri melakukan evaluasi. dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada unit eselon lingkungan kementerian keuangan yang ditunjuk oleh menteri dapat berkoordinasi dengan unit eselon lain lingkungan kementerian keuangan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada termasuk mempertimbangkan dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dalam kontrak terhadap perpajakan, pnb, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah. bab ketentuan lain lain instansi pengelola pnb menyusun standar layanan pnb dan diumumkan pada ruang pelayanan atau laman situs resmi. dalam hal telah tersedia sistem penyampaian dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang dikelola oleh kementerian keuangan, penyampaian dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb diatur dalam pedoman buku petunjuk teknis aplikasi sistem informasi yang diterbitkan oleh direktur jenderal "mn kementerian syah angin9p30213. lampirpetunjuk penyusunan, penyampaian, dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb daftar isi babi pendahuluan babi penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dasar pertimbangan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis pnb upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnbdasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb penyusunan substansi tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga bab iii 'penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dokumen yang disampaikan contoh proposal bab evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb penelitian atas kelengkapan dokumen evaluasi terhadap usulan jenis dan tarif atas jenis pnbatas ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb hasil evaluasi perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat kebutuhan mendesak evaluasi atas usulan tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga bab pendahuluan latar belakang pengenaan tarif atas jenis pnb berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pnb, merupakan salah satu konsekuensi dari pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam menjalankan tugas kepemerintahan. pelaksanaan tugas ini, yang meliputi pemberian pelayanan, pengaturan, dan pengelolaan kekayaan negara berdampak kepada timbulnya pnb. dalam implementasinya, pemungutan pnb semestinya tetap memegang prinsip perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunnb memiliki dua peran penting, yaitu peran sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan dan peran pengaturan dalam rangka pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk sumber daya alam. sebagai salah satu sumber pendanaan, penerimaan negara dari pnb dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pnb. ekstensifikasi antara lain melalui inventarisasi potensi jenis pnb, dan intensifikasi antara lain melalui optimalisasi pemungutan pnb dan revi besaran tarif atas jenis pnb. pengenaan tarif atas jenis pnb yang akan diatur dalam undang undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan menteri pimpinan lembaga, memperhatikan beberapa pertimbangan antara lain: biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah berkaitan dengan penyediaan jenis pnb bersangkutan, dampak pengenaan terhadap masyarakat, dunia usaha dan sosial budaya, serta aspek keadilan sesuai dengan masing masing objek pnb. dengan memperhatikan pertimbangan atas, penetapan tarif atas jenis pnb dilakukan secara cermat, agar pembebanan biaya atas barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih dalam skala kewajaran. selain itu, pemerintah juga masih membuka peluang penetapan terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb yang berasal dari objek pnb pengelolaan kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan undang undang dan atau dalam rapat umum pemegang saham. terhadap penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb yang berasal dari satuan kerja kementerian lembaga yang menerapkan ppk blukeuangan blu. tarif atas jenis pnb berbentuk: tarif spesifik, dan atau tarif lorem. tarif spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf berupa tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. tarif lorem sebagaimana dimaksud pada huruf berupa tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula. tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis pnb pada masing masing objek pnb sebagaimana dimaksud dalam tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dapat disusun dengan metode: tarif dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost minus), tarif dihitung sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost recovery), atau tarif atas jenis pnb sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) dalam hal tertentu. hal ini bertujuan agar kebijakan penetapan tarif atas jenis pnb oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan sosial sebagai salah satu sila dalam dasar negara. selain pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis pnb, hal lain yang juga diperhatikan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis pnb adalah upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb, analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif atas jenis pnb, analisis latar belakang dan kewenangan, analisis dasar perhitungan tarif atas jenis pnb, dan analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb. seluruh langkah tersebut dilakukan agar penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb benar benar selektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai penyedia layanan bersangkutan. selanjutnya, sejalan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunaka jenis dan tarif atas jenis pnb ditetapkan dengan dasar hukum peraturan perundang undangan. penetapan ini dilakukan karena: jenis dan tarif atas jenis pnb belum memiliki dasar hukum pemungutan, dan atau penyesuaian jenis dan tarif atas jenis pnb, yang meliputi penghapusan jenis dan tarif atas jenis pnb, kenaikan tarif atas jenis pnb, atau penurunan tarif atas jenis pnb. dengan berbagai koridor yang dipenuhi, penyusunan jenis dan tarif atas jenis pnb tidak semata hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga melekat aspek regulasi karena merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang langsung berdampak masyarakat. oleh karena itu, dibentuklah peraturan menteri keuangan ini yang mengatur tentang tata cara penyusunan usulan, evaluasi usulan, serta penetapan jenis dan tarif atas jenis pnb. alur penyusunan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan penyusunan dan penetapan tarif atas jenis pnb tarif atas jenis pnb diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau kontrak sumber daya alam, berdasarkan objek pnb. untuk objek pnb yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, tarif atas jenis pnb diatur dalam undang undang, kontrak, dan atau peraturan pemerintah. untuk objek pnb yang berasal dari pelayananbarang milik negara berupa penggunaan barang milik negaradana, tarif atas jenis pnb diatur dalam peraturan menteri. untuk objek hak negara lainnya, tarif atas jenis pnb diatur dalam undang undang, peraturan pemerintah, dan atau peraturan menteri. peraturan menteri keuangan ini tidak mengaturundang undang karena penyusunan undang undangadapunsecara garis besar dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut. upaya penyederhanaan ons gaiatau antutasjania pnb ip(kil) menyusun usulan assists antar belakang pengenaan jeng dan titans via pnb veneta dasar jenis dan tarif atas jenis pnb kewenangan instansi pengelola pnb d.analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb: dan atau @e.analisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb benua: tarif (3j atas jenis pnb dapat dili akan e diam asi sean setara ue! sekretaris kenneth surat dilengkapi dokumen yang berisi: kesesuaian desa perimbangan hewan arang tan joni &analisis yang male dilakukan pp. ning rpm darpaimbagan yan memutar antaasjom pnp nn, menteri! gara mba naa datta ole dalam peraturan tg ola dan menyuap bisa bersamaan dengan pak. menteri menyusun diseminasi uji publik permintaan harmonisasi harmonisasi gambar alurketerangan: instansi pengelola pnb menyusun tarif atas jenis pnb dengan dasar pertimbangan masing masing objek pnb. selanjutnya, instansi pengelola pnb menyusun usulan tarif atas jenis pnb tersebut dengan melakukan: (i) upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb, (ii) analisis efektivitas dan kinerja pengenaan tarif, (iii) analisis latar belakang pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb beserta dasar kewenangan, (iv) analisis dasar perhitungan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, dan atau (v) analisis dampak pengenaan jenis drincian jenis dan tarif atas jenis pnb, (ii) dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis pnb, dan (iii) ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan. menteri keuangan c.g direktur jenderal anggaran melakukan evaluasi yang meliputi: (i) kesesuaian penerapan dasar pertimbangan penyusunan tarif, (ii) ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan tarifdalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnbdiperlukan,dapat disampaikan oleh pejabat sampai dengan eselon lingkungan instansi pengelola pnb. berdasarkan hasil evaluasi, direktur jenderal anggaran dapat menyusun: rancangan peraturan pemerintah, dalam hal tarif atas jenis pnb tidak bersifat volatil dan kebutuhan mendesak. rpp dibahas bersama panitia antarkementerian dan atau antarnonkementerian. selanjutnya dilakukan uji publik, dan permintaan harmonisasi, dan atau rancangan peraturan menteri keuangan, dalam hal tarif atas jenis pnb bersifat volatil dan kebutuhan mendesak. selanjutnya dapat dilakukan diseminasi terhadap rancangan peraturan menteri, dan permintaan harmonisasi. selain diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan, tarif atas jenis pnb juga dapat diatur dalam (i)(ii)tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri. adapun mekanisme penyusunan usulan, penyampaian usulan, evaluasi usulan, dan dan pemberian persetujuan menteri secara garis besar dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut. amanatuvye? (il dia melakukan evaluasi s. menyampaikan kesesuaian dengan amanat instansi tera besaran atau formula tarif yan pengelola pnb diangkat volume dada bsd persyaratan tata cara tari: fata cara ea persetujuan dasarpertimbangan: dan persetujuan menkeu sebagai dasar menerbitkan hasil analisis yang disampaikan peraturan pimpinan pnb, gambar alur permintaan persetujuan tarif yang diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga karena amanat undang undang atau peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku pada kementerian pimpinan lembaga.karena amanat peraturan perundang undangan yang perlu mendapatkan persetujuan menteri, yang(iv)(i) substansi yang akan dimintakan persetujuan, (ii) dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis pnb, dan ketentuan yang terlebih dulu dilakukan dalam penyusunan usulan. substansi yang dimintakan persetujuanatau (iv)(ii) besaran atau formula tarif atas jenis pnb yang akan ditetapkan, (iii) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb, (iv) evaluasi penerapan dasar pertimbangan penyusunan tarif atas jenis pnb berdasarkan objek pnb, dan (v) evaluasi hasil ketentuan yang dilakukan dalam penyusunan usulan tarif atas jenis pnb. berdasarkan hasil evaluasi, menteri dapat menerbitkan surat persetujuan. tarif s.d rp0 atau dja melakukan evaluasi: menyampaikan kriteria pertimbangan tertentu instansi permohonan persetujuan untuk tarif s.d rp0 atau 0g: pengelola pnb dilengkapi dokumen: tan han aia eatmnikda penta aan besaran atau formula tarif atas oam pose. pengenaan tarif nam pengenaan tarif atas jenis pnb persetujuan menkeusebagai dasar menerbitkan peraturan pimpinan gambar alur permintaan persetujuan tarif yang diatur dalam, yang meliputi: (i) jenis pnb dan besaran tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), (ii) pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau y6o (nol persen), dan (iii) persyaratan dan substansi yang akan dimintakan persetujuan, meliputi: (i) jenis pnb dan besaran tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen): (ii) pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen), dan (iii) persyaratan danpertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif sampai dengan rp0, atau (ii)(iii) besaran atau formula tarif atas jenis pnb: dan (iv) persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis pnb. berdasarkan hasil evaluasi, menteri dapat menerbitkan surat persetujuan. persetujuan menteri didelegasikan kepada direktur jenderal anggaran untuk menandatangani surat persetujuan untuk tarif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) untuk jenis pnb selain: pnb yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah:sistematika petunjuk penyusunan, penyampaian, dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb petunjuk penyusunan, penyampaian, dan evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb ini terdiri dari (empat) bab, dengan pembahasan pada masing masing bab secara garis besar sebagai berikut. babi pendahuluan, membahas latar belakang penyusunan peraturan menteri keuangan, alur penyusunan, dan sistematika petunjuk. ball penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, yang membahas penerapan dasar pertimbangan penyusunan jenis dan tarif atas jenis pnb, analisis terhadap penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, beserta contoh contoh sebagai panduan penerapan. bab ini menjadi pedoman bagi instansi pengelola pnb dalam menyusun tarif atas jenis pnb dan menyusun usulan. babi penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, yang membahas mengenai ikhtisar dokumen yang disampaikan dan contoh proposal pengusulan jenis dan tarif atas jenis pnb. bab ini menjadi pedoman bagi instansi pengelola pnb dalam menyampaikan usulan tarif atas jenis pnb. bab evaluasi usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, membahas penelitian atas kelengkapan dokumen, evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, hasil evaluasi, pengaturan kembali perubahan tarif atas jenis pnb yang bersifat volatil, pengaturan kembali tarif atas jenis pnb yang bersifat kebutuhan mendesak, dan evaluasi atas substansi tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan menteri pimpinan lembaga. bab penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb salah satu tugas dari pimpinan instansi pengelola pnb adalah menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb kepada menteri keuangan. dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, pimpinan instansi pengelola pnb berpedoman pada dasar pertimbangan dalam penyusunan jenis dan tarif atas jenis pnb untuk masing masing objek pnb. selain itu, pimpinan instansi pengelola pnb juga melakukan upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb serta melakukan analisis atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb, yang meliputinalisis dampak pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb. dasar pertimbangan dalam penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak mengatur bahwa tarif atas jenis pnb disusun dengan dasar pertimbangan tertentu, bergantung kepada masing masing objek pnb yangpenerapan dasar pertimbangan dapat dilakukan dengan skala prioritas, dengan contoh contoh dalam penjelasan bawah ini sebagai suatu opsi. hal ini disebabkan karena penerapan suatu dasar pertimbangan tertentu belum tentu relevan diterapkan pada semua jenis pnb, hanya relevan untuk jenis jenis pnb tertentu saja. misalnyalebih relevan diterapkan dalam menyusun tarif untuk jenis pnb baru, jenis pnb yang mengalami perubahan tarif atas jenis pnb secara signifikan, atau jenis pnb yang bersifat wajib dipungut kepada masyarakat luas berdasarkan peraturan perundang undangan. peraturan menteri keuangan ini memberikan petunjuk penyusunan tarif atas jenis pnb, penyampaian usulan dan evaluasi tarif atas jenis pnb yang diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri keuangan tentang jenis dan tarif atas jenis pnb, yang berasal dari objek pnbpemanfaatan sumber daya alam pemanfaatan sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan.nya adalah pemanfaatan panas bumi.nya adalah pemanfaatan minyak dan gas bumi. dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dari pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam nilai manfaat antara lain meliputi tingkat pengolahan atau pemurnian, nilai ekonomi atau skala ekonomi sumber daya alam. kadar adalah tingkat kalori atau kadar mineral hasil tambang. kualitas adalah tingkat baik buruknya sumber daya alam. pertimbangan berdasarkan nilai manfaat, kadar, atau kualitas ini memungkinkan untuk tidak mengenakan tarif tunggal. penyusunan tarif berdasarkan nilai manfaat mempertimbangkan peningkatan manfaat sumber daya alam jika diolah lebih lanjut. sektor pertambangan, tarif yang dikenakan semakin rendah seiring dengan meningkatnya manfaat sumber daya tersebut untuk memberikan dorongan kepada pemegang izin agar menjual hasil tambangnya pada tingkat manfaat yang lebih tinggi. contohnya antara lain, pada mineral logam besi, yang dikenakan tarif penerimaan dari iuran produksi sebesar dari harga jual untuk bijih besi, sementara untuk produk pengolahan berupa konsentrasi besi dikenakan tarif sebesar dari harga jual, dan produk pemurnian berupa besi spon dikenakan tarif dari harga jual. cc. tarif dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan (cost plus). penghitungan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dapat mengacu pada rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark). dalam hal penghitungan tarif atas jenis pnb tidak dapat ditentukan dengan rincian anggaran biaya atau data pembanding (benchmark) sebagaimana dimaksud pada penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi inflasi. petunjuk teknis penyusunan tarif atas jenis pnb sesuai dengan dasar pertimbangan pada masing masing objek pnbbab tarif atas jenis pnb yang berlaku pada instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak bagian kesatu tarif atas jenis pnb yang diatur dalam peraturan pemerintah. penyusunan usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka: untuk sektor kehutanan, contohnya antara lain tarif penggunaan kawasan hutan. untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjang nya hutan lindung dikenai tarif rp4. per ha tahun, sedangkan untuk area pengembangan dan atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan hutan lindung hanya dikenakan tarif rp2. per ha tahun. penetapan tarif yang berdasarkan nilai kadar berarti bahwa semakin tinggi nilai kadar suatu sumber daya alam menyebabkan pengenaan tarifnya menjadi lebih tinggi. kadar memiliki kedekatan pengertian dengan kualitas yang mencerminkan tingkat baik buruknya suatu sumber daya alam. pengenaan tarif berdasarkan kualitas sektor kehutanan antara lain dicerminkan dengan besaran diameter kayu. contohnya, tarif dana reboisasi untuk kelompok jenis meranti dengan diameter s.d kayu bulat sedang) per sebesar usd14. sedangkan untuk diameter kayu bulat) per sebesar usd sementara itu, penghitungan besaran tarif pnb royalti batubara berdasarkan kadar atau kualitas dicerminkan antara lain dengan tingkat kalori batubara. contoh penghitungan usulan tarif royalti batu bara yang mempertimbangkan kualitas dan harga batubara acuan antara lain sebagai berikut. kualitas batubara kualitas batubara yang antara lain dinilai berdasarkan nilai kalori batubara menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif royalti batubara. batubara dengan nilai kalori yang lebih tinggi, akan dikenakan tarif royalti yang lebih tinggi, sebanding dengan harga jual pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual batubara dengan kalori yang lebih rendah. kualitas batubara dibagi menjadi (tiga) kelas kategori, yaitu kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi, yang dinilai berdasarkan tingkat kalori batubara. kriteria untuk masing masing kelas kategori kualitas batubara dalam hal ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil penilaian instansi pengelola pnb dan atau kementerian keuangan terhadap potensi batubara dan potensi penerimaan dari usaha pertambangan batubara, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam tabel kriteria kualitas batubara usulan perubahan kriteria eksisting kualitas batubara tingkat kalori kelas kategori tingkat kalori low kalori low kalori middle kkal kg middle kkal kg kkal kg kkal kg high kalori high kalori kun kkal kg kkal kg tabel usulan perubahan kriteria kualitas batubara harga batubara acuan hba) harga batubara acuan hba) dikeluarkan oleh pemerintah setiap bulan sesuai dengan kondisi pasar yang digunakan sebagai harga acuan penjualan batubara indonesia. penyesuaian tarif royalti batubara terhadap hba diperlukan agar pada saat harga turun, tarif royalti akan turun dan saat harga naik maka royalti juga akan naik secara proporsional dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan perusahaan serta tetap terdapat peningkatan penerimaan negara. untuk menentukan nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dapat dilakukan dengan cara: penelitian mandiri. misalnya, berdasarkan hasil kajian dari kementerian kelautan dan perikanan, jenis ikan tertentu masuk dalam kategori langka sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. tarif pembanding (benchmarking|. misalnya, dengan membandingkan dengan tarif sejenis berdasarkan praktik yang berlaku umum dalam negeri maupun negara lain. metode lain yang relevan atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, serta memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempatfyang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. kesediaan membayar embayar (abpertimbangan faktor eksternalitas sebagai salah satu bentuk dalam mempertimbangkan aspek kelestarian alam dan lingkungan, serta nilai sosial budaya masyarakat setempidentifikasi subjek pnb yang akan menjadi wajib bayar pnb untuk pelaksanaanmengenai jenis dan tarif atas jenis pnb. pelaksanaan survei terutama diterapkan pada: jenis pnb dari pemanfaatan sumber daya alam yang baru dan wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang undangan, atau jenis pnb dari pemanfaatan sumber daya alam dengan usulan kenaikan tarif atas jenis pnb atas dari tarif semula dalam kurun waktu sekurang kurangnya empat tahun. contohnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pengguna suatu sumber daya alam baru dikenakan kewajiban untuk membayar pnb berupa tarif atas eksplorasi eksploitasi sumber daya alam tersebut. dalam penyusunan tarif atas jenis pnb atas eksplorasi eksploitasi sumber daya alam tersebut, mempertimbangkan besarnya biaya untuk melakukan restorasi atau pelestarian alam terkait dengan sumber daya alam tersebut. peningkatan penerimaan negara juga selayaknya tetap memperhatikan dunia usaha, dalam hal ini kondisi keekonomian perusahaan. misal: dalam penetapan tarif royalti batubara, dilakukan analisis simulasi keuangan terhadap sampel perusahaan sesuai dengan penerapan tarif royalti batubara secara berjenjang berdasarkan tingkat kalori dan kondisi harga batubara acuan hba). berdasarkan hasil simulasi keuangan, dapat diketahui bahwa pada harga bawah usd70 ton perusahaan masih memiliki keuntungan, dan seiring dengan meningkatnya harga maka keuntungan perusahaan juga akan mengalami peningkatan. aspek keadilan aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis pnb dari pemanfaatan sumber daya alam menjamin setiap masyarakat atau dunia usaha membayar kepada negara sesuai dengan daya pikul dan tidak merugikan negara. contoh antara lain, manfaat sumber daya alam yang memanfaatkan sumber daya alam dalam area yang lebih luas dikenakan tarif yang lebih besar, atau pemanfaatan sumber daya alam dengan kalori yang lebih tinggi, membayar lebih mahalantara lain meliputi kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi, dimana negara memiliki peran selaku regulator atau pengatur pemanfaatan sumber daya alam. oleh karena itu,manfaatan sumber daya alam. contoh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kewajiban perusahaan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara untuk menyerahkan dana hasil produksi batubara kepada pemerintah berdasarkcontoh lain kebijakan pemerintah adalah(umk). pelayananlayanan yang dilaksanakan pemerintah terbagi dalam dua kategori yaitu pelayanan dasar dan pelayanan non dasar.dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb dari pelayanan mempertimbangterkait pelayanan. kesediaan membayar (selain itu, dampak pengenaan tarif atas jenis pnb dari pelayanan juga dilihat dari usulan kenaikan tarif atas jenis pnb. penyusunan usulan kenaikan tarif atas jenis pnb mempertimbangkan kesesuaian unsur pembentuk tarif dengan standar biaya yang ditetapkan oleh menteri keuangan. hal ini dengan pertimbangan bahwa standar biaya yang ditetapkan oleh menteri keuangan telah memperhitungkan antara lain besaran inflasi dan harga pasar. dasar pertimbangan sebagaimana tersebut atas difokuskan untuk diterapkan pada: jenis pnb dari pelayanan yang baru dan wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang undangan:, perkiraan nilai pnb cukup signifikan atau dominan, atau jenis pnb dari pelayanan dengan usulan kenaikan tarif atas jenis pnb atas dari tarif yang masih berlaku. contohnya adalah usulan kenaikan tarif pnb perizinan berusaha. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, orang atau badan yang akan melaksanakan suatu kegiatan usaha sektor tertentu diwajibkan untuk memperoleh perizinan berusaha dari pemerintah. tarif perizinan saat ini adalah sebesar rp1. per penerbitan izin. dalam hal terdapat usulan kenaikan tarif perizinan menjadi rp2. dalam kurun waktu tahun setelah penetapan tarif perizinan sebelumnya, maka dalam rangka pemetaan kesediaan dan kemampuan membayar dari wajib bayar pnb, instansi pengelola pnb bersangkutan melaksanakan survei. survei dapat dilaksanakan sebelum pengusulan tarif atas jenis pnb perizinan berusaha menteri keuangan atau dilaksanakan pada saat diseminasi atau uji publik atas rancangan peraturan pemerintah atau rancangan peraturan menteri yang mengatur tarif atas jenis pnb perizinan berusaha tersebut. biaya penyelenggaraan layanan tarif atas jenis pnb disusun berdasarkan pendekatan biaya yang diperlukan dalam menyediakan barang atau jasa. pendekatan dalam penentuan tarif atas jenis pnb berdasarkan biaya penyelenggaraan dapat berupa: cost minus. dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis pnb lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. pendekatan cost minus dapat digunakan untuk tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan yang perlu memperoleh kemudahan akses, seperti pelayanan dasar. contohnya adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pengujian untuk kepentingan pendidikan. amiikementon osn misalnya, penentuan biaya uang kuliah tunggal yang dihitung dari biaya kuliah tunggal bkt) dikurangi dengan biaya operasional perguruan tinggi negeri bot). bkt merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi negeri untuk menyelenggarakan pendidikan bagi para mahasiswa dan mahasiswanya untuk masing masing program studi. pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan kepada perguruan tinggi negeri dalam bentuk bot. dengan demikian, biaya ukt merupakan salah satu contoh tarif cost minus karena mahasiswa mahasiswi membayar tarif pendidikan tidak sebesar kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan (bkt), melainkan selisih dari bkt dengan biaya operasional yang ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk bot. contoh lain tarif atas jenis pnb dengan pendekatan cost minus adalah pengenaan serif sampai dengan rp0, (nol rupiah) atau (nol persen) dengan pertimbangan tertentu. misalnya, berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian per sampel, sebagai berikut: petugas analis rp20. regent bahan uji pemeliharaan alat laboratorium total biaya pelayanan tabel perhitungan biaya pengujian per sampel namun demikian, dengan pertimbangan pelaksanaan pengujian bagi mahasiswa atau instansi pemerintah, tarif atas jenis pnb pelayanan pengujian dikenakan sebesar total biaya pelayanan. cost recovery. dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis pnb sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. pendekatan cost recovery dapat digunakan untuk pelayanan dengan komponen pembentuk harganya memerlukan sumber daya dari pemerintah secara dominan dan tidak termasuk jenis pelayanan dasar. contohnya komerkewgoie? adalah pelayanan pengujian laboratorium dan pelayanan pendidikan dan pelatihan. misalnya, berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pelayanan pengujian per sampel atas, tarif pelayanan pengujian yang dikenakan adalah sebesar total biaya pelayanan, yaitu rp100. contoh lain tarif atas jenis pnb dengan pendekatan cost recovery adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan. misalnya, biaya pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis untuk orang peserta adalah sebagai berikut: penggunaan ruangan rp3. penggunaan alat rp20. transportasi biaya pelayanan per rp3. peserta rp30. org) tabel perhitungan tarif cost recovery berdasarkan perhitungan atas, tarif atas jenis pnb dari pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis dikenakan sebesar rp3. per peserta, atau sama dengan biaya pelayanan per peserta. cost plus. dalam pendekatan ini, perhitungan tarif atas jenis pnb lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pelayanan. pendekatan cost plus dapat digunakan kepada pelayanan tertentu yang bersifat eksklusif, memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan, serta tidak termasuk kebutuhan dasar. contohnya antara lain pelayanan keimigrasian berupa paspor. antara tarif paspor biasa halaman dengan paspor biasa halaman elektronik memiliki komponen besaran biaya yang berbeda. namun keduanya menggunakan pendekatan cost plus. misalnya rincian biaya pembuatan paspor biasa halaman elektronik adalah sebagai berikut: bin komonkew otd komponen biaya rp) lembar cover bangko paspor sma penyediaan dan pemeliharaan sistem layanan biaya distribusi dan kebutuhan lainnya total biaya tabel contoh perhitungan cost plus dalam tahun tentang jenis dan tarif pnb pada kementerian hukum dan ham, tarif pnb paspor biasa halaman elektronik sebesar rp650. per permohonan. tarif ini lebih tinggi dari biaya pengalamannya karena pungutan atas pelayanan tersebut bukan hanya untuk membiayai proses produksi atas pelayanan itu sendiri, tetapi juga merupakan sumber penerimaan negara dalam arti sebenarnya karena digunakan untuk membiayai kebutuhan lainnya seperti: pengawasan keimigrasian, penindakan pelanggaran administratif atau tindak pidana keimigrasian, penyelenggaraan kerjasama keimigrasian, dan lainnya. kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian atau konsekuensi dari diterbitkannya layanan keimigrasian, yaitu tidak hanya aspek pelayanan saja tetapi juga regulasi, pengawasan, dan perlindungan yang diberikan oleh negara. aspek keadilan aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis pnb dari pelayanan menjamin setiap orang atau pengguna pelayanan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak atau standar pelayanan, memperhitungkan situasi dan jenis layanan, serta sesuai dengan daya pikul masyarakat. aspek keadilan dalam objek pelayanan juga merujuk pada jenis dan tarif pnb dapat dinikmati oleh setiap orang sebagai pengguna layanan sesuai dengan kebutuhannya. misalnya, pada layanan paspor biasa halaman elektronik ditetapkan tarif penetapan dasar hukum jenis dan tarif atas jenis pnb yang belum memiliki dasar hukum pungutan, dan atau penyesuaian tarif atas jenis pnb, berupa penghapusan, kenaikan, dan atau penurunan. dalam menyusun usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud dalam pimpinan instansi pengelola pnb melakukantarif atas jenis pnb yang berasal dari objek pnb: pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan berupa perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan hak negara lainnya berupa pengenaan denda berdasarkan peraturan perundang undangan, dikecualikan dari analisis efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada huruf petunjuk teknis atasnb sebesar rp650. per permohonan dengan standar layanan yang dapat diselesaikan dalam hari kerja setelah dilakukan pembayaran. namun, apabila seseorang karena kebutuhan mendesak ingin agar permohonan paspor tersebut dapat selesai hari sama, maka dikenakan tambahan tarif layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama sebesar rp1. akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pemberlakuan tarif ini mengacu pada standar operasional prosedur sop) layanan dimaksud, termasuk syarat dan ketentuannyalayanan antara lain meliputi hubungan atau perjanjian internasionalmberikan pelayanan atau mewajibkan masyarakat atau dunia usaha untuk menggunakan pelayanan tersebutlayanan. contoh, antara lain, kebijakan pemerintah dalam pelayanan adalah pembebasan biaya visa kunjungan kepada penerima bebas visa kunjungan pada negara berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang bebas visa kunjungan, yang mempengaruhi pnb yang berasal dari visa kunjungan. contoh yang laineemsantomontas pengelolaan barang milik negaragunaan barang milik negara meliputitermasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang digunakan. pemanfaatan barang milik negara meliputi kegiatan, termasuk kegiatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang dimanfaatkan. pemindahtanganan barang milik negara meliputi kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik negara yang antara lain penjualan dan tukar menukar. untuk kegiatan pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara, tarif atas jenis pnb dari kegiatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan barang milik negara..kkk) yang telah berakhir masa kontraknya (terminasi). barang milik negara yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (inkrachi). dalam menyusun usulan tarif atas jenis pnb dari pengelolaan barang milik negara mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: nilai guna aset tertinggi dan terbaik nilai guna aset tertinggi dan terbaik (the highest and best use assets) adalah. pertimbangan ini lebih tepat diimplementasikan untuk kegiatan pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara, yang pada prinsipnya ditujukan dalam rangka optimalisasi barang milik negara yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan atau barang milik negara yang akan dijual. untuk kegiatan penggunaan barang milik negara, dengan pertimbangan bahwa kegiatan penggunaan tersebut melekat dengan kegiatan pelayanan pnb, maka dasar pertimbangan dalam penyusunan tarif atas jenis pnb untuk kegiatan penggunaan barang milik negara sejalan dengan dasar pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan tarif pelayanan. oleh karena itu, analisis kelayakan secara peraturan, analisis fisik, analisis keuangan, dan analisis produktivitas pada penggunaan barang milik negara dapat diterapkan sebagai berikut: analisis atas kelayakan aset secara peraturan dapat berupa pertimbangan dasar hukum pengelompokkan barang milik negara untuk digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi. sebagai contoh, penggunaan wisma untuk diklat merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga apabila ada peserta diklat yang menggunakan wisma, tarif untuk wisma tersebut termasuk dalam penggunaan barang milik negara. sedangkan jika wisma dipakai oleh pihak lain untuk menginap saat tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi (rekreasi, misalnya) digolongkan sebagai optimalisasi dan merupakan pemanfaatan bmn. analisis fisik dapat berupa pertimbangan kondisi fisik dalam bentuk fasilitas yang melekat pada barang milik negara. contoh, kenaikan tarif aula baiklah pekerjaan umum medan dari rp. per ruang per hari menjadi vmmudikomenkew poin rp1. per ruang per hari karena telah dilakukan renovasi dengan fasilitas lengkap. analisis keuangan dapat berupa memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan bmn. contoh, kenaikan tarif ruang aula kapasitas s.d orang dari rp100. per ruang per hari menjadi rp250. per ruang per hari karena peningkatan biaya operasional, dan pemeliharaan. analisis produktivitas dapat berupa pertimbangan terhadap fungsi bmn yang melekat pada layanan. contohnya penggunaan barang milik negara berupa ruang kelas untuk mendukung kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan. dasar pertimbangan untuk menyusun tarif atas jenis pnb dari penggunaan ruang kelas tersebut sejalan dengan dasar pertimbangan yang digunakan untuk menyusun tarif atas jenis pnb dari kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan. namun demikian, dalam hal penggunaan barang milik negara tidak berkaitan dengan kegiatan pelayanan, maka dalam penyusunan tarif atas jenis pnb dapat menggunakan pendekatan lainnya, seperti data pembanding (benchmark) untuk tarif sejenis. contohnya penggunaan barang milik negara berupa penggunaan alat berat atau konstruksi. dalam penyusunan tarif atas jenis pnb dari penggunaan alat berat atau konstruksi tersebut dapat menggunakan data pembanding (benchmark) dengan tarif sewa alat berat atau konstruksi sejenis pada perusahaan kontruksi atau sektor privatantara lain meliputi manfaat sosial dan program pemerintahlakukan pengelolaan barang milik negara tersebut. dasar pertimbangan eemstitomontasooztngelolaan barang milik negara. contoh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan barang milik negara antara lain dalam penyusunan formula tarif sewa satuan rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang rumah susun, dinyatakan bahwa pengelola rumah susun dalam menjalankan pengelolaannya berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.undang undang tahun juga mengatur bahwa biaya pengelolaan rumah susun dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional. yang dimaksud dengan proporsional adalah biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh penghuni, sedangkan biaya perawatan ditanggung oleh pemilik. dalam hal rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara, maka pembebanan biaya atas tarif sewa rumah susun kepada penghuni hanya atas biaya operasional dan pemeliharaan. kebijakan pemerintah juga tercermin dalam pengenaan biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah yang dapat disubsidi oleh pemerintah. pengelolaan dana pengelolaan dana adalah kegiatanpnb yang berasal dari pengelolaan dana terdiri dari: imbal jasa atas pengelolaan uang negara dalam pelaksanaan treasury national polling dan treasury single account. imbaljasa atas pelaksanaan investasi pemerintah. imbal jasa berupa bunga atau remunerasi atas penempatan uang pemerintah pada perbankan. imbal jasa atas pengelolaan dana pemerintah atau dana perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menyusun usulan tarif atas jenis pnb dari pengelolaan dana memperhatikan hal hal sebagai berikut: hasil dan manfaat terbaik hasil dan manfaat terbaik antara lain meliputi analisis terhadap peraturan, kemampuan pemerintah, risiko dan manfaat yang akan dihasilkan untuk memperoleh imbal hasil terbaik atas dana pemerintah pada saat perhitungan dilakukan. penerapan konsep tersebut antara lain dapat melalui: analisis terhadap peraturan antara lain mempertimbangkan kewenangan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. analisis terhadapanalisis terhadap risiko dan manfaat yang dihasilkan antara lain mempertimbangkan risiko maksimal yang dapat ditanggung pemerintah untuk mencapai imbal hasil optimal. contohnya adalah tarif atas jenis pnb berupa penempatan uang negara pada bank umum. pendekatan dalam penyusunan tarif atas jenis pnb dari hasil penempatan uang negara pada bank umum tersebut menggunakan metode seleksi, dengan mempertimbangkan batas maksimal penempatan dana dan tingkat remunerasi yang ditawarkan oleh bank umumdana antara lain meliputi program pembangunanvon emonansosah kebijakan yang ditetapkan oleh menteri pimpinan lembaga terkait pengelolaan dana. contoh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana adalah mekanisme penempatan uang negara pada bank umum mitra dalam rangka menghadapi pandemi covid meliputi jangka waktu penempatan uang negara, evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan, serta dasar penghitungan remunerasi, yang mempengaruhi pnb dari remunerasi penempatan uang negara pada bank umum, berdasarkan. perubahan kebijakan penempatan uang negara sebagai salah satu kebijakan komplementer pemulihan ekonomi agar pelaku usaha khususnya sektor riil yang tidak dapat memanfaatkan insentif untuk pemulihan ekonomi dapat memanfaatkan dana yang tersedia bank umum dari penempatan dana pemerintah. sementara itu, untuk memitigasi risiko penempatan, evaluasi berkala yang dilakukan disesuaikan dari enam bulan sekali menjadi tiga bulan sekali. ikhtisar contoh kebijakan pemerintah dalam penempatan dana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: pmk nomor pmk. jo. pmk nomor substansi pmk. pmk. pengaturan jo. (kondisi pandemi) pmk. (kondisi normal sebelum pandemi jangka paling lama (tiga) paling lama (enam) waktu bulan bulan penempatan evaluasi evaluasi berkala evaluasi berkala atas berkala atas pelaksanaan pelaksanaan perjanjian perjanjian kemitraan dan risiko kemitraan dan penempatan pada bank risiko penempatan umum mitra paling pada bank umum sedikit satu kali dalam mitra paling sedikit periode (tiga) bulan sekali setiap (enam) bulan pmk nomor pmk. jo. pmk nomor substansi pmk.0s pmk. pengaturan jo. (kondisi pandemi) pmk. (kondisi normal sebelum pandemi remunerasi remunerasi remunerasi paling minimal atas sedikit sebesar tingkat penempatan uang bunga atas uang negara negara dalam untuk rekening rupiah pada bank penempatan dalam umum sebesar rupiah bank (delapan indonesia. (puluh tujuh dari remunerasi penempatan keseratus) dari uang negara dihitung suku bunga secara harian dan kebijakan bank ind disetorkan berdasarkan ogonesia. tanggal jatuh tempo atau remunerasi penarikan sebelum minimal atas tanggal jatuh tempo penempatan uang rumus perhitungan negara dalam besarnya tingkat bunga valuta asing pada penempatan uang negara bank umum itu: sebesar (tujuh puluh keseratus) nominal bunga (pokok dari home currency penempatan tingkat rate. bunga penempatan jumlah hari kalender) tabel contoh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana hak negara lainnyadan pengelolaan dana, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pnb yang berasal dari hak negara lainnya terdiri dari: denda administratif. contoh denda administratif adalah, dan denda administratif atas keterlambatan penyampaian lapor pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. contoh pungutan atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan antara lain tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, kontribusi tunda pandu, konsesi jasa kepelabuhanan, dan royalti hak atas kekayaan intelektual. dalam menyusun usulan tarif atas jenis pnb dari hak negara lainnya memperhatidampak pengenaan tarif terhadap masyarakat artinya tariffacility pay), atau faktor eksternalitas. kesediaan membayar (dasar pertimbangan sebagaimana tersebut atas difokuskan untuk diterapkan pada: jenis pnb dari hak negara lainnya yang baru selain denda administratif dan pungutan sebagai akibat putusan atau ketetapan pengadilan atau badan yang memiliki kewenangan, dimana jenis pnb tersebut wajib dikenakan berdasarkan peraturan perundang undangan, perkiraan nilai pnb cukup signifikan atau dominan, atau jenis pnb dengan usulan peningkatan tarif atas jenis pnb atas dari tarif semula. contohnya adalah tarif atas jenis pnb berupa konsesi atas kegiatan pengusahaan bandar udara yang dilaksanakan oleh badan usaha privat. dalam penyusunan tarif atas jenis pnb yang berasal dari konsesi dimaksud, besaran tarif konsesi akan dituangkan dalam kontrak kerja sama berdasarkan kesepakatan antara instansi pengelola pnb dengan badan usaha privat. sedangkan untuk jenis pnb dari hak negara lainnya baru selain denda administratif, dasar pertimbangan yang digunakan adalah dampaknya terhadap sosial budaya dan keuangan negara, eni tomontaoni paragraf penyampaiampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis pnbyang ditunjuktarif atas jenis pnb yang masih berlaku, perubahan tarif atas jenis pnb, dan atau usulan jenis dan tarif atas jenis pnb baru:surat penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud pada dan misalnya dampaknya terhadap kepatuhan, ketertiban dan keamanan, serta dampak berupa efek jera dan pemulihan kerugian dalam kaitan tindakan yang merugikan masyarakat atau negara. contohnya adalah tarif atas jenis pnb berupa denda administratif atas pelanggaran peraturan perundang undangan sektor perdagangan. penyusunan tarif atas denda administratif dimaksud menggunakan tarif progresif berdasarkan skala usaha dan waktu keterlambatan dalam rangka memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan atau ketertiban dalam pelaksanaan usaha sektor perdagangan. aspek keadilan aspek keadilan berarti bahwa jenis dan tarif atas jenis pnb dari hak negara lainnya menjamin setiap orang atau badan memperoleh sesuai dengan haknya, memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, mempertimbangkan potensi kerusakan kerugian, daya pikul masyarakat, dan manfaat yang diterima negara sebagai pengganti pelanggaran peraturan perundang undangan. contoh penerapan aspek keadilan antara lain penetapan denda dengan besaran progresif untuk menghasilkan efek jera dan menjaga kepatuhan, ketertiban dan keamananhak negara lainnya antara lain meliputi program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negarahak negara lainnya. contoh yang lain,upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb undang undang nomor tahun tentang pnb mempertegas komitmen pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan tarif atas jenistetap menyediakan layanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb antara lain dapat dilakukan antara lain melalui: penggunaan tarif dalam suatu kelompok jenis pnb, dengan menggunakan tambahan tarif untuk setiap tambahan volume contohnya, untuk jenis dan tarif atas jenis pnb berupa layanan pengujian berikut ini: uji sederhana tekan komponen kapasitas c10 ton bersampul rp400. kapasitas ton per sampel rp1. tabel contoh tarif atas jenis pnb dengan paman parameter pada layanan pengujian tarif atas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut: uji sederhana tekan mma tambahan kapasitas atas ton tabel contoh penyederhanaan tarif atas jenis pnb dengan layer kriteria atau parameter pada layanan pengujian contoh lain, penggunaan aula sesuai tugas dan fungsi sebagai berikut: penggunaan fasilitas per8jam rp2. kelebihan penggunaan perjam tabel contoh penyederhanaan tarif atas jenis pnb dengan menggunakan tambahan tarif untuk tambahan kriteria atau parameter pada penggunaan bmn penggabungan jenis jenis pnb yang sama dalam satu instansi pengelola pnb ada kondisi mana instansi pengelola pnb mengusulkan jenis dan tarif atas jenis pnb berdasarkan unit kerja lokasi bidang. hal ini mengakibatkan terdapat jenis pnb yang sama pada bidang berbeda. contohnya, pengusulan pengujian analisis fisis untuk bahan bangunan berikut ini: asa aina samba laboratorium bahan bangunan keamiran eat konsistensi per sampel rp75. semen pengikatan bersampul rp75. awal kuat tekan per sampel rp110. maka kehalusan per sampel rp70. ketetapan per sampel rp50. bentuk tabel contoh tarif atas jenis pnb pada bidang sumber daya air untuk jenis yang sama, terdapat pada bidang lain, sebagai berikut: sae bidang perumahan dan permukiman analisis fisis semen pozzolan kapur spk) atau semen portland pozzolan spp) per sampel rp75. bobot isi bersampul rp75. kehalusan per sampel per rp70. dengan blaine parameter berat jenis per sampel kehalusan per sampel rp142. dengan saringan rerata kekuatan tekan per sampel rp110. ob) konsistensi per sampel rp142. dan pengikatan pemuaian per sampel rp30. tabel contoh tarif atas jenis pnb pada bidang perumahan dan permukiman parameter yang sama tersebut dapat dijadikan satu, dengan menggunakan satu tarif, sehingga menjadi sebagai berikut: jenis pnb satuan tarif parameter umum untuk pengujian laboratorium bahan bangunan pada semua bidang analisis fisis jenis pnb satuan tarif kabar perasaan semen semen pozzolan kapur semen poland pozzolan spp) konsistensi per sampel rp75. semen pengikatan per awal bobot parameter isi panas hidrasi kuat tekan motor bersampul rp50. ketetapan bentuk per parameter berat jenis per sampel rp97. kehalusan kepala bersampul rp70. san dengan blaine per parameter kehalusan dengan per sampel rp142. saringan kekekalan per sampel rp100. kekuatan bersampul| rp110. tekan pengikatan per pozzolan parameter konsistensi dan per sampel rp142. pengikatan pemuaian karena per sampel rp80. ketetapan bentuk per sampel rp60. kapur kekuatan tarik per sampel rp175. pozzolan tabel contoh penyederhanaan tarif atas jenis pnb yang sama pada dalam satu instansi pengelola pnb parameter hasil menggabung atas lebih banyak, karena menggabungkan parameter dari bidang lain untuk pengujian semen .berdasarkan tolok ukur dari analisis atas efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb, dapat diukur jenis dan tarif atas jenis pnb yang tidak efektif pemungutannya. jika pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb tidak efektif dari segi volume, dapat mengindikasikan bahwa jenis pnb tersebut tidak terlalu diperlukan masyarakat. tidak efektifnya pengenaan suatu jenis pnb juga dapat terjadi dari nominal yang dihasilkan oleh jenis pnb tidak signifikan karena tarifnya yang kecil, bahkan lebih kecil dari biaya administrasi pengelolaan transaksi penerimaan negara dari bank pos lembaga persepsi. jenis jenis pnb yang tidak efektif tersebut dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan atau tidak dipungut. dalam hal tedapat permohonan dari wajib bayar atau pengguna layanan, instansi pengelola pnb tetap dapat melakukan pelayanan tanpa mengenakan beban atau biaya kepada pengguna layanan. jenispnbp satuan | tarif pengujian biomassa dihapus sampel tidak ada lc s dunia per rp800. permintaan sma lc per rp850. pseudomonas lc ganggang per rp900. pengujian kimia mena ian tanah dan limbah padat satuan tarif ket kesuburan tanah per rp750. korosifitastanah per rp550. air lindi per rp2. lumpur (sludge) per rp4. endapandasar per rp750. (kimia sediment) percobaan pengolahan air minum s.d sampel per uji rp3. ben s.d sampel teruji rp6. s.d sampel teruji rp9. layanan tambahan diatas per rp300. sampel sampel tabel contoh jenis pnb yang diusulkan untuk dihapus karena tidak ada realisasi namun demikian, penghapusan tarif yang tidak memiliki realisasi tidak diterapkan untuk tarif atas jenis pnb antara lainhal ini dikarenakan pengenaan tarif atas jenis pnb tersebut sudah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan. pengelompokan jenis pnb yang memiliki tarif yang sama dalam metode ini, salah satu cara adalah dengan mengelompokkan rincian jenis pnb dengan satuan dan tarif yang sama dalam kelompok besar jenisnya. contohnya, jenis pnb berupa pengujian yang menggunakan metode tertentu meliputi rincian beberapa parameter, seperti kasus bawah ini: jenis pnb satuan tarif metode spektofotometer serapan atom (atomic absorption spectrophotometer aas) flame besi (lon fe) per sampel rp62. kalium potassium rp62. magnesium mg) per sampel rp62. mangan per sampel rp62. manganese mn) natrium sodium na) per sampel rp62. tabel contoh jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan pengujian pada contoh pengujian ini, tidak perlu merinci jenis pengujian berdasarkan parameter kimia apa saja yang akan diujikan, namun cukup dengan menggunakan satuan per sampel per parameter pengujian. sehingga, pengaturan tarif atas jenis pnb untuk pengujian parameter kimia adalah sebesar rp62. per sampel per parameter pengujian. jenis pnb satuan tarif metode spektrometer per sampel per rp62. serapan atom flame parameter tabel contoh pengelompokkan jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan pengujian pengelompokan dapat dilakukan jika jenis layanan pnb memiliki tipe pelayanan yang sejenis, seperti contoh lain berikut ini. jenispnbp satuan tarifdata pemberitahuandan data perseroan terbatas yang hilang atau rusak tabel contoh jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi sehingga, usulan penyederhanaan dapat menjadi sebagai berikut: pemberian salinan tersurat rp250. pemberitahuan dokumen pemberitahuan terkait perseroan terbatas tabel contoh jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi penyederhanaan berupa penggabungan jenis pnb yang memiliki satuan sama dan tarif sama juga dapat dilakukan dengan contoh sebagai berikut: penerbitan surat tanda registrasi dokter dengan internship perpage rp400. (sudah termasuk registrasi dokter) dokter spesialis dokter per paket rp300. gigi spesialis kelam dokter dokter gigi wni per paket rp300. lulusan luar negeri tee rama dokter spesialis dokter per paket rp300. gigi spesialis wni lulusan luar negeri dokter dokter gigi wna rp500. dokter spesialis dokter per paket rp750. sasana tabel contoh jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi kesehatan terhadap rincian jenis pnb atas, pengelompokan tarif dapat dilakukan sebagai berikut: penerbitan surat tanda warga negera indonesia c. warga negara asing rp750. tabel contoh penyederhanaan jenis pnb yang memiliki tarif sama pada layanan administrasi kesehatan upaya penyederhanaan jenis dan tarif atas jenis pnb terutama dilakukan terhadap jenis pnb yang berasal dari layanan pengujian, pelatihan, dan atau penggunaan barang milik negara. perubahan satuan perhitungan dari paket menjadi per satuan orang per hari instansi pengelola pnb sering mengusulkan tarif pelatihan berdasarkan jumlah hari atau jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan.dalam melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb sebagaimana dimaksud padausulan jenis dan tarif atas jenis pnb berasal dari objek pnb pemanfaatan sumber daya alam, koordinasi sebagaimana dimaksud pada contoh: jenispnbp satuan tarif diklat peningkatan kompetensi bidang multimedia dan pengolahan data pelatihan hari pelatihan hari per orang rp4. tabel jenis pelatihan berdasarkan jumlah hari tarif atas jenis pnb atas dapat diusulkan untuk disederhanakan menjadi: jenis pnb satuan| tarif diklat peningkatan per orang rp1. kompetensi bidang per hari multimedia dan pengolahan data tabel penyederhanaan jenis pelatihan berdasarkan jumlah hari analisis terhadap efektivitas dan kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kinerja dari pengenaan suatu jenis dan tarif atas jenis pnb atau rencana pengenaan suatu jenis dan tarif atas jenis pnb pada instansi pengelola pnb. analisis ini dikecualikan untuk tarif atas jenis pnbanalisis terhadap efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis terhadap efektivitas adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis prestasi instansi pengelola pnb dalam penyediaan barang dan atau jasa kepada publik untuk masing masing jenis pnb. analisis terhadap efektivitas antara lain berupa penilaian terhadap efektif atau tidaknya suatu pungutan pnb yang ditunjukkan dengan realisasi pengguna layanan setiap tahun. analisis terhadapvolume penyediaan barang dan atau jasa kepada publik perkinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dihitung berdasarkan rata rata realisasi volume penyediaan barang dan atau jasa publik per jenis pnb dibandingkan rata rata volume penyediaan barang dan atau jasa publik seluruh jenis pnb selama tahun. tingkat efektivitas jenis pnb rata rata realisasi volume jenis pnb selama tahun rata rata realisasi volume seluruh jenis pnb selama tahun untuk instansi pengelola pnb yang akan mengusulkan jenis dan tarif atas jenis pnb baru, analisis efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dihitung berdasarkan rata rata dari proyeksi volume penyediaan barang dan atau jasa publik dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan data pembanding (benchmark) volume jenis pnb tertentu. tingkat efektivitas jenis pnb proyeksi volume jenis pnb perhitungan volume data pembanding jenis pnb data pembanding untuk perhitungan dapat diperoleh berdasarkan data dari volume penyediaan barang dan atau jasa publiksangat efektif efektif kurang efektif tidak efektif dalam hal hasil analisis efektivitas tersebut memperoleh hasil kurang efektif atau tidak efektif, maka pengenaan atas jenis pnb atau rencana pengenaan atas jenis pnb tersebut perlu dipertimbangkan untuk digabungkan dalam rumpun jenis pnb yang sejenis atau dihapus. contoh perhitungan: perhitungan untuk jenis dan atau tarif atas jenis pnb yang diusulkan diubah diketahui data data sebagai berikut: jumlah jenis pnb pada k l jenis jumlah realisasi volume seluruh jenis pnb selama tahun layanan realisasi volume jenis pnb selama tahun berdasarkan data atas, maka diperoleh: rata rata realisasi volume seluruh jenis pnb (536x3) rata rata realisasi volume jenis pnbindeks kriteria jenis volume efektivitas pnb realisasi tahun sangat sangat efektif o kurang tabel analisis efektivitas untuk jenis pnb yang diusulkan untuk diubahvolume jenis pnb layanan jumlah realisasi volume jenis pnb pada instansi lain layananproyeksi jumlah indeks kriteria jenis realisasi realisasi efektivitas pnb volume volume jenis jenis pnb pnb pada instansi efektif tabel analisis efektivitas untuk jenis pnb berdasarkan perbandingan dengan realisasi volume jenis pnb yang sama pada instansi lain analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas capaian pnb instansi pengelola pnb terhadap target pnb pada apbn apbnp untuk masing masing jenis pnb. analisis kinerja pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb antara lain berupa analisis atas rata rata realisasi pungutan pnb terhadap target pnb dari jenis tersebut. analisis kinerjacapaian pnb atau proyeksi pnb dari suatutingkat efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dihitung berdasarkan rata rata dari realisasi pnb dibandingkan dengan target pnb per jenis pnb pada masing masing satker penghasil pnb selama tahun. kinerja jenis pnb rata rata ema apa h10004) target jenis pnb untuk instansi pengelola pnb yang akan mengusulkan jenis dan tarif atas jenis pnb baru, tingkat efektivitas pengenaan jenis dan tarif atas jenis pnb dihitung berdasarkan proyeksi pnb dibandingkan dengan perhitungan pnb per jenis pnb berdasarkan data pembanding (benchmark). kinerja jenis pnb proyeksi realisasi jenis pnb proyeksi realisasi data pembanding jenis pnb data pembanding untuk perhitungan dapat diperoleh berdasarkan data dari penerimaan yang dihasilkan dari penyediaan barang dan atau jasakinerja baik kinerja cukup kinerja kurang dalam hal hasil analisis kinerja tersebut memperoleh hasil kinerja kurang, maka pengenaan atas jenis pnb atau rencana pengenaan atas jenis pnb tersebut perlu dievaluasi kembali. contoh perhitungan: perhitungan untukjenis dan atau tarif atas jenis pnb yang diusulkan diubah. diketahui data data sebagai berikut: rata rata realisasi jenis pnb selama tahun rp1. rata rata target jenis pnb selama tahun rp1. sehingga, tingkat kinerja jenis pnb rp1. rp1.rata rata target kinerja kriteria jenis realisasi pnb pnb tahun pnb tahun rp1. rp1. dll masakan asa rp614. rp676. tabel analisis efektivitas berdasarkan kinerja realisasi pnbjenis pnb layanan jumlah realisasi volume jenis pnb pada instansi lain layanan usulan tarif atas jenis pnb rp3. tarif atas jenis pnb pada instansi lain rp3. berdasarkan data atas, maka diperoleh: proyeksi realisasi jenis pnb rp3. rp260. proyeksi realisasi volume jenis pnb pada instansi lain rp3. rp315. sehingga, tingkat kinerja jenis pnb rp260. rp315. analisis efektivitas dilakukan untuk setiap jenis pnb baru yang diusulkan dan disusun dalam tabel sebagai berikut: uraian proyeksi proyeksi kinerja kriteria jenis realisasi realisasi jenis pnb jenis pnb pnb pada tabel analisis kinerja untuk jenis pnb baru, dan urgensi untuk menyesuaikan tarif untuk jenis pnb baru yang ditambahkan, jenis pnb lama yang mengalami perubahan tarif, jenis pnb lama yang dihapus, dan atau perubahan nomenklatur jenis pnbtara lain dilakukan terhadap jenis pnb yang baru diusulkan. hal hal yang perlu diperhatikan, antara lain meliputi: analisis objek pnb instansi pengelola pnb menjelaskan secara spesifik bahwa usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan merupakan objek pnb, apakah objek pnbatau hak negara lainnya. analisis urgensi pengenaan, perubahan, atau penghapusan jenis dan tarif atas jenis pnb instansi pengelola pnb menjelaskan urgensi atas usulan jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan. misalnya, penyesuaian jenis dan tarif atas jenis pnb terhadap perubahan struktur organisasi, perubahan dasar hukum, perubahan tugas pokok dan fungsi instansi pengelola pnb, perubahan komponen pembentuk biaya, ataupun penyesuaian nomenklatur. sebagai contoh, dalam usulan perubahan tarif atas royalti batubara, dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan pemegang iup. hal ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk penyesuaian tarif royalti iup batubara agar tidak terlalu jauh berbeda dengan dpb pkp2b yang sehingga pkp2b khususnya dengan kualitas batubara medium rendah dapat bersaing dengan iup. penyesuaian tarif royalti juga dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan pemulihan ekonomi nasional. analisis dasar hukum kewenangan instansi pengelola pnb instansi pengelola pnb menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada instansi pengelola pnb untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yang dapat mengenakan memungut suatu jenis dan tarif atas jenis pnb. hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kewenangan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antara instansi pengelola pnb atas suatu jenis pnb. analisis ini dilakukan antara lain terhadap jenis pnb baru dan berpotensi menjadi penerimaan dominan pada instansi pengelola pnb. analisis dasar hukum kewenangan dapat dilakukan antara lain melalui: analisis atas kewenangan berdasarkan amanat peraturan perundang undangan instansi pengelola pnb menjelaskan peraturan perundang undangan yang mengamanatkan kepada instansi pengelola pnb untuk mengatur jenis dan tarif atas jenis pnb yang akan dikenakan dipungut, dirubah, atau dihapuskan. peraturan perundang undangan dimaksud dapat berupa undang undang, peraturan pemerintah sektoral, ataupun peraturan perundang undangan pelaksanaannya atas suatu objek pnb. contoh analisis atas kewenangan berdasarkan amanatobjek pnb usulan jenis dasar hukum rincian analisis keterangan pelayanan jasa undang undang pengelolaan sumber daya air adalah pengelolaan nomor tahun biaya jasa pengelolaan sumber upaya merencanakan, sumber daya tentang daya air yang selanjutnya disingkat melaksanakan, memantau, dan air sumber daya air bpsdm adalah biaya yang mengevaluasi penyelenggaraan (uu dikenakan, baik sebagian maupun konservasi sumber daya air, secara keseluruhan, kepada pendayagunaan sumber daya air, pengguna sumber daya air yang dan pengendalian daya rusak air. dipergunakan untuk pengelolaan sehingga biaya yang dikenakan sumber daya air secara dalam rangka pengelolaan sumber berkelanjutan daya air, digunakan untuk huruf pengelolaan sumber daya air secara pemerintah pusat berwenang berkelanjutan, bukan sebagai usaha memungut, menerima, dan menjual air. menggunakan bpsdm pada salah satu pihak yang berwenang wilayah sungai lintas negara, melakukan pungutan atas bjipsda wilayah sungai lintas provinsi, dan adalah pemerintah pusat. wilayah sungai strategis nasionalrpanjangan jangka waktu pemberian insentif perpajakan atas barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease untuk mendukung percepatan penanganan corona virus disease bahwajdih.kemenkes#g6.id penanganan corona virus disease covid belum mengatura dalam hal terdapat penyerahan barang kena pajak yang dilakukan setelah berakhirnya fasilitasampai dengan sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini, pemberian fasilitas terhadap penyerahan barang kena pajak tersebut dilakunomae:tetap.tetap. nomer contoh format permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan nomor ponkaananananaaan aan lampiran pkaananankanann ana ean akakanananan anna akan npp pakan nanas sanam jabatan bonakanananananan ana bertindak selaku: wajib pajak pengurus dari wajib pajak nama ananeanasnaanaananann npp pendanaan alamat dnaanananaananan asas . tahunsinkomentalgnananenaenananasanas npp bnanannanannannannannn surat penunjukan atau kontrak bagananennenneesaana demikian permohonan ini kami sampaikan. benaanananaanag eeeanasa pemohon, nominasiantor pelayanan pajakpermohonan. diisi dengan tanda tangan pemohon. diisi dengan nama pemohon. mila. kementerian keuangan republik indonesia sj) direktorat jenderal pajak seng kantor pelayanan pajak surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan nomor sana. erat kepala kantor pelayanan pajak.) menerangkan bahwa orang pribadi badan tersebut bawah ini: nama wajib pajak penamaan nana tennanaanaa nana naa aneka sb) alamat benaaaanntanatanan anna anna aan aan dibebaskan dari pemungutan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . tahun . tentang asomentoyaanannannanantan tenan npp pnnnanaanananatanaanan surat penunjukan atau kontrak penananananannananananana sb)intomenbsentimental contoh format surat penolakan permohonan surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan tetap. formulir laporan realisasi pembebasan pemungutan pajak penghasilan impor tetap. contoh format laporan realisasi pembebasan pemungutan pajak penghasilan tetap. dinkomenieoinema contoh faktur pajak faktur pajak hasil keluaran aplikasi faktur yang memilih cap ppn ditanggung pemerintah eksekusi pmk nomor pmk. faktur pajak (ipengusanatana pajak nama: ringan camat pahlawan bertopeng blok matahari no, koto bt: jakarta npp nan han (pantat tang kara pasa pendeta jasakamapaak hawa bts alamat: jalan teuku umar not, gondangdia, tentang, jakarta pusat npp bar. mama barang kena pajak jasa kana pajak harga jua enggartar jang akan covid barang wang bata besar panganan pajak pens masa pangan pajak hiamipenamtpaax penjatmbarngawan berisi dengan ketentuan gang berlaku, diwktont jenderal pajak mengaku bata faktur pajak ini telah ditandatangani secara sein sehingga agak kiipetukan tanda tangan basah pada faktur pajak is, jakarta, mei mpg pen tanggung pemerintah eks imj pmk 2251mko1 admin yang mina pembayaran yakin oom tente rar peran nak tkr kenari kentang perokok: fits pajak ika wajik ukbepaiacaa tek inn ore senkaku peluk bia dai nomentolis faktur pajak hasil keluaran aplikasi faktur yang faktur pajak mama rincian alamat pahlawan bertopeng blok matahari i1, koto rt: rw. jakarta npp ab99. nama: xyz alamat jalan gatot subroto ba, senayan, kebayoran baru, jakarta selatan npp hargasual penggantian sa00090000) sesuai sengan kekerasan yang berlaku, direktur jendtni pajak mengatur bahwa faktur pajak indah ditandalingan sebaya ikonik sehingga sidak dipetakan tanda sangan basah gada pakar bajak in. jakarta, february bj! admin ppriitanggung pemerintah eksekusi pmk ngawi ons perpu tarik see idn pan, paok dirga win knee izin tobuoepat. dikenal ide bis dari katak tandem danpiaak tanpa dekan hak uin rak lemak olira mas soeharto jdih.kemenkeu.go.id nip join. go.:pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf dengan aplikasi faktur dengan cara: memilih cap ppn ditanggung pemerintah eksekusi pmk nomor pmk. atau. faktur pajak sebagaimana dimaksud pada yang dilaporkan dalam sptann huruf diperlakukan sebagai laporan realisasi ppndengan ketentuan peraturan perundang undangan.. contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif ppnktur pajak(l) dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf yang telah diterbitkan faktur pajak, namun atas faktur pajak tersebut: belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau salah dalam pengisian atau penulisan nilai ppn, pengusaha kena pajak wajib melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak tersebut dengan cara membuat faktur pajak pengganti. pan pengusaha kena pajak wajib melaporkan faktur pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada dalam spt masa ppn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan.desemberjanuari dalam hal pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan insentif ppn ditanggung pemerintah dan dikenai ppn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan bahwa atas penyerahan yang memanfaatkan fasilitas dalam peraturan menteri ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, pengusaha kena pajak wajib memungut ppn yang terutang. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka sintomonidani penanganan pandemi covid sebagaimana dimaksud dalam dan vaksin dan atau obat untuk penanganan covid sebagaimana dimaksud dalam huruf yang atas penyerahannya telah memanfaatkan pembebasan dari pengenaan ppn sesuai dengan ketentuan perundang undangan, tidak dapat memanfaatkan insentif ppn ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. ketentuan diubah dengan menambahkan (satu) yaknijangka waktu pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada diperpanjang sampai dengan tanggal desember ketentuan diubah dengan menambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:inn yaa jangka waktu pemberian insentif ppn, pembebasan dari pemungutan impor, dan atau pembebasan dari pemungutan sebagaimana dimaksud pada diperpanjang sampai dengan masa pajak desember ketentuan diubah dengan menambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:jangka waktu pemberian pembebasan dari pemungutanketerangan bebas pemungutanketerangan bebas berdasarkan peraturan menteri ini untuk dapat memperoleh pembebasan dari pemungutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan yah ketentuan diubah dengan menambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku sampai dengan tanggal juni jangka waktu pemberian surat rekomendasirekomendasirekomendasi berdasarkan peraturan menteri ini untuk dapat memanfaatkan fasilitas dalam peraturan menteri ini. ketentuan huruf dan huruf sebagaimana tercantum dalam lampiriubah dantena pia |
tp) inl nama iwan jaya, s.h., m.m. tempat tanggal lahir ngawi, juli nae alamat jalan amalia nomor rt rw dah kelurahan penggilingan, kecamatan cakung, kotaiyanto citra buana, s.h. dan boy darmawan putra, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum herry tjitrabuana associates yang beralamat jalan tebet timur dalam nomor tebetseptember dan permohonan bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah pada oktobermerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goda faktanya ketika fungsi kantor pabean adalah sebagai tempat dipenuhinya kewajiban pabean yang termasuk termasuk sebagai pengamanan keuangan negara, dimana kpc entikong meliputi ppl entikong sejak tahun sudah melaksanakan ekspor impor yang kegiatan tersebut menghasilkanyang peruntukannya untuk membiayai belanja pegawai dan belanja pembangunan seluruh indonesia, namun dikarenakan tidak ada penjelasan yang detil atas kantor pabean, maka yang muncul adalah pemaknaan dan atau penafsiran yang berhak melakukan ekor impor hanyalah kawasan pabeankantor pabean) juga berhak untuk melakukan kegiatan pelayanan impor dengan menggunakan dokumen pib sepanjang belum ditetapkannya kawasan pabean ditempat tersebut, namun ternyata penegak hukum dilapangan menafsirkan penjelasan pada dan dengan tafsiran hanya kawasan pabean yang sudah ditetapkan lah yang berhak untuk melakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pib. dengan demikian tentu penjelasan dan menjadi multi tafsir dan merugikan hak konstitusional pemohon yang saat ini sedang berjuang untuk mencari keadilan dalam jeratan perkara tindak pidana korupsi pemenuhan kewajiban pabean maka hal ini bertentangan denganapat dilihat ketika kantor pabean yang sebenarnya mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan dan pengamanan keuangan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god negara yang kemudian telah dijalankan kpc entikong meliputi ppl entikong sejak tahun sampai sekarang untuk melakukan kegiatan ekspor impor dan memungut bea masuk bm), pnb penerimaan negara bukan pajak) dan peri pajak dalam rangka impor), yang tujuannya adalah untuk memenuhi terbakarnya pajak dan pungutan untuk keperluan negara, namun hal ini menjadi melanggar hukum, ketika ppl entikong bawah kpc entikong tidak sah untuk melakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pibtidak sah untuk melakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pib, namun ternyata hanya kawasan pabean yang sah untuk melakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pibmaka hal ini bertentangan dengan bunyi uud bahwa l ini dapat dikaji ketika tidak dijelaskan secara detil tentang kantor pabean, maka pada saat pemohon menjalan tugas dan fungsi sebagai kepala sie kepabeanan dan cukai kkp entikong meliputi ppl entikong, yang melakukan kegiatan ekspor impor dalam rangka memungutdan ternyata dimakan melanggar hukum, maka hal ini yang kemudian merugikan hak konstitusional pemohon, dimana kantor pabean dianggap tidak berhak melakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pib, hanya kawasan pabean yang berhak untuk melakukan kegiatan impor tersebutimana tidak terdapat penjelasan yang detil terkait kantor pabean, yang mengakibatkan pemaknaan dan atau penafsiran kurang sempurna atas kawasan pabean dan kantor. pabean sebagaimana terdapat dalam penjelasanrubahan atas undang undang nomor tahun tentang kepabeanan. dengan demikian pemohon memenuhi syarat dalam kedudukan hukumnya legal standing) untuk mengajudan undang undang dasar iii. alasan permohonan bahwa adapun dasar dasar permohonan pemohon adalah sebagai berikut bahwa rumusan undang undang dasar menyebutrumusan undang undang dasarrumusan undang undang dasar(vide bukti bahwa direktorat jenderal bea dan cukai jbc) kementerian keuangan adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran sangat penting dalam pengumpulan penerimaan negara (revenue collection) untuk membiayai belanja pegawai dan pembangunan nasional berupa anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), yaitu berupa: bea masuk bm), penerimaan negara bukan pajak pnb), pajak dalam rangka impor peri), terdiri dari pajak pertambahan nilai ppn) impor dan pajak penghasilan ph) impor, cukai, dan bea keluar bk). setiap tahunnya target apbn terhadap jbc dibagi bagi kepada setiap kantor wilayah kantor wilayah jbc dan kpc kpc seluruh indonesia berdasarkan kegiatan yang dilakukan, termasuk kpc entikong yang mendapatkan target penerimaan dari kantor pusat jbc dan kantor wilayah jbc kalimantan bagian barat: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa sebagaimana bunyidibidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang undang inifrasa yang tertuang dalamenaiyang kemudian dalam penjelasan tersebut tidak secara tegas tentang fungsi kantor pabean sehingga berpotensi menimbulkan norma barukepabeanan yang dijelaskan: bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godkantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwasudah melaksanakan kegiatan ekspor impor sejak tahun sejak undang undang nomor tahun tentang kepabeanan lahir. bahwa hingga saat permohonan ini diajukan pemohon kehadapan majelis sidang konstitusi,masih tetap melaksanakan kegiatan kewajiban pabean dengan melaksanakan kegiatan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ekspor import dengan menggunakan dokumen pib terhadap komunitas terbatas selektif, bahwa kegiatan important listrik oleh pln dari berawak masih terus berjalan hingga kini dan kegiatan eksplorasi hingga bulan juli tahun telah mencapai nomor (vide bukti tambahan bahwa iwan jaya, sh, mm. pemohon), sebagai warga negara indonesia yang telah bekerja jbc sebagai calon pegawai negeri sipil cons) dengan surat keputusan menteri keuangan nomor km sj. up. tanggal februari kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil pns) dengan surat keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep bc up. tanggal maret (vide bukti tambahan dan menjabat sebagai kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong periode september s.d. maret dengan wilayah kerja meliputi pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong: berdasarkan (vide bukti tambahan danya entikong, (vide bukti tambahan bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diaturdan peraturan menteri keuangan nomor ipm. tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai, melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan impor dengan menggunakan pib ppl entikong secara prosedural bersama sama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan pejabat kpc entikong yang lain berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. dan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor bc tentang tata laksana impor untuk dipakai: atas kegiatan impor dengan menggunakan pib kpc entikong, telah dilakukan pemungutan untuk penerimaan negara dalam bentuk apbn berupa bea masuk bm) dan penerimaan negara bukan pajak pnb) yang menjadi penerimaan jbc, serta pajak dalam rangka impor peri), yaitu pajak pertambahan nilai ppn) impor dan pajak penghasilan ph) impor yang menjadi penerimaan direktorat jenderal pajak djp): telah dilakukan audit compliance terhadap kpc entikong oleh inspektorat ii, inspektorat jenderal kementerian keuangan tanggal s.d. desember dengan hasil audit menyimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi kpc tipe entikong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemui adanya penyimpangan yang berarti: bahwa peraturan perundang undangan republik indonesia yang masih berlaku sampai dengan saat ini yang telah memperbolehkan dilakukannya impor dengan menggunakan dokumen pib ppl entikong sejak tahun adalah sebagai berikut: dan nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang kepabeanan menyatakan dan pos pengawasan pabean penjelasan untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godditempat tersebut tidak dapat dipenuhi kewajib penjelasan: cukup jelasmenyatakan: perdagangan lintas batas melalui ppl entikong dapat meliputi perdagangan lintas batas tradisional dan atau perdagangan luar negeri terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui ppl entikong luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan umum dan tata niaga bidang ekspor dan impor surat direktur jenderal perdagangan luar negeri kementerian perdagangan nomor dagu sd tanggal desember menyatakan perbatasan darat dapat dilakukan kegiatan perdagangan lintas batas maupun perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyatakan: setiap tempat keluar masuk wilayah negara dibangun pos merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lintas batas tradisional dan atau pos lintas internasional menyatakan: berkenaan dengan berhentinya kegiatan kepabeanan ppl entikong, menyebabkan arus lalu lintas barang wilayah perbatasan pada khususnya dan propinsi kalimantan barat pada umumnya mengalami penurunan dan kelesuan ekonomi untuk mengatasi hal itu, kita bersama perlu untuk memikirkan pembukaan kembali kegiatan kepabeanan dimaksud, agar pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan percepatan. dalam hal terdapat kendala regulasi, perlu segera dicari jalan keluarnya agar ppl entikong dapat segera kembali melaksanakan kegiatan kepabeanan, agar kawasan perbatasan dapat menjadi beranda depan indonesia yang maju dan sejahtera. pembenahan regulasi dan infrastruktur yang ada kawasan pabean dapat dilakukan secara bersama sama sesuai batas kewenangan masing masing menyatakan: penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pabean ditetapkan oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri keuangan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah melalui kepala kantor pelayanan bea dan cukai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gomengacu kepada ketentuan tersebut atas, berwenang untuk melakukan pengujian penjelasan dalam undang undang terhadap uud dengan demikiani11 menyatakan: berdasarkan ketentuan tersebut atas disimpulkan bahwa: pemenuhan kewajiban pabean dianggap sah apabila: dilakukan kantor pabean, ii. kantor pabean tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan: dan iii. penerimaan atas pungutan negara disetorkan kas negara keberadaan kawasan pabean dimaksudkan untuk memudahkan direktorat jenderal bea dan cukai jbc) . menyatakan: angka2 kawasan perbatasan darat antar negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi merupakan simpul utama transportasi perdagangan wilayah (domestik) dan internasional, termasuk kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang dalamnya terdapat kewajiban pabean angka kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam angka adalah semua kegiatan bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam kepabeanan, termasuk antaranya pengajuan pemberitahuan pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, pembongkaran, penimbunan, dan pemungutan fiskal angka sesuai dengan nomor tahun tentang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god perubahan atas nomor tahun tentang kepabeanan, kantor pabean merupakan tempat pemenuhan kewajiban pabean atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean baik melalui pelabuhan laut, bandar udara termasuk pos lintas batas negara, bahwa pada sekira bulan agustus pemohon dikejutkan dengan dikenakannya perkara tindak pidana korupsi terhadap dirinya, yang selanjutnya diketahui bahwa dasar perpangkatan tindak pidana korupsi guo adalah adanya kegiatan ekspor impor ppl entikong dengan menggunakan dokumen pib, yang menurut penafsiran aparat penegak hukum polri dhi. kepolisian daerah kalimantan barat, kejaksaan dhi. kejaksaan tinggi kalimantan barat) bahwa pos pemeriksaan lintas batas ppl) yang berada dibawah wilayah pengawasan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc) entikong tidak berhak melakukan kegiatan ekspor impor, dikarenakanfrasa dan menetapkan kantor pabean . bahwaadalah kantor yang berada dibawah direktorat jenderal dan bea cukai yang bertugas untuk terpenuhinya dan atau dilaksanakannya semua kegiatan dibidang kepabeanan dan dikenal dengan sebutan kantor pabean sebagaimana terdapatwilayah kerja kantor pabeanmeliputi pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong yang sejak tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sudah melakukan kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib. bahwa ketika para aparat penegak hukum tidak hati hati dalam melakukan penafsiran atas penjelasan dalam suatu undang undang, dikarenakan penjelasan suatu undang undang memang tidak begitu detil, yang berakibat terlepasnya kemerdekaan seseorang, maka hal demikian ini merugikan hak konstitusional pemohon serta mengakibatkan melanggarnya asas kepastian hukum. bahwa berdasarasas asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (vide bukti tambahan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, bahwa berdasar penjelasan angkabahwa dengan ini pemohon merasa dirugikan ketika dalam penjelasan dan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang kepabeanan tidak mengatur secara tegas terkait kawasan pabean dan kantor pabean sehingga menimbulkan pemaknaan dan atau penafsiran, khususnya oleh para aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang dialami oleh pemohon. bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor pid. sus tp. korupsi pn. ptk para aparat penegak hukum mengadili pemohon telah melakukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god perbuatan tindak pidana korupsi berdasar pada penafsiran subjektif atas suatu penjelasan dalam undang undang, tanpa mengutamakan landasan peraturan perundang undangan yang ada maka asas kepastian hukum pun seakan telah mati. bahwa aparat penegak hukum seakan akan mengabaikan fakta bahwa ppl entikong adalah masuk dalam wilayah kerja kpc entikong, dimana kpc entikong adalah kantor pabean yang sejak lahirnya undang undang tahun tentang kepabeanan telah melakukan kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib. bahwa sebagaiman".kaitidak secara tegas menjelaskan tugas dan fungsi kantor pabean, sehingga mengakibatkan akan banyaknya pemaknaan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god atau penafsiran terkait kawasan pabean atau kantor pabean yang berhak untuk kemudian melakukan kegiatan ekspor impor. bahwa ketika tidak ada batasan dan atau pengertian yang tegas kawasan pabean atau kantor pabean yang berhak melakukan kegiatan ekspor impor sebagaimanhal ini kemudian sangat merugikan hak konstitusional pemohon yang bertugas selaku kepala sie kepabeanan dan cukai kpc entikong yang meliputi pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong. bahwa pada faktanya kkp entikong (kantor pabean) meliputi ppl entikong sudah sejak tahun sejak undang undang nomor tentang kepabeanan lahir sudah melaksanakan kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib, dalam artian sebenarnya kantor pabean juga sah untuk melakukan kegiatan impor dengan menggunakan pib. bahwa kemudian pada faktanya juga aparat penegak hukum berpendapat yang berhak melakukan kegiatan ekspor impor hanyalah kawasan pabean dengan dasar pengertibahwa kerugian konstitusional pemohon jelas muncultidak dimaknai sebagai satu kesatuan klausa, dimana yang berhak melakukan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang serta pengamanan keuangan. negara hanyalah kawasan pabean, dimana ada frasa kantor pabean dalam kalimat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god terakhir yang seharusnya dimaknai juga kantor pabean juga mempunyai tugas dandirasakan kurang detil dan menimbulkan multitafsir sehingga kemudian menjadikannya bertentangan dengan undang undang dasar menyebutndang undang dasar menyebukarena sangat merugikan pemohon, dimana pemohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong periode september sampai maret memiliki kewajiban melakukan pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor ppl entikong untuk dapat dilakukannya pemungutan bea masuk bm), pnb penerimaan negara bukan pajak) dan peri pajak dalam rangka impor) dari kegiatan ekspor impor yang terjadi ppl entikong guna memenuhi apbn untuk membiayai belanja pegawai dan belanja pembangunan seluruh indonesia, namun dikarenakan penjelasan tidak secara detil menegaskan terkait dimanakah sah nya untuk melakukan kegiatan ekor impor tersebut, sehingga tugas dan fungsi pemohon kantor pabean dalam melakukan kegiatan ekor impor juga dianggap tidak sah dan atau melanggar hukum. bahwa selanjutnykemudian bertentangan dengan undang undang dasarhal ini dapat dilihat ketika bahwa pemohon selaku kepala merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong periode september sampai maret yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor ppl entikong guna dilakukannya pemungutan bm, pnb, dan peri untuk memenuhi apbn, seyogianya mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, namun hal ini kemudian menjadi bertolak belakang dimana yang didapat pemohon adalah penghukuman terhadap dirinya, dikarenakan tugas dan fungsi yang telah dilakukan pemohon sebagai kepala sie kepabeanan dan cukai kpc entikong meliputi ppl entikong dianggap melanggar hukum, dikarenakan tidak ada penegasandengan sempurna, maka mengakibatkan ketika menerapkanjuga menjadi tidak lengkap. bahwa hal perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan pada pemohon berdasar pada undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang kepabeanan, dimana aparat penegak hukum mendasarkan bahwa ppl entikong bawah kpc entikong adalah kawasan pabean, namun dikarenakan belum ada penetapan dari menteri keuangan, maka segala kegiatan ekor impor yang dilakukan oleh ppl entikong dibawah kpc entikong menjadi tidak sah. bahwa ketika kembali lagi mengkajika memang tidak dimaknai secara mendalam yang akan muncul adalah hanya kawasan pabean yang berhakmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god padahal dalam penjelasan tersebut juga terdapat frasa dan menetapkan kantor pabean , dengan demikian sebenarnya kantor pabean juga bertugasnamun dikarenakan dalam penjelasan tersebut tidak secara tegas menjelaskan dimanakah kegiatan ekspor impor dapat dilakukan, dikawasan pabean atau kantor pabean, maka hal ini yang kemudian menjadikan munculnya berbagai pemaknaan dan atau penafsiran (multitafsir)dalam pemeriksaan persidangan perkara tindak perkara korupsi nomor pid. sus tp. korupsi pn. ptk pun telah dihadirkan ahli terkait legalitas ppl entikong dibawah kpc entikong bisa melakukan kegiatan ekspor impor, adapun keterangan ahli adalah sebagai berikut: dwiyono widodo kasi impor jbc), menerangkan bahwa bisa dilakukan impor ppl entikong, dasarnya permendagri nomor tahun yaitu (perdagangan lintas batas tradisional dan luar negeri), penetapan menkeu untuk kantor kpc entikong, penugasan pegawai skep menkeu untuk kepala kantor dan skep dirjen bea dan cukai untuk pejabat yang lain, job description tupoksi pegawai sesuai pmk nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kemenkeu, dan ada penerimaan negara yang masuk kas negara, impor barang entikong ada yaitu barang penumpang, lintas batas dan cargo umum, syarat syarat sebagai importir sup, tdp, npp dan nik, kriteria important dinyatakan sah, yaitu diajukan kantor bea dan cukai dasar kepabeanan, tidak ada tempat penimbunan sementara tps) bisa dilakukan important, alasannya tps untuk menimbun, kalau entikong tidak ada penimbunan untuk apa ada tps, ada dokumen (pib, cd, dan kill) dan dibayar bm, penetapan dasarnya adalah buku tarif kepabeanan indonesia tki), penerimaan negara bm, ppn, dan ph, kpc entikong ada pib dengan jalur hijau (contoh impor listrik oleh pt. pln), selain kpc entikong ada kantor lain yang bisa dilakukan impor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god meskipun belum ada penetapan kawasan pabean, pabean entikong berarti kawasan pabean entikong, surat tugas dari direktur teknis kepabeanan, jpu dan uuk untuk . kawasan pabean dan pos pengawasan pabean (tanpa kantor pabean) , penjelasan uuk kpc entikong sudah sesuai karena barang sudah diajukan pib, ditunjukkan contoh pib (importir, pembayaran spp loket, petugas siapa aja, spp tanggal sama dengan pib tanggal nop diterima kasi perbendaharaan benny yulianto, penyetoran tidak ada masalah, yang penting pembayaran), kepabeanan tidak dikenal broker atau ekspedisi chairul umam kasi tps jbc), menerangkan bahwa bisa dilakukan impor ppl entikong, bisa dilakukan proses important tanpa tps karena tps diperlukan apabila barang tidak langsung dikeluarkan, kalau langsung keluar berarti tidak diperlukan tps, perbedaan entikong dengan tempat lain (kalau pelabuhan besar perlu proses lebih lanjut), selain kpc entikong ada lebih kantor yang bisa dilakukan impor meskipun belum ada penetapan kawasan pabean ataupun, jambi, cilacap, dan purwokerto, pmk dan perdirjen tentang penetapan kawasan pabean oleh kakawin berdasarkan permohonan pengelola ppl lebih dahulu, tidak bisa menetapkan kawasan pabean tanpa ada permohonan, persyaratan surat ijin usaha, bukti penguasaan lahan, npp, penunjukan sebagai lalu lintas barang dan denah lokasi prof. sudan arif fakhrulloh staf ahli mendagri dan ahli hukum administrasi), menerangkan bahwa diatur permendagri nomor yaitu tradisional plb bawah bupati untuk pas dan internasional ppl bawah gubernur untuk pas paspor dan ekspor impor, sampai saat ini tidak ada larangan dari gubernur dimana nomor ada yang menerima pemberitahuan pabean dan pungutan bm, tetapi yang mempunyai kewenangan satuan adalah instalasinya, peran serta bpp memfasilitasi cias: pembangunan besar besaran sehingga lalu lintas ekspor impor tidak terganggu karena diyakini ekspor impor sudah berjalan, permohonan pengelola ppl gubernur belum ada sampai sekarang (sebagai kantor sudah diberi kewenangan atribut sudah bisa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melaksanakan kewenangannya), pejabat yang bertindak dengan ada skep, tupoksi, prosedur impor dijalankan, out put bm peri ada dan sudah dilakukan pemeriksaan instansi vertikal dengan hasil tidak ada penyimpangan berarti tindakannya dilindungi oleh uu. semua kantor diberikan target (pengakuan institusi untuk mendapat pungutan), negara tenggarong berarti mengembalikan pembayarannya dan dokumennya dianggap batal, hasil inspektorat dilihat sebagai referensi, nomor kewenangan prosedur substansi benar dilindungi hukum (aparat yang jujur), kantor pabean unsur sentral lintas batas sesuai konvensi internasional dan ppl memberi manfaat dan dampak ekonomi buat masyarakat sekitar: bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor pid. sus tp. korupsi pn. ptk juga menghadirkan saksi fakta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: tomi kasi penindakan dan penyidikan kpc entikong periode september s.d. juli menerangkan bahwa kegiatan ekspor impor bisa lewat ppl entikong, dasarnya dannomor tgl apr abang mulyadi pengawas pemeriksa, sudah ditandatangani dan stempel importir, pib nomor tgl apr diksi pengawas pemeriksa, pengajuan pib sudah ditandatangani importir, mengetahui sosialisasi permendagri nomor tahun dengan hasil pembatasan barang impor tertentu dan untuk kill tidak berlaku, tidak ada pemberitahuan dari importir kalau perusahaan dipinjam, ada laporan pencegahan berupa harian kanwil dan kantor pusat. wahid ali graha kasi penindakan dan penyidikan kpc entikong periode agustus s.d. oktober menerangkan bahwa kegiatan ekspor impor bisa melewati ppl entikong, dasarnya dan nomor tahun tentang perubahan nomor tahunyang melaksanakan tugas negara kabupaten sanggau, provinsi. kalimantan barat periode september s.d. maret yang diangkat berdasarkan surat keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor bc up. tanggal juli yang kemudian merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan ditafsirkannya secara subjektif oleh penegak hukum terkaitdi. bawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai dan menetapkan adanya kantor pabean. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tentangtanggal sep pt. sgb, tanggal pib dan tanggal tanda tangan importir sama, ditandatangani dan stempel importir, bukan lantas, tidak ada laporan petugas lapangan kalau ada barang lantas, pengajuan pib sudah ditandatangani importir, tidak ada pemberitahuan dari importir kalau perusahaan dipinjam, ada pencegahan sabu sabu mei dengan info untuk atensi wni wanita dengan paspor dari luar kalbar, ada laporan pencegahan berupa harian kanwil dan kantor pusat. kliping berita media massa tentang ppl entikong sebagai transaksi ekspor impor: kalbarsatu.com tanggal desember dengan judul plb entikong bisa transaksi ekspor impor intinya direktur jenderal perdagangan luar negeri, kemenag ri, partai pangaribuan mengatakan berdasarkan menteri perdagangan nomor tahun perdagangan lintas batas plb entikong dan badan bisa melakukan transaksi ekspor impor. bahwa kapolda kalimantan barat menyatakan surat kabar pontianak post tanggal mei pada artikel dengan judul lindungi masyarakat dari barang selundupan" bahwa pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong sejatinya bukan sebagai jalur lalu lintas barang ekspor impor. jika selama ini masyarakat menganggap permendagri nomor kp iiisebagai peraturan yang mengatur perdagangan ekspor impor, maka anggapan tersebut dinilai salah , bahwa dari uraian uraian tersebut atas, jelaslah kalau terdapat perbedaan penafsiran yang sangat tajamkarenakan dalam penjelasan tidak secara tegas menjelaskan fungsi pokok kantor pabean secara rinci dan ketiadaan penjelasan pada merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tentang penetapan kawasan pabean, kantor pabean dan pos pengawasan pabean. bahwa dikarenakansecara jelas menegaskan terkait batasan fungsi dan tugas kantor pabean, maka hak ini juga berdampak penafsiran yang beragamotensi kerugian konstitusional yang lebih besar lagi akan dialami oleh direktorat jenderal bea cukai dan kementerian keuangan pada khususnya serta negara republik indonesia pada umumnya apabilatafsirkan menjadi kawasan pabean mutlak untuk lalu lintas ekspor impor, sehingga karena sampai saat ini ppl entikong belum ada penetapan sebagai kawasan pabean oleh menteri keuangan maka ppl entikong tidak boleh ada kegiatan impor dengan menggunakan pib sama sekali, yaitu ada lebih dari (sepuluh) kpc seluruh indonesia, antara lain kpc ataupun, jambi, cilacap, dan purwokerto dengan situasi dan kondisi yang sama persis seperti kpc entikong (belum ada penetapan sebagai kawasan pabean dari menteri keuangan tetapi sudah dilakukan kegiatan impor dengan menggunakan dokumen pib) yang berakibat kegiatan impor dengan pib yang selama ini sudah berjalan dengan baik disana, menjadi tidak sah dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku: dokumen dokumen pib yang telah didaftarkan kpc entikong periode pemohon iwan jaya, sh., mm), bertugas, yaitu september s.d. maret tembusan kanwil jbc kalbagbar dan kantor pusat jbc, kemudian lembar ke pib tersebut dikirim biro pusat statistik bps) untuk data statistik impor dan lembar ke pib tersebut dikirim bank indonesia bi) untuk data devisa impor indonesia menjadi tidak sah: pejabat pejabat kpc entikong lainnya periode pemohon iwan jaya, sh., mm), bertugas, yaitu september s.d. maret yang telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melakukan pelayanan, pengawasan dan pemungutan bm peri pnb terhadap important dengan menggunakan pib ppl entikong (karena keputusan pemohon iwan jaya, sh., mm), sebagai kepala seksi kepabeanan dan cukai diambil secara prosedural bersama sama dengan pejabat kpc entikong yang lain berdasarkan arahan kepala kpc entikong sesuai proses pelayanan pengawasan barang impor), menjadi bersalah juga, pihak pihak importir periode pemohon iwan jaya, sh., mm) bertugas, yaitu september s.d. maret yang telah melakukan kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib melalui ppl entikong menjadi bersalah juga, hasil pungutan kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib yang telah didaftarkan kpc entikong periode pemohon iwan jaya, s.h, mm) bertugas, yaitu september s.d. maret berupa dan pnb yang menjadi penerimaan jbc dan peri berupa ppn impor dan impor yang menjadi penerimaan djp, harus dikembalikan oleh negara kepada importir importir yang telah membayarnya: pejabat inspektorat ii, inspektorat jenderal kemenkeu yang pada tanggal s.d. desember telah melakukan audit compliance terhadap kpc entikong termasuk dokumen important dengan menggunakan dokumen pib, dengan hasil tidak ada penyimpangan kpc entikong, menjadi bersalah juga, pejabat pejabat jbc dan kemenkeu yang tidak pernah melarang dan malahan yang ada mengharuskan untuk dilakukannya kegiatan important dengan menggunakan dokumen pib ppl entikong oleh kpc entikong periode pemohon iwan jaya, sh., mm) bertugas, yaitu september s.d. maret menjadi bersalah juga, bahwa dasar permohonan pemohon untuk mengajukan uji undang undang untuk menegaskan penafsiran atasyang telah pemohon uraikan tersebut atas adalah berdasarkan ketentuan dan undang undang dasar merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god iv. petit berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon agar mahkamah konsitusi republik indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam uud juncto nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut: mengabulmenyatakandung multitafsir dan bertentangan dengan dan undang undang dasarengan menyatakan: konstitusional bersyarat (conditional constitutional) pada masing masing penjelasan nya: penjelasan menjadi berbunyiuntuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pabean. penunjukkan pos pengawasan pabean diperlukan untuk membantu pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan pabean. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penjelasan menjadi berbunyi: penetapan kawasan pabean dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan pabean sambil menunggu penyelesaian pamannya. prosedur penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan ditempat tempat yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean atau ditempat lain asalkan ditempat tersebut dapat dilakukan pengawasan pabean. penetapan kantor pabean bertujuan untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pabean. penetapan pos pengawasan pabean diperlukan sebagai tempat pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan dan pos tersebut merupakan bagian dari kantor pabeampavinsi kalimantan barat, bukti fotokopi: bukti fotokopi surat menteri dalam negeri kepada menteri perdagangan dan menteri keuangan tembusan presiden merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan wakil presiden nomor tanggal april hal penyelesaian masalah ppl entikong, bukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, bukti fotokopi peraturan direktur jenderal bea, bukti fotokopi surat direktur jenderal bea dan cukai kepada kepala kanwil jbcpc, dan kepala musik nomor bc tanggal januari hal keberadaan kawasan pabean terkait pemenuhan kewajiban pabean, bukti fotokopibukti fotokopi peraturan menteri keuangan nomor ipm. tanggal juniipm. tanggal aprilpmk. tanggal agustus tentang perubahan kedua atas peraturan menteri nomor ipm. tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai dan keputusan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dirjen nomor kep bc tanggal september sebagai kpc tmp entikong, bukti fotokopi importir importir yang telah dilakukan pelayanan dan pengawasan oleh kpc entikong serta sudah mempunyai persyaratan dari berbagai instansi terkait untuk bisa melaksanakan impor dengan menggunakan pib ppl entikong barang bukti berkas perkara iwan jaya, sh, mm, nomor cv. rio mandiri, cv. raga jaya, dan pt. sgb): bukti fotokopi modul penerimaan online dari direktorat ppc, jbc ada target penerimaan bea masuk kpc entikong setiap tahun untuk memenuhi target anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan apbn p) barang bukti berkas perkara iwan jaya, sh, pleno penasehat hukum, yaitu bukti s.d. bukti fotokopi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kpc tipe entikong yang ditandatangani pada tanggal februari oleh langen projo selaku oleh kepala kantor barang bukti berkas perkara iwan jaya, sh, mm, pleno penasehat hukum, yaitu bukti bukti fotokopi laporan hasil audit compliance oleh inspektorat ii, inspektorat jenderal, kemenkeu pada kpc tipe entikong barang bukti berkas perkara iwan jaya, sh, mm, pleno penasehat hukum, yaitu bukti vi bukti fotokopi kartu tanda penduduk a n. iwan jaya pemohon prinsipal) nomor ktp. bukti fotokopi kartu pegawai negeri sipil bea dan cukai, kementerian keuangan a n. iwan jaya nip.rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal bea dan cukai. bukti fotokopi surat keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep bc up. tanggal maret dan menjabat sebagai kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong, bukti fotokopipenyelesaian pib pemberitahuan impor barang) pt. pln perseroselain itu, pemohon mengajukan dua orang ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis pada sidang tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut. dr. ridwan, s.h., hum. ahli adalah pengajar pada fakultas hukum uii yogyakarta. tindakan menetapkan (beschikken) terhadap kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara (beschikking) yang diterbitkan oleh menteri keuangan. berdasarkan angkayang dimaksud pos pemeriksaan lintas batas ppl) adalah tempat yang merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go ideberadaan ppl ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara tetangga. ppl paling sedikit terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan, yang menyelenggarakan pelayanan bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. salah satu ppl adalah ppl entikong yang secara struktural atau kelembagaan merupakan unit pelaksana atau bagian dari kantor pabean kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat. ppl entikong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pabean kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat.alam atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan eastern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan itu sepenuhnya berada pada penerima wewenang (tributaries)pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, melainkan hanya ada pelimpahan wewenang. tanggung jawab yuridis dalam hal ini berada pada penerima delegasi (delegataris) dan bukan pada pemberi delegasi (elegans). mandat terjadi ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. dalam hal ini tanggung jawab tetap berada tangan pemberi mandat (mantan) dan bukan pada penerima mandat (mandataris). ppl adalah mandataris yang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mantan), sehingga tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mantan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god secara kelembagaan ppl memiliki kedudukan sebagai unit kerja dari kantor pabean, maka keberadaannya tidak memerlukan penetapan menteri keuangan. penetapan demikian diperlukan oleh kantor pabean. anggapan bahwa ppl memerlukan penetapan menteri keuangan adalah anggapan uang menyalahi kaidah dalam dan menyalahi norma hukum administrasi, karena jelas mengatur bahwa yang membutuhkan penetapan (beschikken) dari menteri yang dituangkan dalam bentuk keputusan tun yakni kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. masalah muncul ketika kepabeanan memiliki penjelasan. menurut penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi, sehingga penjelasan hanya memuat uraian mengenai frasa, katkalimat dan menetapkan adanya kantor pabean dalam penjelasan merupakan norma yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam bentuk keputusan (beschikken) yaitu keputusan tentang penetapan kawasan pabean atau kantor pabean. hal demikian secara keilmuan salah karena fungsi penjelasan bukan menetapkan norma. rumusan telah jelas dan tegas serta tidak mengandung norma samar (vague norm), sehingga tidak memerlukan adanya penjelasan. penjelasan itu tidak boleh menyimpang ketentuan dalam batang tubuh. dengan demikian penjelasan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak bisa membedakan mana yang bisa dijadikan dasar hukum, apakah batang tubuh atau keseluruhan bunyi peraturan tersebut. hal demikian bertentangan dengan asas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godkemudian sebagaimanaunyielaku kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong periode september sampai maret disangka didakwa dituntut diputuskansekarang, (vide bukti bahwa, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepastian hukum (rechtszakerheid begins) yang dijamin uud ketentuan dan sudah jelas, hal yang menjadi masalah adalah penjelasannya. penjelasan sesungguhnya tidak diperlukan karena mengandung masalah masalah hukum. jika penjelasan suatu nyata nyata mengandung masalah, maka sudah dengan sendirinya penjelasan tersebut tidak berlaku. kekeliruan penegak hukum bukan pada pemahaman apakah ppl entikong membutuhkan penetapan menteri, melainkan karena tidak memahami mekanisme pelimpahan wewenang atau pelaksanaan tugas dalam lingkup pemerintahan, yaitu tentang atribusi, delegasi, dan mandat. jika penegak hukum menafsirkan bahwa ppl harus mendapatkan pengesahan menteri keuangan, maka konsekuensi hukumnya adalah semua kegiatan yang telah dan sedang berlangsung setiap ppl harus dianggap tidak memiliki keabsahan (onrechtmatig) dan perolehan negara dari sektor ini (pungutan bea masuk, pnb, peri, dsb) harus pula dianggap illegal (onwetmatig). untuk memahami delegasi atau mandat harus terlebih dahulu memahami struktur organisasi pemerintahan. kekeliruan dalam memahami struktur organisasi akan menyebabkan kekeliruan dalam menerapkan apakah suatu tindakan merupakan delegasi atau mandat. perlu ada ketentuan bahwa kawasan pabean lebih merujuk pada sifat fisik, sementara kantor adalah untuk administrasi. drs. ahmad dimyati, m.m. ahli adalah pns widyaiswara pada badan pendidikan dan pelatihan keuangan, kementerian keuangan. fungsi kawasan pabean dan kantor pabean telah dijelaskan dalam butir dan butir tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang kepabeanan. ketentuan dan tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan lain. kawasan pabean ditetapkan untuk keperluan pelayanan, kelancaran. lalu lintas barang, dan pengawasan. kawasan pabean merupakan sarana untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memudahkan penyelesaian kewajiban pabean, barang dibongkar kawasan pabean sambil menunggu penyelesaian iparnya. hal ini dapat memudahkan penyelesaian kewajiban pabean. namun demikian keberadaan kawasan pabean tidak mutlak. pembongkaran dan penimbunan barang dapat juga dilakukan tempat lain dengan izin pabean. mengatur bahwadalam penjelasan tidak secara tegas menjelaskan dimana pemenuhan kewajiban pabean dapat dilakukan, apakah kawasan pabean atau kantor pabean. hal demikian memunculkan berbagai pemaknaan (multitafsir) atas penjelasan dalam penjelasan dijelaskan tujuan penetapan kawasan pabean, yaitunamun penetapan kantor pabean tidak dijelaskan tujuannya, sehingga dapat ditafsirkan tujuan penetapan kawasan pabean sama dengan tujuan penetapan kantor pabean. mengatur bahwa penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri. penjelasan hanya menyatakan cukup jelas. tidak adanya penjelasan dapat menimbulkan penafsiran bahwa jika kawasan pabean belum ditetapkan oleh menteri, maka kegiatan impor atau ekspor adalah tidak sah. penjelasan diperlukan untuk menghindari penafsiran yang berbeda beda yang dapat merugikan aparat pabean dalam menjalankan tugasnya. penetapan kawasan pabean bertujuan untuk memudahkan pengawasan pabean sambil menunggu penyelesaian kewajiban pamannya. prosedur penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tempat tempat yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean atau tempat lain asalkan tempat tersebut dapat dilakukan pengawasan pabean. ahli menyimpulkan bahwa: pemenuhan kewajiban pabean dianggap sah apabila dilakukan kantor pabean, yang mana kantor pabean tersebut ditetapkan oleh menteri keuangan. keberadaan kawasan pabean dimaksudkan untuk memudahkan dirjen bea dan cukai. kurang jelasnya penjelasan dan tidak adanya penjelasan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, sehingga pelaksanaan tugas tugas yang dilakukan aparat pabean berdasarkan undang undang menjadi ilegal dan pungutan yang dilakukan berdasarkan undang undang yang dilakukan tempat tempat yang belum ditetapkan sebagai kawasan pabean menjadi tidak sah. dalam kasus kawasan lintas batas entikong, semua barang dari luar negeri, dalam hal ini dari malaysia, masuknya lewat klb entikong agar tidak lewat sembarang tempat. menurut undang undang walaupun belum ditetapkan, namun tetap sah pengajuan pib dan pembayaran biaya masuknya untuk kepentingan negara. perlu menetapkan apa fungsi kantor pabean agar tidak terjadi salah pengertian dengan fungsi dari kawasan pabean. kantor pabean adalah tempat menyelesaikan kewajiban pabean, sedangkan kawasan pabean adalah sarana saja, yaitu tempat lalu lintas keluar masuk barang impor dan ekspor. menurut kepabeanan semua barang yang masuk kawasan pabean dianggap sebagai barang impor yang harus disertai dokumen pemberitahuan impor barang pib) dan terutang biaya masuk. kawasan pabean gunanya adalah untuk lalu lintas barang. karena barang dari luar daerah pabean masuk dalam daerah pabean, maka tidak boleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sembarang tempat untuk melakukan pembongkaran. jika dilakukan pembongkaran sembarang tempat akan dikenai pidana penyelundupan. ppl entikong belum ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai kawasan pabean, namun hal demikian tidak menjadikan tidak sah pungutan biaya masuk penyelesaian kewajiban pabean. luar jawa banyak ppl terutama muara muara sungai. tempat dimaksud tidak ada kegiatan ekspor impor namun dalam rangka pengawasan, bea dan cukai mendirikan pos sana. semua kantor pabean maupun pos pengawasan pabean sudah ditetapkan oleh menteri. kawasan pabean belum semua ditetapkan oleh menteri karena persyaratan untuk menetapkan kawasan pabean tersebut harus ada usulan dari pengelola tempat tersebut, dalam hal ini misalnya pos lalu lintas lintas batas entikong. bongkar muat barang harus dilakukan kawasan pabean. penetapan kawasan pabean ini dilakukan oleh menteri. barang tidak boleh dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum ada ijin dari pihak bea dan cukai. bisa saja ada kawasan yang belum ditetapkan oleh menkeu sebagai kawasan pabean, namun tetap boleh dilakukan kegiatan pabean, misalnya tempat khusus untuk bongkar muat impor sapi karena hal demikian tidak dapat dilakukan pelabuhan pada umumnyaoktober serta menyampaikan keterangan tertulis masing masing tanpa tanggal, bulan oktober yang diterima dalam persidangan mahkamah tanggal oktober yang pada pokoknya sebagai berikut. kedudukan hukum legal standing) pemohon sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon pemerintah berpendapat: bahwamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god konstitusionalitas norma hukum atau constitutketentufokok permohonan pemohon yang diuji, pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut:. bidang kepabeanan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara. bahwa untuk mencapai dari tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan alinea uud negara telah membentuk pemerintahan yang mempunyai kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. pemerintah dalam menjalankan salah satu kekuasaannya tersebut telah menunjukpengelolaan keuangan negara yang dibentuk secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara sebagai amanat dari 23c uud mengatur mengenai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. kementerian keuangan selaku kuasa bendahara umum negara melakukan pengelolaan keuangan negara bidang lalu lintas barang masuk dan keluar wilayah republik indonesia dengan menunjuk direktorat jenderal bea dan cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok kementerian keuangan dalam bidang kepabeanan dan cukai. selanjutnya dalam menjalankan tugasnya terhadap pengamanan hak negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan. adapun direktorat jenderal bea dan cukai mempunyai fungsi dan misi sebagaimana diamanatkan dalam undang undang kepabeanan yaitu sebagai: trade fasilitator atau pemberian fasilitas perdagangandaya saing produksi dalam negeri.. dan kesehatan masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa kepabeanan mengatur mengenai pemenuhan kewajiban pabean termasuk dalamnya kewajiban atas pajak lalu lintas barang masuk dan keluar sesuai dengan amanoleh karenanya dibentuklah undang undang kepabeanan sebagai salah satu bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara indonesia. bahwa seiring dengan perkembangan peraturan bidang kepabeanan dan untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam bidang kepabeanan, peraturan kepabeanan yang telah ada semenjak diberlakukannya indische tarif wet undang undang tarif indonesia) staatsbladengan adanya undang undang kepabeanan yang baru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. oleh karena itu,untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang undang tersebut atas, direktorat jenderal bea dan cukai memiliki instansi vertikal yang salah satunya adalah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc) entikong yang merupakan kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean bawah kantor wilayah jbc kalimantan bagian barat yang terletak kabupaten sanggau, provinsi kalimantan bagian barat. kantor entikong tersebut telah melakukan pelayanan kepabeanan kepada pengguna jasa berdasarkan undang undang kepabeanan. hal ini diperkuat dengan adanya border trade agreement bta) tahun tentang perjanjian perdagangan lintas batas antara indonesia malaysia yang menyatakan masyarakat sekitar lintas batas bisa berbelanja malaysia maksimal ringgit per orang per bulan dengan menggunakan kartu identitas lintas batas kill). pelaksanaan pelayanan kepabeanan juga didukung dengan adanya peraturan menteri perdagangan nomor tahun yang menyatakan pada intinya entikong terdapat dua jalur perdagangan, yaitu jalur perdagangan tradisional menggunakan kartu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god identitas lintas batas kill) dan jalur perdagangan modern menggunakan tata niaga impor dan ekspor yang berlaku.konstitusionalitas norma hukum atau konstituslsehubungan dengan materi permohonan yang diajukan untuk diuji, perkenankanlah pemerintah menyampabahwa pengertian dari kawasan pabean berdasarkan ketentuan angkaedangkan pengertian kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam angkaselanjutnya pengertian pos pengawasan pabean sebagaimana dimaksud angkabahwa terkait dengan pengertian pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan angka didefinisikan sebagaiewajiban pabean tersebut dibagi dalam dua besaran yaitu kewajiban bersifat administratif dan kewajiban bersifat fisik. dasar pemenuhan kewajiban bersifat administrasi adalah sebagai berikut: pemberitahuan pabean adalah kewajiban dalam bentuk administrasi, sebagaimana angka kepabean kepabeanan) : pelayanan atas kewajiban bersifat administrasi berupa penyampaian pemberitahuan pabean, dilakukan kantor pabean, sesuai kepabeanan yang menyatakan bahwa. dasar pemenuhan kewajiban bersifat fisik adalah sebagai berikut: berdasarkan kepabeanan,hwa keberadaan kawasan pabean dalam pemenuhan kewajiban pabean tidak mutlak ada sebagaimana disebutkan pada tersebut yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor ppl entikong sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan, bahwa pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor ppl entikong sudah dijalankan oleh kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong sejak tahun sampai sekarang meskipun ppl entikong belum ditetapkan sebagai kawasan pabean oleh menteri keuangan pelayanan terhadap kegiatan ekspor impor ppl entikong dilakukan bersama sama pejabat kpc entikong yang lain dan diketahui oleh kepala kpc entikong, bahwa kegiatan ekspor impor ppl entikong menghasilkan penerimaan negara berupa bea masuk bm), pnb penerimaan negara bukan pajak) dan peri pajak dalam rangka impor): dan aparat inspektorat jenderal kementerian keuangan sudah melakukan audit compliance (vide bukti terhadap kpc entikong tanggal sampai desember dengan hasil tidak ada penyimpangan. bahwa sebagaimana dalam penjelasketika dalam penjelasan tersebut diatas ada klausa dan menetapkan kantor pabean maka dapat juga diartikanapat dilakukan kantor pabean. bahwasecara hati hati maka. akan muncul merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god memuat frasa tempat lain , yang mengandung arti terdapat tempat lain untuk dilakukan pemenuhan kewajiban pabean. undang undang kepabeanan juga mengatur tentang jenis pemeriksaan pabean yang meliputi pemeriksaan dokumen (administrasi) dan pemeriksaan fisik sebagaimana kepabeanandengan demikian berdasarkan sifat pemenuhan kewajiban pabean, fungsi kantor pabean adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban bersifat administratif, sedangkan fungsi kawasan pabean atau tempat lain adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban bersifat fisik. berdasarkan kepabeanan yang menyatakan,adapun berdasarkan penjelasan kepabeanan menyatakerdasarkan ketentuan atas pemenuhan kewajiban pabean ada kantor pabean. oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean tersebut, direktorat jenderal bea dan cukai menetapkan adanya kantor pabean (dhi. kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai). sedangkan keberadaan kawasan pabean atau tempat lain, dan pos pengawasan pabean merupakan pendukung dalam proses pemenuhan kewajiban pabean. dengan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan guo jelas tidak multitafsir karena baik dari substansi maupun penjelasannya sudah menunjukkan secara tegas bahwa pemenuhan kewajiban pabean kantor pabean. berdasarkan penjelasan tersebut atas disimpulkan bahwa dalam proses impor dan ekspor, syarat utama dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god adalah kantor pabean. sedangkan kawasan pabean merupakan kelengkapan dalam memudahkan pelayanan dan pengawasan yang tidak mutlak ada dalam pemenuhan kewajiban pabean. sehubungan dengan petit pemohon yang menyatakan dan undang undang guoguo dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) pada masing masing penjelasan nya, pemerintah berpendapat bahwa: berdasarkan teknik penyusunan dalam lampiran butirhal tersebut juga menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xii yang berpendapat sebagai berikut:dengan demikian berdasarkan ketentuan atas, terhadap petit pemohon menurut pemerintah bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk dapat mengubah penjelasan dalam ketentuan dan undang undang guo sesuai yang permintaan pemohon. hal ini didasarkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepada persyaratan dalam ketentuan mahkamah konstitusipenjelasan dan kepabeanan justru sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud oleh karena itu pemerintah tidak sependapat dengan pemohon untuk merubah atau menambahkan penjelasan dan kepabeanan, karena penjelasan tersebut sudah jelas. sedangkan masalah yang dihadapi oleh pemohon sejatinya bukanlah permasalahan konstitusional norma hukum, melainkan masalah implementasi norma hukum (permasalahan hukum pidana) yang dialami pemohon. tanggapan jawaban pemerintah terhadap keterangan ahli pemohon dan hakim mahkamah konstitusi dengan memperhatikan secara cermat keterangan para ahli pemohon dan pertanyaan mahkamah konstitusi dalam persidangan, pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa terhadap keterangan ahli pemohon yang menyatakan ketentuan penjelasan dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam uud pemerintah berpendapat: berdasarkan lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang undangan atas norma tertentu sehingga penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. selanjutnya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat sebuah norma baru. bahwa penjelasan ketentuan guo sudah sejalan dengan norma batang tubuh yang mengatur pemenuhan kewajiban pabean yang terdapat dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean ditetapkan oleh menteri. bahwa terhadap pertanyaan hakim materialis akbar, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: mengenai pos pengawasan, memang ada perbedaan terminologi antara pos pengawasan dengan pos pemeriksaan lintas batas ppl) yang ada entikong ini, bahwa pengertian pos pengawasan pabean sebagaimana dimaksud angka undang undang guo. biasanya pos pengawasan ada muara muara yang kecil kecil, sehingga fungsinya hanya untuk mengawasi berbeda dengan terminologi pos pemeriksaan lintas batas ppl) yang terminologinya dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan hasil perjanjian border trade agreement bta) tahun antara pemerintah indonesia dengan pemerintah malaysia didukung dengan adanya peraturan menteri perdagangan nomor tahun oleh karena itu, berdasarkan permen tersebut pos pemeriksaan lintas batas entikong merupakan bagian dari kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai entikong. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya direktorat jenderal bea dan cukai mempunyai struktur organisasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan melalui surat keputusannya akan menetapkan struktur organisasi direktorat jenderal bea dan cukai yang terdiri dari kantor pusat bea dan cukai, kantor wilayah bea dan cukai, kantor pelayanan utama bea dan cukai, serta kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai diikuti dengan kedudukan, tugas, dan fungsi dari masing masing kantor tersebut. dalam penetapan kantor kantor pabean tersebut kementerian keuangan selalu melakukan koordinasi dan persetujuan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. selanjutnya, dalam penempatan pegawai bea dan cukai selalu merujuk pada kantor bea dan cukai tujuan sesuai dengan keputusan menteri keuangan atau keputusan direktur jenderal bea dan cukai tentang penugasan pegawai yang antara lain mencantumkan identitas pegawai, jabatan, kantor tempat bertugas. penetapan dalam rangka penugasan pegawai dalam jabatan tersebut dengan mempertimbangkan pemenuhan kualifikasi teknis dan administrasi pegawai yang bersangkutan. sehingga tidak mungkin ada pegawai bea dan cukai merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ditempatkan yang tidak ada kantornya seperti yang tertuang dalam surat keputusan mutasi bagi setiap pegawai bea cukai selalu diberikan keterangan tempat dan jabatannya dalam surat keputusan tersebut. sehingga dengan penunjukan pegawai tempat tersebut sudah sesuai dengan kewenangan undang undang kepabeanan. kesimpulan terhadap materi muatan permohonan pemohon yang diuji berdasarkan keterangan dan argumen atas, pemerintah berkesimpulan bahwa sesungguhnya pendapat para ahli pemohon lebih mencerminkan adanya usulan untuk mengubah penjelasan dan undang undang guo sesuai dengan yang diinginkan oleh pemohon, sehingga usulan untuk mengubah penjelasan tersebut bukanlah sebagai kewenangan mahkamah konstitusi yang berwenang menguji undang undang dengan undang undang dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf undang undang mahkamah konstitusi. iapun penjelasan guo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ketentuan guo tidak mengubah makna atau menghilangkan sama sekali substansi dari ketentuan norma batang tubuhnya: menyatakan ketentumerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id uud i2.4nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor, kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat, periode september sampai dengan maret pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena adanya penjelasan dan adanya penjelasan ketentuan guo mengakibatkan pemohon disangka didakwa dituntut diputusmenimbang bahwa kedudukan pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara, pegawai direktorat jenderal bea dan cukai, serta kepala seksi kepabeanan dan cukai kpc entikong, telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk ktp), fotokopi kartu pegawai negeri sipil bea dan cukai, serta fotokopi surat keputusan dirjen bea dan cukai (vide bukti bukti bukti bukti dan bukti bahwa penjelasan dan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon, menurut mahkamah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go iddan atau kantor pabean oleh menteri keuangandan bertentangan dengan uud sepanjang tidak ditafsirkan sebagaimana dikehendaki oleh pemohon (vide petit pada permohonan)penjelasan dan, yang mana ppl entikong bukan merupakan kawasan pabean dan atau kantor pabean, serta belum ditetapkan oleh menteri. menurut pemohon, ppl entikong sejak tahun hingga saat pemohon bertugas sana, telah dipergunakan untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean. tindakan kepolisian dan kejaksaan yang menafsirkan bahwa ppl entikong tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean telah mengakibatkan kerugian bagi pemohon. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god i3. menimbang bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian oleh pemohon hanya penjelasan dan namun menurut mahkamah penjelasan kedua tersebut terkait dengan keseluruhan konstruksi rumusan ketentuan dan penjelasandapun penjelasan mengatur bahwa:merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god pemaknaan dan atau penafsiran sepenggal demi sepenggalemaknaan dan atau penafsiran yang tidak hati hati dapat dilihat ketika aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan hakim) wilayah hukum pontianak menjerat pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam perkara nomor pid. sus tp. korupsi pn. ptk, dimanaklausa dan menetapkan kantor pabean . bahwa dengan pemaknaan dan atau penafsiran yang tidak sempurnakemudian hanya berpegang pada kalimamaka hal ini kemudian menjadi dasar untuk menjerat pemohon dalam perkara tindak pidana korupsipermohonan ini kami sampaikan, yang kemudian. bahwa berdasarkan pada dcukup jelasbahwa setelah mencermati dan penjelasan dimaksud, dalam kaitannya dengan permohonan pemohon, mahkamah berpendapat bahwa inti permasalahan yang dialami pemohon adalah adanya penjelasan yang menyatakan bahwa pos pengawasan pabean tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean (vide penjelasan pokok permasalahan demikian menurut pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam dan uud i3. menimbang bahwa teknik penyusunan penjelasan undang undang telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan khususnya pada lampiran angka dan ketentuan tersebut mengaturrdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai goari ketentuan demikian, mahkamah berpendapat bahwa bagian penjelasan suatu undang undang muncul dalam konteks bahwa ketentuan dalam batang tubuh undang undang dimaksud tidak cukup mudah dipahami, bahkan memiliki kemungkinan menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh batang tubuh undang undang. penjelasan suatu undang undang harus dibaca setelah membaca batang tubuh undang undang dimaksud. artinya setelah batang tubuh suatu undang undang dibaca namun tidak ditemukan kejelasan makna atau arti, maka pembacaan dapat diteruskan pada bagian penjelasan undang undang. dengan demikian, seandainya suatu norma dalam batang tubuh undang undang telah memiliki kejelasan makna arti maka bagian penjelasan undang undang tidak lagi cukup signifikan untuk dibaca. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon terutama mengenai penafsiran atas istilah pos pengawasan pabean , dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pabean, mahkamah menilai ketentuan atau pengaturan pos pengawasan pabean pada telah cukup jelas, terutama mengenai kewenangan pelayanan pabean. undang undang guo telah jelas menyatakan bahwa. rumusan demikian telah jelas menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dua jenis tempat, yaitu kantor pabean: dan tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. dari ketentuan demikian dapat dikatakan bahwa tempat tempat selain kantor pabean tidak dapat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean sepanjang tempat lain tersebut tidak secara hukum dinyatakan disamakan dengan kantor pabean. pos pengawasan pabean menurut tidak sama dengan kantor pabean. jika pos pengawasan pabean oleh pembentuk undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god disamakan dengan kantor pabean, maka rumusan tentu tidak akan memerinci atau membedakan adanya tiga entitas berupa kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. menegaskan keberadaan pos pengawasan pabean dengan menyatakan bahwa . tersebut mengatur mengenai dan atau membedakan antara organ yang melakukan pelaksanaan dan organ yang melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean. jika dihubungkan dengan mahkamah menemukan dua kelompok organ, yaitu organ pelaksana pemenuhan kewajiban pabean, yang terdiri dari kantor pabean dan tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean , kemudian organ yang melakukan pengawasan yaitu pos pengawasan pabean . dari ketentuan tersebut telah jelas bagi mahkamah bahwa pos pengawasan pabean adalah tempat untuk mengawasi pemenuhan kewajiban pabean, dan bukan merupakan tempat untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pabean, kecuali jika pos pengawasan pabean tersebut secara hukum telah disamakan dengan kantor pabean. i3. menimbang bahwa dalam kaitannya dengan penjelasan mahkamah justru menemukan bahwa penjelasan dimaksud semakin menguatkan maksud norma juncto yaitu pada pos pengawasan pabean tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean. mahkamah tidak menemukan adanya ketidakjelasan makna pada bagian penjelasan jika bagian penjelasan dimaksud dibaca setelah membaca secara keseluruhan. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah mengalami perlakuan berbeda, yaitu dianggap melakukan tindakan perbuatan pidana karena telah melaksanakan pelayanan pemenuhan kewajiban pabean pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong, kabupaten sanggau, provinsi kalimantan barat, sementara menurut pemohon praktik yang sama telah dilakukan sejak lama oleh para pejabat pendahulu, dengan landasan berbagai peraturan. perundang undangan bawah undang undang, namun tidak pernah dipermasalahkan oleh merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god penegak hukum. mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma undang undang, melainkan merupakan permasalahan implementasi atau penerapan norma suatu undang undang, dan karenanya mahkamah tidak berwenang untuk menghadirinya. i3. menimbang bahwa pengujian konstitusionalitas membutuhkan adanya dasar pengujian untuk menilai norma suatu undang undang yang dimohonkan pengujian. dasar pengujian tersebut berupa norma hukum yang terkandung dalam uud dasar pengujian yang dimohonkan oleh pemohon dalam perkara ini adalah dan uud sebagai landasan untuk mendalilkan hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian. mahkamah berpendapat bahwa ketentuan dan uud pada pokoknya mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) serta mengatur mengenai hak negara untuk memungut pajak atau pungutan lainnya. adapun uud melindungi hak konstitusional warga negara untuk bekerja, mendapat imbalan, serta memperoleh perlakuan adil dan layak, dalam hubungan kerja. ketentuan ketentuan uud yang diajukan oleh pemohon sebagai dasar pengujian tersebut, menurut mahkamah tidak tepat dipergunakan untuk menilai konstitusionalitas penjelasan dan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. penjelasan yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah terbatas spesifik mengenai keberadaan pos pengawasan pabean atau tempat lain yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban pabean. hal demikian menurut mahkamah jelas tidak memiliki korelasi dengan hak konstitusional pemohon untuk bekerja, karena kedudukan pemohon sebagai pns direktorat jenderal bea dan cukai telah membuktikan bahwa pemohon tidak terhambat untuk memiliki pekerjaan. i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah menilai dalil pemohon mengenai pertentangan antara penjelasan dan dengan dan uudpada hari senin, tanggal dua puluh tiga, bulan meiada pukul wib, oleh delapan hakim konstitusi, yaitu anwar usman, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god selaku ketua merangkap anggotadewa gede laguna santo ttd. ttd. menahan sitompul materialis akbar ttd.tentang kepabeanan didukung dengan peraturan peraturan bawahnya, menjelaskan bahwa kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc) tipe madya entikong adalah kantor pabean sebagaimana terdapat pada keputusan menteri keuangan nomor 216a kmk. tanggal maret sebagai kantor cabang tk. pada kanwil pontianak, bahwa pos pemeriksaan lintas batas ppl) entikong adalah berada dalam wilayah pengawasan pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai kpc) tipe madya entikong kab. sanggau prop. kalbar kantor pabean), hal ini berdasar pada peraturan menteri keuangan antara lain:tambahan peraturan menteri keuangan nomor pmk. (vide bukti yang berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut diatas dengan tegas menetapkan kpc entikong meliputi ppl entikong. bahwa fakta lapangan ppl entikong berada bawah wilayah pengawasan kpc entikong sudah sejak tahun melaksanakan kegiatan ekspor impor, hal ini dapat dilihat pada peraturan dibawah ini:: (vide bukti, (vide bukti, (vide buktimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tentang petunjuk pelaksanaan penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara: (vide bukti, (vide bukti(vide bukti bahwa berdasarkan peraturan peraturan dibawah undang undang sebagaimana tersebut diatas sangat jelastidak hanya bisa dilakukan dikawasan pabean, tetapi juga bisa dilakukan kantor pabean. hal ini sejalan dengan bunysudah tegas menjelaskmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god cukai dan menetapkan adanya kantor pabean, maka kemudian ketika aparat penegak hukum menjerat pemohon dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dasar penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri tanpa pemaknaan dan atau penafsiran yang sempurna maka hal ini yang kemudian merugikan pemoho. . ketika mengkaji frasseakan akan kantor pabean tidak mempunyaiikarenakan dalam penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara detil terkait fungsi dan tugas kantor pabeanmaka hal ini bertentangan dengan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunmenteri keuangan membentuk badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit kementerian keuangan, bahwa dalam rangka pembentukan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit kementerian keuangan sebagaimana dimaksud pada hurufni perlu mengatur ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja badan pengelola dana perkebunan kelapa. sawihead han menteri keuangan republik indonesia d. bab kedudukan, tugas, dan fungsi badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut uppksuppks dipimpin oleh direktur utama. uppks bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, yang selanjutnya disebut dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan strategis bisnis, rencana bisnis anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja, penghimpunan dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan dana, cc. pengelolaan dana yang meliputi penempatan investasi dana: perencanaan dan penyaluran dana, www .jdih.kemenkeu.go.id ban luas peran menteri keuangan republik indonesiapengangkpenetapan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bab tata kerja dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan uppkpks serta dengan instansi lain luar uppksdalam hal terdapatpkna menteri keuangautama wajib melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko. bab ketentuan lain lain pegawai uppks yang berasal dari pegawai negeri sipil pembinaannya dilakukan oleh menteri keuangan melalui direktur jenderal perbendaharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direktur utama dapat mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional untuk bidang keahlian yang dibutuhkan uppks, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii ketentuan penutup perubahan atas organisasi dan tata kerja uppks sebagaimana diatur. dalam peraturan menteriwww .jdih.kemenkeu.go.id p3, rmman lan lama kepala bagian t.u menteri biro umum tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id ah aja lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia w7a nomor pmk. tentang organisasi ag: g1 dan tata kerja badan pengelola dana class perkebunan kelapa sawit menteri keuangan republik indonesia bagan organisasi badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dkk keuangan, umum, kepatuhan, dan perencanaan dan penghimpunan dana penyaluran dana kemitraan manajemen risiko pengelolaan dana divisi divisi divisi divisi divisi anggaran dan akuntansi pengembangan pemungutan biaya program pelayanan usaha kecil, biodiesel dan iuran cpo menengah, dan koperasi divisi divisi divisi divisi umum dan sumber daya relating, pemungutan biaya unit penyaluran divisi manusia deforestation, dan dan iuran produk perusahaan promosi perkebunan turunan divisi divisi kepatuhan dan manajemen divisi lembaga risiko pendidikan sumber kemasyarakatan daya manusia, dan civil society penelitan dan pengembangan, dan pengembangan sarana dan prasarana menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang p.s. bojonegoro can rep ln, salinan sesuai dengan demi umum kepala bagian kementerian tirto nang nip www .jdih.kemenkeu.go.id bpa menteri keuangan republik indonesia penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelan), serta pelaporan, danuppks. bab susunan organisasi susunan organisasi uppks terdiri dari: direktorat keuangan, umum, kepatuhan dan manajemen risiko: direktorat perencanaan dan pengelolaan dana, direktorat penghimpunan dana, direktorat penyaluran dana, direktorat kemitraan, satuan pemeriksa internal: dan kelompok jabatan fungsional. bab iii direktorat keuangan, umum, kepatuhan dan manajemen risiko direktorat keuangan, umum, kepatuhan dan manajemen risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelan), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. dalam: melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat keuangan, umum, kepatuhan dan manajemen risiko menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana strategis, rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran uppks, pengelolaan anggaran dan keuangan uppks, www .jdih.kemenkeu.go.i lt. tab menteri keuangan republik indonesia cc.: pelaksanaan setelan, perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan risiko dan kepatuhan organisasi. direktorat keuangan, umum, kepatuhan dan manajemen risiko terdiri atas: divisi anggaran dan akuntansi, divisi umum dan sumber daya manusia, dan divisi kepatuhan dan manajemen risiko. divisi anggaran dan akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana bisnis anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran badan, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelan, penyusunan sistem dan manual akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi. divisi umum d uppks, penyusunan indikator kinerja, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan. divisi kepatuhan dan manajemen risiko mempunyai tugas melakukan pengendalian internal melalui serangkaian kegiatan yang mencakupserta melakukan kontrol secara langsung atas praktik bisnis dan melakukan pengelolaan risiko satuan kerja termasuk penyusunan profil risiko. www .jdih.kemenkeu.go.id bug menteri keuangan republik indonesia bab direktorat perencanaan dan pengelolaan dana direktorat perencanaan dan pengelolaan dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis tahunan, rencana pengalokasian kebutuhan dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana alokasi penyalur. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat perencanaan dan pengelolaan dana menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa rencana strategis bisnis, penyiapan bahan penyusunan alokasi dana rencana bisnis tahunan sebagai bahan penyusunan rencana bisnis anggaran tahunan, pengembangan rencana pengalokasian dana, pengembangan dan penempatan dana yang dikelola dan pendapatan pada instrumen investasi, pengelolaan kerjasama pengelolaan dana: penyusunan rencana penyaluran dana terkait biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana, dan pengelolaan riset, data, dan informasi. direktorat perencanaan dan pengelolaan dana terdiri atas: divisi pengembangan biodiesel, divisi relating, deforestation dan promosi perkebunan, divisi pendidikan sumber daya manusia, litbang, dan pengembangan sarana dan prasarana. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia divisi pengembangan biodieselgembangan biodiesel. divisi relating, deforestation dan promosi perkebunanremajaan perkebunan, deforestation, dan promosi perkebunan. divisi pendidikan sumber daya manusia, litbang, dan pengembangan sarana dan prasarana mempunyai tugasdidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana. bab direktorat penghimpunan dana direktorat penghimpunan dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan dana lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat penghimpunan dana menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, pelaksanaan penghimpunan biaya dan iuran pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan turunannya, pelaksanaan penghimpunan dana lainnya, www .jdih.kemenkeu.go.id tan menteri keuangan republik indonesia pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, dan pelaporan realisasi penghimpunan dana untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. direktorat penghimpunan dana terdiri atas: divisi pemungutan biaya dan iuran creed palm oil, divisi pemungutan biaya dan iuran produk turunan. divisi pemungutan biaya dan turun creed palm oil mempunyai tugas memungut dan menghimpun dana berupa biaya ekspor creed palm oil dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. divisi pemungutan biaya dan turun produk turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit. bab direktorat penyaluran dana direktorat penyaluran dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran dana, serta melakukan fungsi kustodian atas dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan dana. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat penyaluran dana menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan dan koordinasi untuk penyusunan rencana penyaluran pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, www .jdih.kemenkeu.go.id mas menteri keuangan republik indonesia pelaksanaan verifikasi dan penilaian atas proposal kegiatan kelapa sawit dan penyaluran untuk kegiatan pengembangan kelapa sawit, pelaksanaan kegiatan penyaluran dana kegiatan biodiesel, peremajaan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, sarana dan prasarana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, dan pelaporan realisasi penyaluran dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. direktorat penyaluran dana terdiri atas: divisi program pelayanan, dan divisi unit penyaluran. divisi program pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan dana, pengembangan dana, penetapan usulan calon penerima dana. divisi unit penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana, menjalankan fungsi kustodian' atas dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan dana, dan laporan realisasi penyaluran dana. bab vii direktorat kemitraan direktorat kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolanee bala ng. lunas menteri keuangan republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktorat kemitraan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana kemitraan, pelaksanaan identifikasi kemitraan kegiatan pengembangan kelapa sawit, pelaksanaan kegiat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kemitraan kelapa sawit berkelanjutan, dan pelaporan realisasi kemitraan kelapa sawit berkelanjutan. direktorat kemitraan terdiri atas: divisi usaha kecil menengah dan koperasi, divisi perusahaan, dan divisi lembaga kemasyarakatan dan civil society. divisi usaha kecil menengah dan koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan usaha kecil menengah dan koperasi untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. divisi perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan perusahaan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. divisi lembaga kemasyarakatan dan civil society mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan denganban menteri keuangan republik indonesia bab viii satuan pemeriksa internal satuan pemeriksa internal internal dipimpin oleh seorang kepala. satuan pemeriksa internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas uppks. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan pemeriksa internallembaga pengelola dana perkebunan kelapa sawitdalam hal diperlukan,terdiri dari. sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. www .jdih.kemenkeu.go.idlai lelang telah diatur deng, bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan lelang serta kinerja balai lelang, perlu menyempurnaklai lelang. bab ketentuan umumpejabat unit eselon lingkungan djka yang s11l balai lelang wajib melunasi penerimaan negara bukan pajak pnb) pemberian izin operasional balai lelangdirektur melakukan peninjauan fasilitas kantor balai lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling lambat (enam) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian salinan keputusan pemberian izin operasional balai lelang. dalam hal berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada terdapat ketidaksesuaian fasilitas kantor balai lelang dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf direktur menyampaikan usulan pencabutan izin operasional balai lelang kepada direktur jenderal. bab kegiatan usaha dan wilayah kerja dalam kegiatan usaha pelaksanaan lelang,adan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi) berbentuk persero:cc. lelang barang milik perwakilan negara asing:anksi denda kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal kekayaan negara nomor senannerenerenenen sifat sangat segera hal sanksi denda yth. direksi balai lelang . asia berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang dan menunjuk hasil pembinaan dan pengawasan kami terhadap balai lelang . dengan ini disampaikan hal hal sebagai berikut: sesuai hasil penelitian kami, saudara belum menyetorkan bea lelang sebesar . atas lelang yang dilaksanakan . pada tanggal. dengan jatuh tempo penyetoran bea lelang tanggal . sesuai peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang, saudara dikenakan sanksi denda dengan besaran sesuai peraturan pemerintah nomor .berkenaan dengan hal atas, maka saudara dikenakan sanksi denda sejumlah . (. . per bulan dimana bagian dari bulan dihitung menjadi (satu) bulan penuh, serta dibayarkan sampai dengan bea lelang dilunasi paling lama (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo penyetoran bea lelang kas negara. denda dimaksud. dan atau kepala kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang . serta direktur jenderal kekayaan negara: alamat kantor wilayah djka: nomor surat:, jumlah bea lelang yang terlambat disetorkan, tempat atau lokasi pelaksanaan lelang, tanggal pelaksanaan lelang, tanggal jatuh tempo penyetoran bea lelang, nomor peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara, bukan pajak pnb) yang berlaku pada kementerian keuangan, jumlah denda yang dikenakan per bulan: kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang, kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang (apabila ada): nama kepala kantor wilayah djka. aa. sanksi surat peringatan kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal kekayaan negara .oconenanananunannaaanan nan nan nomor sean sifat sangat segera hal surat peringatan yth. direksi balai lelang . berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang, dengan ini disampaikan bahwa menunjuk hasil pembinaan dan pengawasan kami terhadap balai lelang . saudara belum memenuhi kewajiban: terkait kewajiban yang belum dipenuhi jensen jess u dan atau melanggar larangan berupa: terkait larangan yang dilanggar aje dalam hal saudara tidak memenuhi kewajiban saudara dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal peringatankenakan sanksi berupa peringatan terakhir. demikian untuk menjadi perhatian saudara. kepala kantor tembusan:,: nama kepala kantor wilayah djka. bb. sanksi surat peringatan terakhir kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal kekayaan negara tan nomor banana sifat sangat segera hal surat peringatan terakhir yth. direksi balai lelang . di. berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang, dan menunjuk surat peringatan nomor . tanggal . tentang surat peringatan yang disampaikan kepada balai lelang ." dengan ini disampaikan bahwa saudara belum memenuhi kewajiban: terkait kewajiban yang masih belum dipenuhi dan atau saudara mengulangi perbuatan melanggar larangan berupa: terkait perbuatan melanggar larangan yang diulangi dalam hal saudara tidak memenuhi atau tidak mengindahkan surat peringatan terakhir ini dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan terakhirusulkan kepada direktur jenderal kekayaan negara untuk dikenakan sanksi pembekuan izin operasional terakhir, nama balai lelang, alamat lengkap balai lelang: nomor peraturan menteri keuangan tentang balai lelang: nomor surat peringatan, tanggal surat peringatan. cc. surat usulan pemberian sanksi pembekuan izin operasional kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal kekayaan negara nomor sifat sangat segera hal usulan pembekuengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami, hingga jangka waktu (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan terakhir nomor . tanggal . balai lelang . tidak memenuhi atau tidak mengindahkan surat peringatan terakhir dimaksud. (tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam atau peraturan menteri keuangan nomor . berupa . berkenaan dengan hal tersebut, kiranya terhadap balai lelang . kami usulkan untuk diberikan sanksi pembeku.o.unununugunuanuuuun una tembusan: direktur lelang, dan pimpinan balai lelang . keterangan: ( ) dibuat apabila terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dan, nomor surat peringatan terakhir, tanggal surat peringatan terakhir, uraian pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dan pmk tentang balai lelang, nama kepala kantor wilayah djka. dd. keputusan pembekuan izin operasional balai lelang keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor . tentang pembekuan izin operasional balai lelang. (npp . menteri keuangan, menimbang bahwa berdasarkan surat kepala kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara . nomor: tanggal . telah terjadi pelanggaran . peraturan menteri keuangan nomor. tentang balai lelang, oleh balai lelang . bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti bukti pendukung balai lelang . telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan . peraturan menteri keuangan nomor ii. tentang balai lelang, yang dapat menyebabkan pembekukuan izin operasionallelang barang milikbalai lelang dapat melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam yaitu jasa pralelang dan jasa pascaperang untuk semua jenis lelang. jasa pralelang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan dokumen barang yang akan dilelang, meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang, cc.aksir menilai harga barang sesuai ketentuan: meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang, mengurus asuransi barang yang akan dilelang, menyiapkan menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan aanwijzing dan atau pelaksanaan lelang, memasarkan barang denganmemutuskan: menetapkan keputusan menteri keuangan tentang pembekuan izin operasional balai lelang ." (npp . pertama membekukan izin operasional balai lelang . npp berkedudukan . dengan alamat . yang melakukan kegiatan usaha sesuai izin operasional balai lelang . nomor . tentang pemberian izin operasional balai lelang . kedua balai lelang . yang telah dibekukan izin operasionalnya harus menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pembekuan izin operasional balai lelang dantiga pembekuan izin operasional balai lelang ini berakhir apabila: balai lelang . selama masa pembekuan izin operasional, telah menyelesaikan kewajibannya yang terkait dengan pembekuan izin operasional balai lelang: balai lelang . selama masa pembekuan izin operasional, tidak, dan masa pembekuan selama (enam) bulan sejak tanggal keputusan pembekuan izin operasional telah berakhir, .dee petunjuk pengisian: nomor keputusan menteri keuangan tentang pembekuan izin operasional balai lelang, tahun keputusan menteri keuangan tentang pembekuan izin operasional balai lelang, nama balai lelang, nomor npp balai lelang, kantor wilayah djka tempat kedudukan balai lelang, nomor surat usulan pemberian sanksi pembekuan izin operasional balai lelang, tanggal surat usulan pemberian sanksi pembekuan izin operasionalkeputusan menteri keuangan tentang pemberian izin operasional balai lelang: kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang, tanggal keputusan menteri keuangan tentang pembekuan izin operasional balai lelang, nama direktur jenderal kekayaan negara. ee. usulan permohonan pencabutan izin operasional balai lelang kementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal kekayaan negara nomor son sifat sangat segera hal usulan pencabutan izin operasional balai lelangan menunjuk surat keputusan direktur jenderal kekayaan negara nomor . hal pembekuan izin operasional . dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami, hingga masa pembekuan izin operasional terlampaui . tidak memenuhi kewajibannya dan atau telah melakukan pelanggaran atas larangan menjalankan kegiatan usaha, pengalihan saham, dan atau perubahan manajemen. berkenaan dengan hal tersebut, kiranya terhadap balai lelang . dapat diusulkan untuk pencabuttembusan: pimpinan balai lelang : nama kepala kantor wilayah. ff. surat permohonan pencabutan izin operasional balai lelang smenemananaer fila memesan namo lampiran (satu) berkas perihal permohonan pencabutpencabutan izin operasional balai lelang . adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: (").dilampirkan dalam hal direksi tidak dapat melampirkan dokumenpencabutan izin operasional balai lelang: nomor surat permohon, kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang. gg. surat pernyataan pembubaran perseroan surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama lan alamat wan posisi pemegang saham balai lelang . jumlah saham . lembar dengan nominal . dengan ini saya menyatakan: bahwa balai lelang . telah bubar dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha bidang pelelangtan roman hormat kami, meterai petunjuk pengisian: nama lengkap, alamat lengkap yang menyatakan, nama balai lelang, jumlah saham yang dimiliki, nilai nominal saham yang dimiliki (dalam rupiah)hh. keputusan pencabutan izin operasional balai lelang keputusan menteri keuangan nomor jean ena tentang pencabutan izin operasional balai lelang . (npp . menteri keuangan, menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan peninjauan ) terhadap balai lelang. yang berkaitan dengan pelanggaran . peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti bukti pendukung, balai lelang . telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan . peraturan menteri keuangan . tentang balai lelang, yang menyebabkatau bahwa berdasarkan surat direktur balai lelang nomor . tanggal . mengenai permohonan pencabutan izin operasional balai lelang . dan berdasarkan penelitiankeluarkan keputus( ")ncabutan izin operasional balai lelang . (npp . pertama mencabut izin operasional balai lelang balai lelang npp . yang berkedudukan . yang melakukan kegiatan usaha sesuai izin operasional balai lelang . nomor . tanggal . tentang pemberian izin operasional balai lelang . npp: . kedua balai lelang . yang telah dicabut izin operasionalnyaempat direksi dan atau dewan komisaris balai lelang .: pemberian jasa pralelang oleh balai lelang sebagaimana dimaksud dalam didasarkan pada perjanjian antara balai lelang dengan pemilik barang. perjanjian sebagaimana dimaksud pada, cara pembayaran imbalan jasa, dan pembagian uang jaminan wanprestasi. jasa pascaperang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: mengurus pengiriman barang, mengurus balik nama barang yang dibeli atas nama pembeli, dan atau cc.njual pemilik barang dan atau pembeli yang menginginkan pelayanan jasa pascaperang, sesuai dengan kesepakatan antara penjual pemilik barang dan atau pembeli dengan balai lelang,a.n. menteri keuangan republik indonesia direktur jenderal kekayaan negara, keterangan: ( ) pilih pemeriksaan bila pencabutan berdasarkan hasil pemeriksaan, pilih peninjauan apabila pencabutan didasarkan hasil peninjauan sesuai ( ) apabila pencabutan atas permohonan balai lelang. petunjuk pengisian: nomor keputusan menteri keuangan tentang pencabutan izin operasional balai lelang, kode dan tahun keputusan menteri keuangan tentang pencabutan izin operasional balai lelang, nama balai lelang, nomor nppnomor keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin operasional balai lelang, tanggal keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin operasionalncabutan izin operasional balai lelang: nama direktur jenderal kekay'yusof4 danar nip nya balai lelang wajib melaksanakan kegiatan usaha balai lelang paling sedikit (sepuluh) kali lelang noneksekusi sukarela, jasa pralelang, dan atau jasa pascaperang dalam jangka waktu (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: balai lelang yang izin operasionalnya diberikan sebelum tanggal januari maka jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak tanggal januari dan balai lelang yang izin operasionalnya diberikan setelah tanggal januari maka jangka waktu (tiga) tahun dihitung sejak tanggal keputusan menteri mengenai pemberian izin operasional balai lelang diterbitkan. balai lelang mempunyai wilayah kerja seluruh wilayah indonesia. bab kantor perwakilan bagian kesatu izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang dapat membuka kantor perwakilan. dalam hal balai lelang menyelenggarakan lelang paling sedikit (tiga puluh enam) kali dalam (satu) tahun luar kota kabupaten tempat kedudukan balai lelang, wajib membuka kantor perwakilan. kantor perwakilan tidak berstatus badan hukum tersendiri dan merupakan bagian dari balai lelang terlebih dahulu wajib memperoleh izin direktur atas nama menteri. direksi balai lelang menyampaikan secara tertulis permohonan izin pembukaan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada kepada direktur dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor pusat balai lelang. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokume: permohonan izinrmohonan izin pembukaan kantor perwakilandireksiterhitungembukaan kantor perwakilan balai lelang yang telah memenuhi persyaratan atas nama menteri. format keputusan mengenai pemberian izin pembukapembukaan kantor perwakilan diberikan setelah balai lelang melunasi penerimaan negara bukan pajak pnb) pemberian izin pembukaan kantor perwakilan. balai lelang wajib melunasi penerimaan negara bukan pajak pnb) pemberian izin pembukaan kantor perwakilanbagian kedua pindah alamat kantor perwakilan kantor perwakilan dapat pindah alamat kota atau kabupaten dalam wilayah kerja kantor wilayah yang sama. dalam hal kantor perwakilan pindah alamat sebagaimana dimaksud pada balai lelang wajib memberitahukan kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan dengan tembusan kepada direktur paling lambat (empat belas) hari kerja setelah pindah alamat kantor perwakilan. pemberitahuan pindah alamat sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen kantor pemberitahkepala kantor wilayah terhadap pemberitahuan pindah alamat tidak jo.id dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor wilayah menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada balai lelanggian ketiga penutupan kantor perwakilan balai lelang yang menutup kantor perwakilan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada direktur, dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang dan kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan. format pemberitahuan penutupwajib dilakukan paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah penutupan kantor perwakilan. bagian keempat pengawasan kantor perwakilan pengawasan terhadap kantor perwakilan dilakukan oleh kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan. dalam hal ditemukan pelanggaran dilakukan oleh kantor perwakilan, kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada kepala kantor wuwjdih.kemenkeu go.id wilayah tempat kedudukan kantor pusat balai lelang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal balai lelang tidak memiliki kantor perwakilan tempat pelaksanaan lelang, balai lelang wajib menyampaikan rencana lelang kepada kepala kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang paling lambat (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang. penyampaian rencana lelang sebagaimana dimaksud pada disampaikan menggunakan format surat pengantar laporan rencanarencanawasan terhadap pelaksanaan lelang atas rencana lelang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang. berdasarkan rencana lelang sebagaimana dimaksud pada kepala kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang dapat melakukan pemantauan lelang terhadap lelang yang dilaksanakan. dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan lelang, kepala kantor wilayah tempat pelaksanaan lelang memberitahukan kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang sebagai informasi awal dalam pemeriksaan berkala atau insidental yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata cara pemeriksaan balai lelang. bab perubahan nama, pemegang saham, direksi dan atau dewan komisaris bagian kesatu perubahan nama balai lelang dapat melakukan perubahan nama. perubahan nama sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan izin operasional balai lelang yang telah diberikan tidak berlaku lagi termasuk izin pembukaan kantor perwakilan. ketentuan mengenai izin operasional sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans untuk balai lelang yang telah melakukan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada dan akan melakukan kegiatan usaha balai lelang. bagian kedua perubahan pemegang saham dalam hal terjadi perubahan: pemegang saham, dan atau persentase kepemilikan sahamtiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan oleh instansi yang berwenang. pemberitahuanwuw:jdih.kemenkeu go.id mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarrwakilan balai lelang yang selanjutnya disebut kantor perwakilan adalah unit balai lelang yang berkedudukan luar kota kabupaten tempat kedudukan balai lelang yang telah mendapatkan izin pembukaan kantor perwakil yang merupakan pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangansib fotokopi bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, fotokopi identitas pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:pemegang sahammegang sahamdan,ll.dalam hal modal disetor balai lelang kurang dari jumlah yang dipersyaratkan sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam akibat perubahan pemegang saham dan atau perubahan persentase kepemilikan saham: rekening koran atas nama balai lelang yang bersangkutan, danformat: pemberitahuantercantum dalam lampiran huruf dan cc. keterpemegang sahamtelah tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen diterbitkan. bagian ketiga perubahan direksi dan atau dewan komisaris dalam hal terjadi perubahan direksi dan atau dewan komisarisempat belas) hari kerja sejak tanggal pengesahan oleh instansi yang berwenang atas keputusan perubahan direksi dan atau dewan komisaris. surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen: fotokopi identitas direksi dan atau dewan komisaris yang baru, offerscc.fotokopi nomor pokok wajib pajak npp)format: pemberitahuan perubahan direksi dan atau dewan komisarisdireksi dan atau dewan komisarisb vii pindah alamat pindah alamat balai lelang dapat dilakukan: dalam wilayah kerja kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang dalam (satu) zona, dalam wilayah kerja kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang tidak dalam (satu) zona, luar wilayah kerja kantor wilayah sebelumnya dalam (satu) zona, atau luar wilayah kerja kantor wilayah sebelumnya tidak dalam (satu) zona. balai lelang yang pindah alamat sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang dengan tembusan kepada direktur jenderal u.p. direktur. balai lelang yang pindah alamat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf wajib mengajukan permohonan izin persetujuan pindah alamat kepada direktur dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah asal. izin persetujuan pindah alamat balai lelang sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf yang diterbitkan oleh direktur dengan memperhatikan keputusan menteri mengenai formasi tempat kedudukan balai lelang. pemberitahuan pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam atau permohonan izin pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam disampaikan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah pindah alamat. format: pemberitahuan pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran huruf dan permohonan izin pindah alamatpindah alamat atau permohonan izin pindah alamatm2? (seratus meter persegi), foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal balai lelang pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf mensyaratkan penambahan modal disetor sesuai zona sebagaimana dimaksud dalam permohonan izin pindah alamat balai lelang sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada dan dokumen tambahan sebagai berikut: bukti setoran penambahan modal paling sedikitdan rekening koran atas nama balai lelang yang bersangkutan. dalam hal berdasarkan hasil penelitian direktur terhadap pemberitahuan pindah alamat tidak dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau permohonan izin pindah alamatindah alamat balai lelang atas nama menteri. format keputusan mengenai pemberian izin pindah alamati hak, kewajiban, dan larangan bagian kesatu hak dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang mempunyai , cc.minta salinan risalah lelang dari kekal pejabat lelang kelas ii: mengusulkan pemandu lelang (afslager), menerima jaminan penawaran lelang dari pembeli yang wanprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan mengajukan permohonan pembatalan lelang dalam hal balai lelang bertindak selaku pemohon lelang. bagian kedua kewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang mempunyai kewajiban: membayar imbalan jasa pejabat lelang kelas sesuai perjanjigo.idkelas yang melaksanakan lelang, cc.:lima puluh persen)bukti setor bea pembatalan lelang kepada kekal atau pejabat lelang kelas dalam hal balai lelang bertindak selaku pemohon lelang: menyerahkan kutipan risalah lelang dan akuntansi pembayaran lelang kepada pembeli setelah pembeli memenuhi kewajiban: menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek 20m lelang kepada pembeli setelah pembeli memenuhi kewajibanil. menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi lelang, dan menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan. bagian ketiga larangan dalam melakukan kegiatan usahanya, balai lelang dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha luar izin yang diberikan, meliputi: memungut biaya apapun dari pembeli dan penjual luar ketentuan peraturan perundang undangan dan perjanjian yang telah disepakati para pihak, bertindak selaku pengacaranyelenggarakan lelang eksekusi dan atau lelang noneksekusi wajib, fl. melakukan tindakan pemanggilan kepada debitur, melakukan penagihan piutang (debt collector), dan atau membeli sendiri baik langsung maupun tidak langsung barang yang dikatakan kepadanya untuk dijual secara lelang. sifonmenteri berwenang: memberikan izin operasional balai lelang, membekukan izin operasional balai lelang, cc. mencabut izin operasional balai lelang, menetapkan formasi tempat kedudukan balai lelang, memberikan izin pembukaan kantor perwakilan, memberikan izin pindah alamat, dan melakukan pembinaan dan pengawasan balai lelang. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada direktur jenderal. kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada direktur. direktur jenderal dan direktur bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada dan bab badan hukum, permodalan, dan kepemilikan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf balai lelang harus didirikan dalam bentuk perseroan terbatas pt). perseroan terbatas pt) sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki modal disetor berupa uang paling sedikit: balai lelang bertanggung jawab penuh terhadap gugatan perdata dan atau tuntutan pidana yang timbul akibat kegiatan usahanya. bab administrasi perkantoran dan pelaporan balai lelang wajib menyelenggarakan administrasi perkantoran berupa: buku register permintaan lelang, buku kegiatan pralelang dan pascaperang, cc. buku penerimaan dan penyerahan barang, buku penerimaan dan penyetoran harga lelang, buku terkait ketatausahaan jaminan penawaran lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan buku lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. format: buku register permintaan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran huruf buku kegiatan pralelang dan pascaperang sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran huruf buku penerimaan dan penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran huruf dan buku penerimaan dan penyetoran hargadministrasi perkantoran sebagaimana dimaksud pada wajib diselenggarakan pula oleh kantor perwakilan. balai lelang wajib menyampaikan: laporan realisasi pelaksanaan lelang per triwulan kepada kepala kantor wilayah dengan tembusan direktur jenderal c.g. direktur paling lambat tanggal (sepuluh) sesudah bulan laporan, laporan tahunan kepada direktur jenderal u.p. direktur dan kepala kantor wilayah paling lambat tanggal januari sesudah tahun laporan, cc. laporan transaksi lelang kepada kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan plat) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. format: laporan realisasi pelaksanaan lelang per triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran huruf dan laporan tahunwajib disampaikan pula oleh kantor perwakilan kepada kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan. penyampaian laporan: sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan menggunakan format surat www jdih.kemenkeu go.id pengantar tercantum dalam lampiran huruf dan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan menggunakan format surat pengantakantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai kinerja kantor pusat balai lelang dan kantor wilayah tempat kedudukan kantor pusat balai lelang. administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam menjadi bahan pembinaan dan pengawasan oleh kepala kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap balai lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh direktur dan kepala kantor wilayah. pembinaan dan pengawasan kepada balai lelang sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan pemantauan, verifikasi dan perizinan balai lelang, melakukan peninjauan lokasi dan fasilitas balai lelang, melakukan pemantauan terhadap kelembagaan, operasional, keuangan dan atau pelaksanaan lelang, melakukan diseminasi, sosialisasi dan pengarahan, melakukan bimbingan teknis terhadap administrasi dan pelaporan, melakukan pemeriksaan, melakukan evaluasi kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi lelang, memberikan himbauan dan atau tanggapan secara tertulis, memberikan rekomendasi perbaikan dan pengenaan sanksi, dan atau memantau tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan termasuk terhadap pengenaan sanksi. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata cara pemeriksaan balai lelang. evaluasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi balai lelang. direktur dapat menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan balai lelang kepada kepala kantor wilayah setempat untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. bab sanksi bagian kesatu umum balai lelang yang tidak memenuhi kewajiban dan atau melakukan pelanggaran atas larangan dalam peraturan menteri ini dikenakan sanksi: denda: surat peringatan, cc. surat peringatan terakhir, pembekuan izin operasional, dan atau pencabutan izin operasional. pemberitahuan secara tertulis atas sanksi berupa dendasurat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat peringatan terakhirsebagaimana dimaksud dalam huruf dan pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh direktur jenderal atas nama menteri. sanksi sebagaimana dimaksud dalam tidak menutup kemungkinan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua denda sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada balai lelang yang terlambat menyetorkan bea lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf besaran denda sebagaimana dimaksud padapembayaran denda dihitung sejak jatuh tempo penyetoran bea lelang kas negara paling lama (dua puluh empat) bulan dan bagian dari bulan dihitung menjadi (satu) bulan penuh.s5) format surat pengenaan sanksi dendsurat peringatan sanksi berupa surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan dalam hal balai lelang: tidak memenuhi kewajiban dan atau melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf format sanksi berupa surat peringurat peringatan terakhir sanksi berupa surat peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan dalam hal balai lelang: dalam jangka waktu (tiga puluh) hari tidak memenuhi surat peringatan atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf sejak tanggal surat peringatan, atau melakukan kembali pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf format sanksi berupa surat peringatan termbekuan izin operasionaltiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan terakhir diterbitkan, kepala kantor wilayah mengajukan usul pemberian sanksi pembekuan izin operasional balai lelang kepada direktur jenderal. berdasarkan usulan pembekuan izin operasional dari kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud pada dan pertimbangan dari direktur, dalam jangka waktu paling lambat (satu) bulan sejak usulan kepala kantor wilayah diterima, direktur jenderal berdasarkan kewenangan dalam bentuk mandat menetapkan keputusan mengenai pembekuan izin operasional balai lelang atas nama menteri. format: usulan pemberian sanksi berupa pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf cc, dan keputusan mengenai pembekuan izin operasional balai lelang sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf dd, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. salinan keputusankeputusan pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan. pembekuan izin operasional balai lelang diusulkan kepala kantor wilayah kepada direktur jenderal tanpa didahului dengan surat peringatan dan surat peringatan terakhir, dalam hal: diketemukan keterangan data tidak benar atau palsu yang disampaikan oleh balai lelang, pada saat setelah izin operasional diberikan, balai lelang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan atau hurufberakhir, dalam hal balai lelang telah menyelesaikan kewajibannya dan masa pembekuan izin operasional telah terlampaui. kepala kantor wilayah dapat melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan tindak lanjut dari pembekuan izin operasional balai lelang. bagian keenam pencabutan izin operasional dalam hal balai lelang tidak menyelesaikan kewajibannya sampai dengan jangka waktu pembekuan izin operasional balai lelang sebagaimana dimaksud dalam berakhir dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam la. kepala kantor wilayah mengajukan usul pencabutan izin operasional balai lelang kepada direktur jenderal u.p. direktur. usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pembekuan izin operasional balai lelang. format usulan pencabutan izin opersanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam berakhir dan balai lelang melakukan kembali pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi pencabutan izin operasional tanpa didahului surat peringatan, surat peringatan terakhir, dan pembekuan izin operasional. bab xii pencabutan izin operasional bagian kesatu umum perseorangan yang pada saat menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris dari balai lelang yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional, tidak dapat mengajukan permohonan izin operasional balai lelang baru. perseroan terbatas yang telah dicabut izin operasional sebagai balai lelang, tidak dapat mengajukan kembali permohonan izin operasional balai lelang. rp10. (sepuluh miliar rupiah) bagi balai lelang yang didirikan wilayah: provinsi dki jakarta, kota bekasi, kabupaten bekasi, kota bogor, kabupaten bogor, kota depok, kota tangerang, kota tangerang selatan, dan kabupaten tangerang, selanjutnya disebut zona rp5. (lima miliar rupiah) bagi balai lelang yang didirikan wilayah provinsi, kota dan kabupaten pulau madura dan pulau jawa luar zona selanjutnya disebut zona ii, dan rp3. (tiga miliar rupiah) bagi balai lelang yang didirikan wilayah provinsi, kota, dan kabupaten luar zona dan zona ii, selanjutnya disebut zona iii. balai lelang sebagaimana dimaksud dalam sahamnya dimiliki oleh: swasta nasional, badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), atau patungan swasta nasional, badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi) dan atau swasta asing, sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpersen) dari modal disetor. bagian kedua pencabutan izin operasional berdasarkan permohonan direksi balai lelang dapat mengajukan permohonan pencabutan izin operasional balai lelang secara tertulis kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah setempat. permohonan pencabutan izin operasional balai lelang sebagaimana dimaksud pada (l) harus dilengkapi: fotokopi akta keputusan rapat umum pemegang saham rups). format: permohonff: dan surat pernyataan pada huruf tercantum dalam lampiran huruf gg, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. direksi balai lelang bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan hukum sebagai akibat pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga keputusan pencabutan izin operasional balai lelang keputusan pencabutan izin operasional balai lelang sebagaimana dimaksud dalam danncabutan izin operasional balai lelang atas nama menteri. format keputuscabutan izin operasional balai lelang sebagaimana dimaksud pada bersifat final. bab xiii asosiasi perkumpulan balai lelang balai lelang wajib berhimpun dalam satu wadah asosiasi perkumpulan balai lelang. ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan asosiasi perkumpulan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. asosiasi perkumpulan balai lelang menetapkan dan menegakkan kode etik balai lelang. balai lelang yang telah mendapatkan izin operasional sebelum berlakunya peraturan menteri ini, namun belum terdaftar dalam asosiasi perkumpulan, wajib terdaftar dalam asosiasi perkumpulan paling lambat (tiga) bulan sejak peraturan menteri ini diundangkan. balai lelang yang mendapatkan izin operasional setelah berlakunya peraturan menteri ini, wajib terdaftar dalam asosiasi perkumpulan paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai pemberian izin operasional. balai lelang yang tidak memenuhi kewajiban untuk berhimpun dalam asosiasi perkumpulan balai lelang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam bab xiv ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: permohonan izin operasional balai lelang, pembukaan kantor perwakilan, pindah tempat kedudukan dan atau perubahan pemegang saham yang telah diterima sebelum berlakunya peraturan menteri ini, proses selanjutnya mengikutiizin operasional balai lelang yang telah diterbitkan berdasarkandinyatakan tetap berlaku, dan permohonan izin operasional balai lelang yang diterima setelah berlakunya peraturan menteri ini, pemrosesannya dilakukan setelah keputusan menteri mengenai formasi tempat kedudukan balai lelang sebagaimana dimaksud dalam ditetapwuwjdih.kemenkeu jfa maudaak birohukum arif bintaro nip lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang balai lelang keputusan pemberian izin operasional balai lelang keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor sal ana) tentang pemberian izin operasional balai lelang. (npp . menteri keuangan, menimbang bahwa berdasarkan surat direktur direktur utama balai lelang. nomor: . tanggal . mengenai permohonan izin operasional balai lelang dan berdasarkan penelitian, balai lelang. telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan menteri keuangan nomor . tentang balai lelang sehingga dapat diberikoperasional balai lelang" tentang balai lelang, sed isa memutuskan: menetapkan keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin operasional balai lelang. (npp . pertama memberikan izin operasional balai lelang kepada balai lelang. npp . yang berkedudukan di. dengan alamat . sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas nomor . tanggal . yang dibuat oleh notaris . yang telah disahkan sesuai dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: . tanggal . kedua ruang lingkup usaha balai lelang. adalah: kegiatan jasa pralelang dan jasa pascaperang untuk semua jenis lelang, dan sebagai kuasa pemilik barang dapat bertindak selaku pemohon lelang atau penjual hanya untuk lelang noneksekusi sukarela: lelang barangketiga apabila dalam melaksanakan kegiatan usahanya balai lelang . melanggar ketentuan peraturan perundang undangan lelang yang berlaku akan dicabut izin operasionalnyamberian izin operasional balai lelang, kode dan tahun keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin operasional balai lelang: nama balai lelang, nomor npp balai lelang, nomor surat permohonan izin operasional, tanggal surat permohonan izin operasional,akta pendirian balai lelang, tanggal akta pendirian balai lelang, nama notaris pembuat akta pendirian balai lelang, nomor keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan akta pendirian balai lelang, tanggal keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan akta pendirianmberian izin operasional balai lelang, nama direktur jenderal kekayaan negara. surat permohonan izin operasional balai lelang nomor pine lampiran (satu) berkas perihal permohonoperasional balai lelang . adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: l. asa (dst) demikian permohonan kami, atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. hormat kami, balai lelang . meterai:bab iii izin operasional balai lelang hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat keputusan pemberian izin operasional balai lelang dari direktur jenderal. keputusan pemberian izin operasional balai lelangmberian izin operasional balai lelang atas nama menteri. format keputuszin operasional sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan memperhatikan formasi tempat kedudukan balai lelang. keputusan formasiformasi tempat kedudukan balai lelang atas nama menter. permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dokumen: fotokopifotokopi bukti modal disetor paling sedikit sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan, nama direksi balai lelang, jabatan direksi balai lelang. keterangan: lampiran surat permohonan izin operasional balai lelang .bukti modal disetor paling sedikit sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rekening koran atas nama balai lelang posisi pada saat tanggal pengajuan permohonan, yang menunjukkan saldo kas minimal,,ilengkapi dengan ijazah sertifikat sarjana hukum dan atau penilai: dan pemegang saham perorangan, akta pendirian, anggaran dasar, surat pernyataan bermeterai dari masing masing direksi dan dewan komisaris yang menyataksurat keterangan dibuat oleh direksi balai lelang yang menerangkan bahwa direksi, dan atau dewan komisarisketerangan dibuat oleh direksi balai lelang yang menerangk dan atau jasa pascaperang untuk (satu) tahun pertama, j . bukti kepemilikan tempat,wuwjdih.kemenkes moo.id surat pernyataan direksi, dewan komisaris dan atau pemegang saham surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama sewaan jabatan :. alamat even dengan ini menyatakan: bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak termasuk dalam daftar orang tercela dot). bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak termasuk dalam daftar terduga teroris organisasi teroris dot). bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaizin operasional. bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak termasuk dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. bahwa. bahwa apabila kemudian hari surat pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya sebagai direksi dewan komisaris pemegang saham")www jdih kemenkes goldhormat kami, meterai keterangan: khusus bagi pemegang saham. ( ) khusus untuk surat pernyataan untuk lampiran permohonan izin operasional balai lelang. ( ) coret yang tidak perlu. petunjuk pengisian: nama lengkap, jabatan pada balai lelang, alamat lengkap yang menyataksurat keterangan direksi surat keterangan yang bertanda tangan bawah ini nama ena ti) jabatan :. alamat sewa dengan ini menerangkan bahwa nama nama bawah ini: nama jabatan senam ses mna kewarganegaraan pan ana anakan nama hiasan jabatan para ame nama mane kewarganegaraan nama jabatan ena kewarganegaraan penanaman dst. atas nama pribadi maupun atas nama perusahaftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. setoran modal oleh pemegang saham tidak berasal dari dankejahatan keuangan lainnya. atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak pernah menjadi direksi atau dewan komisaris balai lelang yang pernah dikenakan sanksi pencabutan izin operasional balai lelang.("") bahwa apabila kemudian hari surat keterangan yang saya buat tidak benar, maka saya sebagai direksiyo.iddemikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. daun masa hormat kami, meterai keterangan: khusus bagi pemegang saham. ( ) khusus untuk surat keterangan sebagai lampiran permohonan izin operasional balai lelang. petunjuk pengisian: nama lengkap, jabatan pada balai lelang, alamat lengkap yang menerangkan, kewarganegaraan tempat kedudukan (apabila direksi komisaris pemegang saham berbentuk badan hukum), nama balai lelang, kota kabupaten tempat keterangan dibuat: tanggal keterangan dibuat, nama lengkap yang membuat keterangan, jabatan yang membuat keterangan. dan rencana kegiatan pelaksanaan lelang rencana kegiatan pelaksanaan lelang tahun . balai lelang . jenis waktu tempat lokasi cara pemilik barang kegiatan pelaksanaan pelaksanaan jenis barang objek penawaran pemohon lelang lelang lelang lelang lelang ee, l.bin.thn. pt. balai lelang . nama direksi balai lelang) petunjuk pengisian laporan rencana lelang noneksekusi sukarela: nomor urut: jenis kegiatan lelang (sukarela, jasa pra pascaperang eksekusi, jasa pra pascaperang noneksekusi wajib), pemilik barang (lelang sukarela) pemohon (jasa pra pascaperang eksekusi dan atau noneksekusi wajib): waktu pelaksanaan lelang (minimal bulan dan tahun): tempat pelaksanaan lelang (kota kabupaten instansi), jenis barang (properti kendaraan alat berat benda seni antik, dsb), lokasi objek lelang berada (kota kabupaten), cara penawaran lelang (konvensional (dengan kehadiran peserta) internet (tanpa kehadiran peserta) hybrid (kombinasi konvensional dan internet). wuwjdih.kemenkes go.id surat permohonan izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang sena mesin nomor loe lampiran (satu) berkas perihal permohonan izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang . kota kabupatenembukaan kantor perwakilan balai lelang .' yang beralamat di: . adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikutfoto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas, demikian permohonembukaan kantor perwakilankota kabupaten. rekening koran atas nama balai lelang, yang posisi pada saat tanggal pengajuan permohonan menunjukkan saldo kas paling sedikit:fl.: fotokopian dilengkapi dengan fotokopi ijazah sarjana hukum dan atau sertifikat penilai,, dan pemegang saham perorangan, fotokopi akta pendirian, anggaran dasar,: surat pernyataan bermeterai dari masing masing direksi dan dewan komisariswww jdih.kemenkeu. docid surat pernyataan balai lelang bertanggung jawab atas kantor perwakilan surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama jabatan :. alamat sae dengan ini menyatakan: bahwa kantor yang beralamat . adalah benar merupakan kantor perwakilan balai lelang . mengingat bahwa kantor perwakilan tersebut tidak berstatus hukum tersendiri dan merupakan bagian dari balai lelang . maka saya selaku direktur, atas nama perusahaan, bertanggung jawab atas pelayanan jasa lelang oleh kantor perwakilan dimaksudaran news kena hormat kami, meterai petunjuk pengisian: nama lengkap, jabatan pada balai lelang, alamat lengkap yang menyatakan, alamat lengkap kantor perwakilkeputusan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor iso fovsof selena tentang pemberian izin pembukaan kantor perwakilan' mengenai permohonan izin pembukaan kantor perwakilanberikan izin pembukaan kantor perwakilan(npp . pertama memberikan izin pembukaan kantor perwakilan kepada balai lelang . npp: . yang berkedudukan di. dengan alamat di. kedua kantor perwakilan balai lelang . bukan merupakan badan hukum tersendiri sehingga direksi balai lelang . bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan kantor perwakilan. ketiga dalam melakukan kegiatan usahanya, pimpinan kantor perwakilan bertindak untuk dan atas nama direksi balai lelang www jdih komentar old petunjuk pengisian: nomor keputusan direktur lelang tentang pemberian izin pembukaan kantor perwakilan, kode dan tahun keputusan direktur lelang tentang pemberian izin pembukaan kantor perwakilan: nama balai lelang, nomor npp balai lelang, nomor surat permohonan izin pembukaan kantor perwakilan, tanggal surat permohonan izin pembukaan kantor perwakilan: nomor peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang balai lelang: kota kabupaten tempat kedudukan balai lelang, alamat lengkap balai lelang, kantor wilayah tempat kedudukan kantor pusat balai lelang, kantor wilayah kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan (apabila ada), tanggal keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin pembukaan kantor perwakilan: nama direktur lelang. surat pemberitahuan pindah alamat kantor perwakilan balai lelang nomor ama lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan pindah alamat kantor perwakilan balai lelang . yth. kepala kantor wilayah djka . di.kantor perwakilan balai lelang . dari yang sebelumnya beralamat di: menjadi adapun dokumen yang kami lampirkan adalah sebagai berikutm2? (tiga puluh enam meter persegi). foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantordirektur lelang. maa petunjuk pengisian: kota kabupaten tempat kedudukan balai lelang, tanggal surat pemberitahuakantor wilayah djka tempat kedudukan kantor perwakilan, alamat kantor wilayah djka:kota kabupaten tempat kedudukan kantor perwakilan yang baru, nama direksi balai lelang: jabatan direksi balai lelang. surat pemberitahuan penutupan kantor perwakilan balai lelang pnmawenemaan salat senam nomor :. lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan penutupan kantor perwakilan' tentang balai lelang, dengan ini kami memberitahukan penutupan kantor perwakilan balai lelang . yang beralamat dan yang ditutup: kantor wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan (apabila kantor perwakilan berada bawah kanwil yang berbeda dengan kanwil tempat kedudukan balai lelang). surat pengantar laporan rencana lelang luar tempat kedudukan balai lelang ena nomor :. lampiran (satu) berkas perihal laporan rencana lelang luar tempat kedudukan balai lelang . yth. kepala kantor wilayah djka. an3 sehubungan dengan rencana lelang pada tanggal . bertempat wilayah . bersama ini terlampir kami sampaikan laporan rencana lelang wilayah kerja bapak ibupetunjuk pengisian: kota kabupaten tempat kedudukan balai lelang:: nama balai lelang: kantor wilayah djka tempat pelaksanaan lelang: alamat kantor wilayah djka tempat pelaksanaan lelang, tanggal rencana pelaksanaan lelang, nama kota kabupaten tempat pelaksanaan lelang, nama direksi balai lelang: jabatan direksi balai lelang. laporan rencana lelang noneksekusi sukarela luar tempat kedudukan balai lelang. tanggal .i.i. sid lo. rencana pelaksanaan nama pemilik nomor dan lelang sukarela tempat sifat pejabat barang pemohon tanggal keterangan lelang barang lelang surat tanggal nama alamat kelas permohonan sesnesnng upin data. pt. balai lelang . nama direksi balai lelang)pencabutan izin operasional,petunjuk pengisian laporan rencana lelang noneksekusi sukarela: nomor urut: rencana hari pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, rencana tanggal pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, rencana tempat pelaksanaan lelang, sifat barang yang akan dilelang: bergerak tidak bergerak, nama pejabat lelang kelas yang akan melaksanakan lelang, nama pemilik barang pemohon, alamat pemilik barang pemohon, nomor dan tanggal surat permohonan lelang, keterangan (apabila ada). surat pemberitahuan perubahan pemegang saham balai lelang mean teka kemasniak dana nomor :." lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan perubahan pemegang sahampemegang saham balai lelang . sebagai berikut: nama pemegang jumlah alamat domisili saham sebelumnya saham menjadi nama pemegang jumlah alamat domisili nominal saham yang baru saham saat, adapun dokumen yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: kan same (dst)dokumen yang wajib dilampirkan, nama direksi balai lelang, jabatan direksi balai lelang, kantor wilayah djka tempat kedudukan balai lelang. keterangan: lampiran surat pemberitahuan perubahan pemegang saham balai lelangfotokopi bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, fotokopi identitas pemegang saham yang baru,rorangan:sg.:sebesar jumlah yang dipersyaratkan sesuai dengan zona sebagaimana dimaksud dalam dalam hal balai lelang melakukan perubahan pemegang saham sementara modal disetornya kurang dari jumlah yang dipersyaratkan sesuai dengan zona sebagaimana dimaksud dalam rekening koran atas nama balai lelang yang bersangkutan,bo.id surat pemberitahuan perubahan direksi dan atau dewan komisaris swawgenan seri0ameaenan nomor nasa lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan perubahan direksi dan atau dewan komisarisdireksi dan atau dewan komisaris balai lelang . sebagai berikut: susunan direksi dewan komisaris yang lama: ro last. menjadi susunan direksi dan atau dewan komisaris yang baru: fe u see adapun dokumen yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: fotokopi identitas direksi dan atau dewan komisaris yang baru, atau dokumen sejenis dari kepolisian, dan fotokopi npp: jabatan direksi balai lelang: kantor wilayah djka tempat kedudukan balai lelang. tim surat pemberitahuan pindah alamat balai lelang nomor :." lampiran (satu) berkas perihal pemberitahuan pindah alamat balai lelang . yth. kepala kantor wilayah djka . (tempat kedudukan yang baru)balai lelang . dari adapun dokumen yang kami lampirkan adalah sebagai berikut: fotokopi akta notaris tentang risalah rapat direksi, bukti kepemilikan, surat perjanjian penggunaan tempat, cc. bukti setor penambahan selisih modal disetor ("), rekening koran atas nama balai lelang yang bersangkutan posisi paling cepat saat tanggal pemberitahuan, yang menunjukkan saldo kas minimal penambahan selisih modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf ( ), dan sww jdih.kemenkes demikian permohonan kami, dan kepala kanwil djka . (tempat kedudukan lama, apabila berbeda dengan sebelumnya). keterangan: ( ) dalam hal zona alamat yang baru mempersyaratkan modal disetor lebih tinggi daripada zona alamat balai lelang: kantor wilayah djka tempat kedudukan yang baru, alamat kantor wilayah djka tempat kedudukan yang baru, nomor peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang balai lelang: alamat lengkap tempat kedudukan balai lelang yang lama, alamat lengkap tempat kedudukan balai lelang yang baru, nama direksi balai lelang, jabatan direksi balai lelang. surat permohonan izin pindah alamat balai lelang senam mil sana nomor sma lampiran (satu) berkas perihal permohonan izin pindah alamatindah alamat balai lelang . dari yang sebelumnya beralamat di: menjadi adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut. fotokopi bukti kepemilikan, surat perjanjian penggunaan tempat,. foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor meliputi: kantor dengan luas . (paling kurang m2), gudang tempat penyimpanan barang dengan luas . (paling kurang m2), cc. papan nama dengan mencantumkan identitas sebagai balai lelang . bukti setoran penambahan modal( ) dan rekening koran atas nama balai lelang yang bersangkutan. (") www jdih.kemenkeu yo.id( ) dilampirkan dalam hal zona alamat yang baru mensyaratkan modal disetor lebih besar daripada zona alamatluas gudang tempat penyimpanan barang alamat balai lelang yang baru, nama direksi balai lelang, jabatan direksi balai lelang: kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang sebelum pindah alamat (apabila berbeda dengan kanwil alamat balai lelang sebelumnya). fotokopidan surat keterangan dibuat oleh direksi balai lelang yang menerangkan bahwa: direksi, dewan komisaris dan atau pemegang sahampencabutan izin operasional, setoran modal dari pemegang saham, dan atau jasa pascaperang untuk (satu) tahun pertamakeputusan pemberian izin pindah alamat balai lelang keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor co?) wal as? tentang pemberian izin pindah alamat mengenai permohonan izin pindah alamattentang balai lelang, sehingga dapat diberikan izin pindah alamat balai lelangindah alamatindah alamat balai lelang . (npp :. pertama memberikan izin pindah alamat kepada balai lelang . npp: . semula berkedudukan di: (tempat kedudukan yang lama) menjadi, (tempat kedudukan yang baru). keduamess petunjuk pengisian: nomor keputusan direktur lelang tentang pemberian izin pindah alamat, kode dan tahun keputusan direktur lelang tentang pemberian izin pindah alamat, nama balai lelang, nomor npp balai lelang: nomor surat permohonan izin pindah alamat: tanggal surat permohonan izin pindah alamat, nomor peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang balai lelang, kantor wilayah tempat kedudukan kantor pusat balai lelang yang lama, kantor wilayah kantor wilayah tempat kedudukan balai lelang yang baru, tanggal keputusan menteri keuangan tentang pemberian izin pindah alamat, nama direktur lelang, buku register permintaan lelang buku register permintaan lelang balai lelang. bulan . tahun . nomor dan nama tanggal nomor tanggal nomor pejabat pemilik tempat sifat dan alasan urut surat risalah lelang keterangan barang lelang barang pembatalan register permintaan lelang dan atau lelang lelang kekal ee, ts. .bin.thn. pt. balai lelang . nama direksi balai lelang) petunjuk pengisian buku register permintaan lelang: nomor urut, nomor dan tanggal surat permintaan lelang, nama identitas pemilik barang, tempat lelang, sifat barang yang akan dilelang, tanggal dan alasan pembatalan lelang, nomor risalah lelang: nama pejabat lelang dan kekal tempat kedudukannya, keterangan lain tambahan apabila ada. buku kegiatan pralelang dan pascaperang buku kegiatan pralelang dan pascaperang balai lelang . balet says takut snosesew1na pemohon jenis lelang pelaksana lelang lanny kel olikstti pt. balai lelang . nama direksi balai lelang) petunjuk pengisian buku kegiatan pralelang dan pascaperang: nomor urut, tanggal pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, pemohon lelang, jenis lelang, nama kekal pelaksana lelang, jenis barang yang dilelang, jumlah barang yang dilelang. buku penerimaan dan penyerahan barang buku penerimaan dan penyerahan barang balai lelang . bulan . tahun . penyerahan barang sisa barang yang barang yang diterima nama dan risalah lelang kepada pemenang diterima s d bulan bulan ini alamat lelang ini pemilik nomor jenis jumlah jenis jumlah barang tanggal nomor tanggal bukti san sean gear seong help ltr pt. balai lelang . nama direksi balai lelang) petunjuk pengisian buku penerimaan dan penyerahan barang: nomor urut: jenis barang yang diterima pada bulan ini, jumlah barang yang diterima pada bulan ini, nama dan alamat pemilik barang, tanggal risalah lelang, nomor risalah lelang, tanggal penyerahan barang kepada pemenang lelang, nomor bukti penyerahan barang kepada pemenang lelang, jenis sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini, jumlah sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini, keterangan lain tambahan apabila ada. buku penerimaan dan penyetoran harga lelang buku penerimaan dan penyetoran harga lelang balai lelang . bulan . tahun. tgi tgi tgl uraian tanggal bea meng lain yaa uraian setor bea setor yang setor lain penerimaan hasil jaminan jumlah tgl hasil setor jaminan jumlah tgl penerimaan lelang lain pengeluaran lelang lain buku lelang lelang lelang buka butt lelang bak bukti ban era ate ega beat pes pte lleeleolli ee, tel. .bin.thn. pt. balai lelang. nama direksi balai lelang) petunjuk pengisian buku penerimaan dan penyetoran harga lelang: nomor urut: nomor dan tanggal risalah lelang, uraian penerimaan, tanggal dan nomor bukti penerimaan, jumlah bagian hasil lelang yang dipotong untuk pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jumlah atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang disetorkan, jumlah bea lelang yang disetorkan, jumlah uang jaminan lelang, penerimaan lain lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang wanprestasi, jumlah penerimaan kolom nomor urut: nomor dan tanggal risalah lelang, uraian pengeluaran, jumlah hasil lelang yang telah diserahkan kepada pemilik barang, tanggal dan nomor bukti penyetoran hasil lelang, jumlah bagian hasil lelang yang disetor untuk pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tanggal dan nomor bukti penyetoran atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, jumlah bea lelang yang disetor, tanggal dan nomor bukti penyetoran bea lelang, jumlah uang jaminan lelang, tanggal dan nomor bukti penyetoran uang jaminan, penyetoran lain lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang wanprestasi, jumlah pengeluaran kolom(seratus meter persegi), dan il. foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas, meliputi: kantor,izin operasional balai lelang diberikan dalam hal balai lelang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada format: permohonan izin operasionalangka dan angka tercantum dalam lampiran huruf keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka tercantum dalam lampiran huruf dan rencanaoperasional diberikan setelah balai lelang melunasi penerimaan negara bukan pajak pnb) pemberian izin operasional balai lelang. laporan triwulan realisasi pelaksanaan lelang laporan realisasi pelaksanaan lelang balai lelang . taiwan isa tag menanam pejabat wilayah risalah lelang hasil lelang bea lelang bpt lelang pii kekal tgl tanggal tgl setor tgl setor tgl setor setor lelang noneksekusi sukarela kantor pusat balai lelang m@#e kantor perwakilan! kota kabupaten . to. bol jj te te leah kantor perwakilan!) poo lte re .amm assad oo ke, ti.b in.thn. pt. balai lelang . dea smua nama direksi balai lelang keterangan: ( ) diisi sesuai jumlah kantor perwakilan (apabila ada) petunjuk pengisian laporan triwulan realisasi pelaksanaan lelang: nomor urut: tanggal risalah lelang, nomor risalah lelang, nama pejabat lelang yang melaksanakan lelang, nama kota kabupaten wilayah jabatan kerja pl2 kekal: tanggal penyetoran biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan bpt). laporan tahunan realisasi pelaksanaan lelang laporan realisasi pelaksanaan lelang balai lelang . teaieken soonoswewosezeea hasil lelang bea lelang bpt lelang noneksekusi sukarela kantor pusat balai lelang kantor perwakilan balai lelang kota kabupaten . tea non gajah jumlah ramah kantor perwakilan balai lelang lol ohh lele ovo (omah tol log ji ann le)j (ge sis (s5 keterangan: ( ) diisi sesuai jumlah kantor perwakilan (apabila ada). petunjuk pengisian laporan tahunan: nomor urut, tanggal penyetoran biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan bpt). surat pengantar laporan triwulan realisasi pelaksanaan lelang ska mera nomor pic lampiran (satu) berkas perihal laporan realisasi pelaksanaan lelang balai lelang . triwulan . tahun . yth. kepala kantor wilayah djka.realisasi pelaksanaan lelang triwulanriwulan laporanurat pengantar laporan tahunan ana merasa nomor ben lampiran (satu) berkas perihal laporan tahunan balai lelang. tahunkepala kantor wilayah djka. sanalaporan tahunan realisasi pelaksanaan lelang balai lelang: |
ddoo oomgadis woo woman.pu ri): form da kecamatan wakorumbbonegunu, kabupaten buton utara, provinsi sulawesi tenggara (yang diperoleh melalui website kpu ri): model tps kelurahan watonea, kecamatan katode, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara:dan kec. lawa, kab. muna, provinsi sulawesi tenggara, model dan kec. katode, kab. muna, provinsi sulawesi tenggara, model dan kec. dibuka, kab. muna, provinsi sulawesi tenggara, model dan kec. watopute, kab. muna, provinsi sulawesi tenggara, model dan da1 kec. kontunaga, kab. muna, provinsi sulawesi tenggmubarraksimo saksi adalah saksi mandat partai gerindradan dihadiri semua saksi masing masing partai politirdapat ketidaksesuaian data rekapitulasi yang dibacakan oleh kpu dengan data formulir model saksi untuk kecamatan dari kecamatan: bahwa berdasarkan formulir model saksi, partai gerindra seharusnya memperoleh suara, sedangkan menurut kpu hanya memperoleh suara, bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena adanya selisih data. misalnya tps desa aidoru, dpt sebanyak jiwa, sedangkan surat suara yang terpakai sebanyak lembar, sehingga terdapat kelebihan suara dan dijanjikan oleh kpud untuk membuka plant, bahwa tps desa tampunabale kecamatan pasi kolega, terdapat pengurangan suara untuk partai gerindra sebanyak suara, bahwa saksi mengajukan keberatan karena terdapat penambahan suara untuk pks, bahwa terhadap perbedaan angka angka tersebut, tidak dilakukan penghitungan ulang dan formulir da plant yang dibacakan tidak berasal dari dalam kotak suara, melainkan dari kantong ppk, usman rachman saksi adalah saksi mandat pkpibahwa saksi membenarkan keterangan saksi ode mubarraksimo bahwa semua saksi masing masing partai politik mengajukan keberatan untuk menunda hasil rekapitulasi kecamatan se kabupaten muna karena terdapat perbedaan data perolehan suara dan kpud berjanji akan membuka formulir model plant, namun karena keterbatasan kpud hal tersebut tidak dilaksanakan: bahwa penandatanganan berita acara rekapitulasi dilaksanakan pada keesokan harinya dan bukan ruangan pleno kpuaka konstitusi diunduh dari laman ditandatangani oleh semua saksi partai politik dan hanya saksi partai gerindra yang mengajukan keberatan: iskandar kasim saksi adalah saksi mandat partai gerindra dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan selama (tiga) hari mulai tanggal april bahwa rapat pleno rekapitulasi dihadiri oleh saksi saksi dari partai gerindra, pdi p, pan, partai demokrat, pbb, pkpi, dan pan saat itu walkot: bahwa saksi mengajukan keberatan bersama dengan saksi pdi p dan partai nasdem terkait dengan ketidaksesuaian angka angka dalam dpt, dpk, dpk setiap jenjang, bahwa saksi tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan dalam formulir model dc terkait dengan ketidaksesuaian angka angka dalam dpt yang berpengaruh terhadap perolehan suara partai politik: bahwa saksi tidak membawa data angka angka riil dari setiap formulir model model dc dan model sehingga saksi hanya diberikan ruang untuk mengisi formulir model dc oleh kpu: bahwa tidak ada perubahan hasil rekapitulasi dari tingkat kabupaten muna maupun buton utara untuk dapil bahwa partai gerindra kurang lebih memperoleh an suara, bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan sebanyak (dua) kali, karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional data dari kpu provinsi perlu diperbaiki yang dihadiri oleh semua saksi partai politik, namun data tersebut masih belum sesuai dan semua saksi tidak menandatangani berita acara perbaimenyatapakai konstitusi diunduh dari lamaambahan kecurangan proses pemilu (misalnya polita hal .hal hal hal hal hallinstitusi lain untuk menanganinya adalah menyalahi kewenangan (kompetensi absolut) mahkamah konstitusi sebagaimana ketentuan juncto undang undang pemilu'in itis harus dinyatakan tidak dapat diterima,elpokok permohonan perolehan suara pemohon kaharuddin (partai gerindra) dapil untuk pengisian anggota dprd provinsi sulawesi tenggaradalam polita permohonannya, pemohon tidak menjelaskan apa yang menjadi maksud dari permohonannya tersebut. demikian pula petit permohonan juga tidak dirumuskan secara jelas, sehingga permohonan tersebut menjadi kabur (obscura libel): bahwa oleh karena itu, permohonan itis harus dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa permohonan menampilkan tabel mengenai perolehan penghitungan suara kabupaten muna dan kabupaten buton utara berdasarkan penetapan keputusan memohon yang kami menduga maksud pemohon adalah mengenai selisih perolehan suara, bahwa untuk itu, kami sampaikan mengenai suara yang diperoleh oleh kaharuddin sebagai berikut: nammemohon berpendapat bahwa keputusannya mengenai perolehra. sampai dengan bukti sultra.tra. model dan db1 dprd provinsiwerbalanosalepalaiworutodedibuoginagtoputkowunabarerangrigonokoianoubarkorumbar putihkolagrgwerangksawerigadikettengahselatutarintusamanokusambi, t 6ton utara dalam pemilihan umum tahuamboja kabupaten buton utonegunbaratutarawakorumba kabupaten buton utara: selain itu, memohon juga mengajukan (tig: bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi tidak ada keberatan mengenai selisih penghitueka konstitusi diunduh dari laman bahwa memang terjadi perselisihan data dpt untuk (satu) calon anggota dpd, namun sudah dilakukan pencocokan seketika itu dan disaksikan oleh panas kabupaten, bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional terdapat (dua) rekomendasi bawaslu, termasuk melakukan pemilu ulang dan mencocokkan dpt: bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat nasional kedua, tidak ada keberatan dari saksi saksi partai politik dan semua menandatangani termasuk bawaslu provinsi, bahwa saksi dari partai gerindra atas nama iskandar kasim menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani berita acara, muhammad sulaiman saksi adalah anggota ketua kpu kabupaten muna, bahwa saksi pemohon tidak menjelaskan tps, desa, atau kecamatan mana kehilangan suara, karena menurut saksi pemohon memperoleh suara, sedangkan menurut kpu memperoleh suara, bahwa proses rekapitulasi berjalan secara berwenang, sehingga jika rekapitulasi kabupaten bermasalah maka akan dilihat kembali dalam formulir model da, sampai dengan formulir model bahwa formulir model yang dibacakan oleh ketua ppk saat pleno rekapitulasi adalah yang berasal dari dalam kotak suara, bahwa pada saat saksi pemohon mengajukan keberatan tidak disertai dengan data formulir model bahwa permasalahan kabupaten muna hanya meliputi tps terkait dengan data pemilih karena terdapat beberapa pemilih menggunakan ktp padahal telah terdaftar dalam dpt dan tidak terkait dengan perolehan suara, andi darwin saksi adalah anggota ketua kpu kabupaten mses pleno rekapitulasi dibacakan dan disahkan per kecamatan, sehingga ketika terdapat permasalahan langsung diklarifikasi dengan membuka formulir model plant sampai dengan disahkan dan telah disetujui oleh saksi partai politik,bible), hal ini terlihat ada dalil polita pemohodalam bentuk tabel, namun pemohon tidak memberi narasi atau penjelasan secara jelas dalam bentuk kalimat. tentang maksud dari tabel tabel yang tersebut, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan apa permasalahannya secara kongkrit, dan juga ternyata pemohon tidak mengemukakan petit permohonan dalam permohonannyagerindra.), maka perolehan suara pemohon adalah hanya suara, atau berada pada urutan dalam jumlah perolehan suara, dan perolehan suara pihak terkait partai keadilan sejahtera) daerah pemilihan sulawesi tenggara adalah sebanyak suara dan berada pada urutan dalam jumlah perolehan suara sehingga pihak terkait mendapat kursi, sementara jumlah jatah kursi yang tersedia untuk daerah pemilihan sulawesi tenggara hanya kursi, sehingga dari data tersebut jelas pemohon tidak mendapatkan kursi. tabelhak pihak pemohon pemohon terkait terkait nasdem ll. loo |i2 ipb oo nan pdip sake tila gerindra demokrat ate (m1 |pbb pkpi ilsulawesi tenggara adalah tetap suara, dan bukanengintiptengakepulausawerigadi kab. muna dapil: sulawesi tenggarusamai kab. muna dapil: sulawesi tenggapabalanianoekakorubasaleptalaiworutodedibuogitoputnawbarigonr putikowunok kolergagano kusamaweutarbuton utara dapil: sulawesi tenggaraan da dapil: sulawesi tenggara provinsi sulawesi tenggara):utara kab. buton utara model pakai konstitusi diunduh dari lamanbaratambojabonegunu kab. buton utara model dlan saksi adalah saksi mandat pks dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten muna, bahwa memang terjadi perbedaan angka angka untuk kecamatan dan langsung dilakukan sinkronisasi dengan membuka formulir model plant berdasarkan permintaan para saksi partai politik dan semua menandatangani, bahwa partai gerindra memperoleh suara, sedangkan pks memperoleh suara, marlin saksi adalah saksi mandat pks dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal april dan dihadiri oleh saksi saksi dari pks, partai gerindra, pbb, pkpi, pdi partai demokrat, dan partai nasdem: bahwa seluruh saksi saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali partai gerindra dan pdi p: bahwa yang dipermasalahkan pada saat pleno rekapitulasi adalah terkait dpt, bukkasebut, setelah mahkamah mencermati dengan saksama permohonan pemohon mahkamah berpendapat sebagai berikut: dalam permohonan guo terdapat tabel perolehan suara untuk partai politik dan tabel perolehan suara untuk pemohon perseorangan antara versi pemohon dan memohon serta selisih suara, tidak ada uraian yang jelas tentang kesalahan yang menyebabkan terjadinya selisih suara antara perolehan suara versi pemohon dan memohon baik untuk perolehan suara partai politik ataupun perseorangan::yang disengketakan serta, menimbang bahwaberalasan menurut hukum, menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon dan pihak terkait beralasan menurutnyakanpemohon kaharuddin adalah caleg partai gerindra untuk dprd provinsi sulawesi tenggara dapil kabupaten muna dan kabupaten buton utara) kabupaten muna perolehan suara partai alat memohon pemohon selisih bukti kabupaten muna indonesida, partai gerakan c1, da,i salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman partai demokrat c1, da, partai amanat nasional c1, da, partai persatuan c1, da, pembangunan partai hanura c1, da, partai bulan bintang nan c1, da, partai keadilan dan c1, da, persatuan indonesia total |masa pertandingan perolehan suara kabupaten muna perolehan suara alat partai memohon pemohon selisih bukti (partai |. kaharuddin. c1, da, andi dahlia madani c1, da, kangkung ode irfan, sos c1, da, kabupaten buton utara perolehan suara partai ban memohon pemohon selisih bukti kabupaten munc1, da, partai gerakan c1, da, indonesia raya partai demokrat c1, da, partai amanat nasional c1, satuan c1, da, pembangunan partai keadilan dan c1, da, persatuan indonesia laya total ga8e3 pertandingan perolehan suara buton utara perolehan suara partai alat memohon pemohon selisih bukti para andi dahlia madani c1, da, kangkung ode irfan, sos da, men fesulawesiuntuk pemilihan anggota dprd provinsi sepanjang daerah pemilihan sulawesi tenggdan bukti bukti bukti bukti sertanghitungan suara tps, pps, ppk, kpu berikut lampiran model c1, model da model db tidak ada) kabupaten muna, berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps, pps, ppk, kpu berikut lampiran model c1, da db kabupaten buton utara provinsi sulawesi tenggara. kec. kamboja, kec. kulisusu barat, kec. kulisusu utara, kec. kulisusu, kec. wakorumba, kec. bonegunu), berita acara keberatan hasil rapat pleno kpu kabupaten buton utara berikut: lampiran db pernyataan kejadian khusus kab. muna) model db sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kabupaten muda, form da kecamatan kulisusu baratalisusu utara, kabupaten buton utara, provinsi sulawesi tenggara (yang diperoleh melalui website kpu ri), form da kecamatan kambojulisusu, kabupaten buton utara, provinsi sulawesi tenggara (yang diperoleh melaluioooooomccbooo woo woooom wwpihak terkait partai keadilan sejahtera: mendengar keterangan saksi pemohon, memohon, dan pihak terkait partai keadilan sejahtekesampingkan kare, tidak dapat menjelaskan secara rinci asal usul suaramenyajikan data data pertandingan suara memohon dengan yang diklaim oleh pemohon:alam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan hasil pemilu tingkat nasional) dan ,bombana provinsi sulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten bombana bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapil bombana secara sistematis, terstruktur, dan massif bombana. sampai dengan bukti .kab bombana. dan telah disahkan dalam persidangan mahkamah tanggal juni sebagai berikut .kab bombana. keputusan kpu kabupaten bombana nomor tahun tentang penetapan hasil pemilu, perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota dprd kabupaten bombankab bombana. berita acara penyerahan logistik pemilu dprd bombana tahun2014, .kab bombana. formulir model db dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana .kab bombana. formulir model dakecamatan karena: .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana kecamatan karena barat, .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana kecamatan karena selatan: .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana kecamatan karena timur: .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana kecamatan karena tengah, .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana kecamatan karena utara: .kab bombana. formulir model dprd. kabupaten bombana pada dapil bombana tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara ditingkat tps (c1),bahwa saksi adalah komisioner kpu provinsi sulawesi tenggara, bahwa saksi dari partai demokrat memang tidak menandatangani formulir model db namun dalam berita acara rekapitulasi malah bertandatangan. padahal jumlah perolehan suaranya samkmin saksi adalah ketua ppk kecamatan karena tengah: bahwa hanya tps dari tps yang tidak diberikan formulir model karena memang tidak dihadiri oleh para saksi, bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengumpulan ppk dan ppl oleh bawaslu, bahwa seluruh saksi yang hadir menandatangani berita acara rekapitulasi, kecuali pkpi yang memang tidak hadir,doman php dalam permohonannya adalah mengenaidapil bombandemokrat menurut pihak terkait partai keadilan sejahtera) daerah pemilihan bombadalah hanya suara,atau berada pada urutan dalam jumlah perolehan suara, sementara jumlah jatah kursi yang tersedia untuk daerah pemilihan bombana hanya kursi,. tabel perolehan suara setiap partai politik daerah pemilihan bombana sebagai berikut: jumlah suara perolehan kursi nama partai menurut menurut menurut menurut pemohon ina pemohon ina terkait terkait nasdem pkb 9a6 pdip tts tis menyan golkar jeermora demokrat sre ore ppp hanura |oase pkpi ali #diketik tillksa dengan saksama alat bukti memohon dan pihak terkait partai keadilan sejahtera: membaca kesimpulan tertulis memohon.nomor pts kpu 20149 mei pukul wib tetap berlakutimurselatan dapil: bombbarat dapil: bombanutara dapil: bombantengah dapil: bombanabombana dapil: bombantarmidji saksi adalah saksi mandat pks dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk karena timur, bahwa untuk kecamatan karena timur sudah dibagikan formulir model arman ahmad saksi adalah saksi mandat pks dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten bombana, bahwa pks memperoleh suara, sedangkan partai demokrat memperoleh suara, bahwa tidak ada permasalahan pada saat rekapitulasi, namun saksi dari partai demokrat tidak menandatangani berita acara dan mengajukan keberatan terkait dengan ppk karenbaik memohonbomban ombana dan masif dan terindikasi adanya politik uang serta tps dapil guo pemohon tidak diberikan formulir model dengan alasan habis sehingga menurut pemohon dapil guo harus dilakukan pemungutan suara ulang, menimbang bahwa terkait dalil guo, setelah mahkamah mencermati dengan saksamamemohon dan pihak terkait (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara|, menurut mahkamah saksi dari pemohon tidak membuktikan adanya, dan masif. bukti tertulis dan saksi yang diajukan memohon dan pihak terkastru membuktikan bahwa dapil guo tidak terbukti adanya kecurangan ataupun pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon: selain itu, keterangan saksi pemohon yang terungkap dalam persidangan justru lebih spesifik menjelaskan tentang kerugian angka yang dialami oleh partai lain dan bukan secara spesifik menjelaskan adanya pelanggaran yang dialami oleh pemohon. berdasarkan pertimbangan tersebut yang berlaku: iv. pokok permohonan perolehan suara pemohon (partai demokrat)rolehan suara partai demokrat daerah pemilihan bombana (dua) berjumlah suara, sehingga partai demokrat diperkirakan tidak akan mendapat kursi dari (limartai politik perolehan suara sunan nasdem ipp golkar gerindra demokrat d pan ss. (ppp hanura a4 (pbb (pkplah penyelenggara pemilu dapil (dua) bombana secara sistematis, terstruktur, dan masif yang terindikasi politik uang dan tps formulir model tidak diberikan dengan alasan habis, sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.formulir random bukti rekaman, dan saksi saksi yaitu mustafa, filum, berlin, muhammad basri, ainun, nasrani, syarifuddin, danombana (dua) provinsi sulawesi tenggaraerolehan suara dapil selisih sta memohon pemohon pemungang pemungutan ulang pemungutan ulang pemungutan ulang pemungutan ulang karena gaun utara urat suara ulang catatan: bukti berupa form c1, dan bukti berupa rekaman, dan saksi saksi. petit perolehan suara pemohon (partai demokrat) yang benardapil bombana sepanjang mengenai pengisian keanggotaan dprd kabupaten bombana propinsi sulawesi tenggara:hanysaksi adalah saksi mandat partai demokrat dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk karena tengah sekaligus koordinator saksi partai demokrat untuk dapil bombandapat ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi data dari saksi saksi beberapa tps karena para saksi tersebut tidak mendapatkan formulir model sehingga partai demokrat kehilangan suara tps dari tps karena tengah: bahwa berdasarkan laporan anggota ppl atas nama udin, pada tanggal mei ketua bawaslu atas nama rahma dan anggota bawaslu atas nama ilyas mengumpulkan ppl se kabupaten bombana gedung global dan para ppl tersebut untuk mengisi pernyataan bertanggal april yang menyatakan bahwa pelaksanaan pileg tanggal mei tidak ada masalah: bahwa pada saat pleno rekapitulasi, saksi tidak diberikan formulir untuk mengajukan keberatan, bahwa seluruh saksi (enam) kecamatan untuk dapil (dua) tidak diberikan formulir model da dengan alasan sudah dimasukkan dalam kotak suara, bahwa saksi memiliki bukti rekaman politik uang yang dilakukan kepala ulp pemda bombana atas nama harman untuk memenangkan caleg pan: bahwa saksi memiliki dokumentasi berupa foto kepala dinas kehutanan kabupaten bombana memakai mobil dinas untuk operasional salah satu caleg pan: guardian saksi adalah saksi mandat pkb dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk karena selatan sekaligus koordinator saksi pkb untuk dapil bombana, bahwa tidak terdapat permasalahan khusus karena selatan, bahwa terdapat tps dapil bombana dimana para saksi tidak memperoleh formulir model sehingga perolehan suara pkb berkuagmooommbaca kesimpulan tertulis,, berdasarkan alasan alasan tersebut atas maka cukup beralasan kiranya agar permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterimatidak mengajukan ahli saksi, namun mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti .sultra.i. bukti .sultra.ii. bukti .sultra.ii. bukti .sultra.ii.o7, bukti .sultra.iii. bukti .sultra.iv. bukti .sultra.iv. bukti .sultra.v. bukti .sultra.v. bukti .sultra.vi. dan bukti .sultra.vi. yang telah disahkan dalam persidangan mahkamah tanggal juni sebagai berikut: .sultra.i model dpr berita acaraporannya, .sultralil3selatan dalam pemilihan umum anggota dpr tahun sultra. formulir model dan dpr tingkat kabupaten bombana daerah pemilihan provinsi sulawesi tenggara: .sultra.iutara dalam pemilihan umum anggota dpr tahun .sultraiiwakatobi utara dalam pemilihan umum anggota dpr tahun .sultra.iv11 model dprmodel db dpr): t a15.sultra.v.laka utara dalam pemilihan umum anggota dpr tahun .sultra.dalam pemilihan umum anggota dpr tahun .sultrautara dalam pemilihan umum anggota dpr tahun .sultra vi. model db dpreserta laporannya, .sultra.unanggota dpr tahuntenggaeksepsi memohon dan pokok permohonan pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai ketidakhadiran pemohon dalamterhadap permohonan pemohon mahkamah telah memanggil pemohon secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal juni berdasarkan surat panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk perihal panggilan sidang, tertanggal juni pukul wib dengan agenda pembuktian untuk provinsi sulawesi tenggara, namun ternyata pemohon tidak hadir, menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran pemohon, yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadirelah dipanggil secara resmi dan patut tetapi konstitusi diunduh dari lamanrakagaratabel: pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (pkp indonesia) provinsi sulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dpr. ama sulawesi tenggrovinsi sulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dprsulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dpr, sebagai berikut: tabel:sultna. konstitusi diunduh dari lamanambahsa kaban, s.e.,voodoo woo womooma.ooo oompermohonan pemohon partai politik) untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kota pada daerah pemilihan kolaka telah diputus mahkamah dalam ketetapan mahkamah nomor php.dpr dprd xi1puli3. menimbang bahwa oleh karenaga.ati salinan putusan mahkamah konstitusi asu, diunduh dari laman.prd kabupaten dapil kolakasaksi ahl, alat bukti surat tulisan maupun saksi ahli: i2. menimbang bahwa baik pemohon maupun memohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulisola.: selanjutnya disebut sebagai . weeke.cbooo woo womoomommsebuttentu mempengaruhi jumlah suara pemohon, apalagi setelah pemohon mengakumulasi jumlah pemilih secara keseluruhan terjadi selisih jumlah surat suara yang diterima pemilih tambah surat suara cadangan per tps masing masing tingkatan pemilihan dpr, dpd, dprd propinsi, dprd kabupaten kota, yang secara sistematis menguntungkan para calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi dprd kabupaten kota khususnya sepanjang daerah pemilihan calon anggota dprd kota dapil bau bau yang kemudian tercatat dalam lampiran model pada masing masing pemilihan calon anggota dpr, dpd, dprd propinsi dan dprd kabupaten kota, bahwa putusan pengadilan negeri bau bau no: pid.sus. pemilu pn.bb adalah pembuktian dimana penyelenggara pemilu ditingkat pps dan kpps telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tersistematis merugikan perolehan suara pemohon dapil bau bau provinsi sulawesi tenggpropinsi, dprd kabupaten kota tahun bertanggal mei untuk pemilihan anggota dprd kota sepanjang daerah pemilihan bau bau tiga),daerah pemilihan bau bau tiga), sesuai peraturan perundang undangan untuk memperoleh kursi dprd koalat bukti jam pa1napas9 memerintahkan kepada komisi pemilihan umumex ago bono).(berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut atas, maka dalil dalil pemohon untuk sebagaimana diuraikan di::: i,, i, provinsi sulawesi selatan dprd kab. kota) kab gowa gowa mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan lewat waktu, dan:mohon untuk dinyatakan ditolak, karen baru diajukan pada saat melengkapi permohonan lewat waktu,224nyatakan.erolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dprd kota baubau) menurut memohon kota bau bauprovinsi sulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dprd kota bau bau tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh. pemohon (perseorangan calon anggota dprd kota baubau) dapil bau bau nama calon anggota perolehan suara alat bukti dprd kota memohon para as'ad arifin does, . terlampir darmawan abdullah, bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps pada wilayah dapil bau bau pada tanggal april berjalan secara demokratiselaksanaannya tidak terdapat keberatan dari saksi partai persatuan pembangunan, bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat ppspersatuan pembangunan: bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat ppkpersatuan pembangunan, terkecuali kecamatan kokalukuna terdapat keberatan saksi dari. ppp terhadap perolehan suara salah satu calon ppp yang berkurang dan bertambah pada salah satu calon ppp. total perolehan suara partai dan calon tidak mengalami perubahan: bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kotapersatuan pembangunan, terkecuali untuk kecamatan kokalukuna dilakukan perbaikan terhadap perolehan suara calon yang tidak sempat memperbaiki pada pleno ditingkat ppk kokalukuna. total perolehan suara partai dan calon tidak mengalami perubahan dan saksi partai persatuan pembangunan telah menerima perbaikan tersebut: baubau) dapil bau calon anggota alat perolehan suara dprd kota bukti memohon pemohon nurdin ' marwan evi pattiwael (p9 ' h.asad arifin does, ' juliana lp9 darmawan abdullah, suara partai lp9 nan san tabel sedangkan perolehan suara partai nas dem dan calon perseorangan anggota dprd kota baubau untuk kursi dapil bau bau adalah: nama calon anggota dprd kota memohon harman, angga, sp., susanti mulyawati mulyadi asma kurniadi, dra. ratna l.m. taufik rahman, suara partai jumlah suara sahkab kota daerah pemilihan bau bpendapat mahkamah i3. menimbang bahwa oleh karenabau bau, yaitu permohonan guo yang diajukan secara online pada tanggal mei pukul wib (vide formulir pemberitahuan pengajuan permohonan pemohon perkara php anggota dpr dprd nomor .a php.dpr dprd namun oleh karena berkas permohonan asli yang diajukan oleh pemohon tidak diajukan pada jam pertama sebagaimana telah diatur dalam dan pmk dan yang menyatakan bahwdengan demikian, permohonan pemohon untuk keanggotaan dprd kabupaten kota untuk daerah pemilihan bau bau telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undanganuntuk keanggotaan dprd kabupaten kota untuk daerah pemilihan bau baudpp) provinsi sulawesi tenggara untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten kotadapil bau bau pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (ppp) dapil bau bau dapil perolehan suara alat bukti baubau (ppp siap nasdem ta09jumlah kursi dprd kota untuk dapil bau bau bau bau dan bau bau menurut pemohon berjumlah kursi, terdiri dari kursi dapil bau bau kursi dapil bau bau dan kursi dapil bau bau 3sebagai berikut: perolehan suara sah calon anggota dprd dan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten kota untuk perolehan kursi dprd kota dapil bau bau provinsi sulawesi tenggara yaitu: partai bulan bintang (satu) kursi untuk perolehan kursi pertama calon anggota dprd kota dengan perolehan suara atas nama ode yasin, pan (satu) kursi untuk perolehan kursi kedua calon anggota dprd kota dengan perolehan suara 727atas nama ode purwanto, partai hanura (satu) kursi untuk perolehan kursi ketiga calon anggota dprd kota dengan perolehan suara atas nama ketua karmawirata: pdip (satu) kursi untuk perolehan kursi keempat calon anggota dprd kota dengan perolehan suara atas nama hasan, pkb (satu) kursi untuk perolehan kursi lima calon anggota dprd dengan perolehan suaraatas nama aliansi: partai demokrat (satu) kursi untuk perolehan kursi keenam calon anggota dprd kota dengan perolehan suara atas nama susu, partai nasdem kursi untuk perolehan kursi ketujuh calon anggota dprd kota dengan perolehan suara atas nama harman, sh: bahwa perolehan suara calon anggota dprd kota per kelurahan, per kecamatan dapil bau bau yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: perolehan suara per kelurahan kecamatan sorawolioganda baru, total suara sebanyak suara: kelurahan karya baru, total suara sebanyak suara: kelurahan kaisar baru, total suara sebanyak suara, kelurahan bagiuntuk kecamatan sorawolio sebanyak suara: perolehan suara per kelurahan kecamatan kokalukuna: kelurahan waruruma, total suara sebanyak suara: kelurahan kalo, total suara sebanyak suara: kelurahan lakologou, total suara sebanyak suara, kelurahan lito, total suara sebanyak suara, kelurahan kalo, total suara sebanyak 54suara: kelurahan sukanya, total suara suara: jumlah total perolehan suara partai politik dan calon anggota dprd dapil bau bau sebanyak suara: perolehan suara per kelurahan kecamatan bunga: kelurahan ibuku, total suara sebanyak suara, kelurahan nagari nagari, total suara sebanyak suara: kelurahan campeonato, total suara sebanyak suara, kelurahan tampung, total suara sebanyak suara, kelurahan waliabuku, total suara sebanyak suara: total perolehan suara partai dan calon anggota dprd kota dapil bau bau sebanyak suara: perolehan suara per kelurahan kecamatan lea lea: perolehan suara per kelurahanhayabusa, total suara sebanyak suara, kelurahan bantalan, total suara sebanyak suara, kelurahan low low, total sebanyak suara: kelurahan kali liaadalah suara, jadi secara keseluruhan perolehan suara disetiap kelurahan per kecamatan berjumlah suara: bahwa berdasarkan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota dpr, dpd, dprd propinsi, dprd kabupaten kota sepanjang daerah pemilihan, sebagai berikut: pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (ppp) dapil bau bau perolehan suara alat bukti anggota dprd kota balasan nurdin sid marwan s d evi patiwael s d as'ad arifin juliana s d darmawan rasa suara partai 15e0a edar emas jumlah bahwa perolehan suara pemohon secara masif hilang alihkan calon lainnya calon anggota dprd kota dapil bau bau terjadi tingkatan perhitungan tps, pada jam dimana perhitungan suara anggota dprd kota dilakukan pukul wita dengan penerangan menggunakan balon lampu watt dan kondisi para saksi sudah dalam keadaan kelelahan sehingga sudah tidak fokus lagi pada perhitungan suara kemudian kecurangan itu pula terjadi pps, dan ppk. oleh karena,nama patrick rio capella:isi sulsel prov sulsel prov i|sulsel prov il (bukti nomor: sulsel prov sulsel prov sulsel prov il tps kel. tamangap1i sulsel prov sulsel prov tps kel. sedang raya, kec. biringkanayi sulsel prov sulsel prov total pengurangan sebanyak suara. bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara oleh memohon terhadap partai pan dan pengurangan suara terhadap partai nas dem tersebut, menyebabkan hak kursi untuk dprd provinsi sulawesi selatan dapil sulsel makassar kursi terakhir kursi ke dapil sulsel tersebut adalahumlah kursi untuk daerah pemilihan sulsel makassar adalah (enam) kursi, dan berdasarkan model kpu kota makassar, partai nas dem berada rangking ke (tujuh),sembilan) tps untuk partai pan dan pengurangan setidak tidaknya (empat belassembilan) tps dan pengurangan terhadap setidak tidaknya (empat belas) tps yang pemohon dapatkan tersebut, menempatkan partai pan sebagai rangking ke kursi terakhir dapil tersebut), dan partai nas dem sebagai rangking ke pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan perolehan suara pemohon partai nas dem) dapil sulsel (makassar untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulsel dapil tabel pertandingan perolehan suara menurut memohon dan pemohon (partai politik) dapil provinsi sulawesi selatan. bukti nomor: pan yag sulsel provisi s d dan bukti nomor sulsel nas dem provisi s d dan: bukti nomor: sulsel prov ii sertifikat perhitungan suara tingkat kpu provinsi sulawesi selatan), bukti nomor: sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kpu kota makassar): bukti nomor: sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. panarukan, bukti nomor: sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. manggala, bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) biringkanaya bukti nomor: sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. tamalanrea. bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. simamaung, bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. gampang, bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. penaikan bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. manggala, bukti nomor: sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. antang, bukti nomor: sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. bangkalan, bukti nomor: sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamangapa bukti nomor: sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamalanrea jaya bukti nomor: sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. sedang raya. bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat model tps kel. simamaung, kecamatan panarukan, bukti nomor: sulsel prov 11l sertifikat model tps kel. simamaung, kecamatan panarukan bukti nomor: sulsel provpenaikan, kecamatan panarukan: bukti nomor: sulsel prov 1lpai, kecamatan biringkanaya, bukti nomor: sulsel prov sertifikat model tps kel. sedang raya, kecamatan biringkanaya, bukti nomor: sulsel prov 1l sertifikat model tps kel. tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea1lil sertifikat model tps kel. antang, kecamatanil sertifikat model tps kel. tamangapa, kecamatan manggala: bukti nomor: sulsel prov il sertifikat model tps kel. sedang raya, kecamatan biringkanaya, bukti nomor: sulsel provbahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan memohon kepada partai pan dapil sulsel makassar b), terjadi (empat) kecamatan yakni kecamatan panarukan, kecamatan manggala, kecamatan biringkanaya, dan kecamatan tamalanrea dan terjadi setidak tidaknya (sembilan) tps. dalam sertifikat sertifikat sertifikat sertifikat db dan sertifikat dc,nas dem dari model model yakni (tiga) kecamatan yaitu kecamatan panarukan, kecamatan manggala, dan kecamatan biringkanaya dan terjadi (empat belas) tps. bahwa modus penggelembungan suara memohon tersebut, dilakukan dengan carapenggelembungan tingkat yaitu menggelembungkan sejumlah (seratus tiga puluh sembilan) angka perolehan suara partai pan (sembilan) tps. dengan cara kesalahan penjumlahan suara partai dan caleg pada kolom jumlah akhir model modus ini digunakan baik untuk penggelembungan perolehan suara pan maupun untuk pengurangan perolehan suara partai nas dem, kesalahan penjumlahan pada saat rekap tingkat pps desa kelurahan) atau model dj: tabel rincian penggelembungan suara oleh memohon kepada partai pan (sembilan) tempat pemungutan suara tertera yang selisih nama tps kolom seharusnya lebih jumlah model simamaung simamaung tps kel. gampang gampang tps kel. penaikan tps kel. antang tps kel. pai raya rises konstitusi tamalanrea jaya jumlah penggelembungan (sembilan) tps tabel rincian pengurangan suara partai nasdem oleh memohon (empat belas) tps tertera jumlah nama tps kolom seharusnya jumlah model simamamaung tampung gampang manggala manggala manggala antang tps kel. antang bangkalan tps kel. angan tps kel. eni tamangapa sedang raya jumlah pengurangan (empat belas) tps |pan dapil sulsel (makasnama partai dapil yang keterangan seharusnya data perolehan suara partai nas dem telah partai nas dem sesuai dengan data sertifikat penggelembungan pan sejumlah suarabahwa untuk menguatkan dalil dalil pemohon, diajukan bukti bukti sebagai berikut bukti sulsel provisi sertifikat model rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi bukti sulsel provisi sertifikat model rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota makassar bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. panarukan, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. manggalsulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. biringkanaya bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. tamalanrea. bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. simamaung, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. gampang, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. penaikan bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. manggala, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. antang, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. bangkalan, bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamangapa bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamalanrea jaya. bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. pai bukti sulsel provisi sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. sedang raya bukti sulsel provisi bukti sertifikat tps kel. simamaung, kecamatan panarsimamaung, kecamatan panarukanpenaikan, kecamatan panarukanpai, kecamatan biringkanaya,sertifikat tps kel. tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea,bangkalan, kecamatan matamangapa, kecamatan manggala:dprd kabupaten wajo dapil bahwa pemohon dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara partai hanura yang terjadi (limawajo provinsi sulawesi selatan yang seharusnya menjadi hak pemohon: bahwa penggelembungan suara untuk partai hanura kabupaten wajo yang dilakukan oleh memohon terjadi (lima) tps sebagai berikut: tps desa marapu14ps desa kantongidesa tellesangwawonii sulsel wawonii sulsel wajo!i tps desa boletekelurahan siwaotal penggelembungan adalah suara bahwa selain penggelembungan suara partai hanura sejumlah tps dari (lima) tersebut, pengurangan juga dilakukan terhadap partai nas dem oleh memohon sertifikat model sertifikat model serta model kecamatan pitumpanua, dimana sesungguhnya angka perolehan suara partai nas dem dari (lima) tps berdasarkan model yaknkelurahan siwbentenglaurotal pengurangan adalah: suara total pengurangan suara partai nas dem pada sertifikat model model model dan lampiran da kecamatan pitumpanua adalah sebanyak suara. bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara oleh memohon terhadap partai hanura dan pengurangan suara terhadap partai nas dem tersebut, menyebabkan hak kursi dprd wajo dapil iiinya kursi terakhir kursi ke dapil ill kab. wajo tersebut adalah milik pemohon. bahwa jumlah kursi untuk daerah pemilihan wajo adalah (delapan) kursi, dan berdasarkan sertifikat model kpu kabupaten wajolima) tps untuk partai hanura dan pengurangan setidak tidaknya (limalima) tps yang pemohon dapatkan tersebut, menempatkan partai hanura sebagai rangking ke kursi terakhir dapil tersebut), dan partai nas dem sebagai rangking ke dprd kabupaten wajo perolehan suara pemohon partai nas dem) dapil wajo untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten wadapil iii kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan sulsel wawonii s d | hanura abis sulsel wajib s d sulsel nas dem von s d dan sulsel wawonii keterangan: bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat kpu kabupaten), bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat kecamatan). kecamatan pitumpanua. bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa marapu bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) kelurahan siwa bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa benteng bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa la sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa kantongi bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa tellesang bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model perhitungan suara tingkat desa kelurahan) desa bolete.desa benteng, kecamatan pitumpanua, bukti nomor sulsel wajib sertifikat model tps desa laura, kecamatan pitumpanua, bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model tps desa kantongi, kecamatan pitumpanua, bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model model tps desa tellessang, kecamatan pitumpanua: bukti nomor sulsel wawonii sertifikat model tps desa bolete, kecamatan pitumpanua, bukti rekomendasi bawaslu provinsi sulawesi selatan kepada kpu provinsi untuk melakukan perbaikan. bahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan memohon kepada partai hanura dapil ill kabupaten wajo, terjadi (satu) kecamatan, yakni kecamatan pitumpanua dan terjadi setidak tidaknya (lima) tps dalam sertifikat sertifikat sertifikat dan sertifikat db dem pada proses penjumlahan kolom akhir dalam model yang terjadi (lima) tps pada desa marapu, kelurahan siwa, desa benteng, dan desa laura kecamatan pitumpanua. bahwa modus penggelembungan dan pengurangan suara memohon tersebut, dilakukan dengan cara yaitu: penggelembungan model yaitu menggelembungkan sejumlah (tujuh puluh satu) angka perolehan suara partai hanura tps. penggelembungan dilakukan dengan cara kesalahan penjumlahan hasil suara partai dan caleg pada kolom akhir model kesalahan penjumlahan pada saat mutasi suara dari model model (tingkat kpps) pengurangan pada model total pengurangan yang dilakukan oleh memohon adalah sebanyak dua ratus tiga puluh enam suara) suara. dengan modus sebagai berikut: kesalahan penjumlahan hasil suara partai dan caleg pada kolom akhir model kesalahan penjumlahan serta tidak teliti pada saat mutasi suara dari model model rekap pps desa kelurahan). tabel rincian penggelembungan suara oleh memohon kepada partai hanura (lima) tempat pemungutan suara tertera yang penggelembungan kolom seharusnyemis diunduh dari laman tps desa marapu tps desa kantongi tps kelurahan siwa jumlah penggelembungan (lima) tps terjadi kesalahan penjumlahan pada kolom akhir model tabel rincian pengurangan suara partai nasdem oleh memohon (lima) tps kec. pitumpanua tertera tertera tps jumlah da kec. ama pengurangan kolom seharusnya ditumpas jumlah tps desa marapu tps desa marsiwa tps desa benteng tps desa jumlah pengurangan (lima) tps sdnrtai hanura dapil ill kabupaten wajo berjumlah tujuh puluh satu) dan total pengurangan memohon terhadap pemohon adalah dua ratus tiga puluh enam) suara, sehingga jika dipertandingkan dengan jumlah perolehan suara antara partai hanurahanura dapil wajo perolehan suara nama partai dapil yang keterangan seharusnya data perolehan suara partai partai nas dem nas dem telah sesuai dengan dataelembungan partai hanurawajo, khususnya mengenai perolehan suara dapil wajo maka pemohon seharusnya memiliki hak atas kursi ke (delapan) atau kursi terakhir dapil tersebut. bahwa untuk menguatkan dalil dalil pemohon, diajukan bukti bukti sebagai berikuto!i sertifikat model kelurahan siwa bukti sulsel wajibjib sertifikat model tps desa marapu bukti sulsel wawonii sertifikat model tpswa bukti sulsel wajib sertifikat model tps kelurahan siwa bukti sulsel wajib sertifikat model tps desa benteng bukti sulsel wajib sertifikat model tps desa laura bukti sulsel wajibjib rekomendasi bawaslu provinsi sulsel dprd kabupaten toraja utara dapil bahwa pemohon keberatan atassebagai berikut: jumlah suara nama tps menurut partai menurut kpu pemohon partai rantebuarantebua nanggala pada pokoknya permohonan pemohon adalah mengenai berubahnya suara partai nas dem dari yang masing masing adalah sebagai berikut tps rantebua small, kecamatan rantebua. pada formulir model perolehan total partai golkar tertulis suara, namun setelah dilakukan penjumlahan ulang terhadap perolehan partai dan calon serta membandingkannya dengan perolehan suara partai lainnya, seharusnya partai golkar hanya mendapatkan suara. telah terjadi penambahan suara pada caleg nomor urut yang seharusnya tertulis angka dirubah menjadi angka hal ini juga nampak jelas dari formulir model yang dipegang oleh saksi partai demokrat. dari perubahan ini, perolehan partai golkar bertambah sebanyak suara tps ill rantebua, kecamatan rantebua. pada formulir model terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan partai golkar yang seharusnya suara menjadi suara. kondisi ini menguntungkan partai golkar karena ada penggelembungan suara. tps iii nanggala, kecamatan nanggala. pada formulir model perolehan suara total untuk partai nas dem tertulis suara. setelah dilakukan penjumlahan ulang, perolehan suara partai nas dem seharusnya suara. terjadi pengurangan suara partai nas dem sebanyak suara. selengkapnya lihat tabel dan lampiran surat ini. kekeliruan penjumlahan ini telah diakui oleh ketua kpps yang ditandai dengan surat pernyataan. sehingga perolehan suara menjadi kpu pemohon kpu pemohon bsulsel makassar untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan dapil sulsel (makassar bj), memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi sulawesi selatan untuk melakukan penghitungan kembali suara partai nas dem dan pan untuk kursi dprd provinsi sulawesi selatan dapil makassarsuara menetapkan perolehan suara yang benar untuk panwajo dapilo untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan penghitungan kembali suara partai nas dem dan hanura untuk kursi dprd kabupaten wajo dapil provinsi sulawesi selatan.suara menetapkan perolehan suara yang benar untuk hanuratoraja utara dapil mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya menyatakmenetapkan penghitungan kembali suara partai nas dem dan partai golkar tps rantebua small, tps rantebua dan tps nanggala: menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai nas dem sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten seharusnya suara, bukan suara, menetapkan perolehan suara yang benar untuk partai golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten seharusnyakesalahan hasil penghitungan tersebut atas seharusnya partai nas dem mendapatkan kursi, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan inulsel provisi sampai dengan sulsel provisi dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: bukti sulsel prov ii sertifikat model rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi bukti sulsel prov il sertifikat model rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota makassar bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. panarukan, bukti sulsel prov ii sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. manggala, bukti sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. biringkanaya bukti sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model kec. tamalanrea. bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. simamail sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. gampang, bukti sulsel prov ii sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. penaikan bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. manggala, bukti sulsel prov ii sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. antang, bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. bangkalan, bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamangapa bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. tamalanrea jaya. bukti sulsel prov sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. pai bukti sulsel prov il sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kel. sedang raya bukti sulsel prov ii sertifikat tps kel. gampang, kecamatan panarukan, bukti sulsel prov il sertifikat tps kel. gampang, kecamatan panarukan, bukti sulsel prov 1l sertifikat tps kel. penaikan, kecamatan panarukan, bukti sulsel prov sertifikat tps kel. antang, kecamatan masertifikat tps kel. pai, kecamatan biringkanaya, bukti sulsel prov il sertifikat tps kel. sedang raya, kecamatan biringkanaya: bukti sulsel prov sertifikat tps kel. tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea,, bukti sulsel prov il sertifikat tps kel. manggala, kecamatan manggala: bukti sulsel prov il sertifikat cc tps kel. manggala, kecamatan manggala: bukti sulsel prov il sertifikat tps kel. manggala, kecamatan manggala: bukti sulsel prov 1l sertifikat tps kel. antang, kecamatan manggala: bukti sulsel prov sertifikat tps kel. antang, kecamatan manggala: bukti sulsel prov sertifikat tps kel. bangkalan, kecamatan manggala: bukti sulsel prov il sertifikat tps kel. bangkalan, kecamatan manggala: bukti sulsel prov 1l sertifikat tps kel. bangkalan, kecamatan manggala: bukti sulsel prov sertifikat tps kel. tamangapa, kecamatan manggala: bukti sulsel prov sertifikat tps kel. sedang raya, kecamatan biringkanaya: bukti sulsel prov rekomendasi bawaslu provinsi sulawesi selatan yang memerintahkan kepadlawesi selatan untuk melakukan perbaikan terhadap penggelembungan suara pan. pemohon daerah pemilihan wajo mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda sulsel wawonii1 sampai dengan sulsel wawonii dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut:ib!i sertifikat model kelurahan siwa bukti sulsel wawoniikelurahan siwa bukti sulsel wajib sertifikat model tps kelurahan siwa bukti sulsel wawonii sertifikat model tps desa benteng bukti sulsel wawonii sertifikat model tps desa laura bukti sulsel wawoniiwonii rekomendasi bawaslu provinsi suwawonii sertifikat modelkantongi bukti sulsel wajo!tellesang bukti sulsel wawonii sertifikat model tps desa benderang pemohon daerah pemilihan toraja utara mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti sulsel toraja utaraliv. sampai dengan bukti sulsel toraja utara.iv. dan disahkan dalam persidangan tanggal juni sebagai berikut: bukti sulsel toraja utaraliv. sertifikat model db rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten toraja utara bukti sulsel toraja utara.iv. sertifikat model da rantebua small, kec. rantebua bukti sulsel toraja utaraliiv. sertifikat model lembang desa) rantebua small bukti sulsel toraja utara.iv. sertifikat model tps lembang desa) rantebua small versi saksi partai hanurapdip bukti sulsel toraja utaraliv. sertifikat model tps lembang (desa) rantebua small versi saksi partai demokrat bukti sulsel torajautara.iv. sertifikat model tps lembang (desa) rantebua versi saksi partai pdip bukti sulsel torajautara.iv. sertifikat model tps lembang (desa) rantebua versi saksi partai nas dem bukti sulsel torajautara.iv. sertifikat model lembang desa) rantebua bukti sulsel torajautara.iv11 sertifikat model lembang desa) nanggala bukti sulsel torajautara.iv. sertifikat model tps desa nanggala bukti sulsel torajautara.iv. sertifikat model tps desa nanggala versi hasil printout dari website kpu bukti sulsel torajautara.iv. hasil rekapitulasi ppk untuk tps desa nanggala bukti sulsel torajautara.iv. surat pernyataan ketua dan anggota kpps tps desa nanggala bukti sulsel torajautara.iv. surat rekomendasi bawaslu propinsi sulawesi selatan bukti sulsel torajautaraiv. surat penyampaian dpw partai nas dem sulsel ditujukan kepada bawaslu sulselsulsel, bawaslu kab toraja utara dan kpud toraja utara bukti p.i.sulsel.toraja utara surat rekomendasi panas kab. toraja utara bukti p.i.sulsel.toraja utara rekapitulasi hasil penghitungan suara kec. londosman saksi adalah saksi dari partai nasdem tps kelurahan antang, kecamatan manggala: saksi menerangkan bahwa perolehan suara partai nasdem tps tersebut dalam form dan form untuk partai nasdem seharusnya adalah bukan terjadi pengurangan suara sebanyak lima suara untuk suara keseluruhan partai nasdem disebabkan kesalahan dalam penjumlahan hasil suara. saksi juga menerangkan bahwa tidak ada keberatan apapun dari saksi pada saat rekap penghitungan suara dilakukan. saksi jasmani saksi adalah saksi tingkat pps dari partai demokrat, pps kelurahan pai, saksi menerangkan bahwa terjadi kekeliruan dalam penghitungan suara tps dalam formulir untuk suara pan berjumlah dengan rincian suara partai caleg nomor mendapat suara, caleg nomor mendapat suara, caleg nomor mendapat suara, caleg nomor ,mendapat suara caleg nomor mendapat suara, caleg nomor mendapat suara, jumlah seluruhnya adalah suara. akan tetapi terjadi penambahan jumlah suara untuk pan, yang semula adalah menjadi suara, dengan rincian untuk partaidan caleg nomor mendapat suara, jumlah keseluruhannya adalah suara: saksi menjelaskan tidak ada protes saat rekap penghitungan suara dilakukan, semua saksi telah menandatangani berkas tersebut. wajoalfian saksi beralamat salojampu, kecamatan sabangparu, kabupaten wajo, saksi tingkat kpud kabupaten wajo dari partai nasdem: saksi menerangkan bahwa pemohon dalam hal ini partai nasdem tidak menerima keputusan kpu kabupaten wajo karena telah terjadinya kecurangan dalam penambahan suara terhadap partai hanura kecamatan pitung papua sebanyak suara, dengan rincian suara dalam form dan suara dalam form jumlahnya keseluruhan menjadi suara. bukti tertulis form dan telah dilampirkan sebagai alat bukti pemohon. saksi menjelaskan penambahan suara tersebut secara langsung telah merugikan pemohon yang mengalami pengurangan suara sebanyak suara, saksi juga menambahkan bahwasannya ada perbedaan angka dpt antara ppk kab. wajo dengan kpu, untuk kecamatan pitung papua, kabupaten wajo, versi ppk, dpt tertulis suara, sedangkan untuk versi kpu, dpsugeng ariyanto saksi beralamat siwa kabupaten wajo, saksi tps kelurahan siwa, saksi menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan suara tps suara yaitu untuk partai hanura dalam form yang seharusnya suara, ditulis menjadi suara, toraja utarakus fabian saksi adalah ketua tps nanggala, saksi menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penjumlahan suara dalam form c1, yang seharusnya suara akan tetapi ditulis suara. hal ini dikarenakan ada kartu suara yang salah masuk, kartu suara dprd kabupaten masuk kotak dprd provinsi, kartu suara tersebut juga sempat terselip dalam tumpukan berkas berkas yang tidak terpakai, namun setelah mengetahui ada kartu suara tersebut, saksi didampingi oleh kpps membuka kartu suara yang didalamnya ternyata ada caleg partai nasdem yang mendapat suara yaitu nomor urut mendapat suara dan nomor urut mendapat suara saksi paulus lawapadang saksi beralamat desa rantebua, kecamatan rantebua, saksi partai nasdem tps saksi mengungkapkan bahwasannya calon anggota legislatif partai golkar nomor yang seharusnya mendapat suara dalam plant, tapi tertulis menjadi dalam rekap. saksi telah menyatakan keberatan dengan tidak menandatangani plant tersebut. saksi samuel saksi beralamat lembang buntulobo, kecamatan sesan, saksi adalah ketua dapil partai nasdem torajerangkan bahwa apa yang ditegaskan saudara markus lewat bawaslu, rekomendasi bawaslu untuk tingkat nanggala, sebenarnya dalam penjumlahan bukan cuma suara tetapi suara, saksi juga menjelaskan bahwa tps rantebua dalam rekap plant telah terjadi penambahan suara yang seharusnya suara,dprd provinsi dapil sulsel (makassarpan (sembilan) tps yang mengakibatkan hilangnya (satu) kursi dprd provinsi sulawesi selatan dapil sulsel makassar b). suara pemohon partai nasdem provinsi sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan), kota makassar,sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan) hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel daerah pemilihan dapil) sulawesi selatan makassar tabel alat bukti memohon terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon partai nas dem) provinsi sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi dapil selisih alat bukti teemgrong, demo non sul sel sulsel2 makassar s d sulsel2 sulsel2 sertifikat perhitungan suara tingkat kpu kota makassar) t.a sulsel2 sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model dprd provinsi kec. panakkukang t.a. sulsel2 sertifikat model perhitungan suara tingkat kecamatan) model dprd provinsi kec. manggala sertifikat model perhitungan suara tingkat sulsel2 kecamatan) model dprd provinsi kec. biringkanaya sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) sulsel2 model dprd provinsi kec. tamalanrea sertifikat da rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap desa kelurahan naga tingkat kecamatan) model da dprd provinsi kec. panakkukang sertifikat model da rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap mug ola desa kelurahan tingkat kecamatan) model dprd provinsi kec. manggala sertifikat model da rekapitulasi hasil sulsel2 penghitungan perolehan suara dari sertifikat model da rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap sulsel2 desa kelurahan tingkat kecamatan) model dprd provinsi kec. tamalanrperhitungan suara tingkat t1. sulsel2 desa kelurahan) model kelurahan simamaung sertifikat perhitungan suara tingkat ta. sulsel2 desa kelurahan) model kelurahan gampang sertifikat perhitungan suara tingkat sulsel212: desa kelurahan) model kelurahan manggala sertifikat perhitungan suara tingkat use2 desa kelurahan) model kelurahan antang sertifikat perhitungan suara tingkat sulsel2 desa kelurahan) model kelurahan bangkalan sertifikat perhitungan suara tingkat sg215 desa kelurahan) model kelurahan tamangapa sertifikat perhitungan suara tingkat lngulsels desa kelurahan) model kelurahan sedang raya ta. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan ket simamaung, kecamatan panakkukang t.a sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan simamaung, kecamatan panakkukang t.penaikan, kecamatan panakkukang t.a sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan antang, kecamatan manggala sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan pai, kecamatan biringkanaya t.a sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan sedang raya, kecamatan biringkanaya t.a. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea jaya t.a. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan nan simamaung kecamatan panakkukang formulir model dprd provinsi tps kelurahan usus simamaung, kecamatan panakkukang formulir model dprd provinsi tps kelurahan tee sri2 simamaung, kecamatan panakkukang formulir model dprd provinsi tps kelurahan pus 23a gampang, kecamatan panakkukang t.a. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan manggala, kecamatan manggala t.a. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan manggala, kecamatan manggala t.a sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan manggala kecamatan manggala t.a sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan antang,dprd provinsi tps kelurahan sulsel2 antang, kecamatan. sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan tamangapa, kecamatan manggala sulsel2 formulir model dprd provinsi tps kelurahan sedang raya, kecamatan biringkanayat kelurahan simamaung, kecamatan panakkukang t.atang kelurahan gampang, kecamatan panakkukang ta. sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan penaikan, kecamatan panakkukang t.a. sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan antang, kecamatan manggala t.a sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan pai, kecamatan biringkanaya t.a sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan sedang raya, kecamatan biringkanaya formulir model plant dprd provinsi tps sulsel2 kelurahan tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea jaya ta. sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan simamaung kecamatan panakkukang t.kelurahan manggala, kecamatan manggala t.a sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan manggala, kecamatan manggala formulir model plant dprd provinsi tps sulsel2 kelurahan manggala, t.a. sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan antang, kecamatan manggala sulsel2. sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan bangkalan, kecamatan manggala sul! formulir model plant dprd provinsi tps suk kelurahan bangkalan, kecamatan manggala si2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan bangkalan, kecamatan manggala sold2 formulir model plant dprd provinsi tps suk kelurahan tamangapa, kecamatan manggala t.a sulsel2 formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan sedang raya, kecamatan biringkanaya penggelembungan suara oleh memohon kepada partai amanat nasional (sembilan) tempat pemungutan suara tertera kolom yang nama tps seharusnya beli seharusnya (model model |tps 21kel.simamaung a19 tps22 kel. simamaung |tps20 kel.gampang |tps11kel.antang daan raya pee jaya rincian pengurangan suara partai nasdem oleh memohon (empat belas) tps tertera kolom jumlah yang seharusnya (model model tps21kel.gampps9kel.manggala tps12kel.antang tps 3kel.antang tps40kel.bangkalan jumlah penggelembungan empat belas) tps ' perolehan suara memohon terhadap partai nasdem provinsi sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan alat bukti nama tps memohon termh (a1 |tps 21kel.simamaung tabid tps22 kel. simamaung t462 |tps20 kel.gampang |tps21kel.gampang |. poo tps kel penaikan tps11kel.antang n70 tpsekeprai j iinmywn a7 tps59kel.sudiangraya |. aan jaya tps kel. simamaung (| tps kel. simamaung tps1kel manggala tps9kel.manggala tps17kelmanggala i5 fresh2 kelantan (anjing tps 3kel.antang (tps kel. bangkalan tps33kel.bangkalan tps40 kel. bangkalan tps12kel.tamangapa |tps57kel.sudiangraya perolehan suara pemohon (perseorangan calon anggota dprd kota makassar)erah pemilihan alat bukti eenaantanaaa kemamemaaa pink senmamtanagtas 2nyipanota makassar yang menempatkan pemohon rangking ke dprd kabupaten wajo dapilhanura (lima) tps kecamatan pitumpanua kabupaten wajo: tabel alat bukti memohon: perolehan suara alat nama calon memohon pemohon bukti anggota dprd term pohon partai nasdem sudirman irwan pondinata rizal andi anna serta ilham |ta. nur astro jo nurul, (p.nusuandiunga manik |andiampaulengnasdem kabupaten wajo provinsi sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten wajo: nasdem perolehan alat suara bukti dara term demo termh hon hon kecamatan pitumpanua kecamatan kera t. wajo kecamatan sajoanging total partai hanura perolehan suara alat term demo bukti nc? cma hon hon termh kecamatan pitumpanua kecamatan kera t. wajo kecamatan sajoanging het totalhanuraabupaten wajo yang menempatkan pemohon rangking ke dprd kabupaten toraja utara dapil bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara berupa penambahan suara partai golkar serta pengurangan suara pemohon dari formulir dalam small, kecamatan rantebua, kabupaten toraja utara sebanyak suar dan suara caleg partai golkar nomor urut adalah benar suara., kecamatan rantebua, kabupaten toraja utara sebanyak suara jug. bahwa tentang dalil pemohon yang mengklaim telah terjadi pengurangan terhadap suara partai nasdem tps desa nanggala, kecamatan nanggala, kabupaten toraja utara sebanyak suara adalah dalil yang tidak benar, karena tps tersebut sudah dilakukan penghitungan ulang dengan membuka model pla penghitungan ulang tersebut dilaksankan pada tanggal april sesuai rekomendasi panas dan disaksikan oleh saksi partai politik, termasuk saksi pemohon (saksi partai nas dem) dan setelah penghitungan ulang dilaksanakan tidak ada lagi keberatan, sehingga ketua bawaslu memutuskan hal tersebut sudah selesai. il.sampai dengan bukti1 sertifikat perhitungan suara tingkat kpu kota makassar) bukti .sulsel. sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model da1 dprd provinsi kec. panakkukang bukti .sulsel. sertifikat model perhitungan suara tingkat kecamatan) model da1 dprd provinsi kec. manggala bukti .sulsel. sertifikat model perhitungan suara tingkat kecamatan) model da1 dprd provinsi kec. biringkan. sertifikat perhitungan suara tingkat kecamatan) model da1 dprd provinsi kec. tamalanrea bukti .sulsel. sertifikat da rekapitulasi hasil penghitungan perolehan sutradara setiap desa kelurahan tingkat kecamatan) model da dprd provinsi kec. panakkukangmanggalbiringkanaytamalanrea bukti .sulsel10 sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kelurahan simamaung bukti .sulsel11 sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kelurahan gampang bukti .sulsel12 sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kelurahan antang bukti .sulsel13 sertifikat perhitungan suara tingkat desa kelurahan) model kelurahan pai bukti .sulsel14 formulir model dprd provinsi tps kelurahan simamaung, kecamatan panakkukang bukti .sulsel15 formulir model dprd provinsiukkang bukti .sulseliil17c1dprd provinsi tps kelurahan penaikan, kecamatan panakkukang bukti .sulsel19dprd provinsi tps kelurahan tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea jayaantang, kecamatan manggala bukti .sulsel.tamangapapenaikan, kecamatan panarukan bukti .sulsel. formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan pai, kecamatan biringkanaytamalanrea jaya, kecamatan tamalanreaantang, kecamatan manggala bukti .sulsel. formulir model plant dprd provinsi tps kelurahan bangkalan, kecamatan manggalmemohon mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan wajo diberi tanda bukti wajo !l. sampai dengan bukti wajo dan telah disahkan dalam persidangan mahkamah tanggal juni sebagai berikut: bukti wajo model db1 dprd kabupaten wajowajo model da kecamatan pitumpanusulawesi selatan bahwa pemohon dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara partai pan yang terjadi (sembilanprovinsi sulawemarapu bukti wajo ii.65a model desa kantongkantongi bukti wajo model desa tellestellesang bukti wajo model kelurahan boletekelurahan bolete bukti wajo model kelurahan siwaihan umum tahun dan model tps kelurahan siwa bukti wajo model desa bentebenteng bukti wajo il. model desa laulaura.kantongitellesangboletebentenglaurwajo i!!.bentei1. model dprd kab kota plant) tps desa laurkantongitellesa!i. model dprd kab kota plant) tps kel. boletetoraja utara diberi tanda bukti toraja utara iv. sampai dengan bukti toraja utara iv. dan telah disahkan dalam persidangan mahkamah tanggal juni sebagai berikut: bukti .toraja utara. berita acara perbainanggalnanggala, desa kelurahan nanggala bukti .toraja utara. model sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tps dalam pemilu tahun kecamatan nanggala, desa kelurahan nanggalggala, desa kelurahan nanggala, tpsranteburantebua, desa kelurahan rantebua bukti .toraja utara. model berita acaratahun kecamatan rantebua, desa kelurahan rantebua smatoraja utara. model berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat tps dalam pemilu tahun kecamatan rantebua, desa kelurahan rantebua smallselain itu, memohon dalam hal ini kpu sulawesi selatan atas nama musnah juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan sulawesi selatan dalam persidangan tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: musnah memohon menerangkan terkait pernyataan saksi pemohon dari tps kelurahan pai kecamatan miring kanada, bahwa memohon membawa plant asli yang tertulis perolehan suara partai nasdem sebanyak suara sah partai dan suara calon. kemudian, untuk partai amanat nasional setelah transfer dari plant masuk d1 plant, suara sah partai dan suara calon tetap antara plant dan plant telah konsisten, tidak ada penambahan suara. memohon dalam hal ini komisioner kpud kabupaten wajo juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan wajobbi bin rasyid memohon mengungkapkan bahwa saksi partai nasdem tidak mengikuti kesaksian tingkat pps, ada beberapa hal yang terjadi karena adanya kesalahan tulis, kesalahan jumlah sertifikat dan laporannya namun plant tidak berubah: memohon menerangkan untuk tps marino, mana nasdem mengklaim ada pengurangan suara, sementara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya setelah melihat rekap pps suara partai hanya bukan memohon menerangkan untuk tps marapu, memang seharusnya caleg nomor partai nasdem atas nama nur strip situ hanya tapi yang dimiliki nasdem mungkin tertulis sehingga jumlahnya tetap plant untuk tps siwa jumlah suara hanura memang bukan seperti yang dikatakan oleh saksi pemohon: memohon dalam hal ini ketua kpps rantebua, anggota kpps rantebua dan anggota ppk kecamatan manggala juga memberikan keterangan langsung untuk daerah pemilihan toraja utara dalam persidangan tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sri memohon mengungkapkan berdasarkan plant suara partai golkar tps rantebua adalah dengan jumlah suara caleg nomor adalah bukan seperti yang dikatakan oleh saksi pemohon: sudirman rupa memohon adalah ketua kpps rantebua, memohon hanya memberikan penegasan bahwasannya suara partai golkar tps rantebua adalah bukan seperti yang diungkapkan oleh saksi pemohon. imun memohon menerangkan bahwa berdasarkan rekapitulasi kpps plant, hanya ada suara dengan rincian suara partai kosong calon anggota legislatif nomor urut mendapat suara, calon anggotatidak mendapat suara, calon anggota legislatif nomor urut juga tidak mendapatkan suara, calon anggota legislatif nomor urut sebanyak suara, calon anggota legislatif nomor urut tidak mendapatkan suara, calon anggota legislatif nomor urut juga tidak mendapatkan suara sehinga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak suara: i2. menimbang bahwa terkait dengan permohonan pemohon untuk daerah pemilihan sulawesi selatan berdasarkan permohonan sebagai pihak terkait yang diterima hari jumat tanggal mei pukul wib, partai amanat nasional yang diwakili oleh ir. hatta rajasa selaku ketua umum partai amanat nasional dan ir., humbertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah hari sabtu, tanggal mei pukul wib, yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dalam perkara ini, dikarenakan pihak pemohon telah dengan tegas menyetujuipada tanggal mei yang merupakan obyek perkara guo, ii. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan pemohon dalam dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait, bahwa berdasarkandapil sulsel makassar yang seharusnya menjadi hak pemohon, bahwa penggelembungan suara untuk partai pan yang dilakukan oleh memohon terjadi sembilan) tps sebagai berikut:1i sulsel prov 1l sulsel prov iii1l sulsel prov sulsel prov tps kel. penaikanl sulsel prov tps kel. antang, kecamatan manggala, kota makassar. pada model tertulis suara tetapi pada model dan modelmei dapil sulawesi selatan, telah ditetapkan pihak terkait pan) dinyatakan memperoleh suara sebanyak suara, untuk itu perolehan suara pihak terkait pan) berada pada peringkat ke dari seluruh peserta pemilu legislatif tahun dapil sulawesi selatan, dengan demikian pihak terkait berhak untuk mendapatkan kursi ke dprd provinsi sulawesi selatan bukti pt .3a), bahwa berdasarkan berita acarapihak pemohon ikut menandatangani berita acara dimaksud, hal ini menjadi bukti bahwa pihak pemohon telah menyetujui dan tidak mengajukan keberatan kepada pihak memohon atas hasil perhitungan perolehan suara pemohon yaitu sebesar suara: bahwa. dikarenakan pihak pemohon secara tegas telah menyetujui putusan memohon, terkait dengan perolehan suara pemohon dapil sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd provinsi sulawesi selatan, maka sudah sepatutnya apabila yang mulia ketua mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon sepanjang dapil sulawesi selatan ini, bahwa tidak benar apabila pemohon menyatakan dalam dalil permohonannya, telah terjadi penggelembungan suara pihak terkait kelurahan simamaung, hal mana berdasarkan formulir model dprd kabupaten kota, yang terjadi adalah pengurangan suara pihak terkait, dikarenakan adanya kesalahan yaitu tidak dicantumkannya jumlah total pindahan suara pihak terkait dari tps s.d tps sebesar suara, yang menyebabkan perhitungan jumlah akhir perolehan suara pihak terkait hanya tercatat sebesar suara yang diambil dari tps s.d tps sedangkan untuk perolehan suara pemohon pada kelurahan simamaung tidak ada kesalahan perhitungan yaitu jumlah total perolehan suara pemohon dari tps s.d tpsaka dalam hal ini, pihak terkait perlu menyampaikan klarifikasi sehubungan dengan koreksi yang dituangkan oleh ppk kecamatan panakukkang yang dituangkan dalam surat berita acara revisi hasil perolehan suara dari panitia pemilihan kecamatan panakukkang, tertanggal april yang menerangkan perubahan perolehan suara pihak terkait yang semula menjadi karena jumlah total perolehan suara yang benar bukan tetapi suaraprovinsi daerah pemilihan sulawesiihak terkait mengajukan alat bukti surat tulisan dan alat bukti lainnya yangbukti pt formulir model ea s.d ea yaitu lampiran dari berita acara nomor ba v tertanggal mei bukti pt berita acara revisi hasil perolehan suara yang dibuat oleh panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan panakukkang tertanggal april catatan: bukti pt tersebut diatas menerangkan bahwa pihak pemohon telah secara tegas menyetujui hasil perhitungan perolehan suara dan kursi yang menjadi hak pihak terkait, sehingga dengan demikian pihak pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan dalam permohonan ini. bukti pt tersebut atas menunjukkan bahwa meskipun suara pihak terkait telah dikurangi sebesar suara, hal mana perhitungan suara pihak terkait yang sebenarnya adalah suara namun berdasarkan hasil koreksi memohon adalah sebesar suara, perolehan suara sah pihak terkait tetap berada pada peringkat ke bahwa, pihak terkaitbukti pt formulir model tps kelurahan simamauenaikanantai, kecamatan panaruksedang raya, kecamattamalanrea jaya, kecamatan tamalanrekelurahan simamaung kecamatan panarukan, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir model kelurahan gampang kecamatan panarukan, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir model kelurahan panaikkang kecamatan panarukan, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir model kelurahan antang kecamatan manggala, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir model kelurahan pingkanaya, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir model kelurahan sedang raya kecamatan bringkanaya, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir da kecamatan panarukan, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir da kecamatan manggala, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir da kecamatan tamalanrea, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir da kecamatan bringkanaya, perolehan suara pan sebesar suara bukti pt formulir db dprd provinsi, rekapitulasi kpu tingkatformulir dc dprd provinsi, rekapitulasi kpu provinsisurat ppk pnk pileg iv tertanggal april tentang perubahan hasil perolehan suara pan tingkat provinsi, pada format kelurahan simamaung yang tidak berjumlah,selembar berikut, yakni perolehan suara partai dan caleg sebesar diperbaiki menjadi suara dalam permohonan guo, pihak terkait tidak mengajukan saksi untuk memperkuat keterangannyauntuk daerah pemilihan sulawesi selatan wajo dan toraja utaraterhadap kewenangan mahkamah yang pada pokoknya substansi eksepsi tersebut tidak terkait atau tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas termasuk pula untuk permohonan mengenai daerah pemilihan dapil) yang dimohonkan pemohon dalam permohonan guo (vide jawaban memohon terhadap perkara php dpr dprd xii yang dimohonkan oleh pemohon partai nasional demokrat) yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, mei pukul wibrcantum. terjadi penambahan suara, (bukti nomor: sulsel prov sulsel prov ii sulsel prov il tps kel. paii sulsel prov il tps kel. sedang rayatamalanrea jaya, kecamatan tamalanreil total penggelembungan suara bahwa selain penggelembungan suara partai pan (sembilan) tps, pengurangan juga dilakukan memohon terhadap partai nas dem, sertifikat model dan model kecamatan panarukan, kecamatan manggala, kecamatan biringkanaya dan kecamatan tamalanrea, dimana sesungguhnya angka perolehan suara partai nas dem dari (empat belas) tps (empat) kecamatan yakni sebagai berikut:ilamanat nasional panterhadap dalil pemohon tersebut, memohon dan pihak terkait partai amanat nasional)ihak terkaitamatan panarukan, kota makassar, |(c mali ori! tps asia9 a9| berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, tidak terjadi penggelembungan (penambahan) suara bagi pihak terkait pan) tps kel. simamaung, kecamatan panarukan, kota makassar, (c so| ss22 span selaps kel. gampang, kecamatan panarukan, kota makassar, pemohon memohon plant vwo| ku, tps20 ky) |at| sol so|gampang, kecamatan panarukan, kota makassar: pemohon memohon plant 3o|s ku, oo) (gelas lela, tenor menara berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, bahwa pada formulir model plant (vide bukti bertanda sulsel jumlah suara yang benar suara, namun tertulis suara. untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi pihak terkait pan), tetapi pihak terkait justru kehilangan (satu) suara. tps kel. penaikan, kecamatan panarukan, kota makassar: pemohon memohon plant .| .| ke) ke) ts1 |oslosaal aa, ben han rata no: men berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, bahwa pada formulir model (vide bukti bertanda sulsel profile. tidak terdapat lembar tps tetapi bukti tersebut juga ada bukti bertanda sulil. untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi penambahan suara bagi pihak terkait pan). tps kel. antang, kecamatan manggala, kota makassar, pemohon memohon |(c plant tps ely usi|o5 s|es|les| 3r|3g 3e| sol berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, bahwa pada bukti bertanda sulsel terbilang (tiga puluh sembilan) dan banyak coretan serta jumlah suara sah tidak sesuai. selain itu, terdapat fakta adanya penambahan (satu) suara untuk partai terkait pan). tps kel. pai, kecamatan biringkanaya, kota makassar, pemohon memohon plant ol|oc ts8s soe sel tot sol te| (el |pan sel selsedang raya, kecamatan biringkanaya, kota makassar, pemohon memohon |(c plant 3s| tps59 ne|lyu ss| a|ee|s pohon|wo berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, pemohon mendalilkan partai terkait pan) memperoleh suara, namun dalam formulir model (vide bukti sulsel profil.tps kel. tamalanrea jaya, kecamatan tamalanrea, kota makassar, pan |(c om| toko isian kelperolehan suara pihak terkait pan) yang benar adalah (sembilan) suara tapi tertulis suara, namun berdasarkan alat bukti formulir model plant (vide bukti sulsel dan formulir model (vide bukti sulsel pihak terkaittidak terjadi penambahan suara kepada pihak terkait pan) sebanyak suara sebagaimana didalilkan pemohon guo.. panarukan kota makassar: dan cc sole ss11 aonlaoa|las|(c plant tps ns3laslosia bee lee pohon|wel| |rc plant gni lepas loo ine kinase a7gampang, kec. panarukan kota makassar: pemohon memohon |c plant tps s8. lesi. s3. |sa (ag kota makassar, pemohon memohon1 les tot o|i sa|se loo nasdem 2plant value k3) tps9 (s |s | sis top mem uai, ata (coc ime|c plant an, tps desa, |apsis|as loo ine ame nasdem s3| si| spemohon memohon |c plant tps s3|gc glasses|a. (ds las|irs|3a kina|c plant |(s3ls tps3 (s5 |se| |3g nasdem 3e| berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada tabel atas, pada formulir model yang diajukan pemohon, terdapat fakta bahwa jumlah perolehan suara pemohon yang benar adalah suara, namun tertulis suara. tetapi, berdasarkan formulir model yang diajukan memohon (vide bukti sulsel jumlah perolehan suara pemohon yang benar adalah suara. oleh karenanya, tidak terbukti adanya pengurangan suara pemohon tps guo. tps kel. bangkalan, kec. manggala, kota makassar, |c plant misi giat selagi ss|inbukti bertanda sulsel profile. untuk selain dan selebihnya, tidak terbukti adanya pengurangan suara pemohon tps guo, tps kel. bangkalan, kec. manggala, kota makassar,es basis do nasdem perolehan suara pemohon yang benar suara, namun tertulis suara. berdasarkanalat bukti bertanda sulsel profil. berdasarkan formulir model (vide bukti sulsel perolehan suara pemohon yang benar suara, namun tertulis suara. oleh karenanya, tidak terbukti telah terjadi pengurangan suara pemohon tps kel. bangkalan, kec. manggala, kota makassar, |c plant tps, (s4 a15 asas (aridapat alat bukti bertanda sulsel profile. untuk selain dan selebihnya, tidak terjadi pengurangan suara pemohon, tps kel. tamangapa, kec. manggala kota makassar, |c plant tps |($s|(s ss|s |(s see3 dokel. sedang raya, kec. biringkanaya, kota makassar: |c plant tps (s5 sela |(s les|jag (im nasdem 2sagorolehan suara pemohon hanya berkurang (satu) suara dan tidak terbukti adanya pengurangan suara pemohon sebanyak suara sebagaimana didalilkan pemohon uo, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan atas, dalil pemohon terkait dprd provinsi dapil sulawesi selatan guo adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum: bahwa pertimbangan hukum mahkamah terhadap dalil pemohon guo mutasi mutans berlaku pula untuk pihak terkait: dprd kabupaten dapil wajohati nurani rakyat hanuramemohonartai hanurahanura tps desa marapukantongitellesang, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti bertanda wajo.in. ta.wajo.inbolete, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti bertanda wajo.ikelurahan siwa, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti bertanda wajo.ii. ta.wajo.i. p.a1.sulsel wajo bukan sebagaimana didalilkan pemohon bahwa perolehan suara partai hanura seharusnya suara tetapi diprovsulsel prov ii sulsel prov il tps kel. gampal sulsel prov il|artai hanuraambahan suara untuk partai hanura adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum wajo.iiiikelurahan siwa, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti ber1perolehan suara pemohon tps desa benteng, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti bertanda ta.wajo.inlaura, kecamatan pitumpanua, kabupaten wajo, adalah suara (vide bukti bertanda .wajo.i11. .wajo.ii.:, kecuali untuk tps desa laura, kecamatan pitumpanua yang tidak signifikan mengubah peringkat perolehan suara antara pemohon dengan partai hanurgurangan suara untuk pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, dprd kabupaten dapil toraja utara menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi perubahan atau perbedaan perolehan suara antara formulir model dan formulir model untuk pemohon dan partai golongan karya golkar) dapil guopartai tps menurut menurut bahwa mendasarkan pada tabel atas, seharusnya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut: memohon pemohon memohon pemohon bahwa memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon guo tidak benar,rubahan perolehan suara antara pemohon dan partai golkargolkar tps rantebua small, kecamatan rantebua, adalah suara (vide bukti bertanda .toraja utara. .s.d.: perolehan suara partai golkar tps iii rantebua, kecamatan rantebua, adalah suara (vide bukti bertanda .toraja utara. toraja utara. bukan suara sebagaimana didalilkan pemohon (vide bukti bertanda sulsel toraja utara.iv. danperolehan suara pemohon tps iii nanggala, kecamatan nanggala adalah suara (vide bukti bertanda .toraja utara. dalil pemohon guo adalahlh.o3 v a.tentang perbaikan data khusus kecamatan wanlenrang yang ikut dalam wilayah dapil kabupaten luwu, sedangkan kpu propinsi memerintahkan kpu kabupaten berdasarkan surat rekomendasi bawaslu propinsi adanya indikasi kecurangan terhadap kpu kabupaten luwu khusus dapil iii bukan dapil iv, sehingga apa yang dilakukan oleh kpu propinsi sulawesi selatan terhadap kpu kabupaten untuk memerintahkan perbaikan data hasil suara kecamatan wanlenrang adalah tidak beralasan dan patut diduga adanya perbuatan melawan hukum sehingga hasil pleno kpu yang dilaksanakan pada tanggal mei dalam hal perbaikan data khusus kecamatan wanlenrang adalah batal demi hukum. bahwa berdasarkan pada fakta atas, beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk:bahwa pelaksanaan pemilihan umum legislatif kabupaten luwu dimaksud diwarnai pelanggaran dan atau kecurangan utamanya dalam pelaksanaan rekapitulasi pemilu tahun daerah pemilihan luwu ill kecamatan pinrang, kec. pinrang selatan, kec upon, bua)dan luwu iii (mulai dari tingkat tps, pps dan ppk kabupaten luwu provinsi sulawesi selatan. bahwa atas pelanggaran dimaksud, pemohon merasa dirugikan dan dicurangi yang berakibat pada berkurangnya suara pkb, yang mana menurut perhitungan pemohon, suara pkb daerah pemilihan luwu iii kecamatan pinrang, kec. pinrang selatan, kec upon,kec. bua)) mendapatkan kursi, namun pada pleno kabupaten luwu dapil iii mendapatkan kursi ago beralih partai keadilan persatuan indonesia dengan selisitabel yang membuktikan adanya selisih tersebut: damn puasa nama jumlah nama jumlah nara naa krb kie tren mama teror nama jumlah nama jumlah smg, diunduh dari laman menes mason tekno nama jumlah nama jumlah pepe kec benar "laten temon nama jumlah nama jumlah agro npel p punmnanig san ayat pea bahwa banyak kejanggalan kejanggalan dan laporan laporan dari masyarakat kecamatan luwu yang menyatakan bahwa kursi tersebut adalah kursi milik pkb bukan milik pkpi dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tahun kecamatan luwu dimulai dari tingkat pps dengan merubah hasil perolehan suara yang ada dalam lampiran model yang jumlah perolehan suara sahnya berbeda. dengan maupun da. bahwa selain itu ada beberapa tps yang jumlah kehadiran dan jumlah suara sah ditambah bahkan ada jumlah perolehan suara sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan. padahal didaerah tersebut nya minim dan sarana transportasinya sangat sulit untuk dijangkau. bahwa tingkat pps desa pada saat pelaksanaan pleno tingkat pps desa anggota kpps tidak dilibatkan dalam pleno tersebut, sehingga anggota kpps tidak mengetahui hasil pleno serta format nya tidak berdasarkan ketentuan dari kpu. sedangkan kejadian yang ada ditingkat ppk adalah pembacaan hasil pleno ditingkat pps tidak dilakukan oleh ketua dan anggota pps akan tetapi dilakukan oleh ketua dan anggota ppk, sehingga menimbulkan protes dari saksi partai politik, juga rekapitulasi pleno tingkat kpu kabupaten menimbulkan protes dari pantau terhadap kpu kabupaten disebabkan kpu tidak transparan dalam pleno hasil rekapitulasi sudan diindikasikan penuh kecurangan dan pelanggaran terhadap hasilnya karena antara dengan ada perbedaan hasil suara sehingga suara milik pkb yang hilangkan,namun protes dimaksud tidak ditanggapi oleh pihak kpu kabupaten sehingga bawaslu mengajukan keberatan kpu propinsi masalah yang terjadi dapil iii kabupaten luwu namun tidak tindak lanjuti oleh kpu propinsi sehingga diduga pelaksana penyelenggara dari mulai pps,ppk sampai dengan kpu provinsi melakukan pelanggaran dan kecurangan terhadap suara pemohon. bahwa kpu provinsi merekomendasikan kpu kabupaten untuk dapil sedangkan rekomendasi bawaslu kepada kpu propinsi untuk dapil ill bukan dapil sehingga akibat dari perintah kpu propinsi kpu kabupaten dapil berdampak hilangnya kursi milik pemohon. bahwa penambahan dan pengurangan suara beberapa tempat pemungutan suara tps) desa sakti kec. bua kab. luwu provinsi sulawesi selatan antara lain tps s d desa saktutihlengkongrowrajps s d desa are areiromandodopulharapkbarasemisahdangtuj jamboremelenggaalutantanjuomeasaluindubuntu batnolinrekajunannsuburotalepadang sip kemiruladimingo01s d desa morowalario, bahwalampiran model dan model da. tidak sesuai, demikian juga perolehanhalaman tidak sesuai tidak cocok, sehingga ada indikasi pengurangan suara sah pps desa sebanyak suara, bahwa saksi partai tps tidak diberi model c1, tapi hari setelah penghitungan hasil suara partai politik dan caleg dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota selesai, saksi partai tps baru diberi model c1: bahwa kecurangan tersebut juga dilakukan pada caleg dprd provinsi, dprd kabupaten dan masih ada kejanggalan lain yang akan dijelaskan oleh lembaga pemenangan pemilu partai kebangkitan bangsa kabupaten luwu koordinator dapil luwu kecamatan pinrang, kec. pinrang selatan, kec upon, kec. bu: sulawesi selatan untuk pemilihan anggota dprd kabupaten kota dprk sepanjang daerah pemilihan: kabupaten luwu kabupaten luwuluwusepanjang daerah pemilihan: sulawesi selatan untuk pemilihan anggota dprd kab kota sepanjang daerah pemilihan: luwuwu4pemohon daerah pemilihan sulawesi selatanfotokopi surat tindak lanjut bawaslu bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten bulukumba bukti fotokopi surat penerimaan laporan bukti fotokopi serta tanah bukti penerimaan laporan bukti fotokopi model db kabupaten bulukumba bukti fotokopi model da kecamatan bulukumba, kabupatemodel dprd kabupaten kota, desa tanete, kecamatan bulukumba bukti fotokopi formulir c1, tps nomer kelurahan jawi jawimembaca permohonan pemohon: membaca dan mendengar jawaban memohon:l.form kelurahan jawi jawi, kec. bulukumba bukti fotokopi formulir c1, tps nomer kelurahan bontobulaeng kecamatan bulukumba bukti fotokopi form kelurahan bontobulaeng, kecamatan. bulukumba bukti fotokopi formulir c1, tps nomer kelurahan. balansae bukti fotokopi formulir c1, tps nomer kelurahan balansae bukti fotokopi formulir d1, kelurahan. balansae, kecamatan. bulukumba bukti fotokopi formulir tps il, kelurahan balang pesona, kecamatan bulukumba bukti fotokopi formulir kelurahan balang peson. baruga, kecamatan. bulukumba bukti fotokopi formulir tps kelurahan bontominasa, kecamatan. bulukumba bukti ftocopy formulir tps kelurahan bontominasa, kecamatan. bulukumba bukti fotokopi formulir kelurahan. bontominasa, kecamatan. bulukumba bukti fotokopi formulir kelurahan krama, kecamatan rilau ale bukti fotokopi formulir d1, kelurahan krama, kecamatan rilau aformulir kelurahan borong rapper, kecamatan kandang bukti fotokopi formulir kelurahan borong rapper, kecamatan kandanga, kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba.:onto binasa...salassa.c1.antec1. tps desa tante, kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba bukti.iba, kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba. bukti.ccpy formulir tps desa balang perang, kecamatan bulukumba kabupaten bulukumba bukti..onto mengiring, kecamatan bulukumb bukti fotokopi formulir tps desa bonto mana kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba. bukti fotokopi formulir tps desa bonto lovrriulir tps desa baji majene,oonto hari kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba. bukti fotokopi formulir tps desa senpangalioangpangalloda dprd provinsi kecamatan bulukumba. bukti fotokopi formulir da dprd provinsi kecamatan rilau ale. bukti rekaman video rapat pleno bukti putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu no: dkpp pke iii tanggal mei memutuskan memberhentikan sudirjaya ketua kpu), ahmad zainal anggota kpu). memutuskan memberikan peringatan kepada bikin patedduri, ambar russia.dan awaludin selaku anggota.tps ds. sakti bua bukti tps ds. sakti) bukti tps3 ds. sakti) bukti tps ds. sakti) bukti tps ds.ps ds. sakti) bukti tps ds. put) bua bukti tps ds. put) bukti tps3 ds. put) bukti tps ds. put) bukti tps ds.put bukti tps ds.put) bukti tps ds.put) bukti tps ds.lengkong bua bukti tps ds.lengkong bukti tps ds. lengkong bukti tps ds.lengkong) bukti c1 tps ds. brown bua bukti tps ds. brown) bukti c 1tps3 ds. brown) bukti tps ds. brown) bukti tps5 ds. brown) bukti tps ds. raja) bua bukti tps ds.raja bukti tps3 ds.raja bukti tps ds. raja) bukti c 1tps ds. raja) bukti tps ds.raja) bukti tps ds.raja) bukti tps ds.pammesakang bua bukti tps ds.pammesakang bua bukti tps ds. pabbaresseng bua bukti tps ds. pabbaresseng) bukti c 1tps3 ds. pabbaresseng) bukti tps ds. pabbaresseng) bukti tps (ds.b. harapan bua bukti :c tps ds. harapan bukti tps ds. b.harapan) bukti tps ds. b.harapan) bukti tps ds. toddopuli bua bukti tps ds.toddopuli bukti tps ds. toddopuli) bukti tps ds. tiro manda bua bukti tps ds. tiro manda) bukti c 1tps3 ds. tiro manda) bukti tps ds. tiro manda) bukti tps ds. tiro manda bukti tps ds. tiro manda) bukti tps ds. are are bua bukti tps ds. are are) bukti c 11tps3 ds. are are) bukti tps ds. are are) bukti tps ds. are are) bukti c 1tps ds. karangan bds. karangan) bukti c 1tps3 ds. karangan) bukti tps ds. karangan) bukti c 1tps5 ds. karangan) bukti tps ds. tanami della bua bukti tps ds. tanami della) bukti c 1tps3 ds. tanami della) bukti tps ds. tanami della) bukti c 1tps ds. tanami della) bukti tps ds. padang kalau) bua bukti tps ds. padang kalau) bukti tps ds. padang kalau) bukti c1 tps ds. padang tuju) upon bukti tps ds. padang tuju) bukti c 1tps3 ds. padang tuju) bukti tps ds. padang tuju) bukti c 1tps5 ds. padang tuju) bukti tps ds. padang kabur upon bukti tps ds. padang kabur) bukti tps ds. melenggang) upon bukti tps ds. melenggang) bukti tps ds. melenggang) bukti tps ds. melenggang) bukti tps ds. balutan) upon bukti tps ds. balutan) bukti c 1tps ds. balutan) bukti tps ds. balutan) bukti tps ds. tanjung) upon bukti tps ds. tanjung) bukti tps ds. tanjung) bukti tps ds. tanjung) bukti tps ds. tampumia) upon bukti tps ds. tampumia) bukti c 1tps3 ds. tampumia) bukti tps ds. tampumia) bukti tps ds. tampumia) bukti tps ds.satu induk) upon bukti tps ds. satu induk) bukti tps ds. buntu batu upon bukti tps ds. buntu batu) bukti tps ds. padang ma'bud upon bukti c 1tps2 ds. padang ma'bud) bukti tps padang ma'bud) bukti tps ds. para kayu) pinc 1tps2 ds. para kayu) bukti c 1tps3 ds. para kayu) bukti tps ds. para kayu) bukti tps ds.buntu anna) pinrang bukti tps ds. buntu anna) bukti c 1tps3 ds. buntu anna) bukti tps ds. buntu anna) bukti bukti tps ds. padang subur pinrang bukti tps padang subur) bukti c 1tps3 ds. padang subur) bukti tps ds. padang subur) bukti tps ds. padang subur) bukti tps ds. padang subur) bukti c 1tps ds. padang subur) bukti tps ds. padang subur) bukti c 1tps9 ds. padang subur) bukti tps padang subur) bukti tps ds. padang subur) bukti c 1tps ds. tampa) pinrang bukti tps tampa) bukti c 1tps3 ds. tampa) bukti c 1tps ds. tampa) bukti tps ds.tamale pinrang bukti tps tamale) bukti c 1tps3 ds. tamale) bukti tps ds. tamale) bukti c 1tps ds. padang sampang pinrang bukti c 1tps padang sampang) bukti c 1tps3 ds. padang sampang) bukti c 1tps ds. padang sampang) bukti c 1tps5 ds. padang sampang) bukti c 1tps6 ds. padang sampang) bukti c 1tps ds. padang sampang) bukti c 1tps ds. padang sampang) bukti c 1tps9 ds. padang sampang) bukti c 1tps padang sampang) bukti tps ds.buntu kemiri pinrang bukti c 1tps padang sampang) bukti tps3 ds. buntu kemiri) bukti tps ds. buntu kemiri) bukti tps ds. buntu kemiri) bukti tps ds. buntu kemiri) bukti tps muladiming) pinrang bukti tps ds. muladiming) bukti c 1tps3 muladiming) bukti tps ds. muladiming) bukti tps ds. muladiming) bukti tps ds. muladimmario) pinrang bukti tps ds. mario) bukti c 1tps3 mario) bukti tps ds. mario) bukti c 1tps5 ds. mario) bukti tps parakan) pinrang bukti tps ds. parakan) bukti c 1tps3 parakan) bukti tps ds. parakan) bukti c 1tps morowali) pinrang bukti c 1tps2 ds. morowali) bukti c 1tps3 morowali) bukti tps ds. morowali) bukti c 1tps ds. morowali) bukti tps morowali) pinrang bukti tps ds. morowali) bukti c 1tps ds. morowali) bukti tps ds. nolink bukti tps ds. nolink bukti tps3 ds. nolink bukti c 1tps ds. nolink bukti tps ds. nolink bukti tps ds. nolink bukti c a1tps7 ds. nolink bukti c 1tps8 ds. nolink bukti tps ds. nolink bukti tps ds. nolink bukti tps11 ds. nolinkdb kab. luwu rekap. lama tgl. april bukti db kab. luwu rekap baru.tgl. mei bukti surat tanda terima laporan bukti db kpu kacdm unitakdir hasim saksi beralamat jalan perum graha indah family blok nomor jalan borong raya, kota makassar, sulawesi selatan: saksi adalah calon anggota legislatif nomor urut dari partai hanura, kami menerima laporan saksi saksi terkait dengan rekapitulasi perolehan suara: saksi adalah bukan saksi mandat dari partai hanura, saksi menerangkan bahwa ada perbedaan antara dengan da dan db kabupaten bulukumba, ada rekomendasi panas nomor untuk menyandingkan data: saksi menerangkan bahwa data yang diperoleh adalah jumlah suara sah partai politik menurut pada kecamatan bulukumba itu suara, sementara jumlah suara sah partai politik menurut lampiran model adalah suara, sedang jumlah suara sah partai politik menurut atau tingkat pps adalah kemudian jumlah suara sah partai politik menurut da adalah suara, saksi juga menjelaskan setiap tingkatan rekap penyelenggara terjadi peningkatan suara sah partai politik yang pada akhirnya pada model db dprd provinsi pada rekap kabupaten: data kpu kabupaten bulukumba menyatakan dimana terdapat suara sehingga terjadi peningkatan suara sebanyak suara dari jumlah suara sah yang menurut model yang terjadi atau tingkat tps dalam hal ini kertas suara yang digunakan tps, jadi terjadi peningkatan jumlah suara sah partai politik sebesar suara: iwan alaska saksi beralamat btn ujung bulu permai, kabupaten bulukumba,dalah saksi pdip pada tahap rekapitulasi tanggal april tingkat kabupaten bulukumba mulai pukul sampai wib tanggal april saksi menerangkan bahwa dalam rekapitulasi tersebut, saksi pdip tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, yang bertanda tangan hanya saksi dari partai hanura dan partai bulan bintang, saksi menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan tertulis: saksi menerangkan bahwa ada perbedaan hasil dalam data milik bawaslu dan kpud, hal ini yang menyebabkan keluarnya rekomendasi nomor dalam hal ini perlu disandingkan data data dengan plant untuk kecamatan, kecamatan lantaran, kecamatan kandang, kecamatan dilwale dan kecamatan bulukumba, syamsul alam fatwa saksi beralamat jalan puing puing nomor kabupaten bulukumba, saksi adalah saksi demokrat pada tahap rekapitulasi tingkat kabupaten bulukumba, saksi menerangkan bahwa permintaan saksi membuka plant dan itu sebenarnya disetujui oleh kpu, panas, dan para saksi partai politik kabupaten. saksi kira itu sudah selesai situ. tetapi dengan selesainya rekap kabupaten karena sudah menjadi kesepakatan tadi bahwa ada empat kecamatan yang disepakati untuk disandingkan nanti dengan saksi dari kabupaten, inilah yang dipaksakan setelah selesai rekapitulasi, inilah yang oleh kpu dalam pandangan saksi saksi tidak menghargai komitmen dan kesepakatan itu. inilah sebenarnya yang jadi masalah, saksi menerangkan bahwa bulukumba berkembang sedemikian rupa ketidakpercayaan karena ternyata kpu bulukumba dkpp itu itu penyelenggara dibayar. inilah yang menjadi ketidakpercayaan rakyat bulukumba. saksi juga menerangkan bahwa adanya pemecatan kepada ketua kpu dengan divisi hukumnya, beberapa ppk dan pps bawdalam daerah pemilihan yang telah diputus dalam putusan sela, untuk itu memohon memberikan jawab,sulawesi selatan untuk pengisian keanggotaan dprd propinsi daerah pemilihan sulawesi selatantidak berisi perselisihan mengenai hasil penghitungan suara. pemohon hanya menjelaskan tentang kejadian kejadian yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung. bukan menyajikan data data tentang penggelembungan suara seperti suara siapa yang digelembungkan, berapa jumlahnya dan atau dengan cara apa memohon melakukan penggelembungan, bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan butir bukanlah sengketa phptelah diberi tanda bukti sulawesi sampai dengan bukti sulawesi dengan catattidak ada alat bukti fisik, adapun rinciannya adalah sebagai berikut: bukti .sulsel model dbkandanglantarrilau alebulukumba dalam pemilihan umum anggota dprd provinsi tahun bukti .sulsel berita acara nomor: ba iv mencermati rekomendasi bawaslu kabupaten bulukumba bukti .sulsel rekomendasi nomor bawaslu blk iv ,tentang menelusuri dan memastikan tidak terjadi pelanggarandesa sopa kecamatan kandang bukti .sulsel rekomendasi nomor bawaslu blk iv ,tentang membuka dan menampilkan model plant dan menghitung ulang perolehan suara pada kecamatan kandang lantaran rilau ale dan bulukumba bukti .sulsel rekomendasi nomor bawaslu blk iv ,tentang membuka dan menampilkan model plant kelurahan bonto kamar kecamatan pberita acara nomor pps bks iv bukti .sulsel surat keluar nomor kpu kab iv ,tentang permintaan bukti dasar dugaan bukti .sulsel surat keluar nomor kpu kab iv ,tentang penyampaian tanggapan bukti .sulsel surat keluar nomor 149a kpu kab iv ,tentang klarifikasitps benteng malang tps dan tps bonto mainan tps dan mateo dan tps mariorennu kecamatan lantaran bukti .sulsel berita acara nomor ba iv bukti .sulsel jawaban atas rekomendasi bawaslu provinsi sulawesi selatan selain itu, memohosnah (kpu provinsi sulawesi selatan) memohon menerangkan mengenai persoalan ada kesepakatan kpu untuk membuka plant, itu sebetulnya sudah dilakukan pada proses proses yang berjenjang. ketika ada persoalan, maka plant itu dibuka tingkatan desa. persoalan ini muncul nanti tingkatan kabupaten. satu hal yang sangat mengherankan bulukumba adalah adanya rapat antara musica, memanggil penyelenggara dengan saksi saksi partai politik dan menyimpulkan bahwa harus dilakukan penghitungan ulang terhadap planyang masing masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah.d kabupaten kota daerah pemilihan dapil) luwu dan dapil luwukecuali terhadap permohonan pemohon perihal dprd provinsi dapil sulawesi selatan yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan awal sebagaimana fakta hukum atas, terhadap permohonan pemohon perihal dprd kabupaten kota dapil luwu dan dapil luwukhususnya perihal dprd kabupaten kota dapil luwu dan dapil luwupemohon khususnya perihal dprd provinsi dapil sulawesi selatterhadap permohonan. pemohon, memohon mengajukan eksepsi yang menyatakancantum pada bagian duduk perkara atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: dprd kabupaten dapil luwu dan dprd kabupaten dapil luwumendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dapil guo khususnya kabupaten bulukumba yang pada pokoknya sebagai berikut: terjadi penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan oleh memohon untuk memenangkan caleg tertentu, yang pada akhirnya memunculkan rekomendasi agar membuka formulir model plant sebagai data pembanding gunaditemukan berbagai kejanggalan, misalnya desa arang, yang dipaksakan dibuka ulang dan ditemukan penambahan suara partai amanat nasional pan) untuk keanggotaan dprd provinsi, serta kasus kasus lain yang menguatkan dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan secara masif, bawaslu kabupaten bulukumba berjanji tidak akan dilakukan rekapitulasi kpu jika tidak dibuka formulir model plant sebagai rujukannya, memohon tidak menampilkan formulir model plant sebagai data pembanding guna memastikan tidak ada partai politik dan caleg yang dirugikan karena penambahan dan atau pengurangan suara dengan alasan bawaslu kabupaten bulukumba tidak memberikan rekomendasi sebagai dasar hukum, terdapat suara perolehan partai politik dan caleg yang berbeda yang dimanipulasi: terjadi pengabaian terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten bulukumba untuk membuka formulir model plant saat pembacaan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir rekapitulasi suara tingkat tps tidak diberikan langsung kepada saksi mandat partai politik sesaat setelah penghitungan surat suara tps tersebut selesai dilakuurut pemohon, perolehan suara pkb kabupaten bulukumba adalah suara. data ini selisih tipis dengan data dari dandim dan polres sebagai data pembanding, dan perolehan suara pkb dimaksud bergeser kepada perolehan suara partai lain: berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon meminta mahkamah untuk memerintahkan memohon melaksanakan penghitungan suara ulang dapil guo: i3. menimbang bahwa berdasarkan huruf huruf huruf dan permohonan wajibberagam pelanggaran sebagaimana dinyatakan oleh pemohon atasgood non, pemohon tetap tersebut. meskipun pemohon telah mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil pemohon guo, namun oleh karena tidak terdapat kejelasan perihal berapa perolehan suara yang benar menurut pemohon baik pada polita maupun petit permohonan pemohon, oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil pemohon guo kabur dan tidak jelas, sehingga eksepsi mhususnya mengenai dprd kabupaten dapil luwu dan dprd kabupaten dapil luwukhususnya mengenai dprd provinsi dapil sulawesi selatmengenai dprd provinsi dapil sulawesi selatan permohonan pemohon sepanjang mengenai dprd provinsidprd provinsi dapil sulawesi selatan dalam pokok permohonbahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu tanggal april daerah pemilihan sulawesi selatan kabupaten bulukumba yakni penggelembungan suara yang dilakukan memohon untuk memenangkan caleg, bupati bulukumba pada tanggal april telah mengadakan rapat konsultasi dengan para pemimpin daerah, kepala kejaksaan negeri bulukumba, kapolres bulukumba, komandan kodim bulukumba, dihadiri orang anggota kpu bulukumba dan bawaslu kabupaten bulukumba, ketua dprd, kesbangpol, inti rapat koordinasi tersebut bahwa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan pemilu yang bersih maka sepakati saat rekapitulasi penghitungan suara kpu tanggal mei, agar membuka plant sebagai data pembanding, danbahwa tiga hari sebelum rapat pleno kpu bulukumba, massa partai politik mendatangi panas dan kpu menuntut transparansi, agar rekaman yang dilakukan tingkat kabupaten, membuka model plant, karena. tingkat kecamatan telah ditemukan berbagai kejanggalan, misalnya kasus desa arang, yang dipaksakan dibuka ulang, dan ditemukan penggelembungan suara partai pan untuk dprd propinsi, dan kasus kasus lain, yang menguatkan dugaan adanya penggelembungan suara yang dilakukan secara massif, bahwa pada tanggal april gabungan massa partai politik, mendatangi bawaslu kabupaten bulukumba dan mendesak panas untuk mengeluarkan mengumumkan data rekaman panas dan merekomendasikan terhadap berbagai temuan yang telah sampai bawaslu. atas desakan gabungan massa parpol tersebut, bawaslu kabupaten bulukumba berjanji tidak akan dilakukan rekaman jika tidak dibuka plant besar, sebagai rujukan dalam melakukan rekaman kpu, bahwa pada pelaksanaan rekaman kpu bulukumba, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten, memohon tidak menampilkan model plant sebagai data pembanding agar memastikan tidak ada partai dan caleg yang dirugikan karena penambahan dan atau pengurangan suara,bulukumba tidak memberikan rekomendasi sebagai dasar hukum, bahwa setelah dilakukan perhitungan ulang, ppk kecamatan membacakan rekapitulasi perolehan suara setiap partai politik untuk dprd propinsi, maka bawaslu kabupaten bulukumba menyandingkan rekapitulasinya yang sumbernya sama, yaitu namun ternyata hasilnya suara perolehan partai dan caleg berbeda yakni banyak suara parpol maupun caleg yang dimanipulir, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam rapat rekapitulasi tersebut, bawaslu kabupaten bulukumba mengeluarkan rekomendasi agar kecamatan yang telah melakukan pembacaan hasil rekaman kecamatan agar model plant dibuka besok. namun rekomendasi bawaslu tersebut diabaikan oleh memohon: bahwa hasil perhitungan suara yang termuat dalam berita acara dan sertifikasi hasil perhitungan suara tingkat tps tidak diberikan sesaat setelah. perhitungan selesai dilakukan, namun selang hari setelah pemilu digelar baru diberikan kepada saksi saksi dari partai politik: bahwa setelah pemohon menerima model dari memohon, maka pemohon sangat terkejut karena data perolehan suara dari beberapa tps berbeda dengan data yang tercantum dalam model dan perbedaan perbedaan dimaksud adalah sebagai berikut kabupaten bulukumba pkb memperoleh suara data ini, selisih tipis yang didapatkan dari dandim dan polres, sebagai data pembanding, dan suara pkb dimaksud bergeser kepada perolehan suara partai lain,laksanakan penghitungan suara ulang provinsi sulawesi selatan daerah pemilihan sulawesi selatan untuk kursi dprd provinsi,rekapitulasi sidang pleno tingkat kpu kabupaten luwu dapil pada hari senin tanggal april berjalan lancar sesuai dengan proses pelaksanaan pemilu ,dan tidak ada satupun saksi partai peserta pemilu yang keberatan terhadap hasil pleno kpu kabupaten luwu khusus dapil iv, dan menetapkan pemohon mendapatkan kursi ke dari suara partai pkb: bahwa pada hari rabu tanggal mei pemohon mendapatkan undangan dalam hal perbaikan data perolehan suara ,pada tanggal mei tanpa ada alasan apapun kpu kabupaten membacakan hasil perubahan tanpa dihadiri para saksi partai dan bawaslu, sehingga para saksi partai dan bawaslu protes keras terhadap tindakan kpu kabupaten luwu dapil iv, karena tanpa ada keberatan dari semua partai maupun dari bawaslu khusus dapil sehingga diduga ada indikasi kepentingan kpu kabupaten luwu untuk dapil merubah isi putusan pleno pada tanggal april bukan perbaikan data tapi pengalihan hasil kursi suara pkb lainnya sehingga merugikan pemohon. adapun selisihnya sebagai berikut: perolehan suara pleno kpu tanggal april mei besa mister suara suara a4. ipb suara bahwa apa yang dilakukan oleh memohon pada tanggal mei menyebabkan protes dari pkb, golkar, demokrat, pks, hanura, pbb, ppp, pdip, gerinda dan bawaslu. bahwa setelah dibacakan rekapitulasi pleno kpu dua) pada tanggal mei karena protes yang dilakukan oleh para saksi partai maupun bawaslu tidak tanggapi kpu kabupaten,akhirnya pemohon melaporkan bawaslu kabupaten dan lanjutkan bawaslu propinsi maupun dkpp yang ada jakarta. bahwa apa yang dilakukan kpu kabupaten luwu terhadap dapil pada tanggal mei berdasarkan surat kpu propinsi lani roa basi sai perubahan' surat tuduhan yang dimaksud oleh hir 'adalah perubahan' yang tidak' mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana lain. putusan mahkamah agung tol. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa bagas jansen been mahkamah agung sed mengadili:perkara pidana'dalam tingkat kasasitelah mengambil putusan sebagai berikut) pebruari mahkamah agung tersebut membaca putusan pengadilan negeri semarang tanggal pebruari k.s., dalam putusan mana terdakwa! koo han kie, berumur tahun, bertempat tinggal gang warung ss. semarang, pekerjaan. direktur. cv. khong hoo . notasi susi uns penuntut kasasi (berada dalam, tahanan.sejak, tgl. . yang diajukan dimuka persidangan pengadilan negeri tersebut,:karena dituduh: ewbahwasia terdakwa pada: hari yang tak: dapat. ditentukan dengan: pasti kira kira antara.tanggal: desember sampai dengan tanggal: desember didalam tokonya sendiri jl. gang warung semarang setidak tidaknya didalam daerah hukum pengadilan negeri semarang, sebagai seorang direktur dari cv. khong hoo' telah 'melakukan' menyuruh melakukan pembuatan nota nota pembukuan'mengenai' penjualan bermacam:mata' textile dari tokonya yang tidak"benar dengar maksud 'atau'nyata:riyama dengar maksud' untuk melepaskan diri dari pengawasan pemerintah: mengenai larangan menaikkan harga sebagai akibat dikeluarkannya pen. pres. tahun atau yang dapat diketahuinya atau patut diketahuinya. mengganggu,: menghambat, atau mengacaukan, perdagangan yang, mempunyai pengaruh luas terhadap. hajat hidup rakyat: comma pes peace hanya nas mean melanggar 1d. pen. pres tahun tindak.pidana subversi) jo. instruksi presidium. kabinet. dikira. inst imunitas subsidiari ti. eno ber dahan bahwa terdakwa ditempat dan'dalam: waktu yang sama atau. sebelumnya semenjak maret telah membuat atau menyuruh membuat secara tidak benar nota nota pembukuan mengenai penjualan dimana nota nota tersebut diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal yaitu adanya jual beli, jumlah hasil penjualan pendapatan dengan maksud.memakai nota nota tersebut,seolah olah isinya benar dan pemakaian tersebut menyebabkan. atau. menimbulkan kerugian bagi negara dalam bidang pendapatan pajak melanggar kuhp. dengan memperhatikan rib, pengadilan negeri telah merubah tuduhan tersebut diatas yang disusun secara alternatif menjadi: kumulatif tuduhan mana dirubah pada tg. januari sehingga berbunyi sebagai pertama bahwa ia, tersangka, pada' hari hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti, setidak tidaknya dalam tahun dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kewibawaannya amisbruik:van gelar: ancien) sebagai direktur cv kheng hoo yang berkedudukan semarang, gang warung tokonya tersebut dimuka, setidak tidaknya disuatu tempat yang terletak didaerah kedua saan.hukum. pengadilan negeri, semarang, dengan. sengaja, telah. memikat pegawai bawahannya bernama tan hwa kwong, setidak tidaknya orang orang lain lagi, yang nama namanya tidak diketahui dengan pasti'dan telah dibayar oleh para pembelinya, dengan maksud agar supaya tidak diketahui berapa harga yang sesungguhnya terima dari para pembelinya, sehingga dengan 2x0 demikian ia' dapat melepaskan" diri'dari pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikkan harga barang barang dagangannya" sesudah" tanggal b.: untuk sekitar.tanggal. .dan beberapa hari berikutnya. menaikkan . harga bahan sandang yang dijual.oleh cv nya, berhubung. dikeluarkannya pen. pres. no, sekalipun.ia tahu, atau harus dianggap:mengetahui, bahwa hal ini. telah. dilarang, bangunan sanad untuk menyingkirkan persediaan barang barang dagangannya berupa pelbagai macam.bahan sandang atau mengisi stockkaart yang tidak sesuai dengan keadaan persediaan barang barang, agar supaya memberi kesan kepada setiap petugas yang berwenang, seolah olah nya sudah tiada mempunyai sediaan lagi, babe ana ben sehingga tan. hwa kong dan atau orang orang lainnya' yang tidak dapat diketahui nama namanya karena khawatir, ia mereka pasti akan'dipecat bilamana tidak mau: menuruti perintahnya, lalu: tunduk kepada perintah tersangka sebagai direktur, menimbang, bahwa mengenai" unsur politiek seperti dikemukakan: oleh pembela terdakwa pembanding untuk adanya tindak pidana subversi memang tidak dibuktikan secara" nyata dalam 'sidang, 'tetapi' menurut undang undang memang tidak merupakan unsur dan memang sukar untuk pembuktiannya dan mungkin hanya'dapat ditarik kesimpulan, bahwa terdakwa'adalah orang asing dan dalam tingkat banding ini dari surat pembela terdakwa tanggal april yang menyatakan, bahwa orang tua terdakwa berhasrat untuk membawa anaknya keluar negeri tiongkok! untuk berobat menimbang, bahwa oleh karena itu melihat akibat yang patut diketahui (sehuldprobleem) naka pertimbangan pengadilan negeri mengenai pengguna undang undang subversi dapat disetujui oleh pengadilan tinggi menimbang, bahwa mengenai tuduhan pengadilan tinggi menyetujui penuh alasan alasan yang dipergunakan sebagai dasar dari putusannya sebagai mana tersebut dalam pertimbangannya, sehingga oleh karena itu putusan pengadilan negeri semarang, tanggal pebruari dapat dikuatkan, kecuali mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim pertama atas diri terdakwa tidak dapat disetujui oleh pengadilan tinggi, karena dipandang agak berat mengingat bahwa terdakwa adalah masih muda dan belum pernah tersangkut dalam perkara polisi, sehingga oleh karena itu putusan mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan tersebut dibawah ini mengingat akan hukum yang berlaku dan undang undang yang bersaing hutan mengadili menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari terdakwa pembanding koo han kie, tersebut memperbaiki putusan pengadilan negeri semarang tangga! pebruari k.s. yang dimintakan banding itu sekedar mengenai hukum annya menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama (enam) tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruh nya dengan waktu selama terdakwa tersebut ada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan mutlak menguatkan putusan tersebut untuk selainnya menghukum terdakwa pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat bandingdemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratannya pada hari selasa,: tanggal: juni. oleh. b.r.m. sapporo. wresniwiro. hadiwidjojo, sh: ketua,. r:. sorot.: sh: dan.r. salinan: wirjatmo,. sh: para. hakim anggota:pada pengadilan, tinggi. di: semarang dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dimuka umum oleh ketua. tersebut dengan, dihadiri oleh. para laki anggota tersebut.dan. panitera pengganti ::. kaidah. . putusan pengadilan negeri semarang k.s wae ana. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri semarang, dalam' mengadili perkara perkara' tindak:pidana subversi, tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan seperti" tersebut dibawah ini, 'dalam perkara'terdakwa' akan bun kho han kie, berumur tahun, pekerjaan direktur commanditair venot: chap kini' hoe, warga negara" indonesia, bertempat tinggal gang warung no169 semarang (terdakwa berada dalam tahanan sementara "semenjak tanggal desember gaia bean pengadilan negeri tersebut, setelah! .emban semua suratisurat dalam berkas perkara ini mendengar keterangan saksi saksi dan. terdakwa sendiri . .i mendengar reguisitoir jaksa, yang dalam garis: besarnya berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa tentang perbuatan perbuatan yang.dituduhkan kepadanya, terbukti,dengan.syah dan meyakinkan dan .oleh karena.itu.menu : tut, agar supaya.terdakwa.dijatuhi.hukuman penjara.lamanya "sepuluh tahun , dikurangi dengan masa selama terdakwa dalam tahanan sementara ca mengindahkan pembelaan, baik yang diucapkan oleh terdakwa 'sendiri, maupun .yang.disampaikan lewat membelanya yang. dalam garis besarnya berpendirian, .bahwa.kesalahan terdakwa. sebagaimana dituduhkan dalam perkara ini, tidaklah terbukti syah, namun tidak menuntut:bebas:ataupun:lepas, tetapi.hanya.minta agar supaya pengadilan menggunakan: segala kebijakan: annya, bilamana. pengadilan: berpendirian ian wes sensus osseabind menimbang: penai then pen peranan dahan merasa "bahwa'sekalipun, baik selama pemeriksaan: maupun dalam pembelaannya. terdakwa tidak sepatah atapun yang menyinggung soal acara dalam perkara ini, namun: pengadilan, negeri tetap. menganggap perlu,:untuk:toch member timbangan:terlebih dahulu jalannya acara dalam: perkarasini: karena kembung:: kanan. besar,. hal.ini akan diajukan sebagai.bahan persoalan,apabila terdakwa kelak .naik.banding,.sehingga apriori. telah tersedia bahan bahan' untuk:itu bahwa pada:sidang' pertama, tanggal januari jaksa' mengajukan dan.membacakan tuduhannya sebagai berikut: paus ban naa bahwa ia terdakwa pada hari yang tak dapat ditentukan dengan pasti 'kira kirarantara tgl: desember s d tgi. desember didalam tokonya sendiri ji: gang warung semarang setidak tidaknya didalam daerah hukum pengadilan negeri semarang: sebaga' seorang direktur dari kheng' hoe telah "melakukan menyuruh melakukan pembuatan riot hota pembukuan mengenai penjualan bermacam macam textile 'dari tokonya yang 'tidak benar dengan maksud atau nyata nyata dengan.maksud untuk,melepaskan diri, dari. pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikkan harga sebagai akibat dikeluarkannya, pen: pres :tahun atau:yang dapat diketahuinya atau patut diketahuinya mengganggu, menghambat, atau mengacaukan pedagang an:yang mempunyai pengaruh: luas terhadap: hajat hidup. rakyat melanggar: pen pres ,tahun (tindak pidana subversi). jo. instruksi presidium kabinet dikira. no, inst .:. . subsidiari : . roket same eta ban nama .:bahwa.: terdakwa ditempat dan dalam waktu. yang sama, atau sebelumnya semenjak. maret. .telah membuat. atau. menyuruh membuat: secara: tidak benar nota nota pembukuan mengenai penjualan: dimana. nota nota: tersebut diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.yaitu. adanya jual. beli,.jumlah. hasil penjualan pendapatan dengan maksud memakai nota nota tersebut seolah olah isinya benar dan pemakaian tersebut menyebabkan atau menimbulkan kerugian bagi negara dalam bidang pendapatan pajak melanggar kuhp: mandala nan : bahwa kedua kedua tuduhan: yang disusun secara'alternatif sepintas lalu terasa kurang mantap, maka pada sidang itu juga pengadilan negeri sementara merubah menjadi cummulatief, sambil menyelidiki lebih lanjut, kemungkinan adanya petunjuk yang 'dimaksud' dalam" elemen indonesia yang larut onta oto asam man diah entah bahwa gerak acara'semacam ini sengaja dijalankan oleh pengadilan negeri guna: memenuhi kebutuhan yang: mendesak, sebagaimana telah dinyatakan dalan statement'para hakim pengadilan negeri sekarang tanggal desember" yang 'isinya secara'singkat:' menganjurkan kepada 'instansi instansi yang! berwenang, supaya perkara perkara yang menyangkut pen' pres no!' tahun" secepat kilat, diajukan kedepan hakim dengan berita acara dan tuduhan yang sesingkat singkatnya, bila.perlu cukup dengan. dituduhkan nya bahwa setelah sidang pertama selesai dengan memeriksa terdakwa, segala surat surat bukti, kelima: orang saksi saksinya dalam perkara"ini, pengadilan negeri:menjumpai petunjuk petunjuk sebagaimana yang dimaksud tadi, sering surat tuduhan yang lengkap mulai disusun, sesuai dengan' hak pengadilan sebagaimana tersebut: dalam. pasa! elemen: indonesia: yang: dibaharui, susunan mana kemudian diumumkan. dimuka: sidang. kedua, tanggal januari sehingga tuduhan selengkapnya berbunyi sebagai berikut bpom bahwa ia,. tersangka, pada. hari hari yang. tidak.dapat.diketahui. dengan pasti, setidak tidaknya dalam tahun. ,.dengan menyalahgunakan.kekuasaan atau. kewibawaannya: (misbruik van. gelar.of.ancien).sebagai. director:, cv. kheng. hoe.yang. berkedudukan:di. sekarang,. gang warung tokonya. tersebut dimuka, setidak tidaknya disuatu.tempat.yang terletak didaerah.kedua saan hukum pengadilan negeri semarang, dengan .sengaja "telah memikat pegawai bawahannya bernardii tan hwa' kwong, setidak tidaknya orang orang lain'lagi, yang namanya tidak diketahui dengan pasti bana a dan telah dibayar oleh'para membelinya,' dengan maksud agar supaya tidak diketahui berapa harga yang sesungguhnya ia terima dari para pembelinya, sehingga dengan demikian dapat melepaskan diri dari pengawasan pemerintah mengenai larangan menaikkan harga' barang barang dagangannya sesudah tanggal sen sena bana ata gan untuk sekitar tanggal dan beberapa hari berikutnya menaikkan harga bahan sandang yang dijual oleh nya, berhubung dikeluarkannya pen. pres. sekalipun tahu, atau harus dianggap mengetahui, bahwa hal ini telah dilarang, c.untuk menyingkirkan. persediaan barang barang dagangannya berupa pelbagai. macam bahan sane' atau mengisi stockkaart'yang tidak sesuai dengan keadaan persediaan. barang barang, agar. supaya memberi kesan kepada setiap petugas yang berwenang, seolah olah nya sudah tiada mempunyai persediaan lagi,sehingga tan hwa kong dan atau orang orang lainnya yang tidak dapat diketahui nama namanya, karena khawatir, ia mereka pasti akan dipecat bilamana tidak mau menuruti perintahnya, lalu tunduk kepada perintah tersangka sebagai direktur, perbuatan perbuatan mana oleh tersangka sebagai seorang direktur pasti diketahui atau. patut dapat diketahui, akan mengganggu, menghambat atau mengacaukan perdagangan, khususnya peredaran bahans'ini dilarang dan diancam hukuman berdasarkan kitab bidang undang hukum pidana jo. dari bab dari pen: pres no: tahun jo. instruksi presidium kabinet dikira inst. bea kedua naa lag bni beng hana bank bahwa ia, tersangka, ditempat dan sekitar waktu wattii yang tersebut dalam tuduhan bab pertama, dengan 'menyala gunakan kekuasaan atau kewibawaannya sebagai director' tersebut diatas (misbruik van 'gelar' ingin), dengan sengaja telah memikat uitlokken) pegawai bawahan ' nya bernama tan hwa kong untuk: membuat secara palsu valselijk ' opraaken) pelbagai surat, yaitu nota nota penjualan) catatan dalam 'buku buku penjualan, jurnal harian' berikut stockkaart:stockksarthya dimana tercantum harga harga" yang tidak sesuai dengan" kenyataan, dengan maksud untuk dipergunakan olehnya' atau orang lain seolah olah sebagai tulisan yang wajar dan tidak palsu atau berisi angka angka yang sesuai dengan'jumlah: uang yang: sebenarnya. harus.dan. telah.dibayar oleh para pembelinya:! dan: dengan demikian. fihak: fiscal.akan telah memungut pajak pajaknya atas dasar. catatan tersebut, jadi.merupakan catatan yang ses dapat. membebaskan. pemungutan pajak yang lebih besar, setidak tidaknya #s.untuk: digunakan. sebagai. bukti. keadaan harga dan. persediaan barang barangnya, dari. perbuatan. mana pemerintah. dapat dan telah dirugikan, yaitu memungut pajak yang jauh lebih. rendah dari pajak yang seharusnya dibayar. oleh. cv. tersangka, sehingga tan hwa kwong tersebut karena takut, pasti ia.akan dipecat dari jabatannya. kalau tidak menuruti perintah nya, lalu tunduk pada perintah.tersangka, (55 jo. kitab undang undang hukum pidana): b.bahwa ia, tersangka, pada waktu waktu dan. ditempat tersebut dimuka dengan sengaja baik pada fihak fiscal, maupun kepada petugas kejaksaan .waktu dilakukan penggeledahan, dengan. sengaja telah. menggunakan catatan catatan tersebut dalam tuduhan kedua bab seolah olah sebagai catatan yang benar dan tidak palsu, sehinga nya akan atau telah dipungut pajak yang jauh lebih rendah dari jumlah yang sesuai dengan omzet sebenarnya dan dengan demikian pemerintah akan telah dirugikan karenanya, kitab undang undang hukum pidana) .bahwa cara berbicara semacam ini, sekalipun mungkin baru kali ini terpaksa harus dijalankan karena tuntutan tuntutan saat dan keadaan, namun masih tetap bergerak didalam batas batas yang secara yuridis pasti dapat dipegang gung jawabkan,. karena sama sekali tidak mengurangi bahkan tidak menang galian azas azas tata tertib acara. ("proces orde ) apalagi mengurangi nilai hukumnya. bahwa. selanjutnya. perlu juga dipecahkan, apabila. sekiranya. timbul pertanyaan, bagaimana mungkin, tindak pidana yang dimaksud.dalam kuhp, yaitu. suatu tindak pidana biasa,.dalam perkara.ini ikut. dituduhkan secara: cummulatief, dalam. peradilan: perkara. subversi, maka. pertanyaan semacam ini dapat kita hadapan kepada pen. pres. tahun bab yang dengan tegas. menyatakan, bahwa tindak pidana subversi adil oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, atau pengadilan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, menurut wewenang masing masing, dengan menggunakan hukum acara yang berlaku bagi masing masing pengadilan itu, sekedar. tidak diatur lain.oleh. pen. pres tersebut oleh karena terdakwa. bukan.seorang. militer, sedang. jenis detiknya bukanlah yang harus. diadili oleh pengadilan militer, maka perkara terdakwa masuk wewenang pengadilan: negeri, dan. bukannya wewenang suatu pengadilan khusus yang digambarkan oleh. masyarakat sebagai pengadilan subversi, badan pengadilan mana. tidak. pernah: ada,. sehingga. jelas. bahwa. dalam.perkara .ini. tidak. ada persoalan attribution. competence. menurut. rib,. yaitu. hukum acara yang berlaku bagi pengadilan. negeri, hakim. wajib menurunkan semua perbuatan yang dapat dijumpai dalam surat surat pemeriksaan rendah li. luan) kecuali 'apabila' sejak permulaan, jaksa dalam surat tuntutan, pemuka hakim, tegas:tegas telah'menyatakan, bahwa:ia'tidak berkehendak dituduhkan nya perbuatan perbuatan lain yang dapat dijumpai dalam berkas perkara laras opportunity), sedangkan menurut hir, : hakim tidak boleh menyatakan. dirinya tidak berwenang ("zich onbevoegdi verklaren' ), tetapi tetap harus menjatuhkan hukuman sekalipun hanya terbukti suatu pelanggaran ( overriding ) biasa, ama mada .bahwa' berdasarkan. pertimbangan pertimbangan.tersebut dimuka. maka tuduhan cummulatief dalan perkara ini menurut hukum tetap dapat dipegang gung jawabkan kemih menimbang selanjutnya base aan bea bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan, maupun dimuka sidang, terdakwa mengakui terus terang, bahwa sebagai direktur.dari cv. king hoe, memang telah memerintahkan kepada saksi tan. hwa kwong, sebagai.seorang pegawai pembantunya yang ditugaskan mengerjakan administrasi cv. tersebut, untuk tiap tiap kali.ada.pembeli, membuat dan memberikan kepada pembeli nota nota. penjualan, dimana dituliskan harga harga yang jauh lebih rendah dari harga harga yang sesungguhnya harus dan telah dibayar oleh para pembeli, sehingga buku penjualan,.buku harian, buku journal dan stockaart stockkaart, karena harus sesuai dengan nota nota penjualan, terpaksa harus diisi harga yang tidak sebenarnya seperti tersebut dimuka: bahwa perbuatan semacam ini oleh terdakwa telah dilakukan sejak berdiri nya tersebut.hingga saat tokonya digerebek pada tanggai dengan alasan,.bahwa administrasi semacam itu sudah umum lazim) dilakukan oleh hampir setiap grosser:. bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai benar dengan bukti bukti c,'d, berikut buah stockkaart dalam perkara ini,.dikuatkan oleh keterangan dari saksi saksi: nan tan hwa kwang, yang setelah disumpah dimuka persidangan dalam garis besarnya memberi keterangan sebagai berikut: bahwa benar, saksi adalah pegawai administrasi king hoe tersebut dan bekerja dibawa perintah, kekuasaan dan pengawasan terdakwa selaku direktur. dan selanjutnya bahwa benar notainota penjualan, stockkaart stockkaart dan buku buku administrasi lainnya yang diajukan sebagai.bukti bukti dimuka sidang, silsilah yang mengerjakannya . bahwa benar, harga harga penjualan .yang ditulis dalam bukti bukti tersebut, harga harga yang jauh. lebih.rendah. daripada harga harga yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan bahwa pengisian pengisian buku buku tersebut dan stockkaart secara demikian telah dilakukan sejak saksi bekerja pada tersebut, atas perintah dan petunjuk terdakwa selaku kuasa wae" bahwa: saksimenginsyafi bahwa hak.ini tidak.semestinya tapi.ia toch. "tetap mengikuti perintah dan petunjuk.terdakwa sebagai.atasannya, sebab. saksi tahun bahwa jika saksi tidak: mau berbuat.demikian, pasti saksi tidak. "akar dipakai sebagai pegawai lagi, alias dipecat . . sdr. soesilo joewono, yang juga sebagai' saksi bersumpah menerangkan pada pokoknya naa batang dapa bahwa ketika ia, saksi, sebagai seorang jaksa, mengikuti team peng gerebegan dari jaksa yang kini'sidang dalam: perkara" ini, dalam: tanya jawab yang diajukan oleh team' tersebut: baik terdakwa, maupun saksi' tan hwa kwong mengakui perbuatan perbuatan sebagaimana masih: tetap diakuinya muka sidang seperti tersebut dimuka menimbang nana alasan balasan. bahwa dengan demikian perbuatan yang dituduhkan dalam bab pertama telah terbukti secara sempurna bahwa sebaliknya, terdakwa dimuka sidang tetap menyatakan, bahwa:ia tidak mempunyai catatan catatan berapa harga harga yang sebenarnya' harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan bahwa tidak dapat ingat kembali jumlah jumlah tersebut, sehingga karena sikap terdakwa ini, sampai kini tidak dapat diketahui dengan pasti, berapa selisih 'antara harga yang sebenarnya bahwa keterangan terdakwa semacam ini adalah hal yang mustahil sekali, sebab bagaimana mungkin terdakwa dapat mempertanggung jawabkan pendapatan tokonya, berapa hasil, berapa biayanya dan akhirnya berapa bagian bagian laba bagi para persero persero lainnya dengan melakukan administrasi semacam ini, sehingga satu satunya kesimpulan yang pasti, ialah, bahwa catatan catatan itu pasti ada, akan tetapi terdakwa tidak bersedia" buka kartu, karena khawatir akan akibat yang lebih parah lagi bahwa sikap terdakwa semacam ini, kecuali sama sekali tidak lempeng rugi, kesempurnaan. terbukanya. tuduhan pertama masyarakat sudah banyak mengetahui praktek semacam ini yang disinyalir dengan istilah "admin .bahwa pada folio bulan september dari buku harian (product d), folio bulan agustus dari buku penjualan (product dan folio dari buku journal (product, el, tertera cap dari dinas inspeksi keuangan semarang dengan tanggal dari hal mana terbukti, bahwa buku buku tersebut, pernah disodorkan sebagai bukti kegiatan keuangan tersebut ketika diperiksa oleh dinas tersebut, sehingga dengan demikian fihak fuscus pasti akan menetapkan besarnya jumlah pajak atas dasar buku tersebut, tidak atas dasar pendapatan yang sebenarnya yang dikatakan tidak ada catatan catatannya', . bahwa kalau praktek secara.ini, yang meskipun disamping melanggar hukum, juga sangat merugikan. negara, hanya karena sudah banyak dilakukan oleh para pedagang, diminta supaya.dianggap sebagai, suatu " bestendig gerik" "dan dipromovser seolah olah sebagai: suatu' ongeschreven :recht , maka sama halnya, kalau kita menganggap pencurian pencurian pelabuhan yang terjadi setiap hari, sebagai suatu kebiasaan yang tetap pula, dan harus mengesyahkannya, karena sudah merupakan hukum tak.tertulis . .: bahwa sebaliknya terdakwa menyangkal dengan giginya'adanya kenaikan harga disekitar tanggal dan beberapa hari berikutnya. dengan menarik kembali pengakuannya yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang bersangkutan, dengan alasan,bahwa keterangan keterangan tersebut diberikan, karena salah terima ditambah:rasa takut dan: bingung: bahwa hal demikian memang bisa dimengerti, kalau seorang baru pertama kali tersangkut: suatu #tindak pidana, seperti halnya :dengan :terdakwa,: akan tetapi melihat pengakuan terdakwa yang termuat dalam 'berita acara pemeriksa pendahuluan, jelas sekali, bahwa pengakuan terdakwa bukanlah pengakuan lamban ("blot bekentenis'') melainkan suatu pengakuan yang disertai: dengan alasan,. sebab.dan hubungannya satu .dengan lainnya d''een met rendemen omklede bekentenis' jp. gaon nama batan bahwa: lebih lebih pengakuan tersebut sesuai "benar dengan keterangan saksi saksi tersebut dibawah 'ini yang telah disumpah: dimuka persidangan tan hwa kwong, yang dengan secara singkat membenarkan, bahwa pada tanggal memang tokonya ada kenaikan harga sampai dan kenaikan itu ditentukan oleh terdakwa' selaku 'director c'v dan pada waktu saksi ditanya oleh fihak team kejaksaan, saksi harinya memperolah 'kan team tersebut berhubungan'langsung' dengan terdakwa sos tan what tio, membenarkan adanya kenaikan harga tokonya sekitar tanggal sampai rp. per lehernya, bagi textile luar soesilo joewono,. menerangkan, bahwa kecuali jaksa. yang sekarang .sidang dalam perkara ini, ia, saksi sebagai anggota team, juga mengajukan pertanyaan, yang dijawab oleh terdakwa, sesuai dengan apa yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dan bahwa pertanyaan pertanyaannya semua sederhana dan jelas, sehingga salah 'terima adalah mustahil sekali: liem swan than, menerangkan, bahwa ia, saksi, sebagai pengecer, selalu membeli barang barang dari grosser gang warung semarang atau jakarta, bahwa pada hari hari sesudah tanggal ia"sudah tidak berani membeli dari grosser grossiernya, karena" mereka" telah menaikkan harganya sampai sehingga uang yang terima dari penjualan, terpaksa hanya untuk membayar, barang yang telah dibeli lebih dulu tapi belum dibayar: liem swan poo, dengan keterangan yang. pokoknya sama dengan keterangan saksi liem swan than, dengan perbedaan, bahwa kenaikan syangpsaksi #perkirakan: berkisar,.antara .sampai. ,.sehingga. saksi sesudah tanggal: sudah tidak berani membeli barang barang lagi hee dari grosser maen angan none one ang dean tan tie sang, menjelaskan, bahwa. seksi yang mewakili direkturnya: yang berfungsi wakil ketua dari organisasi gabungan pedagang. textile semarang, memang, mengkonstatir.adanya.gejala gejala:. kenaikan. harga #sedang, dilakukan oleh para grosser: di: gang warung, sekitar. .yaitu sus sesudah keluarnya: pen. pres. sehingga sesuai dengan anjuran ses yang berwajib, saksi dalam kedudukannya tersebut dimuka. lalu. menyeru "suska kepada para anggotanya, agar supaya tetap. membuka. tokonya, dan menjual tetap dengan .harga. per. tanggal, . nuwun :'e bahwa oleh sebab pangkalan 'terdakwa, kecuali tidak. masuk diawal, beaten tangan: sekali: dengan: keterangan keterangan: dari. saksi saksi. tersebut, maka tidak: perlu diperhatikan, sehingga dengan: demikian. harus dianggap.telah terbukti secara sempurna: bab b: dari tuduhan: pertama: sai senar menimbang: bahwa: tuduhan pertama bab' pun: oleh terdakwa: tidak diakui, namun pada persidangan kedua, atas pertanyaan pengadilan, terdakwa menandaskan, bahwa. yang dibuat: tidak. sesuai. dengan sebenarnya. hanyalah harga harga. penjualannya: saja, akan: tetapi yang .menyangkut. hal hal jain, terutama, mengenai, jumlahnya. persediaan, semuanya. tepat dengan. keadaan sebenarnya,, sehingga angka angka. ini bolehlah dipercaya sepenuhnya bahwa.atas.dasar. penegasan. terdakwa. ini, maka. pengadilan negeri lalu mengadakan.pemeriksaan setempat.tokonya: cv.,tersebut, yang terletak gang warung: semarang dan hasilnya adalah sebagaimana tersebut jenis.barang barang.tersebut dalam stockkaart .s d d. s d memang sesuai dengan stockkaart stockkaart nya, yaitu tidak ada dalam persediaan, jauh sebelum bulan desember sedang jenis barang yang tersebut dalam stockkaart s d dan habis terjual dalam bulan desember bahkan sebagian besar sesudah keluarnya pen pres jenis barang barang yang tersebut dalam stockkaart. dan ternyata tidak ada sama sekali, pada hal masih tetap tercantum adanya stock dalam stockkaart stockkaart yang bersangkutan . stockkaart. menunjukkan, persediaan telah habis pada, tanggal om, akan tetapi.nyatanya masih ada piece dan potong.sisa yang berada dalam rak. toko, ditambah. piece. yang telah. di pak, (dibungkus bis kuat) dalam karung . . donasi sena pss stockkaart menunjukkan persediaan telah habis pada. tanggal . akan tetapi nyatanya masih ada piece yang berada dalam rak ("toko dan piece lainnya yang telah dipaku dalam karung? stockkaart menunjukkan ada sisa meter akan tetapi ternyata perbuatan perbuatan ,mana.oleh. tersangka. sebagai seorang .direktur cv.: pasti diketahui atau.patut.dapat diketahui, akan .mengganggu, menahan . bat atau mengacaukan perdagangan, khususnya peredaran. bahan ini dilarang dan diancam hukuman berdasarkan ke 2e kitab undang undang hukum pidana jo. dari bab dari pen. pres. no: tahun jo. instruksi presidium kabinet dikira d str. lah kedua ana bahwa ja, tersangka, ditempat dan disekitar waktu waktu yang tersebut dalam tuduhan bab pertama, dengan menyalahgunakan: kekuasaan atau kewibawaannya sebagai direktur tersebut diatas (misbruik van gelar ancien), dengan sengaja telah memikat luitlokken) pegawai bawahan nya bernama tan hwe kong untuk membuat secara "palsu (valselijk maken) pelbagai surat, yaitu nota nota penjualan, catatan'dalam buku buku penjualan, jurnal harian berikut stockkaart stockkaartnya dimana tercantum harga harga yang tidak sesuai.dengan.,kenyataan, dengan maksud untuk dipergunakan olehnya atau orang. lain seolah olah. sebagai tulisan yang wajar dan tidak palsu atau berisi angka angka yang sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya harus dan telah dibayar oleh para pembelinya, dan" dengan demikian fihak fiscal akan telah memungut pajak pajaknya atas:dasar catatan tersebut, 'jadi: merupakan: catatan'yang dapat membebaskan pemungutan pajak yang lebih besar, setidak tidaknya untuk digunakan sebagai bukti keadaan harga dan persediaan barang barangnya dari .perbuatan.mana, pemerintah. dapat. dan. telah.dirugikan, yaitu memungut.pajak.yang jauh lebih rendah. dari pajak.yang seharusnya dibayar oleh tersangka, sehingga tan hwa kwong tersebut karena takut, pasti akan dipecat dari jabatannya kalau tidak menuruti perintah nya, lalu tunduk pada perintah tersangka, ke 2e. jo. ke le. kitab undang undang hukum pidana, bahwa ja, tersangka, pada. waktu waktu dan ditempat: tersebut: dimuka dengan sengaja baik pada fihak fiscal,.maupun kepada petugas kejaksaan pa. waktu dilakukan penggeledahan,::dengan: sengaja telah: menggunakan catatan catatan tersebut dalam.tuduhan kedua bab. a. seolah olah:sebagai catatan yang benar. dan 'tidak.palsu, sehingga cv.nya akan atau telah dipungut pajak yang. jauhlebih rendah dari. jumlah: yang:sesuai: dengan onset sebenarnya.dan dengan demikian pemerintah. akan telah:dirugikan karenanya, puan naa mainan ampun (pasai kitab undang undang hukum pidana) (bo ane dengan memperhatikan pen. pres. tahun dan jo. ke dan ke kitab undang undang hukum pidana serta rib hanya ada: :piece.campuran:a dan, meter saja voli stockkaart.no: yang menunjukkan.sisa:b piece, tapi ternyata masih ada piece sogbkudan cam aoi tega! mes aur .stockkaart menunjukkan adanya sisa piece, tetapi nyatanya hanya ada piece, sedang.stock terdiri dari. piece dan. piece.yang sudah sibuk. rapi, dalam buah. peti. dan dikatakan siap untuk dikirim. kepada bli, ternyata tidak.mempunyai stockkaart:. . doi ktookkagrt dan, menunjukkan adanya stock sebanyak piece dan meter ternyata hanya ada meter sala ). jai bahwa dari adanya tiga: tingkat kenyataan: ini,.maka.hanya. ada .dua kemungkinan:yang bisa' ditarik kesimpulan, yaitu::. padas sunah sda kan stockkaart stockkaartnya tidak dikerjakan: setempat tepatnya '( niet goed bijgehouden ), berarti.suatu. kecerobohan.i atau mondupsan sasa b. adanya praktek gudang. berjalan". seperti telah. lama: disinyalir.oleh masyarakat, salah satu cara menyingkirkan barang:barang:dan persediaan ibahwauntuk memperoleh'kepastian, yang:manakah diantara dua kembung kanan ini'yang sesungguhnya: terjadi dalam: perkara:ini:: kita "sampailah kepada konstruksi sebagai berikut. eta lana page'sdat penggeledahan, atas pertanyaan' jaksa, terdakwa" mengatakan .$'"barang barang yang sudah dipaku dalam buah'karung dah' buah peti, sudah siap untuk dikirim kepada para pembelinya, dari'sekalipun' nampak .sudah:disediakan: tenaga dan:pengangkatannya,namun: berhasil digagas pesan soleh jaksa: yang bertugas:sepanjang pemeriksaan setempat,pada sepeti peti #dan karung karung tersebut: tidak terdapat nama danczalamat, gs kepadarsiapa, barangsitu akancdikirimkan, seperti dasimnyascolli colliyang sis sudah !startklaar den bosan ana waspada waktu ditanya siapa:pembelinya: dan:mengapa tidak tertulis alamat srenyasterdakwa tidak:dapat memberi jawaban: baik:nama. pembeli. maupun mengapa coll coll tersebut tidak diberi alamat:pembeli (uap sebarang barang:yang: sudah:dipaku banyakiterdiri dari. barang barang: yang tidak ada stockkaartnya, maka dengan kenyataan:seperti :ini, kita tidak mungkin dibawa konklusi.yang lain, daripada.adanya usaha terdakwa aa, ' untuk menyingkirkan barang barang tersebut dari pengawasan, sehingga stoekkaart stockkaert yang menunjukkan masih ada sisa. tapi.nyatanya "kosong, adalah kenyataan kenyataan .yang menunjukkan usaha usaha un menimbang, :bahwa' dengan:terbukanya 'hal ini, maka :dengan sendirinya terbukalah:keseluruhan dari tuduhan bab: pertama engan menimbang, bahwa tuduhan kedua" seberiarhya terdiri dari perbuatan perbuatan .yang: dicantumkan: dalamstuduhan: pertama: sebagai unsur:: yang sebagaimana: tersebut lebih dahuluktelah terbukti syah, sehingga dengan sendirinya, tuduhan" kedua" ini: harus juga 'dianggap 'telah'' terbukti: secara sempurna dan dengan demikian: maka" 'sekaligus, baik. tuduhan pertama, maupun kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya dean menimbang, bahwa perkataan "suatu perbuatan" dalam pen. pres. sebagai abstract" generalising , bisa terdiri dari pan tindakan tindakan tunggal, bisa juga terdiri dari rentetan tindakan tindakan yang sudah merupakan perbuatan perbuatan sendiri, yang harus dirincikan sebagai "concrete specifications sebagaimana dimuat dalam bab' s d tuduhan pertama, sehingga dengan ini jelas perbuatan:perbuatan apakah yang telah dilakukan dalam perkara ini selanjutnya, unsur unsur utama dari depict ini ialah, adanya maksud , "nyata nyata dengan maksud , "diketahuinya", atau "patut dapat diketahuinya! osu ana berang bahwa sepanjang pemeriksaan oleh: pengadilan, unsur unsur maksud , "nyata nyata dengan. maksud maupun: "diketahuinya", memang tidak dapat dibuktikan, sehingga sekarang tinggal unsur terakhir unsur: ini "nampaknya memang "ongelukkig geredigeerd , namun pengadilan negeri menganggap, bahwa yang dimaksud oleh pen,. pres.' tersebut: adalah unsur yang sama, setidak tidaknya senapan dengan unsur yang ada pada kuhp yang dalam bahasa aslinya, berbunyi ". karavan hij week, redelijker wils. moet verleden ,. jadi terdakwa harus "tahu", setidak tidaknya. harus dianggap. dapat. menduga , bahwa perbuatannya. dapat mengganggu atau mengacaukan:.industrie dst. :. dena nga aan bahwa' akhirnya sekarang tinggal menyelidiki sifat dari perbuatan perbuat an' terdakwa, terutama: untuk dapat: menetapkan, sampai dimana: dapat digolongkan dalam: catagoriekegiatan:: subversi: untuk: penyelidikan: mana pengadilan: negeri" tidak 'dapat mengutamakan pertimbangan pertimbangan yuridis semata mata, akan tetapi tidak akan melepaskan: aspek aspek: sosial ekonomis, baik yang telah: maupun yang dapat:.diakibatkan oleh perbuatan perbuatan: terdakwa dan sampai' berapa" jauh aspek aspek ini mempunyai pengaruh terhadap kelanjutan perjuangan: politik dan hajat hidup rakyat yang merupakan potensi yang dikerahkan oleh: negara dan: bangsa indonesia untuk mencapai tujuan revolusi. nose aan ban bahwa kita wajib menyadari, bahwa persoalan perekonomian dinegara manapun, tali temali dengan persoalan politik bahkan tidak jarang merupakan pusat dari segala kegiatan politik: karena itu selalu merupakan persoalan nasional, persoalan 'mati' hidupnya suatu negara' dan bangsa, persoalan, terhadap mana setiap insan, yang mengaku dan menamakan dirinya warganet gara, terutama masyarakat pedangnya: yang: mempunyai pengaruhyang sangat menentukan, wajib mutlak 'mempunyai:.rasa: ikut: bertanggung jawab terhadap: baik buruknya keadaan: perekonomian. negaranya denetmaleekssan bahwa kita semuanya mengetahui: bahwa: semenjak tahun tahun: limau lahan, taraf perekonomian kita memperlihatkan grafik yang meminta perhatian yang sungguh sungguh dan oleh sebab itu, semenjak.tahun tahun tersebut berikutnya pemerintah ta": henti hentinya dengan: segala kegiatan. pengusaha kan penyehatan,: bahkan.pencegahan 'agar. supaya.taraf tersebut. kembali kepada.positif sebelumnya, setidak tidaknya menjaga agar. supaya jangan lebih mengkhawatirkan, yaitu dengan mengeluarkan pelbagai peraturan dibidang bidang perdagangan, devisa, perpajakan, dan keuangan. . . bahwa namun: demikian :siapa dapat. menyangkal.kenyataan, bahwa hampir :setiap kali pemerintah mengeluarkan: peraturan: dibidang bidang itu, setiap:kali itu:juga, akhirnya: menemui trayek kegagalan jab basu bahwa dalam mendaur'sebab, dimana sebenarnya letak kesalahannya, kita harus berani berterus terang dan betapa pahitnyapun' secara sportif kita' harus berani mengakui)" bahwa memang seringkali pada suatu" peraturan yang dikeluarkan dan atau pelaksanaannya' melekat" kekuranganskekurangan' dan kepanjangan kepanjangan, akan tetapi hal ini: sebenarnya bukanlah:satu satu nya sebab, dan bukan 'pula yang terutama mengakibatkan kegagalan, sebab, betapa baik dan apinya suatu' peraturan, kalau kesadaran hukum, desa patuh, kerelaan berkorban, rasa ikut bertanggung jawab'akan maksud baik, sama sekali, tidak ada pada" masyarakat yang bersangkutan, teristimewa para pedangnya, niscaya, biar seribu kali sehari dikeluarkan "peraturan peraturan keadaan ta" mungkin bertambah baik bahwa dari praktek kehidupan sehari hari, kita dapat menarik pelajaran, bahwa kekurangan kekurangan" dan kepincangarkepincangan tersebut yang seharusnya dilihat sebagai" bagian bagian yang harus diisi! dan dilengkapi dengan pengertian dan kesadaran dan harus dianggap sebagai dorongan, untuk dengan jalan bagaimanapun membantu, menggiatkan, bila perlu mamperjoang tercapainya maksud baik dari peraturan itu, malahan dilihatnya sebagai tik katana sabagai sela sel jala lewat mana selalu direncanakan penerobosan den, penyimpanannya, hanya karena satu factor saja, yang demikian kuatnya menguasai jiwa mereka, yaitu nafsu untuk mendapat keuntungan semaksimal maksimalnya dengan prestasi dan dalam waktu seminimal mihimalnya . bahwa hanya karena. terdakwa hanyut oleh arus nafsu itu 'mungkin sekali pada mulanya, tidak. terlintas sedikitpun. dalam pikiran mereka, betapa luas pengaruh yang. diakibatkan oleh. praktek praktek semacam itu, sehingga kita sering harus diharapkan kepada kenyataan seperti. dibawah.ini,: hem usaha pemerintah, misalnya sajauntuk mengendalikan.harga barang, selalu dengan'serentak disambutsecaramassaal dengan menghilangnya'barang barang: dari: pasaran" bebas:apalagi: kalau barang tukbanyaledibutuhkan #oleh masyarakat jus obat buat masyarakat yang:kurang mengerti keadaan semacam itu sudah cukup memberi kesan, bahkan dipercayai, bahwa: situasi pasaran" seolah olah ##s memang demikian, bahwa supply ard'demand seolahzolah memang tidak .itseimbting bahwa persediaan barang dipasaran'seolah olah memang jauh tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat padahal pada' nyatanya barang: tersebut yang dipasaran bebas dikatakan tidak ada perbedaannya,' tetap dan setiap saat 'apat dibeli berapa saja dibutuhkan, asalkan tahu jalannya, .y situ dengan'transaction bisik bisik dan harga yang jauh' lebih tinggi dari yang diizinkan karena harga yang kelewat tinggi, juga karena tidak setiap orang tahu, bahwa transaction bisik bisik adalah satu satunya jalan untuk mendapatkan: barang 'tersebut: maka penjualannya menjadi seret, dan barang barang yang semestinya: didasarkan: toko toko terpaksa: harus bersembunyi lebih lama: dibidangnya, sedang tokonya nampak kosong ssi akibatnya'ialah, bahwa gudang gudang ini,.yang. mestinya sudah kosong, bilamana dompetnya lancar, tapi karena penuh. dengan barang barang yang (ve ditarik dari dataran toko, menyebabkan. tidak. dapat. diisi lagi: dengan stock '#& baru: yang: biasanya. berasal: dari gudang gudang. importir pelabuhan, sehingga: dengan. demikian kongestif. merajalela .pelabuhan pelabuhan: si betapa: hebat.kongestif.ini dapat. kita. ketahui dari. surat surat kabar. yang menggambarkan, bahwa pada suatu. ketika. sampai sampai terjadi beratus "su ratus mobil baru hampir menjadi. besi tua tertimbun pelabuhan,. bahan sandang berulang. hancur dan beribu ribu.ton bahan makanan lembu suk dalam gudang gudang pelabuhan: pengaruh langsung dari kongestif ini ialah, bahwa kapal yang datang: membawa barang. dari luar negeri terpaksa.tidak.dapat membongkar muatannya pada. alamat semestinya dan "terpaksa. harus.ikut dibawa keliling. indonesia, hanya untuk mencarikan pelabuhan. yang dapat menampung muatan tersebut dalam gudang daan bugangnyah .kalau kapal kapal itu tidak dapat membongkar muatannya pelabuhan yang dituju sudah barang tentu barang barang.export yang sudah disewa kan pelabuhan tersebut tidak mungkin dimuat dan diangkut oleh kapal ang bersangkutan, sehingga mudah digambarkan, berapa jumlah devisa yang hilang pada setiap kali kapal datang biasanya berapa ongkos keliling indonesia untuk barang barang yang seharusnya sudah dibongkar, dan .berapa ongkos keliling indonesia untuk barang barang yang seharusnya sudah dibongkar, dan berapa biaya biaya extra yang harus dikeluarkan . untuk mengangkat kembali dari pelabuhan penampung alamat pemesan nya, mereka tidak usah putar otak, karena segala segalanya akhirnya dicalculir menjadi beban konsumen sementara stock baru ini dicalculir, stock. lama yang ramai dijual. belikan dengan transaction bisik bisik diorbitkan dengan harga sampai hampir. sama dengan caiculasi stock baru, sehingga tidak perlu heran kalau untuk suatu barang yang sama, konsumen harus membayar harga kali lipat, bahkan kadang kadang sampai: kali lipat dari harga: semula ::: pemilik pemilik #ss stock" lama:inilah yang dalam waktu. yang. singkat sekali muncul sebagai figur figur yang. kini dikenal dengan istilah:. okb sebaliknya masyarakat mulai kebangkitan: dengan. mencari. likuiditas.yang. lebih besar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan jalan yang halal, setengah . halal, maupun yang tidak halal: demam likuiditas'ini menyebabkan beredar |.an uang makin banyak, sehingga tendensi inflation ta'.mungkin dibendung, guna mengatasi 'praktek semacam ini pemerintahan tidak tinggal diam, dikeluarkan olehnya peraturan pergudangan dengan system stockkaari, yang bertujuan tidak saja untuk menjamin arus barang, akan tetapi juga untuk mengawasi persediaan barang, sehingga supply and demand seimbang, hamlin usaha ini harus menemui trayek yang sama dengan 'peraturan peraturan lainnya, karena "adanya praktek "gudang berjalan", ditambah dengan "permainan stockkaart" seperti terjadi dalam perkara ini: sebagai tindakan paralel, pemerintahan berusaha" mengurangi layak okb' dengan'jalan menyedot "hot money , yang diduga banyak berasal dari manipulasi semacam ini, misalnya dengan menaikkan pajak dan retribusi dibidang perdagangan, tapi inipun ternyata tidak merupakan remedies yang mujarab, karena kecuali menaikkan pajak dan pungutan pungutan tersebut oleh para pedagang selalu dicalculir menjadi beban . konsumen, pun: harus menyerah kalah, akibat"adanya praktek "admins: rasi kembar .seperti disinyalir dalam :perkara.ini: dengan gambaran diatas, maka janganlah heran, kalau banyak orang 'menyatakan, bahwa'nampak : nya kendali dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan:masih tetap ditangan pemerintah, akan tetapi kenyataannya baik arus barang, imbang "an supply and demand, maupun politik harga sebenarnya dikendalikan oleh pintu kecil jakarta dan untuk jawa tengah khususnya oleh gang warung di' semarang:'hal ini sangat mudah menimbulkan rasa kurang puas kurang:kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dengan sendiri . nya'sangat. membahayakan kewibawaan: pemerintah apu sebagai follow up' dari penumpasan' terhadap: .s, pemerintah sedang melancarkan tiga macam operasi penting senantiasa operasi physics, yang dipusatkan pada tindakan preventif danpemberan taman kegiatan tersebut.untuk memulihkan keamanan, operasi mental, yang berupa usaha menginsyafkan mereka yang sesatiagar dapat kembali.kepada jalan.yang benar, (sis oat naa operasi psychologist, yang terutama bertujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat. kepada: pemerintah:dan: memulihkan kewibawaan pemerintah terhadap masyarakat: peraturan:peraturan dibidang produksi, industri, perdagangan dan akhirnya'dibidang moneter.sebagaimana termuat dalam pen. pres. adalah:langkah:langkah pemerintah'dalang' rangka: . operasi psychologist tadi . meets sana eyes menimbang, bahwa dengan'gambaran diatas sudah jelas, betapa luasnya akibat dari perbuatan "semacam: yang dilakukan oleh terdakwa" tidak hanya: terhadap hajat hidup orang banyak tapi juga terhadap kegiatan politik rakyat dan bangsa indonesia dalam menanggulangi gerakan contrarevolusi adanya pelanggaran seperti yang dilakukan oleh terdakwa, masyarakat dengan degan gempita meneriakkan hukuman yang berat sesuai dengan bunyi teratur yang. bersangkutan, karena dapat dianggap sebagai sabotage terhadap operasi psychologist tadi $.oo menimbang,.bahwa.dalam. menyambut. jeritan .masyarakat banyak, pengadilan negeri kini berada dalam pengujian yang. sangat berat, karena harus dapat menunjukkan. kemampuannya,. sampai.dimana dapat. mempertahankan keadilan yang. seadil adilnya,.dengan. berpangkal tolak pada.pro publico, akan. tetapi, tidak meninggalkan .azas azas. pengayoman,.yang selalu bersendi rian, bahwa.setiap.orang.yang .diajukan kedepan. meja. hijau,. tidak. boleh diibaratkan.sebagai seekor. ternak. yang dituntun abbatoir,. dimana tanpa diberi hak.apapun akhirnya.harus dipenggal kepalanya.,. . jan menimbang, bahwa melihat :sifat: dari perbuatan: terdakwa pengadilan negeri:.merasa: tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan alasan: yang memberatkan: sehingga hanya: tinggal: mempersoalkan factor: yang: dapat meringankan.dan diantaranya:terdiri dari ben sabre terdakwa' belum pernah dihukum, if. selama pemeriksaan bersikap sopan clan memperlihatkan wajah yang lang mencerminkan penyesalan, . akan tetapi harus mendapat.hukuman yang, setimpal. dengan: kesalahannya menimbang, bahwa terdakwa. yang: masih muda, ternyata sudah berarak tek sedemikian, maka diperlukan waktu yang agak: lama: untuk dapat. membuat dirinya:insyaf:dan kembali masyarakat:sebagai: warganegara yang taubat dan berfaedah dpn bag haag bap bas nasa menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa harus dijatuhi hukuman, maka harus dihukum pula untuk membayar segala biaya' perkara #uee bea menimbang, bahwarterdakwastelah: menjalani tahanan sementara, maka terhadapnya: layak diperlakukan ketentuan: yang: termuat dalam 'pasar en menimbang, bahwa barang barang: yang telah dipakai dalam: perkara ini berupa buku buku. dan nota harus: tetap "berada dalam berkas perkara ini, sedangkan :barang barang: bukti berupa sejumlah texte yang: tersebut: dalam berita acara penyitaan semuanya. dirampas: untuk:negara mengingat selain yang telan diuraikan dimuka juga akan dari. elemen indonesia yang dibaharui dan. pen. pres. no, tt. tahun': dan basal55 jo. :ke 'le dan. dari kuh: pidana. enigma menyatakan terdakwa koo han kie umur' tahun, pekerjaan direktur commanditaire, venot : chap king hoo, bertempat tinggal! gang: warung: no:: semarang,: bersalah tentang kejahatan agronomi dat asnnenul melakukan tindak pidana subversi" dan sep membujuk pra anna hanan kaa) melakukan pemalsuan surat, ana menggunakan surat palsu, seolah olah surat itu tidak palsu, jer penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian menghukum terdakwa tersebut:oleh karenanya dengan hukuman penjara utamanya dua belas tahun. menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.. mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa. menetapkan, bahwa dua buah buku nota penjualan, buku penjualan, buku harian, buku journal, buah stockkaart, harus tetap berada dalan berkas perkara ini.hoo. menyatakan, bahwa barang barang bukti berupa tujuh piece dan dua potong sisa, kain setoran yard, tigabelas piece yard kain nylon trocrepon lex), dua puluh satu piece yard died rayon fuente, ketujuhbelas piece yard yard) dan sepuluh potong sisa everglaze ministre, enam puluh dua piece yard manisha prints, dua puluh tujuh piece yard celeb poland, lima belas piece kain kasur double majalaya, enam belas kodi selimut lurik, tiga puluh dua yard celeb poland, enam login dan sebelas potong handbook putih, satu bundel kain latto, meter, dua piece dan satu potong kain kelambu, sembilan belas potong kain rok kembang, satu piece kain putih (mori), delapan piece kain telepon, tiga puluh dua piece celeb poland, enam belas piece dan satu potong everglaze minicars, lima:belas piece poland: celebes? sasa ust been aah enambelas piso: poland: celeb: ang sea lou dirampas untuk negara. demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis: pengadilan negeri semarang pada hari rabu, tangga! pebruari. oleh: kami mohamad insani, sebagai. hakim ketua, soedirman,. ba .dan soehartini, kedua dua nya sebagai hakim hakim. anggota majelis.dan. pada. hari itu juga diucapkan oleh hakim ketua dimuka sidang terbuka, yang disaksikan oleh panitera pengganti tio seok: wie, dan dihadiri oleh:terdakwa,. coat telah dinyatakan'bersalah'mielakukari kejahatan seperti tercantum' dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut pesanan |. menyatakan terdakwa? koo han kie, umur tahun, pekerjaan direktur commanditaire vennootschap king. hoo, bertempat tinggal gang warung semarang, bersalah tentang kejahatan :. |. melakukan:tindak: pidana subversi" 0o0o aan seb dan haa hanan laba membujuk" af. melakukan pemalsuan surat, bas sesi. . menggunakan.surat palsu, seolah olah surat itu tidak palsu, pengguna essen sewaan.mana dapat. menimbulkan kerugian . menghukum.terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya ::dua.belas.tahun, pan menghukum terdakwa untuk membayar segala: biaya dalam: mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa :. cos menetapkan, bahwa. dua buah buku nota penjualan, buku penjualan, buku harian: buku journal,: buah:stockkaart, harus: tetap berada: dalam: berkas kafa nisa eni naa dahmenyatakan, bahwa barang barang bukti berupa tujuh piece dan dua potong sisa, kain telepon yard, tiga belas piece yard kain nylon trocrepon lex), dua puluh satu piece'a' yard died rayon fuente, tujuh belas piece yard yard, dan kesepuluh potong: sisa everglaze' minicarg, enam puluh dua'piece yard' manisha points 4dua puluh.tujuh piece yard celeb' polandia ima: belas piece' kain kasur double" h'" majalaya, enam belas kodi selimut lurik, patah ana tiga puluh dua a31 yard' celeb poland, lena login dari sebelas potong handbook "putih, ons satu bundel kata black meter, kaga sanga sembilan belas potong kain rok kembang, satu piece kain putih (mori) tan daa delapan pie6e' kain telepon, tiga"puluh'dua' piece celeb poland #su earn belas piece dan 'satu'potong everglaze ministre, silima belas piece polaris' bebebe, pan san enam belas piece poland celeb, bon naa putusan mana dalan pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh pena dilan tinggi semarang dengan putusannya tg. juni pid pt. smg. yang anak lengkapnya berbunyi sebagai berikut nan . menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dar terdakwa pembanding koo han kie tersebut: memperbaiki putusan pengadilan negeri semarang t9. pebruari yang dimintakan banding itu sekedar.mengenai hukumannya, menghukum terdakwa tersebut dengan: pidana:penjara, selama enam) tahun, dengan ketentuan bahwa.hukuman tersebut akan.dikurangkan :seluruh nya, dengan waktu, selama. terdakwa: tersebut.ada dalam tahanan. sementara sebelum keputusan ini mendapat kekuatan.mutlak . wes ses menguatkan.putusan tersebutsuntuk,selainnya: pesanan ntah usa menghukumiterdakwa pembanding untuk membayar:biaya perkara ini #dalan tingkat banding: jovi laga tewas get nedain memerintahkan pengiriman'sehelai'salinan' resmi dari putusan ini beserta perkaranya kepada. ketua pengadilan negeri:di. semarang"':: kita sean mengingatakari akta teripang' penuntutan"kasasi no: yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri: semarang yang menerangkan, bahwa "pada tanggal september: penuntut kasasi telah. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi'tersebut: ' memperhatikan risalah kasasi tertanggal semarang, oktober dari tedjorahardjo, yang diajukan untuk dan atas nama penuntut kasasi berda saran surat kuasa khusus tertanggal semarang, september risalah kasasi'mana diterima'kepaniteraan pengadilan negeri semarang pada tgl.: kiranya mahkamah agung akan menolak'permohonan' kasasi tersebut menimbang terlebih: dahulu, bahwa meskipun.berdasarkan. dari undang undang tahun sejak undang undang tersebut mulai berlaku pada tanggai juli undang undang mahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun:. yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah undang undang mahkamah agung indonesia dalam.. mana hal hal. yang mengenai acara kasasi mahkamah agung.masih perlu. menggunakan ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut: kmengajukan permohonan kasasi pada tanggal september serta risalah kasusnya diterima pada tanggal oktober. dengan.mmengajukan keberatan keberatannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: bahwa pengadilan tinggi mengaku bahwa unsur politik untuk: adanya tindak pidana: subversi tidak dibuktikan. secara nyata: dalam sidang, padahal, hal tersebut dengan jelas dicantumkan dalam memori.penjelasan (ss yang dimuat dalam: tambahan lembaran negara bahwa ratio dan trekking dari: kitab undang undang hukum pidana sekali kali tidak. ditujukan kepada pembukuan yang tidak: benar, putusan pengadilan sebelum tanggal agustus semuanya menyerap kan. prijsbeheersing ordonnantie dan prijsbeheersing verordening bagi orang orang yang melanggar pembukuan, sesudah prijsbeheersing ordonnantie dan prijsbeheersing. verordening dicabut. dengan perpu . pengendalian. harga. maka tidak diadakan lagi penuntutan terhadap pelanggar pembukuan, karena sanksi terhadap ketentuan pembukuan telah ditetapkan secara khusus dalam prijsbeheersing. verordening dan ordonnantie pajak pendapatan. dan ordonnantie pajak perseroan .bahwa kalau perumusan dari. ke tuduhan tersebut ditujukan pada bidang . fiskal. (catatan catatan. yang dibuat surat: membuat. oleh: penuntut kasasi merupakan catatan yang dapat. membebaskan. pemungutan. pajak. yang lebih besar yang merugikan pemerintah sangat mengherankan bagi penuntut kasasi bahwa sanksi sanksi yang dilancarkan justru tidak diam biakan dari hukum fiskal yaitu ordonnanitie pajak pendapatan .dan ordonnantie pajak perseroan. melainkan dari hukum pidana umum .cg. kitab. undang undang. hukum pidana bahwa perubahan bentuk tuduhan vang dilakukan oleh pengadilan. negeri bertentangan dengan rib, pen. pres. tahun 'adalah'produk legislatif yang inconstitu pioneer yang tidak bersumber pada undang undang darurat pen. pres:yang formil masih berlaku ini sangat diragukan status dan kekuatan berlakunya 'sehingga perlu ditinjau kembali .dalam waktu' :tahun. tap. simple no xdymprs tap. mars:. nos: xxxix mars keputusan dpr gr dprgrav sad kah menimbang, bahwa lepas dari keberatan keberatan: yang diajukan 'tu, putusan putusan pengadilan tinggi dan: pengadilan negeri harus dinyatakan batak: karena putusan putusan tersebut.didasarkan:pada tuduhan hasil perubah an yang terlarang yang dilakukan oleh. pengadilan: negeri dalam.:sidangnya tanggal januari: terhadap surat:tuduhan asli:'yang telah. disusun oleh kejaksaan negeri dalam perkara ini) dosen penata aer bahwa pengadilan negeri mendasarkan.kekuasaannya untuk. merubah surat tuduhan itu atas hir bahwa hir: tersebut memberikan kekuasaan untuk merubah surat tuduhan itu' dengar suatu pembatasan, yaitu jangan sampaivakibat perubahan' itu perbuatan pidana yang dituduhkan berubah' menjadi perbuatan bahwa menurut pendapat mahkamah agung menyuruh berbuat yang dituduhkan semula kepada para terdakwa adalah suatu perbuatan pidana lain dari pada membujuk untuk perbuatan sebagaimana dituduhkan setelah terjadinya perubahan yang dilakukan oleh pengadilan bahwa bukanlah obyek dari pada tuduhan yang pertama adalah orang . orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, sedangkan dalam tuduhan yang baru obyek itu merupakan orang orang yang dapat dipertanggung jawabkan menimbang, bahwa akibat kesalahan pengadilan tersebut maka batalla semua perbuatan hukum pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim pengadilan berikut putusan putusan yang telah dijatuhkan kepada para demo hon kasasi para terdakwa, sehingga perlukah pemeriksaan pemeriksaan beserta pemutusan pemutusan baik oleh pengadilan negeri maupun oleh pengadilan tinggi dalam perkara ini diulangi kembali menimbang, bahwa sementara menunggu putusan pengadilan negeri dalam pemeriksaan kembali tersebut, terhadap putusan mana para pemohon kasasi terdakwa tetap mempunyai haknya banding, oleh karena dianggap para a40 pemohon kasasi terdakwa sudah cukup larva berada dalan tahanan sementara, maka perlukah mereka dikeluarkan dari tahanan tersebut ' memperhatikan undang undang yang bersangkutan banana teen memutuskan menyatakan batal semua pemeriksaan yang telah dilakukan setelah dipaku kannya perubahan.surat tuduhan pada hari sidang pengadilan negeri semarang tanggai januari berikut putusan pengadilan negeri tanggal pebruari k.s. dan putusan pengadilan tinggi.tanggal juni pid. pt, smg.dalam. perkara terdakwa. koo. han. kie tersebut memerintahkan:: pengiriman kembali berkas perkara: yang: bersangkutan kepada ketua pengadilan. negeri semarang dengan: perintah membuka kembali pemeriksaan: perkara dengan. mengulangi: membuka: kembali pemeriksaan perkara dengan mengulangi pemeriksaan terhitung mulai saat sebelum dipaku kannya perubahan tuduhan tersebut memerintahkan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sementara demikianlah. diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari. rabu, tanggal. desember oleh: prof, subjektif, sh, ketua, sri widoyati wiranto sekte, dan indroharto, sh, hakim hakim anggota dan. diucap kan dalam sidang terbuka pada hari sabtu, tanggal pebruari .0leh ketua tersebut, dengan. dihadiri oleh. d.h. lumbanradja, dan indroharto, sh, hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh. jaksa agung dan dihadiri oleh mujahidin, abidin, panitera pengganti. luar. biasa, serta tidak dihadiri .oleh penuntut kasasi. atap apa san mann sanad putusan pengadilan tinggi semarang pid: sing. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang masterdakwa bernama koo han kis umur, kira kira tahun, bertempat tingga! gang warung semarang, pekerjaan direktur kheng hoo terdakwa ada didalam tahanan sementara sejak tanggal desember tan pengadilan tinggi tersebut telah membaca berita acara persidangan pengadilan negeri semarang dalam perkara nya terdakwa tersebut diatas yang dilakukan secara singkat :beserta surat keputusannya dalam perkara ini tanggal pebruari. k.s. yang .pokok putusannya berbunyi sebagai berikut east menyatakan terdakwa: bea koo han kie, umur tahun, pekerjaan direktur commanditair vermont chap king hoo, bertempat tinggal di gang warung' semarang, bersalah tentang kejahatan anu melakukan tindak pidana subversi dan membujuk nan melakukan pemalsuan surat, menggunakan surat surat palsu, seolah olah surat itu tidak palsu, penggunaan mana dapat menimbulkan kerugian: menghukum terdakwa tersebut oleh karenanya dengan hukuman penjara lamanya dua belas tahun menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya dalan sebelum keputusan ini memberi leh kekuatan mutlak, akan dikurangkan seluruhnya hukuman yang telah. mempertahankan penahanan sementara terhadap terdakwa menetapkan, bahwa dua buah buku riot penjualan, buku penjualan, buku harian, buku journal, buah stockkaart, harus tetap berada dalam berkas perkara ini. mata kadin memerintahkan supaya satu bundel surat surat pembelian, buku tersedia . an, buku pembelian dan buku .ongkos ongkos,. dikembalikan kepada. cv. king hoo mag ana been pandaan maen menyatakan, bahwa:barang barang:bukti:berupa: onta nat tudjuh piece dan dua potong sisa kain telepon hga belas piece yard kain nylon trocrepon nylon) dua puluh:satu piece yard died: rayon: fojokto one tujuhrbelas piece yard: yard).dan: sepuluh potong: sisa. everglaze ministre: senam: puluh dua piece: a20 yard: manisha prints, duapuluh.tujuh piece.a yard. ceroboh. poland, lima belas piece. kain. kasur .! double, h". majalaya, enambelas kodi.selimut lurik, tigapuluh.dua.a yard combo poland, enam. login. dan. sebelas. potong. handbook. putih, satu. bundel kain black kira kira meter, dua piece dan satu potong kain kelambu, sembilan potong kain rok kembang, satu piece kain putih (mori), delapan piece kain setoran, tiga puluh dua piece combo poland, enam belas piece dan satu potong everglaze: minicaresdima belas piece: poland combo, enam: belas piece combo, dirampas: untuk negara anakan sub janda akan des engan mena siap suretpernyataan.yang dibuat oleh panitera pengganti pada: pengadilan negeri semarang, yang menyatakan bahwa'pada tanggal pebruari terdakwa: koo man kie tersebut mengajukan permohonan. agar. supaya perkaranya' yang: telah diputus: oleh. pengadilan. negeri. tersebut.dengan putusannya: tanggal pebruari. no:: k.s,. diperiksa.dan diputus dalam peradilan tingkat banding metadata pena silam cc. memori banding tanggal. maret. dan memori. banding tambah tanggal juni yang diajukan oleh tee klik siang, sh. selaku pembela terdakwa dan sasa menimbang, bahwa permohonan akan:peradilan: tingkat. banding tersebut oleh terdakwa pembanding: dimajukan: dalam tenggang waktu dan dengan cara yang. ditentukan dalam. undang undang, maka. permohonan. banding tersebut dapat diterima damn mann nana merasa . menimbang, bahwa pembela terdakwa tersebut dalam. berpori bandingnya menerangkan dalam pokoknya, bahwa: dean . memandang. perubahan,. yang.dilakukan.oleh. pengadilan. negeri. atas tuduhan terdakwa melanggar hilir dan . memandang hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah: terlalu dea aan ana man dosamu sanam! . menimbang, bahwa menurut pendapat pengadilan tinggi perubahan yang . dilakukan oleh pengadilan negeri atas tuduhan terdakwa tersebut tidak melana gar hir karena tidak merubahnya sebegitu rupa hingga memasuki kan depict lain didalamnya dan hanya merupakan penambahan seiten saja sebagai dasar tindak pidana subversi, hanya bentuknya' kurang elegant karena oleh jaksa'tuduhan semula merupakan'tuduhan alternatif menimbang, bahwa mengenai perubahan tersebut tidak ditanyakan kepada jaksa tentang persetujuannya, akan tetapi kelihatannya secara diary diary menyetujuinya, ternyata dari reguisitoirnya |
hukum pidana: ben bean ata turut melakukan tindak pidana imedeplegen) ps. k.u.h. pidana jo. ps, perbuatan terdakwa. mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur. dalam k.u.h. pidana, santana terdakwa lah: yang memukul korban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya korban, oleh karena mana untuk terdakwa kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana. (modele gen sedangkan pembuat materialnya ialah terdakwa, istimewa jakarta tg. juni dalam putusan mana terdakwa il. using alias saefulbachri bin curia, umur kira kira tahun, dilahirkan bogor, bertempat tinggal terakhir gunung batu, lebak gang kosasih sindang barang udik, ciamis, bogor pekerjaan dagang penuntut kasasi (ditahan sejak tanggal maret yang diajukan dibuka persidangan pengadilan negeri tersebut bersama sama dengan terdakwa a.a. alias adisuwarsa, karena dituduhkan secara prinsip ialah pembunuhan (doodslag) dengan direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan darisb. yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan bahwa terdakwa terdakwa yang tersebut diatas a'a alias adisuwarsa, hi. using alias saefulbachri bin curia, bersalah melakukan kejahatan ikut serta dalam: pembunuhan doodsiag) yang diakhiri dengan penyu rian . menghukum terdakwa terdakwa.oleh karena itu dengan, hukuman penjara untuk masing masing . . nae mena mangsa a'a alias adisuwarsa selama tahun gantemmei using alias saefulbachri bin curia selama tiga) tahun . membebaskan mereka terhadap tuduhan subsidiari :. . tama menetapkan bahwa hukuman tersebut harus. digolongkan seluruhnya dari waktu selama terhukum berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan menghukum pula terdakwa terdakwa untuk menanggung ongkos perkara selain dari pembebasan terhadap tuduhan subsidiari . nasa men menyatakan bahwa kesalahan yang dituduhkan terhadap: terdakwa il. dana bin saman, anna aga data ny,, . dan tentara membebaskan ongkos perkara sehubungan dengan pembebasan tersebut, memerintahkan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan . kecuali oleh sebab lain yang menyebabkan harus tetap berada dalam tahanan. menetapkan pula.: anta eta boron putusan mana. dalam pemeriksaan tingkat banding telah: diperbaiki soleh: pengadilan tinggi jakarta dengan putusannya tg. agustus pidana yang amar lengkapnya: berbunyi :sebagai berikut menerima permohonan, pemeriksaan perkara. pada tingkat banding dari. jaksa mengenai terdakwa.!. a'a adisuwarsa dan.!!. udingralias saefulbachri bin. nuri memperbaiki keputusan pengadilan negeri istimewa. jakarta tanggal juni yang dimohonkan peradilan bandingan . menyatakan tedakwarterdakwa oo. a'a alias adisuwarsa dan. iis ento olosmas aah using. alias saefuibachri bin curia, terang bersalah.: lana managemen turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengar.tindak pidana'.: mengukur mereka, oleh :karena. itu. dengan hukuman' penjara masing: masing selama (lima belas) tahun. asu peweeeinat menguatkan keputusan tersebut untuk selainnya.:. ws enenadnska menghukum .para terdakwa untuk.membayar biaya biaya perkara dalam peradilan banding ini! mann mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh panitera pengadilan tinggi jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal oktober . ban sejenak tatanama keadilan isa ss menyatakan bahwa. terdakwa terdakwa: yang:tersebut:diatas: alias adisuwarsapn job oat sea plat han data andi using alias: saefulbachri bin curia, merias sni bersalah. melakukan kejahatan. penanietand mani leh mma .ss ikut serta dalam pembunuhan doodslag) yang diakhiri dengan pencurian . menghukum terdakwa terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk masing masing yaitu senen mania a'alias: adisuwarsa'selama: lima) tahun asi ike using:alias saefulbachri bin curia selama: tiga) tahun: membebaskan mereka terhadap tuduhan subsidiari canda ale. menetapkan bahwa hukuman'tersebut harus digolongkan'seluruhnya dari waktu selama terhukum :berada. dalam. tahanan sementara sebelum keputusan menghukum pula terdakwa terdakwa untuk menanggung: ongkos perkara selain.dari pembebasan terhadap.tuduhan subsidiari. . .iut 'sis'. menyatakan: bahwa: kesalahan yang dituduhkan. terhadap .terdakwa.: medals dang bin saman sai dana ses kada tidak terbukti dengan 'sah dari meyakinkan menurut hukum oleh karena 'itu 'membebaskan' dari tuduhan primaire dan: subsidiari. ses ' membebaskan ongkos perkara sehubungan dengan pembebas tersebut kepada kas negeri: tunai memerintahkan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan kecuali oleh sebab lain yang menyebabkan harus tetap berada dalam tahanan:| . demikianlah diputuskan pada, hari selasa tanggal juni oleh kami a.b. lebih, sh, hakim, dengan dihadiri oleh marpaung, sh, jaksa, has. harahap, panitera dan terdakwa terdakwa serta saksi saksi. telah diterima surat tertanggal oktober dari penuntut kasasi yang menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut . sana memperhatikan risalah kasasi tertanggal, jakarta oktober dari penuntut kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan tinggi jakarta pada tanggal oktober dan dengan menghadapkan penuntut kasasi kepaniteraan mahkamah agung pada tanggal juni yang menguraikan secara lisan alasan alasan dari permohonannya melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal september dalam kesimpulan mana jaksa tidak. meskipun berdasarkan pasai undang undang:' mengatur kedudukan, 'susunan dan' kekuasaan mahkamah agung, maupun karelia undang undang yang menurut dari undang, undang 'itu' mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa 'dari undang undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga" yang dinyatakan tidak berlaku 'itu' bukanlah undang bidang mahkamah agung indonesia dalan keseluruhannya, selain: kan khusus mengenai kedudukan susunan dah' kekuasaan mahkamah agung, oleh karena mana'hal hal yang mengenai acara kasasi mahkamah agung masih perlu menggunakan "ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut menimbang, bahwa butiran pengadilan tinggi tersebut telan diberitahu kan kepada penuntut kasasi pada tanggal oktoditerima pada tanggal oktober dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan alasannya' telah diajukan dalam tenggang:tenggang dan dengan: cara 'menurut undang undang oleh karena mana'permohonan kasasi'tersebut formil dapat diterima menimbang, bahwa penuntut kasasi pada pokoknya mengajukan! seberat an keberatan sebagai berikut bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada penuntut kasasi terlampau berat: ,bahwa penuntut kasasi tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan, menimbang mengenai keberatan ke bahwa keberatan ini tidak dapat diterima: karena mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex facts yang tidak tunduk pada kasasi kecuali mengenai keberatan ke . use '. bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena.pada hakekatnya keberatan ini merupakan penilaian hasil pembuktian jadi mengenal penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa. itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak.mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang'diwajibkan'oleh undang undang atau karena kesalahan mentrapkari atau melanggar: beraturan hukum yang berlaku sebagaimana: dimaksud dalam undang undang tahun menimbang, bahwa walaupun demikian putusan pengadilan tinggi harus diperbaiki 'dengan'alasan alasan sebagai berikut: . bahwa: berdasarkan pertimbangan pengadilan tinggi kejahatan dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa dengan saksi anggota abri) yang. secara bersepakat dijalan luridus jakarta untuk melaksanakan hit jahat telah pelaku kan buahan yng akun!oleh bak pang bahwa terbuka terdakwa mengancam dengan pistol milk saksi sedang . kan aki sendiri menjerat leher korban dengan ikat pinggang, kemudian dipukul. oleh terdakwa. dengan sepotong besi dengan akibat meninggalnya korban: musibah wwa dengan demikian' pembuat 'materieladalah dilakukan terdakwa sedangkan terdakwa tidak merrienuhi semua unsur yang dikehendaki oleh undang undang kuhp.j, oleh karena mana kejahatan tersebut : telah dilakukannya dalam'bentuk turut serta melakukan (medeplegen) sedang :.: kan pelakunya sendiri adalah'terdakwa'l . menimbang, oleh karena itu kualifikasi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut terdakwa pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana, terdakwa ii: turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti oleh ndak pidana. dengan memperbaiki dictum putusan pengadilan tinggi tersebut seperti diatas, memperhatikan pasai undang undang yang bersangkutan . memutuskan menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi using alias saefulbac. bin curia tersebut aah membermaikiputusari pengadilan tinggi jakarta tanggal agustus pt: pidana sekedar mengenai penyebutan kualifikasi sehingga terdakwa pembunuhan yang diikuti olah tindak pitlane: terdakwa: turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti oleh tindak menghukum penuntut kasasi, tersebut. untuk membayar: segala biaya perkara dalam tingkat ini: bae kanan teen manga aan adan . demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari. sabtu, tanggal juni oleh prof. sarwono, sh, wakil ketua sebagai. ketua, indroharto, dan miskin kusumah armada, sh, hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari sabtu tanggal juni oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh indroharto, dan miskin kusumah armada, sh: hakim: hakim' anggota: serta tidak dihadiri oleh jaksa agung dan dihadiri.oleh fatimah siregar, panitera pengganti luar biasa, serta tidak:dihadiri oleh.penuntut:kasasi., . .i. gen menanam daan putusan pengadilan tinggi jakarta pidana. atas nama keadilan. soo pengadilan tinggi jakarta yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa terdakwa ian ana ana a'a alias adisuwarsa, nan umur tahun, lahir gang ami bogor, tinggal gang: ami, kota besar bogor, tidak mempunyai pekerjaan. . terdakwa ditahan sejak tanggal pebruari . oi. using alias saefulbachri bin curia, . berak usai umur tahun, lahir bogor, tinggal.di gunung batu, lebak. gang: kosasih sindang barang udik, ciamis,. bogor,. pekerjaan: dagang. emas pen anna terdakwa ditahan sejak tanggal maret . petite pengadilan tinggi tersebut kan setelah membaca: surat surat pemeriksaan pengadilan negeri jakarta dalam perkara tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal juni yang kamarnya berbunyi sebagai berikut aan naa menyatakan bahwa terdakwa terdakwa yang tersebut diatas: a'a alias adisuwarsa, li. using alias saefulbachri bin curia, bersalah melakukan kejahatan ikut serta dalam pembunuhan doodstag) yang diakhiri dengan pencurian ps. ke dari kitab undang undang hukum pidana, wo. menghukum terdakwa terdakwa oleh karena itu dengan hukuman. penjara. masing masing yaitu perusahaan a'a alias adisuwarsa selama lima) tahun. il. using alias saefulbachri bin h. curia selama. tiga) tahun: membebaskan mereka dari. tuduhan subsidiari: dal dan menetapkan bahwa hukuman tersebut harus'digolongkan seluruhnya dari masa mereka berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini menghukum pula, terdakwa terdakwa, untuk.membayar, ongkos: perkara: selain dari pembebasan mereka terhadap tuduhan subsidiari. menyatakan bahwa kesalahan: 'vang dituduhkan terhadap terdakwa h!. dana bin saman, tii. membebaskan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan kecuali oleh sebab lain harus tetap berada dalam tahanan.berita acara yang memuat permohonan banding dari jaksa yang dibuat oleh soleh, panitera pengganti pada pengadilan negeri istimewa jakarta tertanggal juni serta yang dibuat oleh panitera p. has. harahap masing masing tertanggal juni menimbang, bahwa permohonan jaksa untuk bandingan terhadap keputusan'tersebut diatas diajukan' dalan tenggang dan dengan cara menurut undang:undang: oleh karena itu dapat diterima) menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan banding itu, atas alasan alasan yang telah diuraikan didalamnya dan yang disetujui oleh pengadilan tinggi dan dijadikan sebagai alasan sendiri adalah tepat, akan tetapi hakim pertama memberi nama yang kurang tepat pada perbuatan terdakwa alias adisuwarsa dan using alias saefulbaciri bin curia, hingga tentang hal ini perlu.diperbaiki bgs nga bea menimbang, bahwa: kejahatan yang tersebut dibawah nanti dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara yang sangat kejam, tanpa perikemanusiaan . dilakukannya terhadap orang yang. kebetulan .ada twilickeurig. persoon) tanpa ada perasaan dendam atau benci terhadap korban, hal mana menunjukkan bahwa terdakwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai perasaan hormat kepada hidup manusia: kejahatan tersebut sangat membahayakan keamanan masyarakat jakarta pada umumnya,.para penumpang dan para sopir kendaraan umum pada khususnya one sel koma sand bad male pengadilan tinggi berpendapat: bahwa baik hukuman yang telah dijatuhi kan oleh hakim pertama maupunshukuman: yang dituntut oleh jaksa tidak setimpal dengan beratnya.kejahatan yang. telah. dilakukan :itu, oleh karena itu keputusan. tentang, hal ini. perlu diperbaiki pula. osn adan mengingat undang undang yang bersangkutan menjadi menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari jaksa mengenai terdakwa a'a alias adisuwarsa. dan il. using.alias saiful bahri bin curia menanam ape ben pns angan memperbaiki keputusan pengadilan negeri istimewa di: jakarta tanggal: juni yang dimohonkan peradilan bandingan menyatakan terdakwa terdakwa.: as, a'a alias adisuwarsa dan basa using alias saefulbachri bin curia, terang.bersalah.:. . turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana". menghukum mereka oleh karena itu. dengan hukuman penjara masing : masing selama: lima: belas! tahun aan sesama menguatkan keputusan tersebut untuk selainnya: san menghukum para terdakwa untuk merribayar'biaya biaya' perkara peradilan . demikian diputuskan pada hari senin, 'tanggal duapuluh empat agustus enam puluh empat oleh kami: gesasitsan sri widoyati notoprodjo, hakim anggotperadilan banding dan diucapkan oleh kami sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jauhari, panitera luar biasa, dengan tidak dihadiri oleh para terdakwa. barber putusan pengadilan negeri. jakarta, .oo.ic semena atas nama.keadilan lan petasan nasi sean keputusan . kami, hakim pengadilan negeri istimewa jakarta memperhatikan surat surat yang bersangkutan maa mendengar :terdakwa terdakwa dar saksi saksi (sus wadan and mendengar. tuntutan. hukum. dari jaksa: ane ban ala tee menimbang, bahwa terdakwa terdakwa dituduh'telah melakukan? primaire mean mela pembunuhan (doodslag) 'dengan direncanakan' terlebih: dahulu, maka dari' pemeriksaan. a s s.o. cone beban unsur direncanakan terlebih dahulu terbukti dari apr pengakuan:dari terdakwa:! dan urutan ado mean mendua keterangan saksi eddy suara alias.: tinju: pengakuan: dan:keterangan saksi mana pada pokoknya:menjelaskan: bahwa. sebelum korban: supir suburban, tersebut disuruh.membawa.mereka.ke. tanjung periuk, maka mereka bertiga telah bersepakat dibelakang warung jalan: bungur. jakarta dan dalam mobil itu adapun persepakatan itu sebagi berikut sufi saksi eddy sukartaralias taju akan memberi komando ready!" dan member'kan ikat pinggang untuk menjerat leher korban: saksi yang .akan memberikan pistolnya kepada terdakwa untuk menolong, korban, hal mana, disetujui oleh terdakwa dan sehingga jelaslah ada kesengajaan berupa berericanaan lebih dahulu untuk membunuh korban ! unsur perbuatan yang mengakibatkan matinya korban terbukti dari: pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa karena pukulannya dua kali dengan sepotong besi diatas kepala korban yang menyebabkan korban tak berdaya lagi dan dari pemakaian alat besi yang diusulkan dua kali dengan keras dikepalai korban dengan sengaja. pengakuan terdakwa bahwa sebelumnya telah menolong korban, halaman mengambangkan pendekatan lehernya oleh hidayat dan akhirnya memudahkan pula bagi terdakwa untuk memukul kepala korban sampai dua kali sehingga terdakwa telah ikut serta bertindak dengan sengaja untuk mengakibatkan matinya korban ii. unsur: pencurian, terbuktidari:'telah dilakukannya mobil tersebut oleh saksi eddy suara alias taju'setelah'm sisir mereka lemparkan dari dalam mobil itu bahkan menurut pengakuannya dimuka polisi telah menawar kan untuk dijual:mobil:tersebut:kepada' seseorang salah bungur:( m 'asin) tetapi tidak jadi terjual karena orang itu tidak mau membelinya:s menimbang, bahwa hal ini merupakan pembunuhan yang berkualifikasi menimbang? bahwa hal hal tersebut diatas dihubungkan 'satu' sama lain, maka terbukalah' menurut bidang undang dan 'ada keyakinan pada" hakim bahwa: sena ben asn davabnag pegas erat terdakwa a'a alias adisuwarsa) dan terdakwa (medeptegen): dalam melakukan pembunuhan. yang:telah.direncanakan semula. itu menimbang,:selanjutnya'bahwa terdakwa ih( dana bin: saman):tidak ikut serta dalam pembunuharyitu:oleh:karena #aas asbarez sunda sda tidak. diikut sertakan dalam perundingan: jalan : bungur: itu ia diturunkan dari dalam suburban "sebelum pembunuhan: itu terjadi dan dinaikkan lagi dalam mobil itu setelah selesai pembunuhan, oleh week karena. itu seharusnya. dibebaskan: dari. tuduhan, terhadap. dirinya menimbang, bahwa terdakwa i'dan terdakwa" dalam pembunuhan 'ini . sebenarnya merasardirinya' tertipu oleh: karena semula "maksud mereka" diajak oleh saksi eddy suara alias taju jakarta itu hanyalah untuk:'beralamat an"'.dirumah, isterinya. eddy, suara. alias. taju: di, jatinegara, sebagaimana diberitahukan oleh taju yang:mengundang mereka itu, untuk ke jakarta:tetapi ternyata jakarta jalan. bungur.terdakwa i:dan terdakwa diajak.oleh saksi taju untuk melakukan kejahatan itu sehingga ternyatalah bahwa eddy suara alias taju yang memegang "commanding.position dalam soal pembunuhan ini dan yang semula mempunyai rencana itu. menimbang, |karena saksi eddy suara alias taju sebagai anggota tentara akan dimajukan sendiri 'perkara dimuka pengadilan tentara yang menurut keyakinan jaksa dan hakim seharusnya mendapat hukuman yang seberat beratnya sedang terdakwa, dan terdakwa memberi kesan dimuka sidang bahwa mereka seakan akan hanya diperalat saja oleh saksi eddy suara mengingat tuntutan jaka gen kandas dan memperhatikan ke dari kitab undang undang hukum pidana dan peraturan peraturan dan undang undang yang bersangkut an: |
no,l,: nanyurtoprudenai mahkamah agung: bahwa pada tanggal november almarhum ir. muhammad armada bin renteng, si, alias ir. armada renteng:ps xu bahwa dalam perkawinan almarhum ir. muhammad armada bin renteng, si, alias ir. armada renteng, tidak dikarunia seorang anak:: harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara lain berupa: il.no, kelurahan yantefnadenat mahkamah agung mengenai hal tersebut telah diatur.dalam ketentuan hukum baik dalam undang undang tahun dan maupun 'dalam. ketentuan kompilasi hukum islam undang: undang tahun dan kompilasi hukum islam:. kasasi para penggugat dengan menerapkan ketentuan undang undang no: tahun sebagaimana yang diterapkan oleh pengadilan tinggi agama: asa. menimbang, bahwa terhadap alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat: mengenai alasan dar haa: lama yaitu tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan:'serta bagian harta bersama: sebagaimana yuris lisensi mahkamah agung dan sesuai rasa keadilan: menimbang, bahwa oleh:panas bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak: dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama" yusuf o: demikian halnya pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai: meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon' kasasi. memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajib: yuniopradenet habkamak agung::h: yurtoprudenei hakkamak agung mengadili sendiri: dalam eksepsi: menyatakan':. muhammad armada bin renteng, sebagai berikut: halimah daeng baji (ibu kandung),hati murahi1 sebelah utara dengan bapak drs. suwardi kitab ypeniopnadenoi mahkamah ajang uang asuransi jiwa dari pt. asuransi aia indonesia, sebesar rp. (lima puluh juta rupiah)eri) wasiat wajib mendapat bagian: dra. hj: murnihati binti renteng, kes. (saudara perempuan) mendapat bagian, dra. hj. mulyahati binti renteng, si. (saudara perempuan) mendapat bagian: djelitahati binti: renteng, sst. (saudara perempuan) mendapat bagian, ir: muhammad asal:iopradenei hakkamak agung .. kasasi sebesar rp. (lima:ratus ribu:rupiah?):h.andi syamsul alam, s.h., m.h,, hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, prof. dr. riyal ka'bah, m.a. dan drs. muchtar zamzam, s.h.,. m.h., hakim hakim: agung: sebagai .:, hakim hakim anggota: . ketua, ttd ttd prof, dr. riya! ka'bah, m.a, bee puas drs. andi syamsul alam, s.h., m.h ttd dan ama aah panitera pengganti ttd. drs. muchtar zamzam, s.h m.h mama ds, mikrajuddin sailellah, s.h., m.h. biaya kasasi: . bina anta materai joan rp33 dpr lan ban basa redaksi mcm rp35. pong, administrasi kasasi . rp. pabean. jumlah rp. esa ada yuniopradenai mahkamah ajang .h.,m.h. prof. dr. riyal ka'bah, m.a. drs. mukhtar zamzam, s.h., m.s7 k.ps xi ir. muhammad armada bin renteng, si,,yuiopradenei mahkamah ageng satu unit bangunan rumah permanen.10'igaian, yunopradenei halaman agung menyatakan ir:,loe om?m?': evi lang meminta (istri) mendapat wasiat wajib bagian: dra. hj. meminati binti renteng, kes. (saudara perempuan) mendapat dra, hj. murnihati binti renteng, kes: dan ir. asal bin renteng (saudara laki laki) mendapat bagian. yantoprudenet hakkamak ajang1, menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal januari adalah sah dan berharga, menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya,.ii, yeniopradenai mahkamah agung mattoangin, kecamatan marino, makassar, dengan batas batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, ii. harta bergerak: (satu) unit sepeda motor jenis merk honda supra fit, pol. warns merah hitam, uang asuransi jiwa dari pt. asuransi aia indonesia, sebesar. rp. (lima puluh juta rupiah) yang telah.diterima oleh evi lang meminta tergugat): bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut.:., bahwa almarhum ir. muhammad armada bin renteng,'.: . bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh, agar bagian almarhum !r. muhammad armada bin yeniopradenai mahkamah agung::: menyatakan bahwa paras:sebelah barat dengan rumah bapak wenas, yurcopradenet hakkamak ajangg11115 dan sebelah utara dengan bapak drs. suwardiil. harta bergerak: (satu) unit sepeda motor jenis merk honda supra fit, pol. warns,:,yuniopnudenoi halaman agung bentuk natura maupun natura dengan cars melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing masing para ahli waris berdasarkan hukum afraid: menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini: subhsidair: dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat jainagam: bahwa perkawinan ir. muhammad armada bin renteng, si, alias ir,,l), bahwa berdasarkan hal hal: yuntopradenee hakkamak agung bahwa terhadap gugatan tersebut.,, muhammad armada bin renteng, sebagai berikut: halimah daeng baji (ibu kandung), dra, hj. murnihati binti renteng, kes. (saudara perempuan), dra. hi, muhammad asalji. hat:.yurisprudensi mahkamah ajang sebelah selatan dengan bapak yvonne kombes g11 dan ga):ray:,stapnadenat halaman agung menimbang, bahwa .. oleh tergugat pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan:: surat kuasa khusus tanggal oktober diajukan permohonan kasasi secara lisan pada.tanggal september sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi nomor: pdt. pa. mks, yang :dibuat oleh panitera pengadilan agama makassar, permohonan tersebut. para berbanding, yang pada tanggal oktoberagama makassar pada tanggal' november: menimbang, bahwa permohonan: kasasi guo beserta 'alasan alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan:'itu permohonan kasasi tersebut: formil dapat ag, diterima, moana pena menimbang, bahwa alasan alasan yang diajukan:: pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum ir. muhammad armada, yurtopradenai mahkamah ageng. putusan penetapan berta pula tidak mencantumkan: dengan tidak ses dipenuhi ketentuan undang undang tahun maka secara hukum judex facts telah lalai. memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan dan batasnya putusan tersebut:,.'vang sebagaimana tersebut dalam putusan pengadilan tinggi agama:tpevopradenac hakkamak agung |
putusan nomor: k n kipaten) pada tingkat kasash.r. rasa said kav. metropolitan kuningan superblok, jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada ali okay murbiantoro, s.h., sc., dan kawan kawan, para advokat beralamat menara imperium, lt. unit jl. h.r. rasa said kav.!, metropolitan kuningan superblok, jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret sebagai pemohon kasasi, dahulu beralamat wisma pede lt. jalan mt. haryono kav. jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober sebagai memohon kasasi, dahulu tersebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung il.(!:ly20 wdg merupakan suatu hasil invensi (penemuan) yang dihasilkan yurisprudensi mahkamah agung(|(( deteksi metil triazian amino) karbon| among) simfoni!)ujvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lain dari tergugat konvensi:ten pn.niaga.jkt.pst. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: dalam konvensi dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat: yurisprudensi mahkamah agung,hki paten pn. niaga. jkt. pst. jo. hki paten pn. aga jakarta pusat pada tanggal februari bahwa setelah itu oleh memohon kasasimaretbahwa judex facts tidak menerapkan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan paten, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor yurisprudensi mahkamah agung ri12008 tahun tentang paten yang sebagai dasar pertimbangan hukumnya hir). padahal perkara guo merupakan gugatan ganti rugi paten sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak oleh tergugat memohon kasasi yang memperdagangkan produk biofuron wdg yang mengandung paten milik penggugat pemohon kasasi pada perkebunan kelapa sawit jo. undang undang nomor tahun tentang paten), bahwa adalah tidak benar apabila judex facts yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat pemohon kasasi tidak dapat diterima karena tidak secara jelas diuraikan pelanggaran paten mana yang telah dilakukan oleh tergugat memohon kasasi karena berdasarkan pertimbangan judex facts, metil metsulfuron telah menjadi milik umum sebagaimana pertimbangan hukum judex fahri dalam halaman alinea dan hal alinea adapun gugatan penggugat pemohon kasasi dalam perkara guo berkaitan dengan paten sebagaimana dimaksud dalam surat paten atas nama penggugat' pemohon kasasi tertanggal maret (vide bukti dan bukan berkaitan dengan paten yang mengandung senyawa iii (d deteksi metil, strain il) amino) karbon) amino sulfonat j benzoat, mana senyawa ini juga dikenal dengan nama metil metsulfuron (lembar deskripsi hal dan keterangan ahli). penemuan sebagaimana tersebut dalam surat paten adalah suatu paten dengan judul penemuan obat gulma atau herbisida karbometoksisulfobilurea , yaitu paten berupa obat gulma dan sudah diproduksi dan diperdagangkan indonesia oleh penggugat pemohon kasasi, dan juga telahpts sr. untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, coklat, karet, pisang dan jeruk. sedangkan produk tergugat memohon kasasi berdasarkan izin edar dari menteri pertanian sk. nomor45 pts tp. diperuntukkan bukan pada tanaman perkebunan, melainkan antara lain untuk tahan tanpa tanaman dan padi sawah. hal ini telah diungkapkan dalam gugatan penggugat pemohon kasasi bahwa gugatan paten milik yurisprudensi mahkamah agung penggugat pemohon kasasi berupa meri! metsulfuron sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, pisang, cokelat, karet dan jeruk. seharusnya judex facts mengakui dan mengacu pada surat paten penggugat pemohon kasasi (vide bukti jadi sudah sepatutnya judex facts dapat mengerti maksud dan tujuan gugatan penggugat pemohon kasasi, bahwa dengan adanya keterangan dalam lembar deskripsi paten penggugat pemohon kasasi, yang menyebutkan bahwa paten penggugat pemohon kasasi tersingkap dari paten (metil metsulfuron) selain tanaman perkebunan, berarti jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa paten adalah mengenai invensi senyawa metil metsulfuron luar atau tidak termasuk tanaman perkebunan. paten ini, yang diajukan pada tanggal juni atas nama penggugat pemohon kasasi juga, adalah paten yang berbeda dari paten penggugat pemohon kasasi yakni suatu invensi penemuan berupa penggunaan metil metsulfuron pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, pisang, cokelat, karet dan jeruk tersebut. ini justru menunjukkan bahwa paten penggugat pemohon kasasi telah memenuhi syarat ketentuan undang undang nomor tahun tentang paten, yang mensyaratkan suatu penemuan yang dapat dimintakan hak atas paten harus memiliki unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. mengenai telah dipenuhi syarat paten ini telah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh keterangan ahli yang mengatakan bahwa produk penggugat pemohon kasasi, ally wdg, yang dalamnya terkandung paten penggugat pemohon kasasi, yaitu meri! metsulfuron dalam obat gulma atau herbisida karbometoksisulfonilurea, memiliki keistimewaan, mana biasanya untuk membasmi alang alang area seluas (satu) dibutuhkan herbisida, sedangkan dengan adanya meri! metsulfuron dalam obat gulma atau herbisida karbometoksisuifonilurea paten penggugat pemohon kasasi) hanya dibutuhkan (satu) secret per (vide putusan halaman alinea adapun dalam memeriksa apakah suatu invensi tersebut layak diberi paten atau tidak, pemeriksa paten akan melakukan penelusuran (search) dan membandingkan invensi yang diajukan permohonan paten dengan dokumen dokumen paten yang telah ada yang merupakan prior act undang undang nomor tahun tentang paten). lebih lanjut dapat kiranya penggugat pemohon kasasi sampaikan bahwa dicantumkannya paten dalam lembar deskripsi surat paten penggugat yurisprudensi mahkamah agung pemohon kasasi tidak lain adalah sebagai acuan karena paten tersebut adalah sebagai dokumen pembanding dari suatu permohonan paten yang diajukan, cast paten penggugat pemohon kasasi, bahwa penggugat pemohon kasasi tegaskan kembali bahwa senyawa yang terkandung dalam produk penggugat pemohon kasasi, ally wdg, mana penggunaannya sebagai pengendali gulma yang tidak diinginkan pada tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, cokelat, jeruk, dan pisang yang telah memperoleh perlindungan paten (paten proses paten pengguna), dan produk biofuron wdg milik tergugat memohon kasasi adalah sama, yakni senyawa metil (((f(4deteksi metil train il) amino) karbon) amino sulfonat benzoat, yang selanjutnya disebut dengan metil metsulfuron (vide bukti dan p 5a): bahwa judex facts telah melanggar ketentuan hukum acara perdata jo. hir), yakni telah mengartikan keterangan ahli dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan objek dalam perkara guo, yaitu paten penggugat pemohon kasasi karena dengan pertimbangan judex facts yang menghubungkan keterangan ahli dengan paten amerika serikat muka persidangan, hal itu menunjukkan bahwa penilaian dan pemahaman judex facts atas keterangan ahli tersebut bukanlah dalam kaitannya dengan paten penggugat pemohon kasasi jadi, pertimbangan judex facts yang mendasarkan pada keterangan ahli yang menyebutkan bahwa metil metsulfuron telah lama diajarkan dunia pendidikan dan telah diperdagangkan oleh perusahaan perusahaan lain, sehingga beranggapan dan menyimpulkan bahwa metil metsulfuron telah menjadi milik umum, adalah keliru karena keterangan ahli tersebut adalah dalam konteks paten bukan terhadap paten penggugat pemohon kasasi, oleh karenanya judex facts telah salah menarik kesimpulan dalam memberikan pertimbangan mengenai keberadaan paten yang bukan menjadi objek perkara guo, bahwa kalaupun pertimbangan judex facts terhadap keterangan ahli tersebut atas ditujukan pada paten penggugat pemohon kasasi (good non), maka hal ini tidak berarti bahwa paten penggugat! pemohon kasasi tersebut telah menjadi milik umum, karena tentu harus ada suatu kejelasan sejak kapan dunia akademik tersebut mulai mengenal dan menggunakan paten penggugat pemohon kasasi, artinya apakah dunia akademik tersebut sudah mulai mengunakan sebelum permohonan yurisprudensi mahkamah agung pendaftaran paten penggugat pemohon kasasi diajukan pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, departemen hukum dan ham, yaitu sebelum tanggal desember untuk membuktikan hal ini tentunya diperlukan penelitian secara ilmiah yang komprehensif untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kebaruan dari suatu invensi. terlebih paten penggugat pemohon kasasi masih sah berlaku sampai dengan desember dan tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan paten penggugat pemohon kasasi tersebut. begitu pula apabila judex facts menganggap keterangan ahli yang menyebutkan adanya perusahaan lain yang telah memperdagangkan herbisida metil metsulfuron dimaksudkan adalah paten penggugat pemohon kasasi sehingga paten penggugat pemohon kasasi tersebut menjadi milik umum (good non), hal ini sama sekali tidak benar, karena kalaupun terdapat perusahaan lain yang memperdagangkan paten penggugat pemohon kasasi, bukan berarti bahwa paten penggugat pemohon kasasi telah menjadi milik umum. jika hal ini benar terjadi, tentunya perusahaan lain tersebut telah melanggar paten penggugat pemohon kasasi, dan penggugat pemohon kasasi secara hukum dapat menempuh upaya hukum terpisah dari perkara guo, bahwa judex facts telah memberikan pertimbangan hukum yang kabur sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman (pada bagian eksepsi): judex facts menyatakan menolak eksepsi tergugat memohon kasasi dan menyatakan gugatan penggugat pemohon kasasi telah jelas, yakni paten milik penggugat pemohon kasasi adalah paten proses, sebagaimana yang menjadi pokok gugatan penggugat pemohon kasasi adalah gugatan terhadap tergugat memohon kasasi mengenai penggunaan dan memperdagangkan paten penggugat pemohon kasasi yaitu berupa herbisida (pengendali gulma), yakni senyawa dari beberapa unsur kimia dengan rumus rumus atau campuran tertentu menciptakan proses pengendalian gulma, dengan demikian paten yang dimiliki oleh penggugat pemohon kasasi adalah paten proses. perbuatan tergugat terrmohon kasasi memuat campuran yang sama sudah merupakan perbuatan penggunaan paten, apalagi kemudian menjualnya, dengan demikian gugatan penggugat' pemohon kasasi telah jelas. namun, pada . halaman putusan judex facts menyatakan gugatan penggugat pemohon kasasi tidak jelas. dengan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain (tidak konsisten) tersebut berarti judex facts yurisprudensi mahkamah agung r1! telah melanggar ketentuan dan prinsip hukum acara perdata yang berlaku hir). oleh karenanya, mohon agar majelis hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia membatalkan putusan pengadilan niaga, bahwa judex facttersebut dalam berita acara persidangan. pada halaman putusan, keterangan ahli menyebutkan bahwa terdapat perusahaan lain yang menjual herbisida metil mersulfuron untuk lahan tanpa tanaman, sementara judex facts dalam pertimbangan hukumnya pada halaman mengartikan bahwa keterangan ahli tersebut menyebutkan bahwa ada perusahaan lain yang menjual herbisida metil metsulfuron, tanpa menyebutkan untuk lahan tanpa tanaman. walaupun ada perusahaan lain yang menjual herbisida metil metsulfuron, penjualan herbisida metil metsulfuron tersebut ditujukan pada segmen lahan tanpa tanaman, hal mana penggunaannya berbeda dengan paten penggugat' pemohon kasasi yang perlindungannya diberikan untuk. dengan demikian, maka perusahaan lain tersebut menjual produk yang berbeda (tidak sama) dengan produk penggugat pemohon kasasi yang diperuntukkan sebagaiyang dikenal dalam produk ally wdg . oleh karenanya, apabila pertimbangan judex facts ditujukan pada paten penggugat pemohon kasasi, maka judex facts tidak dapat menyimpulkan bahwa paten penggugat pemohon kasasi sudah menjadi milik umum: bahwa judex facts telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menolak permohonan provisi penggugat pemohon kasasi sebagaimana pertimbangan judex facts pada halaman putusan. undang undang tahun tetang paten dan hukum acara perdata yang berlaku indonesia hir) sama sekali tidak mengatur mengenai adanya pemberian dan syarat jaminan dalam kaitannya dengan permohonan provisi, sehingga apa yang dimaksud dengan jaminan oleh judex facts adalah tidak jelas kabur maksud dan tujuannya. begitu pula berkenaan dengan pertimbangan judex facts yang menyatakan bahwa penggugat pemohon kasasi tidak menyertakan data data yang rinci yurisprudensi mahkamah agung mengenai produk tergugat memohon kasasi biofuron wdg) yang digunakan dan diperdagangkan oleh tergugat memohon kasasi, hal ini tidak benar, mengingat hal tersebut telah diungkapkan dan diuraikan secara jelas oleh penggugat' pemohon kasasi dalam gugatan guo pada bukti sa, p 8b, p 8c, p 8d dan bukti bahkan tergugat memohon kasasi dalam jawaban dan publiknya mengakui telah memperdagangkan produk yang mengandung paten penggugat pemohon kasasi, sehingga sudah tidak terbantahkan lagi bahwa tergugat memohon kasasi melakukan tindakan yang bertentangan ketentuan undang undang nomor tahun tentang paten, bahwa judex facts dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya mendasarkan dan memperhatikan ketentuan hir heroine indonesisch element), dalam hal ini judex facts wajib untuk mengukuhkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. apalagi dalam perkara guo penggugat pemohon kasasi telah cukup menyampaikan segala alasan hukum, sehingga sudah jelas yang menjadi pokok gugatan adalah masalah paten penggugat pemohon kasasi dengan demikian, maka pertimbangan judex facts, bahwa gugatan penggugat pemohon kasasi tidak jelas dan gugatan penggugat pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, haruslah ditolak,karena judex jati tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: paten yang dimiliki penggugat merupakan paten proses sehingga pihak lain dilarang menggunakan proses produksi yang diberi paten tersebut tanpa persetujuan penggugat, yang mencakup tentang metode atau penggunaan dari proses tersebut, mengingat obat gulma atau herbisida metil metsulfuron tersebut sudah menjadi milik umum karena telah diungkapkan sebelumnya dalam paten dan sudah sejak lara diajarkan fakultas pertanian (keterangan saksi ahli dr. soedirman tjitrosemito), sedangkan penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melakukan penelitian ilmiah hingga menemukan invensi baru sertifikat paten p2), maka seharusnya penggugat dalam gugatannyayurisprudensi mahkamah agung atm dilanggar oleh, agar supaya dapat diperjelas ada tidaknya perbedaan antara paten penggugat dan herbisida milik tergugat yang telah memperoleh izin dari departemen pertanian republik indonesia tersebut: karena hal tersebut tidak diperjelas oleh penggugat dalam gugatannya, maka sudah tepat judex facts menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, lagipula ternyata bahwa putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal januari paten pn.niaga.jkt.pst.: e.i. pont memoirs and company tersebut haruslah ditolak: menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka pemohon kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: e.i. pont memoirs and company tersebut: menghukum pemohon kasasi penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar rp3. (lima jutdengan abdul kadir mapping, s.h., ketua muda mahkamah agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, aja sondjaja, s.h., dan andar purba, s.ja sondjaja, s.h., dan andar purba, s.h., para hakim anggota, dan edy pramono: bahwa ternyata diketahui terhadap paten penggugat herbisida berbahan aktif metil metsulfayurisprudensi mahkamah agungu yurisprudensi mahkamah agung r12008:, m4.!ilfyurisprudensi mahkamah agungjima puluh empat ribu dua ratus rupiah):dijalankan terlebih dahulu ( xitvoerbaar bij voorraad ) walaupun ada verzet kasasi dan atau upaya hukum lainnya, yurisprudensi mahkamah agung berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan niaga negeri jakarta pusat, agar berkenan memutuskan sebagai berikut: dalam provisi: mengabulkan permohonan provisi penggugat, yakni dengan rriemerintahikan tergugat selama proses gugatan guo berlangsung, untuk ihenglientikan segala tindakan penggunaan dan penjualan biofuron wdg dan menarik seluruh produk biditiron wdg (herbisida berbagai aktif metil metsulfuron) produksi tergugat yang telah tersebar seluruh perkebunan kelapa sawit dari pada tandimmati perkebunan lain yang termasuk dalam hak atas paten penggugat wilayah indonesia herbisida berbahan aktif metil metsulfuron) sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap:sebagaimana dimaksud dalam jo: undang undang tahun tentang paten: memerintahkan tergugat untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada penggugat sebesar rp1:sepuluh juta dolar amerika): memerintahkan tergugat untuk menghentikan penjualan dan atau penggunaan seluruh produk biofiron wdg (herbisida berbahan aktif metil meksulfiroa) yang tersebar seluruh perkebunan kelapa sawit wilayah indonesia:hitnya (wilvoerbaar bij voorraad), menghukum tergugat utik membayar seluruh biaya perkara: yurisprudensi mahkamah agungeksepsi1. melalui suy! metsulfayurisprudensi mahkamah agungyurisprudensi mahkamah agungeintr: dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijd, konvensi: bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat konvensi tergugat konvensi dalam eksepsi dan konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi,,!yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung kaidahnomor register pk n tanggal putusan juli majelis bagi manan, sh. foton suprapto, sh. prof. dr. paulus effendi tulung, sh. klasifikasi tentang pengurusan dan pemberian harta pailit duduk perkarapkpu pn. niaga. ikt. pst, jo. pailit pn. niaga. jkt. pst. bahwa dalam rapat rapat para kreditur pt, gemilang ((dalam pailit),.(dalam pailit) dijamin dengan obyek : jaminan hak tanggungan. bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditandai penandatanganan daftar piutang yurisprudensi mahkamah agung para kreditur pt. gemilang (dalam pailit maka sesuai dengan ketentuanamar putusan pengadilan niaga dalam eksepsi tolak eksepsi dari memohon: dalam provisi menolak provisi dari pemohon: dalam pokok perkara kabul permohonan pemohon: menyatakan memohon tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud perpu amar putusan kasasi menolak kasasi bppn yurisprudensi mahkamah agungselaku kurator pt. gemilang pailit) dalam hal pengi,.halaman dalam pokok perkara menuntut tanru, j: bahwa atas adanya putusan pengadilan negeri jakarta selatan dalam perkara . nomor pdt. .pn,yurisprudensi mahkamah agung putusan, khususnya putusan pengadilan:bukitl desember perkara nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit pn. niaga, jkt. pst, secara hukum putusan putusan tersebut dinilai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van pewijsde): pemohon selaku kurator tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta (barang) lua san putusan sebagaimana bukti t fbarang luar bode! pailit, bahwa terhadap permohonan penyerahan barang untuk dijual bud) tersebut pengadilan: niaga., jkt. pst., dengan kamarnya berbunyi sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung dalam eksepsi menolak eksepsi dan memohon, dalam provisi' menolak provisi dan pemohon, dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian!ann kang . sertifikat hak: milik nomor ::. bangka seluas atas nama hediyati guna bratadihardjia, terletak dki jakarta, kotamadya jakarta selatan, kecamatan mampang prapatan, kelurahan bangka: dan sertifikat hak milik nomor jabon mekar,. nomor jabon mekar, nomor jabon mekar,."mengurangi hak memohon untukmenimbang, bahwa amar putusan mahkamah agung ri. tanggal april nomor k n yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut tan yurisprudensi mahkamah agungmenimbang, bahwa sesudah putusan tetap tersebut cast putusan mahkamah agung april nomor k n diberitahukan memohon penyerahan barang untuk dijual berdasarkan surat kuasa khusus.tanggal mei diajukan permohiaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut pada tanggal me. pusatpengadilan niaga jakarta pusat telah keliru dengan menerima pendaftaran perkara yang sama dengan nomor pendaftaran yang sama. bahwa pengadilan niaga jakarta pusat tetap menerima pendaftaran perkara guo, dimana perkara guo telah diputus sebagaimana putusan pengadilan niaga jakarta pusat nomor pkpu pn. niaga, ikt. pst. jo. nomor: pailit pn. niaga. jkt. pst, serta putusan peninjauan kembali nomor pk n yang putusannya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dan afrizal hasan gawang, sh., selaku kurator pt. gemilang tersebut tidak dapat diterima dan bahkan memohon peninjauan kembali pun telah pula mengajukan permohonan yang sama melalui pengadilan negeri jakarta selatan dengan nomor pdt. pn jal. sel.: bahwa putusan putusan perkara yang sama yang telah diajukan oleh memohon peninjauan' kembali adalah sebagai berikut pengadilan niaga jakarta pusat dalam perkara nomor pkpu .pn. negeri. jkt. pst. jo. nomor pailit yurisprudensi mahkamah agung memutuskan menyatakan benda yang dijadikan lima tojo sebagai penjamin debitur pailit ( pt. gemilang dan sebagai pihak ketiga tidak termasuk harta model gemilang, putusan peninjauan kembali nomor pk n mengadili tana menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dan afrizal hasan gawang, sh. semakin kurator pt. gemilang tersebut tidak dapat diterima, putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jak. sek: mengadili menerima eksepsi tergugat, menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar rp. (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah): bahwa jelaslah dari seluruh putusan yang berkaitan dengan perkara ago telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat masih menerima perkara tentang masalah yang sama dengan nomor perkara yang sama yaitu nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst. yang telah memberikan .putusan yang berlainan dan putusan putusan yang terdahulu yang merupakan suatu masalah perkara yang sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. dengan demikian, jelaslah.bahwa pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat telah melakukan suatu kekeliruan atas penerimaan suatu perkara yang telah pernah diputus dan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap: c. bahwa judex facts telah keliru dalam 'memberikan 'pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum dan putusan nomor k n pada halaman yang menyatakanailit sebagaimana dimaksud dalam . bahwa judex facts telah keliru dimana sebelumnya telah ada putusan terhadap perkara yang sama yaitu kanan perkara nomor pkpu :pn.niaga. jkt.pst. jo. nomor pahit2000: yurisprudensi mahkamah agung perkara nomor pk n perkara nomor pdt. .pajak. sel. yang semuanya jelas tentang hal yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tersebut seharusnya bis idem: bahwa judex facts dalam pertimbangannya menyatakan putusan guo tidak dapat diajukan kasasi dimana perkara yang sama sebelumnya telah diputus sebagaimana putusan perkara nomor pkpu .pn.niaga. jkt.pst. jo. nomor . pailit perkara nomor pk n2001: perkara nomor pdt. .pn.jak. sel: sehingga tentunya judex facts harus lebih cermat dengan adanya pengajuan atau pendaftaran baru terhadap perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pertimbangan judex facts yang menyatakan putusan guo tidak dapat diajukan kasasi adalah saling tumpang tindih dengan fakta yang ada dimana untuk perkara ago telah ada putusan tetap sebelumnya, bahwa judex facts dalam memberikan pertimbangan dalam putusan pes. nomor k n pada halaman dan apakah atas putusan guo dapat diajukan upaya hukum kasasi undang undang kepailitan nomorbahwa seharusnya judex facts dalam putusannya juga membatalkan putusan pengadilan niaga nomor pkpu pn. niaga, jkt. pst. jo. nomor pailit20 x pn. niaga. jkt. pst. tanggal maret karena putusan judex facts pengadilan niaga jakarta pusat adalah putusan dalam pokok perkara: pertimbangan judex facts pada putusan nomor pkpu 200w pn.niaga, jkt.pst. jo. nomor pailit pn.niaga. jkt.pst., tertanggal maret pada halaman menyebutkan bahwa surat pernyataan bersama dan para penjamin pemilik hak tanggungan (yang bukti buktinya masih dipegang oleh memohon hingga saat ini) yakni: liliana utomo gemilang, hediyati tojo gemilang, bachtiar guna bratadihardja yang menyatakan sepakat bahwa yurisprudensi mahkamah agung sesuai perjanjian penjaminan mereka menyerahkan sertifikat hak tanggungan atas tanah tanah yang dijadikan kepada kurator (dalam hal ini adalah pemohon) guna diselesaikan menurut ketentuan kepailitan yang ada , keberatannya adalah sebagi berikut bh, bahwa surat pernyataan bersama yang telah dibuat oleh liliana tojo gemilang, hediyati tojo gemilang, bachtiar guna bratadihardi tanah sebagaimana berikut sertifikat hak milik nomor bangka seluas atas namalauk sertifikat hak. milik nomor jabon mekar, nomor jabon mekar, nomor y lakon mekar, nomor jabon mekar, nomor:: jabon mekar, nomor jabon mekar, tertulis atas nama:tan sertifikat hak milik nomor bangka dan nomor bangka tertulis atas nama ny. liliana, terletak.di dk1 jakarta, kotamadya jakarta selatan, kecamatan mampang prapatan, kelurahan bangka, bahwa surat pernyataan bersama tersebut atas adalah tidak.pernah dijadikan alat bukti dalam persidangan, akan tetapi majelis hakim.memasukkannya dalam pertimbangan hukum. tenun dan sertifikat sebagaimana tersebut di.atas adalah merupakan penjaminan kepada bank nusa dan bank umum nasional yang berada dibawah pengawasan badan penyehatan perbankan nasional bppn). atau dibawah pengawasan pemohon peninjauan kembali sehingga tentunya penyerahan tersebut hanyalah ditujukan kepada badan penyehatan perbankan nasional bppn) dan bukan kepada kurator afrizal hasan gawang, s.h. nasa iii. pertimbangan hukum judex facts pada putusan nomor pkpu pn.niaga.jkt.pst, jo. nomor pailit pn.niaga.jkt.pst., tertanggal maret terhadap ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan yang keliru, bahwa sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pkpu .pn,niaga.jkt.pst. jo. nomor pailit .pn.niaga.jkt.pst. yang. memutuskan bahwa kaka yurisprudensi mahkamah agung, serta putusan peninjauan kembali nomor poin yang putusannya menyatakan bahwa peninjauan kembali dan afrizal hasan gawang, sel, selaku kurator pt. gemilang tersebut tidak dapat diterima : sehingga jelaslah bahwa barang barang jaminan berupa sertifikat hak milik nomor bangka seluas atas nama tan: sertifikat hak milik nomor 7d jabon mekar, nomor jabon mekar, .,' tetap yaitu putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pkpu .pn, niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst.: jadi pertimbangan judex facts terhadap ketentuan undang undang nomor tahunomor pkpu .pn. niaga. pst. jo, nomor pailit pn. niaga. jkt. pst.) pemohon peninjauan kembalyo, ban area iv. judex facts pada putusan nomor s pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. nomor pailit pn.niaga.jkt.pst. tertanggal maretyurisprudensi mahkamah agung pada pengadilan negeri jakarta pusat. nomor.: pkpu pn. niaga, jkt. pst., jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst.)'model pailit pt. gemilang. sehingga berdasarkan isi putusan tersebut benda yang dijadikan lima tojo gemilang merupakan. asset asset diluar model pailit dan tidak tunduk pada ketentuan undang undang kepailitan, tentang putusan nomorn afrizal hasan gawang, sh., selaku kurator pt, gemilang tersebut tidak dapat diterima,ditingkat pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat karena bis idem, judex facts pada putusan nomor pkpu pn.naga.jkt.pst. jo. nomor pailit pn.niaga.jkt.pst. tertanggal maret tidak .mempertimbangkan tentang batasan kewenangan kurator bahwa sesuai dengan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. nomor pailit pn.niaga: jkt. pst., dimana menyatakan bahwa benda yang dijadikan lima tojo gemilang sebagai penjamin debitur pailit pt. .gemilang dan ny: liliana sebagai.pihak ketiga, tidak termasuk harta model pailit adalah :. sertifikat hak milik nomor bangka seluas atas nama seingat!pan sertifikat. hak milik nomor jabon. mekar,. nomor jalan mekar, nomor jabon mekar, nomer taxon mekar, nomor:, yurisprudensi mahkamah. agung dariulos perkara ini diketahui debitur pailit adalah pt. demi lang, maka secara hukum: kurator hanya. berwenang melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan milik pt:sehingga jelaslah bahwa asset diluar harta model pailit tidaklah menjadi wewenang pengurusan kurator: menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali, mahkamah agung akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat yang diberikan dalam rangka pengurusan atau pemberian harta pailit dapat atay tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali mahkamah agung:. tersebut menentukan, bahwa 'ketetapan ketetapan hakim dalam batau pemberian harta pailit, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali: bahwa secara berlebihan perlu pula dipertimbangkan, bahwa berdasarkan undang undang kepailitan ditentukan, bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan berhutang pada saat pernyataan pailit beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan, sedangkan barang yang berada diluar kepailitan sebagaimana yang secara limitation disebutkan dalam undang undang kepailitan. sehingga dengan demikian barang barang yang dituntut oleh memohon peninjauan kembali terhadap pemohon peninjauan kembali memang bukan barang barang yang termasuk dalam kualifikasi tersebut, dan oleh karenanya merupakan barang yang termasuk dalam kepailitan, dan dapat dituntut oleh kurator, cast memohon peninjauan kembali: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan alasan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali, maka mahkamah agung berpendapat, bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh badan penyehatan perbankan nasional (bppn) tersebut tidak berasalari, sehingga harus ditolak: yurisprudensi mahkamah agung alasan peninjauan kembali: pengadilan niaga jakarta pusat telah keliru dengan menerima pendaftaran perkara yang sama. bahwa surat pernyataan bersama yang telah dibuat oleh liliana tojo gemilang, bachtiar guna bratadiharj. bahwa surat pernyataan bersama tersebut atas adalah tidak pernah dijadikan alat bukti dalam persidangan, akan tetapi majelis hakim memasukkannya dalam pertimbangan hukum tan judex active pada putusan pkpu pn.niaga.jkt.pst jo. pailit pn.niagajkt.pst tertanggal maret tidak mempertim bangka tentang masalah bis idem. judex active pada putusan pkpu pn.niagajjkt.pst jo. pai liv2000 pn.niaga.jkt.pst tertanggal maret tidak mempertim bangka tentang batasan kewenangan kurator. amar putusan peninjauan kembali: tolak peninjauan kembali pk) bppn. pertimbanganpenyusun kaedah hukum ttd. didik purwanto, sh. mengetahui kepala seksi kaedah hukum direktorat perdata niaga mann ana ttd. saar sarjana, sh. yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa oleh karena pemohon peninjauan kembali dahulu memohon penyerahan barang untuk dijual dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini, memperhatikan dan undang undang nomor tahun pemohon peninjauan kembali badan penyehatan perbankan nasional. (bppn) tersebut, menghukum pemohon peninjauan kembali dahulu memohon penyerahan barang untuk dijual untuk membayar biaya perkara dalamn: rabu, tanggal juli dengan bagi manan ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, foton suprapto, s.m., dan prof. dr. paulus effendi tulung, s.h., para ketua muda. mahkamahfoton suprapto, s.h., dan prof. dr. paulus effendi tulung, s.h., hakim hakim anggota, serta rahim mulyani, s.h., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. bnn hakim hakim anggota: bika erna asa tua, ttd. ttd. foton suprapto, s.h. bagi manan, sh. ttd. pre. dr. paulus tulung, s.h. panitera pengganti, ttd, rahim mulyani, s.h. biaya biaya ban merelai lorena comma rp3 laga reaksi, seo seenesenere eren rp2 . administrasi peninjauan kembali. rp. lotus jumlah rp:badan penyehatan perbankan nasional, berkedudukan wisma danamon peta life lantai jalan jenderal sudirman kay jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. irwan rasjid, sh. dkk, advokat pengacara pada kantor irwan associates beralamat executive golf mansion kay. jl. fatmawati cilandak, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret pemohon kasasi dahulu sebagai memohon penjualan barang untuk jual: melawan afrizal hasan gawang dalam hal ini bertindak selaku kurator pt. gemilang. advokat konsultan hukum berkantor gedung sentra selembar mas blok jalan selembar raya jakarta pusat, memohon kasasi dahulu kurator pemohon penjualan barang untuk jualpenjualan barang telah mengajukan permohonan penjualan barang untuk dijual, pkpu pn. niaga ikt. pst. jo. no:pdt. pn. niaga jkt. sel. namun dalam putusannya tanggal november majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam yurisprudensi mahkamah agungpengadilan niaga jakarta pusat guna memeriksa dan menyilangkan perkara guo,ukh. bukti bahwa sesuai surat memohon kepada kurator tangga!jek jaminan hak tanggungan atasttanggal april jo. akte pemberian hak tanggunganno: jabon mekar no: jabon mekar no: jabon mekar no: 92f jabon mekar. no: jabon mekarjo. akte pemberian hak tanggungan parung tanggal juni yang dibuat dihadapan ny. agusta ridwan, sh., selaku plat bogor, yurisprudensi mahkamah agung (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat flak milik bangka dantanggal juni jo. akte pemberian hak tanggungan mp prapatan tanggal juni yang dibuat dihadapan suhani salim, sh., selaku plat jakarta bukti bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditanda penandatanganan daftar piutang para kreditur pt. gemilang dalam pailit) yang diakui vide bukti maka sesuai ketentuan uukuk, maka pemohon selaku kurator demi hukum harus mengambil alih hak tersebut guna menjual barang jaminanuk yang berbunyiyurisprudensi mahkamah agungputusan sebagai berikut dalam provisi mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon , menghukum memohon untuk tidak melakukan eksekusi dan atau penjualan maupun tindakan tindakan hukum j:no: jo. akte pemberian hak tanggungan no:. no: jabon mekar no: jabon mekar ana no: jabon mekar no: jabon mekar no: 93gabon mekar: jo. akte pemberian hak tanggungan no: parung tanggal juni yang dibuat dihadapan ny, agusta ridwan, sel, selaku plat di. bogor, (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hyurisprudensi mahkamah agung mampang prapatan, kelurahan bangka dengan sertifikat hak tanggungan no: tanggal juni jo. akte pemberian hak tanggungan no: mp prapatan tanggal juni yang dibuat dihadapan suhani salim, sh., tentang kepailitan : menghukum memohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti kepemilikannya, yaitu sertifikat hak milik no:no: jabon mekar, jabon mekar jabon mekar, no: jabon mekar, jabon mekar, no: jabon mekar, perkara : dalam peradilan yang baik mohon putusan ago bono : bahwa terhadap permohonan penjualan barang untuk jual tersebut, memohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil dalil sebagai berikutouo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde zack): il. para penjamin dan pihak ketiga apakah masuk dalam model pailit atau diluar model pailit untuk diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim pengadilan niaga jakarta pusat dalam perkara yurisprudensi mahkamah agung no, pkpu .pn.niaga.jkt.pst jo. pailit pn.niaga.ikt.pst.: majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat dalam perkara pkpu pn. niaga. jkt. pst pada tanggal desember telah memutuskan hal hal sebagai berikut memutuskan. bukti t b),border pailit yang berada bppn. dengan demikian terhadap asset asset diluar model pailit tidak tunduk pada ketentuan undang undang kepailitan, selanjutnya atas putusan pengadilan niaga jakarta pusat cast perkara pkpu pn. niaga jkt. pst jo. pailit pn. niaga jkt. pst pemohon mengajukan upaya peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia, dalam putusan mahkamah agung tanggal juli dalam register perkara o16 pk n2001 telah memutuskan sebagai berikut mengadili menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari afrizal hasan gawang, selaku kurator pt.ikt.pst. jo. nomorv , yurisprudensi mahkamah agung pengadilan negeri jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara guo,, pengadilan n,: perkara lain bidang perniagaan:. selaku kurator pt. gemilang pailit) dalam hal pen yurisprudensi mahkamah agung halaman dalam pokok perkara menuntutm. iatas adanya putusan pengadilan negeri jakarta selatan dalam perkara nomor pdt. .pn.putusan, khususnya putusan pengadilanhukum yurisprudensi mahkamah agung! desember perkara nomor pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. nomor pailit pn. niaga. jkt. pst. secara hukum putusan putusan tersebut dinilai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), pemohon selaku kurator tidak berwenang melakukan penuntutan atas harta barang) hresan putusan sebagaimana bukt barang luar model pailit, bahwa terhadap permohonan penyerahan barang untuk dijual bud). jkt. pst., dengan kamarnya berbunyi sebagai berikut dalam eksepsi menolak eksepsi dan tersohor: dalam provisi menolak provisi dan pemohon: dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:n badan penyehatan perbankan nasional (bppn), berkedudukan wisma danamon acta life lantai jalan jenderal sudirman kavling jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. irwan rasyid, s.h., dan kawan kawan, advokat pengacara pada kantor irwan rasjid associates, beralamat executive golf mansion kavling jalan fatmawati, cilandak, jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei pemohon peninjauan kembali, dahulu sebagai pemohon kasasi memohon penyerahan barang untuk dijual, melawan afrizal, hasan wang, s.el, bertindak selaku kurator pt. gemilang (dalam pailit), beralamat kantor hukum afrizal hasan gawang rekan gedung sentra selembar mas blok jalan selembar raya nomor jakarta pusat,):memohon penyerahan barang untuk dijual dengan polita perkara sebagai berikutmor pkpu yurisprudensi mahkamah agungsertifikat hak milik nomormor 7di taxon mekar, nomor jabon mekar, nomor jabon mekar, nomor gabon mekar, nomor jabon mekar, nomor taxmengurangi hak memohon untuk.,tertulis pada tanggal maret sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi s pkpu pn.niaga.jkt.pst jo.maret pada hari itu juga. bahwa setelah itu oleh memohon penjualan barang untuk jual kuratoraga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal maret yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diberitahukan pihak lawan dengan seksama: menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah il. pertimbangan hukum judex facts terhadap ketentuan dan tahun tentang kepailitan yang keliruoya.yangbahwa pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. pailit pn. niaga jkt. pst. tertanggal desember yang memutuskan bahwa. serta putusan peninjauan kembali no: pk n yang putusannya menyatakan bahwa peninjauan kembali dan afrizal hasan gawang, selaku kurator pt. gemilang tersebut tidak dapat diterima . sehingga jelaslah bahwa barang barang jaminan berupa il. sertifikat hak milik nor bangka seluas m2?jabon mekar, jabon mekar, jabon dekat, jabon mekar, no,: jabon mekar, tertulis atas pama lima totyurisprudensi mahkamah agung sertifikat flno: pkpu pn. niaga. jkt. pst. jo. no: pailit pn. niaga jkt. pst). jadi pertimbangan judex facts terhadap ketentuapkpu pn. niaga jkt. pst. jo. no: pailit pn. niaga. jkt. pstnya pemohon kasasguo. il. judex factspada pengadilan negeri jakarta pusat no: pkpu pn. niaga jkt. pst. jo. no: pailit2000 pn. niaga. jkt. pst, sehingganya berdasarkan isi putusan tersebut benda yang dijadikan lima tojo gemilang merupakan asset asset diluar border pailit dan tidak tunduk pada ketentuan kepailitan. tentang putusanri africa! hasan gawang, sh, selaku kurator pt. gemilang tersebut tidak dapat diterima. karena bis idem. . yurisprudensi mahkamah agung hi. judex facts tidak mempertimbangkan tentang batasan kewenangan kurator bahwa sesuai dengan putusan pengadilan negeri jakarta pusat no, . pkpu pn. niaga. jkt. pst jo. pailit pn. jkt. pst. dimana di, liliana sebagai pihak ketiga, tidak termasuk harta model pailit pt. gemilang, adapun asset yang tidak termasuk harta model pailit adalah sertifikat hak milik bangka seluas: sertifikat hak milik no, jabon mekar, jabon mekar, jabon mekar, jabon mekar, jabon mekar,cc. sertifikat hak milik bangka dan bangka tertulis alas nama ny. liliana, terletak dki(d)menimbang mengenai keberatan kasasi sebelum mempertimbangkan alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi perlu dipertimbangkan lebih dahulu, apakah atas putusan guo dapat diajukan upaya hukum kasasi undang undang kepailitandengan demikian putusan guo tidak dapat diajukan kasasi: yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, memperhatikan dno, tahun serta undang undang lain yang bersangkutan, mengadilisoeharto, s.h., ketua muda sebagai ketua sidang, abdul kadir mapping, s.h., dan soekarno, s.h., sebagai hakim hakim anggota putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua sidang tersebut dengan dihadiri abdul kadir mapping, s.hl, dan soekarno, s.h., hakim hakim anggota serta ny. supriyadi, s.abdul kadir mapping, sh. soeharto, sh. ttd. soekarno, sh. panitera pengganti. ttd. ny. supriyadi, sh. biaya biaya merekat lroorom kementan rp. ledak si, mor. ooenennrer mana rp: administrasi kasasi .o. rp. jumlah rp. keterangan tidak dilampirkan putusan pengadilan niaga jakarta selatan yurisprudensi mahkamah agung pn. niaga. jkt. pst,, jo. nomornomor pdt. pn. niaga. jkt. sel, namun dalam putusan tanggal november majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalamnn:kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat guna memeriksa dan menyilangkan perkara ago angan tana nte.h. bukti dabyek jaminan hak tanggungan 'atas: kant: nomor tanggal oktober jo. akte pemberian hak tanggungan nomor mp. pra tanggal september. yang dibuat dihadapan drs. henson, sh., selaku. plat jakarta, nomor tanggal aprilh., selaku plat jakarta (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat sertifikat hak milik nomor jabon mekar, nomor jabon mekar, nomor jabon mekar: nomor jabon mekar: pan nomor jabon mekar, yurisprudensi mahkamah agung nomor jabon mean!dibuat dihadapan ny. agusta ridwan, sh., selaku plat bogor, (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat tan prapatan tanggal juni yang dibuat dihadapan suhani salim, sh., selaku plat jakarta bukti p dy: bahwa dengan selesainya pencocokan piutang dengan ditanda penanda tanganan daftar piutang para kreditur pt. gemilang dalam pailit) yang diakui (vide bukti maka sesuai ketentuan undang undang kepailitan(1y :ndang undang kepailitan, maka pemohon selaku kurator demi hukum harus mengambil alih hakndang undang kepailitan yang berbunyi setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi mahkamah agung kurator.harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk .sebagai berikut dalam provisi mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon menghukum termei guna bratadihardya, terletak dki jakarta, kotamadya jakarta .mor tanggal oktober jo. akte pemberian hak . tanggungan nomor mp. pra tanggal september yang dibuat dihadapan drs. henson, s.h., selaku plat.di jakarta, nomor.h., selaku. plat jakarta, (tujuh) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat sertifikat hak milik nomor jabon mekar: nomor jabon mekar, maa nomor jabon mekar, apa nomor jabon mekar, kana nomor jabon mekar, nomor jabon. mekar, bts nomor jabon mekar, yurisprudensi mahkamah agung 4dile. dibuat dihadapan ny. agusta ridwan, s.el, selaku .plat bogor, (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik nomor bangka dan nomor bangka tertulis atas nama ny. liliana, terletak dkj. prapatan tanggal juni yang dibuat dihadapan suhani salim, s.h.: tentang kepailitan , menghukum memohon untuk menyerahkan barang agunan berikut bukti .kepemilikannya, yaitu ' ' sertifikat hak milik nomor bangka seluas atas nama es: tan sertifikat hak milik nomor jabon mekar, nomor gabon mekar, nomor gabon mekar, nomor': jabon mekar, nomor jabon mekar, nomor jabon mekar, nomor jabon mekar, tertulis atas nama lima utom. perkara , dalam peradilan yang baik mohon putusan ago bono : bahwa terhadap permohonan penyerahan barang untuk dijual tersebut, memohon telah mengajukan eksepsi dengan dalil dalil sebagai berikut yurisprudensi mahkamah. agungguo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde zack),.para penjamin dan pihak ketiga apakah masuk dalam model pailit atau diluar model. pailit untuk diputuskan dalam sidang .permusyawaratan hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara nomor pkpu .pn.niaga.jkt.pst. jo. nomor pailit .pn.niaga.jkt.pst.: majelis hakim pengadilan dalam perkara nomor tanggal desember niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pkpu pn.niaga.jkt.pst, telah memutuskan hal hal sebagai berikut 'memutuskan '. buktimodel pailit yang berada bppn. dengan demikian terhadap asset asset diluar model parkit tidak tunduk pada ketentuan undang undang kepailitan, selanjutnya atas putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat cast perkara nomor pkpu pn.niaga.ikt.pst. jo. nomor pailit .pn.niaga.jkt.pst., pemohon mengajukan upaya peninjauan kembali mahkamah agung ri. dalam putusan mahkamah agung r.i. tanggal juli dalam register perkara nomor pk n telah memutuskan sebagai berikut mengadili menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dan afrizal hasan wang, s.h., selaku kurator pt,jkt.pst. jo. nomor yurisprudensi mahkamah agungy': pengadilan negeri jakarta pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara guo:.: a2). pengadilan ni:, perkara lain bidang perniagaan: yurisprudensi mahkamah agung |
putusan no: k n demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung memeriksa perkara niaga action pauliani dalam kepailitan pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalan perkara antara: hj. pop indrajaya, s.h.,m hum., ketua balai harta peninggalan semarang, beralamat jln. kanoman semarang, selaku kurator atas diri debitur pailit, soeharsono, beralamat jin. diponegoro kelurahan cepu, kecamatan cepu kabupaten blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada prof. ign. ridwan widyadharma, s.h.,ms. advokat, beralamat jln. selatan semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat: melawan wikiwati, swasta, bertempat tinggal hn. stasiun kota kelurahan cepu, kabupaten blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada rohani hartawidjaja, s.h. dakwaan kawan advokat pengacara, beralamat hn. let. end. suprapto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari sebagai memohon kasasi dahulu tergugat eka nomina limantoro, ratna indrawi, keduanya bertempat tinggal pasir mas utara semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada sukarno, s.h., advokat pada kantor sukarno, s.h. rekan, berkantor jln. jonegaran kranggan barat, semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari sebagai memohon kasasi dahulu tergugat il, iii: lembang pribadi dalton, s.h., notaris pejabat pembuat akta tanah, berkantor jln. alun alun selatan yurisprudensi mahkamah agung blora, kabupaten blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada rohani hartawidjaja, s.h., dan kawan, advokat pengacara, beralamat jln. let. end. suprapto semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari sebagai memohon kasasi dahulu tergugat iv: kepala kantor pertanahan kabupaten blora, dalam hal ini memberi kuasa kepada sued, sos, dan kawan kawan pegawai badan pertanahan nasional republik indonesia, beralamat jln. nusantara blora, kabupaten blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni sebagai turut memohon kasasi dahulu turut tergugat, mahkamah agung tersebut: membaca surat surat yang bersangkutan: menimbangaction pauliani dalam kepailitan yang berkaitan dengan putusan pailit: bahwa berdasarkan jln. diponegoro cepu,a cpu yang mana objek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalahdiuraikan lebih lanjut dalam sertifikat pengganti tanggal agustus surat ukur cpu atas nama: yurisprudensi mahkamah agung maka penggugat selaku kurator tidak mempunyai hak untuk mengurus dan memberikannya, bahwa undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berbunyi: untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan sega a perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan segala kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, namun dari bunyi,or. dengan memahami hal tersebut naka menjadi jelas hak untuk mengajukan pembatalan tersebut diberikan hanya kepada kreditor oleh karena kreditorlah yang berkepentingan terhadap harta pailit dan kreditorlah yang dirugikan, bahwa gugatan action pauliani ini diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak bahkan melampaui wewenang yang diberikan oleh undang undang oleh karena gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, eksepsi turut tergugat: bahwa turut tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dalil yang diajukan kepada turut tergugat, obscura libel: bahwa menurut dalil penggugat yang menjadi objek sengketa adalah tanah hak milik kelurahan cepu, seluas tercatat atas nama: li. soeharsono limantore alias soeharsono bagian): eka nomina limantoro bagian): ratna indria bagian), berkaitan dengan permasalahan kepailitan soesharsono manasi pailit pernah memiliki harta tanah dengan hak milik kelurahan yurisprudensi mahkamah agung cepu, namun terhadap tanah dimaksud (objek sengketa) kepemilikan parit soeharsono) tidak penahal ini menurut turut tergugat dalil yang diajukan oleh penggugat dalam menentukan objek sengketa adalah kabur tidak jelas (obscura libel): bahwa gugatan yang ditujukan kepada eka nomina limantoro dan ratna indria sebagai tergugat dan tergugat iii adalah salah subjkelurahan cepu,: bahwa turut tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pejabat tata usaha negarati turut tergugat tersebut seharusnya gugatan yang diajukan kepada turut tergugat adalah menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara sesuai undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun bahwa terhadap permohonan pailitmei a.p pn.niaga. smg,semarang tersebut diberitahukan kepada penggugat pada tanggal mei mei diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal mei sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi a.p pn.niaga. smg jo. a.p k pn.negeri semarang pada tanggal mei hari itu juga, bahwa setelah itu oleh para memohon kasasi is d yang padatanggal mei dan turut memohon kasasi tanggal mei telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi masing masing oleh para memohon kasasi dan turut memohontentang salah penerapan atau melanggar hukum yang berlaku. bahwa dalam memberikan keputusannya pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku, hal tersebut dapat diperiksa berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: bahwa dalam memutus cast perkara pengadilan tingkat pertama, telah melanggar ataupun tidak mengindahkan ketentuan jo. huruf dan undang undang nomor tahun tentang . kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, mana: debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya yurisprudensi mahkamah agung mao mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor , disebutkan sebagai berikut: apabila dalam sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dengan pihak , huruf:: bahwa meskipun persyaratan sebagaimana disebutkan dalam jo. huruf dan telah terpenuhi, namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh judex facts dalam menjatuhkan keputusannya, karena: jual beli untuk tanah dan rumah desa cepu,bukti sehingga tenggang waktu (satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam undang undang nomor tahun masih terpenuhi, sehingga keputusan judex facts yang telah menolak gugatan penggugat, telah melanggar undang undang nomor tahun khususnya jo. huruf dan c), maka keputusannya layak untuk dibatalkannya, apalagi persyaratan dalam huruf dan c), untuk cast perkara pun telah terpenuhi, hal tersebut dapat diperiksa atas hal hal sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung berdasarkan saksi saksi yang diajukan persidangan (khususnya saksi l.a. haryanto, s.h., hartono adi wibowo, jo. bukti, oleh debitur soeharsono (sekarang pailit) kepada wikiwati tergugat i asli memohon sehingga jual beli tersebut semata mata dimaksudkan untuk keuntungan kreditor pembeli (yaitu. wisata tergugat i asli memohon dengan merugikan para kreditor lainnya, teristimewa kreditor dewi eka kencanawati, alim mintardjo, untuk pelaksanaan jual beli tersebut pihak debitur soeharsono (sekarang. pailit) dibantu istrinya berikut saudara saudaranya sehingga huruf (b) undang undang nomor tahun telah terpenuhi pula, demikian pula untuk huruf (c) undang undang nomor, dan sekaligus sebagai direktur dari bpr tri anindya setiawan tersebut, tradisinya meskipun persyaratan dalam jo. huruf dan undang undang nomor tahun telah terpenuhi, namun keputusan judex facts nyata nyata melanggar jo. huruf dan undang undang nomor tahun sehingga keputusannya layak untuk dibatalkan, bahwa dalam memberikan keputusannya judex facts, dalam halaman dipertimbangkannya hal hal sebagai berikut: menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala jual beli atas tanah objek perkara dilakukan soeharsono debitur pailit penggugat) tergugat ii, tergugat iii, dengan tergugat telah dilangsungkan oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah tergugat iv), dan sebelumnya telah dicek keabsahannya dari sertifikat tanah hak milik tersebut kepada badan pertanahan (turut tergugat) sekaligus permohonan taksiran panjar jual beli, dan ternyata diperoleh objek sengketa tersebut dalam keadaan baik sesuai dengan aslinya dan bebas dari sengketa dan bebas dari sitaan serta beban beban lainnya dan kemudian dibayar taksiran biaya yang dibuat oleh kepala sub. seksi peralihan hak kepada bendaharawan khusus penerima pada kantor pertanahan yurisprudensi mahkamah agung r12008 kabupaten blora dan seterusnya dibayar ssp surat setoran pajak) final bank, serta telah diteliti dicocokkan identitas penjual adalah sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tanah, samping kecakapan bertindak dalam hukum, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (reasonable man) tentunya tergugat selaku pembeli telah bertindak dengan penuh kematian hatian dalam melakukan transaksi jual beli atas tanah objek sengketa dimaksud, mengingat jual beli atas tanah objek sengketa telah dilakukan menurut syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang. samping itu ternyata majelis hakim tidak menemukan adanya suatu syarat syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena itu majelis hakim tidak dapat secara concrete meneliti faktor faktor yang tidak masuk akal tidak patut atau tidak pantas tersebut, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensi mahkamah agung tanggal desember sip tergugat selaku pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah : bahwa pertimbangan tersebut sangat dipaksakan, bahkan sebagai wujud pengadilan tingkat pertama judex facts) tidak menghargai serta tidak melaksanakan asas lex specialis derogat lex generali undang undang peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum, karena undang undang nomor tahun tentang pokok pokok agraria jo. secara khusus tahun tentang pendaftaran tanah adalah peraturan peraturan umum bidang agraria ataupun pertanahan, sedang jo. undang undang nomor tahun adalah peraturan peraturan khusus, sehingga selaras dengan asas lex specialis derogat lex generali, maka undang undang kepailitanlah yang wajib diterapkan, sehingga sikap judex facts yang bertumpu pada peraturan peraturan umum bidang agraria pertanahan patut dibatalkannya: karena meskipun jual beli tersebut telah memenuhi aturan aturan bidang agraria pertanahan, namun karena jo. undang undang nomor tahun sebagai peraturan khususnya, maka sudah sepantasnya apabila jual besi tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum, sehingga sikap judex facts yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli memohon sangat bertentangan dengan asas lex specialis derogat lex generali, maka layak dibatalkannya, yurisprudensi mahkamah agung demikian pula sikap judex facts yang telah mendasarkan diri pada ketentuan ketentuan hukum perdata, khususnya kuh perdata pertimbangan halaman kuh perdata, kuh perdata pertimbangan halaman juga sangat dipaksakan dan terlalu prematur, karena ketentuan ketentuan dalam hukum perdata yang telah dijadikan dasar pertimbangan, sebagai jex generali (aturan aturan umum), sedang jo. undang undang nomor tahun sebagai lex spesialis (aturan aturan khusus), sehingga berdasarkan alasan alasan yang telah pemohon aturan dalam uraian terdahulu, aturan aturan khusus mengesampingkan aturan aturan umum jex specialis derogat lex generali), sehingga atas alasan inipun cukup alasan pula bagi mahkamah agung dalam membatalkan keputusan judex facts saat ini, bahwa dalam memberikan keputusannya judex facts tidak memberikan asas keseimbangan keadilan, sehingga keputusan yang dijatuhkan hanya menguntungkan pihak memohon semata, hal tersebut dapat periksa: action pauliani, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dimaksudkan untuk memberikan asas keseimbangan keadilan agar semua kreditor memperoleh bagian (yang berimbang)(sekarang pailit) yang telah merugikan para kreditor, bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh debitur soeharsono dengan pihak memohon semata mata dimaksudkan untuk keuntungan memohon dan merugikan para kreditor lainnya, sehingga jual beli tersebut nyata nyata beritikad tidak baik dan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, bahwa selaras dengan tidak adanya asas keseimbangan keadilan, antara memohon dan para kreditor lainnya terhadap model pailit, maka cukup alasan pula bagi yang terhormat mahkamah agung dalam membatalkan keputusan judex facts saat ini, ii. tentang lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang menyatakan kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. apalagi yurisprudensi mahkamah agung mediasi sebagaimana disyaratkan dalam perma th. hal tersebut dapat pemohon aturan hai hal sebagai berikut: untuk casus perkara tidak pernah ditunjuk mediator baik dari lingkungan pengadilan negeri pengadilan niaga hakim), maupun mediator dari luar pengadilan, sehingga perlu dipertanyakan mediasi macam apa yang telah dijadikan dasar pertimbangan tersebut: bahwa selaras dengan tidak dipindahkannya perma th.us perkara, maka keputusan judex facts batal demi hukum setidak tidaknya dapat dibatalkan oleh yang terhormat mahkamah agung, apalagi dalam menjatuhkan keputusan judex facts telah mendasarkan diri pada tidak adanya ketertiban dalam berbicara, hal tersebut dapat pemohon sampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa perkara action pauliani dalam kepailitan, diputuskan dengan dasarnomor tahun sehingga judex facts nyata nyata tidak ada ketertiban dalam berbicara: bahwa judex facts dalam memutus casus perkara (perkara action pauliani dalam perkara kepailitan), bertumpu pada iktikad baik yang semata mata dipandang dari pihak pembeli wikiwati memohon dan bukan bertumpu pada kepentingan para kreditor ataupun model sebagaimana disyaratkan dalam undang undang nomor tahun sehingga atas alasan ini pun judex facts nyata nyata tidak ada ketertiban dalam berbicara sehingga keputusannya layak dibatalkannya: bahwa perkara action pauliani dalam kepailitan, sebagaimana digariskan dalam undang undang nomor tahun tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan ada ataupun tidak adanya perbuatan melawan hukum kuh perdata) sebagaimana dipertimbangkan halaman dan halaman sehingga keputusan judex face yang telah mensyaratkan tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam jual beli hak milik desa cepu, antara debitur soeharsono (sekarang pailit) dengan memohon wikiwati) samping bertentangan dengan prinsip prinsip hukum kepailitan menurut undang undang nomor tahun juga menunjuk yurisprudensi mahkamah agung kan tidak adanya ketertiban dalam berbicara, sehingga keputusannya layak dibatalkannya: bahwa selaras dengan hal hal tersebut atas maka keputusan judex facts tidak mungkin dipertahankan dan jarak dibatalkan, menimbang, bahwa terhadap alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat:,uhartengan debitur suhartono bersama tergugat dan tergugat ihi yang dilakukan dibahwa, penggugat tidak dapat membuktikan bahwa jual beli yang terjadi antara tergugat dengan suhartono, tergugat dan tergugat iii dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk merugikan pihak kreditor lainnya, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atasyang diajukan oleh pemohon kasasi, hj. pop indrajaya, s.h., hum, tersebut haruslah ditolak:membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, hj. pop indrajaya, s.h.,,m hum tersebut,juli oleh dr. arifin jumpa, s.h.,mh,, yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, andar purba, s.h., dan prof. dr. fuchsia, s. andar purba, s.h., dan prof. dr. fuchsia, s.h. sebagai hakim hakim anggota, dan reza fauzi, s.h.,cn,, panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak. yurisprudensi mahkamah agung soeharsono limantoro alias soeharsono bagian): eka nomina limantoro bagian), ratna indria dengan batas batas: sebelah utara orang: sebelah timur jln. diponegoro, sebelah selatan taka aneka, sebelah barat jin. peka: selanjutnya mohon disebut objek sengketa, bahwa menurut harga pasaran objek sengketa tersebut seharga rp3. (lima miliar lima ratus juta rupiah) akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar rp1. (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan akta perjanjian tanggal januari sehingga apa yang dilakukan tergugat melakukan perjanjian dengan debitur pailit soeharsono depan tergugat seperti tersebut atas adalah jelas jelas merupakan perbuatan yang sebesar besarnya tanpa memperdulikan pihak lain sehingga sangat merugikan para kreditor,or kreditor lain yang sama sama masih punya tagihan terhadap debitur pailit soeharsono hal ini lebih jelas lagi dengan adanya fakta kata sebagai berikut: adanya gugatan yang diajukan oleh santri sri wulandari sebagai penggugat yang ditujukan kepada debitur pailit seeharsono pengadilan negeri blora dengan perkara pdt. pn. bla, yang telah terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri blora tanggal januari yang materi gugatan tentang tuntutan pemenuhan pembayaran utang, adanya tagihan yang dilakukan oleh beberapa kreditor kepada debitur pailit soeharsono yang belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu editornya yaitu ny. dewi eka kencanawati mengajukan permohonan pailit terhadap soeharsono yang kemudian telah diputus yurisprudensi mahkamah asing babbington developments limited nomorregister pdt. sus tanggalputusan januari majelis hakim mariana stadi, s.h. aja sondjaja, s.h., abdul kadir mapping, s.h. klasifikasi perdamaian kaidah hukum: perjanjian perdamaian tersebut oleh karena kedudukan pemohon $@lanjutnya telah homologasi oleh masih dipermasalahkan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri memohon, apakah termasuk jakarta pusat. dengan demikian, kreditur dari memohon atau tidak, perdamaian mengikat bagi semua kreditur maka hal itu harus dibuktikannya konsumen, baik yang sudah mengajukan terlebih dahulu dan tidak dapat kan wan yang belum bertindak sebagai kreditur yang mengajukan tangannya. menuntut pembatalan perdamaian oleh karena perdamaian tersebut yang telah disahkan. mengikat memohon dan seluruh kreditur onkogen memohon tanpa kecuali, maka dengan telah berakhirnya kepailitan berdasarkan azas non diskriminasi, andai pendeta memohon berkewajiban untuk pelaksana real term loh kan apa yang telah diperjanjikannya arus diperiksa dan diputus oleh dalam rencana perdamaian kepada para pengadilan negeri dalam suatu kreditnya tanpa membeda bedakan gugatan perdata, kreditur yang telah mengajukan tagihan duduk perkara: nya atau belum mengajukan bagiannya. memohon dinyatakan pailit oleh pemohon. adalah kreditur konsumen mahkamah agung. dalam proses yang sah dari memohon, maka pemohon kepailitan tersebut, memohon meng berhak mendapatkan pembagian secara aan ian bagi sel seimbang proporsional seperti kreditur bea perdamaian bagi uru konsumen lainnya dari memohon. editornya. akan tetapi memohon tidak rencana perdamaian tersebut melaksanakan kewajibannya kepada selanjutnya telah disetujui oleh para pemohon sesuai dengan ketentuan kreditur dari memohon sehingga dengan ketentuan dalam rencana perdamaian, demikian rencana perdamaian tersebut walaupun pemohon dengan itikad baik menjadi perjanjian perdamaian antara telah memperingatkan memohon: memohon dan para kreditnya. yurisprudensi mahkamah agung terbukti bahwa memohon telah lalai kepailitan maupun tidak. dalam kasus memenuhi isi perjanjian perdamaian. oleh ini, oleh karena kedudukan pemohon karena itu pemohon mohon agar masih dipermasalahkan oleh pengadilan niaga pada pengadilan jakarta memohon, apakah termasuk pusat membatalkan perdamaian guo dan kreditur dari memohon atau tidak, menyatakan kepailitan memohon dibuka maka hal itu harus dibuktikannya kembali dengan segala akibat hukumnya. terlebih dahulu dan tidak dapat terhadap permohonan tersebut bertindak sebagai kreditur yang pengadilan niaga pada pengadilan negeri menuntut pembatalan perdamaian jakarta pusat telah mengambil putusan, yang telah disahkan seperti yang yaitu menolak permohonan pemohon dimaksud oleh seluruhnya. selanjutnya pemohon undang undang tahun mengajukan kasasi dengan alasan judex dengan telah berakhirnya kepailitan facts sangat berpihak kepada memohon memohon undang kasasi memohon, salah menerapkan undang tahun maka hukum, dan tidak memahami prinsip pari penentuan pemohon sebagai kreditur pass pro rata parte dan semangat dari memohon harus diperiksa dan perdamaian dalam kepailitan. diputus oleh pengadilan negeri dalam suatu gugatan perdata. pertimbangan hukum: keberatan keberatan pemohon kasasi amarputusan: tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex menolak permohonan kasasi dari facts tidak salah menerapkan hukum. pemohon kasasi: babbington berdasarkan undang developmentislimited, undang tahun menghukum pemohon kasasi perdamaian yang disahkan berlaku pemohon untuk membayar biaya perkara bagi semua kreditur konsumen, baik dalam tingkat kasasi ini sebesar yang telah mengajukan diri dalam rp5. (lima juta rupiah).jek sengketa seperti terurai dalam poin tersebut atas dilakukan belum ada satu tahun dari putusan pailit pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang. hal ini bisa kita lihat sesuai kronologis dalam pembuatan akta perjanjian yaitu: padatanggal januari telah dibuat akta perjanjian yang dilakukan oleh tergugat dihadapan tergugat yaitu akta (akta perjanjian), akta (akta kuasa), akta (akta pengosongan): pada tanggal januari telah dibuat akta jual beli dari objek sengketa, yang manasjek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga semua ini mengindikasikanor, bahwa karena apa yang dilakukan oleh tergugat melakukan jual beli dengan debitur pailit soeharsono dilakukan dengan tidak wajar dan beritikad burukor dan lagi transaksi tersebut dilakukan belum ada (satu) tahun dari putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri semarang maka menurut jo. undang undang tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran ktikad buruk (tekwader trow), tergugat untuk mengalihkan maupun memindahtangankan objek sengketajek sengketa tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana tersebut yurisprudensi mahkamah agung: 1m?engan tertanam diatasnya dengan batas segi berikut: ena sebelah utara lorong. sebelah timur jin. diponegoro sebelah selatan: toko aneka kan sebelah barat jin. pika bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan bukti bukti autentik yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat f1, ni, dan turut tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (wirvoorbar bij voorraad), berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan menjatuhdian tertanam diatasnya dengan batas sebagai berikut: sebelah utara lorong: sebelah timur jln. diponegoro: sebelah selatan toko aneka, sebelah barat jln. peka: menetapkan sebagai hukum bahwa akta: akta perjanjian tertanggal januari akta kuasa no, tanggal januari yurisprudensi mahkamah agung akta persetujuan pengosongan persil tanggal januari yang semua akta tersebut atas dibuat dihadapan tergugat adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum: menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli yang terletak jin. diponegoro cepu, seluas (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan akta jual beli cpu tanggal januari yang dilakukan oleh tergugat dengan debitur pailit soeharsono, yang dibuat dihadapan tergugat adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum:: memerintah yaitu atas nama: soeharsono limantoro alias soeharsono bagian): eka nomina limantoro bagian), ratna indria bagian), memerintahkan kepada tergugat ii, iii, dan turut tergugat untuk memenuhi dan patuh terhadap putusan ini:: menghukum tergugat ii, h: atau:, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat ii, iti, dan turut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: eksepsi tergugat? sebab undang undang tidak memberikan hak kepada setiap orang untuk yurisprudensi mahkamah agung mengajukan gugatan action pauliani, ketentuan undang undang nomor tahun, ketentuan tersebut berasal dari kuh perda yang berbunyi: meskipun demikian, tiap orang berpulang boleh mengajukan batalny dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik berpulang maupun dengan orang, bahwa prof. mr. pirlo dalam bukunya algemeen deel yan het verbintenissen recht cetakan ke tahun yang dikerjakan oleh bersama mr. mfh boleh membahas masalah action juliana ini mulai halaman sebagai berikut: hal. :para kreditor berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan dari tindakan hukum yang merugikan mereka, hal. :kebatilan tindakan hukum bersifat relatif, hanya kreditor yang dapat mengajukan gugatan pembatalan dan bukan orang lain, bahwa dr. elev. dollar dalam bukunya nederlands burgerlijk recht jilid verbintennissen bewijsrecht cetakan ke tahun menulis halaman ned kuh perdata) berdasarkan rumusan undang undang, orang itu harus benar benar kreditor tidak cukup bahwa orang itu mempunyai kepentingan saja, melanjutkan halaman menerangkan, untuk menggugat orang itu tidak harus sudah krediton buku yurisprudensi mahkamah agung penghantar studi hukum perdata karangan mr. dr. h.e.la. dollar terjemahan adiwiyata jilid hal bahwa dengan demikian sudah sangat jelas hak untuk mengajukan gugatan action paulianior yang dirugikan saja, orang lain meskipun mempunyai kepentingan tidak boleh action pauliani hak eksklusif yang diberikan oleh undang undang kepada kreditouharto suhartono pasti bukan kreditor, malah justru or malah justru debitur dalam harta pailit oleh karena itu penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan action pauliani: bahwa ternyata gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak. gugatan semacam ini jelas bertentangan dengan undang undang dan yurisprudensiiii pada khususnyaadalah tidak berhak dan tidak berwenang mengadili tergugat dan tergugat iii khususnya (dalam perkara ini), karena tergugat dan tergugat iii adalah yurisprudensi mahkamah agung orang yang tidak dinyatakan pailit dalam kualitas tergugat dan tergugat iii sebagai penjual, bahwa sebagai penjual tanah dan bangunan yang terletak jin. diponegoro cepu, sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak milik cepu adalah penggugat, tergugat dan tergugat iii,or, melainkan penggugat statusnya adalah sebagai debitur pailit, bahwa yang berhak mengajukan gugatan action pauliani adalah kreditor sampai dengan pasai undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran ln. apabila gugatan dikabulkan siapa yang mengembalikan uang hasil jual beli?! jual beli? akan tetapi yang pasti tergugat dan tergugat keberatan dan menolak untuk membayar pengembalian uang jual beli: bahwa dalam perkara ini yang diajukan pengadilan niaga semarang adalah nobis idem, dengan (tiga), bahwa dalam perkara pembatalan jual beli antara penggugat, tergugat dan tergugat ii!g pn. bla: perkara pdt. g pn. bla, perkara pdt. g pn. bla, yurisprudensi mahkamah agung bahwa (tiga) perkara tersebut atas, dan harga yang dilakukan adalah harga yang wajar: bahwa dengan diajukan perkara ini yang sama dengan perkara perdata pengadilan negeri blora dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap maka merupakan tindakan sia sia saja yang menguras harta benda dan pikiran, dan merupakan nobis ide: bahwa yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai nantinya dinomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran ,: objek sengketa yaitu bukan harta milik debitur pailit tetapi milik sah dari wikiwati tergugat oleh karena itu penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus dan memberikannya:: bahwa penggugat selaku kurator hanya mempunyai hak untuk mengurus dan membereskan terhadap harta milik debitur pailit soeharsono, oleh karena saat ini tersebut milik sah dari wikiwati tergugat yurisprudensi mahkamah agung |
putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat diminta kan banding oleh jaksa, kecuali dapat dibuktikan dalam memori .bandingnya bahwa pembebasan tersebut. sebenarnya adalah. pem kebebasan tidak murni dag bagan putusan mahkamah agung tg. maret han demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung "na mengadili perkara pidana'dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut: nah mahkamah agung tersebut: . membaca putusan: pengadilan: negeri: makasar tanggal maret no, sumur, dalam putusan mana para terdakwa asi mahmud kahar: umur kirakira tahun, lahir makassar, bertempat tinggal jalan bete bete lorong makassar, pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar, elang hasen nud, umur kira kira tahun, lahir makassar, bertempat .tinggal jalan andalas makassar, pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar, aan engan zulkifli amin, umur kira kira tahun, lahir di palembang, bertempat tinggal terakhir pesanggrahan makassar, jalan somba opu . pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar, gema jo. tiong leng, umur. kira kira tahun, lahir di, makassar, bertempat tinggal jalan irian makassar, pekerjaan pegawai mansur, umur kiranya" tahun, lahir: dis makassar, bertempat #tinggal jalan' gunung: bawakan' orig no: pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar tune aan gatot hadituwondo, umur kiraikira tabiin, lahir jawa tengah, "bertempat tinggal terakhir jalan' sampel makassar, pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar, nurdin kasim, umur kira kira tahun, lahir makassar, ber. tempat. tinggal: di. jalan sarapan' makassar, pekerjaan pegawai bea dan cukai makassar. cos martinus agustinus edit, umur kira kira tahun, lahir gowa, bertempat tinggal di jalan pelanduk makassar, pekerjaan pegawai direktorat export cabang makassar. this, hoki titan,. umur kira kira tahun, lahir makassar, bertempat tinggal di, jalan jenderal sudirman, makassar, pekerjaan agen djakarta lloyd cabang makassar, par hara bentuk kasasi (lemah berada dalam tahanan sementara) yang. diajukan muka persidangan pengadilan negeri tersebut, karena terhadap.semuatersangka: iis anto bahwa mereka 'tersangka tersangka dalam :tahun' "pada. bulan (sun pebruari, sampai dengan bulan agustus yang,hari.dan'tanggalnya idak dapat ditentukan dengan: pasti, tetapi dalam ' tahun , di wes pelabuhan makassar dalam gedung gedung djakarta lloyd makassar, tempat bekerja para tersangka makassar, ataupun rumah tempat "tinggal para tersangka makassar, ataupun suatutempat:lain dalam kota besar. makassar, atau salah suatu tempat dalam wilayah republik indonesia, mereka tersangka tersangka,:: baik bersama sama pelaku kannya.atau bertindak sendiri sendiri terpisah satu sama dengan yang "lainnya: mereka: tersangka tersangka: telah .melakukan.tindak pidana korupsi yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan. atau pelanggaran memperkaya dwi sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung. atau tidak langsung merugikan keuangan negara salah perekonomian negara atau daerah atau.merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah'atau (oo urghadan, hukum lain.,yang mempergunakan: modal. dan kelonggaran lio kelonggaran dari negara atau. masyarakat, setidak tidaknya perbuatan perbuatan. mereka. tersangka tersangka. yang: dengan atau. karena keke melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, mereka tersangka tersangka melakukannya dengan menyala gunakan jabatan atau kedudukan, yakni mereka hasen nud, masing masing pada bulan juni. dan juli dalam kedudukannya sebagai pegawai bea cukai di. makassar, bertindak ws. sebagai pemeriksa dan penambang.atas barang barang ekspor kopra (kepunyaan aneka karya cabang makassar, sebanyak partai ton netto dmb daftar muat. barang) no: tanggal (se untuk muatan' kapal anne reed, dan:partai ton. netto. kopra vwndmb no: tgl. dan partai: ton netto kopra dm3 tgl. untuk muatan kapal sam ratulangi, untuk aurmemeriksa mengenai kwantiteitnya (banyaknya.sumbangannya), dog .mana dalam menjalankan tugas mereka, tidak dilakukan sebagai komang mestinya, yakni mereka ini hanya melakukan penimbangan dari jumlah seluruhnya, sedang menurut kebiasaan semestinya (ditimbang 'sampai sehingga 'menyebabkan' merugikan "perekonomian negara, sebagai halnya dengan peristiwa: gembong karan. muatan kapal karen reed'pada bulan agustus september yang didapat kelebihan timbangan. sebanyak lebih. ton netto, kopra,'dan. tegen' prestasi, dari kelancaran kelancaran. penis tangan yang tidak betul itu, mereka.ini menerima, uang kelancaran menari saksi. tan sui eng alias ote sebanyak rp. untuk tersangka satu untuk muatan kapal anne reed, yang diterimanya dua hari setelah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan makassar, sifatnya' tanggal aktistuis yang diterima pada tangal agustus terdakwa vi. gatot hadisuwondo, telah mengajukan permohonan tanggal. makassar,:' agustus: 'dari mahmud: kahar :yang diterima kepaniteraan pengadilan' negeri makassar pada tanggal agustus . even ses iog sets nat tanggal makassar, agustus: dari. hasen: nud yang diterima:di kepaniteraan pengadilan negeri. makassar pada.tanggal agustus tanggal makassar, agustus dari' zulkifli amin yang diterima kepaniteraan, pengadilan negeri makassar pada: tanggal agustus tanggal makassar, agustus dari tiong leng yang'diterima kepaniteraan. pengadilan: negeri. makassar. pada. tanggal: agustus tanggal makassar, agustus dati mansur yang diterima di : kepaniteraan. pengadilan negeri: makassar pada tanggal agustus tanggal makassar, agustus: dari gatot hadisuwondo yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri makassar pada tanggal . agustus asn tanggal makassar, agustus dari nurdin kasim 'yang diterima di.kepaniteraan pengadilan: negeri makassar pada tanggal agustus. tanggal makassar,: agustus dari martinus agustinus patty yang .diterima, kepaniteraan pengadilan negeri makassar pada tanggal agustus tanggal makassar, agustus: dari this hoki tjoanyang diterima kepaniteraan pengadilan negeri makassar pada tanggal melihat kesimpulan tertulis dari jaksa agung tanggal mei. dalam kesimpulan mana jaksa agung pada pokoknya berpendapat, bahwa 'kiranya mahkamah agung akan menolak per . melihat surat surat yang bersangkutan: oa tt. menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan dari undang undang nos13 tahun sejak undang undang tersebut mulai berlaku pada tanggal juli undang undang mahkamah. agung. mahkamah agung, maupun karena undang undang yang. menurut.. dari undang undang tersebut di." ketentuan ketentuan dalam undang undang mahkamah agung indonesia tersebut: bus otot kaul menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberi pasukan ke pada para penuntut kasasi masing masing: mahmud kahar pada tanggal juni dan'ia telah mengajukan permohonan. kasasi pada tanggal agustus serta risalah |kasusnya diterima pada tanggal: agustus: mean banana hasen nud pada tanggal juni dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal agustus serta risalah 'bkasasinya diterima pada tanggal agustus zulkifli amin pada tanggal juni dani 'ia'telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal juli serta risalah kasusnya .diterima'pada tanggal agustus tiong ling pada tanggal juli1966 dan 'ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal juli serta risalah kasusnya diterima pada tanggal agustus penat beta mansur pada tanggal juni dan' telah mengajukan permohonan. kasasi pada tanggal juli serta risalah 'kasusnya diterima pada.tanggal agustus boneka log gatot hadisuwondo pada tanggal juni dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal agustus serta risalah kasusnya diterima pada tanggal agustus menu nurdin kasim pada tanggal juni dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal juli serta risalah kasusnya martinus agustinus patty pada tanggal juli dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal juli serta risalah kasusnya diterima pada'tanggal agustus this, hoki joan pada tanggal juni dan telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal agustus. serta risalah kasusnya diterima pada tanggal agustus dengan demikian permohonan kasasi para penuntut:kasasi tersebut beserta alasan:alasan nya telah. diajukan dalam tenggang tenggang dan dengan.cara menurut undang undang, oleh 'karena.mana permohonan. kasasi tersebut formil napak diterima loe besa dean menimbang, bahwa 'para penuntut:kasasi mengajukan keberatan bahwa putusan. pengadilan tinggi yang' membatalkan putusan pengadilan negeri makassar, yang mengandung pembebasan para penuh tut kasasi sebagai terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum acara pidana 'dan undang undang darurat tahun menimbang, mengenai keberatan tersebut, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, seharusnya pengadilan tinggi tidak menerima per pohonan, banding jaksa tersebut karena bukankah terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding :ni (verkapte ontslag yan :rechtsvervolging), hal .mana harus diuraikan" oleh jaksa dalam memori banding yang ternyata memori banding tak pernah diajukan: menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan. yang diuraikan atas maka mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan pengadilan tinggi makassar tanggal januari no: pt pid harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili. sendiri dengan "menguatkan putusan pengadilan negeri makassar tanggal maret sumur lam memperhatikan undang undang mahkamah agung re publik indonesia dan yang bersangkutan, | . menerima 'permohonan kasasi dari para penuntut kasasi: . mahmud: kahar, hasen nud, zulkifli min, tiong leng, . mansur, gatot hadisowondo,' nurdin kasim" martinus agustinus patty.dan this hoki titan tersebut. membatalkan putusan: pengadilan tinggi: makassar tanggal januari ng: pt pid tersebut: dan dengan mengadili sendiri: menguatkan putusan pengadilan negeri makassar tanggal maret no: sumur: membebankan biaya perkara dalam tingkat ini pada negara, demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari senin) tanggal maret oleh prof. subjektif, sh, ketua, sri widoyati wiranto sakit, :dan' busthanul arifin, sh, hakim hakim anggota. dan: diucapkan 'dalam sidang. terbuka pada hari sabtu, tanggal maret.: oleh ketua: tersebut, dengan dihadiri oleh sri widoyati wiranto sakit,: dan busthanul arifin, sh, hakim hakim anggota, tidak dihadiri oleh jaksa agung: dan dihadiri oleh mujahidin abidin, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri,oleh para penuntut kasasi. putusan pengadilan tinggi makassar pt pid: dont setan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi makassar bersidang mengadili per karaperkara pidana dalam tingkat bandingan dalam sidang perlunya daratan, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara mahmud. kahar, umur tahun, pekerjaan pegawai bea dan cukai pengamat pabean tingkat ik.golongan. cc iii yang ber kuda dalam tahanan polisi sejak tanggal september maesa sampaisekarang: all. hasen nud, umur tahun, pekerjaan pegawai bea dan. cukai hess makassar pengamat pabean golongan cc ii yang berada dalam #stress tahanan polisi. sejak. tanggal september. sampai se karang: iii. zulkifli amin, umur tahun, pekerjaan pegawai. bea dan cukai makassar penilik: pabean. golongan. e ii, yang: berada dalam tahanan polisi sejak tanggal september sampai iv. tiong leng, umur tahun, pekerjaan pegawai bea dan yes cukai makassar penilik pabean: golongan e ii, yang berada end dalam tahanan. sejak: tanggal. september: sampai mansur, umur tahun, pekerjaan pegawai bea dan cukai "use makassar pengamat pabean golongan cc ii, yang berada dalam tahanan polisi sejak tanggal september vi. gatot hadisuwondo, umur tahun pekerjaan pegawai bea sumo gan. cukai penilik. pabean: golongan e ii yang. berada. dalam tahanan polisi sejak tanggal september:: sampai se vil nurdin kasim, umur tahun, pekerjaan pegawai bea dan bisa unse cukai. makassar pengamat, pabean tingkat. i,golongan.cc iii, kesal gan yang berada dalam tahanan, polisi sejak. tanggal. september eeas. sampai sekarang. .oo##o.i con ata "ssi vii martinus agustinus patty umur tahun, pekerjaan pegawai eta direktorat: export' cabang' makassar pemeriksa perdagangan tingkat i golongan d iii,: yang berada: dalam: tahanan polisi sejak tanggal september sampai'sekarang, ix. this hoki joan!, umur tahun, pekerjaan agen djakarta lloyd cabang makassar, yang berada dalam tahanan polisi sejak tanggal september dan berada luar tahanan polisi sejak tanggal september pengadilan tinggi tersebut: telah membaca: siratsurat 'pemeriksaan 'serta keputusan pengadilan negeri 'di mas. kasar tertanggal maret pidana sumber, dalam. perkara terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai menyatakan, bahwa terhadap terdakwa terdakwa: hee sapa mahmud kahar son besi aan pra hasen rudy manah gani ana iii. zulkifli ami, ben sana nee masuk, ona gatot hadisuwondo,. man . vii, nurdin kasim, viii martinus agustinus patty, ame (csatas kejahatan yang dituduhkan pada mereka! sh membebaskan terdakwa terdakwa tersebut dari'tuduhan di'atasan memerintahkan pada: jaksa supaya terdakwa terdakwa sampai. dengan: ill:segera dibebaskan dari tahanan, kecuali jika merekatetap tinggal dalam tahanan karena'lain perkara, peran bana del spontan rp. duapuluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke. pada saksi tan sui eng alias ote dan wang kontan rp. . dua juta lima ratusribu. rupiah) dikembalikan kepada firma lease, surat catatan yang dibuat oleh panitera pada pengadilan negeri makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal maret jaksa s&abdul. karim,. mengajukan permohonan .agar. supaya perkaranya diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingan,. s. menimbang, bahwa walaupun berkas perkara yang dimintakan. banding'ini :sifatnya biasa '(summer), tetapi ternyata oleh karena sudah. menggemparkan: masyarakat, dan termasuk perkara korupsi, dan pula. karena diajukan dengan mengindahkan tepat waktu dan tara menurut. . undang undang maka permohonan. bandingan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dapat diterima: sesuai dengan maksud dari undang undang tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman. menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa terdakwa mahmud kahar, hasen' nud,! zulkifli amin, jo. tiong leng, mansur, gatot. hadisuwondo, nurdin kasim, martinus: agustinus patty, this hoki joan, dan saksi saksi tan sui. eng'alias ote, ong song leng alias leng . iseng, liem. kim seng. alias: herman lie yang semuanya telah. disumpah muka sidang, terdapatlah kenyataan kenyataan, ialah: bahwa mereka sebagai pejabat dengan adanya export kopra dari (ss aneka karya, yang akan diangkut, oleh kapal. anne: reed, sam (ek ratulangi, setia budi, yang seharusnya melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing masing sebagaimana yang ditugaskan. kepada mereka untuk melakukan perimbangan dan atau pengawasan terhadap kopra. yang akan export itu telah berbuat yang tidak teliti setidak tidaknya telah berbuat tidak seperti pelaksanaan tugas ke wajibkan yang seharusnya sebagai pejabat'yang telah diberikan pada mereka, atau: melalaikan suatu perbuatan: dalam" jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. era bin bahwa mereka, telah. menerima wang. dari saksi saksi setelah kapal itu rar berangkat meninggalkan pelabuhan makassar, kecuali terdakwa nurdin una kasim yang belum menerima wang, akan tetapi hanya janji: menimbang, bahwa dalam kitab undang undang hukum pidana, tidaklah disyaratkan bahwa hadiah'atau' janji harus ada pada waktu. atau sebelum perbuatan itu dilakukan, akan tetapi cukuplah apabila hadiah atau janji itu diketahuinya untuk menggerakkan supaya . menjalankan atau melalaikan sesuatu dalam jabatannya yang'berlawanan dengan kewajibannya, atau diberikan sebagai akibat berhubung'ia telah menjalankan: atau' melalaikan: suatu perbuatan: dalam: jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya, banana menimbang: :bahwa dari .kenyataan kenyataan dan pertimbangan pertimbangan: .di: atas, pemberian yang berupa: wangsatau janji: yang walaupun diberikan sesudah" mereka (terdakwa:terdakwa) selesai: men jalankan,.sesuatu dalam. jabatannya, mereka. seharusnya. patut, dapat (menduga, bahwa pemberian yang berupa uang atau janji itu diberikan padi mereka dalam hubungan dengan wewenangnya sebagai pejabat bea cukai dan export atau sebagai agen djakarta lloyd cabang makassar yang pada waktu itu melakukan tugas penimbangan dan atau pena 'hasan terhadap kopra yang akan diekspor, sehingga dengan 'itu mereka menjalankan. atau 'mengatakan:sesuatu dalam jabatannya: yang: ber awalan dengan jabatannya bada sena ver menimbang, bahwa berhubung dengan itu: perbuatan perbuatan yang telah dilakukan oleh'mereka (terdakwa terdakwa), menurut hukum dan'keyakinan telah:terbukti'bersalah yangditentukan dan diancam oleh kitab undang undang hukum pidana yang' oleh peraturan pemerintah: pengganti: undang undang no:: :tahun ditentukan sebagai tindak pidana korupsi'( sub: co): #es bgs menimbang, bahwa wang sebanyak rp. dua puluh lima ribu rupiah) dan rp. dua setengah juta rupiah) yang disita sebagai bukti dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa wang itu diperoleh: mereka: tidak :dapat dilepaskan dalam" hubungan dengan wewenang mereka sebagai pejabat, sehingga wang. itumerupakan sesuatu nyang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka oleh karena itu harus disita "untuk negara jas baal menimbang, 'akhirnya' bahwa, berdasarkan "pertimbangan $6perti diuraikan diatas, keputusan pengadilan negeri tersebut harus dibatalkan: menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding'dari d jaksa penuntut umum tersebut: membatalkan keputusan pengadilan negeri makassar tertanggal maret pidana (summer) yang dimohonkan peradilan banding itu: mona peka dan dengan memberi keputusan sendiri: penggoda menyatakan bahwa, terdakwaterdakwa? mahmud kahar, ban bela ine dunia min landa kuda sada kuna manja, gatot hadisuwondo) dan pil martinus agustinus patty pin this hoki joan, masing masing telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi: yang berupa: menerima hadiah pada hal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat karena ia tidak. melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya , vil nurdin kasim, telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berupa: ' menerima janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk meng gerakkan supaya tidak .melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya : a). menghukum oleh karena itu pada terdakwa terdakwa: mahmud kahar, kana ii. hasen nud, iii, zulkifli amin, tan vi, tiong leng, ann ani nan manjur, vi. gatot hadisuwondo,: vii martinus agustinus patty ix. this hoki joan, (on masing masing dengan hukuman penjara selama (satu) tahun, dengan. dikurangi selama mereka berada dalam tahanan 'sementara . b). menghukum terdakwa vii nurdin kasim tersebut, dengan hu '. kuman penjara selama (satu)tahun. menetapkan, bahwa hukuman ini tidak. akan'dijalani oleh terhukum tersebut, kecuali jika kemudian diperintahkan lain dalam suatu. putusan pengadilan karena terhukum sebelum berakhirnya "masa percobaan (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu perbuatan menetapkan, bahwa barang bukti berupa: sah wang:kontan: sebanyak rp. , .( duapuluh lima ribu.rupiah), b). wang kontan sebanyak rp. , .( dua.juta lima ratus ribu #ndisitasuntuk negara ne0 abs menghukum para terhukum tersebut untuk membayar biaya. perkara, memerintahkan supaya sehelai:turunan resmi: dari: keputusan 'ini beserta berkas perkara ini dikirim pada ketua pengadilan makassar makassar, nan demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari sabtu, tanggal duapuluh sembilan januari enampuluh enam oleh kami, indroharto, sh, ketua pengadilan tinggi: makassar,' arsyad dan haryadi darsokusumo, sh, masing masing hakim anggota pengadilan tinggi tersebut, dengan dihadiri oleh aa. zainal: abidin. panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut. (dan untuk tersangka dua, hasen nud,' menerima uang kelancaran dag sssebariyak.: rp: yang: diterimanya: dua kali: berturut turut, tag yakni pertama'di gudang djakarta lloyd pelabuhan makassar dari "saksi tan sui engsalias: ote: sebanyak rp.101000x pada waktu sementara melakukan penimbangan kopra: di: pelabuhan :tersebut dan. rp: lagi langsung diterima dari saksi leng pisang kantornya setelah dua hari: kapal sam ratulangi berangkat menang 'galian pelabuhan makassar tato aan gan zulkifli amin, sebagai hunger chef pada bulan juni juli telah memerintahkan tersangka mahmud kahar untuk menit baris kopra aneka karya cabang makassar partai ton netto untuk muatan kapal anne reed tersebut atas, dan pada tersangka hasen nud) ditugaskan untuk menimbang partai dan ton netto untuk sultan kapal sam ratulangi tersebut juga atas, dengan tidak memberikan petunjuk dan pengawasan sebagai mana mestinya, karena mengharapkan sesuatu atau sehubungan dengan itu tersangka telah menerima uang kelancaran sebanyak rp: dari saksi tan sui eng'alias ote,'beberapa hari setelah kapal anne. reed 'dan' sam ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan makassar, yang diterimanya di: gudang djakarta lloyd kira kira. .jam' siang, "uang mana diterima dalam keadaan terbungkus dengan @envelope sah )do tiong liong, yang mengepalai anggota anggota dinas luar khusus yang melakukan penimbangan, tidak mencegah dan mene gor para 'anggotaranggotanya yang melakukan pemeriksaan dan penimbangan 'atas karung karung yang lembek dan kurang isinya yang dilakukan oleh tersingkatersangka mahmud kahar dan hasen nud, bertempat gudang djakarta lloyd pelabuhan makassar, dan sehubungan dengan'itu'ia tersangka telah menerima uang kelancaran dari saksi tan sui eng alias ote' sebanyak rp: dirumah: tersangka .yang' dibawa sendiri oleh saksi na: tersebut rumah: tersangka,:setelah:seminggu'kapal: sam ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan makassar, te mansur, pada bulan juli bertindak sebagai pemeriksa untuk menimbang kopra partai ton netto dmb tanggal kepunyaan aneka karya cabang makassar, bertempat gudang djakarta lloyd makassar untuk muatan kapal setia budhi, pemeriksaan dan penimbangan mina yang dilakukan 'oleh tersangka, tersangka tidak melakukannya tugasnya sebagai ') . 'mana mestinya, yakni hanya menimbang karung karung yang lembek dan kurang isinya, dan sebagai tegen prestasi yang suhu bunga dengan tugasnya itu, ia. tersangka telah mendapat uang kelancaran sebanyak rp. dari saksi tan sui eng alias ote, yang diterimanya dua kali bertirutturut, yakni pertama rp. diterima rumahnya jin. gunung bawakaraeng makassar yaitu pada hari kedua sewaktu masih sementara mengadakan penimbangan kopra tersebut, dan kedua yaitu hari . keberangkatan kapal setia budhi, diterima. lagi rp: , 'di kantor saksi tan sui eng alias ote jln:. nusantara makassar: gatot hadisuwondo, sebagai hunger chef' di'gudang: djakarta lloyd: makassar pada' bulan agustus telah: memerintahkan kepada" nurdin kasim' untuk: melakukan pemeriksaan dan penis tangan. partai: ton:retro: kopra kepunyaan aneka' karya makassar suntuk: muatan kapal: karen: reed, menyimpang dari prosedur yang biasa dilakukan, yakni memerintahkan: untuk memeriksa dan menimbang. kopra kopra: tersebut sebelum :do kamen dokumennya lengkap. dan. tidak. memberikan petunjuk petunjuk serta tidak. mengadakan kontrol pengawasan terhadap tugas tugas yang dibebankan ke.pada bawahannya, nurdin kasim tersebut yang mengakibatkan dalam penimbangan kopra itu ter dapat kelebihan timbangan, lebih ton netto kg. dah sehubungan dengan itu tersangka telah mendapat tegen prestasi berupa janji untuk memperoleh uang balas jasa atau uang kelancaran dari aneka karya makassar, apabila kapal karen reed. telah berangkat meninggalkan pelabuhan makassar: mom nurdin: kasim, pada'bulan' agustus bertindak sebagai meme periksa dan penambang' atas: perintah hunger chef, gatot hadis ".mondo,.untuk: memeriksa. dan. menimbang partai kopra masing masing: tiap partai :ton netto kopra atas: dmb dmb kepunyaan aneka karya. makassar: untuk muatan kapal. karen reed, yang melakukan penimbangan tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, tersangka hanya menimbang 'karung karung yang lembek dan kurang isinya, yang menyebabkan terdapat kelebihan timbangan netto untuk keempat partai tersebut,dan sehubungan dengan 'itu sebagai.tegen prestasi telah memperoleh janji untuk mendapat menerima sejumlah uang . kelancaran atau uang jasa dari aneka, karya. makassar, melalui martinus' agustinus' patty, salah: seorang: petugas kantor ekspor cabang makassar, yang melakukan: tugas tugas administrasi dalam mengurus mengerjakan dan menetapkan check price (harga cancer cancer) untuk barang barang.ekspor ke luar negeri, tersangka .telah mengerjakan.atau setidak.tidaknya telah .menetapkan. check price:yang:rendah.antara dari penawaran herman. lie alias jie kim seng. dari pt. aneka. karya cabang makassar, yang lebih .rendah. .dari check price yang telah ditetapkan oleh. menteri perdagangan( pusat) jakarta, dan sehubungan dengan itu, ter sangka .telah memperoleh atau menerima sejumlah uang dari herman lie. alias lie kim seng sebanyak rp. dan dalam hubungan dengan penutupan ekspor bungkil kopra pt. aneka karya cabang makassar, dan fasilitas keuangan sebagai pinjaman untuk fa. lease makassar sebanyak gari saksi herman lie alias lie kim seng dan .dari jap kong. jakarta, direktur aneka karya pusat maa this hoki tjong, pimpinan agen perkapalan djakarta lloyd makassar, telah membatikopra aneka karya cabang makassar atas' kapal, yakni kapal kapal anne reed, sam ratulangi, setia budhi dan" karen reed, dengan tidak melaporkan atas kelebihan muatan kopra dari anne reed, sam: ratulangi, setia budhi, karena dastersangka telah mendapat uang pengaruh "atau: uang kelancaran tag sebanyak rp. untuk kepentingan fasilitas pemuatan'kopra .: kepunyaan' aneka karya cabang' makassar, yang diterimanya dari jap kong'di jakarta pada bulan juli .perbuatan perbuatan, mana: dari .tersangka tersangka 'tersebut atas ini, adalah .suatu perbuatan .yang berusaha untuk. memperkaya diri sendiri atau orang lain, perbuatan. mana. dapat: merugikan keuangan negara, perekonomian negara bidang deviden negara, setidak tidak nya mereka tersangka tersangka: berusaha. "untuk memperkaya diri sendiri. atau.yang lain. dengan menyala. gunakan: jabatan. atau kedudukan mereka para. tersangka sediakan alatas terhadap semua tersangka? ooo bahwa' mereka tersangka tersangka pada waktu dan tempat sebagai) tersebut pada tuduhan satu atas, mereka tersangka tersangka adalah. pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang mereka tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau. dijanjikan itu berhubungan .dengan kekuasaan atau hak karena. "jabatannya atau menurut perkiraan orang: yang menghadiahkan atau. berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, setidak tidaknya diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan ke. "padanya unik membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengatakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya, setidak tidaknya bahwa pemberian itu diberikan' padanya oleh karena atau berhubung dengan apa yang telah: dilakukan atau diadakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya, dengan cara dan peranan'atau perbuatannya masing masing melakukan: sebagai berikut: masingmasing bertindak sebagai pemeriksa dan penambang atas (partai ton dan ton serta 600tbn netto kopra aneka kerja cabang makassar untuk muatan kapal anne reed dan kapal. sam ratulangi untuk diekspor luar negeri eropa, mana . dalam melakukan tugas tugasnya sebagai pemeriksa dan penambang,. tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tidak betul cara melakukan penimbangan, yakni mereka hanya menimbang karungkarung yang lembek dan. kurang isinya dan mereka hanya menimbang hanya tiap:tiap partai, sedang semestinya menurut kebiasaan harus ditimbang, hal itu dilakukan sedemikian itu, karena mereka telah mendapat pengaruh, janji untuk memperoleh uang kelancaran dari aneka karya makassar (saksi tan sui eng'alias . ote), dan tersangka mahmud kahar, telah menerima uang hadiah . dari saksi. tan sui eng alias ote tersebut sebesar: rp. setelah dua hari perangkatnya kapal anne: reed,: meninggalkan pelabuhan makassar yang memuat ton kopra' aneka karya tersebut menuju eropa hamburg), dan tersangka hasen" nud, o06l00 cugoykelah menerima uang rp. dari saksi tan sui eng: alias ote gucsyang. diterimanya dua kali berturut turut, yakni. rp: di terima pada waktu masih sementara: menimbang: kopra gudang hok djakarta lloyd makassar, dan rp. , lagi diterima: dari'saksi beng pisang di. kantornya setelah dua: hari. perangkatnya'kapal sam' ratulangi meninggalkan pelabuhan makassar, zulkifli amin, sebagai hunger' chef pada" bulan juni juli telah memerintahkan tersangka mahmud kahar dan hasen: nud suntuk memeriksa dan menimbang partai ton kopra aneka ar karya makassar untuk muatan kapal anne reed dan ton kopra untuk muatan sam ratulangi, dengan tidak memberikan' petunjuk bagaimana' cara melakukan penimbangan: kopra:kopra'tersebut dan tidak mengadakan pengawasan sebagaimana mestinya, dan 'se hubungan dengan itu telah menerima pemberian atau hadiah uang rp. . dari saksi tan sui engalias ote. beberapa hari setelah ( kapal anne reed dan sam ratulangi meninggalkan pelabuhan makassar, sebagai uang kelancaran, atau hadiah, karena telah ".imengalpakan pengawasan yang diperlukan dan tidak memberikan uap menunjuk semestinya ||. uin genta tiong: ling, mengepalai anggota anggota. dinas luar khusus yang sg melakukan penimbangan (tersangka mahmud kahar, hasen: nud, mansur, nurdin, kasim), tersangka tidak mencegah dan menegur |#para anggota penambang, di.antaranya hasen. nud, yang melakukan sempehimbangan karung karung: kopra yang lembek. dan, kurang isinya setidak tidaknya. tersangka.telah .mengatakan. kewajibannya dan ses sehubungan dengan:itu telahmenerima pemberian, atau hadiah sysrumahnya tersangka sebagai. uang kelancaran sebanyak rp. dari. saksi tan sui. eng.alias. ote,. beberapa hari. kemudian:.setelah kapal sam ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan: makassar: mansur, pada akhir bulan juli bertindak sebagai. pemeriksa dan menimbang muatan kopra partai ton netto kepunyaan aneka: karya. makassar muatan kapal setia budhi,: bertempat gudang djakarta lloyd makassar, tersangka tidak melakukan "tugasnya sebagaimana mestinya, yakni tersangka hanya menit bang karung karung kopra yang lembek dan kurang isinya, setidak tidaknya tersangka telah mengatakan' kewajibannya dan suhu sun bunga dengan itu tersangka telah menerima. pemberian hadiah berupa uang kelancaran dari saksi tan sui king alias ote sebanyak rp. yang diterimanya: dua, kali berturut turut, yaitu per utama diterima rp. rumahnya jin. g. bawakaraeng makassar, yaitu pada hari kedua sewaktu masih menimbang m. kopra, dan yang kedua yaitu hari keberangkatan kapal setia budhi (diterima rp. kantor saksi tan sui eng alias ote jln. gatot. hadisuwonddo, sebagai hunger chef gudang djakarta lloyd makassar pada bulan agustus telah memerintahkan . pada tersangka nurdin kasim untuk menimbang dan memeriksa partai ton'netto kopra kepunyaan pt. aneka karya makassar untuk muatan kapal: karen reed, yang melakukan proses (bahan . 'dealing). menyimpang dari' cara cara tehnik yang biasa. dilakukan, tan yakni, ia memerintahkan memeriksa kopra kopra tersebut:sebelum lengkap dokumen:dokumennya dan tidak memberikan petunjuk petunjuk serta tidak mengadakan kontrol pengawasan tugas tugas . penimbangan yang dilakukan oleh tersangka nurdin kasim, yang mengakibatkan' dalam penimbangan itu didapat berat rata rata ikg))per karung, sedang berat rata rata setelah dilakukan 'penis . . #abangan ulang oleh suatu team penambang yang memeriksa tim . nana tangannya kembali, terdapat berat rata rata kg. per kering, sehingga mengakibatkan kelebihan timbangan sebanyak jiki'ghetto untuk keseluruhan partai tersebut atas, hal mana: .'disebabkan" karena tersangka mendapat pengaruh atau'janji dari . saksi tan sui eng alias ote untuk memperoleh uang kelancaran . atau.uang balas jasa, sebagaimana halnya dengan kawan kawan yang. lainnya yang tersangkut dalam persoalan kapal anne reed, sam nurdin kasim, pada bulan agustus. bertindak sebagai meme periksa dan penambang atas 'kopra kopra kepunyaan aneka karya cabang makassar atas perintah hunger chef gatot hadisuwondo,. untuk menimbang partai kopra masing masing beratnya: ton netto untuk:tiap partai, untuk muatan kapal karen reed, yang melakukan penimbangan tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, karena tersangka hanya menimbang karung karung yang lembek . dan kurang,isinya yang terdapat berat rata rata per karung, :sedang berat rata rata setelah dilakukan pemeriksaan dan penis :. tangan ulang oleh suatu team penambang, terdapat kelebihan berat . rata data kg. per karung, sehingga mengakibatkan kelebihan . timbangan ton lebih ke) untuk keseluruhan partai . ton netto tersebut, hal mana disebabkan karena tersangka . telah mendapat pengaruh atau janji dari saksi tan sui engalias ote. untuk memperoleh sejumlah uang jasa atau uang kelancaran, janji . bahasa berbunyi? "timbang saja, itu atas sudah beres, artinya: atasratasan sudah. beres uang: jadi maksudnya kalau sudah selesai ditimbang dengan. cepatsiaakan diberi uang oleh saksi tersebut, 'berapa banyaknya. tidak ditentukan oleh saksi, tetapi akan diberikan yang memuaskan ' . #sebagaimana 'kawan kawannya dalam persoalan anne reed, sam. ratulangi dan setia budhi: bae martinus agustinus patty, seorang: petugas di' kantor ekspor. cabang makassar, yang mempunyai tugas:tugas administrasi merger akan permohonan permohonan check price untuk, barang barang ekspor dari eksportir pt. aneka karya makassar, herman lie alias lie kim seng: 'ia' tersangka telah mengerjakan setidak tidaknya . jav "telah menetapkan check 'price'yang rendah'antara 'di bawah harga yang: ditetapkan oleh" pemeran tah menteri perdagangan) jakarta untuk penawaran herman lie alias' lie kim' seng tersebut, "perbuatan: mana'ia tersangka: melakukannya karena sehubungan ''dengan'itu tersangka telah mendapat pengaruh, menerima janji, pemberian atau' hadiah' uang" sebanyak: rp. , dari saksi herman lie alias lies kim' seng, yang diterimanya dua kali berturut turut yakni rp: dan rp. masing masing diterima rumahnya tersangka, setidak tidaknya" dia tersangka telah: memberikan: pelayanan: yang' memuaskan "atau bantuan :.bantuan atau petunjuk petunjuk:ke pada saksi' herman lie dari aneka karya cabang makassar untuk: menghindari kesulitan kesulitan, karena" tersangka mengharapkan untuk mendapat fasilitas: keuangan dari pt. aneka karya: cabang makassar baik untuk dirinya' sendiri "sebanyak rp, maupun untuk orang lain #atau :badan: hukum lainnya: yakni fa: lease makassar. sebanyak rp. , yang telah diterima.oleh tersangka:sendiri dari.saksi bie kim seng alias: herman lies: sel this hoki tjong, agen perkapalan djakarta lloyd makassar, telah memuat kopra aneka karya makassar 'atas kapal, yakni kapal kapal anne reed, sam ratulangi, setia budhi dan karen reed, dengan: tidak melaporkan atas. kelebihanmuatan kopra dari aneka karya' tersebut yang dimuat padaku: kapal tersebut atas, karena" tersangka" telah mendapat uang pengaruh, uang pemberian atau hadiah dari saksi jap kong jakarta pada bulan juli sebanyak rp. sebagai uang kelancaran, sedang tersangka atau para tersangka tersangka:tersebut' atas ini tahu atau patut dapat:menyangka bahwa uang uang hadiah tersebut atau janji janji tersebut adalah berhubungan dengan kekuasaan: atau' hak karena jabatannya sebagai pegawai negeri, yang menurut perkiraan orang yang menghadiahkan 'uang uang itu ada hubungan dengan jabatannya, setidak tidaknya uang pemberian tersebut adalah untuk membujuknya' supaya dalam jabatannya melakukan atau mengatakan atau telah" mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya "an melanggar peraturan pemerintah pengganti. undang undang tahun la, dan dan jo, kitab undang undang hukum pidana : dengan :memperhatikan. dari undang: undang dan peraturan peraturan. hukum yang bersangkutan, telah dinyatakan 'tidak: bersalah seperti tercantum. dalam. amar putusan: tersebut: yang. lengkapnya berbunyi sebagai berikut: abuse sana menyatakan, bahwa terhadap terdakwa terdakwa:: (ee? hasen nud, bana jiang onta nanda aje zulkifli amin tiong leng, eng dengki sni gatot hadisuwondo, martinus agustinus patty, atas' kejahatan yang dituduhkan pada mereka, aan apa! saat membebaskan terdakwa terdakwa tersebut dari tuduhan atas ini vrijspraak), senen memerintahkan pada jaksa supaya terdakwa:terdakwa sampai dengan viii segera dibebaskan dari harian, kecuali 'jika mereka harus tetap tinggal dalam tahanan karenakan perkara: pink kelapamuaarn membebankan segala ongkos dalam perkara'ini pada negara! memierifitahkan supaya barang barang bukti yang berupa" uang kontan rp. dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan pada saksi tan' sui eng alias ote dan wang'kontan rp: dua juta lima ratus ibu rupiah) dikembalikan: kepada firma lease? joni putusan 'mana'dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi. makassar telah "dibatalkan dengan putusannya tanggal januari pt pid. yangamar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: tas menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari jaksa penuntut umum tersebut: is lou obat membatalkan keputusan pengadilan: negeri di makassar tertanggal maret pidana summer). yang dimohonkan peradilan banding itu, dan dengan memberi keputusan sendiri: menyatakan bahwa, terdakwatterdakwa:. hasen nud, iv. tiong leng,' vi. gatot hadisuwondo, ru. ang vii martinus agustinus patty, riil this home joan, masing masing telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menerima hadiah pada hal diketahui bahwa' itu diberikan sebagai akibat karena tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang. telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang berupa: mann menerima janji, padahal. diketahui bahwa''itu diberikan untuk menggerakkan supaya tidak melakukan sesuatu dalam jabatan nya, yang bertentangan dengan kewajibannya : bel .a.) menghukum oleh karena itu pada terdakwa terdakwa: avi jo. tiong leng, ana ni. gatot hadisuwondo, panas ni. maritimus agustinus patty: seven masing masing dengan hukuman penjara" selama (satu) tahun: dengan dikurangi selama mereka.berada dalam tahanan sementara.: seyo di. menghukum: terdakwa. vii. nurdin, kasim.tersebut,.dengan hukuman penjara selama (satu) tahun) . bee menetapkan, bahwa hukuman ini tidak akan: dijalani oleh terhukum tersebut, kecuali jika kemudian diperintahkan tain:dalam suatu putusan pengadilan karena, terhukum sebelum berakhirnya. masa. percobaan (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana: ).wang kontan sebanyak: , ( dua puluh lima.ribu rupiah), wang. kontan sebanyak rp. dua' juta "lima ratus ribu" disita untuk negara poin menghukum para terhukum.tersebut untuk. membayar biaya . memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara ini dikirim kepada: ketua,. pengadilan negeri makassar makassar , tagawa mengingat akan. akta tentang penuntutan 'kasasi:yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri makassar. as. peni las no, sera sean eat operan pia honors l9ge, masing masing yang menerangkan,. bahwa.pada.tanggal agustus terdakwa mahmud kahar, terdakwa ii. hasen nud, pada tanggal dulu. terdakwa mansur, terdakwa vii. nurdin kasim, pada tanggal. juli terdakwa vih. martinus agustinus patty, pada tanggal agustus terdakwa ix. this hot joan, dan dengan |
hukum acara perdata: ana, karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum periksa oleh judex jati, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. putusan mahkamah agung, tgl. no, sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan.yang mahesa mahkamahagung san memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah: mengambil pu tuan sebagai berikut dalam perkara:. nan nii panai ngadiman somokartono,' bertempat tinggal kampung har losari, kelurahan sragen, kecamatan gatak, kabupaten suko harjo, pemohon kasasi dahulu pelawan berbanding: melawan: ny, nadiem wirosumarto, bertempat tinggal kampung salman, kelurahan sragen, kecamatan gatak,. kabupaten. su sukoharjo, memohon kasasi dahulu tertawan pembanding! mahkamah agung tersebut: anmohon kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan muka persidangan pengadilan negeri sukoharjo terhadap: putusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal februari pdt. skh., pada pokoknya atas dalil dalil: mean bahwa orang tua pelawan (semula tergugat asli) yang bernama wirosumarto yang kawin dengan nadiem mempunyai dua orang anak, yang seorang telah meninggal dunia dan yang seorang lainnya adalah pelawan yang telah memiliki'staat sawah sengketa: bahwa kemudian ibu pelawan nadiem)' tersebut. meninggal dunia pada tahun dan setelah itu ayah pelawan wirosumarto) tersebut kawin lagi dengan hinem (tertawan semula penggugat asli) yang mengaku bernama nadiem wirosumarto, yang sampai saat ini tidak mempunyai anak: bahwa ayah pelawan wirosumarto) tersebut meninggal dunia pada tahun bahwa sebenarnya yang bernama ny. nadiem wirosumarto ada lah ibu pelawan sendiri yang meninggal dunia pada tahun berarti dalam laporannya yang dikatakan kepada: hoon serangga adalah tidak benar: apa bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, pelawan menuntut kepada pengadilan negeri sukoharjo agar memeriksa kembali putusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal februari pdt. skh., dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut: menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar: membatalkan putusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal februari pdt. skh., tersebut: menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan: menghukum penggugat tertawan untuk membayar biaya perkara ini: bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal oktober no, pdt. skh., jo. pdt. skh., yang kamarnya berbau nyi sebagai berikut: mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut, menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar, dep membatalkan keputusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal februari pdt. skh., tersebut: jas ngan perjanjian pernyataan tanggal agustus menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa dan memerintahkan. untuk mengangkat. kembali sita jaminan tersebut:: putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tertawan soekarno, panitera pengganti pengadilan tinggi tersebut, serta tidak dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara. keputusan pengadilan negeri sukoharjo, tgl. oktober pdt. skh. jo. pdt. skh. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri sukoharjo, yang memeriksaing ngadiman somokartono, bertempat tinggal kampung hargo sari, kelurahan sragen, kecamatan gatak, kabupaten sukar jo, semula sebagai tergugat, sekarang sebagai pelawan. melawan: np. nadiem wirosumarto, bertempat tinggal kampung salman, kelurahan sragen, kecamatan gatak, kabupaten suko harjo, semula sebagai penggugat, sekarang sebagai tertawan. pengadilan negeri tersebut. setelah membaca surat surat mengenai perkara ini. setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara. tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pelawan sebagai dasar perlawanannya itu telah mengemukakan bahwa orang tua kami pelawan yang bernama wirosumarto yang kawin dengan nadiem (orang tua saya sendiri) telah mempunyai anak (dua) orang, yang seorang telah meninggal! dunia dan yang seorang lainnya saya sendiri (pelawan) yang telah memiliki staat sawah sengketa, bahwa kemudian ibu saya pelawan tersebut meninggal! dunia pada tahun (ibu saya bernama nadiem), bahwa setelah ibu pelawan nadiem) meninggal dunia ayah pelawan wirosumarto) kawin lagi dengan hinem (penggugat tertawan) yang mengaku bernama nadiem wirosumar.o, yang sampai saat ini tidak mempunyai anak. bahwa kemudian ayah pelawan wirosumarto) meninggal dunia pada tahun bahwa sebenarnya yang bernama ny, nadiem wirosumarto (adalah orang tua pelawan sendiri yang sudah meninggal dunia pada tahun berarti dalam laporannya yang dikatakan kepada hoon serangga adalah tidak benar. bahwa untuk menguatkan keterangan keterangan: kami pelawan tersebut atas dengan ini kami lampirkan surat surat bukti: surat. kematian dari bapak kami wirosumarto tahun surat kematian dari ibu kami nadiem tahun surat keterangan dari kepala desa sragen, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo, tanggal . berhubung dengan hal hal tersebut di atas,: maka pelawan mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri. sukoharjo. sudah kiranya untuk memeriksa kembali keputusan: pengadilan negeri sukoharjo tanggal. pebruari pdt. skh. dan selanjutnya mem berikan putusan sebagai berikut mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut. menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar. membatalkan putusan pengadilan. negeri sukoharjo tanggal pebruari pdt. skh, tersebut. menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan. menghukum penggugat tertawan untuk membayar biaya perak ini. kemudian mohon kebijaksanaan bapak ketua pengadilan negeri sukoharjo untuk segera mendapatkan penyelesaian perkara ini. menimbang bahwa persidangan telahdibacakan: . . putusan verse pengadilan negeri. sukoharjo tertanggal pe berlari pdt. skh. yang: kamarnya berbunyi sebagai berikut naa daan pena mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat untuk sebagian, ten menetapkan penistaan lebih dahulu terhadap sawah sengketa yang terletak kelurahan sragen, kecamatan gatak kabupaten sukoharjo, tersebut pada klas iv s, luas dengan batas batasnya sebagai berikut sebelah barat tanahkering, sebelah timur sawah yanto. sebelah utara batas kal. pasangan,' sebelah selatan sawah broto: haa adalah syah dan berharga. asa hanna menetapkan bahwa sawah sengketa tersebut adalah barang gong gini antara almarhum bapak nadiem wirosumarto, dengan penggugat. menetapkan bahwa penggugat adalah satu satunya ahliwaris yang syah terhadap barang gong gini tersebut. menyatakan perbuatan tersebut dengan merampas sawah sengketa tersebut atas adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang harus mengganti rugi kepada penggugat. pena menghukum. tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pengguna gat sebanyak rp: , ' perbuatannya sejak tergugat merampas sawah sengketa tersebut, sampai perkara ini diputus dan berkekuatan keb pasti haa menghukum tergugat atau siapa saja yang merasa menguasai dan mengerjakan sawah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat, bila perlu dengan bantuan alat kekuatan negara, menghukum tergugat untuk membayar biaya biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar rp. menolak gugat penggugat untuk selebihnya. berita acara pemberitahuan putusan verse tersebut kepada tergugat sekarang' pelawan, tertanggal maret yang dibuat oleh radio, wakil jurusnya pengadilan negeri sukoharjo tersebut. menimbang, bahwa pihak yang dilawan penggugat semula sebagai jawab atas perlawanan itu telah menerangkan pada pokoknya sawah sengketa yang dikuasai oleh tergugat pelawan adalah barang gong gini penggugat tertawan dengan syah tergugat pelawan sebagai hasil mem beli bersama dari pak reso harga rp. (enam ratus rupiah) masing masing dengan uang rp. (tiga ratus rupiah). menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugat semula, penggugat tertawan mengajukan bukti bukti surat surat: sehelai surat ketetapan ikeda merah), sehelai foto copy desa (p. merah). sehelai foto copy desa (p, merah) saksi saksi yang bawah sumpah masing masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: saksi ny. kromoredjo bahwa saksi lahir dan asli dari salman. . :bahwa saksi tahu. kawinnya. bok. hinem dengan pak. nadiem wirosumarto yaitu menjelang jaman jepang, hara bahwa saksi tahu almarhum wirosumarto sebelum kawin dengan bok hinem, kawin dengan bok parijem dan mempunyai anak (dua), yang satu perempuan sudah meninggal, yang satu adalah tergugat pelawan. ngra saksi tidak tahu sengketa tentang tanah antara penggugat tertawan dan tergugat pelawan, juga saksi tidak tahu berapa tanah'sawah alma hum wirosumarto. saksi ny. warsodimedjo bahwa hinem .kawin dengan pak wirosumarto :pada zaman jepang. bahwa sebelum kawin dengan b. hinem pak wirosumarto kawin dengan partye mempunyai dua anak, satu seinem' sudah menang gal satunya ngadiman somokarto bahwa partye diberi oleh pak worisumarto sebelum zaman jepang. bahwa dulu tanah sawah ayah saksi yaitu pak resodimedjo dibeli oleh pak wirosumarto seharga rp. jual beli terjadi kalurahan. bahwa pada waktu itu. uang rp. , . dipakai oleh ayah saksi untuk memberi makan pada anak anaknya (termasuk saksi). bahwa waktu jual beli tersebut, yang menjadi murah adalah bapak dulngalim, bahwa pak wirosumarto sebelum kawin dengan hinem belum mempunyai tanah sawah, . ant bahwa tanah sawah sebelum pak wirosumarto.meninggal dunia dikerjakan oleh pak biro dan hinem (penggugat tertawan). . bahwa setelah pak biro meninggal yang mengerjakan sawah tergugat pelawan. ana bahwa selama perkawinan pak biro dengan hinem hanya mendapatkan tanah sawah sengketa tersebut. pena: saksi sukarno: bahwa saksi menjadi lurah sragen baru (tiga) tahun mengganti bapak dulngalim. asn bahwa saksi kenal dengan pak wirosumarto sewaktu masih .kecil, bahwa saksi tahu, sebelum adanya sengketa ini tanpa adanya panggilan dari saksi, baik penggugat tertawan maupun tergugat pe lawan minta penyelesaiannya muka kalurahan dengan dihadiri oleh saksi saksi tentang pembagian tanah sawah yang sekarang diger akan tergugat pelawan, antara lain isinya juga hal. hinem penggugat tertawan mempunyai hutang. rp. (dua puluh ribu rupiah). akan dilunasi oleh tergugat pelawan, ing dan bahwa dalam buku desa tercatat atas nama wires mario alias nadiem. menimbang, bahwa tergugat pelawan dalam. meneguhkan sang jalannya juga telah mengajukan bukti bukti bukti tertulis sehelai foto copy surat kematian merah). iko. sehelai foto copy surat kematian merah) sehelai surat tanda pembayaran ikeda merah) sehelai foto copy surat perjanjian pernyataan merah). saksi saksi yang bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut il, saksi iso margin. bahwa. wirosumarto kawin dengan ny. parijem pada zaman belanda, bahwa ngadiman somokartono (tergugat pelawan) adalah salah satu anak dari wirosumarto yang masih hidup, bahwa status ny. parijem setelah itu adalah sudah diberi oleh wirosumarto. bahwa wirosumarto asalnya dari mayang kemudian kawin dengan ny. parijem tersebut, mempunyai dua orang anak. bahwa mayang wirosumarto mempunyai sawah dan pekarangan dan rumah, kemudian barang barang tersebut dijual kepada wirosumarto alias kasihan. barang barang tersebut dijual menjelang jepang datang dan harga penjualan saksi tidak tahu, saksi wirosumarto alias kasihan. saksi kenal dengan wirosumarto sejak kecil desa mayang. wirosumarto kawin dengan partye pada zaman belanda .$ dan mempunyai dua orang anak. selama dalam perkawinan dengan partye tersebut biro suharto mempunyai sawah, pekarangan dan rumah pemberian ayah wirosumarto, pada zaman jepang sawah tersebut dijual kepada saksi dilakukan muka lurah desa mayang yaitu wirjotinoyo seharga rp. (enam ratus rupiah) dan katanya uang hasil penjualan tersebut dig akan oleh wiresumarto untuk membeli tanah sawah satan. saksi partowijono bean saksi menjadi iodin kalurahan sragen sejak tahun pada tanggal wirosumarto nadiem cerai dengan hinem yang merupakan talak satu. pada waktu itu saksi sekedar bertanya tentang barang: gong gini mereka kepada wirosumarto, dijawab bahwa sawah untuk wirosumarto dan rumah serta pekarangan untuk isterinya. pada tanggal mereka kawin lagi, dan pada tanggal wirosumarto meninggal dunia. saksi hadisukarto, bahwa hinem dengan wirosumarto kawin pada.zaman belanda, wirosumarto duo sedang hinem perawat. waktu itu hinem "mempunyai tanah pekarangan sedangkan wirosumarto.mempunyai tanah sawah dan desa mayang. oleh wirosumarto tanah sawahnya akan dijual, untuk dibelikan tanah sawah sragen. saksi kemudian menasehati antara lain apabila wirosumarto akan menjual tanah sawah yang ada mayang lebih dahulu mencari pandangan tanah sawah daerah sragen kalau sudah ada wawasan, baru tanah sawah mayang dijual. wirosumarto akhirnya mengindahkan saran saksi, kemudian sawah mayang:dijual, dan saksi mendengar'laku. rp. , ) saksi sukarno nan saksi adalah bayan kalurahan sragen, saksi mengetahui bahwa pada tanggal mereka (penggugat tertawan. maupun: tergugat pelawan) datang kalurahan dengan dihadiri saksi saksi, dan membuat pernyataan yang 'pada po kosnya hinem mempunyai pinjaman rp: akan dilunasi oleh ngadiman somokartono, serta b. hinem minta garapan tanah sawah satu kedok diberikan oleh somokartono, samping itu' solo karton bersedia membantu hinem'apabila memungkinkan. bahwa yang mengerjakan sawah sewaktu hidupnya pilosum auto adalah wirosumarto, sedang setelah wirosumarto: meninggal dunia adalah tergugat pelawan ngadiman somokartono). saksi sastroratiman nan pan pada tahun saksi diundang oleh wirosumarto untuk sela matan pendirian rumah wirosumarto, nina sean saksi menanyakan pada wirosumarto antara lain.atas nama (staat nya) siapakah pekarangan dan rumah yang: didirikan, dijawab oleh wirosumarto bahwa papan (pekarangan) dan.rumah .saatnya.adalah wirosumarto sendiri. saksi tidak menanyakan status tanah sawahnya. saksi sebagi: . saksi adalah juga bayan kalurahan sragen. bahwa saksi ikut sebagai saksi waktu pembuatan pernyataan para pihak muka kalurahan sragen tanggal pernyataan perjanjian tersebut keseluruhannya dibacakan muka kalurahan tersebut dan kedatangan mereka kalurahan adalah atas kehendak mereka sendiri, serta pula sewaktu wirosumarto mengadakan selamatan mendirikan rumah, dan diadakan tingkatan, silsilah yang dimintai bantuan untuk mengutarakan maksud dari wirosumarto pada hadirin. saksi kromodimedjo saksi adalah termasuk penduduk cikal bakal desa salman, saksi tahu sebelum pak wirosumarto kawin dengan hinem pada zaman jepang mempunyai isteri partye. saksi tahu sendiri wirosumarto mempunyai barang barang ting jalan mertuanya mayang berupa.sawah dan pekarangan dan pada zaman jepang wirosumarto berada salman barang barang tersebut dijualnya, laku rp. kemudian untuk membeli sawahnya pak reso, saksi. menjadi saksi waktu jual beli sragen tersebut bersama (dua) saksi hardjodikromo dan kartodikromo yang keduanya telah meninggal dunia, waktu membeli. sawah, di. muka. kalurahan murahnya adalah sastrosukismo kemudian diganti oleh dulngalim. saksi mendapat uang saksi sebesar rp. pembelian sawah yang dilakukan oleh wirosumarto. tidak begitu jama jaraknya dengan perkawinannya dengan hinem. waktu pembelian muka kalurahan tersebut hinem tidak ada: menimbang, bahwa kedua belah pihak masing masing kemudian mengajukan kesimpulan terakhirnya yang pada pokoknya: penggugat semula sekarang tertawan tetap pada gugatannya dan mohon supaya gugatannya dikabulkan. tergugat semula sekarang pelawan mohon supaya gugat peng gugat semula sekarang tertawan, ditolak dan selanjutnya para pihak masing masing mohon keputusan. lah selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara yang bersangkutan yang untuk menyingkat dianggap sebagai telah dimasukkan dalam putusan ini, tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud. dan tujuan perlawanan itu adalah sebagaimana terurai atas. menimbang, bahwa. perlawanan itu diajukan dalam waktunya dan menurut undang undang oleh karenanya dapat diterima, menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara berupa kan dalil. penggugat semula sekarang tertawan yaitu: barang barang sengketa merupakan barang barang gong gini penggugat semula seka rang tertawan dengan almarhum pak wirosumarto alias nadiem disangkal oleh tergugat pelawan, maka kepada penggugat tertawan dibebani untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut. menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh penggugat tertawan adalah ny. kromoredjo, ny. wartodiinedjo dan lurah sukar menimbang,. bahwa dari saksi saksi ny. kromoredjo maupun lurah sukar tidak dapat diperoleh bukti tentang asal usu! tanah sawah sengketa, barang akankah atau gong gini. nan menimbang, bahwa dari saksi ny: warsodimedjo dapat diketahui asal dari tanah sawah sengketa yaitu bahwa ayah saksi mempunyai ta nah sawah (yang sekarang menjadi sengketa) telah dibeli oleh pak biro suharto. seharga rp. setelah pak wirosumarto kawin dengan. hinem, akan tetapi bahwa sejalan dengan keterangan penggugat tertawan sendiri bahwa uang rp. (enam ratus :rupiah) yang rp. (tiga.ratus rupiah) dari hinem (hasil penjualan perhiasan) tidaklah dapat dibuktikan persidangan. menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat pelawan yaitu partowiyono yang dikutip oleh penggugat tertawan dalam :kesimpulan terakhirnya yaitu saksi sebagai moden waktu menyaksikan perceraian pak wirosumarto dengan penggugat tertawan menanyakan soal gong . gini diakui memang tidak ada haknya hanya sekedar bertanya saja. tan sedang menurut pengadilan negeri kalau toch seandainya pada saat perceraian'ada pembagian gong gini dan pak wirosumarto benda pat tanah sawah sedangkan penggugat tertawan mendapatkan peka tangan dan rumah, maka akan mudah basi pengadilan negeri untuk menetapkan status (asal usul) tanah sengketa, yang jelas. merupakan barang lawan (asal) pak wirosumarto setelah kemudian mereka pada tahun mengadakan perkawinan kembali. menimbang, bahwa bukti tertulis merah hanyalah merupakan tanda pembayaran pajak saja. 'b.p, merah menyatakan tanah sawah a n. wirosumarto alias . nadiem. gs. merah menyatakan tanah pekarangan a n penggugat tertawan, serta ss d4, merah menyatakan penggugat tertawan kawin lagi pada tahun dengan pak wirosumarto setelah mereka bercerai pada tahun menimbang, bahwa dari bukti bukti saksi maupun surat surat yang diajukan oleh penggugat tertawan, ternyatalah tidak tercapai adanya minimum begins (minimum bukti) untuk menguatkan dalil dalil pokok gugatan penggugat tertawan dengan demikian maka peng adilan negeri berpendapat selayaknyalah gugatan semula harus ditolak. menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yang diajukan tergugat pelawan. yaitu ismomarimin wirosumarto alias kasihan, hadisukarto dan kromodimedjo yang dapat dipercaya, masing masing berurutan dan dihubungkan satu sama lain akan didapatkan kejelasan asal mula dari sawah sengketa, yaitu. bahwa sawah sengketa telah dibeli oleh wirosumarto almarhum pada waktu kawin dengan penggugat tertawan, seharga rp. (enam ratus rupiah) mana wirosumarto sebelumnya desa asalnya telah menjual tanah sawahnya sendiri kepada saksi wirosumarto alias kasihan seharga rp. (enam ratus rupiah) yang selanjutnya dibelikan tanah sawah sengketa tersebut. menimbang, bahwa dari uraian atas pengadilan negeri dapat menyimpulkan bahwa tanah sawah sengketa adalah barang lawan "co dari wirosumarto almarhum mana tergugat pelawan merupakan anak lawan wirosumarto almarhum yang kemudian wirosumarto kawin dengan penggugat tertawan tidak mempunyai anak satupun, maka tergugat pelawan merupakan satu satunya ahli waris atas barang seng kota, sedangkan penggugat tertawan merupakan ahli waris juga akan tetapi dalam pengertian sebagaimana telah menjadi yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia tentang kedudukan janda tanpa anak atas barang asal sesuai almarhum. menimbang, bahwa bukti surat tentang pernyataan peran jian para pihak tentang penggarapan sawah muka kalurahan telah dibatalkan oleh pengadilan tinggi semarang dengan putusannya tanggal agustus pdt pt, smg., yangtober pat, skh. jo. pdt. skh., dan mengadili sendiri: ang mengabulkan gugatan. semula dari penggugat tertawan dalam tun hpe lawan berbanding adalah ahli waris anak dari almarhum pak nadiem wirosumarto dengan almarhum bok partye,kanan: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak masing masing pada tanggal oktober pada pelawan berbanding dan pada tanggal oktober pada tertawan emban ding kemudian terhadapnya oleh pelawan berbanding diajukan pero conan untuk pemeriksaan kasasi secara: lisan pada tanggai oktober sebagaimana ternyata dari surat keterangan las. jo. pdt. pt, smg. jo. pdt. skh. jo. pdt. skh., yang dibuat oleh: panitera kepala pengadilan sukoharjo, pero c" tersebut: pada tanggal oktober bahwa setelah itu oleh tertawan pembanding yang pada tanggal november telah diberitahu tentang memori kasasi dari pelawan mana diingkari oleh penggugat tertawan sebagai pelunasan hutang rp. (dua puluh ribu rupiah) saja adalah tidak benar, oleh karena ternyata keabsahan cap jempol penggugat tertawan tidak di ingkar, pun pula saksi saksi tergugat pelawan yaitu bayan sukarno, bayan sebagi dan: saksi penggugat tertawan yaitu lurah sukarno, membuktikan dengan jelas bahwa pernyataan adalah dilakukan dua pihak secara sukarela mereka datang sendiri kalurahan tanpa dipan gil, sedang para pamong desa tersebut dimintakan penyajiannya, ditambah pula perjanjian tersebut:telah dijalankan sebagaimana mesti nya oleh para pihak, menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan atas walaupun gugat semula harus ditolak akan tetapi bertolak atas azas. keadilan tentang kedudukan janda tanpa anak atas barang asal sesuai' sesuai dengan prinsip mahkamah agung. republik indonesia. dalam. yuris pretensi yang bersangkutan maka pengadilan negeri berpendapat bahwa apa yang menjadi isi dari perjanjian pernyataan para pihak muka kalurahan sragen pada tanggal agustus (bukti merah) tersebut sudah benar. menimbang, bahwa dilihat dari isi perjanjian pernyataan tersebut ternyata antara jain bahwa penggugat tertawan diberikan hak tinggal memetik hasil padi apabila sudah tua (kuningan) satu kedok selama hidupnya. dan menurut pengamatan hakim daerah kecamatan gatak, terma suk mana sawah sengketa terletak padi dapat dipanen dua kali setiap tahunnya, maka dipandang sudah cukup buat jaminan hidup bagi seorang janda, dengan demikian azas keadilan dan kedudukan janda tersebut sudah dipenuhi. menimbang, bahwa oleh karena itulah maka pengadilan negeri berkesimpulan perlawanan dari tergugat pelawan adalah tepat dan beralasan benar dan dengan demikian keputusan harus dibatalkan, menimbang, bahwa oleh karena keputusan verse dibatalkan dan gugatan semula ditolak maka sita jaminan atas tanah sawah seng kota harus dibatalkan dan diperintahkan untuk diangkat kembali. menimbang, bahwa ongkos perkara layak apabila dibebankan kepada para pihak masing masing setengahnya. mengingat peraturan perundang undangan yang bersangkutan. mengadili . mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut. menetapkan bahwa. pelawan adalah pihak yang benar, membatalkan keputusan pengadilan negeri sukoharjo, tanggal pebruari no,: pdt. skh tersebut.nn: menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa dan memerintahkan untuk: mengangkat kembali sita jaminan tersebut.demikianlah diputus pada hari ini, rabu tanggal oktober oleh kami sudarto radyosuwarno, sh., hakim. pengadilan negeri sukoharjo tersebut dan pada hari itu juga keputusan tersebut diucap kan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh mukmin setya panitera pengganti dan didengar oleh kuasa penggugat tertawan dan tergugat pelawan, berbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepanite rain pengadilan negeri sukoharjo.berimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh demo hon kasasi dalam berpori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah: bahwa pengadilan tinggi salah menerapkan hukum, karena: hanya berpegang pada landasan formil semata mata, tetapi menu pakan kenyataan materiil, yaitu kenyataannya bahwa baik itu asal sawah sanggar maupun tanah tanah yang berasal dari status lainnya dapat dikuasai sebagai milik perorangan (individual), ternyata dan ter bukti dapat diperjual belikan dan hasil penjualan tanah itu dapat dinikmati sendiri oleh yang berhak atas tanah itu: sawah sengketa sudah jelas dibeli dengan uang asal dari hasil pen jualan sawah lawan milik pak nadiem wirosumarto, maka agama namun juga sawah lawannya pak nadiem wirosumarto meskipun te lah berubah keadaannya tidak akan kehilangan jejak status asalnya, maka oleh karena itu penggugat tertawan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut,. namun demikian, putusan pengadilan tinggi yang telah mamba takkan putusan pengadilan negeri tanggal oktober. pdt. skh., harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena pengadilan tinggi telah menganggap terbukti tergugat pelawan ter banding menguasai tanah sawah. sengketa: adalah suatu perbuatan me lawan hukum seperti yang tertera dalam amar putusan pengadilan ting gi, maka seharusnya pula pengadilan tinggi hendaknya mempertim bangka tentang dikabulkan atau tidaknya tentang gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh penggugat tertawan pembanding:. menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex active, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:mohon kasasi: ngadiman somokartono tersebut harus ditolak dengan terbaik putusan pengadilan tinggi semarang tersebut, dengan menambah amar putusan tentang gugat ganti rugi sedemikian rupa sehingga amar nya berbunyi seperti yang akan disebutkan : pemohon'kasasi: ngadiman so mokartono tersebut: tan memperbaiki putusan pengadilan tinggi semarang tanggai agustus pdt. pt. smg.,. mengenai ganti rugi, sering seluruh! oktober pdt. skh. jo. pdt. skh., dan mengadili sendiri: mengabul.pelawan berbanding adalah ahli waris anak dari almarhum pak ngawi yem wirosumarto dengan almarhum bok partye: tana:nyatakan gugatan tentang ganti rugi tidak dapat diterima: membebankan biaya perkara" dalam tingkat banding pada ter gugat pelawan berbanding sebesar rp. (seribu hma ratus tu juhpuluhlimarupiah): menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara da lam tingka mah agung pada hari: sabtu, tanggal september dengan si roma achmad, s.h., hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mah kalah agung sebagai ketua sidang, ismail rahardjo, s.h., dan kali nah aiming achmad subroto, s.h., sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka matahari: senin, tanggal okto ber oleh. ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh ismail ra harjo, s.h., dan ny. kardinal paling achmad subroto, s.h., ha kim hakim anggota, yunani sanusi, panitera pengganti: dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. keputusan pengadilan tinggi semarang, tgl. agustus pdt. p.t. smtelah menjatuhkan keputusan bawah ini dalam perkara bok nadiem wirosumarto, bertempat tinggal desa salman, kelurahan sragen, kecamatan gatak, kabupaten sukoharjo sebagai tergugat tertawan pembanding: bea melawan ngadiman sumokartono, bertempat tinggal dukuh hargosari, kelurahan sragen, kecamatan: gatak, kabupaten sukoharjo sebagai tergugat pelawan berbanding: pengadilan tinggi tersebut: setelah membaca suratsurat dari berkas perkara pengadilan negeri sukoharjo yang diterima kepaniteraan pengadilan tinggi semarang tanggal maret tentang duduknya perkara memperhatikan dan menerima mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal oktober no, pdt. skh. jo. pdt. skh, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut mengabulkan permohonan perlawanan pelawan.tersebut: menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar: membatalkan keputusan pengadilan negeri sukoharjo tanggal pebruari pdt. skh. tersebut. getah menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan:de menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa: dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut, menghukum kedua belah 'telah membaca pula akte banding yang dibuat oleh sarwodji, panitera pengadilan ne geri sukoharjo, tanggal oktober. no,.! jo. pdt, skh. jo: pdt. skh. banding.menerangkan: penggugat tertawan pembanding mohon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding: permohonan banding tersebut pada tanggal maret telah diberi tahunan kepada: tergugat pelawan berbanding sebagai pihak lawannya . dengan sempurna, s9, memori banding penggugat tertawan pembanding tanggal april memori banding tersebut pada. tanggal april jo. pdt. skh. jo. telah diberitahukan dengan sam purna kepada tergugat pelawan berbanding: kontra memori banding tergugat pelawan berbanding tanggal mei aan kontra memori banding' tersebut telah diberitahukan dengan tempur kepada penggugat tertawan pembanding: tentang hukumnya. menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh peng pusat tertawan pembanding, dilakukan dalam tenggang .waktu: dan dengan cara. yang' telah "ditentukan menurut undang undang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya dengan syarat syarat lain yang telah dipenuhi, maka permohonan dalam peradilan tingkat banding dapat diterima, menimbang, bahwa pihak pihak yang bersengketa mengakui, se tidak tidaknya tidak menyangkal mengenai silsilah keahliwarisan mere masing masing, maka dianggap telah terbukti bahwa penggugat tertawan pembanding adalah ahli waris janda.dari almarhum pak ngawi yem.: wirosumarto yang meninggal tahun. sedang tergugat tesla wan berbanding adalah ahliwaris anak dari. almarhum pak. nadiem wirosumarto dengan bok parijem almarhum, . nan menimbang, sekarang mengenai pokok perkara yaitu tanah sawah" sengketa bahwa sawah sengketa dibeli oleh pak nadiem wirosumarto pada zaman jepang dari pak resodimejo, setelah kawin dengan peng gugat tertawan pembanding, akan tetapi sesudah perkawinannya dengan bok partye berakhir karena perceraian sebelum zaman jepang (ban dengan kesaksian ny. warsodimejo, kromodimejo), sedang uang pem belian sawah: sengketa berasal dari hasil penjualan tanah sawah, peka tangan dun sudah milik pak nadiem wirosumarto yang terletak mayang (lihat kesaksian wirosumarto alias kasihan, hadisukarto, kro modimedjo): bahwa walaupun uang pembelian sawah sengketa berasal dari hasil penjualan barang dan dari pak nadiem wirosumarto, hemat pengadilan tinggi sawah sengketa bukanlah suatu barang lawan sebagai hak milik perorangan, sebab sawah sengketa terletak wilayah bekas kasunanan surakarta, yang menurut rijksblad kasunanan surakarta tahun merupakan tanah sanggar (lihat pula 'kesaksian ny. warsodimejo) yaitu tanah kepunyaan raja yang diserahkan pada desa: bahwa kemudian setelah undang undang pokok agraria berlaku tanah sanggar demi hukum dikonversi menjadi hak milik, maka tanah sengketa menjadi tanah hak milik dari pak nadiem wirosumarto yang saat itu adalah suami dari penggugat tertawan pembanding dan hemat pengadilan tinggi karena berlakunya undang undang pokok agraria maka tanah sengketa menjadi milik suami isteri sebagai harta bersama (barang gong gini) dari mereka sebagai suami isteri, sebab undang undang pokok agraria mengenal lembaga. hak milik secara individual (perseorangan): menimbang, bahwa sawah sengketa merupakan harta bersama antara almarhum pak nadiem wirosumarto dengan penggugat ter lawan pembanding maka perbuatan tergugat pelawan berbanding me nusa sawah sengketa, setelah ayahnya nadiem wirosumarto me tinggal (lihat kesaksian ny. warsodimedjo, sabar) merupakan per buatan melawan hukum, sebab tanpa persetujuan: dari penggugat tertawan pembanding sebagai janda dari almarhum pak nadiem wirosumarto berhak tetap menguasai sawah sengketa, yang luasnya tidak terlalu besar sekedar untuk mempertahankan "hidupnya yang layak, sehingga tergugat pelawan berbanding harus. dihukum untuk menyerahkan sawah sengketa pada penggugat tertawan pembanding: menimbang berdasarkan alasan dan perkembangan atas maka putusan hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus digital kan, dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan semula dalam tuntutan bab subsidi dan menge sampingan tuntutan bab primaire: nen menimbang, bahwa tergugat pelawan berbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama mau pun banding harus. dibebankan kepadanya, sedang besarnya biaya rp. (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). mengingat ketentuan undang undang yang bersangkutan. mengadili tower pdt. skh. jo. pdt, skh. dan mengadili sendiri: mengabaiwaris janda dari. almarhum pak nadiem wirosumarto, sedang tergugat pelawan berbanding adalah ahliwaris anak dari almarhum pak nadiem wirosumarto dengan almarhum bok partye:angke merupakan perbuatan melawan hukum menghukum tergugat pelawan berbanding atau siapa saja yang memperoleh hak... demikian diputuskan pada hari jum'at, tanggal agustus oleh ujung abdul. metallic, sh, hakim anggota pada pengadilan tinggi. semarang sebagai hakim tunggal, berdasarkan penetapan ketua pengadilan tinggi semarang tanggal pebruari pp. keputusan mana pada hari dan tanggal tersebut atas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk. umum oleh hakim tersebut, dihadiri oleh |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa oleh karena perkawinan terdakwa dengan yunior tidak sah karena tidak ada wali dan saksi, maka unsur unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, sehingga putusan mahkamah agung putusan mahkamah militer tinggi surabaya putusan mahkamah militer ih ujung pandang harus dibatalkan: nomor register pk mil tanggal putusan agustus majelis iskandar kamil, sh. prof, dr. fuchsia, sh. suwardi padang, sh. klasifikasi perkawinan ganda kuhp duduk perkara bahwa terdakwa pada tanggal mei kabupaten sinjai, atau setidak tidaknya dalam tahun termasuk wilayah hukum mahkamah militer ujung pandang, telah melakukan tindak pidana barang hu , dengan cara cara sebagai berikut bahwa pada tahun terdakwa yunior kemudian dilanjutkan dengan hubungan keduanya terputus dengan saksi bahwa pada bulan pebruari terdakwa ketemu lagi dengan saksi dilanjutkan pada tanggal mei saksi minta antar kepada terdakwa rumah kakaknya saksi bahwa sesampainya rumah saksi terdakwa dengan saksi mendapat informasi dan saksi bahwa orang tua saksi menganggap terdakwa telah membawa lari saksi bahwa atas dasar informasi tersebut terdakwa dan saksi pergi kabupaten sinjai kemudian yurisprudensi mahkamah agung melakukan perkawinan kampung dan perkawinan tersebut tanpa seijin kesatuan terdakwa. bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa dengan saksi sering melakukan hubungan suami istri dan setelah saksi hamil bulan, saksi ditinggalkan oleh terdakwa tanpa diberi nafkah lahir dan bathin. bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi: unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam kuhp, pertimbangan hukum mahkamah agung bahw(pasa! kuhp), tidak terbukti dan oleh karenanya dakwaan tidak terbukti.ii ki pol lx putusan mahkamah militer ujung pandang tanggal juli put mm i1 vi1 dan mahkamah agung akan mengadili lagi perkara tersebut dengan memulihkan hak terdakwa dalami kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi): amar putusan mahkamah agung mengadili mengabulkan permohonan peninjauankembali dari pemohon peninjauankembali terpidana ardiansyah, serta nrp. tersebut tidak dapat diterima,y kipolaik putusan mahkamah militer ti ujung pandang tanggal juli put k mm v1 yurisprudensi mahkamah agung seri. yunior tidak memenuhi syarat islam, oleh karena isinya hanyalah merupakan pernyataan bahwa masing masing pihak menyatakan diri bahwa mereka menikah atau dengan kata lain terdakwa dan seri. yunior hanya datang menyatakan diri telah menikah, selanjutnya pernyataan terdakwa dan seri. yunior tersebut dituangkan dalam surat keterangan nikah yang diketahui oleh sang imam tamannya utara kabupaten jeneponto. menimbang, bahwa atas alasan alasan tersebut mahkamah agung berpendapat mengenai alasan alasan ad. dan bahwa alasan alasan peninjauan kembali ini dapat dibenarkan karenkuhp), tidak terpenuhi dan oleh karenanya dakwaan tidak terbukti,jo. huruf kurap untukto pola jo. putusan mahkamah militer ii ujung pandang tanggal juli put k mm pol vn dan mahkamah agung akan mengadili lagtasi) yang kamarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini: memperhatikan kurap,terpidana ardiansyah, serta nrp tersebut tidak dapat diterima, k pol ix jo. putusan mahkamah militer ujung pandang tanggal juli put k mm ii pol vii yurisprudensi mahkamah. agung mengadili sendiri menyatakan terdakwa a.ardiansyah, serta nrp tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang dibawakan,iskandar kamil, sh. hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, prof. dr. fuchsiaedward harris sinaga, sh.mh. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon peninjauan kembali terpidana dan editor militer tersebut: hakim hakim anggota ketua ttd. ttd, prof. dr, fuchsia, sh. iskandar kamil, sh. panitera pengganti, ttd. edward harris sinaga, sh.mh. oleh karena hakim anggota pembaca suwardi padang, sh. telah meninggal dunia pada hari sabtu, tanggal desember maka putusan ini ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota pembaca ketua majelis tid. iskandar kamil, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor iii ujung pandang tanggal juli nomor put komm.ifi pol vh dalam putusan mana terdakwa nama lengkap .pajak ujung pandang pemohon kasasi terdakwa berada diluar tahanan,. sinjai, atau setidak tidaknya dalam tahun sembilan puluh tima kab. sinjai, setidak tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum mahmal ujung pandang,yurisprudensi mahkamah agung hubungan keduanya terputus disebabkan terdakwa menikah dengan saksi kartini dan sekarang sudah dikaruniai orang anak perempuan. bahwa pada bulan pebruari terdakwa bertemu lagi dengan saksi yunior,, kemudian tanggalmasa dengan maksud untuk diantar rumah kakaknya yakni saksi d jumriani. bahwa sesampainya dirumah saksi jumriani baik terdakwa maupun saksi yunior mendapat informasi dan saksi jumriani bahwa orang tua saksi yunior yakni saksi salman.. bahwa pada tanggal terdakwa pergi kab. sinjai bersama saksi yunior kemudian melaksanakan kawin kampung kab.yunior sena. setelah membaca tuntutana dengan mengingat ke kuhp dan peraturan perundang pidana penjara selama team) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara: yurisprudensi mahkamah agung pidana tambahan dipecat dan dinas militer cg. polri. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. menetapkan barang bukti berupa (satu) lembar kutipan akta nikah dan kua ujung pandang untuk istri x11 tanggal (satu) lembar akta kelahiran a rupiah). dengan memperhatikan ke kitab undang undang hukum pidana dan ketentuan peraturan perundang undangan lain. mengetahui bahwa perkawinan perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, mexicana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tigari dinas abri polri. menetapkan barang barang bukti berupa barang barang nihil. surat surat (satu) lembar kutipan akta nikah dan kua untuk istri x11 tanggal (satu) lembar akte kelahiran an. yunior dengan nomor seri tanggal (satu) lembar kartu penduduk yunior tanggal berlaku hingga tanggal tetap melekat dalam berkas perkara. yurisprudensi mahkamah. agung membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar rp. (daa ribu lima ratus rupiah). memerintahkan terdakwa tetap ditahanseptember nomor pts bdg mmtiivk polis yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan il. menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa serta ardiansyah nrp. memperbaiki putusan mahmal iii ujung pandang nomor put k mm tiri pol vin dinas militer ca. menguatkan putusan mahmal ujung pandang nomor put k ii pol viv1997 tanggal juli untuk selebihnya. mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh panitera pengganti pada mahkamah militer ujung panujung pandang, maret dujung pandang pada tanggal maret iii ujung pandgadili sendiri menyatakan terdakwa ardiansyah, serta nrp. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah seperti yang dibawakan:. pembuat kaidah hukum itd. suwardi dahlan, shlengkap a.plek pajak ujung pandang pemohon peninjauan kembali berada luar tahanan mahkamah agung tersebut: membaca surat dakwaan editor militer pada oditurat militer ujung pandang yang berbunyi sebagai berikut bahwa terdakwa pada waktu waktu dan diupaten sinjai, atau setidak tidaknya dalam tahun sembilan puluh lima kabupaten sinjai, setidak tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk wilayah hukum mahmal ujung pandanghubungan keduanya terputus disebabkan terdakwa menikah dengan saksi $ kartini dan sekarang sudah dikarunia orang anak perempuan: yurisprudensi mahkamah. agung bahwa pada bulan pebruari terdakwa bertemu lagi dengan saksi yunior, kemudian tanggal mei: tankassar dengan maksud untuk diantar rumah kakaknya yakni saksi yunani: bahwa sesampainya rumah saksi jumriani, baik terdakwa maupun saksi yunior mendapat informasi dari saksi jumriani bahwa orang tua saksi yunior yakni saksi ! salahupaten, bahwa pada tanggal terdakwa pergi kabupaten sinjai bersama saksi yunior kemudian melaksanakan kawin kampung kabupatenuntar seri, membaca tuntutan hukum:u dengan mengingat ke kuhp dan peraturan perundang.: pidana penjara selama (enammiliter cg. polri. yurisprudensi mahkamah. agung memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan: menetapkan barang bukti berupa a. (satu) lembar kutipan akta nikah dari kua ujung pandang untuk istri x11 tanggal (satu) lembar akta kelahiran a.n,baca putusan mahkamah militer ujung pandang tangga! juli put k mm ii pol vii mengetahui bahwa perkawinan perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", mexicana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok pidana penjara selama (tigaabri poi.ri. menetapkan barang bukti berupa (satu) lembar kutipan akta nikah dari kua ujung pandang untuk istri x11 tangga (satu) lembar akta kelahiran a.erintahkan agar terdakwa tetap ditahan, yurisprudensi mahkamah agung membaca putusan mahkamah militer tinggi iii surabaya tanggal september pts bdg mmt.nt k poleardiansyah nrp, memperbaiki putusan mahmal ii ujung pandang nomor put 032k hi pol vhguatkan putusan mahmal ii ujung pandang nomor put 032k ei pol vin tanggal juli untuk selebihnya, membaca putusan mahkamah agung tanggal maret k mil yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi ardiansyah, serta nrp. tersebut,membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal juli yang diterima mahkamah militer pada tanggal juli akt vii dari pemohon peninjauan kembalmahkamah agung tersebut telah diberitahukan kepada pemohon peninjauan kembali pada tanggal juli dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum: yang tetap:bahwa surat keterangan nikah tersebut diajukan terdakwa sebagai barang bukti baru ovum) sebagai dasar peninjauan kembali pk), oleh karena didalam surat dakwaan editor militer menyebutkan bahwa waktu (tempus) yurisprudensi mahkamah agung edan tempat locus) tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah pada tanggal mei kabupaten sinjai padahal didalam surat keterangan nikah yang dibuat oleh imam dusun tamannya utara kabupaten jeneponto atas nama sang menyebutkan bahwa terdakwa dan seri. yunior menikah pada tanggal juni desa tamannya utara kabupaten jeneponto. mengingat fungsi dan tujuan dakwaan adalah sebagai dasar batasan pemeriksaan, dan penelusuran pembuktian suatu perkara pidana yang menjadi dasar putusan dakwaan harus memuat perumusan secara cermat, lengkap, jelas dan tegas serta perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tidak samar samar dan kabur sehingga dakwaan menjadi konsekuensi dakwaan mengandung cacat yuridis cast obscura libel sehingga dinyatakan batal demi hukum: bahwa melihat penyebutan waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut dalam dakwaan editor militer diatas, nampak hanya semata mata ingin menyudutkan posisi terdakwa serta terkesan memaksakan agar perkara disidangkan mahkamah militer ihi makassar dengan cara merekayasa isi berkas perkara, terutama menyangkut alat bukti baru ovum) yang ternyata ada dilampirkan sedangkan didalam berkas perkara terdakwa yang dilimpahkan mahkamah militer ii makassar, surat keterangan nikah tertanggal juni tersebut tidak pernah ditemukan: bahwa dalam penerapan ke kuhp sebagaimana yang dibawakan editor militer kepada terdakwa seharusnya memasukkan dan menjadikan surat keterangan nikah tersebut sebagai barang bukti dalam surat dakwaan oleh karena mempunyai relevansi dengan tindakan pidana yang dibawakan kepada terdakwa, namun kenyataannya walaupun terlampir dalam berkas html ih makassar serta mempunyai hubungan dengan materi tindak pidana yang dibawakan tetapi editor militer tidak memasukkan surat keterangan nikah tersebut sebagai barang bukti dalam surat dakwaan. bahwa selanjutnya dengan adanya keterangan seri. yunior dalam berita acara pemeriksaan tambahan bahwa melakukan perkawinan dengan terdakwa kabupaten jeneponto serta dikuatkan dengan adanya surat keterangan nikah tertanggal juni maka editor militer menjadi ragu ragu dalam menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana dalam surat dakwahnya. serta keterangan seri. yunior persidangan bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa mereka melakukan perkawinan kabupaten jeneponto yang dinikahkan oleh sang imam dusun tamannya utara kabupaten jeneponto dilengkapi dengan surat keterangan nikah tanggal juni sehingga dengan demikian tiada ada alasan bagi editor militer untuk mempertahankan dan menyebutkan bahwa waktu dan tempat tindak pidana dalam surat dakwaan adalah pada tanggal mei kabupaten sinjai. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dari (lima) orang saksi yang dihadapkan dan diperiksa persidangan mahkamah militer iii makassar maka nampak dengan jelas bahwa saksi yunior menerangkan bahwa melakukan perkawinan dengan terdakwa dusun tamannya serta perkawinannya tersebut dilengkapi surat keterangan nikah, sedangkan saksi salah dan saksi dona. saudi ramah serta saksi kartini tidak mengetahui dimana tempat terdakwa dan seri. yunior (saksi melakukan perkawinan, sedangkan saksi jurrriani) hanya mendengar dari seri. asnawi bahwa terdakwa menikah dengan seri. yunior kabupaten sinjai. oleh karena itu terdapat pertentangan mengenai waktu dan tempat kejadian tindak pidana serta wali hakim yang menikahkan terdakwa dengan seri. yunior kabupaten sinjai pada tanggal mei sebagaimana disebutkan dan diuraikan didalam surat dakwaan, sedangkan persidangan terungkap bahwa terdakwa dan seri. yunior melakukan perkawinan kabupaten jeneponto dan dinikahkan oleh sang imam dusun yamanrcya utara, kabupaten jeneponto, maka untuk memperjelas perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa seharusnya kedua imam nikah (dalam hal ini sang imam dusun tamannya utara kabupaten jeneponto dan imam nikah kabupaten sinjai) tersebut dipanggil menjadi saksi dalam perkara terdakwa, sehingga dengan demikian akan diperoleh fakta fakta hukum yang sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa. hal ini dikemukakan karena terdakwa melihat mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan (dalam hal ini penyidik polisi militer hanya mengambil alih bap provost pcltabes makassar sebagai hasil penyidikan padahal bap tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa dan bukan penyidik sebagaimana diharuskan dalam tahun termasuk surat dakwaan dan tuntutan reguisitoir) editor militer sampai kepada pembuatan putusan mahkamah telah merekayasa keterangan para saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dan hasil pemikiran sendiri kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dalam ke kuhp, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah diuraikan maka pertimbangan hukum mahkamah militer makassar bertentangan dengan azas azas hukum dan perundang undangan yang berlaku, dimana mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa sangat bergantung pada hasil pemeriksaan provost portabel yang telah diambil alih sebagai hasil penyidikan pom dan surat dakwaan editor militer, padahal secara formil dan materiil menurut hukum, baik bap provost portabel makassar yang yurisprudensi mahkamah agung telah diambil alih sebagai hasil penyidikan pom maupun surat dakwaan serta tuntutan reguisitoin) editor militer dibuat dengan sikap yang tidak konsisten, tidak cermat, tidak jelas dan tegas sehingga putusan mahkamah menjadi samar samar, kabur dan mengandung cacat yuridis, sebagaimana ditegaskan dalam tahun yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam huruf hi, dan tersebut (dalam hal ini saraf dan mengakibatkan putusan batal demi hukum, bahwa apabila perkawinan dilaksanakan dengan wali hakim maka dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat dimana tempat perkawinan dilaksanakan, oleh karena orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim berdasarkan undang undang yaitu pegawai pencatat nikah, begitu pula didalam huruf kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa walt hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk oleh yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. dan oleh karena perkawinan terdakwa dan seri. yunior tidak dilengkapi surat nikah padahal dinikahkan dengan wali hakim sebagaimana surat dakwaan editor militer maka seharusnya majelis hakim agung berpendapat bahwa terdakwa itu pernah melakukan perkawinan dengan seri yunior kabupaten sinjai pada tanggal mei karena menurut kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh pegawai pencatat nikah. sebaliknya jika alasan hukum majelis hakim agung menguatkan putusan judex facts adalah karena terdakwa dan seri. yunior dinikahkan dengan wali hakim atas nama sang enam dusun tamannya utara, kabupaten jeneponto maka pertimbangan majelis hakim agung terdahulu juga merupakan pertimbangan yang yang keliru, oleh karena walaupun persidangan seri. yunior dan terdakwa mengaku telah melakukan perkawinan kabupaten jeneponto dengan wali nikah atas nama sang mengucapkan ijab kabul serta mahar berupa seperangkat alat shalat, namum persidangan tidak pernah terungkap mengenai orang yang menjadi saksi dalam perkawinan terdakwa dengan seri. yunior kabupaten jeneponto tersebut. hal ini sangat penting dikemukakan oleh karena kehadiran dua orang saksi dalam suatu perkawinan (dalam hal ini perkawinan terdakwa dan seri. yunior) merupakan salah satu syarat dan rukun sahnya perkawinan yang dilaksanakan, demikian pula halnya jika surat keterangan nikah tanggal juni yang dibuat dan ditandatangani oleh sang imam tamannya utara kabupaten jeneponto yang diajukan terdakwa sebagai bukti baru (ovum) sebagai dasar mengajukan permohonan peninjauan kembali, apabila surat keterangan nikah tersebut diteliti secara cermat maka diketahui bahwa perkawinan terdakwa dan yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung kaidah: nomor register pk n tanggal putusan februari majelis bagi manan prof. dr. paulus effendi tulung, sh. ny. mariana stadi, sh. nama panggilan perjanjian perdamaian: klasifikasi pembatalan putusan perdamaian: peraturan pasat uuk: uuk: duduk perkara : bahwa pemohon pk. sebagai memohon kasasi memohon pembatalan perdamaian debitur telah mengajukan permohonan terhadap putusan tanggal november k n yang telah bht, dalam perkaranya melawan memohon pembatalan perdamaian kreditur:pailit pn. niaga. jkt. pst. tertanggal maret bahwa atas permohonan pailit tersebut telah diajukan pkpu atas permohonan mana jakarta pusat telah memberikan putusan pkpu sementara tanggal april pailit pn. naga. jkt. pst. jo. pkpu pn. niaga. jkt. pst.: bahwa dalam proses pkpu tersebut kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian yurisprudensi mahkamah agung tanggal oktober dan perdamaian tersebut juga telah disahkan dengan putusan pn. niaga jakarta pusat pkpu pn. niaga, jkt. pst. tanggal november bahwa didalam perjanjian perdamaian tersebutsampai dengan pembayaran yang keempat belas tersebut, maka pemohon pembatalan perdamaian telah mengirimkan surat teguran (somasi), namun tidak ditanggapi dengan baik sampai diajukannya permohonan pembatalan perdamaian oleh pemohon pembatalan perdamaian, amar putusan (tentang permohonan pembatalan perdamaian menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, amar putusan kasasi menolak kasasi dari pemohon kasasi tim likuidasi bank harapan sentosa ik) tersebut: alasan pk: bahwa dalam pertimbangan hukumnya melakukan kesalahan yang tidak mempertimbangkan uuk, sehingga putusan bersifat alternatif yang merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur dalam uuk maupun hukum perdata. putusan ini hanya dikenal dalam kuh pidana, pertimbangan, amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon pt. kasa indah, membatalkan putusan tanggal november k n yurisprudensi mahkamah agung ri. bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya permohonan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan: bahwa selain itu, sesuai dengan undang undang kepailitansehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan mahkamah agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan berikut ini, menimbang, bahwa pertama tama mahkamah agung akan mempertimbangkan mengenai apakah terhadap putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat yang tidak dapat dimohonkan kasasi tersebut dapat dimohonkan peninjauan kembali: menimbang, bahwa undang udang kepailitan merumuskan bahwa terhadap putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung, karenanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah agung, menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi debitur adalah pembatalan perdamaian yang telah disahkan, dengan alasan debitur telah lalai memenuhi isi perdamaian tersebut: menimbang, bahwa menurut undang undang kepailitan kepada debitur diletakkan beban untuk membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya, menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh kreditur dan tidak dibantah oleh debitur, maka terbukti benar bahwa debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya: bahwa oleh karena itu, permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan dengan demikian debitur dinyatakan pailitsa indah dan membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november nomor k ndipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan: yurisprudensi mahkamah agung memperhatikan dari undang undang tahun dan perpu! mengadili: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pt. kasa indah tersebut, membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november nomor k n mengadili kembali mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan memohon telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang . nomor pkpu pn.niaga jkt.pst. tertanggal oktober menyatakan batal putusan perdamaian nomor pkpu pn. niagajkt.pst. tertanggal november berikut perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang nomor pkpu pn.niaga.jkt, pst. tertanggal oktober menyatakan memohon pt. kasa indah pailit: mengangkat hj. titik sri suharto, sh. dari kantor hukum titik sri suharto rekan sebagai kurator memohon, memerintahkan ketua pengadilan negeri pengadilan niaga jakarta pusat untuk mengangkat hakim pengawas, menolak permohonan yang selebihnya, menghukum pemohon peninjauanfebruari dengan basis manan ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, prof.dr. paulus tulung, sh, dan ny. mariana stadi, sh, ketua ketua mudatulung, sh, ny. mariana stadi, sh. yurisprudensi mahkamah agung hakim hakim anggota ketua, itd. itd. prof.dr. paulus effendi tulung, sh. bagi manan, sh. ttd, ny. mariana stadi, sh, panitera pengganti, tid. asia, sh. biaya biaya il. mereka nanas rp. redaksi loco mon nkannkaaan rp. administrasi peninjauan kembali . rp. jumlah nono rp. (sepuluh juta rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusanrmohonan pembatalan perdamaian dari tim likuidasi bank harapan sentosa dalam likuidasi) berkedudukan bhs centre lantai jln. gajah mada jakarta pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada santoswasna, dan zulfikar, para pengacara penasehat hukum dari law firm indra gamal partners berkantor alamat yang sama dengan pemberi kuasa tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei sebagai pemohon kasasi dahulu pemohon pembatalan perdamaian kreditur, melawan pt. kasa indah berkedudukan jln. jembatan tiga no, a.a jakarta utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada turban panggabean, sh. margin dijabat, dan desrayani saragih, sh. para advokat pengacara penasehat hukum dari kantor turban panggabean, rekan beralamat jln. pangeran jayakarta blok jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memohon kasasi dahulu. memohon pembatalan perdamaian debiturpembatalan perdamaianyurisprudensi mahkamah agung debiturnya yang didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri jakarta pusat pailit pn.niaga.i.pailit pn,niaga.jkt.pst jo. nomor pkpu pn.niaga.jkt.pst. (bukti p i)d.ikt.pst. bahwa amar putusan.(lima juta rupiah). bahwa menurut perjanjian perdamaian guo, memohon pembatalan perdamaian menyatakan sebagai berikut:ma puluh dua ribu limbatus enam puluh sembilan rupiah) , yurisprudensi mahkamah agung bulan sampai dinyatakan jodama pemohon pembatalan perdamaian bukti p iv ), bahwa sejak bulan januari (untuk pembayaran bulan keempatbelas) sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit iniwmgr zz 1gp ii1bukti p v ): bahwa sesuai perjanjian perdamaian guotampilannya yang telah disetujui oleh debitur dan para kreditur yang terlampir dalam perjanjian yurisprudensi mahkamah agung..menyatakan batal putusan perdamaian homologis) pkpu pn.niaga ipkpu pn.niaga jkt.pst. ter:bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaioktober o1 pembatalan yurisprudensi mahkamah agung perdamaian pn.niaga. jkt. pst yang kamarnya: berbunyi sebagai berikut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya! menyatakan pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnyurut dihadiri masing masing kuasa dari pemohon dan memohon pembatalan perdamaian pada tanggal oktober kemudian terhadapnya oleh pemohon pembatalan perdamaianoktober sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi pembatalan perdamaian pn.niaga.jkt.pst yang dibuat oleh panitera pengadilan niaga pada pengadilan niaga jakarta pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat ', bahwa setelah itu oleh memohon pembatalan perdamaian yang pada tanggal oktober telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari pemohon kasasi pemohon pembatalan perdamaian), diajukan kontra memori kasasi yang diterima kepang terapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal oktober aan daan menimbang, bahwa permohonan kasasi .g1o beserta alasan alasannya telah diberitahukan kepada pihak |lawan dengan. seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan '' yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasusnya tersebut pada pokoknya ialah pertimbangan dan putusan jude fati yang menolak bukti bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi atas dasar alasan: bahwa bukti bukti tersebut tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tanpa tanda adalah merupakan putusan yang salah dan keliru, dengan alasan sebagai berikut pendapat majelis judex fati tidak sesuai fakta karena semua bukti bukti yang diajukan pemohon kasasi telah dibubuhi materai yang cukup dan legalisasi kantor pos, yurisprudensi mahkamah agung bahwa. benar ada beberapa bukti yang berupa sotecopy, namun bukti tersebut adalah berupa fotokopi putusan pengadilan niaga jakarta pusat dimana aslinya ada pada pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat, bahwa selama persidangan majelis judex foci tidak pernah meminta kepada pemohon kasasi pemohon pembatalan perdamaian) untuk melengkapi bukti bukti yang diajukan jadi majelis judex facts sebenarnya telah menerima bukti bukti dimaksud: .&., judex, facts tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat bukti tanpa tanda, dan pemohon kasasi tidak pernah mengajukan bukti tanpa tanda dimaksud: . . pertimbangan judex facts saling bertentangan karena disatu pihak menyatakan bahwa bukti p iii dan p i tidak bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (putusan hal alinea namun dilain pihak bukti bukti tersebut diakui telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (putusan hal alinea pertimbangan dan putusan judex facts yang menyatakan bahwa terhentinya pembayaran angsuran bukan karena itikad tidak baik dari memohon kasasi ( memohon pembatalan perdamaian), tetapi semata mata karena keadaan diluar kemampuannya yakni karena surat keputusan menteri kehutanan, adalah suatu putusan yamg salah dan keliru karena bahwa sebelum diajukannya permohonan pembatalan perdamaian, pemohon kasasi (dahulu pemohon pailit) telah: mengajukan teguran (somasi) namun memohon' kasasi secara sengaja mengabaikannya sehingga dapat nyatakan telah beritikad tidak baik: bahwa alasan penghentian pembayaran baru diajukan pada saat persidangan bukan pada saat teguran (somasi) diterima. hal ini menunjukkan bahwa memohon kasasi telah dengan sengaja dan nyata nyata lalai melaksanakan putusan perdamaian: pertimbangan judex facts yang membenarkan alasan penghentian pembayaran atas dasar bahwa memohon kasasi sedang berupaya mengalihkan kegiatan usahanya dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agatha, adalah pertimbangan dan putusan yang salah dan keliru.karena upaya pengalihan kegiatan usaha tersebut tidak. mempunyai kejelasan waktu sehingga telah bertentangan dengan ketentuan perdamaian yang diatur dalam yurisprudensi mahkamah agung yang pada pokoknya telah menetapkan bahwa memohon kasasi harus membayar kewajibannya setiap bulan sampai selesai pada tanggal november judex facts telah salah dan keliru dalam membenarkan upaya memohon kasasi yang melakukan pembayaran angsuran yang tertinggal dengan cara penyerahan cek dan billet giro bank haga, yaitu dengan alasan sebagai berikut bahwa penawaran pembayaran tersebut sudah melewati batas waktu yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, bahwa tawaran pembayaran tersebut hanyalah merupakan rekayasa untuk mempermainkan pemohon kasasi karena tawaran pembayaran baru diajukan pada saat acara kesimpulan bukan pada saat masa pelunasan (satu) bulan yang diberikan oleh majelis judex facts, penawaran pembayaran yang dilakukan oleh memohon kasasi telah menyimpang isi perjanjian perdamaian karena tunggakan dilakukan terhitung mulai tanggal januari dan telah memasuki bulan sepuluh, sementara penawaran pembayaran adalah untuk waktu pembayaran (lima) bulan dan ditambah billet giro yang jatuh tempo pada tanggal september untuk masa pembayaran (satu) bulan dan total (enam) bulan baru bisa dicairkan:: bahwa pembayaran melalui billet giro tidak mempunyai jaminan karena bisa jadi dana yang tersedia tidak ada, judex facts telah salah menerapkan hukum karena telah menerapkan keadaan overzicht force majeure dalam kepailitan yaitu dengan alasan bahwa ketentuan overmachi tidak dikenal dalam proses kepailitan, hal mana juga telah diakui sendiri oleh judex feri dalam pertimbangannya pada halaman alinea. yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari ketentuan undang undang kepailitan yang menyatakan suatu. keadaan overzicht menjadi syarat timbulnya kesepakatan bagi memohon kasasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran (menangguhkan perjanjian perdamaian), dalam persidangan telah terbukti bahwa memohon 'kasasi tidak mampu melunasi kewajibannya walaupun untuk itu majelis telah memberikan waktu bulan sesuai ketentuan undang undang kepailitan, yurisprudensi mahkamah agung mengadili kembali mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian: menyatakan memohon telah lalai memenuhi isi perjanjian pkpu pkpu pn. niaga. jkt. pst. tanggal oktober menyatakan batal putusan perdamaian pkpu pn niaga. jkt. pst. tanggal november berikut perjanjian pkpu pkpu pn. niaga, jkt. pst. tanggal oktober menyatakan memohon pt. kasa indah pailit:ahwa usulan pembayaran kewajiban yang ditawarkan oleh memohon kasasi tidak didasarkan atas itikad baik karena penawaran pembayaran tidaklah membuktikan pemenuhan perdamaian vide putusan mahkamah agung k n jo. pembatalan perdamaian pn.niaga.jk.t.pst, judex facts telah salah menerapkan hukum karena putusannya tidak mempertimbangkan sanksi atas kelalaian debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian: bahwa dalam perjanjian perdamaian telah secara tegas diatur dan disepakati bahwa bila: debitur lalai melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam sampai termasuk ketentuan ketentuan yang terdapat dalam laporannya, maka perjanjian perdamaian menjadi batal demi hukum dan demi hukum debitur dinyatakan dalam keadaan pailit: judex facts telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbang kan jumlah utang: bahwa judex facts dalam pertimbangannya pada halaman alinea disimpulkan bahwa'jumlah utang memohon kasasi adalah sebesar rp. penentuan jumlah tersebut adalah salah dan keliru karena jumlah tersebut adalah hasi! perhitungan setelah diadakan pengurangan keringanan (untuk mencapai perdamaian) dari jumlah utang sebenarnya sebesar usd bahwa namun oleh karena kesepakatan perjanjian perdamaian tidak dipenuhi, sesuai ketentuan vii perjanjian perdamaian maka discount yang diberikan dianggap tidak pernah ada. hal ini berarti memohon.kasasi tetap berutang sebesar usd dikurangi dana memohon sebesar rp. dan angsuran yang telah dibayarkan sebesar rp. , , menimbang mengenai keberatan bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant, mengenai keberatan dan bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena lalai, alpa, cidera janji atau melanggar perjanjian (wanprestasi) yakni cast memohon kasasi tidak melakukan sesuatu. yang ditanggapi diperjanjikan karena pembayaran angsuran berdasar perjanjian perdamaian (telah homologasi), kendatipun sudah diperingatkan secara tertulis (somasi) yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana diatur dalam kuh perdata (dan lalai guo mesti dinyatakan dalam suatu putusan pengadilan) telah disangkal, sebab terhentinya pembayaran angsuran guo disebabkan keluarnya surat: keputusan menteri kehutanan tanggal oktober tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor pts tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin sebagai suatu keadaan memaksa (overzicht force majeure), sebagaimana ditentukan dalam dan kuh perdata. dengan adanya surat keputusan guo maka suatu keadaan memaksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. namun demikian, pengakuan memohon kasasi dalam jawabannya angka terhadap gugatan pembatalan perdamaian yang antara lain menyebutkan, memohon kasasi tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar pinjamannya kepada pemohon kasasi, mengingat jaringan milik pemohon kasasi sampai saat ini masih ada dan memohon kasasi masih berusaha untuk mengalihkan (menjalankan) usahanya, membuktikan pula keluarnya suatu keadaan memaksa guo bukanlah bersifat mutlak, sebab barang yang menjadi objek perjanjian pokok tidak musnah sama sekali dan memohon kasasi dalam persidangan menawarkan pembayaran sebagai angsuran yang tertinggal berupa cek bank haga tanggal september sebesar rp. dan lembar billet giro bank haga, melainkan suatu keadaan memaksa yang relatif: menimbang bahwa ketentuan kuh perdata yakni suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang undang, dan sesuai ketentuan pasa!. kuh perdata yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran). maksud ketentuan ini, pelaksanaan perjanjian mesti berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesusilaan agar supaya tuntutan keadilan terpenuhi atau perasaan keadilan tidak diperkosa, disamping memenuhi kepastian hukum kuh perdata karena sesuatu yang diperjanjikan meski pula dipenuhi (ditepati). namun memenuhi perjanjian, janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. itikad baik memang tidak bisa menyingkirkan samasekali suatu kewajiban kontraktil yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dan jo. uuk seharusnya berdasarkan jabatannya (ex officio) hakim dalam putusan memerintahkan agar supaya memohon kasasi dihukum untuk tetap melakukan pem bayaran angsuran kepada pemohon kasasi selambat lambatnya satu bulan yurisprudensi mahkamah agung sesudah putusan ini berkekuatan tetap. sebab bila tidak, kepastian hukum dari putusan pkpu pn. niaga. jki. pst menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat. menimbang, atas dasar pertimbangan diuraikan atas, menurut mahkamah agung, dipandang telah adil dan tepat bila kepada memohon kasasi diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana amar putusan disebutkan bawah ini, menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi dipihak yang dikalahkan, harus membayar semua biaya. perkara baik dalam pemeriksaan pengadilan niaga maupun dalam tingkat kasasi: memperhatikan dari undang undang tahun undang undang no, tahum dan perpu no,. niaga ikt.pst kepada pemohon:,,foton suprapto, sh., ketua muda mahkamah agung sebagai ketua sidang, arbijoto, sh., dan ujung abdul. mutholib, sh., hakim agungbiioto, sh., ujung abdul yurisprudensi mahkamah agung mutholib, hakim hakim anggota dan pahala simanjuntak, sh, sebagaiarbijoto,sh. toon suprapto, sh. ttd. ujung abdul mutholib, sh. paniterapengganti, ttd. pahala simanjuntak, sh. biaya biaya metal loose rp30 redaksi .ooooeekn ain rp32 administrasi sasi rp3 tambah .ooooooaan rp. (lima juta rupiah) yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pembatalan perdamaiandalam peradilan tingkat pertama, didalam pedangnya yang khusus disediakan untuk itu jalan gajah mada jakarta pusat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh santoswana, sh. dan zulfikar zakaria, se., pengacara penasehat hukum dari law firm indra gamal partners yang berkantor bhs centre lantai jalan gajah mada jakarta pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan tim likuidasi bank harapan sentosa dalam likuidasi) yang berkantor pada alamat yang sama dengan kuasanya tersebut atas berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal mei (terlampir), selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap: pt. kasa indah, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum indonesia, beralamat jalan jembatan tiga aa, jakarta utara, selanjutnya disebut memohon, pengadilan niaga tersebut atas, membaca penetapan ketua pengadilan negeri niaga jakarta pusat nomor pembatalan perdamaian pn. niaga. jkt. pst. tanggal tni tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, membaca penetapan hakim ketua majelis nomor pembatalan perdamaian pn. niaga. jkt. psi. tanggal juni tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini, membaca berkas permohonan pembatalan putusan perdamaian homologasi) pt. kasa indah dalam pkpu yang diajukan oleh yurisprudensi mahkamah agung pemohon tim bank harapan sentosa dalam likuidasi) dengan segala surat yang terlampir didalamnya, mendengar dan membaca tanggapan memohon, replika: pemohon serta publik memohon, membaca dan memeriksa surat surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, membaca berita acara sidang pemeriksaan permohonan ini, tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan perdamaian homologasi) pt, kasa indah melalui surat tertanggal juni yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mci (terlampir), menimbang, bahwa permohonan dimaksud atas terdaftar kepaniteraan pengadilan niaga pada tanggal juni dengan nomor pembatalan perdamaian pn. niaga. jkt. pst.,. menimbang, bahwa alasan alasan dan dasar hukum yang melandasi permohonan pemohon disampaikan oleh pemohon sebagai berikut memohon telah diajukan. permohonan pailit dan terbukti lala! melaksanakan perjanjian perdamaian (homologasi) bahwa pemohon telah mengajukan permohonan: pailit terhadap memohon yang telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat pailit' pn. niaga. jkt. pst. tertanggal maret bahwa tindak lanjut terhadap permohonan pernyataan pailit guo, maka pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat telah memberikan putusannya sebagai berikut nan putusan pailit pn. niaga. jkt. pst. tertanggal april bukti pa) putusan pkpu pn.niaga.jkt.pst., tertanggal november bukti p ii ) jo. perjanjian. perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) pkpu pn.niaga.jkt.pst. tertanggal oktober bukti pip bahwa, amar putusan pkpu pn.niaga ikt.pst. tanggal november (vide bukti p it) menyatakan sebagai berikut kan yurisprudensi mahkamah agung menyatakan perjanjian perdamaian tertanggal oktober yang ditandatangani oleh debitur (.cima juta rupiah): bahwa dengan adanya putusan guo, memohon secara sah dan demi hukum terikat pada klausul klausul perdamaian (homologasi) sebagaimana dinyatakan pada putusan pkpu pn.niaga ikt.pst. tertanggal november jo.bahwa, memohon demi hukum harus melaksanakan merealisasikan pembayaran seluruh kewajibannya terhadap kreditur kreditnya sebagaimana dinyatakan dalam sampai dengan perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) pkpu pn.niaga nkt,pst. tertanggal oktober bahwa menurut perjanjian perdamaian guo, memohon menyatakan sebagai berikut44952. tempat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) :tunas oleh pemohon, bahwa memohon telah melaksanakan angsuran pelunasan kewajibannya sampai dengan angsuran (tiga belas) dengan yurisprudensi mahkamah agung jumlah total yang telah diterima pemohoyang dikeluarkan oleh klien kami sebagai pemohon bukti p 1v ), bahwa sejak bulan januari (untuk pembayaran bulan keempat belas) sampai dengan diajukan permohonan pernyataan pailit ini, memohon telah lalai membayar angsuran kewajiban kepada pemohon sesuai perjanjian perdamaian guo: bahwa atas kelalaian memohon membayar angsuran kewajibannya tersebut, maka pemohon telah mengirimkan surat teguran (somasi) nomor mgr zz 1gp !rnyataan pailit, memohon belum juga melakukan kewajibannya bukti p v ), tentang dasar hukum bahwa sesuai uraian angka dan atas yang menjelaskan bahwa memohon telah melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian perdamaian guo, maka menurut dan jo. dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan yang berbunyi nan dalam hal pembatalan perdamaian berlaku dan kan dalam putusan pengadilan niaga yang memutuskan batalnya perdamaian termaksud, harus juga dinyatakan kepailitan debitur yang bersangkutan, nan setiap kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan, karena debitur pailit lalai memenuhi isi perdamaian, bukti bahwa perdamaian telah dipenuhi menjadi tanggung jawab debitur pailit, hakim karena jabatannya berwenang penuh untuk memberikan yurisprudensi mahkamah agung keleluasaan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban nya itu sampai waktu selambat lambatnya dalam (satu) bulan: bahwa sesuai perjanjian perdamaian guo,bahwa apabila debitur lalai melakukan kewajibannya sebagai , tentang penunjukkan pengangkatan kurator :jkt.pst. tertanggal oktober yurisprudensi mahkamah agung menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) nomor pkpu pn.niaga jikt.pst, ter tanggal oktober menyatakan demi hukum memohon dalam keadaan pailit,s, menghukum memohon untuk membayar biaya perkara, menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang .telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap dalam persidangan kuasa hukumnya bernama santoswana, sh., zulfikar zakaria, sh. dan denny achmad, sh. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal mei sedangkan untuk memohon datang menghadap kuasa hukumnya bernama turban panggabean, sh., advokat dan pengacara berkantor jalan pangeran jayakarta blok jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni menimbang, bahwa kepada pemohon diberi kesempatan untuk membacakan permohonannya setelah itu pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, memohon mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal juni yang isinya sebagai berikut bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian tertanggal oktober antara pemohon dan memohon yang dikuatkan .dengan putusan pengadilan niaga pkpu pn. niaga jkt.pst. tertanggal november kewajiban memohon sebagaimana tertuang dalam yang berbunyi bahwa utang piutang memohon debitur) kepada pemohon kreditur) dikompensasikan dengan perhitungan sebagai berikut: yurisprudensi mahkamah agung purus pk n. pt. kasa indah, berkedudukan jalan jembatan tiga nomor a.a jakarta utara dalam hal 'ini diwakili kuasa hukumnya turban panggabean, sh, perlucutan dipanggang, sh, margin dijabat,: sh, dan desrayani saragih, sh, para advokat dan pengacara, berkantor jalan pangeran jayakarta blok jakarta pusat, ber pasarkan surat kuasa khusus tangga! desember sebagai pemohon peninjauan kembali dahulu memohon kasasi memohon pembatalan perdamaian debitur, nan melawan. tim likuidasi bank harapan sentosa dalam likuidasi), berkedudukan bhs centre lantai jalan gajah mada nomor jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa" hukumnya :. m. gamal. hermanto,. sh, sanfoswana, sh, zulfikar zakaria, sh, anwar murni, sh. dan denny achmad, sh, :para advokat dan' pengacara, berkantor bhs centre lantai jalan gajah mada nomor jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal desember sebagai memohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi pemohon pembatalan perdamaian kreditur, sen membaca surat surat yang bersangkutan, menimbang, bahwa dari surat surat: yang bersangkutan ternyata bahwa pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai memohon kasasi memohon pembatalan perdamaian debitur telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan: mahkamah agung tanggal november nomor k n yang telah'berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan memohon peninjauan kembali dahulu yurisprudensi mahkamah agung utang memohon debitur) yang diakui rp. piutang memohon debitur) rp. sehingga utang memohon debitur): bahwa memohon mohon akta atas dalil pemohon pada halaman butir yang menyatakanra puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) : bahwa sebenarnya memohon dengan itikad baik telah pelaksana kan isi perdamaian tersebut atas dan sesuai dengan pengakuan pemohon pada halaman butir (mohon akta), pemohon telah mengakui, memohon telah membayar secara beraturan atau dengan tepat waktu setiap bulannya secara berturut turut sampai dengan kali angsuran yang keseluruhannya berjumlah total: bahwa pemohon mengetahui jenis usaha dari memohon yaitu pengolahan kayu ramin untuk diekspor luar negeri, hal ini terbukti dari adanya kredit yang diberikan pemohon kepada memohon untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin tersebut tetap ada dan sampai saat ini masih menjadi jaminan atas kredit yang diberikan pemohon bahwa sejak terjadinya perdamaian (homologasi) yang dituangkan dalam putusan pengadilan niaga pada tanggal november usaha memohon masih berjalan lancar dan seluruh kewajiban memohon dilakukan dengan tepat waktu untuk seluruh kreditur yang ada didesain perjanjian, bahwa ternyata pemerintah republik indonesia melalui menteri kehutanan republik indonesia pada tanggal oktober mengeluarkan surat keputusan pts ii tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan republik indonesia pts ii tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin gonystylus spp) pada halaman butir yang mengatur tentang ketentuan huruf yang menyatakan sentimen kayu ramin untuk tujuan ekspor, dalam bentuk kayu bulat, kayu yurisprudensi mahkamah agung gergajian tidak diperkenankan untuk diekspor, . . (t bahwa sekalipun suratrepublik indonesia pts il tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin gonpstylus spp) dikeluarkan tangga! oktober memohon pada bulan november masih tetap melakukan kewajiban dengan melakukan pembayaran kepada seluruh kreditur termasuk pemohon, bahwa surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia pts tanggal oktober yang intinya, melarang 'mengekspor kayu ramin merupakan peristiwa atau keadaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang, termasuk memohon, dalam bentuk usaha apapun atau dikenal dengan istilah overzicht force majeure, bahwa berdasarkan kitab undang undang hukum dagang jo. kitab undang undang hukum perdata, tidaklah biaya rugi dan bunga harus diganti, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuai yang diwajibkan , bahwa sejak terjadinya keadaan memaksa atau overmachi force majeure melalui terbitnya surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia pts i1 maka keadaan memohon sangat sulit untuk melakukan kewajiban terhitung sejak desember sampai dengan diajukannya permohonan pembatalan perdamaian oleh pemohon, bahwa sekali kali memohon tidak memiliki itikad buruk untuk tidak membayar atau mengembalikan pinjaman .kepada pemohon, mengingat jaminan milik pemohon sampai saat ini masih ada dan memohon masih berusaha untuk membangkitkan usaha dengan mencari jalan keluar untuk ekspor bidang perkayuan yang tidak dilarang oleh pemerintah ri, bahwa akibat dari terjadinya keadaan memaksa atau overzicht force majeure, memohon mohon agar diberi kesempatan sekali lagi untuk bangkit dan diberikan kelonggaran untuk bernafas dalam pembayaran utang ini supaya ditangguhkan selama bulan terhitung sejak surat tanggapan ini diajukan oleh memohon dan memohon siap melakukan pembayaran berikutnya terhitung sejak juni sebagaimana mestinya, yurisprudensi mafikgmah agung berdasarkan hal hal tersebut, memohon dengan kerendahan hati, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut menyatakan terbitnya. surat keputusan. menteri kehutanan republik indonesia pts tanggal oktober merupakan keadaan memaksa atau overmachi force majeure , bagi memohon: bah anda menyatakan akibat terjadinya keadaan memaksa: atau overmachif force, majeure, .bagi memohon maka memohon tidak. dapat dibebankan untuk pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam jo. no, tahun tentang kepailitan: menolak permohonan pemohon: memerintahkan pemohon untuk menerima pembayaran angsuran berikutnya yang diserahkan memohon baik kepada pemohon maupun yang akan dititipkan pada kantor kepaniteraan pengadilan niaga jakarta pusat, terhitung sejak juni menghukum pemohon membayar biaya perkara, atautanggapan memohon dimaksud atas, pemohon mengajukan replika secara tertulis tertanggal juli yang kemudian ditanggapi lagi oleh memohon dengan publik secara tertulis tertanggal juli menimbang, bahwa tanggapan memohon, replika pemohon dan publik memohon terlampir dalam berita acara sidang dan dianggap termuat seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini: menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya memohon mengajukan bukti surat yang diberi anda p i, p li, p iti, p iv dan p v: bukti p i. putusan pailit pn. niaga jkt. pst. tentang gal april (diserahkan fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan): . bukti p ie. putusan pkpu pn. niaga jkt. pst. ter nan tanggal november (diserahkan: jetocopy dari jetacapyy, kana pai bukti p ih perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) pkpu pn. yurisprudensi mahkamah agung niaga jkt. pst. tertanggal oktober (diserah kan fotokopi dari fotokopi), bukti p iv daftar expenses kreditor idr) atas nama pt. kasa indah yang dikeluarkan oleh bank harapan sentosa dalam likuidasi) (diserahkan fotokopi sesuai dengan aslinya dan asli setiap saat dapat diperlihatkan): s8. bukti p v surat teguran somasi) mgr zz 1gp iiv tertanggal maret (diserahkan fotokopi dari fotokopi), menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya memohon mengacu kan bukti surat yang diberi tanda t i, (a b), dan bukti perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) pkpu pn. niaga jkt. pst. tertanggal oktober buktipts iv 20m tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin gonystylus spp) tanggal oktober bukti packing list dan dokumen dokumen ekspor yang a:b) menunjukkan memohon 'telah mengekspor produk memohon berupa keras dari kayu ramin luar negeri yakni australia dan denmark: bukti lembaran permohonan pengiriman uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya memohon telah melakukan pembayaran angsuran hutang setiap bulan nya, sejak tanggal november sampai dengan november: kepada badan penyehatan perbankan nasional bank pesona, dengan cara mentransfer melalui haga bank, bukti lembaran permohonan pengiriman uang yang menunjukkan dengan itikad baiknya terinohon telah melakukan pembayaran angsuran hutang setiap bulan nya, sejak november. sampai dengan tanggal november i kepada bank harapan sentosa bhs) dalam likuidasi pemohon), yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karena tidak ditunjukkan dalam persidangan kecuali surat bukti tanpa tanda: menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh memohon telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya kecuali surat bukti dan t 3b: menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan dengan surat tertanggal september dan memohon juga mengajukan kesimpulan dengan surat tertanggal september menimbang, bahwa kesimpulan dimaksud tidak terlampir dalam berkas perkara dan dianggap tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini: menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan: tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat menyatakan. batal, perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat dengan putusan nomor pkpu pn. niaga jkt.pst. tanggal november dan demi hukum memohon dinyatakan pailit: menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan bahwa, memohon telah lalai dan melanggar perjanjian perdamaian yang telah disahkan, yakni memohon tidak melanjutkan membayar angsuran utangnya kepada pemohon setelah memohon membayar angsuran yang (tiga belas): menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, seharusnya memohon membayar angsuran utangnya kepada pemohon seluruhnya sebanyak (tiga puluh enam) kali,.rupiah), menimbang, bahwa melalui surat tanggapan terhadap surat per pohonan pemohon, memohon. membenarkan. dalil pemohon yang diuraikan atas: menimbang, bahwa selain membenarkan dalil pemohon tersebut atas, memohon juga mengemukakan bahwa, yang harus dibayar oleh memohon kepada pemohon dalam waktu (tiga puluh enam) bulan dengan angsuranyurisprudensi mahkamah agung sembilan rupiah) bayarsehingga total seluruhnya yang sudah dibayar. oleh memohon kepada ptambahan keterangan bahwa utang memohon kepada pemohon yang seharusnya dibayar secara angsuran selama (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran setiap bulannya rp. (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tima ratus enam puluh sembilan rupiah)kali bayar setiap bulan sebesar rp. (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima.ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga total seluruhnya yang sudah dibayar oleh. m(tiga belas) kali, bahwa, alasan yang disampaikan oleh memohon adalah karena usaha memohon dalam bidang pengolahan kayu ramin untuk eksport luar negeri menjadi terhenti dengan keluarnya surat keputusan menteri kehutanan republik indonesia tanggal oktober nomor pts i1 tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan republik indonesia nomor pts iv tentang pemanfaatan dan peredaran kayu ramin gonytsylus spp) pada halaman butir yang mengatur tentang ketentuan yang yurisprudensi mahkamah agung mengatakan gortimen kayu ramin untuk tujuan eksport, dalam bentuk bulat, kayu gergajian tidak diperkenankan untuk diekspor . : bahwa, pemohon sendiri telah mengetahui bidang usaha memohon seperti termaksud atas karena kredit yang diberikan oleh pemohon kepada memohon adalah untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin tersebut masih tetap ada, bahwa, terhentinya pembayaran angsuran berdasarkan perjanjian perdamaian menurut memohon tidak dilandasi oleh itikad tidak baik dari memohon melainkan semata mata karena keadaan diluar kemampuan memohon, yakni karena keluarnya surat keputusan menteri kehutanan dimaksud atas: menimbang, bahwa melalui surat tanggapannya, pemohon menolak alasan yang disampaikan oleh memohon berkaitan dengan terhentinya memohon membayar angsuran mulai angsuran yang karena menurut pemohon alasan yang disampaikan oleh memohon tersebut tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan materi hukum perjanjian perdamaian dalam permohonan ini, lagi pula tidak ada satu pun dalam undang undang tahun tentang kepailitan yang menyatakan suatu keadaan overmachi force majeure menjadi syarat timbulnya kesempatan bagi memohon untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasar perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga: menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan, pemohon berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dari memohon bahwa memohon telah tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran yang pada bulan desember telah membuktikan memohon telah wanprestasi melaksanakanjkt.pst. tanggal november karenanya permohonan pemohon dalam permohonan ini harus dikabulkan: menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan, memohon tetap mengakui berhenti membayar angsuran kepada pemohon yang dimulai sejak angsuran yang (seluruh angsuran kali), sebagai akibat keluarnya surat keputusan menteri kehutanan yang telah disebutkan dalam surat surat tanggapan memohon dalam pertimbangan atas: menimbang, bahwa dalam surat. kesimpulannya, memohon menyatakan sedang berupaya mengalihkan kegiatan usaha dari yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agatha yang tidak dilarang oleh pemerintah untuk diekspor: yurisprudensi mahkamah agung bahwa, masih tetap berkaitan dengan surat kesimpulannya, dalam persidangan memohon menyampaikan kepada pemohon pembayaran sebagian angsuran yang tertinggal berupa cek bank haga nomor b357277 tertanggal september senilai rp. (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan lembar billet giro bank haga, masing masing sebagai berikut cek bank haga tertanggal september senilai rp. (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam pulih dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah),oktotanjanuari senilai rp,a sembilan rupiah), billet giro bank haga no: tertanggal maretprilmeyurisprudensi mahkamah agung billet giro bank haga tertanggal junulgustusoktoanmenimbang, bahwa atas penyampaian pembayaran dimaksud atas kuasa hukum pemohon belum menyatakan menerimanya karena akan dibicarakan lebih dulu dengan pemohon: menimbang, bahwa oleh karena itu cek dan billet giro dimaksud oleh majelis hakim diserahkan kembali kepada memohon, sedangkan fotokopi dari cek dan billet giro tersebut terlampir dalam berkas perkara, menimbang, bahwa berdasar hal hal yang telah dikemukakan dalam pertimbangan atas telah diperoleh fakta hukum yakni memohon tidak bisa memenuhi isi perjanjian perdamaian kepada pemohon, yang telah disahkan oleh pengadilan niaga dengan putusan nomor pkpu yurisprudensi mahkamah agung ri. pn. niaga jkt.pst. tanggal. november terhitung sejak angsuran yang menimbang, bahwa jo. perpu nomor tahun jo. undang undang nomor tahun tentang kepailitan menyebutkan bahwa pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan boleh dituntut oleh tiap tiap berpulang, yang terhadapnya berutang lalai memenuhi isi perdamaian tersebut , menimbang, bahwa fakta hukum atas telah membuktikan memohon telah lalai memenuhi isi perdamaian kepada pemohon yang dimulai sejak angsuran yang karenanya menurut hukum pemohon boleh menuntut pembatalan perdamaian yang telah disahkan dengan putusan nomor pkpu pn. niaga jkt.pst. tanggal novel ber menimbang, bahwa apakah pembatalan dimaksud akan dikabulkan atau ditolak akan dipertimbangkan sebagai berikut, menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh memohon dalam surat tanggapannya dan tidak dibantah oleh pemohon, berhentinya memohon membayar angsuran yang yang jatuh pada bulan desember adalah karena pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang intinya melarang eksport kayu ramin berdasarkan surat keputusan menteri kehutanan nomor pts !i surat bukti bahwa, bidang usaha memohon adalah pengolahan kayu: ramin untuk ekspor, hal ini telah diketahui oleh pemohon bahkan pinjaman dari pemohon oleh memohon digunakan untuk membeli mesin olahan untuk jenis kayu ramin dan mesin itu tetap ada sampai saat ini, menimbang, bahwa keluarnya surat keputusan menteri kehutanan sebagaimana dimaksud atas diluar dugaan dan diluar kehendak memohon, tapi telah menimbulkan dampak berupa terhentinya memohon memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan, karena dana yang sebelumnya diperoleh dari ekspor untuk membayar angsuran menjadi tidak ada.lagi setelah keluarnya menteri kehutanan tersebut atas, kanan menimbang, bahwa memohon mendalilkan sedang berupaya mengalihkan bidang usahanya dari bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agatha yang tidak dilarang oleh pemerintah: yurisprudensi mahkamah agung sebagai pemohon kasasi pemohon pembatalan perdamaian kreditur dengan polita perkara sebagai berikutnomor pailit pn.niaga.jnomor pailit pn.niaga.jkt.pst jo. nomor pkpu pn.niaga. ikt.pst, (bukti p i):ijkt. pst.: bahwa amar putusan nomor. debitur atau pemohon penundaan kewajiban pem . untuk membayar biaya permohonan ini sebesar rp. (lima juta rupiah), bahwa. menurut perjanjian perdamaian gua, memohon pembatalan perdamaian menyatakan sebagai berikut bahwa atas jumlah utang sebagaimana tersebut dalam pasa!yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa memang benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa tidak ada satu pun dari undang undang nomor tahun tentang kepailitan yang menyatakan, suatu keadaan overmachtiforce majeure menjadi. syarat timbulnya kesempatan bagi memohon untuk tidak melaksanakan. kewajiban angsuran. atau dengan kata lain menangguhkan perjanjian perdamaian guo: menimbang, bahwa sekalipun demikian tidak berarti undang undang. kepailitan melarang mempertimbangkan keadaan overmachi force majeure dalam suatu putusan pengadilan niaga karena bagaimana pun juga undang undang tahun tentang kepailitan tidak dapat dipisahkan demikian saja dengan peraturan perundang undangan yang lainnya yang berlaku indonesia: menimbang, bahwa fakta telah membuktikan, dalam bidang perkayuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru melalui surat keputusan menteri kehutanan sebagaimana telah disebutkan atas: bahwa, untuk indonesia kebijakan dimaksud tersebut sulit diduga sebelumnya akan dikeluarkan oleh pemerintah karena selama ini, salah satu ekspor indonesia adalah kayu, termasuk kayu ramin: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas majelis ber pendapat, cukup alasan untuk menerima bahwa surat keputusan menteri kehutanan tersebut atas telah menimbulkan keadaan overmachit force majeure bagi memohon yang menyebabkan memohon tidak dapat melanjutkan kewajibannya membayar angsuran yang tersebut: menimbang, bahwa ternyata dalam keadaan seperti demikian itu dalam persidangan terbukti memohon masih juga memenuhi kewajiban nya yakni membayar sebagian dari angsuran yang tertinggal dengan cek dan pembayaran angsuran berikutnya dengan giro billet sebagaimana telah disebutkan atas, setelah majelis hakim memberikan kelonggaran waktu kepada memohon selama (satu) bulan: menimbang, bahwa. oleh karena itu lagi pula memohon sedang berupaya. mengalihkan bidang usahanya dan dengan tetap berdasarkan pula pada hal hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya yakni memohon sudah membayar angsuran sebanyak kali dengan baik dan keluarnya surat keputusan: menteri. kehutanan dimaksud atas dan sekalipun angsuran yang tertumnggak baru dibayar sebagian dan pembayaran angsuran berikutnya dibayar dengan giro billet sebanyak lembar, majelis berpendapat bahwa memohon tidak dapat dinyatakan lalai dan melanggar perjanjian perdamaian yang telah disahkan dengan putusan nomor pkpu pn. niaga ikt.pst. tanggal november yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan pemohon dalam petit angka haruslah ditolak, pai menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petit angka telah ditolak, maka tuntutan pemohon dalam petit angka harus juga ditolak, karena dengan telah ditolaknya tuntutan pemohon pada petit angka tuntutan pemohon pada petit angka menjadi kehilangan landasan menurut hukum, menimbang, bahwa oleh karena petit angka ditolak maka petit angka juga harus ditolak karena berdasarkan perpu nomor tahun jo. undang undang nomor tahun berutang harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang mengucapkan pembatalan perdamaian sedangkan dalam pertimbangan atas telah diputuskan pengadilan menolak menyatakan batal putusan pengesahan perdamaian (menolak petit angka menimbang, bahwa dengan tidak ada pernyataan pailit untuk memohon dalam putusan ini, maka penunjukkan hakim pengawas dan pengangkatan kurator menjadi tidak relevan karenanya petit angka dan angka harus ditolak juga, menimbang, bahwa selanjutnya petit angka akan dipertimbang kan sebagai berikut, menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan ini adalah pt. bank harapan sentosa (dalam likuidasi) dan dalam surat bukti p iii yang diajukan oleh pemohon dan surat bukti yang diajukan oleh memohon, pemohon disebut sebagai kreditur menimbang, bahwa surat bukti p iii dan mempunyai judul dan isi sama dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan surat asli nya, khususnya surat bukti asli dari surat bukti p 1ii dan telah ditunjukkan oleh memohon yang kemudian dicocokkan dalam persidangan dengan fotocopynya, menimbang, bahwa surat bukti p iii dan atau surat bukti menyebutkan jumlah utang memohon kepada pemohon adalah sebesar rp. (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua status sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), menimbang, bahwa surat bukti p iti dan atau adalahikt.pst. tanggal november antara memohon sebagai pihak yang berutang dengan para kreditnya termasuk didalamnya sebagai kreditur adalah pemohon, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa oleh karena surat bukti p iii dan atau surat bukti merupakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan, maka menurut hukum surat bukti p iii dan atau surat bukti mengikat pemohon dan memohon: menimbang, bahwa angka surat bukti p !ii dan atau surat bukti telah menyebutkan jumlah utang debitur memohon) kepada pt. bank harapan sentosa (dalam likuidasi pemohon) sebesar rp. (satu milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu.empat ratus sembilan puluh satu rupiah) tidak sebesar yang disebutkan. oleh pemohon dalam petit angka permohonannya: menimbang, bahwa berdasar fakta hukum atas, lagi pula petit angka tidak didukung dengan polita maka tuntutan pemohon pada petit angka harus ditolak: menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang diuraikan atas telah membuktikan, pengadilan niaga telah menolak seluruh permohonan pemohon karena menurut hukum, biaya perkara dalam permohonan ini harus dibebankan seluruhnya kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini: mengingat ketentuan jo. dan serta perpu nomor tahun jo. undang undang tahun tentang kepailitan serta peraturan yang berkaitan: mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya menyatakan pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar rp. (lima juta rupiah): demikianlah diputuskan pada hari selasa tanggal oktober dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat oleh putu suami, sh. sebagai hakim ketua majelis, h,herry seantero, sh. dan diario budi santiago, sh.kamis, tanggal oktober oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota, dibantu oleh mayat, sh. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum memohon. yurisprudensi mahkamah agung hakim hakim anggota hakim ketua, ttd. ttd. herry seantero, sh. putu suami, sh. ttd. diario budi santiago, sh. panitera pengganti, ttd. martil sh. yurisprudensi mahkamah agung .juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ani dam'. pemohon pembatalan perdamaian bukti p iv): tag bahwa sejak bulan januari (untuk pembayaran bulan empat belas) sampai dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit. ini, memohon telah jalannomor mgr zz 1gp(bukti p v), bahwa sesuai perjanjian perdamaian guo tentang sanksi atas kelalaian debitur dinyatakan bahwa maan:'yurisprudensi mahkamah agung. diperhitungkan dengan kewajiban kepada kreditur,nomor c ht. sebagai kurator memohon dalam kepailitan ini: bahwaagar memberikan putusankt.pst. tertanggal oktober menyatakan batal putusan perdamaian (homologis) nomor pkpu pn.niaga jkt.pst,nkt.pst. ter ,yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa amar putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tanggal oktober nomor pembatalan perdamaian pn.niaga.jkt.pst yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya sebesar rp. (adalah sebagai berikutn. niaga. jkt.pst kepada: pemohon:,:(lima'juta rupiah), menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut cafe putusan mahkamah agung tanggal november nomor k n diberitahukan kepada memohon kasasi pada tanggal november kemudian terhadapnya oleh memohon kasasi dahulu memohon pembatalan perdamaian debiturtertulis kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat tersebut pada tanggal desember permohonan mana disertai oleh memori yang memuat alasan alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusayurisprudensi mahkamah agung:lah melakukan kesalahan berat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap dan kuh perdata, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman baris yang menyatakan bahwa dengan adanya surat keputusan menteri kehutanan nomor pts i1, yang melarang eksport kayu gortimen, kayu ramin dalam bentuk bulat dan kayu gergajian, maka suatu keadaan . memaksa telah terbukti (overmachi force majeure) dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. kemudian mahkamah agung menyatakan bahwa pada: halaman mahkamah agung menyebutkan bahwa keadaan memaksa itu bukanlah bersifat mutlak. pertimbangan hukum ini bertentangan dengan kue perdata, selain itu, bila dikaitkan dengan undang undang nomor tahun keadaan memaksa ini haruslah ditafsirkan untuk penundaan pembayaran dimana mahkamah agung seharusnya memberikan waktu yang dianggap cukup berdasarkan kepatutan untuk melaksanakan perjanjian perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang pkpu) nomor pkpu pn.niaga. jkt.pst tanggal oktober bahwa mahkamah agung yang menyatakan dan kuh perdata dan pasat undang undang kepailitan tidak dapat diterapkan dalam perkara guo, padahal menurut pasa! dan kuh perdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (kejujuran), ketentuan ini telah dipenuhi oleh pemohon kasasi dengan melakukan pembayaran angsuran sebanyak (tiga belas) kali yang telah diakui memohon peninjauan kembali, kemudian yurisprudensi mahkamah agung pada angsuran pembayaran terhenti karena adanya keadaan memaksa, keadaan inipun telah dibenarkan pula mahkamah agung, bahwa mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya pelaku kan kesalahan berat yang tidak mempertimbangkan w), undang undang kepailitan sehingga putusan bersifat alternatif, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman baris yang merupakan putusan bersyarat yang tidak diatur baik dalam undang undang kepailitan dan maupun dalam hukum perdata, putusan ini hanya dikenal dalam kuh pidana. disamping itu juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun yang menyataknomor pkpu pn. niaga. ikt. pst kepada pemohon kasasi selambat lambatnya dalam waktu (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menimbang, bahwa selanjutnya mahkamah agung mempertim bangka alasan alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali sebagai berikut mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karendengan pertimbangan sebagai berikut bahwa undang undang kepailitan memberikan kemungkinan bagi kreditur untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud dalam dan undang undang kepailitan, bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut hakim dapat menolak permohonan ataupun mengabulkannya dengan menyatakan batalnya perdamaian dan sekaligus menyatakan debitur pailit, bahwa mahkamah agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi pemohon pembatalan perdamaian kreditur dengan ketentuan debitur dihukum .untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dinyatakan pailit, bahwa putusan tersebut disatu segi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun dilain segi dengan dinyatakannya debitur pailit yurisprudensi mahkamah agung |
mahkamah agung kaidah hukum bahwa menurut karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum uuk. nomor register pkn2004 tanggal putusan maret majelis prof. dr. bagi manan, sh. prof, dr, paulus tulung, sh. ny. mariana stadi, sh. klasifikasi arti utang (yang timbul dari transaksi jual beli kayu gelondongan) duduk perkara bahwa pemohon pailit adalah suatu yang didirikan berdasarkan akta pendirian tgl januari yang bergerak dalam usaha perkayuan gelondongan. bahwa pemohon pailit dilakukan suatu perikatan hukum dengan memohon pailit menjual kayu gelondongan. bahwa memohon pailit telah menerima kayu gelondongan sejumlah pcs. dari pemohon pailit pada tanggal november sesuai tanda terima kayu bulat lp j kw x bukti dengan harga usd ditambah dengan dan ihh sebesar rp. (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan pula ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan pembayarannya sudah jatuh tempo. yurisprudensi mahkamah agung bahwa keterikatan memohon pailit dalam permohonan kepailitan adalah, yaitu antara memohon pailit dan memohon pailit il, bahwa memohon pailit dan memohon pailit mempunyai utang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada pemohon pailit, dan memenuhi persyaratan pailit juga mempunyai hutang kepada dua kreditur lain. amar putusan menolak permohonan persyaratan pailit dari pemohon.. amar putusan kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi pt. wijaya indah permai. membatalkan putusan pengadilan negeri pada pengadilan negeri surabaya tgl. oktober pailit pn. niaga sby. mengadili:negeriyurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali. memohon pailit telah mengajukan alasan alasan peninjauan kembali. yang pada pokoknya sebagai berikut il dalam arti luas dan pembuktiannya secara sederhana . bahwa berpijak pada surat bukti tertanda adanya hubungan hukum yang terjadi karena adanya transaksi jual beli kayu gelondongan log) antara memohon peninjauan kembali pemohon pailit sebagai pihak penjual dengan pemohon peninjauan kembali memohon pailit yang pada saat itu telah dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali 1l memohon pailit selaku direktur dan mewakili pt. karunia wana ika wood industrial sebagai pembeli, dan bukan berawal dari perjanjian pinjam meminjam uang ataupun dalam bentuk perjanjian perjanjian lainnya. bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi adalah menyangkut jual beli kayu gelondongan log) sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut hukum yang terjadi adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan secara perdata pengadilan negeri, dan bukan merupakan wewenang pengadilan niaga cash sebagaimana berupa permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan pemohon pailit dalam perkara 'ini. bahwa majelis hakim kasasi berusaha memaksakan kehendaknya dan sangat berlebihan telah menginterpretasi terhadap makna dan pengertian jual beli yang dikategorikan sebagai pengertian utang sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang kepailitan, padahal pengertian utang dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang atau salah satu sebagaimana bentuk khusus dari berbagai perikatan (verbintennis) pada umurnya yang seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan putusan mahkamah agung r.i. pk n tanggal mei yang dimaksud berbeda dengan pengertian utang yang sebagai bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang undang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan mahkamah agung ri. pk n tanggal oktober pia bahwa majelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman juga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa adanya utang pada memohon kasasi semula memohon pailit dan dapat dibuktikan secara sederhana, padahal perkara ini bersumber dari transaksi jual beli sebagaimana yang diuraikan diatas, yang pembuktiannya tidak bersifat sederhana lagi, yurisprudensi mahkamah agung bahwa majelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman angka dua dengan pendapatnya yang mengatakanl, sebagai badan hukum rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. selain itumor tanggal oktober bahwa menurut surat bukti tertanda ti l, ti t.i dan t.1i telah terjadinya pengalihan kepemilikan saham dan sekaligus pergantian susunan pengurus dari pt. karunia wana ika wood industrial, konsekuensi hukumnya patut dipertanyakan mengenai siapakah yang patut bertanggung jawab terhadap pembayaran atas transaksi jual beli kayu gelondongan i.og) tersebut. untuk menentukan hal tersebut jelas tidak tepat dan keliru sekali kalau pertimbangan majelis hakim kasasi dalam pertimbangan hukumnya melibatkan pemohon peninjauan kembali memohon pailit untuk membayarnya, karena berdasarkan bukti s d t.l3 dan bukti th. serta bukti dari p.? s d maka pertanggung jawabannya haruslah dipilah pilah sesuai dengan adanya hubungan hukum yang terjadi dan hal ini memerlukan pembuktian yang rumit dan tidak sederhana, bahwa majelis hakim kasasi dalam putusannya halaman point telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dengan menyatakanpemohon pailit tersebut, namun karena merupakan perusahaan perseroan terbatas) yang dimiliki oleh keluarga memohon pailit tbahwa sebaliknya dan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facts bahwa para memohon kasasi memohon pailit dan telah terjadi pengalihan saham dan disertai dengan perubahan surat pengurus sesuai bukti t.i t.i t.i dan t.fl dengan berpijak pada bukti bukti tersebut maka sebagai konsekuensi hukumnya segala bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan pemohon peninjauan kembali memohon pailit dengan memohon pailit setelah adanya pengalihan saham dan perubahan susunan pengurus, secara hukum harus dipisahkan pertanggungjawabannya: bahwa pemohon peninjauan kembali il memohon pailit berpendapat bahwa majelis hakim kasasi dalam memeriksa dan mengadili cash perkara ini tidak obyektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti bukti karena permohonan yang diajukan oleh pemohon pailit tersebut sebenarnya tidak yurisprudensi mahkamah agung mempunyai dasar hukum sama sekali karena dasar permohonannya semata mata hanya didasarkan surat bukti yang bukan merupakan bukti utang piutang sebagaimana terdapat dalam undang undang tahun tentang kepailitan, bahwa berpijak dari adanya surat surat bukti yang diajukan pemohon kasasi tertanda s d maupun bukti yang diajukan pemohon peninjauan kembali memohon pailit tertanda t.i s d t.i serta pemohon peninjauan kembali memohon pailit tertanda t.ii ! s d t.ii, bahwa terlepas dari apa yang telah kami kemukakan diatas, yang jelas secara facto pemohon peninjauan kembali memohon pailit adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perkayuan yang memproduksi playbook dengan mempekerjakan ribuan karyawan, maka seandainya perusahaan tersebut dipilihkan maka dampak atau akibat dari kepailitan tersebut sangat besar terhadap sekian ribu karyawan buruh yang terpaksa akan kehilangan mata pencaharian pekerjaannya karena perbuatan yang dilakukan oleh memohon pailit ii, tanggungan apalagi sebagian besar karyawan tersebut mempunyai keluarga, menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali memohon pailit, padahal pemohon peninjauan kembali sama sekali tidak pernah berutang atan mempunyai hutang kepada memohon peninjauan kembali sehingga antara pemohon peninjauan kembali dengan memohon peninjauan kembali tidak ada hubungan hukum. bahwa yang menjadi persoalan hukum apakah seseorang atau badan hukum yang tidak pernah mempunyai hutang dapat diminta pertanggungjawabannya untuk membayar atau dihukum untuk mempertanggung jawabkan apa yang tidak pernah diperbuatnya. dalam hubungan ini, pemohon peninjauan kembali tidak pernah berutang atau mempunyai hutang dengan memohon peninjauan kembali dan tidak ada satupun bukti yang membuktikan pemohon peninjauan kembali mempunyai hutang dengan memohon peninjauan kembali.ii, sebagai badan hukum (rechtspersoon) tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang yurisprudensi mahkamah agung telah dilakukan. selain itu,, tanggal oktober bahwa kalaupun dahulu sebelum terjadi perubahan kepemilikan saham dari susunan direksi dan komisaris, kedudukan pemohon peninjauan kembali sebagai direktur utama pada saat itu jelas mewakili pt. karunia wana ika wood industrial memohon pailit memohon kasasi) sebagai badan hukum, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan bila tindakan pemohon peninjauan kembali dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. bahwa ternyata tidak ada satu buktikan atau putusan pengadilan yang menyatakan pemohon peninjauan kembali telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur, sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan majelis kasasi, bahwa dalam pertimbangannya ini majelis hakim agung telihat ragu ragu atas pertimbangan hukumnya tersebut yang dapat dilihat dengan jelas dan nyata dengan menyebutkan bahwa meskipun telah terjadi perubahan kepemilikan saham. selain itu, pengalihan saham saham belum merupakan transaksi riil dan hal ini membuktikan bahwa pengalihan saham telah terjadi, tetapi kemudian pada bagian akhir pertimbangan menyatakan belum terjadi transaksi riil. pertimbangan yang demikian adalah kontradiktif dan jelas sangat tidak dibenarkan oleh hukum. bahwa berdasarkan bukti t.l. akta nomor tanggal juni telah terjadi jual beli saham dalam pt. karunia wana ika wood industrial memohon kasasi memohon pailit) kepada pt. sinarindo buana. selaras, sehingga dengan demikian pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hutang dimaksud. bahwa.a memohon pailit dan tidak dapat dipisahkan dalam transaksi(perseroan terbatas) yang dimiliki oleh keluarga memohon. pahit. maka hpadahal tidak ada dasar hukumnya pemohon peninjauan kembali harus bertanggung jawab atas hutang pt. karunia wana ika wood industrial. memohon kasasi memohon pailit i), siapa yang yurisprudensi mahkamah agung berbuat yang bertanggung jawab dalam hal ini, pt. karunia wana ika wood industrial memohon kasasi memohon pailit bahwa seperti telah dijelaskan atas pemohon peninjauan kembali pada saat terjadi jual beli dimaksud berstatus sebagai direktur utama yang diatur dan dijamin oleh undang undang bertindak untuk dan atas nama pt, karunia wana ika wood industrial memohon kasasi memohon pailit tindakan yang demikian sah menurut hukum, pemohon peninjauan kembali tidak dapat dipersalahkan atau harus mempertanggung jawabkan atas tindakan yang sesuai dengan hukum. bahwa tidak dapat dibenarkan pula oleh hukum, pemohon peninjauan kembali harus bertanggung jawab secara bersama sama (tanggung renteng) karena pertimbangan hukum majelis hakim agung tersebut sangat dibuat buat dan mengada ada. bahwa yang menjadi dasar hukum suatu perusahaan yang merupakan perusahaan keluarga, majelis hakim agung terlalu gampang membuat pertimbangan tanpa didukung oleh hukum dan bukti. selain itu, pemohon peninjauan kembali bertindak dalam rangka menjalankan kewajiban hukumnya sebagai direktur utama sehingga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. dengan demikian majelis hakim agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum oleh karena telah mempertim bangka dan menyatakan pt. karunia wana ika wood industrial adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga memohon pailit dengan tidak didasarkan atas bukti bukti sama sekali. bana bahwa permasalahan hutang memohon kasasi memohon pailit kepada memohon peninjauan kembali semula pemohon kasasi pemohon pailit bukanlah permasalahan yang sederhana yang memerlukan pembuktian yang kompleks. hal ini dapat dilihat dari keberatan yang disampaikan oleh pemohon peninjauan kembali atas dan dari bukti bukti selama persidangan. berdasarkan bukti berupa tanda terima kayu bulat dan bukti sampai dan bukti t.ii dan t.i & d timbul persoalan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab apakah memohon kasasi memohon pailit atau pt. giat timber corporation, pt. giat ika aneka timber, pt. ratu mini, budhiyanto, marini, yunus, melewati, section, para ahli waris almarhum usman ongkosutrisno dan sandy ongkosutrisno sebagai para pemegang saham memohon kasasi memohon pailit yang lama. baipeninjauan kembali memohon pailit sebagai berikut tan yurisprudensi mahkamah agung mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan kasasi yang kini dimohonkan peninjauan kembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan berikut ini bahwa dalam putusan kasasi halaman tertera pertimbangan bahwa para memohon pailit dan tidak dapat dipisahkan dalam transaksinya terhadap ppailit dan ii, bahwa memohon pailit adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimana memohon pailit ui, sebagai direktur utama dan memohon pailit (bukti hl), bahwa menurut undang undang nomor tahun direksi (.c. memohon pailit if), karena itu memohon pailit pribadi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya mewakili memohon pailit pt. karunia wana ika wood industrial pt. kawi) dalam ataupun luar pengadilan, bahwa dengan demikian putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang kepailitan, dan mahkamah agung akan mengadili kembali dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya tanggal oktober menjadi pertimbangan mahkamah agung sendiri,baik dari pemohon peninjauan kembali memohon pailit maupun alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali memohon pailit iirunia wana ika wood industrial (pt. kawi) dan pt. topeng maharani tersebut dan membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november nomor k n serta mahkamah agung mengadili kembali dengan amar seperti yang akan disebutkan dimemohon peninjauan kembali berada dipihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yurisprudensi mahkamah agung memperhatikan undang undang tahuia undang undang: pt. karunia wana ika wood industrial (pt. kawi) dan topeng maharani tersebut, membatalkan putusan mahkamah agung tanggal november nomor k n mengadili kembali menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon pt. wijaya indah permai tersebut: menghukum memohon peninjauan kembali pemohon pailimaret dengan bagi manan,, ketua mahkamah agung republik indonesia sebagai ketua sidang, prof. dr. paulus tulung, sh., dan ny. mariana stadi, sh., para ketua muda mahkamahe dr. paulus tulung, sh., ny. mariana stadi, sh.,, ttd. prof. dr. paulus tulung, sh. bagi manan ttd. ny. mariana stadi, sh. panitera pengganti, ttd, asia, sh. yurisprudensi mahkamah agung biaya biaya melebar ser nornkeran kenamaan rp. d2. reaksi e.rereseeseennei maman rp, administrasi saranawijaya indah permai berkedudukan jalan pasar baru banjarmasin dalam hal ini memberi kuasa kepada rudi agustin hasyim, sh.mh, hasan karan, sh.mm, a.g. yuwidiandaya, sh, endang supriyanto, dan zainuddin roti, sh. para advokat dan pengacara, beralamat wisma sunter blok c2, lantai jalan yos sudarso kay jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober sebagai pemohon kasasi dahulu pemohon pailit kreditur, melawan karunia wana ika wood industrial (pt. kawi) berkedudukan jln. yani km. no, banjarmasin dalam hal ini memberi kuasa kepada sutomo, sh.m.hum dan dicky richard gion, sh, para advokat dari penasehat hukum, beralamat wisma gunung anyar timur ix surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september topeng maharani bertempat tinggal jln. kebon kacang raya jakarta pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada dobel amir, sh., pengacara beralamat jln. jenderal sudirman kav. jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober sebagai para memohon kasasi dan dahulu sebagai memohon pailit dan ii debiturdimuka yurisprudensi mahkamah agung persidangan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya, pada pokoknya atas dalil dalil:npernber bahwa pemohon pailit sebagai penjual kayu gelondongan ji:ii, samudra partner yurisprudensi mahkamah agung mengangkat cornelius beny, dari kantor hukum jusuf indradewa partners, beralamat kantor gedung artha graha tower lantai jin. end, sudirman, kav. jakarta dengan surat terdaftar sebagai kurator dan pengurus c ht.os. alasan tana alasan pemohon memohon pailit sbb tan inn li. dalam arti luas dan pembuktiannya secara sederhana. bahwa majelis hakim kasasi dalam putusan halaman point telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukumnya, yaitu penerapan bahwa majelis hakim kasasi dalam memeriksa dan mengadili cash perkara ini tidak objektif dalam menilai, meneliti serta mempertimbangkan bukti buku. bahwa berdasarkan surat surat bukti s d dan bukti t.i s d. alasan pemohon memohon pailit sbb bahwa pertimbangan pada halaman butir telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan menyatakan memohon pailit dan telah terbukti berutang kepada pemohon kasasi pemohon pailit. bahwa pertimbangan pada halaman butir telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitusebagai badan hukum tetap mempunyai kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. bahwa pertimbangan halaman butir telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitu memohon pailit dan tidak bisa dipisahkan dalam transaksi terhadap pemohon kasasi. pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa menurut hukumyurisprudensi mahkamah agung s7p tanggal juli (bukti tanggal juli (bukti dan tanggal agustus (buktibaikt, aan hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat pemohon pailit rah law firm vi1 tanggal juli (bukti8 .y tanggal agustus (buktikanan hutang pokok s.d usd tan denda keterlambatan dah asi pembayaran .score. usd oma belum termasuk biaya biaya penagihan dan biaya biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian, yurisprudensi mahkamah agung,pt. bank mandiri persero) tbk,ii dari kantor hukum jusuf indradewa partners, beralamat gedung artha graha tower lantai fl,n memohon pailit dalam permohonan kepailitan ini, pailit,danbahwa terhadap permohonan pailit tersebut, pengadilan naga pada pengadilan negeri surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal oktober o7bahwa sesudah putusan pengadilan niaga pengadilan negeri surabaya diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing masing kuasa pemohon pailit, memohon pailit dan pada tanggal oktoberpailit pn. niaga. jkt. sby yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri niaga surabayasurabaya pada hari itu juga, bahwa setelah itu oleh memohon pailit dan yang pada tanggal oktober telah disampaikan salinan permohonan kasasi degeri niaga surabayyurisprudensi mahkamah agungula dapat diterima, menimbang, bahwa keberatan keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut pada pokoknya ialah bahwa judex facts memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lain yaitu pertimbangan pada halaman alinea dan halaman alinea dengan pertimbangan pada halaman alinea yang masing masing pada pokoknya diuraikan sebagai berikut bahwa pada pertimbangan halaman alinea judex facts mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti bukti p2, s d p13, telah terbukti bahwa pemohon pailit mempunyai tagihan kepada memohon pailit berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh memohon pailit dari pemohon pailit, selanjutnya judex facts juga mempertimbangkan bahwa atas utang memohon pailit tersebut timbul persoalan, beban tanggung jawab siapakah utang tersebut? (pertimbangan halaman alinea kemudian dalam pertimbangan pada halaman alinea judex facts mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang memohon pailit tersebut, pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana dan oleh karenanya berdasarkan undang undang kepailitan, perkara gue bukan wewenang dan pengadilan niaga, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat dilihat dengan nyata bahwa pertimbangan hukum judex facts tersebut, disatu sisi telah mengakui kebenaran adanya hutang memohon kasasi dahulu memohon pailit kepada pemohon kasasi dahulu pemohon pailit, tetapi disisi lainnya tidak membebankan tanggung jawab hutang tersebut kepada memohon kasasi karena mustahil adanya suatu hutang tanpa adanya seorang yang berhutang, ini sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum. bahwa didalam pertimbangan pertimbangan judex facts dalam putusan guo jelas telah terbukti secara sederhana memohon kasasi memohon pailit mempunyai hutang kepada pemohon kasasi pemohon pailit yang belum dibayar, akan tetapi anehnya judex facts tidak membebankan tanggung jawab hutang tersebut kepada memohon kasasi hanya karena didasarkan kepada bukti akta pengikatan jual beli saham no, tanggal oktober akta dan akta berita acara rapat memohon kasasi no, tanggal juni akta yang pembuatannya sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan disengaja dibuat untuk menghilangkan tanggung jawab hutang memohon kasasi kepada pemohon kasasi (mohon diperiksa hutang memohon kasasi telah jatuh tempo pada tanggal november yurisprudensi mahkamah agung bahwa sebenarnya telah terbukti secara sangat sederhana pemohon kasasi mempunyai tagihan kepada memohon kasasi yang telah jatuh tempo dan belum dibayar, dan memohon kasasi telah terbukti menipunya hutang kepada lebih dari satu kreditur, bahwa judex facts telah melanggar asas hukum karena telah membenarkan pengalihan saham yang meniadakan tanggung jawab utang seluruh badan hukum, bahwa pertimbangan hukum judex facts atas bukti t1 i dan bukti t1 yang menyimpulkan bahwa dengan bukti bukti tersebut, telah menghilangkan kewajiban pembayaran utang memohon pailit kepada pemohon pailit, telah melanggar ketentuan asas hukum pembatalan sebagaimana diatur dalam kuh perdata yaitu dengan penjelasan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan kuh perdata dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dibuat oleh para pemegang saham memohon pailit dengan pihak pihak lain, hanya berlaku untuk pihak pihak yang melakukan perbuatan tersebut saja, bahwa pemohon pailit meragukan itikad baik dari memohon pailit dalam melaksanakan akta dan akta karena tidak dilakukan secara terang terangan dan tanpa persetujuan dari para kreditur (kecuali pt. bank mandiri tbk). lagi pula utang memohon pailit kepada pemohon pailit, telah terjadi jauh hari sebelum akta akta tersebut ditandatangani, hal yang demikian itu telah bertentangan dengan ketentuan kuh perdata yang menentukan bahwa perbuatan perbuatan yang dibuat oleh pihak pihak tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. dari ketentuan tersebut maka seharusnya penandatanganan akta dan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dan para kreditur memohon pailit bahwa memohon pailit sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas, merupakan suatu objek hukum tersendiri disamping subjek hukum lain, sehingga segala tindakan hukum memohon pailit termasuk dalam pembelian kayu (log) dari pemohon pailit yang menimbulkan hutang, merupakan tanggung jawab memohon pailit sebagai subjek hukum. bahwa terjadinya perbaikan pemegang saham dan atau direksi dan atau komisaris, telah mengakibatkan harusnya tanggung jawab dan memohon parit tersebut. bahwa akta tentang pembatalan jual beli saham, jelas: hanya merupakan perikatan, belum terjadi jual beli, bahwa judex facts telah keliru dan pertimbangannya tumpang tindih yaitu pertimbangan yang terdapat pada putusan halaman alinea dan halaman alinea dengan pertimbangan pada halaman alinea yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalam pertimbangan pada halaman alinea dan judex facts menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti bukti tii ii dan til telah terbukti bahwa memohon pailit adalah direktur utama dari memohon pailit dan sebagai direktur berdasarkan ketentuan undang undang tahun wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan dan apabila bersalah dan lalai, direksi bertanggung jawab secara pribadi bahwa namun kemudian pada halaman alinea ke judex facts mempertimbangkan bahwa meskipun memohon pailit terbukti sebagai direktur utama dari memohon pailit memohon pailit tidak bisa secara pribadi pertanggung jawaban secara tanggung renteng atas kewajiban memohon pailit bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terlihat bahwa judex facts sangat ragu ragu untuk menyatakan bahwa memohon pailit sebagai direktur utama juga bertanggung jawab atas utang utang memohon pailit dan anehnya judex facts menggiring pertanggung jawaban pribadi memohon pailit ii, padahal yang dimaksudkan pemohon pailit adalah bahwa memohon pailit ikut bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai direktur utama ketika utang piutang terjadi. pemohon pailit sama sekali tidak menyinggung dan membebankan tanggung jawab memohon pailit secara pribadi. bahwa pertimbangan hukum judex facts yang membebaskan tanggung jawab memohon pailit atas utang memohon pailit jelas salah dan bertentangan dengan undang undang taun yang secara tegas menentukan tanggung jawab direksi. bahwa memohon pailit adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga memohon pailit ii, sehingga dalam praktek bisnisnya sudah tidak dapat dipisahkan lagi antara transaksi oleh dan antara pemohon pailit dengan memohon pailit maupun memohon pailit dalam hal demikian pemegang saham dan atau direksi ikut serta bertanggung jawab atas seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana ditegaskan secara nyata dalam undang undang tahun tentang perseroan. dengan demikian pertimbangan judex facts sebagaimana tersebut diatas sama sekali telah keliru menerapkan hukum dan harus dikoreksi oleh mahkamah agung republik indonesia yang memeriksa perkara ini. bahwa putusan judex facts yang menyatakan menolak permohonan pemohon justru menimbulkan kerugian tidak saja bagi pemohon kasasi pemohon pailit sebagai kreditur yang beritikad baik tetapi juga bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya. bahwa putusan judex facts yang tidak bijak dan jauh dan rasa keadilan dan kepatutan tersebut justru akan menimbulkan permasalahan hukum yang sangat mendasar, karena putusan itu tidak saja akan dipergunakan sebagai payung atau pelindung bagi debitur yang beritikad buruk tetapi yurisprudensi mahkamah agung juga akan menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap lembaga peradilan pada umumnya dan peradilan niaga khususnya. menimbang, bahwa mahkamah agung akan mempertimbangkan keberatan keberatan dari pemohon kasasi sebagai berikut menimbang, mengenai ad. s d ad. bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan, dimana judex facts telah salah menerapkan hukum, karena pengertian utang tidak dapat diartikan dalan arti sempit, tetapi utang dalam arti luas, yang dapat terjadi karena perjanjian maupun karena undang undang, lagi pula adanya utang para memohon kasasi semula memohon pailit, dapat dibuktikan secara sederhana, dengan alasan alasan sebagai berikut bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex facts yaitu berdasarkan transaksi jual beli kayu gelondongan (log) sesuai dengan bukti yang kemudian diperkuat lagi dengan akta pengakuan utang tanggal agustus (bukti tii, maka sebagai badan hukum rechts persoon) tetap mempunyai. kewajiban hukum atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. selain ita bahwa pemtanggal oktober. menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas kiranya cukup jelas bahwa adanya utang para memohon kasasi semula memohon pailit dan il, kepada pemohon kasasi semula pemohon pailit telah terbukti dan utang tersebut belum dibayar walaupun telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana semua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana, menimbang, bahwa kemudian, pula telah nyata dan terbukti bahwa selain kepada pemohon kasasi semula pemohon pailit, para memohon kasasi memohon pailit yurisprudensi mahkamah agung dan ii) juga mempunyai utang kepada pihak lain, diantaranya kepada bank mandiri persero) tbk dan pt. sinarindo buana selaras, menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut mahkamah agung, permohonan pailit yang diajukan pemohon kasasi semula pemohon pailit tersebut telah memenuhi ketentuan uuk, dan oleh karenanya beralasan untuk menyatakan memohon pailit dan dalam keadaan pailit. menimbang, bahwa oleh karena para memohon kasasi semula memohon pailit dan dinyatakan pailit, maka sesuai yang dimohonkan oleh pemohon pailit, harus angkat sdr. cornelius beny dari kantor hukum jusuf indradewa partners untuk menjadi kurator dalam kepailitan ini, dan dengan memerintahkan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya untuk mengangkat hakim pengawas yang akan mengawasi pengurusan dan pemberian harta harta pailit: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan alasan kasasi lainnya telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan dengan sby. mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan aman sebagaimana disebutkan dibawah ini. menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka para memohon kasasi semula memohon pailit dan harus dibebani membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, memperhatikgabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi wijaya indah permai tersebut: membatalkan putusan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya tanggal oktober pailit pn (satu) kreditur:mengangkat cornelius beny ji,,arbijoto, sh., hakim agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, prof. dr. valerie j.l. kriekhof, sh.ma, dan suwardi padang, sh., hakimvalerie kriekhof, sh.ma, suwardi padang, sh., hakim hakim anggota dan pahala simanjuntakef. dr. valerie j.l. kriekhof, sh.ma. arbijoto, sh. ttd. suwardi padang, sh. panitera pengganti, ttd. pahala simanjuntak, sh. yurisprudensi mahkamah agung biaya biaya meterai lo. mean rp3 red aksi s.ioo wo.momiaman rp3 administrasi . rp. jumlah rp. cima juta rupiah) yurisprudensi mahkamah agung perseroan, serta mewakili perseroan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.. karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana uuk. amar putusan mahkamah agung mengabulkan permohonan pk. dan pemohon pt. karunia wana ika wood industrial (pt. kawi dan topeng maharani. membatalkan putusan tgl november no, k n mengadili kembali menolak permohonan pernyataan pailit dari pemohon pt. wijaya indah permai. menghukum memohon pemohon pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). pembuat kaidah hukum ttd, saar sugiana, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusan nomor pailit pn.niaga.sby demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan niaga pada pengadilan negeri. surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara kepailitan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan kepailitan dan pt. wijaya indah permai, berkedudukan jalan pasar baru banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya: rudi agustin hasyim, s.h., m.h., hasan karan, s.h., mm,, a.g. yuwidiandaya, .h., endang supriyanto, sh. dan zainuddin roti, sh., para pengacara dan konsultan hukum pada rah partners law, berkantor wisma mitra sunter blok lantai jalan yos sudarso kav, jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus selanjutnya disebut sebagai pemohon: terhadap pt. karunia wana ika wood industrial (pt kaid, berkedudukan jalan yani km. banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya sutomo, s.h., hum. dan dicky richard gion. s.h., para advokat penasihat hukum pada kantor hukum dicky richard gion, rekan. berkantor jalan wisma gunung anyar timur ix surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september selanjutnya disebut sebagai memohon topeng maharani, bertempat tinggal jalan kebon kacang rava jakarta pusat dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya dobel amir, s.h., jul heri, s.h., dedi kurniawan, s.h, yuli saraswati, sh. dan devi nanti, shl. para pengacara pada kantor pengacara konsultan hukum amir partners, berkantor wisma bensin lantai jalan end. sudirman kav jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september selanjutnya disebut sebagai memohon he: pengadilan niaga pada pengadilan negeri tersebut, yurisprudensi mahkamah agung setelah membaca penetapan ketua pengadilan negeri niaga surabaya tanggal september nomor pailit pn.niaga.sby tentang penunjukkan majelis hakim, setelah membaca surat permohonan dari pemohon, surat tanggapan dari para memohon dan pernyataan sikap dari kreditur lain serta surat surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan dan pemohon dan para memohon: setelah meneliti dan mempelajari bukti bukti dan pemohon dan memohon, tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal september yang telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya pada tanggal september. dibawah register pailit pn. niaga.sby mengemukakan sebagai berikut tentang pemohon, bahwa pemohondibuat dihadapan susanti, s.h., notaris surabaya (bukti p la) dan telah mendapat pengesahan dan menteri kehakiman dan ham c2 .ht.o1.(1th tanggal mei akta pendirian tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan akta nomor tanggal september yang dibuat dihadapan kun hid, sh. notaris bekasi (bukti p 1b), pemohon berkedudukan jl. pasar baru rt. banjarmasin kalimantan selatan dan bergerak dalam usaha perkayuan antara lain pemasok dan penjual kayu gelondongan (log), ii. tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, bahwa pemohon dalam melakukan kegiatan. usahanya telah melakukan suatu perikatan hukum dengan memohon dimana pemohon sebagai penjual kayu gelondongan (log) telah menjual kepada memohon sebagai pembeli kayu gelondongan (log): bahwa dalam melakukan perikatan hukum dengan pemohon, memohon diwakili oleh memohon yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai direktur utama dan pemegang saham, bahwa memohon telah menerima kayu gelondongan (log) yang menjadi obyek jual beli sejumlah pcs dan pemohon pada tanggal november sesuai tanda terima kayu bulat lp halam point diatas adalah sebesar yurisprudensi mahkamah agung usd ditambah dengan dan ihh sebesar rp. dan harga kayu gelondongan (logdan pemohon yaitu pada tanggal november bahwa pemohonyek jual beli berupa kayu gelondongan (log) kepada memohon namun ternyata kemudian memohonkepada pemohon yang telah jatuh tempo dan harus dibayar, pemohon telah berkali kali melakukan penagihan kepada memohon (bukti dan bukti namun memohon selalu berusaha untuk menunda nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan (bukti if. tentang kedudukan pemohon sebagai kreditur dari memohon ii: bahwa keterkaitan memohon dalam permohonan kepailitan ini karena memohon sebagai direktur utama dari pemegang saham dari memohon yang secara hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng, kewajiban tanggung renteng memohon dan memohon dibuktikan juga dengan nyata dalam surat kuasa hukum memohon ii, samudra partner s7p tanggal juli (bukti p6) s&p tanggal juli (bukti dan no, tanggal agustus (bukti bahwa atas hutang hutang memohon tersebut, pemohondan memohon yang diwakili oleh memohon ii, baik dalam kapasitasnya sebagai direktur utama dari memohon maupun sebagai diri sendiri, dalam pertemuan tersebut, memohon dan memohon dengan pemohon mengmpatan sebagaimana dalam butir diatas pada tanggal desember memohon dan memohon hanya melakukan pembayaran terhadap kewajiban dan jhh sebesar yurisprudensi mahkamah agung rp. sedangkan kewajiban hutang memohon dan memohon kepada pemohonakhirnya mengirimkan somasi kepada memohon untuk segera melunasi kewajibannya kepada pemohon, baik hutang pokok maupun denda keterlambatan pembayaran, hal ini terbukti dengan somasi yang telah pemohon sampaikan sesuai dengan surat pemohon rah law firm vh tanggal juli (bukti bahwa memohon dan memohonn kewajiban hutangnya kepada pemohon (vide bukti dan bahwa dikarenakan jalan secara musyawarah dan itikad baik pemohon kepada memohon dan memohon tidak ditanggapi secara serius, maka pemohon menyampaikan surat peringatan terakhir rah law firm vii tanggal agustus (bukti p jit) kepada memohon dan memohonhutang pokok usd denda keterlambatan pembayaran usd belum termasuk biaya biaya penagihan dan biaya biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian, bahwa dari uraian s d tersebut diatas, telah terbukti secara nyata dan sederhana bahwa memohon dan memohon mempunyai hutang yang telah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo kepada pemohon, sehingga dengan demikian memohon dan memohon memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit, iv. tentang memohon mempunyai hutang kepada kreditur lain, selain pemohon, bahwa disamping memohon mempunyai hutang kepada pemohon, memohon juga mempunyai hutang kepada kreditur lain, yaitu bank mandiri persero) tbk. sesuai dengan konfirmasi dan penegasan dan bank mandiri rmn.cry rcr.ik tanggal agustus (bukti dan vide bukti yurisprudensi mahkamah agung pt. samarinda buana selaras, beralamat jl. re. martadinata no, rt. banjarmasin (bukti dan vide bukti bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudah jelas terbukti secara sederhana fakta hukum dan keadaan hukum dan keadaan sebagai syarat memohon harus dinyatakan pailit karena telah memenuhi. unsur unsur undang undang tahun tentang kepailitan yaitu memohon mempunyai hutang kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memohon juga mempunyai kreditur lain atau mempunyai lebih dari satu kreditur, tentang permohonan sita jaminan serta penunjukkan hakim pengawas dan kurator, bahwa oleh karena adanya ketentuan ordonansi kepailitan sebagaimana diubah dan guna melindungi kepentingan pemohon, karena dikhawatirkan memohon ketiordonansi kepailitan sebagaimana telah diubah dan .dengan ini pemohonsh. dan kantor hukum jusuf indradewa partners.ht. tahun tanggal januari sebagai kurator dan termehon dalam permohonan kepailitan ini, sedangkan untuk mengangkat hakim pengawas, pemohon: yurisprudensi mahkamah agung: menyatakan memohon karunia wana ika wood industrial berkedudukan banjarmasin, beralamat kantor jl. end. yani km. no,:sh.ada hari persidangan yang ditentukan, telah hadir untuk masing masing pemohon dan para memohon adalah para kuasanya masing masing serta untuk kreditur lain bank mandiri persero) tbk, yang hadir adalah para kuasanya hendro pramono, s.h., drs. edy purwanto, edy irham dan herry hendaryadi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september sk.chc.lgl menimbang, bahwa selanjutnya persidangan telah dibacakan pula surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, para memohon masing masing telah mengajukan tanggapan tertulis yang masing masing tertanggal september dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut termbox bahwa memohon menolak seluruh dalil dalil pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan pernyataan pailit nomor pailit pn. niaga. sby tertanggal september yurisprudensi mahkamah agung memohon bukan sebagai debitur dari pemohon, bahwa memohon tidak mempunyai hutang kepada pemohon dan tidak pernah terjadi adanya hubungan hukum, karena berdasarkan akte berita acara rapat karunia wana ika wood industrial kawi) nomor tanggal juni yang dibuat dihadapan rubensjah sjachran, sh. notaris banjarmasin yang pada pokoknya memutuskan dengan suara bulat hal hal sebagai berikut menyetujui dan menegaskan kembali tentang penjualan penyerahan seluruh saham saham milik karunia wana ika wood industrial kawi) masing masing kepada perseroan terbatas sinarindo buana selaras berkedudukan banjarmasin sebanyak (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham, suyanto sarjana ekonomi dan master business administration sebanyak (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan komisaris perseroan yang jama dan pengangkatan haryadi bimantara, suyanto se, mba serta harry jannah bimantara masing masing dan berturut turut selaku direktur utama, direktur dan komisaris perseroan yang baru, seluruh hutang kewajiban keuangan perseroan yang telah ada sebelum penandatanganan akta jual beli saham yang dimaksud (terkecuali hutang kewajiban keuangan perseroan kepada perseroan terbatas bank mandiri (ex bank bumi daya cabang banjarmasin) sebagaimana dimaksud dalam akta pengikatan jual beli saham bertanggal sembilan belas oktober dua ribu satu nomor yang dibuat dihadapan saya, notaris tetap menjadi beban dan tanggungan serta harus dibayar oleh pemegang saham yang lama dari perseroan. bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang sudah tidak dapat diragukan lagi keabsahan dan kebenarannya, maka memohon bukanlah sebagai debitur dan pemohon, karena selain senjatanya sudah tidak ada lagi hubungan hukum, juga masalah masalah hutang ataupun kewajiban kewajiban menjadi beban dan tanggungan adalah menjadi beban yang harus dibayar oleh pemegang saham lama dari perseroan tersebut dan bukan memohon bahwa lebih lanjut dengan menunjuk akte pengakuan hutang kepada wijaya indah permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham karunia wana ika wood industrial kat) kepada sinarindo buana selaras dalam dan secara jelas tersurat dan tersirat karunia wana ika wood industrial kawi) tidak mempunyai hutang kepada wijaya indah permai. yurisprudensi mahkamah agung bahwa dengan adanya akte pengakuan hutang tersebut, maka secara hukum memohon sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada sinarindo buana selaras, dengan demikian persyaratan jumlah kreditur minimal (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit cast perkara ini sebagaimana yang disyaratkan dalam undang undang nomer tahun tentang kepailitan jelas tidak terpenuhi, apalagi memohon usahanya bergerak dalam bidang perkayuan yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga haruslah dipikirkan dampak negatif dan segala akibat hukumnya, bahwa berdasarkan fakta hukum telah jelas sebagaimana yang notaris nomor tanggal juni yang dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh., notaris banjarmasin dan juga akta pengakuan hutang kepada pt. wijaya indah permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham pt, karunia wana ika wood industrial kawi) tidak mempunyai hutang kepada pt. sinarindo buana selaras, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, memohon bukannya debitur dan tidak mempunyai hutang kepada pemohon dan kepada sinarindo buana selaras, oleh karena itu dalil pemohon yang mengatakan bahwa memohon selain mempunyai hutang kepada pemohon juga mempunyai hutang kepada sinarindo buana selaras haruslah ditolak oleh karena didalam akta nomor tanggal juni yang dibuat dihadapan robensjah sjachran, s.h., notaris banjarmasin dan akta pengakuan hutang kepada pt. wijaya indah permai dalam rangka penyelesaian jual beli saham pt. karunia wana ika wood industrial pt. kawi) kepada pt. sinarindo buana selaras tersebut telah jelas terbukti memohon tidak ada sangkut pautnya karena bukan sebagai pihak dan bukan sebagai debitur dan pt, wijaya indah permai dan pt. sinarindo buana selaras, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, permohonan pailit pemohon haruslah ditolak karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam tahun tentang kepailitan dan memohon bukan sebagai debitur dan tidak mempunyai hutang kepada pemohon dan pt. sinarindo buana selaras dan tidak dalam keadaan berhenti membayar karena tidak mampu, karenanya tidak ada obyek menurut undang undang kepailitan: maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, memohon mohon kepada yth. majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut menolak permohonan pailit pemohon tersebut untuk seluruhnya, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara, yurisprudensi mahkamah agung il. memohon memohon tidak memiliki kapasitas sebagai debitur, bahwa sesuai angka surat permohonannya, pemohon memposisikan bpk. topeng maharani sebagai memohon dalam perkara ini atas dasar memiliki keterkaitan sebagai direktur utama dan pemegang saham dari memohon sehingga bertanggung jawab secara tanggung renteng adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan logika hukum oleh karena hanya didasarkan pada surat surat konsultan hukum, kewajiban untuk memikul tanggung jawab secara tanggung renteng haruslah diperjanjikan dan dengan menyebutkan bagian tanggung jawab masing masing pihak sesuai ketentuan kuh perdata tiada perikatan tanggung renteng (tanggung menanggung) kecuali jika dinyatakan dengan tegas dikaitkan dengan tersebut tidak ada perjanjian tanggung renteng antara memohon dengan memohon sehingga surat surat konsultan hukum (bukti bukti bukti tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum adanya tanggung jawab secara tanggung rening yang harus dipikul oleh memohon dan memohon ii, bahwa dari segi tanggung jawab direksi akibat pailit sesuai undang undang tahun tentang perseroan terbatas, direksi dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng jika lalai atau melakukan kesalahan dalam melakukan pengurusan sehingga harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat pailit, akan tetapi dalam konteks ketentuan tersebut permohonan pailit terhadap perseroan harus diajukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan itu sendiri atau dengan kata lain perseroan melilitkan diri sendiri, dalam hal ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan memohon dan memohon harus bertanggung jawab secara tanggung renteng akibat putusan pailit, bahwa selain itu dan segi tanggung jawab pemegang saham berdasarkan undang undang tahun pemegang saham hanya dapat dituntut secara tanggung renteng apabila perseroan belum disahkan sebagai badan hukum atau pemegang saham yang bersangkutan memanfaatkan perseroan semata mata untuk kepentingan pribadi atau pedagang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan sehingga tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan, kesemua pelanggaran tersebut memerlukan pembuktian yang sangat kompleks dan tidak sederhana sehingga harus diajukan pada pengadilan negeri dan bukan pada pengadilan niaga: bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, terbukti tanggung jawab yang harus dipikul secara tanggung renteng memerlukan dasar hukum yurisprudensi mahkamah agung adanya perjanjian tanggung renteng, adanya putusan pengadilan yang memutus pembebanan kewajiban tanggung renteng dan selain itu tuntutan pertanggung jawaban secara tanggung renteng memerlukan sai pembuktian yang tidak sederhana atau sumur, dengan demikian permohonan pemohon haruslah tidak dapat diterima oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata yang harus diadili pada pengadilan negeri atau pengadilan umum, ii. obyek perkara bukan wewenang pengadilan niaga bahwa pada angka surat permohonannya, pemohon menyatakan adanya perikatan jual beli fog (kayu gelondongan) antara pemohon sebagai penjual dengan memohon sebagai pembeli yang pada waktu diwakili: oleh memohon dalam kapasitasnya sebagai direktur utama dan dari hubungan hukum tersebut memohon tidak atau kurang melaksanakan prestasi berupa pembayaran: bahwa apabila implementasi dari perjanjian jual beli tersebut tidak ada pembayaran atau masih kurangnya pembayaran maka hal ini dalam kerangka hukum kepailitan bukanlah sebagai yang dimaksud dengan hutang akan tetapi perbuatan wanpretasi oleh karena sesuai ketentuan undang undang tahun tentang kepailitan beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas bahwa harus ada hubungan hukum hutang, sedangkan pengertian hutang yang tidak dibayar oleh debitur itu adalah hutang pokok dan bunga dengan demikian hutang yang dimaksud adalah hutang yang timbul dari hubungan hukum pinjam meminjam uang, bukan hutang yang timbul dari transaksi jual beli antara pemohon dengan memohon meskipun akibat hukum keduanya dapat berujung pada wanprestasi, bahwa selanjutnya dengan menganalisa uraian pada bagian konsiderans undang undang tahun maka maksud dan tujuan s3 dibentuknya peraturan kepailitan adalah dalam rangka mengatasi gejolak moneter beserta segala akibatnya yang mengganggu kegiatan perekonomian sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian hutang piutang perusahaan yang cepat dan dengan proses pembuktian yang sederhana, guna mencapai maksud dan tujuan tersebut maka persyaratan perkara yang dapat diselesaikan pengadilan niaga haruslah berawal dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang dan tidak meliputi wanprestasi dari hubungan hukum jual beli, pembohongan kerja dan sebagainya: bahwa pengertian hutang harus bersumber dan hubungan hukum pinjam meminjam telah dilaksanakan melalui berbagai putusan sehingga menjadi yurisprudensi tetap antara laiil. pt, karunia wana ika wood industrial (pt. kawi) berkedudukan jalan. yani km. banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dicky richard simon, dan sutomo, sh.m. hum., para advokat dan penasehat hukum, beralamat jalan urip sukoharjo olympic hotel, surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember topeng maharani, bertempat tinggal jalan kebon kacang raya jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya dobel amir, dan jul here, sh,, para pengacara, beralamat wisma bensin lantai jalan jenderal sudirman kav. jakarta pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember sebagai para pemohon peninjauan kembali dahulu para memohon kasasi dan para memohon pailit dan debitur, melawan. pt. wijaya indah permai, berkedudukan jalan pasar baru rt. banjarmasin dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: rudi agustin hasyim, sh,mh, endang supriyanto, sh, hasan kanan, sh,mh dan zainuddin roti, sh, para pengacara, beralamat wisma mitra sunter blok lantai jln. yos sudarso kav. jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember sebagai memohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi pemohon pailit kreditur. mahkamah agung tersebut: bean membaca surat surat yang bersangkutan: tana yurisprudensi mahkamah agung putusan kasasi mahkamah agung k n tanggal desember putusan kasasi mahkamah agung k n tanggal mei putusan kasasi mahkamah agung k n tanggal maret majelis hakim agung dalam perkara perkara tersebut diatas telah berhasil melakukan penentuan hukum dengan berpikir bijaksana, jernih dan mandiri dalam mengartikan hutang yang sesuai dengan jiwa dan spirit undang undang tahun bahwa oleh karena terminologi hutang yang dituntut oleh pemohon bukanlah hutang yang timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum hutang piutang akan tetapi timbul dari hubungan hukum jual beli dimana salah sata pihak wanprestasi terhadap pihak lainnya maka, seharusnya tuntutan dari pemohon diajukan melalui gugatan perdata pengadilan negeri bukannya pengadilan niaga, ih. persyaratan minimal kreditur tidak terpenuhi, bahwa persyaratan jumlah kreditur minimal (dua) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap memohon tidak terpenuhi oleh karena terhadap kreditur lainnya yaitu pt. bank mandiri tbk, dan pt. sinarindo buana selaras. memohon tidak memiliki hubungan hukum apapun, sehingga karenanya memohon tidak memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan ditagih bank mandiri tbk, maupun pt. sinarindo buana selaras, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudah jelas bahwa fakta dan keadaan sebagai syarat memohon dinyatakan pailit sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tidak memenuhi unsur unsur undang undang tahun oleh karena memohon pada kenyataannya tidak mempunyai hutang kepada pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan memohon juga tidak mempunyai kreditur lain, iv. permohonan sita jaminan terhadap kekayaan memohon haruslah ditolak, dengan tidak terpenuhinya persyaratan untuk mempailitkan memohon ii, maka demi hukum permohonan sita jaminan terhadap kekayaan memohon haruslah ditolak: yurisprudensi mahkamah agung berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka jelas fakta dari argumentasi hukum yang melatarbelakangi permohonan pernyataan pailit yang diajukpengadilan negeri niaga surabaya agar berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut menerima tanggapan memohon untuk seluruhnya: menyatakan pengadilan naga surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit oleh pemohon terhadap memohon ii: menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit oleh pemohon terhadap memohon atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pemeran tidak dapat diterima (niet. onvankelijk verklaard): menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini: apabila majelis hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono, menimbang, bahwa sedangkan kreditur lain pt, bank mandiri persero) tbk, terhadap permohonan pemohon mengajukan pernyataan sikap dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut sehubungan dengan perkara pailit pailit pn. niaga sby dengan ini kami beritahukan bahwa terhadap perkara dimaksud kedudukan kami adalah sebagai kreditur yang memegang hak preference (kreditur separatis) pt, karunia wana ika wood industrial kawi) selaku memohon untuk itu kami berpendapat bahwa dalam proses permohonan. pailit yang diajukan oleh wijaya indah permai dimaksud, kami tidak akan ikut serta dalam proses perkara kepailitan tesebut dan mohon kiranya kami tetap diakui sebagai kreditur separatis preference dengan segala akibat hukumnya, terlepas dari perkara dimaksud, tidak berlebihan kami informasikan bahwa kawi adalah debitur kami yang cukup potensial dan saat ini sedang dalam tahap restrukturisasi yang kami harapkan dimasa yang akan datang perusahaan dimaksud mampu berkembang kearah yang lebih baik, sehubungan dengan hal tersebut, dengan tidak bermaksud mencampuri mempengaruhi keputusan yang akan majelis hakim yang terhormat putuskan dalam perkara ago, kami berpendapat bahwa kawi tidak jarak dililitkan dan apabila pt. kawi nantinya berkembang akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dan dapat berperan dalam pembangunan perekonomian nasional, adapun dasar pemikiran kami merestrukturisasi kawi disamping perusahaan tersebut cukup potensial untuk berkembang, juga dikarenakan adanya hubungan bisnis yang harmonis: sehubungan pernyataan sikap dan informasi tsb diatas, kiranya yth. majelis hakim dapat mempertimbangkannya dalam memberikan keputusan yang seadil adilnya dan bermanfaat dalam perkara ago, yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, persidangan pemohonfotokopi dari akta pendirian perseroan terbatas wijaya indah permai tanggal januari dibuat dihadapan susanti, sh, notaris surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda p la, fotokopi dari akta pernyataan keputusan rapat pt. wijaya indah permai tanggal september dibuat dihadapan kun hid, sh, notaris bekasi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda p 1b, fotokopi dari tanda terima kayu bulat lp j kw x tanggal november yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda fotokopi dari surat dari pt. wijaya indah permai wip jkt tanggal januari yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda fotokopi surat dari pt. wijaya indah permai wip jkt ipt. karunia wana ika wood industrial kw ja, kuasa hukum topeno, s&p tanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda fotokopi kewajiban pt. karunia wana ika wood industrial kepada pt. wijaya indah permai per maret yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda fotokopi surat dan kuasa hukum pt. wijaya indah permai rah law firm vii tanggal juli yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda yurisprudensi mahkamah. agung fotokopi surat dari kuasa hukum pt. wijaya indah permai rah law film vii tanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda p h, fotokopi surat dari bank mandiri rmn.cry rcr.ik yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda fotokopi surat dari pt. sinarindo buana selaras sbs wip rah vii tanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil dalil tanggapannya, para memohon masing masingil. memohon fotokopi akta berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial no, tanggal juni dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh., notaris banjarmasin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda t.i fotokopi akta perjanjian jual beli saham tanggal juni dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh,berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial tanggal juni dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh.pengakuan hutang kepada pt. wijaya indah permai tanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda memohon fotokopi keputusan menteri kehakiman c2 .ht. th' tanggal agustus yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda lii fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pt. karunia wana ika industrial tanggal agustus dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh, notaris banjarmasin, yang diberi tanda bukti t.ii fotokopi akta pengikatan jual beli saham tanggal oktober dibuat dihadapan robensjah sjachran, sh, notaris banjarmasin, yang diberi tanda bukti t.1i yurisprudensi mahkamah agung fotokopi tagihan (kwitansi) pembayaran harga kayu logs sebesar tanggal desember yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti t.h fotokopi surat dari pt. karunia wana ika industrial o2 kw j i1 tanggal pebruari yamg diberi tanda bukti t.ii s, fotokopi surat dari wijaya indah permai wip jkt tx tanggal september yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda bukti t.ii menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka untuk selanjutnya ditunjuk hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini, menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan, tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah jelas sebagaimana terurai atas, menimbang, bahwa pemohon dengan permohonannya tersebut pada pokoknya bermaksud akan para memohon pt. karunia wana ika wood industrial dan memohon topeng maharani dinyatakan pailit dengan alasan sebagai berikut bahwa memohon memiliki hutang yang belum dibayar kepada pemohon sebesar uss sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh memohon dan pemohon serta denda keterlambatan pembayaran, bahwa hutang tersebut sudah dapat ditagih dan sudah jatuh tempo, karena pembayaran atas kayu gelondongan (log) harus dilakukan pada saat diterimanya kayu gelondongan (log) tersebut oleh memohon dari pemohon, yaitu pada tanggal november bahwa memohon juga mempunyai hutang lain yaitu kepada bank mandiri persero) tbk, dan sinarindo buana selaras: bahwa memohon adalah direktur utama dan pemegang saham memohon sehingga harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban memohon menimbang, bahwa para memohon dalam tanggapan mereka masirigimasing telah menyangkal semua dalil dalil permohonan pemohon dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut yurisprudensi mahkamah agung memohon bahwa memohon tidak mempunyai hutang dan hubungan hukum dengan pemohon, karena semenjak tanggal oktober dan selanjutnya tanggal juni sebagian besar saham memohon telah dijual masing masing sejumlah (lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu) saham kepada sinarindo buana selaras: sejumlah (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) saham kepada suyanto, s.e.,m.b.a.: bahwa perubahan kepemilikan saham memohon tersebut disertai dengan perjanjian yang mengatur tentang tanggungjawab atas hutang hutang memohon yang ada, sehingga memohon merasa tidak bertanggung jawab bila ada hutang memohon yang dulu kepada pemohon,dengan penjualan saham memohon kepada pt, sinarindo buana selaras tersebut, secara langsung pula kewajiban memohon kepada pt. sinarindo buana selaras telah selesai, il. memohon bahwa memohon tidak bisa ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban memohon kepada pemohon, baik memohon sebagai direktur utama memohon maupun sebagai pemegang saham memohon bahwa hutang memohon kepada pemohon yang timbul dari transaksi jual beli sebagaimana dimaksudkan pemohon dalam permohonannya bukanlah sebagai hutang yang dimaksudkan dalam ketentuan undang undang tahun tentang kepailitan:memohon tidak memiliki hutang kepada pt. bank mandiri persero) tbk, dan pt. sinarindo buana selaras: menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka pokok pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah memohon memiliki hutang yang belum dibayar kepada pemohon sebesar us$ sebagai pembayaran harga kayu gelondongan (log) yang telah diterima oleh memohon dari pemohon serta denda keterlambatan pembayarannya: yurisprudensi mahkamah agung apakah memohon juga mempunyai hutang lain, yaitu kepada pt. bank mandiri persero) tbk, dan pt. sinarindo buana selaras?, apakah memohon sebagai direktur utama dan pemegang saham memohon bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban memohon berupa hutang kepada pemohon?, menimbang, bahwa dalam pokok permasalahan hukum ad. atas, dihubungkan dengan bukti berupa tanda terima kayu bulat dan bukti bukti sampai dengan bukti p13, telah terbukti bahwa pemohon mempunyai tagihan kepada memohon berupa pembayaran atas harga kayu gelondongan (log) yang dibeli oleh memohon dari pemohon: menimbang, bahwa namun memohon mendalilkan bahwa antara memohon dengan pemohon tidak ada hubungan utang piutang dan hubungan hukum, karena sejak oktober kepemilikan saham memohon telah beralih, dn, menimbang, bahwa bukti t.ii berupa akta pengikatan jual beli saham nomor tanggal oktober 'dan bukti ti berupa akta berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial nomor tanggal juni menjadi dasar dan ijin bagi pt. giat timber corporation, pt. giat ika aneka timber, pt. raw miri, budhiyanto, nasrani yunus para ahli waris almarhum usman ongkosutrisno dan sandy ongkosutrisno sebagai pemegang saham memohon untuk menjual dan menyerahkannya masing masing sejumlah saham kepada pt. sinarindo buana selaras dan saham kepada suyanto, se.mba.: menimbang, bahwa dengan bukti t.i berupa akta perjanjian jual beli saham nomor tanggal juni dan bukti berupa akta berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial nomor tanggal juni telah dilakukan penjualan saham memohon dan masing masing sejumlah saham kepada pt. sinarindo buana selaras dan saham kepada suyanto, s.e., m.b.a., sehingga dari seluruh saham memohon yang berjumlah saham, hanya tinggal saham yang dimiliki oleh koperasi pegawai negeri aaliyah dan saham dimiliki oleh koperasi karyawan karunia , menimbang, bahwa dari bukti il berupa akta pengikatan jual beli saham nomor tanggal oktober dan bukti t.i berupa akta berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial nomor tanggal juni masing masing dalam alinea dan putusan rapat point disepakati dan dijamin oleh pt. giat timber corporation, pt. giat ika aneka timber, pt. ratu miri, budhiyanto, migrasi yunus, melewati section, para ahli waris almarhum usman ongkosutrisno dan sandy ongkosutrisno, ternyata telah disepakati bahwa seluruh hutang kewajiban memohon yang telah ada sebelum tanggal juni kecuali kepada pt. bank mandiri persero) tbk, tetap menjadi beban dan tanggungan para pemegang saham yurisprudensi mahkamah agung memohon yang lama (), menimbang, bahwa dengan demikian timbul persoalan terhadap hutang memohon kepada pemohon yang didasarkan pada bukti bukti dengan bukti berupa tanda terima kayu bulat dan bukti bukti sampai dengan bukti p f3, menjadi beban tanggung jawab siapa?, apakah menjadi beban tanggung jawab memohon atau giat timber corporation, pt,, sebagai pemegang saham memohon yang lama (berdasarkan bukti bukti t.ii dan sampai dengan )?, menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang memohon kepada pemohon seperti pertanyaan diatas, menurut pengadilan merupakan suatu permasalahan yang bukan menjadi wewenang pengadilan niaga, karena pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara sederhana seperti yang ditentukan dalam undang undang kepailitan sebagaimana telah diubah(selanjutnya disebut dengan undang undang kepailitan), sehingga hal ini menjadi kewenangan peradilan perdata, menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga, maka terhadap pokok permasalahan hukum ad. tersebut atas, yaitu apakah memang benar memohon mempunyai kreditur kreditur lain sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. pengadilan berkesimpulan tidak perlu dipertimbangkan lagi, menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga, dengan demikian berarti pula dengan tanpa mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dapil dalil pemohon yang lainnya, permohonan pemohon terhadap memohon harus ditolak: menimbang, bahwa memohon juga dimohonkan pailit oleh pemohon, karena sebagai direktur utama dan pemegang saham memohon memohon harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap hutang memohon sehingga pengadilan merasa perlu juga untuk mempertimbangkan pokok permasalahan hukum ad. tersebut atas: menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan, baik dari pemohon, maupun dari para memohon, tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa memohon adalah pemegang saham memohon sehingga dalil pemohon yang menyatakan bahwa memohon adalah pemegang saham memohon harus dikesampingkan: menimbang, bahwa akan tetapi dan bukti bukti t.ii berupa akta pernyataan keputusan rapat karunia wana ika wood industrial nomor tanggal agustus yurisprudensi mahkamah agung bukti t.ii berupa akta pengikatan jual beli saham nomor tanggal oktober serta bukti t.i i berupa akta berita acara rapat pt. karunia wana ika wood industrial nomor tanggal juni menunjukkan bahwa memohon adalah direktur utama dari memohon menimbang, bahwa menurut undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas menentukan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi, bila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam undang undang tersebut, yaitu, menimbang, bahwa dengan demikian agar seorang direksi dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi, haruslah ditentukan lebih dahulu bahwa telah bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya, menimbang, bahwa demikian pula dalam kepailitan menurut undang undang nomor tahun ditentukan bahwa direksi bisa secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian perseroan, bila kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi, berarti bahwa telah terjadi kepailitan terhadap perseroan dan dapat ditentukan pula bahwa kepailitan itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi: menimbang, bahwa meskipun memohon terbukti adalah direktur utama dari memohon dan direktur utama adalah direksi, namun berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa memohon sebagai direktur utama dan memohon tidak bisa secara pribadi dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng atas kewajiban memohon dengan demikian berarti pula bahwa permohonan menyatakan pailit pemohon terhadap memohon harus ditolak: menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit dari pemohon harus ditolak: menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan pailit ditolak, maka pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat dan penjelasannya serta lain dari undang undang kepailitan dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan, mengadiliyurisprudensi mahkamah agung demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari selasa tanggal oktober oleh kami binsar pakpahan sebagai ketua majelis, ny. purnamawatil s.h., hum, dan eddy nugroho, s.h, masing masing selaku hakim anggota, putusan mana pada hari mis tanggal oktober diucapkan depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh muhammad isa, s.h., panitera pengganti pengadilan niaga pada pengadilan negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa pemohon, kuasa memohon dan kuasa memohon il: hakim hakim anggota ketua ttd, ttd, ny, purnamawati, sh.m. hum. binsar pakpahan ttd. eddy nugroho, sh. panitera pengganti. ttd, muhammad isa, sh. yurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang para pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai memohon kasasi dannovember k n yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan memohon peninjauan kembali, dengan polita perkara sebagai berikutn,ririvember bahwa pemohon pailit).l,yurisprudensi mahkamah agunghi, samudra partner s7p tanggal juli (bukti s&p 0s tanggal juli (bukti dan s&p tanggal agustus (bukti p b),ii, baik., hal ini terbukti dengan somasi sesuai dengan surat pemohon pailit rah law firm vii tanggal juli (bukti p b): b):h tanggal agustus (bukti p it)ar amerika serikat) yang terdiri dari hutang pokok menerenneane usd denda keterlambatan ayakan lo. usd ,74h yurisprudensi mahkamah. agung belum termasuk biaya biaya penagihan: dan biaya biaya pengacara yang akan diperhitungkan kemudian::a. pt, bank mandiri persero) tbk.ldari kantor hukum jusuf indradewa partners, beralamatri memohon pailit. berdasarkan hal hal tersebut diatas, para pemohon peninjauan kembali mohon agar pengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya memberikan putusayurisprudensi mahkamah agung, mengangkat cornelius benyengadilan niaga pada pengadilan negeri surabaya telah mengambil putusan yaitu putusan tanggal oktoberckasasi pt. wijaya indah permai tersebut,yurisprudensi mahkamah agungses akibat hukumnya::: mengangkat cornelius beny dari kantor hukum jusuf indradewa partners, beralamat kantor gedung aria graha tower lantai jl. jenderal sudirman, kav. jakarta dengan surat tanda terdaftar sebagai kurator dan pengurus cht. tahun tanggal .:.:& januari sebagai: kurator, .bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c putusan mahkamah agung tanggal november k n diberitahukan kepada para memohon kasasi dan dahulu para termbox pailit dan pada tanggal desember kemudian terhadapnya oleh memohon kasasi memohon pailit dengan perantaraan. kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember diajukan permohonan. peninjauan kembali secara lisan kepaniteraan pengadilan negeri niaga surabaya tanggal desember dengantersebut pada tanggal desember itu juga, sedangkan memohon kasasi tersohoregeri niaga surabaya pada tanggal desember dengan disertai memori yang memuat alasan alasan permohonannya yang. diterima di. kepaniteraan pengadilan negeri niaga tersebu. seksama pada tanggal desember dan desember kemudian terhadapnya oleh pihak tawan telah diajukan jawaban yang diterima di. kepaniteraan. pengadilan negeri niaga surabaya pada tanggal desember dan desember menimbang, bahwa oleh karena ituformil dapat diterima, yurisprudensi mahkamah agung |
mengingat undang undang dasar negara tpdaerah kabupaten magelang negara republik indonesia tahun nomor tahun nomor: cia" undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria peraturan daerah kabupaten magelhuk pid lembu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan republik indonesia ana to81 nomor tambahan lembu republik ind dengan rahmat tuhan yang maha esa nomor aran negara ketuban indonesia bupati magelang undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum tatacara perpajakan menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu lembaran negara republik indonesia tahun sumber pendapatan daerah yang penting guna nomor tambahan lembaran negara membiayai penyelenggaraan pemerintahan republik indonesia nomor sebagaimana daerah dan pembangunan daerah, telah diubah beberapa kali terakhir dengan bahwa berdasarkan ketentuan desa ado bea sang huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, undang, mana eni kana pajak bumi perd perkotaan merupakan, "pajak daerah yang nomor tahun tentang ketentuan umum menjadi kewenangan kabupaten kota: dan tatacara perpajakan menjadi undang undang perpajakan lembaran negara republik bahwa berdasarkan ketentuketentuan mengenai pajalembarsebagaimana telah diubah diubah dengan undang undang nomor beberapa kali terakhir dengan undang undang tahun tentang perubahan atas undang nomor tahun tentang perubahan undang nomor tahun tentang kedua atas undang undang nomor tahun penagihan pajak dengan surat paksagadilan pajak lembaran negara republik perimbangan keuangan antara pemerintah indonesia tahun nomor tambahan pusat dmbentukan peraturan perundang undanganjawab peraturan pemerintah nomor tahun keuangan negara lembaran negara republik tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah indonesia tahun nomor tambahan tingkat magelang dari wilayah kotamadya lembaran negara republik indonesia nomorbab bab xiii pemeriksaan ketentuan khusus (l) bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya rangka melaksanakan peraturan perundang undangan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya perpajakan daerah. untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan wajib pajak yang diperiksa wajib: perpajakan daerah. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau larangan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati untuk lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau undangan perpajakan daerah. tuangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada guna kelancaran pemeriksaan, dan atau memberikan keterangan yang diperlukan dan adalah: gan yang cip pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak saksi ahli dalam sidang pengadilan, diatur dengan peraturan bupatibab negara atau instansi pemerintah yang berwenang insentif pemungutan(l) instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat dan tena ahli sebagaimana dimaksud pada diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentumberian insentif sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan dalam perkara ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana hukum acara pidana dan hukum acara perdata, bupati dapat dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud bupati.bab xii keterangan wajib pajak yang ada padanya. sengketa pajakdalam hal terjadi sengketa pajak, penyelesaiannya dilaksanakan yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. sesuai ketentuan peraturan perundang undang(l) pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidik sebagaimana dimaksud pada memberitahukan melakukan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan 2g: dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pendidikannya daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang undang hukum 2g. kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara acara pidana. republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah pejabat undang undang hukum acara(l) wajib pajak yang karena keadaannya menyampaikan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana naa keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan daerah dapat dipidana sesuai peraturan perundang undangan. tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak dipidana sesuai peraturan perundang undangan.tindak pidana bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan melampaui jangka waktu (lima) tahun sejak saat terulangnya dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah, pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan(l) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang karena daerah, kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang sebagaimana dimaksud dalam dan meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan pidana denda paling banyak (empat juta dan atau dokumen yang dibawa, rupiah). memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah, pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang dengan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten magelang sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang tahun nomor menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat tanggal mei sebagaimana dimaksud dalam dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama (dua) tahun sekretaris daerah kabupaten magelang, dan pidana denda paling banyak (sepuluh ttd juta rupiah). utomo penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dan hanya dilakukan atas pengaduan pembina utama muda nip.penjelasan ii. demi atas peraturan daerah kabupaten magelang cukup jelas nomor tahun tentang yang dimaksud dengan kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertambangan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan i. umum pertambangan tanah yang diberi hak pengusahaan hutan pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat kawasan sebagaimana dimaksud atas merupakan objek memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak pajak pusat.scukup jel jelasyang dimaksud dengan emplasemen adalah tempat retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten kota, sehingga satuan bangunan. pemerintah daerah berwenang memungut pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki obyek pajak daerah. huruf dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan cukup jelas bangunyang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk pajak bumi dan bangunan dalam peraturan daerah. memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan peraturan daerah ini menjadi landasan hukum dalam umum, dan nyata nyata tidak ditujukan untuk pengenaan pajak daerah kepada orang pribadi atau badan mencari keuntungan. hal ini dapat diketahui sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan antara lain dari anggaran dasar dan anggaran manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasaan rumah tangga dari yayasan badan yang bergerak dan atau perolehan manfaat atas bangunan. selain itu dengan dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan. negara. hurufjelas cukup besar atau perubahan kondisi yang menyebabkan penurunan nop maka penetapan urut nop dapat ditetapkan setahun sekali. cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas objek pajak berupa bangunan diberi batas nilai bangunan tidak kena pajak sebesar (sepuluh juta iah tuk penetapan nop dapat dilakukan dengan rupiah) untuk tiap satuan bangunan perbandingan harga dengan objek lain yang contoh sejenis, adalah suatu pendekatan metode nilai jual bangunan penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara batas nilai jual tidak kena pajak membandingkannya dengan objek pajak lain yang atas nilai jual bangunan ena paj sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya nilai jual bangunan kena pajak nihil sama dan telah diketahui harga jualnya. nilai jual bangunan nilai perolehan baru, adalah suatu batas nilai jual bangunan tidak kena pajak pendekatan metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya nilai jual bangunan kena pajak yang dikeluarkan untuk memperoleh objek nilai jual bangunan tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang par pajak dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi batas nilai jual bangunan tidak kena paj fisik objek tersebut. nilai jual bangunan kena pajaknilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak objek pajak tersebut.2, bangunan seluas 400m? dengan nilai jual m2, cukup jelas taman seluas 200m? dengan nilai jual pagar sepanjang 120m dan tinggi rata rata pagar ,5m cukup jelas dengan nilai jual m?. besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai cukup jelas berikut: nop bumi cukup jelas nop bangunan rumah dan garasi cukup jelas taman pagar yang dimaksud dengan dilarang digolongkan' adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak total nop bangunannilai jual objek pajak tidak kena pajak bekerjasama dengan pihak ketiga. dalam proses nilai jual bangunan kena pajak pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat bekerja nilai jual objek pajak kena pajak sama dengan badan badan tertentu karena tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah profesionalismenya' layak dipercaya untuk gian tugas pemungutan jenis pajak contoh tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang wajib pajak mempunyai objek pajak berupa tanah seluas terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan .800m? dengan harga jual m2. pajak. besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut: cukup jelas nop bumi nilai jual objek pajak kena pajak tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam peraturan daerah cukup jelas pbb terutanghuruf pajak. cukup jelas huruf huruf cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas yang dimaksud dengan 'kondisi tertentu objek peak, antara in, lahan pertanian yang, sangat cute jelas atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentuperaturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan kitab undang undang tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan hukum acara pidana lembaran negara insentif pemungutan pajak daerah dan republik indonesia tahun nomor retribusidiubahnomor tahun tentang pelaksanaan tentang jenis pajak daerah yang dipungut kitab undang undang hukum acara pidana berdasarkan penetapan kepala daerah atau lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara dibayar sendiri oleh wajib pajaknyitaan dalam rangka peraturan presiden nomor tahun penagihan pajak dengan surat paksa lembaran tentang penetapan, pengesahan, dan negara republik indonesia tahun nomor penyebarluasan peraturan perundang tambahan lembaran negara republik maag aturan undang indonesia nomor undangan, peraturan pemerintah nomor tahun peraturan daerah kabupaten daerah tingkat tentang pengelolaan keuangan daerah magelang nomor tahun tentang penyidik lembaran negara republik indonesia tahun pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah nomor tambahan lembaran negara kabupaten daerah tingkat magelang republik indonesia nomor lembaran daerah kabupaten daerah tingkat magelang tahun seriinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun tentang mekanisme konsultasi publik lembaran daerah kabupaten magelang lembaran negara republik indonesia tahun tahun seri nomor tambahan lembaran negara akun nomortata cara pembentukan tentang pembagian urusan pemerintahan peraturan daerah lembaran daerah kabupaten antara pemerintah, pemerintahan daerah magelang tahun nomor seri nomormagelang nomor indonesia tahun nomor tambahan tahun tentang pokok pokok pengelolaan lembaran negara republik indonesia nomorkas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah tahun tentang urusan pemerintahan yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh yang menjadi kewenangan pemerintahan penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh daerah kabupaten magelang lembaran daerah pengeluaran daerah. kabupaten magelang tahun nomordengan persetujuan bersamadewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magelang untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan dan pertambangan. bupati magelang bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. memutuskan: bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau menetapkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan bangunan perdesaan dan perkotaan. pemakaman, perdesaan dan perkotaan adalah kawasan yang tidak bab digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan ketentuan umumhak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, daerah adalah kabupaten magelang. sebagaimana dimaksud dalam undang undang bidang pertanahan dan bangunan. bupati adalah bupati magelang. nilai jual objek pajak, yang selanjutnya disingkat nop adalah pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu bidang beli, nop ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nop undangan. pengganti. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang subjek pajak adalah orang pribadi atau badan, yang dapat merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun dikenakan pajak. yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik iko pajak negara bumn) atau badan usaha milik daerah bumi) dengan pajak, pemotong pada gan pemungut pajak, yang mempunyai nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danatahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku kolektif dan bentuk usaha tetap. yang tidak sama dengan tahun kalender. pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan utang pajaknya. perundang undangan perpajakan daerah. surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari biaya penagihan pajak. penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajibvetorannva pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang peng pen ya. dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang surat pemberitahuan objek pajak, yang selanjutnya disingkat undangan perpajakan yang berlaku. pop adalah surat yang digna kan leh wajib pajak untuk putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan oleh wajib pajak.spot adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan yang berhutang kepada wajib pajak. arang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skpd keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya tahun pajak tersebut. jumlah pokok pajak yang terutang, dan atau bukti yang dilaksanakan disingkat skpd adalah surat ketetapan pajak yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka atau seharusnya tidak terutang. melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat std, perpajakan daerah. adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal administratif berupa bunga dan atau denda. dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan ymembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau dana vans terjadi dan sana menemukan kerangkanya kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam yang terj sukanya. peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang penyidikan tindak pidana bidang perpajakan adalah terdapat dalam spot, skpd, skpd, std, surat keputusan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk pembetulan atau surat keputusan keberatan. mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas bana. dua terang tindak pidana bidang perpajakan yang keberatan terhadap spot, skpd atau terhadap pemotongan ya. atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang yang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi jawa penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri tengah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi digunakan untuk melayani kepentingan umum bidang wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan didikan terhadap peran ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan varian. nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, bab digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau nama, objek, subjek dan wajib pajak annengan nama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani dipungut pajak atas setiap bumi dan atau bangunan yang dimiliki, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha keb hut tamb digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga perkebunan, perhutanan, gan pertambangan. internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keusubjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau perhutanan, dan pertambangan. memperoleh manfaat atas bangunan. termasuk dalam pengertian bangunan adalah: wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan memperoleh manfaat atas bangunan. tersebut, jalan tol: bab iii kolam renang: dasar pengenaan, tarif dan cara pagar mewah, penghitungan pajak tempat olahraga, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, pipa dasar pengenaan pajak adalah nop. minyak, dan menarbab dilakukan oleh bupati. pendataan dan penetapan tarif pajak ditetapkan sebagai berikut pendataan dilakukan dengan menggunakan pop. untuk nop (satu miliar rupiah) atau pop sebagaimana dimaksud pada harus diisi dengan lebih sebesar (nol koma dua persen), jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan untuk nop kurang dari (satu miliar kepada bupati paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah rupiah) sebesar (nol koma satu persen). tanggal diterimanya pop oleh subjek pajak. besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak berupa bangunan berdasarkan pop sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (sepuluh juta rupiah) untuk bupati menerbitkan spot. setiap wajib pajakkepada bupati dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh bupati sebagaimana ditentukan dalam besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara surat teguran: mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam dengan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak jumlah pajak yang dihitung berdasarkan pop yang sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh wajib pajak. bab wilayah pemungutan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupati. wilayah pemungutan pajak daerah. bab vii bab tahun dan tempat pajak pemungutan pajak bagian kesatu tata cara pemungutan tahun pajak adalah jangka waktu (satu) tahun kalender. asamungutan pajak dilarang digolongkan. tempat pajak yang terutang adalah wilayah daerah yang setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang meliputi letak obyek pajak. berdasarkan spot atau skpd. tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian spot atau skpd (l) pajak yang terutang berdasarkan spot, skpd, std, surat sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan dengan peraturan bupati.bagian kedua penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan surat tagihan pajak peraturan perundang undangan. bagian keempat keberatan dan banding (l)wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati administratif berupa bunga sebesar (dua persen) setiap atas suatu: bulan. spot, dan skpd. bagian ketiga keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia tata cara pembayaran dan penagihan(l) bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa penyetoran pajak yang terutang paling lama (enam) bulan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar sejak tanggal diterimanya spot oleh wajib pajak. kekuasaannya. spot, skpd, std, surat keputusan pembetulan, surat keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. jumlah pajak ang harus dia bertambah merupakan dasar keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanimaksud pada dan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi dipertimbangkan. daratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh bupati pada wajib pajak untuk menganggur atau menunda atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar (dua keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti persen) setiap bulan. penerimaan surat keberat(l) bupati dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan persen) sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan. sejak, tangga darat keberatan diterima, harus memberi dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan putusan atas keberatan yang diajukan. sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima denda sebesar (seratus persen) dari jumlah pajak seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran jumlah pajak yang berhutang.bagian kelima keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkanatas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, bupati keberatannya yang ditetapkan oleh bupati.permohonan banding sebagaimana dimaksud pada hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan dalam perundang undangan perpajakan daerahbupati dapat: tersebut. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang membayar pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi penerbitan putusan bandingyang tidak benar, (l) jika pengajuan keberatan atau permohonan banding cc. mengurangkan atau membatalkan std, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama yang ditentukan, dua puluh empat bulimbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dihitung kondisi tertentu objek pajak: dan sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya skpd. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa lain yang luar biasa.mbetulan, bab pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan kedaluwarsa penagihhak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa bab viii setelah melampaui jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak pengembalian kelebihan pembayaranatas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat dapat ditangguhkan apabila: mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati secara diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa, atau tertulis. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsungdalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada harus sebagaimana dimaksud pada huruf kedaluwarsangakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap pada huruf adalah wajib pajak dengan kesadarannya dikabulkan dan skpd harus diterbitkan dalam jangka waktu menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum paling lama (satu) bulan. meluasnya kepada pemerintah daerah. apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pada huruf dapat diketahui dari pengajuan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan pajak tersebut. permohonan keberatan oleh wajibiutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat setelah lewat (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga dihapuskan. sebesar (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak pembayaran kelebihan pembayaran pajak. yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajakdiatur dengan peraturan bupati. bupati.ban kerja yang tinggi pada subbagian kelembagaan dan penatalaksanaan pada bagian organisasi sekretariat daerah menyebabkan tugas tugas subbagian kelembagaan dan penatalaksanaan tidak dapat dilaksanakandiubah sebagai berikut: ketentuan huruf angka dan huruf angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan organisasi sekretariat daerah, meliputi: sekretaris daerah. asisten pemerintahan, membawakan: bagian tata pemerintahan, membawakan: subbagian pemerintahan umum, subbagian pertanahan dan kekayaan desa, dan subbagian pemerintahan desa. bagian organisasi, membawakan: subbagian kelembagaan, subbagian penatalaksanaan, dan subbagian kinerja dan pendayagunaan aparatur. bagian hukum, membawakan: subbagian peraturan perundang undangan, subbagian kajian dan evaluasi, danbadan usaha milik daerah, subbagian pengembangan investasi dan sarana perekonomian: dan subbagian bina produksi daerah. bagian administrasi pembangunan daerah, membawakan: subbagian pelaporan dan analisis pembangunan konstruksi, subbagian pelaporan dan analisis pembangunan non konstruksi, dan subbagian administrasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. bagian kesejahteraan rakyat, membawakan: subbagian kesejahteraan sosial, subbagian bina mental, dan subbagian pemberdayaan perempuan dan anak. asisten administrasi umum membawakan: bagian hubungan masyarakat dan protokol, membawakan: subbagian peliputan, publikasi dan analisis pemberitaan: subbagian naskah pidato dan dokumentasi, dan subbagian protokol. bagian umum, membawakan: subbagian rumah tangga dan perlengkapan, subbagian keuangan, dan subbagian tata usaha pimpinan dan persandian. kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh kepala subbagian yang membidangsekretariat daerahdan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dprd yang ada tetap menjalankan fungsinya sesuaimpai dengan dilaksanakan penyesuaian berdasarkanapristrukturan kerja yang tinggi pada subbagian kelembagaan dan penatalaksanaan pada bagian organisasi menyebabkan pelaksanaan tugas tugas subbagian kelembagaan dan penatalaksanaan tidak dapat berjalan optimal, sehingga perlu dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah untuk membagi beban kerja dengan subbagian lain pada bagian organisasi dan bagian umum sekretariat daerah. berdasarkanii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten magelang nomor g lampiragan organisasi sekretariat daerah sekretaris daerah press sl. ) kelompok staf ahli bupati sekretariat jabatan bidang pemerintahan, fungsional asisten ekonomi, hukum, dan politik. pil asisten pemerintahan pembangunan dan asisten administrasi umum bidang ekonomi nilai kesejahteraan rakyat pembangunan. deli bidang kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia. bagian tata bagian bagian administrasi bagian bagian hubungan bagian pemerintahan bagian organisasi hukum bagian perekonomian pembangunan daerah kesejahteraan masyarakat dan umum rakyat protokol subbab subbab peraturan subbab subbab pelaporan dan subbab subbab peliputan, subbab pemerintahan subbab kelembagaan perundang pengembangan badan analisis pembangunan kesejahteraan sosial publikasi dan analisis rumah tangga umum undangan usaha milik daerah non konstruksi pemberitaan dan perlengkapan subbab sub subbab kajian dan subbab pengembangan subbab pelaporan dan subbab naskah pidato sub pertanahan ketat san evaluasi investasi dan sarana analisis pembanguan subbab bina mental dan keuangan dan kekayaan desa perekonomian konstruksi dokumentasi subbab subbab kinerja dan subbab bantuan hukum subbab bina produksi subbab administrasi subbab pemberdayaan subbab subbab tata usaha pemerintahan desa pendayagunaan dan hak azani manusia daerah pengelolaan anggaran perempuan dan anak protokol pimpinan dan aparatur pendapatan dan persandian belanja daerah bupati magelang, ttd zaenal arifin |
izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan perlu pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan: bahwa dengan adanya peraturan perundang undangan yang baru, peraturan daerah yang selama ini dipakai sudah tidak relevan lagi untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas, dipandang perlu ditetapkan peraturan daerah kota cimahi mengenai izin penyelenggaraan pelayanswasta adalah merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatanbaik promosi, preventif, kuratif maupun rehabilitasilenggara pelayanan kesehatan adalah perorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan upaya kesehatan bidang sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan penunjang medis. surat izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disingkat sippa, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perorangan maupun badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun usaha yang berkaitan dengan bidanginstitusi pelayanan kesehatan, umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. rumah bersalin adalah tempat. praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medikspesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis pada suatu sarana yang dimiliki oleh perorangan, dan atau badan hukum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik spesialistik balai pengobatan adalah yang diselenggarakan oleh suatu institusi badan hukum atau perorangan serta dipimpin oleh minimal seorang dokter umum secara rawat jalan, rujukan, dan memberikan penyuluhan. balai asuhan keperawatan gigi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan asuhan kesehatan gigi dilaksanakan oleh tenaga perawat gigi secara rawat jalan, rujukan, dan memberikan penyuluhan.. balai khitan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan khitanan yang beroperasi kurang dari jam per hari dengan pelaksana harian tenaga perawat yang dipertanggungjawabkan oleh seorang dokter umumray yang dikelola oleh swastaapoti, dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikik atau instalasi farmasi rumah sakit. surat izin kerja, yang selanjutnya disingkat sik,refraksionis optisien adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan rekraksionis optisien seluruh wilayah indonesia. surat izin kerja radiografi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiographer untuk menjalankan pekerjaan radiografi sarana pelayanan kesehatan. surat izin fisioterapi, yang selanjutnya disingkat sif, adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi. surat izin praktik fisioterapikerja tenaga teknis kefarmasian, yang selanjutnya disingkat siklik, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian. surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan. surat izin praktik okupasi terapis, yang selanjutnya disingkat spot,, surat izin praktik terapis wicara, yang selanjutnya disingkat site,izin praktik perawat, yang selanjutnya disingkat sipp,: surat izin praktik perawat gigi, yang selanjutnya disingkat sippa, adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk menjalankan praktik perawat gigi, surat izin pengobat tradisional, yang selanjutnya disingkat sit, adalah surat izinsurat iz. surat iz. sertifikat tanda terdaftar teknik gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tekhnik gigi berijazah yang dikeluarkan oleh kepala dinas dalam pemberian pelayanan laboratorium artificial gigi. tanda terdaftar pelayanan kesehkesehatan tradisional. rekomendasi adalah dokumen yang berisikan hasil kegiatan inspeksi dan hasil pemeriksaan serta memuat saran saran perbaikan. jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disingkat jpk,. tempat pengelolaan pestisida, yang selanjutnya disingkat tp2,. tempat pengolahan makanan, yang selanjutnya disingkat tpm,. tempat tempat umum, yang selanjutnya disingkat ttu,. tanda terdaftar adalah plakat yang diberikan kepada pengusaha tempat pengelolaan pestisida, tempat tempat umum dan tempat pengolahan makanan sebagai bukti bahwa perusahaannya telah terdaftkota cimahi, bukan sebagai tanda laik sehat. okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapis minimal setingkat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku:organisasi profesi adalah organisasi profesi bidang kesehatan. upaya kesehatan berbasis masyarakat, yang selanjutnya disingkat ukm, contohnya posyandu, posyandu, pos upaya kesehatan kerja (ukk), pos kesehatan pesantren poskestren), dan lain lain. bab maksud dan tujuan maksud peraturan ini adalah untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar. tujuan peraturan ini agar penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang pelayanan kesehatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. bab iii sasaran sasaran dari peraturan daerah ini adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan jasa pelayanan bidang kesehatan. bab ruang lingkup izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdiri dari izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua dan sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga, izin dan atau tanda terdaftar rekomendasi sertifikasi penyelenggara kesehatan diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi izin kerja praktik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, izin kerja praktik apoteker, izin kerja praktik bidan: izin kerja praktik perawat: izin kerja praktik perawat gigi: izin kerja praktik refraksionis optisien, izin kerja radiografi, izin kerja praktik fisioterapis: izin kerja praktik tenaga teknis kefarmasian: izin teknik gigi, izin okupasi terapis, dan izin terapis wicara. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada meliputi izin balai pengobatan, izin balai asuhan keperawatan: izin balai asuhan keperawatan gigi: izin balai khitan: izin puskesmas: izin puskesmas pembantu, izin pos kesehatan pesantren poskestren), dan izin pos upaya kesehatan kerja pos ukk). izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada meliputi izin rumah sakit kelas dan dj: izin praktik berkelompok dokter spesialis dokter gigi spesialis, izin rumah bersalin: izin balai konsultasi gizi: izin klinik fisioterapi, dan izin penyelenggaraan sarana pelayanan rehabilitasi dan ketergantungan napa. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada meliputi izin laboratorium: izin penyelenggaraan apotik, izin klinik radiologi: izin optikal: dan izin toko obat.sebagaimana dimaksud meliputi surat izin pengobat tradisional sit) surat tanda terdaftar pengobat tradisional http), izin badan penyelenggara jpk: izin edar pangan, rekomendasi dan sertifikasi meliputi tanda terdaftar bagi tempat tempat umum ttu), tempat pengolahan makanan tpm) tempat pengelolaan pestisida tp2), sertifikasi produk pangan industri rumah tangga part), rekomendasi produk kesehatan rumah tangga (part), rekomendasi industri kecil obat tradisional (ikut), rekomendasi industri obat tradisional (iot), depot air minum isi ulang dami), sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, sertifikasi produk kesehatan rumah tangga, dan surat keterangan laik sehat jasa boga, restoran, rumah makan, hotel kolam renang, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa dan panti pijat bab perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari walikota, melalui instansi yang berwenang. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dimaksud pada meliputi izin tenaga kesehatan, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua, izin sarana pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan izin sarana pelayanan penunjang medis. penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kelas dan rumah sakit khusus wajib memiliki rekomendasi dari kepala dinas. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan wajib memiliki izin rekomendasi sertifikasi tanda terdaftar. tata cara permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kesatu izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan paragraf izin kerja praktik dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis setiap dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang akan melakukan menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai izin. persyaratan permohonan izin praktik diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. surat izin praktik dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri apabila memenuhi persyaratan permohonan izin praktik yang diatur dalam peraturan walikota memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi. surat izin praktik dapat diberikan maksimal (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan. setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam surat izin praktik atas persetujuan kepala dinas. paragraf izin kerja praktik apoteker setiap apoteker yang bekerja pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran wajib memiliki surat izin kerja apoteker sika). setiap apoteker yang bekerja pada apotik dan instalasi farmasi rumah sakit wajib memiliki sisa. surat izin kerja apoteker sika) dan sisa sebagaimana dimaksud pada dan diterbitkan oleh kepala dinas. persyaratan pengajuan surat izin kerja sika) dan sisa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin kerja praktiksurat izin kerja bidan sik) dan surat izin praktik bidan ipb) sebagaimana dimaksud pada dan berlaku masing masing untuk satu tempat. untuk memperoleh surat izin kerja bidan sik) dan surat izin praktik bidan ipb) selanjutnya diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotaragraf izin kerja praktik perawat perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki sik. perawat yang melakukan praktik perorangan berkelompok wajib memiliki sipppersyaratan permohonan sik dan sipp diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin kerja perawat gigiik dan sippa, sik dan sippa sebagaimana dimaksud pada diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada dinas. persyaratan permohonan sik dan sippa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin kerja refraksionis optisien setiap refraksionis untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki sik. sik hanya berlaku pada (satu) tempat sarana kesehatan. paragraf izin kerja radiografi setiap radiografi untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki surat izin kerja radiografisurat izin fisioterapis setiap fisioterapis untuk melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki surat izin kerja fisioterapisizin kerja tenaga teknis kefarmasian setiap tenaga teknis kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada sarana kefarmasian pemerintah maupun swasta wajib memiliki siklik: pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dilakukan bawah pengawasan apoteker, tenaga kesehatan atau dilakukan secara mandiri sesuai perundang undangan. siklik diajukan kepada kepala dinas. persyaratan permohonan memperoleh siklik diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. siklik hanya berlaku pada satu sarana kefarmasian. paragraf izin teknik gigi semua teknik gigi berijazah wajib mendaftarkan diri dinas untuk mendapatkan izin teknik gigi. bagi penyelenggara pengerjaan teknik gigi harus bawah tanggung jawab seorang teknik gigi berijazah. tugas pokok teknik gigi meliputi membantu dokter gigi dalam proses laboratorium pembuatan gigi palsu, mahkota dan jembatan, rawat gigi dan lain lain berdasarkan pesanan dari dokter gigi. persyaratan permohonan izin teknik gigi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf registrasi dan izin praktik okupasi terapis setiap okupasi terapis wajib memiliki spot. spot diajukan kepada kepala dinas. persyaratan permohonan spot diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin praktik terapis wicara setiap izin praktik terapis wicara wajib memiliki site. site diajukan kepada kepala dinas. persyaratan permohonan site diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama paragraf izin balai pengobatan setiap balai pengobatan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin. izin balai pengobatan diajukan kepada instansi yang berwenang. persyaratan permohonan izin balai pengobatan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. jenis perizinan balai pengobatan adalah izin operasional yang diberikan dengan tahapan, izin sementara, diberikan apabila pelayanan sudah operasional tetapi tenaga dan sarana prasarana belum lengkap, dan izin tetap, diberikan apabila pelayanan sudah operasional serta tenaga dan sarana prasarana sudah lengkap. izin sementara menyelenggarakan balai pengobatan berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan dapat diperpanjang satu kali. paragraf izin balai asuhan keperawatan setiap balai asuhan keperawatan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin. balai asuhan keperawatan swasta harus mempunyai penanggungjawab berijazah keperawatan atau iii keperawatanterbatas pada: melaksanakan asuhan keperawatan secara rawat jalan bagi pasien pasca operasi: pasien pasca rawat inap rumah sakit, pasien penyakit kronis maupun usia lanjut, dan anak dengan lemah fisik dan mental. melaksanakan rujukan, cc. memberikan penyuluhan (komunikasi, informasi, dan edukasi) kesehatan kepada masyarakat, melaksanakan pencatatan dan pelaporan berkala kepada puskesmas setempat tentang kegiatan pelayanan keperawatan balai asuhan keperawatan tersebut. izin balai asuhan keperawatan diajukan kepada instansi yang berwenang. persyaratan permohonan izin balai asuhan keperawatan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin balai asuhan keperawatan gigi setiap balai asuhan keperawatan gigi yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin. balai asuhan keperawatan gigi swasta harus mempunyai penanggungjawab seorang dokter gigi atau seorang berijazah keperawatan gigigigi terbatas pada melaksanakan asuhan keperawatan gigi bagi anak pra sekolah dan anak usia sekolah, dan masyarakat. pemeriksaan gigi, pembersihan karang gigi (calling) untuk tindakan profilaksis, topical aplikasi fluor (penguatan gigi), pit dan issue sealang, penambahan gigi sederhana meliputi kelas dan pencabutan gigi susu tanpa anestesi, dan konsultasi kesehatan gigi. izin balai asuhan keperawatan gigi diajukan kepada instansi yang berwenang. persyaratan permohonan izin balai asuhan keperawatan gigi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin balai khitan setiap balai khitan yang akan menyelenggarakan pelayanan wajib memiliki izin. balai khitan harus mempunyai penanggungjawab minimal seorang dokter. izin balai khitan terbatas pada melakukan pemeriksaan kesehatan umum kepada pasien yang akan dikhitan, melaksanakan khitanancc. melakukan tindak lanjut perawatan pasca khitan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat dikhitan dari segi kesehatan maupun non kesehatan, dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berkala kepada kepala puskesmas setempat. izin balai khitan diajukan kepada instansi yang berwenang. persyaratan permohonan izin balai khitan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua paragraf izin rumah sakit setiap rumah sakit izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas dan rumah sakit khusukota cimahi. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas dan diberikan oleh pemerintah kota cimahi setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala dinasatas dilaksanakanwajib kesehatan. paragraf praktik berkelompok dokter spesialis pbcs) dokter gigi spesialis pdfs) setiap izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta bidang medik spesialistik praktik berkelompok diterbitkan oleh instansi berwenang dengan rekomendasi dari kepala dinas. penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta bidang medik spesialistik yang dimaksud adalah praktik berkelompok dokter spesialis pbcs), praktik berkelompok dokter gigi spesialis pdfs). ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta bidang medik spesialistik praktik berkelompok diatur dalam peraturan walikota. paragraf izin rumah bersalin izin penyelenggaraan rumah bersalin swasta diterbitkan oleh instansi berwenang dengan rekomendasi dari kepala dinas. izin penyelenggaraan rumah bersalin terbatas pada pelayanan rawat jalantanpa tinggal ruang rawat inap, pelayanan rawat inapdengan tinggal ruang rawat inap: dan cc. pelayanan rujukan rumah bersalin adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab medik dasar atas kasus penyakit, penyulut atau masalah medik ibu dan anak lainnya yang diselenggarakan secara timbal balik, pemerintah dan atau swasta, baik secara vertikal maupun horizontal. ketentuan teknis mengenai tenaga kesehatan rumah bersalin dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan rumah bersalin diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota, paragraf izin balai konsultasi gizi balai konsultasi gizi wajib memiliki izin. balai konsultasi gizi harus mempunyai penanggung jawab dokter umum bersertifikat gizi atau dokter ahli gizi klinik dan pelaksana harian minimal berpendidikan gizi, izin balai konsultasi gizi terbatas pada memberikan pelayanan konsultasi pemberian diet pada penderita penyakit tertentu, memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat (institusi, maupun perorangan), dan cc. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pada puskesmas setempat tentang kegiatannya. permohonan izin balai konsultasi gizi diajukan kepada instansi yang berwenang:dan persyaratan permohonan surat izin balai konsultasi gizi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin klinik fisioterapi setiap penyelengaraan pelayanan klinik fisioterapi swasta wajib mempunyai izin, penanggungjawab klinik fisioterapi adalah seorang dokter: persyaratan permohonan izin klinik fisioterapi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izilainnya setiapik dan pelayanan kesehatan diwajibkan mempunyai izin dari walikota dengan rekomendasi dari kepala dinas. penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan napa sebagaimana dimaksud pada dapat juga dilaksanakan oleh sarana yang berbentuk antara lain panti, wisma, atau pondok, baik yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang berbadan hukum. persyaratan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan napa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian keempat izin penyelenggaraan kesehatan bagi sarana pelayanan kesehatan penunjang medis paragraf izin laboratorium setiap laboratorium kesehatan swasta wajib mempunyai izin. izin penyelenggaraan laboratoriumpenyelenggaraan laboratorium diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin penyelenggaraan apotik setiap apotik wajib mempunyai surat izin apotik. izin penyelenggaraan apotik sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi yang berwenang dengan rekomendasi dinas kepada apoteker atau apoteker yang bekerjasama dengan pemilik modal setelah persyaratan permohonan izin diajukan, persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin klinik radiologi setiap penyelenggaraan klinik radiologi swasta wajib mempunyai izin. izin penyelenggaraan klinik radiologiklinik radiologi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin optikal setiap penyelenggaraan optikal wajib mempunyai izin. izin penyelenggaraan optikaloptikal diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. paragraf izin toko obat setiap toko obat wajib mempunyai izin. setiap toko obat harus mempunyai tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab. izin toko obat sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi yang berwenang dengan rekomendasi dinas.syaratan permohonan izin toko obat diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kelimaparagraf surat izin pengobat tradisional sit) surat tanda terdaftar pengobat tradisional http) semua pengobat tradisional yang menjalankan praktik wajib mendaftarkan diri kepada dinas untuk memperoleh surat terdaftar pengobat tradisional stat) atan surat izin pengobat tradisional sit). pengobat tradisional pada terbatas pada pengobat tradisional ketejamu), gurah, tabib, shine, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenisit oleh kepala dinas. akupunksebagaimana dimaksud pada dapat melakukan praktik perorangan dan atau berkelompok. akupunktur yang telah memiliki sit dapat diikutsertakan sarana pelayanantang hari, provinsi jambi tahun diajukan oleh: oka lm) nama sinan, s.h: hap pekerjaan bupati: alamat jalan sultan thaha nomor rengas capres condong, muara bulian, batang hari, nama ariani: pekerjaan wiraswasta: alamat jalan sultan thaha, rengas condong, muara bulian, batang hari:., si,.h: paska maria tomb, s.h., m.h: badrul munir, ag., s.h., cla, ridwan darmawan, s.h: nuzul merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold wibawa, ag., m.h: aziz fahri pasaribu, s.h: muhammad ibnu, s.h: octianus, s.h: ace kurnia, ag: aries surya, s.h: benny hutabarat, s.h: dini fitriyani, s.h., cla: rizky, s.h:. pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten batang hari, provinsi jambi, beralamat jalan jenderal sudirman, km. muara bulian, batang hari, provinsi jambi, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada herlina, s.h, taufik, s.h: fauzan desa, s.h: advokat penasehat hukum pada kantor herlina, s.h., partner , beralamat jalan untung senopati nomor kecamatan belitungooioiolilo . memohon, nama ir. syahirsah, sy: alamat jalan pemuda kelurahan rengas condong, kecamatan muara bulian, kabupaten batang hari nama hj. sofia josef, s.h: alamat jalan prof. sri dewi nomor kelurahan rengas condong, kecamatan muara bulian, kabupaten batang harimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kependudukan nik), dimana dari total (dua ratus empat puluh sembilan) dpt hanya (enam) orang yang memiliki nik, bahwa kecurangan yang dilakukan tps lapas muara bulian tps sudah diingatkan oleh bawaslu akan tetapi tetap tidak ditindaklanjuti dengan benar oleh memohon hingga hari pemungutan suara, hal ini dibuktikan dengan: adanya nobulan rapat tertanggal oktober dengan agenda rapat koordinasi dan pleno penetapan dpt kabupaten batang hari pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi, bupati dan wakil bupati batang hari tahun yang menyimpulkan agar di tps rengas condong lapas) akan dilakukan pendataan kembali untuk memastikan keberadaan pemilih yang terdapat dalam lapas adanya surat dari panas kabupaten batang hari yang ditujukan kepada kepala lapas dewasa kabupaten batang hari, nomor paniaikab kbh yang pada pokoknya menyatakan adanya dpt lapas dewasa muara bulian yang belum memiliki kejelasan identitas pemilih . bahwa tps kelurahan sungai buluh, kecamatan muara bulian,) sungai buluh. kotak suara tersebut dipergunakan bagi pemilih wanita, karena anak tersebut juga sekaligus sebagai wanita, bahwa berdasarkan dpt yang ditetapkan oleh memohon tertanggal oktober terdapat sejumlah (sembilan puluh empat) orang yang terdaftar dpt yang beralamat anak sungai buluh, akan tetapi meskipun sebagai warga binaan anak sungai buluh, tidak serta merta juga sebagai warga kabupaten batang hari yang memiliki hak pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun bahwa faktanya berdasarkan keterangan saksi mandat pemohon, semua warga binaan yang terdaftar dalam dpt yang beralamat anak sungai merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold buluh mendapatkan kesempatan memberikan suara tps sungai buluh khusus kotak suara yang diperuntukkan bagi anak sungai buluh: bahwa tps rt. rasa kelurahan jembatan mas, adanya pemilih yang tidak terdaftar dpt dan bukan warga kabupaten batang hari tapi memberikan suaranyatps kelurahan muara bulian adanya pemilih yang masih anak anak atau dibawah umur,tps desa bungku ditemukan ada (lima) orang yang tidak terdaftar dpt tapitps kelurahan jembatan mas,kampung pulaumerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa tps desa tebing tinggiselatadanya pemilih yang tidak terdaftar dan memberikan hak suara tps dengan menggunakan identitas orang lai:bahwa tps desa lapak aur, kecamatan pematung, ketua kpps telah membuka kotak suara balai desa lapak aur tanpa disaksikan oleh saksi pasangan calon:, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golddesa tebing tinggi, kepala desa memaksa dan mengancam warganya dengan tidak akan mengeluarkan surat apapun untuk warga apabila masyarakat tidak mau memilih pasangan calon nomor urut bahwa lembaga pemasyarakatan lp) kelas muara bulian, kepala mengajak warga binaan agar mencoblos pasangan calon nomor urutadanya keterlibatan aparatur sipil negara dalam mendukung pasangan calon nomor urut jelabentuknya pemilih yang memiliki halangan fisik untuk menggunakan hak suaranya sehingga kpps dengan sengaja menghalangi hak pemilih untuk menggunakan hak suaranya bahwa tps desa lubuk rus, kpps tidak mengakomodir pemilih yang dalam keadaan sakit, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari tahun bahwa tidak dibentuknya pemilih yang mengalami halangan fisik oleh kpps dalam memberikan hak suaranyada saat pemungutan suara kpps tidak memberikan salinan dpt dan kepada saksi pasangan calon bahwa tidak diberikannya salinan dpt dan kepada saksi pasangan calon yang hadir tps terjadi di: tps desa pulau betung, kecamatan pematung, tps desa awin, kecamatan pematung, tps desa awin, kecamatan pematung, tps desa teluk ketapang, kecamatan pematung: tps desa serasa, kecamatan pematung, tps desa lubuk rus, kecamatan pematung, tps desa lubuk rus, kecamatan pematung: bahwa tidak diberikannya salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir tpbahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut untuk mempengaruhi pemilih, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya tim relawan desa kelurahan oleh pasangan calon nomor urut yang kemudian tiap tim tersebut oleh pasangan calon nomor urut diberikan uang sejumlah rp. (lima juta rupiah) agar diberikan kepada masyarakat agar memilih nomor urutmerdeka barat jakarta fax email [email protected] pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pemilukada bupati dan wakil bupati batang hari tahun bahwa pada pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati batang hari tahun bawaslu kabupaten batang hari telah membiarkan terjadinya pelanggarantanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilbup xii tertanggal desember dan,pasangan calon nomor urut merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbahwa tindakan bawaslu kabupaten batang hariatang hariatang hari dalam mengawasi tahapan pemilukada kabupaten batang harifax email [email protected] hari dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati batang hariatang harimenyatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut ir. syahirsah, sy, dan hj. sofia josef, s.h, m.m, sebagai calon bupati dan wakil bupati batang hari, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun yang benar adalah: gomarudin m.a menetapkan sinan, s.h dan ariani sebagai pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun memerintahkan kepada kpu kabupaten batang hari untuk melaksanakan putusan ini. atau memerintahkan memohon untuk memberikan undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilukada, tanggal desemberemungutan suara ulang semua tps setelah putusan ini: memerintahkan panitia pengawas pemilu kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, dan kecamatan pematung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini, memerintahkan kepada kpu kabupaten batang hariukti fotokopi sertifikat kwk), merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kepada heru widodo, s.h., hum: novitriana royal, s.h, supriyadi, s.h: dimas pradana, s.h: aan sudirman, s.h, surano, s.h: advokat pada kantor heru widodo law office hwl ) bambang, kabupaten batang hari model da kwk):pematung, kabupaten batang hari model da kwk): bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilbup il tertanggal desember dan tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilbup il tertanggal desember bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilbup il.bawaslu atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama mustar siraitrobert ditinjau, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama suparman, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama iron suara, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama dwi studi, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama samsubur, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama rosa, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama misi, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama ahmad suharto, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama atik rahayu, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama yulianto, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama umi kalsium, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama endang kristianingsih, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama tulisan, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama ahmad muslim, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama edi siswoyo, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama maimuntri yanto, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama sopan, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama ahmad nuri, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama eli amelia, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama dita, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama salma, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama seneng, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama misnawati, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama sabri, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama candra gunawan, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama skin: bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama wawan gunawan: bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama saiful bahri: bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama miso, tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai cukup, atas nama yana, tertanggal desember bukti fotokopi daftar pemilih sementara model a1 kwk, kecamatan muara bulian, desa rengas condong, tps merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti fotokopi daftar pemilih tetap model a3 kwk, kecamatan muara bulian, desa rengas condong, tps bukti fotokopi daftar pemilih tetap model a3 kwk, kecamatan muara bulian, desa sungai buluh, tprengas condong, kecamatan muara buliansungai buluh, kecamatan muara bulian, bukti fotokopi nobulan rapat komisi pemilihan umum kabupaten batang hari, tertanggal oktober bukti fotokopi surat panitia pengawas pemilu, kabupaten batang hari, perihal mohon informasi rincian data daftar pemilih tetap dpt) tps tertanggal november bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten batang hari, nomor kpu kab x11 tertanggal desember perihal penjelasan keterangan: bukti fotokopi berita acara nomor ba xi tertanggal november panitia pemungutan suara pps) desa bungku, kecamatan berulang, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten batang hari, nomor kpu kab perihal berita acara pleno dpt, daftar pemilih non nik nkk, pemilih lapas dan salinan data alamat tps, tertanggal oktober bukti fotokopi berita acara, nomor ba xi tergubernur dan wakil gubernur tahun tertanggal desembera3),berita media online dengan judul. bawaslu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold diguncang demo , jumat desember bukti fotokopi berita media online dengan judul ratusan pendemo gelar orasi depan kantor bawaslu batang hari , tertanggal desember bukti fotokopi berita media online dengan judul bawaslu terima pengaduan soal skandal pelanggaran pilkada , tertanggal desember bukti fotokopi berita media online dengan judul tiap kecamatan batang hari kekurangan surat suara , tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama husada, bukti fotokopi berita media online dengan judul batang hari, ditemukan ribuan pemilih tanpa kk , tertanggal oktober bukti fotokopi berita acara, nomor kpu bh x tertanggal oktobatang hariabupaten batang hari pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan data kependudukan sebanyak jiwa. sementara jumlah daftar pemilih tetap sebanyak pemilih.sebagaimana keputusan komisi pemilihan umumebagai berikut nama pasangan calon perolehan para ardian faisal, s.e., dan muh. gomarudin ir. syahirsah. dan hj. sofia josef, s.h camelia puji studi, sn, m.a dan amin, sinan, s.h dan ariani dengan demikian nomor urut ir. syahirsah. s.y dan hj. sofia josef, s.h menduduki peringkat pertama suara terbanyak memperoleh suara, nomor urut sinan, s.h dan ariani, menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak nomor urut camelia puji studi, sn, m.a dan amin, m.a menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak sedangkan nomor urut ardian faisal, s.e., dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold muh. gomarudin menduduki peringkat keempat dengan perolehan suara suara. bahwa selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut ir. syahirsah. s.y dan hj. sofia josef, s.h) dengan pasangan calon nomor urut sinan, s.h dan ariani) adalah sebesarbatang hari tahun mahkamah konstitusi adalah sebesar (suara terbanyak penetapan hasil penghitungan memohon) suara. dengan demikian. dengan demikian selisih suara tersebut lebih daribupati dan wakil bupati kabupaten batang hari telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten batang hari pada tanggal desemberbatang hari nomor pts kpu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kab tertanggal agustus tentang penetapan pasangan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari, yaitu sebagai berikut: nama pasangan calon ardian faisal, s.e., dan muh. memenuhi syarat @amirudin ir. syahirsah. s.y dan hj. sofia josef, s.h memenuhi syarat camelia puji studi, sn, m.a memenuhi syarat dan amin, m.a sinan, s.h dan ariani memenuhi syaratadalah sebagai berikut: nomor urut pasangan ardian faisal, s.e., dan muh. gomarudin ir. syahirsah. s.y dan hj. sofia josef, s.h camelia puji studi, sn, m.a dan amin, m.a sinan, s.h dan ariani bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten batang hari nomor pts kpu kab terbatang hari, bahwa pemohon adalah calon bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari tahunbatang hari tahun dengan nomor urut bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun juncto pmk nomor tahun pemohon mengajukan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold nama pasangan calon bupati dan wakil bupati ardian faisal, ir. svahirsah camelia puji sinan, s.h nama se, sidang dan sofia studi, sn, dan kecamatan muh. joosoet dan ariani gomarudin nomor urut amin, m.a nomor urut nomor urut nomor urut maro seo ilir maro seo uluang harbatang harikurang lebih (tujuh puluh lima koma nol delapan persen).oleh adanya puluhan ribu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pemilih yang terdaftar dalam dpt tetapi tidak mendapatkan undangan pemilih sehingga telah dihalang halangi haknya oleh memohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya khususnya kecamatan bambang, kecamatan muara bulian dan kecamatan pematung, sebagaimana yang tertuang dalam perbaikan permohonan pemohon tanggal januari pada halaman sampai dengan halaman adalah dalil yang mengada ada dan tidak beralasan hukum. bahwa memohon sangat keberatan atas dalil permohonan pemohon tersebut atas dikarenakan memohon beserta jajarannya tingkat bawah baik ppk, pps dan kpps telah menyampaikan undangan pemilih kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt termasuk pemilih yang terdaftar dalam dpt kecamatan bambang, muara bulian dan pematung. bahwa undangan pemilih (model hanya bersifat pemberitahuan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya disetiap tps, akan tetapi bukan berarti pemilih yang terdaftar dalam dpt yang tidak mendapatkan undangan pemilih kehilangan hak pilihnya, tetap dapat menggunakan hak pilihnya setiap tps dengan membawa ktp dan kartu keluarga atau identitas lainnya. bahkan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt pun dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang penduduk ataupun warga kabupaten batang hari dengan menunjukkan ktp dan kartu keluarga, sebagaimana yang telah disosialisasikan memohon kepada pemilih. untuk itu sangat tidak beralasan hukum sekiranya pemohon menyebutkan memohon telah menghalang halangi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. bahwa tingkat partisipasi pemilih kecamatan bambang, muara bulian, dan pematung rata rata yang telah menggunakan hak pilihnya dengan rincian kecamatan bambang sebesar dari jumlah dpt sebesar dan kecamatan muara bulian sebesar dari jumlah dpt sebesar serta kecamatan pematung sebesar dari jumlah dpt sebesar hal tersebut menunjukkan bahwa memohon dan jajarannya tingkat bawah telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak terbukti menghalang halangi hak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya khususnya kecamatan bambang, muara bulian, dan pematung, bukanlah dikarenakan tidak diberikannya undangan pemilih kepada pemilih, oleh karena itu dalil pemohon tersebut atas sepatutnya untuk dikesampingkan. bahwa terkait dalil permohonan pemohon yang menyatakan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar tapi mendapatkan kesempatan memberikan suara tps sebagaimana yang tertuang pada perbaikan permohonan pemohon tanggal januari pada halaman angka dapat memohon jelaskan bahwa hal tersebut telah sesuaidimasukkan dalam tps yang sesuai dengan alamat pada identitas pendudukannya menggunakan formulir model tb2 kwk. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas tentunya akan memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan tetap dapat menggunakan hak pilihnya setiap tps yang selanjutnya dituangkan dalam tb bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan adanya pemilih siluman sejumlah orang yang mencoblos tps kelurahan rengas condong, kecamatan muara bulian yang merupakan tps lembaga pemasyarakatabenar dan hanya dalil yang mengada ada. bahwa tidak ada pemilih siluman yang dimaksud oleh pemohon akan tetapi yang ada adalah pemilih pindahan yang menggunakan model kwk sebagaimana yang diatur dalam peraturan kpu nomor tahun tentangemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil dan wakil walikota dan pemilih yang terdaftar" keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di" bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan tps desa sungai buluh, kecamatan muara bulian dan wanita) sungai buluh,pemilih yang dalam daftar pemilih tetap dpt) tps desa sungai buluh, kecamatan muara bulian adalah menjadi satu dengan warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan anak dan wanita). bahwa dikarenakan tidak terdapatnya tps khusus lembaga pemasyarakatan anak dan wanita), sehingga untuk memudahkan petugas kpps dan warga binaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan (lp anak dan wanita), maka disediakan tambahan kotak suara pilkada gubernur jambi dan pilkada kabupaten batang hari dalam lembaga pemasyarakatan anak dan wanita). bahwa terkait tps kelurahan sungai buluh, kecamatan muara bulian, ada orang yang terdaftar pada dpt sungai buluh pada lembaga pemasyarakatan anak) yang tidak semua warga kabupaten batang hari, perlu memohon tanggapi bahwa orang yang terdaftar dalam dpt dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, hal tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi panas kecamatan muara bulian sesuai. dengyelenggara pemilihan umum pemilu) huruf berbunyi menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panas kecamatan , bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan bukan warga kabupaten batang hari tapi memberikan suaranya pada pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun yang terjadi tps kelurahan jembatan mas, kecamatan pematung: tps kelurahan jembatan emas, kecamatan pematung, tps desa kampung pulau, kecamatan pematung: tps desa tebing tinggi, kecamatan pematung: tps desa selat, kecamatan pematung. bahwa terkait dalil pemohon tersebut atas dapat memohon jelaskan bahwa dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar karena semua pemilih yang melaksanakan haknya masing masing tps rasa kelurahan jembatan mas, tps kelurahan jembatan mas, tps desa kampung pulau, kecamatan pematung: tps. desa tebing tinggi, kecamatan pematung: tps desa selat, kecamatan pematung adalah warga kabupaten batang hari sebagaimana pernyataan dari kpps masing masing tps tersebut atas. bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang masih anak anak atau dibawah umur ikut memberikan suara tps kelurahan muara bulian, kecamatan muara bulian yang telah dilaporkan olehketua kpps tps kelurahan muara bulian, kecamatan muara bulian tidak benar adanya pemilih dibawah umur yang menggunakan hak pilih tps kelurahan muara bulian dengan menggunakan identitas milik orang lain yang berdomisili kabupaten muaro jambi, sebagaimana denganmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldditemukannya (lima) orang yang tidak terdaftar dpt tapi ikut memberikan suara tps desa bungku, kecamatan bambang, yang telah dilaporkananggota kpps tps desa bungku menyatakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps desa bungku adalah benar warga desa bungku dan hanya (satu) orang yang menggunakan model (surat pindah milih),adanya pembukaan kotak suara tps desa lapak aur, kecamatan pematung yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang telah dilaporkan pemohon kepada panas pemilihan batang haridalil yang mengada ada. bahwa berdasarkan pernyataan ketua kpps tps desa lapak aur, kecamatan pematung menyatakan tidak pernah membuka kotak suaraatas yang diteruskan kepada memohon. untuk itu sudah sepatutnya dalil. pemohon dikesampingkansebagaimana yang tertuang dalam permohonan pemohon pada halaman angka dan serta dalil pemohon yang menyatakselama proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari tahun memohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari panas pemilihan batang haritim sukses pasangan calon khususnya nomor urut ir. syahirsah. s.y dan hj. sofia josef, s.h. oleh karena itu menurut memohon dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan kpps tps desa lubuk rus tidak mengakomodir pemilih yang dalam keadaan sakit adalah tidak benar dan hanya mengada ada, karena sejak pembukaan sampai acara penutupan pemungutan suara tidak ada satu keluarga, sanak atau famili dari keluarga yang sakit melapor tps untuk dapat menggunakan hak suaranya. sesuai dengan keterangan dari ketua kpps tps desa lubuk rus, kecamatan pematung. dengan demikian dalil pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan. bahwa dalil pemohon yang menyatakan pada saat pemungutan suara kpps tidak memberikan salinan dpt dan kepada saksi pasangan calon tps desa pulau betung, kecamatan pematung, tps dan tps desa awin kecamatan pematung:, tps desa teluk ketapang, kecamatan pematung, tps desa serasa, kecamatan pematung: tps dan tps desa lubuk rus, kecamatan pematung, sebagaimana yang tertuang dalam permohonan pemohon pada halaman angka adalah tidak benar. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa salinan dpt dan telah diberikan oleh masing masing kpps kepada masing masing saksi pasangan calon, hal tersebut memohon tekankan kepada semua kpps pada waktu bintik kpps. bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakanihan bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari tahumemiliki kaitan kewenangan dan tanggung jawab terhadap memohon dikarenakan memohon dan panas pemilihan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. untuk itu menurut memohon dalil pemohon tersebut sepatutnya tidak dituangkan dalam permohonan pemohon danah menurut hukum: menyatakan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten batang hari tahun adalah sah menurut hukum, atau merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbatang hari, tanggal agustusbukti tb surat keputusan kpu kabupaten batang hari nomor pts kpu kab tanggal oktoberjambi serta pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun bukti tb fotokopi berita acara nomor kpu bh x tertanggal oktober tentangbupati dan wakil bupati batang hari yang disusun berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara dps), pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara kecamatan hasil perbaikan kecamatan se kabupaten batang hari serta rekomendasi panas pemilihan kabupaten batang hari: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti tb fotokopi surat keputusan kpu kabupaten batang hari nomor pts kpu kab tertanggal november tentang perubahan atas lampirpemilihan bupati dan wakil bupati batang hari bukti ib fotokopi data jumlah penduduk kabupaten batang hari yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten batang hari dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan surat kpu republik indonesia nomor kpu iv tanggal april perihal dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: bukti tb fotokopi daftar pemilih sementara dps)september model a1 kwk): bukti tb fotokopi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan gubernur dan wakil gubernuroktober model kwk), bukti tb fotokopi surat keterangan nomor .pas. .pk. perihal nama nama warga lapas klas iib yang tidak memiliki ktp dan untuk memenuhi persyaratan menjadi pemilih tetap pada pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari dan daftar pemilih tambahan untuk pemilihan bupati wakil dan gubernur wakil tahunatang hari dengan jumlah penduduk kabupaten batang hari berdasarkan data bps kabupaten batang hari harian.bps.go.id link tabel statis view id.barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti tb fotokopi surat tertanggal oktober dari lembaga pembinaan khusus anak lpka) muara bulian nomor w5.pas. .pk. yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten batang hari perihal identitas kependudukan pemilih pilkada serentak pada lapas anak wanita kabupaten batang hari dan daftar nama pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti tb fotokopi surat pernyataan dari anggota kpps tps desa bungku, kecamatan bambang yang menyatakan bahwa daftar pemilih tambahan tb2) yang memilih tps adalah benar, bukti tc fotokopi surat pernyataan ketua kpps tps kelurahan muara bulian, kecamatan muara bulian, dengan laporannya berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps muara bulian c kwk), sertifikat hasil penghitungan suara tps (c1 kwk), rincian hasil penghitungan perolehan suara tps model c1 kwk), dan ktp atas nama pemilih tps bukti tc fotokopi surat pernyataan ketua pps sungai buluh, kecamatan muara bulian yang bernama bustami, tertanggal januari dengan laporannya rekomendasi panas kecamatan muara bulian tertanggal desember atas nama ahmad iqbalserta surat pernyataan warga binaan lembaga pembinaan khusus anak dan wanita muara bulian: bukti tg. kabupaten merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold batanghari tahun tanggal desember bukti tg fotokopi: bukti tn fotokopi surat pernyataan dari yuri edi, ketua panitia pemungutan suara pps) desa bungku perihal bahwa ketua pps telah benar benar menyerahkan formulir c6e kwk (surat pemberitahuan) kepada kpps dalam desa bungku: bukti tn fotokopi tanda terima penyerahan dokumen perlengkapan, dari kpu batang hari kepada ppk bambang berupa: salinan dpt dan tb formulir daftar pemilih tambahan model atb kwk), sampul untuk salinan dpt dan tb dari tps ppk:pematung berupa: salinan dpt dan tb formulir daftar pemilih tambahan model atb kwk) sampul untuk salinan dpt dan tb dari tps ppkmuara bulian berupa: salinan dpt dan tb merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold formulir daftar pemilih tambahan model atb kwk), sampul untuk salinan dpt dan tb dari tps ppk, formulir tanda bukti terdaftar sebagai pemilih c6 kwk), bukti tn fotokopi surat pernyataan ketua kpps tps desa lapak aur, kecamatan pematung atas nama hamdani, tertanggal januari yang menyatakan tidak pernah membuka kotak suara kantor sekretariat: bukti tn fotokopi surat pernyataan atas nama riyanto warga dusun rasa, surat pernyataan atas nama sunnah, pdi, ketua kpps tps dusun rasa, surat pernyataan atas nama as'ari ketua kpps tps kampung pulau, surat pernyataan atas nama suryadi ketua kpps tps tebing tinggi, surat pernyataan atas nama maimun ketua kpps tps selat tertanggal januari bukti tn fotokopi berita acara serah terima dan tanda terimappk, formulir c6 kwk dari pps kpps kecamatan bambang: bukti tn fotokopi surat pernyataan dari sudut anggota ppk kecamatan bambang, tanggal januari yang menyatakan bahwa ppk bambang telah menyampaikan c6 kwk, dpt, tb1 pps kecamatan bambang, buktis kpps kecamatan pematung: bukti tn, formulir model c6 kwk dari ppk pps kecamatan pematung: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti tn fotokopi berita acara serahk pps kecamatan muara bulian, bukti tn fotokopi berita acara serah terima penyerahan formulir pemilihan gubernur dan wakil gubernur jambi dan bupati wakil bupati tahun dari pps kpps kecamatan muara bulian: bukti tn fotokopi surat pernyataan ketua kpps desa lubuk rus tentang tidak adanya pihak keluarga yang sakit melapor adanya pemilih yang sakit untuk menggunakan hak pilihnya, tanggal januari bukti tn fotokopi surat pernyataan dari ketua kpps tps pulau betung, tps lubuk rus, tps lubuk rus, tps teluk ketapang kecamatan pematung tentang dpt dan tb1 yang tidak diberikan kepada saksi masing masing pasangan calontang hari tahun yang memenuhi syaratdtang hari tahun tanggal agustus bukti pt dan pt bahwa pada hari kamis, tanggal desember memohon dalam hal ini komisi pemilihan umum kabupaten batang hartang hari tahun bukti pt yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut: urut batang hari tahun suara bahwa berdasarkan keputusan memoho, telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh memohon: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golbatang harbatang haatang hamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten batang haatang harberita acara rekapitulasi dan adalah sebagai berikut: nomor nama pasangan calon bupati dan wakil kuliah urut bupati batang hari tahun para ardian faisal, s.h.,m. dan muh. gomarudin syahrirsah. dan hj. sofia josef, camelia puji studi, sn, m.a dan amin, sinan, s.h dan arianmk nomor tahunribu sembilan ratus empat belas) suara atau setara dengan (tiga koma delapan persen), sehingga tidak memenuhi syarat maksimal selisih suara sebagaimana ditentukan dalam pmk nomor tahun yaitu seharusnya selisih suara sebesar suara untuk bisa mengajukan permohonan. bahwa meskipun pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa persentase selisih dengan pihak terkait sebesar adalah suatu hitungan yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum. dalam permohonannya seolah olah pemohon telah memenuhi syarat persentase selisih maksimal tanpa menguraikan darimana perolehan dan menggunakan ketentuan yang mana sehingga diperoleh persentase sebesartang harbatang hari. dengan demikan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat datang hailbup kabupaten batang hamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldadanyakecamatan bambang dan kecamatan pematung: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakakecamatan bambang, kecamatan pematung, dan kecamatan muara bulian tidak mendapatkan undangan untuk memilih adalah dalil yang tidak benar. berdasarkan bukti pihak terkait bukti pt pt sampai dengan pt prosentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya (tiga) kecamatan sebagaimana disebutkan oleh pemohon tersebut atas adalah (tujuh puluh empat koma delapan puluh empat persen) telah menggunakan hak pilihnya, good non, apabila benar terdapat beberapa pemilih yang tidak mendapat undangan padahal namanya terdaftar dalam dpt, maka mereka masih tetap dapatara ardian faisal, s.e., dan muh. gomarudin ir. syahirsah, sy., dan hj. sofia josef, s.h. camelia puji studi, sn, m.a dan h.m. amin, m.a. sinan, s.h., dan ariansuara pemohon dengan suara pasangan calon perolehan suara terbanyak disebabkan adanytelah dihalang halangi haknya oleh memohon untuk menggunakan hak pilihnya khususnya kecamatan bambang dan kecamatan pematung merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan ktp atau kartu keluarga tps tempat mereka terdaftar dalam dpt. berikut tabel daftar pemilih dan partisipasi pemilih pada kecamatan bambang, muara bulian dan pematung, sebagai berikut: daftar pemilih dan partisipasi pemilih kecamatan muarabulian, bambang, pematung pada pilkada batang hari uraian jumlah ja. data pemilih pemilih dalam dpt naam. jb. pengguna hak pilih pengguna hak pilih dalam dpt pengguna hak pilih dalam tb pengguna hak pilih dalam pengguna hak pilih dalam th partisipasi pemilih (tujuh puluh empat koma delapan puluh empat persen bahwa pemohon mendalilkan terdapat puluhan ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan namun pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyebutkan secara pasti dimana saja dan siapa saja nama pemilih merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold yang tidak mendapatkan undangan. terlebih lagi pemohon hanya menyebutkan (empat) tps saja untuk menguatkan dalil adanya puluhan ribu pemilih (tiga) kecamatan yang tidak dibagikan undangan memilih adalah sangat tidak logis dan terkesan mengada ada. dengan demikian dalil pemohon guo beralasan hukum untuk dikesampingkan oleh mahkamah: bantahan pihak terkait terhadap dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar tetapi dapat memberikan suara tps: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyebutkan tentang dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tetapi dapat memberikan suara tps, pihak terkait akan menanggapi sebagai berikut: bahwa dugaan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt tetapi dapat memberikan suara tps menurut pihak terkait merupakan dalil yang ceroboh, sehingga menimbulkan kesan pemohon tidak memahami atau tidak mengerti dengan aturan aturan penyelenggaraan pilbup, karena pada dasarnya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) diperbolehkan mempergunakan hak pilihnya, yakni dengan menunjukkan kartu tanda penduduk ktp), kartu keluarga kk) kepada petugas panitia pemungutan suara pps) tps tempat domisili mereka, bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) dan tb1 daftar pemilih tambahan tidak diharamkan untuk memberikan suara tempat pemungutan suara tps). mereka dapat memberikan suaranya apabila mampu menunjukkan identitas kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan atau identitas lain kepada kpps pada saat pemungutan suara, hal ini sebagaimana atur dalam ketentudalam pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan dpt.b sebagaimana merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golddengan demikian secara jelas bahwa, pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt atau dpt.b dapat memberikan suaranya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun sehingga tindakan yang dilakukan oleh kpps tps yang ada (tiga) kecamatan, yakni kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, dan kecamatan pematung telah sesuai tata cara yang atur dalam ketentuan perundang undangan, bahwa pemilih yang tinggal daerah yang bukan domisilinya tidak menutup kemungkinan dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih dimaksud dimasukkan dalam daftar pemilih pindahan ph). hal ini terhadap yang baru ditetapkan pada tanggal desember tidak ada larangan dalam ketentuan norma hukum yang berlaku, pemilih tetap dapat menggunakan haknya apabila mereka telah memiliki form model a5 kwkfax email [email protected] walikota. dengan demikian, pemilih pada kelurahan sungai buluh, kelurahan jembatan mas, kelurahan muara bulian, desa bungku, desa kampung pulau, desa tebing tinggi, dan desa selat tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan perundang undangan. bantahan pihak terkait terhadap dugapihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun membantah dengan keras, karena pihak terkait tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepala desa tebing tinggi untuk memaksa dan atau mengancam warganya dengan tidak akan mengeluarkan surat apapun kepada warganya apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut bahwa pihak terkait juga tidak pernah memerintahkan karapas kepala lembaga pemasyarakatan) kelas muara bulian untuk mengajak warga biasanya agar mencoblos pasangan calon nomor urut dugaan tindakan pelanggaran tersebut juga telah terbantahkan dengan tidak adanya tindaklanjut laporan pemohon kepada panas kabupaten batang hari dengan laporan nomor lp pilbup il sehingga telah jelas bahwa apa yang dituduhkan oleh pemohon kepada pihak terkait tersebut tidak pernah terjadi. bantahan pihak terkait terhadap dugacalon nomor urut adalah: bahwa pihak terkait, sebagai pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun tidak pernah melakukan praktik politik uang masyarakat, baik. oleh pasangan calon maupun yang dilakukan oleh tim suksesnya, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbatang hari, dimana tuduhan pemohon kepada pihak terkait dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun telah melakukan pelanggaran,:batang hari tahun mengingat pemohon berkedudukan sebagai incumbent, sehingga sangat leluasa untuk mengerahkan para pns untuk dijadikan mesin kemenangannya, pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon akan diuraikan sebagai berikut: pemohon menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung bahwa istri dari pasangan calon nomor urut atas nama siti fatimah sinan dengan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan suaminya. pelanggaran tersebut terjadi pada malam puncak hut kabupaten batang hari tahun lapangan garuda muara bulian, november pukul wib. berdasarkan bukti rekaman bukti pt bahwa pada acara tersebut, siti fatimah sinan sebagai istri dari pasangan calon nomor urut dalam panggung acara malam puncak hut kabupaten batang hari tahun bukti pt tersebut memberikan tanda kepada penonton yang menghadiri acara tersebut dengan mengangkat tangan dengan empat jari yang menunjukkan nomor urut pasangan calon sinan ariani. penunjukkan simbol kepada penonton tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung, karena telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dalam pelanggaran tersebut, telah dapat diketahui dan dipahami oleh penonton yang hadir pada acara tersebut bahwa mengangkat tangan bersimbah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold angka oleh siti fatimah istri dari pasangan calon nomor urut yaitu sinan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor urut atas tindakan kampanye terselubung telah diketahui dan dipublikasikan oleh media massa bukti pt pt serta tindakan pelanggaran ini pihak terkait melalui tim pemenangan telah melaporkan secara resmi kepada panas kabupaten batang hari, bahwa pelanggaran dengan melakukan kampanye terselubung sebagaimana telah dilakukan oleh istri dari pasangan calon nomor urut ini dengan bukti yang ada, maka nyata nyata tindakan tersebut telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan. tindakan yang dilakukan oleh istri dari pasangan calon nomor urut secara jelas telah melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto huruf peraturan kpu nomor tahun keterlibatan pejabat pegawai negeri sipil pns) dalam mesin pemenangan pemohon bahwa dalam kegiatan kampanye pemohon, pemohon telah berbuat curang desa team, kecamatan muara bulian, oktober pukul wib, yakni dengan melibatkan pejabat pegawai negeri sipil pns) lingkungan pemerintah kabupaten batang hari atas nama hadapi, s.e dengan nip yang merupakan kepala bidang pembukuan dan pelaporan pada didenda kabupaten batang hari, ketika pemohon melakukan sosialisasi pencalonannya, dan pelanggaran ini terlihat jelas pada foto sosialisasi bukti pt pt bahwa pemohon telah melakukan pelanggaran desa selat (kediaman saudara santo), kecamatan pematung yang juga melibatkan pejabat pns lingkup pemerintah kabupaten batang hari, pejabat pns yang dilibatkan oleh pemohon adalah syaiful, dengan nip yang merupakan kepala bidang pendapatan daerah didenda kabupaten batang hari yang merupakan salah satu kepala bidang didenda kabupaten batang hari, pejabat pns tersebut dengan sengaja dan sadar merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold yang disaksikan oleh saudara santo tim sukses pasangan calon nomor tindakan tersebut jelas jelas merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, tindakan pelanggaran tersebut pihak terkait. memiliki rekaman suara yang membuktikan adanya pelanggaran dimaksud bukti pt pt bahwa pemohon juga telah melibatkan dan menghadirkan pns pada saat pengukuhan tim kampanye pemohon yang terjadi kecamatan muara bulian, berdasarkan bukti pihak terkait dalam bentuk foto dan rekaman video yang pihak terkait lampirkan bersama dengan keterangan ini bukti pt adanya pertemuan guru guru paud dan se kecamatan bambang pada tanggal desember bertempat mahal ulum kelurahan bambang. pada pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh plt. sekda batang hari kadispenda batang hari mhd. fadhil arief, s.e). beliau mengarahkan kepada seluruh guru guru paud dan se kecamatan bambang untuk mengajak dan memilih pasangan calon nomor urut sinan ariani) melalui kata sambutan yang diakhiri dengan sebuah pantun: ikan bujuk ikan sepat, kalau mau pucuk, cucuk nomor empat . pertemuan plt. sekda batang hari kadispenda batang hari mhd. fadhil arief, s.e) dirumah kades bukit sari yang dihadiri oleh masyarakat bukit sari, kecamatan marosebo ilir dan sejumlah pejabat lingkup pemkab batang hari pertengahan bulan oktober diantaranya mahoni camat muara bulian), mukmin sekretaris dinas peternakan dan perikanan kabupaten batang hari).esa tersebut, pasangan calon nomor urut berhasil unggul dari pasangan calon lainnya: bahwa pada tanggal desember berlangsung pertemuan masyarakat terusan yang menetap desa olak, bertempat rumah sabri dihadiri merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold oleh camat muara bulian atas nama patani dan sekretaris dinas peternakan dan perikanan atas nama musin: pertemuan dengan masyarakat kelurahan terusan dan desa terusan yang dihadiri plt. sekda batang hari kadispenda batang hari mhd. fadhil arief, se) dan dampingi oleh ya'kub kepala utd pdk kecamatan marosebo ilir) bertempat rumah saidi kelurahan terusan pada desemberua tersebut, pasangan calon nomor urut berhasil unggul dari pasangan calon lainnya: kepala utd dinas dan kecamatan marosebo ilir yaku) memerintahkan kepada seluruh kepala sekolah paud, tk, sd, smp dan sma se kecamatan marosebo ilir untuk mengajak dan memilih pasangan calon nomor urut sinan ariani). apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut akan diberikan sanksi mutasi. terbukti kecamatan marosebo ilir tersebut, pasangan calon nomor urut berhasil unggul dari pasangan calon lainnya, ketua bpd desa terusan anak) menjadi tim pasangan calon nomor urut kecamatan marosebo ilir bertindak sebagai wakil koordinator tim pasangan calon nomor urut kecamatan marosebo ller, bahwa kepala dinas pertanian kabupaten batang hari pada tanggal dan desember datang desa peninjauan dan desa batu sawar membagi bagikan uang sebesar ribu rupiah dan meminta masyarakat desa peninjauan dan desa batu sawar untuk memilih pasangan nomor urut bahwa terhadap pelanggaran pemohon yang melibatkan pns sebagaimana telah dijabarkan atas, maka secara jelas pemohon telah melanggar ketentuan huruf undang undang nomor tahun angka (a) nomor tahun dan huruf peraturan kpu nomor tahun merdeka barat jakarta fax email [email protected] politik uang money politic) yang dilakukan oleh pemohon bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemohon, salah satu tim suksesnya atas nama sinan melakukan politik uang, yakni dengan cara membagikan uang kepada masyarakat kelurahan durian luncur, batin xxiv pada tanggal desember pukul wib dengan himbauan agar memilih pasangan calon nomor urut ketika pemungutan suara berlangsung, perbuatan politik uang ini telah terekam secara jelas pada foto dan bukti laporan resmi panas kabupaten batang hari, bukti pt bahwa terhadap tindakan pemohon melalui tim suksesnya atas nama sinan dengan melakukan politik uang telah jelas dan meyakinkan melanggar ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahunbatang harokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. merdeka barat jakarta fax email [email protected] agustusatang hari tidak netral dan merugikan perolehan suara pemohon,kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, dan kecamatan pematungatang hari tahun hal ini dibuktikan dengan terdapatnya (seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembil:merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldtang hari tahun tanggal desemberbambang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati batang hari tahun tanggal desember beserta lampiran catatan kejadian khusus model da2 kwk kecamatan bambang: pt fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pematungmuara bulianmuara bulian, kecamatan muara bulian,rengas condong, kecamatan muara bulian, tanggal desembermerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldjembatan masselai, kecamatan pematutebing tinggilubuk rus, kecamatan pematung, pt fotokopi petikan keputusan bupati batang hari nomor kpud tentang kenaikan pangkat pns atas nama syaiful s.e, tertanggal november pt fotokopi petikan putusan petikan keputusan bupati batang hari nomor kpud tentang kenaikan pangkat pns atas nama muhamad hadapi, s.e, tertanggal november pt fotokopi dokumen perencanaan anggaran perubahan belanja merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold daerah kabupaten batang hari skpd dispora dan pariwisata, tertanggal september kliping berita online jambi update mengenai pelanggaran kampanye, pt kliping berita online jambi daily dengan judul istri sinan dilaporkan bawaslu, ini ceritanya , yang diakses pada tanggal januari pt dokumentasi foto sosialisasi pemohon yang dihadiri oleh pns: pt dokumentasi foto sosialisasi pemohon yang dihadiri oleh pns: dokumentasi foto istri pemohon mengacungkan jari, pt bukti rekaman hut kabupaten batang hari, pt rekaman suara atas nama syaiful: dokumentasi video penangkapan tim sukses pemohon saat kedapatan membagi bagikan uang desa batin xxivdiuraikan dalam table berikut ini: tabel: total pemilih yang terdaftar dalam dpt tapi tidak mendapatkan undangan pemilih kecamatan bambang, kecamatan muara bulian dan kecamatan pematung kec. keterangan rika muara ann jumlah bulian yung pemilih yang terdaftar dalam dpt pengguna hak pilih dalam dpt pemilih yang terdaftar dpt tapi tidak bisa memilihhal ini dibuktikan dengan:tang hbarat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa hasil penghitungan suara pemilihan bupati kabupaten batang hari diumumkan oleh memohonh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold: bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf i3. .1jtang hari, provinsi jambi tahun berdasarkan surater. tahun bertanggal agustus bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (vide bukti bukti t ta bukti pt dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati kabupaten batang harmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldjumlah penduduk wilayah kabupaten batang hari jiwa berdasarkan data bps kabupaten batang harin menurut patang harbarat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golatang harbatang harmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldhwa tidak diberikannya undangan pemilih yang sangat signifikan kepada pemilih khususnya kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, dan kecamatan pematung,atang haribanyaknya pemilih yang tidak terdaftar tapi mendapatkan kesempatan memberikan suara tps bahwa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) tapi mendapat kesempatan memberikan suaranya tempat pemungutan suara tps) khususnya tiga kecamatan yaitu kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, dan kecamatan pematung, bahwa banyaknya pemilih yang tidak terdaftar tersebut dibuktikan dengan signifikansinya pemilih tambahan tb yang menggunakan hak pilih pada pemilukada bupati dan wakil bupati kecamatan pengguna hak pilih tambahan tb bahwa oleh karena signifikansinya pemilih tambahan tb yang memberikan suara tps, maka pemohon meminta kepada komisi pemilihan umum kabupaten batang hari agar membuka dan menunjukkan daftar hadir pemilih c7 kwk) (tiga) kecamatan, yaitu kecamatan bambang, kecamatan muara bulian, serta kecamatan pematung, bahwa tps kelurahan rengas condong, kecamatan muara bulian yang notabene merupakan tps lembaga pemasyarakatan lapas) muara bulian ditemukannya kecurangan yang dilakukan oleh memohon yaitu adanya pemilih siluman sejumlah orang yang mencoblos tps dimana pemilih siluman tersebut oleh memohon dimuat dalam c1 kwk pada bagian daftar pemilih pindahan, padahal penetapan pemilih tambahan tersebut baru ditetapkan seketika itu juga oleh memohon pada hari pencoblosan tanggal desember kecurangan dan pelanggaran tps bermula dari: bahwa penetapan dps, dimana warga lapas yang bukan penduduk kabupaten batang hari juga ditetapkan sebagai pemilih sementara, hal ini dibuktikan dengan alamat pada identitas warga lapas, bahwa penetapan dps tersebut berlanjut pada penetapan dpt, dimana nama nama yang dalam dps masih berdensitas penduduk diluar kabupaten batang hari langsung seluruhnya dirubah identitasnya menjadi penduduk kabupaten batang hari, bahwa selain itu, dalam dpt yang ditetapkan oleh memohon tertanggal oktober juga tidak dituliskan nomor indukdr. marzuki mahdi bogomenteri kesehatan melalui surat nomor ku.0l. menkes tanggal januari hal usulan revisi kemenkeu nomor pmk. telah menyampaikan usulan revisi mengingatusulan perubahan tarif layanan badan layanan umum rumah sakit dr. marzuki mahdi bogodr. marzuki mahdi bogokesehatan. mahdi bogor pada kementerian tarif layanan badan layanan umum rumah sakit dr. marzuki mahdi bogodr. marzuki mahdi bogoyakni tariflayanan rehabilitasi; tarif tindakan medis; tarif layanan penunjang medis; tarif penggunaan lahan, ruangan, asramahdr. marzuki mahdi bogoperjanjian kerja sama antar,\\l ,'.\., kepala bag~an~ minisfrasi kementerian ria sy ah nip lampiran peraturan center! keuangan republik indonesia nomor pmk.0iljenis layanan satuan tarif rp) rawat inap layanan psikiatri akomodasi per hari s.d. visite per hari s.d. asuhan keperawatan dan terapi per hari aktivitas s.d. layanan non psikiatri akomodasi ruang rawat inap per hari s.d. ruang icu per hari s.d. jenis layanan satuan tarif rp) ruang penyakit infeksi new per hari emerging dan re emerging s.d. cinere) visite per hari s.d. asuhan keperawata~~~~rawat jalan registrasi pendaftaran per kunjungan kartu pasien baru per pasien pengurusan klaim asuransi per asuransi konsultasi dan pemeriksaan konsultasi per konsultasi s.d. pemeriksaan per pemeriksaan s.d. konseling per konsultasi s.d. keterangan dokter ahli per pemeriksaan psikiatri asesmen dan edukasi terapi per kegiatan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) asesmen per pemeriksaan s.d. konseling per kegiatan s.d. day care per paket s.d. layanan rehabilitasi akomodasi reguler per paket s.d. rehabilitasi eksekutif per paket s.d. tindakan medis tindakan umum oksigen per liter kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. tindakan bedah kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) tindakan bidang kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. tindakan diabetes terpadu kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. tindakan jantung kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. tindakan neurologi kecil per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. tindakan tht kecil per tindakan s.d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan s.d. perisa per tindakan s.d. tindakan gigi dan mulut kedokteran gigi umum pemeriksaan per pemeriksakedokteran gigi spesialis per tindakanrehabilitasi medik per tindakan s.d. assessment center medical check per tindakan s.d. medical check eksekutif per tindakan s.d. medical check per tindakan komprehensif s.d. haji dan umrah kecil per paket s.d. sedang per paket s.d. layanan penunjang medis pemeriksaan laboratorium kimia darah pemeriksaan kecil per pemeriksaan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) pemeriksaan sedang per pemeriksaan s.d. analisa urine dan feses per pemeriksaan s.d. drug abuse test dat) per pemeriksaan hematologi per pemeriksaan s.d. serologi pemeriksaan kecil per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedang per pemeriksaan s.d. analisa gas darah dan per pemeriksaan elektrolit s.d. mikrobiologi pemeriksaan kecil per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedang per pemeriksaan s.d. pemeriksaan radiologi dan imaging imaging per pemeriksaan s.d. scan tanpa kontras per pemeriksaan s.d. jenis layanan satuan tarif rp) scan dengan kontras per pemeriksaan s.d. radiologi pemeriksaan kecil per pemeriksaan s.d. pemeriksaan sedang per pemeriksaan s.d. pemeriksaan elektromedik tindakan satuan per tindakan s.d. tindakan paket per tindakan s.d. pelayanan lain pelayanan kamar jenazah per hari pemasaran jenazah per kegiatan intervensi pasien per kegiatrkeretaapian indonesia madiun pada kementerian perhubungan telah ditetapkan tarif layanbahwa menteri perhubungan melalui surat nomor pr. phb hal usulan penetapan penyesuaian tarif blu politeknik perkeretaapian indonesia madiun, telah menyampaikanrkeretaapian indonesiaab.id tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: tarif layanan seleksi penerimaan taruna: tarif layanan pendidik kan dan pelatihan pembentukan, cc. tarif layanan pendidikan dan pelatihan teknis: tarif layanan pendukung akademik:perkeretaapian indonesia madiunworkshop, cc. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik perkeretaapian indonesia madiunrpustakaan, tarif pedang pora dan drugbank, dan tarif klinik. tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusanlaboratorium, dan atau pendampingan instruktur tenaga ahli. jdih.kemenkeu.go.idpoliteknik perkeretaapian indonesia madiutenaga ahljdih.kemenkeu.go.id' ':.!leksi penerimaan taruna diklat pembentukan pendaftaran dan seleksi per calon administrasi taruna s.d. seleksi kompetensi dasar per calon skd) taruna s.d. seleksi tes potensi per calon akademik taruna s.d. seleksi psikosis per calon taruna s.d. seleksi kesehatan per calon taruna s.d. seleksi kesamaptaan per calon taruna s.d. seleksi wawancara per calon taruna s.d. pendaftaran diklat teknis per calon peserta s.d. ii. pendidikan dan pelatihan pembentukan untuk taruna sebelum tahun akademikainkemenkeudoja diploma iii teknik mekanika per taruna perkeretaapian semester s.d. diploma iii manajemen per taruna transportasi perkeretaapian semester s.d. untuk taruna mulai tahun akademiknoniii. pendidikan dan pelatihan teknis pendidikan dan pelatihan per peserta prasarana perkeretaapian diklat s.d. pendidikan dan pelatihan per peserta sarana perkeretaapian diklat s.d. pendidikan dan pelatihan per peserta manajemen operasi kereta api diklat s.d. pendidikan dan pelatihan per peserta fasilitas operasi kereta api diklat s.d. pendidikan dan pelatihan awak per peserta sarana perkeretaapian diklat s.d. jdih.kemenkeu.ad.id tap pendidikan dan pelatihan per peserta pengatur perjalanan kereta api diklat s.d. iv. layanan pendukung akademik pembentukan karakter per taruna madatukar) s.d. perlengkapan dinas taruna per taruna s.d. permakaman taruna per taruna bulan s.d. binatu per taruna s.d. bulan wisuda per taruna s.d. akademik lainnya ujian dan pra total per taruna s.d. sidang tugas akhir per taruna s.d. persiapan bimbingan per taruna sertifikasi kompetensi s.d. sertifikasi kompetensi nbsp per taruna s.d. salinan per peserta penerbitan penggantian sertifikat s.d. sertifikat salinan ijazah sertifikat per ijazahmam kepala bagian administrasi kementerian pan mas soeharto nipyang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan mengingabahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan atas impor barang dari republik rakyat tiongkok dengan menggunakan surat keterangan asal yang diterbitkan berdasark warna mengenai kerja warnetapka.iga nomor atas peraturan center! pmk. tentang keuangan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan internasional. perjanjian atau kesepakatan ketentuan peraturan menteri keuangan nomor pmk. ten tang tata cara pengenaan tarifan nomor ipm.04i2019 tentang perubahan keduaubah sebagai berikut: pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ska yang diterbitkan sampai dengan tanggal agustus dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf romawi vii dan lampiran huruf roman1 viii peraturan menteri keuanganasih tetapsidalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan serta sinkronisasi atas perubahan pengaturan anggaran transfer daerah, perlu mengatur kembalwwjdih.kemenkes peo.id pan em. menteri keuangan republik indonesia lo,..a) menteri keuangan republik indonesia laporan akhir pencapaian kinerja dana keistimewaan kementerian terkait,bagian keenam pemantauan dan evaluasipenyaluran dana keistimewaan dilakukan dalam (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut: tahap sebesar (dua puluh lima persen), tahap ii, sebesar (lima puluh lima persen), dan tahap iii, sebesar 20y6 (dua puluh persen)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia peraturan menteriant nip www .jdih.kemenkeu.go.id tan lampiran lau mentari keuangan republik indonesia nana cara pengalokasian dan penyaluran dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta menteri keuangan republik indonesia format surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor le. dine nan yang bertanda tangan bawah ini: nama jabatan aan pan tea di,u ni") dengan jumlah sebesar senananannnalnnnnnama coret yang tidak perlu menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan sesuai,dengan aslinya kepala biro umum u.b. kepala bagian kementerian umum tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran peraturan menteri keuangan republik indonesia ari rei dan penyaluran dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta sta menteri keuangan republik indonesia format dokumen rencana penggunaan dana keistimewaan dokumen rencana penggunaan dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta tahun anggaran 200x kode program pagu kegiatan jan feb mar apr mei jun jul ags sep okt nop des js3l|o its jao|an jasmenteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan sesuai dtrngam'aslinya kepala biro umum : kepala bagian,t.u. kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran iii peraturan menteri keuangan rep nomor pmk. pbl indonesia tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran hao lo) dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta rama menteri keuangan republik indonesia?) yang bertanda tangan bawah ini: nama naa aan dan enna jabatan banana tahap iii rp.)urusan skpd pagu sisa pagu! ) tahap1 tahap tahap iii loo lol dst.tan ana . www .jdih.kemenkeu. co.id pl, mas menteri keuangan republik indonesia keterangpmk. tata cara pengalokasian dan "1d dana keistimewaan daerah intim ewan togyakar ia, las menteri keuangan republik indonesiadena ena sean jabatnina nan epa tnomenteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan'se suai dengan aslinya kepala biro umum klub kepala bagian t.u kementerian tirto aan nip www .jdih.kemenkeu.go.id lampiran sana keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang tata anatara dan penyaluran dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta rela menteri keuangan republik indonesiasan terbilang kemana bbb unenek anne bnn ana dana tersebut telah diterima pada rekening kas daerah sebagai berikut: nomor rekening doa hatian dewa massa nama rekening naa nama bank paman bela maaiaaaakn tempat, tanggal, bulan, tahun (cap dan tanda tangan) (materai , bagian kementerian tirto nip www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia surat perintah pencairan dana yang selanjutnya disingkat sp2d ..spm. surat. pernyataan tanggung jawab mutlak.engajuan usulan rencana kebutuhan dana keistimewaan gubernur diy mengajukan usulan rencana kebutuhan dana keistimewaan kepada menteripm, dan rkdwww .jdih.kemenkeu.go.id buy menteri keuangan republik indonesiajanuari. bagian kedua penilaian usulan rencana kebutuhan dana keistimewaan,.dua bulan januari. www .jdih.kemenkeu.go.id lg) menteri keuangan republik indonesia bagian ketiga penetapan pagu dana keistimewaanmelalui direktur jenderal anggaran pada minggu ketiga bulan janbagian keempat penetapan alokasi dana keistimewamenteri keuangan republik indonesia bagian kelima perubahan program dan kegiatan pat dalam rangka optimalisasi penggunaan dana keistimewaan, gubernur dapat mengajukan usulan:keistimewaan masing masing urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam undang undang mengenai apbn. menteribagian kesatu pejabat perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana keistimewaan, menteri keuangan selaku bun pengelolaan dana keistimewaanwww .jdih.kemenkeu.go.id team ns menteri keuangan republik indonesia bagian kedua mekanisme dan tahapan penyaluran tuan penyaluran dana keistimewaan dilakukan melalui:dengan ketentuan sebagai berikutx (dua puluh persen). bagian ketiga persyaratan penyaluran. ban menteri keuangan republik indonesia ig.. oleh gubernur diy atau . pejabat yang diberi kuasa, b.penyaluran dana keistimewaan tahap iii(delapan puluh persen). spampny sel menteri keuangan republik indonesia laporan realisasi penyerapan dana keistimewaan tahap akhir, tahap dan tahap sebagaimana dimaksud dalam daniy. khusus untuk laporan realisasi penyerapan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam selain diverifikasi berdasarkan sp2d yang diterbitkan oleh pemerintah diy juga diverifikasi berdasarkituangkan dalam berita acara hasil verifikasi paling lama (lima belas) hari kerja setelah direktorat jenderal perimbangan keuangan menerima laporan realisasi penyerapan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud pada laporan akhir pencapaian kinerja dana keistimewaan tahap akhir, tahap dan tahap sebagaimana dimaksud dalam dansurat permintaan penyaluran tahap tahap ii, dan tahap iii sebagaimana dimaksud dalam dan kepada direktorat jenderal perimbangan keuangan paling lambat tanggal november. dalam hal surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa, maka penyampaian surat permintaan penyaluran disertai dengan surat kuasa, surat kuasraman blank menteri keuangan republik indonesia bagian keempat konfirmasi transfersetelah dana keistimewaan diterima rekening kas umum daerah. tata cara penyampaian lembar konfirmasi transfer dana keistimewalembar konfirmasi transfer dana keistimewaanisa dana keistimewaantahap akhir realisasi penyerapan dana keistimewaan |
bupati buru provinsi maluku peraturan bupati buru nomor lrs tahun1omunikasi dan informatikl{komunikasi dan informatikki"imunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten buru; unit pelaksana teknis dinas, adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis teknis penunjang tertentu. unsur pelaksana teknis dinas operasional danlatau kegiatan bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten buru. bab iii kedudukan, susunan organisasi dinas komunikasi dan informatika kabupaten buru kedudukan dinas komunikasi dan informatikmunikasi dan informatikamunikasi dan informatika kabupaten buru sebagaimana dimaksud pada adalah terdiri dari kepala dinas; sekretariat dinas membawakan; sub. bagian umum dan kepegawaian; dan sub. bagian perencanaan dan keuangan; bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik membawakan; seksi pengelolaan media informasi dan komunikasi publik; dan seksi hubungan media dan layanan informasi publik. bidang penyelenggaraan government membawakan; seksi infrastruktur dan teknologi; dan seksi pengembangan aplikasi dan keamanan informasi government. bidang statistik dan persandian membawakan; seksi penyelenggaraan statistik sektoral; dan seksi penyelenggaraan persandian; bab tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi dan informatika kabupaten buru kepala dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan urus ltl pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi pembinaan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, aplikasi dan informatika dan statistik sektoral dan persandianmerumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditemukan oleh bupatigelolaan informasi dan komunikasi publikyelenggaraan e governmentstatistik sektoral dan persandian; mengelola kegiatan kesekretariatan; membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan unit pelaksana teknis; membina kelompok jabatan fungsional; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasankomunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku; melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha komunikasi dan informatika; menyediakan dukungan terhadap kerjasama antar kabupaten; melaksanakan sistem pengendalian interndinas. menyusun rencana operasional program pembinaan kepegawaian dan umum perencanaan dan keuangan dinasdinas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program atau kegiatan pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada dinas. mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat dan urusan rumah tangga dinas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi berkala dan tahunan kepada kepala dinas. melaporkan haul pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada kepala dinas membagi menyampaikan sar dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang kebijakan yang perlu diambil dalam bidang pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai ketentuan yang berlaku melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha usaha kepariwisatasebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyusun rence omunikasi dan informatikl.e" membuat laporan serta mengkoordinasikan penyusullolaan media informasi dan komunikasi publik kepala bidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas melakukan koordinasi menyusul ur rencana program kegiatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan media informasi dan komunikasi publikpengelolaan media informasi dan komunikasi publik; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan hubungan media dan layanan informasi publik; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan opini publik; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung keb{dan; melaksanakan tugas tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungiawabnyapengelolaan media informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik. tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: menyiapkan bahan penyusunan rencana progr dmenyiapkan bahan dan membuka jaringan keq'sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk mem4bukan sarana promosi kepariwisataanngelolaan media informasi dan komunikasi publikhubungan media dan layanan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan media dan layanan informasi publikhubungan media informasi dan layanan informasi publik; melaksanakan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik; melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media; melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan medihubungan media informasi dan layanan informasi publik; mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yar. baik dan saling mendukung; menilai hasil kerji{selenggarakan government kepala bidang penyelenggaraan government mempunyai tugas membantu kepala dinas komunikasi dan informatika dalam mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan penyelenggaraan governmentinfrastruktur dan teknologi; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengembangan aplikasi; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi government; perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan government; penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyelenggaraan.n government; penyeienggaraarl pengkajian bahan fasilitasi penyelenggaraan government; penyelenggaraan fasilitasi penyeienggartran government; menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang penyelenggaraan government; menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis penyelenggaraan government; menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan government; menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penerapan penyelenggaraan government; menyelenggarakan pengkajian bahan f;fasilitasi standardisasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan government; menyelenggarakan fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan government kota; menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang penyelenggaraan government; menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dmberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan skp setiap akhir tahun; kepala seksi infrastruktur dan teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang infrastruktur dan teknologi informasi. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari menyusun rencana kerja seksi infrastruktur dan informasi dan tekhnologi. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi infrastruktur dan informasi dan teknologi; pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan infrastruktur dan informasi dan teknologi; melaksanakan penyusunan program keq'a seksi infrastruktur dan informasi dan teknologi; melaksanakan penerapan dan pendayagunaan layanan infrastruktur dan informasi dasar data center, disaster recovery center dan tik pemerintah; melaksanakan penerapan prosedur kerja hasil pengembangan melalui penyediaan layanan akses internet dan intranet; melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis bagi sumber daya manusia dalam layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten; melaksanakan sosialisasi hasil pembangunan dan pengembangan layanan keamanan infrastruktur dan informasi dan teknologi kepada perangkat daerah dan publik; melaksanakan pendampingan hasil pengembangan infrastruktur dan teknologi secara efektif terhadap perangkat daerah dan publik; melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan lebih ak aplikasi dan keamanan informasi governmentan aplikasi dan krama.nan informasi governmentmbangan aplikasi program; melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program; melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi program yang bersifat generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga dan pelayanan publik untuk kegiatan pemerintah daerah; melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang pengembangan aplikasi; menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi government; melaksanakan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi government; melaksanakan layanan keamanan informasi government; melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten; melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang keamanan informasi government; menilai hasil kedugembangan industri pariwisata; danstatistik dan persandian kepala bidang statistik dstatistik dan persandian. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan pelaporan data dan evaluasi; merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelaksanaan penyelenggaraan persandian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik dan persandian; penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang statistic dstatistik sektorstatistik sektoralngelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral; melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan undangan tentang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral; penerimaan pengaduan masyarakat yang diteruskan unit kera'a terkait! penyiapan bahan dalam rangka kerja warna dengan instansi terkait dalam penyebaran informasi publik; memberikan penilaian kedu.persandianyelenggaraan persandian; melaksanakan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian; melaksanakan pencatatan agenda berita berita melalui radiologi yang bersifat rahasia yang diterima ataupun yang dikirim dari pusat atau kabupaten kota lain; melaksanakan layanan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil persandian bersifat rahasia yang akan dilaporkan langsung kepada bupati; melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan pengamanan dokumen dan alat alat persandian serta mengembangkan sistem perang"ian; melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;; pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan diseminasi informasi, komunikasi dan kemitraan media serta menyajikan alternative pemecahannya; pelaksanaan evaluasi penyelenggaramunikasi dan informatika wajib menerapkan prinsip koordinasibawahomunikasi dan informatikariwisata kabupaten buru berita daerah kabupaten buru tahun ol7rb masuki diundangkan namea pada tanggal desember o18 psexnernrus daerah kabupaten buru, para koordinasi kabar portal kabar hukum an*a ahmad assegaf buru tahun 2ai8 nomor ia5 berita daerah kabupaten z @ !!e r., p.z fir xro> ?> z< !?> s'tll ,a^< !!(] st >,> oo fr ri,< m'(, fgz zd>z z6) <6r fi> mz{ t l {v ? j +m 7intro mrm6lo ffifrz mz{ =s!! td .tj trf e;z tmz mrm mfr (f,; lz mrm za { ja+x mx{o tn{ <(f mvt tli7mzc' z.@ bac ovr |tr c]b toa ;i=f *f;g .'. bts i'@o 'mmj =e=e fxw =>ma@ zf,rxr pts3 es* =l z oui (r, f;e j=d { { |
rampuunukan tahun yang diajukan oleh: nama admin laura hafid,s.e.: umur tahun: agama islam: warga negara indonesia: alamat jalan ujang dewa rt. rw. kelurahan nunukan selatan, kecamatan nunukan, kabupaten nunukan, kalimantan timur: nama karel: umur tahun, agama kristen katolik: warga negara indonesia: alamat jalan abd razak sei bilal rt. kelurahan nunukan barat, kecamatan nunukan, kabupaten nunukan, kalimantannomor dpd pd tim advokasi ! tanggal februari memberikan kuasa kepada denny kailimang, s.h.m.h., drs. utomo karim s.h., samsudin awan, s.h., andri sudarso, s.h.,m.h., patra zen, s.h.llm., mm. army mbalembout, s.h., benny sri handayani, s.h., rachmat basuki, s.h., daro riyanto, s.h., digit sukarno, s.h., bastian noor pribadi, s.h. kesemuanya advokat dan asisten advokat dari tim dan bantuan hukum dpp partai demokrat, yang beralamat menara kuningan jalan h.r.rasa said blok kav. jakarta telepon fax dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada bayu prasetyo, s.h.m.h., andrea rawan, s.h., yohanes siberian, s.h., puguh aji hari setiawan, s.h.m.h, imran rating, s.h.,m.h. kesemuanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor kantor advokat prasetyo rawan partners, beralamat wirausaha building 8th floor suite jalan hr. rasa said, kav. jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya sebut sebagai . ii. memohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten nunukan, berkedudukan jalan sutanto nomor kelurahan nunukan tengah, kecamatan nunukan, kabupaten nunukan provinsi kalimantan timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada lawrensium sisi boli, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor lawrensium sisi boli, s.h. dan rekan beralamat jalan bukit barisan nomor rt. rw.0o9, kelurahan jawa, kecamatan samarinda ulu, kota samarinda, kalimantan timur, dan surat kuasa khusus bertanggal maret memberikan kuasa kepada delman napitupulu, s.h.mh. advokat dari kantor advocates legal consultant delman napitupulu, s.h.mh associates beralamat kantor jalan jenderal sudirman, marconi atas nomor balikpapan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . . memohon: ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang. untuk itu pemohon telah mengajukan gugatan ptun samarinda dengan register ptun.smd, bahwa lebih lanjut pemohon menemukan fakta fakta hukum terkait proses pelaksanaan pemilukada kabupaten nunukan yang berlangsung secara tidak adil, tidak jujur sertan jugaecamatan krayan selatan, dan kecamatan nunukan: bahwa uraian terinci mengenai unsur unsur kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut: unsur terstruktur yang dengan kedudukan salah satu calonnya selaku anggota tni aktif angkatan darat atau setidak tidaknya menggunakan pengaruh kemiliterannya dan penyelenggara pilkada, baik dilakukan oleh yang bersangkutan secara langsung maupun pihak instansi yang berhubungan dengan kedudukannya , dilangsungkan dengan melibatkan pejabat ataua1a. bahwa sejak memohon menetapkan pasangan calondalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon kelurahan nunukan timur sebagaimana surat pernyataan basri tps bin mahmud bertanggal maret bukti pt dengan nomormor ktp2. bukti pt sedangkan anggota kpps tps kelurahan nunukan timur nama lengkapnya hanya basri pekerjaan buruh harian lepas sesuai dengan surat pernyataan basri bertanggal maret bukti pt dengan nomor ktp bukti pt bahwa didalam dokumen tps nunukan timur yang menjadi anggota kpps adalah basri bukan basri bin mahmud bukti pt angka .d. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena dahlan kasim telah dahlan kasim timses mengundurkan diri sebagai bagian dewan penasehat) juga dari timses atau dewan penasehat sebagai anggota kpps tim pemenangan pihak terkait, untuk kelurahan nunukan timur menjalankan jabatannya sebagai tps anggota kpps kelurahan nunukan timur tps bukti pt dan bukti pt bahwa selanjutnya pihak terkait membuat surat nomor tim. pem dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohonpengunduran diri terhitung sejak tanggal januari bukti pt angka .e. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena akil bukanlah tim akil, ketua posko pemenangan pasangan calon nomor pemenangan juga sebagai urut atau tidak terdaftar sebagai ketua kpps rt. samulo bagian dari tim pemenangan pihak kelurahan nunukan terkait. bukti pt selatan. pada dokumen tps samulo kelurahan nunukan tidak ada anggota kpps yang bernama akil.( bukti pt angka .f. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena anggota kpps yang abdul rahman timses dimaksud pemohon bernama rahman anggota dewan majid, sedangkan orang yang menjadi penasehat) juga sebagai timses anggota dewan penasehat anggota kpps kelurahan pihak terkait bernama abdul nunukan utara rt. tps rahman.(vide bukti pt bahwa hal itu diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal maret atas nama rahman majid yang dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anggota kpps tps kelurahan nunukan utara kecamatan nunukan dan tidak masuk dalam struktur tim pihak terkait bukti pt bahwa didalam dokumen tps nunukan utara yang menjadi anggota kpps adalah rahman bukan abdul rahman bukti pt angka dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena junaidi bukan anggota junaidi timses divisi kpps kelurahan nunukan timur logistik) juga sebagai| tps karena junaidi sudah anggota kpps kelurahan diganti dengan amalia (vide bukti pt nunukan timur tps bahwa tps kelurahan nunukan timur perolehan suara pihak terkait kalah dibandingkan perolehan suara pemohon dan didalam dokumen tps kelurahan nunukan timur tidak ada anggota kpps yang bernama junaidi.( bukti pt dan bukti pt 45a): angka dalil pemohon yang pada dalil pemohon tidak berdasar hukum, pokoknya mendalilkan karena justru sesungguhnya adanya penyalahgunaan pemohon lah yang jauh lebih kewenangan, pelanggaran berpotensi melakukan pelanggaran hukum atas netralitas secara serius, yang bersifat sistematis, dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon kapasitas anggota tni terstruktur dan masif yang akan khususnya angkatan darat dibuktikan oleh pihak terkait pada dalam kegiatan sidang pembuktian perkara guo,juga melihat adanya suatudalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemoho. angka dalil pemohon yang pada baji pemohon tidak berdasar hukum, pokoknya mendalilkan karena justru sesungguhnya bahwa pelanggaran pemohon lah yang jauh lebih pelanggaran tersebut berpotensi melakukan pelanggaran secara terstruktur jelas secara serius, yang bersifat sistematis, sangat mempengaruhi terstruktur dan masif yang akan perolehan suara atas dibuktikan oleh pihak terkait pada pasangan calon yang sidang pembuktian perkara guo.adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena kartu nama yang bahwa sejak menjabat dimaksud bertuliskan nkri harga sebagai dandim mati yang ada hubungannya dengan nunukan jauh sebelum masalah perbatasan dengan negara waktu pemilihan, drs. basri malaysia dan tidak ada kaitannya telah memulai dengan pemilukada nunukan tahun penggalangan dengan bukti pt. angka dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena pihak terkait tidak bahwa dibentuknya pernah membentuk relawan perban, relawan perban untuk dan baru mendengar nama tim mendukung pasangan relawan perban.(vide bukti pt nomor urut yang dugaan pelanggaran yang didalilkan ditemukan fakta formulir pemohon, seharusnya segera relawan perban dibagikan dilaporkan kepada bawaslu nunukan oleh oknum anggota tni selaku lembaga yang berwenang. angkatan darat, diketahui namun hingga tanggal februari oleh anggota masyarakat tidak ada laporan dari desa tanjung karang masyarakat atau tim pasangan calon kecamatan sebatik. lain (vide bukti pt pemohon tidak menjelaskan kapan dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon dan dimana terjadinya, siapa nama foot gnpagamakarena tidak bahwa ada anggota memuat mengenai kapan kejadian masyarakat kecamatan perkara, atau siapa nama pelaku sebatik mengetahui penyebar sms dan berapa nomor adanya pesan elektronik orang yang mendiskreditkan pemohon sms) kepada sebagian yang mengatasi namakan tim pihak masyarakat pemilih yang terkait: bersifat mendiskreditkan dan jika benar ada tindakan yang pemohon yang dilakukan mendiskreditkan pemohon mengapa oleh tim pemenangan hal ini tidak dilaporkan sebelum pasangan calon nomor tanggal februari kepada urut bawaslu.(vide bukti pt angka dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar dan mengandung fitnah karena bahwa adanya keterlibatan pihak terkait tidak pernah melibatkan oknum danramil tni dalam rangka pemenangan pada kecamatan lumbis yang pemilukada kabupaten nunukan selalu mengawal dan mendampingi tim dan jika benar ada keterlibatan pasangan nomor urut aparatur tni untuk memenangkan dalam kegiatan sosialisasi pasangan calon nomor urut pada titik titik sosialisasi kenyataannya pihak terkait kecamatan lumbis dan (pasangan nomor urut kalah suara pernah mengantar baliho dengan pemohon kecamatan pasangan nomor urut lumbis.( bukti pt dari ibukota kabupaten dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon nunukan kecamatan bahkan tps desa tbol pihak lumbis: terkait tidak mendapat suara sama sekalimalaya kecamatan krayan angka angka pada dalil dalil pemohon terdapat orang yang tersebut tidak signifikan masuk dalam daftar suara mempengaruhi peringkat perolehan pemilih tetap, pada saat suara masing masing pasangan pemungutan suara terdapat calon. orang yang tidak berada tempat, ketika seluruh saksi yang hadir ikut penghitungan suaradi kecamatan angka angka pada dalil dalil pemohon krayan terdapat, calon. ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah seluruh saksi yang hadir ikut sebesar menandatangani berita acara penghitungan tps serta saksi dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait maa musalatung,suara masing masing pasangan suara sah dianggap calon. sebesar orang. seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani berita acara penghitungan tps serta saksibinuang kecamatan angka angka pada dalil dalil pemohon krayan selatan terdapat tersebut tidak signifikan orangtempat dan orang telah meninggal duniadianggap penghitungan tps serta saksi pemohon juga tidak mengajukan dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon sebesar orang. keberatan pada saat penghitunganba'liku kecamatan krayan angka angka pada dalil dalil pemohon selat(suara masing masing pasangan suara terdapat orang calon. yang tidak berada seluruh saksi yang hadir ikut tempat. ketika menandatangani berita acara penghitungan suara, jumlah penghitungan tps serta saksi suara sah dianggap pemohon juga tidak mengajukan sebesar orangiang bad jumlah pemohon juga tidak mengajukan suara sah sebesar keberatan pada saat penghitungan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun tertanggal desember pasangan calon nomor urut tim pemenangan pasangan calon tersebut, dan atau pihak lain terkait telah melakukan intimidasi, tekanan maupun provokasi kepada masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon tersebut dan mendiskreditkan pemohon. bentuk intimidasi tersebut antara lain ialah anggota masyarakat kecamatan sembarang mendapat provokasi dari oknum tni angkatan darat selaku danramil sembarang yang menekankan untuk memilih pasangan nomor urut dan mengatakan haram hukumnya perempuan menjadi bupati, anggota masyarakat kecamatan sebatik dipaksa oleh pihak yang menggunakan mobil milik tim sukses pasangan nomor urut agar mengaku untuk menerima uang dari pemohon, anggota masyarakat kecamatan sebatik pada tanggal februari diberikan amplop berisi uang rp. oleh anggota pemenangan pasangan nomor urut kecamatan sebatik dengan ajakan untuk memilih pasangan nomor urut anggota masyarakat kecamatan nunukan mendapatkan keterangan langsung dari dua orang yang mengaku dibawa oleh komandan koramil menemui pasangan nomor urut untuk membicarakan rencana rumah mereka dijadikan posko pasangan nomor urut anggota masyarakat desa atas kecamatan sebuku dihadang oleh oknum tni angkatan darat dengan menunjukkan pistol dan diminta untuk memilih pasangan nomor urut bahwa pada penyampaian visi dan misi gedung dprd nunukan tanggal januari dan gedung amalia pada tanggal februari pada debat kandidat calon pasangan dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon ee penarseer, jumlah pemohon juga tidak mengajukan suara sah sebesar keberatan pada saat penghitungan orang.menandatangani berita acara terdaftar pemilih ganda, penghitungan tps serta saksi namun saat penghitungan pemohon juga tidak mengajukan suara, jumlah suara yang dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon dianggap sah orang. keberatan pada saat penghitungan pama mampa'race kecamatan krayan angka angka pada dalil dalil pemohon terdapat orang. calon. ketika penghitungan suara seluruh saksi yang hadir ikut jumlah suara yang menandatangani berita acara dianggappuak kecamatan angka angka pada dalil dalil pemohon krayan selatan tersebut tidak signifikan berlangsung mempengaruhi peringkat perolehan pencoblosan dimana suara masing masing pasangan jumlah pemilih suara, calon. padahal diketahui seluruh saksi yang hadir ikut kemudian bahwa orang menandatangani berita acara telah meninggal dunia dan penghitungan tps serta saksi orang sedang berada dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon malaysiakampung baru kecamatan angka angka pada dalil dalil pemohon krayan terdapat orang tersebut tidak signifikan dalamditempatpada tps dan asumsi pemohon belaka. lagi pula tps kelurahan nunukan pemohon harus membuktikan apakah timur, amplop yang berisi terjadi perubahan angka angka pada berita acara beserta dokumen tps tersebut. kelengkapannya yang seluruh saksi yang hadir ikut dimasukkan dalam sampul menandatangani berita acara khusus tidak berada penghitungan tps serta saksi dalam kotak suara yang pemohon juga tidak mengajukan telah disediakan sehingga keberatan pada saat penghitungan melanggar sara tps. bukti pt dan bukti dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon peraturan pemerintah ptab. vii tentang pemungutan dan penghitungan suara, berbunyi:tanggal februari, formulir model pemohon harus membuktikan apakah dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon cacat, tidak bisa terjadi perubahan angka angka pada dibaca rusak dan tidak ada dokumen tps tersebut. dalam amplop bersama seluruh saksi yang hadir ikut dengan kelengkapan menandatangani berita acara administrasi pemilukada penghitungan tps serta saksi lainnya amplop yang pemohon juga tidak mengajukan disegel ketika peti suara keberatan pada saat penghitungan tps dibuka untuk syara tps. bukti pt formulir model pemohon harus membuktikan apakah tidak dilengkapi terjadi perubahan angka angka pada kelengkapan administrasi dokumen tps tersebut. lainnya dalam amplop yang seluruh saksi yang hadir ikut tersegel ketika kotak suara menandatangani berita acara tps diplenokan. penghitungan tps serta saksi pemohon pun telah pemohon juga tidak mengajukan mengajukan keberatannyaerdapat fakta membantah dan menolak dalil ini. sebagaimana yang telah dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon pemohon uraikan pada bagian unsur terstruktur adanya anggota tim pemenang ataungka .albar timses membantah dan menolak dalil ini. kerdil il) juga sebagai sebagaimana telah diuraikan pada anggota kpps kelurahan tanggapan pihak terkait pada angka nunukan timur tps dalil pemohon. angka .bsaid timses membantah dan menolak dalil ini. dewan penasehatangka dalil pemohon. tps angka .cbasri timses membantah dan menolak dalil ini. penggalangan massadalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon tps angka dalil pemohon: angka .ddahlan kasim membantah dan menolak dalil ini. timses dewan penasehat) sebagaimana telah diuraikan pada juga sebagai anggota tanggapan pihak terkait pada kpps kelurahan nunukan angka dalil pemohon. timur tps angka .ekil, ketua posko membantah dan menolak dalil ini. pemenangan juga sebagai sebagaimana telah diuraikan pada ketua kpps rt. samulo tanggapan pihak terkait pada kelurahan nunukan angka dalil pemohon. selatan: angka .fbdul rahman membantah dan menolak dalil ini. timses anggota dewan sebagaimana telah diuraikan pada penasehat) juga sebagai tanggapan pihak terkait pada anggota kpps kelurahan gka dalil pemohon. nunukan utara tpsjunaidi timses membantah dan menolak dalil ini. divisi logistik) juga sebagaimana telah diuraikan pada sebagai anggota kpps tanggapan pihak terkait pada dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon kelurahan nunukan timur angka dalil pemoho. lagi pula pemohon bahwa pada tanggal harus membuktikan apakah terjadi februari jam perubahan angka angka pada wita, pada saat pleno dokumen tps tersebut.atau kotak suara (tidak tersegel bersama surat suara): angka dalil pemohon yang pada dalil tersebut tidak benar dan tidak pokoknya mendalilkan beralasan. lagi pula pemohon harus bahwa pada tanggal membuktikan apakah terjadi februari jam wita, perubahan angka angka pada pada saat pleno ppk dokumen tps tersebut. kecamatan nunukan, untuk tps kelurahan nunukan timur formulir dan laporannya rekapitulasi penghitungan suara dinyatakan rusak karena tidak bisa dibaca namun oleh memohon dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon tetap disahkan. demikian juga pada tps kelurahan nunukan timur, lampiran formulir (rekapitulasi penghitungan suara) tidak ada namun oleh memohon juga tetap disahkan:menjadi domain bahwa pelanggaran yang memohon untuk menjawab dalil ini. paling nyatayaitu drs. h.m. thomas alfa edison, dan rumah turbo, dimana pasangan tersebut pada suara pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk x1 bertanggal november tercantum nama dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait basdan rumah tombol, s.h., berdasarkan surat pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk xi bertanggal desember ditandatangani oleh ketua dpc partai hanura kabupaten nunukan a.n. ardi. dan sekretaris calon nomor urut drs. basri secara terang terangan menyatakan maju sebagai calon bupati karena perintah atasan, bahwa terdapat fakta yang dikukuhkan dengan surat keputusan nomor yaitu:.dari uraian fakta fakta atas, terlihat dengan tegas tentang adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum atas netralitas kapasitas anggota tni khususnya angkatan darat dalam kegiatanmelihat adanya suatu dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait desmenjadi domain bahwa penambahan memohon untuk menjawab dalil ini. dukungan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka dipemberitahuan kpu dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon propinsi atau kpu kabupaten kota, dengan ketentuan tanpaindakan atau membantah dan menolak dalil ini. kondisi yang berlangsung diatas sangat jelas dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon merupakan kecurangan dan pelanggaran berat yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan sebelumnya secara matang oleh pasangan calon nomortindakan bersifat asumsi karena tidak pelanggaran yaitu menguraikan bentuk intimidasi, intimidasi dan (kecamatan mana saja dari mendiskreditkan kepada (sembilan) kecamatan kabupaten pasangan calon lain yang nunukan, dan siapa serta korbannya. dilakukan oleh pasangan dugaan pelanggaran yang didalilkan calon nomor urut atas pemohon, seharusnya segera nam drs. basri dan hj. dilaporkan kepada bawaslu nunukan asma gani hampir dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon dilangsungkan seluruh selaku lembaga yang berwenang. kecamatan nunukan namun hingga tanggal februari ditujukan kepada berbagai tidak ada laporan dari lapisan masyarakat, masyarakat atau tim pasangan calon lain (vide bukti pthal tersebut dapat membantah dan menolak dalil ini: dilihat pada wilayah yang meliputi kecamatan krayan selatan, kecamatan krayan, kecamatanpelanggaran bersifat asumsi karena tidak kecurangan lokasi menguraikan lebih terang lokasi tps pemungutan suara yang dimaksud, dan apa bentuk khususnya wilayah yang pelanggaran kecurangan yang mendekati perbatasan dituduhkan kepada pihak terkait: negara ri malaysia, tindakan tindakan pelanggaran jauh lebih gencar dilangsungkan, dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohontindakan atau membantah dan menolak dalil ini kondisi yang berlangsung sebagaimana telah diuraikan atas, di:pelanggaran membantah dan menolak dalil ini, pelanggaran yang sebagaimana telah diuraikan atas. dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri dan hj. asma gani jelas dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohondalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon bahwa penetapan membantah dan menolak dalil ini, rekapitulasi hasil sebagaimana telah diuraikan atas. dan rahasiadalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon kecurangan yang termasuk kebahwa selain membantah atas tuduhan pemohon, dengan, sebelum pihak terkait menguraikan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pemohon maka izinkan kami untuk menerangkan latar belakang pemohon admin laura hafid, se). perlu dikemukakan kepada majelis mahkamah konstitusi, bahwa pemohon, cast calon bupati nomor urut atas nama admin laura hafid, se. adalah anak kandung bupati nunukan abdul hafid ahmad yang menjabat bupati nunukan selama periode yang saat ini merupakan incumbent yang sedang berkuasa. selain itu admin laura hafid, s.e. adalah adik ipar ardi azis ketua dprd nunukan. oleh karena itu justru posisi pemohon lah yang jauh lebih potensial untuk melakukan pelanggaran pelanggaran administratif maupun pidana pemilukada secara terstruktur, sistematis dan masif, bahwa untuk membangun demokrasi konstitusional yang sehat dan beradab depan, idealnya pemimpin politik, baik pemimpin pusat maupun daerah harus berdasarkan kompetensi, kualitas, profesionalitas dan integritas. ironisnya fenomena yang muncul dalam konteks pemilihan kepala daerah akhir akhir ini adalah maraknya praktik politik berdasarkan dinasti keluarga. kecenderungan untuk memaksakan keluarga terdekat, entah istri, istri muda, anak, menantu, adik atau keponakan untuk maju menjadi calon pemimpin daerah untuk melanjutkan politik dinasti keluarga, disamping untuk melanggengkan hegemoni kekuasaan, juga yang lebih penting adalah untuk melindungi anggota keluarga yang telah berkuasa sebelumnya yang diduga telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse power) dari jerat hukum:, diantaranya berupa pelibatan aparatur pns dan melakukan praktek kotor pemberian uang untuk mempengaruhi hak pilih warga nunukapada hari rabu tanggal januari 2011di depan rumah pribadi gang kakap rt. kelurahan nunukan timur, juara menerima uang sebesar dan contoh surat suara atas nama pasangan calon nomor urut admin laura hafid, s.e. dan karel dari ardi azis kakak ipar pemohon admin laura hafid, se). peristiwa ini telah dilaporkan oleh juara panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt bahwa pada tanggal januari ardi azis kakak ipar pemohon admin laura hafid, s.e) beserta teman timnya membagikan uang jalan tien soeharto gang kakap rt. kelurahan nunukan timur. antaranya adalah nuri yang diberi amplop berisi uang dan contoh surat suara atas nama pasangan calon nomor urut admin laura hafid, s.e dan karel. pada saat itu ardi azis kakak ipar pemohon admin laura hafid, se) menggunakan jaket bertuliskan laskar partai bulan bintang . peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi abidin panwascam nunukan pada tanggal januari bukti bahwa pada hari rabu tanggal januari sekitar pukul wita bertempat jalan tien soeharto rt. gang kakap, kelurahan nunukan timur, kecamatan nunukan, datang saudara ardi aziz kakak ipar pemohon admin laura hafid, se) dengan berpakaian safari dprd bersama teman temannya yang menggunakan jaket bertuliskan laskar partai bulan bintang . selanjutnya setelah tiba halaman rumah nuri, terlahir ardi aziz langsung memberikan uang sejumlah (uang pecahan rp. dua lembar, dengan nomor. seri let387660 dan let387659) kepada saudari nuri. tidak lama kemudian salah seorang dari rombongan ardi aziz datang memberikan uang sebesar rp. nomor. seri eml702505). selanjutnya seorang dari rombongan ardi aziz datang memberikan stiker contoh surat suara atas nama pasangan calon nomor urut admin laura hafid, s.e. dan karel sambil berpesan dengan kata kata bu, kalau bapaknya datang jangan lupa sampaikan ini (sambil menunjukkan surat suara bergambar admin laura hafid, s.e. dan karel) , agar nuri dan keluarganya memberi dukungan mencoblos pasangan calon nomor urut admin laura hafid dan karel pada pemilukada. peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi nuri panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt 66a, pt pt c). bahwa pada hari rabu tanggal januari pukul wita rumah kediaman jamal, ketua rt. kelurahan nunukan timur kecamatan nunukan, ardi aziz kakak ipar pemohon admin laura hafid, se) memberikan (tiga) amplop yang dalamnya berisi uang berjumlah lembar pecahan rp. dengan nomor. seri: let387686, let387486, let387677, let387678, let387485, dan let387685). pada saat itu saudara ardi aziz berbakat dengan tulisan laskar partai bulan bintang . setelah meninggalkan rumah kediaman saudara jamal, saksi siti aliyah bertemu dengan ibu nuri yang kemudian memberitahukan bahwa dia nuri) juga menerima amplop berisi uang sebesar rp. dari saudara ardi aziz dan uang sebesar rp. beserta contoh kertas, bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut secara terstruktur jelas sangat mempengaruhi perolehan suara atas yang pasangan calon yangunsur sistematisdirencanakan secara matang dengan melanggar hukumsejak menjabat sebagai dandim nunukan jauh sebelum waktu pemilihan, drs. basri telah memulai penggalangan dengan, bahwa dibentuknya relawan perban untuk mendukung pasangan nomor urut yang ditemukan fakta formulir relawan perban surat suara nama pasangan calon nomor urut admin laura hafid, s.e. dan karel. dari teman saudara ardi aziz peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi siti aliyaholeh ardi azis kakak ipar pemohon admin laura hafid, se) beserta teman temannya. saksi abd. majid melihat langsung saudari nuri diberikan amplop berisi uang dan contoh kertas suara an. hj. admin laura hafid, dan karel dari saudara ardi aziz yang berpakaian jaket bertuliskan laskar partai bulan bintang . peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi abd. majidardi aziz kakak ipar pemohon admin laura hafid, se) mendatangi saksi nurlaela dan langsung memberikan uang sebesar rp. (dua) lembar uang pecahan rp. dengan nomor. seri: udw567021 dan nomor. seri: zbe466089) jalan depan rumah nurlaela. peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi nurlaela panwascam nunukan pada tanggal januari bukti bahwa saudara dati menara sebagai pns memberikan komentar tentang pasangan calon hj. admin laura hafid karel dalam halaman kontrak pada surat kabar radar tarakan edisi januari untuk kepentingan pemenangan pasangan calon yang dimaksud dengan kalimat yang tertulis kepedulian hafid kasmir terhadap masyarakat jawa selama sepuluh tahun, akan dilanjutkan oleh pasangan nomormor urut pemohon). komitmennya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa memandang kesukuan diyakini mampu mengayomi masyarakat. laskar dipastikan menang februari mendatang . peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi mukhlis hendra panwascam nunukan pada tanggal januari bukti bukti pt bukti pt dan bukti pt c), bahwa effendi ansar selaku anggota kpps kelurahan nunukan utara kecamatan nunukan telah menghimbau warga untuk mengambil kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih posko pemenangan pasangan calon hj. admin laura hafid, karel. peristiwa ini telah dilaporkan oleh saksi alilin panwascam nunukan pada tanggal februari buktidinding memuat foto besar admin laura hafid, pemohon)kalender itu dicet bukti ptmejapemohon). pada halaman bulan agustus memuat gambar baliho pemohon sebagai latar belakang kalender. hal itu dimaksudkan yangdan bukti pt a): kalender itu dicetak sebany. (vide bukti pt bahwa pihak pemohon melakukan politik uang desa aji kuning, kecamatan sebatik barat, pelopornya yusuf dan terlapornya yunus tim pemohon wakil koordinator anak cabang pbb bukti pt bahwa pihak pemohon dalam hal ini pns yang bernama arbani, kepala utd dinas pendidikan kecamatan sebuku, telah mengundang dan melibatkan pns guru guru kecamatan yaitu kecamatan sebuku, sembarang dan lumbis untuk berkumpul desa pembeliangan, kecamatan sebuku pada tanggal januari dengan membagikan buletin yang berisi kampanye pemohon dengan pesan agar memilih pemohon pada pemilukada februari bukti pt dan bukti pt bahwa pemohon terbukti telah melakukan kecurangan berupa penggunaan kartu hak pilih orang lain secara melawan hukum. pelanggaran itu dilaporkan oleh tim pihak terkait kepada bawaslu, lalu oleh bawaslu dilimpahkan gakkumdu, kejaksaan, dan pengadilan. sesuai dengan vonis pengadilan bukti pt bahwa pemohon juga telah melibatkan struktur pemerintahan desa untuk kepentingan pemenangan pemohon yaitu melibatkan kepala desa bukti pt bahwa pemohon juga telah melakukan pelanggaran berupa kampanye diluar jadwal dengan memasang tanda color pada foto pemohon padahal saat itu belum masuk masa kampanye karena jadwal kampanye dilaksanakan pada tanggal januari s.d. februari bukti pt bahwa pemohon telah melakukan kecurangan berupa money politic pada pemilukada nunukan dan sudah dilaporkan oleh pihak terkait panwaslukada nunukan.(vide bukti pt bahwa pemohon melibatkan struktur pemerintahan desa yaitu ketua dengan cara mengumpulkan ketua tanggal januari bertempat dirumah tapa, masing masing ketua dan masyarakat yang hadir diberi uang rp. oleh abdul hafid ahmad ayah dari pemohon admin laura hafid, se) untuk memenangkan pemohon pada pemilukada nunukan bukti pt:nunukannunukannunukan,dugaan pelanggaran administratif dan pidana semat, yakni panwaslukada, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. namun faktanya pemohon tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut sebelum tanggal februari ada sebagian dugaan pelanggaran yang dilaporkan pemohon bawaslu setelah pemohon mengetahui dirinya kalah pada pemilukada nunukan bahwa pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan baik pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk maupun pada saat penghitungan suara tingkat tpsemohon tidak relevan mempersoalkan dugaan pelanggaran pemilukada pada semua tingkatan pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten komisi pemilihan umum nunukannunukidak terbukti dalil dalil permohonan pemohon, makaberikut laporannya sertaadalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. bahwa menindaklanjuti berita acara rekapitulasi pada poin diatas, memohon telah menetapkan pihak terkait sebagai pemenang calon terpilih) sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten nunukanyang menetapkan pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun adalah drs. basri dan hj. asma gani adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. dalam permohonan berdasarkan tanggapnunukan djawabanaret sebagai berikut: bukti pt fotokopimodel kwk.kpu) dan sertifikat rekapitulasi model kwk.kpu dan keputusan kpu nomor pts kpu.: bukti pt fotokopi keputusan kpu, bukti pt fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sebagai dandim nnk bertanggal oktober dalam berkas pencalonan model 11a kwk.kpu partai politik): bukti pt fotokopi surat pernyataan pengunduran diri drs. bas: bukti pt fotokopi surat drs. basri: bukti pt fotokopi surat pernyataan danrem asn bertanggal oktober yang dimasukkan dalam berkas pencalonan: bukti pt fotokopi surat komandan korem asn, bukti pt fotokopi surat perintah komandan korem asn, bukti pt fotokopi naskbertanggal november bukti pt, bukti pt fotokopi laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten nunukanhasil pemilukada dan wakanda kabupaten nunukan tahun kecamatan sembarang dokumen kwk): bukti pt "cd yang berisitranskripfotokopi kwitansi sewa kantor tim bagus bertanggal oktober kantor itu beralamat jalan pelabuhan baru, bukti pt fotokopi surat pemberitahuan dari tim bagus nomor tim. pem bagus kab nnk x bertanggal november yang ditujukan kepada kpu, panas, kepolisian bahwa kantor tim bagus beralamat jalan pelabuhan baru nunukan timur kecamatan nunukan, bukti pt fotokopi model tps desa atas kecamatan sebuku, bukti pt fotokopi formulir berita acara model kwk.kpu sebuku, bukti pt fotokopi jadwal debat kandidat tanggal februari bukti pt rekaman video debat kandidat tanggal februari bukti pt fotokopi surat pernyataan muh. albar diatas materai bertanggal maret dan fotokopi ktp atas nama muh. albar, bukti pt fotokopi pps kelurahan nunukan timur nomor tahun bertanggal februari bukti pt fotokopi surat pernyataan andi maddanreng bertanggal maret dan fotokopi ktp atas nama andi maddanreng, bukti pt fotokopi formulir model kwk.kpu tps nunukan timur, bukti pt fotokopi tim bagus nomor skb kl parpol khusus bertanggal oktober dibagikan oleh oknum anggota tni angkatan darat, diketahui oleh anggota masyarakat desa tanjung karang, kecamatan sebatik: bahwa anggota masyarakat kecamatan sebatik mengetahui adanya pesan elektronik sms) kepada sebagian masyarakat pemilih yang bersifat mendiskreditkan pemohon yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa adanya keterlibatan oknum danramil kecamatan lumbis yang selalu mengawal dan mendampingi tim pasangan nomor urut dalam kegiatan sosialisasi titik titik sosialisasi kecamatan lumbis dan pernah mengantar baliho pasangan nomor urut dari ibukota kabupaten nunukan kecamatan lumbis, bahwa memohon juga telah melakukan berbagai pelanggaran yaitu terjadi penggunaan surat suara yang tidak sah berbagai tempat pemungutan suara yang diabaikan oleh memohon sehingga berakibat merugikan pemohon khususnya kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan yaitu tps desa wa'layaketika penghitungan suara jumlah suara sah sebesar orang, tps desa long padi, kecamatan krayan terdapat dpt, pada saat pemungutan suara terdapat orang tidak berada tempat, ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah sebesar tps desa long patung, kecamatan kray sah dianggap sebesar orang, bukti pt fotokopi surat pernyataan said atau said saleh atau sido bertanggal maret bukti pt fotokopi ktp said atau said saleh atau sido nik bukti pt fotokopi surat pernyataan h.m. said bertanggal maret bukti pt fotokopi ktp atas nama h.m said dengan nik bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps nunukan timur, bukti pt fotokopi surat pernyataan basri bin mahmud bertanggal maret bukti pt fotokopi atas nama basri bin mahmud dengan nomor ktp bukti pt fotokopi surat pernyataan basri, anggota kpps tps nunukan timur bertanggal maret bukti pt fotokopi ktp atas nama basri, anggota kpps tps nunukan timur dengan nomor ktp: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps nunukan timur, bukti pt fotokopi surat pernyataan dahlan kasim bertanggal januari bukti pt fotokopi surat dahlan kasim bertanggal januari bukti pt fotokopi surat tim pemenangan kabupaten bagus basri asma gani untuk semua nomor tim. pem bagus kab nnk i bertanggal januari bukti pt fotokopi lampiran nomor sk tim. pem bagus kab nnk xi bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps samulo kelurahan nunukan: bukti pt fotokopi surat pernyataan bertanggal maret atas nama rahman majid: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps nunukan utara: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps kelurahan nunukan timur, bukti pt45a fotokopi surat pernyataan junaidi amin bertanggal maret disertai fotokopi ktp atas nama junaidi amin: bukti pt fotokopi kartu nama drs. basri yang bertuliskan nkri harga mati bukti pt fotokopi formulir model da1 kwk.kpu kecamatan lumbis: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa tbol, kecamatan lumbis: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa wa'laya, kecamatan krayan, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps balai desa, desa long padi, kecamatan krayan, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa long patung, kecamatan krayan, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa binuang, kecamatan krayan selatan: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa ba'liku, kecamatan krayan selatan: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa liang badung, kecamatan krayan induk, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa long ujung, kecamatan krayan, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa pa' ujung, kecamatan krayan: bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa pa'race, kecamatan krayan induk, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa long puak, kecamatan krayan, bukti pt fotokopi formulir model c1 kwk.kpu tps desa kampung baru, kecamatan krayan,pasar baru kelurahan nunukan timur:kelurahan nunukan timur, bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi panas bertanggal januari dan bukti laporan atas nama juara: bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi panas dan bukti laporan oleh abidin panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt fotokopi kajian laporan nomor kl bawaslu kecamatan nnk i bertanggal januari model kwk): bukti pt 66a kliping koran tribun kaltim januari yang berjudul "berkas kasus politik uang masuk polisi ardi dilaporkan tiga warga , bukti pt 66b kliping koran kaltim tanggal januari yang berjudul: panwascam nunukan terima laporan money politic : bukti pt 66c kliping koran kaltim tanggal januari yang berjudul: panas nunukan terima empat laporan dugaan politik uang , bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi panas dan laporan oleh siti aliyah panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi bawaslu dan laporan oleh abd. majid panwascam nunukan pada tanggal januari model kwk: bukti pt fotokopi berita acara klarifikasi bawaslu dan laporan oleh nurlaela panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt fotokopi kajian laporan bawaslu nomor kl bawaslu kecamatan nnk!ii model kwk atas laporan oleh mukhlis hendra panwascam nunukan pada tanggal januari bukti pt 70a fotokopi iklan pemohon koran radar tarakan tanggal januari bukti pt 70b kliping koran tribun kaltim januari yang berjudul: tidak netral pns dilaporkan panas , bukti pt 70c kliping koran kaltim tanggal februari yang berjudul: berkas dati menara dilimpahkan , bukti pt fotokopi surat panwascam nunukan bertanggal februari nomor pl panwascam nnk!i! perihal penerusan laporan: bukti pt kalender dinding pemerintah daerah nunukan yang memuat foto besar admin laura hafid, s.e. pemohon): bukti pt fotokopi daftar pns se kabupaten nunukan yang dikeluarkan bps: bukti pt kalender meja pemda nunukans.e. pemohon): pada halaman bulan agustus memuat gambar baliho pemohon sebagai latar belakang kalender, bukti pt 74a kliping koran kaltim bertanggal februari berjudul: kalender meja pemkab juga dipasang foto laura hafid bukti pt fotokopi berita acara panas bertanggal februari bukti pt buletin yang berisi kampanye pemohon yang dibagikan pertemuan pns yang dikumpulkan kecamatan sebuku tanggal januari dengan pesan agar memilih pemohon pada pemilukada februari bukti pt foto pertemuan pns yang dikumpulkan kecamatan sebuku tanggal januari tampak pada foto itu para pns memegang buletin (pt yang berisi kampanye pemohon: bukti pt fotokopi petikan putusan pengadilan negeri nunukan bertanggal februari bukti pt kliping berita koran harian kaltim senin, januari yang berjudul kades jambangan dilaporkan panas. dituding robek baliho pasangan calon bagus" bukti pt fotokopi kliping iklan pemohon koran radar tarakan, senin januari bukti pt "cd rekaman yang berisi kesaksian mulai ketua dan foto pembagian uang: bukti pt surat pernyataan andi kasim bertanggal maret dan fotokopi ktp atas nama andi kasim, bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama subaedah bertanggal maret 2011dan fotokopi ktp subaedah, bukti pt fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nunukan nomor pts kpu kab tentang pengangkatan panitia pemungutan suaraagustus bukti pt fotokopi surat pernyataan syamsul bertanggal maret bukti pt fotokopi model da kwk.kpu kecamatan nunukan dan laporannya serta lampiran model da a kwk kpu kelurahan nunukandan maret serta orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah pada tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: said hasan bahwa saksi sebagai ketua tim bagus kecamatan sembarang dan sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut ppk sembarang: bahwa saksi bertugas mengkoordinir dengan petugas lainnya melalui handphone, bahwa tidak ada intimidasi dan paksaan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa tidak ada anggota tni yang menjadi tim sukses, bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal februari dari pukul wita, bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara dan diberikan berita acara tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi, zainuddin bahwa saksi sebagai tim bagus kecamatan lumbis dan saksi mandat ppk lumbis, bahwa saksi bertugas mengkoordinir tim sukses sampai tingkat desa, yang satu desanya terdiri dari orang, bahwa tidak benar danramil kecamatan lumbis mengawal dan mendampingi pasangan calon nomor urut bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal februari dan semua saksi pasangan calon hadir begitu juga bawaslu hadir pada saat itu, bahwa yang menang dalam pemilihan pada saat itu pasangan calon nomor urut dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan serta semua saksi menandatangani berita acara tersebut, basri bin mahmud bahwa saksi sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat kecamatan nunukan induk, bahwa saksi bukan anggota kpps tetapi saksi untuk tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi bertugas sebagai penggalang massa untuk pasangan calon nomor urut muh. albar bahwa saksi sebagai koordinator wilayah tim pemenangan pasangan calon bagus luar pulau nunukan: bahwa saksi bertugas membentuk tim sukses luar pulau nunukan: bahwa sebelumnya saksi menjadi anggota kpps, tetapi pada tanggal februari saksi diganti oleh andi maddanreng, bahwa saksi terdaftar tps dan mencoblos juga tps tersebut, herman, s.e. bahwa pasangan calon nomor urut membagi bagikan kalender tempat kerja saksi, bahwa kalender tersebut bagikan pada bulan januari dan pada kalender meja tersebut bulan agustusnya ada baliho bergambar pasangan calon nomor urut beserta keluarganya tetapi baliho tersebut tidak ada nomor surutnya: bahwa instansi lainnya juga mendapat kalender tersebut, saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama chairul, eko dan burial: tulis citrina bahwa pada tanggal februari arbani, kepala utd dinas pendidikan kecamatan sebuku mengumpulkan sekitar orang pns terdiri dari kepala sekolah, guru dari sd, smp, smu, smk se kecamatan sebuku berkumpul sdn pembeliangan sekitar pukul wita dalam rangka sosialisasi sertifikasi guru dan tunjangan perbatasan: bahwa sebelum acara berlangsung ada staf arbani bernama hidup, mengacungkan jari sambil membagikan buletin yang cover depannya ada gambar laura hafid yang bertuliskan ayahku idola, yusuf bin tiga bahwa pada tanggal februari sekitar pukul wita, saksi beri uang oleh yunus sebanyak rp. dan pesan untuk mencoblos nomor urut dan saksi merekam pembicaraan tersebut dengan handphone saksi: bahwa pada tanggal februari saksi melaporkan kejadian tersebut kapada panas sebatik barat: bahwa saksi tidak mengetahui hasil tindak lanjut dari pelaporan saksi tersebut: jamaluddin bahwa saksi sebagai relawan dari tim sukses pasangan calon nomor urut yang bertugas mengajak masyarakat untuk memilih nomor urut bahwa banyak masyarakat yang mendapat uang tapi takut melaporkan kepada bawaslu, bahwa ada sekitar orang yang mendapat uang sedekah dari tim kemenangan nomor urut bahwa pembagian uang tersebut bervariasi, ada yang mendapat rp. atau rp. bahwa saksi menemani saksi yusuf untuk melaporkan masalah tersebut kepada bawaslu, bahwa dalam kejadian pemberian uang, hanya saksi yusuf yang periksa oleh polisi pada tanggal februari bahwa yang membagikan uang sedekah tersebut bernama herman: mukmin bahwa saksi sebagai ketua dusun seberang kecamatan sebatik: bahwa saksi menerima uang yang bagikan oleh bahar, tim laskar sebanyak rp. , : pemula bahwa pada tanggal januari tim sukses nomor urut yang bernama herman bersosialisasi tempat sumardi untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa sadar, koordinator wilayah tim sukses nomor urut membagikan uang kepada masyarakat yang hadir, bahwa saksi mendapat dua amplop uang yang berisi masing masing sebesar rp. , : bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu pada tanggal januari serta menyerahkan uang tersebut kepada bawaslu, bahwa saksi menandatangani berita acara pelaporan: bahwa pada saat kejadian tanggal januari belum masuk masa kampanye: abdul rasyid bahwa saksi sebagai koordinator wilayah dan saksi mandat tim sukses pasangan calon nomor urut ppk sebatik, bahwa tidak benar tim nomor urut menggunakan mobil tim untuk memaksa masyarakat melapor kepada panas: bahwa rekapitulasi laksanakan pada tanggal februari pukul wita ppk sebatik induk, bahwa pada saat rekapitulasi hadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut dan saksi tersebut menandatangani berita acara: bahwa saksi tidak menandatangani berita acara tersebut karena pada saat rekapitulasi ada orang yang menerima mandat, bahwa saksi hanya melihat berita acara tersebut telah ditandatangani oleh para saksi pasangan calon, siti aliyah bahwa pada tanggal januari pukul wita, saksi yang sedang berada rumah ketua kelurahan nunukan timur yang bernama jamal: bahwa pada saat itu datang ketua dewan dprd kabupaten nunukan yang bernama ardi mengeluarkan amplop dari jasanya yang bertuliskan laskar dan memberikan amplop tersebut kepada saksi, bahwa saksi sebelumnya mendapat hanya satu amplop, akan tetapi karena saksi melihat istri anggotanya ardi beri dua amplop, saksi bertanya mengapa saksi hanya beri satu amplop, bahwa saat itu saksi sedang memangku anaknya sehingga ardi memberikan satu amplop lagi kepada saksi untuk anak saksi: tps desa binuang, kecamatan krayan selatdianggap sebesar orang, tps desa ba'liku kecamatan krayan selatdianggap sebesar orang, desa liang bad, jumlah suara sah sebesar orang, tps desa long ujsebesar orang: tps desa pa'ujung, kecamatan krayrdaftar pemilih ganda, namun saat penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah berjumlah orang: tps desa pa'race, kecamatan krayan terdapat orang dpt, pada saat pemungutan suara terdapat orang yang tidak berada ditempat. ketika penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah sebesar orang. tps desa long puak, kecamatan krayan selatan berlangsung (seratus persen) pencoblosan mana jumlah pemilih suara, padahal diketahui kemudian bahwa bahwa saksi baru mengetahui amplop itu berisi uang pecahan rp. sebanyak enam lembar dan dalam satu amplop berisi uang sebesar rp. , : bahwa setelah anggota tersebut pergi, saksi bertemu tetangganya yang bernama nuri, dan tetangga saksi itu memberi kartu color untuk mencoblos nomor urut bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu tentang adanya pemberian uang tersebut: bahwasaksi pernah periksa polres pada tanggal februari abd majid bahwa sebagai pendukung pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal februari saksi melihat anggota dari ardi ketua dprd kabupaten nunukan) memberikan kartu color kepada nuri: bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari depan rumah nulla, dan nulla juga beri amplop yang berisi uang, bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada panas kecamatan: nuri bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya: bahwa saksi pada saat duduk depan rumahnya datangi oleh ardi ketua dpr kabupaten nunukan) dan saksi beri amplop yang berisi uang: bahwa saksi baru mengetahui amplop itu berisi uang rp. setelah dibuka dan ardi sudah pergi: bahwa tidak lama kemudian datang lagi rombongan anggota ardi yang membagikan stiker nomor urut dan menyarankan kepada saksi dan suaminya untuk memilih nomor urut bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu, abidin bahwa keterangan saksi sama dengan saksi sebelumnya saksi nuri: bahwasaksi juga periksa oleh polisi: drs. benyamin tanggal bahwa saksi sebagai penasehat tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa ada dugaan rumah saksi tempati oleh sekretariat tim sukses nomor urut yang jembatan dari tni, bahwa rumah saksi sewa oleh tim sukses nomor urut melalui bendaharanya yang bernama rahman atas nama tim bagus: silvianus suryadi bahwasaksi sebagai saksi mandat tim bagus tps desa atas: bahwa pada tps pasangan calon nomor urut kalah telak karena hanya mendapat suara: bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon: bahwa yang menang untuk tps adalah nomor urut kumari bahwa saksi sebagai ketua tim sukses bagus, nomor urut bahwa saksi tidak pernah membentuk relawan perban dan saksi baru mengetahui adanya pembentukan relawan perban setelah adanya permohonan mahkamah konstitusi: jacob melayu bahwa saksi sebagai saksi tim bagus pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan krayan: bahwa rekapitulasi mulai pada tanggal februari pukul wita, bahwa semua saksi pasangan calon hadir, dan tidak ada keberatan, semua saksi menandatangani berita acara, serta hasil rekapitulasi bagikan kepada saksi pasangan calon: bahwa yang menang adalah pasangan calon nomor urut juara bahwa saksi memilih tps dan saksi melihat nuri beri uang oleh ardi ketua dprd nunukan), bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sedang berada depan rumah saksi, bahwa saksi mengetahui uang tersebut berjumlah rp. dalam dua amplop, amplop pertama berisi uang sebesar rp. dan amplop kedua berisi uang sebesar rp. , : bahwa saksi menjadi saksi untuk nuri pada saat periksa polisi: bahwa pada tanggal februari saksi periksa oleh polisi bersama dua temannya bernama abidin dan abdul majid, bahwa uang tersebut telah serahkan saksi kepada panas kecamatan: nurlaela bahwa pada tanggal januari ketika saksi sedang duduk depan rumahnya bersama nabi, saksi beri uang oleh ardi ketua dprd nunukan) dan saksi meminta nabi untuk membuka amplop tersebut: bahwa saksi bersama nabi baru mengetahui amplop itu berisi uang sebesar rp. pecahan uang rp. sebanyak dua lembar, bahwa saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian pada tanggal februari izzudien bahwa pada tanggal februari sekitar pukul wita, ada kejadian dimana ada sesorang yang menggunakan surat suara orang lain: bahwa kejadian tersebut tps saksi tidak mengenal orang tersebut: bahwa saksi mengetahui hal itu karena sekitar rumah saksi wilayah penampungan tki: bahwa surat suara yang pakai orang tersebut atas nama ramuan, bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kabupaten pada hari itu juga: bahwa setelah periksa oleh bawaslu, laporan saksi tindak lanjuti tingkat polres dan sedangkan, bahwa pelaku pengguna surat suara orang lain tersebut hukum membayar denda sebesar rp. dan yang menggunakan surat suara orang lain itu bernama edi bin dido dan hanya saksi yang menjadi saksi pada sidang pengadilan: ahli pihak terkait dr. maruarar siahaan, s.h. bahwa pemilukada ini apakah sengaja atau tidak, itu belum bersih atau belum steril daripada pelanggaran pelanggaran sesuai dengan prinsip konstitusi. namun, dalam banyak kasus, pemohon menuding kpu, pihak terkait melakukan pelanggaran, tapi seluruh kasus yang dapat lihat dalam risalah perkara perkara yang lalu, tidak jarang justru pemohon juga melakukan pelanggaran yang kadang kadang jauh lebih berat. ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dari seluruh proses yang bisa terlihat risalah mahkamah konstitusi: bahwa oleh karena peran mahkamah konstitusi maka ahli hanya bicara singkat tentang yurisprudensi itu, tesisnya mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, justru menjadi pola yang dipakai sekarang rata rata dalam permohonan sengketa pemilukada, dan hampir tidak lagi, mempersoalkan sebenarnya angka itu dilakukan hanya untuk mendukung, mencoba mendukung tesis pelanggaran yang terstruktur itu. dan seperti yang telah terkenal dan mungkin sampai sekarang masih ada dalam benak masyarakat tentang kabupaten kota waringin: bahwa dalam kasus kasus yang sudah terjadi juga, meskipun tesis pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis itu merupakan suatu hal yang membenarkan mahkamah konstitusi untuk masuk dalam, bukan hanya hasil lagi, tetapi bahwa proses itu dinilai sepanjang memiliki kaitan atau implikasi terhadap hasil, itu sudah menjadi suatu yurisprudensi tetap: bahwa dalam putusan putusannya selalu melakukannya dalam suatu hubungan kausal yang proporsional. menurut ahli ini proportionality test yang dilakukan masa masa yang lalu harus tetap mencoba melihat relevansi hubungannya pelanggaran dengan hasil secara signifikan: bahwa dalam perkara atau kasus ini, tampaknya pelanggaran yang didalilkan dilakukan memohon dan pihak terkait yang harus dibuktikan dengan suatu tingkat bobot bukti. kalau dalam undang undang disebutkan dengan keyakinan yang mungkin dalam pidana juga dipergunakan dan itu yang sebutkan beyond reasonable doubt, tanpa keraguan sama sekali itu, untuk kasus ini yang harus dibuktikan. beyond reasonable doubt itu apakah benar aparat tni yang mendukung pasangan calon nomor atau pihak terkait secara signifikan telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara sehingga bisa dijadikan landasan untuk membatalkan keputusan memohon, bahwa dua, yang harus dibuktikan oleh pemohon itu, selisih jumlah pemilih dalam dpt dengan jumlah pemilih yang menggunakan suara juga signifikan terbukti kemudian signifikan mempengaruhi perolehan suara, bahwa ada korelasi juga yang harus dibuktikan, korelasi signifikan tentang kuantitas dan kualitas serta hubungan kausal yang proposional itu antara intervensi tni sebagai atasan pihak terkait jika memang ada secara struktur, masif, dan sistematis dengan rumusan yang telah menjadi norma dalam jurisprudence itu harus dibuktikan juga dengan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang disebutkan beyond reasonable doubt: bahwa apa itu masif, terstruktur, dan sistematis dan kemudian juga bobot bukti, menurut ahli telah lampau karena dalam suatu proses pembuktian perkara seperti ini pada akhirnya yang jadikan suatu patokan apakah benar salah satu pihak telah mengatasi bobot pembuktian pihak lainnya sehingga hakim memperoleh suatu kesimpulan bahwa mereka lulus dengan pembuktian. ini yang sebutkan superioritas alat bukti, superioritas bobot bukti. tetapi, yang ingin teruskan dalam kasus ini adalah mengenai apa yang disebutkan prinsip imparsialitas. kalau dalam proses pembuktian antara bukti untuk mendukung dalil permohonan dengan bukti lawan dari terkait maupun memohon, tentu saja sikap imperial dari hakim akan memeriksa bobot, memeriksa bukti dan kemudian menilai bobotnya untuk membandingkan dan sampai kepada suatu ketentuan tertentu: bahwa sikap imperial hakim akan diterapkan kepada semua pihak dan menurut ahli yang paling penting dalam menilai ini yang didalilkan oleh memohon sebagai salah satu bantuannya, pemohon itu justru tampaknya terbangun dari suatu keinginan untuk membangun dinasti politik. pemohon sebagai pasangan calon nomor urut tentu nanti akan dibuktikan juga oleh pihak terkait dan memohon ini, anak bupati kepala daerah yang sedang menjabat dan bupati yang telah menjabat tentunya telah dua kali masa jabatan, namun kecenderungan sekarang yang amat buruk dari kalangan pejabat menjadi suatu kultur yang sangat buruk, baik terkait dengan larangan untuk mencalonkan diri karena telah menjalani masa jabatan dua kali maupun untuk membangun dinasti politik, ini kecenderungan mengusulkan keluarga maju kembali dalam pilkada utamanya menjadi suatu pengalaman yang terjadi indonesia, misalnya dilakukan dengan memajukan atau mendukung istri atau istri istri, anak sendiri, dan keluarga lain untuk menjadi calon dengan suatu asumsi tentunya nanti akan bisa dilakukan kendali atas pemerintahan yang masih boleh dilakukan melalui keluarga, bahwa kasus empiris dari beberapa pilkada dan pengalaman yang bisa terlihat oleh kejaksaan agung dalam kasus kasus yang menjadi konflik antara bupati dengan wakil bupati. ini bisa menjadi tampak bagaimana kultur yang terjadi itu. dimana keinginan untuk tetap berada lingkaran kekuasaan yang dilakukan dengan cara memajukan keluarga, istri atau anak dengan asumsi bisa digunakan pengaruh dalam pemerintahan itu, kemudian dapat lihat bahwa penggunaan fasilitas pemerintahan dalam kendali incumbent, alumninya dapat dimanfaatkan untuk mendukung calon keluarga. tetapi kalau diperhatikan meskipun secara teks atau secara harfiah tidak terdapat larangan secara yuridis untuk mengajukan keluarga, melanjutkan kekuasaan pemerintahan sampai saat ini, namun nilai moral dan etik yang hemat merupakan infrastruktur atau inti norma hukum. sehingga merupakan suatu instrumen dalam interpretasi atas norma hukum yang dilandasi norma norma moral dan etik dengan maksud agar norma hukum itu mencapai sasaran pengaturan yang sebaik baiknya, dengan kata lain ahli ingin mengatakan bahwa suatu norma hukum yang baik tentulah merupakan norma yang memuat atau inti, atau esensinya sebenarnya konsisten dengan moral dan etik, bahwa moral dan moralitas yang berasal dari kata more dan moralitas, secara sederhana artikan sebagai cara, karakter, sifat, perilaku, yang layak atau juga sebagai perilaku atau tindakan yang baik, atau yang layak, sebagaimana dibedakan dari perilaku yang tidak baik atau tidak layak, bahwa kecenderungan untuk mencalonkan anak, istri, keluarga lainnya, oleh incumbent atau orang yang masih menjabat itu dilihat dari asas asas umum pemerintahan yang baik dan dilihat dari moralitas konstitusi yang kita bisa lihat dalam pembukaan undang undang dasar pasti merupakan hal yang tidak sejalan dengan asas pemilihan umum yang disebut dalam undang undang dasar, yaitu pemilihan umum, pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: bahwa kecenderungan membangun dinasti politik keluarga sebagaimana terjadi atau terlihat dalam perkara guo ini, sendirinya atau diharapkan akan mendorong pejabat dan lingkungannya dalam pemerintahan maupun bawahan untuk membuka segala akses terhadap kekuasaan untuk memungkinkan suksesnya rencana seorang calon yang diajukan, meskipun kadang kadang diketahui bahwa hal demikian menyalahi ketentuan. namun, faktor keyakinan yang akan dibangun untuk menjadi tolak ukur oleh hakim, menentukan atau memutuskan salah satu pihak lulus dalam proses pembuktian dan penilaian atas dalil pelanggaran hukum yang diajukan. oleh karena itu, harus juga berangkat dari kriteria moral dan etik agar mampu merumuskan isi moralitas konstitusi, asas asas umum pemerintahan yang baik, dan asas pemilu yang uber dan judul sebagaimana diatur dalam undang undang dasar bahwa dengan ukuran seperti itu, yang menggunakan nilai moral dan etik sebagai salah satu instrumen interpretasi, maka akan dapat melihat dengan jernih seluruh bukti dan argumentasi yang diajukan, sehingga sampai kepada tingkat kepercayaan akan bukti bukti para pihak berdasarkan keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, beyond reasonable doubt, bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang menjadi bagian dari norma konstitusi sekarang dalam yurisprudensinya, tentu: bahwa kecenderungan membangun dinasti politik oleh seorang incumbent dilihat dari asas asas umum pemerintahan yang baik dan moral konstitusi dalam undang undang dasarbahwa kriteria moral dan etik perlu dalam interpretasi norma hukum, dan judul, irman putra sidin, s.h.,m.h bahwa cita citanya ius constituendum, nila setitik bisa merusak susu seberang, setitik apapun pelanggaran, sesungguhnya bisa membuat proses pemilu atau pilkada itu mengalami flooding atau pendarahan. namun kenyataannya, ius constituendum membangun demokrasi tidak kelak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sempurna.i hasil pemilu atau pemilukada guna pemenuhan utuh prinsip konstitusionalitas pemilu: bahwa oleh karenanya, bisa terpakai ketika bangunan demokrasi mana pun tidak akan pernah berwujud sempurna. hal ini disadari karena sesungguhnya pelanggaran bukanlah selalu milik eksklusif sang pemenang. terkadang semua berkompetisi melakukan pelanggaran. namun ternyata tetaplah kalah, yang kemudian berubah, mewujud seolah menjadi korban yang teraniaya dari hasil pelanggaran yang dilakukan sang pemenang: bahwa sekali hak untuk menggugat pelanggaran tersebut, dijamin oleh konstitusi. oleh karenanya, tugas konstitusilah merekayasa demokrasi indonesia depan agar kontestasi pelanggaran itu dapat tertekan mendekati titik nol: bahwa pada konteks inilah, ahli memahami prinsip prinsip yang telah dibangun oleh dalam putusannya, antaranya putusan nomor php.d iii menurut mahkamah, memangpada.an pemilu. setidak tidaknya inilah realitas konstitusional saat itu, saat ini bahwa tuduhan tuduhan apa pun, apakah itu sifatnya administrasi, atau pidana, atau seperti politik uang, netralitas, penyelenggara pemilu, intimidasi, atau lainnya, maka meski matematik pemilu telah ditinggalkan oleh, bahwa antaranya beberapa putusan yang ahli kutip, disebutkan dalam perkara nomor php.d ix bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebesar seandainya benar seluruh pns sebanyak orang tidak netral, sehingga suara pihak terkait dikurangi tetap saja perolehan suara pihak terkait merupakan suara terbanyak, bahwa pada prinsipnya, sebagai sebuah realitas konstitusi yang ada saat ini, masih berpegang pada signifikansi perolehan suara pemohon terhadap potensi kemenangan dalam setiap permohonan perkara sengketa pilkada mk. namun sebagai bangunan yang ahli kembangkan, meski masih sebuah hukum cita ius constituendum. bahwa konstruksi masif tersebut, sesungguhnya dapat merekonstruksi bahwa tidak perlu diukur bahwa pelanggaran terjadi dengan melebihi separuh atau mayoritas mutlak locus pemilihan atau pemili: bahwa dalam undang undang disebutkan bahwa syarat minimal kfocnya atau 30x suara sebagai kemenangan mayoritas relatif adalah merupakan prinsip konstitusionalitas pemilu, bahwa, guna membatalkan hasil pilkada. namun, seandainya benar bahwa terjadi desaiif dengan kriteria yang kembangkan, juga tetaplah harus dapat membuktikan. termasuk tindakan tindakan pelanggaran pada locus locus pemilihan yang bisa terhitung fasilitasnya dan atau signifikansinya dalam perolehan suara, bahwa ahli ingin mengurai juga pendapat yang juga ahli kembangkan bahwa jikalau tuduhan pelanggaran animasi sesungguhnya, maka segala struktur kekuasa, jikalau masyarakat masih sepakat bahwa struktur kuasa negara haruslah netral dalam kontestasi pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan penyelenggara pemilu saja yang harus (dua) orang telah meninggal dunia dan (dua puluh sembilan) orang sedang berada malaysia: tps desa kampung baru, kecamatan krayan terdapat orang dalam daftar pemilih tetapsebesar orang. bahwa sehinggb. vii tentang pemungutan dan perhitungan suara, berbunyibahwa tps nunukan timur,ya dalam amplop yang disegel ketika peti suara tps dibuka untuk, bahwa ketika kotak suara tps diplenokan. pemohon pun telah mengajukan keberatannya, netral atau hanya menekankan pada birokrasi pegawai negeri sipil haruslah netral. namun sesungguhnya seluruh bagian struktur bagian kekuasaan haruslah netral, termasuk tentara nasional indonesia dan kepala daerah itu sendiri, guna menjaga netralitas tentara, maka undang undang pemerintah daerah sesungguhnya sudah mengantisipasi dengan mempersyaratantaranya atau angggota tni, dan anggota kepolisian: bahwa ketentuan ini sesungguhnya sebagai antisipasi norma yang diatur dalam undang undang tahun tentang tni, bahwa prajurit dilarang terlibat kegiatan politik praktis dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. tujuannya semata norma ini adalah agar tentara tidak diseret dalam kontestasi politik. namun, bukan berarti seorang prajurit menurut undang undang tni haruslah membunuh buatannya tidak dibolehkan menduduki jabatan sipil, seperti menjadi kepala daerah atau presiden. sesungguhnya ruang itu terbuka ketika ditentubahkan, terdapat jabatan sipil tertentu seorang prajurit masih tetap berstatus prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada kantor kantor misalnya kantor koordinator bidang politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelejen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, sar nasional, narkotik nasional, dan mahkamah agung,dak berarti juga hanya incumbent yang otomatis satu satunya yang dapat menggunakan stuktur kekuasaan itu untuk pemenangan pilkada, namun juga pasangan non incumbent, bahwa disadari pula potensi peluang besar untuk menggunakan struktur kekuasaaan berpotensi lebih besar pada incumbent,ataupun kekerabatan ideologis pada periode berikutnya, sesungguhnya berpotensi lebih besar, walaupun sekali lagi harus tidak linier seperti itu dari berbagai fenomena fenomena pilkada indonesia yang selalu menguntungkan incumbent, bahwa instrumen kebijakan yang melekat pada kepala daerah inilah yang bisa disalahgunakan. meski tidak otomatis, selalu akan dan pasti disalahgunakan untuk pemenangan dirinya atau kerabatnya baik karena kekerabatan biologis atau ideologis. instrumen kebijakan bisa berwujud dengan membentuk berbagai program atau kegiatan untuk menggerakkan alat alat kelengkapan daerah atau satuan kerja perangkat daerah untuk menjalankan program tertentu guna pembangunan daerah atau modus lainnya dengan pelibatan yang bersangkutan atau kerabatnya guna menjadi bakal calon kepala daerah, bahwa program terstruktur seperti ini, bisa menggunakan intensi kebijakan yang sudah atau belum dan akan terprogramkan guna kinerja pembangunan jelang jelang pemilu atau pilkada. namun, tentunya sekali lagi tidak otomatis hal tersebut dihipotesiskan secara linier bahwa ini adalah modus untuk pemenangan pilkada secara tidak judul, sebab bisa jadi, ada program pembangunan daerah yang harus atau given atau memang inspiring dilaksanakan oleh incumbent guna kemajuan pembangunan daerah tersebut. namun, tidak berarti pula bahwa program tersebut harus dilihat dengan kacamata kuda jikalau ada yang mempermasalahkan bahwa kebijakan kebijakan tersebut sesungguhnya adalah modus terselubung guna pemenangan kontestasi pilkada, baik untuk incumbent atau kerabat kerabat incumbent karena biologis atau ideologis, bahwa disisi lain, ahli juga mengkonfirmasi tentara tidak bisa dilibatkan dalam proses pemenangan salah satu pasangan calon. baik itu karena kekerabatan biologis sebagai tentara aktif atau kekerabatan ideologis sebagai mantan tentara. bagaimanapun, tentara haruslah netral guna mengawal pertahanan negara sebagaimana diatur dalam undang undang dasar namun, sekali lagi dari keseluruhan uraian atas maka yurisprudensi, ius constitute yang berkembang hingga saat ini, signifikansi hasil perolehan suara pemohon ini terhadap keterpilihan kemenangannya menjadi tetap inti utama dari sengketa pilkada mk. jikalau tidak signifikan maka mesti terbukti adanya pelanggaran maka pelanggaran tersebut digolongkan sebagai pelanggaran sporadis. namun, seandainya ada tetap yang mengganjal pascaputusan dan baru kemudian bisa terbukti saat yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya atau menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, maka bisa saja kepala daerah tersebut diberhentikan melalui mekanisme fungsi kontrol dprd seperti hak angket atau hak menyatakan pendapat. jadi, tidak ada alasan untuk tidak menghargai atau melaksanakan putusan seperti apa yang terjadi dalam fenomena pilkada beberapa tempat terakhir ini: bahwa ius constituendum hukum yang terkadang ahli kerasukan dalam konsepsi akademik belumlah dapat tercerahkan sebagai ius consititum menjadi bagian yurisprudensi mk. oleh karenanya, ahli menyadari bahwa memang supremasi konstitusi harus terkelola dengan kearifan dan kehati hatian. inilah, mungkin makna bahwa pengawas konsitusi haruslah terkelola secara negara. i2. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari bawaslu kabupaten nunukan luarunukan sesuai dengan suratnunukananggal desunukan tahun ditetapkan oleh memohofebruari senin, februari dan selasa, maret karena hari sabtu, februari dan hari ahadhanya mempermasalahkan pelanggaran pelanggaran pada saat .penyelenggaraan pemilukada kabupaten nunukan tahun dan bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten nunukan tahuni3 menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah eksepsi memohon tersebut atas tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena ituahkam sebagaimana eksepsi memohoncara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon sebagai berikut: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada saat penetapan pasangan calon peserta pemilukada kabupaten nunukan tahun tanggal desember pemohon telah menemukan adanya indikasi salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri, masih menjadi anggota tni angkatan darat yang masih aktif, dan hal tersebut telah melanggar netralitas tni yang diatur dalam tap mpr nomor vdan surat telegram panglima tni nomor st tanggal april untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti tertulis surat yang diberi tanda bukti berupa surat pernyataan dan mengajukan ahli yakni dra. andi bupati baharuddin, pd., prof. dr. yusril iha mahendra, dan sidratahta mukhtar, si., yang masing masing pada pokoknya menerangkan sebgai berikut: dra. andi bupati baharuddin, pd.: bahwa dalam pencalonan kepala daerah daharus memperhatinya huruf yangdalam huruf undang undang guo: bahwa undang undang tersebut atas juga berkaitan dengan undang undang nomor tahun tentang tni khususnya huruf yang, dan angka dan angka yang menyatakan: prajurit dilarang terlibat dalam: kegiatan politik praktis : kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya : serta dalam ketetapan majelis bermusyawarahyatakan,: bahwa dalam pemilukada kabupaten nunukan, sesuai fakta lapangan calon kepala daerah dari tni tidak menggunakan hak pilihnya, tidak datang tps untuk memilih, dan tidak terdaftar dalam dpt karena yang bersangkutan pada saat pendaftaran masih menjadi anggota tni: bahwa yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota tni pada tanggal januari sedangkan pendaftaran calon tangal november sampai dengan tanggal november artinya pada saat mendaftar yang bersangkutan basri)dalam buku netralitas tni yang ditandatangani oleh panglima tni jenderal joko santoso pada tanggal agustus ada butir larangan bagi tentara berpolitik, antaranya tni bersikap netral dalam bahwa terdapat fakta (sebagaimana yang telah pemohon uraikan pada bagian unsur terstruktur:pada tanggal februari jam wita, pada saat plenokotak suara (tidak tersegel bersama surat suara), namun oleh memohon tetap disahkan. demikian juga pada tps kelurahan nunukan timur, lampiran formulir kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta prajurit yang akan mengikuti pemilu pemilupemilukada, bahwa apabila pendaftaran itu sudah tahapan tengah, sebelum mulai dari tahapan pemilihan, pembentukan dps dan dpt, seharusnya anggota tni yang bersangkutan sudah pensiun, kalau berdasarkan pada surat yang dibuat oleh panglima tni, satuan atau perorangan tni: rof. dr. yusril iha mahendraoleh:ntang rencana pemisahan antara tni dan polri, yang kemudian disepakati dalam sebuah ketetapan mpr, tni dan polri dipisahkan. polri tidak lagi kekuatan militer, tapi merupakan sipil yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, tapi bukan dalam artian pertahanan yang disaat itu sebenarnya, seperti diketahui bahwa dalam undang undang nomor tahun yang kemudian juga sudah tni dan polri, berdasarkan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, dikategorikan sebagai jabatan fungsional, pekerja penjaga mercusuar, menurut peraturan pemerintah adalah jabatan fungsional, tetapi, pegawai departemen perhubungan yang lain belum tentu adalah jabatan fungsional. jadi dalam jabatan fungsional itud, menduduki jabatan struktural. jadi dikaitkan dengan ketentuan dalamtahun yang sudah beberapa kali diamandemen. te tapi juga sekaligus mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya:, sidratahta mukhtar, m.si. bahwa netralitas ini berangkat dari konsepyang harus bebas dari keterlibatan dalam domain politik praktis, bahwa prinsip ini didasarkan kepada fakta pada tahun era otoriter demokrasi terpimpin bung karno sampai dengan demokrasi otoriter orde baru yang berakhir pada baik birokrasi militer maupun birokrasi sipiltelah reformasi, dalam tahun terakhir ini, netralitas itu harus ditekankan kepada prinsip aparatur birokrasi, termasuk tni harus bebas dari keterlibatannya ranah sosial politik, bahwa semangat dari konstitusi dan prinsip ketatanegaraan sertapolri dan tni ini tidak menjangkau ranah sipil, mengingat, konflik, pembelahan sosial, bahkan undang undang yang harus lebih diperbaiki lagi,: bahwa semangat yang mendasari ahli untuk menjelaskan netralitas adalah bahwa tni sebagai instrumen, alat negara, memiliki senjata, memiliki rantai komando, dengan demikian tni adalah tidak demokratis, bahwa masyarakat sulit membedakan terhadap figur militer yang masih aktif yang akan terpengaruh dalam proses mereka memilih, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyataka(vide bukti kemudian atas surat pernyataan pengunduran diri tersebut, oleh atasan langsung basri ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan tertanggal oktober yang isinya menyatakan akan memproses pengunduran diri jabatan negeri,(vide bukti kemudian an. komandan korem asn kepala seksi personel, drs. akan(vide bukti memohon tidak mengajukan saksi: bahwa pihak terkait memperkuat dalil bantahan memohon dan menyatakan bahwa drs. basri sebelum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilukada kabupaten nunukan tahun kpu kabupaten nunukan telah melengkapi syarat syarat sebagaimana yang diatur dalam perundang undangan yang berlaku. prosedur yang ditempuh oleh drs. basri, sebagai pihak terkait adalah(videdan surat pernyataan itu yang berisi tidak mengambil gaji terhitung mulai tanggal tmt) februari menerima hak pensiun sesuai skep.( vide bukti pt membuat surat tertanggal oktober yang ditujukan kepada pangdam vi mulawarman perihal: permohonan mengakhiri tugas dari dinas tni (vide bukti pt danrem asn membuat surat pernyataan tertanggal oktober yang menerangkan bahwa danrem asn, kolonel inf. aries hartanto menyatakan akanvide bukti pt komandan korem asn membuat surat nomor x tvide bukti pt komandan korem asn membuat surat perintah(vide bukti pt adanyasebagaimana tertuang dalam naskah serah terima tertanggal november (vide bukti pt penerbittertanggal januari yang isinya letkol inf. drs. basri diberhentikan dengan hormat (vide bukti ptdan tim suksesnya telah melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk memilih pihak terkait dengan cara: kecamatan sembarang oknum tni angkatan darat selaku danramil sembarang menekan masyarakat untuk memilih pihak terkait dan mendiskreditkan pemohon dengan mengatakan haram hukumnya perempuan menjadi bupati, kecamatan sebatik masyarakat dipaksa oleh pihak yang menggunakan mobil tim sukses pihak terkait disuruh mengaku menerima uang dari pemohon, pada tanggal februari masyarakat kecamatan sebatik diberi amplop yang berisi uang sebanyak rp. dan diminta untuk memilih pihak terkait, kecamatan nunukan masyarakat mendapat informasi dari dua orang yang mengaku dibawa oleh komandan koramil menemui pihak terkait untuk membicarakan rencana rumah mereka dijadikan posko pihak terkait, desa atas, kecamatan sebuku, ada anggota masyarakat yang dihadang oleh oknum tni angkatan darat dengan menunjukkan pistol dan diminta untuk memilih pihak terkait. untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut, pemohon mengajukan bukti suratiaulus kurang, didi suhardi, norway, azis, jong, haryanto, dahlan, basis, dan hasan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak terkait melakukan serangkaian pelanggaran yang juga melibatkan anggota tni (keterangan selengkapnya ada pada bagian duduk perkara): bahwa terhadap dalil dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan: dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait melakukan pelanggaran kecamatan sebatang adalahintimidasi yang dimaksud. seharusnya jika benar pihak terkait melakukan pelanggaran, pemohon segera melaporkan kepada bawaslu kabupaten nunukan, namunyang didalilkan pemohon kepada pihak terkait tersebut (vide bukti pt lagipula kenyataannya perolehan suara pihak terkait kalah telak dengan perolehan suara pemohon kecamatan sembarang (vide bukti pt dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait melakukan pelanggaran kecamatan sebatikyang dipaksa mengaku untuk menerima uang dari pemohon. justru faktanya pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran politik uang kecamatan sebatik (vide bukti pt dan malah pihak terkait yang mengalami intimidasi oleh panwascam sebatik pada saat akan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon panwascam sebatik (vide bukti pt dan bukti pt dalil pemohon mengenai pembagian uang kepada masyarakat kecamatan sebatik sebanyak rp. adalah tidak jelas atau kabur karena tidak memuat mengenai dimana tempat kejadian atau siapa penerima dan pemberi amplop berisi uang sebanyak tersebut. jika memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait, seharusnya pemohon segera melaporkan kepada bawaslu kabupaten nunukan, namun sampai tanggal februari tidak ada laporan dari masyarakat atau tim pasangan calon lain mengenai adanya pemberian uang untuk memilih pihak terkait, justru pemohon lah yang telah melakukan politik uang (vide bukti pt dalil pemohon mengenai posko pihak terkait adalah kabur dan lebih bersifat asumsi karena tidak menjelaskan lebih detil dimana tempat kejadian, kapan atau siapa orang yang terlibat. bahwa kantor tim pihak terkait yang terletak jalan pelabuhan baru, disewa secara mandiri oleh pihak terkait tanpa melibatkan pihak lain termasuk institusi tni (vide bukti pt dan bukti pt dalil pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan pihak terkait kecamatan sebuku adalah kabur karena tidak memuat mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi, atau siapa pelaku dan korban yang dihadang dengan menunjukkan senjata tajam, karenapemohon terhadap pihak terkait (vide bukti pt lagipula pihak terkait mengalami kekalahan desa atas dan kecamatan sebuku (vide bukti pt dan bukti bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantuannya tersebut, selain mengajukan bukti bukti tersebut atas, pihak terkait mengajukan saksi saksi, said hasan, yusuf bin tiga, jamaluddin, mukmin, pemula, abdul rasyid, siti aliyah, abd majid, nuri, abidin, drs. benyamin tanggal, silvianus suryadi, dan nurlaela yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar pihak terkait telah melakukan serangkaian pelanggaran, justru pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran dalam pemilukada kabupaten nunukanselain itu berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, bukan hanya pihak terkait saja yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, namun pemohon juga telah melakukan pelanggaran politik uang, sehingga menjadi tidak adil jika mahkamah tidak mempertimbangkan pelanggaran pelanggaran yang juga dilakukan oleh pemohon. lagipulaenurut mahkamah permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum, i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada saat penyampaian visi dan misi tanggal januari gedung dprd kabupaten nunukan dan pada tanggal februari gedung amalia, drs. basri pihak terkait) secara terang terangan menyatakan maju sebagai calon bupati karena perintah atasan.visi dan misi pasangan calon bupati kabupaten nunukan disampaikan pada saat acara debat kandidat yang dilaksanakan pada tanggal februari bukan tanggal februari pada saat acara tersebut pihak terkait tidak pernah menyatakan bahwa pihak terkait maju sebagai calon bupati karena perintah atasan, tetapi yang benar adalah ketika pihak terkait diajukan pertanyaan sebagai berikut, " ? dan dijawab oleh pihak terkait sebagai berikut, insya allah karena itu sudah perintah dari atasan . bahwa jawaban tersebut intinya adalah tugas untuk menjaga daerah perbatasan adalah kewajiban seluruh warga negara baik sipil maupun militerjadwal debat kandidat dan bukti berupa audio visual, namun tidak mengajukan saksi, bahwa setelah mahkamah secara saksama mempelajari dalil pemohon, jawaban pihak terkait dan bukti bukti pihak terkait serta berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. bahkan seandainyapun pemohon dapat membuktikan dalilnya, maka hal tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku. oleh karena itu, dalil pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan tim (rekapitulasi perhitungan suara) tidak ada namun oleh memohon juga tetap disahkan,urut yaitu drs. hm. thomas alfa edison, m.m. dan rumah turbo, dimana pasangan tersebut pada surat pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk x1 bm.m. dan rumah turbo, s.h. berdasarkan surat pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk xi bertanggal desember yang ditandatangani oleh ketua dpc partai hanura kabupaten nunukan atas nama ardi. dan sekretaris mardi cahyono, bahwa penambahan dukungan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka sukses pihak terkait merangkap sebagai anggota kpps yaitu, albar anggota kpps tps kelurahan nunukan timur), said anggota kpps tps kelurahan nunukan timur), basri anggota kpps tps kelurahan nunukan timur), dahlan kasim anggota kpps tps kelurahan nunukan timur), akil ketua kpps samulo, kelurahan nunukan selatan), abdul rahman anggota kpps tps kelurahan nunukan utara), dan junaidi anggota kpps tps kelurahan nunukan timur), pihak terkait membantah dan menyatakan: albar tidak aktif sebagai anggota kpps tps kelurahan nunukan timur sebelum tanggal februari (vide bukti pt dan sudah diganti oleh andi madanreng sebagai anggota kpps tps nunukan timur sesuai dengan nomor tahun bertanggal februari (vide bukti pt pada saat pilkada kabupaten nunukan tanggal februari yang bertugas sebagai anggota kpps tps nunukan timur adalah andi madanreng (vide bukti pt dan dalam formulir tps nunukan timur sudah tidak ada lagi nama albar (vide bukti pt said sebagai anggota tim sukses dewan penasehat pihak terkait adalah seorang buruh yang biasa dipanggil haji sido (vide bukti pt tidak pernah bertugas sebagai anggota kpps tps kelurahan nunukan timur, kecamatan nunukan (vide bukti pt dan bukti pt sedangkan anggota kpps yang dimaksud oleh pemohon, adalah said, seorang kepala sekolah dan juga pns (vide bukti pt dan bukti pt dalam dokumen formulir tps nunukan timur, yang menjadi anggota kpps adalah said bukan said atau sido (vide bukti pt basri bin mahmud pekerjaan swasta sebagai tim sukses penggalangan massa pihak terkait bukan anggota kpps tps sebagaimana surat pernyataan basri bin mahmud tertanggal maret (vide bukti pt dan bukti pt adapun anggota kpps tps kelurahan nunukan timur adalah bernama basri yang pekerjaannya buruh harian lepas sesuai dengan surat pernyataan basri bertanggal maret (vide bukti pt dan bukti pt dan dalam formulir tps nunukan timur yang menjadi anggota kpps adalah basri bukan basri bin mahmud (vide bukti pt dahlan kasim telah mengundurkan diri sebagai tim sukses atau dewan penasihat tim pemenangan pihak terkait karena akan menjalankan jabatannya sebagai anggota kpps tps kelurahan nunukan timur (vide bukti pt bukti pt selanjutnya pihak terkait membuat surat nomor tim. pemmengundurkan diri terhitung sejak tanggal januari (vide bukti pt akil bukanlah tim pemenangan pihak terkait atau tidak terdaftar sebagai bagian dari tim pemenangan pihak terkait (vide bukti pt lagipula pada formulir tps samulo kelurahan nunukan tidak ada anggota kpps yang bernama akil (vide bukti pt anggota kpps yang dimaksud pemohon bernama rahman majid, sedangkan yang menjadi tim sukses anggota dewan penasehat pihak terkait bernama abdul rahman vide bukti pt sesuai dengan surat pernyataan bertanggal maret atas nama rahman majid yang menyatakan yang bersangkutan adalah anggota kpps tps kelurahan nunukan utara, kecamatan nunukan dan tidak masuk dalam struktur tim sukses pihak terkait (vide bukti pt dan dalam formulir tps nunukan utara yang menjadi anggota kpps adalah rahman bukan abdul rahman (vide bukti pt junaidi bukan anggota kpps tps rt. kelurahan nunukan timur karena junaidi sudah diganti oleh amalia (vide bukti pt dan dalam formulir tps kelurahan nunukan timur tidak ada anggota kpps yang bernama junaidi (vide bukti pt dan bukti pt 45a), pihak terkait tidak mengajukan saksi: bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama bukti bukti pemohon dan pihak terkait, mahkamah tidak menemukan bukti bahwa nama nama yang dianggap pemohon adalah tim sukses pihak terkait merangkap sebagai anggota kpps, karena sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh pihak terkait, nama nama tersebut tidak terbukti merangkap jabatan sebagai tim sukses pihak terkait dan anggota kpps. oleh karena itu, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum: i3. menimbang pemohon mendalilkan, drs. basri sejak menjabat sebagai dandim jauh sebelum waktu pemilihan telah memulai penggalangan kepada masyarakat dengan cara membagi bagikan kartu nama dengan menggunakan seragam dan atribut militer. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti suratkartu nama yang dibagikan kepada masyarakat adalah kartu nama yang bertuliskan nkri harga mati yang ada hubungannya dengan masalah perbatasan dengan negara malaysia dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten nunukan tahunkartu nama, namun tidak mengajukan saksi, bahwa setelah mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti yang diajukan pemohon dan pihak terkait, mahkamah menemukan fakta bahwa kartu nama yang dibagikan oleh drs. basri adalah kartu nama yang menyerukan kepada masyarakat untuk mempertahankan negara kesatuan republik indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pemilukada kabupaten nunukan tahunanggota tni angkatan darat membagi bagikan formulir relawan perban kepada masyarakat untudan mengajukan saksi muh. danial razak yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diberikan formulir relawan oleh anggota tni: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa pihak terkait tidak pernah membentuk relawan perban, dan pihak terkait tidak pernah dipanggil oleh bawaslu terkait dengan adanya relawan perban yang didalilkan oleh pemohokumari, ketua tim sukses pihak terkait yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak terkait tidak pernah membentuk relawan perban: bahwa setelah mahkamah mencermati dan memeriksaenurut mahkamah pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah dalam membuktikan dalilnya.terhadap dalil pemohon menyatakan masyarakat kecamatan sebatik mengetahui tim pemenangan pihak terkait mengirimkan sms kepada pemilih yang isinya mendiskreditkanazis yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima sms dari tim suksesatau kabur karena pemohon tidak menjelaskan kapan kejadiannya dan siapa nama pelaku penyebar sms yang mendiskreditkan pemohon dengan mengatasnamakan tim pihak terkait. untuk membuktikan dalilnya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt namun tidak mengajukan saksi, bahwa setelah mahkamah mencermati dalil pemohon dan memeriksa bukti, oleh karena itunya keterlibatan oknum danramil kecamatan lumbis dalam pemilukada kabupaten nunukan tahun yaitu dengan cara mendampingi tim pihak terkait dalam kegiatan sosialisasi kecamatan lumbis dan mengantar baliho pihak terkait dari ibukota kabupaten nunukan kecamatan lumbisserta mengajukan saksi paulus kurang dan didi suhardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya keterlibatan oknum danramil kecamatan lumbis pada saat pemilukada nunukan tahun untuk memenangkan pihak terkait.mengandung fitnah karena pihak terkait tidak pernah melibatkan tni dalam rangka pemenangan pihak terkait pada pemilukada kabupaten nunukan lagipula perolehan sura pihak terkait kecamatan lumbis kalah dengan perolehan suara pemohon. bahkan tps desa tbol, pihak terkait tidak mendapat suara sama sekalitetapi tidak mengajukan saksi, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, mahkamah tidak yakin atas pembuktian pemohon, dan oleh sebab itu dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan yaitu dengan cara mengabaikan penggunaan kertas suara yang tidak sah beberapa tps antara lain: tps desa wa'layaara jumlah suara sah menjadi sebanyak orang: tps desa long padi, kecamatan krayan terdapat daftar pemilih tetap, pada saat pemungutan suara terdapat orang tidak berada ditempat, namun ketika penghitungan suara dihitung jumlah suara sah sebanyak suara: tps desa long patung, kecamatan krayan terdapat orang yang terdaftarrat suara, suara sah sebanyak orang, tps desa binuang, kecamatan krayan selatan terdapat orang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun pada saat pemungutan suara terdapat orang yang tidak berada ditempat dan orang telah meninggal dunia, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah dianggap sebanyak orang, tps desa ba'liku, kecamatan krayan selatan terdapat orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yangsah dianggap menjadi sebanyak orang: tps desa liang badung, kecamatan krayan terdapat orang yang masuk, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak orang: tps desa long dunia, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak orang: tps desa pa'rdaftar pemilih ganda, namun saat penghitungan suara, jumlah suara yang dianggap sah sebanyak orang, tps desa pa'race, kecamatan krayan terdapat orang yang terdaftar dalam dpt.yang dianggap sah menjadi sebanyak orang, tps desa long puak, kecamatan krayan selatan jumlah pemilih sebanyak pemilih, dan pemilih dinyatakan (seratus persen) memilih, padahal ada orang telah meninggal dunia dan orang sedang berada malaysia, tps desa kampung bauorang yang tidak hadir, namun ketika penghitungan suara, jumlah suara sah menjadi sebanyak orang,serta saksi saksi willem samuel, joni ungu, udan, johnson, paris sere, salmon sia, dini, yohanes pangeran, other padan, dan markus agung: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan:tps desa wa' laya benar additempat, yang benar adalah bahwa orang yang terdaftar dalam dpt desa long padi benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang berikan oleh kpps: tps desa long patunglong patiang badlah meninggal dunia namun terdaftar dalam dptong umu benar ada dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang berikan oleh kpps. tidak benar ada satu orang yang telah meninggal dunia namun terdaftar dalam dptdua orang terdaftar pemilih ganda. yang benar adalah bahwa orang yang terdaftar dalam dpt desa long ujsebagai pemilih ganda dalam dpt, oleh karena dua orang yang dianggap pemohon sebagai pemilih ganda tersebut adalah keliru, karena sesungguhnya ada dua orang yang namanya sama akan tetapi orang tuanya berbeda, yaitu vivi octavia (anak dari matias), dan vivi octavia (anak dari sakit), demikian pula ada duaduatigpa' racedua orang telah meninggal dunia, dan orang sedang berada malaysia. yang benar adalah bahwa orang yang terdaftar dalam dpt desa long puakmaupun kecamatan krayan selatan tidak ada desa yang bernama desa kampung bau, yang ada adalah desa kampung baru, yang jumlah dpt nya sebanyak orang dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang berikan oleh kppssaksi saksi panas abai, ronson, paulus bina, frans, sh. ketua ppk kecamatan krayan selatan), sedikit balang, other isu, palem, diskon, peri garrison, sh. anggota ppk kecamatan krayan), dedy kristiani, diskon udan, dan permias pilipes, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hasil rekapitulasi yang ada beberapa tps yang berada kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan tidak ada masalah dan semua saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan dan semua yang memilih memang pemilihnya hadir dan ikut memilih pada waktulil pemohon dan dalil bantahan memohon, serta memeriksjumlah dpt yang ada beberapa tps kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan. selain itu berdasarkan fakta yang terungkap persidangan tidak ada saksi saksi dari pasangan calon yang keberatan terhadap jumlah dpt yang berada beberapa tps kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan. oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan, i3.25j menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran kecamatan nunukan timur yaitu dengan cara:: tps nunukan timur, formulir cacat, tidak bisa dibaca rusak dan tidak ada dalam amplop yang disegel bersama dengan kelengkapan administrasi pemilukada lainya ketika peti suara tps dibuka untuk diplenokan ppk.: untuk membuktikan dalil kalinya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti serta saksi basis kiabeni yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh memohon beberapa tps yang berada kecamatan nunukansebagai berikut: tps dan tps kelurahan nunukan timur,alam kotak yang disegel, dan pada saat penghitungan suara tps dan tps semua saksi pasangan pemberitahuan kpu provinsi atau kpu kabupaten kota, dengan ketentuan nnnnnnnunsur masifmelibatkan sedemikian banyak orang dan terjadi wilayah yang luas yaitu berbagai kecamatan kabupaten nunukan, sebagaimana fakta sebagai berikut: bahwa tindakan pelanggaran yaitu intimidasi dan mendiskreditkan kepada pasangan calon lain yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri dan hj. asma gani hampir dilangsungkan seluruh kecamatan nunukan ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, bahwa hal tersebut dapat dilihat pada wilayah yang meliputi kecamatan krayan selatan, kecamatan krayan, kecamatan calon tidak ada yang keberatan serta semua saksi menandatangani formulir model c1. kwk. kpu tps nunukan timur, formulir memang tidak ada akan tetapi lampiran formulir nya ada dan tidak rusak tidak cacat, dan pada saat penghitungan suara tps hasilnya dicatat dalam lampiran formulir dan semua saksi pasangan calon hadir termasuk saksi pemohon serta menandatangani lampiran formulir tersebut tanpa ada yang mengajukan keberatan, tps nunukan timur,(plant)saksi saksi husnudin ketua ppk kecamatan nunukan), juniansyah ketua kpps tps nunukan timur) dan awaludin ketua ppk kecamatan nunukan induk) yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah pada saat rekapitulasi penghitungan suara beberapa tps kecamatan nunukan timur semua saksi menandatangani formulir c1 kwk daneriksa secara saksamkeberadaan logistik pemilukada kabupaten nunukan tahun beberapa tps kecamatan nunukan timur, lagipula berdasarkan fakta yang terungkap persidangan semua saksi pasangan calon menandatangani lampiran formulir dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap logistik pemilukada yang berada beberapa tps kecamatan nunukan timur tersebut. oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan: i3.26j menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran yaitu dengan mengikutsertakan pasangan calon nomor urut pada pemilukada kabupaten nunukan tahun padahal pasangan calon nomor urut tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai peserta pemilukada kabupaten nunukan tahun karena dalam surat pencalonannya walaupun ada dukungan dari partai hanura namun surat pencalonan tersebut tidak ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai hanura kabupaten nunukan, dan pada masa perbaikan baru ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dpc partai hanura kabupaten nunukan. hal tersebut menurut pemohon juga melanggar ketentuan perundang undangberupa dokumen persyaratan calon yang tidak dipenuhi pasangan calon nomor urut tanpa mengajukan saksi: terhadap dalil pemohon tesebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nunukan, dpc partai hanura memang mendukung pasangan drs. thomas alfa edison, m.m. dan rumah turbo, s.h. pasangan calon nomor urutdangkan surat pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk x1,ppp sp krb kab nnk x1 tertanggal desember (vide bukti sebagai konsekuensi dari dpc partai hanura kabupaten nunukan untuk memberi dukungan kepada pasangan calon nomor uruttelah mahkamah mempelajari dalil pemohon dan dalil bantahan memohon serta memeriksa bukti bukti yang diajukan pemohon dan memohon, menurut mahkamah pasangan calon nomor urut telah memenuhi syarat formil untuk mengikuti pilkada kabupaten nunukan tahun karena dalam masa perbaikan surat pencalonan, partai hanura telah menandatangani surat pencalonan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut hal tersebut tidak melanggar ketentupelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sudah bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon, serta bertentangan dengan rasa keadilan dan kejujuran:tidak beralasan hukum. untuk membuktikan dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan ahli dr. maruarar siahaan, s.h. dan dr. irman putrasidin, s.h., m.h., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. maruarar siahaan, sh.: bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang menjadi bagian dari norma konstitusi, bahwa terkait dengan pemilukada kabupaten nunukan ada kecenderungan membangun dinasti politik oleh seorang incumbent, jika dilihat dari asas asas umum pemerintahan yang baik dan moral konstitusi dalam undang undang dasar hal tersebutdr. irman putrasidin, s.h.m.h. bahwa,keputusan penyelenggara pemilu.idak berarti juga hanya, namun juga pasangan non incumbent, i3. menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pihak terkait daniga puluhrtono ttd. ttd. maria farida indrawi hamdan zelda ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. ina zuchriyah tando i1. nama drs. basri: tempat tgl. lahir maros, juli pekerjaan tni non aktif, warga negara indonesia, alamat jalan sei fatimah desa minuman, kecamatan nunukan, kabupaten nunukan provinsi kalimantan timur, nama hj. asma gani, tempat tgl. lahir nunukan, agustus warga negara indonesia, pekerjaan anggota dprd kabupaten nunukan: alamat jalan pattimura rt. kelurahan nunukan timur kecamatan nunukan, kabupaten nunukan, provinsi kalimantanbertanggal maret memberi kuasa kepada mumpuni, s.h., kalian. s.h., ahmad wakil kamal, s.h., agusta rachman, s.h., kesemuanya advokat konsultan hukum pada kantor mumpuni associates beralamat jalan wahid hasyim nomor gedung tii, jakarta telepon fax, bertindak atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . . ibahwa pelanggaran kecurangan lokasi pemungutan suara khususnya wilayah yang mendekati perbatasan negara ri malaysia, tindakan tindakan pelanggaran jauh lebih gencar dilangsungkan. hal tersebut jelas sangat memungkinkan kecurangan tersebut dilangsungkan karena sulitnya pihak manapun untuk menjangkau wilayah tersebut:bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri dan hj. asma ganiadilan serta telah merugikan pemohon:, dan rahasia)kecurangan yang termasuk , petit berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan atas dengan dilandasi serta diperkuat oleh bukti bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepadabbertanggal februari mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri dan hj. asma gani, oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun memerintahkan kepada memohon untuk melangsungkan pemungutan suara ulang seluruh tps kabupaten nunukan tanpa dapat diikuti oleh pasangan calon yang didiskualifikasi bertanggal februari bukti fotokopiunukan bertanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan atas nama basri bertanggal februari yang menyatakan adanya penekanan dan provokasi dari oknum tni danramil sembarang bernama zainuddin, s.sos yang menyatakan haram hukumnya perempuan menjadi bupati dan meminta agar memilih pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jong bertanggal februari yang menyatakan adanya intimidasi dari oknum tni bernama pri yang menodongkan pistol meminta diperlihatkan ktp dan meminta kepada saksi agar mendukung pasangan calon nomor urut bukti fotokopi surat pernyataan muh danial razak bertanggal februari yang menyatakan mengetahui adanya tim intel tni dari jakarta membagikan formulir keanggotaan relawan pasangan calon nomor urut melakukan survei kepada masyarakat kecamatan sebatik serta memberikan janji janji apabila pasangan calon nomor urut memenangkan pemilihan bupati nunukan, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama paulus kurang dan didi suhardi bertanggal februari yang menyatakan paulus kurang: danramil kecamatan lumbis telah membantu tim sukses pasangan calon nomor urut yaitu syamsul dan ardiansyah mendirikan baliho bergambar pasangan calon nomor urut banyaknya aparat intel tni berkeliaran kecamatan lumbis dan tinggal rumah dinas danramil kecamatan lumbis sedangkan pihak camat tidak mengetahui maksud kedatangan mereka kecamatan lumbis. didi suhardi: mengetahui kedatangan tim sukses pasangan calon nomor urut menemui pasangan calon nomor urut atas perintah dan permintaan danramil lumbis yaitu letnan inf. abdi supriyanto: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama andi abbas bertanggal maret yang menyatakan bahwa: adanya anggota tni bernama kapten inf. toni wilayah monitor kaltim) memata matai kegiatan kampanye pemohon dengan menyamar sebagai simpatisan dengan memakai baju, kaos, dan topi kampanye pemohon bersama dengan serta sinambela den intel dam) sgi satuan gabungan intelijen) balikpapan yang berada dalam kerumunan massa yang berkampanye. lampiran foto oknum tni tersebut: demikian juga pada kampanye akbar pemohon desa atap, kecamatan sembarang didapati anggota oknum tni bernama serta santri dan serta sinambela den intel dam sgi satuan gabungan intelijen) berada dalam kerumunan massa. lampiran foto oknum tni tersebut: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama muhammad yusuf bertanggal maret yang menyatakan bahwa pada kampanye akbar pemohon tanggal februari didapati oknum intel kodim bernama serta riyanto membawa handicap mendokumentasikan kegiatan kampanye. lampiran foto oknum tni tersebut: bukti p fotokopi surat pernyataan situs bertanggal maret yang menyatakan mengetahui pada tanggal januari saat kampanye simpatik pemohon, kecamatan sebatik induk, menemukan oknum intel kodim yaitu serta riyanto mengikuti seolah olah menjadi bagian dari simpatisan pemohon dan mengamati kegiatan kampanye. lampiran foto oknum tni tersebuiliter, bukti fotokopi surat pernyataan muh danial razak bertanggal maret yang menyatakan menerima kartu nama atas nama letkol infantri drs. basri. pada saat pembagian kartu nama tersebut dinyatakan bahwa inilah yang akan menjadi bupati nunukan. lampiran kartu nama drs. basri, bukti fotokopi surat pernyataan basis lalang kiabeni bertanggal februari yang menyatakan mengetahui pada saat proses pleno ppk kecamatan nunukan terdapat rekapitulasi perhitungan suara pada tps dan tps dimana terdapat amplop hasil rekapitulasi berada luar (tidak dalam) peti atau kotak suara, bukti fotokopi surat pernyataan sakai udan bertanggal februari yang menyatakan mengetahui bahwa tps desa wa'laya kecamatan krayan terdapat orang yang masuk dalam pemilih tetap dpt), namun pada saat pemungutan suara terdapat orang yang sebenarnyap fotokopi surat pernyataan salmon sia bertanggal februari yang menyatakan mengetahui bahwa tps desa liang badungwillem samuel, s.h., bertanggal februari yang menyatakan mengetahui bahwa tps desa kampung baruir. bambang eka putra bertanggal februari yang menyatakan bahwa: pada tanggal februarialbar juga menjadi anggota panitia pemungutan suara pps)saiddahlan kasimjunaidi juga menjadi anggota pps kelurahan nunukan utara. bukti fotokopi surat pernyataan edi bertanggal februari yang menyatakan bahwa pada tanggal februari tps kelurahan nunukan utara kecamatan nunukan terdapat tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama abdul rahman juga menjadi anggota pps kelurahan nunukan utara, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama raga bertanggal maret yang menyatakan bahwa dirinya dengan disaksikan oleh suwardi telah diintimidasi oleh seorang tni intel kodim yang bernama sersan dua budi, dan mendatanginya mengatakan dan menekankan kepada saya untuk membagi dua jumlah suara sei ahok desa minuman kepada pasangan calon nomor urut drs. basri dan hj. asma gani) pada hari pemilihan tanggal februari bukti fotokopi surat pernyataan atas nama azis dan muh akbar bertanggal maret yang menyatakan bahwa pada tanggal november s.d. februari rumah danramil sebuku atas nama kapten burhan dijadikan tempat posko pemenangan tim pasangan calon nomor urut drs. basri dan hj. asma gani) yang ditandai dengan adanya atribut dan baliho pasangan calon tersebut, serta adanya keterlibatan danramil dimaksud dalam sosialisasi dengan tim pemenangan yang bersangkutan. demikian pula halnya dilangsungkan koperasi sp3 serta keterlibatan anggota kpps atas nama jamaluddin sebagai tim sukses pasangan tersebut: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama benda sape bertanggal februari yang menyatakan bahwa pada tanggal februari telah didatangi unit mobil, antaranya diketahui milik tim sukses pasangan calon nomor urut drs. basri dan hj. asma gani) plat nomor ck. mereka menemui pihaknya depan rumah, beberapa antaranya seorang purnawirawan tni bernama harsono (juga mantan baginya) dan melakukan intimidasi kepada pihaknya: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama asis bertanggal maret yang menyatakan bahwa mendapatkan sms teror dari nomor yang berbunyi "hei kau asis klu kau msh macam2 (baca: di) sbt (baca: sebatik) liang kuburan mulut hiu. akan itu . sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut saya merasa terancam, terintimidasi, dan mengganggu kinerja tim sukses: bukti p fotokopi surat edaran bupati nunukan nomor bdd vi bertanggal februari perihal netralitas pns dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang ditujukan kepada para kepala skpd, bukti fotokopi selebaran black campaign dari pasangan calon nomor urut yang berisikan kata kata bernada negatif dan menghina pemohon: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama ilyas bertanggal februari yang berisikan pernyataan mengenai adanya kejadian pemaksaan dari tim sukses pasangan calon nomor urut kepada saksi untuk mengakui menerima uang dari pasangan calon nomor urut bukti p fotokopi surat pernyataan atas nama norway bertanggal februari yang menyatakan adanya pemaksaan terhadap dirinya dari simpatisan pasangan calon nomor urut untuk mengakui penerimaan uang dari pemohon: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama hardi bramantyo dan daniel, hut bertanggal februari yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi pengiriman logistik suara dan hasil pleno rekapitulasi suara krayan induk dan krayan selatan: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama paris sere bertanggal februari yang menyatakan bahwa: tps desa long padi, kecamatan krayan selatan terdapat dpt dengan jumlah suara sah sedangkan pada faktanya orang tidak berada tempat, tps desa binuang, kecamatan krayan selatan terdapat dpt orang dengan jumlah suara sah sedangkan orang tidak berada tempat dan1 orang telah meninggal dunia, tps desa ba'liku, kecamatan krayan selatan terdapat dpt dengan jumlah suara sah sedangkan orang tidak berada tempat: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama dahlan dan hasan bertanggal februari yang menyatakan bahwa telah dihadang oleh oknum tni angkatan darat intel kodam bernama pengali alias topang dengan menunjukan pistol, bukti fotokopi surat ketua bawaslu kabupaten nunukan perihal jawaban surat pemohon terkait permohonan klarifikasi dan penjelasan kelengkapan persyaratan pencalonan pasangan calon drs. basri dan asma gani: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama dini bertanggal maret yang menyatakan bahwa: tps desa tang lain jumlah dpt dengan jumlah suara yang digunakan sedangkan pada faktanya orang tidak berada tempat: tps desa tanjung pasir, jumlah dpt dengan dpt yang menggunakan hak pilihnya sedangkan orang tidak berada tempat,pernyataan atas nama muh danial razak bertanggal maret yang menyatakan bahwa drs. basri memeriksa bukti bukti dari pemohon, memohon, dan pihak terkait: mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon, saksi memohon, serta saksi dan ahli pihak terkait, membaca keterangan tertulis bawaslu kabupaten nunukaret yang kemudian diperbaiki persidangan pada tanggal maretsebuat mk)udtelah membagikan kartu nama dirinya dengan gambar seragam militer dengan memberikan info sebagai calon bupati nunukan dan meminta untuk menunjukan kartu nama tersebut jika ada razia: bukti fotokopi satu set kelengkapan dokumen ketidakpemenuhan syarat ditetapkan pasangan calon nomor urut bukti adanya anggota tim pemenangan tim sukses timses) pasangan calon nomor urut (dua) atas nama drs. basri dan hj. asma gani yang dikukuhkan dengan surat keputusan: bukti fotokopi suratbasri, dahlan kasim, said junaidi dan albar merupakan anggota kpps, bukti fotokopi surat keputusan panitia pemungutan suara kelurahan nunukan utaraabd rahman merupakan anggota kpps: bukti surat keputusan bersama dpd partai golkar, dpd pks, dpc partai gerindra, dpc partai patriot pancasila kabupaten nunukanhj. asma gani pada pemilukada kabupaten nunukan periode bertanggal oktober selain itu, pemohon juga mengajukan orang saksi dan orang ahli yang memberi keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal maret tanggal maret dan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: paulus kurang bahwa saksi adalah sekretaris tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat kecamatan, bahwa saksi bertugas mencatat dan menginventarisasi surat masuk dan surat keluar untuk tim pasangan calon nomor urut bahwa pencoblosan kecamatan lumbis dilakukan pada tanggal februari bahwa saksi melihat adanya indikasi oknum tni letnan dua abdi supriyanto dari koramil kecamatan lumbis, bahwa saksi melihat anggota tni tersebut sedang berbicara depan rumah tim sukses pasangan calon nomor urut yang benama samsul, bahwa depan rumah tim sukses samsul) tersebut pada tanggal desember juga terpasang baliho, bahwa pada saat menjelang pencoblosan tanggal februari kecamatan lumbis banyak sekali oknum tni sebanyak orang yang identitasnya saksi tidak ketahui berada kecamatan tersebut, bahwa saksi mengetahui jumlah banyaknya anggota tni tersebut dari teman saksi yang bernama budi, bahwa saksi juga mengetahui adanya intel tni yang berada kecamatan lumbis dari teman saksi yang bernama robert: bahwa intel tni tersebut tidak mengenakan seragam dinas tetapi memakai seragam bebas: didi suhardi bahwa saksi sebagai keamanan dan pengawal pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi ada keterkaitan antara tni dengan pak samsul: bahwa pada tanggal november saksi bertemu dengan pak samsul dan saksi bertanya kepada pak samsul dalam rangka apa pak samsul nunukan sedangkan pak samsul tinggal kecamatan lumbis: bahwa atas pertanyaan saksi, pak samsul menjelaskan datang nunukan diajak oleh danramil setda. abdi supriyanto) untuk menemui pasangan calon nomor urut willem samuel, s.h. bahwa saksi sebagai saksi mandat tim sukses tps bahwa pencoblosan dimulai pada pukul wita dan selesai pada pukul wita pada tanggal februari dan ada saksi juga dari pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bahwa jumlah dpt yang menggunakan hak pilih untuada beberapa anggota tps yang tidak ada, akan tetapi bisa diwakili, bahwa saksi melihat dan mengetahui hasil dpt pada waktu siang hari dan saksi menandatangani hasil rekapitulasi tersebut, bahwa saksi melaporkan kepada panas kecamatan pada tanggal februari dan saksi mendapat bukti laporannya: bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi hasil tindak lanjut pelaporan saksi tersebut: bahwasaksi tidak mengajukan keberatan: joni ungu bahwa saksi sebagai saksi tps desa long ruang, bahwa dpt sebanyak dan orang tidak ada karena pindah malaysia dan orang meninggal dunia, bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyasaksi tidak mengajukan keberatan, saksi yang hadir hanya saksi dari pasangan calon nomor urut dan saksi dari pasangan calon nomor urut bahwa saksi menandatangani formulir c1 kwk: muhammad yusuf bahwa pada hari rabu tanggal februari ada kampanye lapangan tambak, bahwa saksi melihat ada dua anggota tni sekitar lokasi kampanye tersebut, saksi mengenal satu orang intel kodim tersebut bernama rizki dan memegang handicap, saksi memotret anggota tersebut, dg. situs bahwa saksi bertugas sebagai tim sukses dan anggota keamanan sebatik induk dan saksi memotret anggota intel kodim tersebut: bahwa kampanye tersebut merupakan kampanye simpatik yang mengadakan pawai keliling menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor, andi abas gizi bahwasaksi tim sukses yang bertugas pada bagian divisi dokumentasi: bahwa pada tanggal februari pada saat kampanye akbar, saksi melihat tim sukses pasangan calon nomor urut depan panggung, bahwa pada saat itu juga saksi melihat anggota intel dari kodim sedang memotret kegitan kampanye tersebut: bahwa saksi mengetahui adanya anggota intel tersebut dari teman saksi, dan saksi dianjurkan oleh teman saksi tersebut untuk memotret anggota intel tersebut: bahwa anggota intel tersebut memakai baju laskar nomor bahwa saksi baru mengetahui nama anggota intel tesebut bernama serta sinambela dan serta sarden anggota intel kodam balikpapan, bahwa pada tanggal februari kecamatan sebuku, saksi memotret kedua anggota intel tersebut: bahwa setelah kampanye saksi baru mengetahui namanya kapten infantri tony dari baik: drs. muh danial razak bahwa saksi merupakan saksi tps tanjung karang: bahwa pada tanggal november sebelumnya saksi menjadi saksi untuk pasangan calon nomor urut saksi merupakan saksi untuk pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi, karena banyaknya anggota tni tim sukses pasangan calon nomor urut maka saksi pindah pasangan calon nomor urut bahwa saksi berkenalan dengan anggota intel pusat bernama budi, dan intel budi tersebut mengisi formulir relawan dan dalam formulir tersebut berisi janji janji akan diberikan listrik bahwa saksi diberikan sebanyak lembar formulir tersebut untuk dibagi bagikan kepada masyarakat, bahwa menurut saksi, intel yang bernama budi tersebut membagikan formulir dua kecamatan: bahwa saksi melaporkan masalah formulir tersebut kepada tim sukses pasangan calon nomor urut kecamatan: norway bahwa pada tanggal februari teman saksi memberi bantuan uang sebanyak rp. dari pamannya, bahwa oleh teman saksi zubaidah) saksi disarankan untuk melaporkan pemberian uang tersebut kepada bawaslu, bahwa uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada bawaslu: bahwa pada tanggal februari saksi diberi uang oleh zubaidah sebanyak rp. bahwa saksi melaporkan pemberian uang yang diberikan oleh zubaidah kepada bawaslu, azis bahwa saksi merupakan ketua posko untuk pasangan calon nomor urut sebuku, bahwa menurut saksi ada keterlibatan anggota tni desa harapan, bahwa dari tanggal februari sampai dengan tanggal februari rumah danramil sebuku kapten burhan) dijadikan posko untuk pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengetahui hal itu dengan adanya baliho dan stiker yang terpasang depan rumah danramil tersebut: bahwa saksi mengetahui karena posko saksi bersebelahan dengan posko pasangan calon nomor urut jong bahwa pada tanggal februari sekitar pukul wita persimpangan st, saksi bersama temannya haryanto) didatangi oleh (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi dan temannya: bahwa orang tersebut menanyakan ktp kepada saksi dan temannya sambil mengeluarkan senjata (pistol): bahwa secara spontan saksi dan temannya mengatakan kepada orang tersebut bahwa saksi dan temannya dari tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa sambil menepuk bahu teman saksi, orang tersebut mengatakan dari tim yang sama, haryanto. bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebelumnya (saksi jong): bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak membawa ktp, karena ktp saksi ketinggalan rumah: bahwa saksi secara spontan saja mengatakan kalau saksi dan temannya jong) dari tim sukses yang sama dengan orang yang menghadang saksi, dahlan bahwa pada tanggal februari ada anggota tni yang mengintimidasi saksi sekitar pukul wita desa makmur kecamatan sebuku simpang empat: bahwa saat saksi pulang dari rumah saudara saksi simpang empat, saksi dicegat dan ditanya oleh anggota tersebut mengapa saksi baru pulang (malam hari), bahwa saksi menjelaskan kepada anggota tersebut kalau saksi baru saja pulang dari hajatan rumah saudara saksi, bahwa anggota tersebut mengatakan kepada saksi dilarang berkeliaran pada saat malam hari apalagi malam tenang: bahwa saksi membalikkan pertanyaan kepada anggota tersebut mengapa anggota tersebut juga berkeliaran pada malam hari dan didampingi oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa atas pertanyaan saksi tersebut, anggota itu mengeluarkan pistol dan menyuruh pulang saksi, bahwa saksi mengetahui kalau orang yang menghadang saksi tersebut adalah anggota dari keterangan teman saksi, basis bahwa ada anggota tni yang bernama zainuddin. sos dari danramil selaku yang mengajak saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut basis kiabeni bahwa saksi merupakan tim sukses untuk tingkat ppk yang bertugas sebagai humas: bahwa ketika saksi menghadiri rapat pleno tanggal februari sampai dengan februari ada beberapa pelanggaran yang terjadi tps tps dan tps kelurahan nunukan timur, bahwa tps dan tps formulir model berada luar kotak suara, dan saksi mengajukan keberatan dan pada saat itu juga saksi melakukan konfirmasi dan pada saat itu hadir juga ketua ppk: bahwa tps ketika adakan rekapitulasi, berita acaranya tidak ada kelengkapan berita acara formulir dan pada saat itu juga saksi mengajukan keberatan dan ternyata pianonya juga tidak ada, bahwa karena saksi mengajukan keberatan maka untuk tps dan tidak dihitung surat suaranya: bahwa pada saat tingkat kpu, saksi disarankan untuk mengajukan keberatan mahkamah konstitusi, hardi bramantyo bahwa saksi sebagai wakil sekretaris koordinator kecamatan: bahwa ada formulir yang utuh dari ppk berada dalam kardus, seharusnya formulir tersebut berada dalam kotak suara, bahwa hanya ada formulir yang menggunakan kotak suara dan saksi mengajukan keberatan serta melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat: bahwa saksi sempat menanyakan masalah tersebut kepada ketua kpud, dan dijelaskan oleh ketua kpud masalah tersebut agar mudah membawa surat suaranya dalam pesawat, bahwa hasil rekapitulasi suara semua tps dijadikan satu, untuk krayan selatan dan krayan induk ada dua kardus, sakai udan bahwa saksi sebagai tim sukses kecamatan krayan lokasi trans baru: bahwa tps dpt ada sebanyak dan setelah pencoblosan saksi ternyata baru mengetahui ada orang yang tidak ada tetapi setelah penghitungan hasilnya tetap, bahwa saksi mencoblos tps long katun, bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dengan cara menghitung dpt yang ada, bahwa saksi tidak memilih tps karena ada tps kecamatan krayan yaitu tps tps dan tps bahwa saksi mengetahui ada orang tidak terdaftar dpt tapi dapat memilih, karena saksi mengetahui orang tersebut sedang berada malaysia: johnson bahwa tps desa pa' ujung kecamatan krayan jumlah dpt ada sebanyak orang, bahwa setelah penghitungan suara saksi mengadakan pengecekan dan ternyata ada orang yang tidak ada tempat dan orang yang namanya dobel: bahwa pencoblosan mulai pukul wita sampai dengan wita dan saksi menyaksikan pencoblosan tersebut, bahwa saksi melihat ada dua orang yang memiliki dua surat undangan (dobel) dan dua surat suara, tetapi akhirnya semuanya baik surat undangan maupun surat suara dikembalikan, bahwa saksi melihat kejadian tersebut sebanyak dua kali dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengetahui adanya hasil tersebut setelah adanya penghitungan suara ternyata hasilnya lengkap sebanyak suara: bahwa saksi kemudian mengajukan keberatan kepada ketua kpps tetapi tidak ditanggapi, bahwa kemudian saksi menegur ketua kpps untuk tidak membagikan surat suara dobel karena hal itu dapat diketahui banyak orang yang berada luar ruangan: paris sere bahwa saksi sebagai tim sukses untuk tps desa ba' liku kecamatan krayan selatan: bahwa pada saat pencoblosan ada orang yang tidak ada tempat tetapi hasilnya menjadi suara, padahal dpt hanya orang, bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut: bahwa tps long padi dpt sebanyak padahal pada saat pencoblosan orang tersebut tidak ada tempat, tetapi pada saat penghitungan ternyata lengkap dan terjadi penggelembungan sebanyak suara, bahwa tps jumlah dpt sebanyak pada saat penghitungan ada orang yang tidak ada tempat dan orang meninggal dunia, bahwa setelah penghitungan suara saksi baru mengetahui adanya masalah tersebut dari hasil investigasi dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu kabupaten tetapi tidak ada tanggapan: salmon sia bahwa saksi sebagai saksi tps desa liang badung kecamatan krayan, bahwa tps jumlah dpt dan ternyata ada orang yang tidak ada dan orang ternyata sudah meninggal, bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diadakan penghitungan dan pada saat itu tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon, bahwa saksi tidak melihat adanya kejanggalan dan saksi tidak dapat juga melakukan protes karena pada saat kejadian saksi sedang pergi tps kecamatan: bahwa setelah saksi pulang dari tps tersebut saksi baru mengetahui adanya orang yang sudah meninggal tetapi surat suaranya ada, dini bahwa saksi mencoblos tps desa tang lain kecamatan krayan induk, bahwa jumlah dpt yang menggunakan hak pilih padahal menurut saksi ada orang yang tidak ada tempat, bahwa saksi tidak melakukan protes, saksi dari pasangan calon semuanya hadir juga tidak melakukan protes tetapi saksi melaporkan kejadian tersebut kepada panwascam pada tanggal februari bahwa tps jumlah dpt yang menggunakan hak pilih dan surat suara rusak: bahwa menurut saksi ada orang yang tidak ada, bahwa saksi mengetahui setelah mengadakan pengecekan tps tesebut: bahwa saksi mengecek dpt dan ada nama orang tersebut dalam dpt: bahwa saksi mendatangi rumah salah satu orang yang saksi ketahui tidak ada tetapi tempat tetapi terdaftar dalam dpt dan saksi bertemu dengan istri orang tersebut: bahwa tps tanjung pasir jumlah dpt padahal ada orang yang tidak ada: bahwa saksi mengetahui hal ini setelah saksi melakukan investigasi setelah tanggal februari setelah pencoblosan: yohanes pangeran bahwa saksi mencoblos tps desa long ujung kecamatan krayan, dan jumlah dptudrujuk pada putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, antara lain perkara nomor php.d vi dan perkara nomor php.d vi dapat dikemukakan bahwa mahkamah konstitusi tidak saja berwenang untuk memeriksa, mengadili,ud dan yang menempatkan mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, bahwa lebih lanjut dalam bagian pertimbangannya pada perkara nomor. php, dan masif seperti perkara guo : bahwa ada orang yang tidak ada dan meninggal tetapi setelah penghitungan suara ternyata hasilnya bahwa baru tanggal februari saksi melaporkan koordinator kecamatan: other padan bahwa jumlah dpt dan hasilnya 100y5 padahal ada orang yang tidak ada tempat, bahwa saksi mencoblos tps tetapi menjadi saksi tps bahwa saksi tidak melakukan keberatan tetapi saksi melaporkan masalah tersebut kepada koordinator kecamatan pada tanggal februari bahwa semua saksi diberikan formulir c1, markus agung bahwa saksi mencoblos tps desa pa'race kecamatan krayan: bahwa pada saat pencoblosan dan penghitungan ternyata ada orang yang tidak ada tempat: bahwa saksi baru mengetahui kalau ada orang yang tidak ada desa tersebut setelah pencoblosan: bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah melakukan investigasi pada tanggal februari bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut bawaslu kecamatan pada tanggal februari hasan bahwa saksi bersama temannya dahlan) pada saat sedang dalam perjalanan diberhentikan oleh dua orang anggota tni: bahwapada saat itu, saksi dapat melarikan diri dari oknum tersebut, bahwa teman saksi dahlan) tidak sempat menghindar, sehingga teman saksi dapat dihadang: bahwa saksi kemudian kembali lagi untuk mengetahui keadaan teman saksi tersebut: bahwa pada saat itu saksi melihat anggota tersebut mengeluarkan pistolnya: bahwa saksi mendapat informasi dari teman saksi kalau ada anggota intel sebanyak orang yang diturunkan oleh pasangan calon nomor urut untuk memantau pemilu wilayah yaitu lumbis, sembarang, dan sebuku, bahwa saksi mengetahui adanya intel tersebut dari teman saksi yang bernama joko tim sukses pasangan calon nomor urut baharuddin bahwa pada tanggal januari pukul wita, saksi menerima sms yang berisi ancaman kepada saksi: bahwa akibat sms tersebut saksi merasa ketakutan dan tidak berani bekerja, bahwa pada tanggal februari sekitar pukul wita, saksi keluar rumah berniat rumah temannya, dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan seseorang yang bernama ali rahman amang) dan orang tersebut menanyakan kepada saksi mengapa pada hari tenang saksi berada wilayah ali rahman, bahwa atas pertanyaan tersebut saksi balik berkata kepada ali rahman amang) dari mana aturannya saksi tidak boleh wilayah ali rahman amang) sedangkan namanya pemilihan masing masing mencari simpatisan, bahwa atas jawaban saksi, ali rahman amang) mengatakan akan melaporkan masalah ini kepada intel: bahwa saksi sudah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan sms yang terima saksi, azis bahwa saksi mendapat ancaman melalui sms, dan saksi merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan ancaman sms tersebut, jamil bahwa pada tanggal februari ada kejadian saksi dan pada saat itu ada intel yang bernama budi mendatangi keributan tersebut: bahwa masalah tersebut menurut saksi sebetulnya sudah dapat selesaikan oleh tempat tinggal saksi: bahwa menurut saksi, masalah tersebut menjadi besar karena intel budi) tersebut ikut turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, bahwa kemudian intel tersebut datang posko saksi dan mempersoalkan pembangunan yang ada kota nunukan, bahwa saksi pada saat intel tersebut datang posko saksi tidak banyak bicara karena saksi merasa ketakutan, bahwa saksi mengetahui kalau intel tersebut setiap malam jalan bersama tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa intel tersebut mengatakan untuk pemilu ini berpotensi adanya keributan: bambang eka putra bahwa ada keterlibatan tim sukses yang menjadi anggota kpps: ahli pemohon dra. andi bupati baharuddin, pd. bahwa terkait dengan pencalonan kepala daerah ataupuberdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah sebagai perubahan kedua atas undang undang nomor tahun khususnya huruf bahwaalah satu antaranya adalah hurufundang undang nomor tahun. khusus huruf tidak sedang dicabut hak dipilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : bahwa pemahaman ahli dari makna huruf pada yang wajib juga disertakan dalam persyaratan adalah seseorang calon kepala atau wakil kepala daerah itu haruslah mempunyai hak untuk memilih. jika dikaitkan undang undang ini dengan undang undang tni atau aturan aturan lainnya, dapat melihat bahwa pada undang undang nomor tahun tentang tni khususnya huruf tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, dan seterusnya. kemudian juga dapat dilihat pada prajurit dilarang terlibat dalam angka kegiatan politik praktis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya bahwa pemilu kepala daerah atau jabatan kepala daerah, wakil daerah termasuk kategori jabatan politis lainnya. dalam tap mpr nomor tahun padabahwa pada angka anggota tni tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, ahli mencoba mengaitkan pada huruf bahwa sesungguhnya makna huruf adalah seorang calon haruslah memiliki hak untuk memilih, sementara anggota tni tidak punya hak untuk memilih dan dipilih. fakta juga dapat dilihat lapangan bahwa yang bersangkutan pada pemilu kepala daerah nunukan memang juga tidak menggunakan hak pilihnya, tidak tps untuk melakukan pemilihan, tidak terdaftar dalam dpt, karena memang yang bersangkutan pada saat pendaftaran masih menjadi anggota tni polri: bahwa yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota tni pada tanggal januari sementara pendaftaran calon tanggal s.d. november artinya, pada saat mendaftar yang bersangkutan masih anggota tni aktif: bahwa dalam peraturan kpu nomor tahun yang merupakan turunan dari undang undang nomor tahun dalam peraturan kpu nomor tahun oleh karena itu pandangan ahli, yang bersangkutan pada saat mendaftarpada huruf itu adalah harus berdasarkan putusan pengadilan, undang undang sendiri sudah menyatakan bahwa anggota tni tidak punya hak untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. ahli menganggap atau berpandangan huruf ini maknanya yang bersangkutan harus punya hak untuk memilih, tidak mungkin pengadilan mengeluarkan keterangan tidak memiliki hak pilih karena yang bersangkutan sudah diatur dalam undang undang, tidak punya hak untuk memilih dan dipilih, karena itu berlaku untuk semua calon. jadi kalau misalnya kpu kabupaten mendasarkan diri hanya pada yang menyatakan mengundurkan diri pada saat mendaftar, itu salah satu poin, tapi juga adalah salah satu poin yang wajib disertakan oleh semua calon, bahwa terkait dengan hal hal teknis lapangan, undang undang ini menginginkan ada netralitas tni maupun polri, karena banyak faktor lain yang bisa terjadi lapangan apabila keterlibatan tni, polri, menjadi lebih urgent atau menjadi lebih bisa menyebabkan sesuatu kondisi lapangan, apakah itu ada intervensi, apakah itu ada mempengaruhi dan faktor faktor lainnya bisa menggunakan kekuatan kekuatan yang lain, bahwa oleh karena itu memang dalam pemilu kepala daerah ini, ahli mengharapkan juga seharusnya terjadi sinkronisasi antara undang undang yang satunya dengan undang undang yang terkait dengan pemilu maupun pemilu kepala daerah, karena itu harus melihat secara simultan atau secara komprehensif kaitan antara undang undang yang satu dengan undang undang lainnya, bahwa ahli melihat juga peraturan kpu nomor tahun semuanya jelas mencantumkan dan undang undang nomor tahun demikian juga pada tahun maknanya menurut ahli sama karena menjelaskan lebih jauh tentang undang undang maka poin huruf yang juga harus menyatakan semua yang ada itu juga ada tercantum dalam tahun bahwa dalam buku netralitas tni yang ditandatangani oleh tni jenderal joko santoso pada tanggal agustus situ juga ada butir larangan bagi tentara berpolitik antaranya netral itu tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu satu pihak.oin kedua, prajurit yang akan mengikuti pemilu dan pemilukada harus membuat pernyataan mengundurkan diri diri dari dinas aktif pensiun) sebelum tahap pelaksanaan pemilu dan pemilu kepala daerah. sebelum tahapan dimulainya tahapan persiapan oleh kpu: bahwa apabila pendaftaran itu sudah tahapan tengah, sebelum tahapan ini, mulai dari tahapan pemilih, pembentukan dps, dan dpt seharusnya sudah pensiun sebelumnya, kalau berdasarkan pada surat yang dibuat oleh panglima tni. kemudian satuan atau perorangan fasilitas tni,, bahwa pada poin ke juga disebutkan tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye, berkaitan dengan pemilukada nunukan, yang bersangkutan baru dilakukan pemberhentian pada bulan januari mana tahapan pemilu kepala daerah sudah hampir berakhir, baru kemudian dia berhenti sebagai tni, polri: rof. dr. yusril iha mahendra bahwa ahli sebagai guru besar hukum tata negara, fakultas hukum universitas indonesia, bahwa sebelum menjelaskan ketentuan ketentuan normatif dalam kedua undang undang, ahli menjelaskan latar belakang mengapa undang undang ini lahir, bahwa sewaktu ahli menjabat sebagai menteri kehakiman dan ham republik indonesia, mewakili presiden republik indonesia, bersama sama dengan menteri pertahanan pada masa itu almarhum materi abdul jalil, mewakili presiden membahas rancangan undang undang ini dewan perwakilan rakyat, dan karena itu tidak saja sebagai akademisi, tapi juga sebagai pelaku sejarah yang terlibat dalam merumuskan undang undang tni, dan membahasnya dengan dewan perwakilan rakyat,adalah,tang rencana pemisahan antara tni dan polri, yang kemudian disepakati dalam sebuah ketetapan mpr bahwa tni dan polri dipisahkan. polri tidak lagi kekuatan militer, tapi merupakan satu sipil yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, tapi bukan dalam artian pertahanan yang dalamoleh saat itu sebenarnya, didan seperti ketahui bahwa dalam undang undang nomor tahun yang kemudian juga sudah didalam setiap jabatan yang termasuk dalam birokrasi pemerintahan diangkat dan kemudian digaji secara regular dari dana baik apbn maupun apbd, maka seluruh jabatan itu dikategorikan sebagai jabatan negeri. sedangkan dalam negeri itu tidak otonom, terbagi lagi dari pegawai negeri yang biasa dan pegawai negeri yang status fungsional. dia menjadi fungsional karena memang baik berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah ditegaskan bahwa pekerjaan itu, jabatan itu, tugas itu adalah tugas fungsional, bahwa kalau universitas sebagai salah satu contoh, dosen adalah pegawai negeri jabatan fungsional. tapi, pegawai negeri yang mengurusi administrasi universitas atau fakultas, bukanlah pegawai negeri atau jabatan fungsional. kalau jabatan fungsional, mendapatkan tunjangan khusus, tunjangan jabatan fungsional itu. tni dan polri, berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, dikategorikan sebagai jabatan fungsional. fungsional karena tni, fungsional karena guru. pekerja penjaga mercusuar, menurut peraturan pemerintah adalah jabatan fungsional. tapi, pegawai departemen perhubungan yang lain belum tentu adalah jabatan fungsional. jadi tegas adalah pejabat fungsional dan kemudian dalam jabatan fungsional itu punsekaligus adalaht, menduduki jabatan struktural. jadi dikaitkan dengan ketentuan dalam darinomor tahun yang juga sudah beberapa kali diamandemen. dan konstitusi republik indonesia, dari jabatan fungsional itu, tapi juga sekaligus mengundurkan diri dari jabatan, jabatan fungsionalnya,. inilah sebenarnya latar belakang dari ketentuan ketentuan undang undang ini, yang sebenarnya bertujuan untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. dan ada perbedaan yang tegas antara jabatan politik dengan jabatan birokrasi pemerintahan: sidratahta mukhtar, si. bahwa netralitas ini berangkat dari konsep orang yangitu harus bebas dari keterlibatan mereka dalam domain politik praktis: bahwa prinsip ini didasarkan kepada fakta masa orde baru dan tahunan era otoritarianisme dari demokrasi terpimpin bung karno sampai kepada demokrasi otoriter orde baru yang berakhir pada birokrasi baik birokrasi militer maupun birokrasi sipil ituhingga ketika aturan main setelah reformasi, dalam tahun terakhir, netralitas itu harus ditekankan kepada prinsip mana aparatur birokrasi, termasuk tni dalamnya, harus bebas dari keterlibatan mereka ranah sosial politik: bahwa semangat dari konstitusi dan prinsip ketatanegaraan dan dalamnyatni dan polri ini tidak menjangkau ranah sipil, mengingat itu konflik pembelahan sosial, bahkan undang undang yang harus lebih diperbaikiunukan tahun yang pemungutan suara dilangsungkan pada tanggal februari, dan rahasia, yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural tersebut:kemukakan antara lain sebagai berikut: pmkunukan dengan nomor urut yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten nomor pts kpu kab tentang lagi., bahwa semangat yang mendasari ahli untuk menjelaskan netralitas itu adalah bahwa tni ini instrumen, alat negara, sehingga memiliki senjata, memiliki rantai komando, yang dengan demikian tni adalah tidak demokratis, bahwa sebagai instrumen yang punya prinsip prinsip, punya senjata, punya rantai komando, tentu saja negara selama reformasi ini betul betul memberikan mandat yang kuat dengan kenaikan anggaran yang signifikan selama ini, selama reformasi, dan juga sebagai satu unsur birokrasi negara yang mendapatkan remunerasi yang lebih besar, bahwa polri belum mengalami itu secara penuh, tapi tni beberapa bulan yang lalu, menteri pertahanan mengumumkan adanya perbaikan profesionalisme dan kesejahteraan tni. itu juga memberi semangat tni adalah untuk alat negara bidang pertahanan dan sipil adalah sebagai pemilik dan sebagai darah biru dalam sistem politik indonesia: bahwa yang ahli maksudkan adalah masyarakat sulit membedakan, kalau boleh itu masih aktif artinya pilihan orang atau persepsi orang, persepsi publik terhadap figur yang tadi militer aktif akan terpengaruh dalam proses mereka memilih. apakah ini artinya akan bisa menipu publik, apakah ini masih berseragam aktif atau tidak, menimbang bahwa memohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal maret yang menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa terhadap polita permohonan pemohon butir s.d. yang pada intinya tentang hak normatif mahkamah konstitusi tentu menurut memohon tidak penting untuk ditanggapi karena majelis hakim mahkamah konstitusi akan mempertimbangkannya dengan sebaik baiknya, bahwa dalil dalil keberatan yang menjadi dasar permohonantara memohon dengan pasangan calon nomor urut yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif, tanpa mempermasalahkan sama sekali selisih hasil penghitungan suara: bahwa dengan menyimak alasan alasan yang menjadi dasar permohonan pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan keberatan yang disampaikan pemohon kalaupun seandainya benar, maka hal tersebutnunukan, sesuai dengan ketentuan juncto juncto peraturan pemerintah nomor tahun dan sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa pemilukada mahkamah konstitusi ini:mk bukanlah objek perselisihan pemilukada sehingga tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan pemilukada: bahwa karenanunukamk bahwa selain itu, dengan menyimak polita pemohon pada angka permohonannya yang menyatakan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal februari banyak mengandung pelanggaran yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan, dengan tegas memohon tolak, oleh karena tuduhan pemohon tersebut tanpa didasari oleh bukti bukti yang sah secara hukum, hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satupun bukti adanya kerjasama antara memohon dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang bersifat. justru sebaliknya memohon sebagai penyelenggara pemilukada kabupaten nunukan tahun telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan kpu yang berhubungan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya daerah kabupaten nunukan, bahwa huruf (b) pmk jelas mengatur agar permohonan pemohonpemohon tidak memenuhi syarat huruf (b) pmk atas karena pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagai petit untuk ditetapkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara ini bahwa sudah sangat jelas tuduhan pelanggaran yang dimaksud pemohon bersifat kolaboratif, sistematis, struktur, dan masif serta adalah tidak beralasan. demikian juga bahwa permohonan pemohon yang tidak memenuhi ketentuan dan pmk maka memohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadili perkara inimelaksanakan tahap tahap penyelenggaraan pemilukada kabupaten nunukan tahun maka pada tanggal september memohon telah menerbitkan kpu kabupaten nunukan(bukti bahwa sesuai dengan yang tertuang dalamnunukan tahun yang terdiri dari admin laura hafid, s.e dan karel, pasangan calon dengan nomor urut drs. basri dan hj. asma gani, pasangan calon dengan nomor urut ir. parodi murad, s.e, dan ir. jabbar, si, pasangan calon dengan nomor urut drs. thomas alfa edison, dan rumah turbo, sh, pasangan calon dengan nomor urut bahwa memohon akuidan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten nunukan nomor ba apbd !i tentang perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten nunukan, tertanggal februari bukti adalah pasangan calon nomor urut admin laura hafid, dan karel, suara sah (dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas), atau (tiga puluh sembilan koma empat puluh tiga per seratus) dari jumlah suara sah: pasangan calon nomor urut drs. basri dan hj. asma gani, suara sah: (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu), atau (empat puluh empat koma nol dua per seratus) dari jumlah suara sah: pasangan calon nomor urut ir. parodi murad, se, dan ir. jabbar, si, suara sah (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas), atau (sepuluh koma tujuh puluh sembilan per seratus) dari jumlah suara sah: pasangan calon nomor urut drs. thomas alfa edison, dan rumah turbo, sh, suara sah: (empat ribu dua ratus dua puluh dua) atau (lima koma tujuh puluh enam per seratus) dari jumlah suara sah, sehingg(bukti dan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten nunukan nomor: ba apbd ! b:umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun bahwa dalil permohonan pemohon pada angka dan yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena didahului oleh adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon maupun pasangan calon nomor urut pihak terkait) sejak sebelum dan sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan, dengan tegas memohon tolak, oleh karena tidak benar memohon melakukan pelanggaran pelanggaran baik sebelum maupun sampai dengan hari pemungutan suara dilangsungkan: demikian pula dalil pemohon yang menyatakan, juga dengan tegas memohon tolak, oleh karena memohon tidak pernah merasa dirugikan dengan adanya keputusan memohon sendiri yang menetapkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih: bahwa dalil permohonan pemohon pada angka yang menyatakan keputusan memohoelah menemukan adanya indikasi bahwa salah satu calon dari pasangan calon nomor urut (dua) yaitu drs. basri yang masih merupakan anggota tni ad aktif melanggar netralitas tni berdasarkan tap mpr nomor vii mpr tentang peran tni dan peran kepolisian negara republik indonesia, undang undang nomor tahun tentang tni, dan surat telegram panglima tni nomor st tanggal april dengan tegas memohon tolak, oleh karena memohon menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengacu berpedoman pada:bukti kemudian atas surat pernyataan pengunduran diri tersebut, oleh atasan langsung dari drs. basri ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan tertanggal oktober yang isinya menyatakan: akan memproses pengunduran diri jabatan negeri dari sdr.bukti yang kemudian oleh komandan korem asn telah membuatkemudian a.n. komandan korem asn, kepala seksi personelbahwa dalil permohonan pemohon pada angka yang menyatakaniajukannya permohonan mahkamah konstitusi ini pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari memohon bahkanihan umum kepala daerah sampai dengan ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang: dengan tegas pula memohon tolak, oleh karena selama tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun berjalan, memohon sangat transparan memberi informasi kepada seluruh warga masyarakat kabupaten nunukan termasuk kepada para peserta dan team sukses para peserta pemilihan umum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun bahkan anggota kpu pusat) atas nama abdul azis, pada tanggal desember juga telah bertemu langsung dan memberi keterangan secara langsung (lisan) kepada masyarakat termasuk tim sukses pasangan calon nomor urut pemohon) kabupaten nunukan, bahwa surat pernyataan pengunduran diri drs. basri dari jabatan dandim nnk yang diketahui serta ditindaklanjuti oleh atasan langsung dari drs. basri tersebut bahkan atasan langsung dari drs. basri telah menggantikan dandim dengan letnan kolonel inf. heri setya kusdiantana nrp. sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah kabupaten nunukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang memohon kemukakan atas, bahwa sebelum para peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan melaksanakan kampanye dalam bentuk rapat umum terbuka, pada tanggal januari seluruh peserta pemilukada dan wakanda kabupaten nunukan telah membuat, dan adil kabupaten nunukan yang disaksikan oleh unsur instansi terkait bukti bertanggung jawab dan bersama sama untuk mensukseskan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia, memahami, mematuhi, dan mentaati semua peraturan atau ketentuan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun secara konsisten dan bertanggung jawab serta dapat menerima kemenangan maupun kekalahan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun saling menghormati menghargai, tidak menghujat mencela atau menghasut yang dapat menimbulkan emosi kemarahan atau permusuhan antar sesamasegala bentuk pertentangan perselisihan atau perbedaan pendapat, persepsi akan ditempuh penyelesaian secara kekeluargaan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa dalil permohonan pemohon pada angka yang menyatakan pemohon telah menemukan fakta fakta hukum terkait proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan yang berlangsung secara tidak adil, tidak jujur serta banyak kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang memenuhi unsur unsur terstruktur yaitu secara signifikan melibatkan penyelenggara pemilukada memohon) dan unsur tni ad, secara sistematis yaitu dilakukan secara matang dan masif yaitu dilakukan secara meluas, dan nunukan, juga dengan tegas memohon tolak, oleh karena selain memohon tidak pernah melakukan kecurangan kecurangan selama proses pelaksanaan pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merugikan para peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun pada setiap tahapan pelaksanaan pemilukada (hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan laporan pelanggaran yang diterima oleh panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan yang dilakukan oleh memohon pada setiap tahapan pelaksanaan pemilukada), dan baru setelah memohon menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, lalu pemohon menyampaikan keberatannya yang seolah olah pernah terjadi pelanggaran pelanggaran selama proses pemilukada kabupaten nunukan, juga dalil dalil permohonan pemohon tersebut tidak jelas menyebutkan tps tps berapa dan desa mana saja kecamatan krayan, krayan selatan, dan nunukan yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yaitu secara meluas komprehensif apalagi kalau sampai melibatkan unsur unsur tentara nasional indonesia tni) angkatan darat, dalil dalil permohonan pemohon tersebut hanyalah merupakan rekayasa belaka (karena pemohon tidak menyebut siapa nama oknum tni ad yang terlibat dalam melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut? dari kesatuan yang mana? demikian pula keberatan pemohon tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti bukti atau keadaan yang sebenarnya lapangan:bahwaserta pemilukada adalah sebagai berikut: nomor pihak yang admin laura hafid, s.e. gabungan pbb, pan dan dan partai demokrat karel drs. basri gabungan partai golkar dan pks, partai gerindra, dan hj. asma gani partai patriot ir. parodi murad, se, jalur calon perseorangan dan dengan jumlah dukungan ir. jabbar, drs. thomas alfa edison, gabungan pdip, ppen, dan ppp, pkb, partai barnes, rumah turbo, pdp, partai buruh, ppd, pku, pkpi, partai kedaulatan, pnb, pmb, dan partai hanuranunukan tahubahwa dalil permohonan pemohon angka yang menyatakan antara lain gedung amalia pada tanggal februari pada debat kandidat calon pasangan calon .dst, dengan tegas memohon tolak, oleh karena sesungguhnya yang benar adalah debat kandidat dilaksanakan pada tanggal februari dan memohon tidak pernah mendengar ataupun melihat pasangan calon nomor urut drs. basri yang menyatakan maju sebagai calon bupati karena perintah atasan sebagaimana dalil pemohon, lagi pula sejak tanggal s d februari tersebut adalah hari tenang yang tidak boleh dilakukan kegiatan berupa kampanye dalam bentuk apapun termasuk debat kandidat: bahwa dalil permohonan pemohon angka yang menyatakan terdapat fakta adanya anggota tim pemenangan tim sukses pasangan calon nomor urut yang dikukuhkan dengan surat keputusan skb kl parpol khusus x tentang komposisi dan personalia team pemenangan pasangan calon basri asma gani secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota kpps, dengan tegas memohon tolak, oleh karena: albaralbar terlibat tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan), memohon langsung menggantikan yang bersangkutan dengan saudara andi maddanreng bukti said, bukanlah anggota kpps kelurahan nunukan timur tps oleh karena yang menjadi anggota kpps kelurahan nunukan timur tps masing masing bernama: h.m. said hs: afifullah: iksan: ardiansyah, hj. nurani, fatmawati, jamal bukti basri, merupakan nama yang banyak dipakai oleh masyarakat kabupaten nunukan, nama basri yang merupakan anggota kpps tps kelurahan nunukan timur adalah orang yang beralamat jalan imam bonjol rt. kelurahan nunukan timur sesuai dengan kartu tanda penduduk nomor tertanggal november bukti dbukti sedangkan basri yang menjadi tim sukses pasangan calon sebagaimana dalil pemohon bernama basri bin mahmud yang beralamat jalan manunggal bhakti rt. kelurahan nunukan timur, sesuai dengan kartu tanda penduduk nomor tertanggal februari bukti dahlan kasim, memang benar pernah menjadi team sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) akan tetapi sudah mengundurkan diri sejak tanggal januari sesuai dengan surat pernyataan pengunduran diri dari team bagus bukti dan pada tanggal januari yang bersangkutan dilantik menjadi anggota kpps kelurahan nunukan timur tps bukti jadi pada saat pelantikan anggota kpps kelurahan nunukan timur, dahlan kasim bukan lagi sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah manapun: akil, bukanlah anggota team pemenangan pasangan calon drs. basri hj. asma gani pada pemilukada kabupaten nunukan periode sesuai dengan nomor skb kl parpol khusus x bukti abdul rahman, tidak pernah menjadi anggota kpps tps kelurahan nunukan utara, akan tetapi yang menjadi anggota kpps tps kelurahan nunukan utara adalah rahman majid sesuai dengdanbukti junaidijunaidi terlibat tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan), maka memohon langsung menggantikan yang bersangkutan dengan amalia bukti bahwa dalil permohonan pemohon angka yang menyatakan memohon juga telah melakukan berbagai pelanggaran, yaitu terjadi penggunaan surat suara yang tidak sah berbagai tempat pemungutan suara tps) sehingga merugikan pemohon khususnya terjadi kecamatan krayan dan krayan selatan: dalil permohonan pemohon inipun dengan tegas memohon tolak, oleh karena memohon tidak pernah menggunakan surat suara yang tidak sah berbagai tps dan mengenai orang yang terdaftar dalam dpt, akan tetapi pada saat pemungutan suara tidak berada tps dan warga yang terdaftar dalam dpt pada saat pemungutan suara telah meninggal dunia sesuai dengan dalil pemohon dengan tegas memohon tolak oleh karena pemohon tidak menyebutkan nama nama yang bersangkutan, lagipula pada saat pemungutan dan penghitungan suara seluruh tps yang ada kecamatan krayan, dan kecamatan krayan selatan selain dihadiri oleh saksi pasangan calon pemilukada dan wakanda, panas, juga anggota kepolisian yang bertugas setiap tps sesuai dengan keputusan bersama antara memohon dengan kepala kepolisian resort nunukan nomor kpud i dan nomor tentang pengamanan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun pada bulan januari bukti yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan daftar plotting personil dalam rangka pengamanan pemilukada dan wakanda kabupaten nunukan tahun pada bulan februari bukti sehingga kecurigaan tuduhan pemohon tersebut sangat kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin terjadi seluruh tps termasuk kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan: adapun keberatan pemohon terhadap beberapa tps yang ada kecamatan krayan dan kecamatan krayan selatan akan memohon jelaskan sebagai berikuttps benar benar ada desa wa' laytempat, yang benar adalah bahwa orang yang terdaftar dalam dpt benar benar ada desa long padi dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang diberikan oleh kpps, tps desa long patunglong patungberikan oleh kpps:iang badrdaftar dalam dpt yang telah meninggal duniadalam dpt yang telah meninggal duniardaftar pemilih gandsebagai pemilih ganda dalam dpt, oleh karena orang yang dianggap pemohon sebagai pemilih ganda tersebut keliru, oleh karena sesungguhnya ada (dua) orang yang namanya sama akan tetapi orang tuanya berbeda, yaitu: vivi octavia (anak dari matias), dan vivi octavia (anak dari sakit): demikian pula ada (dua)(dua)pa' racedan orang sedang berada malaysia, yang benar adalah bahwa orang yang terdaftar dalam dpt benar benar ada desa long puak dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang berikan oleh kpps, dan tidak benar adrinduk maupun kecamatan krayan selatan tidak ada desa yang bernama desa kampung bau , yang ada adalah desa yang bernama desa kampung baru, itupun yang jumlah nya orang yang terdaftar dalam dpt benar benar ada desa kampung baru dan ikut menggunakan hak pilihnya sesuai dengan surat undangan yang berikan oleh kpps: bahwa dalil permohonan pemohon angka yang menyatakansediakan, dandengan tegas memohon tolak, oleh karenaidalam kotak yang segel: sedangkan pada saat penghitungan suara tps dan tps tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon bahkan semua saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam formulir model c1. kwk. kpu bukti dan bukti bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa tps nunukan timurnya dalam amplop yang disegel ketika peti suara tps dibuka untuk diplenokan ppk, dengan tegas memohon tolak, oleh karena formulir memang tidak ada akan tetapi lampiran formulir ada dan tidak rusak tidak cacat, dan pada saat penghitungan suara tps yang kemudian hasilnya dicatat didalam lampiran formulir seluruh saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi dari pemohon ikut menandatanganinya dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan: bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa tps nunukan timur, formulir model tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi lainnya dalam amplop yang tersegel ketika kotak suara tps diplenokan pemohon pun telah mengajukan keberatannya, dalil pemohon tersebut juga dengan tegas memohon tolak oleh karenaplant): bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa terdapat fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur terstruktur adanya anggota tim pemenangan tim sukses pasangan calon nomor urut pihak terkait) secara bersamaan juga berkedudukan sebagai anggota kpps, dengan tegas memohon tolak sebagaimana jawaban memohon pada angka atas, bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa tanggal februari jam wita pada saat pleno ppk kecamatan nunukan amplop hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tps dan tps kelurahan nunukan timur berada diluar kotak suara, dalil pemohon tersebut juga dengan tegas memohon tolak sebagaimana jawaban memohon pada angka atas: bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan, namun oleh memohon tetap disahkan: dalil pemohon tersebut juga telah ditolak dan dijawab oleh memohon sebagaimana jawaban memohon pada angka diatas: demikian pula dalil pemohon yang menyatakan bahwa pada tps kelurahan nunukan timur lampiran formulir (rekapitulasi perhitungan suara) tidak ada namun oleh memohon juga tetap disahkan, dengan tegas memohon tolak oleh karena tps kelurahan nunukan timur pada saat penghitungan suara tidak ada masalah apapun, dan semua saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon ikut menandatangani formulir dan laporannya, bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakancalon nomor urut yaitu drs. thomas alfa edison, dan rumah turbo, mana pasangan tersebut pada, dpc partai hanura kabupaten nunukan dimasukkan sebagai pendukung pasangan drs. h.m thomas alfa edison, dan rumah turbo, berdasarkan surat pencalonan nomor ppp sp krb kab nnk xi tertanggal desember yang ditandatangani oleh ketua dpc partai hanura kabupaten nunukan an. ardi. dan sekretaris mardi cahyono, dalil pemohon inipun dengan tegas memohon tolak oleh karenasedangkandidpp sp krb kab nnk x1 tertanggal desember bukti sebagai konsekuensi dari dpc partai hanura kabupaten nunukanbahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa penambahan dukungan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnyengan tegas memohon tolak oleh karena sebagaimana jawaban memohon pada angka yang menyatakandengan demikian dalil pemohon angka tidak beralasan dan harus dikesampingkan: bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan bahwa oleh karena tindakan memohon telah menimbulkan adanya ketidak pastikan hukum dan ketidakadilan serta merugikan pemohon, dengan tegas memohon tolak, oleh karena memohon tidak pernah melakukan pelanggaran yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada semua peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan termasuk kepada pemohon, bahwa dalil pemohon pada angka yanglangsung, umum, bebas dan rahasia serta bertentangan dengan azas keadilan dan kejujuran, dengan tegas memohon tolak oleh karena penetapan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan memohon telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan: berdasarkan uraian jawaban memohon atas, yang didukung dengan bukti bukti yang sah, maka memohon menggal februari bukti dan keputusan kpuyang diajukan oleh pasangan calon nomor urutpmknunukan berlangsung dan ditetapkan pada hari kamis, tanggal februari sesuai dengan yang dicantumkan dalamahwa oleh karenanya, jangka waktu (hari) kerja dihitung sejak dan termasuk dimulai dari hari jumat, tanggal februari hari senin tanggal februari, dan hari selasa tanggal maret bahwa permohonan keberatan pembatalan atas penetapan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada kabupaten nunukan tersebut oleh pemohon diajukan dan didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari selasa, maretmk tanggal februari bukti dkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahunpu kabupaten nunukan nomor pts kpu kab tanggal septbukti fotokopikabupaten nunukan, dalamasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nunukan tahun tertanggal februari bukti fotokopi formulir model 11a kwk.kpu,tertanggal oktober bukti surat pernyataan dari atasan langsung untuk memproses pengunduran diri jabatan negeri dari sdr. drs. basri sebagai dandim nnk, bukti fotokopifotokopi berita acara klarifikasi dari atasan langsung mengenafotokopi dan adil kabupaten nunukan tanggal januarindi maddanreng) bukti fotokopijanuari (beserta lampiran lampiran atas nama h.m. said. hs) bukti kartu tanda penduduk atas nama basri nomor tertanggal november dengan alamat jalan imam bonjol rt. kelurahan nunukan timur,atas nama basri: bukti fotokopatas nama basri, bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor tertanggal februari alamat jalan manunggal bhakti rt. atas nama basri bin mahmud, bukti fotokopi surat pernyataan pengunduran diri dari team bagus atas nama dahlan kasim tanggal januari beserta lampiran laporannya, bukti fotokopidan hj. asma gani pada pemilukada kabupaten nunukan periodeatas nama rahman majid: bukti fotokopiatas nama rahman majid,tas nama amalia): bukti fotokopi daftar plotting personil dalam rangka pengamanan pemilu kada dan wakanda kabupaten nunukan tahun pada bulan februari bukti fotokopi model kwk. kpu tps kelurahan nunukan timur beserta lampiran, bukti fotokopi model c.kwk. kpu tps kelurahan nunukan timur beserta lampiran, bukti fotokopibertanggal oktober bukti t 26a fotokopi surat pencalonan nomor dpp sp krb kab nnk xi bertanggal november bukti fotokopi surat pencalonan nomor ppp sp krb kab nnk xi bertanggal desember bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa laya, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps balai desa, desa long padi, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa long patung, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa binuang: bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa ba' liku, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa liang badung, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa long ujung, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa pa' ujung, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa pa' race: bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa long puak: bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps desa kampung baru, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps nunukan timur, bukti fotokopi formulir model beserta lampiran untuk tps pasar baru dalam, nunukan timur, bukti fotokopi formulir model dan lampiran formulir model untuk tps nunukan timur, bukti fotokopi formulir model untuk tps nunukan timur: bukti fotokopi formulir model beserta lampiran saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk nunukan, bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa wa' laya kepada bawaslu kabupaten nunukan, bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa long patung kepada bawaslu kabupaten nunukan: bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa liang badung kepada bawaslu kabupaten nunukan: bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa long ujung kepada bawaslu kabupaten nunukan: bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa pa' ujung kepada bawaslu kabupaten nunukan, bukti fotokopi surat penarikan pernyataan dari kepala desa kampung baru kepada bawaslu kabupaten nunukaaret dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: andi lukman bahwa saksi ketua pps kelurahan nunukan: bahwa ada tps dalam satu kelurahan dengan jumlah dpt orang: bahwauntuk tps terdiri dari ketua, dan orang anggota: bahwa saksi menerangkan saksi yang bernama albar bukan anggota kpps, karena telah diganti oleh andi maddanreng pada tanggal februari bahwa menurut saksi, said bukan anggota kpps tps karena yang menjadi ketua kpps nunukan timur adalah h.m. said bekerja sebagai pns: bahwa basri anggota kpps tps basri yang mana yang dimaksud oleh pemohon, karena basri yang dimaksud bukanlah tim sukses, bahwa dahlan kasim memang pernah menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut tetapi kemudian mengundurkan diri dan pada tanggal februari diadakan pelantikan: bahwa pada tanggal februari dahlan kasim sudah mengundurkan diri, bahwa junaidi bukanlah anggota kpps tps karena sudah diganti oleh amalia: bahwa pada tanggal februari 2011saat rekapitulasi tidak ada masalah pada saat pencoblosan dan saksi tidak melihat adanya keterlibatan anggota tni: bahwa kotak suara diantar pada tanggal februari 2011dan tidak ada perubahan jumlah angka dan tidak ada keberatan dari para saksi: husnudin bahwa saksi ketua ppk kecamatan nunukan: bahwa untuk kecamatan nunukan terdapat tps dan pps, jumlah dpt yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah suara dari tps lain bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal februari sampai dengan februari bahwa untuk hari pertama, saksi pasangan calon yang hadir ada orang, hari kedua hanya orang yang hadir saksi dari pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut bahwaaksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara: bahwa saksi sudah meminta tiga kali kepada saksi dari pasangan calon nomor urut untuk menandatangani berita acara, bahwa tidak ada penjelasan dari saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara tersebut, bahwa hasil dari rekapitulasi telah dibagikan kepada masing masing saksi pasangan calon termasuk kepada saksi pasangan calon nomor urut yang diserahkan pokoknya, bahwa pada saat rekapitulasi ada intrusi berkaitan dengan tps tps tps dan tps bahwa untuk tps menurut saksi berita acaranya diletakkan luar kotak suara: bahwa sebelum saksi membuka kotak suara, saksi telah mengajukan pertanyaan kepada para saksi yang hadir apakah sudah menerima hasil rekapitulasi sebelumnya, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari para peserta: bahwa pada tps tidak ada lampiran model c1, sehingga untuk mencocokkan hasil rekapitulasi pergunakan2 plant, bahwa menurut saksi untuk kecamatan nunukan induk, selama pelaksaan pemilukada tidak ada masalah, juniansyah bahwa saksi sebagai ketua kpps tps nunukan timur, bahwa jumlah dpt sebanyak yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah sisa surat suara bahwa saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dari pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan semua saksi diberikan hasil rekapitulasi tersebut, bahwa pada saat pencoblosan tidak ada tni yang hadir tps panas abai bahwa saksi sebagai ketua kpps desa wa' laya tps kecamatan krayan, bahwa jumlah dpt sebanyak orang, yang menggunakan hak pilih suara sah dan sisa suara bahwa semua: bahwa saksi tidak benar ada orang yang tidak hadir pada saat pencoblosan, semua warga hadir: ronson bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa long padi kecamatan krayan selatan, bahwa pencoblosan dilaksanakan pada tanggal februari pukul wita, jumlah dpt sebanyak orang, yang menggunakan hak pilih suara sah sisa suara bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi, saksi dari pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut tidak hadir, hanya saksi dari pasangan calon nomor urut saja yang hadir: bahwa saksi menerangkan semua warga menggunakan hak pilih dan tidak benar ada orang yang tidak menggunakan hak pilihnya paulus bina bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa long murung kecamatan krayan induk, bahwa pencoblosan dilaksanakan pada tanggal februari dengan jumlah dpt sebanyak pemilih suara sah sisa suara bahwa tidak benar ada orang yang tidak mencoblos, semua warga menggunakan hak pilihnya, frans, s.h. bahwa saksi sebagai ketua ppk kecamatan krayan selatan: bahwa ada tps kecamatan krayan selatan dengan jumlah dpt bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal februari dimulai pada pukul wita dan selesai pada pukul wita, bahwa saksi yang hadir pada saat pencoblosan hanya saksi dari pasangan calon nomor urut dan nomor urut serta dihadiri oleh panas, bahwa suara sah sebanyak suara tidak sah sisa suara bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan semua saksi menandatangani berita acara: bahwa tps berdasarkan dpt ada orang dan semua menggunakan hak pilihnya, sedikit balang bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa ba' liku kecamatan krayan selatan, bahwa jumlah dpt ada yang menggunakan hak pilih suara sah suara tidak sah sisa suara bahwa hanya saksi pasangan calon nomor urut saja yang hadir pada saat rekapitulasi: bahwa menurut saksi dpt yang benar adalah bukan other isu bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa liang badung, kecamatan krayan induk: bahwa jumlah dpt ada yang menggunakan hak pilih suara sah sisa suara surat suara rusak bahwa semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir, bahwa tps tidak benar ada yang meninggal dan orang itu ada dan terdaftar dalam dpt, palem bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa long ujung,arasuara persentase urut calon admin laura hafid, (dua puluh (tiga puluh sembilan dan delapan ribu sembilan koma empat puluh tiga per karel ratus empat belas) seratus) drs. basri (tiga puluh dua (epat puluh empat dan ribu dua ratus delapan koma nomor dua per seratus) hj. asma gani puluhsatu) ir. parodi murad, se, (tujuh ribu y69 (sepuluh koma tujuh sembilan ratus tiga puluh sembilan per seratus) dan belas) ir. jabbar, drs. thomas alfa (empat ribu dua (lima koma tujuh puluh edison, ratus dua puluh dua) enam per seratus) dan rumah turboperolehan suara pasangan calon nomor urut atas nama drs. basri dan hj. asma ganibahwa semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan: bahwa tidak benar ada yang meninggal, karena semua hadir pada saat pencoblosan: diskon bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa pa' umang, kecamatan krayan induk, bahwa pencoblosan laksanakan pada tanggal februari bahwa pada saat pencoblosan semua saksi pasangan calon hadir, bahwa tidak benar ada orang yang tidak mencoblos dan hasilnya nihil: peri garrison, s.h. bahwasaksi sebagai anggota ppk kecamatan krayan: bahwajumlah dpt suara sah tidak sah sisa suara bahwa rekapitulasi laksanakan pada tanggal februari dan semua saksi pasangan calon hadir, panas juga hadir dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon: bahwa penghitungan dilaksanakan selama dua hari karena harus menunggu surat suara dari tps lainnya, bahwa tps tidak benar ada orang yang tidak hadir tps, karena semua warga menggunakan hak pilihnya: dedy kristiani bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa long puak kecamatan krayan selatan, bahwa jumlah dpt yang menggunakan hak pilih suara sah sisa surat suara bahwa saksi yang hadir, hanya saksi dari pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa tidak ada masalah selama pencoblosan dilaksanakan dan semua saksi diberikan hasil rekapitulasi tersebut, bahwa menurut saksi, joni ungu adalah anggota pps bukan saksi dari salah satu pasangan calon: bahwauntuk saksi pasangan calon nomor urut adalah ramli daniel, diskon udan bahwa saksi sebagai ketua kpps tps desa kampung baru kecamatan krayan: bahwajumlah dpt suara sah tidak sah sisa surat suara bahwa semua saksi pasangan calon hadir serta menandatangi berita acara dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir, bahwa tidak benar jumlah dpt yang benar jumlah dpt bahwa tidak benar juga ada orang yang tidak ada karena semua warga ada bahwa tidak benar pasangan calon nomor urut mendapat suara, yang benar mendapat suara, permias pilipes bahwasaksi sebagai anggota ppkrat suara bahwa pada tps adalah krayan induk bukan krayan selatan, dan untuk tps bukan kampung bau, karna yang benar tps ada desa kampung baru, awaludin bahwasaksi sebagai anggota ppk kecamatan nunukan induk, bahwa rekapitulasi laksanakan pada tanggal februari sampai dengan februari bahwa pada hari pertama seluruh saksi hadir menyaksikan rekapitulasi, tetapi pada hari dua hanya tiga orang saja yang hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut bahwa setiap kotak suara buka, pps dan anggota pps hadir secara bergiliran, karena ada orang pps: bahwa kecamatan nunukan jumlah tps sebanyak tps dan tidak benar ada masalah untuk tps dan tps bahwa hanya saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut yang menandatangani berita acara, sedangkan saksi nomor urut sudah minta untuk tanda tangan sebanyak tiga kali tetapi tidak menandatangani berita acara tersebut, bahwa pada saat itu rekapitulasi ada keberatan tetapi tidak dimasukan dalam formulir keberatan: bahwa inti keberatan saksi dari pasangan calon tersebut terkait dengan masalah yang tps tps tps dan tps kelurahan nunukan timur agar batalkan, bahwa saksi pasangan calon tersebut beralasan ada beberapa tps yang tidak dilampirkan formulir model c1 kwk, bahwa saksi telah melakukan verifikasi untuk formulir c1 k tersebut dan hasilnya sama dengan hasil kpu: bahwa saksi membantah keterangan yang disampaikan oleh saksi basis kiabeni berkenaan keterangannya tidak dibacakannya formulir model plant: bahwa pada saat pembukaan kotak suara memang tidak ada formulir model dan laporannya, namun seluruh saksi pasangan calon telah mendapatkan formulir tersebut dan seluruh saksi pasangan calon serta panwascam mencocokkan hasilnya dengan formulir plant dan hasilnya sama tidak ada perbedaan, bahwa tps berita acara dimasukan amplop tersegel, tetapi tidak dimasukan dalam kotak suara: menimbang bahwa pihak terkait memberikan keterangan tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal maretprovinsi kalimantan timur berdasarkanbahwa pihak terkait merupakan pasangan calon nomor urut berdasarkanbahwa pemilukada tahun kabupaten nunukan diikuti oleh (empat) pasangan calon sebagai berikut: nomor nama pasangan calon urutbahwa memohonnunukaunukan tertanggal februari2011 model kwk.kpu) dan sertifikat rekapitulasi pernunukan model kwk.kpu) dan keputusan kpu nomor pts kpu. kab t. bukti pt nomor perolehan nama pasangan calon urut suara persentasejumlah suara sah bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi guo, memohon telah menetapkan pihak terkait pemenang calon terpilih) sebagaimana tertuang dalam keputusan kpu nomor pts kpu. kab tdengan perolehan suara sebanyak suara. bukti pt bahwa pemohon mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilukada kabupaten nunukan tahun2011nunukan tanggal februari2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh komisi pemilihan umum kabupaten nunukan memohon) sesua bahwa pihak terkait telah memasukkan surat resmi mahkamah konstitusi tanggal maret perihal permohonan menjadi pihak terkait dalam perkara guohak dan kepentingan pihak terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan apabila permohonan keberatan yang diajukan pemohon diperiksa dan adilterkait dalam perkara guo, bahwa dengan demikian maka kaminunukan tahun sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor php.d 1x mahkamah konstitusi republik indonesia: dalam pokok perkara perkenalkan pihak terkait menyampaikan tanggapan atas permohonan keberat:uraian bawah ini:(obscura bahwa rekapitulasi hasil bel) karena lebih bersifat asumsi penghitungan suara guo belaka, tanpa menguraikan lebih jelas tidak sah menurut hukum, |apa bentuk pelanggaran dan dikarenakan perolehan kecurangan yang dimaksud, dan suara pihak terkait bahkan pemohon mendramatisasi diperoleh melalui cara cara dengan menyatakan bahwa yang melawan hukum pelanggaran bersifat terstruktur, dengan melakukan sistematis dan masif. pelanggaran pelanggaran justru sebaliknya pemohon lah yang dan kecurangan jauh lebih potensial untuk melakukan kecurangan serius, yang pelanggaran secara serius, yang bersifat terstruktur, bersifat terstruktur, sistematis dan sistematis dan masif, masif karena pemohon admin laura sehingga berpengaruh hafid, s.e) adalah anak kandung terhadap hasil perolehan bupati nunukan abdul hafid suara yang hanya ahmad yang menjabat bupati menguntungkan pasangan nunukan selama periode, selain itu calon tersebut serta admin luar hafid, adalah adik ipar merugikan pemohon dan ardi azis ketua dprd nunukan: atau pasangan calon lainnya, dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon angka dalil pemohon yang pemohon mendalilkan bahwa mendalilkan pada memohon dirugikan akibat pemungutan suara pada pelanggaran sebagaimana yang pemilukada kabupaten didalilkan oleh pemohon: nunukan tahun telah dilangsungkan dengan padahal sesungguhnya dari seluruh didahului oleh adanya uraian yang disampaikan oleh pelanggaran pelanggaran pemohon ada fakta bahwa memohon yang dilakukan baik oleh bagikan. memohon maupun pemohon juga tidak dapat pasangan calon nomor menjelaskan dugaan pelanggaran urut dimaksud, sejak oleh memohon maupun pasangan sebelum dan sampai calon nomor urut yang dengan hari pemungutan berpengaruh pada peringkat suara dilangsungkan, yang perolehan suara masing masing mana pelanggaran tersebut pasangan calon. sangat mempengaruhi bahwa dalil pemohon ini juga tidak perolehan suara pasangan jelas, tidak lengkap atau kabur calon tersebut namun (obscura libel) karena lebih bersifat sangat merugikan asumsi belaka, tanpa menguraikan memohon, lebih jelas apa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang dimaksud, dan bahkan mendramatisasi dengan menyatakanbahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif. pokoknya menyatakan benar, karena sebelum mendaftarkan bahwa pada saat diri sebagai pasangan calon kpu dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon penetapan pasangan kabupaten nunukan, drs. basri telah calon oleh kpu kabupaten melengkapi syarat sebagaimana yang nunukan, drs. basri diatur dalam pasangan calon nomor| huruf urut masih merupakan nomor tahun tentang anggota tni aktif angkatan pemerintahan daerah. darat, dan dianggap huruf nomor melanggar netralitas tni. tahun danntang tata cara pendaftaran bakal pasangan calon dengan kutipan melampirk?. bahwa prosedur yang ditempuh oleh pihak terkait drs. basri) adalah dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait desa.( bukti pt membuat surat.( bukti pt selanjutnya danrem asn membuat surat pernyataan tertanggal oktober menerangkan bahwa danrem asn, kolonel inf. aries hartanto yang menyatakan akan kecurangan serius, yang bersifat terstruktur, sistematis,dan atau pasangan calon lainnya: bahwa pemungutan suara pada pemilukada kabupaten nunukan: bahwa pada saat penetapan pasangan calon diterbitkmohon telah menemukan adanya indikasi bahwa salah satu calon dari pasangan calon nomor urut yaitu drs. basri yang masih merupakan anggota tni aktif angkatan darat, hal mana tersebut jelas melanggar netralitas tni berdasarkan tap: undang undang nomor tahun tentang tni: dan surat telegram panglima tni nomor st tanggal april bahwaalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait teslabukti pt selanjutnya komandan korem asn membuat suratbukti pt selanjutnya komandan korem asn membuat surat perintah nomor spin x1 bbukti pt diperkuat pula dengansebagaimana tertuang dalam naskah serah terima bertanggal november dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon bukti pt bahkan hal tersebut telah diperkuat deng bukti pt angka4. dalil pemohon yang pada baji pemohon tidak berdasar hukum, pokoknya menyatakan karena sampai dengan saat ini, pihak bahwa pemohon telah terkait merupakan pasangan calon mempertanyakan dan yang sah untuk mengikuti tahapan menindaklanjuti secara pemilukada kabupaten nunukan formal sehubungan dengan kalimantan timur sebagaimana kapasitas, pemenuhan bantahan keterangan pihak terkait syarat syarat formal serta pada angka diatas.dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait aaitetapkan sebagai pasangan calon pemenang. angka dalil pemohon yang pada dalil pemohon tidak berdasar hukum pokoknya mendalilkan dan hanya asumsi belaka karena bahwa pemohon justru sesungguhnya pemohon lah menemukan fakta fakta yang jauh lebih berpotensi untuk umum terkait melakukan pelanggaran secara serius, pelaksanaan pemilukada yang bersifat sistematis,terstruktur dan kabupaten nunukan yang masif yang akan dibuktikan oleh pihak berlangsung secara tidak terkait pada sidang pembuktian adil, tidak jujur serta perkara guo.lil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon dan nunumbarang mendapat korban provokasi yang dimaksud. provokasi dari oknum tni dugaan pelanggaran yang didalilkan angkatan darat selaku pemohon, seharusnya segera danramil sembarang yang dilaporkan kepada bawaslu nunukan menekankan untuk memilih selaku lembaga yang berwenang. pasangan nomor urut namun hingga tanggal februari dan mengatakan haram tidak ada laporan dari hukumnya perempuan masyarakat atau tim pasangan calon menjadi bupati. lain bukti pt dan jika benar ada intimidasi dan paksaan untuk memilih pasangan nomor urut pada kenyataannya dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon perolehan suara pihak terkait pasangan nomor urut kalah telak dengan perolehan suara pemohon kecamatan sembarangbatik paksa oleh pihak korban dipaksa mengaku untuk yang menggunakan mobil menerima uang dari pemohon, milik tim sukses pasangan justru faktanya memang terjadi money nomor urut agar politic kecamatan sebatik yang mengaku untuk menerima dilakukan oleh pemohon (vide bukti uang dari pemohon: pt justru tim pihak terkait lah yang kesulitan mengalami intimidasi oleh panwascam sebatik pada saat dalam melaporkan pelanggaran oleh pemohon panwascam sebatik. bukti pt ,dan atau siapa penerima dan sebatik pada tanggal pemberi amplop berisi uang februari diberikan amplop berisi uang rp. dugaan pelanggaran yang didalilkan dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon oleh anggota pemohon, seharusnya segera pemenangan pasangan dilaporkan kepada bawaslu nunukan nomor kecamatan selaku lembaga yang berwenang. sebatik dengan ajakan namun hingga tanggal februari untuk memilih pasangan tidak ada laporan dari nomor masyarakat atau tim pasangan calon lain tentang adanya pemberian uang untuk memilih pasangan calon nomor (vide bukti pt bahkan sesungguhnya pemohon lah yang telah melakukan politik uang secara serius, yang bersifat sistematis dan masif yang akan dibuktikan oleh pihak terkait dalam pembuktian sidang perkara guodan lebih bersifat bahwa ada anggota asumsi karena tidak menjelaskan lebih masyarakat kecamatan detail dimana tempat kejadian, kapan nunukan mendapatkan atau siapa orang yang terlibat. keterangan langsung dari bahwa kantor tim pihak terkait yang dua orang yang mengaku terletak jalan pelabuhan baru dibawa oleh komandan disewa secara mandiri oleh pihak koramil menemui terkait tanpa melibatkan pihak lain pasangan nomor urut termasuk juga tidak melibatkan untuk membicarakan institusi tni. bukti pt pt rencana rumah mereka dijadikan posko bahwa kesaksian anggota pasangan nomor urut. masyarakat kecamatan nunukan mendapatkan keterangan langsung dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon dari dua orang yang mengaku dibawa oleh komandan koramil tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan saksi yang melihat dan mendengar langsung tapi saksi yang mendengar dari orang lain, oleh karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkapan kejadian masyarakat desa atas perkara, atau siapa pelaku dan korban kecamatan sebuku di| yang dihadang dengan menunjukkan kadang oleh oknum tni pistol. angkatan darat dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan menunjukkan pistol dan pemohon, seharusnya segera diminta untuk memilih dilaporkan kepada bawaslu nunukan pasangan nomor urut selaku lembaga yang berwenang. namun hingga tanggal februari tidak ada laporan dari masyarakat atau tim pasangan calon lain (vide bukti pt bahwa selain itu pihak terkait kalah desa atas bukti pt bahwa pihak terkait juga mengalami kekalahan kecamatan sebuku dan tidak ada saksi mengajukan keberatan bukti dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait angka dalil pemohon yang pada bahwa debat kandidat bukan pokoknya menyatakan dilaksanakan tanggal februari bahwa pada penyampaian tapi yang benar adalah tanggal visi dan misi gedung februari bukti pt dprd nunukan tanggal bahwa dalil pemohon adalah tidak januari dan benar, karena pihak terkait tidak gedung amalia pada pernah menyampaikan pihak terkait tanggal februari maju sebagai calon bupati karena pada debat kandidat calon perintah atasan. yang benar kalimat pasangan nomor urut yang terjadi dalam dialog itu adalah drs. basri, secara terang sebagai berikut terangan menyatakan maju sebagai calon bupati prof. dr. drs. adri patron panelis: karena perintah atasan: ? lalu dijawab oleh pihak terkait: insya allah karena itu sudah perintah dari atasan . bukti pt bahwa jawaban drs. basri pada debat kandidat tersebut adalah menjawab pertanyaan seandainya drs. basri terpilih menjadi bupati nunukan. bahwa tugas untuk menjaga daerah dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon perbatasan adalah kewajiban seluruh warga negara baik sipil maupun militer. angka .a. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena albar tidak aktif bahwa albar timses sebagai anggota kpps kelurahan kerdil il) juga sebagai nunukan timur tps sebelum anggota kpps kelurahan tanggal februari bukti pt nunukan timur tps selain itu memang albar sudah digantikan oleh andi maddanreng sebagai anggota kpps tps nunukan timur sesuai dengan nomor tahun bertanggal februari bukti pt pada pilkada nunukan februari yang bertugas sebagai anggota kpps tps nunukan timur adalah andi madanreng bukti pt bahwa didalam dokumen tps nunukan timur tidak ada nama albar.( bukti pt angka .b. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan (benar, karena said sebagai said timses dewan anggota timses dewan penasehat penasehat) juga sebagai pihak terkait adalah seorang buruh anggota kpps kelurahan yang biasa dipanggil haji sido.( bukti dalil uraian dalil pemohon tanggapan pihak terkait pemohon nunukan timur tps pt sedangkan said, bernama lengkap said saleh yang biasa dipanggil sido yang menjadi timses dewan penasehat pihak terkait tidak pernah bertugas sebagai anggota kpps tps kelurahan nunukan timur kecamatan nunukan. bukti pt dengan ktp nik: bukti pt sedangkan anggota kpps yang dimaksud oleh pemohon, bernama lengkap said, seorang kepala sekolah dan juga pns yang memiliki istri bernama wajah nurani bukti pt dengan ktp nik bukti pt bahwa didalam dokumen tps nunukan timur yang menjadi anggota kpps adalah haji said bukan said atau haji sido bukti pt angka .c. dalil pemohon yang pada bahwa dalil pemohon adalah tidak pokoknya menyatakan benar, karena basri bin mahmud basri timses pekerjaan swasta sebagai timses penggalangan massa) juga penggalangan massa tidak bertugas, sebagai anggota kpps bukan anggota kpps tpsiajukan oleh: i1. annisa nurul shanty umur tahun, pekerjaan sebagai aktris film, beralamat tempat tinggal jalan sekolah duta nomor pondok pinang, kebayoran lama, jakarta selatan. selanjutnya disebut .penganan. pemohon muhammad rivai riza, umur tahun, pekerjaan sebagai sutradara film, beralamat tempat tinggal jalan casablanca kelurahan menteng dalam, kecamatan, tebet, jakarta selatan. selanjutnya disebut .penuaan. pemohon ii: nur kurniadi aisyah dewi, umur tahun, pekerjaan sebagai produser film, beralamat tempat tinggal jalan pangkalan jati pondok labu garden kav pondok labu, jakarta selatan. selanjutnya disebut . je. pemohon iii: lalu rois amriradhiani, umur tahun, pekerjaan sebagai penyelenggara festival film, beralamat tempat tinggal jalan mesir nomor pasar minggu, jakarta selatan. selanjutnya disebut .ean. pemohon iv, tino saroengallo, umur tahun, pengajar institut kesenian jakarta dan sutradara film, beralamat tempat tinggal jalan bintaro paradise kav. vi, kecamatan pesanggrahan, jakarta selatan, selanjutnya disebut . voodoo woo aka. pemohonsama, dalam hal ini telah memilih domisili hukum yang tetap pada kantor yayasan masyarakat mandiri film indonesia mmi), jalan sutan sjahrir blok jakarta telepon facsimile selanjutnya, pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon disebut sebagai : telah memeriksa bukti bukti: telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, serta ahli dari pemerintah: telah membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon dan pihak terkaitnomor puu v dan telah diperbaiki pada tanggal desember menguraikan hal hal sebagai berikut kewenangan mahkamah konstitusi uud junctolingkungan perwakilan negara asing atau badan badan internasional yang dimaksud film sebagaimana dimaksud dalam yang dipertunjukkan untuk kalangan sendiri. bahwa berdasarkan pada ketentuan angka bab dan perfilman, pada pokoknya penyensoran terhadap film dilakukan dengan cara peniadaan dan atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan atau suara tertentu pada film. bahwa penyensoran sebagaimana ketentuan angka bab dan perfilman, dilakukan oleh lembaga sensor film (selanjutnya disebut sebagai lsf) berdasarkan pada pedoman dan kriteria yang diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan pemerintah yakni. pada beberapa bagian dalam uraian permohonan ini, para pemohon merasa perlu untuk menyinggung nomor tahun tentang lembaga sensor film dan sebatas pada tujuan untuk memperjelas dan memperkuat dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon. bahwa para pemohon selanjutnya menegaskan kembali, bahwa pembentukan lembaga sensor film (selanjutnya disebut sebagai lsf) oleh pemerintah sebagai lembaga non struktural serta berkedudukan ibukota jakarta yang pada pokoknya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk melakukan penyensoran film dan reklame film, telah melanggar dan atau setidak tidaknya bertentangan dan melenceng dari semangat dan jiwa pengaturan perfilman yang menempatkan film adalah sebuah media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran, sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang huruf juncto angka juncto juncto penjelasan umum perfilman paragraf pertama. bahwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki para pemohon, pedoman penyensoran yang dilakukan oleh lsf sebagaimana tersebut dalam nomor tahun dilakukan dengan pemeriksaan dan penelitian atas segi segi atau unsur unsur yakni keagamaan, ideologi dan politik, sosialanbahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pembinaan dan pengembangan perfilman indonesia, sebelum undang undang perfilman disahkan undang undang nomor tahun tentang perfilman), dipandang sudah tidak memadai lagi, hal tersebut dikarenakan ketentuan yang lamologi bangsa dan aspek ekonomi dalam usaha perfilman yang dalam pengembangannya harus tetap selaras dengan jiwa uudberkesinambungan dengan memperhatikan berbagai kepentingan, selain itu melalui berbagai perizinan yang harus ditempuh dan dipenuhi, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal sejalan dengan dasar, arah, dan tujuan penyelenggaraan perfilman. bahwa dalam pembinaan dan pengembangan perfilman, juga diperlukan upaya menciptakan kondisiyang terjadiselain hal hal tersebut atas, dalam undang undang perfilman ini diatur tentang tindak pidana perfilman yang sanksi atau ancamannya cukup berat, apabila setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, mempertontonkan dan mengekspor film yang tidak lolos sensor dan atau tidak mendapatkan izin, hal ini didasari adanya dampak negatif yang diakibatkan oleh film tersebut. dengan latar belakang pemikiran tersebut atas, maka diperlukan satu lembaga tertentu (dalam hal ini lembaga sensor film) yang memiliki kewenangan untuk menyensor setiap film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dipertunjukkan dan atau ditayangkan maupun diekspor, dengan sensor film diharapkan nilai nilai luhur budaya bangsa dapat terpelihara dan terjagadan huruf undang undang nomor tahun tentang perfilman maka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan ago dianggap telah mengurangi, membatasi atau setiapinformasi tersebut, danagreklametanpa kecualiargumenbanyak menyoroti tentang peran, fungsi dan tugas tugasbebas tanpa sensor , atau karena pelaku (manusianya) sebagai anggota lembaga sensor film lsf) yang melakukan tugas pekerjaan penyensoran terhadap film dan reklame film secara tidak proporsional dan profesional, atau tegasnya penyensoran tersebut dianggap, jika film tersebut ditolak oleh lembaga sensor film di dan memproduksi film dan iklannomor tahun tentang perfilman dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film)semata mata berkaitan dengan kinerja anggota lembaga sensor film lsf) yang terdiri dari berbagai macam unsur dalam melakukan penilaian dan atau pemotongan secara utuh maupun sebagian dari gambar dan atau suara tertentu pada film dan reklame film tersebut. juga menurut hemat pemerintah, kalaupun anggapan para pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut berkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu undang undang undang undang nomor tahun tentang perfilman) dalam tatanan praktik oleh institusi pelaku penyensoran terhadap film dan reklame film, yang dalam hal ini lembaga sensor film lsffilman, sebagai berikut: penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian (constitutional review) undang undang nomor tahun tentang perfilman. sehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan angka dan huruf undang undang perfilman, yaitu: angka menyatakmenyatakan . film dan reklame film yang telah lulus sensor diberi tanda lulus sensor oleh lembaga sensor film menyatak menyatakandipidana kurungan paling lama (satu) tahun dan atau denda paling banyak (empat puluh juta rupiah): barang siapa . jj.iid ost,: barang siapa. j.ibdb ost. ketentuan atas oleh paraarena menurut para pemohon ketentuan guo telah menimbulkan hal hal sebagai berikut: bahwa film tidak lain dan tidak bukan adalah bentukhingg dan menyampaikan informasi diangap bertentangan dengan uud bahwa ketentuan dan huruf undang undang perfilman, telah menyebabkan terhalanginya hakadanymelalui film, dimana apabila para pemohon mengedarkan, mengekspor, mempertunjumaka para pemohon dapat dikenakan sanksi pidana dan atau denda, dengan demikian lembaga sensor film melakukan penyensoran nyata nyata dapat merugikan para pemohon. bahwa film dari sisi materi (content) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, yang merupakan karya cipta seni dan budaya, film juga dianggap sebagai karya seni yang merupakan sarana (media) untuk mengembangkan diri, melakukan ekspresi atas kreativitas seni dan budaya dan karenanya tidak perlu ada pembatasan, seperti penyensoran. bahwa film mengandung aspek usaha, ekonomi dan bisnis yang merupakan tempat mata pencaharian bagi insan perfilmanlain itu film juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan rohani (material) yang dibutuhkan oleh setiap manusia, karenanya kewajiban penyensoran dianggap telah membatasi dan atau menghalang halangi manusia (termasuk para pemohon) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. bahwa para pemohon juga menderita kerugian material yang tidak dapat dihitung jumlahnya secara pasti, karena semua ide, gagasan dan atau informasi yang terkandung dalam film tidak sampai kepada khalayak ramai (penonton). budaya dan ketertiban umum yang ada dalam sebuah film dan dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, lsf akan menentukan bagian bagian film dan reklame film yang perlu dipotong dan ditolak secara utuh.y6:, adalah:terhadap materi muatan angka dan undang undang perfilman, yang dianggap bertentangan dengan dan uud dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: sebelum menguraikan penjelasan lebih lanjut, pemerintah dapat menyampaikan bahwa walaupun undang undang nomor tahun tentang perfilman diundangkan jauh lebih dahulu (disahkan pada tanggal maret akan tetapi menurut hemat pemerintah undang undang guo telah sesuai dengan jiwa dan semangat, sehingga sangatlah tepat dan beralasan jika penjelasan pemerintah bawah ini menggunakan beberapa kutipan (sebagai landasan pijakan hukum) dari undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sebagai berikut: bahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang perfilmasensor film, sebagaimana diatur dalam angka dan undang undang nomor tahun tentang perfilman merupakan pengertian untuk menjelaskan tentang arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman indonesia, kewajiban sensor film dan reklame film, akibat penyensoran, mekanisme penyensoran, upaya keberatan atau pembelaan lembaga yang melaksanakan penyensoran, serta tugas dan fungsi lembaga sensor film, (vide dan undang undang perfilmdan berlaku bagi berikutnya, sangatlah tidak tepat, justru ketentuan ago telah memberikan gambaran dan arah yang jelas terhadap apa yang dimaksud dengan sensor film, lembaga yang melaksanakan sensor film (dalam hal ini lembaga sensor film) maupun tugas dan fungsi lembaga sensor film tersebut, pedoman dan kriteria penyensoran, mekanisme keberatan atau pembelaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan atau pemilik film,. lebih lanjut menurut hemat pemerintah, jika keberatan anggapan para pemohon itu benar adanya dan permohonan pengujian undang undang ago dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, justru dapat merugikan seluruh masyarakat indonesia pada umumnya, utamanya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan olehbaik film yang bersifat lokal maupun jenis film impor, dengan perkataan lain sensor film yang dilakukan oleh lembaga sensor film baik secara keseluruhan maupun sebagian (potongan potongan) film dan reklame film, justru diharapkan dapat meminimalisir dampak negatifdengan demikian arah, fungsi dan tujuan perfilman indonesia dapat terwujud, utamanya dalam rangka memelihara dan mengembangkan nilai nilai luhur budaya bangsa indonesia, moral maupun ajaran agama, sebagaimana tercermin dalam nilai nilai pancasila dan uud berdasarkan uraian penjelasan tersebut atas, maka menurut pemerintah ketentuan angka dan undang undang nomor tahun tent. terhadap materi muatan dan huruf undang undang nomor tahun tentang perfilman, yang dianggap bertentangan dengan uud dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut: bahwa salah satu tujuan dibentuknya undang undang perfilman adalah untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) tentang arah dan tujuan perfilman indonesia, yang antara lain bertujuan melestarikan dan mengembangkan nilai nilai budaya luhur bangsa indonesia, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan pancasila dan uud (vide dan penjelasan umum undang undang perfilman). bahwa dalam rangka upaya menegakkan aturan hukum (law enforcement) yang tercantum dalam undang undang perfilman undang undang nomor tahun tentang perfilman)pihak yang dengan sengaja :secara keseluruhan, sebagian (potongan) maupun yang tidak disensor oleh lembaga sensor film (vide dan undang undang perfilman). melakukan usaha perfilman dan melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin usaha perfilman (vide dan undang undang perfilmanada umumnya (general prevention), utamanya terhadap penonton (tua, muda, laki laki, perempuan, remaja maupun anak anak) film dan reklame film agar dapat terhindar dari dampak negatif dari tayangan dan atau pertunjukan film dan reklame film tersebut. lebih lanjut menurut hemat pemerintah, bahwa film dan reklame film memiliki dampak dan pengaruh yang cukup besar dan luas bagi kehidupan masyarakat, selain itu film dan reklame film dapat mempengaruhi pola berfikir dan cara pandang masyarakat (penonton) terhadap suatu peristiwa tertentu, karenanya penerapan sanksi pidana dalam suatu undang undang (dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang perfilman), adalah sangat tepat, selain dalam rangka mewujudkan dan menegakkan nilai nilai keadilan dalam masyarakat, juga guna menghindarkan reaksi dan praktik praktik main hakim sendiri (eigen rechten) jika nilai nilai keadilan masyarakat tersebut terusik atau terganggu. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan dalil dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan guo telah menimbulkan kekhawatiran dalampara pemohon sewaktu waktu dapat diancam dengan ketentuan pidana. karena menurut pemerintah ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam dan huruf undang undang perfilman, adalah berlaku bagi semua pihak (termasuk para pemohon) yang "dengan sengaja melakukan tindakan perbuatan seperti tersebut atas, sehingga jika para pemohon mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film dan atau reklame film sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, niscaya sangatlah tidak relevan dan tidak berdasar bila hak hak para pemohon untuk menjadi tergangguaraberkaitan dengan penerapan norma (implementasi) suatu undang undang dalam tatanan praktik, dalam hal ini berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang lembaga sensor film dalam melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film. pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan argumentasi para pemohon yang berpendapat bahwa penyensoran terhadap film dan reklame film yang dilakukan oleh lembaga sensor film dianggap telah membatasi pelaksanaan hak asasi manusia termasuk berkomunikasi, memperoleh informasi dan mengolah informasi, karena menurut hemat pemerintah dalam melaksanakan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan sebebas bebasnya tanpa batas, sehingga dalam pelaksanaannya perlu diberikan rambu rambu pengaturannya agar tidak bertentangan dengan nilai nilai budaya, adat istiadat, ketertiban umum maupun nilai nilai agama. dalam hal demikian negara pemerintah) memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan melalui peraturan perundang undangan (yaitu dengan undang undang nomor tahun tentang perfilman). selain itu menurut hemat pemerintah pembatasan terhadap hak hak sebagaimana diutarakan oleh para pemohon telah sesuaiangka dan huruf undang undang perfilman, utamanya terhadap penyensoran oleh lembaga sensor film atas film dan reklame film yang akan dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, dianggap telah membatasi dan atau, memperoleh informasi melalui film, juga ketentuan ago telah menimbulkan kekhawatiran karena para pemohon sewaktu waktu dapat diancam dengan ketentuan pidana, terhadap arah dan tujuan perfilman indonesia, juga ketentuan guo bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (general prevention), yang pada gilirannya dapat terwujud rasa keadilan dalam masyarakat, dan karenanya menurut pemerintah ketentuan angka dan huruf undang undang perfilmangka dan huruffilmanketerangannya pemerintah juga telah mengajukan orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan, bernama taufik ismail budayawan) hj. aisyah amini, sh, fatty fajriati miftah, m.e (kpi), h.m. rusli yunus pgri), k.h. ramadhan anggota mui mantan anggota pah perubahan uud dr. k.h. rohani hashi, pdt. reina sarin, mba. tokoh kristen), ida made sulit, ag. daripada hindu dharma, drs. k.h.a. fadli. mahir ketua umum forum betawi rembug), prof. dr. huzaimah kanggo mui), muchtar sumodimedjo, m.e. ahli sinematografi sutradara), dr. mudzakir, sh., mh., ahli hukum), dan sudiro sebagai berikut. keterangan ahli taufik ismail budayawan) bahwa ciri yang dibawa oleh perubahan itu ada enam yaitu pertama, perilaku permisif serba boleh, perilaku adiktif serba kecanduan, sifat brutalistik serba kekerasan, transgresif serba melanggar aturan. perilaku hedonistik mau serba enak, foya foya dan sifat materialistik, serba benda dan ukurannya uang semua. bahwa dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan politik sewindu yang lalu ada arus besar, arus besar ini digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif yang menumpang masuk arus tanah air dengan sepuluh komponennya. bahwa sepuluh komponen jaringan pengikutnya itu adalah seks. pertama praktisi sehari hari seks liar yang dapat gratis, karena sama sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi, kedua pembuatan film: baik film biasa, maupun film televisi yang dinamakan sinetron itu merupakan ekspresi syahwat dan itu ditonton tidak tanggung tanggung oleh juta pemirsa. ketiga, penerbit majalah dan tabloid mesum bebas tanpa sup menjual wajah dan kulit perempuan muda. keempat, juta situs porno dunia. juta hanya tinggal klik saja itu akan tampak semua imaji imaji perempuan dan laki laki yang tampak anatominya diperagakan fisiologinya sangat mudah dan tidak memerlukan pembayaran. juta situs porno dunia, seratus ribu situs porno indonesia. bahwa seorang pengamat amerika serikat mengatakan mengenai masalah pornografi internet itu bagaikan tsunami setinggi feet meter), melanda seluruh pantai amerika masuk menyerbu. bahwa kelima, produsen pengecer vcd, dvd biru indonesia kini indonesia menjadi surga besar pornografi yang paling murah dunia bahwa keenam, penerbit dan pengedar komik cabul sasarannya adalah anak anak sekolah. bahwa ketujuh, penulis novel dan cerpen sastra yang asyik dengan alat kelamin manusia. terbanyak mereka itu perempuan fanatik narsis dan eksibisionis yang rasa malunya sudah terkikis habis. bahwa para kritikus sastra malaysia juga banyak penulis penulis lurah, penulis penulis cabul tapi laki laki dan perempuan perempuan apa sebabnya? sebabnya rasa malu itu yang sudah terkikis habis dan ini dinamakan sastra sms, sastra mazhab sedangkan, angkatannya adalah fiksi alat kelamin disingkat fak, ini juga berlaku untuk film indonesia sebagian daripadanya sms juga sinema mazhab sedangkan, angkatannya film alat kelamin fak). bahwa kedelapan, produsen dan pengedar narkoba. tiga juta anak muda dicengkeramnya. orang sehari mati karenanya, beban ekonomi triliun. bahwa kesembilan, pabrikan dan pengguna alkohol merdeka dijual sampai desa desa, penjual rokok depan sekolah dalam botol kecil remaja bebas membelinya desa desa itu diminum sambil menandai dan menari. bahwa kesepuluh, produsen dan penghisap nikotin setiap hari orang mati karena penyakit akibat rokok interaksi ini masyarakat kita proliferasi. bahwa kesepuluh komponen itu dinamakan sebagai gerakan syahwat merdeka. keterangan ahli hj. aisyah amini, s.h. bahwa dalam uud memang dilakukan perubahan perubahan atau amandemen. dan khusus pada bab ini adalah suatu bab tambahan yang memuat secara menyeluruh tentang ham dari sampai dengan dalam hal ini tentunya tidak mungkin harus dipisahkan hanya satu saja. karena itu adalah yang terkait satu dengan yang lain sampai dengan ini yang merupakan penutup mengenai hak asasi ini. bahwa undang undang nomor tahun ini dibuat jauh sebelum adanya perubahan uud yaitu khususnya pada sampai bahwa perlu dipahami memang undang undang nomor tahun ini hadir sebelum perubahan undang undang dasar khususnya mengenai atau bab xa. namun mengenai ham ini sudah dideklarasikan secara utuh yang disebut dengan universal declaration human right pada desember yang berjumlah dan dalam sebelum terakhir, ada secara jelas dikemukakan sebagai berikut dari universal declaration human right itu "setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu satunya dimana dimungkinkan unuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh . "dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya setiap orang hanya tunduk pada batasan batasan yang ditentukan oleh hukum dan memenuhi persyaratan persyaratan moral dan ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis . "hak dan kebebasan itu. bahwa dalam undang undang ham itu sendiri yang dihadirkan tahun sudah ada pembatasan yang dirancang dan ini merupakan aspirasi yang sudah hidup sebelumnya sehingga tertuang secara jelas dalam salah satu yaitu sebelum penutup nya. bahwa pada waktu dilahirkannya undang undang ini juga sudah banyak berkembang mengenai hak asasi tingkat internasional. dalam kovenan, yaitu covenant civil and political right, dan juga covenant economic, social, and cultural right. bahwa dalam kedua kovenan ini juga membuat pembatasan pembatasan terhadap kebebasan kebebasan terhadap hak asasi itu. dapat dikatakan sekarang ini indonesia membuatnya seakan akan itu muncul seperti itu saja tanpa mempertimbangkan segala macam, tingkat internasional pun demikian juga. bahwa memang pembatasan pembatasan itu juga terjadi beberapa negara barat ataupun eropa, tetapi mereka mempunyai penafsiran yang berbeda. itu adalah wajar sekali kalau penafsiran itu berbeda tentang pembatasan tersebut. dan ini juga dibenarkan oleh konvensi wina dimana dikatakan bahwa setiap negara dapat melaksanakan dengan tidak melupakan bagaimana kondisi masyarakatnya sendiri. bahwa kalau indonesia mempunyai penafsiran sesuai apa yang diyakininya secara menyeluruh dalam negaranya, bagaimana bangsanya harus terlindungi dari hal hal yang akan merugikan dirinya sendiri terutama bagi generasi mudanya. bahwa melindungi tidak hanya orang orang dewasa, terutama adalah juga anak anak yang akan menjadi harapan bangsa masa depan. maka kehadiran dari undang undang tentang adanya sensor adalah suatu kewajiban bagi bangsa. bahwa memang benar kalau dikatakan semua pihak, semua komponen bangsa ini sudah benar benar memahami serta mampu melakukan self censorship, baik pihak masyarakat umum, terutama dari pihak sineas film. tentunya akan dapat dikatakan tidak terlalu diperlukan lagi adanya sensor. bahwa fakta fakta yang sangat memisahkan bangsa adalah kalau dibiarkan terus akan jadi apa bangsa masa yang akan datang? bahwa pada waktu membahas tentang undang undang pers juga dikatakan ada kekhawatiran bagaimana terbitnya penerbitan penerbitan yang disebut dengan penerbitan kuning. waktu itu dikatakan masyarakat akan benci dan meninggalkan itu. tetapi benarkah tidak demikian karena masih banyak penerbitan penerbitan kuning yang sangat merugikan dan sangat mengkhawatirkan masyarakat terutama masyarakat yang memang belum sadar terhadap bagaimana harus mengatur dirinya dan mengatur keluarganya. keterangan ahli fatty fajriati miftah, m.e. (kpi) bahwa ada alasan yang kuat dari komisi penyiaran indonesia untuk memperhatikan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang perfilman karena pada bagian mengingat dari undang undang nomor tahun tentang penyiaran salah satu pertimbangan mengingatnya adalah mencantumkan undang undang perfilman. bahwa sebagai konsideran selain itu dalam batang tubuh penyiaran dicantumkan juga kewajiban untuk mencantumkan tanda lulus sensor atas isi siaran yang berbentuk film dan atau iklan yaitu dalam undang undang penyiaran. bahwa kesamaan pemikiran atas latar belakang undang undang perfilman dan undang undang penyiaran salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan dalam membentuk undang undang perfilman adalah bahwa film sebagai suatu karya cipta seni dan budaya yang merupakanperkembangan reformasi atas negara dan bangsa ini rupanya sangat signifikan mempengaruhi pemikiran pemikiran para pembuat undang undang penyiaran tahun bahwa enam tahun lalu telah lahir undang undang perfilman. beberapa pertimbangan dalam perumusan latar belakang dibuatnya undang undang, atau suara persenggamaan,:hwa merujuk padamaka penyensoran yang dilakukan oleh lsf melalui penelitian atas unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, dilakukan atas setiap bagian bagian dan atau unsur unsur dari sebuah film yakni mulai dari judul film, tema film, dialog film, penyiaran menjadi lebih lengkap dengan unsur perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam uud pertimbangan pertimbangan dimuat halaman muka kitab undang undang penyiaranud bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan untuk televisi serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai nilai moral tatasusila budayaahwa meskipun pertimbangan pertimbangan yang sama tidak menjadi perumusan latar belakang dibuatnya undang undang perfilman tetapi dalam batang tubuh undang undang perfilman jelas tercantum kesamaan pemikiran dengan undang undang penyiaran yaitu pada bahwa berdasarkan undang undang perfilman disebutkan penyelenggaraan perfilman indonesia dilaksanakan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa sejalan dengan rumusan undang undang penyiaran, penyiaran dilaksanakan atau diselenggarakan berdasarkan dan uud dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, keterbatasan, kebebasan, dan tanggung jawab. kemudian berdasarkan undang undang penyiaran. bahwa dinyatakan perfilman indonesia diarahkan pada (a) pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa (b) pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia (c) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, (d) peningkatan kecerdasan bangsa (e) pengembangan potensi kreatif bidang perfilman (f) keserasian dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman (g) terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan (hh penyajian hiburan yang sehat sesuai norma norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bahwa hampir menyerupai dari undang undang penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diarahkan untuktetapkeku seimbang dan bertanggung jawab, dan juga memajukan kebudayaan nasional. bahwa perfilman mengamanatkan bahwa perfilman indonesia dilaksanakan dalamhwa undang undang penyiaran menyatakan bahwa penyiaran dilaksanakan dengan tujuannasional dan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran indonesia. bahwa begitu signifikansinya persamaan latar belakang, arah, tujuan dan maksud, dan fungsi dari pelaksanaan kedua undang undang tersebut maka komisi penyiaran indonesia mengatakan bahwa undang undang perfilman berada pada koridor yang tidak bertentangan denganmemungkinkan bagi orang menggunakan kebebasan itu untuk berekspresi, antara lain dalam suatu karya seni film. namun kebebasan berekspresi itu dalam karya film tidak harus dimaknai dengan kebebasan yang tidak terbatas. karena ada hak asasi manusia lain yang harus juga dihargai dan norma norma agama yang harus ditaati serta nilai nilai budaya yang juga harus dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam undang undang dasar bahwa komisi penyiaran indonesia menyatakan bahwa angka undang undang perfilman tentang sensor film dan lainnya yang tersebut dalam pengajuan judicial review masih sangat signifikan. bahwa ini tidak bertujuan untuk memasang kreativitas para pembuat film melainkan memberikan batasan agar kreativitas yang dihasilkan dari suatu karya film tidak berbenturan dengan nilai nilai budaya dan norma norma agama yang masih kental dijalankan oleh masyarakat indonesia. bahwa alasan kuat yang mendukung komisi penyiaran indonesia untuk mempertahankan yang terkait dengan penyensoran film oleh lembaga sensor film indonesia adalah bahwa apabila sudah habis masa tayang bioskop maka dengan serta merta industri penyiaran akan menayangkan film film layar lebar itu layar televisi melalui free air television. bahwa sulit bagi komisi penyiaran indonesia untuk menertibkan tayangan tayangan televisi yang sebenarnya sudah disensor oleh lembaga sensor film atau lsf dan lebih dari seribu pengaduan yang diberikan masyarakat komisi penyiaran indonesia pada tahun lalu hal yang paling atas tayangan televisi baik kemudian tayangan televisi yang dari bioskop adalah banyaknya film dan sinetron yang mengandung unsur seks, kekerasan, dan mistik. bahwa masyarakat juga mengeluhkan film dan sinetron lebih berpihak kepada masyarakat kota kota besar padahal penonton televisi bukan masyarakat jakarta atau beberapa kota besar saja. bahwa masyarakat menganggap film dan sinetron yang ada televisi baik yang turun dari bioskop ataupun yang khusus dibuat sebagai serial televisi mempromosikan gaya hidup hedonisme, kehidupan seks bebas, dan mengandung propaganda hubungan sejenis yaitu lesbian dan homo dan anti keperawanan. bahwa berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang komisi penyiaran indonesia terima dan masih ada lsf masyarakat masih mengadukan hal ini dan masih mengganggap bahwa sebagian film yang diputar bioskop ataupun yang tayang televisi tidak sesuai dengan nilai nilai budaya dan agama yaitu seperti yang tadi kekerasan seks dan mistik kandungannya. bahwa bagaimana terjadinya bila tidak ada sensor dan lsf. padahal undang undang penyiaran tidak mengamanatkan komisi penyiaran indonesia tidak menganjurkan atau memerintah komisi penyiaran indonesia untuk melakukan sensor terhadap film maupun sinetron. bahwa dari catatan pelanggaran yang ada komisi penyiaran indonesia menunjukkan aspek isi siaran dan jam tayang menjadi pelanggaran yang paling sering dilakukan stasiun televisi swasta nasional. bahwa dalam undang undang perfilman dan juga undang undang penyiaran terdapat yang menyatakan keharusan film sinetron dan iklan untuk disensor karena dengan demikian masyarakat khususnya generasi muda indonesia dapat terlindungi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh film sinetron maupun iklan. bahwa film sebagai produk seni dan budaya mempunyai peran penting bagi pengembangan budaya bangsa dan untuk itu perlu terus dipelihara dan dikembangkan namun selain film masih banyak produk seni dan budaya lain setiap wilayah indonesia juga patut untuk dipelihara dan dikembangkan dan negara memiliki kewajiban untuk memelihara keduanya seperti yang tercantum dalam undang undang dasar keterangan ahli rusli yunus pgri) bahwa pandangan pgri pada sidang mahkamah konstitusi perihal pengujian tentang perfilman terhadap uud adalah kebebasan berkarya dan berkreasi sepanjang karya itu diperuntukkan bagi masyarakat atau publik. bahwa tidak berarti bebas yang sebebas bebasnya tanpa ada batasnya, siapapun negeri ini bebas berkreasi dan berkarya termasuk membuat film ataupun sinetron. bahwa kebebasan itu harus dimaknai sebagai kebebasan dalam arti tidak tak terbatas tetapi dibatasi oleh undang undang yang dimaknai juga sebagai upaya demokratisasi, ham, dan supremasi hukum untuk kepentingan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. bahwa dalam hal ini uud dalam menegaskan padahak orang lain dan untukda perfilman menyatakan, pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab . bahwa perfilman juga mengatakan,pembangunan nasional . bahwa eksistensi lembaga sensor film. hal hal yang dilakukan oleh lsf memotong bagian film atau bahkan menolak menayangkan film yang bertentangan dengan pancasila dan wawasan kebangsaan yang pada hakikatnya juga merupakan filter terhadap kesentosaan hidup berbangsa dan bernegara. apabila dalam kondisi dan situasi masyarakatbahwa semua yang termasuk komunitas pendidikan terpanggil untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari dekadensi moral dan kekerasan yang diperoleh lewat film, sinetron, dan sebagainya. tugas guru antara lain mendidik anak bangsa yang cerdas dan kompetitif yang bermoral tentu akan sia sia jika pada saat yang bersamaan mereka juga secara bertubi tubi "dididik dan ditanami dengan nilai nilai yang bertentangan lewat film, sinetron, dan sebagainya. bahwa lsf memikul tugas yang mulia tetapi berat karena tekanan tekanan kalangan yang tampaknya kadang kadang lebih mengarah kepada komersialisme dan materialisme daripada kepentingan pembinaan moral bangsa terutama generasi mudanya. bahwa pgri mendukung keberadaan lsf dan tentu akan lebih baik apabila disempurnakan lagi. keterangan ahli k.h. ramadhan anggota ul mantan anggota pah perubahan uud bahwa saksi adalah salah satu mantan anggota pah perubahan undang undang dasar yang terdiri dari orang. saksi mengalami betul membahas hak asasi manusia sampai selesai karena kebetulan mantan anggota komnas ham tahun sampai tahun bahwa kebebasan beragama dan termasuk juga kebebasan berekspresi atau berpikir kalangan umat sering dikemukakan yang disebut dengan irama hidden atau laku hukum riyadi. bahwa sebenarnya diwacanakan tentang universalitas dari hak asasi manusia. bahwa declaration human right bersifat universal atau partikular? bahwa para pakar mengatakan deklarasi yang lahir pada tahun merupakan hasil dari pergulatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam suatu masa pada waktu itu. bahwa ada beberapa alasan mengapa universalitas deklarasi itu perlu dikritisi dan dipertanyakan? bahwa bagi masyarakat barat hak asasi, hak berekspresi, itu segala galanya. tetapi bagi negara negara berkembang atau negara negara asia pada umumnya termasuk indonesia, tidak kurang budaya dan ada lebih budaya lokal ini sangat beragam. bahwa dalam agama memang konteks hak asasi manusia itu agak pelik juga dibahas karena banyak mazhab dalam agama islam. tetapi indonesia mayoritas pada umumnya adalah ahlussunnah wal jama'ah, syafi'iyah. oleh karena itu ulama mempunyai pendapat tertentu. bahwa mengenai kebebasan berekspresi itu adalah universalitas daripada hak asasi manusia. oleh karena itu sidang umum mpr pada waktu itu memutuskan bahwa universalitas daripada declaration human right itu harus tunduk kepada suasana dan keadaan domestik. bahwa itulah yang membuat dikeluarkan mengenai diatasnya ketertiban umum, keamanan, agama, moral. tetapi tidak sembarang untuk dibatasi, hak asasi manusia itu tidak bisa batasi, tetapi hak asasi manusia dapat dibatasi asal dengan undang undang. bahwa metabolisme pemikiran dalam al gurun dinyatakan bahwa iblis itu termasuk bangsa jin yang diciptakan dari api. tetapi pemikiran yang syaithoniah yang deabolistik ini, iblis itu dihinggapi dengan sikap yang membangkang (aba'). yang kedua dia itu juga menganggap dirinya itu hebat (istaghbara) dan dengan itu dia juga menentang tuannya (saga). bahwa pemikiran deabolistik mampu merekrut kroni kroni dan staf stafnya dunia. dan tidak sulit untuk mengidentifikasikan pemikiran yang bermental deabolistik. bahwa pemikiran dibalik ini bersifat kabur, sombong, angkuh, congkak, arogan. pengertian kabur ini dijelaskan dalam hadits nabi muhammad yang dirikan oleh imam muslim yang artinya, sombong ialah menolak yang hag dan meremehkan orang lain , ibu batalla hag wal ghamdunnas, artinya orang yang mengikuti kebenaran sebenarnya dinyatakan dalam al gurun atau hadits nabi s.a.w. bahwa ciri pemikiran simbolisme ialah mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran, tulis kidman'al hag. pemikiran dibalik ini bukan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, namun dia sengaja memutarbalikkan data dan fakta yang bathin dipoles, dikemas sedemikian rupa sehingga seolah olah nampak hak. bahwa ada tiga hal penayangan yang selalu diprotes oleh mui yaitu pornografi, violent kekerasan) dan mistik. keterangan ahli k.h. rohani hashi bahwa kebebasan itu hak asasi tetapi makna kebebasan itu betul betul merupakan suatu kajian tersendiri dan ternyata kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan. bahwa arti sebuah kebebasan adalah gabungan antara pikiran dan perasaan. antara otak dan hati nurani. kalau pikiran tertuju kepada keinginan, kemauan, kehendak. tetapi kalau perasaan terfokus kepada kesadaran, ketulusan, dan keikhlasan. pikiran dalam aktivitas hidup manusia hanya memenuhi sekitar yo, sedangkan perasaan adalah pikiran dan perasaan yang tergabung begitu terjalin dan berkeliaran, maka itulah bahasa kebebasan yang betul betul bukan saja hijriyah tetapi juga istiqlal, dia merdeka dan juga bebas dan dia juga menulis. bahwa ternyata nilai perasaan itu dengan titik kepada hati nurani, config, abdominal bahasa @uran disebut sebagai nafsu muthmainah, itulah yang bercahaya. itulah yang menjadi penerang, itulah yang menjadi pelita seluruh kreativitas seluruh kebebasan. tanpa adanya nur ilahiah, tanpa ada cahaya ketuhanan, maka kebebasan disebut dalam buku itu disebut tagar laga mardhudatul lumbal, sia sia, ditolak, dan tidak diterima. itu hanya basa basi, permainan logika dan retorika. bahwa arti kebebasan yang sebebas bebasnya. bahwa lsf betul betul merupakan pagar yang perlu diperkokoh dan diperkuat keterangan ahli pdt. winata sarin, wakil sekretaris persekutuan gereja gereja indonesia) bahwa forum ini merupakan forum yang amat bermakna bagi untuk memperdalam wawasan dalam berdialog, untuk melihat masalah masalah yang hadapi bersama khususnya dalam konteks perfilman dan kebudayaan dalam arti umum negeri ini. bahwa tetapi lebih jauh dari itu daya visualnya yang amat penetrasi yang dapat merasuki diri seseorang. bahwa. dalam kenyataan empirik dapat melihat bahwa seseorang yang menonton film atau sinetron mudah sekali terpancing untuk melakukan sesuatu yang dapat anarkis atau tidak sesuai dengan norma norma agama. aspek aspek kultural, etik, moral yang dialirkan melalui media film akan dapat membangun atau bahkan juga dapat merusak kepribadian seseorang. bahwa indonesia baru yang di nilai nilai budaya bangsa indonesia yang syarat dengan nilai nilai agama, moral, dan berkeadilan itu harus dijaga dengan sebaik baiknya. bahwa dalam uud berbunyimelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya. kebudayaan indonesia termasuk film harus menjadi medium yang dalamnya nilai nilai kultural dan keagamaan yang dimiliki masyarakat indonesia yang majemuk ini makin dipertegas dan bukan sebaliknya. oleh karena itubab undang undang nomor tahun merumuskan dasar arah dan tujuan perfilman indonesia sangat jelas sekali sana. oleh karena itu harus dijaga agar film film indonesia berjalan pada koridor yang dirumuskan dalam undang undang perfilman bahwa dalam undang undang perfilman dinyatakan bahwa pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab. tidak ada kebebasan dalam arti yang murni, yang bebas sebebas bebasnya, kebebasan dibatasi oleh sebuah frame yang jelas yang bertanggung jawab. dalam konteks kebebasan bertanggung jawab adalah kebebasan yang benar dan menghargai aspek horizontally manusia dan aspek vertikal, tuhan. kebebasan itu menafikan dan tidak menghargai dimensi horizontal apalagi vertikal, maka sana kebebasan itu tidak memiliki makna dalam kehidupan seseorang. bahwa dalam undang undang perfilman yang dimaksud adalah kebebasan berkarya untuk menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa ataupun karsa, baik dalam bentuk makna ataupun caranya dengan kebebasan berkarya diharapkan mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan budaya bangsa. bahwa dalam konteks menjaga nilai nilai budaya bangsa itu perlu ada sensor atau apapun terminologi yang akan digunakan terhadap produk produk budaya termasuk film indonesia agar film bermutu, berkualitas, bermoral, agamis dapat dikonsumsi oleh masyarakat indonesia yang majemuk. bahwa dalam perspektif kristen manusia adalah makhluk ciptaan allah yang mulia, image sering disebut, the image god, hakikat manusia yang seperti ini harus dijaga agar tidak tercemar dan ternoda oleh nilai nilai yang bertentangan secara diametral dengan nilai nilai agama. bahwa dalam melakukan revisi terhadap undang undang nomor tahun tentang perfilman perlu dorongan agar hal itu dilakukan dengan lebih bersungguh sungguh, bagaimana melakukan revisi terhadap undang undang nomor tahun itu dengan peraturan peraturan bawahnya termasuk nomor tahun tentang lsf. keterangan ahli ida made sulit, ag. daripada hindu dharma) bahwa dari hindu menyampaikan lsf merupakan lembaga pemerintahmaupun melalui media elektronik yang ditayangkan televisi televisi maupun layar lebar. bahwadan budaya serta tingkatan hidup yang berbeda. bahwa untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kepada semua orang dipandang sangat perlu lsf untuk bekerja secara baik dan profesional dengan mengedepankan suatu kebebasan yang memiliki keterbatasan yang sesuaibahwa dalam agama hindu disampaikan untuk melaksanakan atau menciptakan hasil karya mengacu pada empat ajaran kebenaran yaitu kebenaran bekerja harus berusaha, berbuat demi perikemanusiaannya yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga pada umumnya. kebenaran yang kedua kebenaran sentosa, berarti berusaha mencapai penyajian visual film hingga penyajian audio (dialog, monolog, efek suara dan musik). bahwa merujuk pada dalil dalil tersebut atas, maka penyensoran terhadap film oleh lsf pada pokoknya dilakukan dengan cara: (i)) menolak secara utuh film karena alasan tematis, (il) pada film, berdasarkan pada penilaian dan penelitian unsur ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum. bahwa akibat dari cara penyensoran yang dilakukan oleh lsf berupa penolakan secara utuh, dan atau peniadamenyebabkan: ())(ii)dariahwa disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penyensoran yang dilakukan lsf dengan cara menolak secara utuh film, sebagaimana diuraikan bawah ini oleh masing masing para pemohon: tino saroengallo selaku pemohon menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai pengajar institut kesenian jakarta dan sutradara film the army forced them violent?, sebagai berikut, kedamaian lahir dan batin dan diri sendiri baru kemudian lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara tanpa adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam diri akan sangat sukar mewujudkan kesentosaan dalam keluarga apalagi dalam bangsa dan negara. kebenaran sejati, melakukan suatu kewajiban untuk menjamin kesejahteraan dan kedamaian keluarga serta selalu mengutamakan kepentingan umum samping kepentingan pribadi. kebenaran putus berarti melakukan kewajiban dengan penuh keikhlasan, beramal, dan bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan masyarakat dan selalu mengutamakan keutamaan budi yang baik untuk menjauhkan diri dari noda dan dosa yang menyebabkan moral menjadi rusak. bahwa moral manusia akan menjadi rusak apabila nafsu dan ego tidak mampu dikendalikan karena nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup. kepuasan atau kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia karena manusia memiliki sepuluh indria, yaitu keinginan untuk mendengar keinginan untuk merasakan sentuhan keinginan untuk melihat keinginan untuk mengecap keinginan untuk mencium keinginan untuk memegang sesuatu keinginan untuk bergerak jalan keinginan untuk membuang kotoran keinginan untuk kenikmatan dengan kelamin keinginan untuk berkata. bahwa kesepuluh indria ini menyebabkan manusia berbuat sesuatu karenanya betapa pentingnya indria tersebut. indra sering diumpamakan seperti kuda liar yang kalau dapat dikendalikan akan merupakan kekuatan yang luar biasa. bahwa apabila suatu hasil karya selalu menggunakan dasar empat kebenaran atas dan mengendalikan sepuluh indri yang ada pada manusia serta menyampaikan hasil karyanya sesuai dengan lima pedoman. keterangan ahli drs. fadli munir bahwa penghapusan sensor film tidak berarti merdeka dan bebas tetapi keluar dari satu aturan untuk masuk aturan yang lain. islam menyetujui ataupun menerima penghapusan satu aturan dengan diganti aturan yang lain dan ini dikenal dalam @uranil karim dengan istilah naskah, tetapi hendaklah aturan yang baru itu membawa membawa manfaat yang baik daripada aturan yang diganti. bahwa apakah penghapusan sensor film akan membawa lebih baik daripada yang ada sensor film? standar untuk pengkajian ini, @uranil karim memberikan pelajaran bahwa manusia harus disiplin. allah swt menyebut islam adalah din, biasa diterjemahkan dengan agama. menurut bahasa arab din adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada tuhan. bahwa gurun mengajarkan ada lima tujuan yang menjadi sasaran utama yang selalu disebut dan ucapkan setiap hari bahwa doa sapu jagat, yaitu "sabana 'tina fid dunya hasanah fil akhirat hasanah gina adakan nar , pengertian hasanah dunia bukan nama perempuan, tetapi ada lima hal. pertama adalah kesehatan badan, termasuk anak anak dan orang dewasa, laki laki dan perempuan, kedua, anu keamanan, ketiga, kemakmuran harta kekayaan, keempat, keluarga yang soleh keluarga yang damai tenang dan membahagiakan, kelima adalah yang terakhir unggul dalam persaingan. kelima hal tersebut sangat dibutuhkan dalam islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas. bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dari dunia indonesia sekarang ini yaitu malu melaksanakan ajaran agama, takut menyinggung perasaan orang lain. dari pengalaman eropa dua hal itu diatasi sana sehingga islam dapat berkembang dengan pesat, tidak ada rasa malu melaksanakan ajaran agama masing masing dan jangan takut akan menyinggung perasaan orang lain. namun demikian dalam @uranil karim diperingatkan oleh allah swt "jangan kamu mencaci maki tuhan orang orang yang tidak seiman dengan kami karena nanti akan melakukan pembalasan balik, mereka akan mencaci aku tanpa ilmu pengetahuan, itulah antara bukti bahwa islam mengenal kebebasan tetapi ada batas batasnya. bahwa allah swt menyuruh taat kepadanya maka ketaatan itu alhamdulillah sudah tumbuh indonesia meskipun ada penyimpangan penyimpangan. namun demikian diwajibkan oleh allah swt untuk memelihara ketaatan yang ada ini jangan sampai berkurang. keterangan ahli prof. dr. huzaimah kanggo mui) bahwa. sesuai dengan kaidah fikih, al asal fil shinai baha hatta abdullah dalil ala tahrir nia', hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan kemarahannya. juga dalam hadis nabi dikatakan, man sana sunatan hasanatan allah aruna warman amina bila zaman sana sunatan sayatan allah wizruha wizruman amina bisa , barangsiapa membuat suatu gagasan yang baik, membuat suatu ide ide yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari hasil gagasannya itu dan pahala orang yang mengikutinya. begitu juga sebaliknya barang. bahwa berdasarkan kaidah kaidah fikih dan hadis tersebut maka jika dalam berbagai seni perfilman terdapat hal hal yang bertentangan dengan ajaran agama maka hukumnya dapat berubah menjadi haram dari yang dibolehkan tadi. oleh sebab itu diperlukan adanya lembaga sensor film untuk menyensor film agar tidak terjadi kebebasan berkreatiberkenan dengan moral dan budaya bangsa indonesia. bahwa memelihara tata nilai, moral, dan budaya bangsa sesuai dengan ajaran agama berarti juga termasuk bagian dari ajaran agama. bahwa para pemohon mendalilkan angka bab dan undang undang perfilmansetiap orang berhaktersedia maka sebenarnya kalau dikatakan itu bertentangan dengan ham, sebetulnya kalau lsf dianggap melanggar ham menyensor film atau memotong sebagiannya atau menghapus semuanya itu dianggap melanggar ham bahwa dalam uud ada pengecualiannya, pandangan ini sebenarnya agak keliru kalau hanya terbatas kepada itu saja. karena dalam uud sana dibatasi masalah ham. sesungguhnya pelaksanaan undang undang perfilman berupa ketentuan yang mengatur sensor film yang dilakukan oleh lsf, mereka itu berpedoman kepada penyensoran film, yaitu pada nomor tahun yaitu tentang pemeriksaan dan penelitian atau segi segi atau unsur unsur keagamaan, ideologi, politik, dan ketertiban umum dalam sebuah film, dan politik sosial budaya, dan ketertiban umum maka lsf menentukan bagian bagian film dan reklame film yang perlu dipotong atau ditolak secara utuh. apa yang dilaksanakan oleh lsf juga termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh al gurun. dalam al gurun dikatakan, wal takut minum ummathoyadh'guna illa choir ya'murung bil ma'ruufii wayanhauunna 'anil munkar , jadilah kamu menjadi suatu umat, murung bil ma'ruf dikatakan sana itu memerintahkan untuk mengerjakan yang baik dan mencegah yang mungkar, termasuk tadi pemotongan film film yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. bahwa siapa sebenarnya yang berhak menyensor film tersebut? apakah lsf itu orang orangnya semuanya sudah suci? apa mereka berhak melakukan? bahwa sebenarnya dalam menyensor film itu ada pedomannya, apakah itu dipotong, atau berapa detik dikeluarkan, atau mungkin banyak dari itu dikeluarkan ini disebutkan juga dalam nomor tahun bahwa cerita dan penyajian yang dan ini memang dilarang oleh ajaran agama. bahwa dalam cerita dan penyajian yang menonjolkan adegan adegan seks lebih dari persen, masih liberal. apalagi kalau diturunkan lagi tidak sampai persen, lebih persen masih ada yang protes. bahwa cerita dan penyajian yangpersen, ini lebih persen. kalau bawah dari itu belum dapat dikatakan masih liberal. bahwa cerita dan penyajian yang menonjolkan adegan adegan kekerasan, kekejaman, dan kejahatan lebih dari persen sehingga mengesankan kebaikan dapat dikalahkan oleh kejahatan, dalam film film sekarang masih ada seperti itu tetapi masih ada juga yang protes. bahwa cerita dan penyajian yanghwa yang menjadi pedoman lsf, yaitu dari segi ideologi dan politik adalahud setiap adegan dan penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme dan semacamnya dan setiap gambar atau lambang yang dapat memberikan asosiasi atas pemujaan kebenaran komunisme dan semacamnya. bahwa bagian bagian yang perlu dipotong atau dihapus yang dinilai dari segi sosial budaya dimana ada adegan seorang pria dan wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat baik dilihat dari depan, samping, atau dari belakang dan ini memang dilarang oleh agama begitu juga pada saat close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat baik dengan penutup maupun tanpa penutup, adegan ciuman yang merangsang baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan dengan penuh birahi.ataupun oleh hewan dalam sikap bagaimanapun secara terang terangan atau terselubung dan ini memang dalam ajaran agama dilarang, wala taliabu zina , jangan kamu mendekati perbuatan zina serta menampilkan alat alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi seharusnya atau tidak ada, tidak pada tempatnya dan adegan adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis. bahwa dari segi ketertiban umum, yang menjadi pedoman lsf, yaitukemanusiaan penampilan, tindakan kekerasan, dan kekejaman atau akibatnya sehingga menimbulkan kesan sadisme. penggambaran kebobrokan mengenai pribadi seseorang masih hidup atau yang sudah meninggal, sesuatu golongan atau lingkungan dalam masyarakat secara berlebihan. unsur unsur atau bagian dari film dan iklan tersebut yang disensor oleh lsf, itu tidak melanggar hak asasi manusia atau ham. bahwa hak hak asasi manusia atau ham memang bersifat universal, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama bahkan tidak lepas dari ajaran moral dan budaya yang sesuai dengan ajaran agama. apalagi negara indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud sila pertama dari pancasila adalah ketuhanan yang maha esa tentu menjunjung tinggi ajaran agama. dalam uud "yang tersedia . bahwa dalam undang undang tersebut memang semuanya berkenaan dengan hak hak asasi manusia, tidak boleh dilanggar. tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran agama. agama mendorong umatnya bekerja, berkreativitas seperti menciptakan seni dan lain lain asal tidak menyalahi ajaran agama. jadi apa yang dilakukan oleh lsf, tidak melanggar ham karena sesuai dengan ajaran agama. oleh sebab itu apa yang dikerjakan oleh mereka tidak bertentangan dengan undang undang dasar dari pemotongan sensor film sebagaimana yang disebutkan nomor tahun tersebut, sebagai pedoman lsf itu jika diamati tidak bertentangan dengan ham. bahwa jika tidak ada pemotongan pemotongan sensor terhadap film film oleh lsf tentu saja hal itu akan membawa dampak negatif, atau gempa besar terhadap akhlak moral bangsa indonesia, terutama pendidikan anak. sedangkan sudah ada lsf yang menyensor film film masih banyak warga negara indonesia yang rusak akhlaknya terutama anak anak dan generasi muda harapan bangsa, karena pengaruh dari film film yang tidak mendidik. bahwa walaupun orang tua dapat mendampingi anak anak ketika menonton, tetapi tidak semua orang tua terus terus mendampingi anaknya pada saat nonton film bahwa pemerintah tidak mengurus atau menjaga kemaslahatan warganya berarti pemerintah itu juga berdosa, karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. jadi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang undang perfilman, dengan membentuk untuk mensponsori film itu amat baik apalagi sesuai dengan ajaran agama karena ada lsf yang berkewajiban untuk menyensor film film yang dianggap tidak layak ditampilkan terutama hal hal yang dilarang agama baik berbentuk porno, kekerasan, merusak akidah, meresahkan masyarakat dan lain lain nampaknya masih ada juga film film yang ditayangkan itu seharusnya tidak perlu ditayangkan, tetapi masih ditayangkan apalagi tiada lagi lsf yang mensensornya. tentu dampaknya akan lebih bahaya lagi bagi moral bangsa. bahwa film yang diperagakan atau dimainkan layak ditayangkan tetapi lsf tidak mau menayangkan atau memotong sebagiannya itu dapat didiskusikan dengan lsf dapat saja secara terbuka. kalau lsf tetap tidak menayangkan atau memotong secara terbuka berarti itu tidak sesuai dengan ajaran agama, moral, dan budaya bangsa indonesia karena anggota lsf itu terdiri dari para pakar bidangnya terutama dari bidang agama. oleh sebab itu lsf tetap dipertahankan jangan karena ada antara film yang dimainkan oleh para pemohon ada yang dipotong menyebabkan lsf dibubarkan. keterangan ahli muchtar sumodimejo. m.e ahli sinematografi sutradara) bahwa setiap sutradara film memiliki jiwa leadership dalam hatinya sendiri, hati nuraninya dan kedua yang dibimbingnya ada pemerintahan dalam rangka penyelamatan bangsa. bahwa kemerdekaan tidak mungkin absolut, tetapi kreativitas tidak pernah ada sebab kenyataan walaupun bagaimana ada peraturan yang perlu ditaati hidup bermasyarakat dan bersisian bahwa kaitannya dengan film max havelaar terpaksa disbanded badan sensor, karena satu film itu belum selesai, skenarionya ada dua macam yaitu skenario pertama belanda yang kedua indonesia. keterangan ahli dr. mudzakkir, s.h. m.h dasar hukum undang undang dasar republik indonesia undang undang nomor tahun tentang perfilman. peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film. undang undang nomor tahun tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. materi hukum yang diujikan huruf dan dan dan huruf undang undang nomor tahun tentang perfilman terhadap dan 28c undang undang dasar ketentuan undang undang dasar sebagai dasar pengujiketentuan hukum dalam undang undang tahun tentang perfilman yang diujikan angka undang undang nomor tahun::: barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalamcc.a film yang tidak memiliki tanda lulus sensor. dasar pemikiran dan opi lema pemahaman term alap masa atau komprehensif. hukum positif na$ional kau silat sistem hukum nasional indonesia yang terdiri ata mag. asas asas hukum, dinamika dlm statik bahwa film dengan judul the army forced them violent?, merupakan jenis film dokumenter atas tragedi semanggi yang terjadi pada tahun yang dibuat melalui rekaman video. bahwa lsf telah melakukan penyensoran berupa pemotongan dan atau penghapusan atas rekaman kaset video film berjudul the army forced them violent . sebagaimana terbaca dalam laporan penghapusan rekaman kaset video nomor hap vi tanggal juni pemotongan penghapusan itu terjadi pada beberapa adegan dalam film antara lain, (i) polisi menendang kepala (time code: (ii) demonstran dipukul tentara (time code: dan (iii) demonstran dipukul kepala (time code: bahwa pemotongan dan atau penghapusan atas rekaman kaset video film dimaksud tidak hanya menghancurkan film sebagai karya, tetapi juga jelas menunjukkan upaya lsf untuk menutupi sejarah sebenarnya atas negeri ini yang terjadi pada hari jumat, november yang selanjutnya dikenal sebagai tragedi semanggi i , dimana aparat bersenjata pada waktu itu memaksa mahasiswa yang turun melakukan aksi damai melawan mereka dengan kekerasan. bahwa tidak hanya itu, lsf juga telah secara sepihak tanpa persetujuan dan atau menginformasikan kepada pemohon telah melakukan pemotongan atas judul film (dalam bentuk seluloid) dari student movement indonesia: the army forced them violent menjadi student movement indonesia . menjadikan sub judul sebagai judul film sementara judul (utama) film itu sendiri harus dihilangkan. bahwa peristiwa perubahan judul film secara sepihak oleh lsf diawali dari diajukannya kepada lsf bukti kepemilikan film seluloid produksi nasional sebagaimana dibuktikan dengan formulir daftar isian bukti kepemilikan film seluloid produksi indonesia nomor imcuivii tanggal juni atas isian formulir itu, lsf telah mengeluarkan bukti kepemilikan film seluloid nomor bks nas a f lsf vi tertanggal juni ditanda peraturan hukum, dan dipahami dalam perspektif masyarakat hukum indonesia sebagai subjek pendukung hukum. sistem hukum nasional ini diperagakan dalam gambar sebagai berikut: sistem peraturan hukum nasional indonesia, berlaku sekarang, secara formal diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dimuat dalamundang undang dasar sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang undangan dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang undangan bawah undang undang dasar. undang undang dasar sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari pembukaan dan batang tubuh undang undang dasar yang keduanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. pembukaan undang undang dasar ditempatkan dalam posisi atas dan mengatasi batang tubuh undang undang dasar. oleh sebab itu, secara yuridis materiil, pembukaan undang undang dasar adalah jiwa hukum dan menjiwai hukum positif nasional indonesia dari batang tubuh undang undang dasar, undang undang sampai dengan peraturan daerah. hal ini juga ditegaskan dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum hukum negara . rumusan pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan undang undang dasar pada alinea iv, demikian penjelasan atas dasar pemikiran hukum tersebut, maka setiap dari uud harus dipahami dan dimaknai secara komprehensif dalam kesatuannya dengan lain dari uud dalam sistem hukum nasional yang dijiwai oleh pembukaan uud oleh sebab itu, setiap instrumen internasional (kovenan) yang kemudian dijadikan bahan pembentukan hukum nasional dan kemudian menjadi hukum nasional harus dipahami dan dimaknai dalam konteks yuridis formil dan yuridis materiil sistem hukum nasional indonesia. adalah tidak tepat jika instrumen internasional (kovenan) yang sudah menjadi bagian dari hukum positif indonesia, pemahaman dan pemakamannya masih dalam ikatannya dengan instrumen internasional dan mengabaikan kesatuannya dengan sistem hukum nasional, apalagi dipahami dengan cara menyamakan dengan negara lain dalam memahami dan memaknai hukum. argumen yang demikian ini harus ditolak oleh mahkamah konstitusi karena pemahaman konstitusi dengan cara yang demikian ini jelas bertentangan dengan konstitusi negara kesatuan republik indonesia nkri). sudah diterima sebagai yurisprudensi bahwa instrumen internasional (kovenan) yang diratifikasi atau dijadikan bahan pembentukan hukum positif nasional terlebih dahulu harus dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam sistem hukum nasional negara masing masing, karena kehadirannya tidak dimaksudkan untuk menghapuskan atau menegaskan keberadaan sistem hukum nasional suatu negara. hak asasi manusia yang dimuat dalam uud sampai dengan bahan hukumnya diambil dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang kemudian dijadikan hukum positif indonesia, maka pemahaman dan pemaknaan hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam sampai dengan harus dalam konteks satu kesatuan dengan lain, termasuk dalam uud yang semuanya tidak dapat dipisahkan dengan dan dijiwai oleh pembukaan uud dipahami dan dimaknai dalam perspektif masyarakat hukum indonesia. kedudukan undang undang lama sebelum berlakunya uud perubahan). dalam sejarah hukum indonesia pernah memberlakukan hukum yang berlaku zaman penjajahan menjadi hukum positif nasional indonesia, untuk mengisi kekosongan hukum sebagai negara yang sudah merdeka. pemberlakuan hukum yang diberlakukan pada zaman kolonial ini sebagian antaranya masih berlaku sampai sekarang tanpa mengubah teks hukumnya, sebagian diantaranya diterjemahkan dari bahasa belanda dalam bahasa indonesia. dasar hukum pemberlakuan tersebut dimuat dalam ketentuan peralihan uud pada yang memuat ketentuan:ketentuan tersebut harus dipahami bahwa pemberlakuan hukum yang berasal dari zaman kolonial tidak dapat dipahami dan dimaknai dalam konteks hukum kolonial, melainkan dipahami dan dimaknai dalam konteks negara yang merdeka yang memiliki konstitusi sendiri, yaitu uud hukum produk zaman kolonial yang diberlakukan sebagai hukum positif tersebut harus dipahami dan dimaknai melalui penafsiran berdasarkan jiwa hukum uud sebagai hukum dasar negara indonesia yang merdeka. secara yuridis formil tidak berubah (statis), tetapi secara yuridis materiil berubah (dinamik). hal ini juga disebut perubahan hukum melalui penafsiran atau penegakan praktik hukum. atas dasar pemikiran hukum tersebut, pemahaman dan pemaknaan hukum kolonial tidak dipahami dan dimaknai dalam konteks yuridis formil (karena dibuat zaman kolonial), melainkan menjadi kata sifat manakala dihubungkan dengan konteks yuridis materiil yakni berkaitan dengan jiwa hukum tersebut. menurut ahli, dapat saja terjadi, hukum berasal dari zaman kolonial setelah diberi jiwa hukum yang baru ternyata mengandung muatan substansi yang baik dan adil, maka tidak lagi dikatakan sebagai hukum kolonial. sebaliknya, hukum dibuat dalam zaman kemerdekaan reformasi, secara yuridis formal mengacu kepada uud tetapi memuat kaidah hukum yang substansinya tidak baik dan tidak adil, merugikan kepentingan nasional, maka secara yuridis materiil hukum tersebut adalah kolonialis. dalam kaitannya dengan undang undang nomor tahun tentang perfilman, undang undang ini dibuat tahun diberlakukan sebelum perubahan uud harus dipandang sebagai hukum positif nasional. segala pertimbangan hukum dan penjelasan yang tidak relevan lagi, harus dipandang tidak ada dan substansi hukumnya harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sistem hukum yang berlaku sekarang. artinya, undang undang tersebut harus dijiwai dengan uud sekarang, yakni pembukaan dan batang tubuh uud jika hanya dinilai secara tekstual atau secara yuridis formal kemudian disimpulkan bertentangan dengan uud karena dibuat sebelum perubahan uud maka praktis semua produk undang undang yang dibuat sebelum perubahan uud sejak tahun sampai dengan tahun adalah bertentangan dengan uud dan akan terjadi kekosongan hukum secara nasional. dengan penafsiran secara analogi, pada masa kemerdekaan republik indonesia yang tetap memberlakukan peraturan perundang undangan yang berlaku zaman pra kemerdekaan kolonial guna mengisi kekosongan hukum, maka pemberlakuan undang undang nomor tahun haruslah dipandang yang sama, yaitu tetap berlaku sebagai hukum positif untuk mengawal reformasi agar tidak membawa efek negatif dalam kehidupan masyarakat. jadi undang undang yang berlaku sebelum perubahan uud harus dipahami dan dimaknai dan dijiwai oleh sistem hukum nasional yang baru, meskipun secara yuridis formal masih menggunakan teks yang lama. dengan jiwa hukum yang baru tersebut, maka undang undang lama tetap dapat eksis sebagai hukum positif, sesuai dengan "dinamika dalam statikanya maupun statik dalam dinamainya . adalah tidak tepat jika setiap ada perubahan konstitusi lantas kemudian semua produk hukum yang berlaku sebelumnya secara otomatis dinilai bertentangan dengan konstitusi baru dengan alasan dasar pertimbangan hukumnya (bagian konsideran). jika dengan argumen tersebut diterapkan secara konsisten, berarti sejak pemberlakuan konstitusi baru, keadaan negara menjadi tidak ada hukum sama sekali, kecuali konstitusi yang baru itu sendiri. atas dasar pertimbangan tersebut, undang undang nomor tahun tentang perfilman tetap dinyatakan berlaku dan mengikat sebagai hukum positif dan penafsirannya harus dijiwai oleh pembukaan dan batang tubuh uud sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. konsekuensi dari simpulan tersebut, bahwa ketentuan yang terkait dengan sensor film sebagaimana diatur dalam dan harus ditafsirkan berdasarkan jiwa hukum yang baru sebagaimana dimuat dalam pembukaan dan batang tubuh uud kewajiban sensor dipahami dan dimaknai dalam rangka untuk mengawal reformasi bidang perfilman agar tetap berkembang tidak bertentangan dengan nilai hukum, asas asas hukum, peraturan hukum dan sesuai dengan maksud dan tujuannya masyarakat hukum indonesia dalam membentuk hukum dan mendirikan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan uud kedudukan undang undang nomor tahun tentang perfilman: perfilman adalah termasuk undang undang bidang hukum administrasi yang mengatur tentang (kegiatan usaha) perfilmsebagai bagian dari hukum administrasi, perfilman mengatur bidang tertentu (perfilman) yang ada hubungannya dengan publik (masyarakat) dan negara, termasuk dalamnya kewenangan pejabat negara. negara memiliki tanggungjawab untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan publik (masyarakat) dilakukan dengan cara mengatur, membolehkan, mengharuskan dan melarang serta mengatur sanksi. atas dasar prinsip tersebut, maka perlindungan terhadap kepentingan publik menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua orang. dalam konteks perfilman kewajiban dan tanggungjawab itu dibebankan kepada: individu insan film dalam melakukan kegiatan bidang perfilman: organisasi profesi bidang perfilman, dan negara, melalui organ organnya, dalam hal ini lembaga sensor film. muatan materi dalam hukum administrasi adalah menegakkan nilai hukum dan asas asas hukum. setiap hukum ditetapkan sesungguhnya bukan hanya memberlakukan hukum (undang undang) itu sendiri, melainkan juga untuk untuk menegakkan nilai hukum dan asas asas hukum yang terkandung dalamnya, baik yang tersurat dalam undang undang maupun yang tersirat dari undang undang tersebut. menegakkan norma hukum. memuat lembaga yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum administrasi dengan prosedur penerapannya. memuat sanksi administrasi yang ditulis atau tidak ditulis dalam undang undang, sebagai upaya untuk menegakkan norma, asas asas hukum dan nilai hukum. jika memuat sanksi pidana, maka sanksi pidana memiliki makna: undang undang tersebut memuat norma, asas asas hukum dan nilai hukum yang urgen penting bagi masyarakat dan kalau dilanggar akan membawa kerugian serta berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. ii. kedudukan sanksi pidana bersifat ultimatum medium. untuk menerapkan sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: adanya pelanggaran bidang hukum administrasiimelawan hukum administrasi (formil materiil) pelanggaran hukum melawan hukum administrasi tersebut: li. hanya menggerakkan hukum administrasi, maka hanya dikenakan sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. iv. sanksi administrasi baik yang paling ringan sampai dengan sanksi yang berat sudah cukup adil dan efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum administrasi apabila sanksi administrasi dinilai tidak efektif dan bobot pelanggaran serta dampak kerugian terhadap masyarakat besar, maka perbuatan melawan hukum bidang hukum administrasi tersebut menggerakkan hukum pidana. perbuatan melawan hukum administrasi berubah menjadi melawan hukum pidana. sebagai ultimatum medium, sanksi pidana dikenakan yang paling ringan, jika dinilai sudah efektif. jika dinilai tidak efektif baru dikenakan yang lebih berat, sampai dengan sanksi pidana yang paling berat (asas subsidiaries), dan jika diperlukan bisa dikomulatifkan dengan sanksi administrasi atau sanksi tambahan. jika perbuatan tersebut memiliki motif jahat dan dilakukan dengan melalui sarana perfilman dengan cara melanggar undang undang perfilman, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum pidana. sanksi pidana dapat dikenakan tanpa didahului oleh pembuktian ada tidaknya pelanggaran hukum administrasi, karena secara otomatis pelanggaran hukum pidana dilakukan dengan cara melanggar umum administrasi. sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut sebagai primum medium. sebagai asas hukum, sanksi pidana adalah ultimatum medium, sebagai pengecualian, demi melindungi masyarakat dan keadilan, bisa berubah menjadi primum medium. penerapannya harus dianalisis kasus per kasus, karena setiap kasus mengandung bobot pelanggaran yang berbeda beda dan tidak boleh digeneralisir. adanya ketentuan pidana dalam undang undang hukum administrasi yang mengatur bidang kehidupan masyarakat yang berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, apalagi terkait dengan nilai kehidupan masyarakat dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat. karena, jika tidak diatur dalam undang undang (dilarang) dan tidak disertai dengan ancaman sanksi pidana, perbuatan yang dinilai oleh masyarakat (publik) telah menyerang, mengganggu, melanggar atau menodai kepentingan masyarakat atau nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka masyarakat baik secara sendiri sendiri atau bersama sama pada gilirannya akan memberi reaksi sendiri sendiri dengan caranya sendiri (biasanya unlimited dan bisa tidak proporsional, disebut tindakan main hakim sendiri). oleh sebab itu, ketentuan pidana dalam hukum administrasi dan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku: dimasukkan dalam hukum administrasi secara selektif dan tidak semua pelanggaran hukum administrasi dikenakan sanksi pidana. penggunaan sanksi pidana dilakukan secara selektif. pengenaan sanksi hukum dan sanksi pidana ditempatkan sebagai bentuk reaksi formal, rasional, terukur dan profesional terhadap pelaku pelanggaran norma hukum dan norma serta nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. perfilman atau film adalah bidang karya seni yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena berkaitan dengan nilai, budaya dan kehidupan masyarakat secara luas. adanya sanksi pidana dalam undang undang diperlukan, namun demikian penerapannya dilakukan secara selektif. film dan pers film berbeda dengan pers yang keduanya sama sama menjadi media komunikasi dan mempengaruhi massa. pers memberitakan peristiwa yang terjadi secara objektif (berdasarkan fakta), tidak memasukkan opini atau unsur rekayasa. sedangkan film kekuatannya terletak pada unsur rekayasa, maka ada skenario. pembuatan skenario adalah subjektif atau menurut selera atau keinginan pembuatnya. oleh sebab itu, pers yang memberitakan peristiwa atau fakta tidak perlu disensor, asalkan sesuai dengan standar profesi dan tidak bertentangan dengan kode etik. sedangkan pengaturan pers dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang pers. materi film adalah produksi dari rekayasa (kreasi) seseorang sebagaimana yang dimuat dalam naskah skenario dan jika dipublikasikan akan membawa pengaruh dan dampak kepada masyarakat bersifat massal dan sekali terjadi tidak bisa diulangi diralat. tindakan meralat, tidak bisa mencegah atau mengembalikan pengaruhnya kepada masyarakat. undang undang film telah memuat maksud dan tujuan film untuk menghindari efek negatif film kepada masyarakat dan sebaliknya agar film dapat menjadi edukasi kepada masyarakat. oleh sebab itu, kegiatan film perlu diatur dalam standar profesi dan kode etik film indonesia. masyarakat perfilman, sepengetahuan ahli: belum memiliki standar profesi bidang perfilman: belum memiliki kode etik profesi: belum memiliki lembaga penegak profesi dan kode etik profesi (misal dewan kehormatan atau majelis kode etik) jika sudah ada standar profesi dan kode etik bidang perfilman berarti pemberlakuannya tidak efektif, karena sampai sekarang tidak diketahui publik bagaimana penegakan kode etik dan standar pelaksanaan profesi bidang perfilman, serta keberadaan lembaga penegak kode etik dan standar profesi. hal ini berbeda dengan profesi lainnya yang bersentuhan dengan publik, misalnya profesi pers dan kedokteran, yang telah memiliki kode etik dan dewan kehormatan sebagai penegak kode etik. lembaga sensor film lebih berperan sebagai penegak kode etik dan standar profesi film. seharusnya, persoalan yang terkait dengan perfilman (produksi film) sebagai suatu profesi yang mempengaruhi publik tersebut tunduk kepada aturan hukum perfilman, standar profesi perfilman dan kode etik perfilman sebagai patokan dasar dalam membuat dan mengedarkan film. kedudukan lembaga sensor film: lembaga sensor film lsf) yang ada sekarang lebih bertindak dan memerankan sebagai sejenis dewan kehormatan atau majelis kode etik untuk kalangan profesi yang bergerak bidang perfilman agar profesi bidang perfilman menjadi profesi yang mulia dan terhormat, paling tidak untuk menyelamatkan kalangan profesi bidang perfilman tidak dijerat dengan oleh hukum (termasuk hukum pidana). sisi lain, lsf dapat berperan untuk mencegah kemungkinan dampak negatif film kepada masyarakat yang bersifat massal (lihat peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film). masyarakat memang dapat memilih film apa yang hendak tonton dengan cara membayar sejumlah uang. jika tidak menghendaki film, maka tidak menonton dan tidak perlu membayar. bagi mereka yang menonton tidak dapat diasumsikan bahwa yang menonton itu bersedia menerima pengaruh tertentu dari film pada dirinya atau sudah membentengi dirinya sebelum menonton terhadap dampak negatif film yang tonton, maka jika benar ada pengaruh kepada penonton adalah salahnya penonton. sensor itu ada pada penonton masyarakat. pengaruh film itu baru terjadi setelah mereka benar benar menonton, bagaimana penonton melakukan sensor. jika pengaruh benar benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab, penonton atau pembuat film? sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, bahwa pengaruh film kepada masyarakat itu tidak dapat diulangi dan tidak dapat diralat, yang memungkinkan adalah dicegah melalui film itu sendiri, maka tindakan sensor adalah tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pengaruh negatif dari film kepada masyarakat. tindak pidana bidang perfilman dalam perspektif hukum dan hukum pidana, perbuatan melawan hukum bidang perfilman dan tindak pidana yang terkait dengan film terletak pada filmnya, baru kemudian pada bidang yang lain, yakni impor atau ekspor film, peredaran film, pertunjukan dan penayangan film. tindak pidana yang terkait dengan film dibedakan menjadi dua: diatur dalam hukum administrasi undang undang film dan peraturan pelaksanaannya) khususnya ketentuan pidana administrasi, dan hukum pidana umum kuhp dan luar kuhp). sesuai dengan sifat dan karakter film, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka peran lsf adalah melindungi masyarakat (social defence) dilakukan dengan cara sensor dan mengarahkan film agar sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan film sebagaimana diatur dalam undang undang film dan adanya lsf, asal dijalankan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, justru untuk melindungi perusahaan film dan insan film dari kemungkinan gugatan hukum, hukum perdata dan hukum administrasi, dan tuntutan hukum pidana. jika tidak ada lsf, pelanggaran hukum bidang film langsung diselesaikan melalui peradilan, termasuk terjadi tindak pidana bidang perfilman, dan perusahaan dan insan film dapat diajukan sebagai tersangka, misalnya porno aksi atau porno grafis, pelanggaran kesusilaan, delik agama, subversi makar, terorisme, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam kuhp dan ketentuan pidana luar kuhp. demikian juga dalam menghadapi gugatan publik (class action) kepada insan film atau perusahaan film. tangani oleh kepala sekretariat lembaga sensor film. pada daftar isian bukti kepemilikan film seluloid dan surat bukti kepemilikan film seluloid yang dikeluarkan oleh lsf, nyata tersebutlah bahwa judul film dokumenter adalah the army forced them keberatan bahkan mengakui bahwa judul film dokumenter violent . hal ini dapat dimaknai bahwa lsf tiada (dalam bentuk seluloid) itu adalah the army forced them violent . bahwa secara bertolak belakang, pada juli lsf mengeluarkan surat nomor lsf vii tentang surat penolakan film seluloid yang ditanda tangani oleh ketua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa film seluloid berjudul the army forced them violent yang terdaftar dalam nomor lsf tlk vii ditolak dengan revisi judul menjadi student movement indonesia , sebagaimana tersebut dalam surat tanda lulus sensor nomor tanggal juli menurut lsf alasan diperlukan revisi judul agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan. bahwa tindakan yang dilakukan oleh lsf dengan melakukan perubahan judul film dokumenter tersebut, dengan dilandaskan pada pertimbangan agar tidak terkesan memojokkan aparat keamanan adalah pertimbangan yang tidak masuk akal. bukankah sebuah film dokumenter merupakan film yang dibuat berdasarkan pada kisah nyata yang sebenarnya yang menggambarkan situasi, kondisi yang sesungguhnya terjadi saat peristiwa tragedi semanggi apa yang dilakukan lsf jelas jelas menunjukan upaya untuk menutupi dan menyakini sejarah. perubahan judul juga mengakibatkan terpotongnya musik pembuka dalam film tersebut sehingga telah merusak karya itu sendiri. penonton juga dirugikan akibat pemotongan gambar dan suara (musik) pada saat menonton film tersebut. nur kurniadi aisyah dewi selaku pemohon iii, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai produser film long road heaven , sebagai berikut, sensor film dan lembaga sensor film lsf)ungsi dan tugas lsf (pp nomor tahun tentang lembaga sensor film). lsf mempunyai fungsi sebagai berikutuntuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan lsf mempunyai tugas:: cc:: cc.:i. mengumumkan film impor yang ditolak. pedoman penyensoran film nomor tahun tentang lembaga sensor film) bab pedoman dan kriteria penyensoran bagian pertama umum. ideologi dan politik. sosial budaya. ketertiban umum. unsur unsur yang dinilai dari segi keagamaan, adalah: cc. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui indonesia. unsur unsur yang dinilai dari segi ideologi dan politik, adalah:: cc.:unsur unsur yang dinilai dari segi ketertiban umum, adalah: yang mempertontonkan adegan adegan kejahatan yang mengandung:,:cc.6::cc.norma norma sebagaimana dikutip tersebut atas menjadi tanggung jawab semua warga negara republik indonesia, khusus bidang perfilman, menjadi kewajiban dan tanggungjawab insan film, organisasi perfilman, dan negara, dalam hal ini melalui organnya yaitu lembaga sensor film. karena film bersentuhan dengan kepentingan publik yang bersifat massal, maka negara memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengatur dan sekaligus melakukan tindakan preventif dampak negatif film yang bersifat massal dan dalam rangka pembinaan film nasional dengan cara melakukan sensor yang dilakukan oleh lembaga sensor film. hal ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film lsf) bahwa dibentuknya lsf berfungsi untukpenanggung jawab film yang diduga melanggar hukum pidana: film yang lolos sensor dan setelah diputar depan publik dinilai melanggar hukum dan melanggar hukum pidana, maka pihak lsf ikut bertanggungjawab karena telah memberi lisensi lolos sensor. film yang tidak lolos sensor, diputar depan publik, dinilai melanggar hukum pidana, maka pihak yang bertanggungjawab adalah pihak perusahaan film yang memutar film dan juga insan film yang terlibat dalam pembuatan film. film yang tidak diajukan kepada lsf untuk disensor, diputar atau ditayangkan depan publik, dinilai melanggar hukum pidana, maka pihak perusahaan film, pihak pemutar film dan juga termasuk insan film sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, dengan kualifikasi: melanggar hukum administrasi melanggar hukum pidana administrasi melanggar hukum pidana umum kuhp dan undang undang lain): dan melanggar hukum pidana khusus (misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana politik, tindak pidana pelanggaran ham berat, dan sejenisnya). film yang tidak dimintakan penilaian kepada lsf: jika melanggar hukum pidana, maka perusahaan film, pihak pemutar film, dan juga pihak insan film bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi pidana. jika tidak melanggar hukum pidana, maka tindakan memutar film tanpa penilaian lolos sensor dari lsf, adalah melanggar hukum administrasi. jika melanggar hukum administrasi dan melanggar hukum pidana, maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. tergantung kepada bobot pelanggarannya dan dampak pemutaran tersebut kepada publikimasyarakat. pidana sebagai ultimatum medium. arti pentingnya sensor film: sensor film dilakukan oleh insan film sendiri, organisasi film dan oleh negara lembaga sensor film. sensor film dilakukan oleh insan film sendiri (self censorship) berdasarkan atas: nilai kepatutan dan kepantasan menurut ukuran moral subjektif, kode etik film indonesia (jika ada) sesuai dengan standar profesi film standar operating procedure atau sop bidang film, jika ada). sensor dilakukan oleh organisasi profesi bidang perfilman: standar profesi bidang perfilman kode etik profesi bidang perfilman dewan kehormatan perfilman atau nama lainnya yang bertugas untuk menegakkan standar profesi dan kode etik. sensor film dilakukan oleh lsf berdasarkan: tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat. penegakan norma hukum, norma kesusilaan publik, norma agama, keamanan dan ketertiban umum. memperhatikan standar profesi bidang film (jika ada), dan memperhatikan kode etik bidang perfilman (jika ada) adanya sensor film dilakukan oleh lembaga sensor film lsf) adalah untuk melindungi insan film itu sendiri dari beberapa kemungkinan: tindakan insan film yang hendak menyalahkan gunakan film untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan film sebagaimana diatur dalam undang undang film. film yang merusak nilai dan budaya masyarakat indonesia. film yang bertentangan norma agama, kerukunan ummat beragama, memprovokasi untuk melakukan makar terhadap ideologi negara atau nkri dan tindak destruktif lainnya melalui film. gugatan hukum perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. kesadaran insan film tentang tanggung jawab publik adalah menjadi faktor kunci permasalahan sensor film indonesia, sehingga kehadiran film indonesia dinanti oleh masyarakat, karena dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat masa sekarang dan masa mendatang. insan film dituntut untuk bertanggungjawab untuk mencegah dampak negatif film dan memberi edukasi kepada masyarakat untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara serta dalam menjaga negara kesatuan republik indonesia. untuk lebih memberi sensor, film, sebelumnya dan menempatkan disisir serif, penenun sponsor, dan keberadaan lembaga sensor diperankan dala ikuti emas bahwa atas film yang berjudul long road heaven yang merekonstruksi tragedi kemanusiaan bom bali sempat mendapat halangan dari lsf dengan proses penyensoran yang berkali kali kali), dimana lsf meminta bolak balik film dimaksud untuk disensor dan bolak balik pula dikembalikan kepada pemohon sampai akhirnya film tersebut dinyatakan lolos sensor dengan pemotongan pada adegan penting yang substansial. bahwa penyensoran berkali kali tersebut terjadi pada beberapa adegan, antara lain: (i) adegan sosok polisi (time code: (ii) adegan sosok polisi (time code: dan (ili) sholat berjamaah para teroris baca surat gurun (time code: sebagaimana terbaca pada surat laporan penghapusan rekaman kaset video nomor l tanggal januari pemotongan tersebut telah menghilangkan makna dan atau informasi yang selengkapnya dan seutuhnya yang hendak disampaikan serta menutupi informasi sejarah dari masyarakat dan secara tidak langsung mengkreditkan kedewasaan masyarakat umum. cc. annisa nurul shanty selaku pemohon menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai aktris film sebagai berikut: bahwa dalam film berjudul berbagi suami dimana dalam adegan malam pertama dari karakter yang dimainkan, telah dipotong sebanyak detik pada awal hubungan suami istri . adegan tersebut merupakan penggambaran karakter pemohon yang merasa ketakutan sebagai seorang gadis yang masih perawan saat berhadapan dengan suaminya malam pertama. sikap yang ditunjukan oleh karakter pemohon dalam adegan tersebut jauh berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh suaminya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman. namun karena penyensoran yang dilakukan oleh lsf, berupa pemotongan terhadap detik dari adegan awal hubungan awal suami istri malam pertama itu, telah mengkilat kerugian pada pemohon berupa kesempatan bagi pemohon untuk mempertunjukkan dan atau mempertontonkan jelas kiranya bahwa sensor film diperlukan dan tindakan sensor dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawab moral publik, mempertahankan negara kesatuan republik indonesia oleh insan film. kewajiban dan tanggung jawab sensor dilakukan oleh: insan film sendiri (se f censorship). organisasi profesi bidang perfilman. negara (melalui organnya yaitu lsf). antara kewajiban dan tanggung jawab tersebut, tanggung jawab para insan film untuk melakukan sensor sendiri (se f censorship) memiliki peran yang penting dan memerlukan kesadaran tinggi bagi insan film yang acap kali dihadapkan pada posisi yang diplomatik yang dimuati oleh berbagai macam kepentingan yang mengalahkan idealisme dalam pembuatan film. tolok ukur sensor sendiri adalah moral subjektif, maka jika dihubungkan dengan rendahnya tanggung jawab insan film yang lebih memilih mengedepankan kepentingannya sendiri atas kepentingan masyarakat, maka akan bertabrakan dengan moral sosial yang objektif yang diemban oleh organisasi film dan lembaga sensor film. tanggung jawab organisasi perfilman dalam melakukan sensor dilakukan dengan melakukan regulasi organisasi berupa penyusunan standar profesi perfilman dan kode etik profesi bidang perfilman. organisasi memiliki tanggung jawab sosial dan menjaga agar profesi bidang perfilman menjadi profesi terhormat dan profesi yang mulia, bukan sebaliknya. tanggung jawab terakhir adalah negara, karena negara memiliki tanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan negara. oleh sebab itu, perlu ada kesadaran hukum dan kesadaran moral sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat, insan film, organisasi film dan lembaga sensor film untuk menyusun: standar profesi bidang film, dan kode etik bidang film dan tafsir kode etik kedua norma tersebut diperkuat dengan ketaatan terhadap norma hukum (ketaatan terhadap undang undang nomor tahun merupakan kewajiban bagi setiap warga negara) sebagai pedoman bersama antara insan film, organisasi film dan lembaga sensor film dalam melakukan sensor film, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab sosial masing masing. jika tanggung jawab dan kesadaran insan film dan organisasi film sudah tinggi terhadap standar profesi bidang perfilman dan kode etik perfilman serta tanggungjawab sosial dalam membuat film, maka fungsi dan tugas lembaga sensor film sebagai organ negara dalam melakukan sensor film sebagai penjaga gawang terakhir. konstitusionalitas sensor film berdasarkan uraian tersebut atas, ahli berpendapat bahwa undang undang nomor tahun tentang perfilman, huruf dan dan dan huruf tidak bertentangan dengan isi dari ketentuan dan 28c uud karena isi ketentuan undang undang yang dimintakan pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk melamelarang, melainkan semata mata sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perfilman dimuat dalam dan untuk lebih jelasnya dikutip pedoman sensor film dimuat dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film sebagai peraturan pelaksanaan dari sensor film yang diamanatkan oleh dalam rangka untuk menegakkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perfilman, yaitu:sensor film sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang nomor tahun jika dinilai mengganggu hak konstitusional seseorang, maka hal itu dimaknai bahwa penggunaan hak seseorang sebagai dimuat dalam atau harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain datur dalam pemahaman terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sampai dengan uud harus dilakukan secara komprehensif dengan ketentuan yang memuat ketentuan pembatasan dan dilakukan dalam rangka penghormatan terhadap ham orang lain dan semuanya dijiwai oleh pembukaan uud mahkamah konstitusi telah memberikan opini hukumnya tentang kedudukan terhadap sampai dengan yang pada intinya bahwa hak asasi manusia sebagai diatur dalam sampai dengan pelaksanaannya harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang sebagaimana dimuat dalam pandangan hukum mahkamah konstitusi ini dapat dikatakan telah menjadi yurisprudensi tetap yang memiliki kekuatan hukum yang kuat (setingkat dengan hukumnya)ud tersebut, maka undang undang nomor tahun tentang perfilman, termasuk dalamnya ketentuan tentang sensor film, adalah undang undang yang mengatur pembatasan penggunaan hak asasi manusia dan sebagaimana dimaksud dalam uud yaitu .ndatipun uud tidak termasuk yang dijadikan dasar untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang perfilman, huruf dan dan dan huruf menjadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memahami dan memaknai penggunaan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam sampai dengan uud khusus mengenai konstitusionalitas dan huruf yang memuat ketentuan sanksi pidana sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum bidang hukum administrasi, yang dikenal dengan sanksi pidana bidang hukum administrasi sebagai sanksi pidana yang bersifat ultimatum medium, bukan primum medium. adanya sanksi pidana bidang hukum administrasi dibenarkan, apabila dampak dari pelanggaran hukum administrasi tersebut merugikan kepentingan masyarakat secara luas atau bersifat massal. namun demikian, jika dilakukan secara sengaja untuk maksud kriminal dengan cara melanggar hukum administrasi, maka sifat sanksi pidana yang ultimatum medium tersebut berubah menjadi primum medium. substansi dan huruf sebagian diantaranya merujuk kepada dan dan ahli berpendapat dan adalah konstitusional, maka pemberlakuan dan huruf adalah konstitusional. setelah menyaksikan pemutaran film dan potongan film yang disensor dan keterangan yang diberikan berkaitan film dan sensor film, ahli memberikan keterangan tambahan sebagai berikut: pemotongan sensor yang dilakukan oleh lsf hanya bagian bagian film yang memuat adegan adegan yang menurut ukuran moral sosial atau moral objektif dalam pergaulan masyarakat hukum indonesia yang dinilai tidak patut dan tidak layak untuk dipertontonkan kepada publik, apalagi film impor. jika dipertontonkan kepada publik, jelas melanggar moral publik moral sosial dan tidak layak untuk dipertontonkan kepada publik. tindakan mempertontonkan kepada publik, menurut ahli, adalah melanggar hukum positif indonesia dan melanggar hukum pidana. bahkan, tanpa dipertontonkan kepada publik sekalipun, pembuatan film yang demikian (bagian yang dipotong sensor) adalah tindakan yang melanggar kesusilaan publik yang diancam dengan tindak pidana kesusilaan dalam kuhp, apabila hal itu disampaikan kepada publik atau umum mengetahuinya. pemotongan sensor yang dilakukan oleh lsf sesuai dengan aturan hukum dan masih dalam batas batas yang dibenarkan. pemotongan tersebut tidak sampai, apalagi mengarah, kepada perampasan, pemasangan atau pembunuhan kreativitas seseorang yang dijamin oleh konstitusi dan tidak bertentangan melanggar hak konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam dan penggalan film yang disensor tersebut tidak mengubah maksud atau inti dari cerita dalam film, malah justru dengan adanya bagian tertentu yang disensor tersebut, pesan inti atau substansi film menjadi jelas, karena penonton tidak dikaburkan konsentrasinya oleh adegan porno aksi atau tindakan lain yang melanggar kesusilaan publik yang berhubungan dengan perilaku seks atau tindak kekerasan. adalah tidak tepat, jika dikatakan bahwa serangkaian adegan dalam film menjadi bagian utuh dan apabila dipenggal sebagian saja akan hilang maknanya dari suatu karya seni. pemenggalan sensor pada bagian yang melanggar kesusilaan publik, menurut pendapat ahli, justru meningkatkan kualitas karya seni yang tinggi dan menghilangkan kesan karya seni yang murahan karena lebih menekankan eksploitasi seksual atau kekerasannya. pertanyaan yang perlu diajukan adalah mengapa adegan percintaan yang melanggar kesusilaan publik tersebut (masuknya yang disensor) tidak diganti dengan percintaan secara simbolik dengan cara menampilkan keindahan dalam bercinta tanpa harus mengarah kepada objek fisik bidang seksual perempuan atau laki laki. mengapa tidak mencontoh kepada film film dari india mampu menampilkan karya seni yang indah pada bagian percintaan dan lebih humanis dalam menghargai kemanusiaan laki laki dan perempuan dalam bercinta, tanpa mengeksploitasi bagian fisik seksual, baik laki laki maupun perempuan, tentu saja gaya percintaan yang demikian bila ditampilkan kepada publik lebih cocok bagi masyarakat indonesia. tindakan sensor atau pemotongan sebagian film yang menampilkan unsur pornografi, porno aksi, kekerasan, penghinaan terhadap agama, dan sejenisnya oleh lembaga sensor film lsf) untuk melindungi kepentingan publik adalah dibenarkan secara sosial, budaya dan hukum dan tidak merampas hak konstitusional seseorang, hal ini disebabkan oleh: insan film atau pekerja bidang perfilman sendiri (khususnya para pemohon) tidak memiliki ukuran sebagai standar etik atau etika profesi yang dimuat dalam kode etik profesi perfilman dan standar profesi bidang perfilman (jika sudah ada cenderung diabaikan), dan mereka tampak tidak memiliki sensitivitas moral dan tanggung jawab publik untuk melindungi moralitas publik yang ditunjukkan oleh keterangan yang diberikan setelah film dan potongan film yang disensor tersebut diputar. organisasi film kurang berperan sebagai organisasi yang melakukan pengawasan dan penegakan terhadap para pelanggar kode etik dan standar profesi (jika sudah ada), sehingga akibat tidak bergeraknya organisasi film tersebut produksi film banyak memuat adegan yang tidak sepatutnya untuk dipertontonkan kepada publik yang dapat merusak moralitas publik dan kerukunan dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. karena tidak bergeraknya atau tidak efektifnya kedua lembaga tersebut untuk memberi perlindungan terhadap perlindungan masyarakat (moral publik), maka negara bertanggung jawab untuk memberi perlindungan dalam bentuk pencegahan dengan melakukan sensor film melalui organnya yaitu lembaga sensor film. seharusnya, peran negara ini menjadi berkurang, manakala insan pekerja film dan organisasi film telah melakukan sensor sendiri (self censorship) karena telah memiliki dan mentaati kode etik dan standar profesi yang substansinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan nilai nilai yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum indonesia. terhadap usulan agar lembaga sensor film cukup melakukan klasifikasi umur saja tidak perlu melakukan sensor, ahli berpendapat: klasifikasi umur tepat hanya cocok untuk pertimbangan isi dan muatan materi (pesan) film untuk anak anak, remaja atau dewasa berdasarkan pesan yang disampaikan. hal inipun hanya ditujukan kepada film yang layak edar (lolos sensor). klasifikasi umur penonton film tidak dapat menjangkau untuk film yang dalamnya mengandung unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran konstitusi: film yang diedarkan melanggar hukum administrasi: ijin impor dan ijin produksi (seperti barang barang produksi lainnya). ii. film yang melanggar hukum pidana dan konstitusi: film porno, pesan subversi pemberontakan, pemecah belah negara kesatuan republik indonesia, menghina agama suku ras (sara), provokasi untuk mengganti pancasila, atau konspirasi dengan negara lain untuk menghancurkan budaya bangsa indonesia sebagai bagian dari perang untuk penghancuran budaya. cc. masing masing negara memiliki nilai budaya dan nilai hukum yang berbeda beda, bagi negara lain, film porno tidak dilarang, sedangkan bagi indonesia film porno adalah melanggar hukum pidana dan bertentangan dengan etika dan moral publik. jika ada klasifikasi umur penonton, sebaiknya ada kriteria film yang "tidak boleh ditonton bagi semua umur . pemotongan film oleh lembaga sensor film yang dilakukan berdasarkan undang undang dan dilakukan dengan kriteria yang jelas dan tegas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun adalah tidak melanggar hak konstitusional seseorang, karena: dilakukan berdasarkan undang undang dan peraturan perundang undangan dengan menggunakan instrumen yang jelas dan tegas. undang undang perfilman dalam konstitusi ditempatkan sebagai undang undang sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar peraturan perundang undangan yang demikian ini telah menjamin adanya kejelasan, ketegasan rumusan dan kepastian hukum bagi semua pihak, baik bagi pelaku sensor lsf) maupun bagi perusahaan film yang filmnya dikenakan sensor. tindakan sensor film oleh lsf dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan undang undang nomor tahun yang substansinya sesuai dan cocok dengan isi dari ketentuan uud adalah konstitusional. keterangan ahli sudiro alumni ikj, sutradara, aktor, pengajar) bahwa sebagai masyarakat yang berbudaya tentulah sepakat film yang ditayangkan ruang publik hendaklah mampu menumbuhkan mutu hidup bagi penontonnya. apabila menjerumuskan, film tersebut harus ditiadakan. harus segera dipotong. bahwa para sineas mendapatkan jawaban film yang diproduksinya itu memberikan mutu hidup atau menjerumuskan? bahwa dalam hal ini lembaga sensor film menjadi teman yang objektif untuk menjawab pertanyaan apabila film akan dipotong oleh badan sensor, itu pertanda film tersebut dianggap membahayakan masyarakat dan dalam hal ini berarti juga lsf melindungi sineas dari kemarahan publik. bahwa dalam menentukan naskah atau skenario yang memiliki misi dan pesan moral yang baik, sebuah film yang diproduksi dapat mengabaikan prosedur tersebut hingga mengakibatkan dipotongnya adegan adegan mesum oleh lsf, tentulah yang salah bukan lsf, melainkan sineas itu sendiri yang telah melanggar prosedur. bahwa jika lsf menuntut setiap guntingan sensor dikonsultasikan dengan pembuatnya, maka tidaklah relevan untuk bersidang mahkamah konstitusi apalagi menuntut pembubaran lsf, karena itu persoalan teknis belaka. bahwa masyarakat indonesia belum dapat membedakan antara pornografi dengan seni hanya yang sekelas pendidikan saja yang mampu membedakannya. bahwa seni mempunyai tiga pilar utama, yaitu logika, estetika, dan etika. menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari januari dan februari telah didengar keterangan pihak terkait langsung lembaga sensor film dan pihak terkait tidak langsung persatuan artis film indonesia, persatuan artis sinetron indonesia, badan pertimbangan perfilman nasional, komunitas film independen, pengurus harian dewan kesenian jakarta, dan komisi perlindungan anak indonesia, sebagai berikut: keterangan pihak terkait langsung lembaga sensor film lsf) titi said ketua lsf) lembaga sensor film sebagai pihak yang terkait berupaya untuk menyampaikan prinsip yang menjadi keyakinan kami, dan prinsip itu juga tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. sebelum menyampaikan tanggapan, lembaga sensor film mohon izin untuk menayangkan contoh hasil kerja lsf dalam menjalankan amanah undang undang. tayangan ini disusun menurut segi segi yang diteliti dan dinilai oleh lembaga sensor film, yaitu dari segi keagamaan, ideologi politik, sosial budaya serta ketertiban umum, dan juga yang menjadi keresahan masyarakat. sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang lsf, kami memotong adegan yang tidak sesuai, baik visual maupun dialognya. antara potongan tadi adalah yang diproduksi, disutradarai dan dibintangi oleh para pemohon. film tiga hari untuk selamanya three days forever) yang disutradarai oleh pemohon, muhammad rivai riza atau riri riza. film berbagi suami yang diproduksi oleh nur kurniadi aisyah dewi atau nia dinata dan dibintangi antara lain oleh annisa nurul shanty film perempuan punya cerita yang juga diproduksi oleh nia dinata. kami cuplikan pula beberapa film indonesia lainnya seperti jakarta undercover, detik terakhir, buruan cium gue yang ciuman filmnya menghebohkan masyarakat dan lsf didemo bahkan ada yang mengancam membakar gedung bioskop! juga guntingan dari film tunggu sudut semanggi, dendam pocong dan long road heaven yang ditolak pemutarannya bali, kepada publik hasil pendalaman perannya melalui film tersebut disamping tentu saja hilangnya makna dan atau informasi yang sebenarnya yang hendak disampaikan dari adegan itu, yakni sikap kikuk dan takut dari seorang gadis perawan saat menghadapi malam pertama dari perkawinannya . muhammad rivai riza selaku pemohon ii, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai sutradara film gie dan hari untuk selamanya , sebagai berikut: bahwa film berjudul gie yang disutradarai nya, telah dilakukan pemotongan sepanjang detik adegan. pemotongan tersebut dilakukan atas adegan ciuman antara wulan gurita dan nicholas saputra (sebagai tokoh gie). menurut lsf, sosok soe hok gie yang merupakan sosok nyata dalam sejarah tahun an tidak mungkin melakukan ciuman . padahal menurut pemohon selaku sutradara dari film gie adegan tersebut dimaksudkan sebagai penggambaran atas karakter soe hok gie yang walaupun dia dikenal sebagai tokoh pejuang muda akan tetapi pada sisi yang lain dia adalah juga manusia dewasa pada umumnya, yang secara alamiah dan naluriah diliputi oleh rasa dan jiwa sebagai manusia dewasa, yang dapat kikuk dalam menghadapi perempuan, suatu hal yang sangat alamiah dan manusiawi dapat dialami oleh siapapun termasuk gie. bahwa apa yang dilakukan oleh lsf dengan pemotongan itu telah mengganggu keutuhan karakter gie itu sendiri bahkan mengganggu keutuhan makna dan informasi yang secara keseluruhan hendak disampaikan dalam film gie . hal serupa juga dialaminya kembali oleh pemohon ii, pada film yang berjudul hari untuk selamanya sepanjang kurang lebih detik adegan dalam bagian film. pemotongan adegan tersebut juga telah mengakibatkan terganggu keutuhan karakter anak muda indonesia yang hendak digambarkan' dipotret dalam film dimaksud. lalu rois amriradhiani selaku pemohon iv, menguraikan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya sebagai penyelenggara festival film jiffest, sebagai berikut: karena akan membuka luka lama, memicu konflik horizontal yang berlatar belakang sara dan menghambat recovery bali. kami lengkapi juga dengan beberapa cuplikan sinetron indonesia, potongan adegan kekerasan dan adegan mistik syirik berjubah agama. tengah maraknya upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pentaskan kita memperagakan dengan jelas adegan menggunakan narkoba? bahkan ada dialog, yang ini lebih ringan dari yang itu'. dampaknya bisa ditiru oleh yang muda dan lebih celaka lagi dapat menimbulkan kesan bahwa penggunaan narkoba dibenarkan! ada pula adegan sanggama yang secara eksplisit dipertontonkan, mungkin dengan dalih kebebasan berkreativitas mengagungkan seni. sadarkan kita bahwa dampaknya dapat mengarah pada pembenaran seks bebas, yang bertentangan dengan moral, tata nilai, budaya, kepribadian bangsa indonesia, berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab? tidak tergugahkah hati nurani kita ketika menyaksikan potongan tayangan menit hasil karya para sineas indonesia? ini belum termasuk film asing. bayangkan kalau dibiarkan akibatnya mampu menggoyang dan menggoyahkan nilai nilai budaya dan moralitas kita. apakah hal ini pantas dikonsumsi oleh masyarakat??? apakah ini bukan merupakan pembunuhan karakter yang tersistematis? apakah tak boleh kami mengembalikan karakter indonesia yang sebenarnya, dengan mengadakan pemotongan adegan yang tak sesuai itu? apakah seni yang destruktif itu boleh menjadi suatu pembenaran terhadap karakteristik bangsa indonesia yang dikenal mempunyai nilai nilai luhur? lembaga sensor film menjalankan fungsi, tugas, pertunjukan, penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman indonesia. hal inipun sesuai juga dengan hati nurani kami bahkan kita yang ada dalam dan luar sidang ini. juga mengusik nurani ibu dan bapak anggota sensor yang dikukuhkan dengan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun ketika lembaga sensor film lsf) menggelar forum aspirasi publik pada tanggal september makassar, desi rosmalasari, pelajar sma negeri makassar, tampil hadapan pejabat pemda dan tokoh masyarakat sulawesi selatan. tegas mengatakan, tampaknya udara yang kita hirup saat ini penuh dengan virus ganas yang mematikan generasi penerus. mayoritas sajian film dan televisi telah berubah menjadi racun ganas. jika tidak melalui sensor yang cukup teliti, maka sajian dan tayangan tersebut akan dikonsumsi oleh orang orang yang belum layak mengkonsumsinya. proses penyensoran harus lebih diperketat lagi. ketika kami nad, tanggal juni seorang ibu banda aceh bernama halimatussa'diah, usia tahun, dengan berapi api menyampaikan protesnya kepada lsf karena menganggap gunting sensor lsf tidak tajam terhadap tontonan yang mengumbar aurat perempuan. kami hanya menculik pendapat orang saja, dan masih banyak lagi pendapat lainnya. undang undang menugasi lsf untuk secara bijak menguji dan menilai karya film bilamana materinya bersinggungan dengan sesuatu yang amoral dalam hal ini nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta yang bertentangan dengan ajaran agama. lsf mengupas kata sensor, karena kata ini sering membuat salah sangka: sensor ditinjau dari aspek ke bahasa an. nomenklatur sensor adalah adaptasi dari bahasa asing dalam hal ini oxford dictionary, censor means official with authority examine letters, books, periodicals, plays, film etc and cut out anything regarded immoral otherwins desirable . dengan demikian kata sensor sudah memenuhi makna bahwa atas suatu film dapat dilakukan pemotongan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan hal hal yang dianggap tidak bermoral atau tidak layak . sehingga tidaklah beralasan untuk memisahkan kata censor dengan cut out. apabila kita cermati lagi, tampak bahwa nomenklatur sensor sebagaimana kata aslinya mengamanatkan sesuatu yang mempunyai implikasi hukum, yakni dengan dicantumkannya kata kata official with authority, yang hendaknya tidak dimaknai sekedar sebagai bentuk kewenangan semata, karena kata authority atau otoritas tersebut terkait dengan kalimat berikutnya yang mencantumkan tentang immoral and desirable, yang notabene hal ini berarti untuk mewakili kepentingan publik. dari segi legalitas, undang undang nomor tahun angka menyatakan bahwakalau ada yang mengartikan sensor sebagai jagal atau tukang potong, itu salah. sebab sebagaimana tinjauan dari aspek kebahasaan yang disebutkan tadi, bahwa unsur examine (pengujian) dicantumkan terlebih dulu untuk kemudian cut out manakala bertentangan dengan hal hal yang dirasakan tidak pantas dipandang dari segi nilai dan norma kemasyarakatan serta agama. tinjauan aspek cultural. lsf berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa, karena didorong oleh urgensi permasalahan: urgensi pertama adalah derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif. kedua, budaya destruktif tersebut, lama lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa. karena budaya yang merusak itulah yang justru akan dipahami dan didaulat sebagai pembenaran dan selanjutnya semakin asing terhadap budaya sendiri. ketiga, apabila tidak waspada terhadap budaya destruktif maka generasi muda yang notabene adalah generasi estafet pewarisan negeri ini, menjadi rusak. identitas bangsa lambat laun akan hilang kini yang mengundang tanya justru mengapa kok lembaga sensor film yang harus dipertanyakan, bukankah kehadiran kami untuk melindungi kepentingan masyarakat? seandainya saja diimajinasikan, tak satupun peraturan perundang undangan mengatur secara sempurna terhadap mekanisme sensor, maka kami tetap mengandalkan hati nurani yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. mengapa justru bukan kepada para sineas itulah yang seharusnya dipertanyakan karena telah membuat film yang tidak bertitik tolak dari nilai dan norma kemasyarakatan serta agama? seharusnya lembaga sensor film dianggap sebagai sahabat yang bisa sharing bagaimana membangun bangsa dan watak kepribadian dengan maksud untuk mencegah pemikiran pemikiran yang terdistorsi oleh faham luar sehingga tidak berkonstruksi dalam bingkai indonesian. inilah upaya kami dalam melaksanakan tugas sensor tengah akselerasi teknologi informasi dan derasnya arus demokrasi. sekalipun gunting kami dianggap kurang tajam namun setidaknya setitik upaya lebih berarti daripada tidak berbuat apa apa untuk indonesia. apa yang disampaikan oleh presiden sby dalam tiga kesempatan dalam tahun ini. pertama, ketika menerima komunitas perfilman istana negara. beliau mengkritik pertunjukan film dan tayangan yang mengaburkan nalar, mengajarkan jalan pintas kepada generasi muda dengan cerita mistik, klenik dan sejenisnya yang menafikan semangat juang dan kerja keras. pada gelar festival film indonesia pekanbaru desember lalu, presiden juga mengingatkan agar produksi film nasional sekali kali jangan meninggalkan peradaban indonesia yang terhormat dan bermartabat. dalam pidatonya memperingati hari ibu ke istana negara tanggal desember lalu lagi lagi presiden mengkritik tontonan yang mengeksploitasi tubuh perempuan. dalam mengekspresikan kebebasan , kata beliau, kita tidak dengan melanggar etika tetapi wajib menjunjung tinggi budaya santun. bersama ini kami lampirkan pula: tugas fungsi dan wewenang lembaga sensor film: keppres nomor tahun kliping media cetak, surat surat dari organisasi yang meminta lsf menanamkan pentingnya, protes dari masyarakat ketika ada film yang dianggap melanggar moral, hasil sidang komisi rekomendasi rakernas majelis ulama indonesia tahun juga hasil jajak pendapat dan kunjungan kerja lsf daerah daerah kami serahkan semua kepada kebijaksanaan dan kearifan ketua serta anggota majelis hakim. kami percaya bahwa kebenaran akan berpihak kepada mayoritas kepentingan masyarakat demi menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. rae sita supit, m.a anggota lsf) bahwa lsf merasa sedih dan nestapa karena telah melakukan pemotongan pemotongan atau penghapusan terhadap karya karya sinema, bahwa sepintas lalu terkesan lsf seperti menggunting dalam lipatan, menolak sinema seiring atau seperti pagar makan tanaman: bahwa apabila lsf tidak melakukan pemotongan tersebut maka akan melanggar amanah undang undang yang dipercayakan kepada lsf bawah sumpah yang diucapkan pada tanggal februari bahwa apabila potongan potongan dibiarkan kepada publik maka itu berarti lsf telah menyebarkan virus virus berbahaya terutama kepada generasi penerus dan berarti juga lsf telah melanggar peraturan perundang undangan dimana hukum harus ditegakkan, bahwa dalam sidang mahkamah konstitusi tanggal januari yang lalu seorang saksi ahli dari pihak pemohon berkeberatan lsf menampilkan potongan potongan film hadapan majelis yaitu pada undang undang perfilman dengan jelas menyatakan, bahwa film, reklame, atau film atau potongannya ditolak oleh lembaga sensor, dilarang diedarkan, diekspos, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan kecuali kepentingan penelitian dan atau penegakan hukum . bahwa lsf garis bawahi, demi penegakan hukum film yang ditayangkan tadi tiga hari untuk selamanya three days forever) film diluluskan dengan potongan film pada tanggal desember untuk dewasa, panjang filmnya meter yang lsf potong meter. antara lain yang dipotong menghisap ganja prosesnya, dialog vulgar, ciuman birahi, adegan seorang perempuan muslimah berdoa secara katolik depan arca bunda maria: bahwa film yang kedua adalah long road heaven, film ini dibuat oleh pemohon iii dengan panjangnya meter dan yang dipotong oleh lembaga sensor sepanjang meter atau dari panjang film tersebut. film ini berlatar belakang peristiwa pemboman bali pada bulan oktober film ini dilarang dipertunjukkan provinsi bali oleh pemerintah provinsi bali. adapun yang lsf potong antara lain pemakaian suci untuk melakukan pembunuhan melalui bom dan ada beberapa hal hal yaitu laku dihukum waliyadin, agamamu adalah agamamu, agamamu adalah agamamu. jiwa daripada tersebut adalah kerukunan beragama. hal ini antagonis sekali dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang membacakan tersebut justru melakukan pemboman dan menewaskan ratusan jiwa, bahwa film ketiga film gie. film gie cukup panjang, meter yang lsf potong meter, yaitu adegan yang menampilkan penggunaan narkotika dan adegan ciuman soe hok gie, sebagaimana diketahui adalah figur pejuang angkatan bahwa film kelima perempuan punya cerita, film ini dibuat oleh pemohon iii, panjang film meter dan dipotong oleh lembaga sensor sepanjang meter atau dan sebagaimana telah disaksikan remaja dengan jilbab merokok depan umum: bahwa film jakarta undercover adegan adegan erotis, striptease, perkosaan yang dilakukan beramai ramai adegan adegan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor tahun dan dalam film itu juga memperlihatkan wadah yang sodomi, bahwa film detik terakhir, yaitu adegan seks sesama jenis yang berlawanan dan itu adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor tahun bahwa sebagai bahan pertimbangan lsf juga menampilkan potongan potongan beberapa fim yaitu killing softly, house wax, saw yang syarat dengan adegan adegan yang tidak seronok dan kekerasan, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun menyatakan bahwa lsf mempunyai wewenangadanya , rata rata itu masanya lima tahun, bahwa lsf menanggapi dan sedikit meluruskan tanpa bermaksud menggurui mengenai hak cipta yang menyatakan bahwa film dokumenter yang disuguhkan tersebut telah melanggar hak cipta: bahwa harus diketahui undang undang nomor tahun tentang hak cipta itu mengatakan bahwa orisinalitas itu harus lahir dari kreativitas dalam juncto tidak lahir dari suatu snapshot atau pengambilan gambar tetapi dari kreativitas berdasarkan kemampuan, berdasarkan keterampilan, dan seterusnya, bahwa film dokumenter tidak memenuhi syarat sebagai suatu film yang dapat digolongkan suatu karya cipta yang orisinalitas menurut undang undang hak cipta nomor tahun dan kemudian juga dalam itu juga dikatakan bahwa undang undang hak cipta mempunyai pembatasan terhadap hal hal yang akan melanggar norma norma, keterangan pihak terkait tidak langsung persatuan artis film indonesia pari) jenny rahman ketua pari) bahwa persatuan artis film indonesia sangat memahami dan mendukung keinginan dari berbagai pihak termasuk pihak yayasan masyarakat film indonesia untuk melakukan pengujian tentang undang undang nomor tahun bahwa negara kesatuan republik indonesia ini berdasarkan asas pancasila dan uud salah satu sila tersebut menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta perangkat hukum yang berlaku maupun fatwa dari majelis ulama indonesia mui). sebagai warga negara yang berbudaya tentunya harus mematuhi undang undang ataupun hukum yang berlaku negara republik indonesia. bahwa kinerja anggota lembaga sensor film yang telah bekerja berdasarkan ketentuan ketentuan namun berbagai persoalan masih diharapkan penyesuaian agar adanya sensor sebagai filter dari film film yang akan dipertunjukkan tentunya tidak akan membawa dampak negatif bagi masyarakat luas. bahwa pari berkeinginan dan tetap sepakat lembaga sensor film masih diperlukan.untuk itu seluruh organisasi film dapat dipanggil untuk dimintai keterangan terutama karyawan film dan televisi, sebagai tenaga kreatif dan sutradara serta persatuan perusahaan film indonesia sebagai produser karena yang langsung bertanggung jawab terhadap sensor adalah mereka termasuk station televisi dan para broadcast, sementara artis hanyalah sebagai pelaku adegan. bahwa pari menyadari begitu banyaknya pihak pihak yang terkait dalam mengembangkan perfilman yang mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya, maka majalah apabila kegiatan masyarakat film itu berlandaskan kode etik yang harus ditaati bersama. bahwa hal ini penting karena keterkaitan antara aspek usaha dan aspek keahlian yang saling melengkapi dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan yang bersifat formal. bahwa perkembangan perfilman memberikan prioritas kebebasan berkarya guna menghasilkan karya berdasarkan kemampuan berimajinasi, daya cipta, ataupun rasa baik dalam bentuk makna atau cara agar masyarakat perfilman mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka pengembangan budaya bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang lebih luas. bahwa pari mengutamakan program pendidikan dan pelatihan untuk artis artis profesional yang memiliki komitmen. untuk itu artis sebagai tenaga kreatif seni peran artis perlu memperoleh perlindungan, penghargaan, sekaligus pengembangan rohani secara khusus. bahwa pari akan lebih akomodatif, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kemajuan bangsa indonesia dalam aspek kehidupan dengan memberdayakan potensi sumbangsih yang tidak kecil, potensi apresiasi dan kreatif. bahwa pengalaman khusus para artis film indonesia dalam memberikan sumbangsih yang tidak kecil bagi pemerintah dan bangsa indonesia yang terus menerus serta berupaya berperan dalam memajukan, membina, dan mengembangkan profesionalisme serta melestarikan nilai nilai luhur sebagai nilai nilai yang dicita citakan bahwa permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perfilman, khususnya angka merupakan dinamika baru untuk memajukan industri perfilman indonesia perlu dihargai. bahwa pari sebagai wadah penghimpun, pemersatu, dan penyalur daya kreasi serta wadah perjuangan artis film akan mendorong dinamika para artis film agar senantiasa dapat berkarya memajukan film indonesia dengan tidak meninggalkan nilai nilai budaya bangsa indonesia dengan penuh tanggung jawab. bahwa kehadiran lembaga sensor film merupakan perintah dari undang undang, yakni undang undang perfilman dimana merupakan alat kontrol guna melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang timbul dalam peredaran, pertunjukan, ataupun sesuai dengan norma norma agama. bahwa pari mengingatkan makna yang termuat dalam angka agar dapat dijadikan tolak ukur dalam melihat arti kebebasan dan hak asasi manusiaketerangan pihak terkait tidak langsung persatuan artis sinetron indonesia paris) anwar fuad ketua paris) bahwa pembuat film tersebut sangat anti militer dan mendiskreditkan pihak militer dan aparat karena film tersebut dibuat dalam bahasa inggris, dalam bahasa inggris itu pasti akan diedarkan luar negeri akan merusak citra militer dan aparat indonesia. bahwa film tersebut telah menyinggung pihak terkait sebagai anak veteran dan sebagai ketua pemuda panca marga, bahwa film tersebut secara fakta tidak menggambarkan keadaan waktu itu secara utuh, sama sekali tidak diangkat sisi anarkis dari demonstran seperti adanya mobil tni yang dihancurkan, adanya anggota tni yang dikejar kejar, dipukul dan babak belur tengah tengah mereka, ada mobil demonstran yang sengaja diturunkan arah petugas keamanan. fakta fakta tersebut tidak diangkat oleh pembuat film: bahwa seandainya peristiwa peristiwa tersebut diangkat, paris yakin lsf juga akan menyensor, sini tidak balance adanya jika film ini dipandang sebagai dokumen. bahwa yang disensor atau dipotong dari detik hanya detik yang dipotong keterangan pihak terkait tidak langsung badan pertimbangan perfilman nasional bp2n) airin zeni bahwa menurut saksi undang undang bp2n salah satu fungsi dan wewenangnya adalah bertugas sebagai lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persoalan daripada film indonesia yang ditolak oleh sensor. bahwa menurut saksi ini telah dipakai namun kurang disosialisasikan, hanya dalam film case buruan cium gue. film buruan cium gue itu tidak pernah dilarang. bahwa menurut saksi ketika film itu diminta ditarik oleh badan sensor, produser mengadukan hal tersebut kepada bp2n, maka atas inisiatif bp2n meminta kepada produser untuk dengan kesadarannya sendiri karena case nya sudah bukan film, maka produser menarik sebelum pemerintah mengeluarkan pelarangan, karena ini preseden buruk ada film dilarang, itu kira kira fungsi dari bp2n. bahwa menurut saksi yang kedua adalah lembaga arbitrase produser film indonesia yang ditolak oleh lembaga sensor film: bahwa menurut saksi bp2n terdiri dari anggota, akan tetapi untuk periode ini anggotanya orang. bahwa pada peraturan pemerintah dibagi dengan komisi dan komisi yang bertugas komersial dalam ekspor maupun produksi film bahwa menurut saksi fungsi yang pertama bp2n memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal ini menteri c.g. terhadap kebijakan hal hal yang berkaitan dengan perfilman indonesia, bahwa fungsi yang kedua adalah menjadi lembaga arbitrase. produser film indonesia yang ditolak oleh lembaga sensor film dapat meminta bp2n untuk mendiskusikan film tersebut dengan badan sensor. bahwa untuk penafsiran hukum dalam kegiatan tidak ditolak oleh sensor, bp2n sebagai badan pertimbangan mengadakan diskusi dengan produser, ini bukan aturan dalam perundang undangan tetapi mekanisme yang terjadi selama ini, deddy mizwar bahwa sejak ada rancangan undang undang yang sudah dibuat oleh bp2n yang juga membahas tentang masalah lembaga sensor film masalah yang terjadi selama ini sudah dianggap tidak ada. jadi hanya bagaimana pemerintah mendorong agar dpr segera membahas mengenai rancangan undang undang tersebut, karena persoalan perfilman ini bukan hanya masalah lembaga sensor film. bahwa berbagai hal menyangkut masalah perfilman kadang kadang menjadi pertanyaan, dalam hal ini apakah sebetulnya pemohon ingin memajukan bahwa jakarta international film festival atau jiffest adalah sebuah festival internasional yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun jakarta dengan tema yang berbeda, bahwa keberadaan jiffest yang dimulai pada tahun yang merupakan satu satunya festival film tingkat internasional yang diselenggarakan indonesia, merupakan buah dari kerinduan masyarakat khususnya pencinta film atas kehadiran sebuah festival film indonesia yang sejak tahun yakni festival film indonesia vakum alias tidak pernah diselenggarakan karena lagunya industri film indonesia ditanganinya dengan menurun tajamnya jumah produksi film indonesia. besarnya animo masyarakat atas jiffest dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penonton festival maupun film film yang menjadi peserta jiffest. tercatat bahwa pada tahun saat jiffest digelar, tidak kurang sebanyak (delapan belas ribu) penonton menyaksikan film film pilihan judul film dari (dua puluh lima) negara. pada tahun saat jiffest jumlah film meningkat menjadi (seratus empat) judul dari (tiga puluh satu) negara, dan mengundang minat sebanyak (tiga puluh dua ribu) penonton. selanjutnya pada jiffest tahun berhasil menarik perhatian sebanyak (empat puluh tujuh ribu) penonton dan terakhir pada jiffest tercatat menjaring sebanyak (enam puluh tiga ribu) penonton karena penayangan dan pertunjukan film film dokumenternya. bahwa festival film baik tingkat nasional maupun tingkat internasional yang diselenggarakan indonesia adalah merupakan wadah dan atau wujud pelaksanaan perserta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok bidang perfilman untuk mengembangkan mutu dan kemampuan profesi insan perfilman sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh perfilman, yang secara demikian maka seharusnya setiap bentuk penyelenggaraan festival indonesia mendapat dukungan sepenuhnya. industri film atau hanya sekedar ingin berekspresi bebas? sedangkan kebebasan itu sendiri harus diatur untuk menyelamatkan kebebasan. bahwa dalam hal ini lembaga sensor film apapun namanya apabila ditiadakan maka perfilman akan beredar tanpa aturan. walaupun lembaga sensor film saat ini bukanlah lembaga sensor yang ideal, maka pembuat rancangan undang undang dengan lembaga penilai film atau apapun namanya yang akan dibahas bersama, klasifikasi sendirian harus dibicarakan bersama. bahwa lembaga sensor film kinerjanya harus dirubah, karena kalau dilihat sekarang industri televisi sendiri sudah sepuluh stasiun swasta nasional yang telah rata rata tayang perjam. dalam satu hari harus disensor belum lagi televisi swasta, lokal, bagaimana kinerja lembaga sensor film apabila yang cuma satu hari dua tim bekerjanya mengerti bagaimana menilainya? bahwa tumbuh resistensi yang tinggi dari masyarakat terhadap tayangan televisi dan ini luar biasa. bahwa memang arus informasi harus diperbaharui dalam hal kinerja lembaga sensor dan aturan aturannya. bahwa lembaga apapun namanya tetapi tidak dapat meniadakan adanya lembaga sensor hanya untuk kebebasan ekspresi semata, tetapi juga kenyataannya lembaga sensor film saat ini harus diperbaharui apapun bentuknya nanti. keterangan pihak terkait tidak langsung komunitas film independen confident) agus mediaarts confident) bahwa sejak tahun sekelompok individu dengan latar belakang yang beragam berkumpul menyelenggarakan sebuah festival film bernama festival film video independen indonesia. bersamaan dengan kegiatan festival, penyelenggara membuat sebuah komunitas bernama confident. bahwa penyelenggaraan festival film video independen indonesia pada tahun merupakan reaksi atas perubahan politik indonesia pada tahun dan kelesuan dunia perfilman indonesia pada saat itu. bahwa kejatuhan rezim orde baru memberikan harapan dan datangnya era keterbukaan yang meniadakan segala bentuk pengekangan kreativitas dan gagasan dalam berkarya termasuk bagi para pembuat film. sebagai festival non kompetisi festival film video independen indonesia menjadi ruang bagi para pembuat film secara luas untuk menayangkan karyanya, mendapat apresiasi dari penonton, dan menghasilkan keanekaragaman bahasa visual tengah masyarakat indonesia. bahwa sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun confident tidak lagi sendirian karena sejak tahun hingga itu hanya ada dua penyelenggara festival, yaitu confident festival film independen indonesia dan jiffest. bahwa sejak tahun tidak pernah ada lagi festival film indonesia,sebagai penyelenggara festival film independen sejak tahun confident tidak lagi sendirian, festival film independen serta kegiatan kegiatan pendukung lainnya seperti workshop film, diskusi film, penayangan film kampus kampus semakin banyak dan juga berarti produksi film pendek dan film independen ini terus meningkat dari tahun tahun. bahwa confident pun memutuskan untuk mengubah format festivalnya dari non kompetisi menjadi kompetisi. dari tahun sampai confident menyelenggarakan festival yang bersifat non kompetisi, artinya semua film yang masuk dibuat oleh banyak anak muda dan tidak hanya yang mempunyai latar belakang pendidikan film tetapi juga ada dari pelajar sma, mahasiswa, non mahasiswa semua film yang masuk diputar, tetapi karena tahun itu adalah menunjukkan angka produksi film pendek semakin meningkat, maka ada kesempatan untuk melakukan shaping, untuk melakukan pemilihan melihat film pendek atau mengembangkan film pendek indonesia berdasarkan kualitas dan memulai membuat nama baru bernama festival film pendek confident tahun dengan sistem kompetisi. bahwa perubahan tahun dengan nama festival film pendek confident, festival menerapkan berbagai ketentuan baru sebagai langkah untuk mempersiapkan perkembangan film independen atau film pendek indonesia masa depan yang sangat terkait dengan perfilman pada umumnya. perjalanan confident dalam menyelenggarakan festival film hingga saat ini memiliki keterkaitan dengan yang diajukan oleh para pemohon. bahwa pemahaman tentang film pada undang undang nomor tahun menempatkan film sebagai bagian dari media komunikasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dengan keamanan negara. film dipandang sebagai sangat yang berbahaya sehingga perlu dikontrol secara berlapis dari small perizinan saat film sebelum dibuat, saat film dibuat, kemudian selesai dan masuk sensor. bahwa sejak awal penyelenggaraan festival confident menyadari film memberi kekuatan yang sangat besar yang mempengaruhi penonton pada saat yang bersamaan. confident juga percaya penonton dewasa memiliki kedewasaan, kebebasan, dan kemampuan untuk memilih dan menentukan hal hal yang baik dan sesuai dengan dirinya termasuk film yang ditonton. bahwa pengertian dewasa diambil dari pemahaman tentang warga negara yang dianggap dewasa dalam konteks republik indonesia yaitu seseorang yang memiliki hak pilih dalam pemilu ditandai dan memiliki ktp indonesia. dalam pengertian individu yang dewasa adalah individu yang secara sadar dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya sebagai pribadi, mahkluk sosial, dan sebagai warga negara. gambaran inilah yang dicita citakan dalam terbentuknya masyarakat madani atau masyarakat sipil. bahwa confident memberlakukan sistem klasifikasi, sistem penggolongan umur penonton dalam penyelenggaraan festivalnya, saat ini sistem klasifikasi yang dilakukan adalah dalam bentuk pembuatan program film. bahwa bersama anggota dewan program lainnya, film yang tidak untuk dikonsumsi anak anak ditempatkan dalam program film tersendiri dan penempatan program film pada jam tayang selama festival film berlangsung sesuai dengan isi programnya ditentukan jam tayangnya yang tidak sesuai dengan anak anak. program film yang bukan dikonsumsi oleh anak anak ditempatkan pada jam tertentu. anak anak tidak diperkenankan masuk dalam ruang penayangan dan selama ini festival confident telah berhasil menjalankan sistem tersebut selama menjalankan festival. bahwa keberhasilan sistem klasifikasi dapat ditunjukkan dalam dua hal yaitu dari sudut penonton dan pembuat film. sepanjang pelaksanaan festival confident tidak pernah menerima gugatan dari penonton atas penayangan program dan bentuk bentuk pelanggaran ketentuan klasifikasi yang dibuat oleh confident. pada tahun festival membuat satu program film dengan tema lagi lagi objek yang menerima lima film pendek yang menganut unsur kekerasan seks dan program tersebut dimasukkan dalam program yang tidak diperkenankan anak anak untuk masuk dan ditempatkan pada jam tayang terakhir yaitu malam hari. bahwa tolok ukur lainnya dapat dilihat juga pada peningkatan jumlah penonton dari tahun tahun. pembuat film turut mendukung proses klasifikasi. bahwa klasifikasi mendidik para pembuat film untuk turut menentukan audience seperti apa yang hendak dibuat atau dituju ketika mereka berkarya. bahwa sebagai tolok ukur ketika masuk tahun dan tahun peserta film yang masuk itu datang dari berbagai kota, termasuk kota kota kecil yang ada jawa maupun yang ada kalimantan, satu film datang dari medan. bahwa perkembangan film pendek mempunyai sumbangan kepada perkembangan film secara umumnya dan punya masa depan yang sangat cerah. karena pemahaman serta penyebaran pengetahuan tentang film itu tidak hanya didominasi oleh orang orang kota kota besar. selain dari perspektif penonton sistem klasifikasi ini juga mendapat sambutan baik dari para pembuat film. confident saat ini memfokuskan diri pada perkembangan film pendek indonesia. bahwa semua festival film pendek atau film indonesia tidak mengajukan film film yang akan diputar dalam festival lembaga sensor. keterangan pihak terkait tidak langsung pengurus harian dewan kesenian jakarta dkj) marco kusuma wijaya ketua pengurus harian dewan kesenian jakarta) bahwa semangat reformasi telah mengubah rezim regulasi lsf yang sekarang ini salah satu tugas bagian dari reformasi yang belum selesai. bahwa dewan kesenian jakarta bersama pihak pemohon bukannya menolak adanya regulasi melainkan menolak regulasi dalam bentuk rezim yang sekarang. bahwa yang diuji bukanlah lembaga sensor film, apalagi para anggotanya tetapi menguji dasar kerja dari para anggota lsf yang selama ini telah bekerja dengan penuh integritas berdasarkan undang undang yang menjadi dasar mereka. bahwa rezim tersebut menghalangi pemenuhan hak konstitusional masyarakat, tetapi menurut pandangan juga bersifat kontraproduktif untuk menyiapkan masyarakat bangsa indonesia maju depan. bahwa dewan kesenian jakarta berkepentingan dengan perkara ini karena dewan kesenian berada antara seni kesenian dan masyarakat, dan pada saat ini hanya film sebagai satu satunya bidang seni yang masih terkena sensor oleh negara dari semua bidang seni yang ada dalam naungan dewan kesenian jakarta yaitu sastra musik, teater, seni rupa, tari, dan film. bahwa masyarakat justru menghadapi ancaman lebih besar dari banjir informasi dan dari mutu rendah kesenian meskipun lulus sensor. bahwa para seniman adalah juga warga biasa yang memiliki keluarga dan anak dan bergaul tengah tengah keluarga yang lain, tetapi mengizinkan tidak sama dengan menganjurkan, melainkan menghargai hak orang lain dan menghormati kemampuan orang dewasa untuk memilih. rasa khawatir ini tidak boleh menjadi sebab dari pemberantasan atas kebebasan berkesenian yang justru diperlukan. bahwa inti dari argumen ini adalah karya seni tidak dapat dipotong potong karena hal tersebut akan menghilangkan tanggung jawab dari penciptanya. karya seni yang tidak utuh telah berubah maknanya dan karena itu tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. kita memerlukan rezim regulasi yang memberi kesempatan kepada karya seni tampil sesuai kehendak penciptanya sehingga hak tiap tiap warga masyarakat untuk memakainya secara utuh dihormati tidak dikurangi. bahwa dalam menghadapi dunia yang makin kompleks justru diperlukan rezim yang memerlukan dan memberdayakan yang meletakkan tanggung jawab pilihan pilihan kepada masyarakat sehingga setiap kali makin menewaskan mereka menghadapi dunia yang makin kompleks, menghargai hak mereka mengatasi yang utuh dan memberikan kemungkinan kepada seniman atas tanggung jawab penuh kepada kemanusiaan. bahwa kesimpulan dari tinjauan yang dilakukan oleh censorship review committee dari negara singapura pada tahun sebelumnya review ini pernah dilakukan pada tahun karena negara singapura mempunyai konsensus untuk melakukan setiap sepuluh tahun sekali. bahwa kesimpulan ini berisi tanggung jawab untuk memandu dan mengendalikan informasi harus semakin berada pada tiap tiap individu masyarakat terutama orang tua dan industri terkait , inilah sebuah kesimpulan dari sebuah bangsa yang diakui oleh censorship review committee itu sebagai bangsa yang umumnya konservatif. bahwa menyadari mereka harus menyiapkan tiap tiap warganya untuk berpikir dan bertanggung jawab, tidak menyerahkan begitu saja kepada suatu lembaga sentralistik. bahwa pada saat ini singapura yang bergerak jauh meninggalkan sensor dalam arti pelarangan dan pemotongan, tetapi mengarah kepada klasifikasi dan pengaturan distribusi. bahwa censorship review committee juga menyimpulkan perlunya peninjauan berulang, bangsa indonesia yang mengaku lebih ber bhinneka dan demokratis tentu tidak mau dianggap ketinggalan dibandingkan negara yang tidak dapat dianggap sangat maju. bahwa masyarakat yang selera, nilai, dan pengetahuannya terus berkembang diri oleh bersama sama secara kritis dan tidak ditentukan oleh sejumlah kecil orang yang menentukan segalanya secara terpusat dan materialistik sebagaimana pada rezim yang sekarang yang berpusat pada lembaga sensor film menurut undang undang perfilman yang sedang diuji. bahwa kesenian dan seniman tidak terpisah melainkan bagian integral dari masyarakat beradab. masyarakat beradab adalah dimana gagasan gagasan dan perbedaan perbedaan dirundingkan dan diwacanakan dengan dewasa tidak serta merta dipotong dan dihilangkan sebagaimana telah dialami selama tahun lebih yang lalu. bahwa sejarah indonesia telah menunjukkan banyak sekali gagasan gagasan para seniman yang telah dihalangi oleh orde baru tetapi telah turut serta membentuk apa yang kini dianggap sebagai keindonesiaan serta menyumbang kepada gerakan mempertanyakan dan akhirnya menumbangkan orde baru. bahwa sejak tahun para seniman mulai dari generasi w.s. rendra, ratna sarumpaet hingga yang lebih muda menyebut dengan lantang mempertanyakan berbagai praktik praktik orde baru yang membuat mereka dilarang, ditangkap, dan dipenjara. bahwa ini membuktikan bukan saja mereka memiliki pandangan yang berbeda yang telah menjadi inspirasi bagi semua untuk akhirnya menggulirkan reformasi tetapi juga mereka memiliki kepekaan yang telah berfungsi sebagai peringatan dini bagi bangsa bahwa nasib bangsa mungkin tidak akan menjadi tragis apabila kebebasan mereka tidak diberangus sehingga peringatan dini mereka dapat didengarkan. bahwa untuk berfungsi mereka memerlukan kebebasan. demokratisasi menuntut nilai dan selera tidak bisa ditentukan secara sentralistik oleh sejumlah kecil orang. lsf tidak dapat dibiarkan merampas hak hak masyarakat untuk menilai sendiri apa yang baik dan buruk. bahwa seniman adalah bukan orang yang terasing dari masyarakatnya melainkan mereka sangat dekat dengan denyut jantung masyarakatnya, seniman hidup menghidupi kehidupan tengah tengah masyarakatnya, dia tahu masyarakatnya, dia tahu nilai nilai masyarakatnya, dia mengembangkan sikap setuju atau tidak setuju secara sadar. bahwa proses penilaian dan seleksi dilakukan oleh rekan sejawat, kritikus, ilmuwan, pengamat, senior, dewan kesenian, sejarah internal dalam bidang masing masing samping oleh pasar. bahwa dalam proses penciptaan yang panjang seniman telah berpikir tentang apa yang baik atau tidak dan dikemukakan kepada masyarakatnya dalam suatu karya yang utuh. bahwa secara klasik dapat diketahui seniman berguna bagi masyarakatnya karena hadir untuk lebih peka terhadap masyarakatnya memberikan peringatan peringatan secara dini. namun peringatan dini ini memang seringkali terasa mengganggu atau mengguncang bagi pihak tertentu tetapi kritik daripada seniman adalah apa yang diharapkan darinya. bahwa seniman bukan saja warga negara biasa yang memiliki hak asasi untuk didengarkan dan ekspresi tetapi karena perlu untuk mendengarkan suaranya demi kepentingan kolektif masyarakat. memang ada risiko, tapi resiko ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghapuskan dasar dari potensi terbaiknya, yaitu kebebasan. risiko ini harus dikelola tanpa melanggar hak konstitusional masyarakat akan informasi dan tanpa mematikan kesempatannya untuk berpartisipasi dan mengembangkan kecerdasannya. bahwa untuk mengembangkan kemampuan diperlukan rezim regulasi yang baru. dalam hal ini tidak ada penolakan regulasi, melainkan sedang menyusun regulasi yang baik yang menewaskan masyarakat, yang meletakkan tanggung jawab pada akhirnya individu, pada anggota masyarakat, pada keluarga, pada orang tua bahwa indikasi rumusan rezim regulasi yang lebih baik bukan saja diperlukan oleh bangsa indonesia untuk memasuki zaman yang lebih kompleks dan banjir informasi tetapi hal itu sangat dimungkinkan secara substansi dan teknis. keterangan pihak terkait tidak langsung komisi perlindungan anak indonesia kpai), menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan bawah sumpah saksi dari pihak terkait langsung lembaga sensor film bernama ikhwan sam, yang memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan saksi ikhwan sam bahwa saksi sebagai anggota lembaga sensor film yang mengalami beberapa hal yang terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi pengalaman sehari hari, diskusi sehari hari antara para anggota yang mewakili berbagai unsur komunitas masyarakat. ada dari unsur pemerintah, ada dari unsur majelis majelis agama, ada dari unsur yang lain lain. bahwa saksi ingin memberikan catatan apa yang telah digambarkan oleh bapak taufik ismail dan dian sastro tentang gambaran sebuah jurang dan pagar, bahwa saat ini yang diperlukan adalah sebuah jembatan, sebuah koridor agar orang tidak jatuh jurang dan koridor itu adalah sebuah upaya sensor yang dilihat dari kacamata undang undang, dilihat dari kacamata moral, dilihat dari kacamata sosial, bahwa anggota lembaga sensor film sebanyak orang memiliki komitmen dan pertimbangan pertimbangan. sehingga kesimpulan kesimpulan yang ada adalah sebuah realitas yang ingin diberikan. bahwa apa yang terbaik, memang dirasakan belum maksimal,saksi merasakan ada protes protes dalam, tapi apa yang saksi lakukan adalah sebuah usaha, yang sekurang kurangnya menunjukkan bahwa komunitas perfilman indonesia juga bersedia untuk tidak mengedepankan arogansi, atau intelektualitasnya, atau ekspresi keseniannya, atau dominasi kreativitasnya. bahwa saksi ingin mengingatkan para komunitas seniman yang ingin bebas sebebas bebasnya itu, ada sekitar kita juga ada gambaran masyarakat yang kadang kadang memang harus dilindungi. bahwa kalau ada sebuah kesaksian, seorang saksi tadi menyatakan dua orang anak, dengan tingkat artikulasi penyampaian yang sangat sangat bagus, pikirkanlah ratusan juta warga lagi, puluhan juta penonton film maupun televisi yang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki awareness untuk menangkap apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh gagasan para sineas itu. bahwa yang mereka tangkap adalah apa yang terwujud. untuk inilah sebuah undang undang diperlukan untuk melindungi yang lemah. perlindungan terhadap yang lemah ini harus diutamakan. bahwa menurut saksi yang kuat harus melindungi yang lemah, yang banyak harus lebih diperhatikan dari yang sedikit. i2. menimbang bahwa parabeberapafilmi3 menimbang bahwa berdasarkanenai pengujian perfilman terhadap uud yang diundangkan pada tahun bahwa setelah undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk) yang berbunyiinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan mahkamah nomor puu iii maka tidak ada halangan bagi mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang undang yang diundangkan sebelum perubahan uud tanggal oktober bahwa berdasarkan pengalaman pemohon iv, selama penyelengaraan jiffest sejak tahun hingga pada tahun selalu mengalami hambatan dan rintangan dari lsf untuk melakukan pertunjukan dan atau penayangan atas film film festival tersebut dihadapan penonton. beberapa judul film yang dilarang oleh lsf untuk dipertunjukkan dan atau ditayangkan antara lain: film berjudul timor loro sae , karya vitae lopez, pada jiffest film berjudul tales crocodiles , pada jiffest karya jan van den berg bercerita mengenai perjuangan rakyat bekas provinsi ke indonesia itu dalam merebut kemerdekaan. film berjudul passage , pada jiffest film ini merupakan film dokumenter karya sutradara james leong dan lynn lee, bercerita tentang sebuah desa perbatasan timor leste dan indonesia, dimana penduduknya merupakan korban sekaligus saksi atas peristiwa pertumpahan darah menjelang proses jajak pendapat pada tahun film ini mengisahkan bagaimana usaha dan upaya penduduk untuk melakukan rekonsiliasi atas peristiwa dimaksud. film berjudul the black road , pada jiffest film the black road karya jurnalis asal australia, william newsen, juga tak luput dari gunting sensor. film yang membutuhkan waktu penggarapan selama empat tahun ini menceritakan upaya aceh melepaskan diri dari indonesia. bahwa keempat film tersebut telah dilarang oleh lsf utuk dipertunjukkan dan ditayangkan pada jiffest dengan alasan keamanan dan khawatirkan akan mengundang luka lama, karena telah kondisinya situasi keamanan aceh dan hubungan antara indonesia dengan timor leste. samping itu dinyatakan pula oleh lsf bahwa masyarakat indonesia belum siap atas film dengan tema tema tersebut. bahwa persiapan untuk menyelenggarakan jiffest setiap tahunnya telah dilakukan oleh pemohon jauh hari kegiatan festival i3 menimbang bahwa dengan demikian, permohonan para pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah, kedudukan hukum legal standing) para pemohon i3 menimbang bahwa telah menentukan kualifikasi tentang siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang undang terhadap uud yaituknisejak putusan nomor puu iiiengdimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi, i3 menimbang bahwa para pemohon dalam pengujian perfilman tersebut adalah annisa nurul shanty aktris film, sebagai pemohon muhammad rivai riza, sutradara film, sebagai pemohon ii, nur kurniadi aisyah dewi, produser film sebagai pemohon iii, lalu rois amriradhiani, penyelenggara festival film, sebagai pemohon iv, dan tino saroengallo, pengajar ikj dan sutradara film, sebagai pemohon selanjutnya disebut para pemohon, mendalilkan diri sebagai perorangan wni dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, i3 menimbang bahwa para pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh dirugikan oleh berlakunya angka dan huruf perfilman yang pada pokoknya berisi ketentuan mengenai sensor film beserta akibat hukum dan sanksi pidananya: menimbang bahwa para pemohon berdasarkan alat alat bukti tertulis dan keterangan persidangan memenuhi kualifikasi baik sebagai pemohon perorangan wni maupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yakni sebagai pekerja film , mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud yang prima face dirugikan oleh perfilman guo, kerugian mana bersifat spesifik dan aktual, serta mempunyai hubungan kausal dengan perfilman dan apabila permohonannya dikabulkan kerugian dimaksud tidak akan terjadi: i3erfilman terhadap uud menimbang bahwa karena mahkamah berwenang dan para pemohon mempunyai legal standing dalam perkara guo, makyang diajukan oleh para pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas beberapa perfilman terhadap uud sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, angka perfilman yang berbunyi,demikian juga (ketentuan mengenai sensor dan akibat hukumnya) dan (yang mengatur tentang lembaga sensor film, disingkat lsf) perfilman,aketentuan guo telah menyebabkan informasi yang disampaikan oleh para pemohon dan yang diterima diperoleh oleh masyarakat lewat film menjadi tidak utuh akibat terkena sensor, bahkan kemungkinan tidak dapat tersampaikan sama sekali, bahwa menurut para pemohon, angka dan perfilmankarena bagi para pemohon: film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri, yakni sebagai ekspresi atas kreativitas seni dan budaya yang dimilikinya, sehingga pembatasan lewat sensor akan memasang kreativitas para pemohon: film mengandung aspek usaha, ekonomi, dan bisnis yang merupakan tempat mata pencarian guna memenuhi kebutuhan dasar para pemohon. selain itu, film juga untuk memenuhi kebutuhan dasar para pemohon yang bersifat materiil, yakni menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, serta sarana penyampaian gagasan gagasan tertentu kepada penonton, sehingga sensor film oleh lsf akan menghambat para pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya: cc. melalui film yang diproduksinya, para pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan nonformal yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus film melalui forum resmi seperti festival atau forum tidak resmi seperti penulisan resensi film lewat surat kabar dan dialog atau diskusi film, bahkan ungkapan ungkapan spontan dari para penonton, sehingga dengan adanya sensor film oleh lsf akan merintangi hak para pemohon untuk memperoleh pendidikan yang demikian: proses pembuatan film juga memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat terganggu oleh adanya sensor film yang dilakukan lsf, bahwa menurut para pemohon, dan huruf perfilman yang berisi ketentuan mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan perfilman bertentangan dengan uud karena penggunaan hak asasi para pemohon yang dijamin oleh uud justru malah dapat dihukum penjara sebagai akibat adanya ketentuan sensor yang dilakukan oleh lsf, bahwa oleh karena itu, para pemohon memohon agar mahkamah menyatakan perfilman guo bertentangan dengan uud danyang telah disahkan persidangan, serta menghadirkan ahli dan saksi bawah sumpah yang memberikan keterangan lisan dan tertulis, pihak pihak terkait yang mendukung para pemohon, serta ahli yang hanya memberi keterangan tertulis, pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: ahli dari pemohon, seno gurira ajidarma menurut ahli, mitos bahwa media massa termasuk film berperan dalam pembentukan hegemoni budaya telah gugur oleh fakta bahwa teks media massa itu polemik atau bermakna banyak, karena penonton tidak lagi pasif, melainkan aktif (the active audience), yaitu penonton dihargai sebagai produsen makna. dalam konsep seperti ini, film tidak dianggap mempengaruhi penonton seperti diandaikan oleh pandangan bahwa penonton itu pasif, dalam pendekatan kajian media, lsf adalah representasi faktor negara, maupun faktor regulasi yang merupakan faktor determinan dalam hubungan hubungan kuasa. yang pada dasarnya melalui pasar dan demokratisasi pembelajaran, yakni bahwa apapun yang disensor telah hadir mana mana, bahwa gugatan terhadap lembaga sensor ini merupakan bagian dari wacana kontemporer yang nampaknya melihat dunia akan menjadi lebih baik tanpa sensor dan lembaga sensor. hal ini berarti bahwa diperlukan suatu konsensus sosial baru antara kelompok yang dominan dan yang terkalahkan: ahli dari pemohon, fadjroel rachman menurut ahli, setelah tahun merdeka dan hidup abad xxi apakah kita masih percaya bahwa sensor dan indoktrinasi menyelematkan manusia dan meninggikan peradaban? dua contoh buruk kerusakan moral, psikologis dan intelektual terburuk bagi generasi yang hidup dalam rezim totaliter soeharto orde baru, yaitu pertama adalah indoktrinasi ideologi pancasila secara massal lewat penataran yang hanya mengenal satu tafsir tunggal terhadap pancasila, dan kedua adalah sensor atau pelarangan terhadap karya karya pramuka ananta toer yang dinilai berideologi komunis dan bertentangan dengan pancasila, ahli menolak sensor dan indoktrinasi, karena keduanya merusak kualitas moral dan intelektual manusia bebas yang menjadi sasarannya. padahal hanya dengan kebebasan, pilihan pilihan rasional dapat dibuat oleh setiapidak ada surga dan neraka, ahli mendukung sepenuh hati upaya mengembalikan hak konstitusional dan hak demokratis setiap warga negara indonesia yang dijamin melalui uud namun ahli menyatakan bahwa tidak menganut kebebasan tanpa batas, karena kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain, bukan oleh sensor dan indoktrinasi yang sangat buruk yang menciptakan masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan kebodohan, bahwa adanya empat realitas sosial, yakni kegagalan penegakan hukum,kegagalan tokoh tokoh agama membina moral umatnya, ketidakmampuan lembaga semacam kpi menegakkan wewenangnya, dan kemiskinan dan kurangnya pendidikan mayoritas rakyat, adalah sangat keliru dan menyesatkan apabila menjadikan keempat realitas tersebut sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi secara bebas, ahli dari pemohon, budiyati abiog menurut ahli, aspirasi masyarakat perfilman yang diwakili organisasi organisasi film anggota bp2n pada dasarnya senada dengan materi permohonan para pemohon, yaitu bahwa ruu perfilman yang baru harus berorientasi pada paradigma baru era reformasi yaitu demokrasi, perlindungan hak asasi, dan penegakan hukum. aktualisasi, dan perlindungan konsumen, yang aktualisasinya adalah dengan melakukan reposisi bp2n dan lsf, yaitu menyangkut masalah sistem dan mekanisme, bukan ketidaksetujuan atas keberadaannya: menurut ahli, akar masalahnya adalah pada sistem kepemerintahan dewasa ini yang memang masih menganut atmosfir pembinaan sebagai warisan orde baru yang mencerminkan pendekatan dari atas bawah, yang kalau diurut adalah warisan kolonial, yaitu memposisikan publik sebagai pihak yang harus dilindungi, yang bodoh, tidak dapat memilih apa yang baik bagi dirinya. era reformasi seharusnya berani melakukan transformasi arah pendekatan bawah atas yang, sehingga mampu membangun social investment dan social control yang kuat. atmosfer ini akan dibangun bukannya melalui sistem pembinaan, melainkan melalui sistem pemberdayaan menuju self empowerment, sehingga mampu melaksanakan self censorship: dalam pelaksanaan fungsi lsf, sistem pemberdayaan dapat dilakukan melalui penilaian klasifikasi film (rating), yang akan menggerakkan semua unsur menjadi harus berperan, bukan terbatas yang berkiprah dalam industri, namun yang utama adalah peran keluarga sebagai kunci utama pemberdayaan publik, dan sektor pendidikan. sebagai pagar terhadap pemanfaatan film untuk eksploitasi tampilan pornografi dan kekerasan, bisa diakomodasi dalam penilaian un rated , yaitu ditolak sama sekali. sebaliknya, perlu perlakuan khusus untuk film film yang keseluruhannya dibuat dengan sengaja untuk festival, pendidikan, instruksional, atau kesehatan, masalah utama yang kita hadapi dewasa ini tidak berada pada fim film yang disensor yang dari segi jumlah saja tak mungkin disensor melalui mekanisme seperti sekarang, tetapi justru pada ribuan dan bahkan jutaan film yang digandakan tanpa lewat sensor yang masuk melalui media maya, internet, sampai hp: bahwa alasan perlunya sensor dan lembaga sensor yang didasarkan atas pertimbangan masih banyaknya warga masyarakat yang kurang pendidikan karena keterbatasan ekonomi, maka hal itu bukanlah penonton film bioskop, melainkan barangkali adalah mereka yang menjadi konsumen video bajakan murah dan melimpah ruah. jadi masalahnya bukanlah pada sensor, melainkan masalah penegakan hukum. sedangkan apabila yang disalahkan adalah perlindungan anak, maka jawabannya yang lebih tepat adalah sistem klasifikasi film, ahli juga berpendapat perlunya suatu kode etik profesi semua profesi perfilman untuk mendukung iklim profesional yang sehat kalangan pekerja film dengan menerapkan self censorship: menurut ahli, keberadaan lembaga sensor disalahkan, karena mekanismenya dipandang tidak layak, yang tidak pernah berubah sejak masa orde baru, apabila sudah ada penyesuaian, seharusnya ketentuan hukumnya juga harus diubah. oleh karena itu, perlu keberanian untuk melakukan reformasi bidang perfilman dengan mengganti perfilman: ahli dari pemohon, menawan muhammad menurut ahli, ada kesalahpahaman dari pihak yang menanggapi permintaan agar lembaga sensor film dihilangkan, yaitu ditafsirkan sebagai permintaan akan kebebasan tanpa batas, padahal ahli yakin tak ada kebebasan tanpa batas dalam masyarakat: yang ahli persoalan adalah: siapa yang berhak menentukan batas itu, mengapa mendapatkan, sedangkan dan tidak, serta mengapa lembaga sensor film dan personalnya sekarang memegang hak tersebut, bagaimana cara para juru sensor yang memegang 'hak memberi batas' itu menyeleksi, apakah secara terbuka atau tertutup: bagaimana cara juru sensor memutuskan batas batas kebebasan itu, apakah secara demokratis atau sewenang wenang berdasarkan prinsip siapa yang kuat (mayoritas), apakah batas batas kebebasan itu mutlak dan kekal. tak dapat diubah dan tak akan berubah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya: bagaimana penentuan keputusan adanya pelanggaran batas dan apakah ada hak pelanggar untuk membela diri dan ada institusi untuk naik banding: menurut ahli, dalih bahwa kemerdekaan kebebasan itu ada batasnya memuat tendensi untuk mengabaikan kemerdekaan itu sendiri, sebagaimana pengalaman indonesia selama ini, sehingga harus diwaspadai langkah yang ingin membatasi kemerdekaan, menurut pengalaman ahli sebagai anggota badan sensor film bsf) pada tahun lembaga sensor itu tidak bebas dari kesalahan dan kecurangan, yaitu, adanya kasus kasus penyuapan oleh importir produser film terhadap para anggota bsf, serta bahwa kekuasaan lembaga sensor bersifat tertutup, tanpa hak pembelaan dan banding yang mudah sewenang wenang dan tertutup: menurut ahli, adanya anggapan bahwa indonesia sedang diserbu oleh gerakan syahwat merdeka , sungguh memanipulasi keadaan, nampak tidak percaya akan daya tahan bangsa indonesia dan generasi muda, tidak didukung adanya riset yang memadai, dan apalagi belum ada kesepakatan bahwa yang disebut amoral' itu termasuk kategori kriminal: menurut ahli, membicarakan konstitusi dan hak asasi manusia, janganlah mengira bahwa konstitusi dan ham itu adalah gagasan dan pengalaman barat , atau universal atau tidak, karena perjuangan tentang hak asasi, termasuk tentang masalah kebebasan berekspresi, adalah berdasarkan pengalaman pahit bangsa indonesia sendiri sejak masa penjajahan hingga kini: ahli dari pemohon, dr. nono anwar makarim menurut ahli, sensor yang mendapat legitimasi dari kedaulatan negara, saat ini sudah kehabisan legitimasinya, karena kedaulatan negara sudah mengalami erosi sebagai akibat penanaman modal asing, hadirnya perusahaan multi nasional, melemahnya kemampuan negara memberi jasa keamanan dan pendidikan kepada warganya, diporakporandakannya kedaulatan negara oleh kemajuan teknologi sehingga sensor tak mampu menyaring apa yang boleh dan tidak boleh masuk komputer pribadi dan telepon seluler, dan kedaulatan negara telah dikurangi berdasarkan perhitungan untung rugi melalui perjanjian internasional. legitimasi sensor menipis bersama menipisnya kedaulatan kolektif yang bergeser kedaulatan individual, sehingga bukan sensor lagi yang menentukan apa yang boleh dibaca, didengar dan ditonton oleh warganya, namun penemuannya adalah pada warga negara itu sendiri: menurut ahli, terdapat perbedaan yang menyolok antara fungsi sensor dalam perfilman dan undang undang nomor tahun tentang pers (disingkat pers), meskipun keduanya sama sama memasukkan film sebagai media komunikasi massa, yaitu bahwa sensor dalam perfilman yang lahir pada masa rezim militer merumuskan sensor sebagai aktivitas biasa yang lazim dan sah sah saja, sedangkan sensor dalam pers yang lahir pada era reformasi justru dilarang, sehingga yang diancam pidana dalam perfilman adalah pelanggar keputusan sensor padahal dan perfilman yang dipidana adalah pelaku seniornya. dengan demikian, menurut ahli terdapat dualisme pengaturan yang saling bertentangan: menurut ahli, sensor bertentangan dengan konstitusi, khususnya uud yang menetapkan indonesia sebagai negara hukum rechtsstaat), yang penafsirannya dalam alam demokratis rechtsstaat identik dengan rule law, bukan rule law, karena sesuai tindakan yang disahkan oleh undang undang belum tentu sesuai dengan rule law apabila 'law' tersebut sekadar berfungsi sebagai stempel penguasa. rule law berimplikasi bahwa seluruh proses hukum bekerja sesuai dengan prinsip prinsip dasar sistem hukum masyarakat yang beradab, yaitu bahwa seluruh urutan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak ada yang dapat main hakim sendiri. padahal, tindakan sensor yang dirumuskan oleh perfilman, yaitu empat jenis tindakan penelitian, ii) penilaian, ili) penentuan, dan iv) peniadaan terhadap film yang dianggap melanggar rasa susila, nilai budaya, dan kepribadian bangsa, ketertiban umum, serta norma norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya berada tangan satu tangan yaitu lembaga sensor film. hal ini berarti bahwa kebijakan sensor yang tercantum dalam perfilman merupakan kebijakan perundang undangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam uud menurut ahli, sensor tidak berguna dan tidak akan efektif, karena konsepsi sensor tentang publik yang hendak dilindungi keliru sebab didasarkan atas anggapan bahwa semua yang menonton film sama, yaitu vakum nilai, selera, dan pendapat dalam dirinya. menurut ahli, dengan keadaan yang sudah out control seperti dewasa ini, tidak ada kegunaan dan efektivitas sensor indonesia, sehingga sebaiknya diserahkan saja kepada masyarakat sendiri. bimbingan mungkin masih diperlukan dalam bentuk klasifikasi film menurut kriteria kedewasaan segmen segmen penonton kalangan publik, menurut ahli, jika sensor ditiadakan, maka dalam suatu negara hukum, yang memberi perlindungan kepada masyarakat adalah pelaksanaan dan penegakan hukum dan undang undang yang khusus dibuat untuk itu, baik ketentuan hukum perdata maupun ketentuan hukum pidana, bukan oleh sensor yang justru bermakna menempatkan bangsa yang merdeka berada bawah pengampunan. apabila menteri kebudayaan dan pariwisata dalam persidangan mahkamah mengatakan pada suatu hari kelak indonesia tidak akan punya sensor lagi, maka menurut ahli, hari itu adalah sekarang, ahli dari pemohon, leo batubara anggota dewan pers) bahwa secara khusus para pemohon merasa perlu pula menyampaikan bahwa permohonan pengujian undang undang yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian perfilman yang telah diundangkan dalam lembaran negara tahun nomor dan tambahan berita negara nomor serta berlaku bagi seluruh warga negara indonesia sebelum perubahan uud hal mana menurut ketentuan mk, perfilman tidak termasuk undang undang yang dapat diuji oleh mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan alasan pada butir atas, maka para pemohon mendalilkan dengan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april mahkamah konstitusi berpendapat dalam putusan dimaksud bahwa terhadap ketentuan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii tanggal april telah menjadi yurisprudensi bagi majelis hakim mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian sebuah undang undang terhadap uud yang diundangkan sebelum perubahan uud bahwa secara demikian, berdasarkan padarfilman terhadap dan uud kedudukan hukum (legal standing)u, badan hukum publik atau badan hukum privat, atau: lembaga negara. berlangsung, salah satunya adalah menghubungi para pihak pemilik film dari berbagai negara yang direncanakan untuk dipertunjukkan dan atau ditayangkan guna mengajukan permohonan jin mempertunjukkan dan atau menayangkan film dimaksud pada jiffest, mendatangkan film dimaksud indonesia, melakukan promosi hingga mempertunjukkan dan menayangkannya hadapan penonton indonesia. hal mana persiapan ini tidak hanya telah memakan waktu, tenaga bahkan biaya yang tidak sedikit. bahwa akan tetapi dapatlah dibayangkan, setelah persiapan persiapan tersebut dilalui dan dilakukan oleh pemohon iv, ternyata film dimaksud tidak dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dihadapan penonton. hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan tidak hanya pada pemohon juga para penonton karena film film yang telah kami persiapkan sejak lama untuk diputar, pada akhirnya dilarang untuk diputar. kerja keras pemohon dan niat untuk membuka ruang dialog dan memberi pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat melalui film, yang juga menjadi salah satu tujuan berdirinya jiffest juga tidak tercapai. bahwa dari uraian dalil sebagaimana tersebut atas, apa yang dilakukan oleh lsf membuktikan adanya upaya lsf untuk menghalang halangi kebenaran sejarah tentang bangsa ini untuk diketahui oleh seluruh warga negara tanpa pandang bulu. bahwa lsf sesungguhnya telah pula melakukan pelanggaran atas perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya, sebagaimana teryang menyatakan bahwa dikecualikan dari penyensoran. bahwa dari penjelasan dan uraian yang disampaikan oleh masing masing pemohon dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat pedoman dan kriteria yang dipakai untuk melakukan penyensoran berdasarkan pada nomor tahun tentang lembaga sensor film dan peraturan menurut ahli, perfilman sudah tidak sesuai lagi dengan era reformasi, karena masih berparadigma otoriter, personil badan pertimbangan perfilman nasional bppn) dan lsf masih bertahan dengan paradigma orde baru (ada yang sudah tahun menjabat), terlalu banyak kutipan kutipan dalam penyelenggaraan industri perfilman: dan kinerja industri perfilman merosot sebab dibelenggu oleh perfilman dengan ancaman seniornya: menurut ahli, dibutuhkan perfilman yang baru yang berparadigma demokratis yang bebas sensor, namun karena untuk membuatnya butuh waktu, maka dalam jangka pendek mahkamah dapat mengabulkan permohonan para pemohon, ahli dari pemohon, drs. amir effendi siregar menurut ahli, film sebagai salah satu media massa dan merupakan salah satu saluran komunikasi massa harus dijamin kebebasannya dengan tetap menjamin dan menjaga hak asasi orang lain. sebagai media massa yang tidak mempergunakan ranah publik, pengaturannya lebih dominan bersifat mengatur diri sendiri (self regulatory), sehingga tidak perlu pra sensor, seperti halnya penerbitan surat kabar dan buku. apabila materi film tidak pantas, maka aparat penegak hukum dapat bertindak menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku. pers sudah tidak mengenal sensor, sehingga seharusnya film sebagai media massa juga tidak perlu sensor, perfilman adalah warisan dari sistem yang otoriter, maka peranan pemerintah sangat besar dan dominan. selain itu, banyak peraturan pemerintah pp) yang harus dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut perfilman yang mengakibatkan sistem perfilman nasional menjadi otoriter dan represif, misal nomor tahun tentang lembaga sensor film. maka menurut ahli, bukan hanya persoalan sensor dan lsf yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi seluruh perfilman berikut yang dibuatnya bertentangan dengan konstitusi, sehingga harus digugurkan: menurut ahli, perfilman sangat diskriminatif dan menyebabkan undang undang ini tidak konsisten dengan dasar, arah, dan tujuannya, karena menurut perfilman tidak mencakup film berita yang ditayangkan melalui media elektronik, yang berarti tidak terjangkau sensor oleh lembaga sensor. ahli dari pemohon, zoemrotin k.s. menurut ahli yang melihat dari sisi perlindungan konsumen, film adalah suatu komoditas jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dengan maksud agar mendapatkan hiburan, menikmati karya seni, dan memperoleh informasi. untuk unsur karya seni dan rekreasi (hiburan) sangat susah distandarkan, namun untuk unsur informasi, khususnya film film dokumenter, harus distandarkan yaitu standar realita kebenaran. sebab jika tidak, berarti membohongi konsumen film yang mempunyai hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih yang tidak dapat dipaksakan, dan hak mendapatkan informasi, jika tidak konsumen berhak akan ganti rugi, melakukan tuntutan, dan bahkan class action, menurut ahli, agar dapat memilih konsumen perlu mendapatkan informasi, jika memilih barang informasi dapat diperoleh melalui label yakni mengenai produk siapa, komposisinya seperti apa, expirednya kapan. kalau film, informasi yang diperlukan konsumen film adalah siapa sutradaranya, siapa produsernya, dan pemain filmnya siapa, bukan sudah lulus sensor atau belum, sehingga sensor tidak diperlukan: ahli mengakui ada heterogenitas konsumen film yang harus dilindungi, tetapi tidak harus dengan sensor. ahli menganalogikan dengan produk komoditas susu yang sangat bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga dapat berbahaya apabila tidak tepat penggunaannya, misalnya bagi seseorang yang gemuk seperti ahli jika minum yang full cream and high fat justru akan mematikan. jadi, menurut ahli tidak perlu produksi susunya yang dilarang, namun klasifikasi produknya yang sesuai dengan karakteristik konsumennya. untuk film, tak perlu sensor oleh lsf, tetapi cukup melalui klasifikasi film sesuai dengan karakteristik konsumen film yang intinya semua lapisan konsumen film harus dapat dipuaskan: ahli dari pemohon, prof. dr. siti mudah mulia, m.a. ahli mengemukakan bahwa paling tidak ada empat alasan mengapa perfilman perlu dikaji dan direformasi, yaitu: pertama, undang undang ini masih mengandung aroma kolonialisme, yakni substansinya masih memandang warga negara sebagai kelompok terjajah, bukan sebagai kelompok civil society yang memiliki hak setara dengan pemerintah, karena pemerintah diposisikan sebagai pelayan atau pengabdi bukan sebagai memaksa atau penguasa, kedua, perfilman menyalahi prinsip prinsip dasar negara indonesia, yakni pancasila dan uud karena sejumlah dalam perfilman secara struktural dan spesifik mengatur insan insan perfilman, tetapi sayangnya pengaturan terhadap mereka bukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan, melainkan lebih dimaksudkan sebagai pengucilan dan pembatasan, yaitu mengekang hak dan kebebasan asasi manusia insan insan perfilman dan bahkan berpotensi perilaku kekerasan terhadap insan insan perfilman, ketiga, perfilman jelas mengingkari nilai nilai ham sebagaimana dijabarcovenant internasional mengenai hak hak sipil dan politik: keempat, pengertian moralitas dalam perfilman mengalami degradasi makna, yaitu hanya dipahami dalam pengertian sempit, yaitu berkaitan dengan soal kesusilaan, bahkan lebih sempit lagi yakni tubuh manusia, khususnya tubuh perempuan: saksi dari pemohon, mira lesmana saksi menyampaikan keterangan mengenai pengalamannya sebagai produser film sebagai berikut: bahwa membuat film membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, dan dana yang tidak sedikit, namun saksi tidak dapat memperhitungkan nasib film produksinya meja sensor lsf, apakah sepenuhnya dapat beredar atau tidak, atau bahkan sama sekali tidak dapat beredar, karena tidak ada film yang dapat beredar tanpa memiliki kartu tanda lulus sensor, pengalaman saksi dengan filmnya yang disensor lsf menunjukkan bahwa cara lsf melakukan pemotongan adegan sangat absolut dan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan dasarnya yang mungkin berbeda dengan pendapat para anggota lsf bahwa dari sudut finansial, saksi juga pernah mengalami kerugian sebagai akibat dikenai biaya penyensoran yang tarif resminya rp. per meter, semakin panjang film semakin besar biayanya, semakin banyak copy film semakin bertambah biaya yang dikenakan, dan untuk semua biaya yang saksi keluarkan tidak pernah diberi tanda terima resmi dari lsf dengan stempel berlogo lsf, melainkan hanya akuntansi dari petugas administrasi lsf, saksi dari pemohon, dian sastrowardoyo saksi menyampaikan pengalamannya sebagai seorang aktris film sebagai berikut: bahwa sebagai aktris, tugas saksi dalam sebuah film adalah memerankan karakter secara utuh, dan karakter yang, yang dalam sebuah film biasanya dibangun dengan menggambarkan hubungan antara karakter lewat penggambaran rinci pada setiap adegan. oleh karena itu, jika ada penghilangan beberapa shot atau adegan, sama seperti membaca kalimat yang tidak lengkap, sehingga dapat membingungkan atau menyesatkan penontonnya, bahwa sebagai aktor yang baik dan profesional, setiap adegan sama pentingnya, tidak ada adegan yang lebih penting dibanding dengan adegan lainnya, telah dirancang dan diperhitungkan masak masak dalam menggambarkan keutuhan sebuah karakter, sehingga apabila salah satu adegan ada yang dihilangkan, maka keutuhan karya seorang aktor seperti saksi telah disabotase, yang berakibat langsung pada pemahaman penonton yang tidak lengkap dan terhambat: bahwa terkait dengan persoalan moral yang menjadi perdebatan, pengalaman saksi yang diajarkan oleh lingkungan keluarganya sejak kecil bahwa moral itu bukan hanya masalah kelamin kelainan saja, tetapi korupsi, tidak menghormati hak asasi orang lain, dan tidak mau tahu ketertindasan orang lain juga masalah moral, saksi dari pemohon, chitrawati bukhari saksi sebagai orang tua dari dua orang anak yang belum dewasa yang sering mendampingi anaknya nonton film menerangkan sebagai berikut: bahwa tidak mungkin saksi menyaring setiap film yang diakses anak anak yang ditayangkan tidak gedung bioskop, tetapi tv, kabel, dvd, hp, dan internet. saksi hanya menggariskan kriteria apa yang boleh mereka tonton serta aturan mainnya sesuai dengan perkembangan usia mereka, bahwa sebagai orang tua saksi menginginkan timbulnya suatu kekritisan dalam berpikir ketika menonton film, nilai nilai dan pengetahuan akan terinternalisasi secara bertahap kepada anak sesuai umurnya. dengan keterbukaan, diskusi, internalisasi, dan kontrol orang tua saksi dapat menangkal berbagai adegan perilaku menyimpang dalam film, bahwa saksi selalu memandang film sebagai suatu karya dari suatu cara pandang tertentu yang tidak mungkin mewakili suatu cara pandang yang paling benar, sehingga keberagaman tak mungkin dihindari, keterangan pihak terkait, sari mochtar jif fest) pihak terkait yang dihadirkan para pemohon, sari mochtar sebagai festival manager jakarta international film festival fest) menerangkan sebagai berikut: keterangan pihak terkait, komite film independen komite film independen confident) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: paradigma pemahaman tentang film dalam perfilman menempatkan film hanya sebagai media komunikasi yang berhubungan erat dengan fungsi politik dan keamanan negara yang harus dikontrol secara berlapis dari soal perijinan sebelum film dibuat hingga akhirnya masuk ruang sensor. perubahan politik sebenarnya memberi kesempatan untuk mengubah paradigma tentang film sebagai media komunikasi yang mengancam kekuasaan dan keamanan negara menjadi aset budaya yang dapat mensejahterakan masyarakat: kondisi kartu marut perfilman nasional sebagai akibat berlakunya perfilman menyebabkan muncul berbagai kegiatan perfilman masyarakat, misal oleh jiffest dan confident yang menyelenggarakan berbagai festival film dengan mengabaikan perfilman, meskipun confident menyadari hal itu merupakan bentuk pembangkangan: confident berpendapat bahwa perlindungan terhadap penonton sangat perlu dilakukan, khususnya terhadap penonton anak anak atau mereka yang belum dewasa, dengan memberlakukan sistem klasifikasi atau sistem penggolongan umur penonton dalam pelaksanaan festivalnya. sistem klasifikasi yang diterapkan confident adalah melalui pembuatan program film, yaitu film yang tidak untuk konsumsi anak anak ditempatkan dalam program film tersendiri dengan jam tayang paling akhir dan anak anak dilarang masuk dalam ruang penayangan. sistem klasifikasi yang diterapkan oleh confident ternyata cukup berhasil, baik dilihat dari sudut penonton maupun pembuat film, yaitu tak ada keberatan atau gugatan baik dari penonton maupun pembuat film, keterangan pihak terkait, dewan kesenian jakarta dewan kesenian jakarta dkj) yang diwakili oleh marco kusumawijaya ketua harian) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dkj bersama para pemohon bukannya menolak adanya regulasi film, melainkan menolak regulasi dalam bentuk rejim yang sekarang, yaitu perfilman yang dimohonkan pengujian. juga tidak menguji lsf dan meragukan integritas pribadi orang seorang anggota lsf, namun menguji perfilman yang menghalangi pemenuhan hak konstitusional masyarakat, bahkan juga bersifat kontra produktif untuk menyiapkan masyarakat bangsa indonesia depan, dkj berkepentingan dengan perkara ini, karena sampai saat ini film adalah satu satunya bidang seni yang masih terkena sensor negara dari semua bidang seni yang ada dalam naungan dkj. padahal menurut dkj, masyarakat kita justru sedang menghadapi ancaman yang lebih besar, yakni banjir informasi dan kesenian bermutu rendah meskipun lolos sensor. menurut dkj, kunci dari perlindungan masyarakat terletak pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri, sebab mana kini, tidak mungkin semua disaring oleh peralatan apapun, kecuali kehendak dan pilihan penerima informasi itu sendiri: dkj juga menghormati pihak pihak yang khawatir, bahkan takut dengan akibat dari kebebasan, karena kebebasan akan mengguncang sendi sendi kepercayaan, dan menghargai keprihatinan mereka akan masa depan anak anak kita semua, termasuk para seniman. tetapi, rasa khawatir saja tidak boleh menjadi sebab dari pemberantasan atas kebebasan berkesenian yang justru diperlukan, menurut dkj, karya seni tidak dapat dipotong potong, karena hal tersebut akan menghilangkan tanggung jawab dari penciptanya, karena karya seni yang tidak utuh sesuai kehendak penciptanya telah berubah maknanya dan karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penciptanya. kita memerlukan rejim regulasi yang memberi kesempatan kepada karya seni tampil utuh, sehingga hak anggota masyarakat untuk memakainya secara utuh dihormati, tidak dikurangi. menghadapi dunia yang makin kompleks, kita justru memerlukan rejim regulasi yang memberdayakan, yang meletakkan tanggung jawab atas pilihan pilihan dan akan semakin menewaskan kita. oleh karena itu, dkj mengharapkan mahkamah membebaskan bangsa ini dari belenggu perfilman yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, beberapa keterangan ahli dari pemohon secara tertulis bahwa selain beberapa ahli dari pemohon yang menyampaikan keterangan bawah sumpah secara lisan dan dilengkapi keterangan tertulisnya, pemohon juga menyampaikan keterangan dari beberapa ahli tidak bawah sumpah secara tertulis, yaitu ratna sarumpaet, even s.p. wardhana, dr. denny indralaya, s.h. ll.m., dan romo benny setyo, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya mendukung dan memperkuat dalil dalil para pemohon, keterangan dewan perwakilan rakyat menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat yang diwakili kuasanya lukman hakim syarifuddin menyampaerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa perfilman telah menentukan dasar, arah, dan tujuan perfilman nasional yang intinya pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab yangoleh karena itu, keberadaan sensor film sesungguhnya adalah ingin menjawab dua hal, yaitu pertama, untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, dan kedua dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat, bahwa dan perfilman telah mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan sensor yang diberlakukan dan secara tegas telah menyatakan bahwa penyensoran film tidak boleh dilakukan semena mena dan secara gegabah, tetapi harus betul betul menjunjung tinggi objektivitas berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pp): bahwa lsf bukanlah lembaga yang secara struktural bawah pemerintah karena lsf merupakan lembaga nonstruktural dan keanggotaannya tidak seluruhnya wakil dari pemerintah, tetapi juga ada wakil wakil dari masyarakat, yaitu wakil masyarakat perfilman, para ahlihal ini berarti bahwa keanggotaan lsf berasal dari beragam profesi yang mencerminkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud perfilman: bahwa untuk menjawab dalil para pemohon yang menyatakan sensor dan lembaga sensor yang diatur oleh perfilman bertentangan dengan uud khususnya dan maka kita harus membaca atau menelaah secara komprehensif yang terkait dengan ham dalam uud yang jumlahnya ada sepuluh dari sampai dengan dari sampai dengan semuanya bicara tentang hak, baru kemudian ditutup dengan yang bicara tentang kewajiban yang mencakup seluruh tentang hak. hal ini berarti bahwa paham tentang ham yang dianut oleh bangsa indonesia yang diatur dalam konstitusi adalah ham yang bukan tak terbatas, tetapi ham yang dapat dibatasi dengan kewajiban dan ham orang lain (vide uud bahwa dengan demikian, dpr berpendapat bahwa keberadaan angka dan perfilman tidak bertentangan sama sekali dengan konstitusi kita, justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman kita. dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang undang bersama presiden membuat undang undang yang memungkinkan pembatasan pelaksanaan ham dalam suatu masyarakat yang demokratis, keterangan pemerintah. memberi keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut:dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya perfilman dan apakah kerugian itu hanya diderita oleh para pemohon sendiri ataukah juga oleh seluruh insan film seluruh indonesia, baik produser,bintang film,pengusaha perfilman, dan juga masyarakat umum yang menonton film, karena menurut pemerintah perfilman mengandung materikus, kabur, dan tidak jelas (obscura libel), utamanya dalam menginstruksikan kerugian hak konstitusional yang timbul oleh berlakunya undang undang guo dan lebih banyak menyoroti peran dan fungsi lsf yang dianggap yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepuasan para pemohon. tidak jelas apakah yang diinginkan para pemohon adalah agar film dan reklame film yang diproduksi, diedarkan, dan dipertunjukkan atau ditayangkan kepada masyarakat umum tersebut bebas tanpa sensor, ataukah para pemohon mempersoalkan pelaku anggota lsf dan mekanisme kerja lsf dalam melakukan sensor yang dianggap kurang proporsional dan kurang profesional: pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi atau dalil dalil para pemohon, karena menurut pemerintah ketentuan yang tercantum dalam angka dan huruf perfilman adalah dalam perlindungan umum agar masyarakat pada umumnya mendapatkan informasi film dan reklame film yang baik, sehat, dan mendidik. singkatnya,atau penonton diharapkan tidak bertentangan dengan nilai nilai budaya, moral, ketertiban umum, maupun nilai nilai agama (vide perfilman): bahwantar agama, antaralam kerangka itulah diperlukan sensor dan lembaga sensor film untuk melakukan penelitian, penilaian, dan penentuan apakah sebuah film dan reklame film dapat atau tidak ditayangkan tengah masyarakat, menteri kebudayaan dan pariwisata nomor pm. um. mkp akan tetapi pada kenyataannya penentuan sebuah film dinyatakan lulus sensor sepenuhnya, lulus sensor dengan dengan cara memotong atau menghilangkan seluruh atau sebagian dari judul, tema, dialog gambar dan atau suara tertentu adegan, gambar, suara dan teks terjemahan, bahkan menolak film secara utuh, tidak sama antara film yang satu dengan yang lain. bahwa menurut pengetahuan yang dimiliki para pemohon, pedoman dan kriteria penyensoran tersebut, pada kenyataannya sangat bertolak belakang dengan pengalaman yang menimpa para pemohon. bahwa pengalaman yang disampaikan, dijelaskan, dan dijabarkan oleh para pemohon, dialami pula oleh rekan rekan para pemohon yang lain sesama profesi (bahkan dari zaman yang berbeda), tetapi tidak turut mengajukan permohonan ini, dan yang memiliki kerugian yang sama dengan para pemohon akibat dilakukannya penyensoran oleh lsf dengan cara menolak secara penuh film karena alasan tematis maupun meniadakan film dengan memotong bagian bagian film berupa judul, tema, dialog gambar dan atau suara tertentu. bahwa sepanjang pengetahuan para pemohon, pengalaman rekan rekan para pemohon dijabarkan sebagai berikut, antara lain: film dengan judul koruptor koruptor , karya arifin noer berubah judul menjadi petualang petualang . film ini ternyata tidak langsung bisa diedarkan kepada masyarakat, padahal izin produksi sudah jauh hari diberikan pihak berwenang (dahulu badan sensor film). akhirnya film ini baru dapat diedarkan kepada masyarakat setelah banyak menjalani perombakan antara lain judul film juga beberapa bagian dari isi cerita. film dengan judul ungu violet , karya sutradara rak riyanto telah dilakukan pengurangan atas lamanya adegan ciuman dian sastrowardoyo dengan rizky kanggo menurut lsf, pemotongan itu dimaksudkan untuk menjaga moral agar penonton tak terberat pelajaran berciuman. film dengan judul perawan desa yang melibatkan artis patti rachman, tidak boleh beredar kawasan daerah istimewa menurut pemerintah, penyensoran yang dilakukan oleh lsf, dan nilai nilai agama tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap hak para pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan,, dan berkarya melalui film dan reklame film asalkan sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku. demikian pula, hal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi (vide uud pemerintah juga berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon bukanlah berkaitan dengan konstitusionalitas suatu undang undang, melainkan lebih merupakan persoalan norma atau implementasi perfilman dalam tataran praktik yang mungkin saja belum sepenuhnya sesuai dengan norma yang tercantum dalam perfilman guo. dalam hal kebijakan sensor, sebenarnya pemerintah sudah melonggarkan koridor lsf agar jangan menghambat kreativitas insan film, namun betapa pun koridor sensor oleh lsf tetap dibutuhkan, meskipun pada suatu saat entah kapan setelah kita betul betul siap, mungkin sensor tidak lagi dibutuhkan, keterangan pihak terkait langsung, lembaga sensor film menimbang bahwa lembaga sensor film lsf) sebagai pihak terkait langsung melalui ketuanya, titi said memberigemukakan hal hal sebagai berikut: lsf sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya mengakui memang memotong adegan yang tidak sesuai ketentuan perfilman, baik visual maupun dialognya, dari film film yang diproduksi, disutradarai, atau dibintangi oleh para pemohon, karena adegan dalam film film dimaksud telah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, bahkan ancaman ancaman tindakan kekerasan, lsf memang menjalankan fungsi, tugas, penunjukan penayangan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman indonesia. bahkan masyarakat ada yang menghendaki agar proses penyensoran diperketat dan agar gunting sensor diperdalam: bahwa dari aspek kebahasaan, tidaklah benar bahwa sensor diartikan sebagai jagal atau tukang potong, sebab sensor selalu didahului dengan penelitian (examine) oleh suatu institusi yang memiliki otoritas, kemudian baru ada kemungkinan dipotong (cut out) manakala bertentangan dengan hal hal yang dipandang tidak pantas dan tidak layak secara moral. dari tinjauan aspek kultural, lsf berupaya membentengi nilai luhur dan budaya bangsa karena didorong oleh tiga urgensi permasalahan, yaitu pertama, adalah derasnya penetrasi budaya luar yang destruktif, kedua, budaya destruktif tersebut lama lama akan menyebabkan abrasi terhadap budaya bangsa sendiri: dan ketiga, budaya destruktif tersebut akan merusak generasi muda. sehingga justru sangat mengherankan apabila lsf yang dipersoalkan oleh para pemohon, bukan mempersoalkan para sineas yang membuat film yang tidak bertitik tolak dari nilai dan norma kemasyarakatan, serta agama. bagi lsf, melaksanakan tugas sensor tengah akselerasi teknologi informasi dan derasnya arus demokrasi, sekalipun gunting lsf masih dianggap kurang tajam, namun tetap lebih berarti daripada tidak berbuat apa apa untuk indonesia, i3. keterangan pihak pihak terkait tidak langsung menimbang bahwa dalam persidangan juga didengar keterangan pihak pihak terkait tidak langsung, yaitu persatuan artis film indonesia pari), persatuan artis sinetron indonesia paris), badan pertimbangan perfilman nasional bp2n), komisi perlindungan anak indonesia kpai), dan komisi penyiaran indonesia kpi)ihak terkait tidak langsung pari melalui ketuanya, jenny rahman menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keberadaan lsf masih diperlukan untuk melakukan sensor sebagai filter terhadap film film yang akan dipertunjukkan yang dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat luas, bahwa pihak terkait tidak langsung paris melalui ketuanya, anwar fuad, menyampaikan keterangan yang pokoknya menyatakan bahwa lsf perlu dipertahankan, karena kalau dibiarkan film film indonesia tanpa sensor, sangat mengerikan, bukan hanya karena masalah seks, tetapi juga dapat merupakan pelecehan pelecehan terhadap agama: bahwa keterangan pihak terkait tidak langsung bp2n yang disampaikan oleh deddy mizwar pada pokoknya sebagai berikut: bagi bp2n sebenarnya persoalannya sudah selesai ketika ruu perfilman yang baru yang dibuat oleh bp2n yang juga membahas tentang sensor dan lembaga sensor flm diajukan pemerintah, tinggal bagaimana agar dpr didorong untuk segera membahasnya. menurut bp2n perfilman bukan sekedar masalah lsf, namun masalah industri film secara keseluruhan yang harus dimajukan, menurut bp2n, masalah kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi, harus diatur untuk menyelamatkan kebebasan itu sendiri. seperti halnya kalau kita punya duit boleh mobil suka suka kita, namun begitu masuk jalan raya ada aturan yang harus ditaati untuk menghormati hak hak orang lain. bp2n tidak sependapat jika lsf atau apapun namanya ditiadakan, sehingga perfilman beredar tanpa aturan, walaupun lsf saat ini bukanlah lembaga sensor yang ideal, tetapi dalam ruu perfilman ada lembaga penilai film atau apapun namanya yang masih harus dibahas bersama, termasuk masalah klasifikasi film yang juga harus dibahas. jadi, memang harus ada perubahan pada lsf mengenai aturan aturan dan kinerjanya, namun bukan menghapus keberadaan lembaga tersebut atau apapun namanya: bahwa pihak terkait tidak langsung kpai memberi keterangan: pihak terkait tidak langsung kpi melalui fatty fajriati memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa cukup alasan yang kuat bagi kpi untuk memperhatikan pelaksanaan perfilman, karena salat satu konsideran mengingat dalam penyiaran adalah perfilman dan dalam penyiaran juga ada ketentuan mencantumkan tanda lulus sensor atas isi siaran yang berbentuk film dan atau iklan, yakni tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran. jadi, penyiaran yang lahir sesudah reformasi atau enam tahun sesudah perfilman sudah lebih lengkap dan sudah dikaitkan dengan masalah perlindungan ham: bahwa menurut kpi, perfilman masih berada pada koridor yang tidak bertentangan dengan uud karena uud memungkinkan pembatasan berekspresi. oleh karena itu, mengenai sensor film dan reklame film yang tercantum dalam perfilman masih signifikan. terlebih lagi bahwa film film yang tadinya merupakan film layar lebar dalam jangka waktu yang tak terlalu lama juga disiarkan layar televisi yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara bebas dan gratis provinsi indonesia, keterangan ahli dan saksi dari pemerintah lsf menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, pemerintah dan lsf mengajukan beberapa ahli dan saksi yang memberikan keterangan lisan dan tertulis bawah sumpah yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya masing masing menyampaikan hal hal sebagai berikut: ahli dari pemerintah lsf, taufik ismail menurut ahli, sebagai akibat reformasi telah terjadi perubahan yang sangat besar yang relevansinya dengan masalah perfilman, sensor film adalah bahwa ada enam ciri yang dibawa oleh perubahan itu, yaitu perilaku permisif (serba boleh): perilaku adiktif (serba kecanduan), sifat brutalistik (serba kekerasan): perilaku transgresif (serba melanggar aturan), perilaku hedonistik (serba enak, foya foya), dan sifat materialistik (serba benda, ukurannya uang): dalam gelombang reformasi yang membawa perubahan tersebut ada arus besar yang digerakkan oleh kelompok permisif dan adiktif yang mempunyai sepuluh komponen yang terkait dengan seks, yaitu praktik seks liar yang gratis atau yang dapat gratis karena suka sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi: pembuatan film, baik film biasa atau film televisi (sinetron): penerbit majalah dan tabloid mesum bebas tanpa sup: situs porno dunia maya, produsen pengecer vcd dan dvd biru: penerbit dan pengedar komik cabul: penulis novel dan cerpen sastra yang asyik dengan alat kelamin manusia, produsen dan pengedar narkoba, pabrikan dan pengguna alkohol bebas dijual, dan produsen dan penghisap nikotin: menurut ahli, reformasi memang membawa barakah, namun juga membawa laktat yang luar biasa, yaitu hilangnya rasa malu yang terkikis habis akibat mabuk reformasi yang apabila diajak bicara dari segi agama dan moral justru akan ditertawakan, intinya adalah hilangnya rasa malu: ahli dari pemerintah lsf, k.h. ramadhan ahli yang adalah pengurus mui, mantan anggota pah badan pekerja mpr dan mantan anggota komnas ham menyatakan bahwa universalitas universal declaration human rights udh) harus tunduk pada suasana dan keadaan domestik, sehingga muncul uud pada saat dilakukan perubahan uud yang intinya bahwa ham dapat dibatasi karena ketertiban umum, keamanan, agama, dan moral, namun tidak sembarangan dalam membatasinya, yaitu harus dengan undang undang: menurut ahli, saat ini ada kecenderungan pemikiran diabolistik yang menghujat semua pemikiran keagamaan yang benar, yang suka kabur, dan suka membangkang, serta mengaburkan kebenaran. pemikiran diabolistik ini juga anti sensor dan lembaga sensor, padahal kalau tidak ada sensor dan lembaga sensor yang menyortir hal hal dan gambar yang bersifat diabolistik, dapat dibayangkan betapa kondisi bangsa ini, ahli dari pemerintah, ida made sulit, ag. menurut ahli, lsf merupakan lembagaatau media elektronik yang ditayangkan lewat televisi atau layar lebar,budaya, serta tingkat hidup yang berbeda, sesuai dengan ketentuan uud ahli juga mengemukakan bahwa suatu karya film harus memperhatikan tujuan dibuatnya suatu film, kemampuan sumber daya manusia, baik materiil maupun moril, kesesuaian tempat ditayangkan film dengan lingkungannya, waktu tayang film, dan dasar hukum atau landasan suatu film yakni kegunaannya bagi kesejahteraan masyarakat: ahli dari pemerintah lsf, muchtar sumodimedjo bahwa menurut ahli sebagai seorang sutradara film dan penulis skenario, tidak pernah takut kepada sensor dan lembaga sensor, karena mengetahui rambu rambutnya, tahu mana batas batas kebebasan berkreativitas sesuai dengan kultur masyarakat mana kita berada: menurut ahli, kemerdekaan itu tidak mungkin absolut, ada peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat, bersisian, kalau tidak mau peraturan tinggal saja hutan rimba. masih banyak hal hal yang perlu diperjuangkan oleh insan film, termasuk para pemohon, seperti misalnya pengurangan pajak, tidak perlu takut kepada sensor dan badan sensor asal tahu rambu rambutnya: ahli dari pemerintah lsf, h.m. rusli yunus pgri) menurut ahli, kebebasan berkarya dan berkreasi sepanjang karya itu diperuntukkan bagi masyarakat atau publik tidaklah berarti bebas yang sebebas bebasnya tanpa ada batasnya, karena uud telah memberikan batasan tentang ham, bahwa eksistensi lsf, sehingga apabila dalam kondisi dan situasi masyarakat sepertikarena itu, pgri mendukung keberadaan lsf dan tentu harus disempurnakan agar lebih baik, ahli dari pemerintah lsf, pdt. winata sarin, wakil sekretaris persekutuan gereja gereja indonesia) menurut ahli,, tetapi lebih jauh dari itu daya visualnya yang amat penetrasi itu, yang dapat merasuki pendirian seseorang. dapat membangun atau dapat juga merusaknya, menurut ahli, indonesia baru yang kita , nilai nilai budaya bangsa indonesia yang syarat dengan nilai nilai agama, moral dan berkeadilan itu harus dijaga dengan sebaik baiknya, makakonteks menjaga film atas, maka perlu ada sensor atau apapun terminologi yang mau digunakan, terhadap produk produk budaya termasuk film indonesia, agar film bermutu, berkualitas, bermoral, agamis, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat indonesia yang majemuk ini. revisi terhadap perfilman tentunya diharapkan akan lebih menyempurnakan pengaturan perfilman termasuk mengenai sensor dan lembaga sensor menjadi lebih baik, dan untuk itu perlu dialog antara para insan perfilman, ahli dari pemerintah lsf, prof. dr. huzaimah kanggo menurut ahli,, sesuai dengan kaidah fikih hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan kemarahannya dan juga hadis barang siapa membuat suatu gagasan atau suatu ide yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari gagasannya itu dan pahala orang yang mengikutinya , begitu juga sebaliknya, barang . maka jika dalam berbagai seni perfilman terdapat hal hal yang bertentangan dengan ajaran agama, hukumnya dapat berubah menjadi haram, sehingga diperlukan adanya lsf untuk menyensor film agar tidak terjadi kebebasan berkreayang berkenaan dengan moral dan budaya bangsa indonesia, bahwa kalau para pemohon mendalilkan perfilman yang berkaitan dengan sensor film bertentangan ham, khususnya uud hal itu tidak benar, karena ketentuan itu juga dibatasi oleh uud kemudian kalau ada yang mengatakan siapa sebenarnya yang berhak melakukan sensor, apakah orang orang lsf suci semuanya, perlu diketahui bahwa lsf dalam melakukan sensor itu ada pedomannya, tidak sembarangan. oleh karena itu lsf perlu dipertahankan dan jangan dibubarkan, ahli dari pemerintah lsf, dr. mutakhir menurut ahli, untuk memahami peraturan perundang undangan indonesia, dari uud sampai peraturan daerah dan juga hukum hukum yang tidak tertulis, harus secara komprehensif dalam satu konteks bagaimana masyarakat indonesia memahami hukum dan juga memahami ham. maka demikian juga dalam memahami perfilman, meskipun tersebut lahir sebelum perubahan uud namun tetap eksis sebagai hukum positif indonesia, mengenai persoalan sensor film, ahli berpendapat bahwa sensor dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu pertama, sensor oleh insan film sendiri, kedua, sensor oleh organisasi film yang syaratnya organisasi dimaksud harus memiliki standar profesi dan kode etik profesi, ketiga, sensor oleh negara, dalam hal ini oleh lsf, dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, dan yang keempat, sensor yang dilakukan oleh masyarakat, masalahnya menurut ahli ialah, jika sensor dilakukan oleh insan film sendiri (self censorship) apakah masing masing insan film sudah memiliki kriteria kriteria tertentu mengenai sensor yang diketahui oleh publik, dan jika sensor dilakukan oleh organisasi film apa sudah ada standar profesi dan kode detiknya. maka jika kedua model sensor tersebut sudah jelas dan efektif berlaku, dengan sendirinya sensor oleh negara tidak diperlukan. namun jika yang pertama dan kedua belum mungkin, maka sensor oleh negarawan yang berlaku, jangan sampai malah nanti yang berlaku adalah sensor oleh masyarakat dengan caranya sendiri yang mungkin anarkis, dalam pandangan ahli, sesungguhnya sensor yang dilakukan oleh lsf justru untuk melindungi insan film sendiri, sebab lsf harus bertanggung jawab atas film yang telah disensor yang beredar masyarakat apabila ternyata film tersebut melanggar hukum, sehingga sebenarnya tugas dan tanggung jawab lsf sangat berat. apabila self censorship yang dipilih, maka secara hukum yang bertanggung jawab adalah insan film sendiri: ahli dari pemerintah lsf, hj. aisyah amini, s.h. menurut ahli, meskipun perfilman lahir sebelum perubahan uud yang dalam bab mengenai ham mengenal pembatasan yang tercantum dalam namun jauh sebelum itu, ham yang secara universal tercantum dalam deklarasi universal ham (dunam) pbb desember juga mengenal pembatasan ham yang tercantum dalam dunam. sehingga, adanya pembatasan terhadap pelaksanaan uud lewat sensor film adalah demi masa depan bangsa indonesia sendiri: ahli dari pemerintah lsf, k.h. rohani hashi menurut ahli, baik pemerintah, dpr, maupun lsf perlu mudharabah atau introspeksi, yaitu bahwa lsf betul betul merupakan pagar yang perlu diperkokoh dan diperkuat, agar anak anak kita bebas untuk memegang pagar dan melihat tebing jurang yang dalam yang penuh dengan anak dan duri. bahwa menurut ahli, kebebasan yang sebebas bebasnya itu bahwa dia berbuat adalah bebas karena tuhan yang maha esa, yang maha bebas, ahli dari pemerintah lsf, drs. fadli munir menurut ahli, penghapusan sensor film tidak berarti merdeka dan bebas, tetapi keluar dari suatu aturan untuk masuk aturan yang lain, yang penting adalah bahwa penghapusan itu akan membawa keadaan yang lebih baik. islam tidak mengenal kebebasan tanpa batas. ahli dari pemerintah sudiro, alumni ikj, sutradara, aktor, dan pengajar menurut ahli, film yang ditayangkan ruang publik hendaklah mampu menumbuhkan mutu hidup bagi penontonnya, apabila menjerumuskan harus ditiadakan atau dipotong, dan lsf merupakan teman objektif untuk melakukan sensor terhadap film yang membahayakan masyarakat yang berarti juga melindungi sineas dari kemarahan publik, i3. menimbang bahwa dalam persidangan yang dinyatakan tertutup juga ditayangkan penggalan penggalan film dan satu film utuh sebagai bagian dari proses pembuktian, serta dilanjutkan dengan berbagai tanggapan dari pihak pihak yang terkait dengan permohonan guo: i3 menimbang bahwa baik para pemohon, dpr, pemerintah, dan lsf telah memberikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya masing masing menyatakan tetap pada pendiriannya, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil dalil para pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan, baik alat bukti tulis, maupun keterangan ahli dan saksi, keterangan dpr, keterangan pemerintah, keterangan lsf beserta ahli dan saksi yang diajukan, mahkamah terlebih dahulu perlu menyampaikan hal hal sebagai berikut: tentang permasalahan hukum yang dipersoalkan bahwa menurut para pemohon ketentuan penyensoran film yang tercantum dalam angka dan perfilman merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia ham) yang dijamin oleh dan uud dari yogyakarta dan sekitarnya, karena cerita film ini mengisahkan tentang kisah nyata dari perkosaan massal terhadap perempuan penjual telor kawasan yogya godaan, yang dalam media massa dikenal sebagai kasus sum kuning. makna dari pelarangan ini adalah bahwa ideologi yang merongrong kewibawaan penguasa baik nasional maupun regional harus disensor. film dengan judul max havelaar , yang melibatkan aktris rima melati, serta diadaptasi dari buku karya multatuli dan yang dianjurkan untuk dibaca dan dipelajari oleh pelajar indonesia ditolak oleh lsf. penolakan ini didasarkan pada alasan penggambaran yang buruk perilaku adipati pribumi rangka bitung, yang menyiksa rakyat kecil karena tidak dapat memberikan upeti pada pesta perkawinan anak adipati itu. dalam logika para menyensor, rakyat indonesia tidak boleh digambarkan jahat. baru setelah diperjuangkan selama tahun, film itu diperbolehkan beredar dan nyatanya tidak menimbulkan reaksi apapun dalam masyarakat. poster reklame film juga menjadi bagian dari proses penyensoran lsf. hal ini dialami oleh film naga yang disutradarai oleh rudy soedjarwo. poster reklame film tersebut yang disensor oleh lembaga sensor film terpaksa mengalami penyesuaian rancangan secara manual (dengan menutup bagian pusar dari aktor fauzi badilag dan tagline dari poster film itu yakni tulisan manusia terbaik indonesia adalah seorang penjahat ), sebelum dapat dimanfaatkan sebagai bahan promosi. sepanjang penilaian dari lsf, penyensoran tersebut dilakukan karena penampakan pusar lelaki dalam poster reklame tersebut dianggap tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku indonesia. sementara adegan dalam film tersebut yang memperlihatkan aktor fauzi badilag bertelanjang dada tidak disensor. ini menunjukkan tidak konsistensinya lsf dalam melakukan penyensoran terhadap film dan reklame film yang tercantum dan berpedoman pada kriteria penyensoran sebagaimana tersebut dalam nomor tahun tentang lembaga sensor film. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, menurut para pemohon, sesungguhnya tidak pernah jelas penilaian dari segi ideologi politik itu permohonan yang diajukan, pada intinya para pemohon menginginkan agar kegiatan sensor film harus ditiadakan, dan lembaga sensor film lsf) sebaiknya diganti menjadi lembaga klasifikasi film lkf), karena para pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya sensor film, yakni menderita kerugian material berupa hilangnya biaya produksi akibat proses penyensoran dan kerugian material yang berupa terhambatnya kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, serta hak cipta film yang utuh, bahwa berdasarkan pokok permohonan para pemohon tersebut terdapat (tiga) permasalahan hukum, yaitu: apakah negara memiliki kewenangan untuk membatasi hak atas informasi dan berekspresi warga negaranya? apakah keberadaan sensor inkonstitusional, yakni melanggar hak atas kebebasan mendapat informasi dan berekspresi? apakah klasifikasi film dapat menggantikan sensor film? kewenangan negara untuk membatasi hak dan kebebasan bahwa hak dan kebebasan manusia merupakan hak asasi manusia ham) yang dijamin dan diakui baik secara internasional universal maupun nasional. secara internasional universal ham dimuat dalam the universal declaration human rights udh) dan berbagai instrumen ham internasional, seperti international covenant economic, social, and cultural rights icsc) dan international covenant civil and political rights occur) yang sudah diratifikasi oleh indonesia dengan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun sedangkan secara nasional, setelah perubahan uud ketentuan tentang ham dijamin dalam konstitusi indonesia secara lebih rinci, yakni tercantum dalam bab dari sampai dengan uud bahwa meskipun ham bersifat fundamental dan universal, namun dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, melainkan dalam hal hal tertentu dapat dibatasi oleh negara. hukum internasional mengenal dua klasifikasi ham, yaknidalam udh, pembatasan ham tercantum dalamsedangkan dalam uud pembatasan ham terdapat dalamdengan demikian, baik secara internasional universal maupun secara nasional, ham seseorang dalam hal tertentu dapat dibatasi. bahkan untuk ham yang dikategorikan sebagai non derogable rights pun, misalnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (non refractive) dapat dikesampingkan untuk pelanggaran ham berat (gross violence human rights) seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida. juga dalam ham mengenai hak untuk hidup seperti yang tercantum dalam dapat dibatasi oleh uud bahwa dengan demikian,sensor film dan konstitusi bahwa sensor film yang menurut angka perfilman diartikan sebagaisangat rentan untuk bersinggungan dengan tiga isu konstitusional yang merepresentasikan sifat film itu sendiri, baik sebagai suatu media komunikasi, produk komersial, maupun media edukasi, hingga alat propaganda. ketiga isu konstitusional tersebut adalah: perlindungan terhadap warga negara, yakni masalah tanggung jawab negara untuk dapat menjamin agar keberadaan film sebagai media komunikasi sosial tidak akan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat. hal ini disebabkan karena film sebagai produk sosial tidak bebas nilai, melainkan media yang sarat nilai. oleh karena itu film yang akan disampaikan kepada masyarakat harus dengan hati hati dikelola agar tidak meresahkan dan menimbulkan konflik horizontal dan vertikal dalam dan antar masyarakat, komersialisasi industri perfilman, yaitu bahwa setiap penyensoran film akan berdampak terhadap segi pembiayaan dan laku tidaknya sebuah film masyarakat. sehingga, kegiatan sensor, merevisi, dan memperbaiki film dianggap akan merugikan produser film dari sudut ekonomi dan bisnis, kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu bahwa sensor terhadap film sebagai sebuah produk dan pemikiran dianggap sebagai suatu pelanggaran ham, yakni pelanggaran atas kebebasan berekspresi dan atau kebebasan berpendapat. bahwa penafsiran mengenai sensor berbagai negara sangat ditentukan oleh ideologi dan kultur yang dianut oleh suatu negara. penafsiran atas dasar ideologi inilah yang selanjutnya akan menentukan parameter konstitusional tidaknya kebijakan sensor. dalam hal ini, secara dikotomi dapat dibedakan dalam dua kubu sebagai berikut: sistem otoritarian, yaitu bahwa bagi negara yang menerapkan paham ini, keberadaan film sebagai bagian dari alat komunikasi untuk mendukung negara dan pemerintah. media komunikasi berfungsi secara vertikal dari penguasa masyarakat, sehingga pemerintah berhak untuk menentukan apa yang akan disebarluaskan dengan memonopoli kebenarannya. dalam perkembangannya, sistem otoritarian ini bergeser menjadi pengekangan. bagi pemerintah otoritarian, keragaman dianggap sebagai ancaman, sebab kehadiran media massa adalah untuk membentuk keseragaman atau konsensus dalam masyarakat. sistem otoritarian memang cenderung menerapkan pengendalian yang berlebihan dari penguasa untuk tujuan politiknya, sehingga negara mengambil alih seluruh peredaran informasi kepada masyarakat. dalam hal ini, sensor menjadi instrumen yang ampuh untuk mengendalikan informasi, sistem libertarian, yaitu paham liberal sebagaimana yang dianut amerika serikat dan inggris. kebebasan media massa menjadikan media massa sebagai kekuatan keempat (fourth estate) yang sangat berpengaruh setelah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. konsep utamanya adalah membiarkan keragaman pandangan tumbuh dalam masyarakat dan membiarkan pula masyarakat memilih apa yang ingin dibaca dan dilihatnya. bagi pandangan liberal, tidak ada seorang pun dan kekuasaan manapun yang memiliki monopoli kebenaran, walaupun pandangan ini akhirnya bergeser kepentingan ekonomi, sehingga tanggung jawab media kepada publik merosot karena lebih mengejar keuntungan ekonomis. untuk mengatasi kelemahan dari kedua kubu tersebut, maka dalam perkembangannya lahirlah sistem liberal social responsibility, yaitu paham yang berusaha mencari jalan tengah. meskipun nampaknya paham liberal dianggap ideal, namun tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena dapat mengancam moral dan stabilitas negara, sehingga juga harus dibatasi. tidak akan ada negara yang sepenuhnya memberi toleransi kebebasan media komunikasi yang akan mengakibatkan perpecahan negara, sehingga tetap perlu ada pengendalian kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memiliki ekses negatif. paham liberal social responsibility tetap membebaskan media dari sensor pendahuluan, namun negara memiliki peraturan perundang undangan yang mengatur perlindungan individu, kelompok minoritas, dan keamanan negara. pilihan atas pandangan pandangan tersebut akan menentukan apakah sensor film merupakan suatu bentuk perlindungan ataukah pengekangan, sehingga akan berpengaruh terhadap konstitusionalitas penyensoran dan konstitusionalitas keberadaan lembaga sensor. tentang klasifikasi film sebagai alternatif sensor bahwa adanya pandangan mengenai kemungkinan digantikannya sensor film dengan sistem klasifikasi film, perlu dikemukakan hal hal sebagai berikut: sistem klasifikasi film adalah suatu sistem yang diberlakukan pada suatu film atas dasar kelompok umur penonton film, misalnya film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, seperti hanya diperuntukkan orang dewasa, anak anak, atau anak anak dengan pengawasan orang dewasa. negara negara yang menganut sistem liberal, sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional jika dibandingkan dengan sistem sensor, karena sistem klasifikasi film tidak membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi: akan tetapi, sistem klasifikasi film mempunyai kelemahan dalam praktik, yaitu bahwa pengkategorian adults only (khusus dewasa) justru malah akan mengundang minat bagi kelompok umur yang belum dewasa, yang berarti malah menjadi publikasi gratis untuk menarik keingintahuan anak anak. selain itu, klasifikasi film juga tidak selalu bisa menjamin konsistensi dalam penerapannya, terlebih kecenderungan yang mungkin timbul bahwa pengusaha bioskop demi orientasi bisnisnya tidak peduli dan tidak tegas untuk menolak penonton yang tidak sesuai dengan kategori film yang ditayangkan. dengan demikian, sistem klasifikasi film dianggap juga tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok anak anak. i3 menimbang bahwa dengan perspektif sebagaimana uraian dalam paragraf atas, mahkamah akan menilai konstitusionalitas perfilman, khususnya yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, yakni pada pokoknya yang berkaitan dengan masalah sensor sebagai berikut: bahwa perfilman yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon memang lahir dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada zamannya (tahun yang menempatkan dominasi dan hegemoni negara yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang mencakup juga kehidupan berkebudayaan, termasuk perfilman, sehingga dapat dimengerti apabila prinsip pengendalian dan pembinaan oleh negara dalam kehidupan perfilman juga sangat menonjol. pada kala itu, konstitusi indonesia uud sebelum perubahan) belum memuat secara lebih rinci dan lengkap ham, khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan informasi, serta berlakunya tafsir tunggal atas pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. bahwa oleh karena itu, kebijakan sensor informasi, cast sensor film, merupakan instrumen penting bagi upaya pengendalian oleh negara atas semua arus informasi dalam masyarakat, karena memang negara merupakan pemborong tunggal kebenaran. bahwa manakala perfilman dinilai dalam konteks kekinian, yaitu ketika semangat reformasi untuk membangun suatu masyarakat madani dengan mengurangi dominasi dan hegemoni negara, serta lebih memberikan peranan yang besar kepada masyarakat untuk mengurus kehidupannya sendiri, atau setidak tidaknya prinsip keseimbangan antara peranan negara dan masyarakat, secara umum perfilman yang berlaku saat ini sudah kehilangan raison d'etre yang mendasari kehadirannya. demikian juga halnya dengan keberadaan sensor dan lembaga sensor film, tidak terhindarkan bahwa harus dikaji ulang, disesuaikan dengan perubahan perubahan sosial mendasar, khususnya semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap ham. bahwa namun demikian, sambil menunggu revisi perfilman oleh pembentuk undang undang dpr dan pemerintah), terhadap permohonan para pemohon, mahkamah tidak akan mempertimbangkan satu persatu dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon, karena pada pokoknya keberatan para pemohon ditujukan kepada keberadaan sensor dan lembaga sensor film. oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan langsung pokok pokok persoalan sebagai berikut: film merupakan sebuah karya seni. seni merupakan salah satu kreasi manusia (seniman) yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengaktualisasikan diri. dalam proses penciptaan karya seni, kebebasan berkreasi seniman tidak boleh dihambat, dihalang halangi, apalagi dilarang. sebab, penghambatan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional yangnamun begitu suatu hasil karya cipta memasuki dan berada ranah publik, maka kebebasan berkreasi seniman itu harus berkompromi atau memperhatikan bidang bidang lain serta kepentingan orang lain dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. sebab seni merupakan salah satu komponen (bagian) dari sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan. seni tidak dapat lepas dari komponen lainnya seperti ilmu, norma (hukum, etika dan agama). seni pun tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sejenisnya, yang masing masing mempunyai rambu rambu dan kaidah kaidah sendiri. dengan demikian, seni termasuk film, jika memasuki ranah publik, perlu diberikan pembatasan pembatasan baik secara represif (sesudah karya seni itu beredar), maupun secara preventif (sebelum karya seni itu beredar). tindakan preventif perlu diadakan karena tanpa adanya tindakan preventif, semua film boleh beredar dahulu, baru apabila terdapat hal hal yang bertentangan dengan nilai dan norma agama, etika, atau hukum dilakukan tindakan represif melalui jalur hukum, maka akibat negatif dari pengedaran film itu telah telanjur diderita oleh masyarakat. ibarat anak panah yang telanjur menancap badan orang, walaupun anak panah itu telah dicabut secara represif, tetapi luka telah terjadi dan memerlukan upaya untuk memulihkannya. bayangkan seandainya sebuah film yang sangat berbau pornografi langsung diedarkan tanpa penapis apapun terlebih dahulu, maka pengaruh negatifnya telah telanjur meracuni masyarakat. suatu karya seni berupa film memang seharusnya merupakan satu karya yang utuh, sehingga pemotongan terhadap bagian bagian tertentu dapat mengganggu keutuhan tersebut. lebih jauh, pemotongan bagian tertentu itu dapat menghilangkan pesan utama yang ingin disampaikan sang pencipta (seniman) kepada penontonnya. namun, kadangkala terjadi bahwa dalam film terdapat adegan adegan sesungguhnya bukan merupakan esensi pesan yang ingin disampaikan atau cara penyampaian pesan dimaksud berlebihan yang bersinggungan dengan norma norma kesusilaan, kesopanan, agama, maupun hukum. atas dasar itu tindakan preventif sebagai penapis perlu diadakan, yang dapat dilakukan antara lain dengan: membuat klasifikasi film, misalnya dengan menentukan suatu film hanya boleh ditonton oleh semua umur, tahun, tahun dan sebagainya. melakukan sensor terlebih dahulu terhadap film film yang akan diedarkan. memang idealnya penapisan preventif itu dilakukan sendiri secara internal oleh kalangan insan perfilman (self censorship). namun, dalam suatu masyarakat dengan sistem sosial dan ragam peradaban apapun, penapis yang bersifat eksternal tetap diperlukan. hal ini disebabkan tolok ukur yang bersifat subjektif tersebut masih harus disesuaikan dengan nilai nilai yang hidup dalam lingkungan sosial berupa kultur, agama, adat, dan lingkungan lainnya situation gebundenheit). dalil para pemohon yang menganggap bahwa norma yang mengatur keberadaan sensor dan lembaga sensor lsf) telah membatasi kebebasannya untuk berkreasi (mengembangkan diri) adalah benar. namun pembatasan demikian dimungkinkan oleh dan uud yang intinya bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang undang. dengan demikian, suatu institusi yang berfungsi melakukan penilaian atas suatu film yang akan diedarkan masyarakat, apapun namanya, yang dibentuk oleh negara bersama masyarakat perfilman, memang tetap dibutuhkan agar film yang diedarkan tidak menganggu atau merugikan ham orang lain: bahwa institusi penilai film tersebut, dengan nama apapun, haruslah merupakan hasil kesepakatan (konsensus) antara negara yang mewakili masyarakat luas luar perfilman dan masyarakat perfilman sendiri, serta mengatur secara jelas mekanisme penilaian dan mekanisme pengajuan keberatan atas penilaian yang dilakukan institusi tersebut oleh mereka yang filmnya dinilai. dengan demikian, akan tercapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, bahwa apabila ketentuan ketentuan mengenai sensor dan lembaga sensor yang tercantum dalam perfilman dihapuskan pada saat ini, sedangkan undang undang perfilman yang baru yang memuat ketentuan mengenai sistem penilaian film dengan semangat baru yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi ham, khususnya kebebasan berekspresi, belum ada, maka penghapusan demikian justru akan menimbulkan kekosongan hukum dan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, bahwa oleh karena itu, sebelum institusi penilaian dan penilai film yang ideal yang merupakan hasil konsensus antara negara sebagai wakil masyarakat luar perfilman dan masyarakat perfilman dapat diwujudkan melalui undang undang perfilman yang baru, keberadaan mekanisme dan institusi yang saat ini ada, yakni sensor dan lsf, masih dapat dipertahankan dengan catatan mekanisme pelaksanaannya disesuaikan dengan semangat zaman, memberi kesempatan pembelaan diri kepada komunitas perfilman yang filmnya akan disensor, dan meniadakan nuansa pengekangan kreativitas dalam dunia seni dan perfilman. konklusi berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berkesimpulan: bahwa perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan lembaga sensor film sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang undang perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap ham: bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, keberadaan perfilman guo beserta ketentuan tentang sensor dan lembaga sensor film yang termuat seperti apa, karena tidak pernah jelas pula jabatan tentang ideologi terlarang atau sara". pun tidak pernah jelas seperti apa sosok, anatomi, jenis dan bentuk dari ideologi komunis marxis lenis' dan atau sara" itu, kecuali batasan dan pedoman bahwa ideologi yang menjadi acuan adalah ideologi penguasa. sehingga film yang mengandung pesan ideologi berbeda dari penguasa adalah kriminal. demikian halnya dengan penilaian dari segi sosial budaya. tidak pernah mampu diilustrasikan dan diuraikan dengan pernyataan apa dan bagaimana nilai nilai sosial dan budaya indonesia itu, serta nilai nilai mana yang pantas dan dapat diterima oleh sosial budaya indonesia dan yang tidak, kecuali hanya sebatas pernyataan bahwa pornografi dan pornoaksi dilarang . terakhir, tidak pernah jelas pula penjabaran dan definisi dari ketertiban umum, kecuali bahwa ketertiban berarti kepatuhan untuk tidak berlaku, bersikap berbeda. padahal jika merujuk pada semboyan bhinneka tunggal ika , maka negara republik indonesia ini mengakui dan menghormati keragaman dan perbedaan yang diyakini dimiliki oleh setiap suku bangsa. bahwa berangkat dari hal hal tersebut atas, penyensoran yang dilakukan oleh lsf tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk kontrol penguasa atas ide, gagasan, dan pendapat publik dalam segala bentuknya. bahwa oleh sebab itu sangat mustahil untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas segi atau unsur keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum dalam sebuah film, hanya dengan memahami dan menerjemahkan film secara tekstual saja atau bahkan membuat perhitungan berdasarkan persentase atau angka atas bagian bagian film, untuk menentukan peniadaan, penghilangan, penghapusan dan atau pemotongan bagian bagian film. bahwa berdasarkan pengalaman dari masing masing para pemohon, telah nampak jelas dan terang, bahwa pedoman dan kriteria penyensoran sebagaimana telah ditentukan olehtidak pernah dipergunakan oleh lsf. penyensoran yang dilakukan oleh lsf berpedoman pada ukuran dan dalamnya, tetap dapat dipertahankan keberlakuannya, sepanjang dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan ham atau dengan kata lain perfilman guo yang ada beserta semua ketentuan mengenai sensor yang dimuat dalamnya bersifat conditional constitutional (konstitusional bersyarat). oleh karena itu, keberadaan sensor dan lembaga sensor lsf) yang tercantum dalam perfilman sepanjang memenuhi syarat syarat tersebut atas tetap konstitusionalsenin tanggal april yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum, pada hari ini rabu, april oleh kami sembilan hakim konstitusi, yaitu jimmy asshiddigie, selaku ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, h.a.s. jayabaya, hartono, soedarsono, dewa gede laguna, maruarar siahaan, moh. mahfud md, dan h.m. lica marzukpihak terkait. ketua, jimmy asshidiggie anggota anggota, abdul mukti fadjar has. jayabaya soedarsono hartono dewa gede laguna maruarar siahaan moh. mahfud hm. lica marzuki pendapat berbeda terhadap putusan mahkamah tersebut atas, hakim konstitusi hm. lica marzuki menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: pendapat berbeda hakim konstitusi hm. lica marzuki pemohon annisa nurul shanty dan kawan kawan memohonkan pengujian angka dan huruf perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran, yang oleh para pemohon dipandang bertentangan dengan: uudkata sensor berasal dari kata bahasa latin, censor, berarti pula zedenmeester, yakni orang, pejabat, atau lembaga yang menguasai (atau menentukan) hal perilaku kesusilaan. oleh karena itu, kata censor dimaksud, dipahami pula dalam arti magistrat belas met holden van schattingen, kurang lebih berarti pembebanan dari pejabat setempat (century) guna menahan (atau membatasi) pemanfaatan harta kekayaan, termasuk ilmu pengetahuan, hasil cipta, karena dipandang bertentangan dengan perilaku kesusilaan. penyensoran oleh century pejabat sensor, censorambt) berfungsi century forum, yakni pengawasan terhadap kesusilaan (toezicht eden). dalam culture shock: who decides how and why: definitions censorship', dirumuskan bahwa censorship adalah the suppression ideas and information that certain persons individuals, groups government officials find objectionable dangerous. (http : censorship berpaut dengan tindakan the review books, movies, etc, prohibit publication and distribution, usually for reasons morality state security oran's dictionary law, op.cit). menurut fast times political dictionary (ibid), censorship adalah the prevention publication, transmission, exhibition material considered desirable for the general public possess exposed to. dalam culture shock (op.cit), dikatakan the censor want prejudice materials for everyone. oleh karena censorial control melakukan pra penilaian (prejudice) dalam mendasari tindakannya maka penyensoran bersifat preventif, bukan represif. buku buku, film atau suatu hasil karya cipta sudah dilarang terbit dan beredar sebelum tiba keharibaan publik (atau konsumen). penyensoran tidak lain dari sensor preventif. sensor film diatur dalam angka dan huruf perfilman yang dimohonkan para pemohon dalam perkara ini. angka perfilman,perfilman,ld). . . pd. perfilmperfilman, berbunyiperfilman, berbunyi:guo menunjukkan bahwa penyensoran film yang dilakukan lembaga sensor film lsf) merupakan sensor preventif, yang dapat menghambat, bahkan meniadakan hasil karya cipta film. guo jelas. sensor film telah menghalangi dan menghambat hak konstitusional para pemohon guna mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar mereka guna memperoleh manfaat dari hasil karya cipta film. guo juga dapat dipandangsensor film telah menghalangi dan menghambat hak konstitusional para pemohon, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial mereka, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran perfilman, bidang mereka berkiprah dan berkarya cipta selama ini. sensor film telah memasang karya cipta film yang dibuat mereka itu. sensor film, dalam pada itu telah menghambat dan menghalangi hak setiap orang mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana termaktub dalam uud artinya kreativitas yang diekspresikan melalui hasil karya cipta film terpasang oleh mesin sensor. lembaga sensor film lsf) sudah saatnya dibubarkan, karena suatu upaya penegakan hukum (law enforcement) dalam hal pelanggaran perfilman dapat dilakukan secara represif bawah payung kaidah kaidah hukum, atas dasar due process law. bumi tidak bakal berhenti beredar, tatkala lembaga sensor film lsf) dibubarkan. masyarakat perfilman tidak sebebas bebasnya tatkala berhadapan dengan rambu rambu pembatas yang ditetapkan dengan undang undang, wet, geser. sekiranya lembaga sensor film lsf) tidak ada lagi, dunia perfilman dan pengguna jasa perfilman konsumen) tetap terikat bawah payung hukum. uud menetapcle universal declaration human rightpada itu, sudah saatnya dibentuk semacam lembaga klasifikasi film atas dasar pengelompokan usia penonton film. sistem klasifikasi film dimaksud diberlakukan pada setiap film dengan menetapkan rating usia pengguna jasa film. suatu produk film hanya akan dapat diedarkan pada kelompok terbatas, misalnya hanya diperuntukkan bagi orang dewasa (adult), atau dapat ditonton oleh anak anak (children). sistem klasifikasi film dianggap sebagai metode yang paling konstitusional dibandingkan dengan penyensoran. hal dimaksud dikarenakan sistem klasifikasi tidak memberikan batasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi melainkan secara administratif rechtelijk menetapkan pengelompokan penonton yang didasarkan pada usia. amerika serikat, sejak tahun telah memberlakukan sistem klasifikasi film. lembaga yang berwenang, motion picture association america mpaa) lewat classification and rating administration cara), kemudian mengeluarkan undang undang standarisasi sistem perfilman. australia, sistem klasifikasi film dikelola oleh lembaga yang bernama the office film and literature classification oic), didirikan sejak tahun lembaga lembaga klasifikasi serupa juga dimiliki oleh banyak negara, misalnya bbfc british broadcasting film classification), dct@a departement justice, classificagdo, titulo @ulifacado) brazil, the media council for children and young people denmark, fsk freiwillege selbstkontrolle der filmwirschaft) jerman. beberapa negara bahkan sudah memiliki sistem kualifikasi yang baku, seperti sistem kijkwijzer negeri belanda dan sistem erin eiga rinci kanji inkai jepang. hasyim widianto arum shita, berdasar pertimbangan atas, saya berpendapat bahwasanya permohonan para pemohon beralasan, dan karena itu seyogianya dikabulkan. panitera pengganti, ttd ina zuchriyah standar norma dari masing masing anggota lsf. sebab itulah penilaian atas lulus sensor dan tidaknya sebuah film melalui peniadaan, pemotongan, dan penghapusan seluruh maupun bagian bagian film, berbeda satu dengan lainnya. bahwa tindakan yang dilakukan oleh lsf sebagaimana terurai dalam butir jelas dan terang telah melanggar ketentuan uud tentang hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. lsf telah melakukan tindakan menghambat dan menghalangi arus informasi yang seharusnya dibuka bebas. lsf telah pula melakukan tindakan pelanggaran ham. ini jelas harus dihentikan. universal declaration human rights menyatakan pada article sebagai berikut: everyone has the right freedom opinion and expressiontap mpr nomor xvii tahun tentang hak asasi manusia, dfinisi hak asasi manusia menurut nomor tahun tentang hak asasi manusia sebagaimana tersebutgas. selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam dan nomor tahun tentang hak asasi manusirana yang tersedia. bahwa penyensoran yang dilakukan dengan cara demikian sangat merugikan para pemohon dan menimbulkan kerugian material. dalam pembuatan film setiap pengambilan gambar dan suara, editing dan musik memiliki konsekuensi pembiayaan, sehingga terhadap setiap bagian yang dipotong darinya mengakibatkan kerugian material dan waktu para pihak yang terlibat dalam produksi film. bukan hanya itu, atasmengakibatkan kerugian material berupa terulangnya bahkan hilangnya hak para pemohon (selaku pencipta dan atau pelaku dalam pembuatan film) untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan atas pengundangan nomor tahun tentang hak cipta (selanjutnya disebut sebagai hak cipta) yang berlaku umum bagi seluruh warga negara indonesia, yang pada pokoknya memberikan jaminan perlindungan atas semua karya cipta dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagaimana tersebut dalam huruf juncto angka hak cipta, termasuk perlindungan atas hak hak yang terkait dengan hak cipta yaitu hak eksklusif para pelaku. dikutip huruf dalam undang undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup (a).(b). (k) sinematografi. dikutipbahwa para pemohon menegaskan dengan merujuk pada angka hak cipta tentang definisi ciptaan yakni, makatelah mengakibatkan hilangnya keaslian karya seni dalam hal ini film. bahwa secara demikian, membaca huruf juncto angka hak cipta diperoleh pemahaman dan pemaknaan bahwa hak cipta hanya memberikan perlindungan atas karya cipta yang menunjukkan keasliannya. secara demikian karya cipta film yang telah disensor oleh lsf telah tidak menunjukkan keasliannya, karena sebagaimana diuraikan oleh para pemohon berdasarkan pengalamannya yang tersebut dalam dalil butir atas, penyensoran yang dilakukan oleh lsf telah mengakibatkan film tidak utuh karena: ()) hilangnya bagian bagian dari film itu berupa judul, tema, dialog gambar dan atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks terjemahan: (ii) hilangnya ide, gagasan dan informasi yang menjadi makna yang sebenarnya dari film tersebut. bahwa selanjutnya hak cipta memang memberikan pembatasan atas perlindungan hak cipta kepada para pencipta dan atau pelaku sebagaimana tersebut dalam bab dan juncto angka hak cipta, yang oleh karenanya dianggap bukan merupakan pelanggaran atas hak cipta. bahwa akan tetapi pembatasan tersebut merupakan pembatasan dalam hal mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, bukan pembatasan untuk melakukan pemotongan dan atau penghilangan bagian bagian karya cipta dalam film berupa judul, tema, dialog, gambar dan atau suara tertentu, adegan, gambar, suara, dan teks terjemahan. bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil butir hingga yang telah disampaikan oleh para pemohon, telah terang dan jelas tindakan lsf yang melakukan penyensoran dengan cara memotong, menghilangkan dan atau meniadakan judul, tema, dialog, gambar dan atau suara tertentu, adegan, gambar, suara dan teks terjemahan dari film, bertentangan dan melanggar hak cipta. bahwa disamping kerugian material yang telah disebutkan atas, para pemohon juga menderita kerugian material lainnya dan yang utama, yang tidak dapat dihitung jumlahnya dikarenakan pelanggaran atas hak asasi manusia yaitu kebebasan berupa tidak tampaknya ide, gagasan dan atau informasi yang terkandung dalam film, yang hendak disampaikan kepada khalayak. bahwa disamping itu sebagaimana telah ditegaskan sendiri oleh pemerintah tentang sulitnya menetapkan standard dan ukuran sebuah norma sebagai pedoman dan kriteria untuk melakukan penyensoran, maka ditekankan pelaksanaan atas pedoman dan kriteria penyensorankriteria (i) kontekstual film, (ii) kemajuan teknologi dan (iii) tata nilai masyarakat adalah kriteria yang sangat dinamis tidak statis. bahwa selanjutnya para pemohon mendalilkan sekaligus perlu mengingatkan dan menegaskan mengingat materi film adalah informasi, maka era informasi yang serba cepat saat ini, kebutuhan masyarakat indonesia adalah pemilahan informasi sesuai dengan kebutuhannya. kebutuhan ini merujuk pada logika pelayanan dan perlindungan konsumen, dan bukan lagi praktik dominasi wacana dan ideologi penguasa. jika kebutuhan masyarakat adalah pengaturan atas penayangan film agar sesuai dengan kematangan masyarakat, maka yang dibutuhkan adalah sebuah mekanisme klasifikasi karya bukan pemotongan karya. bahwa para pemohon selanjutnya mendalilkan dirinya menolak mekanisme dan tatacara penyensoran yang dilakukan oleh lsf. bahwa sebagaimana terurai pada seluruh dalil sebelumnya, serta mempertimbangkan fakta fakta berupa: telah terjadinya pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film, yang dilakukan oleh lsf dalam bentuk penyensoran sehingga mengakibatkan informasi tersebut terhambat, tersendat bahkan tidak tersampaikan, sifat kontekstual film, kemajuan teknologi, dan tata nilai dalam masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang: maka adalah layak dan patut untuk mengganti mekanisme dan tata cara penyensoran berupa peniadaan, penghapusan, penghilangan dan pemotongan atas seluruh atau bagian dari film menjadi klasifikasi (penggolongan) usia penonton. bahwa disamping itu, merujuk pada uraian dan paparan sebagaimana tersebut atas, tata cara penyensoran yang dilakukan oleh lsf menurut para pemohon tidak menunjukkan tindakan lsf memberikan perlindungan pada masyarakat dari pengaruh negatif film dan atau pornografi sebagaimana yang selalu dinyatakan oleh lsf. tindakan lsf melakukan penyensoran sebagaimana tersebut atas, dan sebagaimana telah diuraikan berdasarkan pengalaman para pemohon justru menunjukan upaya lsf membohongi masyarakat atas kebenaran sejarah dan atau peristiwa sesungguhnya dan membodohi masyarakat karena telah memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak lengkap dari film yang ditontonnya. bahwa menurut para pemohon, fungsi sensor sebagaimana dilakukan oleh lsf dapat digantikan oleh ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni nomor tahun tentang perlindungan konsumen perlindungan konsumen). sebagaimana terbaca dalam konsideran menimbang perlindungan konsumen, keberadaan perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen indonesia. bahwa merujuk pada perlindungan konsumen, pada atasnya perlindungan konsumen juga harus bertujuan untuk: (i)) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri: (ii) mengangkat harkat dan masyarakat dengan cara menghantarkannya dari ekses negatif pemakaian barang, (ili)(iv)(v)(vi)hwa seharusnyalah perlindungan konsumen menjadi rujukan dan pedoman bagi lsf dalam memberikan perlindungan kepada penonton, akan tetapi kenyataannya pedoman dan kriteria penyensoran yang dilakukan oleh lsf bahkan tata kerja lsf tidak berubah dari tahun tahun meskipun telah ada nomor tahun tentang perlindungan konsumen. hal ini terbaca jelas pada surat keputusyang materinya sama dengan menteri penerangan nomor tahun tentang tata kerja lembaga sensor film dan tata laksana penyensoran. bahwa oleh karena itu, berdasarkan seluruh dalil dalil yang telah dikemukakan oleh para pemohon, maka tiada alasan lagi bagi pemohon untuk tidak mengajukan permohonan pengujian angka bab dan perfilman terhadap uud karena nyata nyata telah melanggar hak konstitusional para pemohonbahwa berdasarkan dalil dalam butir atas, masing masing para pemohon baik secara sendiri maupun kelompok mendalilkan dirinya adalah sebagai orang perorangan warga negara indonesia, hal mana dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk republik indonesia ktp) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. bahwa berdasarkaada putusan mahkamah konstitusi nomor puu mahkamah konstitusi menentukan syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk. kelima syarat tersebut adalahantara kerugian sebagai perseorangan warga negara dan kelompok orang indonesia berpendapat bahwa pemberlakuan perfilman telah melanggar hak konstitusional sebagaimana tersebut dalam dan 28f uud kerugian tersebut terjadi dan disebabkan karena hal hal yang akan diuraikan dalam bagian pokok permohonan bawah ini. bahwa secara demikian berdasarkan seluruh dalil tersebut atas, maka para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian perfilman terhadap dan uud pokok permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap perfilman, yakni terhadap ketentuan berikut:berupa ketentuan yang mengatur tentang sensor film adalah juga bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon sebagaimana tercantum. bahwa sebelum menguraikan dalil dalilnya terkait dengan pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon sebagaimana tersebut dalam uud atas berlakunya angka bab dan undang undang perfilman tentang penyensoran film dan atau reklame film, para pemohon pada beberapa bagian akan mengutip serta mempergunakan kembali dalil dalil sebagaimana tersebut dalam bagian ii. yakni tentang pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon berdasarkan uud yang juga dilakukan karena berlakunya angka bab dan undang undang perfilman tentang penyensoran film dan atau reklame film, untuk kepentingan memperkuat dalil dalil pada bagian ini. bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pemohon pada dalilnya dibagian film yang dari sisi content (materi) adalah informasi yang merupakan roh dari film itu sendiri, juga merupakan karya cipta seni dan budaya. bahwa sebagaimana sebuah karya seni, film adalah media (sarana) untuk mengembangkan diri bagi orang orang yang terlibat dalamnya seperti para pemohon. bagi para pemohon film adalah media untuk melakukan ekspresi atas kreativitas seni dan budaya yang dimilikinya. layaknya sebuah seni, maka kreativitas atasnya harus tanpa pembatasan. pembatasan atas sebuah seni justru akan memasang kreativitas para pelaku yang terlibat dalamnya. pengembangan diri yang dilakukan oleh para pemohon melalui film demi meningkatkan kualitas hidupnya. bahwa tidak hanya itu, film mengandung aspek usaha, ekonomi, dan bisnis, oleh karenanya merupakan tempat mata pencaharian bagi para individu yang terlibat dalam kegiatan usaha perfilman seperti para pemohon,bagai sebuah usaha, usaha perfilman meliputi kegiatan, antara lain (i) pembuatan film, (ii) jasa teknik film, (iii) ekspor film, (iv) import film, (v) pengedaran film, dan (vi) pertunjukan dan atau penayangan film. bahwa kebutuhan dasar sebagaimana tersebut dalam butir sesungguhnya tidak hanya terbatas pada segi ekonomi yang bersifat material saja yakni pangan, sandang, dan papan akan tetapi segi segi material yang menyangkut rohani berupa kebutuhan akan berkomunikasi, menyampaikan dan memperoleh informasi, yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan asasi manusia. film sebagaimana telah didalilkan oleh para pemohon, adalah sarana untuk menyampaikan gagasan, ide, dan informasi informasi tertentu dari para pemohon kepada pihak lain dalam hal ini penonton. film adalah media komunikasi para pemohon dengan pihak lain dalam hal ini penonton. bahwa selanjutnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, para pemohon mendalilkan bawah melalui film yang diproduksinya, para pemohon secara tidak langsung mendapatkan pendidikan (non formal) yang langsung diperoleh dari penonton, pemerhati film hingga kritikus (pengamat) film melalui forum resmi seperti festival maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog, dan diskusi hingga ungkapan ungkapan spontan dari para penonton yang melihat penayangan dan pertunjukan film dimaksud. penilaian sekaligus pendidikan yang diperoleh oleh para pemohon dari para pihak ini akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan atas karyanya. bahwa sebagaimana telah pula didalilkan oleh para pemohon pada bagian il. maka ketentuan tentang sensor film sebagaimana tersebut dalam angka bab dan perfilman telah terbukti melanggar hak asasi dari para pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dari segala saluran yang tersedia termasuk film. secara demikian pula berdasarkan uraian dalil atas, maka ketentuan tentang kewajiban penyensoran juga telah menghambat dan merintangi para pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang secara demikian pula melanggar hak konstitusional para pemohon berdasarkan ketentuan uud bahwa terkait dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, para pemohon mendalilkan bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan film juga berkembang. film yang kini dikenal tidak hanya dalam format seluloid, tapi juga kepingan bahkan hingga format digital dengan pemancarluasan melalui satelit. bahwa terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan film juga dinyatakan dalam angka perfilman yang mendefinisikan film sebagai karybahwa kewajiban terhadap film dan reklame film sebagaimana tersebut dalam angka bab dan perfilman sangat tidak mendukung para pemohon melakukan pembuat film dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan digital dan atau satelit. teknologi satelit memungkinkan film langsung dipancarkan pemirsa tanpa melalui sensor terlebih dahulu. tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan kewajiban sensor film yang mengharuskan dan mewajibkan film disensor sebelum ditayangkan kepada penonton. jika demikian, maka para pemohon akan selalu melakukan pelanggaran atas perfilman terutama ketentuan tentang sensor padahal keadaan tersebut disebabkan karena kemajuan teknologi yang berada luar kendali dan kemampuan para pemohon. bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pula oleh para pemohon pada dalilnya bagian ii. pedoman dan tata cara penyensoran yang dilakukan oleh lsf yang secara teknis dilakukan dengan melakukan pemotongan, peniadaan, penghapusan bahkan penghilangan atas seluruh atau bagian bagian film atau reklame film karena dianggap melanggar segi segi ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, juga telah tidak sesuai dan mengikuti perkembangan jaman jika mengacu pada butir dalam dalil atas. bahwa berdasarkan seluruh dalil dalil tersebut atas dalam bagian ini, maka jelas dan terang bahwa ketentuan tentang penyensoran sebagaimana tersebut dalam angka bab dan perfilman melanggar uud dan huruf perfilman terhadap uud bahwa merujuk dalil dalil sebagaimana tersebut atas yang membuktikan bahwa angka bab dan perfilman, maka seturut dengan itu, para pemohon mendalilkan pula bahwa dan huruf perfilman juga bertentangan dengan uud bahwa dan huruf perfilman berisi ketentuan pidana, yakni mengancam akan mengenakan pidana penjara dan atau denda kepada seseorang siapapun dia, jika melakukan tindakan tindakan yang melanggar ketentuan dalam perfilman tentang sensor film, yaitu tindakan tindakan sebagaimana terurai berikut:: sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan potongan film dan atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film: cc. mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film dan atau reklame film yang tidak disensor lembaga sensor film: bahwa oleh karena para pemohon mendalilkan bahwa angka bab dan perfilman sepanjang mengenai sensor film adalah bertentangan dengan uud, karena film tidak lain dan tidak bukan adalahcara demikian, mak, dan menyampaikan informasi juga bertentangan dengan uud bahwa ketentuan dan huruf perfilman merupakan ketentuan hukum yang justru mengancam untuk memberikan hukuman pidana penjara dan atau denda kepada seseorang yang mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, padahal sebagaimana tegas dinyatakan oleh uud adalaheberadaan dan atau pemberlakuan dan huruf perfilman telah menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon, yakni berupa terhalanginyafilm karena para pemohon telah mengedarkan, mengekspor, mempertunjukyang akibat tindakannya itu justru diancam pidana penjara dan atau denda. padahal nyata nyata tindakan lsf yang melakukan penyensoran adalah merupakan tindakan melanggar konstitusi. bahwa berdasarkan hal hal tersebut untuk oleh karena itu menjadi logis, sepatutnya dan sepantasnya demi hukum jika ketentuan dan huruf perfilman dianggap pula bertentangan dengan uud petit berdasarkan seluruh dalil dalil tersebut atas, para pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan memberidan hurufdan huruf perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran bertentangan dengan uud menyatakan angka bab dan huruf perfilman sepanjang mengenai ketentuan tentang penyensoran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil kalinya, para pemohon telah mengajukan bukti bukti surat tulisan yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sampai dengan sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon terdiri dari annisa nurul shanty pemohon muhammad rivai riza pemohon ii) nur kurniadi aisyah dewi pemohon iii) lalu rois amriradhiani pemohon iv) tino saroengallo pemohon v), bukti fotokopi salinan undang undang nomor tahun tentang perfilman: bukti fotokopi salinan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film: bukti fotokopi salinan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha perfilman, bukti fotokopi salinbukti p @ fotokopi salinan undang undang nomor tahun tentang hak cipta, bukti fotokopi laporan penghapusan rekaman kaset vidio nomor hap vi tanggal juni2002 atas judul film the army forced them violent , fotokopi formulir nomor daftar isian bukti kepemilikan film seluloid produksi nasional nomor inci vii tertanggal juni fotokopi bukti kepemilikan film seluloid nomor bks nas a f lsf vi tertanggal juni fotokopi surat lembaga sensor film nomor lsf vii tanggal juli perihal surat penolakan film seluloid: fotokopi surat lulus sensor nomor tanggal juli untuk student movement indonesia, bukti fotokopi surat lulus sensor nomor vc d.sdp tanggal januari untuk film berjudul long road heaven fotokopi laporan penghapusan rekaman kaset video nomor l tanggal januari untuk film berjudul long road heaven fotokopi surat badan pembinaan perfilman daerah propinsi bali nomor bappeda, tanggal februari perihal penolakan pemutaran film long road heaven bukti fotokopi surat lulus sensor nomor vc d.sdp tanggal maret untuk film berjudul berbagi suami fotokopi laporan penghapusan rekaman kaset video nomor lli tanggal maret untuk film berjudul berbagi suami bukti fotokopi surat lembaga sensor film nomor lsf vi1 tanggal juli perihal film gie dan hari untuk selamanya bukti fotokopi surat lembaga sensor film nomor lsf php x11 tanggal desember perihal penolakan fotokopi surat lembaga sensor film nomor lsf x11 tanggal desember perihal materi film jiffest judul passage. fotokopi surat lembaga sensor film nomor sf xi tanggal november perihal film the black road. fotokopi buku program jiffest. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan ahli dan saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah pada persidangan tanggal januari dan februari untuk ahli bernama seno emirat ajidarma ahli film kajian media), fadjroel rahman, budiyati abiog produser film), budiyati abiog produser film), gunawan muhamad, nono anwar makarim ahli hukum), saban leo hutabarat tokoh pers), amir effendy siregar zoemrotin k.s, prof. siti muda mulia, ratna sarumpaet, serta untuk saksi bernama biarawati bukhari, mira lesmana, dan dian sastrowardoyo, dan telah pula mengajukan pihak terkait jiffest yang disampaikan oleh sari mochtar, sebagai berikut: keterangan ahli para pemohon keterangan ahli seno gumiratajidarma ahli film kajian media) bahwa dalam konteks media film kalau ada sekelompok orang yang membuat film maka sebetulnya dalam dalil akademik itu disebut, dia melakukan suatu pemberian kode. bahwa encoding adalah suatu tehnik pembuatan film dengan menggunakan kode yang menghasilkan suatu pujian dan perasaan haru dari penonton. bahwa pada tahun sampai sekarang berkembang satu teori yang berhubungan dengan lawan dari encoding adalah decoding: bahwa pada dasarnya pemecahan adalah wacana pembuat film untuk penonton agar dapat memecahkan kode kode yang diberikan oleh pembuat film. bahwa penonton tidak dapat dicetak, tidak dapat dibius dan tidak dapat dipengaruhi karena kata pengaruh mengandaikan penonton itu pasif dan tidak tahu apa apa artinya tidak mempunyai satu penafsiran sendiri, bahwa terdapat suatu mitos ideologi yang terbangun dan disebarkan oleh media massa berperan dalam pembentukan hegemoni budaya. mitos ini digugurkan oleh fakta bahwa teks media massa itu polemik atau bermakna banyak, sehingga penonton dapat melakukan eksplorasi sebagai produser yang aktif dalam pembermaknaan. identifikasi terdapatnya ideologi bukanlah jaminan bahwa (ideologi itu) akan ditelan oleh penonton. bahwa pendapat yang menyatakan kepentingan media massa akan membatasi makna tekstual, karena tersituasi dan berlangsung terus menerus dalam kegiatan hidup sehari hari, sehingga menyumbang terhadap kerangka budaya atas waktu, ruang, dan rutinitas, telah ditolak. bahwa kesimpulan tentang daya media yang berlebihan datang dari kajian sosiologis awal atas media massa dalam konteks 'teori masyarakat massa' tahun an, tempat kata 'massa' disebut dalam fungsinya yang peyoratif (merendahkan), sesuai dengan karakteristik negatif yang diberikan kepada gagasan 'budaya massa. bahwa pandangan ini dari tahun tahun berubah. mula mula oleh pendekatan pemanfaatan dan kepuasan', yang melakukan eksplorasi atas berbagai penggunaan dan pemanfaatan penonton atas media. kemudian sejak an, dalam konteks kajian budaya, muncul paradigma penonton aktif (the active audience) yang akan dijelaskan lebih lanjut. keduanya mengurangi tekanan atas kuasa media untuk mempengaruhi penonton, dan lebih memberi jalan kepada gagasan bahwa media adalah sumber bagi penonton dalam produksi makna. bahwa konsep penonton sebagai the active audience adalah paradigma yang lahir sebagai reaksi terhadap riset komunikasi, yang mempelajari penonton dengan pandangan seolah mereka begitu mudah terserap makna il1.dan pesan media populer. dalam konsep ini, penonton dihargai sebagai produsen makna, karena pesan apapun yang disampaikan pembuat film dalam proses encoding ( pemberian kode ), akan selalu mengalami decoding ( pemecahan kode ) dalam konteks yang berbeda. akibatnya, disepakati bahwa makna tidak terletak dalam teks (baca: film), melainkan pada permainan antara (interplay) dari teks dan penonton. bahwa dengan konsep the active audience ini, film tidak dianggap mempengaruhi penonton sebagaimana terandalkan dari pandangan bahwa penonton itu pasif, melainkan ditanggapi dalam tiga posisi hipotetis, yakni yang dominan, bernegosiasi, dan beroposisi. dalam ketiga posisi ini, peranannya aktif sebagai produsen makna. artinya jika menyukai sebuah film, bukanlah melulu karena pengiring arahan pembuatnya, melainkan karena bermakna bagi diri dan kehidupannya, demi kepentingannya sendiri. jadi makna bagi penonton, bukan suatu konsumsi, melainkan produksi. bahwa dalam pendekatan kajian media, lsf adalah representasi faktor negara, maupun faktor regulasi, yang merupakan faktor determinan dalam hubungan hubungan kuasa, yang membangun keberhinggaan wacana kontemporer. dengan wacana kontemporer dimaksudkan himpunan gagasan dan praksis sosial yang membentuk manusia sebagai subjek sosial, dan karena itu mengarahkan caranya berpikir tentang dunia, dalam hal ini dunia masa kini. bahwa, yang pada dasarnya melalui pasar dan demokratisasi pembelajaran, yakni bahwa apapun yang disensornya telah hadir mana mana. bahwa suatu gugatan terhadap lembaga ini dapat dibaca sebagai bagian dari wacana kontemporer, yang tampaknya melihat dunia akan menjadi lebih baik tanpa kehadiran lembaga tersebut. ini berarti suatu konsensus sosial yang baru sangat diperlukan, sebelum mengubah dan berubah, dalam perkembangan zaman yang akan seterusnya menjadi situs perjuangan ideologis, bagi kelompok yang dominan maupun yang terkalahkan. keterangan ahli fadjroel rahman bahwa ada dua contoh terburuk dengan kerusakan moral, psikologis dan intelektual terburuk bagi generasi ketika sensor atau pelarangan dan indoktrinasi ideologi dilakukan rezim totaliter soeharto orde baru. bahwa indoktrinasi ideologi pancasila yang secara massal dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat. hanya ada satu tafsir tunggal terhadap pancasila, tafsir lain harus disensor dan dijauhkan dari kemungkinan ada dalam benak setiap manusia indonesia, tanpa alternatif. agar tafsir tersebut tercetak seperti beton dalam pikiran manusia indonesia, maka dilakukan program massal indoktrinasi melalui penataran pedoman penahan dan pengamalan pancasila p4), tentu dilengkapi lagi dengan propaganda tentang musuh utama ideologi pancasila, melalui film pengkhianatan g30s pki yang menjadi tontonan wajib untuk seluruh masyarakat dan diputar berulang setiap tahun melalui layer televisi bertepatan dengan tanggal september. bahwa kualitas moral dan intelektual terburuk yang internalisasi oleh sensor dan indoktrinasi rezim totaliter soeharto orde baru terjadi. bahwa sensor atau pelarangan terhadap karya karya pramuka ananta toer, termasuk tetralogi pulau buru, dengan alasan karya karya tersebut bertentangan dengan ideologi pancasila dan akan menjerumuskan pembacanya menjadi penganut komunis. bahwa generasi ahli kehilangan sumber informasi penting untuk perkembangan intelektual dan pemahaman sejarah bangsa dengan cara pandang yang berbeda daripada cara pandang resmi rezim totaliter soeharto orde baru. bahwa alasan ahli menolak sensor dan indoktrinasi adalah teramat jelas, melalui dua kasus yaitu merusak kualitas moral dan intelektual manusia bebas yang menjadi sasarannya ahli yakin kerusakan tersebut masih membekas pada generasi ahli sebagian besar masih hidup dengan keragu raguan menerima hak sipil yang menjamin kebebasan dan perbedaan ideologi, iman, ataupun keyakinan yang berbeda, padahal hanya dengan kebebasan, pilihan pilihan rasional dapat dibuat oleh setiaanpa pilihan tidak tanggung jawab. tanpa kebebasan, tanpa pilihan, tidak ada surga dan neraka. bahwa sidharth gautam menurut ahli tidak akan ada dan tidak akan memperoleh pencerahan, bila sensor dan indoktrinasi dari orangtua dan pemimpin agama lama, tetap dipatuhi dalam istana mewah berkecukupan, tanpa penderitaan dan tanpa bersentuhan dengan dunia. bahwa peniadaan sensor dan indoktrinasi adalah sumber penyelamatan dan pencerahan manusia. ilmu pengetahuan pun terhambat oleh perilaku barbar para inkuisitor terhadap giurdano bruno dan galileo galileo. kedatangan isaac newton harus tertunda berabad abad karena sensor dan indoktrinasi. demokrasi indonesia pun terhambat puluhan tahun karena sensor dan indoktrinasi rezim totaliter soeharto orde baru. bahwa ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan peradaban ahli yakin hanya bisa berkembang secara progresif bila meniadakan sensor dan indoktrinasi, dan melepaskan setiap manusia indonesia untuk hidup dalam kebebasan, menentukan pilihan rasional sendiri, lalu bertanggung jawab terhadap pilihan rasional tersebut. sembari tetap berada dalam ketegangan dialektis. bahwa setiap pilihan rasional harus tunduk pada evaluasi kritis dan kalsifikasi. bahwa guru ahli adalah karl raymond hopper, filsuf yang mengajari metodologi pemecahan kritis, evaluasi kritis, kalsifikasi dan masyarakat terbuka. dalam buku the open society and its enemies dan logic scientific discovery, yang mengajarkan kritisisme, dan masyarakat terbuka adalah ciri masyarakat demokratis dan prasyarat kemajuan ilmu pengetahuan, bukan sensor, indoktrinasi dan masyarakat tertutup. bahwa tak ada yang absolut muka bumi ini, setiap orang adalah pencari kebenaran. untuk itulah diperlukan sebuah masyarakat terbuka yang dapat dikritik terus menerus, mana informasi apapun dapat ditemukan tanpa sensor dan pilihan tak dibatasi melalui indoktrinasi. bahwa ahli mendukung upaya mengembalikan hak konstitusional dan hak demokratis setiap warganegara indonesia yang dijamin melalui uud serta membela kebebasan dan hak demokratis ini seperti teladan giurdano bruno dan galileo galileo. bahwa tanpa kebebasan dan pilihan, hanya sensor dan indoktrinasi, maka tak ada tanggung jawab karena tak berhak meminta tanggung jawab bila tak ada pilihan, bila tak ada kebebasan maka yang dibutuhkan hanyalah klasifikasi informasi berdasarkan usia, bukan sensor dan indoktrinasi. bahwa betapa buruknya sensor dan indoktrinasi. keduanya menuju kepada masyarakat tertutup yang dipenuhi kekerasan, kebohongan, dan kebodohan. ketika rezim totaliter soeharto orde baru digulingkan mahasiswa. sensor dan indoktrinasi secara diametral bertentangan dengan demokrasi akan serta menghapuskan penataran kebodohan pedoman penahan dan pengamalan pancasila p4), membubarkan institusi kekerasan penjaga ideologi tersebut badan koordinasi stabilitas nasional daerah bakorstanas da), menghentikan pemutaran filem propaganda pengkhianatan g30s pki yang ternyata dipenuhi kebohongan. kebohongan dan kebodohan tampaknya ingin terus diabadikan oleh lembaga sensor film lsf) bahwa bila ada kegagalan penegakan hukum masyarakat, bila ada kegagalan tokoh tokoh agama membina moral umatnya, bila ada lembaga semacam komisi penyiaran indonesia dan sejenisnya yang tak memiliki atau tak mampu menegakkan wewenang: bila ada kemiskinan dan kurangnya pendidikan pada mayoritas rakyat, sangatlah keliru dan menyesatkan bila menjadikan keempat realitas hukum, sosial, ekonomi, dan politik itu sebagai alasan untuk mencabut hak demokrasi dan hak konstitusional setiap warganegara untuk mendapatkan informasi (apapun) secara bebas. bahwa tindakan dan upaya mencabut kebebasan memperoleh informasi sebagai hak demokratis dan konstitusional setiap warga negara adalah logika yang sesat dan menyesatkan. bahwa sebuah republik tanpa sensor dan indoktrinasi. republik konstitusional yang membela hak warganegaranya, membela kebebasan dan demokrasi. keterangan ahli budiyati abiog produser film) bahwa pada bulan januari bp2n penunjukan ahli sebagai tim asistensi perubahan undang undang perfilman. bahwa rancangan undang undang harus berorientasi pada paradigma baru era reformasi yaitu perlindungan hak asasi dan penegakan hukum serta kualitas dan perlindungan konsumen. bahwa akar masalah yang kemudian muncul adalah pada sistem kepemerintahan yang masih menganut atmosfir pembinaan sebagai warisan orde barang memposisikan publik sebagai pihak yang harus dilindungi. bahwa era reformasi harus melakukan transformasi arah pendekatan bawah, atas agar mampu membangun social investment yang kuat dan social control yang kuat. bahwa atmosfir dapat dibangun bukan melalui sistem pembinaan tetapi melalui sistem pemberdayaan secara mandiri atau self empowerment. dalam pelaksanaan fungsi lembaga sensor film, sistem pemberdayaan dapat dilakukan melalui penilaian klasifikasi dalam film atau rating untuk menggerakkan semua unsur, bahwa unsur utama adalah peran serta keluarga sebagai kunci utama pemberdayaan publik dan sektor pendidikan, bahwa untuk menghalangi terhadap pemanfaatan film untuk tampilan eksploitasi pornografi dan kekerasan dapat diakomodasikan dalam penilaian yang disebut undated yaitu ditolak sama sekali, bahwa masalah utama yang dihadapi saat ini tidak berada pada film yang disensor, bahwa self empowerment adalah kunci untuk membangun bangsa yang bermartabat yang tidak tergantung selalu kepada pemerintah: bahwa untuk film yang akan disensor, apabila yang dipermasalahkan banyaknya warga masyarakat yang kurang mampu untuk dilindungi begitu pula anak anak maka sistem klasifikasi memungkinkan untuk kejelasan perlindungannya sebagai wujud proses suatu pemberdayaan bersama, bahwa film mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang dengan dampak yang kuat dan keadilan yang melalui media elektronik, keterangan ahli gunawan muhamad bahwa lembaga sensor film adalah salah satu dari bayang bayang yang lampau. bahwa ada salah paham dari pihak yang menanggapi permintaan dihilangkannya lembaga sensor film. permintaan para seniman film itu ditafsirkan sebagai permintaan akan kebebasan tanpa batas. dalam kehidupan masyarakat tidak ada kebebasan yang tanpa batas. bahwa yang dipersoalkan saksi adalah siapa yang berhak menentukan batas itu, dan mengapa mendapatkannya sementara dan tidak? mengapa lembaga sensor film, dalam bentuk dan personalnya yang sekarang, memegang hak tersebut? benar benar tidak dapatkah undang undang yang mengangkat mereka? bahwa bagaimana cara menyeleksi para juru sensor itu, yakni pemegang hak memberi batas itu? secara terbuka atau tertutup? bagaimana cara juru sensor memutuskan batas batas kemerdekaan itu? bahwa secara demokratis atau sewenang wenang, hanya berdasarkan siapa yang kuat dengan prinsip, demokrasi adalah kediktatoran mayoritas? bahwa apakah batas itu mutlak dan kekal, tak dapat diubah dan tak akan berubah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya baru? bahwa keputusan tentang pelanggaran batas itu ditentukan? apakah ada kesempatan atau hak pihak yang dituduh sebagai pelanggar? adakah institusi untuk naik banding? bahwa dengan menegaskan kemerdekaan itu ada batasnya , ada tendensi untuk hanya melihat batasnya, dan mengabaikan kemerdekaannya. itulah yang terbukti dalam sejarah indonesia. dengan mengulang ulang adenium kemerdekaan itu ada batasnya , dalam masa demokrasi terpimpin dan orde baru , kemerdekaan berekspresi dan bersuara ditiadakan, segara atau perlahan lahan. bahwa saksi pernah menjadi anggota badan sensor film antara tahun dari pengalaman dapat disimpulkan bahwa lembaga ini tidak bebas dari kesalahan dan bahkan kecurangan. ini sikap yang berbahaya. bahwa lembaga sensor adalah sebuah kekuasaan yang tertutup, juga tanpa pembela dan tanpa hak banding, mudah sewenang wenang dan korupsi. bahwa sekarang ada gerakan syahwat merdeka adalah memanipulasi keadaan. sebuah gerakan adalah sesuatu yang diorganisir dan digerakkan oleh satu pusat. padahal yang terjadi sekarang adalah akibat masuknya teknologi informasi yang baru seperti internet dan maraknya dorongan modal untuk mencari laba dengan mudah, termasuk membuat majalah playboy, membuat website film seks, mengedarkan dvd por bahwa sinyalemen semacam itu selain manipulasi juga menunjukkan tidak bukunya kepercayaan akan daya kritis dan daya tahan bangsa indonesia, terutama generasi mudanya. hal ini ditambah dengan tidak adanya riset yang memadai tentang dampak film bagi masyarakat, khususnya kalangan anak anak remaja. benarkah (jika betul) naiknya angka aborsi sekarang itu akibat pengaruh film, dan bukan oleh sebab lain? bahwa belum ada kesepakatan apakah tindakan yang disebut amoral itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal . bahwa gagasan hak hak asasi itu berdasarkan pengalaman barat . jangan pula mempersoalkan apakah hak itu universal atau tidak. bulan juli dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan, bung hatta sudah mengemukakan pentingnya hak itu dicantumkan dalam konstitusi. itu jauh sebelum the universal declaration human rights dimaklumkan. bahwa hak asasi yang diperjuangkan termasuk hak untuk bebas berekspresi lahir dari kebutuhan indonesia berdasarkan pengalaman pahit indonesia. sebab itulah sejarah perjuangan indonesia (dan bukan sejarah arab saudi atau malaysia, misalnya) adalah sejarah perjuangan merebut hak hak itu. bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa . dengan berdasarkan pengalaman nasional yang pahit, konstitusi menegaskan sifat universal dari kemerdekaan manusia. bahwa dengan kekurangan sana sini, kita mempunyai konstitusi yang menjamin dan mempertahankan hak hak. maka siapa yang hendak menikung hak hak itu sama halnya dengan berkhianat kepada konstitusi, kepada para korban pelanggaran, dan kepada sejarah perjuangan keterangan ahli nono anwar makarim ahli hukum) sensor kehabisan legitimasi sensor mendapat legitimasi dari kedaulatan negara. kedaulatan itu sudah jauh berkurang dari ketika semula digagalkan pada abad ke eropa. sejak itu kedaulatan berkurang setiap kali negara membuat perjanjian dengan negara lain. kewenangan yang ada dalam kedaulatan ditukar dengan manfaat yang lebih besar dari kedaulatan yang dikorbankan. disepanjang abad terakhir kedaulatan negara berkurang sedikit demi sedikit. pada tahun an terjadi erosi kedaulatan secara besar besaran. guna meningkatkan kesejahteraan warganya masing masing negara mengundang penanam modal dari luar negeri untuk berinvestasi dalam industri dalam negeri. industri menciptakan lapangan kerja. orang yang bekerja adalah orang yang sejahtera. tidak disadari bahwa keputusan penting yang menyangkut nasib banyak orang dinegara tuan rumah modal asing tidak diambil didalam negeri tersebut, melainkan kantor pusat perusahaan multinasional penanam modal. keputusan memindahkan pabrik sepatu dari indonesia cina, misalnya, tidak diambil jakarta, tetapi new york. akibat keputusan itu ribuan orang indonesia menganggur. begitu pula penarikan dana dari bursa saham dapat mengakibatkan krisis moneter bagi ekonomi nasional negara tuan rumah pasar modal. kedaulatan negara juga sangat melemah ketika dirasakan kemunduran kemampuan negara memberi jasa dasar seperti keamanan dan pendidikan kepada warganya. gejala sekuriti swasta dan satpam merupakan respons masyarakat terhadap ketidakmampuan negara memberi rasa aman pada warganya. begitu pula reaksi masyarakat terhadap kegagalan negara menyediakan jasa pendidikan yang memadai guna menghadapi tantangan kehidupan yang terus meningkat. mereka mendirikan sekolah sekolah sendiri. yang mampu mengirim anak anaknya bersekolah diluar negeri. belum tahun berlalu sejak negara kecolongan kedaulatan dengan hadirnya perusahaan multinasional dan pasar modal dalam negeri, kedaulatan negara ditolak porandakan oleh kemajuan teknologi yang tiada caranya. menyebarnya komputer pribadi dan telepon seluler keseluruh pelosok dunia melumpuhkan daya jangkau kedaulatan negara atas warganya. dimanapun dunia sensor tidak bisa menyaring apa yang boleh dan apa yang tidak boleh masuk komputer pribadi, apalagi telepon seluler. padahal dua media inilah yang kian menjadi media pilihan distribusi film, berita, dan musik. pada tahun saja sudah ada juta ribu komputer pribadi indonesia. jumlah ini meningkat menjadi juta ratus ribu setahun kemudian, suatu pertumbuhan yang tidak kurang dari setahun. sebanyak juta dimiliki orang indonesia pada tahun pada tahun jumlah indonesia sudah bertambah menjadi juta, pertumbuhan lebih dari setahun. kedaulatan negara dikurangi secara sadar berdasarkan perhitungan untung rugi melalui perjanjian internasional. yang diperoleh negara dianggap sama dengan atau lebih dari kedaulatan yang dikorbankan. ada juga pengurangan kedaulatan tanpa sadar seperti dalam hal penanaman modal asing oleh perusahaan industri multinasional, walaupun ada juga hasil yang diperoleh dalam bentuk penyediaan lapangan kerja. lalu ada kemerosotan kedaulatan karena memang tidak mampu lagi berkuasa, seperti dibidang pendidikan dan bidang keamanan warga. aparatur dan keuangan negara tidak memadai lagi untuk menangani public service banyak bidang jasa dasar bagi masyarakat. akhirnya, teknologilah yang menghentikan kewenangan negara untuk menentukan apa yang boleh dibaca, didengar, dan ditonton oleh warganya. kedaulatan telah bergeser dari kolektivitas negara kembali individu warganya, sumber asal segala kedaulatan. legitimasi sensor menipis bersama kedaulatan kolektif dan bergeser kedaulatan individual. bukan sensor lagi yang menentukan apa yang boleh dibaca, didengar, dan ditonton oleh warganegara, penentuan sekarang adalah warga negara itu sendiri. sensor dipidana dalam undang undang media massa film menurut undang undang nomor tahun tentang perfilman dianggap sebagai suatu media komunikasi massa. definisi pers dalam undang undang nomor tahun tentang pers mencakup media komunikasi massa dalam bentuk suara dan gambar. dengan lain perkataan, undang undang tentang pers yang dibuat dalam alam reformasi tidak hanya mengatur media komunikasi massa cetak, tapi juga media komunikasi massa film. definisi film menurut nomor definisi pers menurut nomor o. media komunikasi massa | . lembaga sosial dan wahana. pandang dengar dengan atau komunikasi massa dalam tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan bentuk tulisan, suara, gambar, dan atau ditayangkan dengan sistem suara dan gambar maupun proyeksi mekanik, elektronik, dan atau dalam bentuk lainnya dengan lainnya menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran ang tersedia. perbedaan antara rumusan fungsi sensor dalam perfilman dan rumusan fungsinya dalam pers amat menyolok. perfilman yang terbit pada masa rezim militer merumuskan kegiatan sensor sebagai aktivitas biasa yang lazim dan sah sah saja. kata kata yang digunakan menggambarkan suatu proses dan urutan perbuatan, yaitu penelitian, penilaian, menentukan, dan meniadakan. dilain pihak, pers yang dibuat dalam masa reformasi merumuskan kegiatan sensor dengan nada mengecam sebagaimana terkesan dari kata kata yang digunakan seperti penghapusan secara paksa dan peringatan yang bersifat mengancam. dalam menentukan apakah eksistensi sensor perlu dipertahankan atau dihapus dalam suatu sistem yang demokratis, undang undang yang mana hendaknya dijadikan pedoman? kegiatan sensor dalam nomor kegiatan sensor dalam nomor tentang perfilman: tentang pers: . penelitian dan penilaian terhadap penyensoran adalah penghapusan film dan reklame film untuk secara paksa sebagian atau seluruh menentukan dapat atau tidaknya materi informasi yang akan diterbitkan sebuah film dipertunjukkan dan atau atau disiarkan, atau tindakan teguran ditayangkan kepada umum, baik secara atau peringatan yang bersifat utuh maupun setelah peniadaan mengancam dari pihak manapun, bagian gambar atau suara tertentu.. yang lebih memisahkan lagi adalah perbedaan prinsipil yang terdapat dalam ketentuan ketentuan pidana pada perfilman dan pers:sebagaimana tersebut atasata segala saluran yang tersediadalam teori media komunikasi massa adalah pers, penyiaran termasuk film serta bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. penggunaan kata segala saluran yang tersedia harus dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak atas akses informasi dimana (i) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan dan diolah adalah merupakan informasi yang berasal dari sumber manapun, (ii) informasi yang disampaikan tersebar seluas luasnya kepada pihak lain (iii) informasi yang diperoleh, dicari, dimiliki, disimpan, diolah dan disampaikan merupakan informasi yang seutuhnya dan sebenarnya. ketentuan pidana dalam ketentuan pidana dalam nomor nomor tahun tentang tahun tentang pers perfilman terhadap pers nasional tidak . dipidana penjara paling lama dikenakan penyensoran, pembredelan (lima tahun dan atau denda paling atau pelarangan penyiaran. banyak rp. (lima puluh juta rupiah): barang siapa dengan sengaja mengedarkan, setiap orang yang secara melawan mengekspor, mempertunjukkan hukum dengan sengaja melakukan dan atau menayangkan film tindakan yang berakibat menghambat dan atau reklame film yang ditolak atau menghalangi pelaksanaan oleh lembaga sensor film . ketentuan .filman terpidana pelanggar keputusan sensor. pers terpidana seniornya. mengingat bahwa: undang undang perfilman terbit pada masa diktatur militer, undang undang pers dibuat pada masa reformasi, undang undang pers mencakup film dalam definisinya tentang pers: ketentuan pidana yang mana yang berlaku? yang dikenakan terhadap pelanggar keputusan sensor? atau yang dikenakan terhadap sensor itu sendiri? sensor berlawanan dengan konstitusi bab undang undang dasar menetapkan negara indonesia sebagai negara hukum, suatu rechtstaat. penafsiran istilah rechtstaat dalam alam demokratis adalah bahwa negara, berikut segenap aparatur dan birokrasinya, berfungsi dan melaksanakan seluruh tugasnya, termasuk tugas bertindak atas pelanggaran ketertiban umum, moralitas, dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, menurut hukum. rechitstaat adalah identik dengan rule law, bukan yang diinginkan sementara pihak sebagai rule law. sesuatu tindakan yang disahkan oleh undang undang belum tentu sesuai dengan rule law bila pembuat law tersebut sekadar berfungsi sebagai stempel penguasa. dewan perwakilan rakyat yang membuat undang undang nomor tahun tentang perfilman adalah dpr hasil pemilu tahun yang menghasilkan kemenangan golongan karya sebesar y6. rule law berimplikasi bekerjanya seluruh proses hukum sesuai dengan prinsip prinsip dasar sistem hukum masyarakat yang beradab. suatu tindakan penguasa yang berkedaulatanpun harus tunduk pada prinsip prinsip dasar sistem hukum. seluruh urutan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan harus berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dilakukan oleh para pihak yang disebut secara jelas dan tegas oleh hukum sebagai yang berhak serta berkewenangan. itulah yang dimaksud dengan rechtstaat dimana berlaku rule law. didalam rechtstaat tiada tempat buat main hakim sendiri. tindakan sensor sebagaimana dirumuskan oleh undang undang perfilman terdiri atas empat jenis tindakan: (i) penelitian: (it) penilaian: (il) penentuan, dan (iv) peniadaan terhadap film yang dianggap melanggar rasa susila, nilai budaya dan kepribadian bangsa, ketertiban umum, dan norma norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. dengan menghalalkan jenis tindakan itu undang undang nomor tahun tentang perfilman memberi fungsi sekaligus penyidik, penuntut, hakim, dan pelaksana hukuman kepada lembaga sensor film, suatu badan pemerintahan. dengan demikian, undang undang nomor tahun sekaligus juga menggusur fungsi polisi, jaksa, dan pengadilan dan menggantikannya dengan satu instansi pemerintahan. ini jelas merupakan suatu kebijakan perundang undangan yang berlawanan dengan prinsip negara hukum yang termaktub dalam bab undang undang dasar kegunaan dan efektivitas sensor apa akan terjadi bila sensor bubar? dapatkah dikatakan bahwa moralitas bangsa indonesia menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk, atau sama saja dengan kehadiran sensor? adakah yang bisa mempertanggungjawabkan secara kuantitatif bahwa susila bangsa akan hancur bila sensor dibubarkan? semua contoh yang diajukan oleh mereka yang pro dan anti sensor merupakan cuplikan cuplikan yang bersifat anekdotal, yang tampak atau terdengar secara fragmentaris dan sporadis. apa yang diketahui sensor tentang publik penonton film? konsepsi sensor tentang publik yang mau melindunginya keliru karena didasarkan atas pertimbangan bahwa semua orang adalah sama. semua orang dianggap menonton film dengan vakum nilai, selera, dan pendapat dalam dirinya. oleh karena itulah sensor beranggapan bahwa barangsiapa menonton adegan kekerasan, seks, dan dakwah keagamaan agama tertentu akan melakukan kekerasan, melakukan kekerasan, dan pindah agama. dengan segala hormat kepada mereka yang pro sensor demi perlindungan anak, perlu dihimbau agar mereka mengamati pertumbuhan watak anak anak kandung dari satu ibu dan satu ayah yang sama, dalam satu keluarga yang sama, rumah yang sama, bahkan sekolah yang sama. niscaya anak anak tersebut akan tumbuh sebagai pribadi pribadi yang berbeda watak, kecondongan, dan selera. manusia tidak diciptakan dalam edisi standard. manusia juga tidak dilahirkan tanpa isi yang menentukan watak, selera, dan kecenderungan. konsepsi sensor tentang publik penonton tidak hanya materialistik dan merendahkan martabat manusia, juga tidak menghormati kebhinekaan jiwa ciptaan yang maha esa. berapa film masuk indonesia, berapa film sanggup disensor? data tentang film yang masuk indonesia sepenuhnya didasarkan atas tata niaga abad lalu. alumninya adalah bahwa apa yang berlaku tahun yang lalu, akan tetap berlaku tahun mendatang. ada importir film, ada ijin import film, ada syarat sensor bagi setiap film yang diimpor, dan ada bioskop bioskop yang mempertunjukkan film film import yang sudah disensor. film buatan dalam negeri, walaupun sudah menggeliat mau hidup lagi, masih terlalu sedikit jumlahnya untuk diperhitungkan. data yang ada pada direktorat film departemen budaya dan pariwisata tidak menghitung film yang masuk dibawa penumpang, film yang masuk langsung melalui saluran komputer, dan film yang beredar melalui telepon telepon seluler. arus dan jumlah film yang masuk indonesia cenderung tidak terkendali lagi. jumlah bioskop bertambah hanya jakarta atau kota kota besar. diluar kota besar jumlahnya berkurang atau bahkan menghilang samasekali. kita sudah tidak mungkin mengetahui kegunaan dan efektivitas kehadiran sensor indonesia. dengan keadaan yang demikian out control dewasa ini apa yang bisa dicapai oleh suatu lembaga sensor film bila eksistensinya hendak dipertanggungjawabkan? ahli tidak melihat jalan lain kecuali menyerahkan tugasnya kepada pihak yang paling berkepentingan akan keamanan, ketertiban, dan susila dalam kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat itu sendiri. bimbingan mungkin masih perlu diberikan dalam bentuk klasifikasi film menurut kriteria kedewasaan segmen segmen penonton dikalangan publik. siapa pelindung masyarakat jika sensor bubar? suatu negara hukum memberi perlindungan kepada warganya melalui pelaksanaan hukum dan undang undang yang khusus dibuat untuk tujuan perlindungan termaksud. dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perd. ) kita terdapat ketentuan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang membenarkan tuntutan ganti rugi materiil dan materiil bagi korban perbuatan tersebut kuh perd.). kitab undang undang hukum pidana kuhp id. ) kita penuh dengan ketentuan undang undang tentang rahasia negara dan ketertiban umum kesusilaan penghinaan umum penghinaan terhadap negara bersahabat penghinaan terhadap agama bahkan ada juga tentang penghinaan terhadap penguasa tugas penegakan dan pelaksanaan ketentuan undang undang perlindungan masyarakat ini sudah diserahkan pada instansi instansi yang dalam tatanan kenegaraan sudah diberi kewenangan untuk hal itu. kewenangan itulah yang selama ini diambil alih oleh sensor. sekarang kewajiban dan kewenangan tersebut harus dikembalikan kepada yang secara staatsrechtelijk berhak dan berkewajiban menjalankannya. sensor menempatkan bangsa merdeka dalam pengampunan penyensoran film dilakukan dengan pretensi melindungi bangsa terhadap ancaman pengaruh negatif. sensor menganggap bangsa indonesia belum cukup matang untuk bisa melindungi dirinya sendiri. sensorlah yang merasa dirinya cukup matang untuk mengambil peran sebagai pelindung bangsa. sensor menempatkan bangsa indonesia dalam pengampunan, dalam voogdijschap dengan lembaga sensor film sebagai wali. ada dosis besar arogansi dalam anggapan seperti itu. keterangan ahli saban leo hutabarat tokoh pers) bahwa saksi menyatakan pokok pikirannya dalam makalah yang berjudul sensor pers dan sensor film mencabut hak warga negara indonesia untuk berkomunikasi dan untuk memperoleh informasi dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta mencabutmua jenis saluran yang tersedia. bahwa bab berisi landasan bernegara mengenai pembuatan risalah konstitusi ada tujuh poin, pertama, kurang lebih etnis berbeda ras, berbeda budaya, bahasa dan agama bersepakat, membentuk negara kesatuan republik indonesia. bahwa negara bertujuan memajukan dan mensejahterakan rakyat yang sampai sekarang belum tercapai. bahwa hak rakyat untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi dijamin kemerdekaannya karena selama orde lama, orde baru dipasang. bahwa dalam penyelenggaraan negara hak asasi manusia dari warga negara indonesia harus dihormati. penyelenggara negara bersendikan hukum, (rechtstaat) bukan bersendikan kekuasaan (machtstaat). tidak ada dalil situ yang menyatakan penyelenggaraan negara bersendikan sensor terhadap warga negara. taat asas terhadap prinsip clean and good governance, menghormati ham, transparansi kebebasan pers, dan kebebasan informasi. bahwa ada enam dalil yang menyatakan bagaimana pergulatan rakyat untuk memperoleh haknya, bebas berekspresi, berkomunikasi dan mencari, memperoleh, menyebarkan informasi. zaman belanda dan jepang, tidak diizinkan zaman orde lama, orde baru juga tidak. dan zaman orde reformasi rakyat sudah bebas berserikat, rakyat bebas memilih presiden dan kepala daerah, tetapi dalam beberapa hal lain belum bebas. bebas berkumpul dan bebas untuk pers zaman orde lama orde baru dikendalikan dan disensor. bahwa undang undang pers dan uud melindungi, sementara kuhp dan ketentuan lain mengancam. bagaimana bersiap? dulu dikendalikan dan disensor dan seorangpun masih disensor. dalam film zaman orde lama dikendalikan dan disensor, masa orde baru dikendalikan dan disensor, sekarang undang undang perfilman mengendalikan dan memasang perkembangan industri film. pendukung undang undang tersebut masih mempertahankan paradigma orde baru dan enggan menerima perubahan, apa hasil dari kebijakan represif tersebut? maka zaman orde lama, rakyat zaman belanda kita bodoh, zaman jepang kita bodoh, masuk orde lama kita bodoh, masuk orde baru rakyat dibuat bodoh, sekarang kita mau pilih undang undang perfilman kita mau membodohi atau mencerdaskan bangsa? bahwa undang undang tentang pers apakah dapat memerdekakan pers, masuk orde baru pers itu disensor, pers dibredel. malah ada yang mengatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor, reel, dan pelarangan penyiaran. pelanggannya malah diancam masuk penjara artinya lulus seniornya itu ditolak dan reel dan selama orde lama, orde baru ada penerbitan dibredel. puluhan wartawan dipenjarakan. bahwa negara kita ternyata tidak makin baik karena sensor dan penindasan, kemudian masa orde baru menerbitkan pers, menambah halaman, menambah porsi iklan, mengganti embed, memerlukan izin yang artinya pungli. sekarang penerbitan pers bebas dari izin, izin terbit, izin tambah halaman, izin tambah iklan, penggantian embed bebas. bahwa masa orde baru kebenaran tidak terungkap. pemerintah lewat dipendam, dikatakan timor timur diberitakan aman dan terkendali, papua diberitakan kurang gizi nyatanya kelaparan, pengendalian dan sensor terhadap pers membodohi rakyat, tetapi sekarang ini surat kabar sehat bisnis dan yang berkualitas mencerdaskan, jumlah penerbitannya minoritas tetapi sebagian besar dari tiras tujuh juta eksemplar milik mereka. kemudian surat kabar bermasalah yang balas, jumlah penerbitannya mungkin lebih banyak tetapi terasnya hanya kecil, paling sepuluh persen dari the whole circulation. bahwa undang undang perfilman luput dari sentuhan reformasi. reformasi tentang indonesia dapat dianalogikan dengan reformasi suatu orkes simponi dari paradigma otoriter paradigma demokrasi, reformasi tersebut menyangkut perubahan the song konstitusi dan perundang undangan, the conductor presiden, kepala daerah. the singer and musician personel legislatif, eksekutif, yudikatif. bahwa yang terjadi era reformasi uud telah diamandemen empat kali dan salah satu masterpiece nya yang melahirkan mahkamah konstitusi. undang undang reformis yang masterpieces, undang undang tentang ham, otonomi daerah, undang undang pers bahwa gambaran keadaan industri perfilman, pertama berdasar undang undang perfilman gambaran pertama tentang the song (ketentuannya), ketentuan tentang penyelenggara industri perfilman masih berparadigma otoriter, gambaran kedua tentang the conductor, the singers, personil badan pertimbangan perfilman nasional bp2n) dan lembaga sensor film lsf) masih bertahan dengan paradigma orde baru. lsf ada yang sudah sampai dengan tahun menjabat sebagai anggota. saksi pada tahun bekerja sama berbagi tugas dengan titi said untuk bersama sama. titi said bertugas untuk mereformasi undang undang pers dan mereformasi undang undang perfilman. gambaran yang ketiga tentang kutipan kutipan saksi mira lesmana izin mulai dari kecamatan sampai dengan atas masih paradigma medan, orang medan itu kalau main catur kalau dapat mempersulit lawan kenapa dipermudah. untuk itu apakah lembaga sensor film mempertanggung jawabkan terhadap kutipan tersebut? bahwa gambaran keempat kinerja perfilman, does lsf reform?, itu sebenarnya pertanyaan kunci, produksi film untuk bioskop bioskop menurun, film film yang mencerdaskan makin langka. kreativitas para pembuat film dibelenggu oleh undang undang perfilman, diancam tidak lulus sensor karena guntingan sensor, kutipan kutipan, ancaman penjara berdasarkan dan sekarang ini industri televisi banyak di complaint oleh masyarakat. padahal semuanya telah lulus sensor lsf. gambaran kelima menurut penjelasan anwar fuad, judul film dokumenter the army forced them violent diganti oleh lsf menjadi the student movement indonesia alasannya karena bernada anti militer. bahwa lsf telah menjadi penentu informasi penyiaran, polisi kebenaran, dan menyensor. bahwa langkah terakhir dan jangka menengah pemecahan masalah adalah mengubah undang undang perfilman dari paradigma otoriter paradigma demokrasi. ada dua yang disoroti, pertama undang undang perfilman. pemerintah sebagai lembaga penentu kebijakan, pengawas, pengatur, dan pengendali penyelenggara perfilman nasional. dalam undang undang ini terdapat sepuluh peraturan pemerintah, dan peraturan pemerintah itu karet, karet ini dapat mensubordinasi undang undang atasnya. bahwa peraturan menteri dapat membatalkan tempo padahal dalam undang undang penyiaran ada sebelas peraturan pemerintah mensubordinasi undang undang tersebut karena undang undang ini memang otoriter, bahwa undang undang perfilman yang baru hendaknya dibentuk suatu badan untuk pengatur perfilman independen nasional, calonnya diusulkan oleh publik, fit and proper test oleh dpr sebagai representasi rakyat yang berdaulat, bertanggung jawab dpr semacam kpu dan kpk tidak semacam kpi, karena kpi kewenangannya sudah banyak diamputasi oleh menteri dan pekerjaannya hanya pengantar keputusan keputusan perizinan karena core business industri perfilman adalah informasi, maka pertanggung jawaban kepada dpr ketimbang pemerintah adalah lebih demokratis, undang undang ini akan bebas dari peraturan pemerintah. bahwa penyelenggaraan perfilman dikendalikan oleh sensor yang sekarang. yang akan datang undang undang perfilman yang baru meniadakan sensor, sensor melanggar amandemen kedua. penyelenggaraan pers berdasarkan undang undang pers telah menyediakan sensor dan masyarakat tidak sama sekali menuju zaman jahiliyah sama seperti penyelenggaraan pers, tanpa sensor penyelenggaraan perfilman dapat melaksanakan fungsinya secara benar tidak akan membawa indonesia zaman jahiliyah dengan rambu rambu. bahwa ada empat rambu rambu, pertama mentaati kode etik perfilman yang disusun oleh masyarakat perfilman dan pelaksanaannya diawasi oleh badan independen. kultur yang dibangun ialah dengan self censorship dengan self censorship adalah watak manusia merdeka, disensor itu watak manusia terjajah. kedua mentaati undang undang perfilman yang baru dan berparadigma demokrasi. berdasarkan undang undang itu pelaksanaannya diawasi oleh badan independen tadi. ketiga badan independen itu diberi otoritas untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film untuk menentukan rating dan klasifikasinya. badan independen itu juga diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggarannya. bila film yang dihasilkan bertentangan dengan fungsi media perfilman, misalnya semata mata untuk membangkitkan nafsu birahi lewat jalur hukum dapat didakwa dengan kuhp. poinnya adalah ethic enforcement dan law enforcement benar benar dijalankan. bahwa pemecahan masalah jangka pendek, pembuatan undang undang perfilman yang baru dan paradigma demokrasi membutuhkan waktu. bahwa pembiaran perfilman nasional berdasarkan undang undang nomor tahun tanpa sebuah reformasi bertentangan dengan amanat konstitusi yakni bahwa karena sensor pers dan film menyangkut pengingkaran hak rakyat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mencari serta menyebarkan informasi. untuk itu dari masyarakat film tidak lagi diurus oleh pemerintah dan lsf tetapi oleh rakyat yang berdaulat atas haknya. keterangan ahli amir effendy siregar bahwa film adalah salah satu media massa dan merupakan salah satu saluran komunikasi massa. sementara itu komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung dari satu banyak tempat one many. media massa seperti televisi, surat kabar, radio atau film adalah berbagai macam saluran yang menyebabkan komunikasi massa itu berlangsung. melalui media massa pesan disampaikan dari satu banyak tempat dengan feedback yang terbatas stroberi, dari berbagai macam buku teks dapat diketahui bahwa media massa antara lain adalah buku, surat kabar, majalah, televisi, radio, dan film. bahwa media massa adalah sumber untuk memperoleh berita dan hiburan serta mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa indonesia. bahwa melalui media massa masyarakat dapat mengetahui keadaan dunia dan dapat menyampaikan pikiran dan gagasan secara meluas. demokrasi hanya dapat berjalan bila media massa berjalan hidup secara sehat merdeka dan baik vivian, itulah sebabnya kemerdekaan berbicara (freedom speech), kebebasan berekspresi (freedom expression) kemerdekaan pers (freedom the pers) perlu dijamin, tentu dengan menjamin dan menjaga hak asasi orang lain. bahwa pengaturan sebaiknya dilakukan agar kemerdekaan berbicara berekspresi dan kemerdekaan pers terjamin sekaligus tanpa melanggar hak asasi orang lain? berdasarkan pengamatan terhadap regulasi media massa negara demokrasi dunia, indonesia memilih demokrasi sebagai sistem yang akan dijalankannya. bahwa terdapat dua kategori pengaturan, media massa yang tidak mempergunakan ranah publik (public domain) seperti surat kabar, majalah, buku, dan film. dua, media massa yang mempergunakan ranah publik seperti radio dan televisi. bagi media massa yang tidak mempergunakan ranah publik pengaturan lebih dominan bersifat self regulatory, artinya mengatur diri sendiri. seperti penerbit buku mempunyai organisasi yaitu ikatan penerbit buku indonesia tidak ada peran sensor, setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menjadi penerbit dan menerbitkan buku. bila terdapat isi buku yang tidak pantas yang melanggar hukum maka aparat hukum dapat melakukan tindakan law enforcement, terutama undang undang perlindungan anak. bahwa setiap orang dapat mendirikan badan hukum kemudian menerbitkan surat kabar dan majalah, bila terdapat pelanggaran etika dapat diadukan dan diselesaikan oleh dewan pers yang dibentuk oleh kalangan pers sendiri. bila terdapat pelanggaran hukum atas isi termasuk pelanggaran atas undang undang perlindungan anak masyarakat dan aparat hukum dapat melakukan tindakan tidak ada peran sensor. bahwa undang undang pers dengan tegas melarang adanya pembredelan dan sensor terhadap pers indonesia, seharusnya demikian juga dengan film. untuk media massa yang mempergunakan ranah publik artinya mempergunakan spektrum gelombang radio milik publik yang harus dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kepentingan masyarakat pengaturannya negara negara demokrasi dunia dilakukan oleh badan negara yang bersifat independen, seperti federal communication bahwa mengutip konsideran menimbang huruf perfilman, film dinyatakanmengutip angka perfilman, maka film didefinisikan sebagaibahwa merujuk pada angka perfilman, diperoleh makna bahwa film mengandung (tiga) dimensi yakni (i) film sebagai karya cipta, (ii) film sebagai karya budaya, dan, (iii) film sebagai media komunikasi massa. hal ini mengandung konsekuensi logis bahwa materi muatan perfilman harus mencerminkan perlindungan dan jaminan atas film sebagai karya cipta, film sebagai karya budaya dan film sebagai media komunikasi massa. bahwa akan tetapi merujuk pada konsideran menimbang huruf perfilman yang berbunyi, bahwa film , adalah merupakan uraian atas latar belakang dan atau landasan historis dan sosiologis disusunnya perfilman, diperoleh makna perfilman disusun dengan menekankan dimensi film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, bukan film sebagai karya cipta dan atau film sebagai karya budaya. secara demikian, seluruh materi muatan perfilman harus memuat aturan atau ketentuan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar. bahwa merujuk pada perfilman, yang pada pokoknya menyatakan bahwacommission amerika serikat dan independent communication authority south africa yang mengatur secara teknis maupun isi pemberian izin terhadap lembaga penyiaran. bahwa untuk indonesia terdapat pemerintah yang dalam hal ini departemen kominfo yang mengatur hal hal teknis dan komisi penyiaran indonesia yang mengatur soal isi berita maupun non berita. pemberian izin penyiaran dilakukan oleh pemerintah setelah ada persetujuan bersama antara kpi dengan pemerintah. bahwa dalam kasus indonesia bila terdapat pelanggaran terhadap isi maka kpi dan pemerintah dapat melakukan tindakan termasuk tidak memperpanjang izin dan bahkan mencabut izin penyiaran, tentu saja hal tersebut melalui satu proses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa persoalan pengaturan perfilman nasional, seharusnya industri atau lembaga perfilman nasional yang tidak mempergunakan ranah publik diatur sama seperti pengaturan terhadap industri lembaga pers dan perbukuan nasional. karena hal ini sejalan dengan prinsip kehidupan demokrasi dunia. bila film disiarkan melalui televisi tentu berlaku ketentuan yang ada pada dunia pertelevisian. bahwa indonesia memilih demokrasi sebagai sistem kehidupan bernegara seperti yang tertuang sangat jelas dalam konstitusi. bahwa komisi penyiaran indonesia bila dihubungkan dengan industri perfilman indonesia yang tidak mempergunakan ranah publik sudah selayaknya bagian terbesar pengaturannya dilakukan sendiri terutama dalam soal isi, dilakukan sendiri oleh stakeholder dalam industri perfilman nasional. bahwa undang undang perfilman adalah warisan dari sistem yang otoriter. pemerintah diberikan peranan yang sangat besar dan dominan, terutama dan bahwa samping itu banyak sekali peraturan pemerintah yang harus dibuat untuk menjabarkan lebih lanjut dan undang undang perfilman ini yang mengakibatkan sistem perfilman nasional menjadi otoriter dan represif. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film yang memberikan gambaran betapa otoriter dan depresinya sistem perfilman nasional indonesia. bahwa persoalan sensor dan lembaga sensor film yang bertentangan dengan konstitusi tetapi seluruh undang undang perfilman berikut dengan peraturan pemerintah yang dibuat untuk itu bertentangan dengan konstitusi dan harus digugurkan. bahwa undang undang perfilman sangat diskriminatif dan membuat undang undang ini menjadi tidak konsisten dengan dasar arah dan tujuannya. undang undang menyatakan, lingkup undang undang meliputi seluruh film kecuali film berita yang ditayangkan melalui media elektronik , apakah itu berarti tidak diperlukan sensor film terhadap film berita yang bersifat investigatif, interpretatif, maupun feature, dokumentasi bila ditayangkan dalam stasiun televisi? namun memerlukan sensor bila ditayangkan gedung bioskop. bahwa undang undang penyiaran dalam menyatakhwa undang undang penyiaran memang masih mempergunakan undang undang perfilman sebagai salah satu undang undang rujukan dasar yang dibuat tahun sebelum reformasi terjadi, selebihnya adalah undang undang yang menjadikan rujukan dasar dibuat tahun atas. bahwa undang undang perfilman apabila bagian tentang sensor dihilangkan maka undang undang penyiaran menjadi lebih baik karena hilangnya rujukan dasar undang undang yang bersifat otoriter bahwa sensor dan pembredelan adalah ciri ciri dari sebuah sistem yang otoriter, sehingga sensor dan lembaga sensor film tugas dan fungsinya seperti yang termaktub dalam undang undang perfilman seharusnya ditiadakan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. bahwa bagaimana sebaiknya dilakukan untuk menjaga agar isi film tidak mengganggu masyarakat dan tidak mengakibatkan hal hal yang negatif dalam masyarakat. bahwa sebaiknya negara demokrasi dunia lainnya seperti juga indonesia belajar membangun sistem ketatanegaraan demokrasi dari negara demokrasi dunia. dengan cara melakukan penyesuaian terhadap situasi dan nilai keindonesiaan. amerika serikat menerapkan sistem yang disebut dengan motion picture association america rating systems yang menggunakan lima kategori film. australia menggunakan australian office films and literature classification yang mempergunakan enam kategori film. new zealand mempergunakan rating dan klasifikasi film yang dilakukan oleh the office films and literature classification dengan lima kategori film. inggris memiliki british board films classification yang melakukan rating dan inggris memilki lima kategori film. bahwa yang dibutuhkan indonesia alam demokrasi bukan sensor dan lembaga sensor film tetapi pengaturan klasifikasi dan distribusi film. bahwa sebuah studi tentang pengkajian perfilman dan pemetaan perfilman indonesia telah dilakukan bekerja sama antara kementerian kebudayaan dan pariwisata, fisil universitas gajah mada, dan fakultas film dan institut kesenian jakarta. pengkajian ini antara lain menghasilkan bahwa fungsi dan peran lembaga sensor film harus diganti dari institusi yang bersifat posisional memotong, menghapus sebuah karya menjadi lembaga penilai atau lembaga klasifikasi. bahwa dalam laporan pengkajian yang dimuat dalam buku menguak peta perfilman indonesia tampak usulan yang sangat jelas bahwa sensor dan lembaga sensor film harus diganti nama dan peranannya bukan sebagai lembaga sensor tetapi sebagai badan baru yang melakukan penilaian dan klasifikasi irawan, bahwa dalam usaha untuk melakukan penataan klasifikasi film dan mendistribusikannya pemerintah dapat dengan cepat melakukannya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah tentang klasifikasi dan distribusi media. bahwa sebaiknya pengaturan tentang distribusi ini tidak hanya menyangkut film tetapi juga buku, surat kabar, dan majalah. pada akhirnya saya melihat bahwa undang undang perfilman khususnya tentang sensor dan lembaga sensor film bertentangan dengan konstitusi khususnya 28e, 28f uud dan seyogianya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahwa pada saat yang sama, seluruh stakeholder perfilman termasuk pemerintah hendaknya membangun badan baru yang dapat saja bernama lembaga pengembangan film nasional sebagai sebuah jembatan baru kalau mengikuti kata perdebatan tadi, atau apapun namanya berfungsi melakukan penilaian dan klasifikasi terhadap film nasional keterangan ahli zoemroetin, k.s. bahwa film adalah suatu komoditas, komoditas jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dengan maksud mendapatkan hiburan, dapat menikmati karya seni, dan dapat memperoleh suatu informasi. untuk unsur karya seni dan unsur rekreasi dan hiburan sangat susah untuk distandarkan, tidak mudah untuk distandarkan. untuk unsur informasi khususnya berkaitan dengan film film dokumentasi harus distandarkan karena apabila standarnya adalah dengan menggunakan realita kebenaran karena apabila tidak berarti membohongi konsumen. konsumen sebetulnya mempunyai beberapa hak, termasuk konsumen film mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, punya hak untuk dapat memilih tidak boleh ada paksaan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk melakukan suatu tuntutan bahkan dapat melakukan class action. bahwa untuk dapat memilih perlu mendapatkan informasi, sama dengan produk barang, konsumen film pun pada saat akan memilih film yang akan dilihat akan mencari informasi melalui barang berupa label, produknya dan komposisinya serta masa kadaluwarsa. bahwa untuk film konsumen akan melihat informasi dari sutradaranya pembuat film, produser serta pemain filmnya karena tidak ada konsumen yang akan menonton film melihat sudah lulus sensor belum film yang akan ditontonnya. bahwa suatu pemahaman yang diperlukan konsumen ada heterogenitas masyarakat, ada heterogenitas konsumen dan heterogenitas setiap sektor konsumen harus mendapatkan perlindungan. bahwa perlindungan harus dengan cara sensor itu perlu dipertanyakan. pepatah dengan cara penyensoran, itu dilakukan dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. bahwa film untuk semua umur cara menyelesaikannya adalah dengan cara semua sektor konsumen harus mendapatkan suatu kepuasan dengan cara seperti itu bukan dengan badan sensor. bahwa belum ada suatu penelitian yang dapat membuktikan setelah adanya badan sensor konsumen menjadi sangat bermoral. bahwa saat ini klasifikasi yang ada pada badan sensor film tidak tepat, karena pada saat menentukan film itu tahun atas, sudah melanggar hak anak. karena anak itu usianya sampai tahun, artinya saat badan sensor menyatakan bahwa film ini tahun atas badan sensor itu sudah membiarkan film film ini ditonton menurut undang undang anak adalah ditonton oleh anak anak. bahwa klasifikasi harusnya lebih rigid lagi, untuk anak anak tahun atas, tahun bahkan remaja sekarang itu digolongkan sampai tahun maka atas tahun dan untuk orang yang dewasa. bahwa bukan badan sensor yang akan berperan, kematangan, kondisi itu yang akan menentukan. bahwa masalah penyensoran diperlukan untuk klasifikasi penonton film sesuai dengan usia dan sesuai dengan kepentingannya bahkan mungkin juga dapat dilabeli film seks, horor, mistik, drama rumah tangga, itu yang diperlukan oleh konsumen. keterangan ahli prof. dr. siti muda mulia, ma. bahwa secara konstitusional indonesia merupakan satu antara negara yang telah menandatangani atau meratifikasi konvensi internasional mengenai penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang kenal dengan istilah cedar the convention the elimination all forms discrimination against women). bahwa konsekuensi logis dari ratifikasi indonesia harus melakukan upaya upaya untuk menyelaraskan undang undang nasional dengan isi cedar. dan konsekuensi lain adalah bahwa indonesia harus memberikan laporan secara periodik setiap empat tahun komite cedar pbb yang berkedudukan new york. bahwa dalam laporan ke dan ke pada bulan agustus yang lalu ada satu hal yang masih dipertanyakan sana adalah keseriusan indonesia melakukan reformasi hukum. bahwa berkaitan dengan undang undang perfilman ini ada tiga hal yang patut dibicarakan yang pertama menyangkut soal content law nya, yang kedua soal stretch law yang kedua problem dalam struktur law nya, ketiga, adalah melakukan upaya upaya reformasi termasuk upaya reformasi terhadap undang undang perfilman, hingga seluruh undang undang yang dimiliki nantinya adalah undang undang yang betul betul akomodatif terhadap nilai nilai kemanusiaan yang memberdayakan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga sipil. keterangan ahli ratna sarumpaet bahwa film adalah karya cipta seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi dan informasi, sebagai media penyadaran dan cermin bagi penonton melihat kehidupan nyatanya. bahwa persoalan perlu tidaknya lembaga sensor film lsf) memang sudah menjadi polemik menyedihkan, terutama karena polemik itu justru terjadi antar sesama insan film. bahwa lsf adalah lembaga yang dibentuk penguasa orde baru sebagai alat pematung hak hak rakyat menyampaikan suara dan pikirannya, dalam mengekspresikan dirinya bahwa film chairil anwar sedianya akan digarap oleh almarhum syumanjaya dan gagal. departemen penerangan sebagai pemberi izin, menolak memberikan izin konon karena tokoh chairil anwar akan diperankan rendra yang oleh penguasa orba dianggap sebagai pembangkang. akibatnya, samping hak asasi almarhum syumanjaya dan temanya mengekspresikan diri, hak asasi masyarakat memperoleh informasi dan pendidikan, mendapatkan pengalaman tentang pujangga besar itu merenggut. bahwa pelanggaran hak asasi yang sama buruknya juga terjadi ketika film petualang petualang, karya almarhum arifin noer ditolak lsf dan tidak pernah disaksikan masyarakat hanya karena film ini bercerita tentang perilaku korupsi para pejabat (termasuk isteri isterinya) sebuah perusahaan. bahwa apa yang menimpa dua film diatas adalah pelanggaran terhadap undang undang. lsf telah dengan angkuh, brutal dan semena mena menafikan definisi fungsi film seperti tertuang dalam tubuh perfilman maupun yang selalu tertera berbagai yang mengikuti dimaksud yakni, nomor nomor nomor mensen nomor mensen nomor mensen nomor dua peristiwa penyensoran diatas merupakan peristiwa sangat mencekam, sangat membekas dan sangat memalukan. bahwa naskah drama marina, nyanyian dari bawah tanah" mandat), dan marina menggugat mm), mencerminkan kebiadaban yang menimpa marina adalah kebiadaban yang lazim era orde baru, era yang represif, yang diktator dan tidak menghormati ham, yang politik ekonominya menempatkan tentara mengawal semua kebijakan perusahaan atas buruh yang harus mereka patuhi tanpa syarat. bahwa dua naskah itu telah membuat penguasa orba berang. dalam turnya kota jawa dan sumatera, setiap kota selalu terancam gagal) dan tidak pernah luput dari teror dan intimidasi. surabaya, dimana kasus marina sedang disidangkan, ribuan aparat dari berbagai kesatuan, bersenjata lengkap dan lengkapi dengan teng teng raksasa menggagalkan pementasan. tetapi dua kota yang dikunjungi minggu setelahnya, yakni bandung dan lampung, pencekalan yang sama buruknya kembali menimpa pementasan. bahwa sebagai karya seni, teater dan film, keduanya hanya berbeda medium. tugas dan tanggung jawabnyapun sama, yakni memberikan informasi, menghibur, membangun kesadaran dan menjadi cermin bagi penonton melihat kehidupan nyatanya. bahwa peristiwa peristiwa yang tidak menghormati demokrasi dan ham seperti itu terus berulang dan berakumulasi menjadi kekuatan yang kemudian menguatkan tekad bangsa ini untuk menghentikan orba dan menurunkan soeharto, namun setelah soeharto lengser, setelah penegakan demokrasi dan perlindungan ham diikrarkan sebagai tonggak reformasi dan kembali mementaskan drama yang ditulis untuk mempersoalkan pelanggaran ham aceh, alia, luka serambi mekah, ternyata belum juga bebas dari dibayang bayang orba yang otoriter. bahwa 'mind set' bentukan orba yang menganggap penguasa negara berhak mengintervensi dan mengawasi karya seni berhak menentukan mana yang boleh mana yang tidak, sampai hari ini tahun setelah reformasi) masih kental melekat benak para pejabat pemerintahan reformasi, resmi maupun tidak, disadari maupun tidak. bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tidak pantas menafikan perjuangan reformasi yang panjang, yang pahit dan menakutkan, yang mengorbankan ribuan nyawa yang hasilnya sedang dinikmati sekarang ini. bahwa sebagai manusia dewasa yang memiliki nalar dan akal sehat paham apa makna demokrasi dan apa harga dari hak asasi manusia. bahwa apa yang diamanatkan reformasi dan berkewajiban membersihkan 'mind set' bentukan orba yang secara liar masih melekat benak berbagai pihak, orang seorang, maupun yang secara tertulis masih nongkrong dan berkuasa dalam sitem dan perundang undangan hari ini. keterangan saksi pemohon keterangan saksi biarawati bukhari bahwa saksi berprofesi sebagai konsultan lepas dalam bidang pengembangan sosial dan isu gender, bahwa saksi adalah seorang istri dan seorang ibu dari dua orang ana, perempuan berumur tahun dan seorang anak laki laki berumur tahun, bahwa pengertian film pun sekarang harus dimaknai secara luas tidak lagi hanya berkonotasi pada film layar lebar: bahwa saksi tidak mungkin menyaring setiap film dalam pengertian luas yang diakses anak anak saksi: bahwa saksi selaku orang tua menggariskan kriteria apa yang boleh mereka tonton serta aturan mainnya yang tentu saja ini merupakan suatu proses transaksi tersendiri antar orang tua dan anak seiring dengan bertambahnya usia anak dan saksi harus memberi kepercayaan kepada anak anak mereka akan menjalani aturan tersebut. ini merupakan bagian dari upaya saksi memberikan perlindungan dan sekaligus ruang gerak kepada anak anak tentunya akan sangat membantu apabila ada alat yang bisa membantu orang tua dalam menetapkan seberapa jauh isi sebuah film layak untuk ditonton anak, sehingga semakin mantap saksi memberikan ruang gerak kepada anak: bahwa setiap orangtua bercita cita agar anaknya tumbuh menjadi orang dewasa yang baik. dan dalam prosesnya nilai nilai baik dan luhur yaitu jujur, beretika, bertanggung jawab selalu ditanamkan kepada anak sejak mereka bayi. ataupun harus diberikan kesempatan belajar untuk dapat mempraktikkan nilai nilai ini, mulai dari dirinya sendiri. menjadi tugas orang tua untuk membimbing, mengawasi anak dalam mempraktikkannya dan ini semua menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pendewasaan anak. membimbing anak serta membawa anak menuju kedewasaan tidaklah gampang, bahwa selaku orang tua saksi selalu memberikan ruang gerak untuk berdiskusi, bahwa menurut saksi ketika film tiga hari selamanya itu ditayangkan karena saksi sadar production house nya adalah yang paling bagus yang saksi yakin dengan mutunya, saksi mengajak anak anak saksi nonton bersama sama film tersebut setelah menonton film tersebut maka film tersebut menjadi bahan berdiskusi saksi dan bukan hanya film tiga hari selamanya saja, tetapi film gie juga dapat membawa anak anak kemudian bertanya, sebetulnya sosok seperti apa gie itu? dalam film itu tidak hanya hadir sebagai sosok yang formal yang selalu ditonton tonjolan dalam buku buku sejarah dan itu dilihat dari sisi manusianya, dilihat dari sisi kepribadiannya yang sebetulnya tidak jauh dari pribadi pribadi lainnya yang punya keresahan, dia punya cita cita, dan dia punya cinta. sebagai orangtua, saksi sangat merindukan sebuah film yang bukan hanya hiburan tetapi edukatif, bahwa ketika film itu berhasil menggelitik atau memicu keingintahuan lebih lanjut dari sang anak dan kemudian timbul diskusi diskusi, baik ketika film itu sedang berlangsung dan setelah film itu selesai saksi mendiskusikannya terus maka saksi sebagai orang tua menilai bahwa film itu telah memberikan ruang gerak bagi anak saksi untuk berpikiran lebih luas untuk melihat hal hal yang luar keberadaannya sehari hari, untuk melihat hal hal tidak diketahuinya, karena tidak dekat dengannya. bahwa tidak hanya terbatas pada film film dewasa saja tetapi film denies juga oleh saksi menjadi bahan diskusi saksi dan anak anak saksi usai menonton film tersebut karena anak anak saksi tidak mengetahui, bahwa saksi sering bercerita tentang kemiskinan, anak anak saksi tidak sadar sebetulnya bahwa sekolah bagi anak anak papua itu adalah sesuatu yang sangat dicita citakan. dan ketika pulang dari nonton itu mereka dapat lebih menghargai betapa mereka fortune dapat pergi sekolah yang baik. bahwa saksi sebagai orang tua adalah penanggung jawab utama bagi anak, orangtua mempunyai kewajiban untuk membesarkan anak menjadi manusia yang dewasa yang utuh, bahwa saksi tidak setuju dengan istilah penjaga moral tetapi karena memang istilah itu harus digunakan maka penjaga moral yang utama adalah tentu saja orangtua, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas anak itu, bahwa yang jadi pertimbangan saksi untuk menonton film adalah dari resensi koran dan koran yang menjadi referensi kami adalah dua, kalau tidak kompas, jakarta post. dan ketika film itu kemudian diangkat dan dibahas secara lebih jauh seperti misalnya film berbagi suami, arisan, dan juga gie film film yang dianggap merupakan suatu terobosan maka tergeletak hati saksi untuk mengajak anak anak, bahwa kadang kadang isi atau esensi dari film itu lebih menjadi ukuran bagi saksi untuk menentukan apakah saksi akan membawa anak anak atau tidak dalam menonton film tersebut dan mendiskusikannya setelah menonton film tersebut selain resensi saksi juga melihat rating film tersebut walaupun saksi dan anak anak saksi tidak selalu setuju dengan rating rating disebutkan oleh koran koran karena ada beberapa writer yang saksi biasanya sepakati dan beberapa writer tidak, bahwa saksi juga melihat writer nya, dalam film layar lebar dan posturnya tidak banyak mempengaruhi karena keputusan diambil ketika saksi berada rumah dan berkata kepada anak anak saksi bahwa film yang akan ditonton sepertinya bagus, maka saksi berserta anak anak nonton bersama sama, jadi ketika sampai bioskop tanpa saksi melihat apakah ada logo lsf reklamenya atau tidak dan bagi saksi itu bukan menjadi suatu ukuran, keterangan saksi mira lesmana bahwa saksi bekerja sebagai produser film dan mulai memproduksi layar lebar sejak tahun bahwa film pertama yang dibuat oleh saksi adalah kuldesak yang akhirnya baru bisa tayang bioskop akhir tahun oleh para pengamat film, budaya, hiburan, dan ekonomi, maka lagi lagi film dimaknai sebagai media massa pandang dengar, yang menurut perfilman memiliki (lima) fungsi yakni (i) penerangan, (ii) pendidikan, (iii) pengembangan budaya, (iv) hiburan dan (v) ekonomi. bahwa merujuk penjelasan umum perfilman, paragraf pertama, menyatakan film sebagai media komunikasi massa pandang dengar mempunyai peranan penting didalam meningkatkan ketahanan nasional, karena. semakin diperoleh keyakinan bahwa muatan materi perfilman seharusnya lah berisi aturan tentang film sebagai media komunikasi massa pandang dengar, yang mempunyai peranan memantapkan ketahanan nasional. bahwa secara demikian, merujuk pada konsideran menimbang huruf juncto angka juncto juncto penjelasan umum perfilman paragraf pertama, maka terdapat sebuah kesamaan persepsi dan pemahaman bahwa film adalah media komunikasi massa. bagi para pemohon, sebagai media komunikasi massa, film adalah sarana untuk berkomunikasi. film merupakan sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi para pemohon kepada penonton, dan pada saat yang bersamaan film adalah sarana bagi para penonton menerima ide, gagasan dan informasi dari para pemohon. bahwa oleh karena pada saat yang bersamaan selain sebagai media komunikasi massa, film mengandung dimensi karya cipta seni dan budaya, yang tidak lain adalah karya cipta seni dan budaya itu adalah merupakan wujud fisik dari film, oleh karena itu penyampaian ide, gagasan dan informasi dari para pemohon kepada para penonton disusun danmenjadikan ide, gagasan dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara melihat sekaligus mendengar. kuldesak telah dianggap sebagai awal lahirnya generasi baru perfilman indonesia, generasi perfilman pasca reformasi yang memiliki semangat untuk kembali membangkitkan semangat berproduksi film indonesia. bahwa saksi bersama teman teman aktif berproduksi dan hingga saat ini telah memproduksi sembilan film layar lebar antaranya petualangan sherina, ada apa dengan cinta?, garasi, gie, dan tiga hari untuk selamanya. bahwa dalam membuat film dibutuhkan tenaga, waktu, dan pikiran serta biaya yang tidak sedikit. persiapan pembuatannya makan waktu bisa satu sampai tiga tahun. dana yang dibutuhkan berkisar antara satu sampai enam miliar tergantung dari teknologi yang dipilih untuk menyampaikan gagasan dan untuk menjalankan prinsip produksi yang baik serta berusaha memperhitungkan juga segala kemungkinan yang terjadi dalam tahap tahap produksi sebagai sebuah produksi yang profesional. bahwa ketika film selesai diproduksi, sebelum masuk masa pemutaran untuk umum atau masa distribusi serta peredaran, saksi harus menyerahkan film tersebut lembaga sensor film karena tidak ada film yang dapat beredar bila tidak memiliki surat tanda lulus sensor. bahwa proses ini adalah waktu yang sangat menegangkan buat saksi sebagai produser. apakah film yang saksi buat dapat beredar atau tidak, dapat diputar utuh atau tidak? bahwa film berada tangan anggota lembaga sensor film yang bekerja berdasarkan sebuah undang undang yang diterbitkan enam belas tahun yang lalu. yang pembentukan, kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, dan fungsinya serta pedoman dan kriteria penyensorannya diatur dengan peraturan pemerintah yang belum diperbaharui sejak ke orang anggota lsf diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usulan menteri untuk masa tugas tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya tanpa batasan berapa kali masa jabatan. bahwa dalam film gie lsf telah memotong adegan karakter gie mencium kekasihnya dengan alasan tidak cocok dengan kepribadian soe hok gie. ini adalah sebuah alasan yang tidak bisa saksi terima. bahwa sebelum membuat film tersebut saksi telah melakukan riset hampir tiga tahun lamanya untuk mengenali karakter soe hok gie, untuk memastikan bahwa gie pernah mencium kekasihnya: bahwa dalam hal pembuatan film tersebut saksi khusus terbang eropa untuk menemui bekas kekasih soe hok gie dengan tujuan riset adegan yang telah saksi ciptakan memerlukan waktu dan biaya yang besar dan dalam hal ini oleh lsf film tersebut dipotong begitu saja. dalam hal ini saksi tidak saja dirugikan secara material tetapi informasi yang saksi berikan dalam film tersebut dengan penuh tanggung jawab telah disepelekan tanpa persetujuan dari keluarga almarhum soe hok gie, bahwa salah satu anggota lembaga sensor film adegan ciuman tidak cocok dengan kepribadian soe hok gie, namun bagi saksi itu adalah bukti bahwa cara lsf melakukan pemotongan adegan sangat absolut, dan tanpa memberi ruang untuk menyampaikan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang pada dasarnya mungkin berbeda pendapatnya dengan para anggota lsf. bahwa biaya penyensoran yang yang dilakukan oleh lsf dibebankan negara kepada para pembuat film, bahwa untuk biaya penyensoran sebelas copy dari film tiga hari untuk selamanya saksi dibebankan biaya sejumlah biaya dihitung berdasarkan panjang film. tarif resmi biaya adalah rp. per meter semakin panjang film, semakin tinggi biayanya. semakin banyak copy film ini semakin bertambah biaya yang dikenakan. untuk film tiga hari untuk selamanya panjang film kurang lebih meter: bahwa menurut saksi biaya keseluruhan penyensoran perfil adalah kurang lebih rp. per copy. jumlah keseluruhan untuk sebelas copy film total biayanya seharusnya hanya kurang lebih rp. lalu mengapa saksi dibebani biaya sejumlah rp. bahwa saksi mempertanyakan kepada lsf untuk apakah biaya lain sebesar hampir enam juta? bahwa secara lisan petugas lsf menyampaikan bahwa jumlah tersebut telah mencakup juga biaya leader yaitu biaya tanda lulus sensor yang biasa ditempelkan depan film sebelum mulai bioskop. juga termasuk biaya penyensoran poster dan poster kain bioskop. untuk semua biaya ini saksi tidak pernah diberikan tanda terima resmi berlogokan dan atau bercak lsf. bahwa dalam hal ini saksi hanya menerima kwitansi dan tanda tangan administrasi lsf tanpa tertera jabatan lsf dan tanpa mendapat rincian biaya yang totalnya rp. bahwa untuk sebagian orang mengganggap ini adalah biaya yang wajar untuk sebuah film yang dikeluarkan dengan dana yang cukup besar, mungkin ada juga menganggap ini tidak wajar. yang lebih penting sini adalah bahwa kinerja administratif lsf sangat tidak profesional dan tidak transparan. bahwa saksi sebagai seorang produser yang bertanggung jawab harus memiliki semua rincian biaya tersebut, tentu yang lebih parah lagi cara kasar pemotongan yang dilakukan lsf terhadap film yang saksi produksi menjadi terputus putus informasinya, gambar terpotong, suara melompat, dan alunan musik terparah patah yang membuat musisi yang mengerjakan film tersebut sangat terpukul khusus untuk film tiga hari untuk selamanya. semua ini kami harus terima it's against our will, dengan terpaksa dan semua ini adalah keputusan sepihak dari lsf tanpa ruang bagi saksi untuk melakukan pembelaan dan dalam ini saksi harus membayar pula. bahwa saksi tidak anti peraturan, contoh sebuah peraturan yang sangat ketat tetapi sangat adil, baik bagi pemilik film maupun masyarakat penonton. mana sistem seperti ini selain penonton film terlindungi dan masyarakat diberdayakan sebagai pemilik film saksi juga dituntut untuk bekerja dalam kode etik yang telah disetujui bersama dan senantiasa harus diuji kembali relevansinya dalam kehidupan masyarakat. bahwa menurut saksi contoh sebuah lembaga klasifikasi dari inggris yaitu bbfc yaitu british board film classification yang telah banyak diadaptasi oleh negara negara berkembang lainnya, pedoman kerja, kriteria, klasifikasi, serta visi dan misi bbfc akan dilampirkan oleh saksi apabila dibutuhkan tetapi mereka mempunyai semacam buklet yang bisa diakses lewat internet juga dibagikan sekolah sekolah kepada para orangtua, bahkan mereka punya versi untuk dewasa, penjelasan untuk anak anak dan sebagainya. bahwa menurut saksi bbfc adalah sebuah lembaga independen yang misi utamanya adalah memberikan informasi kepada publik yang dapat memperkuat posisi mereka dalam membuat keputusan untuk menonton baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siapapun yang masih dalam pengawasan mereka, khususnya anak anak. membantu para penonton dan masyarakat tertentu yang tidak berdaya dari kemungkinan efek negatif menonton film karena secara isi mungkin berbahaya atau tidak sesuai untuk mereka, namun saat yang sama menghormati kebebasan memilih para penonton dewasa. menyediakan perlindungan dan jaminan dengan biaya paling efisien bagi industri industri media, juga mengeluarkan sejumlah regulasi secara transparan dan melindungi para pelaku industri gambar bergerak dari kemungkinan menyalahi hukum negara inggris raya. hal ini dapat membantu para produser produser seperti saksi untuk tidak melanggar hukum. bahwa saksi menjabarkan cara mereka beroperasi dan bekerja adalah secara terbuka dan bertanggung jawab dimana sebagai pembuat peraturan yang independen dan secara finansial mandiri saksi sadar dengan posisi saksi yang unik dan bangga dengan kepercayaan yang dilimpahkan atas dasar keahlian, pengalaman, dan integritas saksi yang terbangun atas kepercayaan publik dan industri. bahwa saksi antusias dengan industri gambar bergerak atau moving image dan mengimbangi tugas untuk melindungi dengan rasa hormat terhadap hak kebebasan berekspresi. bahwa saksi mengaku dan berefleksi keragaman budaya inggris raya dan selalu mengantisipasi serta menyambut perubahan. mereka mempunyai klasifikasi dibagi enam. ada universal admission atau semua umur. ada atau parental guidance dimana anak anak diperbolehkan menonton asalkan para orang tua mengetahui adanya sejumlah adegan yang mungkin tidak cocok. ada tahun yang sesuai bagi penonton untuk tahun atau lebih. ada tahun yang cocok untuk tahun, ada yang tahun diizinkan untuk penonton berusia tahun atas, ada diizinkan untuk diputar untuk bioskop tertentu saja karena content nya. bahwa metode klasifikasi dilakukan sangat ketat, pertama melalui tema kedua bahasa artinya ada bahasa yang kasar atau kotor atau tidak. ketelanjangan atau nudity, seks, kekerasan, teknik yang dapat ditiru oleh anak anak, horor, serta narkoba, atau obat obatan. namun pertimbangan ini disesuaikan dengan rinci pada setiap kelompok umur, pada setiap kelompok usia dalam panduan buku ini sehingga semua orang dapat tahu. tahun tema apa yang boleh, bagian seks mana yang bisa mereka lihat atau tidak boleh mereka lihat, kekerasan yang seperti apa dan itu dirinci setiap umurnya sehingga sangat jelas dan ini terus berubah dan dinamis. bahwa dijelaskan juga dalam panduan kerja bahwa apabila pembuat film tidak setuju dengan klasifikasi yang diberikan, diberikan ruang untuk mengajukan appeal atau keberatan legally binding. bahwa dalam skema kerja klasifikasi saksi sebagai pembuat film mempunyai pedoman yang kuat dalam bekerja. pada saat yang sama penonton diberi perlindungan dan diberdayakan kemampuannya dalam menilai sebuah tontonan. bahwa klasifikasi yang dilakukan dengan cara seperti ini berbeda prinsipnya dengan yang dilakukan lsf saat ini. dengan memotong adegan film, lsf menyembunyikan informasi sehingga penonton tidak terbiasa mengolah dan menilai informasi yang patut atau tidak patut bagi dirinya atau orang orang yang berada pada tanggung jawab mereka. mekanisme klasifikasi menyediakan informasi yang memungkinkan penonton mempertimbangkan kepatutan informasi yang terdapat dalam film sesuai dengan nilai nilai yang dipercayainya dengan tetap menghargai hak penonton lain yang mempercayai nilai atau memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap informasi yang dibawa film yang telah diklasifikasikan tersebut. bahwa kiranya menyediakan informasi yang dapat digunakan penonton untuk menilai sendiri adalah bagian dari upaya kecerdasan dan pemberdayaan penonton. bahwa bagi saksi memproduksi film tidaklah sekedar membuat film selalu dimulai dengan gagasan yang kemudian diperhitungkan siapakah penonton yang dituju. semua murah seperti film anak anak yang telah dibuat oleh saksi adalah petualangan sherina, untuk rena. remajakah seperti film tahun atas, tahun atas, seperti film ada apa dengan cinta dan garasi atau film film dewasa seperti film gie dan tiga hari untuk selamanya. bahwa saksi memberi contoh untuk yang diberikan informasi oleh lsf dalam poster bentuknya itu hanya sebuah cap kecil dan tidak tahu apakah ini untuk dewasa, untuk anak anak, tidak ada sama sekali padahal ini biasanya ada image pertama yang dilihat. bahwa dalam film tiga hari untuk selamanya menyatakan dari content tersebut saksi memuat sendiri hanya untuk tahun atas. ini semua materi promosikan seluruh billboard, karena kalau tidak yang dilihat hanya kecil sekali oleh lsf, dewasa lsf, sangat kecil. jadi menurut saksi ini tidak sama sekali melindungi penonton, anak anak pun bioskop tidak lagi diperiksa, bisa masuk dan memang film film yang tidak boleh mereka saksikan. lsf sama sekali tidak melakukannya. bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah peraturan yang lebih ketat untuk melindungi anak anak tetapi juga menghormati penonton dewasa. sebuah bentuk klasifikasi ini saksi sebagai pembuat film mempunyai pilihan, bahwa apa yang telah saksi alami sangat tidak adil dan melanggar hak konstitusi karena segala sesuatunya adalah against our will. kalau ada klasifikasi film yang saksi buat ternyata mendapat klasifikasi dan saksi bilang tidak bisa dan saksi menginginkan untuk tahun supaya penontonnya lebih banyak dalam hal ini saksi punya pilihan, either saksi setuju untuk memotong adegan adegan yang tidak boleh ditonton oleh (tahun) sehingga dapat menjadi klasifikasi (tahun). atau saksi terpaksa menerima tahun atas tanpa pemotongan. bahwa apabila saksi tidak setuju untuk dipotong, oleh saksi film tersebut dibawa pulang dan dirapikan sendiri dengan kaidah kaidah sinematografi dan atas biaya sendiri tentunya, karena ini based free will. bahwa rencana revisi undang undang nomor tahun tentang perfilman telah saksi dengar sejak tahun dan dalam sidang ini seperti yang disampaikan oleh pihak dpr maupun pihak bp2n, tetapi menurut saksi sepanjang yang diketahui ada dua ruu yang belum juga tuntas digodok. satu diajukan oleh pihak pemerintah dan satu diajukan oleh bp2n. dalam versi departemen kebudayaan dan pariwisata diajukan usulan lsf diubah menjadi lembaga sensor dan klasifikasi film, dimana khusus untuk film bioskop hanya dikenakan pengklasifikasian dan bukan pemotongan, sementara ketentuan pengklasifikasian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. bahwa untuk sementara dalam versi bp2n diajukan usulan dibentuknya dpi atau dewan perfilman indonesia, badan yang diharapkan dapat menggantikan bp2n, yang akan membawahi lembaga penilai film, sebagai pengganti lembaga sensor film. dewan perfilman indonesia bertanggung jawab kepada presiden. walaupun terlihat ada upaya dalam mengubah fungsi lsf dalam kedua ruu ini, lsf atau lembaga pengganti lsf masih berada bawah kontrol pemerintah dan masih jauh dari semangat demokratis. bahwa peran perlindungan masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat dalam sebuah lembaga independen. bahwa presiden serta menteri yang terkait mendukung bukan mengontrol lembaga ini. pemerintah dapat lebih berkonsentrasi dan berperan pada pengembangan pendidikan film yang telah terbengkalai selama ini, termasuk pengarsipan sejarah film indonesia, mana film film yang telah dibuat oleh almarhum usmar ismail, teguh karya, dan maestro maestro perfilman indonesia lainnya tergeletak tak terawat dalam kaleng kaleng berkarat sinematografi indonesia. keterangan saksi dian sastrowardoyo bahwa saksi mulai berkecimpung dunia film sejak tahun dan memerankan beberapa film, beberapa antaranya adalah bintang jatuh pasir berbisik ada apa dengan cinta banyu biru ungu violet dan belahan jiwa bahwa sebagai aktris tugas saksi dalam sebuah film adalah memerankan karakter secara utuh. dan karakter. alur cerita dalam sebuah film biasanya dibangun dengan penggambaran hubungan antar karakter lewat penggambaran yang rinci pada setiap adegan. hal ini mengharuskan seorang aktor untuk memiliki tantangan dalam memerankan sebuah karakter, dimulai dari dia harus melakukan segala persiapan, sesuai dengan tuntutan karakter itu. bahwa seorang aktor yang baik biasanya melakukan terlebih dahulu riset, observasi, design karakter dan perilaku, latihan demi latihan yang biasanya berbulan bulan, hingga pengambilan gambar, sampai akhirnya gambar itu nanti diedit, penyuntingan gambar. dengan kata lain akting dari seorang aktor itu menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah film yang utuh. bahwa tugas seorang karakter sebenarnya adalah untuk meniupkan nyawa pada sebuah film. dengan dia membangun karakter yang meyakinkan melalui permainan yang mendekati realitas maka film itu pun juga akan terbangun nyawanya pada saat film itu sangat mendekati realitas. penonton akan lebih peduli terhadap karakter karakter yang diceritakan dalam film tersebut. involvement atau keterkaitan penonton dalam menonton film itu menjadi lebih bermakna melalui akting tersebut. bahwa seluruh detail akting dari setiap adegan merupakan keseluruhan elemen yang digunakan aktor dalam membangun keutuhan karakter yang diperankan. sehingga apabila satu detail saja dihilangkan maka informasi informasi yang melengkapi pemahaman penonton terhadap satu karakter, itu menjadi tidak lengkap dan tidak utuh. bahwa saksi pernah memerankan film pasir berbisik dan saksi berperan menjadi daya. daya itu adalah seorang anak yang baru abg begitu tahun, situ dia tumbuh tanpa figur ayahnya dan ciri ciri itu hanya dapat ditunjukkan lewat detail detail kecil lewat aktingnya daya ini yang saksi perankan, seperti misalnya dia jarang sekali melihat sosok laki laki dan desa dia itu ada bapak bapak nanti dia akan perhatikan dengan sangat penasaran begitu dan detail detail itu terlihat dari detail detail kecil sekali seperti dia suka punya kebiasaan mengintip karena dia jarang sekali bertemu dengan orang lain selain ibunya. mereka selalu hidup tempat yang sangat terpencil dan selalu dilarang oleh ibunya untuk berkomunikasi dengan orang luar. bahwa kegiatan kecil seperti mengintip saja, itu sebenarnya sangat penting untuk saksi lakukan sebagai aktor, karena itu sangat berpengaruh pada pembangunan pemahaman penonton terhadap karakter tersebut. bahwa pada prinsipnya film itu dapat dianalogikan seperti sebuah tulisan yang utuh. jadi shoot itu adalah seperti kata, kumpulan shoot itu seperti kalimat. sequence atau kumpulan adegan itu seperti paragraf. berarti penghilangan beberapa shoot atau adegan itu seperti kita membaca tulisan yang tidak lengkap kalimatnya. tulisan itu jadi tidak dapat seperti kalimat yang sama lagi. bahwa dampak yang didapatkan dengan atau tanpa beberapa kalimat yang dihilangkan itu jelaslah sangat berbeda. dapat membingungkan bahkan, dapat juga menyesatkan penontonnya. bahwa saksi sebagai aktor yang baik dan profesional diharuskan dan untuk setiap adegan itu harus dianggap sama pentingnya tidak boleh mementingkan adegan yang satu daripada adegan yang lainnya. bahwa semua adegan itu sangat penting untuk menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu lengkap dengan semua multidimensi yang ada dalam sebuah karakter. untuk menggambarkan keutuhan sebuah karakter tertentu itu menjadi tidak lengkap apabila salah satu adegan itu dihilangkan, maka keutuhan karya seorang aktor itu jadi telah disabotase. itu berakibat langsung pada pemahaman penonton akan sebuah karakter ynag tidak lengkap dan juga terhambat. bahwa alat yang digunakan oleh aktor yang berkarya adalah ekspresi tubuh karena emosi yang dibangun yang dalam itu harus diantarkan keluar dan itu melalui ekspresi tubuh, suara, nafas, gerak, dan sebagainya sehingga pada saat ekspresi tubuh itu dibatasi maka sebenarnya intelektualitas tubuh itu dibatasi. bahwa moral itu bukan hanya masalah kelamin kelamin saja, masalah korupsi yang notabene sampai sekarang juga belum sempat selesai diadili itu juga masalah moral, masalah tidak menghormati hak asasi orang lain pun juga masalah moral. masalah tidak mau tahu dengan ketertindasan orang lain pun juga masalah moral. bahwa berkenaan dengan apa yang dialami oleh rekan profesi saksi yaitu annisa nurul shanty dalam film berbagi suami ada adegan malam pertama yang disensor, bahwa dalam hal ini saksi menjelaskan sebenarnya film ini hendak menangkap masalah aktual, yang tengah terjadi dalam masyarakat yaitu masalah kekerasan dalam rumah tangga kdrt) pemerkosaan domestik yang coba digambarkan dan hendak dilemparkan sebagai diskusi publik lewat film. karena masalah masalah domestik ini memang sangat tidak digubris sebenarnya oleh masyarakat publik itu dianggap tidak ada. masyarakat publik luas itu selalu menganggap itu dalam zona institusi perkawinan, hubungan suami istri yang kita tidak ada yang boleh menyentuhnya, siapa yang tahu tipis sekali perbedaannya antara hubungan suami istri dengan kejahatan domestik dan yang hanya mengerti itu mungkin hanya perempuannya, mungkin bahkan suaminya sendiri juga tidak dapat membedakan mana yang kejahatan dan mana perbuatan cinta. giliran istrinya perbedaan itu tipis sekali dia saja yang merasakan dan mungkin dia hanya dapat merasakan itu adegan tempat tidur dan dia hanya dapat merasakan itu, hanya dapat kita gambarkan lewat perfilman itu lewat ekspresi yang sangat sangat tipis. bahwa dapat dibayangkan mungkin saat itu pemohon aktingnya hanya sekejap mata yang tiba tiba beku yang mungkin memang hanya dapat diangkat lewat adegan tempat tidur, karena situlah kejahatan domestik itu ternyata terjadi. bahwa kalau sensor memang dimaksudkan untuk menutupi kenyataan kenyataan yang sesungguhnya pertimbangan moral seperti apa yang dipertaruhkan ketika film dengan segenap potensinya untuk menjadi agen perubahan sosial itu dibatasi? keterangan pihak terkait yang diajukan oleh para pemohon, sari mochtar jiffest)para pemohon mendalilkan, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh konsideran menimbang huruf juncto angka juncto juncto penjelasan umum perfilman paragraf pertama, film adalah sebuah media, media komunikasi massa, sama halnya dengan pers dan penyiaran. sebuah film tidak lain adalah merupakan media bagi para pelaku didalamnya untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dalam hal ini penonton. jadi dalam bentuk gambar bergerak (motion picture). hanya saja, berbeda dengan media komunikasi massa lainnya seperti pers misalnya, maka informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) film disusun dalam rangkaian kata kata, yang terstruktur dalam sebuah dialog dan alur cerita, disertai dengan gambar dan suara. pada gambar dan suara inilah unsur kesenian dan budaya bermain. unsur kesenian dan budaya menjadikan informasi yang disampaikan oleh pencipta (pembuat) dalam filmnya menjadi indah, tidak monoton saat ditayangkan dan atau dipertunjukan, sehingga memudahkan setiap orang untuk dapat menerima untuk kemudian menikmati informasi yang disampaikan. bahwa secara demikian merujuk kembali pada ketentuan uud maka setiap orang warga negara indonesia dilindungi dan dijamin hak. bahwa para pemohon mendalilkan, berangkat dari pemahaman bahwa, maka informasi merupakan materi dari film, informasi tidak lain adalah yang merupakan roh film itu sendiri, yang oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya segala peraturan perundangan undangan tentang film dan atau perfilman harus pro dan mendukung pelaksanaan dan jaminan hak asasi warga negara atasmenimbang bahwa dewan perwakilan rakyat yang diwakili oleh prof. dr. moh. mahfud md,sh. dan drs. lukman hakim syarifuddin berdasarkan surat kuasa khusus pimpinan dpr ri nomor hk. dpr ri tanggal desember telah memberi keterangan pada persidangan tanggal januari danfilman yang dimohonkan pengujian terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun angka yangyangyangfilman para pemohon dalam permohonan guo mengemukakan bahwa dengan berlakunya angka dan undang undang perfilman hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamidandapun kerugian konstitusional yang menurut para pemohon guo telah dilanggar oleh berlakunya angka dan undang undang perfilman, sebagai berikut:aerdasarkan dalil dalil tersebut para pemohon guo beranggapan ketentuan angka dan undang undang perfilman bertentangan dengan dan uud keterangan dewan perwakilan rakyat dpr)iii sebagai berikutelah mengalami kerugian konstitusional dengan dilakukannya sensor terhadap film film yang diproduksi dan dibintangi oleh para pemohon guo. terhadap dalil para pemohon guo perlu dipertanyakan dahulu siapa yang dirugikan dalam hal ini? apa betul kerugian yang secara langsung alami para pemohon atau kerugian yang secara langsung dialami para pemohon atau kerugian yang bagaimana yang alami para pemohon guo. dpr berpendapat bahwa permohonan guo tidak fokus, kabur, dan tidak jelas (obscura libel) terutama dalam mendalildima khususnya angka dankemudian yang menjadi pertanyaannya adalahumum tersebut bebas tanpa sensor? ataukah tindak tanduk sehingga merugikan para pemohon? jika demikian halnya,dpr berpendapat, dalil dalil para pemohon dalam permohonan guo sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pemberlakuan suatu undang undang, dalam hal ini undang undang tentang perfilman, tetapi berkaitan dengan penerapan norma, implementasi yang dalam hal ini lembaga sensor film lsf). bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, dpr berpendapat bahwa tidak terdapat dan atau telah timbul kerugian terhadap hak atau kewenangan konstitusional para pemohon atas pemberlakuan undang undang perfilmengenai pokok perkara para pemohon guo pada pokoknya mendalilkan bahwa penyensoran yang dilakukan oleh lembaga sensor film dengan cara menolak secara utuh,. bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut angka dpr memberikan keterangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu mengenai substansi undang undang perfilman dan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan uud yang dijelaskan sebagai berikut: mengenai substansi undang undang nomor tahun tentang perfilman bahwa undang undang perfilman mengenai dasar dan arah tujuan penyelenggaraan perfilman indonesia adalah dilaksanakan berdasarkan pancasila dan uud selanjutnya dalam undang undang perfilman mengatur, sesuai dengan dasar arah tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada: keserasian dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman:.: dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas prikehidupan dalam keseimbangan, dan asas kepercayaan pada diri sendiri. bahwa dalam penjelasan undang undang perfilman menjelaskanpersatuan dan kesatuan bangsa, mengundang unsur pertentangan antar suku, agama ras, dan asal sul, ataupun menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa kesusilaan pada umumnya. bahwa kedua itulah dan undang undang perfilman) yang menjelaskan tentang dasar, arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana yang atur dalam undang undang nomor tahun bahwa selain dalam rangka mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang perfilman, keberadaan sensor film sebagaimana diatur dalam bab yang berjudul sensor film sesungguhnya juga dimaksudkan sebagai wadah peran serta masyarakat. karena dari undang undang nomor tahun ini khususnya pada menyatakan bahwa peran serta warga . dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa bab yang berjudul peran serta masyarakat situ menyatakan bahwa keberadaan sensor film itu adalah juga bagian atau merupakan wadah dari keperansertaan masyarakat mana peran serta itu tidak semata wujudnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan profesi insan perfilman atau meningkatkan apresiasi masyarakat bidang perfilman, tapi juga penangkalan berbagai pengaruh negatif bidang perfilman nasional . bahwa dalam sensor film, para pemohon perlu juga memahami filosofi yang melatar belakangi kewajiban sensor sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum undang undang perfilman yaitu. untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilmanan, dan atau ditayangkan, harus disensor terlebih dahulu. berdasarkan filosofi yang tercermin dalam undang undang perfilman tersebut dimana usaha perfilman perlu melandaskan pada budaya bangsa, nilai nilai moral, agama, adat istiadat, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dibatasi dalam undang undang hak asasi manusia, maka tidak dapat dikatakan bahwa ketentuan wajib sensor sebagaimana diatur dalam angka dan undang undang perfilman telah mengurangi atau menghalangi hak konstitusional para pemohon. bahwa pada satu sisi dan undang undang perfilman mengatur secara rinci bagaimana pelaksanaan dari sensor yang diberlakukan kepada perfilman kita dan pada sisi lain undang undang perfilman juga secara tegas menyatakan bahwa penyensoran film itu tidak boleh dilakukan semena mena, tidak boleh dilakukan secara gegabah, tapi harus betul betul menjunjung tinggi objektivitas. kalau kita cermati ketentuan undang undang ini khususnya situ dinyatakan bahwa?. itu artinya pelaksanaan sensor film tidak bisa dilakukan semena mena, tapi harus berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran. dalam penjelasan undang undang ini situ dinyatakan bahwasementara itu menyatakan, bahwa pembentukan, kedudukan, susunan keanggotaan, dan tugas fungsi lembaga sensor film serta pedoman dan kriteria penyensoran diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah . penjelasan dari ini menyatakan bahwa lembaga sensor film yang dibentuk oleh pemerintah bersifat non struktural, susunan keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat . dengan lain perkataan dapat dipahami bahwa lembaga sensor film bukanlah lembaga yang secara struktural bawah pemerintah karena dia merupakan non struktural dan keanggotaannya tidak seluruhnya wakil dari pemerintah, tapi juga ada wakil wakil dari masyarakat. itulah bagaimana undang undang ini mengatur agar bentuk atau mekanisme atau wujud dari penyensoran film film kita itu tidak sepenuhnya atas dasar kekuasaan semata, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat. selanjutnya pada undang undang ini menyatakan, bahwajadi undang undang ini juga mengakomodasi dan memberikan solusi bila perusahaan film atau pemilik film merasa keberatan terhadap sensor yang dilakukan oleh lembaga sensor film, karenanya diatur norma bahwa mereka mereka yang merasa berkeberatan itu dapat mengajukan pembelaan kepada badan yang fungsinya adalah memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman itu. bahwa juga menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan perfilman, sedangkan menyatakan bahwa, artinya keanggotaan dari badan ini adalah mereka mereka yang berasal dari beragam profesi, tidak seluruhnya dari unsur pemerintah tapi juga masyarakat perfilman, para ahli dari berbagai bidang pendidikan, agama, kebudayaan, dan seterusnya. dengan demikian maka sebenarnya penyensoran film yang diatur dalam undang undang ini adalah dimaksudkan agar terwujud arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman dan juga merupakan wadah dari peran serta masyarakat yang semuanya itu harus dilakukan tetap dengan menjunjung tinggi objektivitas dan rasa keadilan yang ada masyarakat. itulah penjelasan dpr menyangkut substansi dari undang undang nomor tahun yang dapat melatarbelakangi mengapa sensor film itu diatur dalam undang undang ini. mengenai pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun para pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan mengenai sensor sebagaimana diatur dalam angka dan undang undang perfilman telah menghambat dan merintangi pemohon untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana dijamin dalambebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui film. pembatasan, penggalangan bahkan penyensoran atas informasi merupakan tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak atas akses informasi. bahwa pada kenyataannya tidaklah demikian, perfilman sebagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perfilman justru membatasi dan atau menghalang halangi kebebasan dan kemerdekaan warga negara untuk berkomunikasi, memperoleh informasi melalui film, sebagaimana tersebut dalam ketentuan yang mengatur tentang sensor film yakni angka bab dan perfilman, yang mewajibkan film dan reklame film untuk disensor sebelum diedarkan, dipertunjukan dan atau ditayangkan wilayah negara republik indonesia, baik pertunjukan dan atau penayangan itu dilakukan televisi ataupun bioskop. bahwa para pemohon selanjutnya merasa perlu untuk menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan penyensoran terhadap kata film dan reklame film berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan atau genre film, antara lain drama, komedi, fiksi, dokumenter, horor, animasi, musikal, dan lain lain. secara demikian dapat dikatakan bahwa penyensoran yang dilakukan oleh lsf berlaku terhadap seluruh jenis, klasifikasi dan atau genre film termasuk reklame dari jenis, klasifikasi dan atau genre film tersebut. bahwa akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran para pemohon terhadap materi muatan perfilman dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan sensor film, maka ditemukan adanya pengecualian penyensoran, dengan melihat dan atau mempertimbangkan tujuan penayangan dan pertunjukkannya film dimaksud, sebagaimana di: film milik perwakilan asing dan badan badan internasional yang diakui oleh pemerintah, yang dipertanyakan hanya bagi kalangan sendiri terhadap dalil yang dikemukakan oleh para pemohon dalam permohonan guo sebagaimana diuraikan diatas, dewan perwakilan rakyat berpendapat sebagai berikut: bahwa memang benar dan uud menjamin hak dan kebebasan asasi seseorang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta lain lainnya sebagaimana dimaksud dalam substansi tersebut. bahwa perlu pemohon pahami bahwa dalam melaksanakan hak dan kebebasan asasi nya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain danpelaksanaan hak dan kebebasan tersebut atas, diatur dalam uud juncto undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang berbunyi sebagai berikut: uud setiap orangndang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia:juncto undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, negara dalam hal ini pembentuk undang undang dpr bersama dengan pemerintah) diberi kewenangan untuk mengatur pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan dalam suatu undang undang, sepanjang kondisi objektif memang diperlukan untuk dilakurujuk undang undang nomor tahun tentang perfilman, menyebutkan bahwa film memiliki fungsi penerangan, pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi. bahwa sebagai sarana pendidikan, pengembangan budaya, hiburan dan ekonomi, maka penayangan film kepada umum harus mempertimbangkan aspek aspek yang disebutkan uud yang menyebutkan: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungfilm juga mencerminkan budaya indonesia, maka penayangan film haruslah menghormati budaya masyarakat indonesia serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa indonesia sesuai dengan yang disebutkan uud yang menyebutg. bahwa undang undang perfilman menyebutkan,sesuai yang disebutkan tersebut maka tujuan pembuatan film tidak terlepas dari norma norma yang dianut oleh bangsa indonesia. oleh karena itu, sesuai dengan undang undang perfilman tersebut penyensoran dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segi segi: keagamaan, ideologi dan politik, sosial budaya dan ketertiban umum, sensor film dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman nasional dan bertujuanbahwa berdasarkan dalil dalil atas sudah jelas dan berdasar bahwa ketentuan wajib sensor merupakan suatu kebutuhan objektif dalam menjaga hal hal yang dapat memecah persatuan bangsa dan juga menjaga identitas budaya tradisional indonesia serta menghormati norma agama yang dianut masyarakat indonesia, oleh sebab itu penyensoran terhadap film atau reklame film sebelum ditayangkan kepada umum sangatlah penting untuk diatur dalm suatu undang undang dan hal tersebut tidak bertentangan dengan dan 28c uud bahwa selanjutnya untuk menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon apakah keberadaan sensor film ini termasuk dalamnya lembaga sensor film ini bertentangan dengan konstitusi kita khususnya yang menyangkut dan maka kita harus membaca atau menelaah secara komprehensif atau menyeluruh bunyi yang secara khusus berbicara tentang ham dalam konstitusi kita. kita tahu bahwa bab tentang ham dalam undang undang dasar kita terdiri dari sepuluh tidak hanya dan 28c saja tetapi dan seterusnya sampai bahwa kalau kita cermati dari kesepuluh sebagaimana dimaksud pada huruf sembilan yaitu dan seterusnya sampai seluruhnya berbicara tentang hak yang semua diawali dengan kalimat setiap orang berhak , akan tetapi sebagai penutup dari seluruh yang ada dalam bab hak asasi manusia itu tidak bicara tentang hak tetapi bicara tentang kewajiban, itu artinya apa? artinya adalah paham hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa ini, yang diatur dalam konstitusinya adalah hak asasi manusia yang bukan tak terbatas, bukan tanpa batas, tetapi hak asasi manusia yang juga dapat dibatasi karena situ ada kewajiban. hak dan kewajiban ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. il. bahwa dalam ketentuan khususnya situtegas menyatakan dimungkinkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan itu. namun secara tegas dikatakan bahwa pembatasan itu tidak dapat dilakukan semena mena, ada syaratnya yaitu: pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan itu harus dilakukan oleh undang undang tidak boleh oleh yang lain. hanya undang undang lah yang boleh melakukan pembatasan itu. dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang undang bersama presiden juga tidak dapat semena mena membuat undang undang yang membatasi hak hak asasi manusia itu. undang undang kalau ingin membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu harus dapat menjawab salah satu dari dua syarat yang diatur dalam konstitusi kita yaitu bahwa dia untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. jadi pembatasan itu yang dilakukan oleh. kita tahu bahwa upaya pemenuhan terhadap hak asasi manusia seseorang itu menimbulkan kewajiban pada diri orang lain. dengan lain perkataan bahwa kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk pemenuhan hak orang lain itu. itulah yang kami katakan bahwa antara hak dan kewajiban dalam konstitusi kita meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. pembatas pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang itu adalah semata mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan empat pertimbangan. pertimbangan moral, pertimbangan nilai nilai agama, pertimbangan keamanan, dan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. jadi hanya dua hal itulah yang dapat menjadi syarat bagi undang undang untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan orang lain itu. pertamaoo. karenanya keberadaan angka dan undang undang perfilman sesungguhnya tidak bertentangan sama sekali dengan konstitusi kita. justru pembatasan itu dilakukan dalam rangka agar terwujud arah dan tujuan dari penyelenggaraan perfilman kita sebagaimana dinyatakan dalam dan undang undang tersebut. selanjutnya juga dimaksudkan sebagai bentuk atau wadah peran serta masyarakat dalam rangka membangun dunia perfilman nasional kita. karenanya ketentuan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon menurut kami tidak pada tempatnya, karena jelas konstitusi memberikan amanah, mandat kepada negara dalam hal ini dpr sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang undang bersama presiden untuk membuat undang undang yang dimungkinkan membatasi pelaksanaan hak. berdasarkan dalil dalil yang dikemukakan atas, dewan perwakilan rakyafilman inkarena itu permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)angka danperfilman tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. pada persidangan tanggal januari telah memberi keterangan,menguraikan hal hal sebagai berikut: opening statement para pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan tersebut atasurangi, membatasi atau setidakdan mengolah informasi tersebut, dan karenanya ketentuan guo dianggap bertentangan dengan dan uud pertama tama.guikan argumen "bebas tanpa sensor", atau karena pelaku (manusianya) sebagai anggota, memproduksi dan mengedarkan film dan reklame filmperfilman dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang lembaga sensor film). atas hal hal tersebut, pemerintah meminta kepada para pemohonbahwa pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi dan atau dalil dalil para pemohon dalam permohonan guo, sebagaimana telah diuraikan diatas, karena menurut pemerintah ketentuan yang tercantum dalam angka dan huruf undang undang perfilman, adalah dalam rangka perlindungan umum (general prevention), utamanya terhadap masyarakat pada umumnya guna mendapatkan informasi (film dan reklame film) yang baik, sehat dan mendidik, singkatnya(penonton) diharapkan tidak bertentangan dengan nilai nilai budaya, moral, ketertiban umum maupun nilai nilai agama (vide undang undang perfilman). bahwa arah perfilman seperti tersebut atas, dimaksudkan untuk memberikan wawasan agar perfilman indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan fungsinya.asehingga dengan arah perfilman tersebut, jugbahwa dalam pembinaan dan pengembangan perfilman indonesia, diperlukan juga sebuah lembaga (dalam hal ini lembaga sensor film) yang memiliki kewenangan untuk melakukanuntuk dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada masyarakat umum (penonton), yang tentunya dasar pinjamannya adalah dalam rangka memelihara dan mengembangkan budaya bangsa guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan uud (vide angka dan undang undang perfilman). bahwa untuk menjaga agar kehidupan dan pertumbuhan perfilman indonesia dapat tetap berjalan seiring dengan pandangan hidup dan kebudayaan bangsa, serta guna melindungi masyarakat pada umumnya (tua, muda, remaja dan anak anak) akan dampak negatif yang terjadi, makamasyarakat umum (penonton) harus disensor terlebih dahulu. sehingga menurut pemerintah penyensoran yang dilakukan oleh lembaga sensor film dan nilai nilai agama, tidaklah serta merta dianggap sebagai pembatasan terhadap para pemohon untuk berkomunikasi, menyimpan dan berkarya melalui film dan reklame film, asalkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian menurut pemerintah pembatasan demikian (dalam hal ini penyensoran film dan reklame film), tidaklah dapat serta merta dianggap bertentangan dengan konstitusi, selain dalam rangka melakukan perlindungan umum (general prevention) terhadap setiap orang (termasuk para pemohon), juga ketentuan guo telah sesuai dengan ketentuan uud selain diatur dengan undang undang undang undang perfilmanselain itu menurut hemat pemerintah, ketentuan guo, tetapi berkaitan dengan penerapan norma (implementasi), yang dalam hal ini lembaga sensor film lsf). atas hal hal tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan angka dan huruf undang undil. umurana tahun yang diajukan oleh: i1. nama gede ngurah ariana krisna, s.t., m.t. tempat, tanggal lahir surabaya, juli alamat lingkungan banjar bale agung kelurahan tegalcangkring kecamatan mendoyo kabupaten jembrana provinsi bali. nama ketut sunda, sos tempat, tanggal lahir kalimah, agustus alamat banjar mundur desa kalimah kecamatan negara kabupaten jembrana provinsi bal. pemohon i1. nama gm. kartikajaya, s.e., mm., m.ap. tempat, tanggal lahir tabanan, september alamat perum raffles his nomor too5 desa sukatani kecamatan taps depok jawa barat nama gusti ngurah cipta negara, s.h. tempat, tanggal lahir negara, maret alamat kuta permai vii kuta banjar jaba jero desa kuta kecamatan kuta kabupaten badung provinsi balpemohon ii: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari masing masing pemohon tersebut atas memberi kuasa kepada andi syahrini, s.h., m.c.l., giofedi, s.h., m.h., rinaldi, s.h., irfan tidy, s.h., ag., si, dan imran, s.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum yang bergabung pada gia and partners law firm yang beralamat darul maruf building floor jalan zainuddin nomor radio dalam gandaria utara kebayoran barujembrana berkedudukan jalan udayana nomor negara kabupaten jembrana provinsi bali: berdasarkan surat kuasa ketua komisi pemilihan umum kabupaten jembrana tertanggal januari memberi kuasa kepada agus saputra, s.h., m.h., dan putu bagus budi karyawan, s.h., advokat yang berkantor hukum pada kantor hukum agus saputra associates advocates legal consultants beralamat jalan selatan komplek selatan agung nomor a8, denpasar baliputu artha, s.e., m.m. tempat, tanggal lahir melaya, maret alamat dusun panggung sedari melaya kecamatan melaya kabupaten jembrana, kehadiran bupati klungkung, bapak wayan candra,. membagi bagikan uang atau barang money politics) pasangan calon nomor urut pasangan abang. (vide bukti buktiditemukan daerah berikut:.pu kabupaten jembrana) sebesar rp. (lima juta rupiah) kepada seka klub angklung cita nirmala sari. desa yeh imbang, kecamatan mendoyo yang dibagikan pada tanggal desember oleh bpk. ida bagus gede sparta pihak terkait dalam pertemuan sembahyang yasa perti (doa bersama) gantikan pura jagat nata pada tanggal desember bukan merupakan bagian kampanye dari pihak terkait, pertemuan tersebut hanyalah sembahyang bersama dan merupakan satu hal yang bisa dilaksanakan dan juga bisa tidak dilaksanakan sehingga tidak wajib: bahwa kemudian dalil pemohon pada poin huruf perbaikan permohonan keberatan pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: e.bukti,,:, bahwa mengenai keterlibatan pajajaran aparat daerah sebagai saksi pihak terkait tingkat tps yaitu tps dan tps desa banjar pengajaran kaler, kelurahan merangsang, kecamatan negara merupakan jajaran aparat daerah adalah tidak benar terlebih lagi faktanya tps dan tps bisa dipastikan saksi pihak terkait bukanlah anggota pns skpd kepala desa sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam permohonan keberatannya, bahwa selaku pihak terkait menyadari betul terkait dengan pns, tni polri dan perangkat desa dinas tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis. kalaupun yang dimaksud dalam tps dan tps desa banjar pengajaran kaler, kelurahan merangsang, kecamatan negara adalah pengurus agama, perlu diinformasikan bahwa semua saksi pasangan calon, bahkan saksi pemohon kebanyakan dari pengurus adat maupun pengurus agama oleh karena hal tersebut bukanlah hal yang dilarang dalam rezim pemilukada: bahwa dalil pemohon semakin memperlihatkan ketidakpahaman pemohon terhadap rezim pemilukada mana dalam perselisihan pemilukada, dimannamun demikian dalil pemohon tersebut atas telah membuktikan bahwa pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan apalagi membuktikan secara nyata dan kasat mata pada dimana dan kapan telah terjadi adanyaihak terkait yang kemudian menguntungkan perolehan suara pihak terkait secara masif, terstruktur, dan terstruktur: bahwa selanjutnya dalil poin huruf perbaikan permohonan keberatan pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: dimana ketua majelis madya kabupaten jembrana tampil sebagai salah satu ikon iklan (endorses) bukti bahwa terkait dengan dalil pemohon sebagaimana tersebut atas mengenai adanya debat publik, dengan ini pihak terkait meminta kepada pemohon agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan terlebih lagi pemohon secara sepihak telah mengklaim sepihak secara manipulatif sekaligus memberikan justifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait. mana letak pelanggarannya? apa yang salah dalam debat tersebut? kemudian menjadi pertanyaan bagi pihak terkait terhadap alasan keberatan pemohon berupa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dimana hal tersebut sebagaimana diatur dalam, dengan demikian dan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan atas maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara g: lebih lanjut dalil pemohon tersebut atas telah memperlihat: bahwa mengenai adanya keterlibatan kepala daerah sebagaimana telah didalilkan oleh pemohon pada poin huruf perbaikan permohonan keberatan pemohon yang menyatakan sebagai berikut: g.kehadiran bupati klungkung, bapak wayan chandra . bahwa tidak benarfaktanya pertemuan ibadah tersebut adalah murni upacara keagamaan dan bukan acara kampanye. faktanya pihak terkait tidak pernah menghadiri bahkan melibatkan pihak terkait dalam pertemuan pertemuan upacara keagamaan tersebutelah terbuktibahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya pembagian uang atau barang money politics)h sebagaimana dinyatakan pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan halaman sampai dengan yang secara rinci mendalilkan sebagai berikut: bahwa pihak terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil pemohon mengenai pembagian baik berupa uang tunai ataupun janji untuk meningkatkan dana bantuan apbd kabupaten jembrana sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam polita perbaikan permohonan huruf yang menyatakand (vide bukti bukti ) : bahwa terkait dengan peningkatan dana bantuan apbd kabupaten jembrana untuk struktur majelis madya dan bawahnya dari rp. hingga rp. per tahun, hal mana merupakan salah satu paparan visi dan misi dari pihak terkait, yang tentunya harus disampaikan oleh pihak terkait pada saat kampanye, terlebih dengan melihat aspirasi selama ini dan begitu banyaknya kegiatan adat masyarakat jembranaemohon. mengenai misi peningkatan dana bantuan tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu kegiatan adat, budaya, sosial dan agama kabupaten jembrana. perlu untuk disampaikan bahwa mengenai misi peningkatan dana bantuan apbd kabupaten jembrana struktur majelis madya dan bawahnya adalah bertujuan untuk peningkatan mutu kegiatan adat, budaya, sosial, dan agama kabupaten jembrana: bahwa pada mulanya bantuan tersebut dialokasikan oleh pemerintah kabupaten jembrana sebesar rp. namun disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan desa pakaian terkait dengan adat dan budaya tersebut maka pihak terkait meningkatkan dana bantuan adat tersebut menjadi rp. untuk setiap tahunnya desa yang ada desa pakaian bahkan misi peningkatan alokasi untuk bantuan majelis madya tersebut sudah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang, serta dinilai memungkinkan untuk diwujudkan oleh pihak terkait, dengan demikian dalil pemohon tersebut adalah terlalu berlebihan dengan mendalilkan visi dan misi pihak terkait sebagai janji janji belaka dan sesungguhnya bukan merupakan bentuk money politic. lebih lanjut pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan unsur unsur money politic terkait dengan visi dan misi pihak terkait dimana justru sebaliknya pemohon seharusnya mampu untuk menguraikan secara jelas dan rinci serta membuktikan adanya perbuatan money politic yang dilakukan oleh pihak terkait, apalagi mengenai pelanggaran inijembrana: selanjutnymengenai pelanggaran pelanggaran yang itupun tidak dapat dibuktikan oleh pemohon telah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masiflebih lanjut pemohon telah mendalilkan adanya pemberian bantuan sosial bansos) yang diorganisir secara sistematis, terstruktur, dan masifpemohon pada huruf perbaikan permohonan keberatan pemohon yang menyatakan sebagai berikut:. bahwa tidak benar, faktanya mengenai. sehingga bagaimana mungkin pihak terkait dapat dengan mudah melakukan pemberian bantuan sosial kepada bendera adat atau organisasi sosial se kabupaten jembrana, bahwa terkait dengihak terkait, baik dalam pembagian bantuan sosial tersebut maupun terhadap perencanaannya. bahkan dalam proses pembagian bantuan sosial tersebut sama sekali tidak melibatkan tim pemenangan pihak terkait dan pembagian bantuan sosial tersebut tetap dilakukan oleh perangkat gubernur yaitu karokesra, mana pembagian bantuan sosial tersebut (vide bukti pt dan bukti bahwa perlu pihak terkait jelaskan terkait dengan bantuan sosial adalah berasal dari (dua) sumber, yaitu: bantuan sosial provinsi terhadap bantuan sosial provinsi bupati tidak mendapat tembusan dan juga proses administrasinya tidak melalui bupati: bantuan sosial kabupaten bahwa faktanya adalah begitu pejabat bupati dilantik pada tanggal november tanpa sepengetahuan pejabat bupati tanggal november seluruh dana bansos telah dihabiskan. hal mana diketahui bahwa terkait dengan pencairan bantuan sosial tersebut benar telah dilakukan pembagiannya pada masa pemerintahan binasa ayah pemohon) dimana dana bansos tersebut dibagikan oleh pemohon yang merupakan anak dari mantan bupati binasa. sehingga menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana bisa seorang pns kediri, jawa timur memberikan dana bansos yang berasal dari apbd pemkab jembrana: bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pembagian bantuan sosial yang diberikan kepada bendera adat atau organisasi sosial se kabupaten jembrana, pihak terkait merasa perlu untuk menanggapinya satu persatu, hal mana dengan ibu sri suami hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial yaitu. sehingga dalil pemohon yang menyatakan ida bagus berawa dan sri suami telah melakukan pembagian uang bantuan sosial sebesar rp. adalah tidak benar, dan cenderung menyesatkaomisi pemilihan umum kabupaten jembrana) sebesar rp. (lima juta rupiah) kepada seka klub angklung cita nirmala sari, ibu sri suamibendera pakaian) sebesar rp. (sebelas juta rupiah) kepada seka gong bakti kencana dusun bubungan..pk kembang hartawan cawabup pasangan calon nomor urut pada tanggal desember kelurahan melaya, kecamatan melaya, pemberian uang sebesar rp. (satu juta rupiah) oleh bpk. putu artha cabup pasangan calon nomor urut kepada ketua kesenian hadrah pada tanggal desember kelurahan pendem, kecamatan jembrana, pemberian uang kepada organisasi dada oleh bpk.. ida bagus sesama anggota dprd jembrana) pada tanggal desemberpembagian uang kepada kalian atau pengurus tempe rt) atau banjar yang secara ma yang antara lain ditemukan di: dananya yang akan secara langsung diterima oleh pemohon proposal, bahwa terkait dana bantuan untuk seka angklung cid nirmala sari sebesar rp. oleh karena seka angklung cid nirmala sari tersebut yang meminta dana bantuan sosial dan menanyakan bagaimana caranya mendapatkan bantuan sosial. yang kemudian dijelaskan oleh ibu sri suami, bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial harus terlebih dahulu membuat proposal, namun seka angklung cid nirmala sari tidak mengerti bagaimana cara membuat proposal sehingga saksi membantu seka angklung cid nirmala sari untuk membuat proposal kantornya, sehingga dalil pemohon yang menyatakan ibu sri utami telah membagi bagikan uang bantuan sosial sebesar rp. (lima juta rupiah) kepada seka klub angklung citra nirmala sari adalah tidak benar faktanya ibu sri suami hanya memberitahukan atau mensosialisasikan adanya bantuan sosial yang dapat diambil kantor gubernur oleh karena jadwal pembagian bantuan sosial yang berbeda tergantung dengan penyerahan proposal dan proses administrasi kantor gubernur, cc.gede sparta bendera pakaian) sebesar rp. (sebelas juta rupiah) kepada seka gong bakti kencana dusun bubungan , bahwa tidak benar. faktanya adalah ida bagus gede sparta hanya mensosialisasikan adanyadalil pemohon yang menyatakan adalah tidak benar terlebih lagi perolehan suara pihak terkait desa yeh imbang kecamatan mendoyo ,tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bapak ida bagus berawadesa yeh imbang, kecamatan mendoyopihak terkait telah membagi bagikan uang dana bantuan sosial kepada kelompok rukun kifayah, faktanya adalah pihak terkait memberikan bantuan berupa dunia (sedekah) gilimanuk kepada kelompok rukun kifayah, terlebih lagi pemberian dunia sedekah) yang dilakukan oleh pihak terkait adalah dengan menggunakan dana pribadi mana hal tersebut dilakukan semata mata atas permintaan kelompok rukun kifayah gilimanuk dan bukan atas inisiatif dari pihak terkait ataupun dalam rangka pemenangan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten jembrana, perlu untuk disampaikan bahwa dalam masyarakat bali, pemberian dunia hanyalah merupakan sedekah tanpa imbalan apapun sehingga pemberian dunia sedekah) tersebut bukan merupakan bentuk money politik terlebih lagmelaya, kecamatan melaya, pemberian uang sebesar (satu juta rupiah) oleh bapak putu artha cabup pasangan calon nomor urut kepada ketua kesenian hadrah pada tanggal desember bahwa tidak benar pemberian uang yang dilakukan oleh pihak terkait adalah untuk kepentingan pemenangan pihak terkait. faktanya pemberian uang sebesar oleh pihak terkait adalah dengan menggunakan uang pribadi yang dilakukan oleh karena adanya permintaan kasino yang merupakan kepala dusun yang datang kerumah pihak terkait berkali kali untuk meminta bantuan dana dimana kemudian putu artha memberikan uang sebesar rp. (satu juta rupiah) kepada kasino yang kemudian kasino menyatakan bahwa uang tersebut akan berikan kepada kesenian hadrah yang sedang membutuhkan dana guna perbaikan balapemberian uang kepada organisasi dada oleh bpk ida bagus sesama anggota dprd jembrana) pada tanggal desember: bahwa dalil pemohon tersebut telah memperlihatkan ketidakpahaman pemohon terhadap adat kebudayaan bali, sehingga perlu untuk kami informasikan, terkait dengan organisasi dada merupakan kelompok keluarga besar yang terbentuk berdasarkan pertalian darah atau satu keturunan dimana pihak terkait masih memiliki hubungan pertalian darah tersebut sehingga pihak terkait dengan sendirinya menjadi bagian dari organisasi dada dengan demikian terkait dengan pemberian uang yang dilakukan oleh pihak terkait kepada organisasi dada adalah semata mata merupakan pemberian uang kepada saudara, halaman juga dilakukan dengan menggunakan uang pribadi pihak terkait dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten jembrana tahun dan bukan juga merupakan dana bantuan sosial sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon: mengenai dalil pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang pada tanggal desember kepada seka gong putra, seka gong putri, dan kelompok seni jego giri swara yang dilakukan oleh istri putu artha bersama dengan bapak ida bagus sesama adalah tidak benar, mana faktanya istri putu artha hanya menghadiri acara tersebut berdasarkan undangan dan semata mata karena istri putu artha merupakan mantan ketua pembina pkk jembrana: sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait dan istri putu artha bersama dengan bapak ida bagus sesama telahlebih lagi pihak terkait menyadari betulhalaman juga dengan memperhatikan fakta mana pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepadabahwa pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan money politics yang dilakukan melalui proposal proposal bansos sebagaimana dihasilkannya pada huruf perbaikan permohonan yang menyatakan sebagai berikut:n) , bahwa terkait dengan dalil pemohon sebagaimana tersebut atas maka sesungguhnya pemohon mengetahui bahwa fakta hukumnya mengenai pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh provinsi bali adalah benar mana faktanya pengajuan proposal kepada gubernur sama sekali bukan merupakan kapasitas pihak terkait, dan tidak ada kaitannya dengan pihak terkait maupun tim pemenangan pihak terkait bahkan pembagian bantuan sosial tersebut tetap dilakukan oleh perangkat gubernur yaitu karokesra, yang dilakukansudah menjadi fakta mengenai adalah tidak benar, bahkan tidak ada relevansinya mengenai pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh gubernur bali bahkerolehan suara pihak terkai, bahwa pemohon kembali mendalilkan adanya perbuatan money politics yang dilakukan dengan pembagian uang kepada kalian atau pengurus tempe rt) sebagaimana dihasilkannya pada huruf perbaikan permohonan yang menyatakan sebagai berikut: pembagian uang kepada kalian atau pengurus tempe rt) atau banjar yang secara mas. bahwa dalil pemohon pembagian uang yang dilakukan oleh pihak terkait selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana padahal faktanya adalah tidak benar adanya pembagian uang kepada pengurus tempe oleh pihak terkait guna pemenangan pihak terkait, apalagi pemohon telah keliru memahami atau setidak tidaknya menafsirkan definisi kalian atau pengurus tempe yang menurut pemohon adalah sama dengan rukun tetangga rt): perlu pihak terkait informasikan mengenai definisi kalian atau pengurus tempe adalah bagian terkecil atau kelompok terkecil dari desa pakaian desa adat yang dipimpin oleh kalian, berbeda halnya dengan penjelasan tentang desa dinas dan desa adat sudah ada sebelumnya): bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai pembagian uang kepada kalian atau pengurus tempe rt), pihak terkait merasa perlu untuk menanggapinya satu persatu, halamantempe desa gudeg, kecamatan jembrana, yang dibagikan oleh bpk wayan racun ketua majelis madya kabupaten jembrana) kantor desa gudedalam pemilukada kabupaten jembrana yang dilakukan desa budeng kecamatan jembrana yang dibagikan oleh wayan racun dimana faktanya pemberian uang tersebut merupakan dunia atau sedekah, yang dalam sistem budaya bali merupakan pemberian tanpa ada imbalan apapun: terkait dengan pemberian dunia yang dilakukan oleh wayan racun adalah sebagai salah satu bentuk kebiasaan dari wayan racun dan terkait dengan kehadiran pihak terkait sama sekali tidak ada kaitannya oleh karena pihak terkait sama sekali tidak memberikan arahan ataupun perintah untuk memilihnya dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan wayan racun deru faktanya desa budengapak , terkait dengan dalil pemohon tersebut adalah tidak benar adanya pembagian uang yang dilakukan desa batu agung kecamatan jembrana yang dibagikan oleh gede agus mandra selaku kepala bendera batu agung dimana faktanya gede agus mandra bukanlah tim pemenangan tim sukses dari pihak terkait, terlebih lagi pihak terkait sama sekali tidak mengetahui ataupun mendengar adanya pembagian uang tersebut: bahwa kembali pihak terkait tegaskan bahwasangan calon nomor urut yang dilakukan kelurahan pendem, kecamatan jembrana yang dibagikan oleh ida bagus sesama dimana faktanya pembagian uang tersebut dibagikan oleh ida bagus sesama sebagai dunia sedekah) dan dalam pemberian dunia tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih pihak terkait, terlebih lagi dengan memperhatikan desa banjar dewa sana terletak kelurahan pendem merupakan tempat tinggal ida bagus sesama ida bagus sesama adalah anggota dprd dari kelurahan pendem): bahwa perlu pihak terkait informasikan sebelum ida bagus sesama menjadi bendahara tim kampanye, memang sudah dikenal sebagai orang yang pemurah dan senantiasa memberikan dunia tempe banjar dewa sana, karena banjar dewa sana terletak kelurahan pendem yang merupakan tempat tinggal ida bagus sesama, dengan demikian tidak benar dalil pemohon yang menyatakan ida bagus sesampendem, kecamatan tempe tempe desa budeng, kecamatan jembrana, yang dibagikan oleh bpk. wayan racun ketua majelis madya kabupaten jembrana) kantor desa budenpk..kelurahan jauh waru, kecamatan jembrana, kalian tempe mekar sari lingkungan same mundur warumendapatkan uang sebesar rp. (satu juta rupiah) dari bpk. ketut sugiana plt. ketua dprd jembrana).cun ketua majelis madya kabupaten jembrana).pk. kembang hartawan cawabup pasangan calon nomor urutjauh waru, kecamatan jembrana, kalian tempe mekar sari lingkungan same mundur waru mendapatkan uang sebesar rp. (satu juta rupiah) dari bpk. ketut sugiana plt. ketua dprdjauh waru, kecamatan jembrana yang dibagikan oleh ketut sugiana dimana faktanya pembagian uang tersebut dibagikan oleh ketut sugiana sebagai dunia sedekah) dan pembagian uang tersebut berasal dari uang pribadi sebagai bentuk kepedulian yang telah dilakukan jauh sebelum adanya pemilukada jembrana dan dalam pemberian dunia tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih pihak terkait: bahwa mengenai kedatangan ketut sugiana kelurahan jauh waru adalah berdasarkan diundang oleh kalian banjar same mundur waru untuk menghadiri rapat kalian yang membicarakan program program banjar adat: sehingga tidak benar dalil pemohon yang menyatakan ketut sugianjauh waru(dangintukadaya, kecamatan jembrana yang dibagikan oleh made seca anata mana faktanya made seca anata diundang oleh tempe taman kayu banjar dalam rangka rapat yang diadakan oleh tempe tersebut yang membahas tentang program program yang sudah dan akan datang yang dilaksanakan oleh tempe taman kayu banjar dimana rapat tersebut merupakan rapat rutin: terkait dengan pembagian uang sebesar rp. sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon merupakan uang pribadi made seca anata yang diberikan sebagai duniayon ketua majelis madya kabupatenberimbang, kecamatan negara yang dibagikan oleh wayan racun. faktanya terkait dengan dan kehadiran wayan racun adalah berdasarkan undangan dari tempe mundur tumpeng. perlu pihak terkait sampaikan pemberian dunia tersebut sudah menjadi kebiasaan dari wayan racun sehingga bukan merupakan bentuk money politicapak kembang hartawan cawabup pasangan nomor urut kekuatan, kecamatan kekuatanbahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai adanya pembagian uang desa julukan, kecamatan kekuatan yang dilakukan olehsama sekali tidak diketahui oleh pihak terkait terlebih lagi dengan memperhatikan fakta dengan demikian adalah tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanyajulukan, kecamatan kekuatanyeh satang diberikan uang sebesar rp. (satu juta rupiah)justru pihak terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pemberian uang desa yehsumbul, kecamatan mendoyoperang, kecamatan mendoyo yang dibagikan oleh pihak terkait, faktanya pemberian uang tersebut hanya dilakukan satu tempe saja dan semata mata merupakan dunia (sedekah) serta tidak dilakukan setiap tempe yang ada dusun jauh pasar sebagaimana didalilkan oleh pemohon: sebagaimana telah diketahui, bahwadidengan memperhatikan fakta tersebut atas adalahfaktanya desa perang : terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya pembagian uang yang terjadi desa banjar pangkuan tanah, kelurahan melaya, kecamatan melaya adalah tidak benar, justeru pihak terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pemberian uang desa banjar pangkuan tanah, kelurahan melaya, kecamatan melayadalil pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa dan kapan pembagian tersebut dilakukan sehingga dalil pemohon tersebut sama sekali tidak memiliki dasar. perlu untuk disampaikan bahwa terkait dengan perolehan suara pihak terkait justeru faktanya desa banjar pangkuan tanah, kelurahan melaya, kecamatan melaylebih lanjut pemohon telah mendalilkan adanyadalil pemohon pada huruf yang satu persatu pihak terkait uraikan sebagai berikutuang desa tegalbadeng barat, kelurahan perancah, kelurahan pendem, kecamatan jembrana: kelurahan tegalcangkring kecamatan mendoyo: desa medali kecamatan kekuatan?: bahwajustru faktanya, desa medali kecamatan kekuatanberas desa medali dan desa julukan kecamatan kekuatan: desa delos berawal kecamatan mendoyo: desa sumbersari' : bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut faktanya pihak terkait tidak pernah membagi bagikan beras kepada masyarakat desa medewe, desa air kuning kecamatan jembrana: bahwa terkait dengan pembagian beras justru dilakukan oleh bapak yahya yang merupakan teman dari pihak terkait yang dilakukan dalam rangka menyambut hari besar muharram, bulan puasa, idul fitri, hari raya kurban, dan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana, bahkan dalam pemberian beras tersebut sama sekali tidak ada arahan untuk memilih pihak terkait: lebih lanjut, terkait dengan perolehan suara pihak terkait desa medali, desa julukan kecamatan kekuatan, desa supel, kelurahan lolos barat, desa pengambangan, desa air kuning, desa tegal bareng timur, kecamatan negarakerudung selendang atau kebaya kelurahan lolos barat kecamatan negara dan kecamatan melaya, kelurahan pendem, desa sekar agung kecamatan jembrana : bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar dan terlalu mengada ada dimana faktanya logistik yang dimiliki oleh tim pihak terkait tidak menyediakan barang barang seperti kebaya, selendang, kerudung dan sarung untuk dibagi bagikan kepada masyarakat, sehingga terkait dalil pemohon tersebut maka pihak terkait mensomir pemohon untuk dapat membuktikan adanya pembagian berupa kerudung selendang atau kebaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana, apalagi faktanya lolos barat dan kelurahan pendem kecamatan jembrana,ahwa pembagian daging babi adalah hal yang wajar sekitar dengan perayaan hari raya gabungan bagi masyarakat bali, hal ini serupa dengan @urban bagi masyarakat muslim pada perayaan idul adha : bahwa kembali pemohon telah memperlihatkan ketidakpahamannya terhadap budaya dan adat istiadat bali dimana pembagian daging babi merupakan suatu hal yang wajar berkaitan dengan perayaan hari raya gabungan bagi masyarakat bali yang selalu dirayakan setiap tahunnya, halaman adalah serupa dengan urban bagi masyarakat muslim pada perayaan idul adha, terlebih lagi pembagian daging babi tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana, dengan demikian tidak terbukti dan tidak benar dalil pemohon tersebut atas, dalil mana adalah terlalu berlebihan dandesa yehsumbeul, kecamatan mendoyo, kalian tempe banjar yeh satang diberikan uang sebesar rp. (satu juta rupiah) pada tanggal novemberpada tanggal desember.pada saat beberapa hari menjelang pemungutan suara, pada hari atau h4# pemilukada yang antara lain ditemukan di: bukti berupa uang desa tegalbadeng barat, kelurahan perancah, kelurahan pendem,. berupa beras desa medali dan desa julukan kecamatan kekuatan: desa delos berawal kecamatan mendoyo, desa sumbersari,.,, bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai keterlibatan gubernur sebagaimana dinyatakan pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan angka halaman sampai dengan halaman yang secara rinci mendalilkan sebagai berikut: bahwa pemohon telah mendalilkan adanya keterlibatan gubernur guna pemenangan. jembrana dan jajaran petinggi adatguo : bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas dengan ini pihak terkait nyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, oleh karena tidak benar dalam pertemuan simakrama tersebut hanya dihadiri oleh pihak terkait faktanya dalam acara simakrama tersebut pihak terkait duduk bersama sama dengan masyarakat dan tidak ada perbedaan ataupun perlakuan istimewa kepada pihak terkait: bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan hanya menghadirkan pasangan calon nomor urut adalah tidak benar oleh karena faktanya acara simakrama tersebut tidak disebarkan melalui undangan, akan tetapi diumumkan melalui media massa, danwa perlu untuk pihak terkait sampaikan acara simakrama tersebut bukan sebagai upacara sembahyang bersama akan tetapi acara simakrama adalah forum penyerapan aspirasi yang sudah ada sejak tahun yangsudah menjadi program tahunan dari gubernur bali, dimana dalam acaraupacara adat yang diselenggarakan guna pemenangan pihak terkait mana seharusnya pihak terkaitselanjutnya dalam polita permohonan pemohon telah mendalilkan adanya fasilitas dan bantuankepada pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten jembrana sebagaimana telah diuraikan dalam poin dan guo . bahwa mengenai dalil pemohon terkait dengan adanya pemberian dana bantuan sosial bansos) yang diberikan melalui pengajuan proposal adalah benar, akan tetapi pemohon telah keliru dalam menafsirkan pemberian dana bantuan sosial yang terorganisir untuk kepentingan pemenangan pihak terkait padahal faktanya, bahwa tidak benar terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya fasilitas dan bantuan kepada pihak terkait dalam pemilukada kabupaten jembrana, faktanya terkait dengan pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan pemilukada kabupaten jembranaterkait dengan perolehan dengan pihak terkait, bahwa telah menjadi,: bahwa kemudian dalam polita permohonan pemohon telah mendalilkan adanya keberpihakan kepala daeraha.1g guo : bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar dan tidak pernah ada instruksi kepada kepala daerah lainnya yang berdekatan dengan kabupaten jembrana untuk memenangkan pihak terkait: bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakanadalah tidak benar oleh karena faktanya pertemuan ibadah tersebut adalah murni merupakan upacara keagamaan dan faktanya pihak terkait tidak pernah menghadiri bahkan terlibat dalam pertemuan pertemuan upacara keagamaantelah tersebuttentang pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur,jembranaurut dan pasangan calon nomor urut yangbersifat sistemik, terstruktur,jembrhuruf dan hurufalebih lanjut pemohon telah tidak mampu untuk menguraikan ,1dengan demikian tidak benar telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis kecamatan kabupaten jembrana dalam pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembranaif dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun,,,terkait dengan kedudukan pemohon dalam perkara guo, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakan bahwa: a. para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah: berupa kerudung selendang atau kebaya kelurahan lolos barat kecamatan negara: dan kecamatan melaya, kelurahan pendem, desa sekar agung kecamatan jembrana. berupa daging babi kelurahan jauh waru kecamatan jembrana. keterlibatan gubernur bahwa keterlibatan gubernur provinsi bali untuk pemenangan pasangan calon nomor urut antara lain berupa: (vide bukti danaa.b guo.sosial yang berasal dari apbd provinsi untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor dalam pemilukada kabupaten jembrana sebagaimana telah diuraikan dalam poin dan guo,guo, bahwa keberpihakan gubernur bali dan juga bupati lainnya luar kabupaten jembrana dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun adalahtahun junction nomor tahun junctio, kepala desa. dalam disebutkan, pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakiimana dalam perkara guo terdapat pemohon yaitu pasangan calon dengan nomor urut dan pasangan calon dengan nomor urut akan tetapi dalam petitumnya pemohon hanya memintakan kepada memohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilukada kabupaten jembrana dan tidak menyatakan kepentingannya terhadap pasangan calon dengan nomor urut halaman memperlihatkan bahwa pemohon ragu ragu dalam menentukan petitumnya halaman menyebabkan pemohon tidak memiliki legal standing yang jelas dan tidak pula dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan calon dengan nomor urut dan pasangan calon dengan nomor urut, lebih lanjut, petit pemohon pada point telah memohon untuk, dan terstruktur terjadi selama penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana tahun yang dapat dijadikan alasan dan dasar petitumnya tersebut: lebih lanjutterpilih, bahwa perlu untuk disampaikan kembali, gujembranjembrana tahun yang dituangkan dalamjunctonar, sah,:nomor i ba kpu.jbr tertanggal janadalah sah dan mengikat menurut hukum, menyatakan penetapan pasangan calon nomor urut atas putu artha, s.e., m.m. dan made kembang hartawan, s.e., m.msah dan mengikat menurut hukum,copy,negarnegara kwk) bukti pt fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan copyendoyoendoyokekuatankekuatanalalaya kwk)jembranjembrana kwk). bukti pt fotokopi surat undangan rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan tertanggal november bukti pt fotokopi daftar hadir rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan tertanggal november bukti pt fotokopi surat bupati jembrana nomor kepe perihal usul mutasi copybupati jembrana nomor kepe tanggal desember perihal usul mutasibukti pt fotokopi surat tertanggal desember bukti pt fotokopi berita acara sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural nomor kepe tertanggal desember bukti pt fotokopi surat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat) nomor xii baper kepe perihal pertimbangan mutasi pejabat struktural eselon lingkungan pemerintah kabupaten jembrana tertanggal desember yang ditandatangani oleh drs. gde supaya, m.m. bukti pt fotokopi kronologis mutasi pejabat eselon lingkungan pemerintah kabupaten jembrana. bukti pt fotokopi surat sekretariat daerah pemerintah provinsi bali nomor prov perihal pelaksanaan simakrama tertanggal november yang ditujukan pejabat bupati jembrana.et bale agung, banjar tengah, kalteng, lolos, supel, balik, banyubiru, kalimah, merangsang, tegalbadeng, tegal bareng barat, pengambangan c3 kwk) kecamatan negardoyo jauh tukad, pohsanten, mendoyo dingin tukad, delodberawah, tegal cangkring, penyaringan, yeh imbang, yeh sumbul, yehembang kauh, yehembang kangin c3 kwk) kecamatan mendoyodali, julukan, asah duren, kekuatan, panggangan, gurih, manggissari, pengerahan, yeh sumbul, yehembang kauh, yehembang kangin c3 kwk) kecamatan kekuatanilimanuk, malaya, blimbingsari, kasar, nusasari, wanasari, candikusuma, tuned, tekadnya, manistutu c3 kwk) kecamatan malayndem, lolos timur, dauhwaru, sangkar agung, perancah, batuagung, budeng, air kuning, yeh kuning, dingin tekadnya kwk) kecamatan jembrana. bukti pt fotokopi memo pengangkatan pejabat struktural eselon lingkungan pemkab jembrana yang dibuat oleh ketut rochineng, s.h., m.h. bukti pt fotokopi memo pelaksanaan open house simakrama gubernur bali dengan masyarakat, yang dibuat oleh made jendral, s.h., inspektorat provinsi bali. bukti pt fotokopi. bukti pt fotokopi peraturan gubenur bali nomor tahun tentang penugasan kepada sekretaris daerah provinsi bali untuk menetapkan keputusan tentang bantuan penunjang kegiatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada pihak ketiga.elanja hibah. bukti pt fotokopi surat edaran menteri dalam negeri nomor tertanggal november perihal hibah dan bantuan daerah yang ditujukan kepada gubernur dan ketua dprd provinsi, bupati walikota dan ketua dprd kabupaten kota seluruh indonesia.agustus bukti pt fotokopi keputusan gubenur bali nomor e hk tentang penetapan penerima bantuan sosial semasa rakitan tertanggal septemberseptemberantuan sosial. bukti pt fotokopi prosedur pencairan dana bantuan sosial. bukti pt fotokopi nota dinas kepala biro kesejahteraan nomor kesra tertanggal april perihal mohon bantuan yang ditujukan kepada bapak wakil gubenur. bukti pt fotokopi nota dinas kepala biro kesejahteraan nomor kesra tertanggal mei perihal mohon bantuan yang ditujukan kepada bapak gubernurjuni perihal menyusun hasil simakrama dan mohon bantuan yang ditujukan kepada bapak gubernur:agustus perihal mohooktober perihal mohon bantuan dana. bukti pt fotokopi proposal permohonan bantuan dari desa pakaian giri wahana drama dusun bubungan, desaditegaskan kembali dalam yang berbunyiketerlibatan memohon bahwa memohon telah melakukan berbagai penyimpangan, kecurangan dan kesalahan dengan maksud menguntungkan pasangan calon nomor urut antaranya sebagai berikut: bukti ketua atau anggota kpps ikut membagikan uang kepada pemilih dengan anjuran untuk memilih pasangan calon nomor urut tps banjar teluk limo, kelurahan tegalbadeng, kecamatan jembrana: kpps yang juga merangkap sebagai kalian dinas yang ikut hadir dalam pertemuan dengan pasangan calon nomor urut kecamatan kekuatan.. produk hukum memohon cacat yuridis bahwa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten jembrana dilakukan oleh memohon pada awalnya dengan tanpa pembuatan surat keputusan sk) tersendiri yang didasarkan dalam konsiderannya pada sebuah surat keputusan tersendir. tindakan memohon karenanya telah menyalahi prosedur formil penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilihlahan suara yehembang,sekte angklung, cita swara, br. adat aliran, desa rekaman, yehembangpanitia penyelenggara pembangunan pura pemerasan sri namanya kresna keyakinan, banjar kamala desa adat kamala, desa buana giri, kecamatan berantem, kabupaten karangasem yang ditujukan kepada gubernur bali tertanggal april bukti pt fotokopi surat mohon bantuan nomor plstka xi dari panitia pura tangkas kori agung, desa jagapati, kecamatan abiansemal, kabupaten badung yang ditujukan kepada gubernur bali tertanggal januari bukti pt fotokopi surat mohon bantuan nomor known dari kelompok tani satya wacana br. batas desa asongan yang ditujukan kepada gubernur bali tertanggal mei bukti pt fotokopi surat mohon bantuan nomor pmb dari panitia perubahan gedung yang ditujukan kepada gubernur bali tertanggal juni bukti pt fotokopi surat mohon bantuan nomor sel. kelok nii dari banjar dinas selemadeg kelok, desa selemadeg, kecamatan selemadeg, kabupaten tabanan yang ditujukan kepada gubernur bali tertanggal juli bukti pt fotokopi surat perintah pencairan dana nomor ls tertanggal oktober bukti pt fotokopi kesepakatan bersama pasangan calon yang ditandatangani oleh seluruh pasangan calon tertanggal oktoberi11 tertanggal januarilapor nomor tbl695 xi1 bali dit. bareskrim yang dilaporkan oleh gusti ayu komang purna dari tertanggal desember bukti pt fotokopi surat bupati jembrana nomor kepe perihal usul mutasi eselon lingkungan pemerintah kabupaten jembrana tertanggal agustus yang ditandatangani oleh gede binasa. bukti pt foto dan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat, bendera dan kepala desa yang dilakukan oleh gede kinase bersama sama dengan pemohon: selain itu, pihak terkait mengajukan (dua puluh lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan bawah sumpah janji pada persidangan tanggal januari dan tanggal januari pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: ketut bameiyasa saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kpu kabupaten jembrana, rapat pleno tingkat kabupaten dilaksanakan tanggal januari bertempat hotel jimbarwana yang dihadiri oleh kpu kabupaten jembrana, ppk, musica, dan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut serta bawaslu kabupaten jembrana: rekapitulasi suara tingkat kabupaten dimulai dari pembacaan hasil rekapitulasi suara kecamatan kekuatan, kecamatan mendoyo, kecamatan jembrana, kecamatan negara, dan kecamatan melaya: keempat saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten. oleh karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka memohon mengesahkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan membuat dan membacakan surat keputusan penetapan pemenangan bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana tahun saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dengan dengan tanpa ada alasan, berita acara rekapitulasi suara hasil penghitungan suara diambil dan dibagikan oleh kpu kabupaten jembrana pada hari berikutnya, wayan suasana keterangan saksi wayan suasana sama dengan kesaksian ir. ketut bameiyasa, gede bagus mantra saksi adalah bendera rekaman batuagung: nama tempe batu agung tidak ada desa saksi, namun yang ada adalah banjar batu agung dan desa batu agung: tim pas pemohon) menjanjikan untuk memberikan uang sebanyak rp. kepada setiap saksinya, wayan racun saksi adalah ketua majelis madya kabupaten, bendera pakaian tidak ada hubungannya dengan pemerintah, karena pertanggung jawaban desa pakaian kepada masyarakat adat bukan kepada pemerintah: bendera pakaian juga tidak bertanggung jawab kepada majelis alit yang ada atasnya dan majelis alit tidak bertanggung jawab terhadap majelis madya yang ada atasnya, begitu juga seterusnya: oleh karena itu bendera pakaian tidak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang ada desanya kepada majelis alit, majelis madya, dan majelis utama, desa pakaian adalah masyarakat otonomi atau disebut swatantra yang mempunyai peraturan dan wilayah tersendiri. desa pakaian tidak oleh pemerintah, sumber dana diperoleh dari urutan sendiri. jika desa rakaman mendapatkan bantuan, hal itu tidak mengikat dan tidak rutin: tidak benar majelis madya kabupaten jembrana menginisiasi simakrama yang dilakukan oleh bapak gubernur tanggal november karena pada tanggal tersebut saksi hanya mendapat undangan sebagai bendera pakaian sangkar agung, saksi hadir dalam acara simakrama sebagai bendera dan bukan sebagai ketua majelis madya, majelis adat tidak sama dengan majelis agama, karena kedua hal tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, bahwa benar majelis madya memprakarsai adanya pertemuan. pertemuan tersebut diadakan untuk menjawab pertanyaan dari bendera mengenai apakah desa pakaian boleh menerima simakrama yang dilakukan oleh pasangan calon. pertemuan tanggal desember tersebut dihadiri oleh majelis alit, majelis madya, majelis jembrana, majelis negara, majelis melaya, sekretaris ketut judika), bendahara gusti ngurah sukamara) dan staf saksi made pande), sedangkan majelis alit tidak hadir. pertemuan perubahan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa desa pakaian boleh menerima semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala kabupaten jembrana tahun dengan syarat tidak membawa nama lembaga, gusti compang yasa saksi adalah bendera pakaian, desa pakaian yehembang kauh, kecamatan mendoyo, semua pasangan calon melakukan simakrama masing masing desa pakaian, termasuk desa saksi yaitu pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut sedangkan nomor urut tidak hadir, pelaksanaan pemilukada desa pakaian desa yehembang kauh berjalan aman dan tentram, tertib: gede darma pada tanggal desember pukul wita, saksi sebagai kalian tempe awan lelang mendapat amplop dari bapak brata yang per amplopnya berisi uang sebanyak rp. yang atas ditempel nomor urut wayan bagian yasa saksi membantah keterangan saksi pemohon yang menyatakan bahwa berbekal desa candi kusuma kecamatan melaya (saksi) setiap hari mengingatkan warga untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon nomor urut saksi tidak melakukan hal sebagaimana yang diterangkan saksi pemohon, karena pada tanggal desember bertempat ruang kantor berbekal, saksi melakukan sidang jual beli tanah yang dihadiri oleh orang, yaitu staf, camat, ida gede bagus toni bagian pad), dusun kalian dusun): tidak benar saksi pada tanggal desember pukul wita menyuruh berbekal bernama mukmin edi untuk mengambil bingkisan yang berisi beras sebanyak yang sedang dibagi bagikan oleh tim sukses pasangan nomor urut samping gereja candi kusuma, bahwa benar saksi membagi bagikan beras sebanyak bungkus kepada fakir miskin, kegiatan amal tersebut saksi lakukan rutin setiap tahun pada hari raya natal, made sri suhardi saksi adalah bendahara desa: tidak benar saksi pada tanggal desember menghadiri pertemuan rest area desa yeh imbang. untuk nama tempatnya saja tidak benar yaitu bahwa rest area itu bertempat rambut sisi desa yeh imbang kangin, bukan desa yeh imbang: tidak benar pada tanggal desember sekitar pukul wita, saksi menyaksikan menyaksikan pencairan dana bantuan sosial balai banjar adat cita nirmala sari banjar pasar yeh imbang,: pada bulan juni kantor desa yeh imbang ditangani oleh anggota dprd provinsi yang sedang menjaring aspirasi masyarakat. pada saat itu berbekal kepala desa mengundang seluruh masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menghadiri pertemuan tersebut termasuk saksi. pada pertemuan tersebut diberitahukan bahwa ada bantuan bantuan yang dapat dimohonkan oleh masyarakat kepada pemerintah provinsi bali. setelah pertemuan tersebut, satu ketua see angklung cita nirmala sari banjar pasar desa yeh imbang mendatangi saksi untuk membuatkan proposal yang minta bantuan dana sebanyak rp. yang ditandatangani oleh ketua seka angklung dan diketahui pendeta adat desa yeh imbang. selanjutnya ketua see angklung cita nirmala minta bantuan saksi untuk memberikan proposal tersebut kepada anggota dprd provinsi bali ida bagus ketut berawa) dan proposal tersebut disetujui oleh provinsi: saksi sering membantu masyarakat untuk membuatkan proposal mengenai permintaan dana bantuan, kapasitas saksi hadir balai banjar adalah sebagai bendera desa, karena banjar kalian banjar adat aliran mengundang kasus saksi untuk hadir tempat tersebut dalam acara menghadiri penyerahan dana bantuan sosial, gusti putu pasien saksi adalah ketua seka angklung cita nirmala sekaligus sebagai kalian adat cita nirmala sari: pada bulan juni saksi mengajukan proposal provinsi dibantu oleh ibu sri suhardi sebanyak rp. untuk perbaikan gamelan angklung tetapi hanya disetujui rp. pada tanggal tanggal desember saksi mengadakan rapat yang mengundang kepala desa dan menyerahkan uang bantuan sosial kepada bendahara angklung yang disaksikan berbekal dan bendera sebanyak r.p ida bagus ketut berawa saksi adalah anggota dprd kabupaten jembrana, saksi membenarkan keterangan ibu sri suhardi bahwa pada bulan juni datang desa yeh imbang untuk menyerap aspirasi masyarakat. kunjungan kepada masyarakat tersebut dilaksanakan tiga kali dalam setahun, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah merupakan bansos dari gubernur. keberadaan saksi hanya memfasilitasi saja: permintaan bantuan sosial tersebut didasarkan pada proposal: ibu sri suhardi merupakan kader dari partai demokrasi indonesia perjuangan: ida bagus gde sparta saksi adalah bendera pakaian giri wahana drama bubungan: tidak benar saksi sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut uang sebanyak rp. merupakan dana bantuan sosial dari provinsi bali, mana uang tersebut digunakan untuk perbaikan gong. pada awalnya dana yang diminta dalam proposal sebanyak rp. namun hanya disetujui sebanyak rp. selain itu, juga mendapat bantuan dari dprd provinsi bali fraksi demokrat sebanyak rp. tidak benar saksi pada tanggal oktober bertempat pura puncak sari mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan abang dalam pemilukada kabupaten jembrana. kedatangan bupati klungkung dan bupati chandra pura puncak sari tidak ada kaitannya dengan pemilik kabupaten jembrana, namun untuk melaksanakan upacara keagamaan yang dilakukan setiap bulan sekali, kade sudarso saksi adalah ketua lembaga pembinaan masyarakat daerah: tidak benar apa yang dikatakan oleh putu radiasi bahwa ketua majelis maya wayan racun) memberikan uang, karena putu radiasi tidak hadir dalam acara tersebut: made marana tersebut dimintakan berdasarkan proposal, tidak benar ada janji dari putu arta apabila anaknya menang akan ditambah dana bantuannya: tengah sama saksi adalah bendera desa pakaian merangsang,: pada tanggal desember saksi mengundang majelis madya balai banjar mundur tumpeng kelok dengan tujuan untuk mendapatkan solusi mengenai tata ruang pembangunan pura sebagai tempat pemersatu umat, tidak benar majelis madya membagi bagikan uang kepada tempe, pada tanggal desember saksi melihat bapak gede binasa (orang tua bapak pemohon) hadir banjar mundur tumpuk kelok yang mengatakan kepada para undangan untuk memperhatikan jasa jasa gede binasa sewaktu menjabat bupati jembrana. setelah itu pasangan calon nomor urut juga menyampaikan pesan untuk memberikan dukungan dan memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten jembrana tanggal desember kemudian pasangan calon nomor urut memberikan uang sebanyak rp. pada tanggal desember saksi menghadiri undangan mundur tumpeng yang digagas oleh pasangan paket nomor yang dihadiri oleh kalian dinas, kalian subak, kalian tempe dan krama sebanyak orang dan memberikan uang yang diterima oleh kalian dusun sebanyak rp. untuk diberikan kepada kepala dinas dengan pesan untuk memilih pemimpin yang sejati: syamsul arif bahwa benar saksi membagi bagikan beras milik pengusaha yahya muhammad hasi, namun pembagian beras tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan dengan pemilukada kabupaten jembrana: kegiatan amal oleh yahya muhammad hasi tidak hanya beras saja, tetapi dapat juga berupa telur ayam, kambing, sarung dan uang yang yang dibagikan empat kali dalam setiap tahun, yaitu pada muharram, maulid nabi, menjelang hari raya idul fitri, hari raya @urban: tidak benar yahya muhammad hasi mempengaruhi pemilih untuk memilih pihak terkait, justru yahya muhammad hasi membantu dan mendukung pasangan calon nomor urut yaitu terbukti telah membagikan kaos sebanyak lembar yang bertuliskan ariana sunda kepada pemilih: saksi mengetahui yahya muhammad hasi membagikan kaos kepada pemilih karena saksi sebagai supir sekaligus asisten yahya muhammad hasi, sugandi saksi adalah sebagai bendera: tidak benar tuduhan bapak kuno bahwa saksi pada tanggal desember membagikan beras, namun saksi membagikan beras pada tanggal desember mana beras tersebut adalah milik latin untuk shodagah menyambut syura. kegiatan tersebut dilakukan rutin setiap tahun dan pembagian beras tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten jembrana untuk mengarahkan pada pasangan calon nomor urut latin merupakan pendukung pasangan calon nomor urut hak tersebut saksi ketahui pada waktu berbincang bincang dengan latin yang selalu memuji kepemimpinan bupati lama yang merupakan bapak dari pasangan calon nomor urut komang budaya saksi adalah bendera: bantuan sosial yang disetujui untuk untuk tempe kelok berjumlah rp. sedangkan rp. lainnya dari bantuan pasangan calon nomor urut salin itu pasangan calon nomor urut memberikan bantuan uang sebanyak rp. yang digunakan untuk pembelian semen, perbaikan khayangan tempat persembahyangan: edi prayitno saksi adalah bendera: pada tanggal desember ada pertemuan rumahnya bapak m.a. suharto ketua takmir mesjid mubarak). pertemuan tersebut untuk membahas mengenai kelanjutan proposal yang telah diajukan. pada pertemuan tersebut joko sukarno tidak hadir dan bapak namun sebagai ketua panitia pembangunan masjid besar mubarak hadir dalam pertemuan itu. kedatangan bapak kembang hartawan calon wakil bupati nomor datang dalam pertemuan tersebut tanpa direncanakan lebih dahulu, melainkan karena telpon oleh bapak suharto. pada waktu bapak kembang hartawan datang tempat pertemuan, bapak namun menyampaikan permintaan dana bantuan dan oleh bapak kembang hartawan diberi bantuan sebanyak rp. sebenarnya tujuan dindingnya bapak kembang hartawan dalam pertemuan tersebut adalah untuk dimintai bantuan menelusuri proposal yang telah oleh panitia pembangunan mesjid mubarak kepada bapak gubernur bali, made suara tidak benar saksi membagi bagi uang kepada kandidat abang. saksi memberikan uang kepada nyoman sumatrana yang merupakan uang pribadi saksi dari hasil membuat tps: pada waktu saksi membuat tps, saksi didatangi oleh adik saksi bernama komang murtad yang memberitahukan ibu saksi. saksi menyuruh adik saksi untuk membelikan obat dengan memberikan satu amplop yang berisi uang sebanyak rp. adik saksi memberi uang sebanyak rp. kepada nyoman sumatrana yang kebetulan datang rumah. pada waktu bersamaan saksi memberi uang sebanyak rp. rp. kepada adik saksi untuk beli obat, sedangkan uang sebanyak rp. untuk beli bensin: setelah pemilukada selesai, saksi dipanggil oleh panas yang dilaporkan dengan tuduhan karena telah bagi bagi uang dari paket abang. saksi dipanggil dan diperiksa oleh panas tanggal januari dan dinyatakan tidak terbukti, ida bagus sesama saksi adalah bendera: tidak benar pada tanggal desember pukul wita ada pertemuan banjar dewasanya yang menghadirkan bapak made kembang hartawan. memang pada awalnya direncanakan akan diadakan pertemuan dengan menghadirkan bapak made kembang hartawan, namun pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan. pembatalan pertemuan tersebut dikarenakan balai banjar tidak diperkenankan untuk pertemuan yang berkaitan politik: pada tanggal desember ibu putu arta diundang oleh seka gong putri banjar, kapasitas ibu putu arta dalam undangan tersebut adalah sebagai mantan pengurus pkk tingkat kabupaten yang pernah membantu membelikan perangkat kesenian, sehingga tidak benar apabila ibu putu arta datang dalam pertemuan tersebut untuk bagi bagi uang,, pengangkatan, dan pelantikan, yang selengkapnya berbunyi : bahwa tanpa dasar hukum yang jelas, memohon membuat berita acara yang berisdahal dalam peraturan kpu nomor tahun bentuk dan judul berita acara semuanya telah ditentukan secara pasti berikut kode kodenya mana dalam peraturan guo tidak ditemukan adanya jenis berita acara tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih karena tindakan penetapan ini harus dilakukan dengan penetapan berupa surat keputusan yang dibuat oleh memohon sebagaimana ditegaskan dalam atas. bahkan memohon hanya menetapkdalam lampiran berita acara dengan nomor i ba kpu. jbr bahwa oleh karenanya, tindakan memohon yang tidak membuat surat keputusan tersendiri yang berislah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan kpu nomor tahun yang oleh karenanya patut kiranya mahkamah menyatakan bahwa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana tahun cacat yuridis dan karenanya pula secara mutasi pertemuan tanggal desember adalah dalam rangka sosialisasi upacara agama yang akan dilaksanakan pada bulan april mendatang, majelis alit yasukerti adalah hanya semata mata persembahyangan utama mandala, jagat harta dan sama sekali tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten jembrana, ketut swastika saksi adalah anggota dprd kabupaten jembrana, pada tanggal desember sekitar pukul wita, saksi menghadiri undangan balai desa tuned, namun saksi tidak masuk balai desa melainkan berada warung yang jaraknya sekitar meter dari balai desa melihat paket nomor bersama istrinya datang dalam acara balai desa tersebut. paket nomor memberikan uang kepada dusun desa tuned masing masing menerima rp. yang diterima oleh kalian dusun masing masing, yaitu dusun banjar buah diterima oleh gede color, dusun berawan tani diterima oleh dewa diantara, dusun banjar taman diterima oleh made sulit dusun banjar mundur bayur diterima oleh made sudi atawa yang merupakan forlap paket jaya negara paket nomor ): kemudian pada saat simakrama tanggal desember paket nomor memberikan kempen sebanyak lembar kepada ketua seka angklung putri kain. paket nomor menghimbau kepada masyarakat untuk memantapkan hati memilih paket nomor karena apabila paket nomor menang akan memberikan dana yang lebih kepada adat dan kedinasan desa tersebut: pada tanggal desember pukul wita, camat melaya melakukan pertemuan dengan kepala desa, bendera, bendera adat, kepala dusun, kalian tempe kalian adat yang bertempat balai desa kasar yang dihadiri oleh prof. dr. gede binasa (ayah kandung paket nomor dan ariana krisna calon bupati nomor dalam pertemuan tersebut, bapak gede binasa untuk mengingat jasa jasa selama menjadi bupati kabupaten jembrana dan apabila program programnya dilanjutkan, maka diminta untuk memilih paket nomor pada waktu pembangunan jalan desa tuned, ketua bpd desa tersebut memberitahukan kepada masyarakat bahwa alat berat yang dipakai untuk pembangunan jalan merupakan bantuan dari paket nomor oleh karena itu masyarakat diarahkan untuk memilih paket nomor padahal yang benar alat berat tersebut adalah milik pemerintah kabupaten jembrana. saksi hadir pada pada acara gotong royong pembangunan jalan tersebut, sehingga saksi mengetahui dan mendengar dengan jelas perkataan ketua bpd tersebut: setelah acara gotong royong tersebut, tempe taman mekar sari mengadakan pertemuan rumahnya yang mengundang bendera, kalian tempe, kalian adat, dan padi serta dihadiri oleh paket nomor pada waktu itu tim pemenangan paket nomor mengatakan bahwa apabila nanti menang akan memberikan tanah seluas hektar palembang yang sudah ditanami kelapa sawit: wayan suasana pada tanggal november sekitar pukul wita, saksi bertemu dengan kepala desa praja bernama bapak ketut swastika salah satu rumah makan. pada waktu sedang makan, bapak kades praja ditelepon oleh camat jembrana bernama priadi yang menyuruh kepada kades praja untuk membuat kira (perkiraan keadaan) kemenangan pasangan calon nomor urut saksi mengetahui pembicaraan telepon tersebut, karena suara telepon dibaringkan suaranya, pada tanggal desember pukul wita, pasangan calon nomor melakukan simakrama banjar dusun batu agung. pada acara tersebut pasangan calon nomor memberikan bantuan kepada seka gong desa batu agung sebanyak rp. yang diterima langsung oleh ketua seka gong panca suara bernama ida bagus sebaga: saksi ditelepon oleh kadus beratap desa yeh kuning bernama ketut dirasa yang memberitahukan kepada saksi bahwa pada malam ini pasangan calon nomor urut akan melakukan simakrame. saksi datang dalam acara tersebut, namun agak jauh dan melihat pasangan calon nomor urut memberikan bantuan uang kepada dusun desa yeh kuning sebanyak rp. yang per masing masing dusun memperolah rp. pada tanggal desember pukul wita pada menghadiri undangan bapak ida bagus darma dusun yeh sekecil melihat orang ibu ibu membawa beras yang dikasih oleh kadek putri dusun yeh sekecil. pada waktu berada dekat rumah kadek putri, saksi melihat masih banyak ibu ibu yang mengantri beras. menurut keterangan ibu ibu tersebut telah disiapkan beras sebanyak bungkus yang ditempel stiker pasangan calon nomor urut nyoman sugiana pada tanggal desember pukul wita bertempat dusun dingin tukad, desa pengerahan, kecamatan kekuatan kabupaten jembrana, yaitu pada pukul saksi melihat istri anggota dprd dari partai golkar bernama made suwarna membagi bagikan beras sebanyak kantong balai tempe dengan pesan supaya membantu memenangkan paket nomor pada tanggal desember made arjasa membagi bagi beras sebanyak kuintal dusun yeh kuning, desa kekuatan kepada tempe yang masing masing tempe menerima kuintal, pada tanggal desember pukul bertempat desa medali ada pembagian uang oleh tim pasangan nomor urut bernama tengah irama masing masing menerima rp. gede ariana sebelum bergabung dengan paket abang, saksi dulu merupakan bendahara korban kecamatan mendoyo dari pasangan calon nomor urut yang mempunyai tugas, mengkoordinir relawan tingkat banjar dan tingkat desa kecamatan mendoyo, menghimpun data dan bekerja sama dengan aparat camat, kepala desa, dan kepala dusun, melaporkan hasil kegiatan kepada bapak gede binasa bapak dari pasangan calon nomor urut mengkoordinir dan membagikan uang, beras, semen, air kemasan, pakaian pemangku, pakaian adat perempuan, pakaian kaos oblong dan stiker yang bergambar paket nomor saksi berhenti dari tim paket abang tanggal desember atau hari menjelang pemungutan suara. alasan saksi keluar dari tim pasangan calon nomor urut takut terlibat kasus hukum yang melibatkan gede ngurah ariana krisna yang pernah dipanggil oleh kapolda denpasar karena tersangkut money laundering. saksi menolak perintah gede binasa untuk minta uang kepada ibu komando kabar umum pemerintah kabupaten jembrana), sehingga menyebabkan saksi dipecat dari tim pasangan calon nomor urut pada tanggal desember pukul jam wita, saksi menangkap saudara gede darma korban pasangan calon nomor urut kecamatan mendoyo) membagi bagikan beras kepada saudara ketut metadata rumahnya. saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada bawaslu, pada waktu saksi sebagai korban banjar aliran kecamatan mendoyo, kandidat nomor gede ngurah ariana krisna dan ketut sunda) serta gede binasa mendatangi masyarakat cetak dan memberikan bantuan uang sebanyak rp. rp. pada tanggal desember pasangan calon nomor urut banjar sekar aliran desa dihadang kepada seka json sebanyak rp. seka santi sebanyak rp. balai tempe sebanyak rp. dan tempe banjar sebanyak rp. sehingga berjumlah rp. pada tanggal desember pasangan calon nomor urut memberikan uang sebanyak rp. kepada masyarakat desa ditambang dusun punggungan yang disaksikan oleh pemiliknya: pada waktu saksi masih menjadi korban pasangan calon nomor urut saksi mengumpulkan ibu ibu rumah saksi, yaitu berdasarkan data kehadiran pertama berjumlah orang, dan kedua berjumlah orang yang acara tersebut dihadiri oleh ibunya bapak ketut sunda gede ngurah ariana krisna) yang membagikan stiker dan uang sebanyak rp. kepada ibu ibu dimaksud: menimbang bahwa mahkamah pada persidangan tanggal januari dan tanggal januari telah mendengar keterangan ketua panitia pengawas pemilukada kabupaten jembrana bernama wayan masa atas permintaan memohon dan mendengar keterangan gubernur bali yang diwakili oleh kepala biro hukum pemerintah provinsi bali, sekretaris daerah kabupaten jembrana bernama gede suaminya, dan asisten ketataprajaan sekretaris daerah kabupaten jembrana bernama made sugiana, s.h., atas permintaan pihak terkait yang menerangkan hal hal sebagai berikut: ketua panwaslukada kabupaten jembrana wayan masa) memohon dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun telah membuat keputusan nomor tahun tentang pedoman teknis kampanye dalam pemilu kepala daerah tahun yang dalam menyatakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan masyarakat dan pasangan calon seperti simakrama, darma suaka dan kegiatan lain dapat dilakukan sepanjang tidak diselenggarakan oleh tim kampanye, dan atau pasangan calon, tidak memasang alat peraga, atribut kampanye, serta tidak terdapat aktivitas yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu . simakrama sebagaimana dimaksud angka adalah bahasa daerah merupakan kearifan lokal daerah bali, yang diartikan sebagai suatu kegiatan kegiatan yang diprakarsai oleh sekelompok warga tertentu untuk dapat bertemu dengan pihak pihak tertentu dengan cara mengundang pihak tersebut hadir kelompok mereka, sedangkan darma suaka adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu untuk dapat bertemu dan memperkenalkan eksistensi diri kepada seseorang atau kelompok tertentu: berdasarkan pengawasan aktif yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten jembrana dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan telah melakukan pengawas terhadap aktivitas pasangan calon dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun dan diperoleh fakta bahwa tiga pasangan calon pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut sejak ditetapkan sebagai pasangan calon pemilukada tahun sangat intensif menghadiri kegiatan simakrama dengan masyarakat atau kelompok kelompok warga tertentu, sedangkan pasangan calon nomor urut nyaris tidak pernah melakukan kegiatan simakrama sebagaimana dilakukan oleh pasangan calon lainnya, pola menghadiri kegiatan simakrama yang dilakukan tiga pasangan calon atau oleh tim kampanyenya adalah hampir sama yaitu datang kelompok masyarakat tertentu dengan mendapatkan undangan dari warga masyarakat. selanjutnya mereka diajak berdialog dengan wargakelompokesarurutselama pengawasan proses pemilukada kabupaten jembrana tahun panas menemukan pelanggaran yang terjadi pada tahap pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, dan pada tahap kampanye. satu satunya, laporan dugaan pelanggaran pemilukada yang diputuskan untuk ditindaklanjuti adalah dugaan pelanggaran politik uang yang oleh bawaslu telah dilanjutkan penyidik kepolisian polres jembrana pada tanggal januari dugaan tindak pidana pemilu politik uang sebagaimana telah diteruskan penyidik kepolisian polres jembrana dilakukan oleh saudara wayan suwartini atas permintaan saudara kadek ganda yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung pasangan calon nomor urut yaitu gede ngurah ariana krisna, s.t., m.t., dan ketut sunda, sos. bahwa dugaan pelanggaran politik uang sebagaimana dimaksud angka atas kini sedang ditangani oleh penyidik kepolisian polres jembrana, selain menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan, ketua panwaslukada kabupaten jembrana juga menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya keterangan tertulis panwaslukada kabupaten jembrana tersebut kurang lebih sama dengan keterangan lisan dimaksud: kepala biro hukum pemerintah provinsi bali bahwa simakrama yang diadakan oleh gubernur bali sebagaimana permohonan para pemohon halaman huruf angka huruf bukan merupakan sembahyang bersama. pelaksanaan simakramana tersebut diadakan oleh gubernur bali dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada masyarakat atau lebih dikenal open house nama simakrama tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari kepala yang mencari padanan kata open house dari bahasa bali dan akhirnya ditemukan nama simakrama. jadi kata simakrama tersebut bukan atau tidak sama dengan upacara sembarang bagi masyarakat bali, tidak benar dalil permohonan para pemohon pada halaman angka huruf bahwa simakrame diadakan pura jagenarte yang inisiasi oleh majelis madya, yang benar adalah simakrama tersebut diadakan seluruh kabupaten bali yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bali yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten. pihak yang hadir dalam acara simakrama tersebut bukan hanya pihak terkait saja, melainkan dihadiri oleh semua masyarakat bali yang dilaksanakan jembatan, pelaksanaan simakrama tersebut sampai saat ini sudah dilaksanakan kali putaran dengan mekanisme setelah simakrama dilaksanakan kabupaten kota, maka simakrama akan dilaksanakan provinsi tepatnya gantikan dprd provinsi bali: keberadaan majelis adat dan majelis agama adalah tidak sama. apabila ditelusuri dalam sejarah bahwa desa desa bali pada waktu sebelum kerajaan terbagi habis terbagi oleh desa pakaian. pada waktu jaman kerajaan agar raja raja dapat berhubungan untuk memungut upeti dan lain lain luar adat dan budaya, maka dibentuklah perbekalan. jadi desa pakaian tetap menjalankan pelaksanaan agama adat dan budaya bali dan perbekalan membantu raja raja untuk memungut upeti dan lain sebagainya yang bersifat non agama adat dan budaya. pada waktu pemerintah belanda kesulitan untuk mendefinisikan desa pakaian, maka pemerintah belanda mengganti desa rekaman menjadi desa adat dan perbekalan mengurus masalah masalah pemerintahan yang pada akhirnya menjadi desa dinas sampai dengan sekarang. karena desa rekaman atau desa adat tersebut mempunyai eksistensi yang luar biasa untuk mendukung perkembangan masyarakat bali, maka pemerintah bali membentuk perda nomor tahun tentang kedudukan dan fungsi desa adat bali, mana perda tersebut dibentuk dengan tujuan menjaga eksistensi desa adat yang ditingkat provinsi dinamakan majelis pembinaan lembaga adat mula) dan tingkat kabupaten bernama dpl. berdasarkan perda nomor tahun dinyatakan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk campur tangan desa rekaman, tidak benar pemerintah bali membiayai terhadap keberadaan desa rakaman dengan anggaran apbd, tetapi pemerintahan provinsi hanya memberikan bantuan yang sifatnya tidak rutin: kehadiran gubernur bali dalam acara simakrama adalah sebagai pihak penyelenggara dan dimaksudkan untuk mendukung pihak terkait. gubernur bali dalam acara simakrama tidak menyampaikan pesan pesan yang mengarahkan kepada peserta yang hadir untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun tidak benar pemerintah provinsi memberikan bantuan sosial kepada pasangan calon nomor urut yang berasal dari apbd. dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada pihak dengan prosedur mengajukan proposal. kemudian proposal tersebut diverifikasi oleh biro kesra dan diajukan kepada bapak gubernur untuk dibuatkan sura keputusan dan pemberian bantuan sosial tersebut bukan hanya kepada pihak pihak tertentu saja: sekda kabupaten jembrana gede suaminya, mm) saksi mendapat surat dari gubernur bali yang ditandatangani oleh sekretaris daerah provinsi bali yang pada pokoknya meminta bantuan untuk menyiapkan tempat dengan kapasitasnya orang, mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara simakrama yang akan diadakan oleh gubernur bali dan mengundang pejabat bupati beserta jajarannya untuk hadir pada acara dimaksud, surat gubernur bali tersebut, saksi tindak lanjuti dengan menugaskan inspektorat kabupaten untuk membuatkan undangan, mempersiapkan tempat, dan lain lainnya. saksi mengundang para pejabat kabupaten jembrana, eselon eselon camat, lurah, para berbekal kepala desa) se kabupaten jembrana, para kalian dinas kepala lingkungan se kabupaten jembrana, para kalian banjar pakaian adat se kabupaten jembrana, alasan saksi mengundang berbekal, kalian dinas, kalian banjar, bendera karena mereka tersebut merupakan komunitas masyarakat yang berada lembaga lembaga adat tersebut, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau menyampaikan laporan kepada panwaslukada kabupaten jembrana, saksi telah menyampaikan surat mengenai netralitas pns kepada semua pegawai kabupaten jembrana. pemberitahuan mengenai netralitas pns tersebut, juga disampaikan melalui pertemuan pertemuan: tidak ada laporan dari panwaslukada kabupaten jembrana mengenai adanya pelanggaran dari pns terkait adanya surat edaran netralitas pns dimaksud, bantuan sosial diambilkan dari dana apbd yang telah disetujui oleh dprd. bantuan sosial yang anggaran untuk kabupaten jembrana tahun sebanyak rp. yang terealisasi sebanyak rp. atau sedangkan sisanya sekitar tidak dicairkan: pencairan dana bantuan sosial tersebut dilakukan sebelum tanggal november yaitu pada masa jabatan bupati lama prof. dr. binasa: asisten sekda kabupaten jembrana made sugiana, s.h., mh) mutasi pejabat tanggal desember sudah mendapat persetujuan gubernur bali. mutasi jabatan tersebut dilakukan karena ada tiga alasan, yaitu untuk mengisi jabatan kosong, promosi, dan rotasi, sehingga mutasi yang dilakukan oleh pejabat bupati jembrana telah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakmutans produk hukum memohon yang tertuang dalam dua berita acara guo batal demi hukum: bahwa berita acara adalah produk hukum internal yang tidak mengikat publik, tapi hanya kepada pihak pihak yang terikat secara langsung dalam proses acara tertentu yang didokumentasikan dalam berita acara. karenanya tindakan memohon yang tidak mengeluarkan surat keputusatindakan pelanggaran administrasi hukum, dan karenanya telah membuat ketidakpastian hukum dalam proses akhir pemilukada kabupaten jembrana tahun dalam rangka penetapan bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana definitif untuk periode lima tahun mendatang, serta terlebih tindakan ini menegaskan dan mencederai seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilukada yang telah melibatkan seluruh komponen warga pemilih dan stakeholders pemilukada kabupaten jembrana: bahwa setelah permohonan ini dibuat serta kemudian diajukan mahkamah, ditemukan fakta bahwa memohon membuat dua buah surat keputusan nomor dan nomor tahun masing masingyang kesemuanya tertulis bertanggal januari (vide bukti dan bahwa kedua buah surat keputusan guo baru diketahui dan diterima oleh para pemohon pada tanggal januari yakni tiga hari setelah pleno memohon dilakukan atau pada saat permohonan ini diajukan. oleh karenanya patut dipertanyakan tentang tanggal pembuatan surat keputusan surat keputusan guo yang ditulis oleh memohon pada bertanggal januarigajukan eksepsi sebagai berikut: eksepsi memohon permohonan para pemohon salah objek (error object itis) karena para pemohon dalam permohonan guo tidak menguraikan dengan jelas tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten jembrana, tetapi para pemohon hanya menguraikan mengenai bantuan sosial dan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon. pelanggaran pelanggaran tersebut menurut memohon merupakan kewenangan bawaslu kabupaten jembrana untuk menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam perundang undangan, permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas (obscura libel)adalah bukan menjadi kewenangan memohon untuk menindaklanjutinya. dalil para pemohon mengenai berita acara nomor ba kpu.jbr dan berita acara ba kpu.jbr cacat hukum adalah dalil yang tidak jelas dan kabur, karena memohon telah membuat dan membacakan kedua berita acara tersebutemua saksi pasangan calon, musica kabupaten jembrana dan elemen masyarakat: ii. eksepsi pihak terkait permohonan para pemohon salah objek (error object) karena keberatan permohonan guo hanya merupakan klaim sepihak para pemohon atas pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, namun para pemohon tidak menguraikan mengenai ketiga syarat pelanggaran dimaksud, permohonan para pemohon tidak jelas dan kabur (obscura dibeli) karena parapermohonan para pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon: permohonan para pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis karenamahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan para pemohon, karena dalil permohonan para pemohon tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon: dalil keberatan para pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil pemilukada karena hampir keseluruhan dalil para pemohon tidak berkenaan mengenai kesalahan penghitungan suara yang menjadi objek sengketa pemilukada, permohonan para pemohon kontradiktif, karena dalam petit permohonan guo mohon kepada mahkamah agar pasangan calon nomor urut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, petit guo bertentangan dengan polita mana permohonan guo diajukan oleh dua pemohon, yaitu pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut i3.5j menimbang,yaitu sebagai berikut: terhadap eksepsi memohon mengenai permohonan para pemohon salah objek (error object itis), mahkamah berpendapatmelulumana pelanggaran pelanggaran tersebut harus: terhadap eksepsi memohon mengenai permohonan para pemohon kabur atau tidak jelas (obscura libel), menurut mahkamah eksepsi memohon tersebut sudah menyangkut dan atau memasuki ranah pokok permohonan. oleh karena itu eksepsi memohon demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama sama dalam pertimbangan pokok permohonan para pemohon, i3.6j menimbang bahwa pihak terkait mengajukan tujuh eksepsi, namun setelah mahkamah mencermati alasan alasan yang diuraikan dalam eksepsi guo, pada dasarnya eksepsi pihak terkait merupakan pengulangan terhadap eksepsi satu dengan eksepsi lainya. menurut mahkamah pada dasarnya eksepsi pihak terkait tersebut terdiri dari tiga eksepsi, yaitu: permohonan para pemohon salah objek (error object) divide, eksepsi nomor nomor dan nomor permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas (obscura dibeli) (vide, eksepsi nomor eksepsi lain lain (vide, eksepsi nomor nomor nomor terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon salah objek (error object), mahkamah berpendapat eksepsi pihak terkait tersebut adalah sama dengan eksepsi memohon pada angka oleh karena itu, penilaian terhadap eksepsi pihak terkait mutasi mutans merupakan penilaian pula terhadap eksepsi pihak terkait guo, terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan para pemohon kabur dan tidak jelas (obscura dibeli), mahkamah berpendapat dalil permohonan para pemohon pada dasarnya tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, namun para pemohon mempersoalkan mengenai terjadinya pelanggaran dalam proses pemilukada kabupaten jembrana tahun karena para pemohon menguraikan mengenai terjadinya pelanggaran, maka tentu para pemohon dalam permohonan guo harus menguraikan mengenai adanya pelanggaran dimaksud. mencermati dalil permohonan para pemohon, mahkamah berpendapat para pemohon dalam permohonan guo telah dengan jelas dan rinci menguraikan adanya pelanggaran pelanggaran dimaksud. sebagaimana pertimbangan mahkamah pada paragraf bahwa mahkamah mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada. dengan demikian, menurut mahkamah eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan menurut hukum: terhadap eksepsi pihak terkait pada nomor nomor dan nomor adalah merupakan eksepsi lain lain, menurut mahkamah alasan alasan yang diuraikan dalam eksepsi pihak terkait guo sudah memasuki ranah pokok permohonan. oleh karena itu eksepsi pihak terkait demikian akan dinilai dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan para pemohon,diterbitkan oleh memohontertanggal oktober para pemohon adalah salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilukada kabupaten jembranambrana tahun dituangkan dalam dan surat keputusan memohojanuari selasa tanggal januari dan rabu tanggal januari i3. menimbang bahwa permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabu tanggal januar,urut para pemohon hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon adalah tidak benar karena dihasilkan dari penyelenggaraan pemilukada yangpelanggaran pemilukada kabupaten jembrana tahun terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif lima kecamatan, yaitu kecamatan mendoyo, kecamatan melaya, kecamatan negara, kecamatan jembrana, dan kecamatan kekuatan yang melibatkan memohon dan pasangan calon nomor urut pihak terkait). adapun macam dan bentuk bentuk pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif tersebut adalah sebagai berikut: pelibatan aparat pemerintahan maupun adat'agama oleh pihak terkaityang dilakukan oleh plt. bupati jembransembahyang yasa perti gantikan pura jagat nata yang dihadiri oleh pihak terkait, majelis mamenangmendapat uang: (vii) adanya janji dari pihak terkait bahwa apabila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana tahun akan memberikan uang hingga rp. kepada para tokoh agama adat bendera adat) se kabupaten jembrana, pembagian dana bantuan sosial yang menggunakan dana apbd provinsi bali disalurkan melalui organisasi politik pendukung pihak terkait kepada: (i) desa yeh imbang kecamatan mendoyo mendapat rp. yang dibagikan oleh ida bagus berawa dan ibu sri suhardi, (ii) seka klub angklung cita nirmala sari desa yeh imbang kecamatan mendoyo mendapat rp. yang dibagikan oleh ibu sri suhardyang dibagikanstri putu artha, pembagian uang oleh pihak terkait dan atau tim kemenangannya kepada: (i) tempe tempe desa budengga,,,: (vi) kalian tempe dusun mundur tumpeng kelok desa berimbang kecamatan kekuatan masing masing mendapat rp. yang dibagikan oleh kembang hartawan, (viii) kalian tempe desa julukan dan kalian banjar desa julukan kecamatan kekuatan masing masing mendapat rp. (ix) kalian tempe desa yehsumbul kecamatan mendoyo masing masing mendapat rp. yang dibagikan oleh kembang hartawan: (x) kalian tempe banjar yeh satang desa yehsumbul kecamatan mendoyo mendapat rp. (xi) kalian tempe dusun jauh pasar desa perang kelurahan melayaan desa medali kecamatan kekuatan, (ivxan desa tegal bareng timur kecamatan negara: serta desa air kuning kecamatan jembrana, (xv)(sembahyang bersama) jaba pura jagat nata bersama jajaran pemerintah kabupaten jembrana dan jajaran petinggi adatnya:tang penetapan calon terpilih, dan (ii) memohon bahwa tindakan memohon membuat keputusan keputusan guo dengan menggunakan tanggal mundur adalah tindakan melanggar hukum dan karenanya patut kiranya mahkamah menyatakan bahwa keputusan keputusan memohon guo tidak sah dan batal demi hukum: bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh pusdeham, tingkat elektabilitas cabup pasangan calon nomor urut atas nama gede ngurah ariana krisna sebenarnya jauh mengungguli cabup pasangan calon nomor urut atas nama putu artha dengan selisih sekitar persen, yakni masing masing memperoleh dukungan sebesar untuk cabup pasangan nomor urut dan untuk cabup pasangan calon nomor urutjembrana tahun padahal secara teoritis dengan mengacu pada hasil survei guo, peningkatan suara calon atau pasangan calon sangat sulit untuk bisa mencapai angka seperti yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana diputuskan oleh memohon tanpa tindakan tindakan yang sangat luar biasa, seperti melakukan pelbagai pelanggaran, khususnya dengan menguasai infrastruktur pemerintahan atau penyelenggara pemilu atau pengurus warga dan adat agama, atau dengan melakukan money politics secara masif. bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran dan penyimpangan sebagaimana terurai atas, paraabangjembrana. bukti bahwa demi penegakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun saksi pelapor yang menemukan pelanggaran malah mendapatkan intimidasi fisik maupun intimidasi menyangkut pekerjaannya berupa ancaman pemutusan hubungan kerja phk) akibat laporannya. sehingga mengakibatkan pelapor tidak berani untukdasar hukum, (iii) memohon telah membuat dua surat keputusan nomor yang masing surat keputusan memohon tersebut baru diketahui dan diterima oleh para pemohon pada tanggal januari berdasarkan survei yang dilakukan oleh pusdeham pemohon memperolah suara dan pihak terkait memperoleh suara sehingga pemohon lebih unggul dibanding dengan pihak terkait:, adanya intimidasi fisik maupun intimidasi pemutusan hubungan kerja kepad: i3ara pemohon, memohon pada persidangan tanggal januari menyampaikan keterangan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. untuk mendukung dalil keterangannya tersebut mjjanji dalam persidangan tanggal januaranuari yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. untuk mendukungjanuari dan tanggal januar, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf f3. sampai dengan paragraf sehingga mutasi mutans eksepsi memohon dan pihak terkait tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat mahkamah ini, dalam pokok permohonan i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan aparat pemerintahan maupun adat agamaoleh plt. bupati jembrana yang dilakukan empat hari sebelum pemungutan suarpertemuan untuk sembahyang yasa perti gantikan pura jagat nata yang dihadiri oleh pihak terkait,terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana, dan pihak terkait berjanji apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana tahun dalam pemilukada kabupaten jembrana akan memberikan uang hingga rp. kepada para tokoh agama adat bendera adat) se kabupaten jembran: putu sentra dan made sartika, bahwa pada tanggal desember saksi diundang oleh majelis madya untuk mengikuti sembahyang bersama pura jagat nata. dalam pertemuan untuk sembahyang bersama tersebut, majelis madya mengarahkan kepada pihak yang hadir bendera, kalian adat dan pemalang, majelis alit, kalian tempe kabupaten) agar memilih pasangan calon nomor urut karena bendera bendera telah mendukung pasangan calon nomor urut selanjutnya majelis madya menjanjikan kepada bendera, kalian adat dan pemalang, majelis alit, kalian tempe se kabupaten jembrana apabila pasangan calon nomor urut terpilih menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana akan memberikan dana taktis kepada setiap lembaga adat sebanyak rp. gusti made merta, bahwa pertemuan pura puncak sari tanggal oktober tersebut dihadiri oleh bupati klungkung yulian chandra), ketua dprd dan pihak terkait. pada pertemuan tersebut, pihak terkait memberikan pengarahan untuk memilihnya dalam pemilukada kabupaten jembrana:lt. bupati jembrana tidak benar melakukan mutasi terhadap pejabat eselon dan eselon iii. mutasi pejabat tersebut dilakukan oleh pj. bupati) jembrana, yang diangkat menjadi penjabat bupati pada tanggal november mutasi pejabat pada dinas perhubungan kabupaten jembrana merupakan tindak lanjut dari hasil rapat baperjakat pada bulan agustus yang telah diputuskan sendiri oleh ayah pemohon dan disetujui oleh gubernur bali. adapun mutasi pejabat eselon ii, yaitu: drs. gusti putu sudarso, mm., menjadi kepala pendidikan pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana: drs. komang warsa, si., menjadi staf ahli bupati jembrana bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, drs. ketut indra, m.h., menjadi kepala dinas pertanian kehutanan dan kelautan kabupaten jembrana, ketut sukadana, s.h., m.h., menjadi inspektur kabupaten jembrana, dan gusti putu metadata menjadi kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten jembrana adalah diusulkan oleh penjabat bupati kabupaten jembrana dan telah disetujui oleh gubernur bali. mutasi mutasi pejabat tersebut atas pada dasarnya dilakukan untuk mengisi jabatan kosong karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun: simakrama bukan merupakan dan berbeda dengan upacara sembahyang bersama. istilah simakrama diambil dari bahasa serapan open house . simakrama merupakan kegiatan rutin gubernur bali yang sudah dimulai sejak tahun dan diadakan sebulan sekali pada hari sabtu setiap akhir bulan, secara bergilir setiap kabupaten kota dalam lingkup provinsi bali. tujuan simakrama tersebut adalah tatap muka antara gubernur bali dan masyarakat yang sekaligus sebagai forum untuk menampung aspirasi masyarakat. tidak benar pihak terkait mendapat perlakuan istimewa dalam acara simakrama dan tidak benar simakrama diselenggarakan yang berkaitan dengan kampanye pemilukada kabupaten jembrana, pertemuan pembuahan merupakan pertemuan antara majelis madya, sekretaris dan bendahara dengan lima majelis alit se kabupaten yang dilaksanakan dalam rangka menyikapi pemilukada tidak benar dalam pertemuan tersebut pihak terkait dan ketua majelis madya memberikan himbauan, arahan yang bersifat kampanye untuk memenangkan pihak terkait, kegiatan yasekerti diadakan sebulan sekali, mana kegiatan tersebut dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran sebanyak rp. per tahun. yasekerti merupakan sembahyang bersama yang diadakan pada tanggal desember untuk mensukseskan pemilukada kabupaten jembrana tahun kehadiran pihak terkait dalam yasakerti gantikan pura jagat nata tidak untuk melakukan kampanye, melainkan kegiatan itu semata mata merupakan sembahyang bersama yang mengundang bendera bendera, kalian warga dan kalian tempe yang berbeda pilihan politiknya: tidak benar ada keterlibatan aparat daerah sebagai saksi pihak terkait tingkat tps dan tps desa banjar pengajaran kaler, kelurahan merangsang, kecamatan negara karena pihak terkait bukanlah anggota pns skpd kepala desa: tidak relevan para pemohon mempersoalkan mengenai debat publik, apakah salah dan ada larangan mengenai debat publik. keberatan para pemohon demikian menunjuk. dalil para pemohon guo cenderung dibuat buat dan sangat dipaksakan: tidak benar ada keterlibatan bupati klungkung bapak wayan chandra) dalam kunjungan rumah ibadah pura puncak sari tanggal desember untuk mendukung pihak terkait. kunjungan bupati klungkung rumah ibadah tersebut murni untuk melakukan upacara keagamaan dan bukan melakukan kampanye. upacara keagamaan hendaknya tidak dikaitkan dengan pihak terkait, karena pihak terkait tidak pernah menghadiri, dan bahkan terlibat dalam pertemuan pertemuan upacara keagamaan dimaksud. jika terdapat pelanggaran pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh pihak terkait, seharusnya para pemohon melaporkannya kepada panwascam, bawaslu dan atau kepolisian dan bukan mengajukan keberatan mahkamah konstitusi, terkait dengan peningkatan dana bantuan apbd kabupaten jembrana untuk struktur majelis madya dan struktur bawahnya dari rp. sampai dengan rp. per tahun, hal tersebut hanya merupakan janji janji pihak terkait yang disampaikan pada waktu penyampaian visi dan misi pada saat kampanyewayan racun, bahwa tidak benar majelis madya menginisiasi simakrama, karena kapasitas saksi hadir dalam acara tersebut hanya sebagai tamu undangan. bahwa benar majelis madya yang memprakarsai pertemuan pembuahan, namun pertemuan tersebut semata mata untuk menjawab pertanyaan dari bendera bendera mengenai apakah desa pakaian boleh melakukan simakrama dari semua pasangan calon. pertemuan pembuahan menghasilkan kesepakatan, yaitu desa pakaian dapat menerima semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana tahun dengan syarat tidak membawa nama lembaga, gusti compang yasa, bahwa semua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana, kecuali pasangan calon nomor urut pernah melakukan simakrama, majelis alit, bahwa acara persembahyangan utama mandala jagat nata sama sekali tidak ada pengarahan untuk mengarahkan dan memilih salah satu pasangan calon, setelah mencermati bukti sampai dengan bukti berupa surat keputusan penjabat bupati jembrana nomor kepe mengenai mutasi pegawai negeri sipil, foto, undangan simakrama dari bendera pakaian perang, kliping koran harmoni dengan judul gubernur fokus bahas masalah jembrana simakrama , perda provinsi nomor tahun tentang desa pakaian dan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun anggaran dasar, anggaran rumah tangga majelis desa pakaian, undangan dari majelis desa pakaian berikut daftar hadir, surat pernyataan, undangan dari tim pemenangan pihak terkait, iklan sosialisasi paket abang saat debat publik bali tv, mahkamah menilai bahwa bukti berupa surat keputusan mutasi dari penjabat bupati jembrana, format dan isinya tidak ada bedanya dengan format dan isi dari suatu surat keputusan mutasi. demikian pula bukti mengenai foto, undangan, kliping koran dan perda provinsi bali serta keputusan menteri tidak berisi dan menunjukkan adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. dalil dalil para pemohon demikian pada dasarnya telah terbantahkan oleh keterangan saksi pihak terkait sebagaimana tersebut atas dan saksi yang dihadirkan oleh mahkamah atas permintaan pihak terkait dan memohon bernama wayan masa ketua bawaslu kabupaten jembrana) pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan simakrama diikuti oleh semua pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut gubernur bali yang diwakili oleh biro hukum pemerintah provinsi bali pada pokoknya menerangkan simakrama tidak sama dengan sembahyang bersama sebagaimana adat bali. simakrama yang diadakan gubernur bali sama maknanya dengan open house . tujuan gubernur bali menggagas kegiatan simakrama adalah untuk mendekatkan gubernur dengan masyarakat. kegiatan simakrama dilakukan seluruh kabupaten dalam provinsi bali dan kegiatan simakrama tersebut dihadiri oleh semua masyarakat bali , gede suaminya, sekda kabupaten jembrana pada pokoknya menerangkan simakrama merupakan kegiatan yang digagas oleh gubernur bali. saksi dalam kegiatan simakrama mengundang para pejabat kabupaten jembrana (eselon dan eselon ii), camat, lurah, berbekal (kepala desa), para kalian dinas, para kalian banjar pakaian se kabupaten jembrana. alasan saksi mengundang berbekal, kalian dinas, kalian banjar, bendera. tokoh tokoh masyarakat adat itu diundang dalam acara simakrama karena mereka merupakan komunitas masyarakat yang berada lembaga lembaga adat , dan made sugiana asisten sekda kabupaten jembrana) pada pokoknya menerangkan, mutasi pejabat telah mendapat persetujuan gubernur. mutasi tersebut didasarkan pada tiga alasan, yaitu untuk mengisi jabatan kosong, promosi dan rotasi . terkait dalil para pemohon mengenai pemberian bantuan oleh pihak terkait kepada para tokoh agama adat dan sebagian besar kepada desa adat kabupaten jembrana, menurut mahkamah dalil para pemohon guo telah terbantahkan oleh keterangan saksi pemohon bernama putu sentra dan made sartika yang telah dengan jelas menyatakan, majelis madya berjanji akan memberikan dana bantuan operasional sebanyak rp. kepada setiap lembaga adat , janji belum dapat dipakai untuk menilai adanya pelanggaran dimaksud. pertemuan berupa simakrama yang diadakan oleh gubernur bali tidak relevan untuk dijadikan dasar keberatan dalam permohonan guo, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemilukada kabupaten jembrana. berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, mahkamah tidak meyakini adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga dalil permohonan para pemohon tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, pembagian dana bantuan sosial dengan menggunakan dana apbd provinsi bali melalui organisasi politik pendukung pihak terkait kepada: (i) desa yeh imbang, kecamatan mendoyo mendapat rp. yang dibagikan oleh ida bagus berawa dan ibu sri suami, (ii) seka klub angklung cita nirmala sari desa yeh imbang, kecamatan mendoyo mendapat rp. yang dibagikan oleh ibu sri suam,bu putu arth sebagai berikut: ketut wita dan dewa putu armada, bahwa, saksi menerima bantuan sosial dari provinsi bali dengan mengajukan proposal : gusti made merta, dewa putu adanya, joko sukarno, namun, dan komang yasa, bahwa melihat atau menerima bantuan untuk dana taktis dari ida bagus gede sparta sebanyak rp. bantuan untuk seka angklung cita suara dari bagus berawa sebanyak rp. bantuan dari kembang hartawan untuk enam belas mushola dan kelompok pengajian masing masing sebanyak rp. untuk organisasi dada sebanyak rp. untuk rukun lingkungan sebanyak rp. dan uang kepada undangan laki laki masing masing menerima rp. dan undangan perempuan masing masing menerima rp. serta bantuan untuk seka gong dari istri putu arte sebanyak rp. ketut mustika, bahwa saksi pernah mengajukan proposal provinsi dan disetujui oleh gubernur sebanyak rp.tidak benar pemberian dana bantuan sosial bansos). bantuan sosial merupakan program gubernur yang diberikan setiap semester pertahun yang diperoleh dengan mengajukan proposal kepada gubernur. dana bantuan sosial tidak hanya dibagikan desa adat tetapi juga dibagikan desa dinas dan dana bantuan tersebut dikeluarkan tergantung dari pengajuan proposal yang diajukan, tidak benar bapak ida bagus berawa dan ibu sri suami, ida bagus gede sparta, dan putu artha membagikan dana sosial yang dibagikan kepada pihak pihak sebagaimana dalil para pemohon. keberadaan mereka hanya memfasilitasi pembagian bantuan sosial berupamenyerahkan proposal kepada gubernur. ibu sri suhardi hanya membantu seka angklung cita nirmala sari untuk membuat proposal atas permintaannya. demikian pula, tidak benar pihak terkait kembang hartawan) membagi bagikan dana bantuan sosial kepada lima kelompok rukun kifayah dan organisasi dada, yang benar adalah uang yang diberikan kepada kelompok rukun kifayah dan organisasi dada tersebut merupakan uang milik pribadi pihak terkait yang diberikan atas permintaannya dan bukan atas inisiatif dari pihak terkait untuk memenangkan pemilukada kabupaten jembrana. selain itu, pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memberikan uang dengan tujuan memilih pihak terkait pada pemilukada kabupaten jembrana: tidak benar istri putu artha bersama bapak ida bagus sesama memberikan bantuan kepada seka gong putra, seka gong putri, dan kelompok seni jego giri swara, yang benar adalah istri putu artha hanya menghadiri acara atas undangan seka tersebut. kehadiran istri putu artha dalam acara itu adalah sebagai mantan ketua pembina pkk kabupaten jembrana: faktanya perolehan suara pihak terkait desa yeh imbang, kecamatan mendoyo dan kecamatan jembrana tidak lebih unggul dibanding dengan perolehan suara pemohon, untuk mendukung keterangannya tersebut, pihak terkait mengajukan bukti pt bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pt serta menghadirkan saksi saksi bernama made sri suhardi, gusti putu pasien, ida bagus ketut berawa, ida bagus gde sparta, made mara, komang budaya, edi prayitno, dan ida bagus sesama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: made sri suhardi dan ida bagus ketut birama, bahwa pada bulan juni salah satu anggota dprd kabupaten jembrana berkunjung desa yeh imbang. maksud kedatangan anggota dprd itu, desa yeh imbang adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus memberitahukan mengenai adanya bantuan sosial. bantuan sosial diperoleh dengan cara mengajukan proposal pemerintah provinsi bali. saksi made sri suhardi dimintai tolong oleh ketua seka angklung cita nirmalasari banjar pasar desa yeh imbang untuk membuatkan proposal. setelah proposal ditandatangani oleh ketua seka angklung, saksi made sri suhardi atas permintaan seka angklung menitipkan proposal itu kepada anggota dprd dimaksud, gusti putu pasien, bahwa benar saksi minta tolong kepada made sri suhardi untuk membuatkan proposal untuk diajukan kepada pemerintah provinsi bali: ida bagus gde sparta dan made mara, bahwa benar telah menerima dana bantuan sosial dari provinsi bali. bantuan sosial tersebut diperoleh saksi dengan pengajuan proposal, edi prayitno, bahwa benar kembang hartawan memberikan uang untuk pembangunan mesjid mubarak atas permintaan bapak namun. kedatangan kembang hartawan mesjid mubarak tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan karena diundang oleh bapak namun melalui telepon yang pada awalnya untuk dimintai tolong memantau proposal yang telah diajukan oleh takmir masjid mubarak kepada gubernur bali: ida bagus sesama, bahwa kehadiran istri putu artha pada tanggal desember adalah atas undangan seka gong putri, karena istri putu artha pernah menjabat sebagai pengurus pkk tingkat kabupaten. tidak benar istri putu artha membagi bagikan uang dalam pertemuan tersebut: setelah mencermati keterangan saksi dari pemohon dan bukti pemohon terutama bukti sampai bukti bukti berupa proposal memberikan kesaksiannya hadapan mahkamah, meski telah meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian setempat. bukti1ara pemohon memohon agar kiranya berita acara berita acara memohon guo bertanggal januari berikut lampiran laporannya dan surat keputusan surat keputusan memohon nomor dan nomor tahun guo yang dibuat menggunakan tanggal mundurjembrana tahun secara tidak profesional.pasangan calon nomor urut pasangan abang) berupa pemanfaatan unsur dan struktur pemerintahan, pengurus warga, dan pengurus adat agama serta tindakan pembelian suara melalui pembagi bagian uang dan barang (money politics) secara masif yang dilakukan secara sistematis seluruh wilayah kabupaten jembranaara pemohon sebagai peserta pasangan calon pemilihan umum kepala daerah dan wakil permintaan bantuan dana, bukti pihak terkait bukti pt bukti pt bukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pt berupa nama nama penerima bantuan sosial, peraturan gubernur bali, dan peraturan menteri dalam negeri mengenai bantuan sosial, prosedur pencairan dana sosial, nota dinas kepala biro kesejahteraan rakyat sekretaris daerah provinsi bali, proposal permohonan bantuan sosial, surat perintah pencairan dana sosial, rekaman mengenai pembagian bantuan sosial, mahkamah meyakini bahwa benar pemerintah provinsi bali memberikan bantuan dana sosial yang dananya diambilkan dari apbd. bantuan sosial dari pemerintah provinsi bali tersebut telah dibenarkan oleh saksi para pemohon bernama ketut wita, dewa putu armada dan putus mustika dan saksi pihak terkait bernama made sri suhardi, ida bagus ketut birama, gusti putu pasien, ida bagus gde sparta dan made mara. namun menurut mahkamah, bantuan dana sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi bali cast gubernur bali tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten jembrana. bantuan sosial itu merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang didasarkan pada proposal dan dari dana secara resmi anggaran pendapatan belanja daerah provinsi bali yang telah disetujui oleh dprd provinsi bali. dengan demikian, menurut mahkamah sepanjang mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah provinsi bali tersebut sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ditetapkan tidak melanggar ketentuan pemilukada, mahkamah tidak menemukan adanya penyelewengan tujuan dan prosedur penggunaan bantuan sosial tersebut sehingga dalil para pemohon tidak terbukti menurut hukum, khusus mengenai dalil para pemohon mengenai pemberian uang oleh kembang hartawan calon wakil bupati pihak terkait) kepada lima kelompok rukun kifayah dan organisasi dada, dalil demikian telah diakui oleh pihak terkait, namun uang itu bukan berasal dari dana bantuan sosial melainkan uang milik pribadi pihak terkait. terhadap fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat, sekalipun uang yang diberikan kepada lima kelompok rukun kifayah dan organisasi dada bukan merupakan uang dari dana bantuan sosial, melainkan uang pribadi dari pihak terkait, tindakan demikian tetap tidak dibenarkan, lebih lebih pemberian uang tersebut dilakukan menjelang pemilukada kabupaten jembrana yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. namun demikian, mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut mengenai pelanggaran dimaksud, karena para pemohon dalam permohonan guo tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak tps dari kelompok rukun kifayah dan organisasi dada. para pemohon dalam permohonan guo hanya menyebutkan mengenai desa atau kelurahan alamat dari kelompok rukun kifayah desa gilimanuk kecamatan melaya dan organisasi dada kelurahan pendem kecamatan jembrana, padahal menurut bukti memohon, yaitu bukti berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap tps kecamatan melaya dan kecamatan jembrana bahwa desa gilimanuk terdapat tps, sedangkan kelurahan pendem terdapat tps. seandainyapun benar kelompok rukun kifayah berada desa gilimanuk yang membawahi tps dan organisasi dada berada kelurahan pendem yang membawahi tps, maka menurut bukti bukti dan bukti berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan melaya dan kecamatan jembrana bahwa dpt desa gilimanuk berjumlah sedangkan dpt kelurahan pendem berjumlah sehingga total dpt desa kelurahan tersebut berjumlah pemilih. perolehan suara para pemohon dan pihak terkait menurut lampiran model db1 kwk kpu bukti bukti adalah pemohon memperoleh suara, pemohon memperoleh suara dan pihak terkait memperoleh suara, sehingga selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait berjumlah suara dan selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait berjumlah suara. berdasarkan perolehan suara dari masing masing pihak tersebut, maka seandainyapun dilakukan pemungutan suara kelurahan pendem dan desa gilimanuk sebagaimana terbukanya pelanggaran guo, good non, hal demikian tidak akan mengbukti bukti para pemohon selebihnya yang digunakan untuk memperkuat dalil permohonan guo adalah berupa surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, kemudian legalisasi disahkan hadapan notaris, menurut mahkamah bukti demikian tidak memenuhi syarat bukti affidavit karena tidak dibuat oleh notaris dan atau dinyatakan yang bersangkutan bawah sumpah hadapan pejabat yang berwenang. berdasarkan penilaian hukum tersebut, mahkamah berpendapat dalil dalil para pemohon tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan, i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, pembagian uang oleh pihak terkait dan atau tim kemenangannya kepada: (i) tempe tempe desa budeng,dra:::, (vi) kalian tempe dusun mundur tumpeng kelok, desa berimbang,, kecamatan kekuatan masing masing mendapat rp. yang dibagikan oleh kembang hartawan: (viii) kalian desa julukan dan kalian banjar desa julukan, kecamatan kekuatan masing masing mendapat rp. (ix) kalian tempe desa yehsumbu, kecamatan mendoyo masing masing mendapat rp. yang dibagikan oleh kembang hartawan, (x) kalian tempe banjar yeh satang, desa yehsumbul, kecamatan mendoyo mendapat rp. (xi) kalian tempe dusun jauh pasar desa perang,, kelurahan melaya,, (xivesa tegal bareng timur kecamatan negara, dan desa air kuning kecamatan jembrana, (xv) dan. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti serta menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: putu radiasi dan made pande dwi, bahwa pada waktu menghadiri undangan aula kantor berbekal desa budeng tanggal desember saksi diberi amplop berisi uang sebanyak rp. oleh pihak terkait dengan dijanjikan apabila pihak terkait menang akan diberi bonus sebanyak rp. wayan suara, bahwa pada waktu saksi menghadiri undangan balai banjar adat panggung tanak kangin, saksi didatangi oleh kepala desa malaya dan bapak dari putu artha yang menyampaikan pesan kepada saksi agar membantu memenangkan putu artha calon bupati pihak terkait). setelah itu saksi diberi uang sebanyak rp. dengan dijanjikan apabila pihak terkait menang akan diberi bonus sebanyak rp. putu arya bali, bahwa pada waktu balai banjar dusun tumpeng kelok, desa berimbang, saksi melihat wayan racun ketua majelis madya kabupaten jembrana) memberikan bantuan uang kepada beberapa tempe masing masing menerima rp. dengan dijanjikan, apabila pihak terkait menang akan diberikan bonus sebanyak rp. kadek dinyana, saksi melihat kembang hartawan calon wakil bupati pihak terkait) memberikan uang sebanyak rp. dalam pertemuan dengan tempe giri dan tempe galuh: wayan sparta, saksi menerima bantuan uang sebanyak rp. atas nama tempe dari paket abang pihak terkait) yang diserahkan oleh bapak ketut, nyoman sumatrana, bahwa pada tanggal desember saksi menerima tiga buah amplop berisi uang dari paket abang masing masing sebanyak rp. ketut daten, bahwa saksi melihat ida bagus sesama membagikan uang balai banjar sebanyak rp. nyoman atra, bahwa pada waktu kembang hartawan berkunjung bali banjar desa pengeringan memberikan uang kepada tempe dan tron rini (muda mudi) masing masing mendapat rp. mukmin edi, bahwa saksi menerima beras dari tim pemenangan pihak terkait yang dibagikan samping gereja. saksi mengambil beras tersebut diberitahu oleh kepala desa candi kusuma bernama wayan bagian yasa: kuno, bahwa saksi melihat sugandi membagikan beras dari paket abang kepada warganya sebanyak bungkus yang per bungsunya berisi kg, ali nasri, bahwa saksi menerima dan melihat tim pemenangan pihak terkait membagikan beras, kerudung, kalender dan pamflet kepada keluarga masing masing bolaan barat, pertukangan, dan keroyokan, wiki sofiansyah, bahwa saksi melihat tim pemenangan pihak terkait membagikan kerudung kepada warga rt. dusun ketapang muara, desa pengambangan,embagian uang oleh wayan racun desa budeng, kecamatan jembrana dan kelurahan berimbang kecamatan negara, pembagian uang oleh ida bagus sesama kelurahan pendem kecamatan jembrana, pembagian uang oleh ketut sugiana kelurahan jauh waru kecamatan jembrana, pembagian uang oleh made seca anata kelurahan dangintukadaya kecamatan jembrana, pembagian uang oleh pihak terkait desa kekuatan, kecamatan kekuatan dan pembagian uang desa yehsumbul, kecamatan mendoyo merupakan dunia (sedekah) atau pemberian tanpa imbalan. pemberian sedekah oleh wayan racun dan ida bagus sesama tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pihak terkait dan sama sekali tidak ada arahan dari pihak terkait untuk memilihnya dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun pihak terkait sama sekali tidak mengetahui adanya pembagian uang desa julukan kecamatan kekuatan oleh kalian desa julukan, pembagian uang kepada kalian tempe balai subak karya darma sari desa julukan oleh kalian banjar, pembagian uang desa yehsumbul, kecamatan mendoyo, pembagian uang desa banjar pangkuan tanah kelurahan melaya, kecamatan melaya, dan pembagian uang kepada tempe batu agung oleh gede agus mandra serta yang bersangkutan bukanlah tim pemenangan tim sukses dari pihak terkait sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon: pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun untuk memberikan uang agar memilih pihak terkait pada pemilukada kabupaten jembrana, hal mana terbukti tidak adanya laporan kepada panas mengenai pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, tidak benar pihak terkait membagikan uang kepada setiap tempe desa perang kecamatan mendoyo, yang benar adalah pihak terkait hanya memberikan uang kepada satu tempe saja dan pemberian uang itu merupakan dunia (sedekah),tidak benar pihak terkait membagi bagikan beras kepada masyarakat desa medali dan desa julukan, kecamatan kekuatan, desa delos berawal, kecamatan mendoyo, desa sumbersari, kecamatan negara, desa air kuning kecamatan jembrana. pembagian beras oleh bapak yahya (teman pihak terkait) dalam rangka menyambut muharram, bulan puasa, idul fitri, dan hari raya urban yang tidak ada kaitannya dengan pemilukada kabupaten jembrana: tidak benar pihak terkait membagi bagikan kebaya, selendang, kerudung dan sarung kepada masyarakat kelurahan bolaan barat kecamatan negara dan kecamatan malaya, kelurahan pendem, desa sekar agung, kecamatan membara: pembagian daging babi merupakan hal yang wajar, karena hal tersebut berkaitan perayaan hari raya gabungan bagi masyarakat bali yang dirayakan setiap tahunnya. terlebih lagi dalil para pemohon mengenai pembagian daging babi sama sekali tidak terkait dan tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana, faktanya perolehan suara pihak terkait kecamatan jembrana yaitu desa budeng, kelurahan pendem, kelurahan perancah, kelurahan jauh waru, desa air kuning: kecamatan mendoyo yaitu desa yeh imbang, desa yehsumkul, desa perang, dan kelurahan tegalcangkring: kecamatan kekuatan yaitu desa julukan dan desa medali: kecamatan melaya yaitu kelurahan tuned, dan kelurahan melaya: kecamatan negara yaitu desa supel, kelurahan lolos barat, desa pengambangan, dan desa tegal bareng timur adalah tidak unggul dibanding dengan perolehan sugede darma, bahwa pada tanggal desember saksi menerima empat amplop berisi uang masing masing sebanyak rp. dari bapak brata: wayan bagian yasa, bahwa tidak benar saksi menyuruh mukmin edi (saksi pemohon) mengambil beras yang dibagi bagikan oleh tim sukses pihak terkait samping gereja candi kusuma. benar saksi membagikan beras sebanyak bungkus, tetapi itu merupakan amal rutin yang dilakukan setiap hari natal: kade sudarso, bahwa benar bapak wayan racun ketua majelis madya kabupaten jembrana) membagikan uang, made mara, bahwimintakan berdasarkan proposal, tengah sama, bahwa pada tanggal desember gede binasa (orang tua pihak terkait) pada waktu hadir banjar mundur tumpeng kelok mengingatkan kepada para undangan untuk mengingat jasa jasanya sewaktu menjadi bupati jembrana. oleh karena itu, para undangan supaya memilih pasangan calon nomor urut dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun setelah itu, pihak terkait memberikan uang sebanyak rp. pada tanggal desember pasangan calon nomor urut dalam pertemuan mundur tumpeng memberikan uang kepada kalian dusun sebanyak rp. syamsul arif, bahwa benar saksi membagikan beras milik pengusaha yahya muhammad habis, namun beras tersebut merupakan amal yang dilakukan rutin empat kali dalam setahun, yaitu muharram, maulid nabi, akhir ramadhan (menjelang hari raya idul fitri), dan hari raya urban: sugandi, bahwa benar pada tanggal desember saksi membagikan beras milik latin, namun beras itu dibagikan untuk shodagoh dari latin, komang budaya, bahwa para pemohon pasangan calon nomor urut dan nomor urut membagikan uang kepada tumpeng kelok masing masing sebanyak rp. dan rp. made suara, bahwa tidak benar saksi membagi bagikan uang dari paket abang, namun saksi memberikan uang kepada nyoman sumatrana dari hasil membuat tps, ketut swastika, bahwa pada tanggal desember saksi melihat pasangan calon nomor urut membagikan uang kepada empat kepala dusun desa tuned masing masing menerima rp. dan membagikan kempen kepada ketua seka angklung putri dengan pesan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan apabila pasangan calon nomor urut menang akan memberikan dana lebih kepada kepala adat dan kedinasan desa: wayan suasana, bahwa pada waktu simakrama banjar dusun batu agung, pasangan calon nomor urut memberikan uang kepada seka gong panca suara desa batu agung sebanyak rp. yang diterima oleh ida bagus sebagia ketua seka gong suara desa batu agung). selain itu pasangan calon nomor urut pada waktu simakrama memberikan uang kepada lima dusun desa yeh kuning masing masing menerima rp. pada tanggal desember saksi melihat ibu ibu membawa beras masing masing yang ada stiker pasangan calon nomor urut nyoman sugiana, bahwa pada tanggal desember saksi melihat istri anggota dprd dari partai golkar bernama made suwarna membagi bagikan beras balai tempe sebanyak kantong dengan pesan supaya memenangkan pasangan calon nomor urut gede ariana, bahwa pada waktu menjadi bendahara pasangan calon nomor urut pemohon bajar aliran kecamatan mendoyo, saksi melihat pemohon bersama bapaknya gede binasa) membagikan uang sebanyak rp. dan membagikan uang kepada ibu ibu yang berkumpul rumah saksi masing masing menerima rp. pada tanggal desember dan tanggal desember bertempat banjar sekar aliran, pemohon membagikan uang kepada seka json sebanyak rp. seka santi, balai tempe, dan balai banjar masing masing sebanyak rp. serta membagikan uang kepada masyarakat dusun punggungan sebanyak rp. pada tanggal desember saksi menangkap gede darma korban pemohon kecamatan mendoyo) yang sedang membagikan beras kepada saudara ketut rumahnya: mencermati bukti pemohon bukti .a) berupa jilbab dan makna yang ada stiker foto pemohon dan dibelakang stiker tersebut bertuliskan profil pemohon berdasarkan keterangan saksi para pemohon dan dihubungkan dengan bukti .a, mahkamah meyakini kebenaran dalil pemohon bahwa pihak terkait telah melakukan pelanggaran pemilukada kabupaten jembrana berupa pemberian barang barang dan atau uang baik yang diberikan sendiri oleh pemohon ataupun tim kemenangannya. kembang hartawan calon wakil bupati pemohon dalam keterangan tertulisnya telah mengakui memberikan uang kepada satu tempe, tetapi uang tersebut untuk sedekah. namun, setelah mencermati keterangan saksi saksi dari pihak terkait, mahkamah telah pula meyakini bahwa pelanggaran pemilukada kabupaten jembrana tahun tidak hanya dilakukan oleh pihak terkait semata, melainkan juga dilakukan oleh para pemohon. keterangan salah satu saksi pihak terkait bernama gede ariana merupakan kesaksian tidak terbantahkan atau tidak diragukan kebenarannya, karena saksi pihak terkait guo merupakan mantan korban pemohon kecamatan mendoyo yang mengetahui dengan jelas mengenai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon pelanggaran pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh pemohon pasangan calon nomor urut pemohon pasangan calon nomor urut dan pihak terkait pasangan calon nomor urut telah dikuatkan oleh keterangan lisan dan keterangan tertulis bawaslu kabupaten jembrana bernama wayan masa dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan simakrama dilakukan oleh tiga pasangan calon atau oleh tim kampanyenya (semua pasangan calon kecuali pasangan calon nomor urut yang datang kelompok masyarakat tertentu dan mendapatkan undangan untuk hadir dalam simakrama tersebut. selanjutnya mereka mengajak berdialog dengan masyarakatdari kelompok ituempatanyakberdasarkan fakta hukum tersebut atas, telah terbukti adanya politik uang yang dilakukan baik oleh pihak terkait maupun para pemohon, sekalipun masing masing telah membantahnya. namun demikian, hal tersebut tidak dapat dinilai merugikan salah satu pihak, karenanya sulit diukur seberapa jauh hal itu mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. politik uang adalah pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dapat dicegah dan ditindak oleh aparat yang berwenang setelah melalui proses yang dilakukan oleh panas. politik uang telah merembes melalui upacara upacara adat yang seharusnya tidak boleh terjadi. oleh sebab itu bawaslu harus dapat memastikan bahwa proses pemilukada sebagai proses demokrasi, berjalan dengan uber dan judul. indikasi keterlibatan pejabat terbukti, tetapi bersifat sporadis yang tidak terstruktur, tidak bersifat sistematis karena masing masing elemen tidak saling mendukung, dan tidak bersifat masif, karena tidak jelas tps mana pelanggaran tersebut terjadi, terlepas dari penilaian hukum atas, apabila dalil dalil permohonan guo dihubungkan dengnegarnama made kembang hartawan, s.e., m.m.: tempat, tanggal lahir kekuatan, mei alamat banjar celaka desa panggangan kecamatan kekuatan kabupaten jembrberdasarkan surat kuasa tertanggal januari dan tanggal januari memberi kuasa kepada: arteria dahlan, s.t., s.h., risa marissa, s.h., audi rumania, s.h., nyoman gede diantara, s.h., drs. made sparta, s.h., made adh mustika, s.h., agus sanjaya, s.h., hum, ketut suasana nirasaputra, s.h., kesemuanya adalah advokat yaitu: kuasa hukum nomor sampai dengan nomor bkuasa hukum nomor sampai dengan nomor bergabung pada biro bantuan hukum yudistira beralamat jalan saja nomojembrana, kepala biro hukum pemerintah provinsi bali, sekretaris daerah kabupaten jembrana, dan asisten sekretaris daerah kabupaten jembran, membaca kesimpulan dari para pemohon, memohon, dan pihak terkait: kepala daerah kabupaten jembrana tahun maka oleh karenanya cukup berdasar dan beralasan hukum bagi mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama putu artha dan made kembang hartawan.jembranarajembranafakta fakta tersebut, semestinya pemohon pasangan calon nomor urut yaitu atas nama gede ngurah ariana krisna dan ketut sunda, karena memperoleh suara atas persen suarapemilihan kecamatan mendoyomelayjembrana berikut laporannya, dkekuatan berikut laporannya, maka hampir seluruh desa kelurahan yang dipersoalkan oleh para pemohon memperolah suara terbanyak menang dibanding dengan perolehan suara pihak terkait, kecuali tiga desa, yaitu desa yeh imbang kecamatan mendoyo, kelurahan waru kecamatan jembrana, dan kelurahan melaya, pihak terkait memperoleh suara terbanyak. data mengenai perolehan suara para pemohon dan pihak terkait desa kelurahan yang dipersoalkan oleh para pemohon adalah sebagai berikut: nama pasangan calon pemohon pemohon pihak terkait gede ngr. ariana gm. kartikajaya, putu artha, se.,mm krisna, st.,mt dan se.,mm.,m.ap dan dan made kembang ama vera ketut sunda, sos) gusti ngurah hartawan, se.,mm) cipta negara, sh) kecamatan mendoyo kecamatan pesan kecamatan kekuatan kecamatan melaya kosan ds. tegal bareng i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat dalil permohonan guo pada dasarnya sama dengan dalil permohonan pada paragraf dan yang telah dinilai dan dipertimbangkan oleh mahkamah dalam paragraf tersebut. oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan pada paragraf dan tersebut, mutasi mutans juga merupakan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan para pemohon dalam paragraf ini: i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti serta tidak menghadirkan saksi: terkait mengenai indikasi pembagian uang oleh kpps telah ditangani oleh panwascam melaya, namun setelah dilakukan klarifikasi panwascam tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu. setelah kejadian itu, yaitu pada tanggal desember yang bersangkutan mengundurkan diri dan diganti dengan anggota kpps yang baru, dalil pemohon mengenai adanya kpps yang merangkap kalian dinas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas siapa dan mana perbuatan tersebut dilakukan: tidak benar kpps mengarahkan pemilih desa yeh imbang kecamatan mendoyo untuk memilih pihak terkait, karena semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara seluruh tps desa yeh imbang,bernama drs. made ariana yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ketut kamiarte adalah kpps tps yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, setelah mencermati bukti dan bukti berupa kliping koran bali pos berjudul bagi bagi amplop petugas tps diganti dan kliping koran nusa bali berjudul anggota kpps penebar duit dicopot , bukti sampai dengan berupa surat pernyataan atas nama ketut sunda, ketut bagian, dan damanhuri), menurut mahkamah dalil permohonan para pemohon guo hanya didasarkan pada berita koran dan surat pernyataan yang dilegelisasi oleh notaris zaini zein, s.h. mahkamah berpendapat berita koran tidak serta merta dapat digunakan untuk mendukung kebenaran dalil permohonan para pemohon guo, sedangkan bukti surat pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat bukti affidavit, sehingga bukti demikian harus dikesampingkanhukum: i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan,ntang penetapan calon terpilih: dan (ii) memohonada dasar hukum, (iii) memohon telah membuat dua surat keputusan yaitu, sehingga para pemohon baru mengetahui dan menerima surat keputusan memohon guo pada tanggal januari untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti dan bukti serta menghadirkan saksi bernama putu dita yang pada menerangkan pada tanggal januari saksi menghadiri rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten jembrana. saksi menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten jembrana yang tidak ada tanda tangannya. saksi tidak menerima surat keputusan dari memohon mengenai penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana terpilih kabupaten jembrana tahunbahwadengan agenda menetapkan dan membacakan: (i)(ii) berita acaraiii)iv)jadi surat keputusan memohon.dewa kade warsa dan putu eka dwipayana yang pada pokoknya menerangkan semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan, hanya saksi pasangan calon nomor urut yang tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara. ketua komisi pemilihan umum kabupaten jembrana pada persidangan tanggal januari memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menyatakan pada waktu rekapitulasi suara tingkat kabupaten, memohon membacakan satu persatu rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan saksi pemohon putu dita) tidak mengajukan keberatan mengenai hasil rekapitulasi suara tiap kecamatan yang telah dibacakan oleh memohon. karena banyak tanda tangan saksi, maka disepakati oleh semua pasangan calon bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dibagikan besok harinya. memohon tidak membagikan surat keputusan calon terpilih kepada saksi pemohon karena tidak ada kewajiban bagi memohon untuk membagikan surat keputusan tentang penetapan calon terpilih dimaksud, setelah mahkamah mencermati bukti berupabukti berupa surat keputusan nomor tahun ditemukan fakta bahwa kedua surat keputusan memohon tersebut dibuat tanggal januari sehingga dalil para pemohon yang menyatakan memohon membuat surat keputusan nomor dan nomor setelah para pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi tanggal januari maka dalil permohonan para pemohon guo sekaligus telah terbantahkan oleh kedua bukti para pemohon guo. berdasark, berdasarkan survei yang dilakukan oleh pusdeham, pemohon memperolah suara dan pihak terkait memperoleh suara y46, sehingga pemohon lebih unggul dibanding dengan pihak terkait. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti berupa laporan survei pusdehamdalil para pemohon guo merupakan, bahwa menurut mahkamah dalil permohonan para pemohon guo sangat tidak berdasar, karena untuk menentukan perolehan suara pasangan calon dalam suatu pemilihan umum tidak dapat digantungkan kepada hasil survei. hasil survei hanya sebagai petunjuk yang masih diragukan kebenarannya. perolehan suara yang sah didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini komisi pemilihan umum yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umu,. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti berupa surat panwascam mengenai penerimaan laporan. terhadap dalil dan bukti para pemohon guo, mahkamah berpendapat bukti laporan adanya penyimpangan sebagaimana termuat dalam bukti tidak serta merta dapat untuk menilai adanya pelanggaran dimaksud. laporan pelanggaran akan memenuhi syarat sebagai laporan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, yaitu panas menyangkut pelanggaran administrasi dan kepolisian menyangkut pelanggaran pidana pemilukada jikalau laporan pelanggaran tersebut disertai dan didukung dengan alat alat bukti yang cukup. mencermati keterangan wayan masa, ketua bawaslu kabupaten jembrana yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menerima laporan pelanggaran pemilukada, namun hanya satu pelanggaran yang ditindaklanjuti, yaitu mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh wayan suwartini atas permintaan kadek ganda yang mengatasnamakan sebagai pendukung pasangan calon nomor urut keterangan bawaslu kabupaten jembrana tersebut telah menunjukkan membuktikan tidak ditemukannya laporan pelanggaran pemilukada kabupaten jembrana karena tidak cukup bukti, bahkan berdasarkan keterangan bawaslu kabupaten jembrana tersebut, sekaligus telah membuktikan bahwa pelaku pelanggaran pemilukada kabupaten jembrana dilakukan pemohon, adanya intimidasi fisik dan intimidasi pemutusan hubungan kerj. untuk mendukung dalilnya, para pemohon mengajukan bukti berupa surat tulisan tangan atas nama gede artikayasa. terhadap dalil permohonan para pemohon guo, mahkamah berpendapat bahwa bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena hanya merupakan surat keterangan bawah tangan dan tidak dinyatakan bawah sumpah dalam persidangan dan atau dinyatakan hadapan pejabat yang berwenang. oleh karena dalil permohonan pemohon guo tidak didukung dengan alat alat bukti yang cukup, maka menurut mahkamah dalil permohonan guodalildua puluh limaenam bulan januari tahun dua ribu sebelas oleh kamimenyatakan batal dan tidak sah, serta tidak mengikat berita acara nomor ba kpu.jbr dan berita acara nomor i ba kpu.jbr berikut seluruh laporannya masing masingmendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama putu artha dan made kembang hartawjembrana dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan pasangan calon nomor urut atas nama putu artha dan made kembang hartawberita acara nomor ba kpu.jbr berikut laporannya: bukti berita acara nomor ba kpu.jbr berikut laporannya: bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umumkomisi pemilihan umum: bukti fotokopi bukti foto foto acara simakrama gantikan pura jagat nathan pada tanggal november bukti fotokopi undangan acara simakrama bertempat gedung balai desa perang pada tanggal desember dari tim pemenangan calon pasangan nomor urut pasangan abang) kepada kalian adat, klien tempe, ketua pemalang dan anggota se kecamatan mendoyo, bukti fotokopi kliping koran harmoni, hari senin tertanggal november berjudul gubernur fokus bahas masalah jembrana simakrama", bukti rekaman vcd acara simakrama bersama gubernur bali pada tanggal november bukti fotokopi peraturan daerah provinsi bali nomor tahun tentang desa pakaian, fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga majelis desa pakaian, bukti fotokopi undangan yasa perti beserta daftar hadir persembahyangan bersama calon bupati dan wakil bupati jembrana artha kembang) dengan prajurit desa pakaian batu agung pada hari selasa tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan dilegalisir oleh notaris atas nama ketut tantra, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut media, bukti fotokopi undangan dari tim sukses pasangan abang, bukti kopi video rekaman penyataan pengakuan dari putu artha calon bupati pasangan nomor urut tentang dukungan majelis madya kabupaten jembrana untuk memenangkan dirinya dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun bukti kopi video rekaman dan transkrip ikan pasangan calon nomor urut yang menyertakan ketua majelis madya kabupaten jembrana sebagai endorsesyeh sekecilalerparas teguh banjar pakaianimbulengah banjar pakaian yeh makersekar sangat banjar pakaian mundur kemuningdarma laksana kalimah kauh banjar pakaian panggung dalem desa kalimnurul anwar dusun ketapang muaramushalla nurul hadiah dusun mundurdusun combating desa pengambangan kecamatan negarrukun kifayah rahim dusun kelapa bagianpeduli lingkungan irpin) dusun ketapangbaitul amaliah dusun mundur desa pengambanganesa pembangunan dasa desa pakaian tegalbadeng kangin kecamatan negara kabupaten jembrana:iiiada pasek gelgen tunas mekar kelurahan br. tengrehab jalan dan sandaran selokan lingkungan terusan lolos baratmajelis taklim ikhlas lingkungan ketapang kelurahan lelangesantren darul ulum kelurahan lolos barat kecamatan negara kabupaten jembrana, bukti fotokopi kliping koran harian umum nusa bali, jumat november daerah binasa dibombardir bansos": bukti fotokopi kliping koran radar bali, rabu oktober panas kecam pembagian bansos": bukti fotokopi neraca keuangan banjar pakaian tegak gede tertanggal desembermengenuanyar, kecamatan kekuatan kabupaten jembrana, bukti fotokopi tanda terima surat masuk dari sekretariat daerah provinsi bali, bukti fotokopi surat perintah pencairan dana, bukti fotokopi kwitansi pencairan dana bantuan, bukti fotokopi kwitansi pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah provinsi bali: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama sukatemin, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama made darmiasih, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama made wardhana, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama nyoman sama, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut diana, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama putu yadnya, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut suara: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama wayan jama, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut utama, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama gede ngardiasa: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut daten: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama wayan subudiasa: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama dewa putu paduka, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama nyoman atra, bukti barang yang dibagikan pada pemilih dalam kerangka money politics berupa selendang, kerudung, baju kebaya, dan beras yang dalamnya ada stiker pamflet bergambar pasangan calon nomor urut bukti fotokopi kliping koran radar bali, selasa desember berjudul bagi bagi uang warnai pilkada jembrana": bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama mukmin: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut sari, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir'oleh notaris atas nama gusti ayu putu mey lestari: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama harmoni: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama jum'ati, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama wayan mara: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ali nasri, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama komang hendra: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama gusti ngurah sukadana, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama tengah suara: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama tengah warna, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama salami: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama sativa: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama wiki sofiansyah: bukti fotokopi kliping koran bali post, selasa desember berjudul bagi bagi amplop petugas tps diganti" bukti fotokopi kliping koran nusa bali, selasa desember berjudul anggota kpps penebar duit dicopot", bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut sunda: bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama ketut bagian, bukti fotokopi surat pernyataan yang dilegalisir oleh notaris atas nama damanhuri, bukti laporan hasil survei pusdeham: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu nomor bawaslu iy xi1 bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu nomor lap panwasluda jbr xi bukti fotokopi kliping koran radar bali, rabu desember berjudul panas periksa tiga saksi terkait pembagian beras": bukti fotokopi surat tulisan tangan yang dibuat oleh gede artikayasa, bukti fotokopi surat tulisan tangan yang dibuat oleh nyoman sekarang: bukti fotokopi kliping koran radar bali, jumat desember berjudul saksi politik uang diteror" yang membuktikan adanya teror dan intimidasi yang dialami oleh gede artikayasa dan nyoman sekarang: duduk perkara i2.anuari yang diperbaiki dengan perbaikanara pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun sebagaimana surat keputusan memohon tertanggal oktober nomor tahun bukti fotokopi keterangan tertulis atas nama ora permata, s.h., si, bukti fotokopi surat dekan universitas udayana nomor km tanggal januari perihal sebagai saksi ahli, selain itu, pemohon juga menghadirkan (dua puluh lima) orang saksi yang telah dengar keterangannya bawah sumpah'janji pada persidangan tanggal januari dan tanggal januari yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: putu dita, spt saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten: pada tanggal januari saksi mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten jembrana. saksi mengajukan keberatan yang dituangkan dalam formulir keberatan saksi. dasar alasan keberatan saksi karena adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten jembrana tahun pelanggaran pemilukada berupa money politics tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bawaslu: pada waktu rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten tanggal januari saksi menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten jembrana yang tidak ada tangannya dan saksi tidak menerima surat keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana tahun saksi mengajukan keberatan mengenai proses dan tidak mengajukan keberatan mengenai hasil penghitungan suara, putu sentra pada tanggal desember saksi diundang oleh majelis madya kabupaten jembrana untuk mengikuti persembahyangan bersama pura jagat harta, setelah acara persembahyangan bersama, saksi diajak oleh majelis madya tempat pertemuan pura jagat harta, dimana dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh bendera se kabupaten jembrana, kalian adat se kabupaten jembrana dan pemalang se kabupaten jembrana, majelis madya menyampaikan pidatonya yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena bendera se kabupaten jembrana mendukung pasangan nomor urut maka kita juga akan mendukung pasangan calon nomor urut mari kita sukseskan pasangan calon nomor urut untuk pemilukada tahun dan selanjutnya majelis madya mengatakan, apabila pasangan calon nomor urut menjadi bupati jembrana, akan diberikan bantuan operasional sebanyak rp. per tahun: dana sebagaimana yang dijanjikan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana disampaikan oleh majelis madya tersebut hingga saat ini belum terealisasi, made sartika keterangan saksi sama dengan keterangan saksi putu putu sentra, yaitu bahwa pada tanggal desember saksi mendapat undangan dari majelis madya untuk melakukan sembarang bersama: setelah acara tersebut, saksi bersama sama teman saksi diajak oleh majelis madya gantikan jagat harta, dimana acara tersebut dihadiri oleh majelis alip se kabupaten jembrana, bendera rekaman se kabupaten jembrana, kalian adat se kabupaten jembrana kalian keramat), kalian tempe se kabupaten jembrana dan petala, dalam pidatonya majelis madya mengajak semua pasukan udang (sebutan lembaga adat kabupaten jembrana) mendukung kandidat nomor majelis madya mengatakan bahwa apabila kandidat nomor menang, maka lembaga adat setiap majelis keramat akan diberikan dana operasional sebanyak rp. (empat puluh lima juta rupiah) per tahun, namun sebelum pemilukada masing masing akan diberikan dana sebanyak rp. (satu juta rupiah): ketut wita pada tanggal desember saksi bersama sama dengan ketua sesering, ketua sekoangklung, sekretaris, bendahara, dan penasehat kantor kesra provinsi bali untuk mengambil bantuan sosial bansos) sebanyak rp. (sembilan belas juta rupiah) yang masing masing menerima untuk sekian gong sebanyak rp. (empat juta rupiah), untuk sekanangklung sebanyak rp. (lima juta rupiah), untuk desa krama sebanyak rp. (sepuluh juta rupiah): kemudian tanggal desember saksi beserta ketua ketua pembangunan masing masing banjar adat kantor kesra provinsi bali untuk mengambil bansos sebanyak rp. (tiga puluh lima juta rupiah): pemberian dana tersebut didasarkan pada proposal yang telah saksi ajukan, dewa putu armada pada tanggal desember bertempat balai banjar adat, saksi sebagai pengurus sekanangklung menerima bantuan dana sebanyak rp. (lima juta rupiah). pemberian dana tersebut didasarkan pada proposal yang sebelumnya telah diajukan, dimana saksi merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani proposal dimaksud: dana tersebut berasal dari anggota dprd tingkat yang dititipkan kepada ibu suami ketua tim pihak terkait kecamatan mendoyo) untuk diserahkan kepada ketua saksi hadapan semua, pemberian dana oleh anggota dprd tingkat dari fraksi pdi perjuangan tersebut juga dilakukan pada tanggal desember bertempat rest area yang juga dihadiri oleh ibu sri suami, pada waktu memberikan dana, tim sukses pihak terkait menyampaikan pesan agar memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut apabila nanti menang sampai akan diberikan bonus lagi, gusti made merta pada tanggal desember bertempat bale banjar bubungan, bendera pakaian bernama ida bagus gede sparta ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut memberikan dana taktis sebanyak rp. (sebelas juta rupiah). pemberian uang tersebut disertai dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut pada tanggal oktober ada pertemuan yang bertempat pura puncak sari yang dihadiri oleh bupati klungkung bernama yulian chandra, ketua dpr, wakil bupati nomor kembang hartawan) dan wakil bupati menyampaikan kampanye yang mengarahkan kepada hadirin pemilih untuk memilih pasangan abang pihak terkait): dewa putu adnan pada tanggal desember pukul wita, saksi melihat pemberian dana bantuan sosial sebanyak rp. (sepuluh juta rupiah) oleh salah satu dpr bernama bagus biro kepada seko angklung cite suara banjar ada karang desa kembang kabupaten jembrana dengan apabila pasangan abang terpilih, akan ada paw dprd atas nama ibu sri suami yang menggantikan made kembang hartawan, ali fatayani berbekal desa candi kusuma kecamatan malaya bernama wayan bagian case dalam pemilukada kabupaten jembrana memihak kepada pasangan calon nomor umur yaitu disampaikan pada waktu transaksi jual beli tanah yang selalu mengingatkan pembeli tanah untuk memilih pasangan calon nomor urut mukmin edi pada tanggal desember (satu hari sebelum pemungutan suara), saksi rumah kepala desa candi kusuma bernama bapak wayan bagian case untuk menanyakan apakah ada beras. bapak kepala desa mengatakan kepada saksi untuk mengambil beras samping gereja yang dibagikan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut saksi mengambil dan menerima beras yang dibagikan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut dengan pesan supaya memilih pasangan calon nomor urut putu radiasi saksi adalah ketua tempe, desa pakaian budeng,: pada tanggal desember saksi mendapat undangan untuk hadir aula kantor berbekal desa budeng, mana pada saat itu hadir pula majelis madya bersama wakilnya dan calon wakil bupati. saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak rp. (satu juta rupiah) dengan janji apabila pihak terkait menang akan diberikan bonus lagi sebanyak rp. (dua juta rupiah), made pande dwi saksi adalah ketua tempe, pada tanggal desember pukul wita, saksi diundang oleh ketua ranting desa saksi untuk hadir aula kantor kepala desa budeng dengan agenda menyambut kedatangan kandidat nomor dimana acara tersebut dihadiri oleh kepala desa budeng beserta bendera dan klien adat serta beberapa tokoh adat. saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak rp. (satu juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan atas nama kelompok saksi dengan janji apabila paket abang menang akan diberikan bonus lagi sebanyak rp. (dua juta rupiah): wayan suara pada tanggal oktober saksi undang bale banjar adat panggung tanak kangin. saksi didatangi oleh kepala desa melaya bersama orang tua dari bapak putu arte (calon bupati) bersama keluarga yang menyampaikan pesan agar membantu dan memenangkan putu arte dalam pemilukada kabupaten jembrana. setelah itu saksi diberi uang sebanyak rp. (lima juta rupiah) dan apabila menang akan diberi uang tambahan sebanyak rp. (lima juta rupiah): putu arya bali pada tanggal desember sekitar pukul wita, saksi melihat majelis media bernama bapak racun memberikan bantuan bale banjar dusun tumpeng kelok desa berimbang kepada beberapa klien tempe yang masing masing memperoleh rp. (satu juta rupiah). pemberian bantuan tersebut disaksikan oleh juru bendera dan beberapa klien adat dari masing masing klien tempe dengan janji apabila pasangan calon nomor urut menang akan diberikan tambahan sebanyak rp. (dua juta rupiah), kuno pada tanggal desember saksi melihat adanya pembagian bungkus beras oleh ketua dusun pembanding bernama sugandi kepada warganya yang yang masing masing menerima bungkus berisi kilogram beras dari kandidat nomor atau paket abang , kadek dinyana saksi melihat pembagian uang sebanyak rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh bapak kembang hartawan calon wakil bupati nomor dalam rapat tempe giri dan tempe galuh: wayan sparta pada tanggal desember saksi menerima bantuan atas nama tempe dari paket abang sebanyak rp. (dua juta rupiah) yang dibagikan oleh bapak ketut: nyoman sumatrana pada tanggal desember (satu hari sebelum pemungutan suara), saksi menerima amplop dari kandidat abang yang diserahkan oleh anggota kpps tps bernama made suara dan made warta yang per amplopnya berisi uang sebanyak rp. (sepuluh ribu rupiah). joko sukarno pada tanggal desember saksi diundang oleh bapak ma. suharto untuk menyambut kedatangan paket abang atau pasangan calon nomor urut bapak kembang hartawan calon wakil bupati nomor hadir sekitar pukul wita dan menyerahkan uang sebanyak rp. (dua puluh lima juta rupiah) kepada bapak bapak m.a suharto untuk musholla masing masing menerima rp. (sembilan ratus ribu rupiah), rukun kifayah atau rukun lingkungan sebanyak rp. (delapan ratus ribu rupiah), undangan laki laki masing masing memperoleh (empat puluh ribu rupiah) dan untuk undangan perempuan masing masing memperolah rp. (dua puluh lima rupiah): namun pada tanggal desember pukul wita, saksi diundang oleh bapak m.a. suharto untuk menyambut kedatangan pasangan calon nomor urut pada awalnya pidato bapak kembang hartawan menyejukkan haji, namun saksi terkejut ketika beliau menitipkan uang sebanyak rp. (dua puluh lima juta rupiah) kepada m.a suharto atas nama kelompok pengajian dengan pesan agar uang tersebut dibagikan setelah selesai pemilukada, apabila ternyata kalah uang tersebut tidak akan ditagih, namun apabila menang akan ditambah dua kali lipat, komang yasa pada tanggal desember saksi melihat bapak kembang hartawan datang balai banjar lingkungan dewa sano dan memberikan uang kepada guru gede nadia untuk organisasi muda muda bernama dada , ketua dada bernama ketut sandi masing masing sebanyak rp1. (satu juta rupiah), pada tanggal desember pukul wita, saksi melihat ibu putu art datang didampingi dengan ida bagus sesama memberikan bantuan amplop yang berisi uang kepada seka gong sebanyak rp. (satu juta rupiah), pada tanggal desember sekitar pukul wita memberikan uang kepada kalian tempe sebanyak rp. (satu juta rupiah) dengan pesan yang pada pokoknya mengarahkan untuk memilih kandidat nomor ali nasri pada tanggal sampai tanggal desember saksi melihat dan menerima menerima beras, kerudung, kalender, dan pamflet yang dibagikan oleh tim pemenangan dari pasangan calon nomor urut bernama saudara syamsul, fusion, saiful dan ami: saksi melihat ada sekitar ada keluarga lingkungan lolos barat, pertukangan, keroyokan yang menerima barang dari tim pemenangan pasangan calon nomor urut tidak benar keterangan saksi pihak terkait yang menerangkan bahwa ada pengusaha yahya) yang memberikan amalnya kepada fakir miskin yang rutin pasukan dalam satu tahun empat kali. saksi selama tahun sebagai penduduk jembrana tidak pernah menerima zakat dari orang tersebut, kecuali pada pemilukada ini: wiki sofiannsyah tanggal desember pukul wita, saksi melihat tim pemenangan pasangan calon nomor urut bernama roni menyuruh ijo untuk membagikan kerudung (jilbab) sekitar lembar jalan kepada warga rt. dusun ketapang muara, desa pengambangan. saksi melihat ada sekitar orang yang mengambil kerudung tersebut, haji nuryatim haji yatim) merupakan kandidat nomor karena depan rumahnya dipasang baliho yang bertuliskan artha kembang dan haji yatim pernah melakukan pengobatan gratis mata dan pembagian kaca mata, pada tanggal desember paket abang pihak terkait) juga mengadakan pasar murah yang menjual beras, indomie. gula pasir dan sirup kepada pengambangan dengan harga rp. (lima puluh ribu rupiah): ketut daten pada tanggal desember pukul wita, saksi melihat ida bagus sesama membagikan uang yang dibagikan balai banjar masing masing sebanyak rp. kepada tempe dengan pesan minta dukungan untuk pasangan calon nomor urut tempe yang menerima gede swasta, tempe yang menerima gusti ketut, tempe yang menerima ketut diana, tempe yang menerima ketut mawar dan tempe yang menerima saksi sendiri: tidak ada keputusan dari desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon, nyoman atra pada tanggal oktober saksi sebagai masyarakat desa pengeringan mendapat surat undangan dari tim paket abang untuk hadir daam acara sosialisasi atau kunjungan paket abang balai banjar. jumlah undangan yang hadir sekitar lebih warga masyarakat: terus pada saat itu yang hadir bapak made kembang hartawan s.e.,m.m. pada pukul wita made kembang hartawan s.e.,m.m memberikan uang kepada tempe dan bruno rini muda mudi) masing masing sebanyak rp. kepada masing masing tempe dengan jumlah tempe, sehingga total yang diberikan sebanyak rp. yang menerima uang bantuan untuk tempe diterima oleh ketua tempe bernama ketut namun, tempe saksi lupa, tempe diterima oleh gusti komang perdana, tempe diterima oleh made suwardi dan muda mudi diterima oleh putu hendra irawan: yang menang desa saksi adalah paket abang yang memperoleh sekitar suara, sedangkan pasangan calon yang lain mendapat sekitar dan suara, ketut mustika saksi adalah mantan bendera: pada tanggal maret saksi mengajukan proposal provinsi untuk pembangunan pura kayangan arya. pada bulan oktober proposal tersebut telah disetujui oleh gubernur sebanyak rp. pada waktu saksi mengambil denpasar, ternyata dana bantuan tersebut telah diambil oleh oleh bendera yang baru bernama ketut suwarna pada tanggal juli menurut ketut suwarna bahwa dana bantuan tersebut diambil karena disuruh oleh pak made kembang hartawan, sekalipun saksi tidak lagi menjadi bendera, namun masih berhak atas dana bantuan berdasarkan proposal yang saksi buat karena uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan pura kayangan aria gajah pare. menimbang bahwa memohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal januari yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal januari yang menguraikan hal hal sebagai berikut: dalam eksepsdaerah kabupaten jembrana. tetapi hanya masalah bantuan sosial dan money politic yang dilakukan oleh pasangan calon. berdasarkan hal ini bukan merupakan kewenangan kpu kabupaten jembrana untuk menilai apakah ada atau tidak pelanggaran dimaksud, demikian juga berdasarkan undang undang tahun untuk terjadinya pelanggaran dimaksud menjadi kewenangan bawaslu kabupaten jembrana untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang undangan. dan sampai hari ini belum ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten jembrana kepada kpu kabupaten jembrana terkait pelanggaran tindak pidana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon tidak jelas atau kabursebagaimana pada huruf pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif pada halaman poin huruf s.d huruf pada halaman poin membagi bagikan uang atau barang (money politic) huruf s.d huruf halaman angka keterlibatan gubernur, perlu kami sampaikan bahwa: bukan menjadi kewenangan dan kapasitas kpu jembrana memohon) untuk menjelaskan hal dimaksud, sehingga memohon juga tidak bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan lembaga lembaga tersebut atas. kalaupun ada pelanggaran pemilukada, itu menjadi kewenangan bawaslu kabupaten jembrana yang mempunyai tugas dan fungsi menindaklanjuti sesuai dengan undang undang nomor tahun juncto peraturan bawaslu nomor tahun hanya asumsi pemohon semata mata yang menghubungkan kegiatan masing masing lembaga tersebut dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. dan juga kegiatan kegiatan dimaksud wajib dikonfirmasi kepada lembaga lembaga yang bersangkutan untuk mengetahui kebenaran materiil yang terjadi kabupaten jembrana. bahwa pemohon ign ariana krisna, st, mt) adalah anak kandung dari bupati jembrana yang masa jabatannya telah berakhir tanggal november dimana pencoblosan dilaksanakan tanggal desember sehingga bisa dikatakan yang incumbent adalah pemohon sendiri: bahwa dalil dan petit yang disampaikan pemohon hanya asumsi tanpa kejelasan data yang jelas dan akurat, hal itu dapat disampaikan bahwa pemohon: mencederai demokrasi yang berlangsung itu sendiri dan asas asas pemilu yang jujur, adil dan demokratis, mengabaikan atau melanggar konstitusi hak rakyat atau suara rakyat (vox populis vox dei) yang sudah ditetapkan melalui berita acara kpu jembrana dan keputusan kpu jembrana: pada petit angka angka dan angka mengabaikan hak konstitusi pasangan calon lain yang sudah melaksanakan proses demokrasi sesuai peraturan perundang undangan, menjustifikasi kebenaran materiil adanya pelanggaran pemilu oleh pemohon tanpa konfirmasi lembaga lain dan tanpa proses hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni undang undang tahun dan undang undang nomor tahun tidak menghormati eksistensi, tugas dan fungsi masing masing lembaga seolah olah hanya asumsi pemohon yang paling benar. padahal dalamadalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten jembrana dengan masing masing nomor urut dan nomor urut berdasarkan surat keputusan memohon tertanggal oktobermengajukan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada kabupaten jembrana tahun yang dilakukan oleh memohon berdasarksurat keputusan memohon yang diketahui dan diterima belakangan setelah permohonan ini dibuat serta kemudian didaftarkan mahkamah yaknirtabukti bukti bukti dan bukti bahwa keberatan para pemohon didasarkan pada telahjembranjembrannegara republik indonesia tahun dan uud proses pemilukada ada bawaslu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, yang harus terlibat dalam penegakan hukum. juga tidak menghormati dan hanya asumsi pemohon yang menyatakan bahwa gubernur bali, pj. bupati jembrana, majelis desa rekaman, melakukan kesalahan tanpa konfirmasi informasi dan data yang akurat: bahwa setelah memohon mempelajari dengan saidalam petiterdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas pemohon telah salah dalam mengajukan objek sengketa (error object itis) tersebut mahkamah konstitusi karena jelas jelas bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi: bahwa permohonan pemohon ini kabur (obscura libel) karena yang dipermasalahkan adalahukti dadengan dalil cacat yuridis karena tidak ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh kpu kabupaten jembrana, padahal keputusan kpu untuk masing masing berita acara atas telah ada dan telah dibacakanaksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut nomor urut musica kabupaten jembrana dan elemen masyarakat, yaitu masing masing, seharusnya kewenangan mengenai dilakukan atau tidaknyamerekomendasikannyanomor tahun dan berpedoman kepada ketentuan tersebut, maka secara teknis hal tersebut tidak mungkin dilakukan,januari dalam permohonan pemohon tidak secara tegas disebutkan siapa atau lembaga mana yang melakukan tindakan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif, karena dalam permohonan pemohon menyebutkan lembaga kpu, pemerintah daerah provinsi bali, majelis madya, majelis alit, bendera adat, kalian adat kabupaten jembrana, pasangan calon, dan pj. bupati jembrana. mana masing masing lembaga mempunyai tugas yang diatur oleh peraturan perundang undangan. sehingga unsur sistematis, terstruktur, dan masif tidak ada dan terlalu mengada ada: bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang undangpasangan calon oleh dprd, bahwa dari ketentuan hukum tersebut sangat jelas diatur jika ada indikasi pelanggaran berupa money politic seharusnya diperiksa dan diputus melalui peradilan umum. dimana proses peradilan pidana pemilu berawal dari bawaslu kabupaten dilanjutkan kepolisian dan dilanjutkan penunjukannya oleh kejaksaan terakhir diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, sehingga bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus pidana pemilu termasuk money politic: bahwa dalam pelanggaran atau tindak pidana pemilu juga harus berdasarkan asas praduga tak bersalah (resumption innocence), juga siapapun tidak bisa dikenakan sanksi pidana tanpa melalui proses peradilan pidana, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. maka perlu proses peradilan yang cermat, dan akurat, serta pembuktian yang objektif, bahwa pelanggaran yang tanpa proses pidana dan bertentangan dengan asas asas hukum pidana tidak bisa dijadikan dasar untuk mengubah atau membatalkan proses pemilukada atau proses hasil rekapitulasi penghitungan suara dan atau penetapan calon terpilih, termasuk tidak bisa sebagai dasar untuk memenuhi petit pemohon: bahwa memohon sangat sependapat dengan tujuan mahkamah konstitusi untuk menggali atau mencari keadilan substantif, tetapi keadilan substantif juga sebaiknya tidak bertentangan dengan asas asas hukum yang berlaku, termasuk keadilan substantif tidak dibatasi oleh waktu, bukti dan prosedur yang hanya ada dalam persidangan: bahwa perolehan suara memohon adalah suara dan pemohon adalah suara selisih suaranya adalah suara bukti bahwa asumsi adanya pelanggaran pelanggaran dari para pemohon, tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilukada yang menentukan terpilihnya pasangan calon, dan dari dalil pemohon yang disampaikan kurang lebih ada desa yang menjadi lokasi atau tempat adanya bantuan sosial dan atau dugaan money politic. dari hasil rekapitulasi desa tersebut, desa justru pasangan nomor kalah, adapun data desa tersebut sebagai berikut: perolehan suara beberapa desa yang diduga oleh pemohon adanya money politik dan bansos (8g (ni pasangan calon al lala sisa fis|uj(uj|maju| wayan bpr dan ketut sumatra, iii dan made kembang hartawan, se. ariana krisna, st.mt dan ketut sunda, sos. gm. kartikajaya, se.mm.m.ap dan gst ngurah cipta negara, tondano dare pasar dra (em jar bahwa ternyata antara polita dan petit pemohon adalah bertentangan (kontradiktif), hal ini dibuktikan mana dalam polita halaman nomor pemohon mendalilkan, dan judul kabupaten jembrana karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dan seterusnya, sedangkan dalam petit halaman nomor pemohon memohon untuk dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten jembrana: dengan demikian permohonan keberatan pemohon tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). dalam pokok perkara bahwa apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, bahwa memohon dengan tegas menolak seluruh dalil dalil para pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten jembrana tahun yang telah diselenggarakan pada tanggal desember yang dilaksanakan memohon pada tanggal desember telah berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis. dan tidak ada keberatan dari para pihak. bukti mohon perhatian yang mulia majelis hakim, bahwa proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara selesai diseluruh tps tps yang berjumlah tps dalam pemilukada kabupaten jembranaartinya dengan demikian sebenarnya pihak parasampai bukti bahwa, proses rekapitulasi dan penghitungan suara ditingkat ppk juga telahnegara,bukti kecamatan mendoyo dilaksanakan pada tanggal desember sampai dengan desember dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan yang menandatangani hanya saksi pasangan calon nomor urut sedangkan saksi nomor urut dan nomor urut tidak mau menandatangani penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat ppk kecamatan akan tetapi juga tidak menyatakan keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut. bukti kecamatan melaya dilaksanakan pada tanggal desember dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan yang membubuhkan tanda tangan adalah saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut sedangka. bukti kecamatan jembrana dilaksanakan pada tanggal desember dihadiri oleh saksi pasangan calon,kecamatan kekuatanda(lima) kecamatan kabupaten jembrana, sebenarnya sama sekali tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi dari pemohon. bahwa dalil pemohon pada halaman poin yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan massif perlu kami sampaikan sebagai berikut: kpu kabupaten jembrana dan jajarannya tidak pernah melakukan hal dimaksud, termasuk membiarkan karena tidak pernah ada laporan dari bawaslu kabupaten jembrana, para peserta pasangan calon dan masyarakat. keberatan baru disampaikan pada tanggal januari pada saat rapat pleno sidang terbuka kpu jembrana, itupun yang keberatan hanya saksi pasangan calon nomor urut sedangkan saksi yang lain menandatangani tanpa catatan apapun. justru baru persidangan mahkamah konstitusi disampaikan data data adanya dugaan money politic dan bantuan sosial yang menurut memohon menjadi aneh dan cenderung mengada ada, atau setidak tidaknya justru pemohonlah yang diduga telah membiarkan dan atau melakukan adanya dugaan money politic dan bantuan sosial tetapi kemudian dipergunakan untuk memenangkan mempengaruhi majelis hakim agar memutuskan sesuai dengan keinginan pemohon. dari tahapan awal sampai rekapitulasi penetapan pasangan calon terpilih kpu selalu terbuka dan transparan pada masyarakat dan pasangan calon, baik langsung kepada pasangan calon maupun melalui media. bahwa dalam dalil permohonan pemohon pada halaman poin dan halaman poin yang menyatakan hasil penghitungan suara pemohon tersebut adalah tidak benar karena dihasilkan dari penyelenggaraan pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana yang melanggar konstitusi khususnya uud menurut memohon itu tidak benar karena dari proses awal sampai akhir kita sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pihak pemohon seolah olah mengabaikan proses dari awal seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sampai pada rekap tps yang kesemuanya sudah diketahui oleh saksi partai politik dari pemohon. permohonan pemohon baru disiapkan ketika penghitungan tingkat tps seluruh jembrana diketahui kalah dibandingkan pasangan calon nomor urut ini terbukti sampai rekapitulasi tingkat tps seluruh jembrana saksi yang hadir dari semua pasangan calon tidak ada keberatan dan catatan khusus terhadap pelanggaran pelanggaran yang dimaksud pemohon. pada tanggal oktober seluruh pasangan calon menandatangani kesepakatan bersama pasangan calon yang isinya: melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mematuhi seluruh aturan yang berlaku dalam pemilukada. melaksanakan pembersihan atribut kampanye selambat lambatnya hari sebelum hari pemungutan suara berkoordinasi dengan instansi terkait. siap menerima kemenangan maupun kekalahan berdasarkan hasil perolehan suara yang dilaksanakan tanggal desember sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. bukti bahwa kesepakatan bersama pasangan calon tanggal oktober tersebut adalah mengikat para pihak dan seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman poin bahwa memohon telah melakukan berbagai penyimpangan dengan maksud menguntungkan pasangan calon nomor urut adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena: bahwa pada poin terhadap adanya indikasi kpps yang membagikan uang telah ditangani oleh panwascam melaya, setelah dilakukan klarifikasi oleh panas kecamatan tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu, dan kemudian pada tanggal desember yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan telah diganti dengan anggota kpps yang baru, bukti bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman poin adanya kpps yang juga merangkap kalian dinas yang ikut hadir dalam pertemuan pasangan calon nomor urut kecamatan kekuatan, dalil tersebut kabur dan tidak jelas siapa dan dimana perbuatan tersebut dilakukan. kalaupun itu ada harus dibuktikan persidangan dan secara hukum harus diproses sesuai dengan proses pidana pemilukada. bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman poin dimana, hal itu tidak benar karena seluruh tps desa yeh imbang tidak ada keberatan saksi saksi dari semua pasangan calon bukti bahwa dalil pemohon pada halaman poin sampai dengan yang intinya menyatakan produk hukum memohon cacat yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasar. perlu kami sampaikan bahwa: bahwa dalil pemohon pada halaman poin dan tidak benar, karena memohon sudah menjalankannya sesuai dengan tahapan dan aturan yang berlaku.bukti agenda yang dilakukan oleh kpu jembrana adalah menetapkan dan membacakan: kpu jembrana sudah biasa melakukan pola melalui rapat pleno penetapan berita acara yang kemudian apabila diperintahkan undang undang untuk membuat surat keputusan pasti dilakukan oleh kpu jembrana, baik pada saat pemilu legislatif maupun pilpres dan tidak ada gugatan berkaitan dengan hal tersebut. seluruh bentuk keputusan kpu yang dibuat secara kolektif kolegial sesuai dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dan berdasarkan peraturan kpu maka format dan bentuknya melalui berita acara yang bila diperlukan dan diperintahkan undang undang maka baru dibuat dalam bentuk keputusan. jadi surat keputusan kpu yang dibuat (keputusan kolektif kolegial ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu). sehingga dalil pemohon pada poin poin poin halaman tidak berdasar, mengada ada dan sangat tidak substantif, karena selain secara formil maupun secara substantif isi berita acara sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan seluruh kpu bali maupun indonesia melakukan hal yang sama bukti jangan sampai suara atau kedaulatan rakyat diganggu, dibatalkan, dan dihilangkan karena hal hal yang tidak prinsip dan substantif bahwa dalil pemohon dalam halaman poin yang menyatakan berita acara produk hukum internal yang tidak mengikat publik adalah tidak benar dan tidak berdasar karena rekapitulasi suara dari tps, ppk, dan kpu kabupaten kota, dari pemilu legislatif, pilpres, dan pemilukada bentuk format keputusan yang dibuat dalam bentuk berita acara. dan berita acara itu berlaku untuk publik serta ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. sehingga berita acara seluruh tps yang ditandatangani dan tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon memang harus mengikat pasangan calon tersebut, bila mengingkari memang harus dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundang undangan karena saksi yang hadir selalu mendapat mandat dari tim kampanye pasangan calon, begitu juga ppk dan kpu kabupaten jembrana: bahwa dalil pemohon halaman poin adalah tidak benar dan tidak berdasar tetapi hanya rekayasa pemohon untuk bisa memenuhi unsur permohonan pemohon, kami mohon majelis hakim tidak terpengaruh oleh asumsi atau rekayasa pemohon karena memohon sudah membacakan surat keputusan tersebut pada tanggal januaryang menyatakan bahwa kpu hanya wajib memberikan berita acara rekapitulasi dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, panas kabupaten yang hadir. sedangkan tidak ada kewajiban kepada memohon untuk memberikan surat keputusan kepada saksi. sangat mungkin saksi pasangan calon belum mendapatkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih karena memohon hanya wajib menyampaikan kepada dprd kabupaten jembrana. bukti bahwa survey yang dilakukan oleh pusdeham sesuai permintaan pemohon sebagaimana dalil pemohon halaman poin poin adalahberdasarkan hal haljembranaberita acara guo tertanggal januari (vide bukti dan bukti bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh parajanuari dengan tanda terima nomor pan.mk i tertanggal januari pukul wibjanuari dan paraarajembrana tahun bersama ini disampaikan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa penetapan memohon dalam berita acara berita acara guo tertanggal januari sebagaimana terlampir dalam lampiran iii berita acara nomor ba kpu.jbmudian ditetapkan dalam keputusan memohon nomor tahun adalah sebagai berikut:. jadi hal ini hanya asumsi yang spekulatif, manipulatif, dan imajinasi pemohon saja, dan tidak ada kaitan dan urusan dengan memohon: bahwa tidak benar berdasarkan dalil pemohon halaman nomor yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran dan penyimpangan para pemohon secara resmi sudah mengajukan keberatan kepada memohon, karena faktanya adalah para pemohon menyampaikan keberatan secara resmi dalam rekapitulasi tanggal januari dalam sidang yang sudah ditetapkan melalui berita acara nomor i ba kpu.jbr dan keputusan kpu nomor tahun yang dibacakan depan sidang pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara kabupaten dan penetapan pasangan calon terpilih yang dihadiri oleh saksi seluruh pasangan calon, musica, kpu provinsi, dan beberapa elemen masyarakat. yang mengajukan keberatan secara resmi pada saat itu adalah hanya saksi pasangan calon nomor urut sedangkan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut menandatangani dan tidak mengajukan keberatan apapun bukti bahwa mengenai dalil pemohon halaman poin dan poin yang intinya menyatakan adanya pelanggaran termasuk intimidasi fisik dan ancaman phk, selama pelaksanaan pemilukada tidak pernah ada rekomendasi dari bawaslu terkait dengan pelanggaran guo, memohon sangat setuju bila ada pelanggaran harus diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan melalui bawaslu kabupaten. terhadap pelanggaran tersebut kpu belum pernah menerima rekomendasi dari bawaslu terutama yang berkaitan dengan yang dimaksud pemohon. bahwa selain itu dari saat tahapan dan sampai saat kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kabupaten jembranayang telah sangat kondusif,: menyatakan permohonan keberatan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini: dalam pokok perkara menolak permohonan keberatan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan hukum sah dan berlaku berita acara nomor ba kpu.jbrdan berita acara nomor ba kpu.jbr tnyatakan hukum sah dan berlaku surat keputusan memohon nomor tahun tertanggal januarsurat keputusan kpu nomor tahunjembrana, provinsi bali tahun menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara intahun tentang tahapan, program dan jadwal pemilukada kabupaten membran, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara tps tps dalam semua kecamatan dalam kabupaten jembrana, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecamatan negara, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecamatan mendoyo, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecamatan melaya, bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecamatan jembrana: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecamatan kekuatan: bukti fotokopi berita acara rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten jembrana, bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor tahun kabupaten jembrana tentang penetapan calon terpilih, bukti fotokopi surat kesepakatan pasangan calon yang dibuat tanggal oktober bukti fotokopi surat rekomendasi panwascam melaya, surat pengunduran diri dari anggota kpps dan surat keputusan pengangkatan kpps pengganti, bukti fotokopi peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang rekapitulasi penghitungan suara komisi pemilihan umum kabupaten dan penetapan calon terpilih: bukti fotokopi bukti rekaman dan foto sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih pada tanggal januari bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten jembrana nomor tahun tentang pedoman teknis kampanye dalam pemilukada tahundan januari pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: dewa kade warsa saksi adalah anggota kpu provinsi provinsi bali, berdasarkan pemantauan saksi bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten jembrana tahun berjalan tertib, aman dan telah sesuai ketentuan yang ada, tidak ada protes dari semua saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari panas pemilukada kabupaten jembrana, semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi suara tingkat kabupaten dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan secara tertulis: hanya ada satu saksi pasangan calon nomor urut yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, tidak ada temuan dari panas mengenai pelanggaran pemilukada kabupaten jembrana, nyoman wahana saksi adalah ketua ppk kekuatan: rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kecamatan kekuatan dilaksanakan tanggal desember yang dihadiri oleh anggota kpu kerdil kecamatan kekuatan, mustika, bawaslu kecamatan, ketua ketua dan anggota kpps dan pps kecamatan kekuatan dan semua saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor urut rekapitulasi suara tersebut dilaksanakan diawali dengan pembacaan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon per tps. setelah selesai pembacaan hasil perolehan suara tps dalam kecamatan kekuatan, petugas menanyakan kepada semua pasangan calon apakah dapat diterima atau tidak, ternyata semua saksi menyatakan menerima hasil rekapitulasi suara. karena tidak ada yang mengajukan keberatan, ppk mengesahkan hasil rekapitulasi suara kecamatan kekuatan: saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, karena terlambat datang yaitu setelah selesai proses rekapitulasi suara, ketut water saksi adalah ketua ppk mendoyo: rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk mendoyo dilaksanakan tanggal desember dan tanggal desember rapat pleno tanggal desember dihadiri oleh seluruh anggota ppk, semua saksi pasangan calon kecuali nomor urut anggota kpu kerdil kecamatan mendoyo, ketua dan anggota panas kecamatan menuju, unsur musical kecamatan mendoyo, ketua dan anggota kpud dan pps dari tujuh desa, sedangkan rekapitulasi hari kedua (tanggal desember dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut sedangkan nomor urut tidak hadir, anggota kpu, ketua dan anggota panwacam kecamatan mendoyo, empat pps dari empat desa: tidak ada satupun saksi dari pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi suara tingkat ppk mendoyo dan rekapitulasi suara ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon yang hadir: putu wardhana saksi adalah ketua ppk melaya: rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk melaya dilaksanakan tanggal desember yang dihadiri oleh anggota ppk kecamatan melaya, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut sedangkan nomor urut tidak hadir, anggota kpu kabupaten jembrana, anggota panwascam kecamatan melaya, musical kecamatan melaya, ketua dan anggota kpps dan pps kecamatan melaya: berita acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut sedangkan saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara tidak menyampaikan keberatan pada formulir keberatan saksi: made mutiara, s.h. saksi adalah ketua ppk jembrana: rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan jembrana dilaksanakan tanggal desember yang dihadiri oleh satu anggota ppk kecamatan jembrana, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut anggota kpu kabupaten jembrana kerdil kecamatan jembrana, ketua dan anggota panwascam kecamatan jembrana, musical kecamatan jembrana, ketua dan anggota kpps dan pps kecamatan jembrana, saksi pasangan calon menerima dan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara kecamatan jembrana: berita acara rekapitulasi suara kecamatan jembranpulang cepat sebelum selesai rekapitulasi suara: tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi suara kecamatan jembrana, ketut sudiartaya saksi adalah ketua ppk negara: rekapitulasi suara ppk negara dihadiri oleh anggota ppk, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut anggota kpu kerdil kecamatan negara, musical kecamatan negara, ketua dan anggota kpps dan pps kecamatan negara: saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan, namun berita acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh satu saksi pasangan calon, putu indra bayu saksi adalah anggota ppk negara: jumlah tpd kecamatan negara adalah tpd termasuk tps khusus, saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi suara kecamatan negara adalah nomor urut nomor urut dan nomor urut dan berita acara rekapitulasi suarmendahului pulang sebelum rekapitulasi suara selesai, drs. made ariana saksi adalah ketua pps yeh imbang: tidak benar tps yeh cabang ada kpps bernama ketut kamiarte yang mengarahkan kepada pemilih untuk memilih nomor urut saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi suara tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, made suara saksi adalah anggota kpps desa tuned: bahwa benar saksi tanggal mengundurkan diri sebagai anggota kpps karena ibu saksi mendadak sakit: putu eka dwipayana saksi adalah petugas dokumentasi, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dipimpin oleh ketua kpu kabupaten jembrana yang dihadiri oleh para anggota kpu kabupaten jembrana, semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasisuara: menimbang bahwa pihak terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulisi.bukan pada adanya kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh memohon, melainkan hanya didasarkan pada klaim sepihak pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana tahun sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan pemohon, pemohon pun telah salah dan atau keliru setidak tidaknya memaksakan objek perselisihan pemilukada dengan mendasarkan permohonan keberatannya berupa klaim sepihak pemohon atas adanya pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif, padahal kalau pemohon mengerti dan memahami rezim hukum pemilukada, tidak hanya sampai situ, lebih lanjut pemohon harus pula membuktikan bahwa konstruksi hukum dan basis fakta harus bersesuaian atau setidaknya masuk dalam logika dan rasionalitas hukum, dimana kalaupun pemohon memaksakan dalil dalil pemohon sebagaimana dalam permohonan keberatannya seharusnya yang dijadikan uraian dalil guna mendukung objek perselisihan permohonan keberatan pemohon adalah:di:untuk kemudian atas hal hal dimaksud haruslah dapat dibuktikan bahwa pelanggaran pelanggaran dimaksud haruslah dapat dibuktikan mempengaruhjembranaasangan calon jumlah suara wayan denda, sh., mh. dan ketut sumatra, sh. putu artha, se., mm. dan made kembang hartawan, se., mm. gede ngurah ariana krisna, st., mt. dan ketut sunda, sos. gm. kartikajaya, se., mm. m.ap. dan gusti ngurah cipta negara, sh. totalkekuatan yang melibatkan atau setidaknyahsebagaimana terurai berikut ini: pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur, dan masif pemanfaatan unsur pemerintahan dan pengurus warga, adat agama bahwa dalam kapasitasnya sebagai calon bupati jembrana yang didukung oleh partai politik yang sama dengan gubernur bali, pasangan calon nomor urut diduga telah melakukan tindakan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dengan melibatkan dan memanfaatk.omisi pemilihan umum kabupaten jembranomisi pemilihan umum kabupaten jembranaiomisi pemilihan umum kabupaten jembrana tanggal janbutir peraturan pemerintahjembranaabupaten beserta pernyataan keberatan saksi maupun kejadian khusus komisi pemilihan umum kabupaten jembranajembran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembranada, danembrana anuar,: permohonan pemohon kontradiktif bahwa adalah suatu fakta dimana permohonan yang diajukan oleh pemohon diajukan oleh dua pasangan calon, yaknidanhal mana kerapkali terjadi dalam praktek hukum acara termasuk dalam rezim hukum pemilukada, yang menjadi permasalahannya adalahalam petit permohonan keberatan pemohon, pemohon yang meminta untuk ditetapkannyasebagai pasangan calon bupati terpilih, keadaan mana demi hukum menitipkan esensi diajukannya permohonan keberatan olehbahwa keadaan dimaksud demi hukum memberikan konsekuensi dimana kartikajaya, s.e., m.m., m.ap. dan gusti ngurah cipta negara pemohon ii) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana tahun dengan nomor urut dapat diskualifikasi tidak memenuhi kedudukan hukum legal standing) yang cukup sebagaimana layaknya pihak yang hendak mengajukan permohonan keberatannya mahkamah konstitusi, satu dan lain dengan memperhatikanjembrana tahun padahal dari sejak tingkatan tps seluruh tps se kabupaten jembrana maupun pada tingkat kecamatan dalam lingkup kecamatan se kabupaten jembrana,iatasjembrana(vide bukti pt bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil sepihak pemohon pada poin perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikutjembranperkuatan yang melibatkan atau setidakw. bahwa perlu pihak terkait tegaskan kembalipanitia pemilihan kecamatan, yang meliputi kecamatan dalam lingkup kabupaten jembrana (vide bukti pt sampai dengantempat pemungutan suara tps), yakni (empat ratus empat puluh delapan) tps kecamatan se kabupaten jembran,unsur aparat pemerintahan maupun adat agama yang secara ketatanegaraan provinsi bali berkedudukan sejajar dengan struktur birokrasi pemerintahan, antara lain yakni, jelas dimaksudkan untuk memengaruhi proses pelaksanaan pemilukada yang tinggal beberapa hari lagi. bukti pertemuan simakrama upacara sembahyang bersama)i. mana pertemuanuntuk diketahui bersama bahwa secara hierarki ketatanegaraan provinsi bali, majelis adat yang secara mutasi mutans adalah juga majelis agama bali diakui eksistensinya sebagai struktur gusi negara yang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan pemerintahan daerah yang oleh karenanya pula dibiayai oleh apbd provinsi dan kabupaten kota se bali berdasarkan peraturan daerah provinsi nomor tahun tentang desa pakaian , serta ad art majelis agung adat provinsi bali. bahkan bendera kepala desa adat) provinsi dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut atas dan dapat pihak terkait buktikan atas, dan memperlihatkan selisih suara sebanyak suara terhadap pemohon mana perolehan suara pemohon adalah sebesar suara dan sebanyak suara terhadap pemohon dimana perolehan suara pemohon adalahsaksi pemohon menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik tingkat tps, ppk maupun komisi pemilihan umum jembranajembrana dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun haljembranjembran: lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta dimana penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembrana tahun adalah dengan berpedoman dan mendasarkan padavitas . terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur atas, penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembran manajembrana secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada kabupaten jembrana,jembrana secara jujur, mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilukada kabupaten jembranjembranajembranjembranajembranjembranajembranjembranjembranajembranomisi pemilihan umumjembranjembranajembranjembranaomisi pemilihan umumjembranjembrana menunjukkan komitmen memohon untuk menyelenggarakan pemilukada kabupaten jembrana secara tertib,jembranjembranjembranajembranomisi pemilihan umumjembrana telah menjalankan penyelenggaraan pemilukada kabupaten jembranajembranajembranomisi pemilihan umum, komisi pemilihan umumdan anggota komisi pemilihan umum provinsi dibentuk dewan kehormatan komisi pemilihan umum yang bersifat hoc yang dibentukjembranabali juga secara fungsional lebih berpengaruh dalam kehidupan warga bali karena posisinya tidak sekadar pemimpin informal masyarakat tapi juga officio pemimpin agama dan lingkungan yang hukumnya jauh lebih dipatuhi ketimbang kepala desa kelurahan yang dibentuk pemerintah secara resmi. terlebih sanksi yang dibuat oleh majelis adat jauh lebih ditakuti oleh warga bali daripada sanksi administratif pemerintahan daerah. bukti bahwa pertemuan dan pengumpulan tokoh agama dan atau adat guo jelas dan nyata telah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang melarang kampanye menggunakan tempat ibadah dan pendidikan,. buktipenyelenggaraan pemilihan umum kabupaten jembranomisi pemilihan umum baik tingkat pusat, maupun tingkat komisi pemilihan umum kabupaten, sekretariat jenderal komisi pemilihan umumomisi pemilihan umumjembranjembrana,(vide bukti pt diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut: perolehan urut nama pasangan calon suara wayan denda, s.h., m.h. dan ketut sumatra, s.h. putu artha, s.e., m.m. dan made kembang hartawan gede ngurah ariana krisna, s.t., m.t. dan ketut sunda, sos. igm kartika jaya s.e., m.m., m.ap. dan gusti ngurah cipta negara, s.h.(gede wayan igm kartika denda, !putu ngurah jaya.e,, artha, ariana s.h., m.h. m.m., m.ap. s.e., m.m. krisna, haa kecamatan| ketut dan, gusti bukti kembang ketut hartawan| sunda, gara s.h s.s0s. waduk kecamatan (aan mas maa 001m ora kecamatan dres dosa 0st ora sama damn |ope dona ora kekuatan drama dosa sam doa dora melaya permana dona ana era" jembrana indra 30s0 anto segatahun tingkat panitia pemilihan kecamatan da kwk) se kabupaten jembrana, tercatat bahwa terdapat pernyataan keberatan yang diajukan oleh wayan sana selaku saksi pasangan calon nomor urut yang menyatakan sebagai berikut: pelaksanaan pemilukada ada beberapa kecurangan dan ada beberapa data pemilih tidak balance dan tidak benar. lebih lanjut penyataan keberatan yang diajukan oleh gusti ngr fisika putra selaku saksi pasangan calon nomor urut yang menyatakan sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemilukada jembrana penuh kecurangan diduga adanya politik uang . bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urdan saksi pasangan calon nomor urut sewaktu saksi pemohon diminta untuk membuktikan pemohon tidak dapat, singkatnya, pernyataan keberatan pemohon cenderung bersifat klaim sepihak tanpa dasar dan tanpa disertai dengan dokumen dokumen bukti dan hanya merupakan klaim sepihak yang tanpa dasar,se kabupaten jembrana:dan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten jembrana nomor ba kpu.jbrtidak yang disampaikan oleh putu dita selaku saksi pasangan calon nomor urut dan justru bukan dari saksi pemohon, keberatan mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: hasil rekapitulasi penghitungan suara adalah salah satu hasil dari tahapan pemilukada. hasil penghitungan suara adalah akibat dari sebuah proses yang terjadi dalam satu tahapan tahapan berikutnya dalam pemilukada jembrana tahun sehubungan dengan hal tersebut atas, maka kami sampaikan: hasil penghitungan perolehan suara tersebut diperoleh melalui cara cara yang curang, tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilukada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia: kecurangan yang kami maksud adalah: terjadi wppenyalahguaan kewenangan dari aparatur penyelenggara pemerintah daerah untuk memfasilitasi demi kepentingan politik dukungan suara calon tertentu: terjadi pembagian dalam bentuk barang dan uang kepada hampir seluruh pemilih se kabupaten jembrana: memanfaatkannya aparatur dinas dan adat untuk alasan mendapatkan bansos dalam memperoleh dukungan suara: terhadap keberatan yang kami sampaikan, gugatan terhadap penetapan jika kami lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada: demikian keberatan untuk dapat ditindaklanjuti . bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor uruttanpa disertai dengan dokumen dokumen bukti dan hanya merupakan klaim sepihak yang tanpa dasarjembranjembrana, yakni sebanyak (empat ratus empatjembranaanidalam:idalam menghadapi permasalahan guo, bahwa dalil dalil yang dikemukakan dalam polita pemohon bersifat manipulatif, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis sama sekali tidak ada relevansinya dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. sebagaimana dinyatakan pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan poin halaman sampai dengan halaman yang secara rinci mendalilkan sebagai berikut: bahwa mengenai dalil pemohon pada poin angka huruf perbaikan permohonan keberatan, pihak terkait nyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil pemohon tersebut, dalil mana yang menyatakan sebagai berikutelas dimaksudkan untuk memengaruhi proses pelaksanaan pemilukada yang tinggal beberapa hari lagi : bukti bahwa terkait dengan dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar ada plt. bupati jembrana dan plt. bupati jembrana telah melakukan mutasi kepada beberapa orang pegawai eselon dan pegawai eselon iii, faktanya adalah yang ada adalah pejabat bupati pj. bupati) jembrana, bukan plt. bupati, dimana pada saat pj. bupati jembrana diangkat menjadi penjabat bupati pada tanggal november sudah ada dua jabatan yang kosong yaitu inspektorat (yang diisi dari bidang hukum) dan dinas pkl (yang diisi dari orang yang berlatar belakang pendidikan ekonomi pembangunan), dinas pendidikan (dikarenakan kepala dinas yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun pada tanggal september jadi semata mata merupakan pengisian jabatan yang kosong yang masih menjadi lingkup kewenangan pj. bupati. lebih lanjut hendak pihak terkait sampaikan disini, bahwa pj. bupati tidak pernah melakukan mutasi dalam pengertian memindahkan satu orang kepala dinas bagian lain, melainkan hanya mengisi kekosongan pos dinas yang kosong, kalau yang didalilkan pemohon terjadi dinas perhubungan kabupaten jembrana, perlu untuk diinformasikan bahwa hal mana merupakan tindak lanjut dari hasil rapat baperjakat yang diadakan pada agustus yang diputuskan oleh adalah ayah dari pemohon sendiri, selaku bupati jembrana: dengan demikian dalil pemohon tersebut diatas hanyalah klaim sepihak tanpa dasar, faktanya tidak ada plt. bupati jembrana (yg ada hanya pj. bupati), dan tidak benar ada mutasi yang dilakukan oleh pj. bupati jembrana, faktanya adalah terdapat pengisian jabatan yang kosong pada tanggal desember yang merupakan tindak lanjut dari rapat baperjakat yang dilakukan oleh ayah pemohon sendiri, mana peristiwa tanggal desember dimaksud telah.urut..mana ketua majelis madya kabupaten jembrana tampil sebagai salah satu ikon iklan (endorses). buktimelalui prosedur sebagaimana mestinya bahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilukada, hal mana dapat dibuktikan berdasarkan fakta sebagai berikut: bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan struktural sebelumnya harus mendapatkan pertimbangan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat)bahwa dengan mendasarkan pada hasil sidang baperjakat kabupaten jembrana tanggal november kemudian diusulkan mutasi pejabat eselon lingkungan pemerintah kabupaten jembrana oleh pejabat bupati jembrana kepada gubernur bali melalui surat bupati jembrana nomor kepe tanggal desember d (vide bukti pt bukti pt bukti pt dan bukti pt bahwa kemudian usulan tersebut telah disetujui oleh gubernur bali melalusehingga pada tanggal desember dilaksanakan pelantikan pejabat struktural eselon lingkungan pemerintah kabupaten jembrana berdasarkan surat keputusan bupati jembrana nomor kepe tanggal desember berdasarkbahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan mengenai adanya mutasi pejabat eselon lingkungan pemerintahan kabupaten jembrana dapat pihak terkait jelaskan sebagai berikut: mengenai mutasi pegawai negeri sipil atas nama drs. gusti putu sudarso, mm, nip. pembina utama muda iv c) sebagai kepala dinas pendidikan pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana adalahselanjutnyandidikan pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan kabupaten jembrana, yang lowong karena pensiun: mengenai mutasi pegawai negeri sipil atas nama drs. komang biasa, si., nip. pembina utama muda iv c) sebagai staf ahli bupati jembrana bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, hal tersebutstaf ahli bupati jembrana bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang lowong karena pejabat lama mutasi menjadi kepala dinas pertanian kehutanan dan kelautan kabupaten jembrana, mengenai mutasi pegawai negeri sipil atas nama drs. ketut indra, m.h., nip. pembina utama muda iv c) menjadi kepala dinas pertanian kehutanan dan kelautan kabupaten jembrana berdasarktanian kehutanan dan kelautan kabupaten jembrana, yang lowong karena pensiun: mengenai mutasi pegawai negeri sipil atas nama ketut sukadana, s.h., m.h., nip. pembina tk. (iv b) menjadi inspekturinspektur kabupaten jembrana, yang lowong karena pensiun (vide bukti pt mengenai mutasi pegawai negeri sipil atas nama drs. gusti putu metadata, si., nip. pembina tk. (iv b) sebagai kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatikahubungan komunikasi dan informatika kabupaten jembrana, yang lowong karena pejabat lama mutasi jabatan staf ahli bupati jembrana bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia (vide bukti pt dengan demikian dan telah menjadi bukti yang sempurna dalil pemohon ini adalah mengada ada, cenderung dipaksakan dan:b. pertemuan simakrama upacara sembahyang bersamaplt. bupati jembrana, seluruh jajaran majelis madya, majelis alit, bendera adat dan kalian adat se kabupaten jembrana. didimana) : bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dengan ini pihak terkait nyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas, terlebih lagi dalil pemohon tersebut telah memperlihatkan ketidakpahaman pemohon terhadap kebudayaan adat bali, hal mana terlihat tatkala pemohon mendalilkan simakrama sebagai upacara sembahyang bersama dimana sesungguhnya acara simakrama adalah forum penyerapan aspirasi yang sudah ada dantelah menjadi program tahunan dari gubernur bali, mana dalamperlu pihak terkait sampaikan bahwa simakrama adalah bahasa serapan dari open house untuk adat bali yang sudah dilakukan dan menjadi agenda rutin bulanan gubernur bali sejak tahun ketika gubernur bali diangkat, sehingga acara simakrama ini diadakan sebulan sekali pada hari sabtu setiap akhir bulan yang bergilir setiap kabupaten dan atau kota dalam lingkup provinsi bali, perlu pula pihak terkait tegaskan simakrama bukanlah merupakan suatu upacara sembahyang bersama dan berbeda dengan upacara sembahyang bersama, mana pada saat ini acara simakrama sudah menjadi program rutin tahunan dari gubernur bali yang diselenggarakan sebagai forum tatap muka dengan seluruh masyarakat kabupaten jembrana yang diadakan oleh gubernur bali secara berkala yang dilakukan keliling seluruh kabupaten (vide bukti pt bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai perlakuan istimewa terhadap pihak terkait yang diundang dalam acara simakrama tersebut adalah tidak benar bahkan dalam acara simakrama tersebut pihak terkait duduk bersama sama dengan masyarakat sehingga dalil pemohon yang menyatakan adanya perlakukan istimewa kepada pihak terkait hanyalah ilusi dan cenderung mengada ada, terlebih lagi acara simakrama tersebut diumumkan melalui media massa secarakan banyak pula wisatawan asing yang turut serta meramaikan acara simakrama, bahwa tidak benar acara simakrama yang didalilkan oleh pemohon diselenggarakan terkait dengan kampanye pemilukada kabupaten jembrana dan kemudian acara simakrama tersebut dilanjutkan tingkat desa dan kecamatan yang diminta secara resmi oleh tim pemenangan pihak terkait adalah dalil yang berlebihan dimana faktanya dalam acara simakrama tersebut baik gubernur bali, pihak pemerintah kabupaten maupun pihak terkait sama sekali tidak memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye, bahkan pihak terkait hanya menjadi bagian dari sekian banyak warga masyarakat yang menghadiri acara tersebut serta tidak berbicara, terlebih lagi acara simakrama tersebut diselenggarakan oleh gubernur bali sebagai forum penampung aspirasi: bahwa terkait dengan majelis madya, perlu pihak terkait sampaikan dimana majelis madya tidak sama dengan majelis agama sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, dalil mana semakin memperkuat fakta hukum adanya kekeliruan pemohon dalam memahami definisi majelis madya. lebih lanjut mengenai perbedaan majelis madya dengan majelis agama adalah mana majelis madya memiliki kaitan dan atau berhubungan dengan desa pakaian yang merupakan desa adat bagi yang beragama hindu majelis madya yang berkoordinasi dengan mdp. khusus untuk kabupaten jembrana, yang banyak komunitas umat islam dan keturunan luar bali, maka sebagai konsekuensi tidak semua desa dinas memiliki desa adat, sedangkan majelis agama adalah majelis tentang keagamaan yang ada desa dinas yang berkoordinasi dengan padi persatuan hindu dharma indonesia). disetiap desa dinas ada padi (padi ada sampai dengan tingkat desa dinas, majelis ada belum tentu ada setiap desa dinas). terkait dengan persatuan hindu dharma indonesia justru faktanya pemohon telah menggunakan persatuan hindu dharma indonesia sebagai sarana untuk mengkampanyekan pemohonmanipulatif, ilusi dan tanpa dasar yang cenderung menyesatkan mahkamah dengan mencampuradukkan stelsel hukum adat masyarakat hukum adat bali. sekalipun ada hal hal yang didalilkan pemohon yang menyatakan adanya upacara adat yang diselenggarakan guna pemenangan pihak terkait disama sekali tidak pernah berpengalaman bahkan cenderung kesulitan untuk berkomunikasi apalagi mendapatkan dukungan maupun keistimewaan dari pemerintah provinsi bali maupun pemerintah kabupaten jembrana. lebih lanjut, pihak terkait jugac : bahwa lagi lagi pemohon telah memperlihatkan ketidakpahamannya terhadap stelsel masyarakat hukum adat bali atau budaya adat bali, dimana pemohon telah menganggap majelis madya dan majelis alit sebagai suatu pimpinan formal daerah padahal faktanya adalah tidak demikian. majelis madya dan majelis alit bukanlah dianggap sebagai suatu pimpinan formal. perlu pihak terkait informasikan bahwa dalam masyarakat sosial bali, dalam hal ini kabupaten jembrana, dikenal yang dinamakan dengan desa dinas dan desa adat: terkait dengan desa adat adalah bagian dari desa dinas yang merupakan perkumpulan masyarakat yang beragama hindu, selain umat beragama hindu tidak termasuk dalam desa dinas. perlu diketahui tidak semua desa dinas mempunyai desa adat. contohnya desa pengembangan, supel, air kuning, tidak terdapat desa adat. lebih lanjut terdapat perbedaan struktur pemerintahan dalam desa dinas dengan desa adat. dimana desa dinas berkoordinasi bawah kecamatan, sedangkan desa adat mempunyai struktur hierarki masing masing sebagai berikut: majelis madya pada tingkat kabupaten: ii. majelis alit pada tingkat kecamatan: iii. desa adat dipimpin oleh seorang bendera: iv. banjar adat dipimpin oleh seorang kalian: terkait dengan dalil pemohon tersebut atas dengan ini pihak terkait nyatakan tidak benar bahwa pertemuan pembuahan pada tanggal desember merupakanpihak terkait. faktanya pertemuan pembuahan tersebut adalah pertemuan antara majelis madya, sekretaris dan bendahara dengan majelis alit se kabupaten dan dilaksanakan dalam rangka menyikapi pemilukada sebagaimana acara rutin majelis madya manapun kabupaten kabupaten se provinsi bali dan sebagai majelis madya yang merangkap bendera, wayan racun selaku ketua majelis madya membicarakan hal yaitu: membuat komitmen dengan menerima semua pasangan calon atau membuka ruangan seluas luasnya kepada semua pasangan calon untuk memaparkan visi misinya, bahwa dalam pemilukada kabupaten jembrana tahun tidak boleh ada keberpihakan yang mengatasnamakan organisasi atau majelis kepada salah satu kandidat pasangan calon: kami menyepakati masing masing personil boleh menentukan sikap untuk menggunakan hak pilihnya terhadap salah satu pasangan calon, dan bukan mengatasnamakan institusi atau majelis: bahwa jika selesai acara pemilukada, mari kita duduk bersama, berdoa bersama dan makan bersama dengan biaya dari anggota yang pasangannya menang: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan adanya agenda untuk memenangkan pasangan calon nomor urut padahal faktanya pihak terkait sama sekali tidak memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye dalam penyelenggaraan acara tersebut. dan tidak benar ketua majelis madya memberikan imbauan, arahan yang bersifat kampanye dalam penyelenggaraan acara tersebut, bahwa pada poin huruf perbaikan permohonan keberatan pemohon telah mendalilkan sebagai berikut: d. : bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan,merupakan dalil pemohon yang sama sekali tidak memiliki dasar, tidak benar ketua majelis madya telah memberikan arahan kepada peserta yang hadir untuk mendukung pihak terkait bahkan perlu untuk dipertanyakan darisehingga tidak serta merta masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah pasti akan memilih pihak terkait: bahwa pemohon kembali memperlihatkan ketidakpahamannya terhadap adat istiadat bali mana terkait dengan kegiatan yasekerti adalah kegiatan yang diadakan sebulan sekali dibiayai pemerintah dengan anggaran sebesar rp. (seratus dua puluh lima juta) pertahun. terkait dengan penyelenggaraan pemilukada membrane, pelaksanaan yasekerti akan diadakan paa pada tanggal desember digelar dalam rangka mensukseskan pemilukada kabupaten jembrana dengan cara melakukan sembahyang bersama agar pelaksanaan pemilukada berlangsung tertib, aman dan selamat, dimana pada penyelenggaraan yasekerti tersebut diundang bendera bendera, kalian warga dan kalian tempe, mana masing masing dari mereka memiliki pilihan pilihan politiknya sendiri sendiri: adalah tidak benar dalil pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan yang pada pokoknya menyatakan dalam acara yasekerti itu pihak terkait telah meminta kepada peserta yang hadir untuk mendukung pihak terkait, acara yasakerti benar benar merupakan acara sembahyang murni dan merupakan wujud tugas saksi sebagai bagian missile, dengan demikian pihak terkait dengan tegas sangat berkeberatan dengan dalil pemohon tersebut kehadiran |
ram. ir. abdul thalib gillian, m.s. pekerjaan jabatan anggota dewan perwakilan daerah dpd) republik indonesia periode asal papua barat alamat jalan flamboyan kelurahan amban, kecamatan manokwari barat, kabupaten manokwari, provinsi papua barat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada skoda, s.h., beralamat kantor advokat pengacara skoda, associates, jalan kayumanis timur nomor utan kayu utara, jakarta telp. baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa calon dewan perwakilan daerah republik indonesia asal papua barat,anton hutabarat, s.h., daily rowelcis, s.h., nurdayani, s.h., dan ayu agung, sos, s.h., m.h. selanjutnya disebut sebagai . memohon, komisi pemilihan umum kabupaten manokwari, berkedudukan jalan merdeka nomor manokwaridari turut memohon: mendengar keterangan saksi dari pemohonpapua barat nomor urut wahidin ismail: memeriksa dengan saksama alat bukti dari pemohon, memeriksa dengan saksama alat bukti memohon, memeriksa dengan saksama alat bukti dari pihak terkait calon anggota dewan perwakilan daerah papua barat nomor urut wahidin ismailpemilu kpud manokwari telah menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara calon anggota dpr, dpd, dprd provinsi papua barat dan dprd manokwari pada tanggal april bertempat kantor kpud kabupaten manokwari yang dihadiri pula oleh pars saksi partai politik peserta pemilu dan saksi calon anggota dpd: bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara kpud kabupaten manokwari telah dilaksanakan dengan tata urutan sebagai berikut: setiap ppk panitia pemilihan kecamatan menyerahkan hasil penghitungan suara tingkat distrikhkkecamatan dalam amplop tertutup dan disegel, pembukaan dilakukan dihadapan para saksi dan bawaslu kabupaten manokwari, ketua atau salah satu anggota ppk membacakan hasil penghitungan suara distrik kecamatan dihadapan para saksi partai politik dan saksi calon anggota dpd. setelah selesai dibacakan hasil penghitungan suara oleh ppk. kpud kabupatend menetapkan hasil perolehan suara tersebut: hasil penghitungan suara pemilu yang disampaikan secara bergantian oleh distrik kecamatan kabupaten manokwari, khususnya perolehan suara calon anggota dpd kabupaten manokwari dan tidak ada saksi calon anggota dpd yang menyatakan menolak atau menyatakan keberatannya, bahwa berdasarkan laporan dan pantauan anggota kpud kabupaten manokwari divisi logistik) sdr. albert buras semua tps dan ppk empat distrik tersebut, calon anggota dpd dr. gillian tidak menempatkan saksi pada hari pemungutan suara maupun pada rekapitulasi ppk. adapun uraian singkat tentang data perolehan suara pemilu yang dimohon oleh calon anggota dpd provinsi papua barat calon dpd nomor urut dr. ir. gillian adalah sebagai berikut: perolehan calon dpd nomor wahidin ismail, yang digugat oleh calon dpd nomor urut dr. ir. gillian adalah perolehan suara (empat) distrik kecamatan, yaitu distrik kecamatan tertera, survey, nenek, dan distrik kecamatan tanah rubuh sebanyak suara karena berdasarkan rincian perolehan suara (empat) distrik dimaksud wahidin ismail memperoleh suara sebanyak suara dengan rincian: distrik kec. tertera suara (model dpd) (t. distrik kec. survey suara (model dpd) (t. distrik kec. nenek suara (model dpd) (t. distrik kec. tanah rubuh suara (model dpd) jumlah suara berdasarkan rincian perolehan suara (model dpd) yang dilakukan (empat) ppk sebagaimana pada point tersebut atas, tidak terdapat kesalahan penggelembungan suara serta telah sesuai dengan berita acara penghitungan suara semua ppk yang rekapitulasi dan disetujui pada rapat pleno penghitungan suara kpud kabupaten manokwari, dengan perincian sebagai berikut: distrik kecamatan tertera, perolehan suara calon dpd nomor urut drs. wahidin ismail sebanyak suara lampiran model dpr dpd) terdiri dari (t. tps desa tertera suara tps desa meidodga suara tps desa meifekeni suara tps desa demokrat suara tps desa jogja suara tps desa meigehenawu suara tps desa morumfeyi suara tps desa iba suara tps desa memeras suara tps desa meifowoska suara tps desa memuji suara tps desa mofoukeda suara tps desa asai suara tps desa aubrey suara tps desa meski suara jumlah suara distrik kecamatan survey, perolehan suara calon dpd nomor urut drs. wahidin ismail sebanyak suara lampiran model dpr dpd) (t. terdiri atas: tps desa survey suara tps desa tuhubea suara tps desa sungedes suara tps desa inya suara tps desa saugmeba suara tps desa korea suara tps desa kopo suara tps desa dugaan suara tps desa tomstera suara tps desa koster suara tps desa anak suara tps desa menesrij suara jumlah suara distrik kecamatan nenek, perolehan suara calon dpd nomor urut drs. wahidin ismail sebanyak suara (berdasarkan lampiran model dpr dpd) (t. terdiri dari: tps desa nama suara tps desa isi suara tps desa you suara tps desa serum suara tps desa banyak suara tps desa aryawenmoho suara tps desa nenek suara jumlah suara distrik kecamatan tanah rubuh, perolehan suara calon dpd nomor urut drs. wahidin ismail sebanyak suara (berdasarkan model dpr dpd) (t. terdiri atas: tps desa misabugoid suara tps desa umum suara tps desa warmarway suara tps desa indigo suara tps desa menyemfoka suara tps desa iroki suara tps desa rembug suara tps desa warkop suara tps desa alawi suara opsi desa urwambey suara tps desa imhasuma suara tps desa imboiti 0suara tps desa kopi suara tps desa imbeisika 0suara tps desa imbeisika suara tps desa chuyehep suara tps desa mbatha suara tps desa wingtip suara tps desa hangzhou suara tps desa param suara tps desa warnet suara tps desa ukemboisi suara tps desa wedana suara tps desa variasi suara jumlah suara perolehan suara calon anggota dpd nomor urut wahidin ismail tersebut pada point sebanyak suara merupakan bagian dari seluruh suara yang diperoleh kabupaten manokwari sebanyak suara lampiran model dpd) (t. dengan perincian sebagai berikut: manokwari barat suara manokwari timur suara manokwari utara suara manokwari selatan suara tertera suara tanah rubuh suara anggi suara menyambar suara oransbari suara transisi suara survey suara nenek suara mom waren suara toyota suara taiga suara member suara anggi gida suara didih suara dataran isim suara catubouw suara hinga suara kabar suara amberbaken suara pradi suara mani suara warfare suara side suara seni suara murni suara jumlah suara hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota dpd kabupaten manokwari telah ditetapkan melalui rapat pleno kpud kabupaten manokwari pada tanggal april dengan perincian peringkat sampai dengan model dc dpd) (t. sebagai berikut: calon dpd nomor ishak landasan suara calon dpd nomor wahid iln ismail suara calon dpd nomor gillian suara hasil perolehan suara calon anggota dpd nomor urut drs. wahidin ismail seperti tersebut pada poin sebanyak suara merupakan bagian dari seluruh perolehan suara provinsi papua barat sebanyak suara dan telah ditetapkan pada rapat pleno kpud provinsi papua barat pada tanggal april dengan perincian sebagai berikut: kota sorong suara kabupaten sorong suara kabupaten sorong selatan suara kabupaten raja ampat suara kabupaten fakfak suara kabupaten teluk bintuni suara kabupaten kaimana suara kabupaten teluk wondama suara kabupaten manokwari suara jumlah suara rapat pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota dpd kpud provinsi papua barat pada tanggal april telah menetapkan perolehan suara calon anggota dpd provinsi papua barat,ra calon nomor a.m. gillian suara rapat pleno rekapitulasi perolehan suara calon anggota dpd kpu pusat pada tanggal mei telah menetapkan perolehan suara calon anggota dpd provinsi papua barat model dd dpd beserta laporannya) (t.n calon nomor a.m. gillian suara berdasarkan uraian tersebut atas, maka: seluruh pencatatan, penjumlahan dan rekapitulasi mulai dari tingkat desa tps), kecamatan ppk), kabupaten kpud kabupaten), provinsi kpud provinsi) sampai dengan kpu pusat seluruh data perolehan suara calon dpd nomor urut dr. ir. wahidin ismail, tidak mengalami perubahan, tidak terdapat kesalahan ataupun penggelembungan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan calon dpd nomor urut dr. ir. gillian kepada mahkamah konstitusi: bahwa seluruh perolehan suara calon anggota dpd nomor urut dr. ir. gillian kabupaten manokwari tidak ada yang dikurangi atau tidak dirugikan oleh siapapun: bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno tentang rekapitulasi penghitungan suara calon anggota dpd sejak tps, ppk, kpud kabupaten manokwari, kpud provinsi papua barat sampai dengan penghitungan tingkat kpu pusat tidak ada keberatan dari saksi calon anggota dpd, bahwa pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan oleh kpud kabupaten manokwari, berdasarkan pada berita acara yang dibuat oleh (duapuluh sembilan) ppk dan dibacakan langsung oleh ppk yang bersangkutan dihadapan pleno kpud kabupaten manokwari pada tanggal april rapat pleno tersebut dihadiri oleh para saksi yang terdiri dari saksi, partai politik dan saksi calon anggota dpd. bahwa berdasarkan catatan penghitungan suara kpud provinsi papua barat tanggal april saksi calon anggota dpd nomor urut dr. ir. a.m. gillian telah menandatangani catatan perolehan suara calon dpd provinsi papua barat dengan rincian perolehan suara untuk kabupaten manokwari sebagai berikut gaffa giling, drs aneka puttileihalat asia irian, abdul gillian, ir, dr, ishak landasan, marvin satupun bomber merah karbala muslimin zainuddin, nasrul effendi hutapea, onesimus kambuaya, ir, tampubolon, sofia maipauw, 24tt usman difinubun wahidin ismail, drs yulius ramli rantekanan, drs: jumlah suara sah jumlah suara tidak sah bahwa surat keputusan komisi pemilihan umum nomor tentang penetapan dan perolehan suarakhususnya lampiran tentang penghitungan perolehan suara sah calon anggota dpd provinsi papua barat telah sesuai dengan undang undang nomor tahunerima jawaban memohon untuk seluruhnya, menyatakan penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor pts kpu tahun tanggal mei tentang hasil perhituincian perolehan suara sah calon anggota dpd dan suara tidak sah, kpu kabupaten manokwari: bukti fotokopi rincian perolehan suara hasil pemilu april distrik tertera, yang dikirim oleh ppk distrik tertera, nomor: pul iv bukti fotokopi rincian perolehan suara hasil pemilu april distrik survey, yang dikirim oleh ppk distrik surveyincian perolehan suara hasil pemilu april distrik nenek, yang dikirim oleh ppk distrik nenek ditujukan kepada ketua kpu kabupaten manokwari,kpu):daerah pemilihan provinsi papua barat yang hasil penetapannya terkait dengan perolehan suara pemohon sebagai berikut. provinsi papua barat, periode dengan nomor urut bahwa pemilihan umum pemilu) telah dilaksanakan provinsi papua barat pada tanggal april dengan aman dan damai, bahwa untuk provinsi papua barat dalam melaksanakan pemilihan umum pemilu) telah ditetapkan (dua ribu tujuh puluh satu) tempat pemungutan suara tps): bahwa dari hasil pemilihan umum pemilu) tersebu. akan tetapi,ihembuskan pemda kabupaten manokwari dengan menggunakan ssb, bukti fotokopi rincian perolehan suara hasil pemilu april distrik tanah rubuh, yang dikirim oleh ppk distrik tanah rubuhekapitulasi suara dpd dapil provinsi papua barat yang dibuat oleh saksi pemohon pada sidang pleno kpu provinsi papua barat tertanggal mei bukti fotokopi kliping koran harian umum cahaya papua tertanggal mei dengan judul pasca pleno kpu provinsi caleg dan saksi belum terima salinan rekapitulasi : bukti fotokopi kliping koran harian umum cahaya papua tertanggal mei dengan judul pan buat kejutan dapil manokwari test, kecamatan distrik tertera, kabupaten manokwari, papua barat:surveynenektanah rubuh, kabupaten manokwari, papua barat, bukti fotokopi formulir lampiran model dc dpd, rincian perolehan partai politik dan calon anggota dpd dan suara tidak sah kpu provinsi papua baratirama, kecamatan distrik didih, kabupaten manokwari, papua barat.juri bada bahwa menurut saksi bahwa ssb yang dikirim merupakan perolehan hasil sementara (duapuluh empat) tps. perolehan suara yang sudah diplenokan tingkat distrik tanah rubuh dalam formulir da1 adalah sebagai berikut, anggota dpd calegdan caleg nomor urut sejumlah suara: saksi tidak tahu terjadinya penggelembungan suara distrik tanah rubuh, saksi mengatakan bahwa kpu kabupaten manokwari meminta rekapitulasi tingkat distrik kepada ppd, meskipun kemudian mengembalikannya lagi, sebelum pembacaan rekapitulasi tingkat distrik oleh ppd dalam rapat pleno kpu kabupaten manokwari: bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi tersebut, saksi tidak tahu ada perubahan antara rekapitulasi distrik dengan rekapitulasi yang dibacakan pleno kpu kabupaten. saksi amon mandi bahwa menurut saksi hasil perolehan suara sesuai dengan lampiran model da1 dpd. pada (lima belas) tps kecamatan tertera, nomor urut tidak memperoleh suara: nomor urut memperoleh sejumlah:dan nomor urut dan tidak memperoleh suara. saksi oktober tirto bahwa menurut saksi hasil perolehan suara sesuai dengan lampiran model da1 dpd distrik nenek yaitu:dan nomor urut memperoleh sejumlah suaralampiran dpd kecamatan tertera, bukti lampiran dpd kecamatan nenek: bukti lampiran dpd kecamatan survey: bukti lampiran dpd kecamatan tanah rubuh: bukti lampiran dpd seluruh desa distrik tertera, bukti lampiran dpd seluruh desa distrik nenek: bukti lampiran dpd seluruh desa distrik survey: bukti lampiran dpd seluruh desa distrik tanah rubuh: bukti model dpd kabupaten manokwari, bukti model dpd provinsi papua barat: bukti model dpd kpu pusat: bukti catatan saksi calon anggota dpd nomor wahidin ismail, yang ditandatangani oleh saksi calon anggota dpd nomor dr. gillian, pada rapat pleno penghitungan suara kpu provinsi papua barat, bukti surat keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal meibahwa pihak terkait tidak menempatkan saksi (empat) distrik yang disalahkan. pihak terkait hanya menempatkan saksi tingkat perhitungan suara rekapitulasi tingkat kabupaten,, nomor terbesar kabupaten tersebut. kemudian,bahwa dalam pleno terakhir kpu manokwari, pihak terkait membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang telah dibuat oleh saksi pihak terkait dan sejak awal tidak ada saksi lain yang komplain. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait calon anggota dewan perwakilan daerah papua barat nomor urut wahidin ismail, mengajukan bukti tertulis, yaitu, lampiran model dc dpd, rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpd serta suara tidak sah kpu provinmemohon tentang permohonan pemohon yang dipandang kabur karena penggelembungan suara yang didalilkan tidak diperinci bagaimana caranya dilakukan,empat hal dimaksud, mahkamah berpendapat sebagai berikut: tentang eksepsi i3. menimbang bahwa terhadap eksepsi memohon tentang dalil pemohon yang dipandang kabur karena tidak merinci bagaimana penggelembungan suara telah dilakukan, menurut mahkamah sudah memasuki substansi perkara, sehingga oleh karenanya tidak beralasan dan harus dikesampingkomisi pemilihan umum melaluspan.mk yang kemudian registrasi pada hari senin, tanggal mei pukul wib dengan nomor php.ahasil pemilihan umum pemilu) dewan perwakilan daerah provinsi papua bara, akan tetapielapan ribu empat puluh lima) suara,s, yang antara lain terjadi distrik tertera, distrik survey, distrik nenek dan distrik tanah rubuh,, sehingga,,alas bukti yang akurat: delapan ribu empat puluh lima) suaradi yang, antara lain, terjadi distrik tertera, distrik survey, distrik nenek dan distrik tanah rubuh, bahwa penggelembungan suara tingkat distrik berdasarkan data yang dikirim oleh ppd panitia pemilihan distrik) tertera, distrik survey, distrik nenek, dan distrik tanah rubuh, dengan menggunakan ssb, yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten manokwari dan dihembuskan kepada bupati manokwari dengan nomor registrasi pul iv tanggal april pukul wit tersebut, antara lain: adalah distrik terteraratus) suara, tetapi oleh kpud kabupaten manokwari digelembungkan menjadi (dua ribu empat ratus enam puluh) suara: distrik survey dua ratus delapan puluh tujuh) suara: bahwa, sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara: bahwa untuk itu, dengan nomor urut bernama marvin bomber, menjadi berjumlah (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara: bahwa dengan uraian uraian pemohon tersebut atas, jelas telah terbukti yang,,,, bahwa dengan uraian uraian pemohon tersebut atas, jelas bahwa pemohon seharusnya ber(tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan mahkamah pada tanggal mei. berdasarkan data yang terdapat pada kpu yaitumaka sama sekali tidak ditemukan dan tidak ada kesalahan penghitungan suara. bahwai3.sampai dengan bukti yang disahkan persidangan mahkamah pada tanggal mei i3. nomor terbesar kabupaten tersebut. kemudiani3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya,ngajukan bukti tertulis, yaitu: lampiran model dc dpd, rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota dpd dan suara tidak sah kpu provinsi, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah benar perolehan suara pihak terkait wahidin ismail, calon anggota dpd dengan nomor urut telah digelembungkan oleh turut memohon khususnya untuk perolehan suara yang berasal dari tanah rubuh, distrik tertera dan distrik nenek, sehingga calon nomor urut tersebut memperoleh peringkat urut dalam perolehan suara yang seharusnya diduduki oleh pemohon jika suara yang diperolehnya tidak digelembungkan oleh turut memohon. menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat sampai dengan serta (tiga) orang saksi, masing masing bernama juri bada, amon mandi dan oktober tirto, yang juga bertugas sebagai anggota ppd distrik tanah rubuh, tertera dan nenek, yang telah didengar persidangan mahkamah bawah sumpah, yang menerangkan bahwa perolehan suara untuk calon anggota dpd nomor urut atas nama wahidin ismail telah diubah ketika perhitungan suara dilakukan kpu kabupaten manokwari sehingga perolehan suaranya menurut perhitungan panitia pemilihan distrik ppd) yang setara dengan panitia pemilihan kecamatan ppk), masing masing distrik nenek kebolehannya atau kosong, distrik tertera sebesar dan distrik tanah rubuh sebesar oleh turut memohon dihitung masing masing dan suara, sehingga perolehan suara calon nomor urut dihitung seluruhnya sejumlah i3. menimbang bahwa akan tetapi dalam menilai keterangan saksi saksi yang diajukan pemohon tersebut disandingkan dengan bukti bukti da yang didukung oleh bukti da dari masing masing distrik yang dimiliki saksi saksi, mahkamah telah membandingkan dengan dokumen yang sama yang diajukan oleh turut memohon yang diberi tanda tt sampai dengan tt dari pembandingan tersebut mahkamah tidak menemukan adanya perubahan yang dilakukan oleh turut memohon tingkat kpu manokwari. bahkan pihak terkait dan turut memohon telah menegaskan bahwa saksi saksi sendirilah yang membacakan hasil perhitungan suara dari masing masing distrik dalam rapat pleno kpu manokwari, keterangan tersebut tidak dibantah oleh saksi saksi pemohon: i3. menimbang bahwa meskipun keterangan saksi saksi diberikan bawah sumpah, mahkamah tidak memperoleh keyakinan akan kebenaran bukti bukti tersebut sebagaimana bukti bukti yang disampaikan oleh saksi pemohon kepada mahkamah terutama bukti da untuk distrik nenek bukti bukti mana pada lajur jumlah perolehan suara dalam tabel formulir da tidak sesuai dengan hasil penjumlahan. berdasarkan bukti jumlah perolehan suara adalah suara, padahal penjumlahan yang benar adalah lain pihak berdasarkan bukti jumlah perolehan suara adalah menimbang bahwa bukti pemohon p5, dan tidak dijadikan alat bukti berupa ssb sebagai laporan perolehan suara distrik tertera, survey, nenek, dan tanah rubuh maka tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah untuk mendukung bukti bukti pemohon selebihnya, karena disamping perolehan yang dilaporkan tersebut bersifat sementara dan alat bukti dimaksud juga tidak dapat terbaca secara jelas, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf sampai dengan tersebut atas, dari alat alat bukti yang diajukan pemohon, mahkamah tidak memperoleh keyakinan tentang terjadinya penggelembungan perolehan suara calon nomor urut dari distrik nenek, tertera, dan tanah rubuh, sebagaimana dikalikan oleh pemohon, sehingga dalil dalil pemohon tentang perolehan suara calon nomor yaitu wahidin ismail yang telah ditetapkan oleh memohon dan turut memohon sebagai hasil penggelembungan tidak terbukti secara sah: i3. menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonabelas juni tahun dua ribu sembilan olehachmad edi subianto distrik nenek) suara: distrik tanah rubuhmbilan) suara, tetapi oleh kpud kabupaten manokwari digelembungkan menjadi (sembilan ratus sepuluh) suara. jadi, penggelembungdilakukan oleh kpud kabupaten manokwari, seluruhnya berjumlah (lima ribu lima ratus empat puluh delapan) suara. sehingga peroleh:bukti yang akurat: bahwa sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar (lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara, bahwa untuk itu, dengan nomor urut bernama marvin bomber, menjadi (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara, bahwa dengan uraian uraian pemohon tersebut, jelas telah terbukti dengan: bahwa dengan uraian pemohon tersebut, jelas bahwa pemohon seharusnya berada pdengan demikian rincian peringkat ke sampai dengan ke adalah sebagai berikut. peringkat ishak landasan, s.h., jumlah suara: peringkat sofia maipauw, s.h., jumlah suara: peringkat dr. ir. abdul thalib gillian, m.s. jumlah suara: peringkat marvin bomber, jumlah suara: peringkat wahidin ismail, jumlah suara: bahwa berdasarkan hal tersebut, pemohon memohon kepada bapak ketua mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menetapmenyatakan batal demi hukum, penetapan memohon atasyang tercantum dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahunwahidin ismail, berjumlah (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima) suara:marvin bomber, berjumlah (tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) suara: memerintahkan kepada memohon untuk menetapkan calon dpd periode provinsi papua barat nomor urut ke atas nama pemohon dr. ir. abdul thalib gillian, ms.) pada peringkat ke pada keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun menimbang bahwa komisi pemilihan umum kpu) telah memberikan jawaban hadapan persidangan pada tanggal mei dan mei yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal mei dan mei yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari minggu tanggal mei pukul wib dan hari senin tanggal mei pukul wibbahwa pemohon dalam permohonannya butir sampai dengan butir halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon, akan tetapi pemohon tidak merinci bagaimana penggelembungan suara tersebut terjadi. dengan demikian, dalil pemohon tersebut atas bertentangan dengankara bahwa terhadap keberatan pemohon atas keputus: hasil perolehan suara pemilu, yaitu:data data sebagaimana dimaksud atas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kpud provinsi papua baratberdasarkan uraian pemohon yang menjadikan berita ssb sebagai dasar permohonan pembatalan hasil perolehan suara calon anggota dpd distrik, tertera, tanah rubuh, nenek dan distrik survey, dapat disampaikan sebagai berikut: bahwa berita acara yang dikirimkan oleh ppd kepada distrik melalui ssb pada tanggal april kepada kpud manokwari yang temuannya disampaikan kepada bupati manokwari, merupakan laporan sementara dan bukan merupakan hasil perolehan suara calon anggota dpd hasil pemilu hal ini disebabkan oleh karena pada tanggal sampai dengan april distrik tersebut masih ada tps tps yang belum menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara, mengingat daerah tersebut selain tidak ada penerangan listrik, jarak tempuh masing masing desa distrik'kecamatan memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak yang harus ditempuh melalui jalan kaki, hasil perolehan suara pemilihan umum yaitu untuk tingkat tps (model dpr dpd), model da dpd untuk tingkat ppk dan model dc dpd untuk tingkat kpud kabupaten, bahwa dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara hasil |
kj)mak tahun yang diajukan oleh: nama hj. sa'idah, m.a.: tempat tanggal lahir demak, alamat dukuh lapangan rt. rw. desa purworejo, kecamatan bonang, kabupaten demak, agama islam: nama drs. haryanto, m.m.: tempat tanggal lahir klaten, alamat jalan sultan hadiwijjaya nomor mangunjiwan, demak, agama islam:5n025n5255522000505 ala lla ll. pemohon nama ir. much. najib, yn, si, tempat tanggal lahir demak, alamat komplek batan indah blok kademangan, pisau, tangerang selatan: agama islam: nama hj. siti azizah, sos.: tempat tanggal lahir demak, alamat jalan gatot subroto atom iii, kebonsari, temanggung, agama islam.ooooooo ni. pemohon il, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada harsono hadisuripto, s.h., abdul nafi fahri, s.h.l, seluruhnya advokat pengacara berkedudukan jalan pattimura nomor kelurahan bintaro, kecamatan demak, kabupaten demak, telepon faxoi. para pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten demak, berkedudukan jalan kyai turmudzi nomor demak, provinsi jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada dr. umar ma'ruf, s.h., sp. n., hum., bahan, s.h., devi rinaldi, s.h., dian agustina, s.h., dan catur agus santoso, s.h., seluruhnya advokat pada kantor advokat dan pengacara umar partners, beralamat jalan purwomukti timur nomor pegunungan,ata tani, m.m.: jenis kelamin laki laki: tempat tanggal lahir magelang, januari agama islam: pekerjaan bupati, wib krajan logo, bona ng, demak pemilu money politik sutrisno mahmudi jumat, kada'!!l1 muhdhor dan pukul wib krajan logo, bona ng, demak pemilu money politik nur aminah sudut jumat, kada'!!l1 pukul kurungan, wib bonang demak pemilu money politik kaisar jumat, kada'!!l1 pukul wib pemilu money politik shokhibi jumlah jumat, kada'!!l1 nurcholik asri pukul15. serangan, wib bonang, demak pemilu money politik murtad ghazali jumat, terlahir kada'!!l1 dan pukul adalah wib anggota moro kpps tps demak, moro bonang, demak, demak bonanglah sumpah jumat, kada'!!l1 dan pukul wib sumberejo bonang demaksobekan kasrem jumat, kada'!!l1 ali papan dan pukul wib tlogoboyo, bonang, demak bukti sampai dengan bukti kecamatan gajahali jumat, da machmudun pukul wib pemilik money politik muh. sholeh jumat, da pukul wib pemilik money politik muh. sholeh jumat, da pukul wib pemilik money politik ali rohani jumat, da machmudun dan pukul banjarsari wib gajah pemilik money politik nur somad jumat, da pukul wib pemilik money politik nur somad sabtu, da pukul wib money politik firman abidin noor ali rt uii sabtu terlahir willing, pukul adalah gajah, wib ketua demak money politik hargo jadi e ll minggu, terlahir ardriantondo sabun sebagai 9g, gajah, pukul dan demak wib rumahnya sebagai lokasi tps money politik nur kronis hasrat uii, minggu, terlahir mononim sebagai gajah, pukul wakil demak wib bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan cc. kecamatan karang anyarbukti sampai dengan bukti kecamatan wonosalamchambali aow ds. jumat, ketua da risen dan juga rt. pukul selaku rw. wib anggota kpps kolosal tps risen pemilik money politik nur ds. jumat, da hasim risen rt. pukul rw. wib kolosal sukarno sanyo sabtu, terlahir anak, ,pukul sebagai kolosal wib anggota am, kpps demak bukti sampai dengan bukti dan kecamatan sayung tanda bukti jenis pelapor terlahir lokasi waktu keterangan pelaporan ngaran laporan pemilik money politik jasmani pandang jumat, da ari, pukul beton, wib sayung, demak money politik syahrul ketua minggu, munir pulosari, saying, pukul demak wib money politik abdul umar sabtu, hafidz banjarsari pukul wib sayung, demak money politik masrohan mat rahim sabtu, banjarsari pukul wib sayung, demak money politik siti umar sabtu, namerom banjarsari pukul wib sayung, demak bukti dan bukti sampai dengan bukti kecamatan kebonagung money politik nafi ag., si.aret adalah tim kebonagung,demak ,pukul sukses wib pasangan money politik sholeh asy'arofiyatummi zar'inaudari yasmin desa kebonagung terlahir adalah tim kebonagung, sukses demak pasangan bukti sampai dengan kecamatan kranggan money politik solid ramadi ii1 wringinjajar, sabtu, terlahir kranggan, demak maret sebagai rt, pukul anggota wib kpps dan relawan calon urut money politik narrowyakubrosita abu salim tegal arum, minggu, kranggan demak maret pukul wib money politik usman agus waku, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik muna'am abu salim tegal arum, minggu, kranggan demak maret pukul wib money politik amanah sultan tamansari, minggu, kranggan, demak maret pukul wib money politik hadiah sultan tamansari, minggu, kranggan, demak maret pukul wib money politik burro sultan tamansari, minggu, kranggan, demak maret pukul wib nasa kranggan, demak maret ann dana dana dan wib money politik saiful maarif herman batursari, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik winaih mujiatin batursari, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik supriyanto herman batursari, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik agus yatim batursari, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik sumbatan . batursari, sabtu, kranggan, demak pukul wib money politik mikron wringinjajar panas dan intimidasi khafidhmoney politik masker wringinjajar panas dan intimidasbukti sampai dengan kecamatan karangan money politik zaitunmoney politik muktibukti sampai dengan kecamatan karang tengah money politik pasienmustahil bukhari batu, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik kasihi sabana batu, karang sabtu, tengah, demak pukul wib money politik sutrisno suamiroh won agung, sabtu, istri ketua karang tengah, pukul demak wib money politik khalifah suamiroh won agung, sabtu, istri ketua karang tengah, pukul demak wib money politik badan hartono wonosobo, karang sabtu, tengah, demak pukul wib money politik jamil marzuki wonosobo, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik marah hartono wonosobo, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik rohani kemari rejosari, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik nor meriah kemari rejosari, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik zuri kemari rejosari, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik kidman kemari rejosari, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik muti'ah kemari rejosari, sabtu, karang tengah, pukul demak wib money politik sutra suamiroh won agung, sabtu, istri ketua karang tengah, pukul demak wib money politik soli suamiroh won agung, sabtu, istri ketua karang tengah, pukul demak wib money politik siti mahar won agung, minggu, karang tengah, pukul demak wib money politik wahid mahar won agung, minggu, karang tengah, pukul demak wib money politik muarokari mahmudi batu, karang sabtu, tengah, demak pukul wib bukti sampai dengan kecamatan demak kota pelanggaran eng gesta waluyo demak kota pukul wib kan beda besi ann iv bintaro demak pukul wib bukti sampai dengan kecamatan dempet money politik moh. zaenal ii gempol sabtu, syaerodin arifin depok, dempet, pukul demak wib money politik wage choir soto gempol depok, sabtu, dempet, demak pukul wib money politik suparman hartono ii gempol sabtu, depok, dempet, pukul demak wib money politik tarian zaenal ii gempol sabtu, arifin dan depok, dempet, pukul suparman demak wib money politik mustar zaini nasir il gempol sabtu, depok, dempet, pukul demak wib bukti sampai dengan i. kecamatan gedung money politik sultan nor, sumaekah gedung, sabtu, ag. demak pukul wib money politik khalid shading bungo sabtu, mulyadi dan hadi gedung, demak pukul dan wib suharto money politik arifin nor kronis gedung, sabtu, demak pukul wib bukti sampai dengan kecamatan guntur money politik hamdan agus tegal rejo sabtu, sutomo tertempel guntur pukul dan demak wib mukhlis money politik jaringan armada sarirejo, sabtu, guntur, demak pukul wib money politik sumatra jalani sarirejo, sabtu, guntur, demak pukul wib money politik khairul pihak dari ii1 burung, sabtu, rosyidi guntur demak pukul wib money politik mulai mono o3 ii minggu, sidokumpul, pukul guntur, demak wib money politik lumen kemudi bumiharjo, minggu, unta adi guntur, demak pukul wib money politik haryadi saerozi gaji, guntur, minggu, demak pukul wib bukti sampai denganetiap kecamatan dan kelurahan wilayah kabupaten demak sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (vide bukti laporan panwaslukada nomor pemilukada!ll1abupaten demakmana poin atas: bahwa panwaslukada demak tidak berusaha maksimal dan responsif menanggapi laporan para pemohon dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan penyitaan barang bukti, namun justru berkesan menghambat laporan yang masuk panas dengan alasan prosedural, setidak tidaknya namun tidak terbatas pada: statemen ketua bawaslu demak dihadapan para pemohon sebagai berikut, saya tegaskan, laporan itu harus disampaikan secara tertulis. laporan lisan tidak bisa kita ditindaklanjuti. kita berpegang pada aturan dan regulasi yang berlaku. jadi, kalau cuma katanya katanya saja tidak bisa diproses karena yang demikian itu bukan kita kategorikan sebagai laporan. yang juga dimuat dalam situs resmi pemkab demak maret melaporkan pelanggaran pemilukada harus mengacu peraturan bawaslu no .html) (vide bukti bahwa statemen tersebut telah menjadi kebijakan panas hingga tingkat panwascam, sehingga laporan yang sudah diterima panas sebagaimana poin guo, hingga permohonan ini dibuat, belum ada satupun yang ditindaklanjuti. padahalproses penerimaan laporan bawaslu dapat meminta kehadiran pelapor, terlahir, saksi dan atau ahli untuk didengar keterangannya klasifikasinya bawah sumpah (vide), bahwa setelah permohonan iniemilukada. namun demikian ternyata panggilan tersebut adalah mempertemukan pelapor, saksi dan terlahir dalam satu waktu dan tempat. (vide bukti bahwa panggilan sebagaimana dimaksud bukanlah panggilan yang dikenal sehingga sebagian besar saksi tidak hadir. namun hanya terkesan memenuhi formalitas belaka:demak tahun bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, semestinya pasangan nomor urut belum tentu ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilukada kabupaten demdemdemalamat jalan kyai singkil nomor rt. rw. kelurahan bintaro, kecamatan demak, kabupaten demak, nama drs. moh. dachirin, sh, si.: jenis kelamin laki laki: tempat tanggal lahir demak, januari agama islam: pekerjaan pegawai negeri sipil: alamat jalan sultan hadiwijaya nomor rt. rw. kelurahan mangunjiwan, kecamatan demak, kabupaten demakdemak tahun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret memberikan kuasa kepada agus nurdin, s.h., c.n., m.h., dan muharsuko iron, s.h., m.h., azi widianingrum, s.h., hendri wijanarko, s.h., sarwono, s.h., dan agus gunawan, s.h., seluruhnya advokat pada kantor konsultan hukum agus nurdin, sh, associates beralamat jalan peleburan rayambaca keterangan tertulis darisimpulan tertulis dari para pemohon, memohon, dan pihak terkait:demak sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum nemo est supra legis (nobody above the lawnomor kwk bani ilmembatalk,asangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum tahun memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten demakeserta pemilukada demakd demak nomor kwk pts kpu kab tentang pasangan calon bupati dan calon wakil bupati demak dalam pemilu bupati dan wakil bupati demaksurat keputusan kpud demak nomor kwk pts kpu kab tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati demak dalam pemilu kepala daerah pemilukada) kabupaten demak tahunrekaman pembicaraan dinas pendidikan kabupaten demak adnan nur yang berisi tentang ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti print out portal resmi pemkab demak yang berisi liputan aktivitas kampanye sampai dengan kemenangan pasangan calon nomor urut bukti surat penerimaan laporan pelanggaran o1 pemilukada!ll1 atas nama pelapor ahmad mustofa dan terlahir bernama ahmad budi menjabat sebagai lintas. terjadi betah walang rt. rw. bonang,pemilukada!ll1 atas nama terlahir abdul adhi menjabat sebagai anggota kpps tps desa jatirogo. kejadian bonangnomor pemilukada!!l1 telah terjadi money politic 03irw sumberejo, bonang, demak. pada hari sabtu maret sekitar pukul wib. dengan pelaku suhardi (alamat: rw desa sumberejo, kecamatan bonang, kabupaten demak). dilaporkan pada tanggal maret jam bukti p 8a surat tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada!ll1 dan penerimaan laporan atas nama abdul wasit. kejadian pada sabu tanggal aet dilaporkan pada tanggal maret jam bukti p 8b surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada!ll1 dan penerimaan laporannur aminah. dilaporkan pada jumat, pukul wib bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada ll1 atas nama kaisarshokhibi. dilaporkan pada jumat, pukul15. wib, bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada lll atas nama murtad terlahir adalah anggota kpps tps moro demak, bonang. dilaporkan pada jumat, pukul wib, bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada!lll atas nama shokhiblahshokhibi melaporkan jumlah, nur cholil, asr!l!telah terjadi money politic wilayah desa gebangarum, bonang, demak. pada hari sabtu, maret sekitar pukul wib: dengan pelaku haris (alamat: desa karangrejo, bonang, demak) pada saat itu saksi didatangi para pelaku, kemudian masing masing diberi uang rp. dengan disertai pesan untuk mencoblos kandidat nomor kejadian ini telah dilaporkan oleh abdul wasit dengan bukti laporan pemilukada! l11 namun hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh panwacam, pelapor dan saksi juga belum diminta keterangan bap) oleh panwascam, bukti yang diserahkan berupa satu lembar uang rp. tidak diberikan tanda terima penerimaan barang bukti oleh panwascam. dilaporkan pada jumat, pukul wib, bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada!! dilaporkan pada jumat, pukul wib, bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada!! atas nama sobekan2011atas nama ali machmudun. dilaporkan pada jumat, pukul wib,dengan!ll atas nama ali machmudun dilaporkan pada jumat!lll atas nama eko sudarso. dilaporkan pada sabtu, pukul bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada! lll atas nama eko sudarso dilaporkan pada sabtu, pukul wib: bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada lll dengan nama pelapor eko chambali, dengan terlahir @owi ketua dan juga selaku anggota kpps tps risen)engan nama pelapor nur hasim, dilaporkan pada jumat, pukul wib: bukti surat penerimaan laporan pelanggaran nomor pemilukada!l11 atas nama jasmani. dilaporkan pada jumat, pukul wib, bukti rekaman video diambil lokasi gedung, demak, yang dilakukan oleh tim nomor urut pelaku bernama nur kronis dan atom hansip dan anggota kpps): bukti printout dari website berisi tentang statemen ketua bawaslu demak, url: maret melaporkan pelanggaran pemilukada harus mengacu peraturan bawaslu no .html didownload pada tanggal maret jam am, buktibukti berita acara nomor kwk ba!iibukti surat pernyataan nafi' ag., si. tentang adanya money politic dengan terlahir sundari (tim sukses pasangan calon nomor urut bukti surat pernyataan telah terjadi money politic yang dilaporkan oleh da'in barang dengan terlahir sundari, desa kebonagung kebonagung, demak, kejadiank yang diketahui sholeh asy'ari. dilakukan oleh sundari, terjadi desa kebonagung kebonagung, fiyati dengan pelaku sundari, desa kebonagung kebonagung, demak, pada sabtu maret ,pukul wib,ummi marin dengan pelaku sundari. kejadian desa kebonagung kebonagung,audari, dengan pelaku yasmin. kejadian desa kebonagung kebonagung, demaklid, dengan pelaku ramadi. kejadian wringinjajar, kranggan, demak. pada sabtu, maret pukul wib. terlahir sebagai rt, anggota kpps dan relawan calon nomor urut bukti surat pernyataan telah terjadi money politic yang diketahui oleh narrow dengan pelaku adib. kejadian wringinjajar, kranggan, demak. kejadian pada sabtu, maret pukul wib. terlahir tim sukses pasangan pasangan calon nomor urut bukti surat pernyataan telah terjadi money politic yang diketahui oleh yakub dengan pelaku adib. kejadian wringinjajar, kranggan, demak. pada sabtu, maret pukul wib. terlahir tim sukses pasangan calon nomor urut bukti surat pernyataan yang dibuat oleh rosita, alamat tegalarum, kecamatan kranggan, demak, pada tanggal maret terjadi praktik money politic yang dilakukan oleh abuyang dibuat oleh usman, alamat waru, kecamatan kranggan, kabupaten demak, pada tanggal maret terjadi praktik money politic yang dilakukan oleh agustelah terjadi money politic, yang diketahui oleh muna'am dengan pelaku abu salim. kejadian tegal arumamanahbadriyahburrosukimansaiful maarif dengan pelaku hermanwinaih dengan pelaku mujiatin batursari, kranggan, demak. pada sabtu, maret pukul wib bukti surat pernyataan telah terjadi money politic yang diketahui oleh supriyanto, dengan pelaku hermanagus prayitno, dengan pelaku yatimsumbatan dengan pelaku solid. kejadian . batursari, kranggan, demak. pada sabtu, maret pukul wib: bukti laporan pelanggaran dengan tanda bukti laporan pemilukada !ll dengan pelapor mikron khafidhi kejadian wringinjajar kranggan. dilaporkan pada tanggal maret pukul bukti laporan pelanggaran dengan tanda bukti laporan pemilukada !l1 dengan pelapor masker kejadian wringinjajar i11 kranggan. dilaporkan pada tanggal maret pukul bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh zaitun: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh muktikemudian registrasi tanggal maret dengan nomor php.d ixukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh pasien dengan pelaku moh. sejak. kejadian wonosobo, karang tengah, demak. pada sabtu, pukul wib. terlahir sebagai dan anggota kpps, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh mustahil dengan pelaku bukhari. kejadian batu, karang tengah, demak. kejadian pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh kasihi dengan pelaku sabana. kejadian batuutrisno dengan pelaku suamiroh won agung, karang tengah, demak, kejadian pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh khalifah dengan pelaku suamiroh. kejadian won agung, karang tengah, demak, pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh badan dengan pelaku harjo kejadian wonosobo, karang tengah, demak. pada hari sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh jamil, dengan pelaku marzuki. kejadian wonosobomarah dengan pelaku harjo wonosoborohani dengan pelaku kemarinor meriah dengan pelaku kemari rejosarizuri dengan pelaku kemari.kidman, dengan pelaku kemari. rejosari, karang tengah, demak pada sabtu, pukul wib, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh muti'ah dengan pelaku kemari rejosari, karang tengah, demak, pada sabtu, pukul wib, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh sutraoliiti dengan pelaku mahar. kejadianwahid dengan pelaku mahar.muaro dengan pelaku moh. sejak. wonosobo, karang tengah, demak. pada sabtu, pukul wib. terlahir sebagai dan anggota kpps: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh kari dengan pelaku mahmudi. batusukarno dengan pelaku sanyo anak, wonosalam, demak. pada sabtu, ,pukul wib. pada terlahir sebagai anggota kpps: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui syahrul munir dengan pelaku ketua rt, pulosari, saying, demak. pada minggu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui abdul hafidz dengan pelaku umar. banjarsari, sayung, demak pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui masrohan. dengan pelaku mat rahim. banjarsari, sayung, demak, pada sabtu, pukul wib: bukti pernyataan adanya money politic yang diketahui siti namerom dengan pelaku umar. banjarsari, sayung, demak, pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh sucipto agung waluyo dengan pelaku hary cabean, demak kota. pada sabtu, pukul wib, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh sudarminto dengan pelaku indro. penjualan bintaro demak, pada sabtu pukul wib, bukti pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh moh. syaerodin dengan pelaku zaenal arifin, gempol depok, dempet, demak. pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh wage choir, dengan pelaku soto. gempol depok, dempet, demak, pada sabtu, pukul wib, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh suparman dengan pelaku mariotarian dengan pelaku zaenal arifin dan suparman,mustar zaini dengan pelaku nasir.sultan nor, ag. dengan pelaku sumaekah.khalid mulyadi. dengan pelaku shading, hadi dan suharto, bungo gedung, demak. pada sabtu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh arifin. dengan pelaku nor kronishamdan. dengan pelaku agus sutomo dan mukhlis. tegal rejo tertempeljaringan. dengan pelaku armada,sumatra, dengan pelaku jalanikhairul rosyidi, pelaku dari pihak dari rt. burung,mulai dengan pelaku jump osiris sidokumpul, guntur, demak. pada minggu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh lumen unta adi dengan pelaku kemudi. il bumiharjo, guntur, demak. pada minggu, pukul wib, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh haryadi dengan pelaku saerozi. gaji, guntur, demak. pada minggu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya dikumpulkannya birokrasi yang dihadiri seluruh staff camat dan kepala desa yang mana bupati menekankan bahwa para lurah desa untuk memenangkan takhta zaini dan dachirin, bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh hargo andriantondo dengan pelaku jadi. o6 ii sambung, gajah, demak. pada minggu, pukul wib: bukti surat pernyataan adanya money politic yang diketahui oleh nur kronis dengan pelaku hasrat. !! mojosimo, gajah, demak. pada minggu, pukul wib: bukti peristiwa tanggal februari ruang balai desa risen, wonosalam, demak jam wib mana para perangkat desa diminta untuk mendukung calon pelaku adalah roti dan muhamad yang keduanya adalah staf kecamatan wonosalam: bukti telah melaporkan kepada panas kabupaten demak adanya dugaan kejadian money politic wilayah desa wringinjajar, kranggan, demak. kejadian ini telah dilaporkan oleh anas malik, iman nafi, nurani, sudirman, dan sulit kepada panwaslukada demak. namun pada saat melapor pada tanggal maret pukul wib, tidak ada anggota panwaslukada yang siap menerima laporan. sehingga tidak ada pemberkatan atas laporan tersebut. pelapor hanya diberikan tanda terima bertuliskan tangan sebagai bukti sementara oleh seseorang yang mengaku sebagai kepala sekretariat bernama yanto mulyani. bahwa setelah kejadian tersebut, pelapor, dan saksi juga belum diminta datang untuk kelengkapan pemberkatan dan dimintai keterangan bap) oleh panwaslukada. bukti yang diserahkan berupa beberapa lembar uang rp. dan surat suara yang rusak sudah diserahkan panwaslukada kabupaten demak. bukti surat panggilan klarifikasi laporan dari panas. bahwa s.d. bukti setelah permohonan phpilkada. namun demikian ternyata panggilan tersebut adalah mempertemukan pelapor, saksi, dan terlahir dalam satu waktu dan tempat. panggilan tidak sesuai prosedur sebagaiman: bukti p 118a surat pernyataan dari prihartono yang pada p 118b menyaksikan sekcam kecamatan bonang bernama: sukarno noor (beralamat rss mangunjiwan demak), bersama dengan seseorang bernama ahli dan korban pasangan calon nomor urut untuk wilayah kecamatan bonang, bernama kaltim datang rumah koordinator desa gebang bernama ngatmani untuk menyerahkan uang sebanyak rp. guna keperluan money politic tps desa gebang, bukti p 118c surat pernyataan dari mohamad anas yang menyatakan bahwa prihartono sedianya akan bersaksi hadapan pada tanggal area melalui video conference, namun batal hadir karena diintimidasi oleh pendukung pasangan calon nomor urut bukti surat pernyataan dari heri santo tentang keterlibatan birokrasi bernama haryono pns dinas perhubungan pemkab demak) dalam money politic perum griya baku praja rw mangunjiwan, demak kota, bukti berita acara klarifikasi panas tanggal maret atas nama terperiksa: rohani dimana rohani adalah pelaku pemberian uang kepada haryono untuk mencoblos pasangan calon nomor urut bukti berita acara klarifikasi panas tanggal maret atas nama terperiksa ahmad badawi, yang baru diperiksa panwaslukada demak pada tanggal maret bukti surat pernyataan dari muslimin bin kari tentang keterlibatan money politic. pelaku tersebut bernama: nurkholis dan subsidi adalah anggota pps tps desa sidoharjo, kecamatan guntur, kabupaten demak, bukti surat pernyataan dari durch muslim bin sumardi tentang adanya pemberian uang sebesar rp. untuk memilih pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh makin dan mundhori (ketua saluran, karang anyar, demak. kejadian terjadi hari sabtu, maret pukul wib: bukti surat pernyataan dari sulaiman bin makmur kecamatan kranggan, kabupaten demak pada hari sabtu, maret pukul wib: bukti surat pernyataan dari kardinal binti suwardi, kecamatan kranggan, kabupaten demak pada hari sabtu, maret pukul wib: bukti print out dari website kpud demak beralamat pasangan kaidah haryanto didownload dan di printout tanggal maret pukul wib, menyatakan bahwa alamat pasangan calon nomor urut hj. sa'adah, ma drs. haryanto, mm) yang terdaftar resmi kpud demak adalah: hj. sa'adah, m.a. dukuh lapangan rt. rw. desa purworejo kecamatan bonang kabupaten demak, dan drs. haryanto, m.m. jl. sultan hadiwijaya nomor mangunjiwan demak, selain itu, paramaret dan maret yang pada pokoknya sebagai berikut: hadi purwanto bin siantar saksi tinggal desa kuncir dan menjabat sebagai perangkat desa: pada tanggal februari pukul saksi pernah diundang rapat dinas melalui sekretaris desa, bahwa rapat dinas dilaksanakan pendopo balai desa risen yang dihadiri perangkat desa dari desa, bahwa pihak yang hadir dalam rapat desa tersebut dianjurkan oleh staf kecamatan wonosalam yang bernama rapikan dan muhamad untuk memilih nomor bahwa rapikan dan muhamad mengatakan untuk melanjutkan program bupati, bahwa tanggal februari belum memasuki masa kampanye: kamal subhan @ostholany bin kasula saksi tinggal desa sembung, kecamatan gajah: saksi adalah tim sukses tata tani dachirin: pada tanggal januari saksi diundang pendopo oleh ibu camat kecamatan gajah yang bernama supriyatiningsih, pada pertemuan pendopo hadir sekitar orang, bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pemantapan pemenangan tata tani dachirin yang menggandakan agenda, yaitu mengkondisikan kades untuk membantu pemilukada tanggal maret untuk memenangkan nomor urut yang kedua bahwa desa yang unggul akan dihadiahi satu ekor kerbau, yang ketiga bahwa tps yang unggul akan dihadiahi satu ekor kambing, dan yang keempat pak tani memohon seluruh staf camat agar memenangkannya apa pun kondisinya, bahwa tps desa sembung pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut saksi pernah mendengar adanya money politic: munadirin bin kundhori saksi tinggal betah walang, kecamatan bonang: saksi menerima untuk orang dan melihat adanya money politic: saksi menerima uang pada tanggal maret pukul dari ahmad budi, anggota lintas dengan pesan agar memilih pasangan nomor saksi memilih tps desa betah walang dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut bahwa desa tempat saksi tinggal terdapat tps dimana pasangan calon nomor urut mutlak menang: saksi melaporkan pemberian uang tersebut kepada panwascam, tetapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti, suryadi bin karin saksi menerima uang dari ketua yang bernama soleh, pada tanggal maret sejumlah dan memerintahkan memilih nomor saksi mencoblos tps saksi tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada panas, pasangan terpilih tps tempat saksi mencoblos yaitu pasangan calon nomor urut muzayyin bin zahid saksi tinggal jatirogo, kecamatan bonang: saksi menerima uang dari anggota kpps dan mendengar warga diberi uang oleh abdul adhi atas nama pasangan calon nomor urdemak, provinsi jawa tengah, dengandan(vide bukti dan bukti yang diterbitkan oleh memohon komisi pemilihan umum kabupaten demak), maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guosaksi menerima uang sejumlah dan melaporkannya panwascam pada tanggal maret tps tempat saksi memilih, yang menang adalah pasangan calon nomor urut ahmad suara bin rowspan saksi tinggal sumberejo, kecamatan bonang: saksi menerima uang sejumlah dari ibu semi pada tanggal maret pukul istri saksi diperintahkan oleh semi agar mencoblos nomor uang pemberian semi, saksi simpan sebagai bukti panwascam: saksi melaporkan money politic tersebut panwascam pada tanggal maret pasangan pemenang tps tempat saksi mencoblos yaitu pasangan calon nomor urut hingga saat ini saksi belum diperiksa oleh pihak kepolisian: abdul wasit bin mufasir saksi tinggal desa gebang, kecamatan bonang: saksi mendengar dari warga rw3 desa gebang adanya pembagian uang sejumlah pada maret pembagian uang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut yang bernama mualaf, tps tempat saksi mencoblos, pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut pada tanggal maret saksi melaporkan money politic tersebut panwascam kecamatan bonang: soleh bin ahmadiyah saksi tinggal desa banjarsari, kecamatan gajah: saksi mendengar adanya pembagian uang dan menelusuri lain kemudian melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bernama rohani: saksi melaporkan kejadian tersebut paniaikab pada tanggal maret nur hasim bin ahmad saksi tinggal desa risen, kecamatan wonosalam, saksi melaporkan tetangganya bernama mundo, yang menerima uang sejumlah dari tim nomor bernama mudi: money politic terjadi pada tanggal maret rumah mundo: saksi melaporkan money politic panas pada tanggal maret moh. ali bin wardi saksi tinggal desa risen, kecamatan wonosalam, saksi hadir rumah mundo saat pembagian uang tetapi tidak menerima uang, jasmani bin khundori saksi tinggal beton, pandansari, saksi melihat pembagian uang rumah wahyudi sejumlah untuk dua orang: pada tanggal maret saksi melapor panas: badan bin sakitan saksi tinggal wonosobo, kecamatan karang tengah, saksi diberi uang sejumlah dan dibagi berdua istri: saksi diberi uang oleh ketua yang bernama hartono dan dipesan agar memilih nomor saksi menerima uang pada tanggal maret pukul jamil bin kasmaran saksi tinggal wonosobo, kecamatan karang tengah, istri saksi diberi uang sejumlah oleh marzuki: marzuki berpesan jangan lupa nomor dan uang tersebut berasal dari pak tani: tps tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor sulthan noor bin kimiawi saksi tinggal kauman gedung, kecamatan gedung, saksi melihat kakak iparnya membagikan uang untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi juga melihat adiknya diberikan uang oleh maha, tps tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut saksi belum diperiksa oleh panas dan kepolisian, ahmad mustofa bin husein saksi melaporkan ahmad soleh selaku ketua dan budi selaku anggota lintas panwascam kecamatan bonang karena membagikan uang, money politic tersebut terjadi tanggal maret dan saksi melaporkan panas pada tanggal maret pukul tps tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut muhammad anas bin k.h. ahmad malik saksi tinggal jalan sultan fatah nomor bintaro, demak, saksi adalah relawan dari pasangan calon nomor urut bagian penerimaan laporan dan melakukan inventarisasi: teman saksi yang bernama sulit, iman nafi', nurani, dan sukiman datang panas: saksi dan keempat temannya melaporkan lima laporan panas yaitu laporan money politic dan laporan suara palsu, sudirman bin sari saksi tinggal wringinjajar, kecamatan kranggan, kabupaten demak, saksi membenarkan keterangan muhammad anas: sulit bin showman saksi tinggal kauman, demak: saksi membenarkan keterangan muhammad anas: bahwa terdapat orang pelapor yang diperintahkan untuk mencabut laporannya, tetapi saksi tidak mengetahui nama orang yang memerintah tersebut: sukarno saksi, istri dan anak saksi menerima uang masing masing sejumlah dari ketua yang bernama sanyo: saksi menerima uang tersebut pada tanggal maret pukul saksi diperintahkan untuk memilih nomor pada saat pemilihan: saksi tidak melaporkan kejadian tersebut panas, tps tempat saksi memilih, pasangan pemenang yaitu pasangan calon nomor urut ahmad choir bin mustar saksi tinggal desa tanggul, kecamatan mijen, saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut tps desa tanggul: saksi diberitahu bahwa terdapat anggota pps yang membagikan uang kemudian saksi tegur pada saat penumpahan oleh kpps: jumlah dpt tps desa tanggul sejumlah orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak orang, suara sah pasangan calon nomor urut sejumlah, sisa surat suara sebanyak lembar, bahwa terdapat kelebihan surat suara yang dicoblos nomor saksi sudah dipanggil oleh panas tetapi tidak hadir karena panggilannya hari minggu, saksi menandatangani berita acara dan formulir saksi pasangan calon yang tidak hadir yaitu saksi pasangan calon nomor urut dan seluruh saksi pasangan calon yang hadir menandatangani berita acara dan formulir muhammad utico bin suman anak saksi yang bernama iman abdul hour menerima uang dari pps yang bernama ukin, anak saksi menerima uang sejumlah untuk orang saudaranya dan disuruh mencoblos nomor tps pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut saksi tidak melaporkan money politic tersebut kepada bawaslu: durch muslim bin sumardi saksi tinggal desa saluran, kecamatan karanganyar, pada tanggal maret pukul saksi didatangi oleh ketua yang bernama madhuri, kemudian saksi dan istri saksi diberikan uang masing masing dengankardinal binti suwardi saksi tinggal waru, kecamatan kranggan: saksi diberi uang sejumlah oleh roni, roni mengatakan agar saksi memilih pasangan calon nomor urut sulaiman bin makmur saksi tinggal waru, kecamatan kranggan: saksi adalah anak dari saksi kardinal: saksi menerima uang sejumlah dari roni rumah saksi pada tanggal maret pukul saksi tidak melaporkan panas: heri santo bin jasmin saksi tinggal perum griya bhakti griya praja, rw kecamatan demak: pada hari jumat, tanggal maret pukul istri saksi diberi uang oleh haryono, yang bekerja sebagai pns dinas perhubungan demak, sejumlah haryono berpesan agar memilih pasangan calon nomor urut pada saat pencoblosan tps: pasangan pemenang tps tempat saksi memilih yaitu pasangan calon nomor urut tarian bin kasir saksi tinggal desa gempol depok rw kecamatan dempet, saksi dan istrinya menerima uang masing masing dari bapak zainal arifin dan suparman atas suruhan atau perintahnya ibu asih sumardi selaku tim sukses pasangan calon nomor urut yaitu korban dempet, saksi diperintah agar mencoblos pasangan calon nomor urut saksi menerima uang pada tanggal maret pukul menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, memohon menyampaikan jawaban tertulis, yang menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan pemohon dan pemohon selanjutnya disebut juga para pemohon kabur (obscura libel). bahwa permohonan parasehingga permohonan kabur dan tidak layak (obscura libel)alam permohonannya parara pemohon: bahwa dengan demikian permohonan dari para pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam danengan demikian sudah sepatutnya mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima: bahwa substansi permohonan tidak termasuk obyek perselisihan hasil pemilukada karena dalam permohonan para pemohon tidak mempersoalkan selisih suara tetapi justru mempersoalkan hal hal luar hasil penghitungan suara sebagai berikut: dalil adanya keterlibatan unsur birokrasi yang dilakukan secara simultan, terencana dan sistematis dalam pemilukada kabupaten demak tahun dalil adanya pelanggaran berupa praktik politik uang: dalil adanya pelanggaran lain yang terjadi selama pemilukada kabupaten demak yang dilakukan secara terstruktur dan masif, hal hal tersebut atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan tahun sebagaimana diubah dengan tahun ketentuan dan tahun dan ketentuan huruf dan pmk tahun sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan obyek dari perselisihan hasil pemilukada. bahwa untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebutaracc.ara pemohon, bahwa permohonan yang diajukan oleh parakeberatan diajukan telah lewat waktu, yaitu setelah (tiga) hari kerja. bahwa memohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada hari sabtu tanggal maret pagi sampai dengan sekitar pukul (dua belas) siang sehingga tenggang waktu mengajukan keberatan semestinya hingga hari rabu tanggal maret pukul siang atau setidak tidaknya hingga berakhirnya jam kerja mahkamah konstitusi. bahwa ternyata permohonan ini disampaikan oleh para pemohon lewat waktu mahkamah konstitusi yaitu pada hari rabu tanggal maret pukul bukti sehingga tidakepatutnya dinyatakan tidak dapat diterimarabenar sebagaimana dalil para pemohon angka dan (halaman para pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati demak dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten demak tahun dengan nomor urut (untuk pemohon dan nomor urut (untuk pemohon ii) sesuai dengan keputusan kpu kabupaten demak nomordan keputusan kpu kabupaten demak nomor kwk pts kpu kab bertanggal januari tentang penetapandan bahwa terhadap dalil dalil parajelis hakim mahkamah konstitusi tentang bantahan terhadap dalil dalil para pemohon sekaligus penjelasan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya: bahwa pada intinya para pemohon keberatan terhadapbukti dan berita acara nomor kwk baikienamun ternyata keberatan yang diajukan oleh para pemohon terhadap keputusan dan berita acara guo, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara. bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum, para pemohon mengakui kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon: bantahan terhadap pokok permohonan angka dan angka bahwa tidak benar penyelenggaraan pemilukada kabupaten demak tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil dan telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional seriusoleh memohon. bahwa samping itu dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten demak memohon sama sekali tidak melanggar ketentuan uud terutama ddemak selaku penyelenggara pemilihan umum bupati dan wakil bupati demak tahun bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati demak tahun dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten demak tahun sebagaimana tertuang dalam keputusan komisi pemilihan umum demak nomor kwk pts kpu kabii. duduk perkara, fakta, dan alasan permohonan bahwa pemohon dan pemohon adalah pasangan calon tetap sebagai peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati demak provinsi jawa tengah dalam pemilu kepala daerah pemilukada) kabupaten demak tahun dengan nomor urut (untuk pemohon dan nomor urut (untuk pemohon ii): (vide bukti dan bukti bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa pemilukada kabupaten demakbupati dan wakil bupati demak tahun basindosssiodisd innen konsen kat voice kiss sil kusondisd mnnnnnn senna dan pada kenyataannya memohon menyelenggarakan pemilukada secara demokratis, melakukan perlakuan yang sama terhadap para pasangan calon dan para pemilih, dan tidak melakukan pengancaman kepada pasangan calon, para pemilih, dan pihak lain serta tidak menemukan adanya ancaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilukada, bantahan terhadap pokok permohonan angka angka dan angka bahwa tidak benar pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten demak diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dan merusak sendi sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,, bahwa isu isu mengenai adanya pelanggaran baru bermunculan setelah selesainya penghitungan suara tps dan masyarakat mulai mendapatkan gambaran hasil pemilu melalui survey dan penghitungan sementara dari berbagai instansi. bahwa hal ini dapat pula disimpulkan dari pelaporan para pemohon kepada panwaslukada kabupaten demak yang baru disampaikan pada hari jumat tanggal maret atau kurang satu hari dari waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten, bantahan terhadap pokok permohonan angka dan angka bahwa terhadap dalil para pemohon angka dan tentang tindakan sistematis pemanfaatan jajaran birokrasi pemkab jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan pemilukada dan dalil ketidaknetralan lembaga negara, memohon tidak pernah mendapatkan laporan mengenai hal tersebut. adapun (gua non) terjadi, apakah betul hal itu terjadi secara sistematis. maka dalam hal ini memohon mensomeer para pemohon untuk membuktikannya: bahwa dalil para pemohon berbanding terbalik dengan kenyataan mana pelaksanaan pemilukada kabupaten demak telah berlangsung dinamis namun tidak ada gejolak tengah masyarakat. bahwa jika benar dalil para pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut secara sistematis dan pemanfaatan jajaran struktural birokrasi maka tentu telah menjadi pemberitaan daerah dan bahkan nasional mengingat posisi kabupaten demak yang berdekatan dengan kota provinsi jawa tengah, bahwa jika benar para pemohon mengetahui adanya pemanfaatan fasilitas negara maka hal tersebut termasuk kategori pelanggaran terhadap aturan kampanye dan sepatutnya dilaporkan kepada bawaslu kabupaten demak untuk ditindaklanjuti jika cukup bukti. bahwa memohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi bawaslu terkait pemanfaatan fasilitas negara oleh pasangan calon, bahwa begitu pula jika para pemohon merasa pengawas pemilu melakukan pelanggaran terhadap asas asas pemilu dan prinsip prinsip demokrasi dapat mengadukan kepada badan pengawas pemilu bawaslu). bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan pemungutan suara tanggal maretara pemohon. keberatan tersebut baru muncul setelah selesai proses penghitungan suara tps yang disebabkan para pemohon tidak memperoleh suara terbanyak. bukti bantahan terhadap pokok permohonan angka sampai dengan angka bahwa berkaitan dalil adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif para pemohon menyajikan apa yang disebut sebagai daftar tanda bukti pelaporan panwaslukada dan bukti tambahan berupa daftar dugaan money politic yang belum dilaporkan. bahwa menurut hemat memohon mengenai daftar money politic tersebut masih berupa dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya dan perlu dipersoalkan apakah ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu dan apakah ada pengaruhnya dengan penghitungan suara secara keseluruhan dan apakah benar bersifat sistematis, terstruktur dan massif. terlebih lagi para pemohon tidak menunjukkan apa hubungan daftar tersebut dengan perolehan suara pasangan calon tertentu dan bagaimana hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga dapat disimpulkan sistematis, terstruktur, dan masif? bahwa terkait dengan dalil para pemohon pada dalil tidak benar terjadi pelanggaran secara sistematis yang melibatkan struktur birokrasi termasuk dalam hal ini penyelenggara pemilu jajaran kpps. bahwa berdasarkan bukti formulir model tps desa jatirogo, kecamatan bonang yang ditandatangani seluruh saksi pasangan calon (tanpa catatan keberatan), abdul adhi bukan anggota kpps yang terlibat dalam pemungutan dan penghitungan suara tps tersebut bukti demikian pula dari bukti formulir model tps desa morodemak, kecamatan bonang bukti dan tps desa risen kecamatan wonosalam bukti tidak ada keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, dan ditandatangani saksi saksi termasuk saksi para pemohon: bahwa tidak benar dalil para pemohon dalam bukti yang menerangkan adanya pelanggaran money politic yang melibatkan seorang anggota kpps bernama sanyo, lokasi desa anak, kecamatan wonosalam demak. bahwa desa anak terdapat (lima) tps dan tidak ada satupun anggota kpps yang bernama sanyo. bukti bahwa tidak benar anggota kpps tps wringinjajar, kecamatan kranggan bernama ramadi melakukan money politic sebagaimana dimaksud bukti hal ini terbukti dengan adanya pencabutan pelaporan oleh mikron hafidz yang melaporkan dugaan tersebut yang mengatasnamakan mencatut nama solid. bukti bahwa tidak benar ada seseorang yang dinyatakan sebagai anggota kpps yang disebut bernama moh. sejak melakukan tindakan money politic, dan terbukti hingga saat ini tidak ada pengaduan kepada memohon maupun klarifikasi dari panitia pengawas pemilukada: bahwa tidak benar dalil para pemohon pada angka yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan struktural. bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran yang sistematis karena para pemohon tidak menunjukkan hubungan antara satu dugaan dengan dugaan lainnya. bahwa isu adanya keterlibatan anggota kpps (dari sejumlah personil kpps seluruh kabupaten demak juga tidak dapat disimpulkan sistematis dan struktural terlebih lagi isu tersebut tidak benar adanya: bahwa tidak benar dalil para pemohon bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan panitia pengawas pemilu, karena dari daftar bukti tambahan mulai bukti sampai dengan belum dilaporkan kepada bawaslu kabupaten demak, bahwa faktanya tidak ada permasalahan pelanggaran terkait pemilukada kabupaten demak sebagaimana surat keterangan dari penegak hukum. bukti tanggapan terhadap pokok permohonan angka bahwa memohon sepakat bahwa dalam proses pemilukada kabupaten demakjustru dalam rangka hal itu tidak terjadi, memohon telah melakukan proses pemilukada sesuai dengan tahapan sebagaimana keputusan kpu kabupaten demak nomor kwk pts kpu kab tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten demak nomor kwkdemak sebagaimana diubah dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten demak nomor kwk pts kpu kab bukti dan bukti dan dilakukan sesuai prinsip jujur dan adil serta para pemilih dijamin bisa melaksanakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. lebih dari itu memohon juga tidak mentoleransi terhadap adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada, bantahan terhadap pokok permohonan angka sampai dengan angka bahwa memohon tidak sepakat dengan kesimpulan para pemohon pada dalil angka sampai dengan11ampai dengan buktierdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan atas maka mohon kepada yang muliluruh permohonan para pemohon atau menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterimaakta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk bukti keputusan kpu kabupaten demak nomor:maret tentang penetapan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati demak tahun bukti berita acara nomor kwk ba i1kliping koran tentang pemilukada demak, bukti formulir model tps desa jatirogo, kecamatan bonang: bukti formulir model tps desa morodemak, kecamatan bonang, bukti formulir model tps desa risen, kecamatan wonosalam: bukti bukti desa anak, kecamatan wonosalam, kabupaten demak tidak ada kpps yang bernama sambo: bukti t 10a formulir model tps desa tanggul, kecamatan mijen: bukti pencabutan laporan oleh mikron hafidz yang mencatut nama solid: bukti surat keterangan dari penegak hukum, bukti keputusan kpu kabupaten demak nomor kwk pts kpu kab tanggal agustus tentang perubahan atas keputusan kpu kab. demaktanggal februari tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten demak nomorak, bukti berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan model da kwk.kpu kecamatan wonosalam:pet: bukti berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan model da kwk.kpu kecamatan kebonaggajmijen:yar tengguntur: bukti berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan model da kwk.kpu kecamatan saybonagedukranggan, bukti deklarasi damai pemilihan umum bupati dan wakil bupati demak tahunmaret yang pada pokoknya sebagai berikut: nursalim saksi adalah kasat interkom polres demak, bahwa selama pelaksanaan pilkada wilayah hukum polres demak atau kabupaten demak, situasi aman dan kondusif, sebelum tahap kampanye, polri, polres demak bekerja sama dengan kpu demak membuat acara deklarasi damai yang dihadiri oleh para paslon maupun musica, dan instansi terkait, dan disaksikan oleh para kiai maupun tokoh agama sana yang salah satu putrinya adalah sanggup menerima atau siap kalah dan siap menang: semua tahap pemilukada berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada masalah, bahwa tidak ada laporan yang masuk kantor kejaksaan negeri demak, suryo kasipidum kejar demak) saksi adalah kasipidum kejar demak: saksi menerangkan bahwa tidak ada satu pun tindak pidana pemilu yang masuk gakkumdu baik money politic maupun tindak pidana pemilu lainnya, h.m. zaini mawardi saksi adalah sekretaris forum komunikasi umat beragama dan majelis ulama indonesia: bahwa kehidupan beragama demak secara umum kondusif, saling menghormati, saling menghargai, saling terorganisasi, selama tahapan pemilu, saksi ikut memonitor dan semua lancar: badawi saksi adalah anggota pps desa anak, kecamatan wonosalam, saksi selaku pps memantau tps mulai dari sebelum persiapan maupun dalam pelaksanaan, bahwa terdapat laporan dari sukarno yang menyatakan sanyo membagikan uang dan saksi menyatakan bahwa sanyo bukanlah anggota kpps seperti yang telah dilaporkan dalam keterangan saksi pemohon: di5 tps tersebut, pasangan pemenang yaitu pasangan calon nomor urut tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi saksi pasangan calon: kotak suara diantar pada tanggal maret kecamatan, pukul mutrofin saksi adalah ketua kpps tps desa tanggul, kecamatan mijen, pencoblosan tps dilaksanakan pada tanggal maret dpt berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah suara, suara sah berjumlah suara, suara tidak sah berjumlah suara dan sisa surat suara sejumlah lembar: pasangan calon nomor urut menjadi pemenang tps saksi, saksi tidak pernah membagikan uang tps, mengenai kelebihan surat suara, awalnya saat penghitungan sudah benar jumlahnya kemudian saat saksi membacakan surat suara ternyata kelebihan surat suara tetapi tidak dihitung oleh saksi, saksi tidak menghitung surat suara yang lebih tersebut karena bukan merupakan surat suara yang sah dan resmi dari kpu, kelebihan surat suara tersebut tidak dimasukkan dalam berita acara karena bukan merupakan surat suara yang sah, tidak ada anggota kpps yang membagikan uang dan tidak ada yang merangkap menjadi tim sukses, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait pasangan calon bupati dan calon wakil bupati terpilih kabupaten demak tahun menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut: dalam eksepsi adanya kesuburan identitas alamat pemohon bahwa sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi tahun huruf (a) meny, bahwa seharusnya permohonan yang diajukan oleh pemohon dihampiri bukti diri berupa kartu tanda penduduk ktp) yang memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan pekerjaan pemohon, bahwa sebagaimana identitas alamat yang digunakan oleh pemohon drs. haryanto, mm) dalam mengajukan permohonan ini tertulis jalan sultan hadiwijaya mangunjiwan demak padahal diketahui alamat tersebut adalah alamat kediaman dari pihak terkait yaitu drs. moh. dachirin said, sh, (bukti pt bahwa dengan demikian syarat permohonan yang diajukan para pemohon telah tidak memenuhi ketentuan syarat permohonan karena adanya kesalahan dari identitas pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan yang diajukan para pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima: tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pada tanggal pada tanggal maret komisi pemilihan umum kabupaten demak mengeluarkan keputusan tentang penetapan hasil peng, bahwa sesuai denganpengertian hari kerja sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang hari kerja lingkungan lembaga pemerintah presiden republik indonesia, adalah: drs. haryanto, calon wakil bupati o promo, calon wakil bupatidanara pemohon pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten demakand wali kota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kabupatendemak yang meliputi (tiga belas) wilayah kecamatan, yaitu: kecamatan bonang (vide bukti sampai dengan bukti kecamatan gajah (vide bukti sampai dengan bukti dan bukti sampai dengan cc. kecamatan karanganyar (vide bukti sampai dengan bukti:: jam bahwa mahkamah konstitusi adalah termasuk lembaga pemerintah tingkat pusat yang berkedudukan dki jakarta sehingga hari dan jam kerjanya mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut atas: bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilukada demak dilaksanakan oleh kpu kabupaten demak pada tanggal maret dan selesai pukul wib dengan demikian tenggat waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara paling lambat adalah hari rabu tanggal maret pukul wib sesuai dengan hari kerja yang diatur dalam keppres nomor tahun bahwa pada hari rabu tanggal maret s d pukul wib yang merupakan batas waktu akhir pengajuan berkas permohonan, dalam buku tamu tidak ada daftar tamu pasangan calon kuasanya dan dalam buku penerimaan permohonan perkara baik manual maupun online mahkamah konstitusi juga tidak ada perkara yang masuk berkaitan dengan perkara php pemilukada demak, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh memohon kpu (bukti menunjukkan bahwa pengajuan permohonan dari para pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal maret pukul wib dengan demikian pengajuan tersebut telah melampaui batas waktu akhir pengajuan permohonan php mahkamah konstitusi: bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut atas seharusnya pengajuan berkas permohonan php pemilukada kabupaten demak tidak dapat register sebagaimana ketentuan yang menyatakan, permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana disebut tidak dapat registrasi , dengan demikian maka permohonan para pemohon yang diajukan pada tanggal maret pukul wib telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga permohonan para pemohon tersebut wajib untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima: tentang kewenangan bahwa permohonan para pemohon dalam perkara guo hampir seluruhnya menguraikan tentang terjadinya money politic pada pemilukada kabupaten demak (halaman s.dbukti s.d. uber dan judul),mayoritas menguraikan terjadinya money politic dalam pemilukada kabupaten demak hal tersebut adalah tidak benar.demakcalon (a) bawaslu (b) polri (c) jaksa pengadilan keterangan calon bupati wakil bupati yang melakukan money politic diketahui bawasludalam pokok perkara bahwa pihak terkait dengan tegas menolak dengan seluruh dalil dalil para pemohon kecuali yang tegas diakui oleh pihak terkait,:!hukumnya yaitu mengenai: tentang pelanggaran sistematis bahwa pemilukada kabupaten demakahwa dalil para pemohon pada polita dan tidak benar karena hanya menyebutkan ilustrasi ilustrasi saja, yang benar adalah pemilukada kabupaten demak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas uber dan judul,: bahwa polita para pemohon angka tidak benar, yang benar adalah: kehadiran tata tani pihak terkait) dalam acara acara sebagaimana didalilkan dalam permohonan pemohon adalah rangkaian aktifitas tata tani pihak terkait) dalam kapasitas sebagai bupati kabupaten demak dan sama sekali bukan dalam kapasitas sebagai calon bupati periode tahun s.d. kegiatan afghan nur adalah kegiatan kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam kapasitas sebagai kepala dinas pendidikan: kegiatan rapikan dan muhamad (keduanya staf kecamatan wonosalam) adalah kegiatan rutin yang merupakan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam pembinaan administrasi perangkat desa bukti bahwa setiap kegiatan yang menggunakan pendopo kabupaten akan tercatat dalam buku daftar pinjam pendopo bagian umum setda demak, sedangkan kenyataannya pada tanggal januari buku daftar pinjam pendopo tercatat hanya untuk kegiatan pelantikan pejabat struktural eselon iii, iv, dan serta kepala sekolah lingkungan pemda kabupaten demak bukti pt bahwa dalil para pemohon polita tidak benar, yang benar adalah portal internet adalah situs resmi pemda kab. demak yang sudah ada sejak tahun jauh sebelum proses pemilukada kabupaten demak. situs tersebut digunakan sebagai media komunikasi dan infomasi antara pemda kabupaten demak dengan masyarakat supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kegiatan kegiatan pemda kabupaten demak baik bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. sehingga sangatlah tidak benar apabila digunakan untuk memfasilitasi kepentingan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut bukti pt:permohonan para,: siapa yang memberi apakah benar yang memberi pasangan calon nomor urut (satu) ataukah pasangan lain siapa yang menerimaara pemohon? bahwa dalam permohonan yang diajukan para pemohon menyampaikan tentang money politic sebagaimana polita hal. s.d. menyebutkan peristiwa money politic di: kecamatan bonang: kecamatan gajah, kecamatan karanganyar, kecamatan wonosalam, kecamatan sayung: kecamatan kebonagung: kecamatan kranggan, kecamatan karangan: kecamatan karangtengah, kecamatan demak kota, kecamatan dempet, i. kecamatan gedung, kecamatan guntur, adalah tidak benar, sebagaimana telah diuraikan adalah sesuatu yang belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum dan terlebih lagi dalam peristiwa tersebut ternyata daftar nama nama pelapor dalam bukti sampai dengan yang bersangkutan tidak merasa membuat laporan, ada yang mencabut laporan karena tidak tahu menahu bukti pt s.d. pt dan juga bukan merupakan nama tim kampanye pasangan calon nomor urut bukti pt bahwa suatu peristiwa money politic adalah merupakan ranah panas serta untuk menindaklanjuti, dan bukan menjadi wewenang mahkamah konstitusi hal tersebut sebagaimana undang undang tahun tentang pemerintah daerah yangara pemohon sebagaimana tertulis dalam polita hal s.d. adalah tidak benar, dimana nama nama tersebut bukan termasuk dalam daftar tim kampanye pasangan calon nomor urut pihak terkait) tidak pernah melakukan sebagaimana dalil permohonan para pemohon bukti pt s.d. ptbupati negeri wabup ket. calon bupati wakil bupati yang melakukan money politic diketahui bawaslu cc.tentang pelanggaran bersifat terstrukturtentang pelanggaran bersifat masif bahwa dalam proses pemilukada kabupaten demak: bahwa polita angka s.d.i:.d.erdasarkan fakta fakta atas, para pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi yang mhuruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima:, menyatakan bahwa politik uang yang melibatkan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam polita halaman s.d. padkeberatan dan pembatalan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten demakdemak tahun dan terdaftar dalam register perkara nomor php.d ixyaitu keputusan tentang penetapan hasil per!ii tentang rekapitulasi hasil per: menyatakan sah demi hukum pemilukada kabupaten demakatas nama drs. moh. dachirin said, sh. si.: bukti pt surat permohonan pinjam tempat penggunaan pendopo kabupaten bertanggal januari bukti pt buku surat masuk peminjaman tempat, kendaraan dan lainnya tahun bukti pt website periode bulan juni sampai dengan bulan maret bukti pt surat pernyataan dari nur kronis alamat desa mojosimo, kecamatan gajah, kabupaten demak, bertanggal maret bukti pt surat pernyataan firman abidin alamat desa willing rt. rw.iii, kecamatan gajah, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan hargo andriantondo alamat desa sambung rt. rw. kecamatan gajah, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan eko sudarso bin suhartono alamat desa cangkringrembang rt. rw. kecamatan karanganyar, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan kembali alamat desa risen, kecamatan wonosalam, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan saudari alamat dusun depok, desa kebonagung, kecamatan kebonagung, kabupaten demak: kecamatan wonosalam (vide bukti sampai dengan bukti dan kecamatan sayung (vide bukti dan bukti sampai dengan bukti kecamatan kebonagung (vide bukti sampai dengan kecamatan kranggan (vide bukti sampai dengan kecamatan karangan (vide bukti sampai dengan kecamatan karang tengah (vide bukti sampai dengan kecamatan demak kota (vide bukti sampai dengan kecamatan dempet (vide bukti sampai dengan kecamatan gedung (vide bukti sampai dengan kecamatan guntur (vide bukti sampai dengandemakdemak nomor urut dan atau mengurangi jumlah suartata taniab demaktata tani. pelibatan sistematis dan bukti pt surat pernyataan shock alamat dukuh jago, desa wringinjajar, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan narrow alamat desa wringinjajar, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan usman alamat desa waru, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan romana alamat desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan badriyah alamat desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan burro alamat desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan sukiman alamat desa tamansari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat keterangan kepala desa batursari, kecamatan kranggan: bukti pt surat pernyataan simpati alamat desa batursari, kecamatan kranggan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan mukti dan zaitun alamat desa tlogorejo, kecamatan karangan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan muh. syaerodin alamat desa gempoldenok, kecamatan, karangan, kabupaten demak: bukti pt surat pernyataan suparman alamat desa gempoldenok, kecamatan, karangan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan mustar zaini alamat desa gempoldenok, kecamatan, karangan, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan muh. arifin alamat desa kauman gedung, kecamatan gedung, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan jaringan alamat desa sarirejo rt. rw. kecamatan guntur, kabupaten demak, bukti pt surat pernyataan sumardi alamat desa sarirejo rt. rw. kecamatan guntur, kabupaten demak, bukti pt surat edaran undangan camat wonosalam tertanggal februari bukti pt daftar tim kampanye pasangan calon urut nomor selain itu, pihak terkait juga mengajukan enamhadi waluyo saksi adalah aparatur pemerintah kabupaten demak dinas perhubungan komunikasi dan informatika, bahwa seluruh tahapan pemilu sudah terdapat dalam situs bahwa situs tersebut tidak diperuntukkan kepada salah satu pasangan calon bupati, tetapi untuk seluruh pasangan calon: rapikan saksi adalah pns kecamatan wonosalam: bahwa pada tanggal februari memang benar ada rapat pembinaan perangkat desa desa risen: bahwa dalam rapat tersebut tidak ada saran atau perintah untuk mendukung salah satu pasangan calon, bahwa rapat pembinaan perangkat desa tersebut membicarakan pembinaan administrasi, masalah pembuatan spj, lpj, nota apb des, dan merupakan kegiatan rutin: supriyatiningsih saksi adalah pns kecamatan gajah: bahwa terjadi pertemuan rekor kepala desa setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh kepala desa se kecamatan untuk mengevaluasi kinerja kades: bahwatidak benar telah terjadi pertemuan rumah jabatan bupati: ahmad farhan saksi adalah pemuka agama: bahwa pada waktu khitan pada tanggal memang terjadi pertemuan ulama umar dan membicarakan agar kecamatan gajah tentram dan kondusif dalam rangka pemilukada, pertemuan ulama dan umar ditujukan kepada seluruh masyarakat: h.m. chotib saksi adalah petani tambak, bahwa pada tanggal maret kakak saksi yang bernama abdul haris dan temannya yang bernama mualaf, sari dan zainal dilaporkan panas kecamatan bonang karena dituduh membagikan uang desa karangrejo: bahwa kakak saksi dilaporkan oleh abdul wasit dan laporannya adalah rekayasa: saksi mengatakan rekayasa karena saksi melihat sendiri dan mendampingi kakaknya dari pukul s.d. pukul bahwa tanggal maret sudah diklarifikasi oleh panas dan hingga saat ini belum ada sidang pengadilan atau dipanggil polisi, sono saksi adalah petani dan pedagang, pada tanggal maret ada orang yang datang rumah saksi yang dianggap sebagai pelapor money politic untuk pasangan calon nomor urut bahwa keempat pelapor tersebut tidak pernah merasa melapor dan telah membuat surat pernyataan, menimbang bahwa baik parakwk ba i1pu)demak sesuai dengan berita acara nomor kwk ba !!itasikmalaya nomor kwk pts kpu kab demak tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumahad, maretara pemohon, memohon, dan pihak terkait dalam jawaban dan keterangan tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan para pemohon kabur (obscura libel) dan permohonan para pemohon diajukan melewati tenggang waktu. sedangkan pihak terkait mengajukan eksepsi, yaitu kesuburan identitas alamat pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan tentang kewenangan mahkamah konstitusi,angka dan eksepsi pihak terkait angka, bahwa terhadap eksepsi memohon angka dan eksepsi pihak terkait angka telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sampai dengan atas. selain itu, penentuan tenggang waktu pengajuan keberatan atau permohonan sengketa pemilukada berbeda dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dpr, dpd, dan dprd maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaisedangkan untuk sengketa pemilukadajuncto pmk oleh karena permohonan para pemohon diajukan masih dalam hari kerja yaitu tanggal maret maka yang berlaku. dengan demikian, menurut mahkamah, eksepsi memohon dan pihak terkait guo tidak belasan menurut hukum: bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka mahkamah berpendapat, bahwa dalam memeriksa permohonan, mahkamah mengacu pada dan mk. setelah mahkamah memperhatikan permohonan para pemohon, menurut mahkamah, permohonan para pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam dan mk, sehingga eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, i3arai3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang seluruh wilayah kabupaten demak yang meliputi (tiga belas) wilayah kecamatan. untuk membuktikan dalilnya, para p, yaitu munadirin, suryadi, muzayyin, ahmad suara, abdul wasit, soleh, nur hasim, moh. ali, jasmani, badan, jamil, sulthan noor, ahmad mustofa, sukarno, ahmad choir, muhammad utico, durch muslim, kardinal, sulaiman, heri santo, dan tarian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlah terjadi pembagian uang dalam pemilukada kabupaten demak tahun berkisar rp. per orang yang dilakukan oleh tim sukses pihak terkait dan oleh anggota kpps, terhadap dalil para pemohon guo, memohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, dalil tersebut masih berupa dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya dan masih perlu dipersoalkan apakah ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu dan apakah bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga berpengaruh kepada penghitungan suara secara keseluruhan. untuk membuktikan keterangannya, memohon mengajukan bukti sampai dengan bukti dan bukti serta saksi saksi, yaitu nursalim kasat interkom polres demak), suryo kasi hidup kejar demak) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau pun tindak pidana pemilukada dalam pemilukada kabupaten demak tahun adapun saksi badawi anggota pps anak, kecamatan wonosalam) pada pokoknya menyatakan tidak ada anggota pps bernama sanyo tps yang ada desa anak, pihak terkait membantah dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan, dalil para pemohon guo adalah tidak benar, karena merupakan sesuatu yang belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum. terlebih lagi dalam peristiwa tersebut ternyata pelapor (sebagaimana bukti sampai dengan bukti tidak merasa membuat laporan dan ada yang mencabut laporan karena tidak tahu menahu mengenai laporan tersebut, serta nama nama yang disebut oleh para pemohon juga bukan merupakan nama tim kampanye pasangan calon nomor urut untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti pt sampai dengan bukti pt dan bukti pt serta saksi saksi, yaitu hm. chotib dan sono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada money politic dalam pemilukada kabupaten demak tahun, memohon, dan pihak terkait, didapati fakta: ada laporan tindak pidana pemilukada berupa politik uang yang dilakukan oleh tim pihak terkait kepada panwaslukada,tata tanidemak yang dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh calon bupati nomor urut atau tim suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkannya dalam pemilukada kabupaten demak tahun antaranya adalah: melibatkan kepala dinas pendidikan kabupaten demak afghan nur bukti kejadian pada tanggal februari ruang balai desa risen, kecamatan wonosalam, kabupaten demak manaemilukada kabupaten demak bukti kejadian pada tanggal januari jam sampai dengan jam mana tata tani sebagai bupati menjabat dan pasangadesa untuk memenangkan pasangan nomor urut desa masing masing dengan iming iming bagi desa yang menang akan diberi hadiah kerbau satu ekor dengan penggunaan portal internet resmi milik pemkab demak untuk kepentingan kampanye milik pasangan calonabupaten demak juga ikut dilakukan oleh tidak ada laporan tindak pidana pemilukada maupun perkara pidana pemilukada kepolisian dan kejaksaan kabupaten demak, ada penarikan laporan oleh pelapor karena merasa tidak melapor dan karena pelapor disuruh oleh saksi pemohon untuk melaporkan adanya politik uang, yang seluruhnya dilaporkan pada tanggal maret dan maret tidak ada anggota kpps yang membagi bagi uang saat pemilukada kabupaten demak tahun nama nama yang didalilkan sebagai tim sukses pihak terkait ternyata tidak ada dalam daftar tim kampanye pihak terkait: berdasarkan fakta tersebut atas, menurut mahkamah telah ternyata dalil paratentang adanya tim dari pihak terkait melakukan money politic, menurut mahkamah, berdasarkan bukti pt berupa daftar tim kampanye pasangan calon nomor urut nama nama yang didalilkan oleh para pemohon tidak terdapat dalam daftar tim kampanye tersebut. selain itu, seluruh saksi saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan lisan maupun tertulis baik tingkat tps sampai dengan tingkat rekapitulasi kpu kabupaten demak, berdasarkan bukti dan fakta tersebut atas, mahkamah berpendapat, dalil para pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pertemuan: kejadian pada tanggal februari ruang balai desa risen, kecamatan wonosalam, kabupaten demak, dua orang yaituilkada demak kejadian pada tanggal januari jam sampai dengan jam saat tata tani sebagai bupati menjabat dan pasangan calokepala desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut kelurahan desa masing masing dengan iming iming bagi kelurahan desa yang menangkan pasangan calon nomor urut akan diberi hadiah kerbau satu ekor, untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti dan bukti serta saksi saksi, yaitu hadi purwanto dan kamal subhan @ostholany yang pada pokoknya menerangkan ada pertemuan tanggal februari dan tanggal januari yang meminta kepada lurah kepala desa dan perangkat lurah desa untuk memenangkan pihak terkait dalam pemilukada kabupaten demak tahun terhadap dalil para pemohon tersebut, pihak terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan: pertemuan yang dilakukan rapikan dan muhamad (staf kecamatan wonosalam) adalah kegiatan rutin yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan administrasi perangkat desa: sesuai buku daftar pinjam pendopo pertemuan pada tanggal januari adalah untuk kegiatan pelantikan pejabat struktural eselon iii, eselon iv, dan eselon serta para kepala sekolah lingkungan pemda kabupaten demak: untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait mengajukan bukti pt dan bukti serta saksi saksi rapikan, dra. supriyatiningsih, dan ahmad farhan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan tanggal februari desa risen, kecamatan wonosalam adalah pertemuan rutin yang biasa dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap perangkat desa dan pertemuanmalam harinya adalah pertemuan antara umar dan ulama yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. pertemuan tersebut tidak terkait dengan pemilukada, mengenai permasalahan tersebut, menurut mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, dalil para pemohon guo tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pertemuan pertemuan yang didalilkan merupakan pertemuan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan pihak terkait, karena berdasarkan keterangan saksi pihak terkait rapikan, dra. supriyatiningsih, dan ahmad farhan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan rutin yang sudah biasa dilakukan. keterangan saksi saksi tersebut diperkuat dengan bukti pt berupa surat permohonan pinjam pendopodan bukti pt berupa surat edaran undangan camat wonosalam tanggal februari dengan demikian, menurut mahkamah dalil para pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, i3pasangan calon menandatangani berita acara mulai dari tingkat tps sampai rekapitulasi perolehan suara kpu kabupaten dan tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis mengenai pada hari jumat tanggal delapan bulan aprilsebelas bulan april tahun dua ribu sebelas hartono, dan maria farida indrawpanwaslukada kabupaten demak yang antara lain ditemukan dalam tindakan: tidak menindaklanjuti laporan yang sudah masuk secara formal (mempunyai tanda bukti penerimaan pelaporan), atau ada laporan namun tidak diberikan tanda bukti penerimaan pelaporan, atau cc. meminta pelapor untuk mencabut laporan yang sudah masuk setidak tidaknya, namun tidak terbatas pada kejadian kejadian bawah ini: kecamatan bonang tanda bukti jenis pelapor terlahir lok asi waktu keterangan pelaporan pelanggaran kejadian pelaporan pemilu money politik ahmad ahmad betah kamis, terlahir kada'!!l1 mustofa budi walang rt. pukul bernama slamet rw. wib ahmad sholeh budi menjabat sebagai bonang, lintas demak pemilu money politik abdul mualaf kamis, terlahir kada'!!l1 wasit buhari gebang, pukul abdul abdul bening, wib adhi adhi demak menjabat sebagai gebang, anggota bonang, kpps tps demak desa ds. jatirogo jatirogo bonang demak pemilu money politik suhardi suhani kamis, kada'!!l1 sumberejo pukul bening, demak pemilu money politik abdul mualaf kamis, kada'!!l1 wasit buhari gebang, pukul abdul bening, wib adhi demak gebang, bonang, demak ds. jatirogo bonangkada' ! muhdhor dan pukul |
mahbiner sitompul, tempat, tanggal lahir sibolga, februari pekerjaan tni ad: warga negara indonesia:,ii.milik: selanjutnya disebut sebagai . iooiollbahwa pada tanggal november sekitar pukul wib, pemohon bersama ketua dan sekretaris pengurus partai politik pengusung pemohon dalam pencalonan pemilukada kabupaten tapanuli tengah telah mendaftarkan diri kepada komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah yang diterima oleh ketua dan anggotaadministrasi pencalonan pemohon oleh ketua komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah ditolak untuk diterima dengan alasan bahwa tidak ada stempel salah satu partai politik pengusung pemohon dalam pencalonan pemilukada kabupaten tapanuli tengah yakni partai patriot pancasilasetelah tim sukses pemohon tim alien) melengkapi stempel partai patriot pancasila, tim alien pada tanggal november sekitar pukul wib tiba kembali kantor komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah untuk menyerahkan kembali berkas pencalonan psaat tim sukses pemohon tim alien) menyerahkan kembali kepada memohon berkas pencalonan pemohon yang telah dilengkapi stempel partai patriot pancasila, memohon tidak menerima berkas pencalonan pemohon dan memohon meninggalkan kantor:,:,,id, menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah dengar keterangan ketua badan pengawas pemilihan umum yang pada pokoknya,,dan pengawas pemilihan umum juga telah mengajukan keterangan tertulis masing masing bertanggal maret dan akbp dicky patrianegara yang pada pokoknya, bahwa pemilukada kabupaten tapanuli tengah berjalan aman,,bertanggal maret serta keputusanobjek permohonan pemohon tidak sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang mana objek permohonan pemohon merupakan masalah pemohon dengan pasangan calon nomor urut tentang partai yang mendukungnyapanuli tengahhadap permohonan pemohon, pihak terkait mengajukan eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang menurutpanuli tengah tahun berdasarkan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt x11 bertanggal desember dan berita acara nomor kpu tt x11 bertanggal desember terhadap eksepsiani samosir dan wakil bupati drs. hikmat batubara bukti bahwa atas tidak diterimanya berkas pencalonan pemohon oleh memohon, tim sukses pemohon tim alpen) menyampaikan pengaduan secara tertulis dan langsung komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara medan dan komisi pemilihan umum. atas keberatan ini komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara, dan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah memohon) melakukan rapat koordinasi dan memutuskan agar berkas pencalonan pemohon diterima oleh mpencalonan pemohon baru diterima oleh memohon pada tanggal november yakni (enam) hari setelah masa pendaftaran berakhir. pemohon saat itu diusung (delapan belas) partai yakni partai hanura, pkpi, partai pelopor, pds, partai buruh, partai barnes, padi, pmb, pnb, partai kedaulatan, ppd, padi, pis, pku, ppen, partai republikan, pdk, dan partai patriotsetelah pemohon dan partai pendukung pemohon melakukan penelitian kepengurusan partai pengusung, maka pemohon menghilangkan (lima) partai pengusung yang kepengurusannya tidak memenuhi syarat yakni pds, padi, pmb, partai kedaulatan, dan ppd sebagaimana keterangan habibie pasaribu dan benny luhut hutagalung serta masti mega bukti poi: bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah berdasarkan tanda terima formulir pencalonan bupati dan wakil bupasedangkan permohonan pemohon diajukan pada tanggal maret sebagaimana registrasi dalam perkara nomor php.d ixyang ditetapkan oleh memohon tanggal maret sehingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari selasa, tanggal maret yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada maret karena tanggal maret dan maretmaruarar siahaan dan (sepuluh) orang saksi masing masing bernama habibie pasaribu, muslim jaya butar butar, curi sitompul, januar amour, malin sitompul, hikmawati, daring sitompul, sudan hasutan, efendi sihombing, dan usman simatupang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal maret dan apriltujuh) orang masing masing bernama glider simatupang, ali rahmad nasution, wahid pasaribu, zul samawi silitonga, dul fadli tambunan, master mana, dan palamanru nainggolanalat bukti tertulis yaitu bukti pt sampai dengan bukti pt serta mengajukan (empat belas) orang saksi masing masing bernama pastor ratings mana, ustad mohammad sadikin lubis, puspa aladin dibuka, paulus hutagalung, april marbun, aladin hutabarat, humanis siregar, nasrul pandangan alias burns, nelson situmorang, dead nada, rachman mustar hutabarat, teman sintang, jamil zeb tumor, dan syaefunnur matzahmaret dan tanggal april telah didengar dan dibaca keterangan tertulis dan tambahan keterangan tertulis ketua badan pengawas pemilihan umum, dan kapolres tapanuli tengah yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara:, kedudukan hukum, dan tenggang waktupemohon dan saksi dari para pihak, keterangan bawaslu, keterangan kapolres tapanuli tengah serta kesimpulan dari para pihak, mahkamah menyatakan: bahwa pemohon mendalilkan,untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti berupa pernyataan hadapan notaris atas nama habibie pasaribu, benny luhut hutagalung, dan masti mega,lampiran surat keputusan kpujuli lampiran surat keputusan kpu tapanuli tengah nomor kpu tt sk xoktober dterhadap dalil guo, memohon dalam jawabannya menyatakan tidak pernah menghalangi pemohon agar tidak menjadi peserta pemilukada. pihak terkait dalam keterangannya mengutip berita acara pengawasan bawaslu kabupaten tapanuli tengah nomor panwaslukada tt bap xi terkait dengan penolakan berkas dukungan pendaftaran pemohon karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan parpol sesuai dengan peraturan yang berlaku (vide bukti pt mahkamah menilai, pemohon tidak mengajukan bukti bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan mahkamah bahwa ada upaya menghalang halangi yang dilakukan oleh memohon sebagaimana yang didalilkan pemohon, sehingga dalil guo tidak beralasan hukum, bahwa pemohon mendalilkan, memohon mengarahkan partai politik pengusung pemohon agar tidak mencalonkan pemohon. untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti berupamahkamah menilai, dalil pemohon guo hanyalah merupakan asumsi yang tidak didasari bukti yang bernilai hukum, sehingga harus dikesampingkan, bahwa pemohon mendalilkan, memohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dewan pimpinan pusat partai politik padahal memohon mengetahui ada kepengurusan ganda pengusung pemohon dan pasangan calon lain. selain itu, pemohon mendalilkan, memohon tidak mentaati perintah pengadilan untuk menunda tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun dan menetapkan pemohon sebagai peserta pemilukada,saksi saksi atas nama habibie pasaribu, muslim jaya butar butar wakil sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai indonesia sejahtera), curi sitompul wakil ketua dewan pimpinan pusat partai kebangkitan nasional ulama), januar amour wakil sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai bulan bintang), malin sitompul ketua iii dewan pimpinan pusat partai buruh), hikmawati sekretaris dewan pimpinan cabang partai hati nurani rakyat kabupaten tapanuli tengah), daring sitompul ketua dewan pimpinan cabang partai indonesia sejahtera kabupaten tapanuli tengah), sudan hasutan, efendi sihombing, dan usman simatupang, selain itu, pemohon mengajukan ahli dr. maruarar siahaan, s.h. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang dijadikan bukti pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut:ata usaha negara medan nomor ptun mdn, bertanggal maret (vide bukti: penolakan pemohon untuk diikutkan sebagai pasangan calon peserta pemilukada disebabkan sikap kpu yang tidak netral dan memiliki kepentingan yang sifatnya pribadi, lain daripada yang ditetapkan undang undang, sehingga memohon penyelenggaraannya tidak memenuhi seluruh asas penyelenggara pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi, dan tanpa ragu ragu tidak mempertimbangkan kepentingan umum ketika keputusan tentang penetapan pasangan calon telah diuji dalam sidang pengadilan tun medan, secara gagah, kpu kabupaten tapanuli tengah juga tidak mentaati putusan pengadilan tata usaha negara medan untuk menunda penetapan pasangan calon dan menunda hari pemungutan suara, meskipun mengetahui kepentingan umum dapat menjadi taruhan: memohon merasa tidak perlu dan tidak penting untuk mengajukan permohonan banding atas putusan pengadilan tata usaha negara medan (vide bukti untuk membela argumen: terhadap dalil yang diajukan pemohon tersebut, memohon dalam jawabannya menyatakan hal hal sebagai berikut:an formulir pendaftaran tersebut,,raja besaran situmorang, s.h., hum dan sukan jaminan tanjung, s.e: satria junaidi sinambela, s.t dan drg. doris roda nainggolan: bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor a kpu tt x11 bertanggal desemberraja besaran situmorang, s.h., hum, bahwa,satria junaidi sinambela, s.t. dan drg. doris roda nainggolan. bahwa memohon tidak meloloskan pemohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengdengan tidak ditetapkannya pdan memohon menjadi tergugat dalam perkara nomor ptun mdn yangbukan berarti tidak menghormati penetapan pengadilan tata usaha negara medan, tetapi karena tugas dan tanggung jawab memohon terhadap masyarakat kabupaten tapanuli tengah dalam menggunakan haknya untuk memilih kepala daerah kabupaten tapanuli tengah sesuai dengan waktu dan tahapan pemilukada yang telah ditentukan: pihak terkait dalam jawabannya menjelaskanmenurut pihak terkait,berntu:, bahwa memohon hanya mendasarkan jawabannya pada berita acara rapat pleno nomor kpu tt x11 yang dibuat olehnyaertanggal desember yang pada pokoknya berisi hasil penelitian ulang dan verifikasi serta klarifikasi dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pemohon dengan dasar sebagai berikut: dalam verifikasi dan klarifikasi partai politik atau gabungan partai politik komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pengurus dewan pimpinan pusat dpp) partai politik yang bersangkutan: melakukan klarifikasi kepengurusan partai tingkat kabupaten tapanuli tengah: melakukan rapat konsultasi dengan komisipartai bulan bintang mengalihkan dukungan kepada pemohon hal mana dibenarkan berdasarkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun bukti danbahwaimpiannya atau mengajukan calon barutelah jugasehubungan dengan poin s d permohonan ini dan tanda terima persyaratan dokumen calon oleh partai politik dan atau gabungan parpol bukti dan formulir model b kwk.kpu partai politik model b1 kwk.kpu partai politik model kwk.kpu partai politik bukti s d maka pemohon dalam pencalonan pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun telah diusung oleh (empat belas) partai politik, pemilihan umum provinsi sumatera utara medan: melakukan rapat konsultasi dengan komisi pemilihan umum republik indonesia jakarta: melakukan klarifikasi kepengurusan partai politik kementerian hukum dan ham republik indonesia jakarta (vide bukti demikian juga terhadap bakal pasangan calon lain dengan narasi yang sama sebagaimana ditunjukkan bukti sampai dengan bukti tanpa merujuk pada bukti lain yang menerangkan bahwa memohon telah melakukan upaya verifikasi dan klarifikasi yang sebenarnya, hal tersebut dikuatkan juga oleh bukti pt 11a yang diajukan oleh pihak terkait berupadalam pemilu bupati wakil bupati tapanuli tengah periode yang pada pokoknya menerangkan ada (lima belas) partai politik yang dianggap bermasalah, karena bersifat ganda baik dari aspek kepengurusan maupun dalam hal pencalonan, yakni: partai kedaulatan pk), partai kasih demokrasi indonesia padi), partai indonesia sejahtera pis), partai damai sejahtera pds), partai penegak demokrasi indonesia padi), partai matahari bangsa pmb), partai peduli rakyat nasional ppen), partai persatuan daerah ppd), partai pemuda indonesia ppi), partai demokrasi kebangsaan pdk), partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb), partai demokrasi pembaruan pdp), partai kebangkitan nasional ulama pku), dan partai patriot. selain itu, komisi pemilihan umum provinsi sumatera utara menemukan adanya masalah pada partai keadilan sejahtera pks) dan partai bulan bintang pbb) yang dalam keterangannya pada bagian tertera, setelah beberapa kali dikonfirmasi, komisioner kpu tapanuli tengah mengakui bahwa tidak dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pimpinan dpw pks sumatera utara, dengan alasan waktu yang kurang , selain itu, terdapat pertimbangan putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, bertanggal maret yang menyatakan, menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan atas, telah nyata dan tegas bahwa tergugat tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi baik kepada pengurus dewan pimpinan pusat dpp) partai politik yang bersangkutan, ataupun klarifikasi kepengurusan partai politik kementerian hukum dan ham republik indonesia, sehingga menurut hemat majelis hakim tindakan tergugat dalam hal menyikapi dualisme kepengurusan dari partai buruh,tidak memenuh daerah : dalam keterangan tertulis badan pengawas pemilihan umum bawaslu) sebagaimana disampaikan pula secara lisan oleh ketua bawaslu, bambang eka cahya widodo, s.i.p, dalam persidangan tanggal maret menyatakan, karel lumban tobing, mari firman lubis, irwan muda tonga, syahrial sinaga, dan dewi eilfrianan ketua dan anggota kpu kabupaten tapanuli tengah) patut diduga sudah bertindak tidak berdasarkan kewenangan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi instansi yang berwenang terkait kejanggalan dan permasalahan yang ditemukan , bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan adanya permasalahan yang terjadi pada pemohon dan dialami pula bakal pasangan calon ir. muhammad armand effendy pohan dan ir. hotman bonar gultom, m.m.a (vide keterangan tertulis bawaslu dan keterangan lisan ketua bawaslu, bambang eka cahya widodo, s.i.p, dalam persidangan tanggal maretihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahbahwa telah terbukti memohon tidak melakukan verifikasi faktual menurut peraturan perundang undangan maka sudah cukup alasan bagi mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi faktual terkait dengan syarat syarat administrasi yang telah diserahkan kepada dan telah diterima oleh memohon dari keempat bakal pasangan calon yang didukung diusung partai politik, yaitu pasangan dengan demikian mahkamah menunda dijatuhkannya putusbertanggal maret sampai dengan adanya laporan yang waktunya ditentukan dalam amar putusan ini.sebagiasebagian, ttd ida ria tambunan bahwa pencalonan pemohon dalam pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun telah diusung oleh (empat belas) partai politik sesuai dengan bukti dan bukti s d yang berkas administrasinya diterima langsung oleh sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah, gilbert guna hasutan, s.stp., si., pada tanggal novembertentang memohon mengarahkan partai politik pengusung pemohon agar tidak mencalonkan pemohon bahwa memohon setelah menolak pendaftaran pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah kemudian memohon menemui sekretaris jenderal partai pengusung pemohon yakni partai peduli rakyat nasional dengan mengatakan bahwa pemohon tidak dapat menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah dan meminta partai peduli rakyat nasional agar mendukung pasangan calon nomor urut yang kemudian pemohon baru mengetahui adanya keinginan pasangan calon nomor urut yang calon bupatinya adalah isteri dari bupati incumbentmemohon melakukan verifikasi dan klarifikasi dpp pis. dalam kesempatan injustru keberatan kepada dpp pis yangkemudian pada masa pemohon menyampaikan keberatan kepada komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum,bukti bahwa pencalonan pemohon oleh dpc. partai buruh yang ditandatangani oleh damai jaya pilot dan ir.surat keputusan kepengurusannya oleh dewan pimpinan pusat dpp) partai buruh: memohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dpp partai politik meskipun memohon telah mengetahui adanya kepengurusan ganda parpol pengusung pemohon bahwa pemohon pada tanggal desember telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode sebagaimana pada berita acara pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt x11 tanggal desember bukti serta surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah nomor a kpu tt x11 tanggal desember bukti bahwa sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun memohon telah menyerahkan kepada pemohonbahwa pada pokoknyabukti adalah tentang memenuhi syarat ms) atau tidak memenuhi syarat tms) partai partai yang mengajukan pencalonan pemohon sebagai pasangan calon bupati wakil bupati tapanuli tengah tahun bahwa pemohon keberatan atas (lima) partai politik yang oleh tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat, yakni: nama partai keterangan partai buruh kepengurusan kabupaten yang memenuhi syarat dikeluarkan tanggal november indonesia (padi) bermasalah partai indonesia rekomendasi dpp hanya diberikan sejahtera kepada calon dina hikmat tanggal pis) november dan kepengurusan kabupaten lebih dahulu mencalonkan dina hikmat tanggal november partai kebangkitan kepengurusan kabupaten yang nasional ulama memenuhi syarat dikeluarkan (pku) tanggal april partai peduli rakyat kepengurusan kabupaten yang nasional memenuhi syarat dikeluarkan (ppen) tanggal november bahwa pemohon keberatan atas tidak dimasukkannya partai bulan bintangdyangmenggarisdalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada komisi pemilihan umum provinsi atau komisi pemilihan umum,buruh tidak memenuhi syarat dikarenakan surat keputusan kepengurusan kabupaten tapanuli tengah yang memenuhi syarat adalah yang dikeluarkan pada tanggal november bahwa kemudian pemohonburuh bukti bahwa alasan memohon menyatakan partai buruh tidak memenuhi syarat tidak memiliki dasar hukum sebab memohon tidak melakukan verifikasi kepengurusan kepada pengurus dpd partai buruh provinsi sumatera utara, yang menurut anggaran rumah tangga partai buruh bukti menentukan bahwa dpd partai buruh berwenang mengesahkan susunan dan personalia kepengurusan dewan pimpinan cabang, hal ini juga dikuatkan oleh keterangandewan pimpinan cabang dpc) partai buruhbukti dan sebagaimana juga diterangkan olehberdasarkan poin sampai dengan poin tersebut atas, makselaku ketua dan sekretaris dpc partai buruh kabupaten tapanuli tengah telah sesuai menurut hukum sehingga partai buruhmenyatakan partai buruhrtai buruh dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada dpd partai buruh provinsi sumatera utara sebagaimana diterangkan oleh damai jaya piloto, wakil sekretaris dpd partai buruh propinsi sumatera utara bukti poin halaman yang disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bukti bahwa keberatan terhadap berita acara rapat pleno memohon nomor kpu tt x1 bukti dan keberatan terhadap berita acara nomor kpu tt x11 bukti telah pula diajukan oleh dpd partai buruh provinsi sumatera utara, melalui surat nomor dpd pb su x11 tanggal desember bukti bahwa dpd partai buruhdan telah membuat pengaduan badan pengawas pemilu republik indonesia surat nomor dpd pb su tanggal januarikasih demokrasi indonesia padidengan alasan menurut memohon, kepengurusan dewan pimpinan pusat dpp) padi saat ini bermasalah:p padi sebagaimana disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bukti bahwa memohon bukan pula lembaga yang berwenang menilai dpp padi bermasalah:di,masti mega dan yusuf warung selaku ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang dpc) padiewan pimpinan pusat dpp) padi nomor dpp i11 j tanggal oktober yang ditandatangani oleh stefan roy rening, s.h., m.h. selaku ketua umum dpp padi buktipp padi dengan surat bernomor dpp iii j tanggal oktober bukti bahwa penandatanganan kepengurusan dpc padi kabupaten tapanuli tengah nomor dpp i11 j oleh ketua umum dpp padi adalah sesuai dengan dan art padi bukti yakni: huruf anggaran rumah tangga padi menyatakan bahwa ketua umum adalah pemegang amanat kekuasaan eksekutifarie, s.h: taufik hid, s.h: charles a.m hutagalung, s.h: taufan huntsman, s.h,badan pengawas pemilihan umum, mendengar keterangan kapolres tapanuli tengah, mendengar dan membaca keterangan ahli dari pemohonartai dan bertanggungjawab atas terlaksananya program partai sesuai ketetapan munas: huruf anggaran rumah tangga padi menyatakan bahwa ketua umum mempunyai wewenang untuk bertindak luar untuk dan atas nama partai, huruf anggaran rumah tangga padi menyatakan bahwa ketua umum bertanggungjawab untuk membesarkan partai dan mensukseskan partai pada setiap pemilu, angka anggaran dasar padi menyatakan bahwa dpp berwenang menetapkan dan mengesahkan calon kepala daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota untuk pemilihan kepala daerah pilkada) angka huruf anggaran dasar padi menyatakan bahwa sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat yang ditunjuk oleh ketua umum dewan pimpinan pusat terpilih. huruf anggaran rumah tangga padi menyatakan bahwa sekretaris jenderal dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua umum, bahwa proses pencalonan pemohon oleh padi telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga padimasti mega dan yusuf warung selaku ketua dan sekretaris dpc padi kabupaten tapanuli tengah telah sesuai menurut hukum sehingga partai kasih demokrasi indonesiadil1 tanggal desember buktid padi sebagaimana disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahunindonesia sejahtera pisrekomendasi kepengurusan dewan pimpinan pusat dpp) pis hanya diberikan kepada balon dina hikmat tanggal november dan kepengurusan kabupaten lebih dahulu mencalonkan dina hikmat tanggal november bahwa tindakan memohon yang menyatakan pisis bukti dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada dpp pis sebagaimana keterangan wakil sekjen dpp pis bukti poin halaman yang disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun buktiisewan pimpinan cabang dpc) pisis nomor sk dpp pis tanggal november yang ditandatangani oleh budiyanto darmastono, s.e. dan jaya butar butar, s.h. selaku ketua umum dan wakil sekretaris jenderal dpp pis bukti bahwa penandatangan surat keputusan dpp pis nomor sk dpp pis ii tanggal november bukti oleh ketua umum dpp pis budiyanto darmastono, s.e. dan wakil sekretaris jenderal dpp pis jaya butar butar, s.h. dikarenakan sekjen dpp pis alm. dr. marion rc. will, s.h., m.h. telah meninggal dunia pada tanggal september dan berdasarkan rapat pleno dpp pis jaya butar butar, s.h. selaku wakil sekretaris jenderal dpp pis mendampingi ketua umum menandatangani segala bentuk surat menyurat sebagaimana dalam surat keterangan dpp pis nomor umum dpp pis tanggal februari bukti bahwa pencalontelah pula rekomendasi oleh dpp pis dengan surat nomor sk dpp pis i1 tanggal november bukti bahwa surat keputusan dpp pis nomor sk dpp pis 1l tanggal november bukti yang ditandatangani oleh ketua umum dpp pis budiyanto darmastono, s.e. dan wakil sekretaris jenderal dpp pis, jaya butar butar, s.h. dan surat rekomendasi dpp pis nomor sk dpp pis tanggal november bukti telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai indonesia sejahtera bukti yakni: anggaran dasar partai indonesia sejahtera menentukan bahwa dpp partai merupakan kekuasaan tertinggi berdasarkan ad art, anggaran dasar partai indonesia sejahtera menentukan ketua umum yang ditunjuk dapat melakukan revisi atas susunan pengurus. : anggaran rumah tangga partai indonesia sejahtera menggariskan bahwa salah satu hak dewan pimpinan pusat adalah mensahkan susunan dewan pimpinan cabang, bahwa berdasarkan poin sampai dengan atas, makpc pis kabupaten tapanuli tengah adalah telah sesuai menurut hukum sehingga partai indonesia sejahteris melalui surat nomor umum dpp pisberita acara nomor kpu tt x11 bukti bahwa dpp pisdengan penerimaan laporan nomor pemilukada xl1 tanggal desember, memohon melakukan verifikasi dan klarifikasi dpp pis, mana pada kesempatan tersebut melalui wakil sekretaris jenderalukti bahwa setelah memohon menerima penegasan wakil sekretaris jenderal dpp pistidak juga menyatakan pis memenuhi syarat untuk mengusung pemohon sebagai pasangan calon bupati wakil bupati tapanuli tengah tahun memohon justru keberatan dpp pismemohon menyatakan partai kebangkitan nasional ulama pku) tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun dikarenakan surat keputusan kepengurusan dewan pimpinan cabang dpc) pku kabupaten tapanuli tengah yang memenuhi syarat dikeluarkan pada tanggal april bahwa alasan memohon menyatakan pku tidak memenuhi syarat tidak berdasarkan hukum karena memohon tidak melakukan verifikasi kepengurusan kepada pengurus pku tingkat provinsi maupun pusat yang dibuktikan dengan adanya surat dewan pengurus pusat dpp) pku nomor dpp x1 tanggal desember bukti yang pada pokoknya menerangkan keabsahan pengurus dpc pku kabupaten tapanuli tengah berdasarkan surat keputusan dpp pku nomor sk dpp x1 tanggal november bukti bahwa tindakan memohon yang menyatakan pkuku bukti dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada dpp pku sebagaimana keterangan wakil ketua dpp pku bukti poin halaman yang disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bukti bahwa penandatangan atas nama dpp pku adalah ketua dan sekretaris dewan syura serta ketua umum dan sekretaris jenderal dewan tahfidz sebagaimana penandatangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada halaman terakhir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pku bukti bahwa penandatangan formulirku nomor sk dpp x1 tanggal november yang ditandatangani oleh dpp pku terdiri dari ketua dan sekretaris dewan syura serta ketua umum dan sekretaris jenderal dewan tahfidz bukti bahwa berdasarkan huruf dan anggaran dasar pku bukti maka dpp pku mengesahkan komposisi dan personalia dewan pengurus wilayah dpw) dan dewan pengurus cabang dpc) serta membekukan kepengurusan dewan pengurus wilayah dan dewan pengurus cabang,ewan pimpinan pusat partai kebangkitan nasional ulama dengan surat bernomor dpp xi1 teradalah telah sesuai menurut hukum sehingga pkukupeduli rakyat nasional ppensurat keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah dpd) ppen kabupaten tapanuli tengah yang memenuhi syarat dikeluarkan pada tanggal novemberpentindakan memohon yang menyatakan ppenpen bukti dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada dewan pimpinan pusat dpp) ppen sebagaimana keterangan sekretaris jenderal dpp ppen bukti poin halaman serta surat keterangan dpp ppen nomor a1 dpp ppen xii tanggal desember bukti yang disyaratkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bukti bahwa penandatangan formulir pencalonan pemohon oleh almajunmasatta daulay dan effendi kumbang selaku ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang dpc) ppenpen nomor dpp ppen sk dpd xi tanggal november yang ditandatanganbukti dan surat penjelasan dpp ppen nomor dpp ppen xii tanggal desember bukti bahwa penandatanganan surat keputusan kepengurusan dpc ppen kabupaten tapanuli tengah nomor dpp ppen sk dpd xadalah sesuai dengan dan art ppen bukti yakni: anggaran dasar ppen menyatakan bahwa dewan pimpinan pusat partai merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam partai: anggaran dasar ppen menyatakan bahwa tugas dpp ppen adalah melaksanakan keputusan keputusan munas, keputusan keputusan rapat pimpinan nasional, keputusan rapat kerja nasional, dan keputusan rapat dewan pimpinan pusat partai, anggaran dasar ppen yang menyatakan bahwa hal hal yang belum diatur dalam anggaran dasar partai ini, akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan partai lainnya, anggaran rumah tangga ppen yang menyatakan bahwa hal hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi dan keputusan dewan pimpinan pusat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar bahwa surat keputusan kepengurusan dpc ppen kabupaten tapanuli tengah nomor dpp ppen sk dpd xi tanggal november bukti adalah yang terakhir dikeluarkan dpp ppen. dpp ppen tidak pernah menerbitkan surat keputusan kepengurusan dpc ppen kabupaten tapanuli tengah tertanggal november dengan ketua imran pasaribu dan sekretaris mangaluhon marbun sebagaimana keterangan sekretaris jenderal dpp ppen bukti poin halamandikuatkan oleh surat keputusan dpp papan nomor a1 dpp ppen rek xi lmajunmatta daulay dan effendi kumbang selaku ketua dan sekretaris dpc ppen kabupaten tapanuli tengah adalah adalah telah sesuai menurut hukum sehingga ppenpeipemohon keberatan atas tidak dimasukkannya partai bulan bintang pbb)memohon tidak memasukkan pbb sebagai partai politikdikarenakan memohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi pengurusan kepada dewan pimpinan pusat dpp) pbb, bahwabb ditandatangani oleh radial sos, map dan marah doli hutagalung selaku ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang dpc) pbb kabupaten tapanuli tengah yang mana keabsahan kepengurusan ini didasarkan pada surat keputusan dpp pbb nomor skp.pp tanggal november bukti bahwa pengajutelah pula dikuatkan oleh surat keputusan dewan pimpinan pusat partai bulan bintang nomor sk.pp tanggal novemberradial sos., map. dan marah doli hutagalung selaku ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang partai bulan bintang kabupaten tapanuli tengah telah sesuai menurut hukum sehingga partai bulan bintangpengalihan dukungan partai bulan bintang kepada pemohon pada masa perbaikan berkas pencalonan, pada tanggal november adalah masih dalambukti. hal tersebut sebagaimana juga telahdewan pimpinan wilayah partai bulan bintang provinsi sumatera utara melalui surat nomor desu sekdan keberatan terhadap berita acara nomor kpu tt x11 tanggal desember php.d ix tanggal maret dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal maret pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:tapanuli tengahtapanuli tengah sebanyak kursitapanuli tengah: bahwa pemohon adalah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah yang diajukan oleh gabungan partai politik, komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah memohon) telah menerima berkas syarat administrasi pencalonan pemohon bukti sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengahbukti s dbahwa dewan pimpinan pusat partai bulan bintang172010poin sampai dengan poin tersebut atas, maka pemohon telah diusung menjadi pasangan calon bupati wakil bupati tapanuli tengah tahun oleh gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan pemohon sebagai pasangan bupati wakil bupati tapanuli tengah tahun yang masing masing nama partai pengusung dan perolehan suara sah termaktub dalam tabel berikut: mega penta suara sah partai nasional banteng kerakyatan indonesia oemmsooesnsmman seukeamommmusomuaan ja) mmmonogasieamcsm bahwa berdasarkantotal jumlah suara sah seluruh partai politik adalah (seratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh) dengan total jumlah kursi (tiga puluh): bahwa berdasarktapanuli tengah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) kabupaten tapanuli tengah tahun haruslah memiliki minimal (lima belas persen) dari total suara sah yakni (total suara sah) (sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh), bahwa pemohon yang pada pemilihan umum anggota dprd kabupaten tapanuli tengah tahun memiliki total suara sah (sembilan belas ribu tujuh ratus empat), bahwa total suara sah gabungan partai politik yang mencalonkan pemohon menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah suara sah) telah melebihi minimal dari total suara sah pemilihan umum anggota dprd kabupaten tapanuli tengah tahun suara sah). dengan demikian gabungan partai politik yang mencalonkan pemohon telah memenuhi syarat minimal perolehan suara sah sebagaimana disyaratmohon juga tidak mentaati perintah pengadilan untuk menunda tahapan pemilukada dan menetapkan pemohon sebagai peserta pemilukada: bahwa sesuai dengan ketentumohon telah mengajukan persyaratan yang ditentukan untuk menjadadalah bertentangan dengan aturan perundang undangan yang berlaku sehingga pmelalui penetapan nomor ptun mdn, tanggal februari bukti yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada tergugat komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah, untuk menunda pelaksanaan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten tapanuli tengah nomortahun bahwa meskipun telah ada penetapan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn bukti pemohon tetap menjalankan tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun bahwa kemudian pengadilan tata usaha negara medan melalui putusan nomor ptun mdn, tanggal maret bukti telah menjatuhkan putusaengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama pemohon, biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalitari gabungan partai politik untuk pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah, menyatakan penetapan nomor ptun mdn tanggal februari tentang penundaan penangguhan terhadap surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya: menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar rp. (seratus delapan puluh ribu rupiah), bahwa meskipun telah ada putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn bukti pemohon tetap tidak menetapkan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun dan terus menjalankan tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun tanpa mengikutsertakan pemohontapanuli tengah, meskipun beberapa surat kabar telah memberitakan tentang adanya putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn bukti s d bukti bahwa tim sukses pemohon tim alien) pada tanggal maret telah menemui komisioner komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah dan panwaslukada kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah tahun namun memohon tetapi melaksanakan tahapan pemilukada dan melakukan pemungutan suara: bahwa sebagai putra daerah tapanuli tengah dan pernah mengabdikan diri sebagai komandan kodim tapanuli tengah biner sitompul calon bupati) dan mengabdikan diri sebagai pelayan kesehatan dr. steven pb. simanungkalit calon wakil bupati) serta didukung oleh partai politik perpaduan nasionalis religius kristen islam), maka seandainya pemohon diikutsertakaencalonan pemohotapanuli tengah, bahwa pencalonan pemohon oleh gabungan partai politik adalah telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang undangan,tapanuli tengahtapanuli tengah,tapanuli tengahertanggal marettapanuli tengahuntuk periode memerintahkan komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah untuk melaksanakan pemilukada ulang kabupaten tapanuli tengah dengan mengikutsertakan pemohon sebagai pasangan calon bupatiertanggal maret bukti p 1ab fotokopifotokopi surat pencalonan nomor istimewa calon xi model b kwk.kpu partai politik: bukti fotokopibukti fotokopi tanda terima formulir pencalonan bupati dan wakil bupati dar partai politik dan atau gabungan partai politik pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun bukti fotokopi salinan putusan nomor ptun mdn tertanggal maret bukti fotokopi akta pernyataan kesaksian atas nama habibie pasaribu: bukti fotokopi akta surat pernyataan kesaksian atas nama benny luhut hutagalung, bukti fotokopi akta surat pernyataan kesaksian atas nama masti mega, bukti fotokopi hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik pasangan calon bupati dina riana samosir dan balon wakil bupati drs. hikmat batubarajulioktober bukti fotokopi salinbukti fotokopi berita acara nomor kpu.tt x1172010surat dpd partai buruh nomor dpd pb su xi1 perihal surat pernyataan kepengurusan dpc kabupaten tapanuli tengah, tertanggal desember bukti fotokopi pernyataan kesaksian atas nama damai jaya piloto, tertanggal februari bukti fotokopi surat keputusan dpd partai buruh provinsi sumatera utara nomor sk dpd pb su x tentang susunan pengurus dewan pimpinan cabang partai buruh kabupaten tapanuli tengah, bukti fotokopi surat dpd partai buruh provinsi sumatera utara nomor dpd pb su xi1 perihal surat keberatan klarifikasi tertanggal desember bukti fotokopi surat dpd partai buruh nomor dpd pb su perihal surat pengaduan tertanggal januari bukti fotokopi surat keputusan nomor dpp iii j tentang susunan pengurus dewan pimpinan cabang partai kasih demokrasi indonesia kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara, bukti fotokopi surat rekomendasi dpp partai kasih demokrasi indonesia nomor dpp i1i j bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada x1! bukti fotokopi notaris p.p.a.t pernyataan kesaksian atas nama jaya butar butar, s.h.wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun karena (empat belas) partai politik,saan nasional ulama, dan partai bulan bintang bukti s d bukti dengan total jumlah perolehan suara sah telah memenuhi persyaratan, sebagaimana tabel berikut: nama partai perolehan suara partai keadilan dan persatuan indonesiademokrasi kebangsaan total suara (sembilan belas ribu tujuh ratus empat) caretaker pengurus dewan pimpinan cabang partai indonesia sejahtera kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara: bukti fotokopi surat keterangan dpp partai indonesia sejahtera nomor umum dpp piapanuli tengah provinsi sumatera utara dalam pemilu kepala daerah periode bukti fotokopi surat dpp partai indonesia sejahtera nomor umum dpp pis hal bantahan dan keberatan: bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada xii tertanggal desember bukti fotokopi dpp partai indonesia sejahtera nomor umum dpp pis hal jawaban atas surat nomor kpu tt x1 dari kpud tapteng tertanggal november melalui facsimile tertanggal januari bukti fotokopi surat partai kebangkitan nasional ulama nomor dpp x1 perihal dukungan dan klarifikasi tertanggal desember bukti fotokopi surat keputusan partai kebangkitan nasional ulama nomor sk dpp x1 tentang revisi dan penyempurnaan susunan dan personalia dewan pengurus cabang partai kebangkitan nasional ulama kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi notaris p.p.a.t pernyataan kesaksian atas nama cherry sitompul, s.h., tertanggal februari bukti fotokopi surat dpp partai kebangkitan nasional ulama nomor dpp x1 perihal rekomendasi calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada il tertanggal desember bukti fotokopi notaris p.p.a.t pernyataan kesaksian atas nama aladin sitorus tertanggal februari bukti fotokopi surat keterangan partai peduli rakyat nasional ppen) dpp nomor a1 dpp ppen xiii tentang susunan pengurus dpd partai peduli rakyat nasional kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara, bukti fotokopi surat partai peduli rakyat nasional dpp nomor a1 dpp ppen xii perihal penjelasanx il tentang penetapan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara periode bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada x1i1 tertanggal desemberapanuli tengah provinsi sumatera utara, tertanggal november bukti fotokopi surat keputusan dpp partai bulan bintang nomor skp.pp tentang pengesahan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah provinsi sumatera utara mewakili partai bulan bintang periode bukti fotokopi surat partai bulan bintang nomor !desu sek hal keberatan terhadap berita acara rapat pleno kpu kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt x11 dan penegasan kepengurusan dpc partai bulan bintang kabupaten tapanuli tengah, bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada xi1 tertanggal desember bukti fotokopi penerimaan laporan nomor pemilukada x1l tertanggal desember bukti fotokopi penetapan nomor ptun mdn, tertanggal februari bukti fotokopi kliping koran waspada, jumat, tanggal maret bukti fotokopi kliping koran sinar indonesia baru, jumat, tanggal maret bukti fotokopi kliping koran medan pos, jumat, tanggal maret bukti fotokopi ad art dan keputusan keputusan kongres partai buruh, bukti fotokopi ad art, ideologi, visi misi dan platform, dan lambang partai kasih demokrasi indonesia, tanggal agustus bukti fotokopi ad art partai indonesia sejahtera, tertanggal november bukti fotokopi partai kebangkitan nasional ulama, tertanggal november bukti fotokopi ad art partai peduli rakyat nasional, tertanggal november bukti fotokopi partai bulan bintang, bukti fotokopi tanda terima berkas berupa penetapan pengadilan tata usaha negara nomor ptun mdn tertanggal februari bukti fotokopi tanda terima berkas berupa putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun mdn tertanggal maret bukti fotokopi daftar hadir pertemuan kpu provinsi dengan tim biner steven, bukti fotokopi surat tim partai pengusung pasangan calon bupati biner sitompul dr. steven p.b simanulangkalit nomor tim alpen iii perihal laporan hasil sidang ptun medan, tertanggal maret bukti fotokopi surat keterangan nomor w1 tun1 at. tentang putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn tanggal maret telah berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde): bukti fotokopi surat serikat tolong menolong stm) sarana nomor bph ix perihal surat dukungan dan surat dukungan forum komunikasi pemuda tapanuli tengah nomor e fkp.tt x bukti fotokopi surat dukungan nomor e fkp.tt x forum komunikasi pemuda tapanuli tengah, bukti fotokopi surat dukungan serikat pekerja seluruh indonesia nomor sisi ps x1 perihal dukungan: bukti fotokopi surat perwiritan muslihat kelurahan pandan kabupaten tapanuli tengah nomor nu iii kcp tt perihal dukungan, bukti fotokopi dpp lembaga swadaya masyarakat bukti otentik nyata dan etika lsm bonek) provinsi sumatera utara nomor dk lsm bonek su!i11 hal dukungan kepada pasangan balon bupati wakil bupati kabupaten tapteng periode bukti fotokopi pengajian persamaan marga daulay boru dohot bere sibolga dan kabupaten tapanuli tengah nomor ppm bdb sbg tap teng perihal dukungan: bukti fotokopi surat dukungan pungutan bor bor marsda boru bere desa kajoran kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengah, tertanggal oktober bukti fotokopi dukungan dpc himpunan nelayan seluruh indonesia kabupaten tapanuli tengah, tertanggal oktober bukti fotokopi dukungan stm mandiri stm dan pengajian kelurahan aek sitio kecamatan pandan tapanuli tengah, tertanggal oktober bukti fotokopi dukungan legiun veteran republik indonesia markas cabang kabupaten tapanuli tengah nomor mcl tt tertanggal oktober bukti fotokopi surat pernyataan serikat pekerja pertanian dan perkebunan konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia, bukti fotokopi surat pernyataan pimpinan ranting muhammadiyah masnauli sirandorung: bukti fotokopi pengurus ranting muslihat nahdlatul ulama desa pasar sorkam kecamatan sorkam kabupaten tapanuli tengah nomor muslihat nu xi perihal surat dukungan: bukti fotokopi pungutan kumparan marga pasaribu boru dohot serena kecamatan pasaribu tobing perihal dukungan: bukti fotokopi surat dukungan stm nelayan penyelam kabupaten tapanuli tengah nomor stm npp tt i1stm sepakatbt tertanggal oktober bukti fotokopi surat dukungan forum komunikasi becak bermotor, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan stm persatuan becak bermotor mandiri, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan pengajian keluarga yakin lingkungan ill, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah, bukti fotokopi surat dukungan koperasi beton bersatu kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengah: bukti fotokopi surat dukungan stm irit orang tua gunung kelambu kecamatan hadiri, kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan stm irit orang tua kebun pisang, kecamatan hadiri, kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan p.o nelayan putra nomor np ps xi1 perihal surat dukungan, bukti fotokopi surat pernyataan dukungan pungutan tarihoran boru bere kecamatan hadiri, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan ikatan keluarga barumun tengah sibolga tapteng lingkungan iii sebulan raya, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan pengajian al mu' minibadan kemakmuraserikat tolong menolong desa aek tolong mario khusus muslim, kecamatan pinang sori, kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan stm perwiritan orang tua setinggi tinggi, kecamatan hadiri, kabupaten tapanuli tengah: bukti fotokopi surat dukungan perwiritan salah aek tolong gunung mario, kecamatan pilangsari, kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat dukungan stm bari beton amanah reformasi independen), bukti fotokopi ikatan pencak silat indonesia, kecamatan pandan, nomor isi kp x1 perihal dukungan balon bupati, tertanggal november bukti fotokopi pengurus cabang pssi kabupaten tapanuli tengah, nomor pencak tt koperasi nelayan sehati tarian nauli, kabupaten tapanuli tengah, nomor konsep tt perihal surat dukungan, tertanggal november bukti fotokopi majelis pimpinan cabang pemuda pancasila, kabupaten tapanuli tengah, nomor pp tt iii tertanggal november bukti fotokopi surat perguruan pencak silat dayung sakti indonesia kasino), kecamatan pandan, nomor dsd kp xi perihal dukungan balon bupati, tertanggal november bukti fotokopi dewan pimpinan daerah forum komunikasi warga jawa, kabupaten tapanuli tengah, nomor fwj tt perihal dukungan balon bupati dan balon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah, tertanggal november bukti fotokopi surat keputusan nomor sk dpc sisi tt tentang tim rajawali memenangkan pasangan biner sitompul dr. steven simanungkalit menjadi bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode bukti fotokopi surat dpc serikat buruh sejahtera indonesia kabupaten tapanuli tengah nomor eks dpc sisi tt hal dukungan pencalonan, tertanggal maret bukti fotokopi surat dpp lembaga swadaya masyarakat bukti objectid nyata dan etika provinsi sumatera utara nomor dk lsm bonek suci111 perisurat pimpinan ranting nahdlatul ulama po. manduamaskelurahan po.manduamas, kecamatan manduamas, nomor prt. nu ii perihal dukungan aspirasi calon bupati, tertanggal maret bukti fotokopi surat majlis ulama indonesia kecamatan manduamas, nomor mui kec hal dukungan aspirasi calon bupati, tertanggal maret bukti fotokopi surat pengurus daerah nasional demokrat kabupaten tapanuli tengah nomor nd tt i1 perihal pernyataan dukungan, tertanggal maret bukti fotokopi kronologis pencalonan pasangan biner sitompul steven p.b simanungkalit pada pemilukadamodel b kwk kpu partai politik surat pencalonan atas nama raja besaran situmorang dan sukan jaminan tanjung,surat nomor panwaslukada tt perihal mohon jawaban atas laporan pengaduan tim biner sitompul dr. steven simanungkalit tentang partai dianggap bermasalah: bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten tapanuli tengah nomor panwaslukada tt ii perihal jawaban, tertanggal februari bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten tapanuli tengah nomor panwaslukada tt perihal keberatan, tertanggal januari bukti fotokopi surat keterangan partai peduli rakyat nasional bukti fotokopi tanda terima permohonan php kabupaten tapanuli tengah tahun bukti fotokopi kliping koran sinar indonesia baru pilkada tapteng, slogan rakyat asal bukan tuan' dan dukungan simpatisan balon yang dizolimi menangkan' pasangan busur" tanggal maret bukti fotokopi kliping suara talenta news ptun medan tetapkan pemilukada tapteng ditunda tanggal januari bukti fotokopi kliping koran perintah ptun medan tunda pengumuman calon bupati tapteng , bukti fotokopi kliping koran kpu sumut dihimbau ambil alih pemilukada tapteng bukti fotokopi kliping mingguan prestasi nomor edisi maret tahun ke pemilukada tapteng cacat hukum , bukti fotokopi kliping koran bongkar news ktt demi tegaknya tapteng maret demokrasi pemilukada sebaiknya ditunda : bukti fotokopi keterangan ahli dalam sengketa pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun oleh maruarar siahaan . selain itu, pemohon mengajukan (satu) maret dan april menerangkan sebagai berikut: ahli maruarar siahaan komisi pemilihan umum dalam melaksanakan kewenangannya, terikat dan harus patuh pada hukum yang berlaku, yang diemban berdasarkan prinsip atau asas yang mendasari kinerjanya, antara lain prinsip mandiri, adil, jujur, professional, tertib hukum, dan sebagainya, komisi pemilihan umum yang tidak netral dan sudah memihak, menghancurkan seluruh citra demokratis pemilukada dan merugikan keuangan negara karena sikap tidak independen dan tidak netral menegaskan hak asasi manusia yang sangat unggul yaitu the right candidate, dalam proses pendaftaran pasangan calon bupati wakil bupati yang dilakukan oleh memohon, pemohon yang mengalami segala hambatan, justru mendapat kesulitan mewujudkan haknya sebagai pasangan calon peserta pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun karena dalam kenyataan meskipun pemohon telah mengajukan gugatan untuk menguji keputusan memohon yang menolak pendaftaran pemohon sebagai pasangan calon depan pengadilan tun medan dengan nomor perkara ptun mdn, justru tahapan pemilihan umum tetap diteruskan. bahkan ketika majelis hakim mengeluarkan penetapan tanggal februari yang menunda menangguhkan surat keputusan objek sengketa yaitu penetapan pasangan calon peserta pemilukada, memohon tetap melanjutkan tahapan pemilukada tersebut,un medan nomor ptun mdn,, memohon merasa tidak perlu dan tidak penting untuk mengajukan permohonan banding atas putusan tun untuk membela argumentasinya, meskipun hukum tertinggi dalam uud bahwa untuk memulihkan hak asasi para pemohon (right candidate) sesuai dengan kebijakan dalam yurisprudensi tetap mahkamah konstitusi, menurut ahli perlu dilakukan dengan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum tentang penghitungan suara dan penetapan pasangan bupati wakil bupati terpilih dan memerintahkan memohon untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang, selain itu ahli pemohon juga telah mengajukan keterangan tertulis bukti saksi saksi habibie pasaribu saksi adalah tim pemenangan biner sitompul dan dr. steven pb. simanungkalit,bupati kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii (php pemilukada kabupaten belitung timur: bahwa oleh karenanya pemohon sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli teng: saksi membuat keterangan hadapan notaris ferry susanto lambang, s.h notaris medan dengan akta pernyataan kesaksian medan dengan akta pernyataan kesaksian tanggal februari nomor saat saksi membuat pernyataan kesaksian ada tim alien lainnya yang juga membuat akta pernyataan kesaksian hadapan notaris ferry susanto lambang, s.h notaris medan dengan akta pernyataan kesaksian tanggal februari nomor atas nama benny luhut hutagalung, dan nomor atas nama masti mega: muslim jaya butar butartapanuli tengah tahun telah rekomendasi oleh dpp pis dengan surat nomor sk dpp pis tanggal november surat keputusan dpp pis nomor sk dpp pis ii tanggal november yang ditandatangani oleh ketua umum dpp pis budiyanto darmastono, s.e dan wakil sekretaris jenderal dpp pis jaya butar butar, s.h dan surat rekomendasi dpp pis nomor sk dpp pid ! tanggal november telah sesuai dengan dan art partai indonesia sejahtera: kpu kabupaten tapanuli tengah melakukan verifikasi dan klarifikasi dpp pis, mana pada kesempatan tersebut melaluahwa kpu kabupaten tapanuli tengah tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi curi sitompul saksi adalah wakil ketua dpp partai kebangsaan nasional ulama,telah rekomendasi oleh dpp partai kebangsaan nasional ulama dengan surat bertanggal november januar amour saksi adalah wakil sekjen dpp partai bulan bintang, kpu kabupaten tapanuli tengah tidak pernah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepengurusan kepada dewan pimpinan pusat dpp) partai bulan bintang: pencalonan biner sitompul dan dr. steven pb. simanungkalitditandatangani oleh radial, sos., map dan marah doli hutagalung selaku ketua dan sekretaris dpc pbb kabupaten tapanuli tengah yang mana keabsahan kepengurusan didasarkan pada surat keputusan dpp partai bulan bintang nomor skp.pp tanggal november malin sitompul saksi adalah ketua iii dpp partai buruh,: menurut art partai buruh bahwa dpd partai buruh berwenang mengesahkan susunan dan personalia kepengurusan dpd: penandatanganan formulir pencalonan pemohon oleh damai jaya pilot dan anu manurung, selaku ketua dan sekretaris dpc partai buruh kabupaten tapanuli tengahkpu kabupaten tapanuli tengah tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada pdp partai buruh provinsi sumatera utara, keberatan terhadap berita acara nomor kpu tt x11 telah pula diajukan oleh dpd partai buruh provinsi sumatera utara, melalui surat nomor surat nomor dpd pb su xi11 tanggal desember wakil sekretaris dpd partai buruh provinsi sumatera utara ada membuat keterangan hadapan notaris bukhari, s.h notaris medan dengan akta nomor tanggal februari partai buruh mendukung pencalonan pasangan calon biner sitompul dan dr. pb. simanungkalit menjadi pasangan calon dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah pada pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun hikmawati saksi adalah sekretaris dpc partai hanura kabupaten tapanuli tengah: partai hanura mencalonkan biner sitompul dan dr. steven pb. simanungkalit, daring sitompul saksi adalah ketua dpc partai indonesia sejahtera kabupaten tapanuli tengah: partai indonesia sejahtera mencalonkan biner sitompul dan dr. steven pb. simanungkalit. sudan hasutan saksi adalah tokoh masyarakat manduamasmasjid:efendi sihombing saksi adalah tokoh masyarakat simargarapusman simanullang saksi adalah tokoh masyarakat sampetua: setelah ada putusan pengadilan tata usaha negara, tanggal februari yang mana diketahui oleh masyarakat tanggal februari melalui surat kabar sib, namun kpu kabupaten tapanuli tengah tetap melaksanakan pemungutan suara sehingga masyarakat kecewa dan banyak yang tidak memilih serta memilih calon yang lain.,, formulir pendaftaran,.:, besaran situmorang, s.h., hum. dan sukan jaminan tanjung, s.e.: satria junaidi sinambela, s.t. dan drg. doris roda nainggolan, bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor a kpu tt xi1 tanggal desember tentang pemberitahuan hasil penelitian ulang verifikasi dan klarifikasi terhadap para pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah yang dilakukan oleh memohon,bukti raja besaran situmorang, s.h., hum.: bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor kpu tt tanggal desember: satria junaidi sinambela, s.t. dan drg. doris roda nainggolan: bahwa memohon menolak dengan tegas apa yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya mengenai tahapan pelaksanaan pemilukada tapanuli tengah kabupaten tapanuli tengah yaitu hasil verifikasi tidak diloloskannya pemohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah. memohon tidak meloloskan pemohon menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah adalmemohon dengan tegas menolak dalil pemohon dalam pojok permohonan pemohon pada poin poin angka dan sesungguhnya memohon tidak pernah menghalangi pemohon supaya tidak menjadi peserta pemilukada, pemohon telah mengada ada menyatakan memohon melakukan upaya sistematis untuk menghalangi pemohon supaya tidak menjadi peserta pemilukada, bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon oleh msumatera utara dan memohon sebagai tergugat, dalam perkara nomor ptun mdn,menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin dalam permohonannya yang menyatakan bahwa dengan itikad yang sangat buruk . dan seterusnya, adapun memohon tetap melaksanakan pemilihan umum kepala daerah kabupaten tapanuli tengah pada tanggal maret bukan berarti memohon tidak menghormati penetapan pengadilan tata usaha negara medan tetapi adalah karena tugas dan tanggungjawab memohon terhadap masyarakat tapanuli tengah dalam menggunakan haknya untuk memilih kepala daerah tapanuli tengah sesuai dengan waktu dan tahapan pemilukada yang telah ditentukan:, bahwa berdasarkan uraian tersebut nomornomor:tengah nomor kpu tt sk x tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupatennomor kpu tt x11 tentang penetapan bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual dukungan dalam pemilihan umumir. muhammad armand effendy pohan dan ir. hotman bonar gultom, m.maatas nama raja besaran situmorang, s.h., humdina riana samosir dan drs. hikmat batubara, buktipengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode nomor kpu tt x11 bukti fotokopi berita acara nomor kpu tt x11 tentang penetapan dsurat kpu kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt x11 perihal laporan: bukti fotokopi berita acara nomor kpu tt tentang ketentuan saksi dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun, kabupaten tapanuli tengah, provinsi sumatera utara, buktikpu ttsurat badan pengawas pemilihan umum nomor und bawaslu perihal undangan klarifikasi, selain itu, memohon mengajukan (orang) orang penyelenggara pemilukadatengah1 mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkaratapanuli tengah tahunoleh memohon terer1i1 tentang penetapan pasangan calon terpilihyang bersangkutan dan kpps diintimidasi oleh tim busur dengan menyatakan mana lebih berharga fotokopi dari pada stempel basah. i2.5jtanggapan tertulis bertanggal maret yang diserahkan persidangan mahkamah hari selasa tanggal maretpanuli tengah dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun dengan nomor urut sebagaimana termuat dalam berita acara komisi pemilihan umum daerah kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt xhada tanggal maret yang lalu adalah merupakan puncak pesta demokrasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun mana pada hari tersebut komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah telah melakukan pemungutan suara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun bahwa kemudian pada tanggal maret komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli::, suara tidak sah sebanyak (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara,kemudian pada tanggal maret komisi pemilihan umum kabupaten tapanuli tengah mengeluarkan surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten tapanuli tengah nomor kpu tt sk !uncto berita acara komisi pemilihan umum: bahwa ternyata terhadap hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahunpada tanggal maret pasangan bakaldikarenakan perkara nomor php.d ix tanggal maret tersebut adalah mengenai keberatan terhadap, maka raja besaran situmorang, s.h., hum. dan sukan jaminan tanjung, s.e., selakusangat berkepentingan untuk membela hak haknya sebagai pihak terkait dalam perkara tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan dan bab ii,,1x tanggal maret mahkamah konstitusi, il. dalam eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan permohonan yang telah lewat waktu bahwa pemohon,,,: suara tidak sah sebanyak (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima) suara: denganhal tersebut, dengan sangat jelas dan tegas diakui oleh pemohon sebagaimana dalam permohonannya, halaman paragraf kedua, yang menyebutkan ". bahwa pemohon keberatan atas hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun yang ditetapkan memohon sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun tanggal maret .", bahwa permohonan tersebut ternyata diajukan padang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat registrasi: bahwa oleh kare maupun dalam lampiran db1 kwk dilakukan pada hari kamis, tanggal maret maka tenggang waktu pengajuruslah dihitung setelah hari kamis, tanggal maret yaitu pada hari jumat, senin dan paling lambat pada hari selasa, tanggal maret (vide: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal agustus putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vui bertanggal juni putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi bertanggal juli dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi bertanggal juni bahwa oleh karenmaka permohonan tersebutolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, telah sangat jelas dan terang, bahwa permohonan biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit telah melampaui tenggang waktunyatakan tidak dapat diterima, tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara nomor php.d ix tanggal maret bahwa pemohon dalam perkara nomor php.d ix tanggal maret adalah biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit, bahwa ternyatbagaimana ternyata dalam dalamisesuai dengan ketentu"." ". pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilukada.: bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur. pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilukada .:" bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon, memohon, danatau kpu kip kabupaten kota sedangkan pemohon: bahwa kemudian biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit mendaliluntuk menyatakan diri sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum: bahwa dalil pemohon tersebut sangat tidak tepat, dengan alasan alasan sebagai berikut: bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun tertanggal maret bukti p 1b):tapanuli tengah tahun yangtapanuli tengahtapanuli tengah tahun buktimodel b1 kwk.kpu partai politik) bukti cc.model b2 kwk.kpu partai politik) bukti bahwadalam pertimbangan hukumnya, halaman sampai dengan halaman tentang eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon, yang pada pokoknya menyebutkan ". namun demikianbahwa alasan mahkamah memberikan pertimbangan hukum yang demikihalaman sampai dengan halaman tentang eksepsi tentang kedudukan hukum (legal standing), poin sampai dengan poin adalah atas alasan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon dinyatakan tidak lolos sebagai pasangan calon oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur adalah didasarkan atas hasil penilaian kesehatan bakal calon dari rumah sakit rspa gatot subroto: bahwa ternyata, dokter rspa gatot subroto telah melakukan pemeriksaan kesehatan pemohon didasarkan padadangkan pemeriksaan kesehatan diperuntuktindakan komisi pemilihan umum daerah kabupaten belitung timur tersebut telah bertentangan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang menyatakan ".pemeriksaan kesehatan dilakukan rumah sakit umum daerah rsud) . bahwa pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati karena alasan kesehatan, ternyata masih menjabat sebagai bupati kabupaten belitung yang tidak memiliki permasalahan kesehatan yang serius. mahkamah berpendapat, seyogianya tidak terpenuhinya syarat kesehatan pemohon, juga akan mempengaruhi status persyaratan jabatan dari yang bersangkutan, sebab dalam huruf undang undang nomor tahun menyatakan"undang undang nomor tahun adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan tim dokter, cc. bahwa kemudian mengacu pada, dalam pertimbangan hukumnya, halaman sampai dengan halaman tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon, yang pada pokoknya menyimpulkan (halaman ". perkara nomor php.d viii (php pemilukada kota jayapura)), ." bahwa pengertian prima face adalah dalam keadaan kondisi tertentu: bahwa prima face atau keadaan kondisi tertentu yang dijadikan mahkamah sebagai alasan untuk menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara nomor php.d viii perselisihan hasil pemilihan umum pemilukada kota jayapura) adalah sebagai berikut: bahwa ternyata berdasarkan surat komisi pemilihan umum daerah kota jayapura, tdinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pemilukada kota jayapura: bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno nomor pl kpu kt jpr v1 tkomisi pemilihan umum daerah kota jayapura mencapai kesepakatan memutuskan menetapkan pemohon memenuhi syarat dukungan pemilih: bahwa ternyata dalam surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kota jayapuratidak termasuk sebagai pasangan calon dengan alasan tidak ada berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan pemilih: bahwa tindakan komisi pemilihan umum daerah kota jayapura tersebut bertentangan deng bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pps: '!' bahwa dengan demikian, berdasarbahwa untuk menyatakan yang bukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (masih bakal calon) dapat memiliki kedudukan hukum (legal standing) harus memenuhi syarat adanya keadaan kondisi tertentu (prima face), bahwa apabila dicermati permohonan pemohon dalam perkara nomor php.d ix tanggal maret ternyata pemohon tidak terdapat hal hal yang dapat dianggap sebagai keadaan kondisi tertentu (prima face)ukada: bahwa apabila pemohon beralasan sebagaimana permohonan pemohon, halaman sampai dengan poin sampai dengan sehingga mencapai dari total suara sah pada pemilu adalah hal yang keliru dan mengada ada, dengan alasan sebagai berikut: bahwa komposisi gabungan partai politik yang dimasukkan pemohon sebagai gabungan partai politik pendukungnya adalah sebagai berikut: suara sah indonesia kerakyatan indonesia indonesia sasa ulama eka bahwa dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa partai hanura dengan jumlah suara sebanyak adalah merupakan partai pendukung pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit adalah tidak benar sama sekali karena adapun pasangan calon yang didukung oleh partai hanura adalah pihak terkait, yakni pasangan calon raja besaran situmorang, s.h., hum. dan sukan jaminan tanjung, s.e., sebagaimana surat rekomendasi partai hanura sebagai berikut: surat dpp partai hanura nomor dpp hanura x1 perihal rekomendasi calon kepala daerah, tanggal november surat dpd partai hanura, provinsi sumatera utara nomor dpd hanura su x1 perihal rekomendasi, tanggal november surat dpc partai hanura, kabupaten tapanuli tengah nomor dpc hanura tt ix perihal rekomendasi calon kepala daerah, tanggal november yang ditandatangani oleh ketua partai hanura dpc tapanuli tengah edi syahputra taher dan sekretaris jose anwar dalimunthe, karena berdasarkan surat keputusan dpp partai hanura, nomor skep dpp hanura xi tanggal novemberdimana berdasarkan surat keputusan dpp partai hanura tersebut saudara ali basis batubara sebagai ketua dan saudara hikmawati tanjung sebagai sekretaris dpc partai hanura kabupaten tapanuli tengah diberhentikan selanjutnya mengangkat, saudara edi syahputra taher sebagai ketua dan saudara jose anwar dalimunthe sebagai sekretaris dpc partai hanura kabupaten tapanuli tengah, bahwa dengan dapat dibuktikannya oleh pihak terkait bahwa partai hanura adalah mendukung pihak terkait, maka tidak ada dasar hukumnya pihak pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit menyatakan bahwa partai hanura mendukung pihak pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit: bahwa oleh karena partai hanura tidak mendukung pihak pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit, maka seharusnya partai hanura harus dikeluarkan dari daftar partai pendukung pemohon sehingga jumlah suara pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit adalah sebagai berikut: nama partai perolehan suara sah partai keadilan dan persatuan indonesia partai barisan nasionalduli rakyat nasional partai republik nusantara partai demokrasi kebangsaanselanjutnyaemohon,n. , dan pada bagian lain permohonannya, pemohon sudah tidak menyinggung atau mempermasalahkan hal tersebut: bahwa dari dalil pemohon tersebut, nyata bahwa partai patriot memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut bukan pasangan calon nomor urut (yang calon bupatinya adalah isteri dari bupati incumbent), yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati dina riana samosir dan drs. hikmat batubara: bahwa ternyata juga,ada masa pemohon menyampaikan keberatan karena kepada komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum republik indonesia:.walaupun pemohon sudah memperbaiki permohonannya, akan tetapi hal ini tidak lemah diperbaiki oleh pemohon sehingga menimbulkan kesulitan bagi pihak terkait selaku pasangan calon nomor urut karena pasangan calon nomor urut selaku pihak terkait bukanlah isteri dari bupati kabupaten tapanuli tengah: bahwa permohonan pemohon, halaman poin selanjutnya menyebutkan ". bahwa pencalonan pemohon oleh dpc partai buruh yang ditandatangani oleh damai jaya pilot dankepengurusannya oleh dewan pimpinan pusat dpp) partai buruhcalon nomor urut bahwa dari dalil pemohon, halaman poin dan poin ternyata ada dua kepengurusan dpc partai buruh dan masing masing pengurus dpc mendukung pasangan bakal calon yang berbeda, bahwa apabilamaka harus dilakukan penelitian kepada pimpinan pusat partai, hal inigariskan vide dalil pemohon dalam permohonannya halaman poibukan kepada pengurus daerah dpd) partai politik: bahwa dengan demikian, jika kita mencermati dan mengamati poin poin tersebut atas, maka dalil pemohon yang, yaitu sekitar dari total suara sah pada pemilu adalah hal yang keliru dan mengada ada, bahwa dengan demikiansasa tadrruaskegaan bahwa ternyata selain terhadap kedua partai politik tersebut, keabsahan dukungan partai politik lainnya masih bermasalah, ananya(yang berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi partai politik mendukung pasangan balon bupati dina riana samosir dan wakil bupati drs. hikmat batubara), dan partai bulan bintang (vide dalil pemohon dalam permohonannya, halaman sampai dengan halaman yaitu poin sampai dengan poin bahwa jika kita keluarkan sejumlah dukungan partai politik yang masih bermasalah tersebut, makapaa rus kah bahwa dengan total suara yang mendukung biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit hanya suara, maka dengan demikian, jelaslah bahwa pemohon tidak mendapat dukungan dari gabungan partai politik yang memenuhi1karena dalam pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahuntapanuliperolehan masing masing pasangan calon bupati dan wakil kabupaten tapanuli tengah tahun adalah sebagai berikut: maan angga suara med dan sukan jaminan tanjung dan raja asi purba, s.e. dan drs. hikmat batubara syarat sampai dengan dari total suara sah pada pemilu sebanyak suara, yaitu sama dengan suara: bahwa ternyata juga, berdasarkan hasil verifikasi komisi pemilihan umum daerah kabupaten tapanuli tengah dan hasilpartai demokrasi kebangsaan pdk), bukanlah partai pendukung pemohon, sehingga dengan demikian, partai pdk harus dikeluarkan dari gabungan partai politik pendukung pemohon, sehingga partai pendukung pemohon, sebagai berikut: suara sah indonesia kerakyatan indonesia ekadengan demikian, tindakan memohon (in cast komisi pemilihan umum daerah kabupaten tapanuli tengah) sudah tepat untuk menyatakan pasangan biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit tidak memenuhi syarat dukungan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun bahwa tindakan memohon tersebut, ternyata telah mendapat pengawasan dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tapanuli tengah, sebagaimana berita acara pengawasan nomor panwaslukada tt bap xi yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa bakal pasangan calon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit beserta partai pendukungnya telah datang komisi pemilihan umum daerah untuk menyerahkan berkas pencalonannya pada tanggal november jam namun setelah dilakukan pembukaan berkas serta penelitian terhadap berkas tersebut, komisi pemilihan umum daerah tapanuli tengah menyampaikan kepada bakal pasangan calon bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mencukupi kuota sesuai dengan presentase hasil suara sah pada pemilihan umum legislatif tahun bahwa oleh karena itu, komisi pemilihan umum daerah tapanuli tengah memberi waktu menit untuk melengkapi kekurangan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung tetapi pasangan biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit tidak dapat memenuhi kekurangan dukungan tersebut, bahwa kemudian pada tanggal november pasangan biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit kembali mendatangi komisi pemilihan umum daerah tapanuli tengah untuk mempertanyakan kenapa kami tidak dapat mendaftar menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah?: bahwa terhadap permasalahan tersebut, komisi pemilihan umum tapanuli tengah telah beberapa kali melakukan pleno tentang pencalonan tersebut dan bahkan telah berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum pusat mana hasilnya komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum pusat menginstruksikan kepada bakal pasangan calon agar supaya datang komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum pusat untuk konfirmasi masalah pendaftaran tersebut, berdasarkan hasil musyawarah komisi pemilihan umum daerah tapanuli tengah dan panwaslukada kabupaten tapanuli tengah tentang pendaftaran bakal pasangan calon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit, komisi pemilihan umum tapanuli tengah memutuskan tetap menolak berkas dukungan pendaftaran karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku: bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, dalil dalil pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai syarat adanya keadaan kondisi tertentu (prima face) yang dapat membuat pemohon menjadi memiliki kedudukan hukum (legal standing): dengan demikian, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, telah sangat jelas dan terang, bahwtidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), tentang: bahwa ternyata jika dicermati dan diperhatikan permohonan pemohon dalam perkara nomor php.d ix tanggal maret yang calon bupatinya adalah istetanggal maret halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya dengan menyatakan:." nb:dengan demikian,pokok permasalahan bahwa pihak terkait dengan tegas menyatakan, bahwa dalil dalil yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permasalahan ini, sehingga dalil dalil tersebut dianggap telah pula dituliskan pada bagian pokok permasalahan ini:,.: bahwa ternyata jika dicermati dan diperhatikan permohonan pemohon dalam perkara nomor php.d ix berbertanggal maret yang calon bupatinya adalah istbertanggal maret halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya dengan menyatakan, .", nb: bahwa pasangan calon yang calon bupatinya merupakan istri bupati incumbent adalah pasangan calon nomor urut bukan pasangan calober,: bahwa kemudian pemohon dalam permohonannya, halaman sampai dengan halaman pada pokoknya mendalilkan, ". memohon komisi pemilihan umum daerah) tidak mentaati putusan pengadilan tata usaha negara medan ." yaitu putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, bertanggal maretbahwa padahal seluruh masyarakat indonesia, khususnya masyarakat tapanuli tengah, termasuk pemohon biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit mengetahui bahwabahwa permohonan keberatan guo, yang diajukan oleh biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit dilakukan pada tanggal maret mana pada saat itu, putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn, tanggal maret belum mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan pemeran terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah tapanuli tengah tahun bahwa dengan demikian, dalil pemohon tersebut sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dikesampingkan, iv. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut raja besaran situmorang, s.h., hum.,ada, bahwyangseharusnya batas akhir pengajuan permohonan keberatan guo adalah pada tanggal maret bahwbiner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit tidak memiliki prima face (keadaan kondisi tertentu) untuk mengajukan permohonan guo, dengan demikidalil dalil biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit tersebut sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, penutup berdasarkan hal hal tersebut atas, dengan ini, kami mohon kepada yang terhormatdalam pokok permohonan menerima dan mengabulkan tanggapanidak dapat diterima untuk seluruhnya, i2.6j menimbang bahwa untuk membuktikan tanggap, bukti pt fotokopi model db6,1ahwa seandainya pemohon diikutsertakan menjadi peserta pemilukada kabupaten tapanuli tengahristen islam),tapanuli tengah tahun maka suara dari pemilih pendukung pemohon berpindah kepada pasangan calon nomor urut raja besaran situmorang, s.h., hum. dan sukan jaminan tanjung serta banyak pemilih pendukung pemohon yang tidak menggunakan hak pilih: bahwa tidak ikut sertanya pemohon dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengahmemohon mengarahkan partai politik pengusung pemohon agar tidak mencalonkan pemohon: memohon tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dpp partai politikuntuk menunda tahapan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun dan menetapkan pemohon sebagai peserta pemilukada,!!! hal penerusan laporan membagi bagikan uang,:l tertanggal maret bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan nomor pemilukada!!!bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama slide juga bahwa yang bersangkutan menerima uang:,:k,:su!i:ii1,,, |
duota tual provinsi maluku terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: abdul hamid ramayanasebagai .i ii. pemohon kasim rengat, sebagai . pemohon il, abdul gani refsebagai . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan akta kuasa nomor bertanggal desember yang dibuat hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengki tengku, s.h., memberi kuasa kepada: johan fredrik let let, tempat tanggal lahir ohoiseb januari agama kristen: pekerjaan wiraswasta: kewarganegaraan indonesia, tempatitanggal lahir tual, oktober agama islam: pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, , fredrik julius reel: tempat tanggal lahir saumlaki, mei agama kristen: pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, yang selanjutnya memberi kuasa kepada supriyanto ref, s.h., m.h., bahwa matian, s.h., budi prasetyo, s.h., roby samuel, s.h., dan nazaruddin salam, s.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum, berkantor jalan teropong raya nomor cilandak barat, jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi bertanggal desemihak terkait gubernur provinsi maluku: telah mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait bupati maluku tenggara, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maluku tenggara, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dewan perwakilan daerah, berdasarkan pemda syarat teknis sebagaimana dimaksud padaberdasarkan pemdabahwa kota tual pembentukannya tidak memenuhi ketentuan perubahan kedua uud dan pemda, karena: pembentukan kota tual tidak memenuhi syarat administratif tentang persetujuan bupati kabupaten maluku tenggara, persetujuan dprd kabupaten maluku tenggara,, antara lain sebagai berikut:i:kekuasaannya meliputi choi kampung. bawah ini adalah struktur pemerintahan ratschap. santri tuan tuan mituduan balrakyat lor masyarakat adat pada tingkat ohvy orang kay juga dikenal dengan struktur pemerintahan seperti gambar bawah ini: dengan struktur pemerintahan adat atas, menjadi jelas bahwa raja berkedudukan sebagai kepala pemerintahan ratschap , sedangkan orang kay patti berkedudukan sebagai kepala pemerintahan choi atau kampong (bagian dari ratschap). selain jabatan pemerintah, dikenal juga beberapa jabatan adat lainnya, seperti uel uel, ai, rang rang, kapitan, forum santri ratschap, santri, orang kay patti, soa, tuan tan, itu duan, marin wab wab. sebagai kepala pemerintahan dalam suatu ratschap, raja bertugas mengkoordinasikan penyelenggaran tugas tugas pemerintahan yang dilakukan oleh orang kay, seperti: menyelesaikan sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan ditingkat orang kay. memberi visi dalam pencalonan orang kay. cc. melindungi dan mempertahankan hukum adat. menyebarluaskan hukum larut gagal. memeriksa dan mengadili pelanggaran adat. dalam sistem pemerintahan adat, jabatan raja dipandang memiliki hak istimewa, seperti: hak jabatan sebagai raja, berdasarkan keturunan lurus (patrilineal) dari mata rumah, menjadi panutan masyarakat, karena memiliki kharisma sebagai pimpinan: menjadi hakim dalam penyelesaian berbagai sengketa, memiliki hak untuk menunjuk pengganti, jika mengundurkan diri dan biasanya yang menggantikan adalah putra sulung (tertua) atau adik atau orang lain dalam garis lurus. selanjutnya orang kay atau kepala kampung choi desa) merupakan kepala pemerintahan dalam suatu wilayah choi yang membawahi beberapa dusun. adapun fungsi orang kay adalah: memimpin penyelenggaraan tugas dalam pemerintahan wilayahnya, mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dalam wilayahnya: cc. mengatur, menyelesaikan hal hal yang berhubungan dengan adat istiadat dalam wilayahnya, mengangkat kepala dusun dalam wilayahnya. hak istimewa yang dimiliki oleh orang kay, seperti: memiliki kewenangan atas tanah petuanan, penduduk dalam wilayahnya. memiliki kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan yang terbaik untuk wilayahnya. selain raja dan orang kay, dalam struktur masyarakat adat dan juga pemerintahan maluku tenggara dikenal jabatan kepala soa yakni pimpinan dalam wilayah pemerintahan pada tingkat dusun, yang berada bawah kekuasaan orang kay dalam suatu kampung atau choi. kepala soa ini memiliki fungsi: memimpin dusun. melaksanakan pembangunan diwilayah dusunnya. melaksanakan perintah dan bertanggungjawab kepada orang kay . bertindak sebagai kepala marga fam). menjaga batas batas dusun. pengangkatan seseorang menjadi kepala soa tidak melalui pemilihan, tetapi berdasarkan musyawarah atas dasar keturunan garis lurus dan mata rumah (kerabat) yang berhak mewarisi jabatan dimaksud, serta diutamakan orang tertua dalam soa. selain jabatan jabatan atas, dikenal juga jabatan badan santri yang merupakan suatu badan yang berkedudukan mendampingi raja, orang kay dan kepala soa serta berfungsi memberikan pertimbangan kepada raja, orang kay dan kepala soa. jabatan lain yang dikenal dalam struktur pemerintahan adat maluku tenggara adalah, marino yang bertugas mengumumkan perintah atasan kepada masyarakat umum. raja memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat lor lim (lim item) maupun siw siw injak) bila terjadi masalah hukum diantara masyarakat. keadaan ini sebut sebagai kewenangan dalam yurisdiksi preskriptif, yang mendukung adanya yurisdiksi yudikatif ataupun yang lebih nyata adanya yurisdiksi penegakan kewenangan yang tampak melalui mawardi maluku tenggara. secara ontologis hal ini merupakan deskriptif dari keadaan aktual dimana choi dan rat dipandang sebagai basis sosial yang otonom. choi, rat, lor lim lor siw merupakan basis sosial bahkan basis hukum yang otonom. sebagai basis sosial tersebut keadaan itu merupakan pencitraan sosialnya yang hakiki serta memberi jaminan hak publik dalam perjumpaan atau pergaulan secara luas. karena itu, meskipun mereka telah merantau jauh, misalnya: jakarta, ambon, atau belanda namun keterikatan subjektifnya dengan basis sosialnya (negeri atau choi) nya tidak dilepaskan, sebab sana ada rumah tua, ada leluhur (tete nene moyang), ada status sosial, ada dusun, serta pusat jaringan kekerabatan yang mengikatnya secara subjektif. bahkan, ketika merantau pun, mereka selalu mencari saudara negerinya dan membentuk komunitas negerinya secara ekslusif perantauan. tempat lain yang seolah tidak memiliki kedaulatan penuh. dalam hal hal tertentu perbuatan hukum baik dalam maupun luar pengadilan. hal ini harus dapat dipahami oleh karena tema kritis yang sering mengedepankan adalah menyangkut tuntutan memperoleh kesempatan mengelola tanah dan sumber daya alam bagi sejumlah besar masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya, yang didasarkan pada prinsip kepemilikan, kemanfaatan (utility) maupun keuntungan (benefit) atas penggunaan air, tanah, hutan, maupun sumber daya alam lainnya. aspirasi umum atas sumber sumber daya alam tersebut ahli diidentifikasikan sebagai berikut: sumber daya alam yang ada sekeliling mereka adalah warisan yang mereka peroleh dari nenek moyang, mereka merasa perlu untuk melindungi wilayah dari tindakan destruktif orang lain atau anggota komunitas lain: mereka sadar bahwa kondisi hidup mereka dan kehidupan sehari hari mereka harus dipenuhi oleh mereka sendiri dalam wilayah yang mereka miliki. hal ini sejalan dengan pemikiran full yang kemudian mengidentifikasi adanya aspirasi yaitu: adanya perlindungan terhadap lingkungan yang sama pentingnya dengan perlindungan terhadap tradisi budaya lokal masyarakat: diperolehnya kesempatan berperan serta dalam lembaga lembaga pengambilan keputusan: adanya otonomi sosial dan budaya dalam masyarakat, diharapkan pemerintah tidak melahirkan kebijakan kebijakan yang opresif dan restriktif. dengan demikian, masyarakat hukum adat sebenarnya menginginkan adanya pilihan untuk melakukan praktik yang mereka kenal yang sesuai dengan aspirasi mereka dan mereka membutuhkan dukungan pemerintah bagi diselenggarakannya praktik tersebut. praktik masyarakat hukum adat umumnya terdapat dalam hukum adat mereka maupun tradisi tradisi yang menimbulkan hak. praktik praktik itu dijalankan berdasarkan kepentingan yang mereka rasakan atau butuhkan secara turun temurun, terutama dilakukan pada setiap saat atas sumber sumber daya alam sekitar mereka. akibat hukum yang timbul dari pemekaran kabupaten maluku tenggara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat kabupaten maluku tenggara. akibat hukum dari pemisahan tersebut adalah sebagian choi maupun rat kehilangan jurisdiksi preskriptif, jurisdiksi yudikatif, maupun jurisdiksi pemaksaan penegakan atas wilayah wilayah yang masuk dalam wilayah kota tual, khususnya terhadap sumber daya alam yang terdapat dalamnya maupun terhadap pihak pihak yang melakukan pelanggaran atas wilayah tersebut. lebih lebih lagi wilayah wilayah yang masuk dalam kota tual berdasarkan undang undang nomor tahun akan merupakan wilayah yang disengketakan oleh choi maupun rat sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam pesisir maupun laut. kota tual sebagai pecahan dari kabupaten maluku tenggara telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat adat. akibat terbentuknya undang undang tersebut maka kabupaten maluku tenggara kini terbagi menjadi dua bagian yakni kabupaten maluku tenggara dan kota tual. dengan terjadinya kabupaten maluku tenggara menjadi kabupaten maluku tenggara dan kota tual, maka kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim telah dan siw siw injak) ada sebagian yang masuk wilayah kabupaten maluku tenggara, dan sebagian masuk wilayah kota tual. mereka yang berada luar tempat kedudukan kesatuan masyarakat hukum adatnya berdasarkan kebijakan dan peraturan daerah yang bersangkutan berpotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri. sehinggapotensi untuk membentuk kesatuan masyarakat hukum adat sendiri tampak pada kejadian kejadian yang menegaskan eksistensi dan otoritas ratschap yang induknya berkedudukan wilayah administrasi kabupaten maluku tenggara, sedangkan sebagian choi yang dibawahnya yang masuk wilayah administrasi kota tual. dalam keadaan sedemikian, maka hak hak tradisional mereka yang akan terganggu berada choi maupun rat, dalam hubungan dengan pengelolaan sumber sumber daya alam yang berada dalam petuanan ul) choi dan dengan sendirinya berada dalam struktur rat tertentu yang telah ada sejak turun temurun. hal yang sangat kuat mengodekan adalah kepatuhan terhadap pimpinan choi, dan dengan sendirinya adalah juga kepatuhan dari tiap tiap choi dari satu ratschap yang sama terhadap rat raja) nya masing masing. penyimpangan dari keadaan sedemikian akan menimbulkan ganjalan dalam kehidupan sosial, pemerintahan, kepatuhan terhadap pimpinan luar struktur yang telah ada. oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keadaan yang sedang terjadi pada saat ini merupakan refleksi kegelisahan dari masyarakat hukum adat kepulauan kei. budaya masyarakat hukum adat yang sangat mengental kepulauan kei ini, sangat berbeda dengan budaya masyarakat hukum adat kepulauan aru, masyarakat hukum adat kepulauan tanimbar dan masyarakat hukum adat pulau pulau selatan daya. pemekaran kabupaten maluku tenggara yang dahulu menjadi kabupaten maluku tenggara barat dan kabupaten kepulauan aru tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat hukum adat yang ada kepulauan aru, maupun masyarakat hukum adat maluku tenggara barat (yang terdiri dari masyarakat hukum adat kepulauan tanimbar, dan juga masyarakat hukum adat pulau pulau selatan daya). berdasar lingkup kebudayaan sedemikian, termasuk lingkup budaya hukum yang berbeda beda satu sama lain, maka geo etnik atau ada yang menyebutkan sosio kosmik (diistilahkan sebagai adatrechtskringen) dalam pembagian pembagian yang pernah dikemukakan oleh van vollenhoven dan diikuti oleh ter haar, sudah harus ditinggalkan, oleh karena tidak sesuai dengan kenyataan. masyarakat hukum adat kepulauan kei merupakan satu kesatuan tersendiri. selain itu pula pembentukan kota tual sebagai kota administrasi tersendiri berpotensi pada terjadinya konflik sosial diantara masyarakat hukum adat tersebut, yakni dalam hal penentuan batas batas wilayah kekuasaannya. sebab menurut masyarakat adat kabupaten maluku tenggara tanah merupakan harga diri yang harus dipertahankan, jika tidak maka peperangan dan konflik akan menjadi taruhannya. istilah harga diri yang harus dipertahankan mengindikasikan adanya atau aksinya masyarakat hukum adat, yang dapat dibuktikan melalui struktur pemerintahan hukum adat, sistem pengelolaan sumber daya alam, berikut tata ruang dan tata guna lahan menuruti hukum adat baik darat maupun pesisir dan laut, yang disebut bat batang, fitria rintangan, sistem penegakan hukum. khusus untuk penegakan hukum pidana atas perbuatan perbuatan yang murni perbuatan pidana, maka penanganannya tetap dilakukan oleh negara. tetapi jika perbuatan perbuatan yang berhubungan dengan perkara perdata, atau perkara perdata yang bercampur dengan perbuatan pidana, atau hal hal yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah, sengketa pengelolaan wilayah, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui hukum adat. diwakilinya raja ibra pengadilan negeri tual saat ini adalah berkaitan dengan laporan pidana yang dituduhkan kepadanya, karena memiliki kaitan dengan penjualan tanah untuk lapangan terbang. tetapi sebelum laporan, yang kemudian menjadi tuntutan pidana, terjadi kasus yang dihadapi oleh raja ibra ditangani secara hukum adat. pemberlakuan hukum adat yang kuat tampak juga pada program nasional agraria pron) beberapa waktu lalu yang tidak banyak berhasil dilaksanakan. sebagai pembanding dari adanya ketidakhati hatian memperhatikan aspek sosial budaya maupun hukum dari masyarakat hukum adat, tampak pada sikap yang ditunjukkan sebagian masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat dari beberapa negeri pulau ambon, yang memiliki petuanan ul) wilayah tanjung sial yang terletak kabupaten seram bagian barat, pulau seram. wilayah ini terdapat dusun deputi yang masuk dalam petuanan dari salah satu negeri kecamatan leihitu pulau ambon. negeri ini sejak dahulu masuk wilayah administrasi kabupaten maluku tengah. dusun deputi ini hendak dimasukan dalam administrasi kabupaten seram bagian barat. tetapi terdapat penolakan dari masyarakat negeri maupun dusun terhadap rencana tersebut karena mereka tetap menghendaki berada bawah administrasi kabupaten maluku tengah masehi. pengabaian terhadap aspek aspek sosial, ekonomi maupun budaya bahkan dalam derajat tertentu sistem politik dalam hukum adat masyarakat hukum adat kepulauan kei, memberi akibat hilangnya hak hak konstitusional masyarakat hukum adat. menggunakan pemahaman asas hukum dari paul scrollen, maka maksud maupun uud amandemen kedua yang melindungi dan mengakui serta menghormatiperundang undangan, adalah merupakan asas yang berlaku umum dan mengikat ketentuan ketentuan hukum maupun keputusan keputusan hukum secara keseluruhan terhadap masyarakat hukum adat, sehingga dipandang sebagai ketentuan yang memberi perlindungan secara khusus. pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam undang undang hak asasi manusia, dan juga kehadiran international covenant civil and political rights occur) yang diratifikasi oleh republik indonesia melalui undang undang nomor tahun justru sejalan dengan maksud maupun occur undang undang nomor tahun dan lebih spesifik diatur . kehadiran undang undang nomor tahun justru kontradiktif dengan terhadap seluruh perundang undangan tersebut. menurut ahli, hadirnya undang undang nomor tahun tersebut justru contra legum terhadap rumusan dan uud amandemen kedua. i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari didengar keterangan saksi para pemohon yang bernama nasir leisubun dan laurentius rahatoknam, yang memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: keterangan saksi para pemohon nasir leisubun bahwajabatan saksi sebagai raja dan kepala desa wain, bahwa saksi key tidak mengenal pata siwa dan panglima, tetapi saksi hanya kenal siw dan lor lim, bahwa key terdapat dua kelompok masyarakat besar. pimpinan saksi berada lor siu adalah danar, bahwa dilihat dari fisik wilayah sejak awal tidak disepakati dan akan menimbulkan kerancuan. keterangan saksi para pemohon laurentius rahatoknam bahwa seluruh lim item tahu kalau saksi dan desanya terkenal dengangubernur pemerintah provinsi maluku bernama prof. dr. john. lokollo, s.h., hendrik hantu, s.h., m.h., a.g. wokanubun, pd., dan matches gerah villosa, s.h, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret sebagai berikut: keterangan ahli prof. dr. john. lokollo, s.h. butir butir formalnya tidak diidentifikasi secara konkrit sehingga tidak bisa menjadi pedoman untuk menguji. beberapa dari butir butir formal tersebut diungkapkan kembali, sebagai berikut: butir bahwa undang undang tentang kota tual bertentangan dengan dan butir pembentukan undang undang tentang kota tual tidak memenuhi syarat (formil) administratif perihal: persetujuan bupati maluku tenggara, persetujuan dprd kabupaten maluku tenggara: gubernur provinsi maluku. butir pembentukan undang undang tentang kota tual tidak memenuhi syarat (formil) teknis tentang: kemampuan ekonomi, potensi daerah: faktor lain, yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. butir pembentukan undang undang tentang kota tual tidak memenuhi syarat (formil): sarana, prasarana pemerintahan, yaitu: tidak ada lokasi calon ibukota kota tual, sarana dan prasarana pemerintahan. setelah diperiksa uud khususnya dan sebagaimana yang para pemohon gunakan sebagai dasar pengajuan permohonan, ternyata bahwa 'pertentangan" antara kedua peraturan perundangan tersebut, tidak para pemohon diidentifikasikan secara konkrit dan tepat, sehingga disini tidak ada pedoman untuk menguji. bahkan, pertentangan dimaksud tidak dapat ditemui melalui: ketentuan ketentuan dalam batang tubuh uud dan perubahannya, hal hal yang tegas tegas diperintahkan oleh uud tersebut: wawasan tata hukum daerah yang ada pada tersebut: wawasan "good local governance" berbasis kearifan lokal berdasarkan tersebut. ahli mempunyai kesan yang kuat bahwa para pemohon telah melakukan penafsiran sendiri, bahkan menjadi serba salah, sehingga tidak relevan untuk dipakai sebagai pedoman untuk menguji. amandemen menjadikan uud tanpa penjelasan: interpretasi sendiri. uud setelah diamandemen, terdiri dari hanya (dua) bagian, yaitu: pembukaan preambule), (sebagai ganti istilah batang tubuh) penjelasan uud sudah tidak ada lagi dalam sistematika. perubahan bab dan ditandai dengan penambahan huruf a,b,c dan seterusnya) belakang angka bab atau penomoran uud (yang tetap), adalah perihal tanggapan terhadap tuntutan pemekaran kota tual yang ditujukan kepada gubernur maluku,i: surat rat orang kay tertanggal juli perihal pernyataan rat raja) rangkai kepala desa) kabupaten maluku tenggara yang ditujukan kepada ketua komisi dpr:i:i:i: surat tokoh adat masyarakat kei besar kabupaten maluku tenggara tertanggal desember perihal pernyataan sikap bersama rat, orang kay dan soa selaku pemangku adat masyarakat kei besar lat) kabupaten maluku tenggara, yang dilakukan melalui sumpah adat dalam rapat akbar, sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan uud dengan cara "adenium". tanpa pemahaman seperti tersebut atas, maka ahli dapat memahami mengapa para pemohon tidak memiliki faham konstitusi yang: sistematis, holistik: komprehensif. satu naskah, dan adenium, sehingga tidak mampu mengajukan dasar dasar formal sebagai pedoman untuk menguji. ada kekuatan mengikat normatif antar dan adalah sukar untuk memahami bahwa dimaksud, yang satu lepas dari yang lain, karena ada hubungan superordinasi dan subordinasi. melaksanakan yang satu, sama dan sekaligus melaksanakan yang lain. sukar untuk berpendapat bahwa pemekaran wilayah adalah bertentangan dengan pemeliharaan kearifan lokal b), sebab menjamin suatu tata hukum daerah yang berbasis kearifan lokal. menganut faham rasio gubernadi". sendi sendi kewilayahan provinsi maluku adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik (rasio gubernadi). rasio gubernadi adalah anggapan bahwa memerintah (di provinsi maluku) dengan baik adalah membagi daerah negara daerah provinsi dalam beberapa wilayah. dengan demikian, sendi pemerintahan yang tertua semenjak zaman yunani (sesudah polis, negara zaman yunani) ialah sendi kewilayahan. pada zaman modern ini, sendi ini dikenal dengan otonomi daerah (hubungan pusat dan daerah). ini mempunyai posisi superordinasi terhadap dan jadi, memerintah dengan baik adalah melaksanakan pemekaran wilayah. tanpa pemekaran kota tual, maka warisan kesulitan akan tetap ada dalam soal kota otonom (hanya kota ambon yang otonom). dan adalah tentang tata hukum daerah kabupaten maluku tenggara). dengan adanya tersebut, maka tata hukum daerahlah yang diharapkan, masa mendatang. adalah "ius constituendum" yang: dibuat oleh penguasa daerah kabupaten maluku tenggara, yang mempunyai kewenangan yang sah, "ius constituendum" itu sesuai dengan ciri ciri kekhususan bagi daerah maluku tenggara termasuk setiap desa: tetap selaras dengan tata hukum negara kesatuan republik indonesia. penutup para pemohon menyandarkan permohonannya pada suatu interpretasi uud yang tidak sistematis: tidak holistik: tidak komprehensif, tidak satu naskah, dan tidak secara adenium. cara ini sudah tentu punya kelemahan dan kekurangan. prof. dr. hamid attamimi sh, ahli konstitusi berpendapat bahwa untuk memahami suatu uud tidak cukup dengan hanya menelaah teksnya saja, karena bahasa memiliki keterbatasan yang bagaimanapun tidak akan mampu mengungkapkan keseluruhan realitas yang ada secara tepat. oleh karena itu, kepada para pemohon diajak untuk melihat proses pembuatan amandemen uud artinya, para pemohon diminta untuk tidak (memberi penafsiran dan secara gramatikal belaka, tetapi juga menginterpretasikannya menurut sejarah terjadinya dimaksud, sehingga suasana kebatinan yang tidak tertuang dalam teks itu dapat ikut dirasakan pula). dengan kata akhir, norma norma konstitusi versi para pemohon, berada dalam posisi yang sangat lemah, dan oleh karenanya tidak boleh diterima sebagai mempunyai kekuatan mengikat secara normatif. keterangan ahli hendrik hantu, s.h., m.h. i. bahwa dalam permohonan pengujian konstitusional yang diajukan oleh para pemohon, terdapat alasan materil yang pada prinsipnya menganggap bahwa kota tual bertentangan dengan perubahan kedua uud dengan alasanii. bahwa terhadap alasan permohonan tersebut, dapat dijelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam perubahan kedua uud disebutkan, antara laibahwa secara konstitusional ketentuan dalam uud ini menunjuk pada beberapa hal, yaitu: pengakuan, berarti menunjuk pada suatu objek yang sebelumnya pernah ada dan yang pernah ada itu adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak asal usulnya. objek yang pernah ada yaitu masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak asal usulnya itu dalam kenyataannya masih hidup, artinya ketika pada saat berlakunya uud dalam masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak asal usulnya itu dalam kenyataannya benar benar masih ada dan diakui. bagi masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya beserta hak asal usulnya yang pernah ada, tetapi akibat perkembangan masyarakat sudah tidak lagi dikenal, tidak akan dihidupkan. dalam pengertian ini juga, tidak termasuk kesatuan masyarakat hukum adat baru yang dibentuk karena diberlakukannya ditetapkannya uud masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisional atau hak asal usulnya yang masih hidup itu, harus sesuai dengan perkembangan masyarakat , artinya masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak asal usulnya itu tidak akan menghambat perkembangan masyarakat indonesia yang terus berkembang kearah yang lebih maju dan diharapkan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak hak 'asal usulnya itu akan menjadi pendorong dan bukan penghambat bagi kemajuan bangsa. harus sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia, mengandung makna bahwa sebagai negara kesatuan yang ber bhinneka tunggal ika (berbeda tetapi tetap satu) pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, tidak akan berdampak pada munculnya kesatuan kesatuan masyarakat hukum baru yang bertentangan dengan bentuk negara kesatuan. dengan demikian kekuatiran dari para pemohon tentang kemungkinan dengan pemekaran kota tual berpotensi dibentuknya kesatuan masyarakat hukum adat baru tidaklah beralasan, karena hal tersebut secara konstitusional telah dibatasi oleh uud sendiri. ill. bahwa pembentukan daerah otonom barunamun uud tersebut tidak boleh dilihat secara terpisah dengan ketentuan dalam uud yang menetapkan bahwa kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya,tif merupakan urusan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. pemerintah hanya memfasilitasinyaiv. bahwa pada kenyataannya, daerah daerah dalam negara kesatuan republik indonesia, memiliki kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisionalnya atau hak asal usulnya yang masih kuat, seperti provinsi bali, provinsi sumatera barat, provinsi nanggroe aceh darussalam, provinsi papua, provinsi irian jaya, provinsi provinsi pulau kalimantan dan juga provinsi maluku dan provinsi provinsi lainnya indonesia. provinsi provinsi tersebut termasuk sebagai provinsi provinsi yang telah berproses dalam pembentukan daerah daerah otonom baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota baik sejak berlakunya uud pada tanggal agustus maupun setelah amendemen uud pembentukan daerah otonom tersebut, tidak pernah menghambat tumbuh dan berkembangnya kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya atau hak asal usulnya. provinsi maluku sendiri sejak amandemen uud telah dimekarkan kabupaten seram bagian barat, kabupaten seram bagian timur dan maluku tengah dari kabupaten induknya maluku tengah. kabupaten maluku tengah (termasuk seram bagian barat, seram bagian timur yang telah dimekarkan), malah kota ambon, dikenal dua kesatuan masyarakat hukum adat yaitu petasia dan panglima yang hampir sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item) dan siw siw injak) kabupaten maluku tenggara. namun ketika daerah daerah ini dimekarkan kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut terus terpelihara walaupun berada dalam wilayah daerah otonom (kabupaten) yang berbeda. hal ini menunjumalah pemerintah daerah terus memberikan ruang untuk kesatuan.nya) termasuk maluku dan maluku tenggara yang selanjutnya diatur dengan peraturan daerah masing masing daerah. vi. bahwa dalam upaya mengimplementasi hak hak konstitusional masyarakat hukum adat maluku sebagaimana dimaksud dalam uud dan undang undang nomor tahun sejak tahun pemerintah daerah maluku dengan persetujuan dprd provinsi maluku telah menetapkan peraturan daerah provinsi maluku nomor) dalam wilayah pemerintahan provinsi maluku. dalam peraturan daerah diberikan ruang bagi setiap pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjutinya dengan peraturan daerah kabupaten kota maluku kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat maluku termasuk maluku tenggara dan kota tual nanti. vii.nya (hak asal usulnya) sebagaimana diuraikan atas, makarserta hak asal usulnya. kalaupun terdapat berbagai peraturan daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten damengamankan uud dan peraturan perundang undangan lainnya yang lebih tinggi. berdasarkan uraian uraian atas, maka kota tual tidak bertentangan dengan uud karena: pembentukan kesatuan masyarakat hukum adat baru sebagai akibat dimakamkannya kabupaten maluku tenggara dan kota tual dari kabupaten induk sebelumnya yaitu kabupaten maluku tenggara telah dibatasi secara jelas dalam uud dengan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam uud maka pemekaran kota tual dari kabupaten maluku tenggara secara konstitusional tidak berdampak pada pemekaran kesatuan masyarakat hukum adat maluku tenggara. pembagian wilayah atas provinsi, kabupaten dan kota serta penyerahan wewenang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, tidak memasuki wilayah dan menghambat tumbuh dan berkembangnya otonomi asli dari kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak hak tradisional atau hak asal usulnya. keterangan ahli a.g. wokanubun, pd., asal usul dan terbentuknya masyarakat adat kei pada umumnya masyarakat yang ada kepulauan kei, berdomisili pada desa dusun yang disebut dengan nama choi, serta mengakui dirinya adalah masyarakat adat. pengakuan ini berdasarkan pada: legenda sejarah masyarakat kei maluku tenggara berdasarkan cerita dari para leluhur mereka bahwa: mereka secara berkelompok datang kepulauan kei. para pendatang tersebut kemudian bergabung dengan masyarakat asli tuan tan atau tuan tanah) yang membentuk choi. kehidupan yang berdampingan ini terbagi atas marga fam yang memiliki kepemimpinannya sendiri sendiri. kumpulan marga fam ini kemudian mendiami wilayah yang kemudian berkembang menjadi choi (dusun) yang dipimpin soa, dan juga choi (desa) yang dipimpin orang kay serta secara genealogis maupun teritori menggabungkan diri menjadi ratschap yang dipimpin rat. soa terbentuk atas penyatuan atau pengelompokan fam marga pada suatu wilayah yang disebut choi yang dipimpin oleh kepala soa. choi yang dimaksud ini adalah kumpulan masyarakat yang lebih besar orang kaya chap) yang langsung dipimpin oleh orang kay. ratschap adalah kumpulan choi orang kaya chap secara teritori yang langsung dipimpin oleh seorang rat. secara yuridis pengelompokan masyarakat yang berada kepulauan kay menjadi kelompok yakni: a). persekutuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok lor lim dengan hukum gagal: b). persekutuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok persekutuan dengan nama siu dengan hukum adatnya larut, c). kelompok persekutuan baru yaitu lor lobby (penengah). penggabungan hukum larut dari kelompok siwa dan hukum gagal sebagai hukum adat bersama masyarakat kei yakni hukum adat larut gagal (saat ini larut gagal dijadikan sebagai lambang daerah kabupaten maluku tenggara). secara sosiologis secara sosiologis mereka hidup secara berkelompok pada teritori masing masing yang dikenal dengan nama choi orang kaya chap dan ratschap). pengelompokan ini atas dasar garis keturunan atau hubungan kekeluargaan atau berdasarkan kepercayaan dan hukum. secara realita secara realita persekutuan masyarakat yang berada pada choi choi tersebut atau gabungan choi memiliki pemerintahan dengan strukturnya sendiri sendiri serta memiliki fungsi yang secara umum hampir sama. dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun telah terjadi penyeragaman nomenklatur choi, orang kaya chap dan ratschap menjadi desa. mereka yang memimpin baik pada tingkat santri, soa, choi, ratschap adalah para pemuka yang berasal dari marga fam yang secara strata lebih tinggi. il. sistem hukum adat maluku tenggara masyarakat maluku tenggara secara umum terikat dalam hukum adat larut gagal, hal ini terjadi karena landasan filosofis yang dianut mereka adalah ain ain. seperti diketahui bahwa kepulauan kei terdapat pengelompokan persekutuan atas (tiga) kelompok yaitu: kelompok lor lim pata lima), kelompok siu pata siwa) dan yang terakhir kelompok lor laba. kelompok masyarakat yang berada pada wilayah lor lim, baik yang berada key besar maupun kei kecil terdiri (sembilan) ratschap yaitu ratschap tiflean mancur, ratschap ohoililim tangan, ratshcap title, ratschap yarbadang, ratschap tabib yatim, ratschap single, ratschap kirke, ratschap hotel, ratschap ohoilim pahit, ratschap fau ohoiwut, ratschap ohoifaak. dalam ratschap ratschap masih terdapat choi choi yang secara territorial berada pada ratschap ratschap tersebut. sedangkan pada kelompok siw terdapat ratschap ratschap antara lain: ratschap kamar kur, ratschap manipur, ratschap magrib, ratschap jamur danar, ratschap disamai, ratschap utan tel timur, ratschap utan tel barat, ratschap mer ohoinangan, ratschap meu unfit, ratschap maur ohoiwut. seperti halnya pada ratschap ratschap tersebut juga memiliki choi choi yang secara teritori juga saling menggabungkan diri. sedangkan untuk lor lobby atau penengah terdapat (dua) ratschap yaitu ratschap team kepulauan kei kecil dan ratschap werk kepulauan kei besar. pengelompokan ini terjadi sejak masyarakat yang datang mulai mendiami wilayah kepulauan kei berdasar keterikatan atas hukum adat yang dipegangnya, seperti lor lim dengan hukum adat gagal dan siu dengan hukum adat larut. dalam memperluas pengaruh terjadi peperangan antara mereka yang berlangsung untuk saling menguasai atau memperoleh wilayah kekuasaan yang pada akhirnya muncul kelompok penengah atau kelompok netral lor lobby) yang mampu mendamaikan dan mempersatukan mereka yang menjadikan hukum yang dipegang masing masing sebagai satu kesatuan untuk menyatukan mereka yang disebut dengan nama larut gagal. hukum larut gagal ini mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat kei baik yang bersifat publik maupun kepercayaan. berdasarkan keterangan berbagai sumber yang diperoleh lapangan yang mengatakan bahwa hukum larut gagal merupakan cikal bakal atau dasar bagi terbentuknya hukum hukum adat yang mengatur tentang saksi, perkawinan, dan lain lain. ill. sistem pemerintahan adat sistem pemerintahan adat maluku tenggara masih memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan adat budaya mereka. fungsi fungsi dari setiap unsur yang terdapat pada sistem pemerintahan adat maluku tenggara adalah sebagai berikut: rat sebagai kepala persekutuan antar ratschap dan choi dengan tugas: menyelesaikan masalah masalah adat pada tingkat ratschap, mengayomi seluruh warga masyarakat adat yang ada pada wilayah ratschap: sebagai koordinator dan sekaligus sebagai lambang pemersatu wilayah ratschap. rat dipilih berdasarkan garis keturunan lurus dari marga yang telah ditentukan atau yang memiliki strata yang lebih tinggi, serta memegang jabatan untuk masa seumur hidup atau sampai dengan tidak mampu menjalankan tugas. rat yang karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab secara pemerintahan kepada camat. sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada rapat besar kepala adat reka). catatan: tidak ada raja raja, tidak ada raja membawahi raja, dan tidak ada raja mewakili raja yang lainnya. orang kay sebagai kepala persekutuan pada tingkat orang kay chap gabungan beberapa choi dengan fungsi dan tugas sebagai berikut: sebagai kepala adat pada tingkat orang kay chap. sebagai kepala pemerintahan administrasi langsung bawah camat. bertindak selaku hakim pada tingkat orang kay chap dalam menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat soa atau santri., surat sekretaris daerah provinsi maluku tertanggal januari perihal umum public kepada bupati maluku tenggara yang intinya memintakan agar proses pemekaran harus memenuhi ketentuan yang berlaku, surat dari tokoh adat dan masyarakat kepulauan kur maluku tenggara tertanggal januari perihal pernyataan sikap tokoh adat kepulauan kur sebagai daerah otonom, surat dari tokoh masyarakat adat desa anggur dan katolik maluku tenggara tertanggal november perihal pernyataan sikap dan tuntutan masyarakat anggur terhadap upaya pembentukan pemekaran kota tual sebagai daerah otonom: surat dari kepala desa tawar dan masyarakat desa tawar pulau dullah) tertanggal september perihal penolakan pembentukan kota tual atas tanah father. persetujuan gubernur provinsi maluku tidak didasarkan atas hasil penelitian daerah yang dilakukan oleh tim khusus. pembentukan kota tual, yaitu:orang kay diangkat dan dipilih oleh masyarakat choi dari marga atau fam yang telah atau yang memiliki strata yang lebih tinggi. untuk masa jabatan sebagai kepala pemerintahan mengacu kepada ketentuan hukum negara, sedangkan sebagai kepala adat berlaku seumur hidup. soa merupakan kepala dari persekutuan kepala marga. soa bertugas membantu orang kay dalam pemerintahan dan adat budaya pada tingkat choi. soa dipilih dari marga yang telah ditentukan atau memiliki hak untuk itu yang tingkatan suratnya dalam masyarakat lebih tinggi. santri santri adalah kepala fam atau marga yang diangkat oleh warga marga berdasarkan unsur dituakan serta bijaksana. fungsi santri adalah: menyelesaikan masalah masalah adat kemasyarakatan pada tingkat marga atau fam. bersama kepala soa membantu rat orang kay dalam tugas adat dan kemasyarakatan serta tugas pemerintahan atau administrasi. disamping unsur unsur pemerintahan tersebut atas masih ada lagi unsur lain yang turut berperan dalam sistem pemerintahan adat kei, antara lain: tuan tan tuan tan adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang seluk beluk menyangkut dengan tanah tanah yang dimiliki choi. fungsi tuan tan adalah: membantu memberikan informasi kepada orang kay atau rat menyangkut dengan masalah tanah petuanan choi atau ratschap. membantu orang kay atau rat dalam menyelesaikan kasus kepemilikan tanah, baik oleh warga masyarakat maupun antar choi. memiliki fungsi religius magis dengan lingkungan hidup pada wilayah lainnya. marin berperan sebagai jembatan informasi atau penyampai berita yang berasal dari rat orang kay soa. pada wilayah wilayah ratschap choi tertentu, marin ini sudah hampir punah atau artinya sudah kurang difungsikan lagi. juru tulis juru tulis adalah orang yang diangkat pada tingkat ratschap maupun choi dengan tugas membantu rat orang kay yang dianggap mampu dalam mengelola administrasi pemerintahan (cakap menulis dan membaca). samping yang disebutkan atas masih ada lagi jabatan jabatan lain seperti kapitan, mituduan, dan hawaerduan. ketiga jabatan ini berdasarkan data lapangan berfungsi manakala ada upacara upacara adat semata. iv. pengelolaan sumber daya alam dalam persekutuan masyarakat adat kabupaten maluku tenggara berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan bahwa pengakuan tentang hak atas wilayah (tanah atau laut) secara adat budaya masih diakui dan masih dihormati. bentuk penguasaan wilayah adat hanya diakui berdasarkan batas batas alam, pengakuan sejarah yang sampai saat ini masih berlaku baik wilayah darat maupun wilayah laut dalam lingkup ratschap, orang kay chap, choi maupun soa. konsep pengelolaan darat sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan individu marga choi. sedangkan konsep pengelolaan wilayah laut diletakkan pada konsep pengelolaan bersama oleh masyarakat choi dengan mengacu pada aturan aturan adat atau keputusan keputusan adat tentang bentuk dan jenis sumber daya alam yang dikelola. berdasarkan temuan yang ada bahwa sampai dengan saat ini, pola penguasaan hak masih diletakkan pada masyarakat adat baik secara individu maupun secara kelompok choi), dan tidak ada pengambilalihan oleh pihak pemerintah. penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam masyarakat adat maluku tenggara, masih digunakan pendekatan adat oleh masyarakat kepulauan kei. bentuk penyelesaian sengketa sengketa adat oleh masyarakat adat kei lebih banyak bertumpuk pada masalah tanah dan masalah pelanggaran kesusilaan. masalah atau sengketa yang muncul diatur dan diselesaikan dengan merujuk pada hukum larut gagal. hukum larut dikenal oleh masyarakat kei sebagai kaidah yang berhubungan dengan hukum pidana, sedangkan hukum gagal merupakan cermin dari kaidah hukum perdata. adapun tindakan penyelesaiannya atau kewenangan peradilan adat dilakukan secara berjenjang dan dapat digambarkan sebagai berikut: penyelesaian tingkat santri santri menyelesaikan sengketa dalam tingkat marga fam dengan mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa. apabila masalah ini dapat diselesaikan, maka keputusan santri bersifat final, sedangkan kalau tidak dapat diselesaikan maka masalah ini ditingkatkan tingkat soa. penyelesaian tingkat soa penyelesaian sengketa pada tingkat soa ini adalah kelanjutan dari sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat santri. mana santri dan pihak pihak yang bersengketa didengar keterangannya, dan apabila dapat diselesaikan oleh kepala soa, maka keputusannya bersifat final dan mengikat. bila tidak dapat diselesaikan, maka perkara tersebut ditingkatkan tingkat choi orang kay). penyelesaian tingkat choi orang kay. pada tingkat ini, orang kay bersama sama dengan kepala soa dan santri selaku pemangku adat dapat mengambil keputusan langsung setelah mendengar keterangan dari soa dan santri yang menangani sengketa tersebut. berdasarkan hasil penelitian lapangan, sampai saat ini, belum ada kasus yang tidak dapat diselesaikan setelah ada putusan choi orang kay. penyelesaian tingkat ratschap rat penyelesaian pada tingkat ini, apabila terjadi sengketa antar choi yang tidak bisa diselesaikan secara internal choi yang bersengketa. oleh rat semua orang kay yang memiliki kewenangan adat diundang dalam rapat besar kepala adat reka) untuk mendengar keterangan dan mempelajari bukti bukti yang disampaikan oleh masing masing choi yang bersengketa, dan dari bukti bukti tersebut, barulah diambil keputusan adat oleh rat. keputusan pada tingkat ini merupakan keputusan final dan mengikat para choi yang bersengketa. sampai dengan saat ini, perkara sengketa masih tetap dapat diselesaikan dengan cara adat, namun telah terjadi perubahan dalam bentuk dan besarnya sanksi. contoh: hukuman badan dapat diganti dengan denda, denda benda benda dapat diganti dengan nilai uang. berdasarkan kondisi lapangan ditemukan juga perubahan perubahan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan cara berperkara pengadilan umum. dari kondisi lapangan juga ditemukan bahwa ratschap lobby tidak memiliki daerah petuanan atau choi choi bawahnya seperti ratschap yang ada pada lor lim dan siu. tidak semua choi terdapat rat, hanya choi yang menjadi pusat pemerintahan ratschap. demikian pula choi tersebut juga terdapat orang kay. vi. kesimpulan berdasarkan penjelasan atas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang profil desa adat maluku tenggara choi, orang kay chap dan ratschap), maka tidak ada sistem pemerintahan adat raja raja" maluku tenggara. masing masing rat i raja hanya berwenang mengurus dan menyelesaikan masalah internal pada ratschapnya. bahwa makna dan kewenangan rat raja akan sangat dikacaukan oleh intervensi kewenangan seorang rat raja pada ratschap tertentu terhadap rat raja pada ratschap lainnya. dengan mencampuri kewenangan internal seorang rat rajaw). belum dibutuhkannya seorang. (ternyata ketiga pemohon secara adat tradisi belum berwenang sebagai rati raja). sesuai adat dan tradisi, mereka tidak selayaknya menyatakan diri sebagai rat raja, apalagi mengintervensi kewenangan rat raja yang secara adat pada saat ini adalah rat raja yang dipermasalahkan wilayah peranannya, yakni: rati raja tual rati raja tempat rat raja dullah ketiga rat raja tersebut atas, sah sebagai rat raja wilayahnya masing masing. dengan demikian para pemohon tidak memenuhi syarat legal formal sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu dimohon kepada ketua dan anggota majelis hakim menolak permohonan para pemohon. keterangan ahli matches gerah villosa, s.h. bahwa dalam, bahwa bila ditinjau dari segi hukum adat, pemekaran kota tual tidak akan mematikan memecahkan adatpihak terkait dprd kabupaten maluku tenggara bernama sayur rahawaritanggal februari dan tanggal februari dan keterangan bawah sumpah saksi bernama h.n. rengat dan drs. taher, sebagai berikut: keterangan ahli sayur rahawarin kedudukan hukum (legal standing) para pemohon menganggap sebagai pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kota tualara pemohon harus dapat menjelaskan dan sekaligus membuktikan seperti apa kerugian yang dialami oleh perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara akibat dari berlakunya kota tual provinsi maluku. jadi apa yang dikatakan oleh para pemohon adalah bersifat verbalistik, yaitu mengungkapkan sesuatu tanpa mengetahui makna yang dimaksud. para pemohon sebagai warga negara maupun sebagai masyarakat hukum adat harus memahami dan mengerti apa saja hak hak dasar yang dijamin dan dilindungi oleh undang undang sehingga tidak seenaknya mengatakan sesuatu tanpa landasan dan aturan hukum yang jelas. kapan para pemangku adat membentuk persatuan masyarakat hukum adat rat orang kay) kei suhu eva) kabupaten maluku tenggara. padahal masyarakat hukum adat tidak saja mengenal rat orang kay tetapi juga soa. apakah masyarakat hukum adat yang tergabung dalam persatuan rat orang kay memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengikat masyarakat maluku tenggara secara keseluruhan. apa hubungannya persatuan masyarakat adat rat orang kay) dengan hukum larva gagal, dan apa korelasinya dengan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kota tual. atas dasar apa dan dalam bentuk apa para pemohon menyatakan memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat seluruh wilayah kabupaten masuk tenggara, dan apa hubungannya dengdalam kota tual tidak ada atau yang secara implisit maupun eksplisit bertentangan dengan uud dalam bentuk apa kecemasan dan kekhawatiran para pemohon atas berlakunya kota tual, yaitu akan timbulnya intervensi negara terhadap, terbagi atau terpecahnya kesatuan wilayah, timbulnya konflik sosial masyarakat sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. ada satu masalah yang sangat penting yang harus menjadi pertimbangan majelis terhadap legal standing para pemohon, yaitu para pemohon menganggap kota tual sebagai bentuk intervensi negara terhadap:: terbagi atau terpecahnya kesatuan wilayah: timbulnya konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. terhadap anggapan para pemohon akan timbulnya konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada masa lalu itu, apa hubungannya dengan pemekaran kota tual. padahal konflik sosial masa lalu tidak ada kaitan sedikitpun dengan pemekaran kota tual. pernyataan seperti ini mengandung suatu indikasi, ada aktor yang sengaja bermain dengan memanfaatkan pemekaran kota tual untuk menciptakan konflik horizontal yaitu antarsesama masyarakat, dan konflik vertikal yaitu antarmasyarakat dan negara. bahwa dengan adanya pernyataan yang menjadi legal standing para pemohon sudah menggambarkan secara jelas permohonan para pemohon yang lebih menekankan kepada ketidaksetujuan terhadap pemekaran kota tual sebagai bentuk dari sebuah sikap aspirasi yang dihormati dalam negara yang demokratis. begitu pula halnya dengan pihak pihak yang menyetujui pemekaran kota tual adalah sebagai bentuk dari aspirasi yang dihormati dalam negara yang demokratis. mengingat kedudukan hukum (legal standing) para pemohon tidak tepat dan bersifat mengada ada, maka terhadap pokok permohonan tidak memiliki landasan yang kuat, baik formil maupun materiil. landasan formil bahwa sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusi. maka dengan diundangkan dan disahkannya kota tual oleh presiden pada tanggal agustus lari nomor tenri nomor secara sah telah memenuhi syarat syarat formil proses pembentukan sebuah undang undang. mengingat kota tual memenuhi ketentuan uud dalam hal ini ketentuan uud juncto undang undang nomor tahun tentang susuk mpr, dpr, dpd, dan dprd juncto peraturan tata tertib dpr dan ketentuan uud juncto undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, huruf mk. fungsi, wewenang dan mekanisme pembentukan undang undang fungsi dan wewenang pembentukan sebuah undang undang uud . presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dpr . presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya . peraturan tata tertib dpr tahun dpr mempunyai tugas dan wewenang: huruf (a) membentuk undang undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama .setiap keputusan rapat dpr, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkai. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ruu baik yang berasal dari dpr, presiden, maupun dpd disusun berdasarkan program legislasi nasional? . dalam keadaan tertentu, dpr atau presiden dapat mengajukan rancangan undang undang diluar program legislasi nasional. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan rancangan undang undang sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan tata tertib dpr . mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang undangan uud dpr memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan . anggota dpr berhak mengajukan rancangan undang undang . presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dpr . peraturan tata tertib dpr tahun anggota dpr mempunyai hak, huruf mengajukan rancangan undang undang .hukum . undang undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk dpr dengan persetujuan bersama presiden . rancangan undang undang yang berasal dari dpr diusulkan oleh dpr. rancangan undang undang yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada dpr . undang undang nomor tahun tentang. pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan undang undang dan selanjutnya syarat teknis dan fisik sebagaimana diatur lebih lanjut pada dan bertolak dari dasar dasar sebagaimana yang disebutkan atas, baik yang menyangkut dengan fungsi dan wewenang pembentukan sebuah undang undang serta mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang undangan, maka kota tual telah memenuhi syarat formil sebuah undang undang. hal tersebut dilandasi atas sebuah proses yang konstitusional, yang secara sah melibatkan semua pihak yang terkait sehingga lahirlah kota tual sebagai usul inisiatif dpr. bahwa ruu tentang pembentukan kota tual bukan serta merta datang dari anggota dpr tetapi atas keinginan masyarakat. dan selanjutnya mendapat persetujuan dprd kabupaten dan bupati, persetujuan dprd provinsi dan gubernur serta rekomendasi menteri dalamfaktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. menurut penjelasan pemda yaitu antara lain: rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. berdasarkan bab bagian kedua tentang cakupan wilayah kota tual, kota tual yangtidak memenuhi syarat fisik tentang lokasi calon ibukota kota tual, sarana, dan prasarana pemerintahan, yaitu: negeri. karena syarat administratif, teknis dan fisik telah terpenuhi maka ditetapkan dpr menjadi usul inisiatif dpr. dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dpr mengajukan ruu dengan surat pimpinan dpr kepada presiden. oleh karena itu presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas ruu bersama dpr. maka pada tanggal juli melalui rapat paripurna, dpr bersama pemerintah menyetujui ruu kota tual ditetapkan menjadi undang undang. oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya maka pada tanggal agustus presiden telah mensahkan dengan mengundangkan berlakunya kota tual provinsi maluku. landasan materiil bahwa sesuai dengan kewenangan mahkamah konstitusipokok permohonan, para pemohon menyatakan kota tual secara materiil bertentangan dengan dan uud mengingat yang disebutkan para pemohon dalam kota tual yang dianggap bertentangan dengan uud adalah dan bahwa dimaksud berbunyi sebagai berikut: dengan undang undang ini dibentuk kota tual provinsi maluku dalam negara kesatuan republik indonesia .:syang kota tual terdiri atas termasuk dalamnya ketentuan peralihan, ketentuan penutup, dan penjelasan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. bahwa uud yang menjadi landasan para pemohon, sebenarnya tidak ada pertentangan sedikitpun dengan kota tual. apalagi dikatakan dan menjadikan. sedangkan pada secara jelas dikpertinya para pemohon terlalu melebih lebihkan dan mengada ada dengan berlindung dibalik masyarakat hukum adat untuk menjustifikasi permohonannya bahwa kota tual bertentangan dengan uud kuasa para pemohon harus menyebut secara jelas siapa diantara para pemohon dari orang itu, yang masing masing bertindak untuk dan atas nama persatuan masyarakat adat rat orang kay) kabupaten maluku tenggara, yang tidak diakui hukum adat dan hak tradisionalnya dalam kota tual. menjadi satu pertanyaan mendasar terhadap permohonan para pemohon yang masing masing bertindak untuk dan atas nama persatuan masyarakat adat rati orang kay) kei suhu eva) kabupaten maluku tenggara dimana masing masing pemohon melakukan kebohongan dengan mengatasnamakan masyarakat adat dan rat orang kay soa maluku tenggara, baik yang berdiam dan menetap kabupaten maluku tenggara maupun masyarakat yang ada perantauan. kebohongan yang dilakukan para pemohon antara lain: pemohon dan sebagai pemberi kuasa substitusi, yang bertindak untuk dan atas nama persatuan masyarakat adat rat orang kay) adalah masyarakat biasa. kapan mereka menerima kuasa dari rat orang kay soa, dan berapa banyak rat orang kay soa yang memberi kuasa kepada mereka dan dalam hal apa dan dalam bentuk apa mereka diberi kuasa. dalam permohonannya, kuasa pemohon dan yang menerima kuasa substitusi dari johan fredrik let let, muhammad tayub matian, fredrik julius reel, dinyatakan dalam hal ini berdasarkan akta kuasa nomor tertanggal november yang dibuat dihadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengki tengku, s.h, bertindak selaku penerima kuasa dari nasir leisubun, ricky level, farneubun beradu, burhan rusak, julius matius lutut, pallidus tangan, ch. level, obat nego rahasia, serius sawah, abdul gani ref, muhammad sumsel, jacob betaubun, abul hamid tahanan, g.l. mendaur, ny. rite ramayana, abdullah rahawarin, said sakral, abdul fata raharusun, pacar lusubun, hasim bahar balutan, jacobs far far, aminadap rukun, aljabar said roro, hendrik hunian, abdul gani renleeuw, dalam hal ini yang masing masing bertindak untuk dan atas nama persatuan masyarakat adat rat orang kay) kei suhu eva)', kabupaten maluku tenggara selanjutnya disebut para pemohon, mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil kota tual provinsi maluku terhadap uud ternyata semuanya adalah kepala desa tetapi menyatakan diri sebagai rat orang kay yang mewakili seluruh rat orang kay suhu eva. dari ke orang yang mengatasnamakan diri mewakili rat orang kay yang dalam hal ini sebagai pemohon terhadap pengujian kota tual, harus menunjukkan bukti bahwa seluruh rat orang kay maluku tenggara memberi kuasa kepada mereka untuk mengajukan pengujian terhadap kota tual yang merugikan kepentingan masyarakat hukum adat maluku tenggara. dalam kedudukan hukum (legal standing) para pemohon menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kota tual. selain itu para pemohon menyatakan diri sebagai pemangku adat yang tergabung dalam persatuan masyarakat adat, dan para pemohon menyatakan memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat seluruh wilayah kabupaten maluku tenggara. oleh karena itu, para pemohon menginginkan agar hak dan wilayah kekuasaan adat yang dimiliki oleh para pemohon tetap terjaga sebagaimana dalam uud mengingat pemohon dan yang menyatakan diri sebagai kepala desa itu ternyata seluruhnya berada kecamatan kecamatan kei besar. tetapi mereka mengklaim masih memiliki hak yang terdapat kecamatan kecamatan kei kecil baik yang masuk wilayah pemerintahan kota tual maupun yang tetap dalam wilayah kabupaten maluku tenggara. samping itu mereka juga menyatakan memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat seluruh kabupaten maluku tenggara. begitu juga dengan pemohon dan yang kesemuanya berada kepulauan kei kecil, tetapi ada yang masih tetap dalam wilayah kabupaten maluku tenggara dan yang lainnya masuk dalam wilayah kota tual. namun masing masing masih merasa memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat yang terpisah akibat pemekaran kota tual. hal ini perlu dijelaskan dan dibuktikan oleh pemohon dimana letak hak dan wilayah kekuasaan adat yang dimaksud, baik terhadap desa yang tetap kabupaten maluku tenggara tetapi hak hanya masuk wilayah kota tual, begitu pun dengan desa yang masuk wilayah kota tual tetapi hak hanya masih terdapat kabupaten maluku tenggara. mereka juga menyatakan memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat seluruh kabupaten maluku tenggara. artinya, pernyataan para pemohon tersebut menandakan bahwa masih terdapat tumpang tindih hak antara desa yang satu dengan desa yang lain atau kekuasaan adat yang meliputi desa desa yang lain seluruh wilayah kabupaten maluku tenggara. perlu diketahui oleh kuasa para pemohon bahwa jumlah desa dan dusun yang ada kabupaten maluku tenggara sebelum pemekaran kota tual adalah desa dan dusun. maluku tenggara dalam angka", bps maluku tenggara, tahun untuk itu para pemohon harus menunjukkan secara pasti dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimanakah hak dan wilayah kekuasaan adat yang mereka maksudkan itu. hal ini sangat penting sehingga perlu mendapat klarifikasi dan jawaban jujur dari para pemohon atau kuasa para pemohon mengingat apa yang disampaikan dalam legal standing sangat berbahaya dan melanggar etika berbicara. karena apa yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik terhadap hukum positif maupun adat yang dianut masyarakat kei kecil dan kei besar suhu eva). sebagai contoh, ahli berasal dari desa weer ohoinam pulau kei besar yang kebetulan sebagai cucu dari orang kay weer, dan saat ini sebagai orang kay adalah ipar ahli yaitu saudara abdullah rahawarin yang juga sebagai pemohon. ahli tidak pernah merasa memiliki hak pulau pulau kei kecil atau wilayah kekuasaan adat seluruh kabupaten maluku tenggara. hampir semua desa yang disebutkan para pemohon, ahli mengetahui dengan benar, seperti desa ohoinangan, desa rahang bawah, desa mun ohoitadin atau yang lain lain tidak ada hak atau wilayah kekuasaan adat wilayah kota tual. mereka dibatasi dengan laut yang jarak tempuhnya dengan speed boat dari tual kei kecil lat kei besar adalah jam perjalanan. mungkin yang terjadi sana atau umumnya pada wilayah lain seluruh wilayah indonesia adalah berkaitan dengan hak waris seseorang. walaupun seseorang itu tidak lagi menetap desa asalnya tetapi sebagai keturunan rat orang kay soa, atau warga adat yang memiliki hak hak kepercayaan tidak pernah hilang, lebih lebih dengan adanya pemekaran kota tual. atas dasar itu semua, ahli berpendapat, bahwa pengujian terhadap kota tual tidak memiliki landasan konstitusional yang kuat karena dalam uud yang dipakai dan dalam kota tual yang dimohon untuk review atau menolak seluruhnya adalah inkonstitusional, karena itu, tidak ada masyarakat maluku tenggara yang dirugikan dengan pemekaran kota tual. kalau ada yang menolak adalah karena hak demokrasi yang juga ada pada masyarakat yang menginginkan pemekaran kota tual. sebagai pertimbangan terhadap permohonan para pemohon atas pengujian formil dan materiil kota tual provinsi maluku terhadap uud dinyatakan tidak memenuhi unsur formil maupun materiil berdasarkan uud dan oleh karena itu, amar putusan dinyatakan, kota tual tidak terbukti bertentangan dengan uud dan menyatakan permohonan ditolak mahkamah konstitusi). fungsi dan wewenang pembentukan undang undang bahwa dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang, setiap ruu dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, presiden mengesahkan ruu yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang,dalam pembentukan kota tual telah sesuai dengan fungsi dan wewenangoleh karena itu, semua pihak yang terkait memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan dan mengamankan apabila undang undang tersebut diberlakukan. fungsi dan wewenang pembentukan sebuah undang undang sebagaimana diatur dalam uud dan tata tertib dpr: huruf (a), dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: dan mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang undangan anggota dpr berhak mengajukan ruu, presiden berhak mengajukan ruu kepada dpr. proses pembuatan peraturan perundang undangan,apabila dalam pembentukan kota tual telah sesuai dengan mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang undanganmekanisme dan proses pembentukan sebuah undang undang sebagaimana diatur dalam uud dan tata tertib dpr: huruf (a). undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan syarat pembentukan daerah otonom pembentukan sebuah daerah otonom harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. syarat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam pemda. mengingat pembentukan kota tual mengacu kepada undang undang nomor tahun maka terhadap permohonan pengujian formil dan materiil kota tual pemohon harus menunjukkan apa saja syarat yang dianggap tidak terpenuhi dalam pembentukan kota tual. apabila syarat syarat pembentukan kota tual sesuai dengan pemda baik menyangkut dengan syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam dan maka kota tual dianggap layak untuk dimekarkan. hal yang menjadi alasan para pemohon adalah bahwa tidak adanya persetujuan bupati yang menjabat saat ini dan persetujuan dprd kabupaten maluku tenggara tidak berdasarkan pernyataan aspirasi masyarakat. terhadap dua hal yang menjadi alasan para pemohon tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pembentukan kota tual tidak memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. mengingat dalam proses pemekaran kota tual adalah datang dari aspirasi masyarakat maluku tenggara yang selanjutnya mendapat persetujuan dprd kabupaten, bupati, dprd provinsi dan gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri. bahwa tidak ada persetujuan bupati menurut para pemohon adalah bupati yang menjabat sejak oktober sampai saat ini. sedangkan proses pemekaran kota tual sendiri sudah berjalan sejak tahun dan sudah dikeluarkan persetujuan penjabat bupati tanggal september tentang pemekaran kota tual. bahwa pemekaran kota tual itu datangnya dari aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti dengan: keputusan dprd kabupaten maluku tenggara, masing masing: keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor dprd mt perihal rekomendasi perjuangan pembentukan kotamadya tual.. keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor vi1. keputusan. keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor i dprd tanggal januari tentang perubahan keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor vii tanggal november terkait dengan kabupaten kota tual dirubah menjadi kota tual. surat bupati maluku tenggara, masing masing: surat nomor tanggal september perihal dukungan pembentukan kota tual. surat nomor tanggal september perihal usul pembentukan kota tual yang ditujukan kepada gubernur maluku dengan tembusan antara lain kepada menteri dalam negeri dan dpr komisi ii) bersama lampiran buku. keputusan dprd provinsi maluku, masing masing: keputusan nomor tahun tanggal maretkeputusan nomor tahun tanggal desember tentang persetujuan pembentukan kota tual sebagai kota otonom. surat gubernur maluku, masing masing: surat nomor tanggal september perihal dukungan pemerintah provinsi terhadap pembentukan kota tual yang disampaikan kepada menteri dalam negeri.. surat dukungan dari para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para raja serta masyarakat luas. hasil sidang pleno tertutup komisi dpr tanggal september yang dipimpin oleh bapak drs. ferry musiman badan, mana sidang tersebut dihadiri oleh pejabat bupati maluku tenggara dan pimpinan dprd maluku tenggara untuk menyampaikan ekspor daerah pemekaran kabupaten kepulauan aru dan calon kota tual. kunjungan lapangan team gabungan dprd dan komisi dpr kabupaten maluku tenggara (calon kabupaten kepulauan aru dan calon kota tual pada oktober surat anggota dpd asal provinsi maluku yang representatiflmewakili rakyat provinsi maluku nomor dpd hm. tanggal mei perihal penyampaian persetujuan anggota dpd dari provinsi maluku tentang pembentukan kota tual yang ditujukan kepada menteri dalam negeri dan ketua komisi dpr. hasil tatap muka bersama antara pansus pemekaran kabupaten kota tual dprd kabupaten maluku tenggara, serta tim pemekaran daerah kota tual dan komisi dpr jakarta tanggal mei mana pada prinsipnya berkas pengusulan kota tual maluku tenggara telah dinyatakan lengkap dan disetujui untuk diproses lebih lanjut. hasil tatap muka antara pansus dprd maluku tenggara, tim pemekaran kota tual dan dirjen otda departemen dalam negeri dan direktur otonomi daerah tanggal dan mei jakarta. sedangkan penolakan rencana pemekaran kota tual dari bupati sekarang melalui surat nomor tertanggal januari yang ditujukan kepada ketua dan wakil ketua dpr, ketua dan anggota komisi dpr, ketua dan anggota komisi dpr dan menteri dalam negeri. dalam pokok suratnya bupati menyampaikan adanya perbedaan pandangan antara masyarakat yang menolak dan yang menyetujui pemekaran. menurut bupati yang saat ini sedang menjabat, beliau tidak pernah mengeluarkan persetujuan tentang pembentukan daerah otonom kota tual. sesuai dengan tugas gubernur selaku wakil pemerintah daerah telah melakukan langkah langkah koordinasi setelah mendapat surat dari dpr yang menyatakan agar calon daerah otonomi kota tual dilengkapi seluruh syarat syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. mengingat ruu tentang kota tual mendapat persetujuan dari dpr tidak ada lokasi calon ibukota kota tual. dalam kota tualual, dengan diundangkannya kota tual,sarana dan prasarana pemerintahan. bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan (sepuluh) kecamatan kabupaten maluku tenggara dalam bentuk gedung pemerintah yang sudah ada baru dari yang minimal seharusnya lahan pemerintah yang tersedia dari lahan yang minimal seharusnya tersedia bahwa kota tual bertentangan dengan perubahan kedua uud dan perubahan kesatu uud perubahan kedua uud berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang undang diatur dengan undang undang perubahan kesatu uud berbunyi, dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang bahwa sebagai pelaksanaan perubahan kedua uud pada tanggal juni presiden telah mengesahkan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan menjadi usul inisiatif dpr. dengan dasar tersebut maka gubernur telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi seluruh syarat yang dimintakan oleh dewan termasuk dalamnya koordinasi dengan bupati maluku tenggara. namun sampai dengan proses perbatasan ruu kota tual oleh dewan bersama pemerintah, bupati maluku tenggara tidak pernah memberikan alasan yang tepat kenapa sampai beliau tidak mau memberikan persetujuan. dengan dasar itu maka dpr menganggap persetujuan yang pernah dikeluarkan oleh penjabat bupati maluku tenggara, yaitu drs. seri telah memenuhi syarat administratif pembentukan kota tual. inilah yang menurut ahli terjadi perbedaan pendapat antara bupati maluku tenggara disatu pihak yang menganggap bahwa persetujuan penjabat bupati itu diluar kewenangan. sedangkan pihak lain dprd kabupaten, dprd provinsi, gubernur, dpr dan pemerintah menganggap bahwa persetujuan penjabat bupati itu telah memenuhi syarat. hal ini yang perlu mendapat penjelasan dari menteri dalam negeri tentang apa saja wewenang seorang penjabat bupati dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan daerah. kalau ternyata dalam surat keputusan pengangkatan penjabat bupati maluku tenggara terdapat kewenangan lain selain menjalankan administrasi pemerintahan, maka persetujuan penjabat bupati dianggap sah sehingga secara kelembagaan bupati yang saat ini menjabat harus meneruskan kebijakan yang telah diambil oleh penjabat bupati terdahulu karena ini menyangkut dengan keputusan kelembagaan bukan keputusan pribadi bupati. karena persetujuan yang dilakukan oleh penjabat bupati tentang pembentukan daerah otonom kota tual melibatkan seluruh perangkat pemerintahan daerah yang memiliki keahlian dalam bidang masing masing, maka secara akademis, administratif, teknik, dan fisik kewilayahan kota tual layak untuk dimekarkan. seharusnya sebagai kepala daerah yang baru harus tetap berkoordinasi dengan dprd kabupaten maluku tenggara mengenai persetujuan pemekaran kota tual dan menindaklanjuti persetujuan pejabat bupati terdahulu. apabila persetujuan pejabat bupati terdapat kekurangan maka seyogianya bupati yang sekarang melakukan perbaikan dan penyempurnaan, dan hal ini adalah sebuah langkah tertib administratif pemerintahan yang baik, dan jangan sampai ada kesan setiap ada pergantian pemimpin daerah berubah pula kebijakan sesuai dengan selera masing masing. hal ini sebagai cermin bahwa pembangunan daerah lebih kepada muatan politis ketimbang upaya untuk mensejahterakan rakyat. bahwa permohonan pengujian kota tual bila dibaca dengan cermat mengandung dua pesan. pertama, bupati tidak mendukung proses pemekaran kota tual. kedua, ketidaksetujuan bupati itu berimbas kepada dukungan dari kelompok masyarakat tertentu atas ketidaksetujuan itu. seharusnya, yang berarti gerak pembangunan berjalan dengan seimbang dan cepat sehingga manfaat pembangunan itu akan terasa oleh masyarakat. hal hal lain yang diungkap para pemohon mengenai pad, potensi daerah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. mengingat kota tual mendapat persetujuan bersama dpr dan pemerintah sehingga alokasi anggaran dau, dak, dan perimbangan lain pasti sudah menjadi tanggung jawab dpr dan pemerintah. selain itu para pemohon menyatakan bahwa dalam kota tual tidak ada lokasi calon ibukota juga terhadap prasarana pemerintahan, padahal ada surat keputusan dprd kabupaten nomor vi1 tangal november tentang persetujuan dan penetapan kota tual sebagai calon ibukota. saat ini pejabat walikota tual sudah menjalankan tugas pemerintahan dan semua perangkat pemerintahan kota sedang dipersiapkan baik terhadap pemindahan pegawai dari kabupaten kota tual, pengisian anggota dprd kota, pembentukan panwasda, pembentukan kpud kota dan termasuk dalamnya partai politik telah mendirikan cabang cabang kepengurusannya, dan tidak kalah penting, kelompok tertentu yang tadinya tidak mendukung pemekaran kota tual, setelah resmi kota tual dibentuk maka mereka berbondong bondong mencalonkan diri menjadi walikota tual. ahli berkeyakinan bahwa ini hanya sebuah dinamika yang terjadi masyarakat. karena ternyata sampai hari ini tidak ada gejolak apapun yang terjadi daerah, baik dari kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat hukum adat, maupun pejabat pemerintah daerah. hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim karena apa yang diuraikan oleh para pemohon dalam permohonan pengujian itu tidak terbukti secara nyata lapangan. bahwa dalam permohonan pengujian materiil, para pemohon menyatakan bahwa dengan disahkan, diundangkan, dan diberlakukan, karena hal itu membuat terbagi terpecahnya masyarakat hukum adat dan wilayah kekuasaan hukum adat. para pemohon dan dengan menguraikan dan mengklasifikasi desa desa kekuasaan yang terbagi terpecah akibat pemekaran kota tual harus dibuktikan secara fisik lapangan. mengingat rat orang kay yang berada pada wilayah kota tual tidak pernah membuat pernyataan bahwa wilayah kekuasaan adat mereka terbagi atau terpecah. sampai saat ini tidak ada satu desa pun khususnya yang para pemohon cantumkan dalam permohonan pengujian menyatakan keberatan terhadap kota tual, apalagi merasa desanya terbagi terpecah dan juga tidak menyatakanbahwa uud yang menjadi dasar para pemohon dalam pengujian materiil terhadap kota tual masih bersifat abstrak (kabur). para pemohon perlu menguraikan dengan jelas hak hak adat mana yang dianggap bertentangan. kalau para pemohon yang berkedudukan sebagai raja dan sekaligus kepala desa, maka ada peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, yang secara jelas mengatur kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, peraturan desa, perencanaan pembangunan desa, keuangan desa, kerjasama desa, dan lembaga pemasyarakatan desa. disamping itu ada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penetapan dan penegasan batas desa yang secara jelas mengatur tentang penetapan dan penegasan batas, tim penerapan dan penegasan batas desa, pengesahan batas desa, dan penyelesaian perselisihan. sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum. batas alam adalah unsur unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa . penamaan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas batas desa . terhadap permohonan para pemohon, sesuai dengan permendagri tersebut apakah ada alat bukti dalam bentuk peta dasar, skala, peta batas dan prinsip prinsip geodesi yang meliputi. disamping itu apakah para pemohon yang berkedudukan sebagai rat orang kay atau kepala desa memiliki peraturan desa sesuai dengan permendagri nomor tahun tentang pedoman pembentukan mekanisme penyusunan peraturan desa. kalau memang ada, apa saja peraturan desa yang mengatur tentang hak hak adat seperti hak ul. selain itu terdapat juga permendagri nomor tahun tentang pedoman administrasi desa. apakah dalam administrasi umum ada buku data inventarisasi desa, ada buku data tanah milik desa atau tanah kas desa, dan ada buku data tanah desa. apabila data data tersebut ada dan dapat dibuktikan, berarti itu menjadi dasar bagi para pemohon untuk menunjukkan bahwa apa yang dimohonkan itu benar benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. kalau tidak, maka semua klaim yang para pemohon nyatakan dalam legal standing dan pokok permohonan tidak terbukti secara sah dan oleh karena itu kota tual secara formil dan materiil tidak bertentangan dengan uud menyangkut proses pemekaran kota tual bahwa pemekaran kota tual bukan serta merta atau tiba tiba lahir tanpa sebuah proses. pada tahun ada keputusan dprd provinsi maluku terhadap pemekaran wilayah provinsi maluku, yang dalamnya kota tual masuk dalam agenda pemekaran, dan ini menjadi renstra gubernur provinsi maluku. mengingat situasi dan kondisi sosial politik maluku khususnya maluku tenggara, maka proses pemekaran daerah provinsi maluku sampai tahun yang terealisasi adalah kabupaten maluku tenggara barat, kabupaten pulau buru, kabupaten kepulauan aru, kabupaten seram bagian barat dan kabupaten seram bagian timur. sedangkan kota tual tidak jadi dimekarkan karena kekuatan politik pada saat itu sedang bertarung memperebutkan kursi bupati. proses pemekaran kota tual sendiri sudah menjadi hak usul inisiatif dpr periode tepatnya pada tahun pada saat itu ahli sebagai anggota komisi dpr yang sekaligus sebagai putra daerah maluku tenggara merasa terpanggil untuk memajukan daerah ahli yang masih tertinggal dan karena adanya aspirasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah dan dprd sebagai representasi dari masyarakat maluku tenggara melalui keputusan dprd maluku tenggara nomor kep tentang persetujuan pembentukan kota tual, dan surat rekomendasi dprd kabupaten maluku tenggara nomor dprd.ii.mt tentang perjuangan pembentukan kota tual, maka diajukan hak usul inisiatif yang ditandatangani oleh anggota dpr yang terdiri dari semua unsur fraksi tentang usul inisiatif dpr mengenai ruu tentang kota tual.ap telah memenuhi syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan berdasarkan kepada: dukungan bupati tentang pembentukan kota tual, dengan surat nomor tanggal september usulan bupati kepada gubernur maluku tentang pembentukan kota tual, dengan surat nomor tanggal septemberota tual: dukungan gubernur terhadap pembentukan kota tual, dengan surat nomor tanggal september kunjungan lapangan komisi dpr, tim dprd dan direktur otonomi daerah departemen dalam negeri pada oktober untuk melakukan kajian teknis dan menjaring aspirasi masyarakat tentang pemekaran kabupaten kepulauan aru dan kota tual, hasil sidang pleno komisi dpr tanggal september yang dipimpin oleh drs. ferry mursydan badan dan dihadiri oleh unsur fraksi dengan agenda mendengarkan ekspor penjabat bupati maluku tenggara dan pimpinan dprd maluku tenggara tentang kelayakan pemekaran kepulauan aru dan kota tual. walaupun kelayakan dan syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan dianggap terpenuhi, tetapi karena situasi politik tentang suksesi bupati maluku tenggara belum selesai mengingat ibukota kabupaten berkedudukan kota tual, maka hanya kepulauan aru, seram bagian barat dan seram bagian timur yang disetujui oleh dewan dan pemerintah untuk dibahas ruu nya dan disetujui menjadi undang undang. mengingat pemekaran kota tual sudah menjadi agenda dpr khususnya badan legislasi caleg) dpr, maka ruu kota tual dibicarakan lebih lanjut oleh dpr periode sekarang. maka pada bulan juni tahun pimpinan komisi dpr mengirim surat kepada gubernur dan pimpinan dprd provinsi maluku perihal pemutakhiran data pemekaran pembentukan daerah otonom. atas dasar itu maka pemerintah daerah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan, antara lain: surat aspirasi masyarakat tentang pembentukan kota tual nomor kit tanggal september surat: surat bupati maluku tengara nomor tanggal september perihal dukungan pembentukan kota tual, surat bupati maluku tengara nomor tanggal september perihal usul pembentukan kota tual: surat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor tahun tanggal desember tentang persetujuan pembentukan kota tual sebagai kota otonom: surat usulan gubernur maluku nomor tanggal oktober kajian daerah, peraturan daerah kabupaten maluku tenggara nomor tahun tentang pembentukan kecamatan kecamatan kabupaten maluku tenggara, peta wilayah kabupaten kota yang telah dilegalisir oleh kabupaten kota yang berbatasan dengan daerah lain: dprd kabupaten maluku tenggara nomor vii,, surat keputusan bupati untuk mengalokasikan dana bantuan kepada kabupaten kota yang baru dibentuk pada apbd provinsi selama (tiga) tahun berturut turut:: dprd provinsi tentang kesanggupan dukungan dana bantuan kepada kabupaten kota yang baru dibentuk, formulir isian data kelengkapan calon daerah otonom baru. menyangkut kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa para pemohon mengatakan telah memiliki hak dan wilayah kekuasaan adat seluruh wilayah maluku tenggara. artinya antarsesama pemohon saling mengklaim memiliki hak yang terdapat pada desa lain, dan pada saat yang sama juga mereka tidak saling mengakui hak desa lain berada pada wilayah mereka, dan juga antarwilayah adat yang satu dengan yang lain tidak jelas batas wilayah kekuasaannya, karena masing masing mengklaim memiliki wilayah kekuasan adat seluruh maluku tenggara. mayoritas dari para pemohon adalah berasal dari pulau kei besar. mana tidak satupun para pemohon memiliki hak atau kekuasaan adat pulau pulau kei kecil, karena antara pulau kei besar dan kei kecil dibatasi dengan laut perjalanan dari kei kecil kei besar ditempuh dengan speed boat selama kurang lebih jam. sedangkan para pemohon yang berasal dari kei kecil adalah kepala desa yang wilayah kekuasaannya hanya sebatas desa itu saja. bagaimana dengan klaim mereka memiliki hak dan kekuasaan adat sampai kei besar, bahkan seluruh wilayah kabupaten maluku tenggara. atas dasar itu saja kedudukan hukum para pemohon itu lemah. mereka tidak sanggup dan mampu menunjukkan bukti bukti konkrit, baik bukti fisik lapangan maupun bukti tertulis yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. dengan demikian, ahli berpendapat, merek. dengan demikian, berarti kedudukan hukum para pemohon lemah dan tidak dapat dipakai oleh majelis hakim untuk meneruskan permohonan tersebut atau menjadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menguji kota tual terhadap uud apabila pernyataan mereka ini dipakai oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum serta mengabulkan permohonan mereka, maka akan terjadi gejolak sosial maluku tenggara. karena mayoritas masyarakat maluku tenggara tidak mengetahui jika tiba tiba wilayah mereka terbagi, terpecah, masuk dalam wilayah desa atau ratschap lain akibat dari putusan majelis yang mengabulkan permohonan yang tidak jelas itu, mengingat putusan majelis mengikat semua pihak. selain itu dalam permohonan secara sengaja menghilangkan satu ratschap yang secara facto dan jure memiliki masyarakat, wilayah, dan hukum adat, yaitu ratschap choi faa. mereka sengaja menghilangkan ratschap ini dalam wilayah adat maluku tenggara. sekali lagi ahli meyakinkan kepada majelis hakim terhadap pernyataan para pemohon yang secara sengaja dan sepihak merubah, menambah, menghilangkan tatanan hukum adat yang selama ini dianut masyarakat maluku tenggara dengan hak hak otonomi yang mereka miliki, tetapi tiba tiba berubah menjadi hak monopoli, mengatur seluruh wilayah kekuasaan adat maluku tenggara terutama pemohon dan ill. bahwa pemohon dan secara bersama sama atau sendiri kedudukan hukumnya pulau kei besar yang mana wilayah adat hanya terbatas pada desa desa yang ada kei besar bagian selatan, tiba tiba mengklaim memiliki wilayah adat sampai ratschap tual, yang wilayah hukumnya berada kei kecil. ratschap tual tidak berada bawah kekuasaan pemohon karena itu pemohon harus membuktikan secara hukum, mana saja hak hak mereka ratschap tual dan apakah selama ini jual beli tanah wilayah ratcshap tual harus mendapat persetujuan dari pemohon karena itu ahli berpendapat, telah terjadi memutarbalikkan fakta dan data oleh para pemohon terhadap wilayah wilayah adat kabupaten maluku tenggara. kemudian terhadap pemohon pada saat persidangan secara resmi dinyatakan oleh raja dullah saudara h.n rengat yang secara facto dan jure sebagai raja dullah menyatakan mendukung sepenuhnya pemekaran kota tual dan tidak keberatan ratschap dullah masuk dalam wilayah kota tual. sebenarnya dengan adanya pernyataan lisan mapun tulisan pada saat persidangan yang disampaikan langsung oleh raja tual dan raja dullah, maka secara hukum kedudukan pemohon lemah, karena tidak berhak mewakili ratschap, yaitu tual dan dullah untuk menolak pemekaran kota tual. perlu ahli tindakan, bahwa tidak ada rat orang kay soa maluku tenggara yang memberikan kuasa kepada pemohon dan untuk menolak pemekaran kota tual. karena permohonan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan rat orang kay soa, kepala desa dan dusun seluruh kabupaten maluku tenggara. karena desa dan dusun yang ada seluruh kabupaten maluku tenggara berjumlah desa dan dusun. maluku tenggara dalam angka, bps maluku tenggara, tahun karena itu ahli berpendapat, bahwa pemohon dan sengaja memperjuangkan kepentingan politik orang tertentu yang merasa kewenangannya dikurangi akibat pemekaran kota tual. padahal tujuan dari sebuah pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mempercepat proses pembangunan sehingga masyarakat mudah memperoleh manfaat dari pembangunan itu sendiri. sebagai penutup ahli perlu sampaikan, bahwa kota tual saat ini secara resmi dipimpin oleh pejabat walikota dan sudah diresmikan panitia pengawas pengisian keanggotaan dprd kota tual pada tanggal februari dan akan segera diisi keanggotaan dprd kota tual paling lambat bulan maret dan kpud kota tual paling lambat bulan mei dan partai politik sudah membentuk kepengurusan cabang. karena itu secara politik pembentukan kota tual mendapat dukungan penuh dari semua kekuatan politik dan masyarakat yang ada maluku tenggara. keterangan saksi rengat bahwa saksi adalah raja dullah kepala ratschap dullah:, bahwawilayah kekuasaan saksi terdiri dari sembilan desa: bahwa pemohon bukanlah raja tetapi pejabat kepala desa. keterangan saksi muhammad taher bahwa saksi mendukung sepenuhnya dengan adanya kota tual provinsi maluku:: bahwa dengan pemekaran daerah otonom akan tetapida maupun ketentuan perundang undangan lainnya, bahwa saksi adalah kumpulan raja raja yang semuanya berada wilayah pemda kota tual,administrasi kota tual:isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas permohonan,aturan perundang undangan (selanjutnya disebut nomor tahun sehingga nomor tahun harus dilihat dan dibaca dalam satu kesatuan konstitusi dengan perubahan kedua uud bahwanomor tahun yaitu: asas kejelasan tujuan menurut penjelasan nomor tahudalam konsideran kota tual, tujuan dibentuknya undang undang tersebut adalah untudengan dibentuknya kota tual tidakarenkota tual tidak mengalami perubahan terhadapbaik sebelum maupun sesudah pemekaran. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat menurut penjelasan nomor tahunaturan perundang undangan harus dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang pertimbangan hukum i3.1j menimbang bahwa, pada pokoknya, maksud dan tujuan permohonan para pemohon yaitu pemohon pemohon ii, dan pemohon iii adalah agar mahkamah konstitusi (untuk selanjutnya disebut mahkamah) menyatakaota tual) bertentangan baik secara formil maupun materiil dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (yang selanjutnya disebut uud dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. adapun dalil yang diajukan para pemohon: kota tual pembentukannya tidak sesuai dengan uud karena dibentuk oleh lembaga yang bukan pembentuk undang undang menurut uud kota tual pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan uud yang haruspembentukannya tidak sesuai dengan uud yang harus dibaca dalam satu kesatumerugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh para pemohon, sebagaimana dijamin oleh uud menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu mahkamah harus menentukan dua hal sehubungan dengan permohonan para pemohonud tersebutk): i3.4j menimbang bahwa permohonan guo adalah permohonan pengujian undang undang cast kota tual terhadap uud maka permohonan guo termasuk dalam lingkup kewenangan mahkamah, berdasarkan mk, syarat pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud adalah bahwa pemohon haruslah termasuk dalam salah satu dari subjek hukumsamping harus termasuk salah satu kelompok subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam atas, pemohon wajib pula menguraikan dengan jelas tanggapannya bahwa dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji, pemohon telah atau akan mengalami kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional. menimbang bahwa mahkamahsebagaimana dimaksud oleh mk, yaitu(c(d)(e)pemohon ii, dan pemohon iii masing masing menyatakan dirinya bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kepala kesatuan masyarakat hukum adat. pemohon abdul hamid ramayanalor lim lim item) desa feed, kecamatan kei besar selatan, kabupaten maluku tenggara. pemohon ii, kasim rengat. pemohon iii, abdul gani ref, mewakili dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat ratschap hotel berkedudukan desa terong, kecamatan kei besar, kabupaten maluku tenggara. dengan demikian, para pemohon dalam permohonan guo mendasarkan kedudukan hukumnyasebagaimana ditentukan dalam huruf mk, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya kota tual: i3.9j menimbang bahwa setelah memperhatikan uraian pada paragraf sampai dengan atas, maka baik untuk keperluan pembuktian kualifikasi pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud maupun untuk membuktikan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai akibat diberlakukannya kota tual, mahkamah memandang perlu mendengar keterangan sejumlah pihak. pihak pihak dimaksud adalah gubernur maluku, dprd provinsi maluku, bupati maluku tenggara, dprd kabupaten maluku tenggara, presiden pemerintah), dewan perwakilan rakyat dpr), dan dewan perwakilan daerah dpd). i3 menimbang bahwa, pada persidangan tanggal januari mahkamah telah mendengar keterangan gubernur maluku, dprd provinsi maluku, bupati maluku tenggara dan dprd kabupaten maluku tenggara,gubernur maluku bahwa mengenai asas pembentukan kota tual berpedoman pada kelima asas dari ketujuh asas yang disyaratkan dalam undang undang, yaitu: asas pembentukan: asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat: asas dapat dilaksanakan: asas pendayagunaan dan kehasilgunaan, asas keterbukaan. bahwa., dan lain lain, bahwa seluruh persyaratan, mekanisme, dan prosedur pembentukan kota tualserta uud bahwa kota tual tidak bertentangan dengan perubahan kedua uud i3. keterangan dprd provinsi maluku, bahwapenetapan blue print pemekaran maluku tenggara didasarkan pada undang undang nomor tahun yang secara prinsip berbeda dengan semangat pemekaran berdasarkprovinsi maluku dibagi menjadi dua, yaitu provinsi maluku dan provinsi maluku utara, bahwa untuk daerah pemekaran yang direncanakan, dari delapan daerah pemekaran ada tujuh telah terealisasi dan yang terakhir kota tual, i3. keterangan bupati maluku tenggara bahwa pun secara resmi diterima oleh bupati maluku tenggara, baik syarat kondisi fisik, kewilayahan, administratif, politik, maupun syarat syarat kondisi ekonomi lainnya, pemindahan ibukota seharusnya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bukan peraturan pemerintah.berkunjung tual, kabupaten maluku tenggara, hanya sampai bandara dan diminta untuk memberi paparan bandara, kemudian pergi, secara konseptual,, bupati ingin melaksanakan regulasi nasional secara konsisten dan tidak mengabaikannya,3. keterangan dprd kabupaten maluku tenggara bahwa berkaitan dengan masalah ibukota dipindahkan, menurut undang undang nomor tahun cukup jelas diatur dengan peraturan pemerintah: bahwa dengan adanya surat masuk dprd tentang keinginan daerah pemekaran sudah dilaksanakan, seperti maluku tenggara barat yang sudah berhasil dilaksanakan pada tahun kabupaten aru pada tahun dan kota tual melalui aspirasi, tidak muncul dengan sendirinya, bahwa pemekaran kota tual tidak mengubah adat istiadat, bahkan raja seluruhnya mendukung sepenuhnya: bahwa, dengan diadakan pemekaran, dprd kabupaten maluku tenggara justru merasa diuntungkan karena pengembangan kota punya dampak positif. artinya, harga tanah naik karena wilayahnya akan ditingkatkan menjadi kota berarti akan dibangun sarana dan prasarana pendukung. i3. menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal februari mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah, yang secara lengkap telah dimuat pada bagian duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: i3. keterangan pemerintah terhadap pengujian formil (formel toetsingsrecht). ()) bahwa untuk menentukan kriteria guna menilai konstitusionalitas suatu undang undang dalam pengujian formil (formel toetsingsrecht) adalah sejauh mana undang undang guoperaturan mahkamah konstitusi nomor pmk menyatakan dengan kata lain, menurut pemerintah, termasuk dalam pengujian formil jika dalam pembahasan undang undang guo patut diduga dilakukan dengan unsur unsur kolektif dan korupsi yang dapat mempengaruhi langsung at: (ii) bahwa,, (iii) bahwa proses pembahasan sampai dengan pengesahan kota tual, tidak terdapat unsur korupsi dan kolusi, yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan oleh masyarakat atau pihak pihak lainnya kepada pihak yang berwajib kepolisian maupun komisi pemberantasan korupsi), (iv) bahwa pembentukan kota tual provinsi maluku telah memenuhiundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yaitumenteri dalam negeri, yang kesemuanya telah ada dan terpenuhi. terhadap pengujian materiil (materiel toetsingsrechi),,: (il)telah diatur(ii) bahwa ketentuan dan kota tual3. keterangan dewan perwakilan rakyat bahwa pembentukan daerah pada dasarnya,. untuk itu, pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek,, serta mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah:bahwa oleh karena itu, prinsip kehati hatian dan yang berkaitan dengan teknis at, sudah sesuai prosedurnya, sehingga kota tual tidak bertentangan dengan uud i3. keterangan dewan perwakilan daerah bahwa menurut dpd,pengujian kota tual, karena tidak mempunyai kepentingan langsung: bahwa berkaitan dengan pengujian formil, menurut dpd, pembentukan kota tual telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa menurut dpd,nomor tahun dan undang undang nomor tahun bukan merupakan pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud bahwa menurut dpd, pembentukan kota tual tidak mengabaikan hak hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, karena pada dasarnya kekuasaan hukum adat hak tidak selalu sama dan dibangun dengan kewenangan pemerintah daerah, sehingga pembentukan kota tual sebagai daerah otonom baru tidak membagi memecah kesatuan masyarakat hukum adat. i3. menimbang pula bahwa untuk membuktikan kualifikasi maupun kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, para pemohon telah mengajukan ahli yang bernama prof. dr. ronald zelfianus titahelu, s.h., m.s dan saksi saksi yang bernama nasir leisubun dan laurentius rahatoknam, yang masing masing telah didengar keterangannya hadapan mahkamah pada persidangan tanggal februariahli pemohon prof. dr. ronald zelfianus titahelu, s.h., m.s. bahwa dengan terjadinya kabupaten maluku tenggara menjadi kabupaten maluku tenggara dan kota tual, ada kekhawatiranhak hak tradisionalnya akan terganggu: bahwa pembentukan kota tual dari kota administratif menjadi kota otonom berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat hukum adat, yakni dalam penentuan batas batas wilayah kekuasaannya, bahwa pengabaian terhadap aspek aspek sosial, ekonomi, maupun budaya dan dalam derajat tertentu sistem politik dalam kesatuan masyarakat hukum adat kepulauan kei, akan mengakibatkan hilangnya hak hak konstitusional masyarakat hukum adat, bahwa dengan adanya kota tual justru contra legum terhadap rumusan dan uud mberdasarkan uud yang memegang kekuasaan membentuk undang undang adalah dewan perwakilan rakyat republik indonesia. bahwa kota tual pembentukannya bertentangan dengan perubahan kesatu uud apabila ditelaah secara seksama kota tual, presiden republik indonesia adalah pejabat yang mengesahkan undang undang tersebut menjadi undang undang, akan tetapi dalam konsiderans kota tual, presiden republik indonesia adalah pejabat pembentuk undang undang tersebut bukan dewan perwakilan rakyat, dengan demikian pembentukan kota tual bertentangan dengan perubahan kesatu uud asas dapat dilaksanakan menurut penjelasan nomor tahukota tual diduga tidak akan berlaku efektif karena proses pembentukannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat kabupaten maluku tenggara, terbukti dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat kabupaten maluku tenggara baik sebelum maupun sesudah terbentuknya undang undang tersebut. asas pendayagunaan dan kehasilgunaan. menurut penjelasan nomor tahun yang dimaksud dengan asas pendayagunaan dan kehasilgunaan adalah i3. keterangan saksi pemohon nasir leisubun bahwa saksi adalah raja dan kepala desa wain, bahwa menurut saksi, key tidak dikenal adanya pata siwa dan pata lima, tetapi hanya dikenal siw dan lor lim, bahwa menurut saksi, key terdapat dua kelompok masyarakat besar,, bahwa dilihat dari fisik wilayah, sejak awal sudah tidak disepakati dan akan menimbulkan kerancuan: laurentius rahatoknam bahwa menurut saksi, seluruh lim item mengetahui desanya dikenal sebagai, i3. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait pemerintah provinsi maluku telah mengajukan ahli yang bernama prof. dr. john lokollo, s.h., hendrik hantu, s.h., m.h., a.g. wokanubun, pd., dan matches gerah villosa, s.h, yang telah didengar keterangannya hadapan mahkamah pada persidangan tanggal februari sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: i3. keterangan ahli pihak terkait pemerintah provinsi maluku prof. dr. john. lokollo, s.h. bahwa menurut ahli, para pemohon menyandarkan permohonannya pada suatu interpretasi uud yang (i) tidak sistematis, (ii) tidak holistik, (iii) tidak komprehensif, (iv) tidak satu naskah, dan (v) tidak secara adenium. cara ini sudah tentu punya kelemahan dan kekurangan, bahwa menurut ahli, norma norma konstitusi versi para pemohon berada dalam posisi sangat lemah, dan oleh karenanya tidak dapat diterima sebagai dalil yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. hendrik hantu, s.h., m.h. bahwa menurut ahli, ketika terjadi pemekaran suatu wilayah pemerintahan, seperti antara kabupaten maluku tenggara dan kota tual, bahwa kekuatiran para pemohon, dengan pemekaran kota tual akan terjadi terbentuknya kesatuan masyarakat hukum adat baru, hal seperti ini tidaklah beralasan, karena hal tersebut secara konstitusional telah dibatasi dan tidak bertentangan dengan uud a.g. wokanubun, pd., bahwa menurut ahli, maluku tenggara tidak ada sistem pemerintahan adat raja diraja": bahwa sebelum dikukuhkan sebagai), bahwa masing masing rat raja) berwenang mengurus dan menyelesaikan masalah internal pada ratschap nya. mencampuri kewenangan internal seorang rat raja)u): bahwa ketiga pemohon, secara adat tradisi, belum sebagai rat raja). dengan demikian, tidak memenuhi syarat legal formal sesuai ketentuan yang berlaku. matches gerah villosa, s.h. bahwa menurut ahli,: bahwa ditinjau dari segi hukum adat, pemekaran kota tual tidak akan mematikan atau memecahkan adat. i3. menimbang bahwa mahkamah pada persidangan tanggal februari telah mendengar keterangan ahli dan saksi pihak terkait dprd kabupaten maluku tenggara yang menerangkan bawah sumpah bernama sayur rahawarin (ahli), h.n. rengat (saksi), dan drs. taher (saksi), sebagaimana secara lengkap telah dimuat pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: keterangan ahli pihak terkait dprd kabupaten maluku tenggara i3. .1j sayur rahawarin bahwa menurut ahli, yang gerak pembangunannya berjalan dengan seimbang dan cepat, sehingga manfaat pembangunan akan terasa oleh masyarakat:gap telah memenuhi syarat administratif, teknis, fisik:ny, bahwa dalil para pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya dan kota tual berarti, adalah tidak beralasan. keterangan saksi pihak terkait dprd kabupaten maluku tenggara i3. rengat bahwa saksi adalah raja dullah kepala ratschap dullah, bahwa wilayah kekuasaan saksi terdiri atas sembilan desa, bahwa pemohon bukanlah raja, tetapi pejabat kepala desa. muhammad taher bahwa saksi mendukung sepenuhnya dengan adanya kota tual,, bahwa dengan pemekaran daerah otonom akanerintahan daerah, maupun ketentuan perundang undangan lainnya, bahwa para saksi adalah raja raja yang kesemuanya berada wilayah kota tual:kota tual. pendapat mahkamah i3. menimbang, setelah mendengar keterangan pihak pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf sampai dengan atas, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, mahkamah memandang perlu terlebih dahulu.. i3.i3,i3. .5ji3. .6j menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, maka terhadap permohonan guo, mahkamah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada paragraf atas. berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan pemohon, keterangan pihak terkait, bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, sepanjang tidak berhubungan dengan batas teritorial termasuk teritorial laut dari pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, serta substansinya atau materi hak konstitusional pemohon, maka secara prima face pemohon memenuhi persyaratan sebagai pemohon dalam permohonan guo. i3.16j) menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap hal hal sebagai berikut: pemohon abdul hamid ramayanalor lim atau lim item yang membawahi (tujuh) ratschap yang setiap ratschap dikepalai oleh seorang kepala ratschap yang disebut raja, pemohon ii, kasim rengat, menyatakan dalam permohonannya sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat ratschap dullah, yang terdiri dari sembilan desa, berkedudukan desa dullah, kecamatan dullah, yaitu sebuah ratschap yang bawah kesatuan masyarakat hukum adat siw atau siw injak: pemohon iii, abdul gani refratschap hotel yaitu ratschap yang berada bawah kesatuan masyarakat hukum adat lor lim atau lim item yang terdiri dari lima desa, i3. menimbang bahwa kedudukan para pemohon ii, dan iii yang mendalilkan dirinya sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diuraikan paragraf atas, didasarkan atas pengakuan para pemohon saja. namun ternyata kemudian dalam persidangan tanggal februari terdapat sanggahan atas kedudukan pemohon oleh saksi h.n. rengat. melalui kesaksian bawah sumpah, saksi h.n. rengat menyatakan bahwa raja dullah adalah dirinya sendiri, bukan kasim rengat yang tidak lain adalah adiknya. kasim rengat hanyalah pejabat kepala desa. oleh saksi yang sama dinyatakan pula bahwa abdul hamid ramayana bukan pimpinan pata siwa key maluku tenggara. selanjutnya, dalam persidangan yang sama, ketua dprd kabupaten maluku tenggara, mahmud muhamad taher, juga menyatakan bahwa dua tokoh adat atas nama sembilan tokoh adat tersebut tidak representatif. kasim rengat adalah pejabat kepala desa dullah dan bukan raja. i3. menimbang bahwa dalam persidangan juga dinyatakan oleh pihak terkait, dalam hal ini gubernur maluku, bahwa pembentukan kota tual mendapat dukungan para pimpinan adat, yaitu adanya dukungan para raja rat) kabupaten maluku tenggara dalam surat nomor prov iv tanggal maret samping itu, dalam keterangannya menanggapi kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, gubernur maluku menyatakan bahwa masing masing kesatuan masyarakat hukum adat terhimpun dalam beberapa ratschap (wilayah hukum adat) dan bukan membawahi (hirarkis) seperti yang disebutkan oleh para pemohon, i3. menimbang bahwa baik terhadap sanggahan saksi h.n. rengat maupun terhadap keterangan yang disampaikan gubernur maluku selaku pihak terkait, pemohon tidak mengajukan bantahan sebaliknya. karenanya, mahkamah berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi h.n rengat dan gubernur maluku sebagai keterangan yang benar, sehingga para pemohon tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama kesatuan masyarakat hukum adat selaku para pemohon dalam permohonan guo, i3. menimbang pula bahwa berdasarkan keterangan pihak pihak sebagaimana disebut dalam paragraf sampai dengan menurut mahkamah, dalam persidangan masih belum terungkap secara jelas susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang dalamnya para pemohon terlibat. susunan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat himpunan tidak sama dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang berstruktur hirarkis. perbedaan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembagian atau hubungan kewenangan antara kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang satu dan kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang lain. ungkapan bahwa tidak ada raja atas raja yang disampaikan oleh saksi h.n. rengat dalam persidangan, dan pernyataan bahwa para pemohon membawahi beberapa desa, mengindikasikan masih adanya ketidakjelasan susunan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. masing masing susunan tersebut tentunya akan mempunyai implikasi terhadap siapa yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat tertentu dan siapa pula yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, serta dalam hal apa pula wakil tersebut dapat mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakilinya: i3. menimbang bahwa dalam persidangan terungkap pula seorang kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut raja seringkali menjabat pula sebagai kepala desa. desa sebagai suatu pranata pemerintahan dasarnya berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum adat. namun, dalam persidangan belum terungkap kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan adat dan kapan suatu kewenangan didasarkan atas kewenangan jabatan kepala desa. hal demikian justru sangat penting bagi mahkamah untuk menentukan ada tidaknya hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang mengajukan permohonan, i3. menimbang pula bahwa hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan wilayah laut haruslah dapat dipastikan dengan jelas substansi dan batas batasnya, mengingat pada wilayah laut diberlakukan banyak ketentuan peraturan perundang undangan. karena itu, para pemohon harus dapat membuktikan hak tradisional tersebut secara spesifik dan tertentu. para pemohon juga harus membuktikan apakah hak tradisional tersebut sebagai hak untuk menguasai wilayah laut ataukah hak untuk mengambil manfaat dari sumber daya yang berada laut. apabila hak untuk mengambil sumber daya yang berada laut, hak tersebut tentunya dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat, dan kemudian bagaimana hubungan antara warga masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. hak hak tradisional tersebut harus pula dibuktikan keberadaannya, sifatnya, cakupannya secara khusus, spesifik, dan tertentu sebagai hak para pemohon dan bukan hak kesatuan masyarakat hukum adat yang lain, hak pemerintahan daerah, dan hak pemerintah pusat wilayah laut. i3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan atas, mahkamah menilai para pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para pemohon secara sah dapat mewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang diatasnamakan oleh para pemohon. samping itu,kota tual. konklusi berdasarkan seluruh uraian atas, mahkamah berkesimpulan: bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan kapasitasnya untuk secara sah mewakili kesatuan masyarakat hukum adat dalam permohonan guo, bahwa rabu, juni oleh delapan hakim konstitusi, yakni jimmy asshiddigie sebagai ketua merangkap anggota, dewa gede laguna, hartono, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, soedarsono, moh. mahfud mdpenolakan dari elemen masyarakat kabupaten maluku tenggara, membuktikan bahwa saat ini masyarakat kabupaten maluku tenggara belum membutuhkan undang undang tersebut. bahkan dengan adanya undang undang tersebut mengakibatkan terbagi terpecahnya kesatuan masyarakat hukum adat. asas keterbukaan. menurut penjelasan nomor tahunembentukan kota tual dilakukan secara tertutup. masyarakat kabupaten maluku tenggara tidak pernah terlibat dan dilibatkan serta tidak pernah dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang undang tersebut. bahkan aspirasi penolakan masyarakat tidak ditanggapi atau diabaikan. materiil bahwa perubahan kedua uudlatar belakang maksud dan tujuan dimasukkannya dalam uud oleh pembuat konstitusi adalah merupakan pengakuan dan penghormatan negara karena negara kesatuan republik yang mewakili, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili, pihak terkait langsung yaitu gubernur maluku atau yang mewakili, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi maluku atau yang mewakili. ketua, ttd jimmy asshiddigie anggota anggota, ttd. ttd. dewa gede laguna hartono ttd. ttd. abdul mukti fadjar maruarar siahaan ttd. ttd. soedarsono moh. mahfud md. ttd. arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. eddy purwanto indonesia terdiri dari beribu ribu pulau dan bermacam macam suku bangsa, yang masing masing suku bangsa memiliki kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya. bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya kota tual,. kota tual berbunyi,kota tual berbunyiota tual berbunyi,berbunyikota tual berbunyikekuasaandewan perwakilan rakyat: telah mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli saksi para pemohon dan pihak terkait, telah membaca kesimpulan tertulis para pemohon, telah memeriksa bukti bukti:medaerah kekuasaan pemohon ii,,,selain itu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kota tual. berdasarkan kota tual berasal dari sebagian wilayah kabupaten maluku tenggara, mencakup (empat) kecamatan yaitu, dan berdasarkan kota tual mempunyaakan tetapi berdasarkan peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kota tual, wilayah kota tual mencakup (tujuh) kecamatan yaitu kecamatan dullah utara, kecamatan dullah selatan, kecamatan kei kecil, kecamatan kei kecil timur, kecamatan kei kecil barat, kecamatan pulau pulau tayang tam dan kecamatan pulau pulau kur, denganlaut aragua, dan sebelah barat berbatasan dengan laut banda. membuktikan bahwa pembentukan kota tual dilakukan secara tergesa gesa dan tanpa kajian mendalam dan komprehensif.iloleh karenanya, para pemohon memohon kepada ketua mahkamah konstitusi untuk berkenan memeriksa permohonan para pemohon dengan memberikan putusan yang kamarnya berbunyipembentukan kota tual provinsi maluku, dan atau, menyatakan materi muatbertentangan dengan uud menyataksurat keterangan tertanggal desember nomor yang diterbitkan oleh camat pulau kuliah utara.undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tual provinsi malukubentukan peraturan perundang undangan. bukti fotokopi paparan bupati kabupaten maluku tenggara pada pertemuan departemen dalam negeri yang dilakukan pada tanggal januari bukti fotokopiepublik indonesia. bukti fotokopiperihal tanggapan terhadap tuntutan pemekaran kota tual yang ditujukan kepada gubenur maluku. bukti fotokopiepublik indonesia. bukti fotokopi surat tim aliansi elemen masyarakat maluku tenggara yang terdiri dari rat raja) orang kay kepala desa), tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda kabupaten maluku tenggara tertanggal januari tentang penyesalan atas kunjungan tim dprd pusat yang ditujukan kepada ketua komisi dpr. bukti fotokopi surat rat' orang kay tertanggal juli perihal penyataan rat raja) orang kay kepala desa) kabupaten maluku tenggara yang ditujukan kepada ketua komisi dpr. bukti fotokopiepublik indonesia. bukti fotokopiepublik indonesia. bukti fotokopi surat kepala desa tawar kabupaten maluku tenggara kecamatan pulau dullah selatan tertanggal september nomor kdt ix perihal menolak pemekaran kota tual atas tanah father, yang ditujukan kepada bupati maluku tenggara. bukti fotokopiepublik indonesia. bukti fotokopi surat penyataan sikap bersama rat, orang kay dan soa selaku pemangku adat masyarakat kei besar kabupaten maluku tenggara tertanggal desember yang ditujukan kepada presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia, menkopolhankum ri, menteri dalam negeri ri, pimpinan dpr, pimpinan dan anggota komisi ii, dan iii, ketua dprd provinsi maluku, fraksi fraksi dprd provinsi maluku, anggota dprd provinsi maluku asal maluku tenggara, bupati maluku tenggara, pimpinan dprd kabupaten maluku tenggara, fraksi fraksi dprd maluku tenggara. bukti fotokopi. bukti fotokopi surat atas nama gubernur maluku yang ditandatangani sekretaris daerah pemerintah provinsi maluku nomor perihal umum public tertanggal januari yang ditujukan kepada bupati maluku tenggara. bukti fotokopi surat penyataan sikap tokoh adat kepulauan kur tertanggal januari. bukti fotokopi surat pernyataan sikap dan tuntutan masyarakat anggur terhadap upaya pembentukan pemekaran kota tual tertanggal november yang ditujukan kepada presiden republik indonesia dan komisi dpr ri. bukti fotokopi peta wilayah kabupaten maluku tenggara. bukti fotokopi buku sejarah kebudayaan maluku yang diterbitkan departemen pendidikan dan kebudayaan ri, edisi tahun bukti fotokopi surat kuasa dari muhammad yahya difinubun, j.p. rebirth, julius matius lutut, justus bra, serius sawah, berdua farneubun, pallidus tangan, ch. level, obat nego rahasia, burhan rusak, abdul gani ref, muhammad sumsel, refeldus koedoeboen, abdul hamid tahanan, mendaur, hasan bahri rahanyamtel, maklon far far, said sakral, aljabar said roro, willem tethool, alexander renew, hasim bahar balutan, far far, hamid ramayana, donatur ohoiwutun, umar renwarin, ricky level, nasir leisubun dan abdul gani renleeuw kepada johan fredrik let let, mohammad tayub matian dan fredrik julius reel yang dibuat dihadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengki tengku, s.h. tertanggal november nomor bukti p 24anasir leisubun adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) wain kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara. bukti 24bricky level adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa sampel kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24cfarneubun beradu adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa war kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24dburhan rusak adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa ohoinangan kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti 24ejulius matius lutut adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa fake kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti 24fpallidus tangan adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) tutupan kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24gch. level adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa waurtahait kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24hobat nego rahasia adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa ngebuterius sawah adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa neymar kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti 24j. gani ref adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) terong kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24kmuhamad sumsel adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) tamangil nuhuyanat kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti 24l, yang menerangkan bahwa jacob betaubun adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa hotel kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24mul hamid tahanan adalah pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) tamangil nuhuten kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24nmendaur adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa mun ohoitadiunrite rahadian adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) read kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara. bukti p 24pabdullah rahawarin adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa weer ohoinamaid sakral adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa rahang bawah kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24rfata raharusun adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) militan kecamatan pulau dullah utara kabupaten maluku tenggara. bukti p 24spacar lusubun adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) elgar ngurusin kecamatan kei kecil timur kabupaten maluku tenggara. bukti 24thasim bahar balutan adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) taman kecamatan pulau dullah utara kabupaten maluku tenggara. bukti p 24ujacobs far far adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) kedua fer kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24vminadap rukun adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) father kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24wljabar said roro adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) larat kecamatan kei besar selatan kabupaten maluku tenggara. bukti p 24xhenrique hunian adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku kepala desa ohoituf kecamatan kei besar kabupaten maluku tenggara. bukti p 24ygani renleeuw adalah sebagai pemangku adat dalam jabatan selaku orang kay kepala desa) betawi kecamatan pulau dullah utara kabupaten maluku tenggara.ahwa para pemohon bersama ini hendak mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tual provinsi maluku kota tual) terhadap uud oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh para pemohon.ud menurut?. dari pengertian tersebut ditemukan ciri ciri masyarakat hukum adat sebagai berikut: adanya kelompok kelompok teratur, menetap suatu daerah tertentu, mempunyai pemerintahan sendiri: memiliki benda benda materiil maupun materil. dari ciri ciri masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan tersebut atas, menurut prof. dr. van dijk dalam bukunya pengantar hukum adat bukti fotokopi laporan penelitian sistem pemerintahan adat kabupaten maluku tenggara yang dilakukan oleh tim peneliti dari fakultas hukum universitas pattimura. bukti fotokopi draft academic sistem pemerintahan adat kabupaten maluku tenggara yang disusun oleh tim penyusun dari fakultas hukum universitas pattimura. bukti p 27a fotokopi surat pengantar tertanggal juni nomor dari bupati kabupaten maluku tenggara kepada ketua dprd kabupaten maluku tenggara tentang penyampaian dengan hormat disertai permintaan agar dapat dibahas dalam waktu yang tidak terlalu lama rancangan peraturan daerah tentang pemerintahan rakshak choi dan rancangan peraturan daerah tentang labuh tambat. bukti p 27b fotokopi rancangan peraturan daerah kabupaten maluku tenggara tahun tentang rakshak dan choi. bukti fotokopbukti fotokopi surat ketua fraksi pdi perjuangan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maluku tenggara tertanggal januari perihal kronologis ide pemekaran kota tual dan pernyataan sikap fraksi pdi perjuangan yang diketahui oleh ketua komisi dprd kabupaten maluku tenggara yang ditujukan kepada komisi dpr. menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah didengar keterangan pihak terkait gubernur provinsi maluku, kemudian dilengkapi keterangan tertulis tanggapan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut: kronologis proses pembentukan kota tual. bahwa sejak tahun berdasarkan aspirasi masyarakat maka dprd pimpinan dewan, pimpinan fraksi, ketua ketua komisi, komisi dengan eksekutif tanggal februari dan maret ditetapkanlah keputusan dprd provinsi daerah tingkat maluku nomor tahundalamtif tual. berdasarkan aspirasi masyarakat maluku tenggara, maka dprd kabupaten maluku tenggara sesuai tugas dan fungsi serta kewajiban konstitusionalnya untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat kabupaten maluku tenggara terhadap program perjuangan pemekaran wilayah, maka keinginan masyarakat maluku tenggara untuk membentuk kota tual telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi dprd kabupaten daerah tingkat maluku tenggara nomor dprd.ii.mt tentang perjuangan pembentukan kotamadya tual.huruf bahwa prosedur pembentukan daerah adalah adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan, maka perjuangan pembentukan kota tual kemudian dilanjutkan dengan ditetapkannya keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor kep tertanggal oktober tentang persetujuan pembentukan kabupaten kota tual yang antara lain memutuskan: mendukung dan menyetujui sepenuhnya perjuangan rakyat maluku tenggara dalam rangka pembentukan kabupaten kota tual, maluku tenggara. merekomendasikan kepada bupati maluku tenggara untuk segera mengambil langkah langkah konkrit berupa penyiapan data pendukung, pemekaran kecamatan serta penyiapan infra struktur pemerintahan sekaligus mengusulkan pembentukan kabupaten kota tual kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. cc. menugaskan kepada pimpinan dprd dan komisi dprd kabupaten maluku tenggara bersama sama pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara untuk sesegera mungkin melakukan pembicaraan pembicaraan intensif pada tingkat provinsi dengan dprd provinsi maluku dan gubernur maluku maupun dengan pimpinan dpr melalui komisi dpr dan menteri dalam negeri berkaitan dengan kabupaten kota tual tersebut. berdasarkan amanat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara tersebut atas, penjabat bupati maluku tenggara menyurati ketua komisi dpr dengan surat nomor tertanggal september perihal pembentukan kota tual yang isinya mendukung keputusan dprd kabupaten maluku tenggara tersebut kepada komisi dpr untuk ditindaklanjuti menuju terealisirnya pembentukan daerah kota tual. surat penjabat bupati maluku tenggara nomor tertanggal september perihal rekomendasi pembentukan daerah kota tual, yang menegaskan persetujuan serta dukungan penuh pemerintah kabupaten maluku tenggara terhadap pembentukan daerah kota tual. perlu ditambahkan bahwa pada saat pemekaran kabupaten kepulauan aru, dari kabupaten induk maluku tenggara, oleh penjabat bupati atas nama drs rusli andi ato juga telah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemekaran kabupaten kepulauan aru yang telah ditetapkan dengan undang undang nomor tahun disamping itu, tugas penjabat bupati selain mempersiapkan proses pemilihan bupati dan wakil bupati maluku tenggara yang definitif, juga melaksanakan mekanisme pemerintahan daerah. dengan demikian, pemberian rekomendasi persetujuan pembentukan kota tual sebagaimana surat penjabat bupati maluku tenggara nomor tertanggal september dapat dimaknai sebagai bagian integral dari implementasi penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. atas dasar surat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor kep tertanggal oktober dan surat penjabat bupati maluku tenggara nomor sebagaimana tersebut ditampung aspirasi tersebut dan selanjutnya diproses melalui hak inisiatif dpr, sebagai sebuah usulan rancangan undang undang ruu) tentang pembentukan daerah otonom baru. hal ini sesuai amanat uud bahwa dpr berhak mengajukan usul ruu. menindaklanjuti rekomendasi penjabat bupati maluku tenggara, maka gubernur maluku menyurati menteri dalam negeri yang temuannya disampaikan kepada ketua komisi dpr melalui surat nomor tertanggal oktober perihal dukungan pemerintah provinsi maluku terhadap pembentukan daerah kota tual, yang isinya menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah provinsi maluku merespons secara positif setiap upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat pemerintah daerah kabupaten dan kota terkait dengan upaya pemekaran wilayah daerah. nomor pro iv tertanggal maret yang disertai dengan lampiran daftar dukungan elemen masyarakat dalam rangka pembentukan pemekaran kabupaten kota tual, yang. terkait dengan penjelasan huruf peraturan pemerintah nomor tahun atas, maka dukungan terhadap pembentukan kota tual juga datang dari aliansi partai politik kabupaten maluku tenggara tanggal agustus nomor ap malra vii perihal dukungan terhadap proses pemekaran kota tual. dengan adanya dukungan yang semakin banyak dari stakeholder masyarakat maluku tenggara yang menginginkan agar mempercepat proses pembentukan kota tual serta untuk mendukung persyaratan pemekaran wilayah, maka dprd kabupaten maluku tenggara menetapkan keputusan nomor xvii terkabupaten maluku tenggara tersebut disampaikan kepada berbagai pihak disertai kelengkapan data pendukung antara lain, kepada gubernur maluku dan dprd provinsi maluku yang diantar langsung oleh pimpinan dprd kabupaten maluku tenggara dengan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat maluku tenggara baik yang datang dari tual maupun yang berdomisili kota ambon, dengan satu permintaan yaitu dukungan gubernur dan dprd provinsi maluku dalam mempercepat pemekaran kota tual demi mengejar ketertinggalan daerah tersebut. setelah melalui pembahasan pada paripurna dprd provinsi maluku maka dikeluarkan keputusan dprd provinsi maluku nomor tahun tertanggal desember tentang persetujuan atas pembentukan kota tual sebagai kota otonom. terkait dengan persyaratan pembentukan kota tual, khususnya salah satu persyaratan administratif, yaitu studi kelayakan, maka perlu dijelaskan bahwa berdasarkan surat pimpinan komisi dpr nomor pw. kom.ii vi tertanggal juli perihal pemutakhiran data pemekaran pembentukan daerah otonom, yang isinya meminta kelengkapan administrative termasuk studi kelayakan, maka gubernur maluku telah mengambil langkah menyurati bupati maluku tenggara dengan surat nomor tanggal agustus perihal pemutakhiran data pemekaran, yang isinya antara lain memintakan kepada bupati maluku tenggara agar segera menyampaikan syarat syarat yang belum dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi untuk pembentukan kota tual. namun hal itu tidak dipenuhi oleh bupati maluku tenggara.mana ditegaskan antara lain:. dst usul pembentukan kabupaten kota disampaikan kepada pemerintah cg.vinsi, yang dituangkan dalam keputusan dprd: oleh karena pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara tidak merespons surat gubernur maupun surat pimpinan komisi dpr, sementara waktu terus berjalan dan tidak ada tanda tanda positif dari pemda setempat, maka tim pemekaran kota tual mengambil inisiatif dengan melakukan pengkajian penelitian awal terhadap kelayakan kota tual dan hasilnya disampaikan kepada berbagai pihak antara lain: menteri dalam negeri, dpr, gubernur maluku dan dprd provinsi maluku. sebagai langkah berikut, gubernur maluku kembali menyurati bupati maluku tenggara dengan surat nomor tertanggal desember perihal pemutakhiran data pemekaran, yang isinya memintakan kepada bupati maluku tenggara bahwa jika pemerintah daerah maluku tenggara tidak membuat studi kelayakan untuk pemekaran kota tual, maka dimintakan agar bupati dapat memberikan telaah dan pertimbangan terhadap hasil studi kelayakan yang dibuat oleh tim perjuangan pemekaran kota tual. selain penyampaian secara formal (tertulis), permintaan agar pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara melakukan kajian studi kelayakan terhadap usulan pemekaran kota tual juga disampaikan oleh jajaran staf pemerintah daerah provinsi maluku secara informasi (lisan) langsung kepada bupati beberapa kesempatan pertemuan. atas dasar surat gubernur maluku tersebut, bupati maluku tenggara menyampaikan surat kepada gubernur maluku dengan nomor perihal tanggapan terhadap tuntutan pemekaran kota tual, tertanggal februari yang isinya antara lain: bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah maluku tenggara tidak akan melakukan telaah dan kajian terhadap aspirasi masyarakat tersebut karena studi kelayakan penelitian awal tentang pemekaran daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara tidak pernah memperoleh hasil studi kelayakan dari tim dimaksud dan pihak manapun. awal tahun dprd kabupaten maluku tenggara kembali menetapkan surat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor tahun tentang kesanggupan alokasi dana penunjang kegiatan bagi calon kota tual. sesuai huruf peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan usulan gubernur, menteri dalam negeri memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan tim untuk melakukan observasi yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada dprd, maka pada tanggal januari tim dprd melakukan kunjungan provinsi maluku, dan selanjutnya pada tanggal januari tim dprd melakukan kunjungan dalam rangka observasi lapangan kota tual untuk meninjau secara langsung kondisi calon kota tual. setelah melakukan observasi lapangan pada tanggal januari calon kota tual, maka pada tanggal januari dilakukan penandatanganan berita acara hasil observasi tim teknis dprd dalam rangka pembentukan calon kota tual oleh ketua tim teknis dprd drs. ujang sudirman karo organisasi depdagri), ketua dprd kabupaten maluku tenggara drs. taher, wakil bupati maluku tenggara ir. l.e. nuhuyanan, mt, dan diketahui oleh atas nama gubernur maluku asisten pemerintahan drs patty. adapun isi berita acara bahwa setelah diadakan klarifikasi formulir data isian yang diperlukan, dari data yang diperlukan telah terpenuhi data dan hanya ada (lima) jenis data yang belum ada, yaitu: rekomendasi pemilihan ibukota oleh bupati, rekomendasi pemilihan ibukota oleh gubernur: bantuan dana untuk pembangunan lokasi calon ibukota kabupaten induk yang cakupan wilayahnya termasuk ibukota kabupaten induk (pembentukan kota baru) oleh dprd provinsi. (setelah dimekarkan): daftar asset yang akan diserahkan kepada calon, daerah otonom baru. (setelah dimekarkan), rpm rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. setelah kunjungan tim dprd, kemudian tim dpd melakukan kunjungan lapangan calon kota tual untuk melihat kondisi riil kota tual, dan atas dasar kunjungan dimaksud dpd dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pembentukan kota tual. berdasarkan hasil kunjungan tim dprd tersebut, maka beberapa hal yang perlu segera dipenuhi untuk melengkapi persyaratan antara lain masalah cakupan wilayah. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. syarat administratif dan syarat teknis telah dipenuhi sesuai ketentuan, namun cakupan wilayah perlu segera mendapatkan penegasan yakni mencakup minimal (empat) wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah cakupan kota tual sesuai undang undang nomor tahun berdasarkan hasil rapat dirjen otda depdagri dengan gubernur maluku, ketua dprd provinsi maluku dan ketua dprd kabupaten maluku tenggara pada tanggal april bertempat ruang rapat dirjen otda depdagri, maka gubernur maluku menyurati bupati maluku tenggara dan ketua dprd maluku tenggara dengan surat nomor iv tanggal april perihal cakupan wilayah kabupaten maluku tenggara dan calon kota tual yang isinya antara lain: bahwa pembahasan rancangan undang undang tentang pembentukan kota tual oleh hanja pemekaran daerah otonom baru dpr akan segera memasuki tahap akhir untuk itu penetapan calon kota tual segera disampaikan oleh menteri dalam negeri kepada dpr akhir april dimintakan kepada bupati maluku tenggara dan dprd kabupaten maluku tenggara agar segera melakukan fasilitasi dan langkah langkah penetapan cakupan wilayah dalam rapat paripurna dprd untuk disampaikan kepada gubernur maluku dan dprd provinsi maluku guna selanjutnya disampaikan kepada menteri dalam negeri. atas dasar surat gubernur tersebut, dprd kabupaten maluku tenggara mengeluarkan surat keputusan nomor dprd tanggal april tentang perubahan kedua atas keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor xvi1 tentang persetujuan pembentukan kabupaten kota tual yang isinya antara lain menyebutkan bahwa: mencabut peristilahan kabupaten kota tual sekaligus mendukung dan menyetujui pembentukan kota tual sebagai daerah otonom. cakupan wilayah kota tual terdiri dari (empat) kecamatan dan cakupan wilayah kabupaten induk terdiri dari (enam) kecamatan. pembentukan kota tual mengharuskan perubahan ibukota kabupaten maluku tenggara dari tual ibukota kecamatan kei kecil anggur). menyusul surat gubernur maluku yang ditujukan kepada bupati maluku tenggara dan ketua dprd maluku tenggara nomor iv tanggal april perihal cakupan wilayah kabupaten maluku tenggara dan calon kota tual dan memperhatikan surat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara tentang cakupan wilayah sebagaimana disebutkan atas, maka gubernur maluku kembali menyurati bupati maluku tenggara dengan surat cakupan wilayah, yang isinya antara lain: bahwa dprd maluku tenggara telah menetapkan cakupan wilayah antara kabupaten maluku tenggara dengan calon kota tual melalui keputusan nomor dprd antara lain kabupaten maluku tenggara terdiri dari (enam) kecamatan sedangkan calon kota tual terdiri dari (empat) kecamatan. sesuai keputusan dprd kabupaten maluku tenggara tersebut, gubernur maluku memintakan kepada bupati agar dapat memberikan keputusan dimaksud dan maluku tenggara tanggapan atas menyampaikannya secara tertulis kepada gubernur maluku selambat lambatnya tanggal mei untuk kemudian diteruskan kepada menteri dalam negeri jakarta. berdasarkan surat gubernur maluku, maka bupati maluku tenggara menyampaikan surat kepada gubernur maluku nomor tanggal mei perihal cakupan wilayah kabupaten maluku tenggara dan calon kota tual yang isinya adalah pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara telah melakukan penjaringan aspirasi melalui pengisian kuesioner responden, yang setuju pemekaran kota tual sebanyak orang atau yang tidak setuju orang atau responden yang setuju cakupan wilayah sebanyak orang atau sedangkan yang tidak setuju orang atau berdasarkan surat keputusan dprd kabupaten maluku tenggara nomor dprd tanggal april dan surat bupati maluku tenggara nomor tanggal mei perihal cakupan wilayah, maka gubernur maluku menyurati menteri dalam negeri dengan surat nomor tanggal mei perihal cakupan wilayah calon kota tual dan kabupaten maluku tenggara, yang isinya gubernur maluku menyampaikan hasil keputusan dprd maluku tenggara maupun tanggapan bupati maluku tenggara terhadap cakupan wilayah tersebut kepada menteri dalam negeri dan melampirkan keputusan dprd maupun surat bupati tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan menteri dalam negeri dalam rangka penetapan cakupan wilayah bagi calon kota tual dan kabupaten maluku tenggara pada tahap akhir pembahasan rancangan undang undang tentang pembentukan daerah otonom baru termasuk calon kota tual dengan hanja pemekaran daerah otonom baru dpr. proses selanjutnya menyangkut pertimbangan dan kajian serta diskusi diskusi antara dpr dengan pemerintah (dalam hal ini menteri dalam negeri) maka melalui rapat paripurna dpr, tanggal agustus bapak presiden republik indonesia mensahkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tual. berdasarkan apa yang telah diuraikan atas maka kembali ditegaskan bahwa seluruh persyaratan, mekanisme, dan prosedur yang dilaluimaupun uud tanggapan gubernur maluku tentang kedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwa kedudukan hukum (legal standing) para pemohon hanya dapat ditempatkan secara proporsional, apabila substansi pemerintahan adat dengan segala kewenangannya dapat dipahami secara benar, sesuai adat dan tradisi. pemerintahan adat kepulauan kei telah ada sebelum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan desa bahkan jauh sebelum adanya pengaruh pemerintah penjajah. kepulauan kei telah terdapat struktur pemerintahan adat setempat yang masih diakui dan diberlakukan oleh penduduk, terutama terhadap masalah masalah sosial kemasyarakatan. susunan wilayah pemerintahan dapat digambarkan sesuai pengelompokan masyarakat sebagai berikut: indonesia yang diterjemahkan oleh mr. sehari ada (dua) faktor yang berbeda dan yang sangat penting untuk dapat memahami masyarakat hukum adat, yaitu: faktor genealogis,, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, adalahbahwa maluku tenggara terdapat (dua) kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan faktor genealogis dan faktor teritorial, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item) dan kesatuan masyarakat hukum adat siw siw injak). kepala kesatuan masyarakat hukum adatnya disebut raja. kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item) membawahi (tujuh) ratschap, yaitu ratschap tual, ratschap yarbadang, ratschap hotel, ratschap tuban yam lim, ratschap single, ratschap kirke dan ratschap fantual,an dusun fairan dusun also. ratschap hotel, terdiri dari (lima) desa, yaitu desa larat, desa ohoiway, desa terong, desa ler ohoilim, desa ohoirenan, dan choi: terbentuk atas penyatuan atau pengelompokan rain bahan fam rasanya pada suatu wilayah yang disebut choi" yang dipimpin oleh kepala soa. kumpulan dari beberapa choi" sebagai suatu wilayah desa) dipimpin oleh orang kay atau kapitan. kumpulan dari beberapa choi'' gabungan beberapa choi'' membentuk ratschap yang dipimpin oleh seseorang dengan gelar rat raja). rat sebagai kepala persekutuan antar choi dengan tugas: menyelesaikan masalah masalah pada tingkat ratschap, mengayomi seluruh warga masyarakat adat yang ada pada wilayah ratschap, sebagai koordinator dan sekaligus sebagai lambing pemersatu wilayah ratschap. rat raja) dipilih berdasarkan garis keturunan lurus dari marga yang telah ditentukan, memiliki strata yang lebih tinggi, serta memegang jabatan untuk seumur hidup atau sampai dengan tidak mampu melaksanakan tugas. rat raja) yang karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan desa choi bertanggung jawab kepada camat, sedangkan rat yang tidak menempati jabatan sebagai kepala pemerintahan umum kades) bertanggung jawab kepada reka rapat besar kepala adat). rat harus dikukuhkan secara adat. bahwa masing masing kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dikemukakan atas, dikepalai oleh seorang kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang bergelar raja rat. karena itu, yang berwenang mewakili masyarakat hukum adat adalah raja rat sebagai kepala adat dilingkungan mana berkuasa. kepulauan kei tidak dikenal raja raja raja atas raja) ataupun raja mewakili raja. dengan demikian yang berhak mewakili kesatuan masyarakat hukum adat terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi, dan yang berhubungan dengan lingkungan kesatuan masyarakat hukum adatnya, adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat atau raja atau rat yang bersangkutan. bahwa pada masing masing kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana butir atas, terhimpun beberapa ratschap (wilayah hukum adat) dan bukan membawahi seperti yang disebutkan oleh pemohon, sehingga seharusnya berbunyi, pada kesatuan masyarakat hukum adat lor lim , terdiri dari ratschap title, ratschap yarbadang, ratschap hotel, ratschap tuban yan lim, rastchap single, ratschap kirke, ratschap fran, ratschap rumahan, ratschap fifteen mancur dan ratschap ohoifaak. bahwa dalam materi permohonan, para pemohon hanya menyebutkan (tujuh) ratschap, sedangkan (tiga) ratschap sisanya, masing masing ratschap rumahan, ratschap fifteen mancur dan ratschap ohoifaak tidak disebutkan. pada kesatuan masyarakat hukum adat siu" terdiri dari ratschap jamur danar, ratschap ditsakmas, ratschap ulah, ratschap sir commas, ratschap mer ohoinean, ratschap umn fit, ratschap maur ohoiwut, ratschap domain, ratschap mawar, ratschap kamar kur. demikian juga dalam permohonan, para pemohon hanya menyebutkan (sembilan) ratschap, sedangkan (satu) ratschap lainnya, yakni ratschap kamar kur tidak disebutkan. bahwa dengan tidak menyebutkan (tiga) ratschap pada kesatuan masyarakat hukum adat lor lim", dan (satu) ratschap pada kesatuan masyarakat hukum adat siu", maka sesuai tradisi adat sebagaimana dianut dalam hukum adat maluku tenggara, perbuatan ini merupakan penyangkalan identitas dan jati diri terhadap kesatuan masyarakat hukum adat kepulauan kei, dan karenanya perlu dilakukan pemulihan keseimbangan oleh para pemangku adat melalui suatu rapat adat. pemulihan ini didasarkan pada anggapan bahwa selaku anak adat, apalagi para pemohon sendiri meniadakan ratschap tertentu ataukah memang para pemohon belum memiliki pengetahuan sebagai seorang pemangku adat kepulauan kei. bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan pembentukan kota tual sebagaimana ditetapkan dengan undang undang nomor tahun yang secara geografis berada dataran pulau kei kecil, dan pembentukannya didukung, bahkan ditandatangani oleh (dua) ratschap yang berada pada dataran tersebut, yakni ratschap dullah dan ratschap tual. oleh sebab itu, dari status hukum para pemohon secara hukum adat bukanlah sebagai pemangku adat. apalagi hanya sebagai pejabat kepala desa yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak disertai suatu pengukuhan adat. ratschap hotel maupun ratschap dullah oleh pemohon dibiarkan menggunakan kewenangan mewakili ratschapnya, sementara ratschap lainnya, seperti ratschap toile dan ratschap yarbadang yang dipermasalahkan pemohon, justru dipersoalkan oleh rat raja tuban yam lim yang bukan wilayah kewenangan hukum adatnya. persoalannya, mengapa rat raja tuban yam lim tidak saja mempersoalkan keseluruhan wilayah ratschap yang berada dilingkungan kesatuan masyarakat hukum adat lor lim (termasuk dalamnya ratschap hotel. hal inilah yang kelihatannya rancu sebagai pemegang hak masyarakat hukum adat, khususnya ratschap tuban yam lim yang mengklaim wilayah wilayah hukum adat yang bukan kewenangannya. padahal sebagai anak adat maluku tenggara, ada falsafah bahwa hera ni, did did" (apa yang merupakan hak milik orang, itu adalah hak miliknya, dan apa yang merupakan milik kita, itu adalah milik kita). lain halnya dengan kewenangan rat title raja tual) dan rat yarbadang raja tempat) yang wilayahnya dipermasalahkan pemohon. persoalannya, apakah rat raja tuban yam lim selaku pemohon telah melakukan koordinasi dengan kedua rat raja atas, mengingat kedua rat raja ini merupakan penguasa adat pada kota tual yang kini dijadikan sebagai wilayah pemerintahan kota oleh kota tual. bahwa dari perspektif pembagian wilayah hukum kesatuan masyarakat hukum adat maluku tenggara, kebangsaan pemohon terhadap timbulnya kerugian akibat terpecahnya kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah wilayah administrasi pemerintahan, baik dalam kota tual maupun dalam kabupaten maluku tenggara merupakan sesuatu yang berlebihan. hal ini beralasan, karena: ternyata pemohon dalam hal ini rat tuban yam lim telah mengklaim wilayah hukum adat ratschap movie dan ratschap yarbadang yang justru bukan merupakan wilayah hukum adatnya. padahal kedua ratschap yang disebutkan ini tidak merasa dirugikan atas wilayah adatnya, daerah kekuasaan ratschap hotel pemohon ii) meliputi wilayah laut selat terong, mana sebagiannya masuk wilayah administrasi pemerintahan kota tual dan sebagiannya lagi tetap masuk dalam wilayah pemerintahan kabupaten maluku tenggara. berkaitan dengan itu dalam permohonan peninjauan, ternyata pemohon sendiri tidak cermat dalam penggunaan nama ratschap, mengingat dalam pembagian wilayah hukum adat maluku tenggara tidak dikenal ratschap hotel, yang ada sebenarnya adalah ratschap hotel. samping itu, wilayah laut ratschap hotel juga tidak sedikitpun yang masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan kota tual. bahwa demikian pula dengan pemohon iii juga telah salah dalam menjelaskan kedudukan dan pembagian wilayah hukum adat maluku tenggara berdasarkan masing masing ratschap yang menjadi bagian dari kota tual dan atau bagian dari kabupaten maluku tenggara. selat terong memisahkan pulau kei besar bagian barat yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten maluku tenggara dan pulau dullah bagian timur yang merupakan bagian dari kota tual. jika memperhatikan kota tual, ditegaskan bahwa kota tual mempunyai. dst menurut pihak terkait gubernur provinsi maluku, justru pemohon salah dalam memahami kota tual, sebab butir telah secara tegas menyebutkan bahwa kota tual sebelah timur berbatasan dengan kabupaten maluku tenggara selat terong. dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa pada wilayah ratschap hotel sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon iii tidak dikurangi sedikitpun wilayah kekuasannya. oleh sebab itu, tidak sepantasnya dan tidak beralasan untuk mengatasnamakan kewenangan adat dalam kesatuan masyarakat hotel sebagai kedudukan hukum (legal standing). bahwa saudara kasim rengat pemohon iii) hanya berstatus sebagai penjabat kepala desa dan bukan sebagai raja rat dari ratschap dullah sebagaimana ketentuan hukum adat yang berlaku. dengan demikian saudara kasim rengat tidak memilik hak sebagai legal standing. ironisnya lagi pada halaman saudara kasim rengat yang berkedudukan sebagai pemohon dan abdul gani ref sebagai pemohon iii, sementara pada halaman kedudukan pemohon ini dibolak balik pemohon iii menjadi pemohon dan pemohon menjadi pemohon iii. kekeliruan ini menunjukan ketidakcermatan para pemohon dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali kota tual. berdasarkan hal hal yang uraikan atas, maka pemohon tidak mempunyai kewenangan yuridis sebagai legal standing untuk mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan peninjauan terhadap kota tual provinsi maluku. tanggapan atas alasan formil permohonan pemohon bahwa sebagai alasan formal, pemohon telah mengajukan keberatan bahwa kota tual bertentangan dengan dan perubahan kedua uud bahwa pemohon keliru menafsirkan uud yang telah diamandemen, karena:, bukan sebaliknya berbunyi, dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang, yang seharusnya adalah bunyi perubahan pertama uud dengan demikian, tidak perlu untuk diuji oleh mahkamah konstitusi melalui permohonan ini terkait dengan kota tual. kalaupun yang dipersoalkan oleh pemohon bahwa presiden hanya mengesahkan undang undang, dan bukan pembentuk undang undang, maka pemohon dinilai tidak memahami secara baik ketentuan perubahan pertama uud yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan serta perubahan pertama uud mana dalam pembentukan undang undang, hal ini merupakan kewenangan bersama dpr oleh presiden, sedangkan pengesahannya merupakan kewenangan presiden saja. bahwa perubahan kedua uudmakna yang terkandung dalam ini, yaitu ketentuan ketentuan tentang tata cara pembentukan undang undang secara konstitusional harus diatur dengan norma atau kaidah hukum undang undang. permasalahannya adalah, kota tual bukanlah undang undang tentang pembentukan undang undang yang harus diuji secara konstitusional dengan perubahan kedua uud bahwa walaupun demikian jika pemohon berpendapat bahwa nomor tahun merupakan satu kesatuan dengan perubahan kedua uud maka perlu memberikan penjelasan sebagai berikut: dalam undang undang nomor tahun penyusunan suatu peraturan perundang undangan harus memperhatikan sinkronisasi asas, seperti dimaksudkan dalam bab yang mengatur tentang asas peraturan perundang undangan yang menyebutkan dalam bahwa asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik meliputi antara lain: (a) kejelasan tujuan: (b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan: (d) dapat dilaksanakan: (e) pendayagunaan dan kehasilgunaan, (f) kejelasan rumusan: dan keterbukaan. mengenai asas pembentukan ini, pihak terkait gubernur provinsi maluku tidak sependapat dengan pemohon yang berpendapat bahwa kota tual provinsi maluku tidak berpedoman pada kelima asas dari ketujuh asas yang disyaratkan dalam undang undang. justru sebaliknya pembentukan undang undang ini didasarkan pada asas asas pembentukan. untuk jelasnya dapat diterangkan asas asas tersebut sebagai berikut: asas pembentukan kejelasan tujuan: pembentukan kota tual adalah untuk memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan sosial. provinsi maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi yang berkarakter daratan (kontinental). salah satu karakter dari provinsi kepulauan adalah masalah letak geografis, yang memiliki pulau pulau kecil dengan laut yang cukup luas. sebagai perbandingan, kota tual misalnya memiliki wilayah luas laut sekitar kurang lebih sedangkan luas daratannya kurang lebih sumber: model pembangunan provinsi kepulauan, dokumen sekretariat forum provinsi kepulauan, jakarta, oleh sebab itu, keinginan masyarakat tual untuk membentuk sebuah daerah otonom adalah dalam upaya mengatasi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik, dan bukan sebaliknya. asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat uud memberikan hak kepada dewan perwakilan rakyat untuk mengajukan usul rancangan undang undang uud amandemen kesatu), mana selain presiden yang diberikan hak untuk itu sesuai dengan bunyi uud amandemen kesatu). dengan demikian, sebuah undang undang rancangannya boleh diajukan oleh presiden maupun dpr sesuai dan uud kemudian dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama uud amandemen kesatu). dengan demikian, lembaga atau organ yang membuat kota tual, yakni dpr dan presiden adalah sesuai dengan ketentuan dalam uud karena indonesia tidak menganut faham pemisahan kekuasaan (revision power), tetapi pembagian kekuasaan (distribution power). asas dapat dilaksanakan apabila dikatakan bahwa kota tual tidak akan berlaku efektif karena proses pembentukannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, hal tersebut sama sekali tidak benar karena pembentukan dan atau pemekaran kota tual didukung oleh: (lima belas) raja rat sebagai kepala persekutuan masyarakat hukum adat ratschap), (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) tokoh anggota masyarakat dari berbagai desa, diseluruh kabupaten maluku tenggara: pimpinan (lima belas) partai politik maluku tenggara. asas pendayagunaan dan kehasilgunaan adalah sama sekali tidak benar, apabila dikatakan bahwa pembentukan kota tual belum dibutuhkan. mestinya dipahami bahwa kehadiran kota tual justru memberikan nilai tambah bagi peningkatan standard pelayanan minimum. apa yang dialami kota tual sama dengan apa yang dialami oleh kabupaten kota yang lain provinsi maluku dan maluku utara setelah dimekarkan, misalnya pembentukan kota ternate maluku utara yang dimekarkan bersama sama dengan kabupaten pulau buru dan kabupaten maluku tenggara barat mtb) provinsi maluku. anggaran pendapatan kota ternate pada saat mau dimekarkan memberikan konstribusi sebesar kurang lebih dari pendapatan asli daerah pad) dari kabupaten induknya maluku utara (pada saat itu belum menjadi provinsi), sehingga ditakutkan kabupaten induknya akan mati. padahal dalam kenyataannya justru kabupaten maluku utara telah berkembang sangat pesat, sehingga akhirnya dapat dimekarkan menjadi provinsi maluku utara. contoh lainnya, kabupaten pulau buru pada saat mau dimekarkan pendapatan asli daerah pad) hanya sebesar dari pad kabupaten induknya, yakni maluku tengah, akan tetapi ternyata kabupaten pulau buru setelah dimekarkan, pada tahun kedua pad nya naik mencapai dan sekarang telah naik menjadi hal ini disebabkan karena setiap pemekaran selalu membuka kemungkinan untuk aparatur pemerintah daerah akan lebih intensif meningkatkan kinerjanya karena wilayah pelayanannya makin lebih kecil. itu adalah contoh dari dua kabupaten kota yang dimekarkan pada kurang lebih tahun terakhir. contoh lainnya, (tiga) kabupaten yang baru dimekarkan pada tiga tahun terakhir, mana salah satunya kabupaten seram bagian barat yang mengalami kenaikan pad mencapai kurang lebih sumber data: biro pemerintahan setda provinsi maluku). asas keterbukaan sejak tahun berdasarkan aspirasi masyarakat, maka dewan perwakilan rakyat daerah, ditetapkanlah keputusan dprd provinsi daerah tingkat maluku nomor tahun tentang dukungan dprd terhadap pemekaran wilayah provinsi daerah tingkat maluku.si tual. keterangan gubernur maluku pada sidang pleno mahkamah konstitusi republik indonesia, jakarta januari kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi dprd kabupaten maluku tenggara nomor dprd.ii.mt tentang perjuangan pembentukan kotamadya administrasi tual. jadi perjuangan kearah pembentukan kota tual adalah suatu perjuangan yang bersifat terbuka, ini terbukti dengan adanya dukungan dari (limabelas) raja rat sebagai kepala persekutuan masyarakat hukum adat maluku tenggara dan tokoh masyarakat maluku tenggara. tanggapan atas alasan materiil permohonan pemohon. bahwa dengan diberlakukannya kota tual, disertai dengan pembagian wilayah pada kabupaten maluku tenggara menjadi wilayah administrasi pemerintahan, masing masing kabupaten maluku tenggara dan kota tual, maka oleh pemohon disangsikan akan menimbulkan kerugian karena akan memecahkan hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat maluku tenggara adalah sesuatu yang tidak beralasan, karena pembentukan daerah otonom baru,dalam hal ini, uud tidak boleh dilihat secara terpisah dengan ketentuan dalam uud yang menetapkan bahwa "dalam kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat lainnyasi, merupakan urusan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. pemerintah hanya memfasilitasimembagi atau memekarkan wilayah hukum daribahwa provinsi maluku sendiri, sejak amandemen uud telah dimekarkan beberapa kabupaten, seperti kabupaten seram bagian barat sbb), kabupaten seram bagian timur sbt) dan kabupaten pulau buru dari kabupaten induk maluku tengah. demikian juga kabupaten maluku tenggara, telah dimekarkan kabupaten baru dari kabupaten induk, masing masing kabupaten maluku tenggara barat mtb) dan kabupaten kepulauan aru. maluku tengah sebelum dimekarkan dalam beberapa kabupaten sebagaimana atas, demikian juga kota ambon telah dikenal sejak dahulu kala, (dua) kesatuan masyarakat hukum adat, yakni kelompok petasia (kelompok sembilan) dan kelompok panglima (kelompok lima) yang memiliki kemiripan kelompok masyarakatnya dengan kesatuan masyarakat hukum adat maluku tenggara, yakni lor lim lim item atau kelompok lima) dan siu siu fak atau kelompok sembilan) kabupaten maluku tenggara. namun ketika kabupaten kabupaten ini dimekarkan, kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat terus terpelihara, walaupun berada dalam wilayah otonom (kabupaten) yang berbeda. hal ini menunjukbahkan pemerintah daerah terus memberikan ruang untuk:) maluku, termasuk pula maluku tenggara yang selanjutnya (enam) dusun, yaitu dusun mataholat, dusun wetuwar, dusun harangur, dusun udar, dusun date, dusun karkarit. ratschap tuban yam lim, terdiri dari (sebelas) desa, yaitu desa tamangil nuhuten, desa tamangil nuhuyanat, desa sungai, desa ngaran, desa fer, desa langgar fer, desa radar fer, desa kilat, desa father, desa tutupan, desa kedua, dan (sembilan) dusun, yaitu dusun hak, dusun ngoko, dusun seindah, dusun wafel, dusun peran, dusun chilean, dusun watkidat, dusun uat, dusun ngan. ratschap single, terdiri dari (tiga) desa, yaitu desa rat, desa read, desa rumah ratschap kirke, terdiri dari (tiga) desa, yaitu desa ibra, desa gabus, desa satuan. ratschap fan, terdiri dari (empat) desa, yaitu desa fan, desa anggur, desa konser, desa kelamin, dan (dua) dusun, yaitu dusun loon, dusun ohoililir. kesatuan masyarakat hukum adat siw siw injak) membawahi (sembilan) ratschap, yaitu ratschap jamur danar, ratschap dit sama, ratschap dullah, ratschap sir commas, ratschap nerohoinean, ratschap unfit, ratschap maur choi wut, ratschap domain manipur domain) dan ratschap mawar magrib)jamur danar, terdiri dari (lima) desa, yaitu desa danar, desa gumelar, desa ohoiseb, desa ngurusin, desa holder, dan (lima) dusun, yaitu dusun sare, dusun uv, dusun mar, dusun natvar, dusun ohoidertom. ratschap dit sama, terdiri dari (enam) desa, yaitu desa wain, desa master, desa starlet, desa asean, desa ohoinol, desa gelar lumagoran, dan (tiga belas) dusun, yaitu dusun bentuk, dusun dance, dusun gawara, dusun ohoilus, dusun master baru, dusun nurul, dusun yangon, dusun yafafun, dusun iso, dusun wain baru, dusun disk, dusun samawi, dusun marun. diatur dengan peraturan daerah masing masing daerah. terkait dengan itu, pemerintah provinsi maluku dengan persetujuan dprd maluku telah menetapkan peraturan daerah provinsi maluku, garis bawah) dalam wilayah pemerintahan provinsi maluku. dalam peraturan daerah tersebut, diberikan ruang bagi setiap pemerintah kabupaten kota maluku untuk menindaklanjutinya dengan peraturan daerah kabupaten kota, melalui kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat maluku termasuk maluku tenggara dan kota tual: (hak asal usulnya) sebagaimana diuraikan atas,serta hak asal usulnya. kalaupun terdapat berbagai peraturan daerah baik tingkat provinsi, kabupatepengamanan uud dan peraturan perundang undangan lainnya yang lebih tinggi. dengan demikian kota tual provinsi maluku tidak bertentangan secara materil dengan perubahan kedua uud menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah didengar keterangan pihak terkait dprd provinsi maluku, sebagai berikut: sampai dengan tual menjadi ibukota provinsi, bahwa melaluidaripada penetapan blue print pemekaran maluku tenggara didasari pada undang undang nomor tahun yang secara prinsipal berbeda dengan semangat pemekaran dengmaka provinsi dibagi menjadi dua yaitu provinsi maluku dan provinsi maluku utara. bahwa untuk daerah pemekaran yang direncanakan, dari delapan daerah pemekaran ada tujuh telah direalisasi dan yang terakhir kota tual, i2.5j menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari juga telah didengar keterangan pihak terkait bupati kabupaten maluku tenggara, sebagai berikut:,pun secara resmi diterima oleh bupati kabupaten maluku tenggara, baik syarat kondisi, fisik, kewilayahan, administratif, maupun politik maupun syarat syarat kondisi ekonomi lainnya: suatu pemindahan ibukota seharusnya berdasarkan pemda bukan peraturan pemerintah,datang tual kabupaten maluku tenggara, berkunjung hanya berada airport dan diminta untuk memberi paparan airport dan kemudian kembali lagi, secara konseptual ingin commit untuk tetap melaksanakan regulasi nasional secara konsisten dan tidak mengabaikannya, sehingga tidak memberikan gambaran adanya tendensius dalam proses proses politik:i2.6j menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari telah didengar keterangan pihak terkait dprd kabupaten maluku tenggara, kemudian memberikan keterangan tambahan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut: pada umumnya sejumlah besar masyarakat adat kabupaten maluku tenggara menyadari sungguh akan makna adanya sebuah daerah administrasi pemerintahan yang berbeda dengan sebuah wilayah hukum adat kei dimana hingga saat ini hukum adat kei yang positif tetap berlangsung dan dilindungi oleh pemerintah tanpa hambatan. bahwa dalih dari segi kepentingan hukum adat adalah rekayasa murni dari pemda maluku tenggara yang sejak awal tidak merestui perjuangan tersebut karena pertimbangan kepentingan politik sempit bupati maluku tenggara tanpa menghiraukan aspirasi sebagian terbesar rakyat maluku tenggara serta esensi daripada pemekaran sebuah daerah otonom. berkaitan dengan syarat teknis kemampuan ekonomi dalam substansi uji formil dan materil ini dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maluku tenggara yang diadopsi dari pikiran pemda maluku tenggara dapat dijelaskan sebagai berikut: fakta dan data menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran maluku tenggara atas kabupaten maluku tenggara barat tahun yang lalu maka pad dari kecamatan tersebut sebelum pemekaran tercatat hanya sebesar rata rata rp. (tiga ratus juta rupiah) per tahun, namun setelah menjadi daerah otonom sejak tahun pad daerah tersebut meningkat menjadi rp. (lima milyar rupiah) per tahun: kabupaten kepulauan aru yang dimekarkan pada tahun sebelumnya memiliki pad kecamatan sebesar rata rata rp. (dua ratus juta rupiah) per tahun dan kini setelah dimekarkan maka nya telah menjadi rata rata rp. (empat milyar rupiah) per tahun. kenaikan pendapatan asli daerah tersebut karena adanya kewenangan pungutan daerah bagi kedua daerah otonomi tersebut serta adanya langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah. bahwa ketergantungan daerah atas pusat adalah bukan saja bagi kabupaten maluku tenggara tetapi hampir seluruh provinsi dan kabupaten indonesia hal ini disebabkan oleh karena struktur dan kewenangan pungutan yang diberikan kepada daerah relatif terbatas sedangkan pusat lebih memiliki kewenangan pungutan atas objek objek pajak retribusi yang potensial. bahwa pemerintah kabupaten maluku tenggara saat ini dengan menyadari akan rendahnya pendapatan asli daerah namun sangat disesalkan melalui peraturan daerah kabupaten maluku tenggara nomor tahun tanggal juli telah mendepositokan uang daerah (dana perimbangan) dan pad yang terbatas rata rata sebesar rp. rp. milyar per tahun sehingga pada tahun jumlah seluruhnya sebesar rp. (tujuh puluh milyar rupiah) yang tersimpan bank pembangunan maluku cabang tual dengan istilah dana abadi, suatu kebijaksanaan yang sangat merugikan kepentingan rakyat banyak daerah karena banyak program pemda terutama terkait dengan urusan wajib (pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi lainnya) terabaikan. dana yang tersimpan bank tersebut dikenal dengan istilah: investasi dana abadi, dan hal ini tidak diketahui sama sekali oleh para tokoh adat. untuk itu juga telah memohon kepada mendagri dan gubernur maluku agar peraturan daerah yang merugikan rakyat tersebut harus dihapus karena bertentangan dengan kepentingan umum serta bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang lebih tinggi nomor serta permendagri nomor dengan demikian maka alasan rendahnya pad sangat bertentangan dengan kebijakan pemda maluku tenggara menyimpan dana abadi sebesar rp. dan untuk itu juga telah menyampaikan hal ini kepada ketua komisi pemberantasan korupsi kpk) untuk dilakukan pemeriksaan khusus (fotokopi surat terlampir). dprd kabupaten maluku tenggara menyadari sungguh bahwa setiap daerah memiliki adat istiadat tetapi dalam praktiknya jangan sampai adat istiadat itu dapat digunakan sebagai alat politik oleh elit politik daerah untuk menjustifikasi kepentingan politik sempit golongan terutama dalam kaitannya dengan upaya menghambat aspirasi sebagian terbesar masyarakat daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraannya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah didengar keterangan dewan perwakilan daerah,sebagai berikut: umum dewan perwakilan daerah diberi amanat oleh dan uud untuk ikut membahas rancangan undang undang yang berkaitan dengan pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku negara republik indonesia, keikutsertaan dpd dalam pembahasan ruu adalah melalui persidangan dpr yang membahas ruu bersama presiden ri. dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dpd mengacu pada program legislasi nasional yang diputuskan oleh dpr bersama pemerintah dan berpedoman pada pemda. antara kelengkapan bagi pembentukan daerah adalah: syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan. pengaturan lebih rinci mengenai ketiga hal tersebut diatur pada peraturan pemerintah nomor tahun (yang per desember telah diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor tahun setelah kelengkapan ketiga persyaratan tersebut atas, secara prosedural juga diminta adanya paparan dari para pihak pengusul pembentukan daerah otonomi baru dob). setelah itu anggota dpd melakukan kunjungan kerja lapangan untuk mendalami situasi lapangan dan menghimpun temuan lapangan. adapun mengenai aspirasi masyarakat, pro kontra dalam pembentukan dob lazim ditemui. dalam kaitannya dengan ruu pembentukan kota tual sebagai pemekaran dari kabupaten maluku tenggara, dpd menghimpun berbagai masukan baik dari pihak yang mendukung maupun menolak pembentukan dob kota tual tersebut. yang dijadikan sebagai rujukan oleh dpd adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang telah melalui proses pelembagaan dalam persidangan dewan perwakilan rakyat daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. berdasarkan segenap bahan itulah kemudian dpd, melalui persidangan pah dpd, melakukan pembahasan intensif, termasuk kebulatan aspirasi dari keempat anggota dpd dari provinsi yang bersangkutan, dan menyusun pandangan dan pendapat dpd terhadap ruu pemekaran daerah yang diajukan, baik oleh pemerintah maupun dpr. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd dan tata tertib dpr, pandangan dan pendapat dpd tersebut disampaikan pada tahap awal pembicaraan tingkat adapun kesimpulan pada pandangan dan pendapat dpd dapat digolongkan dalam tiga opsi: menyetujui ruu pemekaran daerah: menyetujui dengan catatan ruu pemekaran daerah: dan menolak ruu pemekaran daerah. dalam hal pandangan dan pendapat dpd tentang ruu pembentukan kota tual sebagai pemekaran dari kabupaten maluku tenggara, dpd menyetujui ruu tentang pembentukan kota tual provinsi maluku. pandangan dan pendapat dpd nomor dpd terlampir). polita tentang legal standing para pemohon berdasarkan surat perbaikan permohonan supriyanto ref, s.h, dan kawan kawan nomor sr p xi1 bertanggal jakarta, desember para pemohon adalah: abdul hamid ramayanayang selanjutnya disebut sebagai pemohon kasim rengat yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ii. abdul gani refyang selanjutnya disebut sebagai pemohon iii. para pemohon berdasarkan akta kuasa nomor tertanggal desember yang dibuat oleh notaris plat dengki tengku, s.h, memberikan kuasa kepada: johan fredrik let let, wiraswasta yang berwiraswasta yang ber: fredrik julius reel, wiraswasta yang beruntuk selanjutnya, para pemegang kuasa tersebut atas, memberikan kuasa substitusi tertanggal desember kepada: supriyanto ref, s.h, mh: bahwa matian, s.h: budi prasetyo, s.h: roby samuel, s.h: nazaruddin salam, s.h. kelimanya berasal dari supriyanto ref, s.h associates , advokat pengacara, beralamat kantor jalan teropong raya nomor cilandak barat, jakarta selatan diketahui bahwa pemohon abdul hamid ramayana, meskipun keturunan raja namun wilayah adatnya tidak berada dalam wilayah kota tual, sehingga tidak memiliki kepentingan langsung terhadap pembentukan kota tual undang undang nomor tahun diketahui bahwa pemohon ii, kasim rengat, walaupun berada wilayah adat dalam wilayah kota tual, namun yang bersangkutan bukan raja sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mewakili masyarakat adat ratschap dullah: diketahui bahwa pemohon iii, abdul gani ref, bukan keturunan raja dan tidak berada wilayah adat dalam wilayah kota tual. dengan demikian, ketiga pemohon tersebut atas tidak memiliki kualifikasi sebagai pemohon yang berhak mengajukan pengujian undang undang karena tidak memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mk. oleh karena itu, para pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan oleh berlakunya kota tual. dengan kata lain, ketiga pemohon tersebut atas tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian kota tual provinsi maluku. untuk mempertegas kualifikasi dalam kualitas para pemohon selaku masyarakat adat, kami mengajukan dua orang saksi yang berkedudukan sebagai raja adat, yaitu muhamad taher, raja adat tual dan novo rengat, raja adat dullah dan selanjutnya kami mohon agar didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini. polita pengujian formil pelaksanaan tugas konstitusional dpd telah sesuai dengan ketentuan uud juncto dan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd. pembentukan dobharus memenuhi syarat syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. adapun pembentukan kota tual sebagaimana yang dituangkan dalam pandangan dan pendapat dpd terhadap ruu pembentukan kota tual provinsi maluku telah memenuhi syarat syarat dimaksud. lihat pandangan dan pendapat dpd nomor dpd tertanggal maret terlampir). polita pengujian undang undang nomor tahun terhadap uudlainnya, yaitu undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dengan demikian, permohonan para pemohon bukan merupakan pengujian undang undang nomor tahun terhadap uud polita pengujian materiil undang undang nomor tahun bahwa yang disinyalir oleh para pemohon sebagai pengabaian terhadap hak adat dan atau hak konstitusional masyarakat hukum adat berkenaan dengan dibentuknya kota tual sebagai pemekaran dari kabupaten maluku tenggara adalah tidak benar. maksud dari pembentukan kota tual adalah untuk lebih mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya. diharapkan kota tual lebih dimasa yang akan datang akan menjadi growth center pusat pengembangan ekonomi kelautan untuk kabupaten maluku tenggara. pada dasarnya wilayah kekuasaan adat dan atau hak provinsi maluku, termasuk kabupaten maluku tenggara, tidak selalu sama dan dibangun dengan kewenangan pemerintahan daerah. sehingga, pembentukan kota tual sebagai dob tidak membagi memecah kesatuan masyarakat hukum adat. bahwa kontradiksi tentang cakupan wilayah antara dan kota tual sekiranya pendapat para pemohon benar, sesuai dengan kota tual penegasan batas wilayah kota tual lapangan, termasuk perbatasannya dengan kabupaten maluku tenggara, ditetapkan oleh menteri dalam negeri dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun sejak diresmikannya kota tual. dengan kata lain, hal tersebut merupakan kewenangan pihak pemerintah dan bukan objek pengujian undang undang mahkamah konstitusi ri. ill. kesimpulan berdasarkan alasan alasan yang diuraikan atas, maka dpd berkeyakinan bahwa permohonan para pemohon harus ditolak, atau sekurang kurangnya dinyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. i2.8j menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah dengar keterangan pemerintah yang dalam hal ini diwakili menteri hukum dan hak asasi manusia dan menteri dalam negeri republik indonesia, kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis pemerintah, yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut:yang mempunyai luas wilayah km? dengan jumlahpersetujuan dprdi dprd tanggal januari tentang perubahan atas keputusan dewan perwakilan rakyat daerahdprd tanggal juni tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat daerahratschap dullah,ratschap sir commas, terdiri dari (dua) desa, yaitu desa ohoitahit, desa hotel, dan (dua) dusun, yaitu dusun waran, dusun lairkamor. ratschap nerohoinean, terdiri dari (tiga) desa, yaitu desa ohoinangan, desa rahang, desa lat, dan (tiga) dusun, yaitu dusun rahang atas, dusun suluran, dusun fangamas. ratschap unfit, terdiri dari (delapan) desa, yaitu desa sampel, desa waurtahit, desa fake, desa reyamru, desa nuit, desa war, desa choi el, desa sepur, dan terdiri dari (tiga) dusun, yaitu dusun ngabheng, dusun choi wang, dusun unfit atas. ratschap maur choi wut, terdiri dari (sebelas) desa, yaitu desa mun ohoitadiun, desa wearaut, desa ohoiraut, desa haar ohoimel, desa langgiarhaar, desa rentan, desa banda eli, desa watlaar, desa ohoifau, desa kilwair, dan (tiga puluh dua) dusun yaitu dusun mun esok, dusun mun kahar, dusun mun ngurditwain, dusun mun peran, dusun adngurvul, dusun choi wab, dusun luar, dusun horor kristen, dusun horor islam, dusun barat, dusun air, dusun poin, dusun haar gpm, dusun haar rk, dusun haar ohoiwait, dusun dasar, dusun ur, dusun ohoimajang protestan, dusun ohoimajang islam, dusun rentan islam, dusun rentan gpm, dusun fan waf, dusun suku dusun suku dusun banda fran, dusun ohoifaruan, dusun sholat, dusun hak, dusun holly, dusun ohoiwiring, dusun tuburngil, dusun yamtimur. ratschap domain manipur domain), terdiri dari (lima) desa, yaitu desa domain, desa chopra, desa ohoiren, desa tanimbarkei, desa pulau. ratschap mawar magrib), terdiri dari (satu) desa, yaitu desa mawartual. pembentukan kota tual yang merupakan pemekaran dari kabupaten maluku tenggara terdiri atas (empat) kecamatan, yaitu kecamatan dullah utara, kecamatan dullah selatan, kecamatan pulau tayang dan kecamatan pulau pulau kur. kota tualota tualual. dalam melaksanakan otonomi daerah, kota tualmewakili kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan diakui keberadaanya (khususnya kabupaten maluku tenggara), yang dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan undangan dan diberlakukan undang undang guo, yang telah membagi kabupaten maluku tenggara dan kota tual, dan berakibat berdampak terhadap terpecahnya eksistensi masyarakat hukum adat, maka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan bertentangan dengan ketentuadanya kekhawatiran dengan berlakunya undang undang guo maka eksistensi masyarakat hukum adat menjadi terbagi bagi atau terpecah pecah atau bahkan anggota masyarakat hukum adat yang terpecah dapat membentuk masyarakat hukum adat yang baru diluar kabupaten maluku tenggara, disisi lain para pemohon masih memegang teguh dan mempertahankan eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat tersebut, sehingga menurut pemerintah sudah seharusnya demikianlah keberadaan para pemohon, yang harus mempertahankan keberadaan dan kehidupan masyarakat hukum adat yang telah ada dan hidup secara turun temurun tanpa dibatasi maupun terganggu oleh ruang dan waktu. sehingga menurut pemerintah, anggapan para pemohon yang mendalilkan adanya kekhawatiran terpecahnya bahkan punahnya keberadaan dan kehidupan masyarakat hukum adat, bukan diakibatkan adanya pemberlakuan undang undang guo, tetapi sangat tergantung dan ditentukan apakah kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan diakui oleh masyarakat, juga apakah masyarakat hukum adat tersebut dapat mengikuti (mengadaptasi) perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis. sehingga menurut pemerintah keberatan dan atau anggapan para pemohon tersebut atas sama sekalilebih lanjutmenurut pemerintahkarena itu menurut hemat pemerintah, anggapan para pemohon yang menyatakan menyatakan proses pembahasan dan pembentukan kota tual provinsi malukuota tual provinsi malukukota tual provinsi malukupembentukan kota tual provinsi maluku. sehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tual provinsi maluku yang menyatakan sebagai berikut: menyatakanmenyatakan . menyatakan:menyatakan. menyatakan,ketentuan tersebut atas, oleh para pemohon guo dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud yang menyatakan sebagai berikut:menyatakan, dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang"kota tual provinsi maluku, dianggap bertentapembentukan kota tual provinsi malukujuga dapat disampaikan bahwa proses pembahasan sampai dengan pengesahan kota tual provinsi malukuselain itu pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa pembentukan kota tual provinsi maluku telah memenuhi syaratpemda, yang, sebagai berikut:kota tual provinsi malukuundang undang guo dibentuk dengan memperhatikan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik (vide dasar mengingat' angka sampai dengan kota tual provinsi maluku), dengan demikian, anggapan para pemohon tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada ada. terhadap pengujian materiil (materiel toetsingrecht) materi muatan kota tual provinsi malukusesungguhnya telah diatur olehahwa pemerintah tidak sependapat dengan penjelasan para pemohon yang menyatakan bahwa persetujuan dewan perwakilan rakyat daerahpernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena sesungguhnya telah dilakukan penjaringan aspirasi melalui jajak pendapat yang dibuktikan oleh adanya surat bupati maluku tenggara nomor tanggal mei yang intinya menyampaikan hasil jajak pendapat dari kecamatan dengan hadanya penolakan pemekaran oleh sebagian elemen masyarakat setempat tidak dapatyang tidak menyetujui. bahwa lebih lanjut pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yangkarena menurut pemerintah, kebiasaan selama ini undang tentang pembentukan kota lainnya. selain itu,bahwa kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item), kesatuan masyarakat hukum adat ratschap hotel yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item) dan kesatuan masyarakat hukum adat ratschap dullah yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum adat siw siw injak) masing masing dipimpin oleh seorang kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut raja rat). raja sebagai kepalaberhak berwenang mewakili kesatuan masyarakat hukum adatnya dalam dan luar pengadilandaerah kekuasaan adat dan masyarakatut,:,pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakantersebut, pemerintah dapat menjalan keluar (exceptionaldari uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dan kota tual provinsi malukuota tual provinsi malukuota tual provinsi malukuota tual provinsi maluku tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat negara kesatuan republik indonesia. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah didengar keterangan dewan perwakilan rakyat,sebagai berikut: uud mengatur dan menetap . sebagai pelaksanaan uud adalah , maksudnya undang undang nomoradanya, yaitu:11dalam merespons dan menyikapi aspirasi tersebut, berdasarkan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd, yang mengatur:, ,administratif, fisik khususnya yang terkait persyaratan administratif, rekomendasi bupati secara institusional sudah ada,, proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan ruu atas usulan dpr mengenai kota tual tidak ada yang melanggar uud maka permohonan pengujian kota tual dapat diterima berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang mengatur dan menetapkan dalam hal ini mahkamah konstitusi berpendapat bahwa para pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat dan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. sedangkan mengatur dandangkan mengatur dan menetapkan, yaitu, lembaga negara. pemohon wajib menguraikan dengan jelas permohonannya dan atau kewenangannyapun materi muatan dalam dan atau bagian undang undang dianggap bertentangan dengan uud keterangan tertulis dpr undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tual provinsi maluku yang dimohonkan untuk diuji formil dan materiil adalah abentukan kota tual provinsi maluku b1. pengujian materil para pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian materil atas hak konstitusionalnya kota tual provinsi maluku terhadap uud yang mana pemohon guo menganggap bahwa pemohon telah dirugikan dengan berlakunya kota tual provinsi maluku antara lain: bahwa dengan disahkan dan diundangkan berlakunya kota tualdengan disahkan dan diundangkan berlakunya kota tual yang membaghukum adat para pemohon, yaitu: menurut para pemohon guollilir dan (tiga) dusun, yaitu dusun mangan, dusun pulau ut, dusun fair. desa tual, desa tawar dan dusun mangan, dusun pulau ut, dusun fair masuk wilayah kota tual, sedangkan desa ohoidertavun, desa ohoilshield, dan (enam) dusun, yaitu dusun dian darat, dusun ngurusin, dusun madat, dusun ohoibadar, dusun wangi, dusun also. desa tayang baru, desa tayang sampel, desa tayang shieldngi, dusun also masuk dalam wilayah kabupaten maluku tenggara. menurut pemohon guomenurut pemohon guo yaitu dusun sidniohoi dan dusun sidniohoi dan dusun dudunwahan dan masuk dalam wilayah kabupaten maluku tenggara. menurut para pemohon guoadat sendiri lepas dari daerah kekuasaan adat dan masyarakat adat para pemohon., negara telah tidak mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sebagaimana yang diatur dalam perubahan kedua uud dari uraian uraian tersebut atas, maka berdasarkan huruf mk, raja bertindak untuk dan atas nama serta mewakilimempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil kota tual terhadap uud kepada mahkamah konstitusi. pokok permohonan bahwa pada tanggal agustus presiden republik indonesia telah mengesahkan berlakunya kota tual, lari nomor tahun tenri nomor tanggal agustus dengan demikian para pemohon menganggap bab bagian kesatu bagian kedua dan bagian ketiga dan kota tual bertentangan perubahan kedua uudl bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan dan dan dan dan dinilai para pemohon guo bertentangan dengan ketentuan danwan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undangb2. pengujian formil para pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan pengujian formil atas kota tual provinsi maluku yaitu: pembentukan kota tual provinsi maluku tidak memenuhi syarat administratif tentang persetujuan bupati kabupaten maluku tenggara. pembentukan kota tual provinsi maluku. berdasarkan bab bagian kedua tentang cakupan wilayah kota tual provinsi malukuprovinsi maluku tidak memenuhi syarat fisik tentang lokasi calon ibukota kota tual, sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu: tidak ada lokasi calon ibukota kota tual. dalam kota tual provinsi malukuau menurut pemohon guo, dengan diundangkannya kota tualbahwa para pemohon menilaiundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu: asas kejelasan tujuan. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. asas dapat dilaksanakan. asas pendayagunaan dan kehasilgunaan. asas keterbukaan. keterangan dpr ri atas dasar permohonan para pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: c1. keterangan dpr ri mengenai pengujian materil bahwa pembentukan daerah pada dasarnyasosial. untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai sosial. bahwa proses pembentukan kota tual, sebagaimana diketahui bahwa aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan pembentukan pemerintah kota tual ini berlangsung sejak tahun dan secara resmi aspirasi ini masuk dpr ri tahun dan kala itu masih berlaku pemda, dan dalam klausul pembahasan undang undang nomor tahun terhadap usulan daerah atau pembentukan daerah otonom yang masuk pada masa berlakunya undang undang nomor tahun tetapi belum selesai pembahasannya oleh dpr maka merujuk kepada undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun karena memang syarat syarat administratif dan syarat teknisnya ada perbedaan perbedaan, misalnya jumlah wilayah kecamatan yang kalau menurut undang undang nomor tahun itu bisa tiga maka sekarang itu disyaratkan harus lima. oleh karena itu, karena ini adalah aspirasi yang sudah cukup lama karena memang juga tentu tidak demi diselesaikan prosesnya secara serta merta mengingat karakteristik dan model dari daerah daerah otonom baru yang diusulkan untuk pembentukan itu mempunyai administratif yang berbeda beda sesuai dengan kondisi administratif politik daerah masing masing. ada yang masuk dengan sebuah proses administratif yang sudah sangat lengkap dengan kajian yang juga lengkap baik teknis maupun second opinion nya dari pihak perguruan tinggi dan segala macam tetapi ada juga daerah daerah otonom baru itu yang masuk dengan syarat yang nihil. kita ketahui bersama bahwa pertarungan politik daerah yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom ini memang melahirkan berbagai soal. bahwa pembentukan kota tual ini karena ini kami juga pada saat itu masih komisi jadi sudah jauh jauh hari sudah mengerti juga tentang prosedur awalnya memang cukup sulit, karena apa dalam hal undang undang yang diajukan pembentukannya oleh dpr maka dpr itu punya kewajiban juga harus melakukan kunjungan daerah pemekaran itu, kemudian hasil kunjungan itu nanti fraksi fraksi akan menyampaikan persetujuan terhadap hasil kajian lapangan itu, sehingga pembentukan undang undang itu bisa menjadi salah satu undang undang yang diajukan oleh dpr. dalam merentang kendali pada tahun masa dpr memang ada beberapa faktor teknis yang tidak bisa membuat dpr itu serta merta semua usulan pemekaran itu dilakukan kunjungan karena ketiadaan anggaran yang dianggarkan secara resmi oleh dewan. bahwa oleh sebab itu ada beberapa daerah yang memang syarat administratifnya masih terjadi pergolakan politik daerah itu beberapanya masih tertinggal. namun demikian karena itu juga sudah secara resmi didaftarkan dewan dan disampaikan kepada pemerintah juga maka yang tidak bisa diselesaikan pada periode dpr dengan mengacu pada undang undang nomor tahun terjadi perubahan undang undang nomor tahun maka yang sudah masuk komisi itu diselesaikan dengan mengacu kepada undang undang tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yang sekaligus juga kepada undang undang nomor tahun terhadap hal itu sebenarnya contoh ini untuk syarat administratif itu bupati maluku tenggara sudah pernah melakukan rekomendasi pada tanggal september kemudian keputusan dprd nya nomor tahun karena memang dalam undang undang nomor tahun mengisyaratkan untuk pembentukan daerah otonom daerah itu adalah rekomendasi bupati dan keputusan dprd, undang undang nomor tahun kemudian surat gubernur maluku tertanggal oktober kemudian persetujuan dprd provinsi maluku tenggara tanggal november kemudian keputusan dprd maluku tenggara januari bahwa kemudian yang terakhir adalah keputusan dprdan pemerintahan karena memang dari beberapa daerah yang dimekarkan ini persoalan yang sering terjadi adalah penyerahan aset dan dana bagi pelaksanaan operasional daerah pemekaran itu menjadi soal yang utama. oleh karenanya dalam setiap pembentukan perundang undangan yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonom itu dpr selalu mengundang dprd dan kepala daerah. bahwa oleh sebab itu berkaitan dengan hal hal yang berkenaan dengan pembentukan kota tual maluku ini secara prosedural yang berkaitan dengan undang undang, baik undang undang nomor tahun maupun undang undang nomor tahun serta peraturan pemerintah nomor tahun karena memang peraturan pemerintah pembentukan daerah otonomi ini belum ada dikeluarkan sejak diberlakukan undang undang nomor tahun jadi masih tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun bahwa oleh karena itu prinsip kehati hatian dan yang berkaitan dengan teknis m sudah sesuai prosedurnya. bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan berdasarkan uud keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. sehubungan dengan itu dan didorong oleh semangat untuk menghormati penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam pengkajian kota tual maka perlu penjelasan tentang pelaksanaan hak dan tugas konstitusi dengan perwakilan dewan perwakilan rakyat yang terkait dengan proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan rancangan undang undang tentang pembentukan kota tual menjadi undang undang sebagai berikut: uud mengatur dan menetapsebagai pelaksanaan uud adalah undang undang nomor tahuntersebut,maka, maksudnya undang undang nomor tahuncc. yaitu: dua.berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan dan dan dan dan kota tual provinsi maluku tidak bertentangan dengan uud keterangan dpr ri mengenai pengujian formil bahwa para pemohon selain mengajukan uji materiil juga mengajukan uji formil terhadap kota tual provinsi maluku dengan mendasarkan pada dan uud dihubungkan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yaitu bahwa menurut para pemohon format pembukaan undang undang yaitu pada bagian jabatan pembentuk undang undang dan kop surat yang digunakan adalah presiden republik indonesia sehingga tidak tepat dan melanggar dimana pemegang kekuasaan pembentuk undang undang adalah dpr. terhadap dalil pemohon tersebut dapat dijelaskan bahwa memang benar sesuai dengan ketentuan dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang, sedangkan penandatanganan sebagai pengesahan atas suatu rancangan undang undang yang telah disetujui bersama adalah kewenangan presiden republik indonesia, tetapi perlu diingat bahwa tidak berdiri sendiri, karena harus dikaitkan pula dengan ketentuan dalam yang lain, antara lain dengan yang menyatakan, selanjutnya prosedur pembentukan kota tual provinsi maluku adalah sudah tepat karena telah dibahas bersama antara dpr dan presiden yang dalam hal ini diwakilkan oleh menteri terkait. dengan demikian secara formil tidak bertentangan dengan atau uud dan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa berkaitan dengan uji formil yang diajukan para pemohon tersebut dapat pula ditegaskan bahwa uji formil terhadap suatu undang undang dilakukan apabila undang undang tidak memenuhi syarat syarat proses pembentukannya, yang dalam hal pembentukan undang undang mengenai pemekaran daerah salah satunya adalah menyangkut syarat syarat administratif sebagaimana dimaksud pemda yaitu ini, adalah: surat bupati maluku tenggara kepada gubernur maluku nomor tan:xvxvi1bahwa para pemohon juga mendalilkan bahwa persetujuan dprddalil para pemohon tersebut tidak tepat karena berdasarkan surat bupati maluku tenggara nomor tanggal mei yang intinya menyampaikan basil jajak pendapat dari kecamatan dengan bbahwa kota tual, baik formil dan atau materialnyaformil perubahan kedua uudalam undang undang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan perubahan kedua uud pada tanggal oktober presiden republik indonesia telah mengesahkan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut pemda), sehingga pemda harus dilihat dan dibaca dalam satu kesatuan konstitusi dengan perubahan kedua uud oleh karenanya pembagian pembentukan pemekaran suatu daerah sebagaimana diamanatkan oleh perubahan kedua uud harus mengacu kepada pemda. bahwa berdasarkan pemdaberdasarkan pemda, dan gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri. menurut penjelasan pemda persetujuan dprd kabupaten kota dalam rangka pemekaran kabupaten kota dalam ketentuan sebagaimana tersebut atas membuktikan bahwa telah dilakukan langkah langkah penjaringan inspirasi masyarakat. adanya penolakan pemekaran oleh sebagian elemen masyarakat setempat tidak dapat serta mertadari yang tidak menyetujui. bahwa selain itu para pemohon jugaterhadap permasalahan lokasi calon ibukota kota tual dapat dijelaskan bahwa sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan,undang tentang pembentukan kota lainnya. selain itu, hal inidalam pandangan para pemohon jugaini dapat dida"exit clause" (klausul jalan keluarbaik secara formil maupun materil antara kota tual provinsi maluku dengan dan uud dalam merespons dan menyikapi aspirasi tersebut, berdasarkan undang undang nomor tahun tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd pasaiseperti yang dikemukakan tadi yang mengaturnya.ririitu administratif, fisik khususnya yangterkait persyaratan administratif, rekomendasi bupati secara institusional sudah ada maka proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan ruu usul dpr tentang kota tual menjadi kota tual tidak ada yang melanggar uud i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari telah didengar keterangan ahli para pemohon bernama prof. dr. ronald zelfianus titahelu, s.h.,m.s yang memberikan keterangan dibawah sumpah, kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret sebagai berikut: pengertian kesatuan masyarakat hukum adat dan faktor faktor pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat. terdapat pemikiran yang mengedepankan bahwa yang dimaksudkan dengan kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok kelompok teratur yang sifatnya aje dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda benda materiil dan material, yang memiliki ciri ciri: adanya kelompok kelompok teratur, menetap suatu wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan sendiri: memiliki benda benda materiil dan materiil. menurut ahli, identifikasi masyarakat adat suatu masyarakat tertentu apakah merupakan suatu masyarakat adat atau bukan, sebenarnya berkaitan dengan soal konsepsi. dari satu sisi, masyarakat adat sering dipandang sebagai kelompok masyarakat yang (agak) terasing, atau yang disebut sebagai kelompok masyarakat asli, atau suatu kelompok masyarakat dengan kehidupan sosial yang berpegang pada tradisi tradisi yang berasal dari leluhurnya sedangkan masyarakat itu telah mengenal kehidupan modern juga. atau, mereka adalah kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa maupun yang memiliki kepercayaan tertentu. masyarakat hukum adat kepulauan kei bukanlah masyarakat hukum adat yang terisolasi. masyarakat hukum adat kepulauan kei adalah masyarakat hukum adat yang dalam kehidupan sosial, pemerintahan, budaya maupun ekonominya masih berpegang pada tradisi tradisi yang berasal dari leluhurnya, dan pada saat yang bersamaan merekapun mengenal segi segi kehidupan modern. ada ciri yang dicoba untuk dikemukakan agar dapat membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat adat. adanya sebuah masyarakat yang langsung menyebut dirinya sebagai masyarakat adat. adanya susunan khas dan turunan menurun dalam lingkup sosial maupun pemerintahan masyarakat itu. adanya wewenang kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan (umumnya sangat berpengaruh), maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bidang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan, atas wilayah tertentu yang cukup luas, bukan sekedar suatu wilayah pemukiman dan sumber kehidupan seadanya. ciri ciri ini sangat tampak dalam susunan kemasyarakatan pada masyarakat hukum adat kepulauan kei sebagaimana diuraikan bawah. ciri ciri tersebut mengarah pada suatu keadaan bahwa masyarakat tersebut memiliki lingkup petuanan, mengatur secara otonom sumber sumber daya alam yang sejak dahulu kala dan turun temurun menjadi satu dengan petuanan tersebut. kekuatan atau wewenang yang dijalankan atas lingkup petuanan adalah kekuasaan atau wewenang facto dan dapat juga diskualifikasi sebagai kekuasaan atau wewenang jure. kekuasaan atau wewenang facto atas petuanan dijalankan berdasarkan kualifikasi orisinalitas yang berpangkal pada sejarah yang menjadi dasar kekuasaan atau wewenang jure. jadi dasar kekuasaan jure tidak didasarkan pada pengakuan oleh hukum positif tetapi didasarkan pada prinsip kekuasaan riil, turun temurun dan historis yang melegitimasi kekuasaan atau wewenang, facto menjadi kekuasaan atau wewenang jure. hak atas wilayah petuanan laut, dimaksudkan dengan hak ialah adanya wewenang dan kemampuan yang dipunyai masyarakat adat, jadi, hak atas petuanan laut adalah adanya wewenang dan kemampuan atas wilayah laut tertentu untuk memiliki, menguasai, menjaga dan mempertahankannya terhadap pihak lain. adanya hak memiliki berarti adanya hak untuk menempatkannya bawah kepunyaan sendiri dan mengecualikan pihak lain untuk mempunyainya, kecuali atas izin: adanya hak menguasai berarti adanya hak untuk menjadi tuan yang mampu dan sanggup untuk menentukan penggunaan wilayah laut dan pesisir seperti mengolah, memanfaatkan, atau memberi izin untuk dimanfaatkan oleh pihak lain: adanya hak menjaga berarti adanya hak untuk menunggui, mengawali, melindungi, merawat, mengawasi wilayah laut dan pesisir laut terhadap gangguan atas keselamatan, keamanan, kelestarian wilayah laut dan pesisir tersebut, adanya hak untuk mempertahankan berarti adanya tindakan sedemikian rupa yang berpangkal pada kekuasaan (authority) ataupun kekuatan (power) terhadap intervensi pihak lain yang bertujuan menguasai, merusak, atau memanfaatkan wilayah laut maupun pesisir, hak memperoleh kebutuhan hidup berarti adanya hak pada masyarakat adat pesisir untuk menangkap ikan, mengambil hasil hasil laut lain seperti lola, teripang, batu laga, mutiara, rumput laut dan sebagainya atas wilayah petuanan laut, termasuk mengambil semua sumber daya alam yang berada kolong laut, dasar laut, maupun bumi bawah dasar laut yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. hak hak tersebut atas masih dapat dilihat pada kehidupan hampir sebagian besar masyarakat adat pesisir pantai pulau pulau maluku, dan lebih khusus lagi pada masyarakat hukum adat kepulauan kei, yang kini dikenal berada dalam lingkup kabupaten maluku tenggara. faktor faktor pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yakni: faktor genealogis yaitukesatuan masyarakat hukum adat yang ada kabupaten maluku tenggara dan wilayah kekuasaan adat dan masyarakat hukum adat kabupaten maluku tenggara. dalam masyarakat adat kabupaten maluku tenggara terdapat kesatuan masyarakat hukum adat lor lim lim item) dan siw siw injak). dijumpai juga satu satunya lor yang lain, yang berdiri sendiri tanpa berada dengan satuan satuan masyarakat hukum adat lain yang disebut sebagai lor lobi. lor lim adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari limasedangkan lor siw adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari sembilanratschap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis dan teritorial yang memiliki batas batas yuridiksibawah koordinatnya, diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada wilayah pemerintahan kabupaten maluku tenggara. sedangkan choi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi genealogis dan teritorial yang memiliki batas batas yuridiksi, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak hak asal usul dan adat istiadat setempat, diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada bawah ratschap sebagai kesatuan masyarakat hukum adat kabupaten maluku tenggara. rat atau raja adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin sebuah ratschap. orang kay atau patti adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat choi yang berfungsi untuk memimpin administrasi pemerintahan wilayahnya dan sekaligus sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang berada koordinasi rat atau raja. kepala soa adalah kepala wilayah administrasi dan genealogis bawah orang kay yang bertugas memimpin choi serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari choi. lor lim lim item) maupun siw siw injak) merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang membawahi beberapa ratschap. ratschap membawahi beberapa desa. desa membawahi beberapa dusun. daerah kekuasaan hukum adat dan masyarakat hukum adat lor lim lim item) dan siw siw injak) yang berbentuk ratschap, desa dan dusun sebagaimana dijelaskan atas ada yang berada dalam satu wilayah daerah yang sama, ada juga yang berada wilayah lain kabupaten maluku tenggara. kesatuan masyarakat adat ini pun kemudian diatur dalam peraturan daerah provinsi maluku nomor tahun yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten maluku tenggara yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dprd kabupaten maluku tenggara. struktur pemerintahan kesatuan masyarakat hukum adat kabupaten maluku tenggara. mengikuti draft academic yang susun oleh universitas pattimura dapat dikedepankan hal hal sebagai berikut: .pada mulanya pemerintahan adat maluku tenggara memiliki sistem pemerintahan yang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan adat lainnya berbagai daerah, karena sistem pemerintahan itu sendiri dibangun atas dasar adat istiadat dan budaya masyarakat. pada masa sebelum hukum larva gagal hingga terbentuk, pimpinan pemerintahan dikenal dan dinamakan dir u'. lembaga ini kemudian mengalami perkembangan dan berubah menjadi nilai (raja) yang kemudian mengalami penyebutan orang kay hingga saat ini dengan beberapa pembagian tugas pemerintahan seperti soa dan santri. pada masa sebelum lahir hukum larva gagal dikenal hukum hawar balwirin yang hanya terbatas mengatur hal hal yang berkaitan dengan larangan larangan tertentu. oleh sebab itu melalui nilai (raja) disusunlah hukum larva? dari kelompok ursinus (kelompok sembilan) dan hukum gagal' dari kelompok lor lim (kelompok lima), dan sebagai kelompok penengah dikenal pula kelompok lor lobi yang bertugas, menengahi kelompok usia dan kelompok lor lim. dalam perkembangannya kedua hukum ini larva gagal) menjadi lambang dari masyarakat adat maluku tenggara yang dalamnya mengatur berbagai perilaku adat, termasuk sistem pemerintahan adat yang saat itu dikenal dengan 'ratschap'. dalam perkembangan selanjutnya pembahasan pada sebutan beri gelar (jabatan) 'rat' atau raja' yang memimpin 'ratschap . untuk mengkoordinasi tugas pemerintahan, setiap ratschap kemudian dibagi lagi dalam satuan wilayah yang disebut 'shap' dengan orang kay' atau patti . pada satuan wilayah persekutuan ratschap , demikian juga wilayah shap pimpinan dijabat oleh orang kay yang berada bawah kekuasaan raja. kepulauan kei dikenal ratschap dengan beberapa desa kampung yang dipimpin oleh masing masing seorang "rat' atau "raja", mana wilayah |
la), selanjutnya disebut sebagai nonsesuai informasi kpu provinsi dan kpu pusat, bawaslu telah merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan kpu provinsi sumatera utara untuk memberhentikan ketua dan anggota kpu kabupaten tapanuli tengah karena telah melakukan pelanggaran etik dan pelanggaran prinsip profesionalisme, penggunaan kewenangan, dan netralitas yang dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilukada. lebih jauh lagi surat guo juga telah meminta agar mengembalikan hak konstitusional pasangan calon yang digugurkan oleh memohon sebagaimana tersebut dalam butir dan butir atas, pelanggaran terhadap asas pemilu yang bebas dan adil institusi kepolisian dalam pelaksanaan pemilukada menjadi organ yang sangat penting untuk menjamin ketertiban dalam pemilukada sehingga penyelenggaraan dapat dilaksanakan sesuai dengan asas asas pelaksanaan pemilukada. selain itu, lembaga kepolisian sebagai salah satu unsur gakkumdu seharusnya bertindak netral: pasangan calon urut dan mohon akta| memohon dan hingga saat yaitu pasangan besaran bukti agar pemohon ini memohon belum pernah situmenag, sh. hum dan membuktikan menerima surat pelimpahan sukan jaminan tentang masalah untuk diambil tindakan atau tanjung, pihak terkait) hukum yang sanksi dari bawaslu kada yang sedang menghadapi dihadapi oleh pihak tentang hal dimaksud, masalah hukum. terkait yang telah sebagaimana diatur dalam mendapatkan tahun putusan yang telah dalam ketentuan berkekuatan hukum persyaratan calon tidak tetap yang telah| diatur secara jelas mengenai menghukum pihak hal dimaksud, dan terkait bersalah. tahun uu tahun junto ketentuan dan tahun pp tahun adanya acara kampanye bukan kewenangan pasangan nomor urut memohon karena hingga (satu) raja besaran saat ini pihak memohon situmorang, sh., hum belum pernah menerima dan sukan jaminan surat pelimpahan untuk tanjung, s.e pada tanggal diambil tindakan atau sanksi maret bertempat dari bawaslu kada tentang kecamatan barus hal dimaksud, sebagaimana kangana walikota diatur dalam sibolga drs. syari tahun hutauruk bersama akbar dugaan kejadian dimaksud tanjung mengikuti lebih pada perkara pidana, kampanye pada tanggal dan maret lapangan tahun tahun muhammadiyah sorkam, junto dan kabupaten tapanuli pp tengah tahun adanya anggota kpps bukan kewenangan yang bertugas tps1 memohon, dan tidak pagaran, desa tarian termasuk sengketa php nauli iii yang bernama sebagaimana dimaksud (vide paulus hutagalung yang angka dan dalam hal ini selaku huruf peraturan anggota kpps yang mahkamah konstitusi nomor menyatakan bahwa pada tahun juncto saat pelaksanaan undang undang nomor pemilukada bupati dan tahun tentang wakil bupati kabupaten mahkamah konstitusi): tapanuli tengah tanggal karena hingga saat ini maret memohon belum pernah ditemukan adanya menerima surat pelimpahan beberapa intervensi yang untuk diambil tindakan atau dilakukan oleh tim sanksi dari bawaslu kada sukses busur antara lain tentang hal dimaksud, sebagaimana diatur dalam mencaci maki tahun petugas kpps. dugaan kejadian dimaksud mendesak agar lebih pada perkara pidana, secepatnya dilaksanakan tahun uu tahun perhitungan suara. mengintimidasi pemilih dan petugas kpps tps tersebut adanya seorang polisi bukan kewenangan gulo yang melakukan memohon dan tidak memanggil dan memaksa termasuk sengketa php salah satu januari kpi sebagaimana dimaksud (vide onan tukak kejadian angka dan pada hari minggu huruf peraturan maret pada saat mahkamah konstitusi nomor berlangsungnya masa tahun juncto kebaktian. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi):nggota kpps yang bukan kewenangan bertugas tps memohon, dan tidak kelurahan termasuk sengketa php tukak, kecamatan tukak sebagaimana dimaksud (vide yang bernama tari angka dan tambunhari hanafi tahun tentang berlaku tidak netral yaitu mahkamah konstitusi): bertindak intervensi kepada karena hingga saat ini ketua kpps.to dan tahun anggota kpps yang bukan kewenangan bertugas tps desa memohon, dan tidak bona lumban, termasuk sengketa php kecamatan tukak yang sebagaimana dimaksud (vide bernama parningotan angka dan panggabesitumorang tahun tentang berlaku tidak netral yaitu mahkamah konstitusi): bertindak intervensi dan karena hingga saat ini mempengaruhi pemilih memohon belum pernah agar memilih nomor umt1 menerima surat pelimpahan (satu).bahwa akbar tanjung bukan kewenangan dalam kampanyenya memohon dan tidak mendiskreditkan termasuk sengketa php seseorang calon bupati sebagaimana dimaksud (vide dan wakil bupati angka dan kabupaten tapanuli huruf peraturan tengah tanggal maret mahkamah konstitusi nomor antara lain: tahun juncto penguasa tapteng undang undang nomor hanya mementingkan tahun tentang keluarganya dan mahkamah konstitusi): banyak masyarakat karena hingga saat ini polisi memohon belum pernah anas urbaningrum dan menerima surat pelimpahan marzuki ali anak didik untuk diambil tindakan atau saya. sanksi dari bawaslu kada pilih busur agar kita tentang hal dimaksud, kenyang, kalo gepeng, sebagaimana diatur dalam jangan pilih tapi tahun pilih dugaan kejadian dimaksud lebih pada perkara pidana, tahun uu tahun masyarakat yang tinggal tidak ada surat bawaslu desa hulubalang, kada tentang hal dimaksud kecamatan hadiri yang saat kejadian hingga bernama syarif abdullah berakhirnya masa siregar yang dalam hal ini rekapitulasi tingkat melihat dan menyaksikan kecamatan, peragaan kampanye yang tahun melanggar etika dan tidak ditemukan pernyataan peraturan peraturan saksi pada lembar keberatan pilkada antara lain: (form c3) tps dimaksud logo nomor urut perkara dimaksud badan jalan raya merupakan unsur unsur sebagai fasilitas yang memenuhi pelaksanaan umum.tua kpps yang bertugas tps desa tidak ada surat bawaslu sorkam kanan yang kada tentang hal dimaksud bernama priadi saat kejadian hingga pasaribu yang dalam hal berakhirnya masa ini selaku ketua kpps rekapitulasi tingkat desa sorkam kanan kecamatan, kabupaten tapanuli tahun tengah yang menyatakan tidak ditemukan pernyataan bahwa pada saat saksi pada lembar keberatan pelaksanaan pemilukada (form c3) tps dimaksud bupati dan wakil bupati perkara dimaksud kabupaten tapanuli merupakan unsur unsur tengah tanggal maret yang memenuhi pelaksanaan ditemukan adanya pemungutan suara ulang beberapa intervensi yang pada tps dimaksud, yang dilakukan oleh petugas seharusnya terselesaikan keamanan antara lain sebelum berakhirnya mencaci maki rekapitulasi kecamatan petugas kpps. sarana dan mendesak agar tahun uu secepatnya tahun junto dilaksanakan dan tahun pp perhitungan suara. serta dan membiarkan pkpu nomor tahun adanya intimidasi pemilih dan petugas kpps tps tersebut adanya kekerasan tidak ada surat bawaslu berupa pemukulan kada tentang hal dimaksud terhadap jefri hutabarat saat kejadian hingga petugas lintas berakhirnya masa kecamatan tarian nauli, rekapitulasi tingkat tinggal desa alasan air kecamatan, oleh one situmorang tahun alasan air jam tidak ditemukan pernyataan wib dan memberikan saksi pada lembar keberatan uang kepada tumpak (form c3) tps dimaksud situmorang agar memilih perkara dimaksud pasangan nomor (satu)jadian pada bukan kewenangan tps yang menyatakan memohon, dan tidak seyogyanya akan termasuk sengketa php menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud (vide beserta berkas angka dan kelengkapannya pada huruf peraturan ketua pps kelurahan mahkamah konstitusi nomor lubuk toko yang tahun juncto diketuai irfan lumban undang undang nomor tobing kantor lurah tahun tentang lubuk toko yang mahkamah konstitusi): menjadi sekretaris karena hingga saat ini kelurahan namun termohonbelum pernah pihak kepolisian menerima surat pelimpahan memaksa harus terus untuk diambil tindakan atau membawa kotak surat sanksi dari bawaslu kada suara kantor camat tentang hal dimaksud, pandan sedangkan berita sebagaimana diatur dalam acara serah terima belum tahun dilaksanakan dari kpps dugaan kejadian dimaksud kepada pps. lebih pada perkara pidana, tahun uu tahunintimidasi dan tidak ada surat bawaslu intervensi dari pihak kada tentang hal dimaksud pasangan calon bupati saat kejadian hingga dan calon wakil bupati berakhirnya masa tapanuli tengah dengan rekapitulasi tingkat nomor urut yang kecamatan, bernama syahril tahun sibagariang sehingga tidak ditemukan pernyataan dalam melaksanakan saksi pada lembar keberatan tugasnya anggota kpps (form c3) tps dimaksud tersebut merasa perkara dimaksud terganggu, yang juga merupakan unsur unsur menyampaikan meskipun yang memenuhi pelaksanaan ada pihak keamanan yang penghitungan suara ulang berada ditempat tetapi pada tps dimaksud, yang tidak mendukung seharusnya terselesaikan keamanan pelaksanaan sebelum berakhirnya pemilukada tps rekapitulasi kecamatan tersebut. tapanuli tengah besi barat dan tahun uu tahun junto dan tahun pp serta dan pkpu nomor tahun adanya ketua dan anggota bukan merupakan kpps yang bertugas pelanggaran karena tps desa gabungan dilakukan dalam satu tps pasang, kecamatan hanya berupa asumsi saja barus yang bernama dan tidak ada pelimpahan edison simanullang yang dari panwaslukada kepada menyatakan bahwa pada pihak terkait atas saat pelaksanaan permasalahan tersebut pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tidak ada surat bawaslu tapanuli tengah tanggal kada tentang hal dimaksud maret ketua anggota saat kejadian hingga kpps tersebut mendapat berakhirnya masa intimidasi dan intervensi rekapitulasi tingkat dari pihak pasangan calon kecamatan, bupati dan calon wakil tahun bupati tapanuli tengah tidak ditemukan pernyataan dengan nomor urut saksi pada lembar keberatan yang bernama palmar (form c3) tps dimaksud hutabarat sehingga dalam perkara dimaksud melaksanakan tugasnya merupakan unsur unsur anggota kpps tersebut yang memenuhi pelaksanaan merasa terganggu, yang pemungutan suara ulang juga menyampaikan pada tps dimaksud, yang meskipun ada pihak seharusnya terselesaikan keamanan yang berada sebelum berakhirnya ditempat hanya diam dan rekapitulasi kecamatan tidak mengambil sikap sarana dan mendukung kemanan tahun uu pelaksanaan pemilukada tahun junto tps tersebut. dan tahun pp serta dan pkpu nomor tahun ditemukan adanya pihak tidak ada surat bawaslu dari tim busur yang selalu kada tentang hal dimaksud mengintimidasi dan selalu hingga penetapan mengeluarkan kata kata rekapitulasi daftar pemilih para pemilih wajib tetap tingkat kabupaten busur melihat hal kpu kabupaten beserta tersebut para masyarakat perangkat ditingkat terpengaruh dan tergoda kecamatan hingga tps atas percakapan tersebut, (ppp) telah memenuhi yang mengakibatkan prosedur resmi dalam anggota kpps tps menetapkan data dan dpt tersebut merasa pemilukada kabupaten terganggu. kepulauan tapanuli tengahtapanuli tengah nomor kep pbb kpu kabupaten bersama keterwakilan tim kampanye telah melakukan validasi dpt bahwa pada saat tidak ada surat bawaslu pelaksaan pemilukada kada tentang hal dimaksud pada tanggal maret saat kejadian hingga ditemukan tim dari berakhirnya masa pasangan nomor urut rekapitulasi tingkat busur) selalu berkeliaran kecamatan, sekeliling tps kami tahun yang mengakibatkan kami tidak ditemukan pernyataan merasa terganggu meski saksi pada lembar keberatan pada saat itu ada pihak (form c3) tps dimaksud kepolisian kurang perkara dimaksud memberikan perhatianndaraan dari bukan kewenangan tim sukses pasangan memohon dan tidak calon bupati nomor urut termasuk sengketa php busur) yang semua sebagaimana dimaksud (vide kendaran yang dipakai angka dan adalah memakai plat huruf peraturan mobil busur hal mahkamah konstitusi nomor tersebut adalah sangat tahun juncto ironis mengingat tidak undang undang nomor pernah ada sejak tahun tentang negara tercinta ini mahkamah konstitusi): ditemukan adanya plat karena hingga saat ini kendaraan mobil yang memohon belum pernah sama premis sebanyak menerima surat pelimpahan unit (sebelas) buah, untuk diambil tindakan atau namun pihak kepolisian sanksi dari bawaslu kada yang ada sama sekali tentang hal dimaksud, tidak memberikan tindakan sebagaimana diatur dalam tegas dan bahkan tahun membiarkan.(vide bukti bahwa tuduhan pemohon terhadap pihak terkait sangat ironis dan tidak masuk akal karena kenyataannya sangat jauh dan berbeda karena yang terjadi adalah pihak terkait memperoleh bantuan berupa partisipasi dari masyarakat kabupaten tapanuli tengah dalam melaksanakan sosialisasi dan kampanye, bantuan partisipasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hal hal sebagai berikut:gabungan pasang sekitarnybahamasibinti muara bolak dusun ibintang dalamiantar cdalam pelaksanaan pemilukada kabupaten tapanuli tengah, kepolisian resort tapanuli tengah telah bertindak tidak netral dan berpihak pada pasangan calon nomor urut salah satu indikasi ketidaknetralan dimaksud dilakukan dengan cara, yaitu antara lain: melakukan pembiaran atas terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dilakukan tindakan yang dapat diskualifikasi sebagai perbuatan intimidasi kepada penyelenggara pemilukada, saksi saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut dan pemilih, serta melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai mengarahkan pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut yang sebagian dan secara keseluruhannya dapat diskualifikasi sebagai bertentangan dengan peraturan perundangan pemilu yang ditujukan semata mata untuk keuntungan pasangan calon nomor urut adanya pembiaran oleh kepolisian atas pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut berkaitan dengan pemberian plat nomor yang seragam nama tim kampanye pasangan calon nomor urut busur) bagi mobil tim kampanye pasangan calon nomor urut (hal ini merupakan satu satunya daerah yang membolehkan mobil dengan plat nomor yang tidak legal membolehkan berkeliaran jalan negara wilayah republik indonesia): bahwa anggota kpps yang bertugas tps kelurahan tukak, kecamatan tukak yang bernama tari tambunan yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan pihak kepolisian yang bernama hari hanafi berlaku tidak netral dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilukada tps kelurahan lumba serta bertindak intervensi kepada ketua kpps: bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan, kami sebagai anggota kpps yang bertugas tps desa bona lumban, kecamatan tukak, kabupaten tapanuli tengah yang bernama parningotan panggabean yang dalam hal ini melihat dan menyaksikan perlakuan pihak kepolisian yang bernama situmorang, berlaku tidak netral yaitu bertindak intervensi dan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut serta masuk dalam ruangan tps pada saat penghitungan suara tanpa ada dipersilahkan: naipospos boru bere dapil sidbukit pasang. laporan penerimaan dana bantuan busur) bahamas dan siguesa unse bang kecamatan sosok gadiampang arthur kecamatan sirandorung. sumbangan dari dihapus. sumbangan penanggalan naipospos barat. dana untuk makan massa busur. sumbangan biaya pertemuan. sumbangan dukungan pungutan persamaan situmorang jamia maharaja desa tarutung bolak. partisipasi penyumbang dana paparan toga napas pos boru bere ibabere andong pandan dan sekitarnya. dukungan busur pungutan raja naipospos sian huta tonga tonga desa pea pea. kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing. kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing desa makmur. kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing desa sipakpahi kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing desa logan kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing desa saling. kesatuan toga naipospos boru bere kecamatan pasaribu tobing desa digarap. nama nama penyumbang dana donatur) desa simpang iii lae binge sirandorung. nama nama penyumbang dana donatur) desa sama nauli. nama nama penyumbang dana donatur) desa ii. daftar nama yang turut berpartisipasi untuk raja besaran situmorang dari desa madura lorong pardomuan nauli pasir tps kecamatan sorkam barat. pemberian bantuan oleh masyarakat secara langsung tersebut diabadikan dalam foto. pemberian bantuan oleh masyarakat secara langsung tersebut juga diberitakan dalam harian metro tapanuli kolom tapanuli society. pemberian bantuan oleh masyarakat tersebut juga terekam dalam audio visual berupa rekaman. tuduhan pemohon bahwa telah terjadi intimidasi pada beberapa tps adalah tidak masuk akal justru pemohon lah yang memanfaatkan pegawai negeri sipil untuk melakukan upaya pemenang, dengan cara sebagai berikut: bupati tapanuli tengah tapteng) selaku suami dari calon bupati urut dina riana samosir, telah melakukan pemberdayaan terhadap pns pegawai negeri sipil) pada saat pemberian marga zebra oleh masyarakat nias kepada dina riana samosir dimana pada acara tersebut dihadiri para skpd dan pns, yang saat itu bupati tapteng, drs tuan lumbantobing dalam pidatonya mengarahkan hadirin supaya mendukung pencalonan dina riana samosir. arahan agar pns mensukseskan sekaligus memenangkan bupati tapteng, dina riana samosir kemudian ditegaskan camat kecamatan pilangsari, antonius simanjuntak dalam sambutannya dengan meminta supaya para hadirin (para pns) memenangkan pencalonan dina riana samosir sebagai bupati tapteng periode pemberdayaan pns kembali dilakukan secara maksimal oleh bupati tapteng drs tuan lumbantobing, dengan mengeluarkan surat perintah sp) no: tanggal maret yang memerintahkan para kepala dinas skpd) dan para kepala bidang kantor bupati tapteng, untuk melakukan monitoring pemilu kada bupati wakil bupati tapteng, mulai tanggal s d maret bahwa nama nama tersebut dicantumkan dalam dimaksud. sebagaimana surat perintah bupati tapteng tersebut, kepala dinas bukopin perdagangan koperasi dan industri) tapteng, drs arifin lambang ditangkap masyarakat sesaat akan melakukan money politik, dan telah dilaporkan kepada panitia pengawas pemilu bawaslu) kepala daerah kada) dengan no: bawaslu kada srk dengan tuduhan melakukan money politik. kemudian penyalahgunaan fasilitas negara, dengan pemanfaatan mobil dinas plat merah yang dirubah menjadi plat hitam (bb mh) sebagaimana dilakukan, pintar lumbantbatu camat sosorgadong. perbuatan tersebut ramai diberitakan media massa, antara lain, media profesional, dan hal ini telah dilaporkan kepada bawaslu kada, pada hari minggu, maret pukul, wib. demikian pemanfaatan kantor kepala desa, ditolong sebagai tempat dan distribusi konsumsi saat kampanye pilangsari oleh calon bupati urut dina riana samosir. kemudian, calon bupati tapteng urut dina riana samosir atas nama ketua pkk, memberikan sumbangan rp. juta, kepada hkbp bandung reformata, pada pesta pembangunan gereja. sebagai ketua pkk tapteng, yang juga calon bupati tapteng urut dina riana samosir juga memberi sumbangan untuk memperbaiki kambing bunga tanjung, ujung batu, kenali dan kampung mudik, kecamatan barus. sedangkan suami dina riana samosir calon bupati tapteng urut yang juga bupati tapteng drs tuan lumbantobiong dilain pihak memberikan unit sepeda motor kepada para kepala desa dan lurah tapteng, bertempat dihalaman kantor bupati setempat, kamis sebagaimana hal ini telah dilaporkan tim hukum busur pasangan calon bupati tapteng urut besaran syukuran, bawaslu kada tapteng, sk hpp tapteng! bahwa tuduhan terjadi intimidasi dan kekerasan beberapa lokasi tps pada saat terjadinya pelaksanaan pencoblosan sangat tidak masuk akal dengan alasan: harian metro tapanuli, minggu maret hari pencoblosan, tapteng kondusif. harian metro tapanuli, rabu, maret pemilukada aman, polres gelar doa syukuran. surat kabar profesional, edisi tahun maret pemilukada tapteng berlangsung damai dan demokratis. harian metro tapanuli maret tuan akui kemenangan busur., yang dalam beritanya tuan selaku bupati kab. tapanuli tengah (suami calon bupati nomor urut menyatakan: pemilukada berjalan dengan baik, aman, lancar, tertib dan kondusif. kondusifitas keamanan tetap terjaga dengan baik. ibaratnya tidak ada terdengar suara satu gelaspun yang pecah. hasil pantauan lsm (lp4bsu) pemantau pilkada yang menyatakan pemungutan suara masing masing tps yang tersebar kecamatan se tapanuli tengah berjalan lancar, tertib serta situasi keamanan lancar, aman dan terkendalitapanuli tengah. bahwa terhadap dugaan adanya money politik akan kami tanggapi sebagai berikut: paa kes desa asas terkait tentang issue bahwa telah| mohon akta bukti| bukan kewenangan ditemukannya adanya ketua tentang memohon, dan tidak tim sukses pasangan calon kejadiannya, termasuk sengketa bupati dengan urut waktu, tps php sebagaimana (satu) yang ditemukan mana, serta dimaksud (vide membagi bagi uang dilakukan oleh angka area money politic dengan cara siapa, apakah dan huruf membagi bagikan uang sudah dilaporkan peraturan mahkamah sebesar kepada bawaslu konstitusi nomor seratus ribu rupiah kepada atau tidak?, tahun juncto para calon pemilih apakah sudah undang masyarakat diproses oleh undang nomor bawaslu atau tahun tentang s d belum ataukah mahkamah s d apakah sudah konstitusi), dan putusan yang seharusnya hal berkekuatan tersebut disimpan s d hukum tetap yang kepolisian untuk s d telah dijatuhkan selanjutnya kepada pelakunya. dilimpahkan tentang issue tindakan mean pengadilan agar pastor ratings mana api hal putusan yang yang membagi bagikan tersebut dengan bermuatan hukum uang kepada masyarakat ini pihak terkait tetap sebagaimana desa manduamas monomer diatur oleh kecamatan manduamas pemohon untuk s d membuktikan hal tahun tersebut. uu tahun kelurahan kalangan, kec. junto tentang adanya issue adalah tidak dan ditemukannya lapangan benar, nama nama tahun serta orang yang benama yang disebut tidak fatwa nomor penayangan yang pada saat ada dalam tim kma 1i1 lakukan pencoblosan kampanye pihak bahwa khusus selalu keluar masuk tps terkait dan tidak menyangkut sanksi ada kaitannya terhadap yang selalu mengatur para kali mon peserta pemilih yang sama sekali pelanggaran only mengakibatkan warga dengan pihak politik pasangan masyarakat yang hendak terkait calon atau melakukan pencoblosan aula coba merasa terganggu, dimana can pada saat itu ditemukan apabila pasangan alon anggota kepolisian yang pemohon tidak oleh kpu setelah berada lokasi pemilihan dapat memenuhi penemuan tersebut namun polisi membuktikan hal saksi yang diatur tersebut tidak mau tahu tersebut dengan dalam ini pihak terkait dan tentang adanya issue, menyatakan akan tahun adanya warga masyarakat membawa putusan mahkamah kelurahan kalangan yang permasalahan konstitusi bernama duniawi pekerjaan tersebut ranah puu ii hanya pedagang, anwar sintang pidana atas pelanggaran money pekerjaan wiraswasta, tuduhan politik ketika masih ekawati pekerjaan ibu memberikan sebagai calon rumah tangga, amri keterangan palsu peserta pilkada, hutabarat pekerjaan muka sedangkan sudah wiraswasta, supra persidangan terpilih, berdasarkan pekerjaan buruh, yang putusan yang mengaku telah menerima bermuatan hukum juang sebesar: tetap dinyatakan (lima puluh terbukti bersalah ribu melakukan rp. (tujuhpuluh pelanggaran money ribu rupiah), politic tidak diatur rp. (seratus dalam tahun duapuluh ribu rupiah), maupun rp. (seratus lima putusan mahkamah puluh ribu rupiah konstitusi rp. . (dua ratus puu ribu rupiah) rp. . (dua ratus bahwa berdasarkan lima puluh ribu rupiah) ketentuan tersebut rp. . (tiga ratus diatas, maka khusus ribu rupiah) tentang dugaan rp. . (empat ratus adanya money politic ribu rupiah) oleh undang undang terlah diatur dari tim busur dengan pelaksanaannya tujuan agar memilih secara khusus pasangan calon urut berdasarkan satu besaran situmorang, ketentuan sh, hum dan s d sukan jaminan tanjung, tahun uu tahun junto dan tahun serta tentang adanya issue fatwa nomor tindakan tim sukses kma i1 pasangan calon bupati tanggal nomor urut satu september pasangan calon bupati yang kepada ketua besaran situmorang, sh, kpu bukti hum dan sukan jaminan sehingga bukanlah tanjung, se, yang membagi termasuk obyek bagikan uang kepada sengketa php yang masyarakat kelurahan menjadi kewenangan kalangan, kec. pandan, tim mahkamah konstitusi sukses dan pemenangan r.i. anugerah pada tanggal bahwa terhadap maret telah sanksi money politik melaporkan mengadukan apabila sudah ada kejadian tersebut kepada putusan yang ketua panwaslukada berkekuatan hukum kabupaten tapanuli tengah tetap, maka dengan melalui suratnya sendirinya tsp drs ii1 mekanisme pelaksanaan sanksi akan dilaksanakan sesuai petunjuk mahkamah agung tersebut diatas. bahwa tuduhan pemohon bahwa sebagian besar tps ataupun kecamatan ada money politik dilakukan oleh pihak terkait ternyata pemohon menang tps tersebut jadi jelas tuduhan pemohon tidak benar tps tersebut justru pemohon menang mutlak dari pihak terkaitpihak terkait hal tersebut karena tuduhan pemohon adalah asumsi dan fiktif belaka.urut raja besaran situmorang, sh.m hum dan sukan jaminan tanjung dengan perolehan suara sebesar suara atau urutan pasangan calon urut dina riana samosir dar drs. hikmat batubara dengan perolehan suara sebesar suara atau y6. urutan iii pasangan calon urut. tarif tarihoran dan raja asi purba,qutapanuli tengah yang telah memilihnya secara langsung dalam pemilukada ini. lain halnya dengan pemohon semua sarana dan prasarana pemeritahan kab. tapanuli tengah dengan mudahnya dapat digunakan oleh pemohon karena pemohon adalah isteri dari bupati tapanuli tengah incumbent) yang saat ini sebagai pemegang tampuk pemerintahan kabupaten tapanuli tengah, hal tersebut dapat dilihat fakta fakta sebagai berikut dugaan money politik oleh pasangan calon nomor urut adapun pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli tengah, nomor urut tersebut adalah sebagai berikut dugaan melakukan kejahatan money politik, berdasarkan bukti penerusan laporan nomor panwascam bd!!l1 dan penerimaan surat laporan perbuatan kejahatan money politic nomor panwascam bd !l il model a 1kwk,, dengan barang bukti sebagai berikut: barang bukti foto copy uang pecahan (lima puluh ribu rupiah) perkara dimaksud telah ditindak lanjuti, berdasarkan surat klarifikasi surat nomor: panwascam bd!!l 2011ke polsek pinang sori. klarifikasi surat nomor: panwascam bd!ll! polres tap teng. klarifikasi surat nomor: panwascam bd!! i panwaslukada tap teng. dugaan terjadinya kejahatan money politik, yang dilaporkan kepada panwaslukada sorkam, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan panwaslukada srk sorkamnomor panwaslukada tt !i1 pandan binasa!! binasa maret dugaan terjadinya kejahatan money politik, yang dilaporkan kepada panwaslukada sorkam barat, berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan pemilukada!ii madurapemilukada tt ! pandan laporan pengaduan terhadap kegiatan cabup dina riana samosir menjelang pemilukada tapanuli tengah maret yakni: surat tim hukum pemenangan pemilukada tapteng busur sk hpp taptengiiii bahwa pada hari minggu tanggal maret dalam acara peletakan batu pertama pembangunan hkbp bandung reformata, telah menyumbang dana sebesar rp. (seratus juta rupiah), atas nama ketua pkk tapteng, sebagaimana tersebut dalam surat kabar bahwa pihak kepolisian polres kabupaten tapanuli tengah dalam praktik lapangan para anggotanya tidak menunjukkan netralitas pada pelaksanaan pemilukada kabupaten tapanuli tengah. hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan oleh pos uli hutagalung, alex henry, dan lida warni selaku anggota kpps kelurahan lubuk toko, kabupaten tapanuli tengah pada tps yang menyatakan seyogianya akanlurah lubuk toko yang menjadi sekretariat kelurahankapolsek pandan akp sitompul beserta anggotanya membawa kotak suara polsek pandan, dan menyatakan bahwa ketua kpps telah menyatakan keberatan karena kotak suara tersebut adalah menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua kpps dan kotak suara dibawa polsek pandan tanpa didampingi oleh pps kelurahan pasir bidang maupun ppk kecamatan saudi. perilaku aparat ini diketahui syafruddin gea selaku ketua kpps tps kelurahan pasir bidang, kecamatan beradik, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno ppk dalama penghitungan suara pemilukada bupati dan wakil bupati tapanuli tengah pada tanggal maret menyatakan bahwa ppk kecamatan pandan mengalami gangguan antara lain:setelah kotak suara diantar pihak kepolisian tidak menjaga aula tempat kotak suara disimpan melainkan langsung meninggalkan aula sementara massa sudah mengelilingi aula, pihak kepolisian juga meminta agar penghitungan dilaksanakan malam itu juga sementara peraturan dari kpu kabupaten tapanuli tengah menyatakan harus mengundang terlebih dahulu pihak mustika, bawaslu, dan saksi dari pasangan bupati dan wakil bupati, metro tapanuli sabtu maret edisi vii, halaman sibolga nauli dengan judul berita dina sumbang juta (foto copy terlampir). memberikan bantuan untuk kambing bunga tanjung kecamatan barus, sebagaimana tersebut dalam berita lengkapi dengan foto kambing pada surat kabar metro tapanuli, sabtu maret edisi vii, halaman sibolga nauli dengan judul berita berkat ketua tapteng kambing bunga tanjung kembali kokoh (fotokopi kliping berita dan foto terlampir). perbuatan drs yang melakukan pemberian dana sumbangan kepada hkbp bandung reformata dan bantuan untuk kambing bunga tanjung kecamatan barus patut duga keras merupakan praktik money politik, karena seharusnya dina riana samosir selaku calon bupati harus melepaskan kedudukannya selaku ketua pkk tapanuli tengah. bahwa selain itu juga suami cabut dina riana samosir, yang juga bupati tapanuli tengah pada tanggal maret menjelang pelaksanaan pemilukada yang dilangsungkan pada hari sabtu tanggal maret atau disebut juga pada masa tenang, telah membuat acara mengumpulkan (empat puluh lima) lurah dan kepala desa tapteng dan menyerahkan (empat puluh lima) unit sepeda motor sebagaimana tersebut dalam berita surat kabar metro tapanuli, sabtu maret edisi vii, halaman sibolga nauli dengan judul berita lurah kades dapat motor dari bupati (fotokopi kliping berita terlampir). perbuatan bupati kabupaten tapanuli tengah yang dalam hal ini suami dari cabut adalah merupakan pelanggaran karena telah memberdayakan pns untuk memenangkan istrinya. dugaan terjadinya kejahatan money politik desa siang, berdasarkan surat pernyataan slide juga, tertanggal bahwa adanya surat perintah dari bupati tapanuli tengah nomor untuk: memfasilitasi dan memberikan dukungan kelancaran pemilukada bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun melakukan monitoring terhadap kelancaran penyelenggaraan pemilukada bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun pada masing masing kecamatan kabupaten tapanuli tengah. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati tapanuli tengah (fotokopi terlampir). dugaan terjadinya kejahatan money politik, yang dilaporkan kepada panwaslukada sirandorung berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor pemilukada bulan tahun2011, sirandorung maret dugaan terjadinya kejahatan money politik, yang dilaporkan kepada panwaslukada sorkam barat berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan pemilukada ii sorkam baratgl kami juga melaporkan adanya penyalahgunaan penggunaan mobil dinas, oleh camat sosok gading pintar lumban batu dengan mengganti plat mobil merah menjadi plat hitam mh. penggantian ini patut dicurigai untuk kepentingan calondead nadateman sintangsamosir santri. intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh pemohon bukan hanya para pns yang dipaksa dan diancam dalam masa kepemimpinan bupati tapteng drs tuan lumbantobing, calon bupati tapteng urut ill dina riana samosir, namun masyarakat tapteng juga mendapat tekanan yang sama dari bupati. intimidasi dan pemaksaan ini bahkan ramai diberitakan media massa, seperti media bersama rakyat merdeka', dengan judul masyarakat dan pns diintimidasi yang disampaikan dpp lsm pijar keadilan, prins wales tambunan, kamis pebruari pastor ratings mana pastor dekanat tapanuli keuskupan sibolga, juga diadukan sebagai merambah hutan, padahal pastor ratings mana hanya memberikan bantuan bibit karet kepada masyarakat barus. demikian pendeta hkbp sebulan pdt fortune siagian yang mengaku diintimidasi dan diancam hanya karena menyuarakan kebenaran terkait penzoliman tapteng oleh penguasa tapteng. namun saat itu pdt fortune mengaku akan sangat menyesal dan merasa berdosa, apabila diam melihat penindasan tersebut. harian sib, selasa pebruari menjelang pemungutan suara pada pilkada tapteng maret para pendeta hkbp yang bertugas tapteng, pdt ganda manurung th pendeta hkbp hutanabolon, pdt skor hutagaol pendeta hkbp moyang, pdt daniel marpaung pendeta hkbp manduamas, mengaku jadi target penculikan dan pembunuhan. terkait pengancaman tersebut, masyarakat mana para pendeta bertugas, melakukan penjagaan termasuk ronda malam. harian sib, kamis maret termasuk para pns yang dipaksa untuk memenangkan istri bupati tapteng, calon bupati tapteng urut dina riana samosir, khususnya bagi mereka kumparan keturunan) marga batak situmorang. hal itu terungkap, ketika orang keturunan marga batak situmorang yakni bernaung marpaung istri insan situmorang, karton situmorang, nawasmin siregar istri edison situmorang, rebana aritonang istri saut situmorang, tunisia hutapea istri partai situmorang harian sib, pebruari harian sib, pebruari bahkan para pendeta, pastor dan ustad sempat melakukan, pagelaran aksi keprihatinan yang dirubah menjadi malam keprihatinan gedung fransiskus, aek tulang yang dihadiri, puluhan imam tapteng, sabtu, pebruari aksi itu sebagai bentuk kritikan kepada, bupati tapteng drs tuan lumbantobing yang melakukan tindakan sewenang wenang kepada para pns dan masyarakat, termasuk mutasi sewenang wenang, hanya karena tidak mau memenangkan istri bupati, calon bupati tapteng urut dina riana samosir. harian sib, jumat pebruari meski sebagian para pns melawan lalu dimutasi, namun banyak pula para pns yang terlibat mensukseskan istri bupati dina riana samosir, seperti manduamas, guru pns mengedarkan kalender bergambar urut termasuk kepala sekolah dengan dinas pns yang masih melekat membagi bagikan kalender. koran profesional, pebruari kampus akademi perawat asper) kesehatan pemkab tapteng jalan berbakti sihaporas, pandan tapteng, smk negeri sibolga dan tim voli putra sma negeri (plus) pandan melakukan pertandingan olahraga voli, dengan memperebutkan trofi piala pkk tapteng yang notabene calon bupati tapteng, dina riana samosir. pertandingan olahraga voli diikuti tim putra putri sma sederajat. harian metro tapanuli senin, pebruari banyak pelanggaran yang dilakukan istri bupati tapteng calon bupati tapteng urut dina riana samosir hikmat batubara, dalam rangka suksesi pilkada maret seperti curi start kampanye. pada hari rabu, tanggal desember pasangan ini telah memasang iklan sebagai calon bupati tapteng yang didalamnya ada gambar dengan kata color mana tanda kata color tersebut bagian dari kampanye, dengan pelanggaran peraturan kpu harian metro tapanuli, rabu desember hal yang sama berlanjut hari kamis, desember iklan pasangan ini bertuliskan dina riana samosir dan hikmat batubara calon bupati wakil bupati tapanuli tengah yang didalamnya ada gambar dan kata color mana merupakan bentuk kampanye yang belum pada waktunya harian metro tapanuli, kamis desember sedangkan kampanye calon bupati tapteng dimulai pada hari rabu, tanggal pebruari!!ahwa untuk memperkuatkan dalil bantuannya pihak terkait mengajukan daftar bukti dan saksi terlampir bersama bukti. bahwa selain mengajukan bukti surat pihak terkait untuk menguatkan bantuannya mengajukan bukti saksi terlampirmahkamah konstitusi republik indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dengan amar: dalam eksepsi menerimalil dalil pihak terkait seluruhnya.: bukti pt fotokopi model dbe:: hal penerusan laporan membagi bagikan uang:,pihak saksi dari pasangan calon nomor urut pada rapat pleno yang diadakan oleh ppk pada tanggal maret meminta agar dibuat laporan luar ketentuan kpu kabupaten tapanuli tengah. bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan pada tanggal maret selaku ketua anggota kpps kelurahan lubuk toko, kabupaten tapanuli tengah pada tps yang menyatakan seyogianya setelah pemungutan dan perhitungan suara saya selaku ketua kpps seyogianyakelurahan lubuk tokoanton nainggolan yang menyatakan telah menemukan fakta lapangan adanya warga masyarakat yang bernama hendra penayangan yang pada saat diadakan pencoblosan tanggal maret hendra penayangan selalu keluar masuk tps dan selalu mengatur para peserta pemilih yang mengakibatkan warga masyarakat yang hendak melakukan pencoblosan merasa terganggu, mana pada saat itu ditemukan adanya anggota kepolisian yang berada lokasi pemilihan tersebut namun anggota polisi tersebut tidak memberi peringatan atau menegur perilaku hendra penayangan tersebut, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan adanya anggota kpps yang bertugas kpps desa bukit patungan, kecamatan barus tps bernama juri tanjung,anggota kpps tersebut mendapat intimidasi dan intervensi dari syahril sibagariang pihak pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli tengah dengan nomor urut sehingga dalam melaksanakan tugasnya anggota kpps tersebut merasa terganggu dan hal tersebut sudah disampaikan kepada pihak keamanan setempat tetapi pihak keamanan tidak mengindahkan laporan juri tanjung, pada saat pelaksanaan pemilukada tps tersebut, bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama slide juga bahwa yang bersangkutan menerima uang,l1,rk! :,uji!,!:mengajukan orangmenerangkan hal hal::,,bahwa tps desa gabungan pasang, kecamatan barus yang bernama edison simanullangketua anggota kpps tersebut mendapat intimidasi, tekanan, dan teror dari tim sukses pasangan calon bupati wakil bupati nomor urut yang bernama palmar hutabarat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya edison simanullang merasa terganggu. hal demikian telah disampaikan kepada pihak keamanan yang berada tps namun pihak keamanan tersebut hanya diam: bahwa pernyataan yang dibuat oleh parutan tarihoran kpps desa siharbangan, kecamatan barus utara, kabupaten tapanuli tengah tps yang menyatakan bahwa pada tanggal maret saat pelaksanaan pencoblosmengarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut meskipun tps tersebut ada ditemukan pihak keamanan kepolisian tetapi pihak keamanan tidak pro aktif menyikapinya dan yang mengakibatkan anggota kpps tps tersebut merasa terganggu, bahwa stevens simanjuntak kpps desa pabrik siomormbe, kecamatan barus utara, kabupaten tapanuli tengah tps menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tanggal maretbahwa martin nada kpps desa penanggalan, kecamatan barus utara, kabupaten tapanuli tengah tps menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan tanggal maretnya pihak keamanan kepolisian lokasi tersebut::dp:8j menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah disampaikan dan didengar keterangan ketua badan pengawas pemilihan umum bawaslu) yang pada pokoknya menerangkan hal hal::, akbp dicky patrianegara, yang pada pokoknya menerangkan hal hal: bahwa pemilukada kabupaten tapanuli tengah berjalan aman:: tapanuli tengdanjunctopanulitapanuli tengahtapanuli tengmaret hari senin, maret dan hari selasa, maret i3. menimbang bahwa permohonan pemohon diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senini3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam pemilukada kabupaten tapanuli tengahmaret yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan mahkamah tanggal maretkan keterangannya dalam persidangan tanggal aprilkan dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya membantah dalil dalil bahwa politik simatupang dari desa sanggahan tpssehingga mengakibatkan para pemilih kesatuan dan diarahkan agar memilih pasangan calon nomor urut busur), bahwa berdasarkan pernyataan ketua kpps irfidianiayah, sekretaris enam hutagalung dan anggota kpps sehat pangulu tps kelurahan lubuk toko, kecamatan pandan yang menyatakan bahwa pada tanggal maret pada saat berlangsungnya pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah menemukan pelanggaran yaitu adanya saksi dari pasangan calon nomor urut busur) selalu mencampuri tugas tugas anggota kpps dan ketua kpps telah menegur tetapi pihak kepolisian mengalihkannya, bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh daniel simbolon dalam hal ini selaku kpps desa hutaginjang,: bahwa ben nikon simanjuntak tps iv, ricky gultom, dan aek talang kabupaten tapanuli tengah menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada pada tanggal maret ditemukan anggota tim sukses dari pasangan nomor urut busur) selalu berkeliaran sekeliling tps, sehingga kami merasa terganggu, meski pada saat itu ada pihak kepolisian tetapi tidak memberikan perhatian dan atau teguran: bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh sudirman selaku ketua kpps kelurahan sebulan nauli dan irwan ismail selaku sekretaris pemohon, dan mengajukan eksepsi permohonan pemohon tidak jelas atau bersifat kabur dan objek sengketa tidak tepat (error object), permohonan pemohon lewat waktuapril yang menguraikan hal hal selengkapnya dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret dan april telah didengar dan disampaikan keterangan ketua badan pengawas pemilihan umum bawaslu) dan kapolres tapanuli tengah yang menguraikan hal hal selengkapnya dalam bagian duduk perkara.pendapat mahkamah tentang eksepsi menimbang, terhadap eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau bersifat kabur dan objek sengketa tidak tepat (error object)menimbang, terhadap eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon lewat waktu, mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf sampai dengan paragraf, mahkamah telah memutuskan dalam putusan nomor php.d ix yang diputus sebelumnya, yang berlaku mutasi mutans dalam perkara guo, bahwa dalam pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahunukada kabupateni3.24j menimbang bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan pemohon guo ditunda sampai verifikasi dan klarifikasi faktual memohon sebagaimana diperintahkan mahkamah dalam putusan nomor php.d 1x telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada mahkamah, ttd luthfi widodo eddyono kppsselalu mencemoohkan petugas kpps dan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kami dan kami merasa tidak nyaman. pihak kepolisian tidak memberi perhatian dan teguran kepada anggota tim sukses busur tentang perilaku tersebut, bahwa sahat santri yang bertempat tinggal jalan oswald siahaan, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah selaku kpps pandan yang menyatakan pada waktu pemungutan suara pada tanggal maret anggota tim sukses pasangan busur nomor urut yang berjumlah orang selalu mempengaruhi masyarakat dan membentak dengan nada keras agar memilih pasangan calon nomor urut busur), hal tersebut sangat mempengaruhi dan membuat ketidaknyamanan bagi petugas tps dan supaya kotak suara diangkat segera kantor lurah sedangkan segel atas belum terpasang dan belum timbang terima. bahwa sudirman dari kelurahan sebulan nauli, irwan ismail selaku sekretaris kpps kabupaten tapanuli tengah menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada kabupaten tapanuli tengah pada tanggal maret tps ditemukan adanya anggota tim sukses dari calon bupati nomor urut yang selalu mencemarkan petugas kpps dan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kami,pangibulan situmorang selaku tps desa kajoran dusun muaranibung,bernama syamsuddin siregar, dusun muaranibung, yang memaksakan dirinya supaya masuk kedalam tps desa kajoran untuk menjadi saksi dari pasangan calon bupati calon wakil bupati nomor busur), padahal saksi dari nomor urut sudah ada, meski sudah diperingatkan tetapi tetap masih memaksakan masuk sehingga menimbulkan pertengkaran yang sengitsandang estreia sihombing, tps desa kajoran dusun vi,xi, ditemukan adanya anggota tim sukses dari calon bupati nomor urut yang bernama dohot parutan manik yang mengganggu serta mencampuri jalannya proses pemilihan kepala daerah terhadap dohot parutan manik. bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh orang silitonga yang bertempat tinggal desa sebulan nauli kabupaten tapanuli tengah, pahatan panggabean selaku sekretaris kpps sebulan naulidan selalu melakukan protes sehingga mengganggu konsentrasi kerja kppslaris sinaga dalam hal ini berasal dari desa purba tua, kecamatan barus utara, kabupaten tapanuli tengah tps (dua)politik lumban tobing, sabar aman lumban tobing dalam hal ini selaku panitia kpps aek tulang, kabupaten tapanuli tengahberdiri dan berkeliaran saatroni sastro dan rosa linda burning dalam hal ini tps iiisurat pernyataan yang dibuat oleh andy ham alan dalam hal ini tpsikut serta memeriksa surat panggilan untuk mencoblos padahal perbuatan ini diluar kompetensi tim busur dan tim busuritemukan dilapangan pada saat tahapan kampanye adanya kendaraan dari tim sukses pasangan calon bupati nomor urut busur) yang semua kendaran mobil yang dipakai adalah memakai plat mobil dengan nomor polisi busur hal tersebut adalah sangat ironis mengingat tidak pernah ada sejak negara tercinta ini ditemukan adanya plat nomor polisi pada beberapa kendaraan mobil yang nomor polisinya sama persis sebanyak unit (tiga) kendaraan mobil, namun pihak kepolisian setempat tidak memberikan teguran tertulis maupun lisan dalam hal ini secara terang terangan telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam penggunaan nomor polisi dengan sengaja menciptakan sendiri plat mobilnya dengan nomor polisi busur kemudian digandakan, yang mana pihak kepolisian tidak mengambil tindakan dan menegur penyalahgunaan nomor polisi landasan tindakan tegas bahkan membiarkan begitu saja. bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas adanya tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pasangan calon bupati calon wakil bupati nomor urut yang secara jelas jelas telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang yang tanpa ada pengawasan dari pihak kemanan dalam hal ini kepolisian sehingga sangat jelas tindakan tindakan pasangan calon bupati nomor urut tersebut secara terstruktur, dan masif yang berusaha memenangkan pasangan calon bupati calon wakil bupati nomor urut (satu) busur. bahwa sesuai dengan surat pernyataan julius kepler hasibuan yang beralamat kebun sirandorung kelurahan baja mas, pujian lambang yang beralamat kelurahan baja mas, asisten hutabarat yang beralamat kelurahan baja mas yang dibuat pada tanggal maret tersebut juga menyatakan bahwa tim sukses busur yang melakukan intimidasi tersebut adalah hold pasaribu, juhar subarmata, ridwan subarmata, karton pasaribu, john tet, jhon piter simatupang dan meskipun ada pihak kemanan tetapi tidak mendukung sepenuhnya keamanan tps tersebut.i1.5j)permohonan diajukan berkaitan hasil pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun yangbahwa pernyataan yang dibuat oleh sama carita sinabutar pada tanggal maret tps desa hutaginjang kecamatan barus utaraselalu mengeluarkan kata kata para pemilih wajib busur, melihat dan mendengar hal tersebut pemilih terpengaruh dan tergoda atas percakapan tersebut, yang mengakibatkan anggota kpps tps tersebut merasa terganggu. bahwa tps desa sorkam kanan yang bernama priadi pasaribupetugas keamanan antara lain mencaci maki petugas kpps. mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara. membiarkan adanya intimidasi pemilih dan petugas kpps tps tersebut bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, lsm lp4bsu mengirim surat kepada ketua panwaslukada tapteng dengan nomor: pilkada lsm p4bsu ! tanggal maret perihal laporan dan pengaduan pelanggaran pemilukada adanya keikut sertaan pejabat walikota sibolga dalam kampanye pasangan calon kdh tapanuli tengah nomor urut satu), nomor: pilkada lsm p4bsujiii tanggal maret perihal laporan dan pengaduan pelanggaran pemilukada adanya keikut sertaan pns kota sibolga dalam kampanye nomor: pilkada lsm p4bsu !! tanggal maret perihal laporan temuan adanya calon wakil bupati nomor urut (satu) diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan ini telah dilaporkan sepihak berwajib nomor: skt tanggal maret dan nomor: pilkada lsm p4bsu!! tanggal maret perihal laporan temuan adanya bagi bagi uang yang dilakukan salah satu tim sukses calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli tengah tahun bahwa berdasarkan fakta, keterangan, pembahasan kajian,dan kesimpulan panitia pengawas pemilu kecamatan kolang, tapanuli tengah tanggal maret telah meminta kepada institusi terkait untuk merekomendasikan pemilukada dan wakil kepala daerah kabupaten tapanuli tengah tahun 2011agar diulang. bahwa adanya fakta, walikota sibolga drs. syari hutauruk yang secara jelas jelas turut serta mendukung kampanye tim sukses calon bupati calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah nomor urut busur) yang memakai baju dinas kepala daerah dalam menghadiri kampanye calon bupati calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah. bahwa pada tanggal maret dalam.e bertempat lapangan barus, kecamatan barus yang mana walikota sibolga drs. syari hutauruk bersama akbar tanjung. hal ini adalah suatu pelanggaran yang disengaja oleh walikota sibolga. bahwa lapangan barus, kecamatan barus bahwa ir. akbar tanjung, dalam kampanyenya mendiskreditkan seseorang calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tanggal maret antara lai tapi pilih nomor. bahwa padae, tanggal maret yang dihadiri walikota sibolga drs. syari hutauruk bersama ir. akbar tanjung, mengikuti kampanye lapangan muhammadiyah, sorkam, kabupaten tapanuli tengah dan hal ini suatu pelanggaran yang disengaja oleh walikota sibolga, salah satu pembicaraan ir. akbar tanjung antara lain mengataka. tapi pilih nomor. bahwa tps pagaran, desa tarian nauli iii yang bernama paulus hutagalung yang dalam hal ini selaku anggota kppstim sukses busur antara lain mencaci maki petugas kpps mendesak agar secepatnya dilaksanakan perhitungan suara mengintimidasi pemilih dan petugas kpps tps tersebut bahwa berdasarkan pernyataan yang dibuat julius manuru selaku ketua pps yang tinggal desa kalangan, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah yang menyatakan pada waktu pemungutan suara tanggal maret tps pihak busur tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah nomor yang berjumlah orang selalu mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut busur), sehingga sangat mempengaruhi jalannya pemungutan suara.february bertempat gedung wajar hidup kalong dan telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan kolang kabupaten tapanuli tengah oleh judy marbun dengan nomor laporan panwaslukada klgmaret uttemungkur sedari kecamatan kolang dan telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah oleh hotman huta barat dengan nomor. laporan klg bahwa pada tanggal maret adanya temuan seorang anggota lintas yang bernama jefri hutabarat yang melihat langsung seorang tim sukses pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor. urut yang bernama siti chairman hutabarat yang sedang membagi bagikan uang kepada warga masyarakat alasan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama tumpak situmorang pada malam hari dan anggota lintas tersebut merasa keberatan dan langsung menegurnya dan menyuruh pulang dan terjadi adu mulut dengan tumpak situmorang, lalu tiba tiba datang orang tua tumpak situmorang yang langsung menganiaya anggota lintas tersebut, dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu kecamatan tarian nauli pada tanggal maret sesuai dengan nomor laporan panwaslukada tn i1 bahwa berdasarkan fakta dilapangan adanya kampanye yang dilaksanakan tim busur mengikut sertakan anak anak dibawah umur pada tanggal february bertempat pantai indah kalangan dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada panwaslukada kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah. bahwa martogu sipahutar menyatakan adanya kampanye yang dilaksanakan tim busur pasangan nomor urut (satu) yang melakukan kampanye dengan melakukan penghujatan pada tanggal february bertempat aula fransiskus dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada panwaslukada kecamatan pandan. bahwa berdasarkan informasi syafruddin gea pada tanggal maret adanya masa pendukung salah satu pasangan calon bupati nomor urut dengan berpakaian seragam mendatangi dan masuk kerumah ketua kpps pasir bidang dan langsung memaksa memeriksa kotak suara tanpa ijin hingga segel rusak dan kemudian ketua kpps memanggil anggota panas saudi, dan tak lama kemudian kapolsek pandan datang dan membawa kotak suara polsek pandan dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada panwaslukada kecamatan saudi pada tanggal maret bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh syafruddin sinaga pada tanggal maret adanya logo nomor urut yang dilukis badan jalan raya yang merupakan fasilitas umum yang sangat mengganggu perhatian oleh karena tercatat jalan tersebut daerah zona busur hingga mengganggu kenyamanan masyarakat yang lewat situ dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada panwaslukada kec hadiri kelurahan desa huta balang pada tanggal maret bahwa berdasarkan surat ketua dprd kabupaten tapanuli tengah yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten tapanuli tengah tanggal maret dengan nomor perihal permintaan agar kpud tidak melakukan perhitungan suara dan menunda penetapan pemenang pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun bahwa berdasarkan hal tersebut atas, institusi kepolisian sebagaian organ penting didalam pelaksanaan pemilukada telah bertindak tidak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya? keadaan tersebut menjadi salah penyebab utama yang membuat penyelenggaraan pemilukada tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai asas penyelenggaraan pemilukada dan melanggar berbagai peraturan pemilukada. pada akhirnya, berbagai tindakan yang dikaulifiasi sebagai pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pasangan calon bupati calon wakil bupati nomor. urut yang dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap undang undang dapat terjadi leluasa karena pembiaran aparat keamanan yag tidak netral dan penyelenggaran pemilukada yang tidak optimal. kesemuanya itu terjadi secara massif dan terstruktur. terjadinya pelanggaran asas pemilu jujur bahwa sejak pelaksanaan tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah telah temukan kecurangan kecurangan yang dapat diskualifikasi sebagai politik uang atau money politic politik uang yang bersifat masif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh memohon dan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah dengan nomor urut (calon terpilih yang ditetapkan oleh memohon). keseluruhan tindakan dimaksud telah melanggar asas asas pemilihan umum, khususnya asas yang bersifat jujur dan bebas serta sekaligus mencederai proses demokratisasi. bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan ditemukan adanya ketua tim sukses pasangan calon bupati dengan nomor urut (satu) yang bernama ratings mana ditemukan membagi bagi uang money politic dengan cara membagi bagikan uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) kepada para calon pemilih masyarakat desa manduamas lama dengan ketentuan harus mencoblos pasang calon bupati calon wakil bupati dengan nomor urut (satu). bahwa atas tindakan ratings mana yang membagi bagikan uang kepada masyarakat desa manduamas, kecamatan manduamas,melalui suratnya nomor. tsp a drsiiii bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan fakta adanya warga masyarakat kelurahan kalangan yang bernama duniawi pekerjaan pedagang, anwar sintang pekerjaan wiraswasta, ekawati pekerjaan ibu rumah tangga, amri hutabarat pekerjaan wiraswasta, supra pekerjaan buruh, yang mengaku telah menerima uang sebesar lima puluh ribu rupiah) rp. (seratus ribu rupiah) dari timatas tindakan tim sukses pasangan calon bupati nomor urut (satu) pasangan calon yang membagi bagikan uang kepada masyarakat kelurahan kalangan, kecamatan pandan, makadengan surat nomor. tsp a drs!iii tanggal maret bahwa telah ditemukan fakta adanya warga masyarakat kelurahan saudi, kecamatan saudi, kabupaten tapanuli tengah yang bernama jem prio, emondantes hutagalung pekerjaan wiraswasta, rahmat aulia lase, yang mengaku telah menerima uang sebesar (lima puluh ribu rupiah) rp. .e bahwa ada fakta yang menjelaskan adanya warga masyarakat desa sidikkil, kecamatan tarian nauli, kabupaten tapanuli tengah yang bernama negro gea, ringkas hutagalung yang mengaku telah menerima uang sebesar (lima puluh ribu rupiah)warga masyarakat desa pardomuan, kecamatan sirandorung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama gandae. bahwa telah ditemukan fakta, salomon sintang desa kedai gedong, kecamatan barus, kabupaten tapanuli tenglfa tanjungahmad daroyang bernama salin effendy psbyang bernama hendriatoi lalui, warga masyarakat yang bernama ramalan simatupangbeli minuman keras tuakimatupangseratussuhani hutasoit,perlindungan nainggolan pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal desa aek raso, kecamatan sorkam, kabupaten tapanuli tengah yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. tujuhmerundung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama gadis setiawan mega,hatisama meandoharannya warga masyarakat desa aek gambir, kabupaten tapanuli tengah yang bernama ikan syahputra silitongunung payung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama sarira mandoetronas sinabutarasli akun sitompulperjanjiili suhardi hutagaldialog, kabupaten tapanuli tengah yang bernama bezidumerundung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama null tua lase yang mengaku telah menerima uang.merundung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama sarana sochidelima laseabupaten tapanuli tengah yang bernama gaduh halaminformasi warga masyarakat desa merundung, kabupaten tapanuli tengah yang bernama bagi suhu zaih arifin lubisdi meaek gambir, kabupaten tapanuli tengah yang bernama ama bupati delaymaradona tambunalut sinaijal pasaribaek gambir, kabupaten tapanuli tengah yang bernama romanaamuan tambunan, yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (seratus dui marbun,ryantiulaeman panggabeanarin tanjung, yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (empatta tarihoran yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (tigrahmanudin purba yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (seratusadanya warga masyarakat desa lumut, kabupaten tapanuli tengah yang bernama arai nasution yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (duendri faisal nadfaizalyarifudin siregarauliansyakasih lumban tostruustam santiagagustin siahaan yang menyatakanbdullah siregsaut sitompumarian pardede, pinang sori kabupaten tapanuli tengah yang bernama erwin ditinjau kabupaten tapanuli tengah yang bernama holmes kabupaten tapanuli tengah yang bernama junta ditopangroyamedibakbaru kabupaten tapanuli tengah yang bernama robinsomurdonhulu, kabupaten tapanuli tengah yang bernama abdlingkungan xi, kabupaten tapanuli tengah yang bernama darmengurungan pengurungan kabupaten tapanuli tengah yang bernama tamba tdenislan tanjhantuikka sihomtoni burukumarrato sinpaul jo. keputusan nomor kpu tt tanggal maret tentang. adapun alasan alasan yang menjadi dasar dari permohonan ini seperti tersebut dan dirumuskan dibawah ini: iihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,dosa pasaribuabar gaburitanam powo tulangarah jamariamhatisakti nasomahyasiduhu gewafatesi tahu talam santoayassocks alt talamalifatikhoki samulo hartderi anus gulbulan ii, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama sudirmfirmansyah pa. yang mengakuenangnaikinta tumbiduumpopan harahapiki febrian lubiswaludin tanjung,lia harahapga pohani lubiskelurahan sebulan indah, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama agus salim nst, bahwa benarecamatan lumut, kabupaten tapanuli tengah yang bernama bala sidsurat pernyataan yang dibuat oleh muhammad syahril yang bertempat tinggal dusun aek garut, kecamatan pandan kabupaten tapanuli tengahsofia hutagalung yang bertempat tinggal dusun aek garuthria shite yang bertempat tinggal link iv, kelurahan lubuk toko yang menyatakan telah menerima uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) dan menyuruhabul hutabarat yang bertempat tinggal link iv, kelurahan lubuk toko yang menyatakan telah menerima uang dari seseorang dan langsung mengatakan pada tanggal maret agar memilihi kabupaten tapanuli tengah yang bernama prisonbudi sianida yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak saya kenalzulfikar harahapecamatan lumut, kabupaten tapanuli tengah yang bernama teddy tambunan yang mengaku telah menerima uang sebanyak rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal maret dari tim pasangan busur dengan tujuan saya harusebulan nauli, kabupaten tapanuli tengah yang bernama studtolong kabupaten tapanuli tengah yang bernama arosokh guloiii desa aek tolong kabupaten tapanuli tengah yang bernama mania mendozaandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama ita lubissibling kopling, manduamas lampemohon adalah pasangan calon pemilukada kabupaten tapanuli tengahtengah provinsi sumatera utara tahuntengah tanggal agustusmaretmaret dan pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari selasa tanggal maretkarentapanuli tengah tahun telah dilaksanakan oleh memohon pada tanggal maret kecamatan manduamas, kabupaten tapanuli tengah yang bernama pahala rambetua mana yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. jl. padang sidempuan, pandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama rahman simamonang sori, kabupaten tapanuli tengah yang bernama samara hala, kabupaten tapanuli tengah yang bernama meriamagusilangsari kabupaten tapanuli tengah yang bernama abi purbosisi pilangsari, kabupaten tapanuli tengah yang bernama anggitherarmandmalariaarzavolootomasbesi sochifarethe sochyaferiuherimarapuaminatdankabupaten tapanuli tengah yang bernama susi amiferi yantiodaligo bate'elurahan sebulan nauli kabupaten tapanuli tengah yang bernama mereda zendrato yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (nurumina zendrasafaridesa sihaporas, pilangsari, kabupaten tapanuli tengah yang bernama yunitakarayulisafetykendatorang bangun, pilangsari kabupaten tapanuli tengah yang bernama rintolong bangun pilangsari kabupaten tapanuli tengah yang bernama robert sipahutar pilangsari, kabupaten tapanuli tengah yang bernama jensoalangan, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama horas dame pakpahan yang mengaku telah dibangunkan pada pagi hari jam wib danhaporas, pilangsari, kabupaten tapanuli tengah yang bernama genieri mendoza yang mengaku benar telah menerima uang sebesar rp. seratus ribu rupiah) untuk kepentingan, kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah yang bernama orion situmorlang nauli kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah yang bernama deyo. halang kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah yang bernama sehat manull pahlawan kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah yang bernama tinggalbesar nainggolansardinia simanungkalipada tanggal maret bukti dan bukti .a) mengenai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode bahwa, berdasarkan keputusan memohon tanggal maret nomor kpu tt sk buktditetapkan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode yang rinciannya berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut: urut kabupaten tapanuli tengah perolehan suara sukan jaminan tanjung, s.eaparat kepolisianpemohon dan pasangan calon lainnyameliputi pelanggaran pelanggaran terhadap asas adil, jujur dan bebas. uraian lebih lanjut mengenai hal dimaksud akan dirumuskan seperti tersebut dibawah ini. bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah ditemukan adanya warga masyarakat kampung sirongit, kecamatan kolang, kabupaten tapanuli tengah yang bernama endoaliquajohnsondomulyo, kecamatan lumut, kabupaten tapanuli tengah bernama dimana gulo yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. lima puluh ribu rupiah) dari tim sukses pemenangan calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli tengah raja besaran situmorang, sh., hum dan sukan jaminan tanjung, pada tanggal maret dengan perjanjian bahwa agar mencoblos tanda gambar nomor (satu)elurahan sebulan indah, kecamatan pandan, kabupaten tapanuli tengah yang bernama kasi budizamasi yang mengaku kabupaten tapanuli tengah yang bernama wid tumpul yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) hari kamis tanggal maretkabupaten tapanuli tengah yang bernama batubara yang mengaku telah menerima uang sebesar rp. (seratus ribu rupiah) tanggal maret dan menyuruh saya untuk memilih pasangan busur pada pilkada tanggal maret calon pasangan nomor radja barang situmorang dapat didiskualifikasi sebegai calon bupati tapanuli tengah periode bahwa raja besaran situmorang dalam pertimbangan hukum putusan kpk pid b tpk pn,jkt pst, tanggal agustus pada perkara terdakwa anggota widodo dikemukakan terdakwa bersama sama dengan radja besaran situmorang . dengan maksud untuk mencegah atau merintangi proses penyidikan tersangka anggota widodo dalam bagian lain pertimbangan putusan guo juga dikemukakanpertimbangan hukum atas menjelaskan peran calon guo, radja besaran situmorang telah dinyatakan sebagai pihak yang turut serta bersama sama melakukan kejahatan dengan terdakwa anggota widodo. dengan demikian radja besaran situmorang sangat potensial untuk diskualifikasi sebagai tidak layak menjadi calon kepala daerah karena telahsehingga telah tetap menurut hukum. keadaan dan posisi hukum calon guo cukup beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai legal capacity sehingga dapat didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah dalam pemilukada kabupaten tapanuli tengah periodeyang mengikat surat keputusan memohondan berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara kpu tapanuli tengah tanggal maret mendiskualifikasi raja besaran situmorang sh.,m. hum sebagai calon bupati dalam pemilukada kabupaten tapanuli tengah periode tahun memerintahkan kepada memohon untuk segera melaksanakan pemilihan umum ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah dengan mengikut sertakan pasangan calon bupati biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit dan pasangan ir. muhamad armand effendy pohan dan ir. hotel bonar gultom, m.ma sebagai peserta pasangan calon bupati dan pasangan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengahutara, dan panitia pengawas pemilihan umum kabupaten tapanuli tengahmerintahkan kepolisian resort dan atau kepala kepolisian resort tapanuli tengah untuk menjaga dan menjalankan keamanan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilukada tapanuli tengah secara netral dan bertanggungjawab. menetapkan jangka waktu pelaksanaan pemilukada ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengahpu kabupaten tapanuli tengah, tanggal maret bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten tapanuli tengah kpu tt skpu kabupaten tapanuli tengah kpu tt x11 tanggal desembertapanuli tengah tahun bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn tanggal maret antara biner sitompul, dkk sebagai para penggugat melawan kpu kabupaten tapanuli tengah sebagai tergugat, bukti p 4a fotokopi penetapan pengadilan tata usaha negara medan nomor ptun mdn tanggal februari antara biner sitompul, dan dr. steven p.b. simanungkalit sebagai para penggugat melawan kpu kabupaten tapanuli tengah sebagai tergugat: bukti p 4b fotokopi surat dari bawaslu nomor bawaslu! 1l1 tanggal maret perihal rekomendasi pembentukan dewan kehormatan kpu provinsi sumatera utara, ditujukan kepada ketua kpu jakarta, bukti p 4c fotokopi keputusan kpu kabupaten tapanuli tengahtahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tahun bukti foto foto visual temuan larangan kampanye, dan penggantian plat nomor polisi dengan tulisan busur pada mobil yang dipakai untuk berkampanye pasangan calon nomor urut bukti fotokopi hasil pelaksanaan pilkada dan rapat pleno ppk kecamatan pandan dalam perhitungan suara pilkada bupati dan wakil bupati tapanuli tengah tanggal maret bukti fotokopi penerimaan laporan dari maraton sidahutar tentang dugaan pelanggaran kampanye terbuka urut yang mengikut sertakan anak anak pantai indah kalangan dan foto foto terlampir: bukti fotokopi penerimaan laporan dari syafruddin sinaga tentang penulisan nomor urut dan logo jalan raya fasilitas umum berikut ajakan, dan foto foto terlampir: bukti fotokopi surat pernyataan dari jefri hutabarat tanggal maret dan surat laporan kepolisian resor tapanuli tengah tanggal maret melaporkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap pelapor yang diduga dilakukan oleh one simumeang, bukti fotokopi surat keterangan nomor puskiii1 tanggal maret dari puskesmas manduamas, menerangkan bahwa alasan harian benar dalam keadaan sakit (name) akibat luka tusukan bagian perut kanan atas. dan surat pernyataan alasan harian bahwa yang menusuk adalah aminuddin mana, bukti foto foto visual seorang pejabat pemerintah kota sibolga drs. syari hutauruk selaku walikota sibolga yang hadir dalam kampanye nomor urut tanggal maret lapangan muhammadiyah sorkam: bukti foto foto visual akbar tanjung dan walikota sibolga drs. syari hutauruk yang hadir dalam kampanye nomor urut tanggal maret kecamatan barus, bukti fotokopi surat dari tim sukses dan pemenangan anugrah tsp a drs!dari tim sukses dan pemenangan anugrah tsp a drs! pernyataan adanya intervensi dari aparat keamanan dan intimidasibebas dan adil: bukti fotokopi surat pernyataan adanya money politicjujur, bukti fotokopi putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor pid. b tpk pn.jkt.pst. dalam perkara terdakwa anggota widodo, bukti dvd kampanye melibatkan pejabat walikota. bukti dvd pelanggaran kampanye tentang adanya money politic. selain itu, pemohon mengajukan orang saksi yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: arifin lambang saksi adalah pns, sepulang saksi memantau pelaksanaan pembagian kotak suara tps tps, saksi dicegat tengah jalan oleh kerumunan massa kurang lebih orang salah satunya saksi kenali bernama pandangan, kerumunan massa mengeluarkan kata kata kasar, dan menyatakan bahwa tempat yang saksi singgahi adalah basis massa besaran sinkron, dan saksi dituduh membagi uang dan berkunjung rumah ketua dprd sekitar tempat tersebut, ketua dprd bernama sintang: saksi melapor, namun tidak ditindaklanjuti, happy silitonga saksi adalah kepala dinas pertanian tapteng, tapanuli tengah akan dibangun pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat, yang bersumber dana dari apbn, salah satunya desa gunung mario: tanggal maret saksi berkunjung desa gunung mario untuk mengecek lokasi pembangunan, sebelum pulang, saksi mampir rumah camat pilangsari, lalu datang segerombolan massa mengendarai motor, mobil, maupun becak: segerombolan massa berteriak "hidup busur , dan mencari camat. karena tidak bertemu dengan camat massa mencoba mendobrak rumah dengan berteriak teriak corak! hancurkan! bakar! corak! hancurkan! bakar! : saksi selanjutnya menelepon kapolres untuk meminta pertolongan, tak lama berselang kapolsek datang: jefri hutabarat saksi adalah lintas desa loan baer, kecamatan tabel nauli: saksi menegur ani hutabarat yang memberikan uang kepada masyarakat pukul salah satunya adalah tumpak situmorang. kemudian tumpak beradu mulut dengan saksi karena menegur ani hutabarat, selanjutnya datang bapak dari tumpak situmorang dan memukul saksi, saksi melaporkan kepada polsek kolang namun belum ada tindaklanjutnya, saksi juga melapor bawaslu namun setelah hari pemilihan: alasan harian saksi adalah ketua kpps tps desa saragih uruk timbul, selesai penghitungan suara tps anggota kepolisian dan limas membawa kotak suara ppk, sampai rumah ada pukul amirudin menikam perut saksi dari belakang dan mengatakan inilah yang menghalangi langkah , saksi sudah melapor polisi, namun sampai saat ini amirudin belum ditangkap, isafrudin gea saksi tinggal kelurahan pasir bidang kecamatan saudi': saksi adalah ketua tps, selanjutnya sejumlah anggota amp dan masyarakat yang tidak saksi kenal memeriksa kotak suara rumah saksi: ketua partai pdip yang merupakan tim busur bernama ronald pakpahan, yang mengatakan bahwa kotak suara agar diangkat kantor polisi, namun saksi tidak ikut, sehingga saksi tidak tahu apa yang terjadi, saat dikembalikan pada hari kotak suara masih utuh: saat pemilihan tiap tiap tps didatangi oleh tim dari busur, salah satunya bernama bonar pakpahan, akibatnya masyarakat ketakutan memilih, sehingga tidak semua datang, perolehan suara untuk busur suara, nomor sejumlah suara, nomor sejumlah suara, suara tidak sah suara. total dpt sejumlah parninggolan panggabean saksi adalah anggota kpps tps desa bona lumban, saat pemilihan seorang oknum polisi bernama situmorang, menggunakan ikat pinggang putih masuk dalam tps: oknum polisi duduk deretan saksi, dan saat penghitungan ikut maju bersama saksi lain: masyarakat memprotes hal ini, namun penghitungan berjalan dengan baik, tidak diganggu oleh oknum polisi tersebut, pos uli hutagalung saksi adalah petugas tps kelurahan lubuk toko kecamatan pandan, setelah pemungutan suara saksi dan anggota lintas mengantarkan kotak suara secretariat tps kelurahan, namun tengah jalan kepolisian memaksa untuk diletakkan kecamatan, impor lambang saksi adalah pemilih tps kelurahan bahamas, tps tempat saksi memilih banyak pendukung busur dan mengatakan akan dipecahkan kepalanya, pelanggaran asas adil dalam penyelenggaraan pemilukada tapanuli tengah bahwa memohon telah melakukan tindakan yang dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran asas adil dalam menetapkan pasangan calon dan tidak menindaklanjuti hasil putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memberikan putusan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan memohon. bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor kpu tt 4346871x11ertanggal desember pasangan calon bupati biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit buktidinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah karena (delapan) partai pendukung memenuhi syarat dan (sebelas) partai pendukung tidak memenuhi syarat.kabupaten tapanuli tengah tahun bertanggal desember memohon telah menetapkan sebagai berikut: bupati wakil bupati sh., hum bahwa memohon telah menggugurkan pasangan calon bupati biner sitompul dan dr. steven p.b. simanungkalit,sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode sebagaimana butir atas: busur kalah tps itu, yang menang nomor urut pangibulan situmorang saksi adalah ketua kpps desa kajoran, kecamatan pandan: saat pemilihan saksi pasangan calon nomor urut bernama syamsudin siregar memaksa masuk dalam tps: proses dari awal sampai perhitungan suara selalu terganggu karena syamsudin selalu protes dan keluar masuk, busur memenangkan pemilihan tps tersebut, syamsudin ada mandatnya, sebelumnya ada orang lain bernama lumba hutabarat yang juga membawa mandat dari pasangan busur, sehingga saksi busur ada dua tps tersebut: edison simatupang saksi adalah ketua kpps tps desa pemanasan kecamatan barus: pada pagi hari tanggal maret masyarakat sudah banyak datang untuk mencoblos, ada salah seorang tim busur datang dan mendekati papan tulis, lalu mengatakan nomor pasti kalah , selamat tinggal nomor selamat datang nomor tim tersebut selalu ada tps: ada satu orang anggota ipk menggunakan seragam, yang ribut luar arena tps dengan ketua dpc pdip kecamatan barus ta'mar hutabarat karena dianggap anggota ipk menakut nakuti masyarakat, juri tanjung ketua tps desa bukit batangan kecamatan barus: terdapat dua orang saksi dari pasangan busur, satu orang saksi dalam tps, satu lagi depan pintu masuk tps. dengan menggunakan kertas mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor urut pasangan calon pemenang tps saksi adalah busur, dede pardede ketua kpps tps kelurahan tukak, kecamatan tukak, saat pemungutan suara, ada seorang dar suku nias yang buta huruf, dengan bahasa yang tidak dimengerti, lalu saat mencoblos didampingi oleh orang yang mengerti bahasa nias: lalu ada oknum polisi bernama hanafi yang memprotes hal tersebut, dan memarahi saksi. akhirnya, saksi meminta camat untuk memberitahu polisi dimaksud untuk tidak mengganggu jalannya pemungutan suara, priadi pasaribu tps sorkam kanan kecamatan sorkam barat seorang saksidari pasangan busur bernama satria mengatur atur tempat duduk ketua, tempat kotak suara: menurut saksi hal ini menimbulkan ketidaknyamanan karena sepanjang pemungutan suara saksi selalu mengintervensi dan mengatur, pahala rambe tua mana pada tanggal maret pukul saksi diberi uang oleh seorang yang mengendarai mobil dan mengatakan, untuk memilih busur, anton nainggolan saksi adalah ketua tps kelurahan manduamas kecamatan manduamas, saat hari pemungutan suara, seorang dari tim busur bernama hendra penayangan masuk dalam tps dan mengatur atur, i2... program. bahwa memohon telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah pada tanggal november s d november untuk bakal calon perseorangan dan bakal calon bupati dan wakil bupati yang didukung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. bahwa berdasarkan penerima formulir pendaftaran tersebut bakal calon bupati dan wakil bupati yang menyerahkan formulir beserta berkas pendaftaran hanya ada (enam) bakal calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah yang terdiri atas (empat) bakal calon dengan dukungan' diusung partai politik dan atau gabungan partai politik, yaitu: raja besaran situmorang, s.h., hum yang berpasangan dengan sukan jaminan tanjung, se, dina riana samosir yang berpasangan dengan drs. hikmat batubara ir. muhammad armand effendy pohan yang berpasangan dengan ir. hotman bonar gultom, mma, biner sitompul yang berpasangan dengan dr. steven p.b. simanungkalit: dan (dua) bakal pasangan calon dari perseorangan, yaitu: tarif tarihoran dan raja asi purba, s.e.: satria junaidi sinambela, dan drg. doris roda nainggolan: bahwa sesuai dengan berita acara penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah periode nomor: kpu tt x11 tanggal desember jo. surat keputusan memohon nomor:periode jo. pengumuman nomor: kpu tt x11 tanggal desember tentang pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tapanuli tengah periode memohon menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah periode yaitu: raja besaran situmorang, sh., hum sukan jaminan tanjung, se: tarif tarihoran raja asi purba, se: dina riana samosir drs. hikmat batubara, bahwa sesuai dengan berita acara memohon telah menetapkan nomor urut masing masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati tapanuli tengah sebagai berikut: pasangan calon bupati raja besaran situmorang, sh., hum dan sukan jaminan tanjung, (nomor urut pasangan calon bupati tarif tarihoran dan raja asi purba, (nomor urut pasangan calon bupati dina riana samosir, drs. hikmat batubara (nomor urut bahwa daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum kepala daerah kabupaten tapanuli tengah memohon telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak pemilih. bahwa pada tanggal desember s d maret memohon telah melaksanakan pemeriksaan dan pendistribusian perlengkapan pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah. bahwa pada tanggal september s d september memohon telah membentuk ppk, dimasing masing kecamatan kabupaten tapanuli tengah dan pada tanggal september s d oktober memohon telah membentuk pps masing masing desa dan atau kelurahan seluruh wilayah kabupaten tapanuli tengah dengan jumlah pps. bahwa jumlah tps yang dibentuk oleh memohon untuk seluruh wilayah kabupaten tapanuli tengah dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kabupaten tapanuli tengah berjumlah tps. bahwa berdasarkan surat keputusan memohon tersebut atas memohon telah melaksanakan tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengah yaitu pencoblosan pemilihan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah pada sabtu tanggal maret secara serentak seluruh wilayah kabupaten tapanuli tengah. bahwa sesuai dengan berita acara rekapitulasi perolehan suara kpu tt pada tanggal maret memohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon bupati dan pasangan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah periode dengan perolehan suara sebagai berikut: urut pasangan calon wakil bupati perolehan suara calon tanjung, dina riana samosir drs hikmat batubara suara ras bahwa sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu tt sk i1 pada tanggal maret memohon telah melaksanakan pleno penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten tapanuli tengah terpilih periode yaitu raja besaran situmorang, sh.,m. hum sukan jaminan tanjung, se. bahwa atas surat keputusan memohon a kpu tt x11 tanggal desember yang tidak meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah, biner sitompul dan steven p.b simanungkalit oleh memohon, pasangan bakal calon bupati biner sitompul dan dr. steven p.b simanungkalit telah mengajukan penolakan terhadap surat keputusan memohon tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan memohon tersebut melalui pengadilan tata usaha negara medan, yang telah didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan tata usaha negara medan dengan registrasi perkara nomor ptun mdn. bahwa atas gugatan pembatalan surat keputusan memohon yang diajukan oleh pasangan bakal calon bupati biner sitompul calon wakil bupati dr. steven p.b simanungkalit tersebut majelis yang memeriksa perkara ago telah mengeluarkan putusan sela antara lain sebagai berikut: mengabulkan permohonan para penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara yang gugat bahwa memohon berpendapat pelaksanaan putusan sela majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut didasarkan atas ketentuan undang undang yang menyatakan, penundaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah hanya dimungkinkan oleh karena adanya bencana alam dan kerusuhan . bahwa terhadap gugatan pembatalan surat keputusan memohon yang diajukan oleh bakal pasangan calon bupati biner sitompul dan pasangan calon wakil bupati dr. steven p.b simanungkalit tersebut majelis yang memeriksa perkara guo pada tanggal maret telah memutus antara lain: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya . bahwa memohon telah melaksanakan semua proses pemilukada kabupaten tapanuli tengah tahun namun demikian memohon sangat menyayangkan tindakan dari kapolsek pandan akp sitompulkapolsek pandan akp sitompul. bahwa sesuai dengan pengaduan yang diterima oleh memohon memohon dari anggota kpps, yang menyampaikan kepada memohon adanya pemaksaan pembawaan kotak suara oleh oknum anggota polisi meski telaah disampaikan bahwa kotak suara tersebut harus dibawa sekretariat namun oleh oknum polisi tersebut memaksa untuk membawakannya, meski tanpa adanya serah terima dari anggota kpps kepada pps. bahwacalon dan pembiaran oleh pihak kepolisian terhadap anggota pps dan ppk (sepuluh) kecamatan untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat ppk pada tanggal maret meski sesuai dengan keputusan kpu kpu tt sk x tanggal oktober tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan dan pemilihan umu bupati dan wakil, bupati tapanuli tengah yangtanggal maret s d maret sehingga mempengaruhi keakuratan data perolehan suara.. bahwa berdasarkan peraturan kpu tahun dan peraturan kpu kabupaten tapanuli tengah tahun bahwa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkatan penyelenggara adalah sebagai berikut kpps model berita acara, model catatan pelaksanaan rekapitulasi: lamp model sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, ppk model da: berita acara, model da catatan pelaksanaan rekapitulasi: lamp. model da sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, kpud model db: berita acara, model db catatan pelaksanaan rekapitulasi lamp. model db sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bahwa berdasarkan uraian tersebut diomisi pemilihan umum nomor kpu tt x11 tanggal desember bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum tapanuli tengah nomor kpu tt x11 tanggal desember bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum tapanuli tengah nomor a kpu tt x1172010 tanggal desember bukti fotokopi berita acara nomor, bukti fotokopi berita acara nomor kpu tt pada tanggal maret bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum nomor kpu tt sk ! pada tanggal maret bukti fotokopi surat laporan dan pengaduan kepada kepala kepolisian daerah sumatera utara tanggal maret dengan surat nomor kpu tt selain itu, memohon mengajukan tujuh orang saksibahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati biner sitompul dan calon wakil bupati dr. steven p.b. simanungkalit telah mengajukan keberatan terhadap keputusan memohon nomor kpu tt atas permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon bupati biner sitompul dan calon wakil bupati dr. steven p.b. simanungkalit melalui pengadilan tata usaha negara nomor ptun mdn, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tanggal maret telah memutus bukti yang amar putusannya antara laierbitkan surat keputusan yang baru tentang penetaptapanuli tengah tahun dengan mengikutsertakan dan mencantumkan para penggugat biner sitompul dan dr. steven p.b simanungkalitkabupaten tapanuli tengah tahunketua ppk pilangsari) saksi dan kpps diintimidasi oleh tim busur dengan menyatakan, mana lebih berharga fotokopi dari pada stempel basah: i2.5j menimbang bahwa pihak terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal maret yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menguraikan hal hal, bahwa obyek keberatan pemohon yang diajukan dalam permohonannya adalahmenurut hukum acara mahkamah konstitusi adalah bukan merupakan obyek sengketa php.kamis,. meskipun tidak dihadiri olehpada tanggal maretmarethanya menerima satu surat keputusan dari memohon yaitusehingga pemohon menganggap bahwa obyek sengketa dari permohonan pemohon dalam perkara keberatan ini adalah surat keputusan memohon nomor kpu tt sk itidak beralasan hukum, sehingga karenanya beralasan untuk ditolak, setidak tidaknya dikesampingkanpermohonan pemohon lewat waktukamis tanggal maret memohon telah memberikan undangan kepada seluruh pasangan calon, panas pilkada kabupaten tapanuli tengahhari kamishari kamis, tanggal maretdb, bawaslu pilkada kabupaten tapanuli tengah, pada hari kamis tanggal maret bahwa pemohon mendaftarkan permohonannya pada hari rabu tanggal maretmpat) hari kerja semenjak penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah tahun yang dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka kpud kabupaten tapanuli tengah pada hari kamis tanggal maret aula kantor kpu kab. tapanuli tengah, yang seharusnya secara hukum jangka waktu pendaftaran permohonan dimulai sejak hari jumat tanggal maret dan berakhir pada hari selasa tanggal maretatau (empat) hari kerja sejak penetapan rekapitulasi hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten tapanuli tengah yang dilakukan pada hari kamis, tanggal maret dengan demikian, permohonan yang diajukan telah melampaui batas waktuukada.persyaratan, verifikasi, dan penetapan calon. money politic. masalah pelaksanaan kampanyedibahwa memohon juga telah menggugurkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ir. muhamad armand effendy pohan dan calon wakil bupati ir. hotman bonar gultom, m.ma: dan pasangan calon guo telah mengajukan keberatan terhadap keputusan memohon nomor kpu tt 4346871pengadilan tata usaha negara sesuai putusannya nomor ptun mdn telah memeriksa dan memutus perkara guo yang amar putusannya antara lain menyatakan sebagai berikut: menyatakan batal penetapan pasangan calon pemilukada tapanuli tengah tahun dan memerintahkan mencabutnya: memerintahkan kpu kabupaten tapanuli tengah untuk memasukkan pasangan calon bupati ir. muhamad armand effendy pohan dan calon wakil bupati ir. hotman bonar gultom, mmatapanuli tengah tahun bahwa memohon telah menolak untuk melaksanakan keduatapanuli tengah tahun dapat,tapanuli tengah tahun yang menurut undang undang merupakan wewenang panwaslukada kabupaten tapanuli tengahkhusus menyangkut sanksi terhadap pelanggaran politik uang money politic) yang dilakukan olehtelahpihaktahun juncto dan tahun serta fatwa nomor kma!ii tanggal september yang kepada ketua kpu yang menyatakan sanksi terhadap pelanggaran money politic pasangan calon daniiney ,tapanuli tengahpersyaratan, verifikasi, dan penetapan calon, money politiktapanuli tengahtapanuli tengah telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta transparan, sehingga masyarakat kabupaten tapanuli tengoney politiktapanuli tengahtapanuli tengahtapanuli tengah, iiperlu ditegaskan oleh pihak terkait bahwa pelaksanaan seluruh tahapan pemilukada kabupaten tapanuli tengahtapanuli tengah secara adil dan setara sesuai dengan huruf nomor tahun termasuk dalam hal ini pemohon, fakta dan bukti yang dapat diajukan oleh pihak terkaitmoney politikcc. menerapkan hukum:tapanuli tengahraja besaran situmorang, sh., hum dan h.sukan jaminan tanjungtapanuli tengah tahun pada tanggal marettapanuli tengah, dan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tapanuli tengah. tapanuli tengah incumbent) mempunyai segala fasilitas untuk melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masmalai: salsa teliti pemohon terkait dalil tentang tahapan pemilukada, provinsi kalimantan timur tahun diajukan oleh nama muhammad amran agus, s.h.,m.h. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kerapu gang pesut nomor kelurahan manggar baru nama adi dharma pranata, s.h. pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan letjen paman nomor kelurahan gunung sari ulu, kecamatan balikpapan tengah nama muhammad rizal fadilah, s.h., m.h. pekerjaan pengacara alamat jalan praja mukti blok nomor kelurahan sepinggan baru, balikpapan nama zulkifli, s.h. pekerjaan belum tidak bekerja alamat jalan bukit pelajar nomor kelurahan baru ulu, balikpapan barat nama rinto, s.h. pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan blora kelurahan landasan ilir, kota balikpapan nama feri yuliansyah, s.h. pekerjaan karyawan swasta alamat jalan blora nomor kelurahan landasan ilir, kecamatan balikpapan kota nama prisma, s.h. pekerjaan pelajar mahasiswa alamat jalan soekarno hatta nomor kelurahan muara rapat, kecamatan balikpapan utara nama iqbal mulyono, s.h. pekerjaan belum tidak bekerja alamat jalan soekarno hatta nomor kelurahan karang jang, kecamatan balikpapan utara nama hamzah, s.h. pekerjaan belum tidak bekerja alamat jalan pandan sari nomor kelurahan mayasari, balikpapan barat kesemuanya merupakan pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun dari komite independen pemantau pemilu kip) balikpapan: selanjutnya disebut sebagai 0n nnn0 . pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kota balikpapan, beralamat jalan jenderal sudirman nomor prapatan, balikpapan kota, kota balikpapan, kalimantan timur: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kot l tanggal januari memberi kuasa kepada wawan sanjaya s.h.,m.h., mangaka mainland gultom s.h., m.h., sapto hadi pamungkas s.h.,m.h., advokat kuasa hukum yang tergabung dalam tim kuasa hukum komisi: bahwa pengajuan permohonan seharuserdasarkan ketentuan huruf angka pmkjika dicermati dengan seksama pokok permohonan pemohon adalah mempersoalkan berkaitan dengan:,,:perolehan suara kolom kosongkolom kosong dan pihak terkait adalah suara suara) suara y65mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang pada pokoknya meliputi: laporan pemohon kepada bawaslu kota balikpapan terkait kampanye melalui media sosial oleh akun media sosial yang tidak mendaftarkan diri memohon tidak ditindaklanjuti, sampai dengan saat pemungutan suara memohon tidak merespon surat dari pemohon perihal penambahan anggota pemantau pemilihan, permohonan daftar nama ppk, pps, dan kpps serta permohonan data laporan sumbangan dan daftar pemberi sumbangan, pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan,,yang tidak menggunakan hak pilihnya:. divide bukti sampai dengan bukti p.7jota balikpapanbalikpapanota balikpapanlaporan pemohon terkait kampanye melalui media sosial telah ditindaklanjuti oleh bawaslu kota balikpapan, (satu) laporan tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat formil, (satu) laporan tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat materiil, dan (satu) laporan telah terdapat rekomendasi bawaslu kota balikpapan kepada memohon agar pada pemilihan selanjutnya setiap tps diberikan tanda larangan menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar lainnya dibalik suara (vide bukti bukti bukti bukti pk bukti pk dan bukti pk 6j. pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan bahwa kampanye media sosial dimaksud telah memengaruhi pilihan para pemilih: bahwa terkait dalil sampai dengan saat pemungutan suara memohon tidak merespon surat pemohon perihal penambahan anggota pemantau pemilihan, permohonan daftar nama ppk, pps, dan kpps, serta permohonan data daftar pemberi sumbangan dana kampanye, pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan membuktikan keterkaitan keterlambatan respon atas surat surat pemohon oleh memohon dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi suara pihak terkait dan kolom kosong. terkait dalil pemohon ini telah dilaporkan pemohon kepada bawaslu kota balikpapan daakses informasi yang dibutuhkan pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. memohon telah mengirimkan daftar nama ppk, pps, dan kpps, serta daftar pemberi sumbangan dana kampanye kepada pemohon (vide bukti bukti bukti dan bukti pk bahwa terkait dalil pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan, pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dalil ini, dan tidak terdapat bukti yang mendukung: bahwa perihal dalil sehingga ada dugaan upaya menghalangi pemantauan, pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak dapat membuktikan keterkaitan terhambatnya diterimanya hasil salinan kwk dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi suara pasangan calon dan kolom kosong. terkait dalil ini, atas laporan pemohoteguran agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kepada ketua pps telaga sari, ketua pps landasan ulu, ketua pps landasan ilir, ketua ppk balikpapan kota, ketua ppk balikpapan selatan, dan ketua ppk balikpapan utara (vide bukti pk dan bukti pk bahwa perihal daliltidak menggunakan hak pilihnya, selain pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud, ketidakhadiran sebagian pemilih tps belum tentu disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi sebagaimana didalilkan pemohon. apalagi, dalam jawabannya dan dipertegas dalam persidangan, memohon menyodorkan data bahwa persentase jumlah pemilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun lebih tinggi dibandingkan pemilihan sebelumnya (vide jawaban memohon halaman dan risalah sidang perkara php.kot xix tanggal februari bahwa perihal dalil, pemohon tidak menyerahkan bukti terkait dalil dimaksud. berdasarkan formulir model berupa laporan hasil pengawasan tps kelurahan manggar baru, tidak terdapat dugaan pelanggaran apapun divideemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari memohon, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonwaslu kota balikpapaer ngan panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat ira aa. mujahidin nip telp: fax: fat digital signature email: office @mkri.id oboleh karena permasalahan yang diajukan pemohon dalam pokok permohonan bukan merupakan permasalahlainkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dalam proses penyelesaiannya merupakan ranah lembaga lain, maka mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara guo. ii.balikpapanmeskipun pemohon merupakan pemantau pemilihan yang bersifat independen dan tidak mewakili kepentingan kolom kosong dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun yang hanya diikuti satu pasangan calon, tetapi kedudukan pemohon secara hukum tetap dipersamakan dengan pemohon yang berasal dari pasangan calon dan terikat berkaitan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan.wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun karena selisih perolehan suara sah antara pemohon dengan pihak terkait pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz s.h.) adalah suara sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar suara atauada pokoknya mengatur peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kotajumlah penduduk warga negara indonesia) kota balikpapan yang tercantum didalam data kependudukan pada website mahkamah konstitusi dan data kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota balikpapan per bulan juni tahun vide: bukti jumlah penduduk kota balikpapan adalah (enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan pemilihan maka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapanrahmad mas'ud dan thohir aziz s.h.) memiliki kota dan wakil wali kota balikpapan tahun pem ya s.h satu persen) dari suara sah bahwa berdasarkan tabel tersebut atas, jumlah suara sah dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun adalah (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara kolom kosong dengan peraih suara terbanyak pihak terkait) adalah (jumlah suara sah) (dua ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara: bahwa perolehan suara kolom kosong adalah sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) suara, sedangkan pihak terkait pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz s.h) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak (seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan suara) suara, sehingga selisih suara sah antara kolom kosong dengan pihak terkait adalah (enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara atau (dua puluh empat koma sembilan persen), dengan demikian selisih suara sah antara kolom kosongtujuh puluh lima) suara, bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara kolom kosongmenanggapi dalil pemohon dalam permohonannya halaman (tiga) point angka yang pada pokoknya pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, patut dikesampingkan mengingat mahkamah telah membahas dan menguraikan secara komprehensif seluruh argumentasi hukum kota kota berdasarkan catatan memohon, permohonan perselisihan hasil pemilihan tahun dan mahkamah konstitusi terdapat banyak.wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kotakolom kosong dengan pihak terkait tidak sesuai dengan ketentuatau kaburerror object bahwa keputusan memohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah surat keputusan kpunamun didalam dalil pemohon pada halaman bagian angka pemohon meminta dilakukan pembatalan surat keputusan kpu balikpapan nomor pp. rk kpu kot vide bukti yang mana jika ditelusuri lebih lanjut surat keputusan kpu balikpapan nomor pp. rk kpu kot bukan merupakan keputusan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan sertifikat akreditasi pemantau pemilihan tahuntingkat tps, kecamatan dan kota. bahwa secara faktual tidak ada perbedaan data akhir rekapitulasi penghitungan suara disetiap tingkatan tersebut baik oleh memohon, bawaslu, pihak terkait maupun oleh pemohon sendiri bahwa pokok permohonan pemohon sesungguhnya tidak ada yang berkaitan dengan kesalahan pemohon dalam melakukan penghitungan suara melainkan pokok permohonan pemohon hanya mempersoalkan mengenaidengan demikianpemilihan umum kota balikpapan, beralamat kantor hukum wawan sanjaya rekan, jalan pupuk utara blok damai bahagiaenek. memohon, berkenaan dengan permohonan atas, berikut ini: nama rahmad mas'ud, s.e. alamat jl. januari rt. kelurahan tengah, kecamatan balikpapan barat, kota balikpapan, provinsi kalimantan timur nama thohir aziz, s.h. alamat sepinggan baru rt. kelurahan sepinggan, kecamatan balikpapan selatan, kota balikpapan, provinsikolom sebelah kanan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada agus amri, s.h., m.h., c.l.a., topic minzathu, s.h., m.h., happy gemilang, s.h., ahmad yani, s.h., zakaria, s.h., erwin wicara, s.h., hadi manihuruk, s.h., agung wicaksono, s.h., ahmad yospelani, s.h., agus wijayanto, s.h., heli muin, s.h., m.t., m.a., raditya utomo, s.h., putu bravo timothy, s.h., m.h., dan hendrik kalalembang, s.h., m.h, advokat kuasa hukum pada kantor advokat agus amri affiliates triple a), beralamat jalan syarifudin yes rt. kelurahan sepinggan baru, kecamatan balikpapan selatan,surat keputusan memoho kota dan wakil wali kota balikpaplaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpaptertib, sehat dan selamat sesuai dengan asas pemilihan masa pandemic covid gambaran umum pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun meliputi: pelaksanaan pendaftaran dan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota kota balikpapan tahun pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun la. pelaksanaan pendaftaran dan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun bahwa pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota balikpapan dilaksanakan mulai tanggal september sampai dengan tanggal september oleh karena sampai batas akhir pendaftaran pada tanggal september baru ada satu bakal pasangan calon mendaftar maka dilakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal september sampai dengan september berdasarkan surat keputusan kpu kota balikpapan nomor pl. kpt kpu kot ix tentang perubahan kelima atas keputusan kpu kota balikpapan nomor pl. kpt kpu kotvide bukti sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran pukul wita bakal pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun yang melakukan pendaftaran adalah rahmad mas'ud dan thohir aziz s.h yang diusulkan oleh gabungan partai politik: peratpesatanmemesta perindo) |i kum panam tanam bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahu opera pesanan meses perindo aus bgpatianara jarakasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun vide: bukti danvide: bukti bakal pasangan calon yang ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota balikpapan adalah pasangaa petapesauandoresa perindo) kumvide: bukti tata letak dan daftar pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan berada pada sisi kolom kanan adalah pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz s.h: i.b. pemungutan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun bahwa pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota balikpapan telah dilaksanakan pada tanggal desember (seribu lima ratus lima) tps, (tiga puluh empat) kelurahan yang tersebar (enam) kecamatan kota balikpapan, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapanota balikpapan: bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat ppk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, selanjutnya pada rekapitulasi tingkat kpu kota juga telah dilakukan pencernaan terhadap masalah atau kejadian yang disampaikan dalam ple jika terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, bawaslu kota balikpapan atau pemantau pemilihan, memohobalikpapan dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pemantau serta bawaslu kota balikpapan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota balikpapan telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal desember dengan dihadiri oleh saksi saksi pasangan calon, panitia pemilihan kecamatan ppk) dari kecamatan, pemantau pemilihan dan bawaslu kota balikpapan sebagai berikut: adi dharma pranata, selaku pemantau pemilihan: eddy dallas s.s m.h. dan muhammad bahru nur selaku saksi pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz s.h: cc. seluruh ketua dan anggota ppk se kota balikpapan, agustin selaku ketua, ahmadi aziz, ida farida dan dedy irawan selaku anggota bawaslu kota balikpapan beserta jajarannya, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota balikpapan adalah sebagai berikut vide: bukti kolom kosong, memperoleh sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) suara: rahmad masud dan thohir aziz s.h, memperoleh seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan suara) suara, jumlah pemilih dalam dpt adalah empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) pemilih: jumlah pengguna hak pilih dalam dpt adalah dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) pemilih: jumlah pemilih yang pindah memilih dpp) adalah sembilan ratus dua puluh sembilan) pemilih jumlah pemilu yang pindah pemilih dpp) yang menggunakan hak pilihnya adalah sembilan ratus lima belasdalah empat ribu delapan ratus sembilan puluh tigaadalah empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) pemilih: jumlah suara sah adalah dua ratus lima puluh tuju ribu lima ratus tujuh puluh satu) suara, jumlah suara tidak sah adalah delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima suara) suara: jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan empat ratus lima puluh lima ribu seratus lima) surat suara: i. jumlah surat suara yang digunakan adalah dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam) surat suara, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru color adalah tiga ratus tiga puluh tuju) surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebesar seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua) surat suarabahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh permohonan pemohon, maka memohon akan menanggapi pokok permohonan pemohon dengan uraian sebagai berikutbahwa dalam menjalankan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun memohon selalu bertindak berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, salah satunya berkaitan dengan pemantau pemilihan dalam pemilihan yang hanya diikuti oleh (satu) pasangan calon atau dikenal dengan calon tunggal, dimana memohon telah memberikan hak hak yang memang telah menjadi hak pemohon selaku pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bahwa pemberian hak pemohon oleh memohon diawali dengan pada tanggal september pemohon melengkapi formulir pendaftaran sebagai pemantau dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun atas hal tersebut, pada tanggal oktober memohon menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau nomor pp. rk kpu kot vide bukti kepada pemohon yang diterima pemohon pada tanggal oktober diserahkan pula tanda pengenal (name tag) untuk masing masing pemantau, bahwa dalam formulir pendaftaran pemantau yang diajukan pemohon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun tersebut serta yang tertuang didalam tanda pengenal (name tag) yang diterbitkan oleh memohon, pemohon menyampaikan pemantau pemilihan dengan wilayah kerja pemantauan perkecambahan dengan identitas sebagai berikut: vide bukti nama pemantau wilayah ppaamsm jpateasanesrat padanya jaten bat pasmurresh (eakoapanumia bahwa setelah menerbitkan sertifikat akreditasi pemantau nomor pp. rk kpu kot vide bukti dan memberikan tanda pengenal (name tag) untuk masing masing pemantau, pada tanggal november pemohon mengirimkan surat nomor skl kip bpn xi1 tanggal november kepada memohon terkait dengan permohonan audiensi kepada memohon vide bukti terhadap permintaan pemohon tersebut kemudian memohon menerima audiensi tersebut yang berasal dari pemantau kip balikpapan dan pemantau yang berasal dari pmii balikpapan vide bukti bahwa pada tanggal november pemohon mengirimkan surat nomor skl kip bpn xi vide buktsurat pemohon tersebut melalui surat nomor pp. sd kpu kot ilvide bukti bahwa pada tanggal desember pemohon mengirimkan surat nomor skl kip bpn xi vide buktxi1bahwa atas rekomendasi bawaslu kota balikpapan berdasarkan surat nomor bawaslu prov. ki pm. x11 dan berdasarkan surat memohon nomor py. sd kpu kot x1vide bukti bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota balikpapan, sebagaimana ketentuan huruf pkpu nomor tahun seharusnya pemantau sebelum menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota terlebih dahulu. meski saat itu pemohon belum melengkapi hal tersebut memohon tetap memberikan hak pemohon untuk melakukan pemantauan dengan mengingatkan pemohon untuk terlebih dahulu untuk melengkapi syarat tersebut, padahal jika mau bisa saja memohon mendiamkan hal tersebut dan menolak kehadiran pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota tersebut. bahwa atas segala tindakan yang telah memohon lakukan dalam rangka menjalankan ketentuan perundang undangan pemilihan dan dalam rangka memberikan hak pemohon selaku pemantau sudah selayaknya dalil pemohon yang mendalilkan bahwatidak terbukti dan tidak benar hingga layak untuk dikesampingkanbahwa berkaitan dengan pelanggaran kampanye melalui media social yang dilakukan oleh seseorang dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wali kota balikpapan tahun yang telah dilaporkan pemohon kepada bawaslu kota balikpapan namun tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu balikpapan adalah dalil yang tidak tepmendengar dan membaca keterangan badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kota balikpapan memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kota balikpapadalam persidangan: bahwa berdasarkan uraian tersebut.kaitan dengan tidak ditindaklanjutinya pengaduan pemohon kepada bawaslu kota balikpapan, apabila pemohon merasa tidak puas seharusnya pemohon menyelesaikannya melalui dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) bukan justru memasukannya sebagai polita dalam permohonan ini bahwa oleh karena dalil pemohon berkaitan mengenaiadalah salah alamat oleh karena mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa berkaitan dengan pelanggaran tersebut maka sudah selayaknya permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima mengenai penambahan anggota pemilihan, surat nomor skl bpn xi tentang surat permohonan data daftar nama ppk, pps dan kppsyang tidak diberikan oleh memohon bahwa berkaitan dengan penambahan anggota pemantau pemilihan yang didalilkan oleh pemohon, permintaan penambahan anggota pemantau tersebut tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar, dimana pemohon tidak pernah mengirimkan surat secara khusus berkaitan dengan penambahan anggota pemantau tersebut, melainkan pemohon hanya menyelipkan (dua) nama pemantau tersebut bersamaan dengan surat nomor skl kip bpn xi yang pada pokoknya surat tersebut bukan berkenaan dengan penambahan pemantau pemilihan melainkan terkait dengan permohonan data. bahwa berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yang berbunyietentuan tersebut memberikan pengaturan bahwa penambahan anggota pemantau pemilihan harus dilaporkan dengan mekanisme yang benar. bahwa berkaitan dengan surat pemohon mengenai permohonan data daftar nama ppk, pps dan kpps pada dasarnya didasari surat pemohon yang dikirim pada tanggal november melalui surat nomor skl kip bpn xpermintaan pemohon tersebut melalui surat nomor pp. sd kpu kot x11melalui e mail vide bukti bahwa berkaitan dengan surat pemohon mengenai data laporan sumbangan dan daftar pemberi sumbangan, pada tanggal desember pemohon mengirimkan surat nomor skl kip bpn xilkemudian atas rekomendasi bawaslu kota balikpapan berdasarkan surat nomor bawaslu prov. ki pm. x11 berdasarkan surat memohon nomor py. sd kpu kot ximengenai pada tanggal desember pemohon diperlakukan tidak adil karena pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara pada pleno tingkat kecamatan dan tidak diberikan salinan form kwk oleh pps telaga sari, landasan ulu, landasan ilir darikarena intruksi komisioner kpu balikpapan bahwa tanggal desember merupakan tanggal pemungutan dan penghitungan suara ditingkat tempat pemungutan suara tps) dalam pemilihan wali kota dan wakil walikota balikpapan tahun oleh karena itu sangat tidak masuk akal apabila pada tanggal desember pemohon mendalilkan merasa tidak diberikan hak suara pada saat pleno ditingkat kecamatan, karena pleno ditingkat kecamatan baru dilaksanakan pada tanggal desember bahwa perlu memohon sampaikan terlebih dahulu bahwa alasan utama pemohon tidak mendapatkan form hasil salinan kwk ditingkat tps adalah karena pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal desember pemohon tidak menempatkan pemantau setiap tps, apabila pemantau menempatkan pemantau setiap tps tentu pemantau akan mendapatkan haknya untuk memperoleh form hasil salinan kwk dari petugas kpps disetiap tps. hal tersebut nampaknya didasari jumlah pemantau yang pemohon daftarkan hanya sebanyak total orang vide bukti sementara jumlah tps dalam pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun adalah sebanyak tps, bahwa sebagaimana ketentu menyebutkan bahwa dalam hal saksi atau pemantau pemilihan dalam negeroleh karena tidak ada pleno pada tingkat pps maka pps menyerahkan formulir model hasil salinan kwk kepada pemantau pada saat pleno ditingkat kecamatan, bahwa pada faktanya pemantau telah menerima formulir model hasil salinan kwk yang diserahkan pleno kecamatan vide bukti bahwa terkait pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara pada pleno tingkat kecamatan adalah dalil yang mengada ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi didalam pleno tingkat kecamatan, karena faktanya dalam pelaksanaan pleno tingkat kecamatan ppk selalu memberikan ruang untuk berbicara baik oleh saksi pasangan calon, panwascam maupun oleh pemantau pemilihan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan kejadian khusus yang ditindaklanjuti oleh ppk melalui berita acara kejadian khusus vide bukti sampai bahwa pada dasarnya terhadap dalil permintaan salinan form yang didalilkan oleh pemohon menimbulkan adalah dalil yang membingungkan, mengingat istilah salinan form itu sangat banyak, apakah yang dimasukan oleh pemohon itu salinan formulir model hasil salinan kwk atau model hasil salinan yang mana. bahwa terkait dalil memohon tidak diberikan formulir model hasil salinan kwk oleh pps telaga sari, landasan ulu, landasan ilir dari ppk balikpapan kota adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana salinan model hasil salinan kwk oleh pps telaga sari telah diserahkan oleh saudara abdul jalil selaku ketua pps telaga sari, vide bukti salinan model hasil salinan kwk landasan ulu telah diserahkan oleh saudara anwar selaku ketua pps landasan ulu kepada saudara feri yuliansyah s.h perwakilan pemantau) pada tanggal desember bertempat rumah saudara anwar vide bukti dan formulir model hasil salinan kwk landasan ilir telah diserahkan oleh saudara chairul rahmatullah selaku ketua pps landasan ilir vide bukti dan bahwa terkait dalil memohon tidak diberikan formulir model hasil salinan kwk oleh ppk balikpapan selatan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana ppk balikpapan selatan melalui saudara noor irwansyah selaku ketua telah menyerahkan formulir model hasil salinan kwk kepada saudara rinto s.h selaku perwakilan pemohon yang melakukan pengawasan dalam pleno tingkat kecamatan balikpapan selatan pada tanggal desember vide bukti pemohon melalui saudara rintbarat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana ppk balikpapan barat melalui saudara eko selaku ketua telah menyerahkan formulir model hasil salinan kwk kepada saudara zulkifli s.h selaku perwakilan pemohon yang melakukan pengawasan dalam pleno tingkat kecamatan balikpapan barat pada tanggal desember vide bukti pemohon melalui saudara zulkifliutara adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dimana ppk balikpapan utara melalui saudari kuliah selaku ketua telah menyerahkan formulir model hasil salinan kwk kepada saudara iqbal mulyono s.h selaku perwakilan pemohon yang melakukan pengawasan dalam pleno tingkat kecamatan balikpapan utara pada tanggal desember vide bukti pemohon melalui saudara iqbal mulyonunsur tsm karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan adalah dalil yang terbukti tidak berdasarkan uraian yang telah memohon sampaikan, atas hal tersebut dalil permohonan berkaitan dengan unsur tsm patut untuk dikesampingkan mengenaipemenangan pasangan calon bahwa berkaitan dengan dalil pemohon pada tanggal desember pemohon dan apk yang masih terpasang tim pemenangan pasangan calon adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan salah alammengenai memohobahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkanadalah dalil yang tidak memiliki dasar, dimana dalil ini sebenarnya pengulangan saja dari dalil pemohon sebelumnya dan telah pemohon bantah didalam jawaban memohon pada angka sampai dengan angka bahwa oleh karena dalil pemohon bahwa telah terbantahkan melalui dalil dalil yang telah memohon sampaikan didalam jawaban memohon, permintaan pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kota balikpapan sangat tidak beralasan dan harus dikesampingkan mengenai selisih perolehan suara disebab40x lebih bahwa memohon membantah bahwa tidak optimal dalam melaksanakan sosialisasi oleh karena memohon telah optimal melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun dengan berbagai macam metode dan telah menyentuh seluruh basis pemilih, adapun sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai berikut pemasangan pemberian bahan sosialisasi pilkada balikpapan tahun vide bukti videotron 3x4 jl. end sudirman meter (depan kantor kpu end aka spanduk buah 2x3 masing masing meter sampai dengan buah disetiap kelurahan baliho buah 3x4 masing masing ima jamyangasvan area pamflet seluruh rukun buah tetangga rt) kota hai brosur seluruh rukun buah tetangga rt) kota poster seluruh rukun buah tetangga rt) kota balikpapan akun instagram instagram template kpu selama balikpapan tahapan total pilkada flowers) akun facebook facebook template kpu selama balikpapan tahapan total pilkada flowers) website kpu balikpapan kaos masker maskot dan kota balikpapan alina il. kegiatan sosialisasi pelaksanaan pilkada balikpapan tahun melalui iklan media vide bukti ren done team jawa saa iwa televisi kompas selama tahapan maman ras juara jesanaurevan ras home raas |enamatrevan ii. kedudukan hukum pemohon pemohon adalah pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari komisi pemilihan umum kota balikpapan dengan nomor pp. rk kpu kot bahwa berdasarkan huruf pmk nomor tahudalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam satu pasangan calon,oleh kpu kota balikpapa(selam voodoo ptooeo bahwa berdasarkan badan pusat statistik jumlah penduduk kota balikpapan adalah sebanyak (enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh), sehingga perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan surat hasil pemilihan oleh kpu kota balikpapan sebesar bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kota balikpapan adalah sebesar (dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu), sehingga perbedaan perolehan suara dengan kolom kosong adalah paling banyak 14x suara, bahwa pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz, s.h memperoleh suara sebanyak seratus enam puluh ribu il. kegiatan sosialisasi pelaksanaan pilkada balikpapan tahun secara langsung vide bukti aaa nan smk dekat pesanan ester yama school balikpapan donna sae aga" yama balikpapan camat sekota balikpapan, sosialisasi baginya tahapan pilkada februari hotel pacific sekota balikpapan, babinkamtib mas sekota balikpapan kpu goes februari sma negeri school balikpapan kpu goes februari smk negeri siswa siswi school balikpapan sma patra kpu goes februari school dharma siswa siswi balikpapan kpu goes sma negeri school maret balikpapan kpu goes politeknik negeri mahasiswa campus maret balikpapan pengunjung pedagang pengunjung sosialisasi keliling agustus plaza kebun dan pedagang pengunjung sosialisasi keliling agustus pasar inpres dan pedagang pengunjung sosialisasi keliling agustus plaza rapat dan pedagang pengunjung sosialisasi keliling agustus pasar pandan dan sari pedagang pasar landasan, pasar baru, pengunjung, simpang lampu pedagang sosialisasi keliling oktober merah plaza dan balikpapan, pengguna simpang jalan gunung malang simpang balikpapan baru, pengunjung sosialisasi keliling oktober taman dan generasi, dome, pengguna simpang jalan bandara jalan masuk pengunjung sosialisasi keliling oktober balikpapan super dan pedagang sepinggan ann asrama haji, sosialisasi keliling november2020 pantai manggar pengunjung simpang lampu merah kebun sayur, simpang november pasar buton, para sosialisasi keliling simpang lampu pengguna merah rapat, jalan simpang lampu merah gunung sari asrama haji, pengunjung, pan november pantai manggar, gang sosialisasi keliling dan lapangan pengguna merdeka jalan pengunjung pan pan desember kampung baru, dan sosialisasi keliling jalan inpres pengguna jalan simpang lampu pengunjung sosialisasi keliling desember merah bandara dan dan stadion pengguna batasan jalan pengunjung pan pan desember lapangan pedagang pengunjung sosialisasi keliling desember dome, taman dan generasi pedagang pan fan desember graha indah, pengguna sosialisasi keliling telaga sari pandan sari, pengunjung sosialisasi keliling desember lapangan dan merdeka pedagang bahwa kegiatan sosialisasi yang telah memohon lakukan dengan berbagai macam metode menunjukkan bahwa memohon sudah semaksimal mungkin melakukan rangkaian kegiatan yang bertujuan utama untuk meningkatan partisipasi pemilihan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun adapun target partisipasi pemilih yang memohon canangkan adalah sebesar (tujuh puluh tujuh koma lima) yang mana faktanya pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun partisipasi pemilih adalah sebesar (lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen), hal ini menunjukkan bahwa memohon telah berusaha optimal melaksanakan sosialisasi terkait dengan penggunaan hak pilih, bahwa pada pilkada tahun yang dilaksanakan memohon juga telah menunjukkan trend kenaikan partisipasi pemilih dari tahun tahun dengan uraian sebagai berikut: bahwa atas hal tersebut dalil pemohon yang menyatalebih adalah tidak benar dan terbantahkan untuk itu patut untuk mahkamah mengenyampingkannya: mengenai terjaditerkait adanya daliladalah merupakan dalil yang tidak beralasan dan merupakan asumsi pemohon saja karena pemohon tidak ada memantau pada tps tersebut, selain itu istilah tidak lagi kenal dalam pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun karena formulir yang benar adalah formulir pemberitahuan kwk. bahwa fakta sebenarnya terhadap hal tersebut ialah ketua kpps pada hari pemungutan suara mengingatkan kepada seluruh pemilih tps agar selain membawa formulir pemberitahuan kwk juga harus menunjukan ktp elektronik, atas hal tersebut beberapa pemilih yang lupa membawa ktp elektronik pulang kerumah untuk mengambil ktp elektronnya masing masing. kemudian terdapat pemilih yang bernamamengaku kehilangan kip elektronik, atas dasar tersebut untuk mencegah hilangnya hak pilih seseorang kemudian ketua kpps berkonsultasi dengan pengawas tps apakahkehilangan ktp elektronik dapat tetap menggunakan hak pilihnya, oleh pengawas tps kemudian saudara oleng diperkenankan menggunakan hak pilihnya tps bahwa meski tidak secara tegas diatur didalam pkpu terkait pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah, tetapi semangat menjaga hak seseorang untuk menggunakan hak pilihnya tersebut tercermin dalam dan huruf (b) pkpu nomor tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu yang berbunybahwa selain itu apabila menurut pemohon terjadi dugaan pelanggaran ditingkat tps seharusnya pemohon ada menyampaikan keberatan kepada memohon, tapi dari mulai pleno tingkat kecamatan hingga tingkat kota pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan tersebut, selain itu terhadap dugaan pelanggaran tersebut jika memang benar ada seharusnya juga pemohon membuat laporan pada bawaslu, oleh karena terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan seharusnya menjadi kewenangan bawaslu dalam proses pemeriksaannya jika terbukti benar adanya, olehmenetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun yang benar adalah sebagai berikut: tata letak pasangan calon perolehan suara kolom kiri kolom kosong kolom kanan rahmad mas'ud dan thohir aziz s.hlikpapan nomor pl. kpt kpu kot tentang perubahan kelima atas keputusan kpu kota balikpapan nomor pl. kpt kpu kot ixbukti fotokopi sertifikat nomor pp. rk kpu kot atas nama komite independen pemantau pemilu kip) balikpapan tanggal oktober bukti fotokopi surat dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kota balikpapan nomor dukcapil tanggal januari perihal penyampaian data penduduk tahun bukti fotokopi daftar hadir dan dokumentasi audiensi memohon dan pemohon: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor pp. sd kpu kot il tanggal desember terkait pengantar penyerahan surat surat keputusan kpu kota balikpapan tentang pengangkatan ppk kota balikpapan, surat keputusan kpu kota balikpapan tentang pengangkatan pps kota balikpapan, surat keputusan kpu kota balikpapan tentang pengangkatan kpps kota balikpapan: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor py. sd kpu kot il tanggal desember perihal jawaban atas permohonan data kepada kip balikpapan: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor py. sd kpu kot il perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu kota balikpapan kepada kip balikpapan tanggal desember beserta laporannya: bukti fotokopi surat pemohon nomor skl kip bpn xii tanggal november perihal permohonan audiensi kepada memohon: bukti fotokopi surat nomor skl kip bpn xi kepada memohon perihal permohonan data daftar identitas ppk, pps dan kpps, bukti fotokopi surat nomor skl kip bpn xii perihal permohonan data daftar laporan penerimaan sumbangan: daftar nama atau perusahaan yang telah memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon: bukti fotokopi formulir rencana jadwal, daerah dan alokasi jumlah pemantau pemilihan wali kota dan wakil walikota balikpapan tahun yang isi oleh kip balikpapan beserta laporannykotselatanengahbaratutarimur, bukti fotokopi kumpulan formulir model kejadian khusus ditingkat kotselataengaimur tanggal desember bukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kot il tentang rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi penghitungan suara dan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapanhalaman tanggal desember beserta laporannya, bukti fotokopi daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun model daftar hadir kabupaten kota kwk): bukti fotokopi kumpulan bukti penyerahan formulir model hasil salinan kwk kecamatan se kota balikpapan tanggal desember bukti fotokopi kumpulan bukti pemasangan pemberian bahan sosialisasi kepada pemilih dalam pilkada balikpapan tahun bukti fotokopi kumpulan bukti kegiatan sosialisasi pelaksanaan pilkada balikpapan tahun melalui iklan media, bukti fotokopi kumpulan bukti kegiatan sosialisasi pelaksanaan pilkada balikpapan tahun secara langsung, bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai ketua pps telaga sari tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai ketua pps landasan ulu tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan bermaterai ketua pps landasan ilir tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk balikpapan kota tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk balikpapan selatan tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk balikpapan barat tanggal januari sembilan ratus dua puluh sembilan) dan kolom kosong memperoleh suara sebanyak sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pasangan calon rahmad mas'ud dan thohir aziz, s.h adalah sebesar (enam puluh empat ribu dua ratus delapan tujuh) suara bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon, pemohon tetaplikpapan nomor nomor pp. rk kpu koiibalikpapan nomorpukul wita, bahwa (tiga) hari kerja sejak hari rabuukti fotokopi surat pernyataan ketua ppk balikpapan utarawali kota dan wakil wali kota balikpapan berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor:ahan umum kota balikpapwali kota dan wakil wali kota balikpapix: bukti pt bahwa pihak terkait adalah pasangan calon wali kota dan wakil wali kota balikpapan dengan tata letak kolom kandengan suara terbanyak dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor:yang telah ditetapkan pada hari rabu tanggal desember pukul wita: bukti pt dan telah umumkan melalui surat pengumuman komisi pemilihan umum nomor: pl. kpt kpu kot ilbahwa dalam huruf telah menegaskan bahwawali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan oleh memohon dalam hal permohonan diajukan oleh memohon: bahwa dengan demikian, pihak terkait memiliki kepentingan dalam perkara guo. iibalikpapan tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut:ermohonan yang diajukan pemohon dengan pihak terkait diatas adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh pemohon atas adanya dugaan pelanggaran pemilukada, bahwa seharusnya pemohon melaporkan kepada bawaslu kota balikpapapabila pemohon masih merasa tidak puas maka dapat melanjutkan laporannya kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) sebagaimana tertuang:perselisihan hasil penghitungan suara, maka mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gou kota dan wakil wali kota dengan alasan: bahwadst. bahwagregat kependudukan kota balikpapan didapatkan fakta bahwa jumlah penduduk jiwa bukti pt sedangkan data pemilih yang telah ditetapkan berdasarkan formulir kwk dan kota balikpapan tahun diperoleh fakta bahwa daftar pemilih tetap berjumlah pemilih bukti: bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dalam surat keputusan kpu kota balikpapan nomorjunto berita acara nomor: pl. ba kpu kot ilditetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: tabel hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota balikpapan tahun suara kanan s.h. ambang batas selisih perolehan suara (satu dengan uraian penjelasan sebagai berikut:bukti pt maka berdasarkan kolom diatas pasangan kolom sebelah kanan atas nama rahmad mas'ud dan hari aziz s.h. berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak (seratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilancalon wali kota dan wakil wali kota letak kolom kanan rahman mas'ud dan hari aziz s.h.) kolom kosong, letak kolom kiri kolom kosong tidak bergambar) suara suara suara persentase selisih suara suara suara ysz suara suara dengan demikian, pemohon dapat mengajukan permohonan mahkamah konstitusi apabila selisih suara maksimal adalah suara. sementara, selisih suara antara kolom kosong dan pihak terkait adalah atau sebesar sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon poin halamankolom kosong. oleh karena ituatau setidak tidaknyaempat belas lewat dua puluh tiga menit) wita: bahwa hasil perhitungan suara melalui tabulasi perhitungan suara pilkada balikpapan, yang kemudian dituangkan dalam keputusan kpu balikpapanmerupakan satu fakta yang nyata telah dilaksanakannya rekapitulasi perhitungan suara pada hari rabu desember pukul wita secara transparan dan telah berdasarkan peraturan perundang undangan: bahwa pemohon mengajukan permohonannya masih dalam tenggang batas waktu yang telah ditetapkan dalam tahun jo. pmk tahun yaitusebagaimana akta pengajuan permohonan pemohon nomor: pan.mk ap3 dan telah register dengan perkara nomor: php.kot xix bahwa walaupun permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan oleh undang undang tetapi permohonan pemohon telah melampaui batas ambang perselisihan suara yang telah ditetapkan oleh undang undang yakni (satu persen) antara permohonanoleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah konstitusi, bahwa pemohon telah mengajukan perbaikan pada tanggal januari bahwa dalam pmk nomor tahun menyatakan bahwaerdasarkan hal tersebut diatas maka pihak terkait menolak secara tegas dan tidak akan menanggapi perbaikan pemohon karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undanganpermohonan perbaikan pemohon atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscura libel) dengan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan huruf angka dan angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun jelasiv. pokok permohonan tentang memohon dan bawaslu yang tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama hadapan hukum equality before the law) dan diskriminasi bahwa sebelum menyampaikan pokok pokok permohonan, pemohon dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun yang menurut pemohon terdapat beberapa hal yang melanggar asas pelaksanaan pemilihan: bahwa pilkada telah dengan tegas mengatur jika asas pelaksanaan pilkada yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil: bahwa sejatinya demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat. kedaulatan rakyat yang demikian itu tentu tidak boleh diciderai dengan memperlakukan pihak pihak dalam pemilihan kepala daerah cast adalah pemohon sebagai pemantau pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun dengan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara, bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya mencederai kedaulatan rakyat tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa pemilihan kepada daerah tidak memiliki integritas proses dan hasil: bahwa pemohon berpendapat kpu kota balikpapan telah berperilaku tidak adil kepada pemohon dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bahwa perlakuan tidak adil tersebut dapat pemohon jelaskan sebagai berikut: bahwadan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama seluruh dalil dalil permohonan yang diajukan pemohon ternyata tidak jelas atau kabur obscura libel) sebagaimana tertuang dalam romawi halaman angka yang pada intinya menyatakan .'mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor: pp. rk kpu kotakan tetapi merupakan sertifikat komite independen pemantau pemilu kip) balikpapan yang telah dikeluarkan pada tanggal oktober bukti pt bahwa surat keputusan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor: pl. kpt kpu kot xi1i merupakan surat keputusan yang sah(vide bukti pt bahwa oleh karena obyek yang dimohonkan pemohon tidak jelas dan kabur oleh karena itu,: bahwa dalam petit permohonan pemohon memohonkan untuk membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor: pl. kpt kpu kot xyang umumkan pada hari rabu desember namun tidak menguraikan secara jelas dan cermat mengenai perhitungan yang benar menurut pemohon dan selain itu tidak menguraikan secara jelas untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon oleh karena itu permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscura libel) sehingga berdasarkan hukum patula kiranya mahkamah menolak gugatan permohonan pemohon atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan huruf angka dan angka peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk itu berdasarkan hukum patut dinyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscura libel). yang secara tidak langsung ber no| dalilpermohonanpemohon bantahanpihak terkait bahwa dalil pemohon halaman bahwa terhadap dalil pemohon nomor yang pada tersebut merupakan pernyataan intinya menyatakan bahwa yang sangat keliru dan tidak pemohon mendapatkan beralasan hukum dimana perlakuan yang tidak adil dan faktanya selama ini pemohon tidak setara selama proses selaku komite independen pemilihan walikota dan wakil pemantau pemilih telah walikota balikpapan tahun mendapatkan hak haknya terhadap diri pemohon selaku sebagaimana dimaksud dalam komite independen pemantau peraturan perundang undangan pemilu kota balikpapan. yang berlaku. bahwa selama proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan keberadaan kip pemohon tidak pernah mendapatkan intervensi baik langsung maupun tidak langsung baik dari memohon maupun dari pihak terkait karena tujuan asas asas hukum pilkada adalah langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama demi terciptanya asas demokrasi berdasarkan undang undang. bahwa dalil pemohon halaman bahwa terhadap dalil pemohon angka yang pada intinya tersebut merupakan dalil yang menyatakan bahwa perlakuan tidak memiliki dasar hukum yang tidak adil tersebut dapat tepat yang secara tidak pemohon jelaskan sebagai langsung menuduh pihak terkait berikut: telah melakukan pelanggaran adanya laporan pemohon hukum selama proses pemilihan bawaslu kota balikpapan wali kota dan wakil wali kota yang tidak ditindaklanjuti balikpapan, bahwa disamping terkait dengan akun media itu pemohon sangat mengetahui sosial yang massif tugas dan fungsi bawaslu dalam melakukan kegiatan proses pemilukada adalah kampanye media social mengatur mengenai yang tidak terdaftar kpu penyelenggara pemilihan umum kota balikpapan: yang diberikan tugas dan tidak responnya wewenang dalam pengawasan permohonan pemohon oleh penyelenggaraan pemilihan memohon terkait wilayah kabupaten kota penambangan anggota berdasarkan ketentuan yang pemilihan, permohonan diatur dalam undang undang daftar nama ppk, pps dan pemilihan meliputi asas mandiri, kpps jujur, adil, kepastian hukum, pemohon yang merasa tidak tertib, kepentingan umum, diperlakukan adil karena keterbukaan, proporsionalitas, tidak diberikan hak bicara profesionalitas, akuntabilitas, dan tidak diberikan salinan efisiensi, dan efektivitas. form kwk bahwa apabila pihak pemohon tidak merasa puas atas segala laporan yang dibuat bawaslu kota balikpapan, pihak pemohon dapat mengajukannya kepada dkpp dimana dkpp merupakan penyelenggara pemilu. dimana dkpp. memiliki kewenangan, dan memutus pelanggaran kode etik bahwa dalam proses rekapitulasi kecamatan tingkat kota pemohon telah diberikan hak haknya sebagai pemantau berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa dalam rekapitulasi kecamatan dan kota, memohon telah berperilaku adil terhadap peserta pleno baik kepada saksi pasangan calon, bawaslu dan saksi pemantau. bahwa proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan telah berjalan sesuai dengan asas asas pemilu yaitu: umum, pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain lain. langsung, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. bebas, seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yanh akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. jujur, semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. adil, pelaksanaan pemilu baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun. rahasia, dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. bahwa terhadap dalil pemohon bahwa dalil pemohon tersebut halaman angka dari hasil tidaklah relevan sehingga patut penetapan hasil penghitungan untuk dinyatakan ditolak karena suara oleh memohon, perolehan proses perhitungan suara telah suara masing masing pasangan melalui prosedur sesuai dengan calon rahmat mas'ud dan ketentuan peraturan perundang thohir aziz perolehan suara undangan yang berlaku suara dan kolom sebagaimana hasil rekapitulasi kosong dengan total hasil perhitungan suara dan hasil suara sah suara dan pemilihan walikota balikpapan mendalilkan pula disebabkan tahun dan telah ditetapkan memohon tidak optimalisasi dalam dalam berita acara model melakukan sosialisasi pemilihan sertifikat rekapitulasi umum sehingga menyebabkan penghitungan suara tingkat golput serta menyatakan kabupaten dari seluruh bahwa telah terjadi salah satu kecamatan dalam pemilihan wali pelanggaran disalah satu tps kota dan wakil wali kota, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon dapat dikatakan sebagai tuntutansosialisasi pemilukada telah dilakukan sesuai dengan prosedur pkpu nomor tahun bahkan kpu kota balikpapan telah melakukan sosialisasi dan telah berkerjasama dengan media. baik itu media cetak, media elektronik maupun media sosial atau internet. sesuai protokol kesehatan pencegahan covid yang secara tegas dilarang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang. bahwa formulir ini merupakan pemberitahuan yang hanya menegaskan atau menginformasikan bahwa pemilih tersebut namanya siapa, alamatnya mana dan seterusnya yang nantinya pemilih bisa memilih tps nomor berapa dan telah tercatat sebagai dpt, sehingga dapat mencoblos oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bukan salah satu syarat untuk mencoblos. sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon tidak memiliki dasar hukum. bahwa dalam permohonan pemohon terdiri dari (sembilan orang dan secara jelas menyatakan diri sebagai pemohon dalam perkara gou akan tetapi yang membubuhkan tandatangan pada akhir permohonan hanya (dua) orang yakni ketua dan sekretaris, seharusnya para pemohon ikut menandatangani permohonan gou karena telah mengatasnamakan dirinya sebagai pemohon. sehingga kapasitas ketua dan sekretaris kip balikpapan tidak tidak dapat mewakili kepentingan hukum yang lainnya kecuali terdapat ketentuan lain, berdasarkan hal tersebut kirany karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku,menyatakan menolak untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh pihak terkaitmk nomor tahuota balikpapan nomor pl. kpt u kot x11 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota balikpapan, tahun bertanggal desember pukul menetapkan hasil penghitungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota kota balikpapan tahun dengan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikutbalikpapan nomor: pl. kpt kpu kot lpengumumkeputusan komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor: pl. kpt, bukti pt fotokopi pengumuman komisi pemilihan umum kota balikpapan nomor: pl. pu, bukti pt fotokopihingga sekarang massif dalam mengkampanyekan pasangan calon, bukti p 2j bahwa pemohon pada tanggal desember telah mengirimkan penambahan anggota pemantauan pemilihan, surat nomor skl bpn xi tentang surat permohonan data daftar nama ppk, pps dan kpps,hingga sampai saat pemungutan suara memohon tidak memberikan respon, bukti p 3j bahwa pemohon pada tanggal desember diperlakukan tidak adil karena pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan selain itu pemohon tidak diberikan salinan form kwk oleh pps telaga sari, landasan ulu dan landasan ilir dari kecamatanhal ini berdasarkan instruksi dari komisioner kpu selaku memohon sehingga pemohon tidak dapat melakukan pencocokan data rekap dengan data tps saat rekapitulasi dengan ppk kemudian juga data rekap error sehingga tidak dapat ditampilkan sebagai data pembanding, oleh karena itu pemohon mengadukan kepada bawaslu atas sikap memohon yang tidak mengindahkan norma hukum dan diduga mencegah kami dalam melakukan peran pemantauan, ini tentunya dapat memenuhi unsur tsm karena ada dugaan berupaya menghalangi pemantauan, bukti bahwa, bukti dan bahwa terhadap apa yang pemohon uraikan tersebut atas, maka telah jelas jika memohon dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun terdapat cacat bukti pt fotokopfotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota balikpapansurat pengumuman komisi pemilihan umum nomor: pl. kpt kpu kot x11data agregat kependudukan kota balikpapan tahun bukti pt fotokopikota balikpapan tahun bukti pt fotokopi berita acara nomor: pl. ba kpu kot xii, bukti pt fotokopi berita acara rekapitulasi perolehan suara model bukti pt fotokopi sertifikat nomor: pp. rk kpu kot sertifikat komite independen pemantau pemilu kip) balikpapan yang telah dileburkan pada tanggal oktober i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kota balikpapan,(satu) sampai dengan angka lima) yang pada pokoknya menyatakan penyelenggara pemilihan telah bertindak tidak adil atau tidak setara . terhadap pokok permohonan tersebut dijelaskan, bawaslu kota balikpapan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilihan, telah melaksanakan tugas pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara adil dan tidak membeda bedakan pihak manapun untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota tahun kota balikpapan. seluruh laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada bawaslu kota balikpapan telah dilakukan proses sesuai dengan mekanisme dan tata cara penanganan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan bawaslu: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka .a, yang pada pokoknya menyatakan:hingga sekarang massif dalam mengkampanyekan pasangan calodengan nomor lp pw kota x1 tanggal novnovnovember bahwa setelah disampaikan surat keterangan kelengkapan berkas oleh bawaslu kota balikpapan, pelapor tidak dapat memenuhi kekurangan kelengkapan berkas tersebut, sehingga laporan tersebut dihentikan dan dijadikan sebagai informasi awal oleh bawaslu kota balikpapan. status laporan dihentikan telah disampaikan kepada pelapor, dan telah diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kota balikpapan sebagaimana status laporan dengan nomor lp pw kota x1 tertanggal november bahwa laporan yang telah menjadi informasi awal tersebut, oleh bawaslu kota balikpapan ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dengan membentuk tim penelusuran sebagaimana tim penelusuran bawaslu kota balikpapan, namun setelah dilakukan penelusuran oleh tim penelusuran bawaslu kota balikpapan dan juga telah berkoordinasi dengan tim cyber dari polres balikpapan maupun polda kaltim, identitas terlahir dalam laporan pemohon tetap tidak ditemukan, bahwa berdasarkan hasil penelusuran bawaslu kota balikpapan, laporan tersebut dihentikan dan tidak dapat registrasi karena bawaslu kota balikpapan tidak dapat menemukan identitas dan alamat terlahir pemilik akun sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor. bukti pk bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka dan angka .c, yang pada pokoknya menyatakan pemohon telah menyampaikan surat permohonan data petugas ppk, pps dan kpps, permohonan data sumbangan dana kampanye, serta permohonan salinan form model hasil kepada memohon yang tidak direspon dan laporan dugaan pelanggaran kepada bawaslu kota balikpapan dimana pada tanggal desember pemohon diperlakukan tidak adil karena tidak diberi hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamataadministrasi atas permohonan data petugas dan data sumbangan dana kampanyebahwa terhadap rekomendasi bawaslu kota balikpapan, memohon memberikan tanggapan atas surat bawaslu balikpapan sebagaimana surat dengan nomor py. sd kpu kot xi1 tertanggal desember bukti pk bahwa terhadap laporan pemohon dugaan pelanggaran administrasi atas permohonan salinan form hasil dengan nomor lp pw kota x1itertanggal desember bahwa terhadap rekomendasi bawaslu kota balikpapan, ditindaklanjuti oleh memohon dengan memberikan data yang dimohonkan oleh pemohon, sebagaimana surat dengan perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu kota balikpapan kepada ketua lembaga pemantau kip dengan nomor py. sd kpu kot x11 tertanggal desember yang juga dihembuskan kepada bawaslu kota balikpapan. bukti pk bahwa terhadap laporan pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor lp pw kota xidan atas status laporan tersebut telah disampaikan kepada pemohon juga diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kota balikpapan: bukti pk bahwa terhadap dalil permohonan pemohon, yang pada pokoknya menyatakan (angka .d):kampanye media sosial nomor laporan regdesember bahwa setelah pelapor memenuhi kekurangan kelengkapan berkas laporannya, bawaslu kota balikpapan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran dengan melakukanreg lp pw kota x11 memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan, dan terhadap status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor juga diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kota balikpapan, bukti pk bahwa bawaslu kota balikpapan menerima laporan dugaan pelanggarantelah memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materiil, sebab uraian kejadian yang disampaikan oleh pemohon tidak memuat dugaan pelanggaran, bahwa apk yang dimaksud oleh pemohon tidak memenuhi unsur sebagai apk sebagaimana dimaksud angkauat visi misi, program pasangan calon dan ajakan untuk memilih, sehingga laporan pemohon tersebut dihentikan. bukti pk bahwa selain hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kota balikpapan, terhadap salah satu baliho yang terpasang pada posko pemenangan pasangan calon rahmad mas'ud thohir azis yang berada jl. januari, kelurahan baru tengah, kecamatan balikpapan barat telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran oleh panwascam balikpapan barat, sebagaimana surat penyampaian hasil pengawasan masa tenang dengan nomor bawaslu. prov. k1. .bpn hk. x11 tertanggal desember bukti pk bahwa terhadap penertiban alat negara kampanye, bawaslu telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala satpol kota balikpapan, sebagaimana surat bawaslu kota balikpapan dengan nomor bawaslu prov. ki pm. x tertanggal oktober bukti pk bahwa selain pemberitahuan kepada kepala satpol kota balikpapan, bawaslu kota balikpapan juga menyampaikan surat pemberitahuan dengansebagaimana surat dengan nomor bawaslu prov. kl pm. x tertanggal oktober bukti pk bahwa pada tanggal desember terhadap penertiban alat peraga kampanye apk) sebelum masa tenang telah dilakukan rapat koordinasi pembersihan dan penertiban alat peraga kampanye antara dengan hasil rapat sebagaimana tertuang pada berita acara nomor pl. ba kpu. kot x11 bukti pk bahwa selain hasil rapat koordinasi tersebut atas, pemerintah kota balikpapan juga menerbitkan surat edaran sebagaimana surat walikota dengan nomor satpol pp, tertanggal desember yang mana pada pokoknya menyampaikan bahwa masa tenang pilkada serentak tahun tanggal dan desember seluruh alat peraga kampanye yang berhubungan dengan pilkada tahun yang dipasang oleh tim pasangan calon atau masyarakat wajib ditertibkan oleh petugas satpol pp, penyelenggara pemilu, kecamatan, dan kelurahan, dan atribut yang terkait dengan pilkada tahun diluar dari alat peraga kampanye sekaligus ditertibkan oleh pemerintah kota balikpapan satpol pp, yang didukung oleh tni, polri. bukti pk bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terkait hasil penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota balikpapan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam form model hasil kota. kwk bukti pk sebagai berikut nol nama pasangan can preman sira kaomkosang |ensipsuaa tami limasan (asfsrtaa bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan: bawaslu kota balikpapan menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota balikpapan bersama jajaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kpu kota balikpapan, yang terdiri dari bukti pk jenis sosialisasi waktu media hasil pengawasan sea sosialisasi tahapan februari tatap bahwa diharapkan baginya pilkada kota pukul muka dan babinkamtibmas dapat balikpapan s d bersinergi dengan lurah dan wita camat sebagai pilar dan penyambung lidah kpu. sosialisasi pilkada agustus tatap bahwa dalam kegiatan kota balikpapan pukul muka spesialisasi tersebut, kpu s d kota balikpapan wita menyampaikan waktu pelaksanaan pemungutan suara adalah pada tanggal desember termasuk terkait penerapan protokol kesehatan. dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut juga dilakukan pembagian masker dan maskot kepada pengunjung pasar dan pedagang. sosialisasi agustus tatap bahwa kegiatan sosialisasi pencalonan pukul muka dihadiri oleh forkopimda pemilihan walikota wita kota balikpapan, juga dan wakil walikota selesai dihadiri oleh anggota kpu balikpapan tahun prov. kaltim, dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan baik. sosialisasi pilkada agustus tatap bahwa dalam kegiatan kota balikpapan pukul muka sosialisasi tersebut kpu pasar ramayana s d kota balikpapan melakukan balikpapan wita pembagian masker dan maskot pilkada kota balikpapan, selain itu kpu kota balikpapan juga menghimbau masyarakat agar berperan aktif untuk memeriksa nama apakah sudah terdaftar atau belum dalam dps sosialisasi surat oktober tatap bahwa dalam sosialisasi suara oleh pps pukul muka tersebut ketua pps kelurahan mayasari s.d mayasari menjelaskan wita terkait dengan tata cara pencoblosan. bahwa terkait kegiatan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bawaslu kota balikpapan juga melakukan sosialisasi sosialisasi yang terdiri dari bukti pk jenis waktu media hasil kegiatan sosialisasi bnn. tentang hasil penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan| nama pasangan calon peran utara rahmad mas'ud dan suara yraomkosng sesi pamsurasan 2dari sisa: bahwa menurut pemohon terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu tps, sebagai berikut: tps kelurahan manggar baru yang tidak melakukan verifikasi terkait ktp sehingga ditemukan warga memilih dengan menggunaka il tentangmenetapkan bahwa perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota balikpapan tahun tidak sah, memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan ini. sosialisasi maret tatap muka bahwa kegiatan ini indeks pukul diharapkan menjadi kerawanan s.d wita referensi bawaslu kota pemilihan balikpapan dalam walikota dan menyelesaikan tugas pada wakil walikota supervisi lapangan, balikpapan bahwa penyelenggaran tahun pemilihan perlu mengoptimalkan supervisi struktur pada tingkat bawahnya dalam memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan, memastikan setiap tps mudah dijangkau oleh pemilih. sosialisasi agustus tatap muka bahwa melalui kegiatan ini, pengawasan pukul diharapkan semua jajaran partisipatif wita s.d media agar dapat membantu partisipasi selesai mengawal pilkada demi media massa menjadikan pilkada balikpapan dalam berintegritas dan demokratis. pengawasan selain daripada itu, bawaslu pilkada kota balikpapan juga mengharapkan rekan rekan media dapat memberikan informasi dan fakta yang dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menciptakan calon yang berintegritas. sosialisasi september dapat muka bahwa dari kegiatan sosialisasi pengawasan pukul ini diharapkan semua instansi partisipatif wita s.d yang terkait dalam pengawasan selesai pelaksanaan pilkada kota pencalonan balikpapan tahun untuk pada pemilihan dapat membantu mengawal walikota dan jalannya pilkada demi wakil walikota menjadikan pilkada balikpapan balikpapan berintegritas dan demokratis. tahun selain daripada itu juga bawaslu kota balikpapan mengharapkan rekan rekan dari partai politik dan organisasi masyarakat ormas) dapat memahami regulasi terkait tahapan pendaftaran calon hingga penetapan calon walikota dan wakil walikota balikpapan tahun serta dapat mematuhi peraturan yang berlaku. sosialisasi september tatap muka dari kegiatan sosialisasi pengawasan pukul tersebut diharapkan dapat partisipatif s.d menjadi bahan referensi bagi potensi wita penyelenggara pemilihan, sengketa peserta pemilihan walikota pemilihan pada dan wakil walikota balikpapan tahapan dalam mencegah terjadinya pencalonan sengketa proses pemilihan, walikota dan maupun masyarakat dalam wakil walikota pengawasan tahapan pilkada balikpapan tahun kota tahun balikpapan. rapat september tatap muka bahwa sebagai penyelenggara koordinasi pukul pemilihan dalam pemilihan stakeholder wita s.d walikota dan wakil walikota penerapan selesai balikpapan tahun protokol covid bawaslu kota balikpapan mengharapkan kerjasama antara sesama penyelenggara dalam situasi masa pandemi, dan berharap pilkada dapat berjalan dengan baik serta tetap menerapkan protokol covid selama berjalannya tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun demi terwujudnya pemilu yang berkualitas dan berintegritas. rapat desember tatap muka bahwa temuan temuan koordinasi pukul yang bersifat bottom up, stakeholder wita s.d based evidence, dan pembahasan selesai akademis dalam kajian ikp indeks ini diharapkan menjadi kerawanan rancangan bagi bawaslu dan pemilihan para pemangku kepentingan walikota dan lain berkonsentrasi semua wakil walikota kabupaten kota. oleh balikpapan karena itu, ikp tahun mengeluarkan instruksi yang bersifat internal untuk seluruh jajaran pengawas pemilu berkaitan dengan tugas pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran, serta sengketa: bahwa untuk dapat membuat, merumuskan, dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan pemilu yang terjadi ditingkat kecamatan dan kota balikpapan, ikp juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang sifatnya eksternal untuk penyelenggara pemilihan lain yakni kpu, pemerintah pusat maupun daerah, lembaga negara nonstruktural lns), aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan salah satu tps yang terjadiform model pemberitahuan. terhadap dalil tersebut bawaslu kota balikpapan menerangkan berdasarkan hasil pengawasan pengawas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, dan terhadap hal tersebut juga tidak ada laporan.selama penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bawaslu kota balikpapan menerima laporan dugaan pelanggaran dan telah melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. jumlah keseluruhan penanganan dugaan pelanggaran sejumlah (dua puluh) dugaan pelanggaran bukti pk yang keseluruhannya berasal dari laporan dengan pembagian laporan registrasi dan (empat) laporan tidak dapat registrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan atau materil. secara keseluruhan status laporan yang yang ditangani terdiri dari berstatus diteruskan dan berstatus dihentikan. status hasil penanganannya telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kota balikpapan. untuk lebih lengkapnya termuat pada tabel berikut: tabel daftar laporan dan temuan penanganan pelanggaran dalam pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun dugaan jenis instansi mean lp pw kota dugaan registrasi) pelanggaran dihentikan pidana lp pw kota dugaan registrasi) kepolisian pelanggaran ditingkatkan resor kota pidana balikpapan lp pw kota dugaan registrasi) pelanggaran dihentikan pidana lp pw kota dugaan registrasi) pelanggaran dihentikan pidana reg lp pw kota dugaan registrasi) pelanggaran dihentikan pidana pemilihan lp pw kota x1 dugaan tidak jesanom jawatan administrasi dihentikan pemilihan dan menjadi informasi awal bagi bawaslu kota balikpapan reg lp pw kotalp pw kota x1172020 dugaan tidak pelanggaran registrasi) pidana dihentikan pemilihan jamemnasasnnarnan dian mat pelanggaran registrasi) pidana dihentikan pemilihan reg lp pw kota x11 dugaan registrasi) pelanggaran dihentiktidak pelanggaran registrasi) administrasi dihentikanbahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bawaslu kota balikpapan telah melakukan pencegahan dan pengawasan dengan menerbitkan surat himbauan bukti pk sebagaimana berikut: bahwa pada tanggal januari bawaslu kota balikpapan menyampaikan surat himbauan kepada walikota balikpapan terkait dengan pelaksanaan tahapan pencalonan dan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dalam tahapan pencalonan pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun sebagaimana surat dengan nomor bawaslu prov. ki pm. bahwa pada tanggal april bawaslu kota balikpapan menyampaikan surat himbauan kepada walikota balikpapan terkait dengan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah, sebagaimana surat dengan nomor bawaslu prov. ki pm. iv bahwa pada tanggal agustustahapan pendaftaran pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun sebagaimana surat dengan nomor k.bawaslu prov.ki pm. vii1 bahwa pada tanggal september bawaslu kota balikpapan menyampaikan surat himbauan kepada masing masing partai politik terkait dengan protokol kesehatan pada pendaftaran pasangan calon kepala daerahterkait dengan perpanjangan pendaftarantim kampanye bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota balikpapan rahmad mas'ud thohir azis terkait dengan larangan kampanye luar jadwal, sebagaimana surat dengan nomor .a bawaslu. prov k1 pm. 1x bahwa pada tanggal september bawaslu kota balikpapan menyampaikan surat imbauan kepada bakal pasangan calon rahmad mas'ud thohir azis terkait dengan penetapan dan pengundian nomor urutperintah penurunan alat peraga kampanye kepada tim kampanye walikota dan wakil walikota balikpapan rahmad mas'ud thohir azisdprd kota balikpapan terkait dengan izin kampanye anggota dprdgan kampanye, sebagaimana surat dengan nomor bawaslu prov. ki pm. 1x bahwa pada tanggal oktober bawaslu kota balikpapan menyampaikan surat imbauan kepada lurah se kota balikpapan terkait dengan arahan kepada ketua rukun tetangga rt) untuk menjalankan tugas tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku tanpa terpengaruh proses politik pada pelaksanaan pemiliha bahwa pada tanggal desan masa tenang, sebagaimana surat dengan nomor bawaslu prov. ki pm. x1 bahwa pada tanggal desemberakan masuknya tahapan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye lapak) pada pemilihmenyampaikan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota balikpapan untuk melakukan rapid test covid bagi saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota balikpapan yang akan hadir tempat pemungutan suara tps) guna mencegah penyebaran covid kota balikpapan, sebagaimana surat dengan nomor .abekerjasama dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covid sebagaimana surat dengan nomor .b bawaslu prov. ki pm. x11 i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kota balikpapundel fotokopi berkas penanganan dugaan pelanggaran laporan nomor lp pw kota xkamis tanggal desember memerintahkan memohertifikat kpu pp. rk kpu kot bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan: bukti fotokopi tanda terima surat dokumen:salinan asli tanda bukti penyampaian laporan lp pw kota x11 bukti fotokopi surat keputusan komite independen pemantau pemilu kalimantan timur nomor: kep kip kaltim tentang kip balikpapan: bukti fotokopi anggaran rumah tangga komite independen pemantau pemilutidak berwenang mengadili perkara @uo bukti pk bundel fotokopi berkas penanganan dugaan pelanggaran laporan nomor lp pw kota x11 bukti pk fotokopi surat panwascam balikpapan barat nomor bawaslu. prov. ki. .bpn hk. x11 perihal hasil pengawasan masa tenang: bukti pk fotokopi surat pemberitahuan kepada kepala satpol kota balikpapan, nomor bawaslu prov. kl pm. x terkait dengan penertiban alat peraga kampanye, bukti pk fotokopi surat pemberitahuan kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota rahmad mas'ud thohir azis, nomor bawaslu prov. ki pm. xbukti pk fotokopi berita acara hasil rapat koordinasi, nomor pl. ba kpu. kot xi1 bukti pk fotokopi surat edaran pemerintah kota balikpapan terkait masa tenang pilkada serentak tahun nomor satpol pp: bukti pk fotokopi formulir model hasil kota kwk tentang berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapan tahun bukti pk bundel fotokopi hasil pengawasan kegiatan sosialisasi kpu kota balikpapan: bukti pk bundel fotokopi hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh bawaslu kota balikpapan bukti pk fotokopi formulir model hasil pengawasan pts tps kelurahan manggar baru, bukti pk bundel fotokopi pemberitahuan tentang status laporan hasil penanganan dugaan pelanggaran oleh bawaslu kota balikpapan: bukti pk bundel fotokopi surat himbauan yang diterbitkan oleh bawaslu kota balikpapan selama proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota balikpapmohon menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan hari selasa, tanggal januariyang diterima mahkamah padaertanggal desember (vide bukti bukti pt 7balikpapan ditetapkan oleh memohon dalampada hari rabu, tanggal desember pukul wita (vide bukti bukti pt 7j dan diumumkan dengan pengumuman nomor pl. pu kpu kot il pada hari rabu, tanggal desember (vide bukti pt 8ji3.menimbang bahwa pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan perbaikan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktudengan demikianemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari memohon?9j bahwaangka huruf huruf dan pmk menyatakan: huruf pemantau pemilihan meliputi: organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar pemerintah ,angka pmk ,ota balikpapan nomor pl. kpt kpu kot lmenyatakan bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan hanya diikuti satu pasangan calon, yaitu rahmad mas'ud dan thohir aziz, s.h. (vide bukti bukti pt bahwa oleh karena pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun hanya diikuti oleh satu pasangan calon maka pemantau pemilihan yang dapat mengajukan diri menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota kota balikpapan tahun adalah pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari memohon, yang diwakilorganisasi pemantau pemilihan dimaksud, bahwa pada identitas pemohon permohonan pemohon, meskipun pemohon mencantumkan (sembilan) orang sebagai pemohon, dan permohonan hanya ditandatangani oleh (dua) orang yaitu muhammad amran agus, s.h., m.h., dan muhammad rizal fadilah, s.h., m.h. sebagai ketua dan sekretaris komite independen pemantau pemilu kip) balikpapan, mahkamah berpendirian bahwa pemohon dimaksud adalah pemantau pemilihan dari kip balikpapan yang merupakan organisasi pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memiliki akreditasi dari memohon dengan sertifikat nomor pp. rk kpu kot divide bukti bukti bukti bukti bukti pt 13j, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemantau pemilihan untuk mengajukan permohonan guo, i3.10j menimbang bahwkepala daerahlikpapan adalah jiwawalikota dan wakil walikota kota balikpapkolom kosong dengan pihak terkait adalah paling banyak suara (total suara sah) suara, |
salinan rentrabaya, provinsi jawa timur, tahun diajukan oleh: nama drs. mahfud arifin, s.h. alamat jalan w.r. suparman nomor kelurahan dr. sutomo, kecamatan tegalsari, kota surabaya, jawa timur nama musiman alamat dukuh kupang kelurahan dukuh kupang, kecamatan dukuh pakisfebri diasah, s.h., donald fariz, s.h., m.h., jamil b., s.h., slamet santoso, s.h., muhammad sholeh, s.h., advokat konsultan hukum tim advokasi hukum pasangan calon drs. mahfud arifin, s.h., musiman yang tergabung pada kantor veri junaidi associates dan kantor hukum visi integritas law office yang berdomisilisurabaya berkedudukan jalan adityawarman nomor kota surabaya, jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kot bertanggal januari memberi kuasa kepada sri sugeng pujiatmiko, s.h. dan zamrud, s.h., advokateri cahyadi, s.t., m.t. alamat jalan ketimbang selatan iv kelurahan arah, kecamatan jambangan, kota surabaya, jawa timur nama ir. armudji alamat jalan nagel mulyo kelurahan nagel rejo, kecamatan wonokromonomor kk adv eri tanggal januari memberi kuasa kepada arif budi santoso, s.h., ip., sakit nurrohman, s.h., eusebius purwa, s.h., temuan sugianto hutagaol, s.h., achmad saiful, s.h., rio dedy heryawan, s.h., vico dedy lestyanto, s.h., moesta arifin, s.h., charlie hasilan panjaitan, s.h., bagus andri dwi putra, s.h., dan arjuna rizki dwi krisnayana, s.h., advokat dan asisten advokat yang tergabung pada tim advokasi eri cahyadi s.t., m.t. ir. armudji, beralamat jalan detail nomor kota surabaykota surabaya, yang memenangkan pasangan calon nomor urut karena perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaran pelanggarota surabaya melalui instrument kewenangan, program, dan kegiatan , yang dimilikinya: bahwa pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan pemerintah kota surabaya tersebut berjalan sangat sempurna dan terang benderang. hal itu merujuk pada tindakan tindakan maupun kebijakan (policy) pemerintah kota surabaya, yang didesain diarahkan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut yang selengkapnya akan pemohon jabarkan secara sistematis pada bagian pokok permohonan bawah ini: bahwa sejak awal, penyelenggaraan pilkada kota surabaya tidak berjalan secara jujur dan adil . ditemukan kecurangan dan pelanggaran yang didesain secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan calon nomor urut melibatkan dan atau bersama sama pemerintah kota dengan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan, yang dimilikinya sehingga penyelenggaraan pilkada cacat secara konstitusional. bahwa kondisi ini telah memprediksikan sebagai ancaman terhadap proses demokrasi. menurut samuel huntington pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala merupakan indikator utama demokrasi dalam sebuah rezim. akan tetapi, sekalipun pemilihan umum dianggap sebagai prosedur utama bagi merasionalisasi demokrasi, namun kenyataannya pemilu tidak selalu menjadi instrumen mendorong keberlangsungan demokrasi suatu negara. pemilihan umum ternyata juga dipakai sebagai alat untuk kepentingan oleh aktor aktor non demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam pilkada kota surabaya. bahwa kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan pemerintah kota surabaya itu berjalan sangat sempurna, didesain agar seolah olah tidak melanggar aturan, meskipun faktanya kehadiran pemerintah kota keterlibatan walikota surabaya beserta program program pemerintahan diarahkan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut oleh karena itu, patut diduga berdasarkan penalaran undang. pelaksanaan kewenangan dimaksud juga. iv. mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa guo juga ditentukan batas batas kewenangannya mahkamah konstitusi dalam menjalankan kewenangannya memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan juga telah ditentukan batas batasnya, sebagaimana halnya institusi institusi lainnya dengan kewenangannya masing masing, yaitu antara lain: pelanggaran administratif: komisi pemilihan umum sesuai tingkatannya masing masing (vide pemilihan): sengketa antarpeserta pemilihan: badan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya masing masing (vide dan pemilihan), sengketa penetapan pasangan calon: pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide dan tindak pidana pemilihan: sentra gakkumdu, yaitu bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota, kepolisian, kejaksaan, vide pemilihan), dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide pemilihan), pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif: bawaslu provinsi (vide pemilihan), perselisihan hasil pemilihan: badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu dan sementara sebelum terbentuk kewenangan diberikan kepada mahkamah konstitusi (vide pemberlakuan syarat kumulatif terkandung fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ada ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum pihak pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing), perkara perselisihan ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam pemilihan serta. pemberlakuan syarat kumulatif ini punya aspek filosofis, yaitu menjalankanuntuk menjamin dicapainya tujuan ini, dengan menggantungkan efektivitasnya.ilkadmelalui pilkadailkadaharapannya, dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pilkada,juga didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pilkada sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. apabila semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pilkada diserahkan mahkamah konstitusi, maka fungsi rekayasa sosial dalam. dengan melaksanakan pemilihandapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang undang. vi. kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang dan tidak terdapat pilihan hukum lain mahkamah dalam melaksanakan ketentuan pemilihan menilailagi pula, dalam pertimbangan hukum putusan mahkamahpemberlakuan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang, dimanailkada, mahkamah konstitusi secara konsisten juga diharuskan menaati dan melaksanakannya. dengan kata lain, ketentuan pemilihan tidaklah dapat disimpan atau dikesampingkan. jika mahkamah konstitusi dipaksa paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan pemilihan dan lampiran huruf angka peraturan mahkamah konstitusi tahun sama halnya mendorong mahkamah konstitusikonstitusivii. menegakkan keadilan substantif tidak berarti mahkamah konstitusi bertindak melampaui kewenangannya dan menabrak putusan putusannya sendiriilkadjangan sampai dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu mahkamah konstitusi melanggar dan mengabaikan batas batas kewenangan yang diberikan oleh undang undang, cast pemilihan. sekali mahkamah konstitusi terbujilkadapabila mahkamah konstitusi mengesampingkan pemberlakuan pemilihan, hal tersebut sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri,(yang berlaku ketika itu). demikian pula, mahkamah konstitusi tidak mungkin mengesampingkan pemberlakuan pemilihamahkamah konstitusi tidak ingin konstitusi.mereka yang mengajukan permohonan: bahwa terkait permintaan pemohon agarilkada yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah mahkamah konstitusi, sebagaimana permohonan pemohon pada poin halaman pihak terkait berpendapat permintaan tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus diabaikan. sesuatu yang disebut oleh pemohon sebagai fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada tidak lebih sebagai dugaan atau prasangka yang bersifat asumsi dan spekulatif, tanpa disertai bukti bukti yang kuat, relevan, dan sah serta tidak disertai adanya legitimasi yuridis berupa putusan dari lembaga berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan walikota surabaya tahun andaikata pun hendak diperiksa, pelanggaran pelanggaran yang disebutkan dalam dalil dalil pemohon adalah jenis atau bentuk pelanggaran yang tidak berdampak dan berpengaruh secara langsung, konkrit dan signifikan terhadap perolehan suara pemohon. terlebih, atas tuduhan adanya pelanggaran yang bersifat tsm tersebut, hanya dan telah ada satu putusan yang sudah bersifat final dan mengikat, yaitu putusan bawaslu provinsi jawa timur nomor reg l tsm pw xi1 tertanggal januari vide bukti pt dimana telah diputuskan bahwa terlahir pasangan calon eri cahyadi armu, bahwa mahkamah konstitusi memang pernah menunda pemberlakuan pemilihan nomor php.bup xv nomor php.bup xvi2017, nomor php.bup xv nomor php.bup xv dan nomor php.bup xvmahkamah konstitusi pada akhirpenundaan pemberlakuan pemilihan oleh mahkamah konstitusi. adapun mahkamah konstitusi memutuskan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan ketentuan pemilihan karenakarena menemukan kondisi kondisi dan memenuhi kriteria sebagai berikut:mahkamah konstitusi akan memerintahkan untuk yang wajar, tindakan pemerintah kota, walikota kota surabaya beserta program programnya dilakukan untukitu terjadi dengan beberapa modus yang dikembangkan, sehingga seolah olah secara hukum pelaksanaan kecurangan dan pelanggaran itu telah berjalan secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran hukum. akan tetapi jika melihatnya secara utuh dan berdasarkan penalaran yang wajar, walikota aparat pemerintahan dan program kebijakannya diarahkan untuk kepentingan pemenangan baik jika dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan dan subjek pemilih yang disasar.dana pribadi atau dana publik melalui proyek proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah, yakni sebagai berikut: tabel pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota kota surabaya tahun pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun keterlibatan tri rismaharini dalam jabatannya sebagai walikota kota surabaya dalam pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa dalam pilkada kota surabaya, tri risma haring yang merupakan walikota surabaya, telah secara terbuka mendukung dan bahkan terlibat secara aktif memenangkan paslon nomor urut risma yang merupakan walikota surabaya, seolah olah menjadi simbol pemenangan eri cahyadi dan memuji" tri rismaharini menggunakan bantuan sosial pemerintah pusat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji:akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekadar penghitungan suara ulang. jika mencermati kriteria kriteria atas, maka kondisi tersebut tidak ditemukan dalam dalil dalil pelanggaran yang dituduhkan pemohon dalam permohonannya. bahwa adanya penundaan pemberlakuan ketentuan pemilihanidak boleh diartikan sebagai mahkamah konstitusi telah menyimpang ketentuan pemilihan. secara substansi 'menunda pemberlakuan' berbeda jauh dengan 'menyimpang. dan pada faktanya, terbukti mahkamah konstitusi pada akhirnya tetap memberlakukan ketentuan pemilihan untuk sengketa atas dengan menyatakan dalam putusan akhirnya bahwa permohonan sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan selisih perolehan suara usai dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang sejumlah tps ternyata melebihi syarat ambang batas selisih perolehan yang ditetapkan pemilihsejak awal pengajuan permohonan telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur dan membatasi bisa tidaknya sebuah perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk disidangkan dan diperiksa mahkamah konstitusi, sebagaimana ketentuan dan huruf pemilihan serta poin pada angka dan angka pmk tahun sebagaimana diuraikan pada poin dan atas. oleh karena itu, pemohon membuat uraian yang sangat panjang dengan memberi penekanan agar mahkamah dapat menerima dan memeriksa permohonannya berdasarkan putusan putusan mahkamah sebelumnya yang sebenarnya sudah diintegrasikan dalam undang undang pemilihan, dengan alasan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. hal demikian justru yang menjadikan permohonan pemohon tidak jelas (obscura) karena menyimpang dari materi pokok sengketa, yaiturabaya, sebagaimana disebutkan dalam permohonan bab kewenangan mahkamah konstitusi pada halaman alania ke bahwa dalil pemohon mengenai pelanggaran yang dituduhkan pemohon telah dilakukan oleh pihak terkait dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun tidak ada satupun yang memiliki materi dan pola yang sama dengan perkara perkara yang dijelaskan pada permohonan poin halaman sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april untuk pemilihan bupati tolikara, ii. putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april untuk pemilihan bupati puncak jaya: iii. putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april untuk pemilihan bupati intan jaya: iv. putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april untuk pemilihan bupati kepulauan yapen, dalam perkara perkara yang dicontohkan pemohon atas terdapat hal hal substantial yang tidak ada atau tidak dituangkan dalam dalil dalil yang diajukan pemohon dalam permohonannya, antara lain:ad: bahwa pemohon dalam permohonannya berubah membangun narasi adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan mendasarkan pada putusan putusan yang tidak relevan karena saat itu tidak ada pemberlakuan syarat ambang batas selisih perolehan suara. yang disebut pemohon sebagai yurisprudensi mahkamah konstitusi adaah putusan putusan sebelum dibuat dan disahkannya undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota untuk pertama kalinya pada tahun yaitu sebagai berikut: mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.d iv pilkada jawa timur): mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.dvi mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.d x1 him pilkada sumatera selatan), mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.dxi him. pilkada sumatera selatan), mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum putusan nomor php.d viii desember putusan pilkada tangerang selatan, him mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara nomor php.d viii desember putusan pilkada tangerang selatan, him. bahwa berdasarkan uraijelas atau kabur obscura libel) dan karenanya permohonan cacat secara formil sehingga beralasan hukum bagi, iii. dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam pokok permohonan mengenai pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota surabaya nomor: pl. kpt kpu kot xi1yang diajukan tanggal desember dan kemudian telah diperbaiki tanggal desember pukul wib, kecuali yang dinyatakan sebaliknya dalam keterangan pihak terkait ini. adapun secara rinci penolakan tersebut berisi alasan alasan sebagai berikutpokok permohonan dalam keterangan pihak terkait ini, bahwa berdasarkannama pasangan calon perolehan suara urut eri cahyadi, s.t., m.t. dan ir. armudji drs. mahfud arifin, s.h. dan mutiara total suara sah bahwa atas rekapitulasi hasil atas, pemohon telah menerima sepenuhnya tanpa ada keberatan atau komplain dari pemohon. penerimaan ini terjadi secara berjenjang mulai tingkat tps, kelurahan, kecamatan dan sampai terakhir pada level kota. saksi saksi pemohon telah menerima dan menandatangani seluruh berkas dokumen(atau form model kabupaten kota kwk) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun tanpa catatan dan keberatan. vide bukti pt s d pt bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon juga tidak pernah sekalipun mendalilkan adanya kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh memohon ataupun oleh pihak terkait selama proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak mengatakan:oleh memohon adalah sudah benar dan sah: bahwa tidak benar dalil pemohon pada pokok permohonan poin hal. yang menyatakan bahwa .yang mana dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif seluruh wilayah kota surabaya yang kemudian diuraikan pada poin s d dalil semacam ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan: pertama, kecurangan sebagaimana dituduhkan pemohon tersebut hanyalah bersifat prasangka (prejudice), dugaan dan asumsi karena tidak pernah ada, tidak pernah terbukti, dan atau tidak didukung bukti bukti yang relevan, sah dan meyakinkan bahwa pihak terkait telah melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif tsm), kedua tidak pernah ada keputusan dari pihak penyelenggara (kpu dan jajarannya), pengawas bawaslu dan jajarannya serta sentra gakkumdu) maupun lembaga peradilan yang membenarkan bahwa kecurangan secara tsm sebagaimana dituduhkan pemohon tersebut telah terjadi, ketiga: kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan pemohon tersebut tidak berkaitan secara langsung dan konkrit dengan perolehan suara, baik saat tahapan pemungutan maupun tahapan penghitungan suara, keempat, kecurangan atau pelanggaran sebagaimana dituduhkan pemohon tersebut adalah permasalahan yang timbul dalam proses penyelenggaraan pemilu atau sengketa proses pemilihan, dimana sudah ada lembaga lembaga yang berwenang menangani, memeriksa dan meletusnya sehingga tidak sepatutnya dipermasalahkan kembali dalam tahapan sengketa hasil pemilihan mahkamah konstitusi: bahwa dengan demikian dalil pemohon pada pokok permohonan poin hal. yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah tidak benar dan mengada ada. malah, narasi atas tudingan kecurangan atau pelanggaran tsm tersebut cenderung dipaksakan sebagai cara untuk menutupi fakta kekalahan pemohon dalam pemilihan walikota surabaya tahun yang selisih perolehan suaranya sangat jauh bawah ambang batas sebesar persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, sebagaimana dimaksud ketentuan huruf pemilihan dan atau lampiran huruf angka peraturan mahkamah konstitusi tahun bahwa berdasarkan keputusan memohonadalah sebagai berikut: tabel persentase perolehan suara masing masing calon semaptangncaa ebt pes pasangan calon nomor urut armudji akan aaa drs. mahfud arifin, s.h. musiman berdasarkan hasil perolehan suara tersebut atas, maka selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah suara atau y4. artinya, untuk dapat dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam permohonannya bahwa pelanggaran pelanggaran tsm yang didalilkan berpengaruh secara langsung dan konkrit terhadap hasil perolehan suara pemohon sehingga seharusnya perolehan suara pemohon lebih dari (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun hal mana tidak dilakukan dan tidak tertuang sama sekali dalam permohonan pemohon, bahwa dalil pemohon pada poin jelas menyebut subyek pelaku pelanggaran tsm seluruh kota surabaya adalah pasangan calon nomor urut atau pihak terkait yang dilakukan secara, terstruktur, sistematis, dan masif, namun pada uraian poin poin berikutnya dalam permohonan tidak pernah digambarkan dan dijelaskan bagaimana pihak terkait melakukan pelanggaran pelanggaran tersebut sehingga tuduhan tidak berlebihan apabila dikatakan hanyalah prasangka (prejudice), perkiraan dan asumsi semata, dan karenanya dalil semacam ini harus ditolak, bahwa pemohon dalam permohonannya juga tidak tegas menyebutkan dan menjelaskan jenis pelanggaran apakah yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) seluruh kota surabaya tersebut. sementara, tsm tersebut sendiri adalah sifat dari sebuah pelanggaran, yaitu menyangkut cara, skala atau dampak dan siapa saja yang ikut terlibat dalam pelanggaran tersebut. dengan demikian, tsm tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditentukan terlebih dulu jenis atau bentuk pelanggaran asalnya atau predikat crime nya, baru kemudian dikaji apakah pelanggaran tersebut memenuhi unsur tsm. sebagai analogi, adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) yang baru bisa diperiksa setelah dibuktikan terlebih dulu bahwa uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau pelanggaran yang disebut dengan predikat crime tersebut, bahwa pemohon dalam permohonannya juga tidak menguraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. padahal, seperti tertuang pada penjelasan pemilu nomor tahun pengertian pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sudah bisa dimengerti dan selanjutnya dijelaskan dalam permohonan. pertama,dua:ketiga,, ukuran ukuran pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara juga yang sudah ditetapkan mahkamah konstitusi, yakni: (a)(b)(c) pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadik. dengan pemohon sendiri tidak pernah menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran tsm, maka bagaimana mungkin pemohon bisa mengkategorikan bahwa dugaan pelanggaran pelanggaran yang dibutuhkannya kepada pihak terkait adalah pelanggaran yang terjadi secara tsm. oleh karenanya, tidak berlebihan jika tudingan tudingan yang termuat pada dalil dalil permohonan dapat dikatakan bersifat spekulatif dan tidak terukur serta terkesan hanya narasi yang dibangun untuk menarik perhatian dan mendelegitimasi suara mayoritas pemilih warga surabaya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun yang berlangsung aman, lancar dan tanpa komplain berarti seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara: bahwa pemohon dalam permohonan poin (halaman mengajukan permintaan untuk menunda pemberlakuan ambang batas selisih suara pemohon, dengan mendasarkan pada pengalaman mahkamah konstitusi dalam menangani dan memutus perkara sengketa pilkada empat) kabupaten, yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april kab. tolikara), putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april kab. puncak jaya), putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv bertanggal april kab. intan jaya), dan putusan mahkamah konstitusi nomor dan php.bup xv kab. kepulauan yapen). pemohon dalam uraian permohonannya pada poin hal. menyatakan: . dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota surabayaketerlibatan pemerintah kota dan walikota surabaya beserta struktur bawahnya dengan memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk pemenangan pasangan calon kedua pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif sertadalil semacam ini jelas jelas terbukti tidak akurat dan menyesatkan karena berdasarkan fakta fakta persidangan yang termuat dalam putusan putusan mahkamah konstitusi dalam sengketa pilkada empat kabupaten papua tersebut tidak ditemukan kemiripan dan kesamaan kondisi, keadaan dan jenis jenis pelanggaran dengan pilkada kota surabaya, bahwa keadaan, kondisi dan jenis jenis pelanggaran yang terjadi dalam pilkada kabupaten intan jaya, kabupaten tolikara, kabupaten puncak jaya, kabupaten kepulauan yapen tersebut dapat dilihat pada uraian bawah ini: maan sengketa pelanggaran yang terjadi putusan keputusan kpu ada surat panitia pengawas php.bup kabupaten pemilihan panwaslih) kabupaten xv pilkada tolikara nomor tolikara nomor pnas kab kab tolikara pts kpu tlk ! kepada kpu kab kab. tik tahun tolikara berisi rekomendasi pembatalan hasil pemungutan suara dan rekomendasi pemungutan suara ulang psu) pilkada kab tolikara untuk semua tps distrik, yang dikuatkan oleh keputusan bawaslu ri. kpu kabupaten tolikara menolak melaksanakan rekomendasi panwaslih tersebut kpu menilai kpu kab tolikara tidaktersebut. putusan keputusan kpu dari distrik yang ada kab php.bup kab puncak puncak jaya, hanya distrik yang xv pilkada jaya nomor dihitung perolehan suaranya kabupaten pts kpu dikarenakan dokumen rekapitulasi puncak jaya kab distrik tersebut tidak utuh sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan hun kpu tidak dapat digunakan sebagai dasar penentuan atau rujuksebagaimana ketentuan huruf bahwa walikota surabaya dalam tahapan kampanye, telah dengan sengaja meminta kepada menteri sosial yang juga satu partai politik dengan walikota surabaya dan pasangan calon nomor urut untuk melakukan peluncuran pemberian bantuan sosial kota surabaya. jenis bantuan sosial yang disalurkan pada masa pemilihan (tahap kampanye) antara lain bantuan sosial tunai bst), bantuan sosial beras bsb), dan program keluarga harapan yang dalam peluncurannya menghadirkan menteri sosial, walikota surabaya dan pasangan calon nomor urut memengaruhi dan memobilisasi rukun tetangga dan rukun warga dengan pemberian penghargaan sertifikat penghargaan). bahwa tri rismaharini selaku walikota surabaya melalui kewenangan memberikan penghargaan kepada seluruh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga kota surabaya. pembagian penghargaan itu dilakukan pada masa kampanye, sehingga patut diduga dimaksudkan agar ketua rt rw menjadi mesin politik pemenangan paslon eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji." mendesain program pemerintah kota surabaya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji bahwa selama masa pemilihan (tahap kampanye) pemerintah kota surabaya menggenjot pembangunan dan fasilitasi perbaikan sarana umum seperti fasilitas penerangan jalan dan pavingisasi untuk kepentingan pemenangan paslon eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji. selain itu, perbaikan dan fasilitasi tidak merata akan tetapi disesuaikan dengan permintaan warga kepada pasangan calon nomor urut program pemberian makan gratis oleh dinas sosial kota surabaya kepada pemilih lanjut usia bahwa pemerintah kota surabaya melalui dinas sosial mengadakan program pemberian makan kepada lansia. akan tetapi, program ini digunakan sebagai media kampanye kampanye terselubung) oleh pasangan calon nomor program kampung tangguh bahwa pemerintah kota surabaya menggunakan program kampung tangguh untuk memenangkan paslon nomor urut eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji mobilisasi asn bahwa kemenangan yang diperoleh paslon nomor urut merupakan hasil mobilisasi asn pemerintah kota surabaya tergambar dalam temuan pemohon. kpu kabupaten puncak jaya tidak berkehendak untuk melakukan tugas dan kewenangannya secara serius untuk pemungutan suara ulang enam distrik tersebut putusan keputusan kpu terjadi kejadian atau keadaan luar php.bup kab. intan jaya biasa (force majeure) pada saat xv pilkada no10 pts kpu rekapitulasi hasil penghitungan kabupaten intan perolehan suara pemilihan bupati jaya tentang dan wakil bupati kabupaten intan pembatalan jaya tahun dimana situasi surat ketertiban dan keamanan keputusan kabupaten intan jaya yang tidak komisi kondusif sebagaimana terungkap pemilihan dalam persidangan, antara lain umum adanya intimidasi, ancaman, kabupaten intan penganiayaan dan kerusuhan antar jaya nomor pendukung pasangan calon yang pts kpu mengganggu jalannya rapat pleno 1j kpu kabupaten intan jaya sehingga tanggal maret terpaksa dihentikan putusan keputusan kpu kpu kab yapen menyatakan php.bup kab. kepulauan perolehan suara pemohon adalah xv pilkada yapen nomor nol) setelah setelah kpu kab kabupaten pts kpu yapen membatalkan pemohon kepulauan yapen kab sebagai paslon nomor urut tahun berdasarkan keputusan kpu kab kep. yapen pts kpu kab tahun dengan tuduhan pelanggaran pemilihan kpu melalui surat nomor kpu!! memerintahkan pembatalan diskualifikasi paslon namun tidak diindahkan oleh kpu kab kepulauan yapen keputusan kpu kab kepulauan yapen nomor pts kpu kab tahun tentang diskualifikasi paslon telah dibatalkan dengan keputusan kpu provinsi papua nomor pts kpu prov.o30 iv angka angka yang tercantum dalam dokumen. kepulauan yapen tahun rekomendasi panwaslih nomor k.paniaikab.yp! ii1 berisi diskualifikasi calon bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan putusan sebelumnya telah bertindak sangat selektif berdasarkan pertimbangan pertimbangan khusus yang sifatnya kasuistis dalam hal memutuskan menunda pemberlakuan pemilihan.sebagaimana diuraikan pada poin atas.hwa dengan sengketa pilkada empat) kabupaten papua tersebutdalil pemohon pemohon tersebutketika mahkamah konstitusi memutuskan untuk sementara waktu menunda pemberlakuan ketentuan pemilihan, seperti dalam sengketa hasil, karena alasan alasan yang berkaitan secara langsung dan konkrit dengan penghitungan akhir perolehan suara tiap tiap pasangan calon serta adanya rekomendasi dan atau keputusan dari penyelenggara dan pengawas proses pemilihan kepala daerah, dalam hal ini kpu dan jajarannya serta bawaslu jajarannya, dengan kondisi dan keadaan berikut inibahwa selain selain kondisi dan keadaan yang diuraikan atas, mahkamah konstitusi hasecara konsisten diterapkan mahkamah konstitusi sebagaimanadalil dalil tentang kecurangan atau pelanggaran yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, kondisi, keadaan dan jenis pelanggaran pelanggarannya sangat berbeda dengan kondisi, keadaan dan jenis pelanggaran pelanggarannya yang ditemukan dalam sengketa. dengan demikian, tidak terdapat alasan kuat bagi mahkamah konstitusi untuk menunda pemberlakuan ketentuan pemilihan dalam pemeriksaan perkara guo: bahwa dalil pelanggaran dan kecurangan yang dibanggakan oleh pemohon dalam perkara guo sebagian besar timbul akibat kesalahpahaman memahami aturan main pilkada sehingga dengan mudahnya tanpa bukti bukti yang kuat menuding telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh pihak terkait, dan kemudian ketika laporan pelanggarannya tidak dapat ditindaklanjuti atau diputuskan sebagai bukan pelanggaran pemilihan oleh badan pengawas pemilu dan jajarannya lantas dimunculkan tudingan bahwa pelanggaran tersebut tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. yang jelas, sangkaan pelanggaran pelanggaran yang diuraikan pemohon dalam permohonannya pada faktanya memang bukan pelanggaran pemilihan dan juga tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran oleh lembaga berwenang, khususnya bawaslu bawaslu beserta jajarannya maupun kpu dan jajarannya, bahwa pemohon juga gagal memahami posisi ibu tri rismaharini sebagai anggota dan pengurus partai politik yang sedang berkampanye secara legal dan kemudian mencampuradukkannya dengan pelanggaran ketentuan pemilihan tersebut berujung pada upaya upaya pelaporan secara bertubi tubi tanpa dasar hukum yang jelas oleh pemohon dan para pendukungnya terhadap ibu tri rismaharini bawaslu kota surabaya. jika dicermati perkara perkara yang dilaporkan, sebagian dituangkan pemohon dalam permohonannya, tampak jelas materinya disusun dengan serampangan dan tidak profesional sehingga pelaporan tersebut terkesan sangat dipaksakan, hal mana akan diuraikan pada poin keterangan pihak terkait ini. pelaporan bertubi tubi ini kelihatan sebagai taktik pemohon dan para pendukungnya demi mengejar kemenangan dengan membangun image dan citra warga kota surabaya bahwa tri rismaharini dan pasangan calon eri cahyadi armudji adalah figur yang curang dalam berkontestasi politik. padahal, yang terjadi lapangan justru sebaliknya dimana banyak sekali kecurangan yang dilakukan pemohon dan para pendukungnya dalam pilkada surabaya, hal mana akan diuraikan tersendiri pada poin s d keterangan pihak terkait ini: bahwa serangan terus menerus kepada risma ini juga manifestasi dari kejengkelan paslon karena sejak awal mereka sebenarnya ingin juga didukung risma mengingat sosok risma yang sangat berpengaruh besar kepada pilihan pemilih. sejak sebelum masa kampanye, kubu pasangan calon nomor urut (dua) berulang kali berupaya mempopulerkan jargon atau slogan maiden risma shiki ma dalam bebagai spanduk, baliho dan poster mahfud arifin. hal ini rupanya dalam rangka mencitrakan diri mahfud arifin sebagai penerus risma, mengulang kisah sukses khofifah indah tarawangsa dalam pemilihan gubernur jawa timur saat mengusung slogan maiden pake (kargo), shiki bude. namun hal ini diprotes keras oleh tim kampanye paslon saat masa kampanye sudah resmi bergulir. bukti pt bahkan saat ribut ribut video makian banteng keraton berisi nyanyian hancur, hancur . hancurkan risma hancurkan risma sekarang juga dan kemudian diketahui hal tersebut malah blunder, kubu mahfud arifin diduga memasang baliho bergambar risma berdampingan dengan mahfud arifin berbagai sudut kota bukti pt bahwa sebelum menguraikan kelemahan dan ketidakprofesionalan pemohon dan para pendukungnya dalam menyusun materi pelaporan, tanggapan berupa keterangan pihak terkait akan terlebih dulu menjawab satu persatu tuduhan pelanggaran yang ditempatkan pemohon dalam permohonannya setelah poin pada huruf s d halaman s d untuk membuktikan bahwa substansi materi laporan dan atau tuduhan pelanggaran yang dilontarkan pemohon sangat lemah, kabur dan tidak berdasar, tidak benar dan tidak terbukti ibu tri rismaharini dalam jabatannya sebagai walikota telah terlibat memenangkan paslon nomor urut bahwa bawah poin huruf (halaman pemohon membangun sebuah dalil dengan kalimatdalil ini dibangun alasan alasan adanya surat risma untuk warga surabaya, video surat risma untuk surabaya dan kampanye risma untuk paslon nomor urut untuk membuktikan bahwa dalil ini tidak dibesar, maka akan diuraikan satu persatu bantahan dan uraian atas kasus kasus yang disebutkan pemohon, bahwa perkara pembuatan dan penyebaran surat risma kepada warga surabaya , sudah ditangani, diperiksa dan diputus, bahkan oleh dua institusi bawaslu sekaligus tingkatan berbeda, yaitu bawaslu kota surabaya dan bawaslu provinsi jawa timur. pertama, bawaslu kota surabaya, sebagaimana data dan informasi yang ditempel papan pengumuman lembaga tersebut berupa dokumen pemberitahuan tentang status laporan temuan pelanggaran atau formulir tertanggal desember bahwa laporan temuan pelanggaran nomor lp pw kota x11 dengan terlahir tri rismaharini vide bukti pt menyatakan berdasarkan hasil kajian bawaslu kota surabaya perkara surat risma tersebut tidak dilanjutkan proses penyidikan dengan alasan hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu, yang terdiri dari bawaslu kota surabaya, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan, laporan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. ihwal hasil kajian dan keputusan bawaslu kota surabaya tersebut juga dimuat dalam berbagai pemberitaan media massa vide bukti pt kedua, bawaslu provinsi jawa timur atas dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif dengan obyek perkara pembuatan dan penyebaran surat risma untuk warga surabaya telah mengeluarkan putusan nomor reg l tsm pw x11 tertanggal januari bukti pt yang dalam amar nya menegaskan menyatakan terlahir pasangan calon eri cahyadi armuiobyek perkara yang ditangani bawaslu kota surabaya dalam laporan temuan pelanggaran nomor lp pw kota x11 dan yang ditangani bawaslu provinsi jawa timur dalam laporan pelanggaran nomor reg x11 adalah sama, yaitu surat risma untuk warga surabaya, pihak terlapornya sama, serta barang bukti yang diajukan para pelapor juga sama dengan menyebutkan pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus teliti nya sama). hal mana hanya terdapat satu versi surat risma kepada warga surabaya , tidak ada versi dua, versi tiga dan seterusnya yang materinya berbeda baik sebagian maupun keseluruhan, bahwa sebenarnya pihak terkait adalah pihak yang diperlakukan tidak adil dan seolah terus dikerjai dengan adanya penanganan (dua) kali atas perkara dengan obyek yang sama, yaitu soal surat risma kepada warga surabaya . berdasarkan ketentuan peraturan bawaslu nomor tahun dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilu pada tingkatan tertentu tidak registrasi. dengan demikian, dalam kaitan dengan putusan penanganan pelanggaran kelembagaan bawaslu adalah satu kesatuan mulai tingkat pusat, provinsi, kota kabupaten, sampai kecamatan. tidak dimungkinkan terhadap satu penanganan perkara yang sama, bawaslu dan jajarannya mengambil keputusan sendiri sendiri dan berbeda beda. sebab, jika hal itu terjadi akan timbul ketidakpastian hukum atas penanganan sebuah perkara karena memungkinkan sebuah perkara yang telah ditangani dan diputus oleh bawaslu tingkatan tertentu, masih ditangani dan diputus kembali secara berbeda oleh bawaslu tingkatan lainnya. pihak terkait selaku terlahir dengan demikian akan merasa selalu diganggu dan diambang ambingkan karena perkaranya diperiksa dan disidangkan lagi berulang ulang. dan kali ini, untuk ketiga kalinya, muka persidangan mahkamah konstitusi pemohon hendak mempersoalkan kembali soal surat risma kepada warga surabaya . bahwa mahkamah konstitusi pada paragraph huruf putusan nomor php.bup xv halaman telah menegaskan bahwa .bahwa pihak terkait sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan pembuatan dan penyebaran surat risma kepada warga surabaya . lagipula soal surat risma kepada warga surabaya hanya bentuk kampanye biasa dan karena itu pihak terkait tidak pernah dan tidak merasa perlu mempermasalahkannya. bawaslu kota surabaya juga telah menyatakan tegas hal tersebut sebagai bukan pelanggaran pemilihan: bahwa pengiriman surat semacam itu juga sudah beberapa kali dilakukan dalam ajang pemilihan umum, bahkan oleh pejabat tinggi yang sedang menduduki jabatan penting, bahkan puncak, tanpa menyebut jabatan yang disandang, seperti yang dilakukan pak jokowi ketika menjabat presiden sekaligus menjadi calon presiden pada pemilihan presiden tahun atau saat pak jokowi, gubernur dki jakarta aktif, saat mengkampanyekan pdi perjuangan dalam pemilihan umum legislatif vide bukti pt model kampanye serupa juga dilakukan pak prabowo subianto, ketua umum gerindra saat maju sebagai calon presiden pada tahun bahwa dalam surat risma kepada warga surabaya juga telah dicantumkan barcode yang jika dipindai (scanned) akan diarahkan langsung website resmi dpd pdi perjuangan jawa timur, sebagai konfirmasi sekaligus penegasan kapasitas risma dalam surat tersebut adalah sebagai pengurus kader pdi perjuangan, bukan sebagai walikota surabaya: bahwa surat risma kepada warga surabaya tersebut dibuat dan ditandatangani risma pada hari minggu tanggal november saat yang bersangkutan secara hukum diperbolehkan dan berhak untuk menjalankan tugas kampanye. terlebih, risma adalah ketua bidang kebudayaan dpp pdi perjuangan yang juga merupakan juru kampanye resmi dari terlahir vide bukti pt bahwa dalam kaitan pejabat atau kepala daerah yang berkampanye, pada dasarnya yang dilarang untuk ikut kampanye atau melakukan kampanye itu adalah aparat atau pejabat sipil negara dan tni polri yang itu diatur dalam huruf s d pemilihan. dan adanya ketentuan yang membolehkan pejabat berkampanye pada tidak bisa dikatakan sebagai perkecualian. kenapa? karena kalau ini sifatnya adalah pengecualian, maka seharusnya gubernur, wakil gubernur, bupati dan walikota masuk dalam rumusan dengan misalnya dibuat perumusan dalam huruf d nya. sehingga, kepala daerah justru pada prinsipnya boleh atau dapat terlibat dalam kampanye. namun untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang kemudian diatur cara secara khusus aturan untuk membatasi hal itu, dengan misalnya harus mengajukan izin kampanye hari kerja atau tanpa izin hanya hari libur sehingga lalu tidak memanfaatkan fasilitas negara itu. hal ini juga tidak akan mengganggu fungsi jabatan dia saat memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa agar warga masyarakat atau pemilih bisa membedakan posisinya saat sebagai seorang kepala daerah sekaligus juga anggota atau pengurus partai politik, ada banyak kriteria yang bisa digunakan yang secara simbolik untuk menentukan apakah seseorang itu melakukan satu hal karena jabatannya sebagai pejabat publik atau sebagai pengurus partai politik, misalnya dengan melihat pada aktivitas apa yang dilakukannya, yaitu apakah aktivitasnya yang dilakukan itu merupakan bagian dari tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara pejabat negara atau apa yang dilakukan itu merupakan tugas atau kewenangan dia sebagai pengurus partai politik. jika dia melakukan sesuatu sebagai pejabat negara itu kemudian ternyata bangkainya itu adalah bingkai partai politik, maka hal itu menjadi sebuah pelanggaran, begitu sebaliknya. oleh sebab itu, untuk mencegahnya lantas ada ketentuan atau aturan hukum yang dibuat. tabel iii desain pembagian peran birokrasi untuk mendukung pemenangan pasangan walikota dinas dinas cipta dinas dinas sosial dinas humas kebersihan dan karya pekerjaan kependudukan pemkot ruang terbuka umum dan pencatatan hijau birth) sipil melakukan pemasangan pemasangan paslon diduga diduga respon cepat paving baik saluran air diduga memberikan semaksimal pemasangan sebelum baik sebelum memanfaatkan data dan alamat kan lampu baik maupun sesudah maupun bantuan sosial warga surabaya publikasi sebelum maupun kegiatan sesudah yang untuk yang sesudah kegiatan kampanye kegiatan bersumber dari membantu berkaitan kampanye paslon paslon kampanye pemda dan pengiriman dengan eri paslon pusat surat risma cahyadi kepada warga (branding) surat risma untuk warga kota surabaya video risma untuk warga kota surabaya mengampanyekan paslon disetiap kesempatan dan pertemuan bahwa kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan itu, nyata nyata kecurangan sistemik dengan melibatkan pemerintah kota walikota, dan program program pemerintah kota itu ditujukan untuk mempengaruhi suara pemilih. upaya mempengaruhi itu bisa dilihat dari sebaran program pemerintah kota dengan sebaran pemilih yang akhirnya mempengaruhi pilihan pemilih. bahwa kecurangan dan pelanggaran itu dilakukan secara masif wilayah basis basis kemenangan paslon nomor urut yang petanya lebih lanjut bisa dilihat dalam tabel bawah ini: tabel. sebaran peta kecurangan dan pelanggaran serta kemenangan pasangan calon nomor urut dua puluh) kecamatan dari kecamatan kota surabaya misalnya, pada saat kampanye yang rawan terjadi pelanggaran lalu ditentukan harus ada izin cuti hari kerja. dengan izin tersebut jelas menentukan statusnya adalah sebagai juru kampanye atau baru bebas berkampanye hari libur. hal ini karena secara prinsip status pejabat negara itu tidak kemudian menempel atau melekat secara terus menerus: bahwa ketentuan pemilihan mengenai larangan melakukan tindakan yang menguntungkan paslon tertentu tidak ada hubungannya dengan yang dijelaskan atas. sebab, pengaturan masing masing sudah ada koridornya sendiri sendiri. ketentuan dengan jelas mengatur pejabat negara. artinya, jika seseorang melakukan kampanye dan dia adalah memang tim kampanye tentu tidak mungkin dia lalu membuat keputusan berdasarkan kepada jabatan dia sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dan demikian pula sebaliknya, bahwa bawaslu kota surabaya dalam pertimbangan hukum yang pernah dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa nomor register ps.pnm.reg x tertanggal oktober, khususnya pada poin dan halaman vide bukti pt menerangkan: poin bahwa berdasarkan dan peraturan kpu nomor tahun . yangan yang berbunyi desain dan materi alat peraga kampanye yang difasilitasi kpu provinsi kip aceh atau kpu kip kabupaten kota atau yang diletakkoin bahwa berdasarkan surat ketua kpu pusat nomor pl. sd kpu x tertanggal oktober yang ditandatangani plt. ketua kpu pusat ilham saputra (vide bukti pt yang pada intinya bahwa foto pejabat negara atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye atau pejabat daerah dapat dicantumkan pada desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sepanjang pejabat negara atau pejabat daerah tersebut adalah pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon, serta tidak menggunakan atribut sebagai pejabat negara atau pejabat daerah dalam desain tersebut. ini artinya, pencantuman foto risma telah sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku dan telah diadopsi oleh bawaslu kota surabaya dalam produk putusan sengketanya yang memiliki kekuatan mengikat dan paslon nomor mahfud arifin musiman tidak pernah mengajukan upaya hukum pengadilan tinggi tata usaha negara sehingga sifat putusan ini adalah final dan mengikat, bahwa dengan dibolehkannya pencantuman foto risma dalam alat peraga kampanye melalui putusan yang sudah mengikat, maka ketentuan serupa bisa diterapkan pada pemuatan dalam materi bahan kampanye, termasuk pencantuman dalam materi iklan media cetak dan media elektronik, ataupun bentuk bentuk bahan kampanye lain, seperti sticker, surat dan lain sebagainya, bahwa alasan kedua yang dipakai pemohon untuk membenarkan dalil keterlibatan risma dengan jabatannya sebagai walikota yang melekat untuk memenangkan paslon nomor urut adalah video berisikan ajakan risma kepada warga kota surabaya dan atau pemilih untuk memilih paslon nomor urut videoll) yang ditujukan kepada warga kota surabaya dan atau pemilih kota surabaya: bahwa dalam dalil sebagaimana poin atas, pemohon tidak menerangkan dengan jelas siapa yang membuat dan mengedarkan video tersebut. sebab, pihak terkait tidak tahu menahu dengan adanya pembuatan video tersebut. pihak terkait juga tidak diajak koordinasi dan atau dilibatkan baik dalam pembuatan dan penyebarannya: bahwa perkara video risma tersebut pada kenyataannya tidak pernah dilaporkan kepada lembaga pengawas pemilihan, yaitu bawaslu dan jajarannya, bahwa penyebaran melalui media sosial whats app, facebook, dll) dalam praktik sulit dikontrol dan dilakukan penegakan hukum apabila ditemukan ada konten konten yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.: bahwa konteks pembuatan video risma tersebut adalah dalam konteks pembuatan bahan kampanye media televisi yang difasilitasi oleh kpu kota surabaya, dan diproduksinya pun dibuat hari libur. risma juga tidak mengenakan simbol simbol kedinasan selaku walikota surabaya. risma tak sekalipun menyebut kapasitasnya selaku walikota dalam video itu. bahwa kemudian bahan itu diedit sedemikian rupa dan tersebar media sosial, hal tersebut luar sepengetahuan dan tanggung jawab risma, bahwa para pendukung pemohon juga menyebarluaskan video ajakan memilih paslon yang disampaikan bupati pamekasan badut taman. dalam video berdurasi menit detik dan diedarkan melalui berbagai platform media sosial itu jelas jelas menyebut badut taman dalam kapasitasnya sebagai bupati pamekasan, antara lain mengatakan: . saya badut taman, bupati kabupaten pamekasan, ingin mengajak seluruh arek arek suroboyo, seluruh masyarakat surabaya, cah kancah tan eretan, orang module, sebelah srbije, salam sateratanan, salam hitung dere untuk surabaya maju. saya kenal dengan pak mahfud arifin. orang baik. orang yang berkomitmen untuk mendorong dan menjadikan surabaya semakin maju kotanya, semakin makmur masyarakatnya, dengan semangat, pengalaman kerja yang luar biasa, dengan kecerdasan yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, ingin dipersembahkan untuk seluruh masyarakat kota surabaya. pastikan doa, dukungan dan perjuangan kita semua untuk pasangan . bukti pt bahwa mengenai tuduhan rism|dan diduga dilakukan luar jadwal kampanye dan walikota tri rismaharini tidak sedang dalam masa cuti kampanye, hal tersebut bukan sebuah dalil hukum karena pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan apapun tentang hal ini pertemuan apa saja, kapan, dimana, dengan siapa pertemuan itu dilakukan, bagaimana bisa pertemuan: bahwa mengenai tuduhan tri rismaharini telah, hal tersebut juga bukan sebuah dalil hukum karena pemohon dalam permohonannya juga tidak memberi penjelasan apapun tentang hal ini kapan bagaimana pamflet itu dibuat, dimana saja pamflet disebarkan, siapa pelaksana yang disebut dengan kurir tersebut, bagaimana bisa pamflet, bahwa pemohon pada huruf juga menyebut dengan mengatakan. padahal, pada faktanya kegiatan tersebut dilakukan hari libur dimana dimungkinkan seorang kepala daerah melakukan kampanye. dan saat itu risma telah mengajukan izin cuti kepada gubernur jawa timur sebagaimana surat nomor tanggal oktober bukti pt dan telah mendapat jawaban sebagaimana surat nomor tanggal oktober yang dalam salah satu poinnya ditegaskan bahwa hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu luar ketentuan cuti kampanye pilkada. hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalamkhususnya bab viii angka huruf yang menerangkan bahwa hari libur adalah hari yang luar ketentuan cuti kampanye pilkada sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye, maupun ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun bahwa perkara kegiatan roadshow kepada umkm tersebut juga telah ditangani oleh bawaslu kota surabaya dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhi unsur unsur pelanggarannya: bahwa perkara penggunaan fasilitas pemerintah kota surabaya untuk kepentingan deklarasi paslon nomor urut hari rabu, tanggal september taman harmoni, juga telah dilaporkan dan ditangani bawaslu kota surabaya dengan nomor lp pw kota x dan sesuai form yang diumumkan papan pengumuman kantor bawaslu surabaya perkara tersebut dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan karena tidak terpenuhi unsur unsur pelanggarannya. penggunaan taman harmoni sendiri sudah kerapkali dipakai kegiatan terbuka oleh berbagai kalangan sepanjang mereka telah mengajukan permohonan pakai dan diizinkan: tidak berdasar dalilpemohon hanya menyebut yang melakukan adalah tri rismaharini selaku walikota surabaya dan struktur dibawahnya. siapakah yang dimaksud struktur bawahnya? pemohon tidak menguraikan peran pihak terkait yang sebenarnya disasar oleh pemohon. dengan demikian, dalil ini sudah kabur sejak awal: bahwa dalam uraian huruf poin s d pemohon tidak menjelaskan sama sekali peran dan kesalahan apa yang dilakukan tri rismaharini sehingga beliau dituduh telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk pemenangan paslon nomor urut sehingga disebut melanggar ketentuan dan pkpu karena tidak ada uraian dan penjelasan apapun, maka dalil bahwa tri rismaharini menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk pemenangan paslon nomor urut layak dinyatakan tidak terbukti, bahwa dalam uraian huruf poin pemohon membuat tuduhan dengan mengatakan: juru pengamat jentik semantik) kota surabaya, yang diangkat dan mendapatkan honor dari pemerintah kota surabaya yang seharusnya melakukan pendataan terhadap perkembangan jentik nyamuk lingkungan warga. akan tetapi juru pengamat jentik semantik) kota surabaya, melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat memilih paslon nomor urut tuduhan semacam ini tidak berdasar karena semantik adalah warga masyarakat yang mandiri dalam sikap politik, tidak bisa disetor oleh siapapun. hal ini karena mereka bagian dari organisasi ke rt an yang secara mekanisme dipilih secara demokratis oleh masyarakat. siapa yang dipilih sebagai semantik diserahkan sepenuhnya kepada pengurus kampung, dan dalam pelaksanaannya siapa yang dipilih dan berapa jumlah kader semantik diserahkan kepada warga, biasanya satu kader per satu dasawisma. penyebutannya pun bisa berbeda beda: jika ibu ibu pkk disebut semantik, jika guru disebut romantik, jika karang tarian disebut karnatik dan jika dari siswa disebut semantik. dan sama hal nya dengan ketua rt, mereka mendapat honor tetapi sangatlah kecil sekali jumlahnya, yaitu sebesar ribu per orang per kegiatan potong ppn dan sebulan maksimal hanya kegiatan, jauh tidak sebanding dengan biaya dan pengorbanan yang mereka keluarkan. hal ini karena posisi sebagai semantik adalah kerja sosial dan pengabdian sehingga hanya sedikit orang kampung yang bersedia menjadi semantik. oleh karenanya, terlalu menyederhanakan masalah sebuah dalil yang menyatakan dengan mereka menerima honor dari pemerintah kota lantas dengan gampang pilihan politik mereka akan dapat disetor. terbukti, ketua ketua dan semantik justru banyak yang memberikan dukungan kepada paslon mahfud arifin musiman. seperti contoh bendungan, kelurahan sumur belut, kecamatan lakarsantri, para semantik, ibu kader posyandu, dan posyandu lansia memberikan dukungan terbuka kepada mahfud arifin dengan alasan selama ini sebagai pengurus dan semantik mereka selama ini rugi terus. mereka tergiur dengan program mahfud arifin musiman dana juta per dan juta per keluarga untuk keluarga tidak mampu. bukti pt lebih jauh dukungan rt rt kepada mahfud arifin musiman akan diuraikan pada poin dan keterangan pihak terkait ini: bahwa akibat tidak yakin dengan dalilnya sendiri pemohon kemudian membuat spekulasi dengan mengatakan .tindakan juru pengamat jentik semantik) kota surabaya diduga sulit dilepaskan posisinya sebagai pegawai dibawah kepemimpinan tri rismaharini. argumen yang masih mengatakan diduga seperti ini menunjukkan dalil ini bersifat spekulatif dan karenanya tidak perlu diberikan bantahan apapun, bahwa menilik dari bukti yang disodorkan pemohon hanya berupa foto karangan bunga kepada walikota bertuliskan berasal dari semantik, hal ini makin mempertegas bahwa pemohon sebenarnya tidak memiliki data yang akurat bahwa telah terjadi penyimpangan program semantik kota surabaya. karangan bunga bisa berasal dari siapa saja dan data ditulisi apapun oleh pengirim. dan kalaupun itu benar dikirim oleh kader semantik, apa yang salah? kita tidak bisa menahan orang atau siapapun untuk menunjukkan apresiasi atas kinerja politik risma semasa menjabat walikota surabaya. bahwa dalam uraian huruf poin pemohon membuat tuduhan dengan mengatakan: bahwa patut diduga pemberian bantuan lampu penerangan jalan led oleh kepala dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau birth) kota surabaya kepada masyarakat, dilaksanakan tidak atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan didasarkan pada dukungan kepada pasangan calon nomor urut diantaranya kecamatan dupa, ploso, bulak, dan asem row . dalil semacam ini tidak berdasar dan akan dijelaskan lebih detil pada poin dan keterangan pihak terkait ini, karena pemohon dalam membuat dalil kerap berulang ulang (duplikasi), bahwa dalam uraian huruf poin pemohon membuat tuduhan dengan mengatakan: ., yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunan (pavingisasi), diantaranya kelurahan tembok dukuh, kecamatan bubutan . atas dalil ini, pemohon tidak menguraikan siapa pelaku dari pemerintah kota, siapa warga yang menerima, bagaimana barter suara itu dilakukan, kapan barter itu dilakukan, bagaimana hasil barter suara tersebut direalisasikan saat colokan, dan lain sebagainya untuk memperjelas tuduhan tersebut agar tidak bersifat spekulatif dan asumsi. bahwa perkara ini sudah dilaporkan oleh pemohon bawaslu kota surabaya: bahwa pavingisasi adalah program pemerintah kota yang sudah ada mekanisme dan prosedurnya untuk mendapatkan. mekanisme pertama bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) guna menyusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat rukun warga rw), kelurahan, kecamatan, dan kota. mekanisme kedua dapat melalui usulan kepada anggota dprd saat mereka reses yang nantinya diteruskan kepada pemerintah kota melalui apa yang disebut dengan pokok pokok pikiran pikir) dprd. pikir ini sebagai salah satu bahan masukan kepada kepala daerah dalam menyusun rapid, tanpa melalui kedua mekanisme tersebut usulan pavingisasi tidak akan dapat diproses. dan dalam konteks ini, pemohon tidak menjelaskan apakah pavingisasi kelurahan tembok dukuh, kecamatan bubutan sudah melalui mekanisme seperti ini ataukah tidak? pemohon tidak menjelaskan pula apakah memang warga kelurahan tembok dukuh memang mendapat keistimewaan perlakuan dan apa bentuk konkrit perlakuan istimewa tersebut?: bahwa oleh karena tidak ada pembuktian yang memadai dari pemohon, maka dalil bahwa telah terjadi barter suara dalam program pavingisiasi kelurahan tembok dukuh harus dinyatakan tidak terbukti dan suda selayaknya ditolak: bahwa dalam uraian huruf poin pemohon membuat tuduhan dengan mengatakan: . pemerintah kota surabaya diduga memtfalisitasi kampanye dan sosialisasi paslon nomor urut melalui papan reklame yang tersebar titik titik strategis kota surabaya. penggunaan diksi diduga ini menunjukkan pemohon tidak yakin dan tidak memiliki bukti kuat atas tuduhan tersebut. pemohon hanya berspekulasi dengan melihat hasilnya pemasangan dan pemakaian papan reklame kota surabaya sosialisasi paslon nomor urut padahal, pemasangan dan pemakaian papan reklame kota surabaya sosialisasi paslon nomor urut jauh lebih masif dan jauh lebih lama. bukti pt mahfud arifin sudah mendapatkan dukungan dan rekomendasi konkrit dari partai partai pengusung jauh hari sejak januari sehingga punya waktu lebih lama bersosialisasi. sedangkan eri cahyadi baru mendapatkan kepastian rekomendasi sebagai calon walikota surabaya pada tanggal september atau hanya hari menjelang mendaftar sebagai calon walikota surabaya kpu kota surabaya pada tanggal september terkait banyaknya reklame pilkada yang tidak memberi tambahan pemasukan pendapatan daerah seharusnya pemohon yang bisa menerangkan berapa seharusnya pendapatan yang masuk dan berapa pendapatan riil nya. ini karena pemohon sendiri adalah pihak yang banyak memasang gambar dirinya pada billboard billboard berbagai sudut kota surabaya: bahwa pemohon menyodorkan bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan formulir lapak paslon dalam laporan pengeluaran dana kampanye periode september sampai dengan desember angkanya menunjukkan nol rupiah. hal ini bisa terjadi karena ketika petugas paslon melakukan entry data secara online aplikasi sistem informasi dana kampanye silakan) kpu terdapat kendala karena ada gangguan sistem sehingga rincian pengeluaran tidak ter upload, hanya bukti bukti pengeluaran saja yang ter upload. namun catatan pengeluaran telah diberikan secara manual telah dilaporkan kpu kota surabaya sesuai jadwal yang ditetapkan dan telah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik basri hardjosumarto, kap yang ditunjuk kpu kota surabaya, sebagaimana laporan asuransi independen no: aup x11 tanggal desember dan terhadap besaran pengeluaran dana kampanye sudah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang berlaku, yaitu sebesarpemohon malah memulai dengan cerita dan bukan dalil hukum bahwa walikota surabaya tri rismaharini berkirim surat kepada menteri sosial republik indonesia julia batubara dengan undangan bertanggal oktober untuk menghadiri koordinasi pelaksanaan program keluarga harapan pkh) dan program bantuan sosial beras dari kementerian sosial kota surabaya yang bertempat rumah dinas walikota surabaya. bukti kemudian tiba tiba pemohon melompat dengan membuat dalil yang menyatakan bahwa acara rumah dinas walikota tersebut juga dihadiri oleh pasangan calon nomor urut padahal, faktanya baik eri cahyadi selaku calon walikota maupun armudji selaku calon wakil walikota tidak pernah mengikuti dan menghadiri acara tersebut. jelas, dalil semacam ini bukan saja tidak akurat, tetapi sudah mengarah pada fitnah. terlebih, antara dalil dengan alat bukti yang disodorkan tidak nyambung. pada bukti pemohon hanya menyampaikan bukti rekaman video yang disebut berisi pembagian bantuan sosial kepada warga yang tidak berkaitan sama sekali dengan acara koordinasi pelaksanaan pkh dan program bansos beras tanggal oktober rumah dinas walikota surabaya. dengan demikian, tuduhan ini harus ditolak dan dinyatakan tidak terbukti. kecamatan bentuk kecurangan sebaran keterangan pelanggaran berdasarkan paslon nomor urut jumlah kelurahan surat risma selaku langkah, walikota surabaya pancar keling: kepada warga pancar kembang: surabaya untuk ploso. memilih paslon nomor urut penyebaran pamflet langkah, hasil kinerja pancar keling, pemerintah kota pancar kembang: surabaya sebagai ploso. bahan kampanye paslon untuk memilih paslon nomor nomor urut urut menang menggunakan suara fasilitasi perbaikan tamansari sarana umum ploso penerangan jalan oleh dinas rth kota surabaya simokerto surat risma selaku tambakrejo walikota surabaya kepada warga surabaya untuk memilih paslon nomor paslon urut nomor penyebaran pamflet tambakrejo urut hasil kinerja menang pemerintah kota surabaya sebagai suara bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut bubutan surat risma selaku gandhandhbahwa pemohon juga lagi lagi melompat dengan membuat dalil baru bahwa: .dalam pengimplementasian program keluarga harapan pkh), hindi salah satu ketua koordinator kota program keluarga harapan pkh) kota surabaya telah bertindak tidak netral dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut eri memuji melalui status whats app nya. . pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan apa hubungan antara peristiwa koordinasi pelaksanaan pkh dan program bansos beras tanggal oktober rumah dinas walikota surabaya dengan tindakan seseorang bernama hindi, salah satu ketua koordinator kota pkh, menulis status whatsapp berisi dukungan kepada paslon tidak dijelaskan pula: apakah betul status whatsapp tersebut berasal dari handphone dan akun whatsapp milik hindi? apakah relasi antara hindi dengan paslon dan atau tim kampanye pemenangan paslon sehingga tindakan hindi (andaikata itu benar dilakukan oleh yang bersangkutan) harus diskualifikasi sebagai tindakan dari pihak terkait? ketidakjelasan ketidakjelasan ini membuat dalil pemohon kabur, tidak akurat serta tidak berdasar dengan sendirinya. oleh karenanya, dalil semacam ini harus dinyatakan ditolak dan tidak terbukti, bahwa terkait program pkh ini pemohon juga membuat dalil ada tindakan penyaluran bantuan pkh ini dibarengi intimidasi berupa ancaman tidak akan mendapatkan bantuan sosial jika tidak memilih pasangan calon nomor urut sebagaimana menimpa mariya, warga kelurahan karangpoh, kecamatan angdes, dan suliyem, warga sadel timur rt. rw. kelurahan karangpoh, kecamatan tandem. dalil semacam ini sangat lemah karena informasinya sulit dikonfirmasi mengingat hal hal sebagai berikut: perkara ini tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang, baik bawaslu kota surabaya maupun kementerian sosial melalui pengawas pengawas programnya bawah. tidak jelas siapa yang melakukan intimidasi dan apakah pada kenyataannya mariya dan suliyem memang tidak lagi menerima bantuan. namun untuk memperjelas duduk perkaranya, maka perlu diuraikan fakta fakta seputar pelaksanaan program pkh ini, yaitu sebagai berikut: program keluarga harapan pkh) adalah program milik kementerian sosial berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin km) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat pkh. dengan demikian, yang memiliki otoritas besar menentukan petugas pendamping lapangan, termasuk menentukan nama nama penerima manfaat, pkh ini bergulir sejak pemerintah sby tahun dan terus berlangsung hingga sekarang. petugas pendamping yang berasal dari bebagai latar belakang, termasuk aktivis lsm dan kader berbagai partai politik, masih banyak yang bertahan hingga sekarang. maka ketika sekarang menteri sosial berasal dari pdi perjuangan tidak serta merta kemudian petugas pendamping adalah pendukung pdi perjuangan. argumen semacam ini sangat historis dan terlalu menyederhanakan persoalan: data warga penerima manfaat juga tidak dengan gampang dirubah begitu saja. sebab, masuk tidaknya penerima manfaat tergantung apakah kondisi dan keadaan kemiskinan yang bersangkutan masih eksis atau tidak. sebagai contoh, jika sebuah keluarga penerima manfaat masih memiliki faktor penambang bantuan sosial pkh, yaitu ibu hamil, anak usia dini s d tahun, anak dan sederajat, anak smp dan sederajat, anak sma dan sederajat, penyandang disabilitas berat serta lanjut usia, maka keluarga tersebut masih akan tercatat oleh system sebagai keluarga penerima manfaat. jadi, jika ibu mariya dan ibu suliyem, pada anggota keluarganya terdapat faktor faktor penambang, maka namanya tidak mungkin akan dicoret dari daftar penerima. yang jelas pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas duduk perkara yang sesungguhnya termasuk apakah mariya dan suliyem masih berhak tercatat sebagai keluarga penerima manfaat, untuk mengecek akurasi data keluarga penerima manfaat, kementerian sosial melalui petugas petugas pendamping yang melakukan piket rutin dinas dinas sosial masing masing kota kabupaten melakukan verifikasi data secara rutin, termasuk menerima dan menangani aduan. lagi lagi pemohon tidak menguraikan secara jelas dalam permohonannya apakah telah dilakukan pengaduan kepada petugas pendamping dan atau lembaga terkait lainnya sehingga dapat dikaji apakah benar telah terjadi pelanggaran dan intimidasi, pemohon juga tidak menguraikan fakta sebenarnya apakah pada kenyataannya mariya dan suliyem adalah penerima manfaat lama atau rutin serta masih mendapatkan bantuan sosial atau tidak, dengan melakukan pengecekan pada laporan pencairan bantuan pkh yang dituangkan dalam dokumen surat perintah pencairan dana sp2d tahap maupun tahap pemohon tidak pernah menjelaskan sama sekali dimana letak atau posisi pihak terkait dalam perkara ini serta apa keterkaitannya dengan petugas petugas pkh yang disebut telah melakukan intimidasi kepada keluarga penerima manfaat dan menulis status whatsapp mendukung paslon berdasarkan alasan alasan atas, dalil bahwa adanya kegiatantersebut tidak terbukti dan dengan demikian harus ditolak, menggerakkan rukun tetangga rt) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan kunya, dengan kalimat: menggerakkan rukun tetangga rt) dengan menjanjikan sejumlah uang dan penghargaan. tidak jelas siapa yang sedang dituduh oleh pemohon telah menggerakkan rt rw karena pada butir pemohon memberi contoh kasusnya adalah ibu tri rismaharini yang dalam kapasitasnya sebagai walikota surabaya telah memasukkan menggunakan instrument untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dengan cara memberikan piagam penghargaan kepada seluruh ketua rukun tetangga dan rukun warga kota surabaya. pada butir disebutkan: .pemberian penghargaan tersebut merupakan upaya memengaruhi pilihan politik tingkat rukun tetangga dan rukun warga kota surabaya. namun bagian lain pada butir tudingan kemudian diarahkan pada pasangan calon eri cahyadi armudji dengan menyebut: . upaya menggerakkan struktur itu secara nyata terlihat dari tindakan menjanjikan sejumlah uang program diluar visi misi pasangan calon yakni sejumlah rp. juta per tahun . bahwa dalil pada angka atas jelas sangat kabur dan tidak beralasan sehingga layak dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti, dengan alasan alasan sebagai berikut: pertama: pemohon mengakui sendiri bahwa pemberian piagam penghargaan tersebut diberikan oleh ibu tri rismaharini dalam kapasitasnya sebagai walikota surabaya, yang memang secara kewenangan, kelaziman dan kepatutan memang berwenang memberikan penghargaan kepada pihak pihak yang dianggap telah memberikan kontribusi kepada suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, termasuk dalam hal ini terkait keberhasilan penanganan pandemi covid kota surabaya. penghargaan walikota surabaya kepada tokoh masyarakat dan ketua rt rw, pimpinan organisasi kemasyarakatan, karang taruna, pkk, dan organisasi keagamaan, sudah lazim diberikan pada momen momen tertentu, seperti hut kemerdekaan tanggal agustus, hut kota surabaya mei dan hari pahlawan november bukti pt piagam yang diberikan risma mengambil momentum hari pahlawan november dan dalam konteks penanganan pandemi covid yang tengah melanda indonesia, tak terkecuali kota surabaya: kedua: berdasarkan alat bukti yang dimiliki pemohon bukti tudingan ini ternyata hanya didasarkan pada sebuah piagam penghargaan yang sudah dicantumkan secara jelas dalam piagam tersebut terkait pengabdian dan dedikasi dalam penanganan covid kota surabaya. tidak ada kalimat apapun yang terkait dengan pemilihan walikota surabaya tahun apalagi ajakan untuk memilih pasangan calon eri cahyadi armudji: ketiga:dan, pengurus dan dipilih secara demokratis oleh warga masyarakat sendiri.mikian pulangan demikian, dan memiliki kemandirian dalam mengambil sikap politik, termasuk dalam perhelatan pilkada kota surabaya tahun kelima: paslon yang justru aktif dan jauh lebih awal, sejak awal menggalang dukungan dari rt rw dalam pemilihan walikota surabaya tahun termasuk mengumpulkan mereka ballroom hotel berbintang, adalah pemohon sendiri bukti pt s d pt kebetulan musiman sendiri adalah ketua kelurahan dukuh kupang, kecamatan sawahan. berikut sebagian kecil dukungan terbuka pengurus rt rw yang diberikan kepada paslon mahfud arifin musiman: dukungan tokoh masyarakat kampung padat penduduk kelurahan gembong kalian, kecamatan genteng, jumat, tanggal februari dukungan pengurus rt rw yang tergabung dalam gerakan relawan mahfud arifin sukses german) wali kota surabaya, pada kamis, juni jauh sebelum penetapan pasangan calon tanggal september mereka siap memenangkan mahfud arifin sebagai wali kota surabaya, antara lain bambang, ketua kelurahan gunungnya, ketua meteran, kembangan utara, mariana, ramli, tokoh masyarakat kawasan meteran, dukungan sekitar rt rw se surabaya ballroom hotel mercury grand irama, jalan raya daro, surabaya pada hari minggu, september bahkan saat mahfud arifin musiman belum dinyatakan resmi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota, dukungan sebanyak pengurus dan kelurahan kalirungkut, kecamatan angkut, surabaya saat dikumpulkan ballroom hotel mercury oleh mahfud arifin pada kamis, tanggal agustus jauh sebelum penetapan paslon tanggal september dukungan an warga dan pengurus rt rw adukan utara, kelurahan morokrembangan, kecamatan kembangan kepada mahfud arifin jadi walikota surabaya pada minggu, agustus jauh sebelum penetapan paslon, antara lain ketua adukan utara kelurahan morokrembangan surabaya, suyanto dukungan pengurus puluhan wilayah kembangan utara, surabaya, antara lain agus ansor, ketua kembangan utara, titik, ketua kembangan utara. dukungan an rt rw se kelurahan asemrowo pada oktober dengan siap jadi relawan dan bergerilya untuk kemenangan paslon mahfud arifin musiman, antara lain ketua vii hari, ketua hadi sukarno, eko, dan ketua dukun. dukungan puluhan pengurus kelurahan pacar kembang, kecamatan tamansari kepada paslon mahfud arifin musiman pada hari minggu, september antara lain ketua pacar kembang, sukarno: dukungan tokoh masyarakat, pengurus rt rw randu timur, kelurahan sidotopo wetan, surabaya, pada paslon nomer mahfud arifin musiman, pada november antara lain suparno ketua kelurahan sidotopo wetan, somad, tokoh masyarakat wilayah randu: dukungan pengurus rt rw yang tergabung dalam relawan sah surabaya, kepada paslon mahfud arifin musiman sukarno, pada oktober antara lain ketua tenggiri utara surabaya, mujizat, koordinator sah siti anggraenie hansard: dukungan pengurus rt rw yang tergabung dalam gerakan relawan mahfud arifin sukses jadi wali kota surabaya german), pada mei antara lain ketua kelurahan gunung anyar tambak bambang supriyadi: dukungan rt rw dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim relawan korban dan korsel relawan mahfud arifin arek suroboyo remas dalam acara keagamaan siwalankerto, surabaya, pada jumat, agustus antara lain ketua madhuri, ketua lpml siwalankerto drs tri bowo, ketua ranu dab, penasehat pengurus ishak hasanuddin, ketua masak, pengurus bkm siwalankerto makmur ahmad, ketua umam, ketua lpml margorejo, sekaligus korban wonosobo soprano: dukungan rt rw dan tokoh masyarakat mengalir dari lpml kelurahan masukan kulon, kelurahan masukan kulon, pengurus dan anggota pkl kecamatan tandem, dan warga masukan kulon pada november antara lain misi ketua lpml kelurahan masukan kulon: dukungan rt rw dan tokoh masyarakatsidotopo wetan, kejaranbendungan, kelurahan sumur belut, kecamatan lakarsantri, pada calon walikota surabaya, mahfud arifin pada oktober dukungan rt rw dan tokoh masyarakat keputusan jambon, kecamatan genteng pada calon walikota surabaya, mahfud arifin pada februari jauh sebelum penetapan calon september foodcourt urip sukoharjo, keputusan jambon, antara lain slamet haryanto, ketua keputusan, keenam: lebih jauh dukungan dari rt rw ini beberapa tempat diduga dimanfaatkan oleh para pendukung paslon untuk menjadikan para tokoh dan pengurus warga ini sebagai pihak yang membagikan langsung sembako, sarung dan materi materi lainnya kepada warga dengan harapan warga akan memberikan suaranya kepada paslon saat pemungutan suara tanggal desember bukti pt menjanjikan sejumlah uang program luar visi misi pasangan calon nomor urut bahwa bawah poin huruf (halaman pemohon membuat sebuah dalil yang menuduh pihak terkait melakukan: menjanjikan sejumlah uang program luar visi misi pasangan calon nomor urut tuduhan ini didasarkan pada adanya sebuah brosur bahan kampanye yang salah satunya berisi program untuk tiap rukun tetangga rt) minimal juta per tahun, pemohon kemudian menyebut tindakan ini melanggar ketentuan yang pada pokoknya mengatur larangan bagi calon dan atau tim kampanye menjanjikan sesuatu untuk mempengaruhi pemilih atau yang dikenal dengan politik uang atau money politics. namun pemohon tidak jujur mengungkapkan bahwa ihwal brosur yang dianggap money politics ini adalah salah satu materi laporan bawaslu kota surabaya dan bawaslu provinsi jawa timur dimana kedua instansi pengawas pilkada tersebut melalui dokumen pemberitahuan tentang status laporan temuan pelanggaran atau formulir tertanggal desember untuk laporan nomor lp pw kota x11 dan putusan bawaslu provinsi jawa timur nomor reg l tsm pw xi1 tertanggal januari sama sama memutuskan tuduhan tersebut tidak terbukti (vide bukti pt dan pt bahwa brosur bahan kampanye yang salah satunya berisi program juta per adalah jelas jelas dan diakui sendiri oleh pemohon adalah sebuah program sehingga tidak masuk kategori money politics sesuai pemilihan, yaitu tindakan yang terkait dengan memberikan sesuatu memberikan atau menjanjikan uang atau materi yang lain. politik uang itu sebagaimana rumusan ana ikatannya adalah secara langsung antara pasangan calon dengan pemilih tertentu. selain itu tujuan dari pemberian uang atau menjanjikan uang dan materi lainnya itu adalah agar pemilih tertentu itu memilih pasangan calon tersebut kalau dalam bahasa umum disebutkan adalah bersifat transaksional. arti dari transaksional adalah materi atau uang itu memang ditujukan kepada pemilih, dalam contoh kasus pemberian kepada pemilih, bukan penyelenggara , yaitu agar dia memilih pasangan calon itu sehingga hubungannya bersifat langsung. hubungan tersebut tidak ditentukan oleh apakah calon itu jadi (menang) atau tidak. tetapi ditentukan oleh apakah pemilih itu akan memilih pasangan calon tersebut atau tidak. hal ini karena dari sifat transaksional adalah pada perbuatan memilih, bukan pada saat pasangan calon itu jadi atau tidak jadi. money politics ini juga harus yang diberikan konkrit, yaitu bisa berupa uang atau bisa berupa barang tertentu. dalam penjelasan disebutkan, misalnya memberikan uang atau materi lain yang meliputi pemberian biaya makan minum, transportasi dan sebagainya. dan uang atau materi itu memang dimaksudkan agar pasangan calon itu memilih pemilih itu memilih pasangan calon tersebut dan transaksinya dilakukan pada saat itu juga atau mungkin beberapa beberapa saat dari waktu tersebut dan hal itu terlepas dari apakah pasangan calon tersebut itu nanti menjadi calon terpilih atau tidak menjadi calon terpilih. sedangkan program kampanye, sebagaimana pemberian dana juta per adalah sebuah janji kampanye atau merupakan program sehingga sifatnya tidak transaksional dimana hal itu tidak hanya diberikan kepada pemilih yang akan memilih pasangan calon itu, tetapi diberikan kepada seluruh warga surabaya pada saat menjadi calon terpilih atau menjadi walikota dan wakil walikota nantinya. selain itu, program tersebut juga akan dilaksanakan melalui program pemerintahan kota surabaya sehingga sifatnya bukan merupakan politik uang yang bersifat transaksional itu, tetapi bersifat umum kepada masyarakat pemilih kota surabaya. dan otomatis progam tersebut nantinya akan didanai dari apbd karena program itu tidak mungkin dilaksanakan oleh walikota atau wakil walikota atas daerahnya sendiri. jadi, janji itu adalah program program yang dijanjikan untuk dilaksanakan pada saat terpilih menjadi walikota atau wakil walikota, bukan nominal uang yang diberikan atau dijanjikan kalau seseorang itu memilih dia: bahwavide bukti pt kpu kota surabaya dan bawaslu kota surabaya juga belum pernah memberikan sanksi apapun atas tidak diserahkannya materi dan desain apk bk dari paslon tersebut. itu sebabnya, kpu kota surabaya hingga kini tidak pernah membuat specimen apk untuk kedua paslon, apalagi sampai melakukan fasilitasi pencetakan apk bk: bahwa pada akhirnya. komisioner kpu kota surabaya sehari saat memimpin rapat tersebut menyatakan apk bk dapat dicetak dan atau dibuat oleh masing masing sendiri oleh paslon dan tidak perlu dimintakan approval dari kpu surabaya karena sifatnya tambahan. vide bukti pt menggunakan fasilitas tembok dukuh perbaikan sarana umum pavingisasi jalan. pemberian tembok dukuh penghargaan kepada rt rw kembangan surat risma selaku dupa, walikota surabaya morokrembangan kepada warga kemayoran surabaya untuk memilih paslon nomor urut penyebaran pamflet dupa, hasil kinerja morokrembangan pemerintah kota kemayoran paslon surabaya sebagai nomor bahan kampanye urut untuk memilih paslon menang nomor urut menggunakan dupa suara fasilitasi perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh dinas rth kota surabaya. pemberian morokrembangan penghargaan kepada rt rw kejaran surat risma selaku sidotopo wetan walikota surabaya tanah kali kepada warga surabaya untuk dinding. memilih paslon nomor urut penyebaran pamflet sidotopo wetan hasil kinerja pemerintah kota tanah kali paslon surabaya sebagai dinding. nomor bahan kampanye urut untuk memilih paslon menang nomor urut pemberian tanah kali suara penghargaan kepada dinding gunung surat risma selaku airlangga: paslon walikota surabaya gunung: nomor kepada warga urut surabaya untuk mojo: menang memilih paslon nomor pulang sewu: rut suara bahwa pemohon selaku paslon sendiri adalah pihak yang secara terang terangan dan vulgar berbagai kesempatan menawarkan program dana juta per kepada pemilih vide bukti pt program tersebut dimuat dalam berbagai brosur, pamflet dan video kampanye pemohon. bahkan dalam iklan resmi media massa, antara lain harian nasional jawa pos, yang dipasang dan difasilitasi oleh kpu kota surabaya, pemohon juga menawarkan program juta per dan dana blt juta per kepala keluarga bukti pt kpu kota surabaya sebelum memuat materi program semacam ini bersama sama bawaslu kota surabaya telah melakukan pencernaan terlebih dahulu atas materi iklan cetak yang diajukan masing masing tim paslon, khususnya jika ditemukan materi materi yang dipandang melanggar aturan pemilihan. apabila sebuah program yang diajukan dalam materi apk bk, iklan media cetak dan media elektronik sudah diperiksa bersama sama oleh kpu kota surabaya dan bawaslu kota surabaya dan dinyatakan clear tidak ada pelanggaran selanjutnya materi tersebut akan dicetak dan diproduksi oleh kpu kota surabaya dengan menggunakan anggaran negara. dengan sudah menyetujui program dana juta per masuk dalam bahan iklan kampanye resmi yang difasilitasi kpu kota surabaya, maka kpu kota surabaya dan juga bawaslu kota surabaya menganggap program semacam itu tidak masalah: bahwa adapun program dana juta per tersebut tidak masuk dalam visi misi paslon nomor atau pihak terkait, hal ini karena memang kpu kota surabaya juga membolehkan hal tersebut, sebagaimana approval yang mereka berikan pada materi iklan kampanye paslon yang diuraikan pada poin atas. vide bukti pt .a) adanya program program baru yang muncul saat masa kampanye sehingga berbeda dengan program program yang diajukan saat paslon mendaftar pertama kali kpu harus dilihat sebagai dinamika dan penyesuaian atas keadaan lapangan yang terus berubah ubah. janganlah pihak terkait yang baru resmi mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota hanya beberapa hari menjelang pendaftaran, pemohon atau paslon yang sudah deklarasi menyatakan diri sebagai bakal calon walikota surabaya sejak januari pun juga banyak merubah program programnya, berbeda jauh dengan program yang didaftarkan kpu saat pendaftaran bakal calon dan kemudian diupload laman sistem pencalonan silon) kpu (vide bukti pt program pemberian makan oleh dinas kepada lansia bahwa bawah poin huruf (halaman pemohon kembali membangun sebuah dalil dengan kalimat tanpa menyebut subyek pelaku nya, dengan kalimat d. pemerintah kota surabaya melalui dinas sosial membuat program pemberian makan kepada lansia yang dalam pelaksanaannya menyertakan bahan kampanye (stiker) dari paslon nomor urut tidak jelas siapa yang sedang dituduh oleh pemohon telah menyelipkan atau menyertakan bahan kampanye apakah pemerintah kota c.g. dinas kota surabaya ataukah pasangan calon eri cahyadi armudji dan atau tim kampanye nya hal ini menunjukkan pemohon sendiri ragu dan tidak pasti siapa pelaku penyertaan bahan kampanye dalam program permakaman kepada para lansia. keragu raguan pemohon ternyata jika dicermati berasal dari minimnya data dan bukti, kecuali hanya sebuah foto ada kotak makanan lansia dan sebelahnya ada sticker bergambar paslon bukti dari standar hukum pembuktian, bukti semacam ini jelas tidak memadai karena hanya berdasarkan sticker tersebut tidak akan dapat diketahui siapa subyek pelakunya, kapan perbuatan dilakukan, dan kepada siapa saja kotak makanan untuk lansia dengan diteliti sticker bergambar paslon nomor tersebut diberikan. bahwa perkara ini sudah dilaporkan oleh pemohon bawaslu kota surabaya pada tanggal november, bahwa program permakaman untuk lansia atas tahun tersebut, kendati program milik pemerintah kota surabaya dan didanai oleh apbd kota surabaya, namun pelaksanaannya telah diserahkan kepada mitra mitra permakaman yang ditunjuk dan dipilih, yang tidak lain warga sendiri. jadi, misalnya untuk program permakaman kel. pacar keling, maka mitra permakaman yang memasak dan membagikan makanan adalah salah satu warga pacar keling sendiri. dengan yang memasak adalah warga daerah itu sendiri maka makanan tidak akan telat sampai penerima karena antara yang masak dan sasaran yang dituju sudah saling kenal dan hafal. dengan demikian, tidak ada petugas atau staf pemerintah kota dan atau aparat kelurahan yang terlibat dalam pembagian makanan kepada lansia ini. malahan bukan tidak mungkin yang menyelipkan sticker permakaman kotak makanan lansia ini adalah pihak pihak yang ingin menjatuhkan pihak terkait dengan menjadikannya sebagai bahan laporan pelanggaran. sebab, pihak yang membagikan dan menerima adalah warga sendiri, yang dalam pilkada surabaya ini bebas memilih dan berpihak apakah paslon no1 ataukah paslon bahwa dengan uraian atas, maka dalil bahwa ada pemanfaatan program permakaman lansia untuk kemenangan paslon tidak terbukti dan layak dikesampingkan karena bukti bukti yang lemah dan tuduhannya kabur karena bersifat spekulatif: mengklaim program pemerintah kota surabaya untuk kepentingan pemenangan paslon nomor urut bahwa bawah poin huruf (halaman pemohon membuat sebuah dalil yang diarahkan pihak terkait sebagai berikut . terdapat enam program pemerintah kota surabaya yang diklaim seolah olah sebagai kinerja dan keberhasilan dari calon walikota eri cahyadi yang dituangkan dalam player atau brosur bahan kampanye paslon nomor urut klaim keberhasilan tersebut yaitu: underpass satelit: jogging track kali mas dan kali jair: perluasan ruang terbuka hijau kota surabaya: sistem baru masyarakat berpenghasilan rendah: jembatan joyoboyo dan terminal intermedia: kenaikan gaji semantik. tuduhan ini pasarkan atas sebuah brosur bahan kampanye yang disebut pemohon sebagai milik pihak terkait. padahal, sebagaimana sudah dijelaskan pada uraian huruf atas,melalui putusan penyelesaian sengketa nomor register ps.pnm.reg x tertanggal oktober vide bukti pt selanjutnya, dan apk dan tambahan tersebut tidak perlu dimintakan approval kepada kpu kota surabaya. dengan demikian, bisa saja bahan kampanye juga dibuat oleh relawan dari masing masing paslon yang sifatnya sukarela dan dalam praktik tidak dikoordinasikan dan dimintakan persetujuan kepada paslon dan atau tim kampanye resmi, bahwa secara substansi, materi yang termuat dalam brosur kampanye tersebut juga tidak ada yang salah atau melanggar peraturan pemilihan dalam pilkada surabaya dimanakah letak masalahnya jika eri cahyadi yang pernah menjabat sebagai ketua bappeda kota surabaya mengklaim ada kontribusi dirinya pada proyek proyek underpass satelit, jogging track kali mas dan kali jair, perluasan ruang terbuka hijau kota surabaya dan seterusnya. bukankah justru itulah esensi dari sebuah kampanye dimana seorang kontestan menguraikan rekam jejak dirinya ketika menduduki jabatan publik tertentu dan apa saja prestasi yang diraihnya selama dia menjabat. penyampaian rekam jejak ini penting agar pemilih memiliki referensi tentang siapa sosok calon walikota yang akan dipilihnya. toh, pada akhirnya terserah pada pemilih sendiri apakah pemilih yakin dengan prestasi dan rekam jejak calo tertentu sehingga tergerak untuk memilih bilik suara. kota surabaya sendiri, baik tri rismaharini, bapak bambang dwi hartono maupun eri cahyadi, adalah sama sama calon walikota yang diusung oleh pdi perjuangan. dengan demikian, satu sama lain adalah kesinambungan dari perjuangan politik pdi perjuangan dalam membangun kota surabaya. segala keberhasilan program program pembangunan bapak bambang dwi hartono adalah keberhasilan pdi perjuangan yang akan diteruskan oleh tri rismaharini. demikian pula, segala keberhasilan program program pembangunan tri rismaharini adalah keberhasilan pdi perjuangan yang akan diteruskan oleh bapak eri cahyadi. dengan begitu jelas, klaim keberhasilan pembangunan bukanlah sebuah pelanggaran pemilihan. hal tersebut adalah keniscayaan dalam sebuah perhelatan politik seperti pilkada. justru, keberhasilan seorang kepala daerah harus dijadikan contoh dan kebanggan oleh kandidat kandidat lain agar ketika memimpin sebuah daerah benar benar memberikan layanan dan darma bakti terbaik mereka agar dalam pemilihan selanjutnya warga pemilih masih percaya dan mau memilih kembali kandidat bersangkutan. ketidakjelasan dalam membangun argument inilah yang tampaknya membuat pemohon kesulitan dan tidak menyebut ketentuan apa yang dilanggar atas dalil yang mereka ajukan tersebut, bahwa dengan uraian atas, maka dalil bahwa adanya klaim keberhasilan program pembangunan pemkot surabaya oleh pihak terkait adalah dalil atau tuduhan yang tidak berdasarkan pada hukum, tidak jelas atau kabur, serta diajukan tanpa dukungan bukti bukti yang memadai sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan layak dikesampingkan, mobilisasi aparatur sipil negara asn) bahwa bawah poin huruf (halaman pemohon membuat sebuah dalil yang lagi lagi tanpa menyebut subyek pelaku nya, yaitu berupa tindakan pemobilisasian atau keterlibatan aktif aparatur sipil negara (asn)di lingkungan pemerintah kota surabaya. jika ada pemobilisasian, pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan siapakah yang melakukan mobilisasi? tidak ada keterangan bahwa mobilisasi dilakukan oleh pihak terkait. bahwa pemohon dalam permohonannya menyebut . keterlibatan walikota surabaya, tri rismaharini dalam memenangkan pasangan calon nomor urut juga diikuti dengan pemobilisasian atau keterlibatan aktif dari aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota surabaya, yang salah satu antaranya terkonfirmasi dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut tanggal oktober mana pelaksanaannya dilakukan domisili (rumah) wahyu, yang merupakan staf bagian umum dan protokol pemerintah kota surabaya, bukti ). jadi, pihak terkait baru disebut sebut karena ada keterlibatan salah seorang asn bernama wahyu dalam kampanye paslon pemohon tidak menjelaskan bagaimana pelibatan oleh pihak terkait terhadap seorang asn itu terjadi? apakah hal tersebut karena kebetulan ataukah karena kesengajaan?.: bahwa pasus keterlibatan seorang asn bernama wahyu yang disebut sebagai staf bagian umum dan protokol pemerintah kota surabaya. padahal, pemohon yang menerangkan sendiri sanksi sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pasangan calon jika mereka melibatkan asn dalam perhelatan pilkada, termasuk adanya sanksi pidana sesuai ketentuan juncto dan bahwa keterlibatan asn dalam sebuah perhelatan pilkada yang head head, hanya diikuti dua pasang calon, seperti pemilihan walikota surabaya tidak bisa dengan gampang diskualifikasi sebagai tindakan pasangan calon. bisa saja keterlibatan tersebut dilakukan atas inisiatif oknum asn itu sendiri, tanpa sepengetahuan dari pasangan calon dan keterlibatan itu bisa terjadi pada kubu kedua pasangan calon. sebagai contoh mantan kepala dinas tenaga kerja disnaker) kota surabaya bernama dwi purnomo kedapatan melakukan rapat konsolidasi pemenangan paslon bersama calon wakil walikota musiman bukti pt bahwa calon walikota surabaya mahfud arifin juga berinteraksi, berdialog dan bahkan mengkampanyekan program program kerjanya hadapan para outsourcing petugas kebersihan dari dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau birth) kota surabaya. para tenaga outsourcing birth ini juga menyatakan dukungan dan harapannya kepada mahfud arifin kawasan tegalsari, pada hari sabtu tanggal september bukti pt dan bukti pt ada juga keterlibatan seorang asn dari guru sdn sambikerep surabaya yang berkampanye mengenakan jersey khas paslon mahfud arifin musiman bukti pt dinas pemadam kebakaran kota surabaya terdapat seorang asn bernama inggil, yang tertangkap kamera saat mengikuti kampanye mahfud arifin dengan banteng keraton surabaya bulak banteng, kejaran, pada hari minggu, november bukti pt sebelumnya, juga ada tenaga outsourcing dinas pemadam kebakaran kota surabaya yang terlibat aktif sebagai tim sukses dan mengkampanyekan paslon mahfud arifin musiman bukti pt jika kemudian pemohon dengan hanya berdasarkan pengakuan dan keterlibatan satu dua orang asn lantas menyimpulkan telah terjadi mobilisasi asn, maka tentu saja dalil semacam ini tidak berdasar dan menyesatkan. sebab, keterlibatan asn terjadi kedua belah pihak dan terjadi secara sporadik: bahwa pada huruf butir pemohon membuat tuduhan bahwa . aparatur sipil negara yang melaksanakan pemasangan penerangan led, yang diprakarsai oleh dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau birth) kota surabaya, secara terang terangan menunjukkan keberpihakannya (tidak netral) kepada pasangan calon nomor urut terhadap tuduhan ini, etidaknetralan petugas birth dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum jenis led. dalam rangka mengawasi netralitas asn telah ada suatu lembaga yang mandiri yang disebut komisi aparatur sipil negara kain) yang dibentuk berdasarkan tahun tentang aparatur sipil negara. kemudian asn tersebut dijelaskan kain berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku asn serta penerapan merit dalam kebijakan dan manajemen asn pada instansi pemerintah. adapun tugas kain, menurut asn, adalah menjaga netralitas pegawai asn, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi asn dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden. dalam kaitan pelaksanaan pilkada serentak tahun telah dibuat pula surat keputusan bersama skb)ain dan ketua bawaslu tahun nomor tahun nomor kep nomor skb kain nomor tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai asn dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun dalam beleid itu telah diatur prosedur, mekanisme dan tata cara pelaporan apabila ditemukan pelanggaran netralitas asn. kain sejak tahun sudah membangun sistim pengawasan yang bersifat represif, dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, lembaga pemerintah, asn, lsm dan berbagai pihak untuk kasus terkait pelanggaran netralitas asn. kain juga telah bekerjasama dengan bawaslu baik dalam melakukan sosialisasi maupun menyampaikan data hasil temuan yang telah dilakukan dan direkomendasikan oleh bawaslu dan kemudian ditindaklanjuti oleh kain terkait pelanggaran netralitas asn. pengaduan bisa dilakukan oleh pihak kementrian lembaga dinas dan masyarakat, termasuk juga dari bawaslu dan hasil monitoring dan evaluasi kain sendiri. apabila ditemukan pelanggaran, kain dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian ppk) dari asn yang bersangkutan. dalam hal ppk tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam jangka waktu tertentu. kain dapat memberi peringatan, yang bila diabaikan masalah tersebut dapat dibawa dalam rapat koordinasi yng dihadiri oleh pejabat terkait dari kementrian para, kementrian dalam negeri dan bkn untuk diputuskan tindakan selanjutnya apakah akan dilakukan mediasi atau dilaporkan presiden sesuai ketentuan yang berlaku. berdasarkan uraian atas, maka sudah jelas yang harusnya dilakukan pemohon ketika mendapati ada pelanggaran netralitas asn, maka pelanggaran tersebut dilaporkan pihak berwenang. dan apabila tidak ada rekomendasi dari kain terkait dengan adanya pelanggaran netralitas maka, dugaan dugaan tersebut dapat dikategorikan bersifat prematur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak. bahwa atas tuduhan adanya ketidaknetralan asn dalam pelaksanaan program penerangan jalan umum jenis led sudah pernah dilaporkan bawaslu kota surabaya, sebagaimana laporan nomor lp pw kota x1 dan pemberitaan berbagai media massa, dan setelah dilakukan penanganan oleh bawaslu kota surabaya perkara tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan, bahwa dalam bukti milik pemohon keterangan lebih detil hanya terdapat pada usulan program pju led untuk warga kelurahan asemrowo, kecamatan asemrowo. sedangkan untuk bulak, dupa, dan ploso tidak pernah diuraikan dengan jelas oleh pemohon wilayah dan berapa program pju tersebut sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. berdasarkan ketentuan huruf uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau birth) kota surabaya, menjadi kewenangan birth untuk menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (pju). selanjutnya, birth dalam pelaksanaannya mendasarkan pada kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menerima usulan dari masyarakat untuk ditimbang apakah disetujui atau tidak. birth tidak bisa memberikan begitu saja pemasangan pju led tanpa ada usulan dari masyarakat. dalam rilisnya media massa, kepala birth kota surabaya anna fajriatin juga telah secara terbuka menanggapi tuduhan ini dengan mengatakan vide bukti pt sebagai berikut pertama: penyediaan lampu pju dan penggantian lampu merkuri dengan lampu led itu adalah program birth mengacu pada rpm kota surabaya yang mana pengalamannya sudah termuat dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja organisasi daerah, kedua: penggantian pju dari lampu merkuri menjadi led yang lebih hemat energi diterapkan untuk semua titik lokasi, tidak khusus untuk satu lokasi tertentu saja, ketiga: saat ini penggantian led untuk pju masih akan dilakukan ribu titik surabaya dan sisanya akan dilakukan pergantian secara bertahap. diterangkan pula bahwa terdapat surat ketua asemrowo bulan oktober mengajukan penggantian lampu jalan yang berjenis led. terkait hal ini, pemohon tidak pernah menjelaskan dan membuktikan apakah warga kelurahan asemrowo tersebut sudah mengajukan usulan kepada birth atau tidak. karena tidak ada penjelasan, maka tidak perlu diulas lebih lanjut apakah terjadi penyalahgunaan wewenang atau tidak dalam pelaksanaan program pju jenis led ini karena data dan bukti yang disampaikan pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi standar hukum pembuktian. bahwa hasil perolehan suara yang menggambarkan tidak adanya korelasi pembagian program pemerintah tersebut atas kemenangan salah satu calon. buktinya, suara pasangan calon nomor urut malah unggul daerah kelurahan asem row, kecamatan asemrowo, yang terinci pada perolehan suara untuk rw. tps sampai dengan tps sebagai berikut: tabel perolehan suara kelurahan asemrowo, kecamatan asemrowo nasa korps masa asemsowo |asewnono anang sjasearono jasesono mmg penyebaran pamflet kel. airlangga, hasil kinerja gunung: pemerintah kota surabaya sebagai mojo: bahan kampanye untuk memilih paslon pulang sewu. nomor urut tegalsari surat risma selaku kedungdoro: walikota surabaya kepada warga wonorejo. surabaya untuk paslon memilih paslon nomor nomor urut urut penyebaran pamflet kedungdoro: menang hasil kinerja honored jo. pemerintah kota suara surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut wonokromo surat risma selaku nagel: kenya sawunggaleng. surabaya untuk paslon memilih paslon nomor nomor urut urut penyebaran pamflet nagel, menang hasil kinerja sawunggaleng. pemerintah kota suara surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut mulyorejo surat risma selaku mulyorejo: walikota surabaya kalijudan. kepada warga surabaya untuk memilih paslon nomor urut penyebaran pamflet mulyorejo: paslon hasil kinerja kalijudan. menang pemerintah kota surabaya sebagai suara bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut pemberian panjang jiwa penghargaan kepada rt rw. walikota surabaya tandem, nomor jasemrowo |asem kalah hal ini menunjukkan, selain tidak terjadi penyalahgunaan program pju jenis led, pilihan warga dalam pilkada surabaya tidak terkait sama sekali dengan adanya program pju jenis led karena memang sudah hak warga menerima bantuan program dari pemerintah kota sepanjang hal tersebut memang berdasarkan kebutuhan riil dan usulan warga sendiri, bahwa pada huruf butir halaman pemohon membuat tuduhan bahwa . menteri dalam negeri republik indonesia, tito karnavian, telah memberikan teguran kepada walikota surabaya, tri rismaharini untuk menertibkan atau memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota surabaya, yang terbukti berpihak (tidak netral) dalam penyelenggaraan pilkada kota surabaya. : dalil atas pada faktanya sangat tidak benar dan membuktikan pemohon seringkali asal tuduh dalam membuat dalil hukum. kenyataannya, teguran dari mendagri tito karnavian tersebut sama sekali tidak terkait dengan pilkada surabaya. melainkan berkaitan dengan pelanggaran netralitas asn yang dilakukan kepala dinas pemuda dan olahraga dispora) kota surabaya afghan wardhana karena terlibat dalam pemenangan salah satu paslon dalam pilkada pacitan. bukti pt dengan demikian, dalil huruf butir tersebut salah sasaran atau salah obyek (error object) dan karena itu harus dinyatakan tidak terbukti, bahwa pada daftar alat bukti tambahan, pemohon mencantumkan adanya pernyataan dari (dua) orang kepala kelurahan dan (satu) orang pns dinas pemadam kebakaran kota surabaya tentang adanya mobilisasi asn untuk mendukung paslon hal tersebut seharusnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini bawaslu dan atau komisi aparatur sipil negara kain) sehingga bisa ditindaklanjuti dan ditangani lebih teliti benar tidaknya dugaan pelanggaran netralitas tersebut, penegakan hukum pemilu tidak berjalan bahwa pada huruf halaman pemohon membuat dalil berisi tuduhan bahwa . terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor sebagaimana diuraikan pada poin sampai yang faktanya tidak dilakukan upaya penegakan hukum secara maksimal oleh bawaslu, menjadi sangat penting bagi mahkamah untuk memeriksa pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pilkada kota surabaya, untuk memastikan pemilihan kepala daerah kota surabaya berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku. dalil bahwa bawaslu tidak melakukan upaya hukum secara maksimal adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menguraikan alasan alasan mengapa menyebut upaya penegakan hukum tidak maksimal hanya karena bawaslu tidak mau menuruti keinginan pemohon untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak terkait. pemohon dalam menutupi tidak adanya alasan yang kuat sengaja memilih kalimat kalimat yang abstrak, normatif, dan terlalu umum, tidak spesifik dan detil, seperti bawaslu kota surabaya tidak menindaklanjuti secara maksimal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, tidak ada tindakan hukum yang memadai oleh bawaslu kota surabaya, untuk mengungkap secara lebih terang dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor, tidak mendapatkan upaya penegakan hukum yang terukur oleh bawaslu kota surabaya. padahal, dalam upaya pencegahan hukum, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, agar sebuah pelanggaran bisa terungkap maka diperlukan pembuktian yang tidak mudah karena keterbatasan waktu kadaluarsa laporan, ketersediaan pihak pihak yang mau bersaksi, kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah, dan konsentrasi atau fokus masing masing kandidat lebih pada upaya upaya pemenangan ketimbang repot menyiapkan barang bukti untuk kelengkapan laporan pelanggaran. seringkali yang terjadi, laporan seringkali dibuat hanya dalam rangka menguras energi dan fokus lawan pesaing, serta membangun citra negative pihak lawan sebagai kubu yang curang. hukum hanya dijadikan alat politik untuk pemenangan paslon tertentu sehingga laporan laporan pelanggaran terus diproduksi bertubi tubi tanpa dilandasi itikad baik untuk menegakkan hukum seadil adilnya dan menjamin pilkada berjalan jujur dan adil, bahwa pemohon pada faktanya tetap percaya kepada bawaslu kota surabaya terbukti pemohon secara terus menerus memproduksi laporan dengan pihak terkait dan atau risma selaku terlahir. hal ini membuktikan pemohon sendiri menyadari kelemahan bukti bukti dan materi laporan yang dia miliki sehingga tidak pernah mempersoalkan keputusan atau kajian bawaslu kota surabaya atas dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan, bahwa pemohon pada faktanya tidak pernah melaporkan bawaslu kota surabaya dan atau komisi pemilihan umum kota surabaya apabila dirinya merasa dirugikan atas laporan laporan pelanggaran yang tidak diproses dan ditindaklanjuti secara maksimal, bahwa pengalaman pihak terkait dalam menghadapi serbuan hukum (legal attack) dari pemohon kiranya dapat menjadi perhatian dan catatan majelis mengingat beberapa fakta ketidakprofesionalan dan itikad tidak baik pemohon dan tim nya yang kami rincian berikut ini: pemohon dalam membuat permohonan sengketa pemilihan nomor: ps.pnm.reg x bawaslu kota surabaya ternyata tidak memberikan uraian dasar hukum, kedudukan hukum pemohon, kedudukan hukum memohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, melainkan kedapatan sekadar melakukan penyalinan atau copy paste atas teks dummy yang tertuang dalam formulir model psp lampiran peraturan bawaslu tahun bukti pt ii. pemohon mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pengadilan negeri surabaya setelah tidak terima dengan putusan sengketa bawaslu kota surabaya. namun pemohon sendiri tidak pernah menghadiri panggilan sidang hingga kali ketiga sehingga gugatan dinyatakan gugur oleh pengadilan bukti pt selain itu, gugatan ini jelas jelas salah sasaran dan tidak profesional karena langkah hukum lanjutan jika ada pihak yang keberatan dengan putusan sengketa bawaslu adalah menggugat pengadilan tinggi tata usaha negara, bukan peradilan umum vide tahun iii. pemohon sudah menyepakati persoalan pencantuman gambar risma dalam alat peraga kampanye apk) dan bahan kampanye (bk) paslon akan dikonsultasikan kpu provinsi dan kpu ri, namun begitu kpu menyatakan hal tersebut diperbolehkan karena risma adalah pengurus partai politik. pemohon tetap menolaknya dan pada akhirnya tidak bersedia menyerahkan materi dan desain apk dan yang berakibat kpu kota surabaya tidak pernah mencetak apk dan resmi dari masing masing pasangan calon. padahal, hanya untuk membahas soal materi dan desain apk dan ini kpu kota surabaya telah menggelar rapat koordinasi lebih dari sembilan) kali, namun tanpa hasil apapun: vide bukti pt iv. produksi laporan pelanggaran terhadap risma maupun pihak terkait sudah tendensius dan terlalu ekstensif. sebagai contoh, hanya gara gara risma menyebut eri cahyadi sebagai anak nya, padahal yang dimaksud hanya kiasan atas kedekatan mereka, risma dilaporkan polda jawa timur bukti pt laporan pelanggaran dari para pendukung pemohon juga terkesan mencari cari dan dipaksakan. seperti kampanye risma hari libur dilaporkan sebagai kampanye luar jadwal karena tidak mengantongi izin cuti kampanye dari gubernur jawa timur. padahal, risma telah mengajukan izin cuti, bahkan hari libur, tetapi yang dikeluarkan izin hanya untuk hari kerja, sedangkan hari libur otomatis termasuk hari yang diperbolehkan untuk kepala daerah berkampanye. hal ini sejalan dengan ketentuan bab viii angka huruf surat edaran mendagri nomorvide bukti pt norma serupa dan dipraktikkan dalam ajang pemilihan umum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun dengan demikian sudah jelas bahwa seorang kepala daerah boleh berkampanye dengan izin cuti kampanye pada hari kerja (hari) dalam minggu dan tanpa izin cuti kampanye pada hari libur, vi. laporan laporan pelanggaran terhadap pihak terkait kebanyakan dilakukan pihak luar, dan terbanyak dilakukan pengurus komite independen pemantau pemilu kip) jatim, lembaga pemantau pemilu terakreditasi kpu. namun belakangan saat persidangan dugaan pelanggaran administrasi tsm bawaslu provinsi jawa timur terungkap fakta fakta sebagai berikut pertama, pelapor ketua kip jatim) menggunakan kuasa hukum yang sama dengan kuasa hukum pemohon dalam sidang ini, vide bukti kedua: pelapor memakai ahli yang terbukti masih sebgai pengurus aktif salah satu partai pengusung paslon mahfud arifin musiman dalam pilkada surabaya, ketiga: pelapor terbukti memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan tentang tanggal diketahuinya kejadian pelanggaran untuk menghindari terkena batasan kadaluarsa penyampaian laporan: tidak benar dan tidak berdasar pembuatan peta pelanggaran serta kemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan dari kecamatan se kota surabaya bahwa dalil pemohon yang menuduh telah terjadi pelanggaran secara massif wilayah basis basis kemenangan paslon nomor urut sebagaimana pada tabel permohonan, sangatlah tidak berdasar dan spekulatif. jika memang kemenangan pihak terkait kecamatan didalilkan karena ada kecurangan, maka seharusnya pemohon menampilkan secara spesifik dimana saja persisnya kecurangan itu terjadi dan apa kemudian pengaruhnya bagi perolehan kedua pasang calon. kenyataannya, pemohon hanya merujuk pada kecamatan mana dugaan pelanggaran yang dituduhkan itu terjadi, bukan lokasi persis mana dugaan pelanggaran itu terjadi, yaitu tingkat tps atau setidak tidaknya tingkat kelurahan, bahwa pada kenyataannya pemohon atau paslon tercatat memetik kemenangan sebanyak tps kecamatan tersebut, sebagaimana data tabulasi pada tabel berikut ini: tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan benowo kel. kandangan kel. semedi kel. romo kaisar |rrs non para page tone tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan bubutan kel. tembok dukuh kel. gundik tps paslon1| paslon2| no| tps paslon1| paslon2| tps tps o01 tps tps soo3| a35 tps tps05| tps tps tps tps oos| tps oo7 tps tps tps tps tps tps tps test21 tps tps tps tps tps test27 tps tps tps tps034| tps tps tps tps soa6| tps39| tps tps kelurahan jepara kelurahan bubutan ips pionir paslon2| no| tps panton paslon tps kel. alun alun condong pera tps paslon patron tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan bulak kelurahan bulak kel. kejaran (no| tps pastor1 pastor2| tps pastor pastor kelurahan sukolilo baru selasa ne| kastoni pastor2 cos person rara kol. kidung cowok wo. res (pasion pasion2 tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan dukuh pakis kel. dukuh pakis kel. gunung sari (nasional pastor2| tps pasion1 pastor2 resep tejesoal tabel kemenangan paslon mahfud arifin musiman kecamatan gunung kel. airlangga kel. kertasnya no| tps paslon1| paslon2| no| tps paslon paslon2 mto|m pos| t20| so1| te1|t pso25| pso17| eps ane mesej kel. gunung kel. baratdaya no| tps kastoni| pastor2| no| tps pastor paslon2 jresoaaj aerpapsos pose morrison kel. pulang sewu kel. mojo tps pasion pasien2| not tps paslon paslon? perso pejrsanj misa tetesan jresosaj too esa tenjresorn resonan tabel kekalahan eri sanyadlarudi kecamatan gunung anyar kel. angkut meninggal kel. gunung anyar tps paslon pasion2| no| tps paslon paslon tps20| kel. angkut tengah tps (paslon pastor2 kepada warga banjar suguhan. urut surabaya untuk menang memilih paslon nomor urut suara penyebaran pamflet masukan wetan, hasil kinerja tandem, pemerintah kota banjar suguhan. surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut wonosobo surat risma selaku bandul berisbandul berissawahan surat risma selaku putat jaya walikota surabaya kepada warga surabaya untuk memilih paslon nomor urut penyebaran pamflet putat jaya paslon inert nomor pemerintah urut kota surabaya sebagai menang bahan kampanye untuk memilih paslon suara nomor urut menggunakan banyu urip program dinas sosial permakaman"' lansia untuk mengkampanyekan paslon nomor urut bulak surat risma selaku bulak walikota surabaya paslon kepada warga nomor surabaya untuk urut memilih paslon nomor menang urut penyebaran pamflet bulak suara hasil kinerja tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan kejaran kel. tanah kalikedinding kel. sidotopo wetan tps (pastor| pastor2| na| tps pasien paslon2 use pesona| genjnpsooaf ana pejrsjeja| pers pen paspor ojnesoanj pajnrsos 2apps penjeson arinesonj kel. bulak banteng series paslon| pastor2| (2esi soe| rajiesoe| ps) ear psjnesosj pepes penjnesore| kel. tambak wedi tps (paslon pastor2 perjnesan penjnpso per jnesoaj sensor tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan kembangan kel. dupa kel. kemayoran ne| tps pastor( pasion2| (ef tps pastor paslon |resor| sara selresosn| kg) mac maks melawan kel. perak barat kel. kembangan no| tps pastor| pasion2) no| tps paslon pasion kel. morokrembangan no| tps paslon paslon tps tps tps tps o16 tps o17 tps tps ara tps tps o24 ara so25| tps tps tps tps tps tps tps2e| tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps tps065| so68| tps tps tps tps tps tps tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan mulyorejo kel. dukuh sukorejo kel. kejaran putih tambak no| tps pastor| pasion| ne| tps pastor paslon2 kel. manyar serangan kel. kaisar no| tps pastor| paslon2| no| tps pasien paslon kel mulyorejo paslon pasi? desa metode jan astro tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan angkut kel. kalirungkut kel. penjaringan sari ne| tps (pastor|pasion| no| tps paslon pastor2 gas |ipsos esa kel. memakan ayu kel. kedungbaruk ne| tps (pastor( pasion| no| tps paslon paslon2 pesona nee jas |before kel. angkut kidul kel. wonorejo ne| tps pastor( pastor2| tps pastor paslon asn |nestle area tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan sawahan kel. banyu urip kel. sawahan pelan tps paslon paslon2 pool resep| ara) esa kel. pakis kel. kupang krajan no| tps paslon1| paslon2| per pee jar mesto mos| meso2o| kel. putat jaya saj sel sara sn) mess penjara tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan simokerto kel. simokerto kel. tambakrejo no| tps pasion| pastor2| ne| tps pastor paslon2 saja mesinpsooe| saj jeong sajnesor| fserinesorof sajnpsoae| kawasan tps paslon1| paslon2| kel. sidodadi se|npsn| (me| ips (pastor( pasion2 se|nest| (sejnsooe| sea json |npsn| asajnpsore| tee msson| kel. simolawang no| tps paslon paslon2 |npsooe| sensor sasar tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan sukomanungal kel. sukomanunggal kel. tanjungsari ne| tps (pastor|along| na| tps pastor pastor2 kel. putat gede tps o11| stresor| sej pastor soojresorf kel. sidomulyo tps21| tps pastor paslon? safrpsoso) sej ansor se| nestor korrsosl pemerintah kota surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut menggunakan fasilitasi bulak perbaikan sarana umum penerangan jalan oleh dinas rth kota surabaya. sukomanunggal| surat risma selaku putat gede, walikota surabaya sukomanunggal. kepada warga surabaya untuk paslon memilih paslon nomor nomor urut urut penyebaran pamflet putat gede: menang hasil kinerja sukomanunggal. pemerintah kota suara surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut dukuh pakis surat risma selaku dukuh kupangdukuh kupangkyung surat risma selaku balas klumprik paslon walikota surabaya nomor kepada warga urut surabaya untuk menang memilih paslon nomor urut suara penyebaran pamflet balas klumprik hasil kinerja pemerintah kota surabaya sebagai bahan kampanye untuk memilih paslon nomor urut c2simbol2| cesimpsora| toe kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan tamansari kel. gading kel. kapas madya baru we| tps pastor| pastor2| no) tps paslon pastor2 cro|sor2| sars| ne| tps pastor| pasion2| (os|mosque| (aaa kel. tamansari tps57| no| 1p3 paslon paslon kel. pacar kembang no| tp3 (paslon pastor2 esajmesoes| toe neos a02 @mrufaja kel. dukuh metro ne| pasion paslon desa tps kel. pacar keling ne| tps paslon paslon tps patent pastor2| |oro| before| tar tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan tandem kel. banjar suguhan kel. masukan kulon tps paslon1|( paslon2| no| tps paslon paslon2 ne| tps (reason irasonz| (ros|resor sense kel. karang poh tps051 ne| tps (parent(pasion| |7i8|messe| mensos| me|ipsos (rainesose| toe malnsosa| resinpsoea| nas kel. masukan wetan no| tps paslon paslon2 tps pastor paslon area tel pesona mol testo dam tel soo| tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan tegalsari kel. tegalsari kel. keputusan ne| tps pastor( pastor2| tps paslon pastor2 tel neon kel. kedungdoro no| tp3 (paslon pastor2 te) moa| ten mess toe wej tps (pastor( pasion2 majnsoos| too tes mess| (mafnesooe| a03 tel ser (mojresosi kel. dr. sutomo ne| ips (pastor paslon?! ter iphone tabel kekalahan eri cahyadi armudji kec. tenggiri mejor kel. kendangsari kel. intisari no| tps paslon1|( paslon2| |(rps pasion1| pastor2 tes some ipsos ter tps oo8 ste| por sis spora kel. panjang jiwa ng| tps paslon paslon te| mysore tel esa does dat |mpsno| soo| test2 sej esa aja kel. tenggiri mejor tps paslon paslon soe| som sos ipsos tabel kekalahan eri cahyadi armudji kecamatan kyung kel. jajar tunggal kel. balas klumprik bad kab sar mysore ses|npsooa| a00 sesjnsoos| tabel kekalahan eri say adi usai kecamatan wonosobo kel. bandul berisi kel. siwalan keto ne| tps (pastor| pasion| na| tps pastor pasion ser npsooe| dome kel. sidosermo no| tps paslon paslon sensor kel. jemur wonosari no| tps (pastor pasion! ses|teror jeesiresoraf no| tps paslon paslon soo|note| sejnsoej spiral taj son tabel kekalahan eri padan ana kecamatan wonokromo kel. nagel kel. wonokromo ne| tps (pastor| pasion| no| tps paslon paslon2 se|neo| are sae| mysore| rae |nestle| asi (efresoza| sel ps0 se| sos ear jerfnesom| saj mesias kel. sawunggaling ne| tps paslon paslon2 mesta ojo soe| ipsos saj resor son| testo| ara meses esa fee saj ipsos saj esa aer re| metode| na| tes (paslon paslon2 kajasos| (error ne| paslon pasien2| |s57| tps1s se) iso seo| meso22| too sej sow| jenjiesoaf alor| ng| paslon pastor2 soo| testo ae) messe| ao| meses ser| museo| sensor sej meson aer sa| tpsoee| toe bahwa tampilan data perolehan suara tps tps yang paslon eri cahyadi audi pihak terkait) kalah kecamatan yang disebut pemohon telah terjadi pelanggaran tsm, mempertegas fakta bahwa tidak ada korelasi antara tuduhan tuduhan pelanggaran dari pemohon dengan perolehan suara mereka. terbukti, jika ditotal beberapa kelurahan selisih perolehan suara antar kedua pasang calon relative tipis, sebagaimana tergambar pada tabel tabel bawah ini: kecamatan bubutan tembok dukuh kecamatan wonokromo nagel sawunggaling kecamatan kyung balas klumprik bahwa pada faktanya, kalau yang diukur adalah hanya pada adanya laporan pelanggaran bawaslu atau aparat penegak hukum, maka pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan kubu paslon atau pemohon jauh lebih parah, baik dari segi jenis pelanggaran, skala, maupun cara pelaksanaanya yang juga bisa dikategorikan terstruktur, sistematis dan masif, dengan contoh pelanggaran money politics yang diuraikan bawah ini: ii. adanya penyalahgunaan puluhan ribu bantuan beras untuk korban terdampak bencana non alam covid19 yang berasal dari badan nasional penanggulangan bencana bnpb) yang diduga dilakukan salah seorang pengurus partai demokrat, dengan cara paket bantuan beras (yang masih ada logo bnpb) dibagi bagikan saat kampanye paslon pemohon) daerah bulak banteng. kejadian telah dilaporkan pihak berwajib, yaitu polrestabes surabaya, pada tanggal november saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan bukti dan ii.ii. masihv. adanya pelanggaran money politics berupa bagi bagi kerudung merk viola oleh tim pendukung paslon yang disisipi sticker bergambar pasangan calon walikota dan wakil walikota surabaya nomor urut mahfud arifin musiman pada hari rabu tanggal november pukul. hari sekitaran jalan pakis tirtosari dan jalan pakis tirtosari ii, wilayah rw. kelurahan pakis, kecamatan sawahan kota surabaya. kasus ini dilaporkan bawaslu kota surabaya dengan bukti laporan nomor: lp pw kota x1 bukti adanya pelanggaran money politics bagi bagi materi berupa baju atau pakaian dari kubu paslon daerah masukan kulon sekitar oktober tas yang berisi baju atau pakaian dibuka daerah jl. masukan asri. adanya pelanggaran money politics bagi bagi uang ribu saat kampanye kubu paslon nomor urut pemohon) daerah dukuh meninggali. adanya pelanggaran money politics membagikan materi lainnya berupa jilbab kepada pemilih dengan menyelipkan sticker pasangan pemberian balas klumprik penghargaan kepada rt rw tenggiri pemberian panjang jiwa paslon penghargaan kepada nomor mejor rt rw urut menang suara angkut surat risma selaku memakan ayumemakan ayugunung anyar surat risma selaku gunungnyaunungnya panbenowo surat risma selaku semsemitotal perolehan suara suara calon nomor urut drs. mahfud arifin, s.h. pada tanggal desember malam hari jelang colokan.pt viii. adanya pelanggaran money politics membagikan materi lainnya berupa bingkisan dengan menyelipkan sticker pasangan calon nomor urut drs. mahfud arifin, s.h., sebelum ada penetapan pasangan calon. perkara ini dilaporkan pada tanggal september bawaslu kota surabaya dengan laporan nomor register: lp pw kota 1x bukti pt ix. adanya pelanggaran money politics membagikan materi lainnyanovember bawaslu kota surabaya dengan laporan nomor register: lp pw kota x1 bukti pt xxdengan laporan nomor register: lp pw kota x11 bukti pt xbllosan (serangan fajar) panas kecamatan tenggiri bukti pt dan pt 98a): xibukti pt ili. adanya pelanggaran money politics yang tertangkap tangan oleh jajaran panas kecamatan kyung terhadap seorang ibu rumah tangga yang hendak membagi bagikanistiwa ini terjadikasus ini ditindaklanjuti dengan pelimpahan perkara pidana pemilu kepolisian. bukti pt dan pt 100a): bahwa pelanggaran pelanggaran ini pada kenyataannya memang sulit diungkap karena beberapa faktor, antara lain: pertama, pelaporan yang rata rata sudah agak terlambat. data dan informasi pelanggaran biasanya muncul belakangan dan kebanyakan dari sharing lewat aplikasi whatsapp dan sejenisnya, kedua: saksi saksi rata rata takut memberikan keterangan yang utuh danlengkap karena adanya sanksi pemidanaan baik bagi yang memberi maupun yang menerima. seringkali mereka malah tidak hadir saat menjalani proses klarifikasi bawaslu, ketiga, tidak diperoleh informasi yang lengkap tentang siapa pelaku money politics ini termasuk mereka mereka yang membantunya: bahwa sesuai ketentuan pkpu tahun tentang perubahan atas. (enam puluh ribu rupiah) yang diperbolehkan untuk diberikan adalah bahan kampanye, yang lebih lanjut diberikan contoh seperti pakaian, penutup kepala, alat makan minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung:dan atau, stiker paling besar ukuran (sepuluh) centimeter (ima) centimeter. bahwa berdasarkan ketentuan tahun tentang perubahan kedua tahun tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah diatur bahwtindakan politik uang tersebut, selain termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dijelaskan diatas, juga apabila dilakukan calon walikota dan atau calon walikota dapat diberikan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon apabila terbukti politik uang ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif tsm), sebagaimana ketentuan, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),tanggal desember menetapkan perolehan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun yang benar adalah sebagai berikut: perolehan suara dan persentase perolehan suara masing masing calon kaf dewa pasangan gak perolehan suara pesartasa pasangan calon nomor urut eri cahyadi, s.t., m.t. ir. pasangan calon nomor urut drs. mahfud arifin100a yang telah disahkan dalam persidangan tanggal februari sebagai berikut: bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama eri cahyadi, bukti pt fotokopi kartu tanda penduduk atas nama armudji: bukti pt fotokopi keputusan kpu kota surabayanomor pl. kpt kpu kot ixkota surabaya nomor: pl. kpt kpu kot xnggiri mejor, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. kendangsari kel. intisari kel. panjang jiwa kel. tenggiri mejolilo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. gebang putih kel. keputih kel. kampus ngasem kel. memakan mampir kel. menu plumpungan kel. sinden lingkungan kel. semolowimokerto, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. kawasan kel. sidodadi kel. simokerto kel. simolawang kel. tambaklakarsantri, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bangkitkan kel. jeruk kel. lakarsantri kel. lidah kulon kel. lidah wetan kel. sumur belubean gantikan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bongkahan kel. kembangan utara kel. nyamplung kel. perak timur kel. perak utaraampir, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. ampel kel. pendirian kel. sidotopo kel. ujung kel. wonokusumo bukti pt fotokopienteng, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. gembong kalian kel. genteng kel. kawasaki kel. ketapang kel. perolembikerep, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bringin kel. lontar kel. made kel. sambikerepsemrowo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. asem row kel. genting kalian kel. tambak santossal, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. babat jerawat kel. benowo kel. pasal kel. sumbejaran, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bulak banteng kel. sidotopo wetan kel. tambakwedi kel. tanah kali dindijambangan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. jambangan kel. arah kel. kebonsari kel. pasangyung, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. jabatan kel. balas klumprik kel. jajar tunggal kel. kyabungan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dukuh meninggal kel. gabungan kel. ketimbang kel. meninggenowo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. kandangan kel. romokalisari kel. semedi kel. tambak osowilangodukuh pakis, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dukuh kupang kel. dukuh pakis kel. gunung sari kel. pradahkalikendarangpilang, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. karangpilang kel. keraton kel. kurus kel. warugunlak, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bulak kel. kedung cewek kel. kejaran kel. sukolilo bmanunggal, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitusurabayaota surabhwa berbagai modus kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dijelaskan pada tabel atas, harus dilihat dengan cermat, holistik dan merujuk pada timing (waktu) pemberiannya, sehingga dapat ditarik benang merahnya (kausalitas) antara perbuatan tindakan tri rismaharini dalam kapasitasnya sebagai walikota kota surabaya dengan kemenangan pasangan calon nomor urut bahwa selain itu, kinerja badan pengawas pemilu kota surabaya dan sentra penegakan hukum terpadu dalam menegakkan hukum pemilihan tidak dijalankan secara baik (konsisten) dan cenderung hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut sehingga berbagai perbuatan curang melanggar tersebut tidak mendapatkan sanksi atau penyelesaian, bahwa sisi yang lain, walikota kota surabaya, tri rismaharini dalam kapasitasnya sebagai terlahir tidak pernah sekalipun memenuhi panggilan badan pengawas pemilu kota surabaya. padahal tri rismaharini seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat (pemilih) perihal ketaatan pejabat negara dalam proses penegakan hukum (law enforcement), bahwa melihat hubungan kausalitas antara keterlibatan pemerintah kota surabaya walikotawalikota dan wakil walikota kota surabaya tahun tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilihan (electoral justice) atau inkonstitusional, bahwa pada prinsipnya pilkada kota surabaya, tidak hanya merupakan kompetisi untuk merebut suara rakyat (pemilih) antara pasangan calon nomor urut dan pemohon, akan tetapi telah menjadi pertarungan perebutan suara rakyat antara kolaborasi pemerintah kota, walikota surabaya tri risma haring dengan pasangan calon nomor urut eri cahyadi, s.t., m.t. ir. armudji melawan pasangan calon drs. mahfud arifin, s.h. musiman pemohon), bahwa menurut pipa norris yang mengutip data dari world values survey, menunjukkan bahwa persepsi publik tentang malapraktik pemilu mengikis kel. putat gede kel. sidomulyo kel. sidomulyo baru kel. sonokwijenan kel. sukomanunggal kel. tanjungwahan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. banyu urip kel. kupang krajan kel. pakis kel. pokemon kel. putat jaya kel. sawahkromo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. daro kel. jair kel. nagel kel. nagel rejo kel. sawunggaling kel. wonokromgalsari, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dr. sutomo kel. kedungdoro kel. keputusan ke. tegalsaributan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. alun alun condong kel. bubutan kel. gundik kel. jepara kel. tembok dukungkut, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. kalirungkut kel. kedungbaruk kel. memakan ayu kel. penjaringan sari kel. angkut kidulmbangan, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dupa kel. kemayoran kel. kembangan selatan kel. morokrembangan kel. perak barandem yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. barongsai kel. banjar suguhan kel. karang poh kel. masukan kulon kel. masukan wetan kel. tandemulyorejo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dukuh sukorejo kel. kalijudan kel. kaisar kel. kejaran putih tambak kel. manyar serangan kel. mulysobo, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. bandul berisi kel. jemur wonosari kel. margorejo kel. sidosermo kel. siwalankertmansari, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. dukuh metro kel. gading kel. kapasmagya baru kel. pacar keling kel. pacarkembang kel. ploso kel. langkah kel. taman anyar, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. gunung anyar kel. gunung anyar tambak kel. angkut meninggal kel. angkut tenga, yang terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: kel. airlangga kel. baratdaya kel. gunung kel. kertasnya kel. mojo kel. pulang sewu bukti pt fotokopi data agregat kependudukan per kecamatan dak2) tahun untuk kota surabaya, sebagaimana diumumkan pula dalam website mk, bukti pt fotokopi formulir model pemberitahuan tentang status laporan lp pw kota x11 yang dikeluarkan oleh bawaslu kota surabaya tertanggal desember: bukti pt fotokopi formulir model pemberitahuan tentang status laporan lp pw kota x11 tentang, tanggal desember bukti pt cetak berita media online, antara news.com dengan judul berita bawaslu: tak ada pelanggaran surat risma pilkada surabaya , tanggal desember cetak berita media online berita bangsaonline.com dengan judul berita bawaslu surabaya dalami dan telusuri selebaran liar atas nama tri rismaharini , tanggal desember bukti pt fotokopi surat jokowi pada saat pemilihan presiden dan pemilu legislatif, fotokopi surat prabowo subianto pada saat pemilihan presiden, bukti pt fotokopi surat tugas yang diberikan oleh partai kepada ibu risma dengan nomor in dpc x tanggal oktober fotokopi surat tugas yang diberikan oleh partai kepada ibu risma dengan nomor eks er ji x tanggal oktober bukti pt fotokopi keputusan badan pengawas pemilihan umum kota surabaya register: ps.pnm.reg x tanggal oktober bukti pt fotokopi surat ketua kpu pusat nomor pl. sd kpu x tanggal oktober bukti pt compact disc rekaman yang berisi ajakan pemilih paslon yang dilakukan oleh bupati pamekasan yang berdurasi menit detik: bukti pt fotokopi surat gubernur jawa timur perihal permohonan informasi atau keterangan, tanggal oktober bukti pt cetak berita media online, fajar metro dengan judul berita warga bendungan sumur belut kec. lakasantri sepakat dukung mahfud arifin bendungan sumur belut kec lakasantri sepakat dukung mahfud arifin ), tanggal oktober bukti pt foto foto pemasangan spanduk baliho reklame dari paslon kota surabaya berjumlah foto, bukti pt foto foto baliho paslon yang menggunakan tagline dengan menyertakan nama ibu risma maiden risma shiki ma , bukti pt fotokopi foto foto baliho paslon dengan gambar ibu tri risma haring: bukti pt fotokopi surat piagam penghargaan walikota surabaya nomor kepada nanang sutrisno, tanggal november bukti pt cetak berita media online, jawa pos. com dengan judul berita ratusan pengurus rt rw dukung mahfud arifin musiman rtrw kalirungkut dukung mahfud arifin musiman), tanggal september bukti pt cetak berita media online, jatimnow.com dengan judul berita pengurus rt rw kalirungkut dukung mahfud arifin majukan surabaya pengurus rtrw kalirungkut dukung mahfud arifin majukan surabaya), tanggal agustus bukti pt cetak berita media online, memorandum.co.id dengan judul berita mahfud arifin sapa warga pacar kembang pacar kembang ), tanggal september bukti pt cetak berita media online, ngopi bareng.id dengan judul berita dan asemrowosiap menangkan mahfud arifin musiman (https : dan rw di asemrowo siap menangkan mahfud arifin musiman tanggal oktober bukti pt cetak berita media online, surabaya tribunnews.com. dengan judul berita rt rw kembangan siap gerilya dukung mahfud arifin rtrw kembangan siap gerilya dukung mahfud arifin), tanggal juni bukti pt cetak berita media online, berawa online dengan judul berita warga terjang hujan demi dukung calon walikota surabaya mahfud arifin , tanggal november bukti pt cetak berita media online, liputan6 dengan judul berita relawan sah banting setir dukung mahfud musiman pilkada surabaya dukung mahfud), tanggal oktober bukti pt cetak berita media online, klikjatim.com dengan judul berita mahfud arifin pilihan ideal pengurus rt rw surabaya. ideal pengurus rt rw di surabaya ), tanggal juni bukti pt cetak berita media online, ininusantara.com dengan judul berita warga adukan utara mantap dukung mahfud arifin adukan utara mantap dukung mahfud arifin), tanggal agustus bukti pt cetak berita media online, duta online dengan judul berita diyakini mampu bangun surabaya berakhlak karimah, r'rw bentuk german menangkan mahfud arifin menangkan mahfud arifin), tangal mei bukti pt cetak berita media online, jpn.com dengan judul berita warga putat jaya dapat kiriman makanan sahur gratis dari cak mahfud jaya dapat kiriman makanan sahur gratis dari cak mahfud), tanggal mei bukti pt cetak berita media online, fajar nusantara news dengan judul berita awali kota surabaya mahfud arifin menghadiri istiqomah dan silturokhim bersama tokoh masyarakat musholah nur rahim rt. rw.o2 siwalankerto surabaya (fajarnusantaranews.com awali kota surabaya mahfud arifin menghadiri istiqomah dan silahturokhim bersama tokoh masyarakat), tanggal agustus bukti pt cetak berita media online, metro times dengan judul berita pkl, pengurus rt rw lpml dan warga masukan kulon siap memenangkan ma, untuk kemakmuran warga surabaya pengurus rt rw ipm dan warga masukan kulon siap memenangkan ma untuk kemakmuran warga surabaya!), tanggal novemnawa cita post dengan judul berita bertemu mahfud arifin, warga keputusan jambon keluhkan pendidikan anak terbelakang : mahfud arifin warga keputusan jambon keluhkan pendidikan anak terbelakang), tanggal februari bukti pt fotokopi resume rapat kpu tentang koordinasi approval design dan materi fasilitasi alat peraga kampanye dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun tanggal oktober bukti pt fotokopi resume risalah rapat koordinasi penyerahan design dan materi final apk dan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun tanggal oktober bukti pt cetak berita online, berita tribun jatim official dengan judul berita mahfud arifin janjikan rp. juta per bila menang pilkada surabaya tanggal oktober bukti pt fotokopi iklan kampanyeiklan kampanye stickeabc fotokopi iklan kampanye bahd fotokopi iklf fotokopi iklan kampanye paslon dalam link berita youtubeg fotokopi iklan kampanye sosial media instagramvisi misi dari paslon urut bukti pt dokumentasi foto kepala dinas tenaga kerja kota surabaya melakukan koordinasi pemenangan dengan calon wakil walikota nomor urut bukti pt dokumentasi videkepercayaan dan kepercayaan pada otoritas terpilih, mencegah partisipasi pemilih, menghasilkan protes dan bahkan merusak stabilitas rezim. pemilihan umum yang dilaksanakan dalam rezim non demokratis dilakukan dengan berbagai bentuk rekayasa, yaitu dengan berbagai praktik manipulasi prosedur prosedur pemilihan umum atau dengan kata lain mereka melakukan reduksi terhadap prosedur demokrasi formal demi mendapatkan legitimasi. bahwa berdasarkan hal itu, maka suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut (dua puluh) kecamatan sebagaimana dalam tabel sejumlah merupakan hasil dari kecurangan dan pelanggaran, sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal.surat risma untuk warga surabaya bahwa tri rismaharini membuat surat ajakan yang berjudul surat risma untuk warga surabaya yang ditujukan kepada seluruh warga kota surabaya untuk memilih paslon nomor urut surat tri rismaharini untuk warga surabaya tersebut bukti diedarkan dan disosialisasikan oleh kurir kepada masing masing alamat seluruh warga dan atau pemilih kota surabaya. bukti bahwa meskipun merupakan kader dari partai demokrasi indonesia perjuangan (selanjutnya disebut pdi perjuangan ), tri rismaharini seharusnya tidak bertindak (mendukung pasangan calon nomor urut tanpa mempertimbangkan jabatannya sebagai walikota kota surabaya, yango.bukti pt dokumentasi fotbukti pt dokumentasi foto seorang guru sdn sambi kerap asn) berkampanye untuk paslon dengan menggunakan jersey gambar paslon bukti pt dokumentasi foto seorang asn dinas kebakaran berkampanye untuk paslon dengan menggunakan jersey gambar paslon bukti pt cetak berita media online, infosurya dengan judul berita polemik pemecatan anggota pemadam kebakaran surabaya akibat pilihan politik tanggal november bukti pt cetak berita media online, suara surabaya dengan judul berita plt kepala birth surabaya: pemasangan led program berkelanjutan dalam rpm surabaya tanggal november bukti pt cetak berita media online, tribunnews dengan judul berita dispora surabaya dijatuhi sanksi terkait netralitas asn pilkada (https surabaya.tribunnews.com), tanggal november bukti pt fotokopi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya yang diajukan oleh paslon urut bawaslu kota surabaya, tanggal oktober bukti pt cetak sistem informasi penelusuran perkara terkait dengan perkara pdt. pn. sby antara drs. mahmud arifin dan musiman melawan komisi pemilihan umum: bukti pt cetak berita media online, pikiran rakyat dengan judul berita sebut walkot surabaya eri cahyadi adalah anaknya, tri risma haring dilaporkan polda jatim tanggal november bukti pt fotokopi surat edaran menteri dalam negeri republik indonesiabukti pt dokumentasi foto kuasa hukum kip pemohon) yang bernama sholeh dalam sidang pemeriksaan tsm bawaslu propinsi jatim mana yang bersangkutan juga tercatat sebagai kuasa hukum paslon mahkamah konstitusi, bukti pt fotokopi surat laporan pengaduan polrestabes surabaya oleh hari listy santoso dan benny ariani tertanggal november bukti pt fotokopi undangan klarifikasi dari kapolres kota besar surabaya xi res. bareskrim tanggal desember bukti pt 88a dokumentasi foto pemberian sembako bercak bnpb oleh anggota komisi dpr dari partai demokrat yang bernama lucy kurniasari pengusung paslonlbert kurniawanbagas aditya maulanandhika hs,limbo fernando se., bukti pt fotokopi fotokopi laporan nomor register: lp pw kota x11 tanggal desember dengan pelapor atas nama silabus sulingrosita, bukti pt fotokopi laporan nomor register: lp pw kota 1x tanggal september dengan pelapor atas nama muhammad sinar, st. bukti pt fotokopi pemberitahuan tentang status laporan temuan dari bawaslu kota surabaya lp pw kota x1 tanggal desemberyoga dimana putera, bukti pt fotokopi laporan atas nama pelapor agustinus riyanto tertanggal desember pukul bukti pt 98a foto foto bukti pelaporan agus riyantotulus warsito, bukti pt fotokopi pemberitahuan tentang status laporan temuan dari bawaslu kota surabaya tm pw kota x11 tanggal desember bukti pt 100a video terkait dengan temuan tangkap tangan money politics oleh panwascam kyung, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilihan umum kota surabayaterhadap penetapan penghitungan hasil suara masing masing pasangan calon bahwa bawaslu kota surabaya telah melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi suara hingga pada tahapan penetapan hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suaratotal suara sah bahwa terkait dengan:surat risma untuk warga surabayatri rismahariniangan calon nomor urut yang kemudian diedarkan melalui kurir kepada seluruh warga dan atau pemilih kota surabaya dalil pemohon pada tentang menggerakkan rukun tetangga rt) dengan menjanjikan uang dan penghargaan menjanjikan sejumlah uang program luar visi misi pasangan calon yakni sejumlah rp. juta per tahun dalil pemohon huruf tentang menjanjikan sejumlah uang program luar visi misi pasangan calon nomor urut dalil pemohon huruf tentang mengklaim program pemerintah kota surabaya untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut bawaslu kota surabaya menerangkan sebagai berikut bahwa bawaslu provinsi jawa timur telah menerima laporan dugaan pelanggaran tsm dan registrasi dengan nomor reg l tsm pw x11 yang telah memenuhi syarat formil materil berdasarkan kajian awal yang kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dan dibacakan putusannya pada hari senin, januari dengan amar putus. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota surabaya pada tanggal desember diketahui bahwa surat risma untuk warga surabaya diduga melanggar ketentuan undang undang nomor tahun dikarenakan yang bersangkutan masih aktif sebagai walikota surabaya. bukti pk laporan nomor lp pw kota x11 bahwa bawaslu kota surabaya menerima laporan atas nama yanti mala pada tanggal desember setelah dilakukan kajian, laporan tersebut diregester pada tanggal desember dengan nomor reg lp pw kota x11 bahwa terkait dengan laporan tersebut, bawaslu kota surabaya menanganinya sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang undang lain dan dugaan tindak pidana: bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lain, berdasarkan kajian bawaslu kota surabaya mengidentifikasi adanya ketidak sesuaikan dengandimana tidak sesuai dengan mekanisme ijin cuti kampanye sehingga bawaslu kota surabaya meneruskan kepada kementrian dalam negeri. bukti pk, saksi, pihak terkait, dan ahlmaupuakhir diubah menjadundang undang pemilihan, yaitu karena surat tersebut tidak mencantumkan jabatan risma sebagai walikota surabaya, surat tersebut mempunyai scan barcode yang mengakses web pdip, dan surat tersebut diterbitkan pada tanggal november yang merupakan hari minggu (libur) sehingga tidak memerlukan ijin dari gubernur. bukti pk bahwdalil pemohon tentang video surat risma untuk surabaya dalil pemohon tentangbersama calon walikota nomor urut eri cahyaditahapan kampanye pada pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun sebagaimana laporan pengawasan yang tertuang dalam form tertanggal oktober bukti pk laporan nomor lp pw kota x bawaslu kota surabaya menerima laporan atas nama rahman,i!regjo. undang undang pemilihan yaitu karena risma dalam video tersebut sebagai juru kampanye dan bukan sebagai walikota surabaya, serta peristiwa tersebut dilakukan pada hari minggu atau libur. bukti pk bahwa terkait dengan dalil pemohonri rismaharini memanfaatkan pertemuan dalam kapasitas sebagai walikota surabaya untuk mengkampanyekan dan mengajak memilih pasangan calon nomor urut bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa terkait dengan hal ini, bawaslu kota surabaya telah melakukan pengawasan sepanjang penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya termasuk dalam tahapan kampanye. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota surabaya, kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun dengan tri rismaharini dilakukan sebanyak kali, dengan tidak ditemukannya adanya dugaan pelanggaran yang terjadi saat kampanye tersebut berlangsung. bukti pk bahwa terkait dengan dalil pemohon tentangpenggunaan fasilitas pemerintah kota surabaya untuk kepentingan deklarasi pasangan calon nomor uruthal sebagaimana dimaksud oleh pemohon atas, sebagaimana laporan pengawasan yang tertuang dalam form dimana tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. bukti pk laporan nomor lp pw kota x bahwa bawaslu kota surabaya menerima laporan atas nama novi bernada tussenundang undang pemilihan yaitu karena kegiatan penyerahan rekomendasi dari dpp pdip kepada eri cahyadi dan memuji yang bertempat taman harmoni tanggal september belum masuk pada tahapan kampanye, tidak ada perbuatan atau tindakan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ditemukannya baliho bergambar eri cahyadi dan memuji beserta risma bukan termasuk alat peraga kampanye dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban baliho tersebut adalah pemerintah daerah kota surabaya sehingga tidak bisa dilanjutkan pada proses penyidikan. buktisemantik juru pengamat jentik) bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa pada hari senin, tanggal januari dari bawaslu kota surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap bapak memuji selaku anggota dprd jatim bersama dengan ibu ibu semantik melakukan sosialisasi kegiatan semantik danmenerima laporan tentang pelibatan semantik dalam kampanye pasangan calon tertentulampu penerangan jalan, bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota surabaya bersama dengan jajaran pantau kecamatan bulak, kembangan, asemrowo dan tamansari tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan kampanye tersebutundang undang pemilihan yaitu karena terlahir dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau melakukan penggantian pju karena permohonan sehingga unsur yang dibanggakan tidak memenuhi sehingga tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. bukti pkvingisasi, bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan bubutan dalam tahapan kampanye tidak menemukan adanya pemberian bantuan program pemasangan paving. bukti pk bahwa bawaslu kota surabaya tidak pernah menerima laporan tentang dugaan yang digunakan untuk barter suara dengan pembangunanpan reklame, bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa bawaslu kota surabaya bersama dengan jajaran bawaslu kecamatan menemukan adanya dugaan pelanggaran atas alat peraga kampanye yang terpasang oleh masing masing pasangan calon, karena melanggar ketentuan surat keputusan kpu kota surabaya nomor pl. kpt kpu kot tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun ataupu. berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan: walikota dan wakil walikota (selanjutnya disebut pkpu )pkpumenurut penalaran hukum yang wajar, pemberian surat guo telah memenuhi unsur menguntungkan pasangan calon nomor urut dan merugikan pemohon . video surat risma untuk surabaya bahwa video tersebut berisikan tentang "ajakan risma kepada warga kota surabaya dan atau pemilih untuk memilih paslon nomor urut yang lengkapnya berbunyi: mari kita pilih calon walikota eri cahyadi dan calon wakil walikota memuji. pasangan nomor ini memiliki kompetensi, amanah, dan telah teruji sebagai birokrat dan sebagai anggota dprd surabaya. eri memuji akan meneruskan pembangunan surabaya lebih baik lagi. pembangunan yang membuka kesempatan bekerja, berkeadilan, dan menyejahterakan rakyat . bukti bahwa video yangil) yang ditujukan kepada warga kota surabaya dan atau pemilih kota surabaya. bahwa secara yuridis, video ajakan risma kepada warga surabaya (pemilih) merupakan bentuk kampanye terselubung untuk menghindari kewajiban cuti bagi kepala daerah dalam mengampanyekan pasangan calon tertentu, dan melanggar kewajiban kepala daerah dan wakilbukti pk bahwa bawaslu kota surabaya tidak pernah menerima laporan atau temuan tentang dugaan pemerintah kota surabaya yang memfasilitasi kampanye dan sosialisasi pasangan calon nomor urut melalui papan reklame yang tersebar titik titik strategis kota surabayasurat walikota surabaya, tri rismaharini kepada menteri sosial republik indonesia. terhadap dalil tersebut bawaslu kota surabaya tidak menerima laporan atau temuan terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut. bahwa terkait dengan dalil pemohon dahadiran pasangan calon nomor urut pada koordinasi pelaksanaan program keluarga harapan pkh) dan program bantuan sosial beras dari kementrian sosial yang bertempat rumah dinas walikota surabaya, bawaslu kota surabaya menerangkan: bahwa bawaslu kota surabaya telah melakukan pengawasan, tidak hanya terhadap kegiatan sebagaimana didalilkan oleh pemohon tetapi juga terhadap kegiatan pemerintah kota surabaya yang terkait dengan kementrian sosial pada tanggal oktober bahwa kegiatan kegiatan tersebut adalah: pengawasan kunjungan bapak menteri sosial pukul wib rumah dinas walikota surabaya bahwa pada hari rabu tanggal oktober, bawaslu kota surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap rangkaian kegiatan kunjungan menteri sosial yang dihadiri oleh tri rismaharini walikota surabaya), julian batubara menteri sosial) dan asn pemerintah kota surabaya. acara dimulai pukul diawali sambutan pihak terkait dan pemaparan dari tri rismaharini walikota surabaya) terhadap rangkaian kegiatan yang akan dihadiri oleh menteri sosial. dalam pengawasan tersebut bawaslu kota surabaya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. pengawasan penyaluran bantuan sosial tunai bst) oleh menteri sosial kantor pos kebon rejo bahwa pada hari rabu tanggal oktober panwascam kembangan melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan penyaluran bantuan sosial tunai yang dihadiri oleh tri rismaharini walikota surabaya), julian batubara menteri sosial ri), dan asn lainya. acara dimulai pada pukul wib dengan diawali sambutan dari pihak terkait soal kegiatan bantuan dan distribusi dari bantuan maksudpengawasan peluncuran bantuan sosial beras kader pembangunan manusia program keluarga harapan secara simbolis bahwa pada hari rabu tanggal oktober bawaslu kota surabaya melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan penyaluran launching bansos beras kader pembangunan manusia program keluarga harapan secara simbolis yang dihadiri oleh tri rismaharini walikota surabaya), julian batubara menteri sosial ri), orang koordinator program keluarga harapan tingkat kabupaten kota dan tingkat kecamatan serta asn lainya. acara dimulai pada pukul wib kecamatan gabungan dengan diawali sambutan dari pihak terkait kegiatan launching bansos beras kader secara simbolispernah menerima laporan terkait dengan dalil pemohon initidak netral hindi, salah satu ketua koordinator kota program keluarga harapan pkh) dan mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan, bawaslu kota surabaya menerangkan bahwa tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana dikalikan oleh pemohon. bahwa terkait dengan dalil pemohon sampai dengan tentang menggerakkan rukun tetangga rt) dengan menjanjikan uang dan penghargaan piagam penghargaan kepada seluruh ketua rukun tetangga dan rukun warga kota surabaya, bawaslu kota surabaya tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa terkait dengan dalil pemohon huruf tentang program pemberian makan oleh dinas sosial bawaslu kota surabaya menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sawahan, tidak menemukan adanya kegiatan kampanye pasangan calon dalam bentuk pemberian makanan tersebut kepada lansia dan kegiatan pemberian makanan tersebut merupakan program pemerintah kota surabaya serta dalam pembagian makan tersebut tidak terdapat stiker pasangan calon tertentudan undang undang pemilihan yaitu karena pendistribusian dilakukan oleh pihak lain bukan oleh kepala dinas sosial kota surabaya dan tidak diketahui program makanan tersebut memang program milik pemerintah kota surabaya sehingga tidak dapat ditindak lanjuti pada proses penyidikan. bukti pk bahwa terkait dengan dalil pemohon huruf tentang mobilisasi aparatur sipil negara: kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut pada tanggal oktober rumah wahyu, yang merupakan staf bagian umum dan protokol pemerintah kota surabaya. terhadap dalil tersebut, bawaslu kota surabaya tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut. bahwa terkait dengan dalil pemohon huruf sampai dengan tentang mobilisasi aparatur sipil negara, bawaslu kota surabaya menerangkan terkait penanganan dugaan pelanggaran netralitas asn yang terdiri dari temuan dan laporan yang diuraikan sebagai berikut: penerusan januari o1 tm pw muhammad firmansyah komisi kota16. temuan agil ali tur sipil akbar aparatur sisi negara penerusan lp pw satuan polisi oktober kota laporan antonius eraharini pamong praja kota surabaya penerusan lp pw novi satuan polisi oktober kota laporan bernada eraharini pamong tussen praja kota surabaya tri rismaharini reg lp dan kepala tidak oktober pw kota laporan abd. dinas unsur harits kebersihan pelanggaran jan ruang pemilihan hijau region tidak uni oktober pw kota laporan rahman tri unsur rismaharini pelanggaran pemilihan iregilp tidak uni oktober pap laporan sholeh flsmaharini unsur pelanggaran pemilihan reg lp tidak uni oktober pw kota tri laporan sholeh rismaharini sur pelanggaran pemilihan reg lp kepala tidak uni november pw kota laporan tifatul dinas unsur x1 mukmin sosial kota surabaya pelanggaran pemilihan reg lp kepala tidak pw kota memenuhi november x1 laporan tifatul kebersihan unsur mukmin dan ruang terbuka pelanggaran hijau pemilihan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. reg lp diteruskan desember pw kota tri kepada x12 laporan yanti mala riemaharini kementerian dalam negeri diduga pelanggaran hukum lainnya peristiwa serupa telah tri ditangani oleh bawaslu ismaharini kota dan kepala surabaya november laporan munir dinas dalam kebersihan laporan dan ruang jaa terbuka register regi lp p w kota x bahwa terkait dengan dalil pemohon huruf tentang penegakkan hukum pemilu tidak berjalan, bawaslu kota surabaya menerangkan bahwa sepanjang penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun bawaslu kota surabaya telah menangani tiga belas) temuan dan lima puluh delapan) laporan dugaan pelanggaran pemilihan awal, peristiwa yang dilaporkan sama dengan laporan yang disampaikan oleh rahman, dengan nomor register 23reg lp pw kota x yang telah dijelaskan pada keterangan bawaslu kota surabaya angka huruf halaman karena hal tersebut, bawaslu kota surabaya tidak dapat teregistrasi laporan tersebut. bukti pklaporan nomor lp pw kota x1 bahwa terkait dengan dalil pemohon pada terkait dengan laporan pelanggaran pilkada tentang pembagian jilbab kepada pemilih, bawaslu kota surabaya menerima laporan atas nama siti kopiah pada tanggal desember setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut belum memenuhi syarat materiil yaitu tidak adanya keterangan waktu dan tempat kejadian dalam laporannya, hanya memberikan dokumentasi tanpa keterangan oleh pelapor sehingga laporan tersebut tidak dapat registrasi. bukti pk ii. keterangan tambahan bahwa bawaslu kota surabaya telah memberikan surat imbauan kepada kpu kota surabaya dan pasangan calon pada setiap tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun bukti pk bahwa bawaslu kota surabaya telah memberikan surat imbauan kepada walikota dan wakil walikota surabaya dengan nomor jl pm. 1x tanggal tanggal september bukti pk bahwa bawaslu kota surabaya telah memberikan surat nomor jl pm. x11 perihal saran perbaikan kepada kpu kota surabaya untuk melaksanakan ketentuan tentang fasilitasi alat peraga kampanye. bukti pk bahwa jajaran bawaslu kota surabaya ditingkat kecamatan telah memberikan saran perbaikan terhadap daftar pemilih kepada jajaran kpu kota surabaya tingkat kecamsurabaysalinan putusan bawaslu provinsi jawa timur nomor reg l tsm pw x11 bukti pk fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kota surabaya, tanggal desember bukti pk fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 pp. x11 hal penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya kepada kementrian dalam negeri republik indonesia, tanggal desember fotokopi from tanda bukti penyampaian laporan nomor lp pw kota x1 fotokopi formulir model formulir pelaporan: bukti pk fotokopi berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu kota surabaya nomor sg ba jl x11 tanggal desember bukti pk fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kota surabaya, tanggal oktojambangan tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam sambikerep tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam mampir tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november jl. geol gg. kali) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november kampung sumber) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november jl. keramat gg. fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november jl. posko pac pdi gg. dpr) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november jl. dk. geol ia) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kyung tanggal november dan kelurahan jabatan) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kejaran tanggal oktober fotokopi form hasil pengawasan panwascam mulyorejo tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam pabean gantian tanggal desember fotokopi form hasil pengawasan panwascam tandem tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam wonosobo tanggal oktober fotokopi form hasil pengawasan panwascam angkut tanggal november sampoerna plan angkut) fotokopi form hasil pengawasan panwascam angkut tanggal desember jl. memakan ayu) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam karangpilang tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam sukolilo tanggal november bukti pk fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kota surabaya tanggal septembawaslu kota surabaya tanggal januari bukti pk fotokopi form hasil pengawasan panwascam bulak tanggal september fotokopi form hasil pengawasan panwascam asemrowo tanggal novemberform hasil pengawasan panwascam bubutan tanggal november bukti pkbulak tanggal november fotokopi berita acara hasil penertiban apk pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang pada pokoknya mengatur kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan dan mengembangkan kehidupan demokrasi". undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah:ampanye risma untuk paslon nomor urut bahw)bahwa kegiatan tersebut diduga dilakukan luar jadwal kampanye dan walikota tri rismaharini tidak dalam masa cuti kampanye, bukti tri rismaharini membuat dan menyebarkan pamflet dengan tagline meneruskan kebaikan . bahwa dalam pamflet, tri rismaharini. bukti walikota dan wakil walikota surabaya tahun kecamatan bulakbean gantisal tanggal oktober fotokopi form hasil pengawasan panwascam gabungan tanggal november fotokopi form hasil pengawasan panwascam gabungan tanggal novemangkutdukuh pakisgunungnyajambangmampirlakarsantri tanggal oktober bukti pk fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kota surabaya tanggal oktober rumah dinas walikota surabaya) fotokopi form hasil pengawasan panwascam kembangan tanggal oktober fotokopi form hasil pengawasan bawaslu kota surabaya tanggal oktober kantor kecamatan gabungan dan laksda gabungan) bukti pk fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal oktober kelurahan kupang krajan) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal oktober kelurahan pokemon) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal oktober kelurahan banyu urip) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal oktober kelurahan pakis) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal oktober kelurahan sawahan) fotokopi form hasil pengawasan panwascam sawahan tanggal november kelurahan sawahan)penanganan dugaan pelanggaran nomor tm pw kotalp pw kota x1reg lp pw kota x11 bukti pk fotokopi rekapitulasi penanganan pelanggaran pada pemilihan walikota dan wakil walikota surabaya tahun bukti pk fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran nomor lp pw kota x1 bukti pk fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran nomor lp pw kota x11 fotokopi pemberitahuan tentang status laporan nomor lp pw kota xi11 fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor lp pw kota x11 bukti pk fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor jl pm. v1 perihal himbauan, tanggal juni perihal himbauan, tanggal agustus fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 pm. vii1 perihal himbauan, tanggal agustusx perihal imbauan, tanggal oktohm. x11 perihal imbauan, tanggal desember fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor jl pm. x11 perihal imbauan, tanggal desember fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 pm. x11 perihal imbauan, tanggal desember fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 hm. v1 perihal himbauan, tanggal juni fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 hm. x1 perihal imbauan, tanggal november fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor k.j1 hm. x1 perihal imbauan, tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor jl pm. 1x perihal imbauan, tanggal september bukti pk fotokopi surat bawaslu kota surabaya nomor jl pm. x11 perihal saran perbaikan, tanggal desember bukti pk fotokopi surat panwascam sambikerep nomor k.ji pm. x perihal saran perbaikan daftar pemilih sementara, tanggal oktober fotokopi surat panwascam kembangan nomor k.j1 pw.oo vi11 perihal saran perbaikan tahapan coklat, tanggal agustus fotokopi surat panwascam sawahan nomor jl pm. x perihal saran perbaikan, tanggal oktober fotokopi surat panwascam kembangan nomor t1 k. jl pw. x perihal saran perbaikan dps, tanggal oktober fotokopi surat panwascam gunungnya nomor k.j1 pm x perihal saran perbaikan, tanggal oktober fotokopi surat panwascam karangpilang nomor k.j1 pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam gunungnya nomor k.j1 pm viii perihal saran perbaikan, tanggal agustus fotokopi surat panwascam tandem nomor jl pm. x perihal saran perbaikan, tanggal oktober fotokopi surat panwascam sambikerep nomor bawaslu prov. jl pm. viii perihal saran perbaikan, tanggal agustus fotokopi surat panwascam kyung nomor jl pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam tandem nomor jl pm. 1x perihal rekomendasi saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam wonosobo nomor jl pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam simokerto nomor jl pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam tegalsari nomor jl pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam benowo nomor jl pm. 1x perihal saran perbaikan, tanggal september fotokopi surat panwascam dukuh pakis nomor k.j1 pm. 1x perihal rekomendasi saran perbaikan,netapcc.. bahwa kegiatan tersebut (bukti yang berarti melanggar ketentuan jo. bukkpuenggunaan fasilitas pemerintah kota surabaya untuk kepentingan deklarasi paslon nomor urut bahwa pada hari rabu, tanggal september tri rismaharini selaku walikota menggelar kegiatan deklarasi paslon nomor urut pada jam kerja menggunakan fasilitas taman harmoni:bahwa tri rismaharini sebagai walikota surabaya dan struktur dibawahnya telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan untuk pemenangan paslon nomor urut yang telah dilarang dalam ketentuan dan pkpusurabsurabaya tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkan surat5.5jsurabayrabaya nomor:(vide, provinsi kalimantan timur, tahun diajukan oleh: nama mahyunadi alamat jalan hiduplah nomor desa teluk lingga, kecamatan sangat utara, kabupaten kutai timur nama lulu kini alamat jalan apt. pranoto nomor desa sangat utara, kecamatan sangat utarasatu), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada hari muin, s.h., m.t., m.a., raditya utomo, s.h., putu bravo timothy, s.h., m.h., sururudin, s.h., ll.m, dan maghfirotun, s.h., advokat kuasa hukum tim hukum espn pusat pdi perjuangan, berkantor gedung lt. dpp pdi perjuangan, jalan pemangsaan baratterhadap: komisi pemilihan umumerdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kab ! tanggal januari memberi kuasa kepada setiyowati, s.h., m.h., bagus gilang hiduplah, s.h., tina mayasari, s.h., m.h., doni wijayanto, s.h., rudi susanto, s.h., m.h., indra rivai, s.h., m.h. masing masing adalah jaksa pengacara negara dan berkedudukan kantor kejaksaan negeri kutai timur, beralamat jalan prof. baharuddin lupa, kompleks perkantoran bukit pelangi sangat, serta memberi kuasa kepada ikhwan fahrojih, s.h. dan ali akbar tanjung, s.h., advokat penasehat hukum kantor hukum math partners, yang beralamat graha mampang lantai suite jakarta selatan, dki jakarta. dalam hal ini seluruh kuasa hukum memilih domisili hukum kantor kpudrs. ardiansyah sulaiman, pekerjaan wiraswasta alamat jalan sulawesi nomor rt rw kel desa. sanggama utara kecamatan sangat utara, kabupaten kutai timur nama kasihi bulang pekerjaan wakil bupati alamat dusun danau raya rt rw: kel desa. sangat selatan, kecamatan sanggama selatantiga): berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada ahmad irawan, s.h., febri diasah, s.h., donald fariz, s.h.,m.h jamil burhan, s.h., fellysianus lung, s.h., ikhwan syarif, s.h., alungsyah, s.h., zain maulana husein, s.h., dan anang nugraha, s.h., advokat kuasa hukum yang tergabung dan atau bekerja pada kantor firma hukum law firm) oem resapan 0700p dan bagan esa lea mea oem pertama sangat bahwa berdasarkan bukti atas dan apabila kita bandingkan antara rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali ktp eipt ei baru. hal ini dapat dicontohkan kecamatan sangat utara, dengan pencetakan ktp ei sebesar sedangkan jumlah perpindahan penduduknya adalah (berasal dari pendatang luar kabupaten kota dan antar provinsi), bahwa adanya ketidaksinkronan tersebut terjadi pula kecamatan kecamatan lain yang menunjukkan jumlah pencetakan ktp ei ganda tidak sesuai dengan jumlah perpindahan antar wilayah, baik antar desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota ataupun provinsi. jumlah perpindahan penduduk antar wilayah tersebut tidak sinkron dengan banyaknya pencetakan ktp ei seluruh kecamatan kutai timur, khususnya kec. sangat selatan, bengal, muara walau, kambing, sangkulirang, kaliorang, maupun, teluk pandan, dan rantau pulung. bahwa selanjutnya dari pencetakan ktp ei ganda tersebut tentunyajelas terlihat dari perolehan suara pasangan calon nomor urut yang merupai tersebut. apabila kita hubungkan dengan jumlah perolehan suara pasangan calon drs. ardiansyah sulaiman, si. dan kasihi bulang, s.t., m.m nomor urut sebesar berdasarkan keputusan kpu kabupaten kutai timurada tanggal oktober kpu kabupaten kutai timur menerima saran perbaikan dari bawaslu kabupaten kutai timur surat nomor: bawaslu prov kl pm. tanggal oktober perihal saran perbaikan vide bukti yang berisi format tanggal lahir tidak valid, nik dan nkk tidak valid, data pemilih tidak lengkap, terdapat data ganda) berdasarkan hal tersebut kpu kabupaten kutai timur telah melakukan pencernaan bersama bawaslu kabupaten kutai timur pada tanggal oktober kantor kpu kabupaten kutai timur dengan hasil sebagai berikut i. format tanggal lahir tidak validsangkulirang, dan teluk pandan: ii. nik dan nkk tidak valid telah dikoordinasikan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur, iii. telah dilakukan pengecekan data pemilih tidak lengkap dari pemilih sebanyak pemilih telah dilakukan perbaikan pada saat uji publik dan perbaikan daftar pemilih sementara hasil perbaikan disp) tingkat pps, kemudian terdapat pemilih yang tidak bisa divalidasi dikarenakan elemen nama tidak lengkap: iv. terdapat data gandakecamatan sangkulirang dan kecamatan teluk pandan. kemudian kpu kabupaten kutai timur menindaklanjuti dengan surat nomor: pl. sd kpu kab tanggal oktober perihal tindak lanjut surat bawaslu. vide bukti selanjutnya pada tanggal oktober kpu kabupaten kutai timur melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dps dan penetapan daftar pemilih tetap dpt) mengundang sejumlah pihak terkait dari unsur pemerintah kabupaten kutai timur, instansi yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil, tim penghubung pasangan calon tingkat kabupaten, bawaslu kabupaten kutai timur, polres kutai timur, kodim sangat dan lanal sangat guna mendapatkan tanggapan terhadap data yang sudah rekapitulasi secara berjenjang oleh pps dan ppk untuk kemudian ditetapkan sebagai dpt oleh kpu kabupaten kutai timur berdasarkan berita acara kpu kabupaten kutai timur nomor: vide bukti keputusan kpu kabupaten kutai timur nomor:vide bukti oo. penyampaian dpt kepada pps yang tahapannya dimulai tanggal oktober sampai dengan oktober kpu kabupaten kutai timur menyampaikan nama nama daftar pemilih tetap dpt) kepada ppk untuk diumumkan pada tingkat desa kelurahan. proses ini diawasi secara berjenjang oleh pengawas pemilihaengumuman dpt oleh pps yang tahapannya dimulai tanggal oktober sampai dengan desember dpt yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten kutai timur diumumkan kepada masyarakat oleh pps, dan diberikan kepada bukti bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan masyarakat umum,dalil pemohon tentang perolehan suara seharusnya menurut pemohon bahwa terkait pelaksanaan tahappemungutan, penghitunganbahwa pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai timur tahun telah dilaksanakan pada tanggal desember (tujuh ratus enam puluh sembilan) tps, se kabupaten kutai timur,utai timurabupaten kutai timur, bahwa pada saat rekapitulasi tingkat ppk dan tingkat kpu kabupaten kutai timur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pkpu:k . dil.k . bahwa dalil pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan pemohon halaman dan angka merupakan dalil yang kontradiktif dan membingungkan. pada satu sisi, pemohon mendalilkan penggandaan ktp elektronik sebagai suara ilegal dan menjadi faktor terjadinya kecurangan, akan tetapi sisi lain pemohon mendalilkan bahwa ktp elektronik sebanyak tersebut seharusnya untuk pemohon. hal tersebut sangat tidak benar dan membingungkan mengingat rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dimulai dari rekapitulasi tingkat tps, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten kutai timur yang dihadiri oleh saksi masing masing pasangan calon dan bawaslu kabupaten kutai timur menyatakan bahwa hasil perolehan suara sah masing masing pasangan calon sudah sesuai. bahwa memohon menolak dalil pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan pemohon halaman angka dan bahwa penggandaan kpt elektronik sebanyak dijadikan faktor terjadinya kecurangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun mengingat rekapitulasi berjenjang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang mana dalam proses tersebut dihadiri oleh bawaslu kabupaten kutai timur dan jajarannya, saksi masing masing pasangan calon termasuk saksi pemohon, serta tamu undangan. bila mengikuti asumsi dan prasangka tanpa fakta dari pemohon, bahwa jumlah penggandaan ktp elektronik sebanyak dipakai untuk mencoblos lebih dari satu kali, maka pemilih yang mencoblos dengan ktp elektronik akan tercatat pada jumlah tb, sedangkan jumlah se kabupaten kutai timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun jumlahnya hanya (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) suara, vide bukti kondisi sebagaimana asumsi atas pun dengan syarat jika pemilih dalam tersebut terbukti merupakan pemilih ganda, bukan karena pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt. faktanya, pemilih tidak ada yang pemilih ganda. karena itu dalil pemohon bahwa jumlah penggandaan ktp elektronik menjadi faktor terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar sehingga harus ditolak oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi. dalil pemohon terkait penggunaan ktp elektronik ganda dalam proses pemungutan suara bahwa mengenai dalil pemohon tentang pencetakan ktp elektronik ganda, sebagaimana dalil permohonan pemohon halaman angka halaman angka dan halaman angka adalah bukan menjadi ranah kewenangan memohon. namun perlu memohon tegaskan bahwa tidak ada fakta, temuan dan atau keberatan tentang adanya pemilih ganda setiap tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun berdasarkan fakta dan data formulir model hasil kabupaten kwk jumlah pemilih dalam sebanyak (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) saja. vide bukti bahwa bila benar terjadi pemilih ganda tps maka berdasarkan pkpu pasti saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon akan mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam dan pkpu nomor tahun saksi, . pkpu nomor tahun dalam hal terdapat keberatan saksi, atau bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps, kpps wajib menjelaskan prosedur dan atau memeriksa selisih penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada pkpu nomor tahunpkpu nomor tahunbawaslu kelurahan desa atau pengawas tps yang hadir . pkpu nomor tahun dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, kpps wajib menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps dimaksud . pkejadian khusus dan atau keberatan kwk dan ditandatangani oleh ketua kpps . pkpu nomor tahun keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk sebagai keberatan saksi dan ditandatangani oleh saksi . pkpu nomor tahun kpps wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat penghitungan suara pada formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk . bahwa faktanya tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk saksi pemohon tentang adanya pemilih ganda pemilih ilegal) semua tps kutai timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun baik pada rekapitulasi tingkat tps, rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten. memohon juga tidak pernah menerima saran perbaikan dan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten kutai timur tentang adanya dugaan pelanggaran penggunaan ktp ganda dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun pemohon baru memunculkan issue adanya ktp ganda dan mengaitkannya dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun sewaktu mengajukan permohonan pembatalanmahkamah konstitusi. bahwa dalil pemohon tentang adanya ktp elektronik ganda selain hanya asumsi tanpa bukti yang cukup meyakinkan, pemohon juga tidak mampu menjelaskan apalagi membuktikan bagaimana ktp elektronik ganda sejumlah tersebut, digunakan untuk mencoblos lebih dari (satu) kali tps. bahwa dalil pemohon yang menduga ada pencetakan ktp ganda sebanyak ktp ei dan semuanya digunakan untuk mencoblos lebih dari satu adalah dalil yang sangat tidak berdasar, karena itu mohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil pemohon. dalil pemohon tentang penggunaan ktp elektronik kecamatan sanggama utara bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten kutai timur nomordengan data pemilu dalam dpt kecamatan sangat utara adalah: tabel data pemilu dalam dpt kecamatan sangat utara jaman jijesose vide bukti bahwa berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan sangat utara tanggal desember perolehan suara sah tiap pasangan calon adalah: tabel daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon kecamatan sangat utara urut suara sah s.t., m.m vide bukti bahwa adapun perolehan suara sah setiap pasangan calon telah dihasilkan berdasarkan hasil penghitungan suara tps dan rekapitulasi rapat pleno terbuka tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi masing masing pasangan calon, panas kecamatan sangat utara, dan pps berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan sangat utara tanggal desember vide bukti bahwa dalil pemohon tentang terjadinya pencetakan ktp elektronik sebesar kecamatan sangat utara dipakai oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari (satu) kalisangat utara hanya sebanyak pemilih berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan sangat utara tanggal desember vide bukti dikurangi dengan jumlah total penggunaan ktp el ganda se kabupaten kutai timur sebesar maka jumlah total perolehan suara pasangan calon adalah yang mana jumlahnya lebih sedikit dari perolehan suara sah pasangan calon mahyunadi, s.e., si. dan lulu kini nomor urut sebesar atau setidaknya penerbitan ktp el ganda tersebut dilakukan dengan maksud untuk penambahan suara pasangan calon nomor urut drs. ardiansyah sulaiman, si. dan kasihi bulang, s.t., m.m. bahwa pengguna hak pilih dalam pelaksanaan pilkada serentak lanjutan tahunana pemilih dikategorikan menjadi tiga kategori pemilih antara lain pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilih dpt), pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan pemilih ph), dan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt pemilih tambahan tb), yang selanjutnya syarat dari pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tempat pemungutan suara tps) dengan menunjukkan ktp el atau surat keterangan kepada kpps: ii. bahwa menjelang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten kutai timur ditemukan banyak ktp el ganda bukti bahkan terdapat warga yang memiliki ktp el bukti dan dengan banyaknya ktp el ganda yang beredar sebelum hari pemilihan patut diduga digunakan untuk melakukan kecurangan dalam proses pemilihan kepala daerah kabupaten kutai timur, iv. perolehan suara seharusnya bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor yang menggandakan ktp elmenurut selain itu tidak ada fakta, temuan dan atau keberatan setiap tps tentang adanya pemilih ganda yang dibuktikan dengan tidak adanya saran perbaikan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten kutai timur dan jajarannya terkait hal tersebut tps yang ada kecamatan sangat utara. bahwa mengenai dalil pemohon dalam permohonannya pada angka halaman tentang pembukaan hanya kotak suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan sangat utara tidak sesuai dengan fakta dan membingungkan. bahwaaka kotak suara tps memang harus dibuka pada rekapitulasi tingkat kecamatan berdasar ketentuan tersebut pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan sangat utara tertanggal, dan desember bukan hanya kotak suara yang dibuka seperti yang didalilkan pemohon, namun semua kotak suara tps dibuka dan dikeluarkan formulir model hasil kwk untuk dibacakan kepada peserta rapat pleno yang hadir yaitu saksi setiap pasangan calon, panwascam dan pps. bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka halaman yang menyatakan bahwa kecamatan sangat utara terdapat tps, karenjumlah tps kecamatan sangat utara sebanyak tps. vide bukti bahwa memohon menolak dalil pemohon yang menyatakan kpu kabupaten kutai timur tidak mau membuka kotak suara, akan tetapi faktanya semua kotak suara hasil rekapitulasi tingkat ppk dibuka dan diambil formulir hasil kecamatan kwk untuk dibacakan kepada bawaslu kabupaten kutai timur, saksi masing masing pasangan calon, tamu undangan dan ppk dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat kabupaten. karena bagaimana mungkin bisa diketahui keseluruhan hasil perolehan suara jika tidak membuka semua kotak suara. vide bukti,,emilihterkait dengan dalil pemohon dan data yang dibuat pemohon pada halaman jika dibandingkan dengan data formulir hasil salinan kwk, maka ditemukan fakta kesalahan pemohon dalam menghitung yaitu tps tps dan tps kecamatan sangat utara. vide bukti kemudian tps sangat utara, pemohon menulis jumlah sebanyak (lima puluh sembilan) pemilih, padahal berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk jumlah yang benar adalah (sembilan puluh lima) pemilih. kemudian tps sangat utara, pemohon menulis jumlah sebanyak pemilih, padahal berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk sebanyak (seratus empat puluh enam) pemilih. sedangkan tps sangat utara, pemohon menulis jumlah sebanyak (tujuh puluh enam) pemilih, padahal berdasarkan formulir model hasil kecamat. semua data pemilih tambahan tersebut tertulis dan disetujui diketahui pengawas tps, saksi masing masing pasangan calon termasuk saksi pemohon. vide bukti bahwa memohon menolak dalil pemohon dalam permohonannya halaman angka karena dalil tersebut tidak jelas dari mana sumbernya dan apa pembandingan serta tidak menyebutkan nama nama pemilih yang tercatat dpt dan tb. dengan demikian dalil pemohon menyangkut hal tersebut harus ditolak oleh mahkamah konstitusi. bahwa memohon menolak bukti pemohon, berupa surat pernyataan saksi pemohon tps a.n. gita puspita, yang menyatakan adanya beberapa pemilih tambahan yang mencoblos pada pukul s d wib tps desa sangat utara, kecamatan sangat utara. karena faktanya saksi pemohon tps a.n. gita puspita tersebut telah menanda tangani formulir model hasil kwk. (sumber data hasil kwk dalam sikap kpu ri) dan tidak pernah mengajukan keberatan tingkat tps karena itu bukti pemohon tentang adanya pemilih yang mencoblos pada pukul s d wib sepatutnya ditolak oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia. vide bukti bahwa memohon menolak dalil pemohon tentang daftar pemilih tambahan tb) ilegal, karena pemilih tambahan yang akan menggunakan hak pilihnya telah mendaftar terlebih dahulu kepada kpps dengan menunjukkan ktp elektronik surat keterangan sebelum menggunakan hak pilihnya, dan hal tersebut terkonfirmasi atau diketahui oleh pengawas tps, dan saksi masing masing pasangan calon, termasuk saksi pemohon setiap tpsutara, dimana tps lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda. kecamatan sangat selatansangat selatan adalah: tabel data pemilu dalam dpt kecamatan sangat selatan lakilaki | perempuan vide bukti bahwa berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan sangat selatansangat selatan urut suara sah m.m vide( vide bukti bahwa perolehan suara sah setiap pasangan calon merupakan hasil dari penghitungan suara tingkat tps yang dihadiri oleh saksi masing masing pasangan calon, pengawas tps dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sangat selatan yang dihadiri oleh saksi masing masing pasangan calon, panas kecamatan sangat selatan dan pps secara berjenjang, vide bukti bahwa berdasarkhingga setiap tps, selain kpps yang berjumlah (tujuh) orang pemungutan suara juga dinya dan ingin kembali mencoblos, seharusnya diketahui oleh pengawas tps atau saksi pasangan calon yang ada setiap tps., karena hanya asumsi tanpa didasari fakta. demikian pulanggunakan hak pilihnyaselatan, dimana tps lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda. kecamatan bengal bahwbengal adalah tabel data pemilu dalam dpt kecamatan bengal aman vide bukti bahwa berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan bengalbengal urut suara sah mata bulang, s.t., m.m vide bukti bahwa memohon menolak keras dalil pemohon dalam permohonannya angka halaman terkait pencatatan proses administrasi data pemilih dan pengguna hak pilih yang hadir tps, karena hal tersebut telah disetujui atau diketahui oleh saksi setiap pasangan calon termasuk saksi pemohon dan pengawas tps dan proses administrasi tersebut tidak memengaruhi perolehan suara sah masing masing pasangan calon. bahwa memohon menolak keras dalil pemohon yang menuduh memohon bebengal, dimana tps lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda. kecamatan muara walaumuara walau adalah: tabel data pemilu dalam dpt kecamatan muara walau pesan rae vide bukti bahwa berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan muara walaumuara walau urut suara sah ledusistsibostskasinbundasd nnnnnnnna dan biak s.t., m.m vide bukti bahwa dalil pemohon tentang terjadinya pencetakan ktp elektronik sebesar kecamatan muara walaumuara walau hanya sebanyak pemilih berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan muara walau tanggal desember vide dalam tps ada unsur pengawas tps, saksi pasangan calon dan pemilih yang semuanya memantau proses tps. jika ditemukan adanya pemilih ganda maka akan mudah untuk diketahui sebagaimana,.bahwa dalil pemohon tentang adanya dugaan pemilih ganda, selain tidak ada keberatan tingkat tps juga setiap tps ada kpps yang berjumlah (tujuh) orang, juga kemudian memilih lagi (pemilih ganda), maka pengawas tps atau saksi pasangan calon yang ada tiap tps akan mengajukan keberatan terkait hal tersebut. selanjutnya yang harus menjadi perhatian adalah sehingga apa yang dialihkan pemohon sangat tidak benar adanya. bahwa memohon menolak keras dalil pemohon yang menuduh memohon bekerjasama dengan, dimana tps lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda. kecamatan kambingkambing adalah: tabel data pemilu dalam dpt kecamatan kambing vide bukti bahwa berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan kambing tanggal desember perolehan suara sah setiap pasangan calon adalah tabel daftar perolehan suara sah tiap pasangan calon kecamatan kambing urut suara sah drs. ardiansyah sulaiman, si. dan kasihi bulang, vide bukti bahwa dalil pemohon tentang terjadinya pencetakan ktp elektronik sebesar kecamatan kambingkambing hanya sebanyak pemilih berdasarkan formulir hasil kecamatan kwk kecamatan kambing tanggal desember vide buktikambing, dimana tps lah tempat diketahui ada atau tidaknya pemilih ganda. bahwa terkait dalil pemohon yang menyajikan data tabel yang bersumber dari hasil salinan kwk, maka memohon telah melakukan pencernaan terhadap dokumen formulir model hasil kecamatan kwk yang mana formulir model hasil kecamatan kwk merupakan hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara formulir model hasil kwk dari tiap tps yang ada kecamatan. bahwa data pengguna hak pilih dalam formulir model hasil salinan kwk telah sesuai dan atau telah dilakukan perbaikan administrasi dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten sebagaimana data berikut memohon adalah perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh kpu kab. kutai timur mana perolehan suara pasangan calon nomor urut haruslah dikurangi yang diperolehnya karena perbuatan curang dan melanggar hukum, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut: prasetyo kasihi bulang, s.t., m.m sehingga perolehan suara yang seharusnya pemohon peroleh adalah sebagai berikut: mahyunadi, s.e., si. pee ena awang berlian hid, s.e., mataram drs. ardiansyah sulaiman, si. dan kasihi bulang, ktp el ganda) s.t., m.m bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya pasangan calon nomor urut yang jumlah suara sebelumnya adalah suara seharusnya dikurangi suaranya sebesar yang diperoleh dari penggunaan ktp el ganda. sehingga seharusnya memperoleh jumlah suara sebesar suara. pengurangan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan pasangan calon nomor urut yang secara sadar menggandakan ktp el untuk perbuatan curang, yang patut diduga untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya apabila tidak ada penggandaan ktp el yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut maka yang menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kutai timur serentak tahun adalah pasangan nomor urut atas nama mahyunadi, s.e, tabel hasil pencernaan dan penghitungan memohon berdasarkan formulir model hasil kecamatan kwk pada tps vide bukti vide bukti vide bukti vide bukti vide bukti dan vide bukti tabel hasil pencernaan dan penghitungan memohon terkait jumlah pengguna hak pilih dalam dpt, jumlah pemilih yang pindah memilih (dp ph) yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilihnya dengan ktp elektronik atau surat keterangan tb), jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada160 tps yang dialihkan oleh pemohon, sebagai berikut tabel hasil kecamatan kwk tps pencernaan dan penghitungan memohon berdasarkan formulir model d.hasil dalil pemohon kecamatan :kwk pengguna hak pilih jumlah pemilih tidak jumlah desa. jumlah matan kelurahan pengguna jumlah pemilih yang peer apa total pengguna pindah jumlah keterangan hak pemilih pemilih pengguna datang pena yang pilih dalam ktp hak selisih pilih yang menggunaka hak digunakan dana rat datu pilih dalam menggunaka atom alih dpt dengan ktp atau suket (dp tb) terdapat selir teri ara dak tef tps dak terdapat dak tee dak terdapat selisih pencernaan dan penghitungantermohon berdasarkan formulir model d.hasil dalil pemohon kecamatan kwk pengguna hak pilih jumlah pemilih tidak jumlah desa jumlah kecamatan kecam kelurahan dominate meme akg terdaftar surat tentang total pengguna pindah dan jumlah suara keterangan hak pemilih pemilih datang yang pengguna hak memilih (dp ph) pengguna pilih dalam ktp selisih menggunaka digunakan hak pilih yang hak dalam dpp tb) hak pilih dalam menggunaka alih dpt dpi hak pilihnya dengan ktp atau suket (dp tb) d38 te) iss kti ter idak tek tef ter ter pat selisih pat selirpengguna hak pilih kecamatan (pa tps peng ana balangan terdaftar surat una total pengguna pada dalam jumlah log keterangan pemilih pemilih datang yang dalam aang menggunaka nak digunakan data pilih dalam menggunaka alih mdpl dpt hak dean pilihnya atau suket meme memo barbara poor sar heajaao www sara saban dosa sara baron mor sama ana sia bana owoarsarar| ban oen asas pamor sara aman opo porno sara bean pasa nose aon sasa aoa asa sara mma aan mama sarakecamatan jumlah terdaftar surat kelurahan peng jumlah pemilih yang dalam suara una mna peak ata her ana bppt datang muntah yang keterangan daa menggunaka fiat pena data pilih dalam menggunaka alih mori der near. dgn pilihnya male mean ena oemovsaar| sem mango aer poor sasa basa jne prosa baar ear www ama mor pan oonmowar sasa poet rowdesa jumlah pemilih tidak jumlah kecaman, kelurahan peng jumlah pemilih yang keep dua, una pemilih pemilih total pengguna pindah datang jumlah yang keterangan dalam aang menggunaka mak digunakan daily pilih dalam menggunaka tani alih der bak dengan kpa timnya dpt) (iso too too fusi poso t00 pns nasi sis (solar jala mostinowarsrusm (iso jas foto jas marnrowsrsisw separo jason jas jafar |oas2 mooxmsoswarsesa (asosiasi jae s00 mwteroasr susu (asosjaa jasfjoa too maxrtowarsasa (asas roo tone ous maxneowsrsisu (semsomarar (arson nosxntowarsusn barongan dromovesasir| musa psanfne neo osmosis misa pasaran emo omar susan pencernaan dan penghitungan memohon berdasarkan formulir model d.hasil bon kecamatan kwk pengguna hak pilih desa jumlah pemilih tidak kecamatan eru bahan jumlah pemilihan terdaftar pena png: total pengguna pindah dalam jumlah ana keterangan pandang: liar acer anak memilih (dp ph) yoo nyang pengguna ang pilih dalam ktp el pengin sama aha pph menggunaka anak digunakan pilih dalam menggunakan ubi ndak: dengan ktp sma atau suket ennes peran kontak kak: (nsosfas las fajar msxteoarrsausm karya diakui idak terdapat selisih iso ala floflu raja ta moawttowar susu beras oma sas tts pen pam sap ti pencernaan dan penghitungan memohon berdasarkan formulir model d.hasil kecamatan kwk dalil pemohon jumlah pemilih tidak jumlah desa jumlah kecamatan uraian tps jumlah pemenang terdaftar surat para mm: pengguna pindah gdata jumlah ara keterangan pengguna anak memilih (dp ph) pengguna pil dalam ktp el sesi menggunaka digunakan hak pil yang hak dalam dena ina pilih dalam menggunaka nak alih dpt pilihnya deh. babi dengan ktp atau suket prb) wahai mwarawamal doo mowtigowar saus masa tewas amar amonia pencernaan dan penghitungan memohon berdasarkan formulir model. d.hasil. date pemeran kecamatan kwk desa jumlah pemiuntdak, tatah kecamatan ppi tps peta terdaftar surat lap total pengguna pindah datar jumlah aka keterangan napak pemilih pemilih aib. datang yang pilih dalam ktp el pengguna sexism menggunaka pengguna digunakan dalam pph tb) hak ang, hak pilih alam menggunaka daa nae pilihnya nan dengan ktp salicina, atau suket dpr soal tao tas tao roda terdapat seni (soo2 38sa kwa terdapat sesuai npusuanwing kirsooa mar tepat sas gordons pong mag poles nak terdapat selama (iresooe ox7 pom toakterdapat sel (arrsoor tag xx |on27 mak terdapat hlm larson tak terdapat selam (resor2 ons mpa papar sesi muara walau bari asal sjejowsjwor aw, hak mendapat sini paha (iresooa one one tidak terawat selain jrrsoos tags poa tdakterdapat hlm (iron g6 takterdapat shs (soo2 |oo n7 par terdapat selain (arrows tone war dara sensei wanasari (arson too tidak terdapat selain drops a85 a35 too pas pas pas poo tas tak terdapat senin (roscoe tidak terdapat selain jiresoor mak terdapat selain kambing muat jansoni tes trong xe6 tidak terdapat selam (arsson poa38 too tag nas mdtk terdapat selisih nckulira ceenuxsarunir soo terdapat seni raya song on? o20a o a2 tdak terdapat sesi (matoa takson| tao tdak terdapat seisi karang unit makmur lson| tidak terdapat selisih tirauoran soo3| pass pas po2a3 tak terdapat sexism chubu bumtetam jason terdapat seni maupun met solo tgt a00 boa sasa vide bukti vide bukti vide bukti vide bukti vide bukti dan vide bukti bahwa berdasarkan pencernaan memohon terhadap data formulir model hasil kecamatan kwk pada tps yang didalilkan pemohon sebagaimana tabel atas, ditemukan fakta bahwa ternyata pengguna hak pilih dalam dpt adalah sebanyak (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu), bukan (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam) seperti yang didalilkan oleh pemohon. setelah dilakukan pencernaan oleh memohon, dari tabel yang disajikan oleh pemohon yang mana didalilkan bersumber dari formulir model hasil salinan kwk, maka terdapat penjumlahan yang keliru atau pemohon keliru dalam melakukan penjumlahan antara pengguna hak pilih dalam dpt pengguna hak pilih pengguna hak pilih yang jika dijumlahkan seharusnya jumlahnya sama dengan jumlah pengguna hak pilih (seharusnya pemilih dpt pemilih pemilih jumlah pengguna hak pilih). lebih dari itu, setelah memohon konfirmasi dan cermati data tersebut pada dokumekepada saksi masing masing pasangan calon termasuk saksi pemohon setelah rekapitulasi tingkat ppk, maka penjumlahan yang dilakukan oleh pemohon tidak benar. dengan demikian, dalil pemohon jauh dari fakta yang sesungguhnya sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan hasil pencernaan memohon terhadap formulir model hasil kecamatan kwk terhadap tps yang didalilkan pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam sebanyak (seratus delapan puluh tiga), bukan seperti dalil pemohon sebanyak (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga). jika memohon cermati, ternyata dalil dalil pemohon khususnya pada tabel halaman sampai dengan halaman banyak angka yang dicantumkan oleh pemohon dalam tabel tersebut tidak sesuai dengapada saksi masing masing pasangan calon termasuk saksi pemohon setelah rekapitulasi tingkat ppk dan ketika memohon mengambil angka dari formulir model hasil kecamatan kwk, angka yang dicantumkan dalam kolom merupakan angka yang tidak benar. bahwa berdasarkan hasil pencernaan memohon terhadap formulir model hasil kecamatan kwk pada tps yang didalilkan pemohon, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilih dalam sebanyak (dua ribu empat ratus delapan belas), bukan (dua ribu seratus empat) seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahwa setelah memohon menyelesaikan pencernaan terhadap formulir model hasil kecamatan kwk yang berisi rekapitulasi dari hasil kwk disetiap tps pada tps yang dialihkan pemohon, maka jumlah pengguna hak pilih dpt yang ditemukan oleh memohon sebanyak telah sesuai dengan jumlah surat suara digunakan sebanyak dengan demikian, dalil pemohon tidak berdasar pada fakta sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi: mutasi penggantian pejabat lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur masa cuti bahwa pemohon dalam permohonannya pada angka halamaditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut yang bertindak selaku plt. bupati kutai timur melakukan penunjukan pelaksana tugas plt). bahwa perlu memohon sampaikanyang telah pernah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten kutai timur dengan laporan tanggal desember yang dalam hal ini merupakan ranah bawaslu kabupaten kutai timur untuk menindaklanjuti hal tersebutpemohon,. bupati setidak tidaknya pada bulan september berdasarkan keterangan warga desa marga mulya, kecamatan kambing, yang baru diketahui pada tanggal desember kis tersebut dibagikan kepada kepala keluarga desa marga mulya, kecamatan mulya, kecamatanamatan muara analog dan kecamatan muara bengkel mirip seperti yang terjadi desa marga mulya, kecamatan kambing, berdasarkan keterangan saksi a.n. mawar, terjadi pendistribusian kis dan diikuti stiker pihak terkait terjadi pada warga yang tersebar desa kelenjar kecamatan muara analog dan desa muara bengkel ulu kecamatan muara bengkel,,abupaten kutai timur sebagai akibat adanya pembagian stiker pasangan calon nomor urut yang secara bersamaan distribusi dengan. bahwa perlu memohon sampaikan, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah yakni pembagian kis dalam tahapan pilkada kabupaten kutai timur tahun yang pernah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten kutai timur dalam hal ini merupakan ranah bawaslu kabupaten kutai timur untuk menindaklanjutinyadiskualifikasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi bahwa dalil pemohon tentang diskualifikasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi, pemohon mendalilkan mahkamah konstitusibahwa menurut memohon ada perbedaan cukup signifikan antara putusan mahkamah konstitusi tentang diskualifikasi calon sebelum dan setelah terbitnya undang undang nomor tahun sebelum adanya undang undang nomor tahun diskualifikasi calon pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan. namun pasca undang undang nomor tahun kewenangan diskualifikasi calon telah menjadi kewenangan bawaslu provinsi yaitu karena terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm). berdasarkan ketentuan jo. undang undang nomor tahunundang undang nomor tahuundang undang nomor tahupidana sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan .undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan lulu kini karena memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar mana suara yang diperoleh pemohon digunakan dengan cara yang benar dan menurut aturan yang berlaku, tanpa adanya perbuatan curang. penggunaan ktp el ganda dalam proses pemungutan suara bahwa kecurangan yang terjadi tingkat daerah dalam penggunaan ktp el ganda ini, dapat terlihat dari banyaknya kecurangan yang terjadi kecamatan yang paling banyak melakukan pencetakan ktp el ganda, yaitu dapat kita urutan berdasarkan banyaknya ktp el ganda yang dicetak pada kurun waktu juni sampai dengan desember yang apabila kita urutan adalah sebagai berikut: kecamatan cetak lebih dari sudah pernah cetak total satu kali kurun sebelumnya tetapi dicetak waktu juni ulang lagi kurun waktu yre| bahwa sesuai data dari tabel yang pemohon rinci atas, maka dari kecamatan yang ada kabupaten kutai timur telah ternyata penggandaundang undang nomor tahunundang undang nomor tahun undang undangan undang undang nomor tahu putusan mahkamah agung bersifat final dan mengikat undang undang nomor tahunundang undang dasar tahun yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan mahkamah konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum . karena itu, pembentuk undang undang berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) tidak lagi ditangani mahkamah konstitusi, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini bawaslu. selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) itu berada dalam tahapan proses pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil pemilu. bahwa benar pasca undang undang nomor tahun pemilihan kepala daerah wakil kepala daerah, mahkamah konstitusi pernah beberapa kali menerobos ketentuan undang undang pemilihan, dengan dalil terstruktur, sistematis dan massif tsm), namun sisanya force majeure dan menyangkut pengurangan hak konstitusional warga negara. bahwa dalil dalil pemohon jauh dari memenuhi syarat untuk disebut terstruktur, sistematis dan massif tsm), karena itu permohonan pemohon harus diputus tidak dapat diterima pada sidang pendahulumenyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon,pukul (delapan belas lewat tujuh belas) waktu indonesia bagian tengah,yang benar adalah sebagai berikut urut suara avenue sesi gan rtutikmai soso tuan medan semi dan use pasado drs. ardiansyah sulaiman, si.dan kasihi bulrepublik indonesia nomor: sdm. kpt kpu iv tentang penetapan ketua komisi pemilihan umum kabupaten kutai timur provinsi kalimantan timur periode bukti fotokopifotokopi surat dinas komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. sd901 kpu ii tanggal februari tentang pencernaan dp4. bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. sd kpu iii tanggal maret perihal pencernaan data hasil sinkronisasi dan persiapan coklat.rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran pemilihan dan penetapan daftar pemilih sementara pemilihan serentak lanjutan tahun dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun bukti fotokopi surat dinas komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pl. sd kpu ix tanggal september perihal pengumuman dps dan persiapan dpt. bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten kutai timur nomor ik.bawaslu prov kl pm. tanggal oktober perihal saran perbaikan. bukti fotokopi surat dinas komisi pemilihan umum kabupaten kutai timur nomor: pl. sd kpu kab tanggal oktober perihal tindak lanjut surat bawaslu. bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kutai timur nomor:bukti fotokopi model d.hasil kabupaten kota kwkmodel d.utara. bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sangat utara kecamatan sangat utara.selatangaluara walaumbing. bukti fotokopi kumpulan model hasil kecamatan kwk long sangat rantau pulung muara bengkel muara analog maupun teen kaliorang batu ampar teluk pandan sandaran karangan busana sangkulirangpada pokoknya sebagai berikut: dalam eksepsi pada bagian eksepsi, pihak terkait mengajukan eksepsi terkait dengkabupaten kutai timur tahun bahwa berdasarkanpt perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: lulu kini dan uce prasetyo dan kasihi bulang s.t.,m.m bahwa sesuaisingkat menjadi yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan memiliki ketentuan yang selengkapnya berbunyimengacu kepada data agregat kependudukan kabupaten kutai timur pada semester tahun total keseluruhan jumlah penduduk kabupaten kutai timur adalah sebanyak jiwa penduduk (lihat sehingga secara formil, syarat legal standing pemohon dalam perkara ago dikaitkan dengan ketentuan dalam huruf (b), bahwa mengacu kepada adalah sebesar suara. sehingga selisih perbedaan suara sebagai syarat legal standing sebagaimana ketentuan huruf (b) adalah maksimal sebesar suara sah, bahwa secara faktual, selisih suara sah antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar suara. besaran selisih ini jauh melampaui ambang batas sebesar persen yang diatur dalam ketentuan huruf (b) secara presentase, selisih perbedaan antara pemohon dan pihak terkait mencapai persen: bahwa menyangkut keterpenuhan syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam huruf (b) mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah nomor puu xiii dan putusan mahkamah nomor puu xiii yang menguji konstitusionalitas tersebut mempertimbangkan'huruf guo selain konstitusional juga masih bersifat imperatif. meskipun dalam praktiknya mahkamah konstitusi secara teknis pernah memutus perkara dengan tidak serta merta menerapkan batasan selisih suara tersebut, seperti dalam putusan mahkamah konstitusi sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv karena sebab mengisahkan permasalahan tidak adanya kepastian hukum dan adanya, putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv yang mempertimbangkan presentase selisih perolehan suara yang dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan karena terlebih dahulu harus mengetahui hasil pemungutan suara ulang (psu) baik dari memohon, bawaslu, pemohon dan pihak terkait. sehingga hal tersebut baru dapat diketahui oleh mahkamah konstitusi setelah mempertimbangkan pokok permohonan: putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xv yang mempertimbangkan bahwa penghitungan selisih perolehan suara akan diketahui setelah mempertimbangkan laporan hasil pemungutan suara ulang (psu) baik dari memohon, bawaslu, pemohonsehingga kedudukan hukum (legal standing) berkenaan dengan persentase perolehan suara dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan. bahwa praktik mahkamah konstitusi demikian tidak terlepas dari konteks perkara yang diperiksa dan diadili. sebagaimana dapat dibaca dalam ketiga yurisprudensi mahkamah konstitusi pada angka kedelapan, batasan selisih tidak serta merta diterapkan karena belum diketahuinya hasil pemilihan, tidak adanya kepastian hukum dan adanya kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure)ketentuan ini memberi makna ktp el seluruh kecamatan yang ada kabupaten kutai timur kecamatan). untuk menunjukkan sebaran ktp el ganda yang signifikan maka pemohon gambarkan mengenai urutan dari kecamatan yang paling banyak mencetak ktp el ganda pada kurun waktu juni sampai desember yang dicetak kembali, dengan jumlah yang sangat signifikan. apabila diurutkan dari kecamatan kecamatan yang paling besar melakukan kecurangan adalah kecamatan dari kecamatan yang terdapat kutai timur adalah sebagai berikut: satu kali kurun sebelumnya tetapi waktu juni dicetak ulang lagi des kurun waktu juni des ben jepara bahwa kecurangan kecurangan yang terjadi akibat adanya ktp el ganda yang dibuat secara terstruktur, sistematis, dan massif kecamatan dari kecamatan kutai timur menunjukkan adanya kecurangan serius dalam proses pemilihan kepala daerah yang direncanakan. selanjutnya kecurangan tersebut pemohon menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: kecamatan sangat utarakeinginan mahkamah konstitusi untuk memfasilitasi upaya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan dengan memeriksa objek atau peristiwa yang dianggap signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih: bahwa setelah pihak terkait mempelajari secara seksama pokok permohonan, pemohon mendalilkan tiga pelanggaran yang meliputi: ditemukan fakta penggunaan ktp elektronik ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun ditemukan fakta penggantian pejabat kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur pada tanggal september oleh memohon selaku pelaksana tugas bupati kutai timur atau petahana sekaligus peserta pilkada kutai timur tahun selama bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, yang kemudian melanggar ketentuan undang undang nomor tahun ditemukan fakta terkait dugaan pelanggaran undang undang nomor tahun yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan program pemerintah kartu indonesia sehat kis) dan program bantuan corona virus disease covid dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun bahwa meskipun mahkamah konstitusi telah membuka kesempatan kepada setiap pemohon untukjustru tidak menguraikan ihwalbagai angka yang dicantumkan oleh pemohon dalam uraiannya tidak berdasar pada dokumen pemilihan yang memuat hasil pemilihan dan data lainnya terkait dengan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. pemohon justru mendalilkan persoalan pencetakan ktp elektronik yang tidak relevan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun selain itu, berkaitan dengan dugaan pelanggaran penggantian pejabat dan dugaan penyalahgunaan program pemerintah yang disampaikan oleh pemohon dalam uraiannya juga tidak berdasar dan tidak relevan serta menurut pihak terkait dicari cari setelah pemohon mengetahui kalah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun apalagi berbagai dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan, diperiksa dan atau diputus tidak terbukti dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan dalam mekanisme penanganan dugaan pelanggaran sentra penegakan hukum terpadu sentra gakkumdu). keterangan pihak terkait terhadap dalil tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pokok permohonan, bahwa pihak terkait menilai tidak terdapat situasi dan kondisi sebagaimana saat mahkamah konstitusi memutus perkara sebagaimana telah pihak terkait uraikan dalam angka kedelapan serta tidak terdapat hal yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana permohonan guo. oleh karena itu, menjadi penting bagi mahkamah konstitusi untuk tetap memperhatikan, menimbang serta menerapkan ketentuan huruf (b) undang undang nomor tahun sebagai syarat formal kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon dalam perkara nomor php.bup xix dengan demikian, menurut pihak terkait permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak diterima niet ontvantkelijk verklaard no) oleh mahkamah konstitusi: bahwa pihak terkait yang telah ditetapkan unggul dalam perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun sangat menghormati mahkamah konstitusi. oleh karena itu, pihak terkait menghargai dan menghormati upaya mahkamah konstitusi untuk melaksanakan kewenangannya dan untuk menemukan kebenaran substantif. akan tetapi, pihak terkait perlu menyampaikan agar kesempatan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi kepada pemohon tidak disalahgunakan dengan mengajukan permohonan yang tidak relevan, tidak berdasar, tidak disertai alat bukti dan tidak menghormati penyelenggara pemilihan serta unsur sentra gakkumdu yang dalamnya terdapat kepolisian dan kejaksaan yang juga melekat padanya kewenangan penegakan hukum pemilihan (electoral law enforcement) sebagaimana diatur dalam il. dalam pokok permohonan bahwa terlebih dahulu pihak terkait menegaskan menolak semua dalil dalil pemohon, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh pihak terkait, bahwa untuk segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, untuk menghindari pengulangan maka seluruh keterangan yang diajukan oleh pihak terkait dalam eksepsi secara mutasi mutans menjadi uraian dalam pokok permohonan keterangan pihak terkait ini, permasalahan penggandaan ktp elektronik secara terstruktur, sistematis dan masif bahwa dalil pemohon pada bagian permasalahan penggandaan ktp elektronik secara terstruktur, sistematis dan massif pada pokoknya sebagai berikut: dalam kurun waktu tanggal juni tahun sampai dengan tanggal desember tahun terdapat pencetakan ktp elektronik lebih dari sekali kabupaten kutai timur. pencetakan ktp elektronik lebih dari sekali sebanyak (dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua). hal mana jumlah tersebut menentukan jumlah suara pemohon, indikasi adanya kecurangan penggunaan ktp elektronik ganda tersebut dapat terlihat dari adanya data pertambahan ktp elektronik pada saat menjelang pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal desember terdapat penggandaan ktp elektronik oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait), pertandingan antara rekapitulasi pencetakan lebih dari sekali ktp elektroniktp elektronik baru. pemohon mencontohkan kecamatan sangat utara terdapat pencetakan ktp elektronik sebesar sedangkan jumlah perpindahan penduduk adalah pencetakan ktp elektronik.: bahwa terkait dengan periode waktu yang didalilkan oleh pemohon dari tanggal juni tahun sampai dengan tanggal desember tahun pihak terkait dalam hal ini kasihi bulang perlu menyampaikan bahwa baru pada tanggal juli tahun ditunjuk oleh menteri dalam negeri mendagri) tito karnavian sebagai plt bupati kutai timur melalui surat keputusan sk) nomor sj dan pada tanggal september sampai dengan tanggal desember tahun telah diwajibkan cuti berdasarkan yang mengatur tentang pemilihan. dengan demikian pada bulan juni bupati masih dijabat oleh munandar dan pada bulan tanggal september tahun sampai dengan tanggal desember kutai timur dipimpin oleh juhar effendi selaku pjs bupati kutai timur, terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menyampaikan kepada mahkamah konstitusi bahwa proses perekaman dan jumlah pencetakan ktp elektronik juga sesungguhnya tidak relevan dengan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun karena menyangkut dengan proses perekaman dan pencetakan ktp elektronik terkait erat dengan target kinerja kabupaten kutai timur c.g dinas kependudukan dan pencatatan sipil. hal mana kabupaten kutai timur termasuk salah satu kabupaten kota yang masih rendah pencapaian target kinerjanya, yaitu sebesar dengan jumlah wajib ktp sebesar dan yang telah direkam berdasarkan data september sebanyak jiwa. sehingga jumlah yang harus direkam adalah jiwa sesuai target kinerja perekaman ktp elektronik tahun sebesar bukti pt sesuai dengan kebijakan kemendagri yang disampaikan kepada disdukcapil provinsi kabupaten kota seluruh indonesia melalui surat nomor dukcapil, tanggal juni hal mana dalam salah satu isi surat tersebut disdukcapil diminta segera menuntaskan pencetakan surat keterangan sudah melakukan perekaman ktp el suket) dan print ready record prr) karena bangko tersedia dalam jumlah yang cukup masyarakat yang sudah melakukan perekaman data ktp elektronik (print ready record) harus dicetak menjadi ktp elektronik bukti pt bahwa pada tanggal november tahun pemerintah provinsi kalimantan timur melalui dinas kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan surat nomor dkp3a bukti pt menyampaikan kepada seluruh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota kalimantan timur, khususnya pada kabupaten kutai timur menyampaikan beberapa hal dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun dan masih terdapat penduduk wajib ktp yang belum melakukan perekaman ktp elektronik sebagai berikut: sesuai dengan hasil rapat melalui zoom meeting disdukcapil provinsi dan kabupaten kota kaltim bersama pj. kaltim pada tanggal november pukul wita dan arahan bapak dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri untuk menuntaskan perekaman ktp elektronik daerah, kabupaten kota provinsi kalimantan timur sepakat melakukan kegiatan gotong royong penuntasan perekaman ktp elektronik secara terpadu kabupaten kutai timur, berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur agar kabupaten kota dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai jadwal terlampir: untuk itu agar dapat menyiapkan saran dan prasarana untuk kegiatan dimaksud seperti peralatan perekaman dan alat cetak serta tenaga operator perekaman. bahwa proses pencetakan ktp elektronik merupakan proses pelayanan publik biasa dan dilakukan oleh pemerintah daerah secara rutin sesuai dengan tugas dan kebijakan pemerintah. apalagi jumlah pencetakan ktp elektronik juga masih bawah target nasional dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi kalimantan timur untuk meningkatkan angka pencetakan. selain itu hal yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur juga dalam rangka untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun disdukcapil kabupaten kutai timur telah menindaklanjuti surat kpu kabupaten kutai timur nomor: pl. sd kpu kab ix tanggal september perihal: penyampaian data pemilih hasil coklat pemilih yang belum perekaman ktp elektronik untuk kemudian dapat diproses dan difasilitasi rekamannya. hal mana disdukcapil menyatakan siap memfasilitasi warga kabupaten kutai timur melakukan perekaman elektronik melalui surat disdukcapil nomor: dkp pihak x perihal hasil verifikasi data pemilih bukti pt bahwa upaya untuk mempercepat perekaman dan pencetakan ktp el secara gotong royong merupakan dorongan yang juga berasal daridengan nomor surat i dkp3a bukti pt. dan kegiatan gotong royong pelayanan terpadu penuntasan perekaman ktp el tersebut juga ditujukan kepada ketua kpu dan ketua bawaslu prov kalimantan timur dengan nomor surat ! dkp3a bukti pt bahwa tidak benar dalil pemohon mengenai pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang melakukan penggandaan ktp elektronik. hal tersebut tidak berdasar dan merupakan tuduhan emosional cenderung fitnah mengingat akses, peralatan dan kewenangan perekaman dan pencetakan ktp elektronik hanya dapat dilakukan oleh disdukcapil bawah supervisi dirjen dukcapil. jika pencetakan ktp elektronik dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait), kegiatan tersebut dilakukan dimana, caranya bagaimana, kapan dan siapa yang melakukannya: bahwa intensi dari perekaman dan pencetakan ktp elektronik telah jelas dalam rangka peningkatan kinerja, pencapaian target dan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun sehingga dalil pemohon yang menguraikan ktp elektronik tersebut dan tidak benar dan sesungguhnya tidak relevan. penyalahgunaan ktp elektronik untuk memilih, perbuatan curang dan penyalahgunaan kewenangan dalam pemilu saat ini mustahil untuk dilakukan mengingat kerangka hukum, kelembagaan, pengawasan dan kehadiran saksi masing masing pasangan calon tps dapat mencegah terjadinya hal hal yang didalilkan oleh pemohon. pada faktanya proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil. sehingga proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berlangsung lancar tanpa keberatan dari saksi pemohon tps atau terdapat laporan temuan penyalahgunaan yang dimaksud ditemukan oleh pengawas pemilihan atau penyelenggara. semua hal yang disampaikan oleh pemohon, termasuk kepada mahkamah konstitusi saat ini ada setelah pemohon mengetahui suaranya kalah telak dari pihak terkait, bahwa pemohon mendalilkan adanya data tidak sinkron antara jumlah perpindahan penduduk dan pencetakan ktp el sebagaimana bukti dengan mencontohkan kecamatan sanggama utara, dengan percetakan ktp el sebesar sedangkan jumlah perpindahan penduduk adalah cara berfikir demikian adalah keliru, karena percetakan ktp el tidak hanya disebabkan karena perpindahan penduduk, melainkan karena beberapa alasan lainnya seperti perubahan status pernikahan, perubahan jenis pekerjaan, ktp el lama hilang atau disebabkan karena rusak: bahwa untuk lebih terangnya terkait tudingan pencetakan ktp el, maka kuasa pihak terkait mengirimkan surat nomor aia tertanggal januari yang pada pokoknya meminta penjelasan dan data terkait pencetakan ktp el yang dilakukan dinas kependudukan dan catatan sipil kab kutai timur). surat tersebut dijawab oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kutai timur dengan nomor . tanduk a.a l disertai lampiran satu bundel bukti pt bahwa tidak benar pasangan calon nomor urut pihak terkait) telah memerintahkan pencetakan ktp elektronik untuk selanjutnya disalahgunakan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun hal mana pihak terkait, dalam hal ini kasihi bulang wakil bupati bupati kutai timur) telah diwajibkan cuti sesaat setelah dilakukan penetapan calon. sehingga kendali pemerintahan setelah cuti tersebut sepenuhnya dipegang oleh pjs bupati kutai timur yang ditunjuk oleh gubernur provinsi kalimantan timur. selain itu, disdukcapil juga langsung berada dibawah koordinasi dan supervisi dirjen dukcapil kementerian dalam negeri republik indonesia dalam proses perekaman dan pencetakan ktp elektronik, bahwa tidak benar jumlah pencetakan ktp elektronik sebesar terkait erat dan menentukan suara pemohon. bahkan jumlah yang pencetakan sebesar yang didalilkan pemohon merupakan jumlah yang patut dipertanyakan. karena pada prinsipnya dalam proses pemilihan umum yang sifatnya rahasia tidak dapat diketahui siapa yang akan dipilih diuntungkan dengan pilihan pemilih tersebut. selanjutnya, pada prinsipnya pencetakan ktp elektronik tidak relevan dan tidak terkait langsung dengan proses dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun bahwa mengacu kepada data yang pihak terkait dapatkan dari disdukcapil kabupaten kutai timur, pencetakan ktp elektronik pada periode juni hingga desember totalnya sebanyak yang terdiri dari: bukti pt bahwa setelah dilakukan image terhadap terhadap bukti pemohon, kuasa pemohon tidak memberikan dan tidak terdapat bukti fisik ktp el yang didemonstrasikan persidangan pemeriksaan pendahuluan kepada panitera. pemohon hanya memberikan bukti copy ktp elektronik dengan uraian sebagai berikut: jumlah total ktp el yang dijadikan bukti adalah sebanyak buah ktp: sebaran pencetakan ktp el sebagaimana bukti pemohon sebagai berikut: tahun tahun tahun tahun tahun bahwa jika dilihat secara rinci, sebagian besar bukti copy ktp yang diajukan oleh pemohon justru hampir sebagiannya dicetak sebelum tahun yang menjadi periode bermasalah seperti yang didalilkan pemohon. bahkan jika diperiksa secara lebih terinci, copy ktp yang berada dalam periode juni sampai desember hanya sebanyak lembar copy ktp elektronik yang meliputi bukti: bukti bahwa data ktp elektronik ganda sebanyak yang didalilkan oleh pemohon telah mendapatkan penjelasan yang terang melalui surat dari kementrian dalam negeri tertanggal januari dengan nomor dukcapil. surat dari kementrian dalam negeri tersebut merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh prinsipal lulu kini. dalam point uraian penjelasan tersebut, pihak kementrian dalam negeri menjelaskan bahwa ktp el yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak ada yang terindikasi ganda dengan nik yang berbeda dan orang yang sama, jika penduduk merekam ktp el lebih dari sekali, maka perekaman kedua dan selanjutnya tidak dapat diterbitkan ktp el nya bukti pt bahwa berdasarkan uraian dan bukti bukti yang yang disampaikan pihak terkait menunjukkan dalil dali permohonan oleh pemohon tidak berdasarkan dan terbukti sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. perolehan suara seharusnya pemohon bahwa dalil pemohon pada bagian perolehan suara seharusnya pemohon, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: tindakan pasangan calon nomor urut yang menggandakan ktp elektronikyang telah ditetapkan oleh memohon seharusnya pasangan calon nomor urut pihak terkait) haruslah dikurangi yang diperolehnya karena perbuatan curang dan melanggar hukum lihat hal. seharusnya jumlah suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebesar suara seharusnya dikurangi hal mana setelah dikurangi suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) sebesar suara. pengurangan tersebut dilakukan karena adanya perbuatan yang secara sadar menggandakan ktp elektronik untuk perbuatan curang yang patut diduga untuk kepentingan pasangan calon nomor urut pihak terkait), seharusnya apabila tidak ada penggandaan ktp elektronik yang dilakukan pasangan calon nomor urut pihak terkait), maka yang menjadi pemenang adalah pemohon sebesar terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait) tidak pernah sama sekali menggandakan ktp elektronik atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum merugikan sebagaimana dimaksud oleh pemohon. dalil pemohon yang menguraikan bahwa seharusnya suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) suaranya dikurangi sebanyak tidak memiliki dasar hukum dan tidak logis dalam hukum pemilu indonesia, bahkan mungkin dunia. hal mana pihak yang memenangkan pemilu dikurangi suaranya hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan curang. dalil tersebut jugasangat utarautara untuk calon adalah sebagai berikut bukti prasetyo,utama dari kecamatan yang ada kabupaten kutai timur. dari kecamatan yang ada kutai timur, petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar kecamatan sangat utara melebih kecamatan lainnyaindikasi adanya kecurangan tersebut diketahui setelah diketahui ada banyak kejanggalan saat proses rekapitulasi.namun walaupun sudah dilakukan protes, tidak semua kotak dapat dibuka karena mendapatkan pertentangan dari cenderung memalukan karena disatu sisi mendalilkan seharusnya suara tersebut seharusnya diperoleh pemohon dan sisi lain menjadikannya variabel pengurang suara yang harus didapatkan oleh pihak terkait. terakhir juga perlu diperjelas apakah yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya suara atau suara. menurut pihak terkait dalil pemohon juga kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi, bahwa mengaitkan kemenangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun dengan jumlah ktp elektronik yang dicetak sesungguhnya menaikkan proses pemilihan, hak dan rasionalitas pemilih untuk memilih kutai timur. karena kemenangan pasangan calon dalam pemilihan tentunya berdasarkan jumlah pemilih yang memilihnya, bukan jumlah ktp elektronik yang dicetak sebagaimana yang dibayangkan oleh pemohon akan menjadi pemenang. dengan demikian dalil pemohon demikian seharusnya ditolak oleh mahkamah konstitusi. penggunaan ktp elektronik ganda dalam proses pemungutan suarautara, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: kecamatan sangat utara, jumlah daftar pemilih tetap dpt) sejumlah terdiri dari laki laki dan perempuan. kecamatan sangat utara terjadi pencetakan ktp elektronik sebesar kecamatan sangat utara, pasangan calon nomor urut pihak terkait) memperoleh keunggulan sangat signifikan yaitu sebesar suara.ektronik tersebut dalam tahap operasional tempat pemungutan suara tps): panitia pemilihan kecamatan ppk) sangat utara tidak mau membuka seluruh kotak suara tps. hanya terdapat tps yang dibuka dari tps meskipun kpu kabupaten kutai timur telah didesak untuk membuka kotak suara, bahwa dari tps yang kotak suaranya dibuka ditemukan pemilih tambahan mengisi daftar hadir pada kertas jenis hvs yang ditulis tangan oleh kpps. hal tersebut jelas sesuatu perbuatan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan. data tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut: kelurahan desa tps jumlah yang ditulis dalam tamntamramartam bahwa ditemukan banyak dptalam dpt dan menggunkan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan tb). data pemohon tersebut termuat dalam tabel sebagai berikut: desa kelurahan tps jumlah nama sudah masuk dpt dan masuk ke semata tao sta ajo pama bahwaangan calon nomor urut pihak terkait): bahwa dari (enam belas) kotak suara dari (enam belas) tps, semuanya terdapat dpt bermasalah. pemohon meyakini jika semua tps kecamatan sangat utara yang berjumlah (dua ratus enam belas) tps terdapat masalah yang sama. sehingga pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mendiskualifikasi suara pasangan calon nomor urut pihak terkait) dan massif, bahwa, terhadap dalil pemohon tersebut kecamatan sangat utara pada angka ke pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalil pemohon terjadi pencetakan ktp elektronik sebesar sangat utara dan selisih keunggulan sebanyaksangat utara keunggulan pihak terkait seharusnya sama dengan jumlah ktp elektronik yang dicetak sebesar suara. apalagi kecamatan sangat utara, data dan bukti sebagaimana tertuang dalam hasil kecamatan kwk bukti ppt )pemilih tidak terdaftar yang menggunakan hak pilih dengan ktp elektronik atau surat keterangan tb) jumlahnya sebanyak pemilih. jika mengikuti logika utama dari dalil pemohon jumlah selisih terjadi karena pencetakan ktp elektronik, maka seharusnya jumlah ktp elektronik yang dicetak jumlahnya sama dengan selisih suara dan jumlah pemilih tb, bahwa dalil pencetakan ktp elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara dan cenderung dipaksakan oleh pemohon. selain itu, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tps kaitannya dengan penggunaan ktp elektronik harusnya mengenai ada atau tidak tindakan penyalahgunaan oleh pemilih untuk memilih lebih dari satu kali, bahwa dalil pemohon kemenangan signifikan pihak terkait disertai dengan berbagai kecurangan merupakan dalil yang tidak jelas, kabur dan tidak berdasar. hal mana pemohon tidak menguraikan secara jelas kecurangan tersebut terjadi dalam bentuk apa, dimana, kapan dan siapa yang melakukannya. selanjutnya, jika pun ada kecurangan maka tentunya telah ada suatu status laporan temuan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilihan terkait dengan kecurangan yang dimaksud tersebut yang dilakukan secara langsung oleh pihak terkait, bahwa terkait dengan dalil pemohon mendesak dilakukannya pembukaan kotak suara dan ketidakmampuan pembukaan kotak suara ppk kecamatan sangat utara, menurut pihak terkait hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta tidak dilakukan pembukaan kotak suara karena pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan semua kotak suara dari tps dibuka untuk dilakukan rekapitulasi. beda halnya jika meminta pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten yang hanya melakukan rekapitulasi hasil rekap tingkat kecamatan sesuai dengan sifat pelaksanaan rekapitulasi secara berjenjang. sehingga untuk membuka kotak suara harus terdapat alasan hukum yang jelas dan cukup yang disampaikan oleh saksi untuk dilakukannya pembukaan kotak suara: bahwa tidak benar (enam belas) tps terdapat pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya kembali memilih atau terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali. selanjutnya, dalil pemohon juga kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pemilih secara jelas dan spesifik yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. dalam permohonan, pemohon hanya sebatas mendalilkan adanya nama pemilih yang sudah masuk dalam dpt dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan tb), terkait data dalam tabel yang dibuat oleh pemohon, pihak terkait membuat data pembanding sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut: tabel pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan tb) berdasarkan model hasil salinan kwk) bahwa terkait dengan dalil pemohon dan data yang dibuat oleh pemohon serta membandingkannya dengan data yang termuat dalam tabel yang dibuat oleh pihak terkait berdasarkan formulir hasil salinan kwk, maka ditemukan fakta bahwa angka yang dituliskan oleh pemohon tidak benar dan tidak berdasar tps bukti pt tps bukti pt dan tps bukti pt sangat utara. tps sangat utara pemohon menulis jumlah sebanyak (lima puluh sembilan) pemilih, padahal berdasarkan formulir hasil salinan kwk jumlah yang benar adalah sembilan puluh lima) pemilih. tps sangat utara pemohon menulis jumlah sebanyak pemilih, padahal berdasarkan formula hasil salinan kwk sebanyak (seratus empat puluh enam) pemilih. sedangkan tps sangat utara pemohon menulis jumlah sebanyak (tujuh puluh enam) pemilih, padahal berdasarkan formula hasil salin yang berkesesuain dengan data pihak terkait. semua data pemilih tambahan tersebut termuat dalam formulir resmi. sehingga tidak benar apabila data tersebut tidak dimuat dalam formulir resmipemohon hanya mendalilkan jumlah nama yang telah masuk dalam dpt dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam tb. dalil tersebut tidak jelas dan bersifat kabur karena tidak disebutkan secara jelas dan spesifik nama yang dimaksud oleh pemohon yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. selanjutnya, data dalam tabel hal. yang dibuat oleh pemohon juga tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan nama yang dimaksud secara jelas dan spesifik masuk dalam dpt dan menggunakan hak pilihnya serta memilih kembali dengan menggunakan ktp elektronik dengan masuk kategori pemilih tambahandalil pemohon telah terjadi manipulasi untuk menambah suara pihak terkait dan keyakinan pemohon tps sangat utara terdapat masalah yang sama dengan huruf sehingga pihak terkait harus didiskualifikasi atau pihak terkait harus diputus melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif merupakan dalil, keyakinan dan permintaan yang bersifat khayalan. mengingat apa yang didalilkan, diyakini dan diminta kepada mahkamah konstitusi tidak berdasar dan perbuatan yang diduga dilakukan oleh pihak terkait tidak pernah dilakukan, i. bahwa dalil pemohon terkait denganterlebih dahulu harus diketahui dan ditegaskan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan dan atau menunjukkan ktp elektronik. adapun mengenaiselatan, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa sangat selatan telah terjadi pencetakan ktp elektronik ganda sebesar hal mana pasangan calon nomor urut pihak terkait) mendapatkan suara sebesar suara dan memperoleh keunggulan sebesar suara dengan pemohon: bahwabahwa terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan ktp elektronik atau surat keterangan tb) sebanyak pemilihsangat selatan, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalil pemohon mengenai pencetakan ktp elektronik sangat selatan sebesar selisih suara antara pemohon dan pihak terkait sebanyak dan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan ktp elektronik atau suket tb) sebanyak pemilih menurut pihak terkait justru menguatkan bahwa tidak ada keterkaitan antara pencetakan ktp elektronik yang dilakukan oleh disdukcapil kabupaten kutai timur dengan hasil pemilihan yang menempatkan pihak terkait unggul perolehan suara dibanding pemohon. menggunakan akar dalil pemohon dalil pokok permohonan dan logika secara konsisten bahwa jumlah ktp elektronik merupakan sebab kemenangan signifikan pihak terkait, maka seharusnya jumlah ktp elektronik yang dicetak sama dengan jumlah selisih suara dan sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan ktp elektronik atau suket tb) sebanyak berdasarkan hasil kecamatan kwk sangat selatan bukti pt akan tetapi sesuai dengan dalil pemohon sangat selatan, jumlah ketiga hal tersebut berbeda. dengan demikian, dalil pemohon harus ditolak oleh mahkamah konstitusi, bahwa dalil pemohon pencetakan ktp elektronik merupakan salah satu sebab terjadinya selisih merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. karena dalam dalil tersebut tidak jelas dan kabur sebab lainnya yang dimaksud oleh pemohon,bengal, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa bengal jumlah dpt sebanyak (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan). terdiri dari laki laki dan perempuan. kecamatan bengaldaftar pemilih tambahan menggunakan formula buatan sendiri dan bukan formulir resmi. lebih lanjut menurut dalil pemohon terdapat pemilih dalam formula yang ditulis oleh satu orang dan ditandatangani oleh satu satu orang. hal ini sangat berkait dengan penggunaan ktp elektronik ganda kecamatan bengalterhadap dalil pemohon tersebut kecamatan bengal, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalil pemohon kecamatan bengal terjadi pencetakan ktp elektronik sebanyak dan keunggulan pihak terkait dari pemohon dengan selisih suarabengal keunggulan pihak terkait seharusnya sama dengan jumlah ktp elektronik yang dicetakbengal, bahwa tidak benar kecamatan bengal tidak menggunakan formulir resmi. data data yang dimiliki oleh pihak terkait dan saksi pihak terkait tps semuanya menggunakan dan atau mendapatkan formulir resmi dari penyelenggara pemilihan:muara walau, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa muara walau jumlah dpt sebanyak tujuh belas ribu delapan puluh sembilan). terdiri dari laki laki dan perempuan. kecamatan muara walau terjadi pencetakan ktp elektronik sebesar pasangan calon nomor urut olah karenanya hanya ada tps yang dibuka dari total keseluruhan tps sangat utara. bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, ppk panitia pemilih kecamatan) kecamatan sangat utara tidak mau membuka kotak suara seluruh kotak suara tps) dan beralasan akan ada pembukaan kotak suara saat rekapitulasi tingkat kabupaten. hal ini sudah disampaikan dalam catatan kejadian khusus sebagaimana bukti yang kami lampirkan. namun demikian saat rekapitulasi tingkat kabupaten hal yang terjadi adalah sebaliknya, kpu kab. kutai timur tidak mau membuka kotak suara walaupun sudah didesak. oleh karena itu pemohon merasa dicurangi dan dibohongi oleh kpu kab. kutai timur. bahwa dari semua kotak suara yang berjumlah tps semuanya terdapat masalah yang sangat serius karena terdapat banyak sekali kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor yang bekerja sama dengan memohon untuk kemenangan paslon nomor beberapa hal yang dilakukan dalam rangka menggunakan ktp elektronik ganda tersebut adalah dengan berbagai kecurangan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: pemilih yang mencoblos menggunakan daftar pemilih tambahan tb) secara ilegal bahwa dari pembukaan kotak suara kecamatan sebanyak kotak suara maka didapati fakta hukum banyaknya pemilih yang menggunakan dengan membawa ktp el dan mereka mengisi daftar hadir yang tidak sesuai dengan formulir resmi yang seharusnya, yaitu formulir model c.daftar hadir pemilih tambahan kwk sebagaimana ditentukan dalamjuncto huruf angka juncto lampiran peraturan kpu nomor tahun para pemilih tambahan tersebut justru mengisi daftar hadir pada kertas jenis hvs yang kemudian ditulis tangan oleh petugas kpps. hal tersebut jelas sesuatu perbuatan yang melanggmuara walau, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalil pemohon kecamatan muara walau terjadi pencetakan ktp elektronik sebesar dan selisih antara pihak terkait dengan pemohon sebesar suara. terkait dengan dalil tersebut,muara walaumuara walaukambing, pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: bahwa kecamatan kambing jumlah dpt sebanyak lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu). terdiri dari laki laki dan perempuan. kecamatan kambingkemenangan tersebut disebabkan adanya pencetakan ktp elektronik ganda kecamatan kambing: terhadap dalil pemohon tersebut kecamatan kambing, pihak terkait menyampaikan bahwa pencetakan ktp elektronik sebesar dan selisih antara pihak terkait dengan pemohon sebesarkambingkambingpemohon mendalilkan penggunaan ktp elektronik ganda juga terlihat dalam formulir hasil salinan kwkseperti yang digambarkan oleh pemohon dalam tabel hal sid hal menurut pihak terkait, dalil yang dimuat oleh pemohon kabur dan tidak jelas karena ketidaksinkronan yang dimaksud dengan surat apa. ketika pihak terkait melihat tabel yang dibuat oleh pihak terkait, justru yang dibandingkan adalah sama mengenai data pengguna hak pilih setiap tps yang berada desa kelurahan. jika jumlah hak pilih yang dimaksud oleh pemohon, hal mana dalam tabel yang dibuat oleh pemohon jumlahnya secara total sebanyak jumlah tersebut juga keliru dan tidak benar. berdasarkan hasil pencernaan yang dilakukan pihak terkait berdasarkan formulir hasil salinan kwk, jumlah total pengguna hak pilih tps adalah sebanyak selanjutnya, yang ditulis oleh pemohon pengguna hak pilih (ditafsirkan pihak terkait sebagai jumlah surat suara yang digunakan) sebesar pemilih, angka tersebut juga keliru. karena jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak yang terdiri atas total suara sah seluruh pasangan calon sebanyak suara dan terdapat suara tidak sah. sehingga tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut, tabel data pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan tps berdasarkan model hasil salinan kwk) kala dri bukti pt bukti pt bukti pt f t ear parkir2i bukti pt bukti pt mara napas p tata bukti pt lahan suara pasangan lil pemohon keterangan surat suara nan urat jumlah pengguna suara kata jumlah surarsuana nomor hak pilih baya pengguna sametwak ruri jain hak pilin hak pilih ban ps39 pem alam imah safir isi asn! (ml sal tara ips msl bukti pt pemlooaa| oml samaran 1ps73 belom mbl alabama lal tps inul mb utama bloom low ps3 polo mb ml mua sama ips20 swa dara bukti pt poll bola polo mf hara tps nol (ol mel mel pata tps bukti pt tps ezi perolehan suara pasangan keterangan pihak terkait keterangan surat suara mem kecamatan surat surat suara suara sah tidak digunakan sau tangatta buku pt santa xxl bukti pt sama tau tps hama 1p$ tps lan halu ips34 pak mel mol ain toselooaoflow| wl ml memang bengal tka beliau iir eta lol oal me ara ips maa tuk ( bukti pt bms as) tps ida pol bukti pt ips kool modul owl who mama ps3 saka ips) ara ips karangan karangan bukti pt gi tea iog (me bukti pt 1ps3 bahwa pemohon mendalilkan kecurangan setelah melihat jumlah pemilih dalam dan (termuat dalam tabel). berdasarkan tabel, pemohon mendalilkan pengguna hak pilih dalam dpt, ditambah jumlah pemilih ditambah dengan pemilih dalam tidak sama dengan total pengguna hak pilih tps yang kesemuanya berjumlah suara. adanya ketidaksamaan tersebut jelas merugikan pemohon sehingga ada jumlah penggelembungan suara dari pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang mempengaruhi perolehan jumlah suaranya secara signifikan. oleh karena itu, pemohon meminta diskualifikasi pasangan calon nomor urut pihak terkait) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahun atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kecamatan wilayah kabupaten kutai timur, yaitu kecamatan sangat utara, sangat selatan, bengal, muara walau dan kambing. terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait menyampaikan hal hal sebagai berikut: untuk membantah dalil pemohon tersebut, pihak terkait telah melakukan pencernaan data berdasarkan hasil salinan kwk setiap tps yang dialihkan. hal mana angka yang tertuang dalam tabel pihak terkait merupakan bantahan pihak terkait terhadap dalil pemohonngguna hak pilih dalam dpt adalahiambilnya adalah jumlah data pemilih yang digabung dari dpt, dan yang dimasukkan dalam data pengguna hak pilih dalam tabel pemohon. bahkan beberapa data dan angka yang dicantumkan telah merupakan total jumlah pengguna hak pilih dalam dpt, dan yang dicantumkan dalam jumlah total pengguna hak pilih meskipun pemohon telah melakukan pemisahan data dan angka jumlah dan tb. sehingga angka pengguna hak pilih menjadi besar seperti yang didalilkan oleh pemohoncantumkan dalam kolom merupakan angka jumlah pengguna hak pilih dalam dpt. pihak terkait melihat adanya unsur kesengajaan untuk mengelabui mahkamah konstitusi dan pihak lainnya dalam persidangan serta masyarakat kutai timur. karena dalam hasil salinan kwk angka tersebut merupakan berbeda dan tentunya pemohon juga telah mengetahui, terdapat beberapa angka jumlah yang tidak berdasarkan hasil salinan kwk dan terdapat angka yang diambil dari kolom lainnya dari total jumlah pemilih, total jumlah pengguna hak pilih dan jumlah pemilih pindahan yang secara sengaja dimasukkan oleh pemohon dalam kolom dan jumlah pengguna hak pilih dalam kategori tb: bahwa setelah pihak terkait menyelesaikan pencernaan, jumlah pengguna hak pilih dpt yang ditemukan oleh pihak terkait sebanyak telah sesuai dengan jumlah surat suara digunakan sebanyak hal mana dari jumlah surat suara yang digunakan tersebut terdapat suara sah pasangan calon (surat suara sah) dan terdapat surat suara tidak sah yang jika dijumlahkan sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. dengan demikian, dalil pemohon selain kabur dan tidak jelas juga tidak terbukti dan harus ditolak oleh mahkamah konstitusi, bahwa selengkapnya, data hasil pencernaan yang dibuat oleh pihak terkait termuat dalam tabel sebagai pembanding dari data yang dibuat oleh pemohon: tabel data pengguna hak pilih dpt, dpp dan tb) tps formulir hasil kwk) see iahoasl ooh sel moh sel 5l mol ol msl nsl sh) las sll oml msl wel el nl lal sloan one mal wal oo) wal last zhl sosial sel om|l sal seh mil jalal sabah 2elo sel meh sel mof leh mol elo mol us| mol mp) us) aaa sel amankan sabithtan oal sel sel vel z) leh 2eb owl sg|l sel sal 5el sel sll ss) oal sol sal uwl 2el sol #sl sel aldol #sl sal salas sal sel sel mol sll lal tombol sel sll asl mel 2s) mol sel mol zol mel sos| 20h a2l sl sl sil oml nol sal sel "ll vf| mi) lal aah selo sell an) onl sol oml 22l 3al sll iz| 35l #s| wel su! oml ola mw) lal sll sal vel kal oal nol 20l op, tata maa aan aa. lal melo 20ol melo mol sel sel weh m0! sll owl onl owl owl alwi iphone mal mel sel sll sel 1s) owl owl sel mel sel el oal abal oml lal s|l mel lal o al sal "al selang sol pwloasl sol 20l sel sel iz| aed mol sil seluas sel sx) oal owl owl mz! oal lokal asi sll owl home owl parsel mol as) lah sol mel mz) owl anl anomaly oobual oal rel ani jab sel 2nl 2nl nsl wel msl tata pena merpessen elo bela ala aon sala ala bal (al pasir apa sama sama dea beta (ka fall aaf alan sal mel anal nombre abal sasa ajo aral alel aja pola apel alel era dal area eat alel pee maa dea baret meme bea ojo djarot kerja ear all el) ale lal ela lala ala dea mep e ae aal l a maa saga santan legi bel sar lan alas bel baba alone aan palm baal alm mbl aah alis sos me wes sma ikea mep ems mep bes eme mea era tea mere pst sela ill ala bil all sell ala sal pala aah aah baal aah aan naurener snn sel ala mea mag dea ppa meme ana lap sea aan lap sama alan pra ajo ball ang ptp asal sil sal ala alm ball mba bee hukum dan tidak dapat dibenarkan. bahwa mereka ini menggunakan ktp ganda elektronik untuk memilih dan mengisi daftar hadir dalam selembar kertas bukan formulir resmi. berikut dari pembukaan kotak suara, kami sampaikan sebagai berikut: sewotows mausantemarmem kelurahan desa tps kertas bukan formulir resmi bahwa yang diisi bukan pada formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tidak sesuai dengan huruf pkpu nomor tahun yang berbunyiselain itu, ditemukan pula banyaknya daftar pemilih tetappt dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan tb). demikian nama pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya kembali (mencoblos) dalam daftar pemilih tetap tambahan tb). berikut kami sampaikan daftar desa dan tps: |tmanatoon |anmewmmammort kelurahan desa tps dan masuk lagi dalam bal sal oml mol nol mel bal oal alah ash sll ola sebal seh aol sll sel el alil all inn iia iia aia ia) sebal sol nl sal nol wal lal bal all sll sol apl 20l anl anl xml am) ba) seh oal sal 2al 0l all bal sebal sol sal lal sal shell xsl model kolosal oal izh bowl sal ol lw) lal sah sol sal ooh owl www bal sol oat ann ann iai iia aaa bah sel sal mel sal mal al sal alel ala! omblool loss ir) seh mel mel sal mel well sl zel lal sel wil az! oa) sel owl ann aia iai aaa alah moana asal ooh owl aal it) mel sal mol 2sl emas! lal sof mol sel onl lai iia aaa ann nina are jt| sel sel neh sell leh sel sll 30l sel s0l sel so) as) bawaan o5l olam mel snl sel ea) ben mes nan pesona lol sll bal seb ooh sel asl sel 2nl 2nl alah land inb 0l uni mul nan aia aaa aia aaa asem mol ooh sal salah han del sal x0l 2al x0l s0| wsf peli all jae last asl all (tara pemodal sel sel sel alam all an) tah mel 25l lol sll awl sll alat ola lal lol perang lal show oal weh sl sawah el ool melo sal baal ajal | 5s| anl s! alah alalalul ala ooh lal nol labo@lokal msl msh sel am! lal owl slow) aho@wb mob mol weh sel mhn! tah salah sll jawa oase oal selo sll mal mal rel anal bolos agonis las angel sam| 20al manlesseal url 2x5! men mmlusal el mma proses sen use mus mutasi penggantian pejabat lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur masa cuti bahwa pemohomenjadi pasangan calon nomor urut yang bertindak selaku plt, bupati kutai timur melakukan penunjukan pelaksana tugasbukti pt bahwa pemohon tidak hanya menilai tindakan penunjukkan pelaksana tugas tersebut melanggar ketentuan undang undang nomor tahun namun juga membangun teori konspirasi bahwa penunjukkan tersebut menguntungkan pasangan pihak terkait dan merugikan pemohon, bahwa penting untuk diketahui secara bersamatelah pernah dilaporkan kepada badan pengawas pemilu kabupaten kutai timur dengan nomor laporan: reg pl pb kab x11 dengan pelapor bernama edy hindi dan terlahir adalah kasihi bulang, s.t.,m.m. dalam formulir model pemberitahuan tentang status laporan temuan, laporan tersebut dihentikan pada pembahasan sentra gakkumdu kabupaten kutai timur dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan bukti pt.) bahwa meskipun laporan tersebut dihentikan oleh sentra gakkumdu sudah menjadi fakta hukum yang jelas, namun pihak terkait merasa penting untuk tetap menjelaskan secara utuh kepada mahkamah konstitusi, baik dari sisi kronologis maupun acuan kerangka hukum yang berkaitan dengan penunjukkan pelaksana tugas tersebut. hal ini disebabkan adanya kecenderungan uraian dalil yang disampaikan pemohon tidak utuh dan sehingga berpotensi menggiring mahkamah konstitusi untuk mendapatkan informasi yang tidak benar. uraian kronologis penunjukkan pelaksana tugas kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan kewenangan kasihi bulang, s.t.,m.m. sebagai plt. bupati kutai timur bahwa uraian fakta dan kronologis kasihi bulang, s.t.,m.m. selaku it. bupati kutai timur dalam menunjuk pelaksana tugas kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dukcapil) dilihat dari uraian bawah ini: bahwa kepala dinas kependudukan dan catatan sipil disdukcapil) definitif yang sebelumnya bernama januar harian putra lembang alam memasuki masa pensiun pada februari oleh karena itu, bupati kutai timur ir. munandar, m.t. menunjuk. bahwamenerima surat perintah sebagai pelaksana tugas hingga agustus atau selama maksimal enam bulan dengan satu kali masa perpanjangan. hal ini disebabkan ketentuan dalamukti pt.) bahwa pada tanggal juli menteri dalam negeri melalui surat nomor mengangkat kasihi bulang, s.t.,m.m. menjadi plt bupati kabupaten kutai timur dan oleh gubernur kalimantan timur melalui surat nomor prod3 tanggal juli perihal penugasan wakil bupati selaku plt bupati kutai timur. penugasan sebagai pelaksana tugas tersebut disebabkan karena bupati kutai timur sebelumnya ir. munandar, m.t. ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi. bahwa dengan berakhirnya perpanjanganpada agustus untuk maksimal masa tugas selama bulan sebagaimana ketentuan surat edaran bkn se vii maka kasihi bulang, s.t.,m.m. sebagai plt bupati kabupaten kutai timur pada tanggal septembertindak kasihi bulang, s.t.,m.m. sebagai plt telah sesuai dengan: penjelasan pilkada, bahwa" dan butirahwa undang undang administrasi pemerintahan juga mengatur yang pada prinsipnya pelaksana tugas tetap melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap kecuali keputushwa penugasan plt. kepala dinas dukcapil oleh kasihi yang sedang menjabat sebagai plt. bupati kutai timur tidak dapat dikatakan melanggar aturan pengecualian administrasi pemerintahan, terutama frase "perubahan status hukum kepegawaian", karena kasihi tidak melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai". saat itu yang dilakukan kasihi bukanlah pengangkatan pejabat, melainkan menunjuk pelaksana tugas berdasarkan surat perintah pelaksana tugas. bahwa terminologi "menunjuk" bukan pengangkatan pelaksana tugas ini disebutkan pada huruf administrasi pemerintahan, yaitu pejabat pemerintah yang memiliki hak untuk: " penunjukan pelaksana tugas kepala dinas dukcapil menggunakan surat perintah sesuai dengan bkn se vii tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, khususnya: butir huruf angka huruf adapun kewenangan kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas pada aspek kepegawaian antara lain meliputi: menetapkan surat tugas surat perintah pegawai, butir huruf angkalebih tinggi yang memberikan mandat. sehingga, tindakan kasihi sebagai plt. bupati kutai timur yang menunjuk plt. kepala dinas dukcapil dilakukan sesuai kewenangan dan tidak melanggar ketentuan administrasi pemerintahan ataupun aturan lain yang terkait. kalaupun terdapat perdebatan atau persoalan administrasi terkait posisi kasihi sebagai plt. bupati kutai timur apakah berwenang atau tidak berwenang menunjuk plt. kepala dinas dukcapil, hal tersebut berada pada ranah hukum yang berbeda yang merupakan kewenangan instansi lain terkait bidang kepegawaian. perbuatan kasihi menunjuk plt. kepala dinas dukcapil bukan merupakan mutasi bahwa pada bagian penjelasan pilkada diuraikan bahwa "yang dimaksud dengan penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan". bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan kasihi bulang, s.t.,m.m. selaku plt. bupati kutai timur yang menunjuk plt. kepala dinas dukcapil melalui surat tugas apakah masuk kategori "penggantian" sebagaimana yang dilarang pilkada, perlu dipahami bahwa penggantian tersebut dibatasi hanya untuk "mutasi dalam jabatan". bahwa definisi mutasi telah disebutkan pada tahun tentang aparatur sipil negara. mutasi merupakan salah satu bentuk manajemen pns sebagaimana diatur huruf (g) asn. namun, tahun tentang aparatur sipil negara tidak memberikan defenisi mutasi. bahwa defenisi mutasi diuraikan pada angka peraturan badan kepegawaian negara nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan mutasi, yaitu:". bahwa dari defenisi mutasi ini dapat dibaca bahwa pilkada memberikan batasan tentang larangan melakukan penggantian pejabat yaitu: larangan melakukan mutasi pejabat pemerintahan kabupaten kutai timur. perbuatan kasihi bulang, s.t.,m.m sebagai plt. bupati kutai timur adalah menunjuk dr. sulastin, sos kes sebagai it. kepala dinas dukcapil, sedangkan yang bersangkutan tetap berada jabatan lamanya sebagai kepala bidang pencatatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur hal ini sesuai dengan ketentuan pada butir huruf angka bkn se vii tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, yaitu:: sehingga, mengacu pada fakta penunjukan dr. sulastin, sos, kes sebagai plt. kepala dinas dukcapil tanpa membebaskan dari jabatan defenitifnya, maka hal tersebut tidak masuk kategori mutasi. karena faktanya tidak ada perpindahan tugas atau lokasi, tetapi penugasan tambahan sebagai plt. kepala dinas dan sebagai posisi sebagai pelaksana tugas bukanlah jabatan defenitif baru yang diemban oleh dr. sulastin tersebut. oleh karena itu, dari aspek ini, karena penunjukan dr. sulastin, sos, kes sebagai plt. kepala dinas bukan tergolong mutasi, maka hal tersebut tidak termasuk ruang lingkup penggantian pejabat sebagaimana dimaksud oleh pilkada. sehingga, pendapat pemohon yang mengatakan kasihi bulang, s.t.,m.m. melanggar pilkada menjadi tidak beralasandalil pemohonberdasarkan keterangan warga desa marga mulya, kec. kambing, yang baru diketahui pada tanggal desember pembagian kis tersebut dibagikan pada kepala keluarga desa marga mulya, kecmulya, kec.. muara calon dan kec. muara bengkel mirip seperti yang terjadi desa margamulya, kec. bengal: berdasarkan keterangan saksi a.n mawar, terjadi pendistribusian kis dan diikuti sticker pihak terkait terjadi pada warga yang tersebar desa kelenjar kec. muara calon dan desa muara bengkel ulu kec. muara bengkel::utai timurc, bahwa pada tanggal desember tahun pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran dan yang dilakukan oleh pihak terkait bawaslu kabupaten kutai timur yang mana pelanggaran yang dilakukan oleh petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh kpu kabupaten kutai timur sepanjang bawaslu kabupaten kutai timur memberikan rekomendasi pemberian sanksi pembatalan: bahwa hingga permohonan ini disampaikan kepada mahkamah konstitusi, proses pemeriksaan bawaslu kutai timur sebagai tindak lanjut atas laporan pemohon masih terus berjalan sampai dengan penerbitan rekomendasi bawaslu kabupaten kutai timur kepada kpu kabupaten kutai timur yang selanjutnya kpu kabupaten kutai timur menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan sanksi pembatalan sebagai calon kepada pihak terkait, terhadap dalil pemohon tersebut pada angka ke ke dan ke pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa dalil permohonan terkait dengan, karena uraian dalil permohonan mencampuradukkan antara pendaftaran program kartu indonesia sehat dengan penyaluran kartu indonesia sehat sebagaimana dalil iv. (b), (c) dan (d): bahwa penting dipahami secara bersama khususnya oleh pemohon, program kartu indonesia sehat merupakan mand. kemudian diatur secara lebih teknis dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang jaminan kesehatan yang kemudianberdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan mengatur setiap penduduk indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan. sehingga dalil dalil pemberian kartu indonesia sehat secara subyektif diberikan kepada pihak pihak tertentu dan ditujukan sebagai sarana untuk meraih dukungan suara dalam pilkada kutai timur adalah keliru. hal ini disebabkan pemberian, bahwa pemohon mendalilkandalil tersebut merupakan informasi yang sengaja dibuat secara sepotong potong untuk menimbulkan kesan kegiatan distribusi tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak terkait, kasihi bulang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, bahwa sebelum pihak terkait kasihi bulang menjadi plt bupati kutai timur, mantan bupati ismundandar pada hari selasa, april dan pada kesempatan lainnya telah membagikan sebanyak kartu indonesia sehat kepada tenaga kerja kontrak daerah tk2d) pemerintah kabupaten kutai timur bukti pt bahwa pada tanggal september pemerintah kabupaten kutai timur melalui dinas sosial dinas) bekerjasama dengan dinas kesehatan dinkes) menyerahkan secara simbolis sebanyak kartu indonesia sehat kis) kepada masyarakat kutai timur yang belum memiliki jaminan kesehatan bukti pt bahwa pemerintah kabupaten kutai timur melalui dinas sosial menganggarkan pada tahun anggaran jaminan kesehatan nasional untuk menjangkau sebanyak warga yang belum teluk lingga sewa tao isweamaunaa pan bahwa kecurangan tersebut diketahuilon nomor bahwa tindakan yang sudah terdaftar dalam dpt dan masuk kembali namanya dalam tentu melanggar pkpu nomor tahun bahwa dari semua kotak yang dibuka yaitu tps kotak, kesemuanya terdapat bermasalah. oleh karena itu kami meyakini jika semua tps kecamatan sangat utara yang berjumlah tps terdapat masalah yang sama. oleh karena itu kami memohon kepada majelis hakim untuk mendiskualifikasi suara pasangan calon nomor urut, dan massif. hal ini dimulai dari pencetakan ktp ei ganda selanjutnya dioperasionalisasikan dalam proses pemilihan dengan menggunakan ktp ei hasil penggandaan tersebut untuk dapat memilih tps menggunakan daftar tb. bahwa pemilih yang menggunakan ktp ei. kecamatan sangat selatan recover dalam program kartu indonesia sehat pada tahun yang lalu: bahwa proses penganggaran dan penyerahan kartu indonesia sehat sebagaimana yang diuraikan sebelum telah menunjukkan bahwa. sehingga dalil permohonan yang menyebutkan penyerahan kartu indonesia sehat untuk kepentingan politik pihak terkait adalah tudingan yang tendensius dan tidak berdasar. i. bahwa pemohon juga mendalilkan cara masyarakat mendapatkan kis tidak lazim dan cacat prosedur. namun pemohon tidak menguraikan apa dan bagaimana peristiwa masyarakat yang menerima kis tersebut tidak lazim dan cacat prosedur, bahwa pemohon tidak jelas menguraikan jenis kis yang dianggap bermasalah. apakah kisprovinsi kalimatan timur atau anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten kutai timur. karena perbedaan ruang lingkup kis tersebut memiliki mekanisme dan pertanggungjawaban yang berbeda. semisal kis yang bersumber dari apbn menggunakan basis data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang dimiliki oleh kementerian sosial: bahwa pemohon semestinya memahami bahwa perihal pendaftaran dan distribusi kis merupakan tugas dan wewenang dinas sosial yang dilakukan secara terus menerus. pihak terkait, kasihi bulang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan pendataan dan melakukan distribusi kepada masing masing penerima kis: i. bahwa pendistribusian kis sebagaimana surat dinas sosial dengan nomor ds yang ditujukan kepada camat kutai timur menerangkan bahwa pendistribusian kis melibatkan tenaga kesehatan sosial kecamatan task) dan pendamping program keluarga harapan pkh) kepada calon penerima kis. sehingga dalil distribusi kis yang dilakukan oleh pihak terkait untuk kepentingan politik tidak berdasar, bukti pt bahwa dalil pemohon yang menyebutkan adanya pembagian kis yang diikuti dengan stiker pasangan calon nomor atau pihak terkait adalah tidak berdasar. hal ini disebabkan karena pendistribusian tersebut menjadi tugas dan wewenang dinas sosial dan sama sekali tidak melibatkan tim kampanye pasangan calon. sehingga sangatlah tidak memungkinkan kis yang didistribusikan oleh dinas sosial terdapat atribut kampanye pasangan calon tertentu, oleh karena uraian dalil dan tidak didukung dengan bukti. maka sudah sepatutnya dalil permohonan tidak dapat diterima. bahwa terkait dengan dalil pembagian sembako bantuan covid telah menjadi pengetahuan umum (nomor seiten) hal tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan pemerintah secara nasional yang tidak patut dan tidak layak dipermasalahkan oleh pemohon karena hal tersebut menyangkut hak hidup masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. diskualifikasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dalam dalil pemohon pada bagian diskualifikasi berdasarkan putusan mahkamah konstitusi, pada pokoknya pemohon mendalilkanterhadap dalil permohonan pemohon tersebut, pihak terkait menyampaikan keterangan bahwa tentu mahkamah konstitusi akan berlaku adil dalam memeriksa dan memutus perkara guo. namun berdasarkan apa yang telah disampaikan pihak terkait sebelumnya pada bagian eksepsi dan dalam permohonan guo, tidak terdapat fakta dan tidak terdapat kondisi seperti saat mahkamah konstitusi memutus perkara tersebut yang pada saat itu mahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak serta merta menerapkan ketentuan pembatasan hak gugat. sehingga dalam perkara nomor php.bup xix seharusnya mahkamah konstitusi menerapkan pembatasan hak gugat sebagaimana diatur dalam sedangkan untuk putusan mahkamah konstitusi sebelum diundangkan dan berlakunya menurut pihak terkait hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara guo mengingat saat itu ketentuan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berbeda dengan yang berlaku saat ineksepsi pihak terkait diterimabenar dan tetap berlaku keputusan kpuktp)ertanggal desember bukti pt fotokopi nobulan icon zoom meeting dirjen dukcapil dengan diaduk provinsi indonesia tanggal oktober pukul wib wib bukti pt fotokopi surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil, tanggal juni bukti pt fotokopi surat pemerintah provinsi kalimantan timur dinas kependudukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan surat nomor: dkp3a perihal: kegitan gotong royong penuntasan perekaman ktp el kab kota kaltim, tertanggal november bukti pt fotokopi surat disdukcapil nomor: dkp pihak x perihal hasil verifikasi data pemilih bukti pt fotokopi suratnomor surat dkp3a bukti pt fotokopi surat pemerintah provinsi kalimantan timur yang ditujukan kepada ketua kpu dan ketua bawaslu prov kalimantan timur nomor surat dkp3a bukti pt fotokopi surat dinas kependudukan dan catatan sipil kutai timur nomor . tanduk a.a bukti pt fotokopi data pencetakan ktp elektronik pada periode juni hingga desember bukti pt fotokopi surat dari kementrian dalam negeri tertanggal januari dengan nomor dukcapil bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan sangat utara:hasil kecamatan kwk, kecamatan sangat selatan: bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan bantalan: bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan muara walau, bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan kambing. bukti pt fotokopi tabel pengguna hak pilih dan surat suara s d pt yang digunakan tps berdasarkan formulir model hasil salinan kwk tps (tps teluk lingga, kec. sangat utara s d tps makmur jaya, kec. kambing) bukti pt fotokopi tabel data pengguna hak pilih dpt, ph, s d pt dan tb) tps berdasarkan formulir model hasil salinan kwk. (tps sangat utara, kec. sangat utara s d tps tanjung mangkaliat, kec. sandaran) bukti pt fotokopi surat perintah pelaksana tugas nomor: bpp mut ix tertanggal desember bukti pt fotokopi pembagian kartu indonesia sehat oleh bupati munandar bukti pt fotokopi penyerahan secara simbolis jkn kepada warga kutai timur bukti pt fotokopi surat dinas sosial nomor ds yang ditujukan kepada camat kutai timur i2. menimbang bahwa mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan bawaslu kabupaten kutai timur bertanggal januari pada pokoknya sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan keterangan atas pokok permohonan terkait penetapan perolehangka s d angka yang pada pokoknya terkait penetapan perolehan suara oleh memohon. berdasarkan pokok permohonan tersebut, bawaslu kabupaten kutai timur memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kutai timur padaerdasarkan formulir hasil kabupaten kota kwk sebagai berikut: bukti pk tabel perolehan suara kabupaten kutai timur perolehan suara menurut hasil perolehan perolehan nama pasangan pengawasan suara menurut suara menurut calon bawaslu pemohon memohon kabupaten kutai timurbedaan perolehan suara pasangan calon mahyunadi, s.e., dan lulu kini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa pada saat rapat plenopu kabupaten kutai timur, terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon terkait adanya surat suara tps desa rantau sentosa, kecamatan busana, kabupaten kutai timur yang oleh kelompok penyelenggara pemilihan suara kpps) dinyatakan tidak sah, namun menurut saksi pasangan calon surat suara tersebut sah. sehingga bawaslu kabupaten kutai timur menyampaikan rekomendasi berupa saran perbaikan dengan nomor: k.bawaslu prov kl pm. kpu kabupaten kutai timur yang pada pokoknya berisi: bukti pk kpu kabupaten kutai timur harus menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut mahyunadi, s.e., dan lulu kini), sebelum melakukan rekapitulasi terhadap kecamatan lainnya. kpu kabupaten kutai timur memastikan dokumentasi surat suara yang ditunjukkan oleh saksi dari saksi pasangan calon nomor urut mahyunadi, s.e., dan lulu kini) sah tidak sah. bila kpu kabupaten kutai timur tidak dapat memastikan surat suara tersebut sah tidak sah, maka kpu kabupaten kutai timur melakukan pemeriksaan terhadap surat suara dimaksud, yang ada dalam kotak suara. saran perbaikan bawaslu kutai timur kemudian dijawab oleh memohon melalui surat nomor: pl. sd kpu kab xi1 bukti pk bahwa rekomendasi bawaslu kabupaten kutai timur ditindaklanjuti oleh memohon dengan cara membuka kotak suara guna memeriksa dan memastikan sah tidak sahnya surat suara yang dimaksudkan oleh saksi pemohon. berdasarkan hasil pemeriksaan yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten kutai timur, dari (delapan) surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh kelompok penyelenggara pemilihan suara pps), terdapat (tujuh) surat suara tidak sah dan (satu) surat suara dinyatakan sah oleh memohon untuk perolehan suara pemohon. sehingga terjadi penambahan (satu) perolehan suara bagi pemohon: keterangan atas pokok permohonan terkait terjadinya pencetakan ktp el gandpoin s d yang pada pokoknya terkait terjadinya pencetakan ktp el ganda yang sangat mempengaruhi jumlah kemenangan dari pasangan calon petahana. indikasi ini diketahuisangat utara, kecamatan sangat selatan, kecamatan bengal, kecamatan muara walau, dan kecamatan dongeng. terhadap pokok permohonan pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, bawaslu kabupaten kutai timur memberikan keterangan: kecamatan sangat utara bahwa berdasarkan form pengawasan bawaslu kecamatan sangat utarautarautarautara nana pasangan calon nomor urut rersieransuara mahyunadi, s.e., dan awang berlian hid, s.e., enda kendi dan kasihi bulang, s.t., m.m kecamatan sangat selatan bahwa berdasarkan form pengawasan bawaslu kecamatan sangat selatanselatanselatanselatan nama pasangan calon nomorurut ' perolehansuarakecamatan bengal. bahwa berdasarkan form pengawasan bawaslu kecamatan bengalbengalbengalbengalsangat selatanselatan untuk calon adalah sebagai berikut buktdari kecamatan lain kutai timur, petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar kecamatan sangat selatan melebihi kecamatan lainterdapat pemilih yangsebanyak pemilih. jumlah tersebut sangat signifikan berkait erat dengan penggunaan ktp el ganda yang sengaja dicetak oleh pasangan calon nomor urut untuk tujuan pemenangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai timur serentak tahun kecamatan muara walau bahwa berdasarkan form pengawasan bawaslu kecamatan muara walaumuara walaumuara walaumuara walaucamatan dongeng bahwa berdasarkan form pengawasan bawaslu kecamatan dongengdongengdongeng. perolehan suara tingkat kecamatan dongengterangan atas pokok permohonan terkait daftar hadir pemilih tambahan tb)poin iv. angka (tiga) poin angka yang pada pokoknya menyatakan terdapat daftar hadir pemilih tambahan yang tidak sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk resmi, dan ditemukan pula daftar pemilih tetap dpt) yang telah menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan lagi didalam daftar pemilih tambahan tb) pada saat pemungutan dan penghitungan suara beberapa tps se kecamatan sangat utara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kutai timur tahun berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kutai timur memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa berdasarkan form hasil pengawasan, pengawas tps tps tps tps desa sangat utara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon bukti pk dan bukti pkhadir pemilih tambahan desa sangat utara refeuatanoea tps (lumen pre bug keterangan atas pokok permohonan terkait daftar pemilih tetap dpt) yang telah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan kembali hak pilihnya pada daftar pemilih tambahan tb). bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada poin iv. angka (tiga) poin yang pada pokoknya menyatakan banyak daftar pemilih tetap yang sudah menggunakan hak pilihnya, namun menggunakan kembali hak pilihnya untuk mencoblos. hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya nama pemilih yang sudah masuk dan menggunakan hak pilihnya, namun ditemukan dalam daftar pemilih tambahan tb). terhadap pokok permohonan pemohon tersebut, bawaslu kabupaten kutai timur memberikan keterangan bahwa berdasarkan form hasil pengawasan pengawas tps tps tps tps tps desa teluk linggdesa warga bara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon bukti pk cc. bahwa berdasarkan form hasil pengawasan pengawas tps dan tps desa singa gembirtps tps dan tps desa singa gembira tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan dari saksi pasangan calon vide bukti pk dan bukti pk )j:pemilih tetap dpt) dan jumlah daftar pemilih tambahan tb) kelurahanbesa ' tps jumlah dpt yumlahdp bukti | paus ppp keterangan atas pokok permohonan terkait ketidaksingkronan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan singterhadap pokok.data surat suara kel desa tps pengguna yang hak pilih digunakan teluk toga pk3o lingga ape opo aje joran agatha vide pk utara pat sja pkb pk 3i apa geo oppenggunan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada beberapa tps dalam tabelingkat kecamatan sangat utara. data pengguna surat suara yang kel desa tps hak pilih digunakan den dan aje opo opo singa gembira warga bara kecamatan sangat selatselatansangat selatan. gee bab hak pilih digunakan yeo teweh pepe hao kecamatan bengalbengalbengal. eee boa hak pilih digunakan jan jaman (ja bengal kecamatan muara walauwalaumuara walau. hak pilih yang digunakan kas walau kecamatan dongedongedongeng. benahi pee hak pilih digunakan apa kecamatan muara analoanalomuara analog. surat suara kel desa tps data pengguna hak yang zam jaalioraliorang. data surat suara kel desa tps pengguna yang makmur jayakutai timur, memeriksa bukti bukti para pihak dan bawaslu kabupaten kutaibengalecamatabengalbengal untuk calon adalah sebagai berikut bukti prasetyoyang ada kecamatan lain kabupaten kutai timur. petahana memperoleh kemenangan yang sangat besar kecamatan bengal. bahwa daftar pemilih tambahan digunakan formulir buatan sendiri bukan formulir resmi sebagaimana ditentukan dalam huruf juncto huruf angka juncto lampiran peraturan kpu nomor tahun sehingga jelas pelanggaran tersebut dilakukan untuk tujuan pemenangan pasangan calon nomor urut kecamatan sandardarsandaran. data surat suara kel desa tps pengguna yang dalam kecamatan teluk pandluk pandteluk pandan. data surat suara kel desa tps pengguna yang pandan rahmat soe damai bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan teluk pandan terkait adanya perbedaan data penggunan hak pilih dengan surat suara yang digunakan pada tps desa suka rahmatps pada tingkat kecamatan teluk pandan. data surat suara kel desa tps pengguna yang kecamatan karangrangrangan. data surat suara hak pilih digunakan "fam jam macan dalam spec jae jerat dea kecamatan teeekan tps kecamatan teen. kel desa tps pengguna yang hak pilih digunakan koran keterangan atas pokok permohonan terkait penggunaan ktp el ganda pada daftar pemilih tambahan tb) dan daftar pemilih pindahan ph)ftar pemilih tambahan tb) dan daftar pemilih tambahan ph) dalam formulir formulir model hasil salinan kwk. berdasarkan hasil pengawasan terhadaputara. desa rps pengguna hak pengguna jaa jaa jezero jae jess jae jas jar jasa j2a jas jas |aso peran fee jaa jam eao sara aja aa, sangat oleng kelas tes jas jera jas jaa ojo ojo jas |pres (mo jae jas jas jo jasa j2rojas o mass mojo jojo fan jam fan bana jas tag jas |aso (ae (pres jer jas jasa jan kes (selo jas jae jas jam3 jan ojo singa pk gembira |i9t (ss (melo |2s (2s pst (ee (z2 (as (ae |press kel jza3 jga (2es vide lan jam jas jae jae (pa |o |pres jae jae jaa jo pena teluk true (melo leo kelana inn cina leo jagbeberapa tps pada tingkat kecamatan sangat utara. man fara ana desa kelurahan tps ktp el dpt jumlah hak tb) pilih jerman far fan jaga sangat utara pk papa pk singa gembira vide kec warga bara pk kecamatan sangat selatselatselatan. pengguna hak pilih total desa kelurahan tps ktp el pengguna dpt jumlah tb) hak pilih aer pro tap jee jan can vide sangat selatan vide pk vide juga vide pk "er pra jpe ara pepe ser bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan sangat selatansangat selatan pada tingkat kecamatan sangat selatan. tb) hak pilih essen kecamatan bengaengabengal. kia daa dpt (dp hak pilih sea jee bela jee were re) "ep eje po) vide pk saji (s5 jing (tep pk76 rep aja ap sap jee tepian langsat pik press jan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan bengal (tps desa tepian langsat)tepian langsat pada tingkat kecamatan bengal. pengguna hak pilih total desa kelurahan tps dpt ktp el jumlah pengguna usia tb) hak pilih kecamatan muara walauwalauwalau. pengguna hak pilih total ktp el pengguna desa kelurahan jumlah dpt (dp hak pilih foot yama cap ennes 2jep aja ser jpa tape kaka per karya bakti pk jess sja jon toy |jio jet "jo long week (to (mo pka7 soap goo muara walau pk 7erp aja bahwa terdapat pemilih dalam formulir yang ditulis oleh satu orang dan ditandatangani oleh satu orang, hal itu sangat berkait dengan penggunaan ktp el ganda yang bertujuan untuk pemenang pasangan calon nomor urutbengalkecamatan muara walaumuara walaumuara walau untuk calon adalah sebagai berikut bukti awang berlian hid, s.e., m.m. dan ucekambing ppp paper vide pk rep tere aja car mpe 27an sepur jee app jee sap spray tempe aga aja neues liar bing pado jam pk sera jaja ape app aja 7era bee papa pepe aer ara sep aja beer kanan kelana kanan kecamatan dongedongedongeng. (aa tb) hak pilih (jaman barley haba kecamatan sangkulirakulikulirang. osaafkokratan tps pengguna ekspresi bag total las (dpt) hak pilih ajeswasanar jang jas jaslioliorang. tb) hak pilih bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan kaliorangukit makmur pada tingkat kecamatan kaliorang. tb) hak pilih aam jak jo joe kecamatan maupuaupuaupun. anom kecamatan teluk pandteluk pandteluk pandan. tb) hak pilih martadinata fasa jasa pk bala kecamatan batu amparatu amparbatu timbal ulu kecamatan batu ampar. tb) hak pilih team jek jaa bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan batu ampardesaatu timbal ulu pada tingkat kecamatan batu ampar. tb) hak pilih kecamatan busanusanalong lees kecamatan busana. total desa kelurahan tps open |human pengguna dpt jumlah tb) hak pilih long lees kecamatan karangrangan, diperoleh formulir model hasil salinan kwk data pengguna hak pilih dengan total pengguna hak pilih,rangan. oma (aan jar desa kelurahan tps ktp el dpt jumlah hak tb) pilih team jenis ojo vide pk kecamatan long sangatlong sengat, diperoleh formulir model hasil salinansumber sari kecamatan long sangat. (am tb) hak pilih asma pepe jaran kecamatan muara analoanaloanalog. tb) hak pilih asmara janji jas pagar kee oo. kecamatan muara bengkebengkebengkel. tb) hak pilih jee ja) "ape opo beo kecamatan rantau pulurantau pulurantau pulung. tb) hak pilih esa cnn lsn kecamatan sandardarkambingkambing untuk calon adalah sebagai berikut bukti mahyunadi, s.e., si. dan mma awang berlian hid, s.e., mimamuramo drs. ardiansyah sulaiman, si. dan, petahana memperoleh kemenangan kecamatan kambingkambingpenggunaan ktp el ganda juga terlihat dalam form hasil salinan kwk,yang dapat pemohon gambarkan terjadi daerah daerahdaran. tb) hak pilih jean pembelaan ter jom aan jean batee joe sama mangkaliat bahwa terhadap masih terjadinya selisih yang terjadi tps desa sandaran, kecamatan sandaran. bawaslu kabupaten kutai timur tidak mendapatkan data asli formulir model hasil kecamatan kwk yang dari panitia pemilihan kecamatan melalui bawaslu kecamatan. yang ada hanyalah salinan dalam bentuk foto kopi yang buram sehingga tidak dapat terbaca. keterangan atas pokok permohonan terkait adanya permasalahan ktp elada angka romawi iv. dan angka romawi iv. yang pada pokoknya menyatakan adanya permasalahan ktp el gandaterhadap pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya terkait penggunaan ktp el ganda, bawaslu kabupaten kutai timur melakukan proses penanganan pelanggaran sebagai berikutselanjutnya bawaslu kutai timur melakukan rapatformulir model kajian awal dugaan pelanggaran,sesuai dengan formulir model pemberitahuan perbaikan kelengkapan laporan, laporankabupaten kutai timur melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya dilanjutkan proses penangan:nomor register laporan: reg lp pb kab x11 yang kemudian dilakukan pembahasan kedua pada sentra gakkumdu kabupaten kutai timur, sesuai dengan formulir model kajian dugaan pelanggaran: bukti pk bahwa terhadap laporan nomor register: reg lp pb kab x11 sentra gakkumdu kabupaten kutai timur dalam pembahasan kedua berpendapat bahwa,,bahwa terhadap laporan dengan nomor register: reg lp pb kab x11 tidak dapat ditindaklanjuti setahap penyidikan, bawaslu kabupaten kutai timur juga menerima pelimpahan laporan dari pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dari bawaslu republik indonesia tertanggal januari dengan nomor laporan: lp pb ri melalui bawaslu provinsi kalimantan timur yang pada pokoknya terkait pencetakan ktp el lebih dari (satu) kali, tindakan tersebut telah disalah gunakan oleh jasmani bulang st.m.m selaku pelaksana tugas bupati kutai dan juga petahana pada pemilihan bupati dan wakil bupati kutai timur tahunsuai dengan formulir model surat pelimpahan laporanberdasarkan kajian awal bawaslu republik indonesia, laporan pemohon, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil untuk register, bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh pemohon, bawaslu kabupaten kutai timur memutuskan untuk register dengan nomor: lp pb kab sesuai dengan formulir model kajian awal dugaan pelanggaran, bukti pk bahwa selanjutnya, bawaslu kabupaten kutai timur melakukan, klarifikasi terhadap pelapor, terlahir, saksi dan para pihak serta melakukan kajian dugaan pelanggaran atas laporan nomor register: lp pb kab sesuai dengan formulir model kajian dugaan pelanggaran, bukti pk bahwa terhadap laporan pemohon, bawaslu kabupaten kutai timur melakukan rapat pleno tentang dugaan pelanggaran nomor: lp pb kab yang selanjutnyabahwa terhadap laporan nomor register: reg lp pb kab berdasarkan hasil rapat pleno bawaslu kabupaten kutai timur atas kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan memutuskan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan: bahwa terhadap laporan nomor register: reg lp pb kab bawaslu kabupaten kutai timur memutuskan, dihentikan: keterangan atas pokok permohonan terkait formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk yang tidak sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa terhadap pokok permohonan pada angka romawi iv. angka (tiga) point yang pada pokoknya menyatakan terdapat daftar hadir pemilih tambahan formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk resmi yang tidak sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun berdasarkan pokok permohonan pemohon tersebut, pemohon melalui tim pemenangan atas nama habibi telah melaporkan bawaslu kabupaten kutai timur. berdasarkan proses penanganan pelanggaran, bawaslu kabupaten kutai timur memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember tim pemenangan pemohon atas nama habibi melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemilihan suara kpps) (delapan) tps yakni tps tps tps tps tps tps tps dan tps desa sangat utara, kecamatan sangat utara terkait dengan daftar hadir yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh tim pemenangan pemohon atas nama habibi, bawaslu kabupaten kutai timur melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor penyampaian laporan: pl pb kab x11ketentuan peraturan bawaslu nomor tahun tentang penanganan pelanggaransesuai dengan formulir model kajian awal dugaan pelanggaran: bukti pk bahwa pada tanggal desember pelapor telah melengkapi laporannya bawaslu kabupaten kutai timur, dan dinyatakan laporan dengan nomor penyampaian laporan: pl pb kab x11 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk registrasi, dengan nomor register laporan: reg lp pb kab x11 untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran pada bawaslu kabupaten kutai timur, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan bawaslu kabupaten kutai timur tentang dugaan pelanggaran administrasi nomor registrasi memutuskan: bukti pk bahwa terhadap laporan dengan nomor register: reg lp pb kab x11 berdasarkan kajian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bawaslu kabupaten kutai timur, dinyatakan telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi, berdasarkan huruf angka huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa terhadap laporan dengan nomor register: reg lp pb kab x11 berdasarkan huruf angka huruf peraturan kpu nomor tahun maka bawaslu kabupaten kutai timur menetapkan melalui rapat pleno memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dan untuk selanjutnya diteruskan kepada kpu kabupaten kutai timur untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa terhadap laporan nomor: reg lp pb kab x11 bawaslu kabupaten kutai timur telah melakukan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada kpu kabupaten kutai timur, berdasarkan surat penerusan dengan nomor: k.bawaslu prov ki pm. untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: bukti pk bahwa terhadap laporan nomor: reg lp pb kab x11 bawaslu kabupaten kutai timur telah menerima tindaklanjut dari surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor: k.bawaslu prov kl pm. oleh kpu kabupaten kutai timur dengan surat nomor: pp. sd kpu kab xi1 bukti pk keterangan atas pokok permohonan terkait pergantian jabatan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur oleh kasihi bulang, st., m.m selaku pelaksana tugas bupati kabupaten kutai timur. bahwa terhadap permohonan pemohon pada angka romawi iv. yang pada pokoknya terkait dengan penggantian jabatan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai timur tertanggal septemberdan bawaslu kutai timur melakukanvidevidemelakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya dilanjutkan proses penangatas laporan nomor registrasi: reg lp pb kab x11 sesuai dengan formulir model kajian dugaan pelanggaran, bukti pk bahwa terhadap laporan pemohon, sentra gakkumdu kabupaten kutai timur melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya, laporan nomor registrasi reg lp pb kab x11:videundang undang nomor tahun bahwa terhadap laporan nomor register: reg lp pb kab x11 tidak dapat ditindaklanjuti setahap penyidikan: bawaslu kabupaten kutai timur juga menerima pelimpahan dugaan pelanggaran administrasi dari bawaslu republik indonesia tertanggal desember dengan nomor laporan: pl pb ri x11 melalui bawaslu provinsi kalimantan timur yang pada pokoknya terkait penggantian pejabat kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai timur pada tanggal september oleh jasmani bulang st.m.m selaku pelaksana tugas bupati kutai timur belum mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri secara tertulis, undang undang nomor tahun tentangterhadap surat pelimpahan laporan serta tanda bukti penyampaian laporan bawaslu republik indonesia terhadap laporan nomor: lp pb x1 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk registrasi, sesuai dengan formulir model tanda bukti formulir penyampaian laporan, bukti pk bahwa berdasarkan formulir model kajian awal dugaan pelanggaran bawaslu republik indonesia terhadap laporan nomor: lp pb x1 bawaslu kabupaten kutai timur melakukan rapat pleno yang pada pokoknya, memutuskan sebagai berikut: bukti pk bahwa terhadap surat pelimpahan laporan bawaslu republik indonesia dengan nomor laporan: lp pb ri xi1 yang dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil, bawaslu kabupaten kutai timur berdasarkan rapat pleno menetapkan laporan dengan nomor laporan: lp pb ri x1172020 untuk segera registrasi dengan nomor: reg lp pb kab x11 bahwa pokok laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh lulu kini dengan nomor register: reg lp pb kab x11 sama dengan pokok laporan munir perdana, nomor register: reg lp pb kab x11 bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten kutai timur bersurat kepada kementrian dalam negeri untuk melakukan klarifikasi sebagai pihak terkait, bukti pk bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten kutai timur melakukan klarifikasi kepada bhat nainggolan selaku kai wilayah (tiga) yang membidangi dinas kependudukan dan catatan sipil wilayah kalimantan, sesuai dengan formulir model berita acara klarifikasi, bukti pk bahwa bhat nainggolan dalam keterangannya terkait surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor: pada halaman (tiga) angka (delapan) yang intinya menjelaskan pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. apakah berlaku juga larangan penunjukan atau pengangkatan pejabat pelaksana tugas (plt) oleh plt. bupati? terhadap pertanyaan tersebut, pada pokoknya bhat nainggolan menjelaskan bahwa selama bukan penggantian pejabat definitif, maka kepala daerah mempunyai kewenangan tersebut, bahwa bawaslu kabupaten kutai timur melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor register: reg lp pb kab x11 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap dugaan pengguna pengguna kecamatan pecat tps tps teluk tps tps tps tps tps tps tps sangat tps teen tps mala tps utara tps tps tps tps tps tps tps |
salinan t, tahun diajukan oleh: nama ali ibrahim bau alamat banjar auto rt rw kelurahan banjar auto, kecamatan miniseri, kabupaten teluk bintuni, provinsi papua barat: nama yohanes minibus alamat kampung lama, kelurahan bintuni timur, kecamatan bintuni, kabupaten teluk bintuni,satu), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada dr. heru widodo, s.h., humserta surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada amir mu'minin, s.h., abdul raja sabarudin, s.h., dan muhamad rizal hadju, s.h., kesemuanya adalah para advokat yang tergabung dan berkantor pada heru widodo law office hwl)kelurahan bintuni timur, distrik bintuni, kabupaten teluk bintuni, provinsi papua barat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada daniel tanpa musik, s.h. (nia: vinsensius ranteallo, s.h., m.h. (nia: justin tampubolon, s.h. (nia: vitalis menerus, s.h. (nia: yulius satu m., s.h. (nia: kristiani musik, s.h. (nia: dan greg mario pada, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada tanpa ranteallo partners law firm, beralamat dan berkantor ruko d'mansion blok (depan perumahan jatinegara indah),ir. petrus kasihi, m.t. alamat jalan raya bintuni barat bintuni barat, kabupaten teluk bintuni, nama maret kokoh alamat argosigemerai bintuni, kabupaten teluk bintunidu(nia: regginaldo sultan, s.h., m.m (nia: dr. datang irawan, s.h., hum. nia: kai wt i parutan siregar, s.h., m.h. (nia: michael ditolong, s.h., m.h. (nia: dedy namanya, s.h, m.h. (nia: adv kai ridwan saidi tarigan, s.h., m.h (nia: dpp kai rahmat taufik, s.h. (nia: commas ref, s.h, m.h. (nia: derek loupatty, s.h (nia: vi. mohamad zen el, s.h. (nia: adv kai ode muslimin, s.h (nia: zainuddin pasta, s.h(nia: pergi situmorang, s.h. (nia: noah banjarnahor, s.h. (nia: mining, s.h., m.h. (nia:. bahwa pelanggaran pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, pemohon uraikan dengan dalil dalil sebagai berikut: bahwa tps kampung resides distrik kuri dan anggota tim pemenangan paslon dan moses resides anggota panitia pemilu distrik kuri) pada tanggal desember sekitar bertempat rumah emis amina. kedatangan kedua orang tersebut bersama anggota kepolisian atas nama marten siwabesy dan beberapa orang masyarakat. komikus statuta dan moses resides selain melakukan pencoblosan sejumlah surat suara, keduanya juga melakukan pengisian dokumen pemungutan dan hasil penghitungan perolehan suara tps kampung resides. bahwa selain melakukan pencoblosan surat suara dan pengisian dokumen hasil penghitungan perolehan suara, komikus statuta juga memberikan sejumlah uang dalam bentuk (dua) buah amplop kepada sdr. denis residen disertai dengan perkataan ko jangan bilang siapa siapa , sejumlah uang tersebut diterima oleh sdr. denis resides dan diserahkan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni sebagai bukti, yang berada persis depan rumah sdr. emis amina, kemudian melaksanakan rekomendasi bawaslu kab. teluk bintuni adalah tidak benar, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan:memohonterkoneksi dicoret namanya dalam dpt karena ganda, bahwa dalil pemohon tidak benarpada saat pemungutan surat suara tps rata, pencoblosan dilakukan setiap warga satu per satu sesuai nama yang terdaftar dan terdapat dalam dpt, dimana pencoblosan disaksikan oleh warga masyarakat, pengawas tps, petugas kpps, saksi pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi saksi pasangan calon hingga selesai penghitungan suara tps dan saksi pemohon atas nama sebastian before sudah menandatangani form. hasil kwk dabahkan tidak ada keberatan hingga pleno rekapitulasi tingkat kabupaten teluk bintuni. bahwa adapun perolehan suara tps kampung rata irowutu distrik fafurwar adalah urut pemohon sebanyak (seratus sepuluh) suara dan urut sebanyak (seratus delapan puluh empat) suara, vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung rata irowuturata irowuturged distrik fafurwar terdapat pemilihmergedcornelis areged distrik fafurwar. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung merged distrik fafurwar adalah urut pemohon sebanyak (tujuh belas) suara dan urut sebanyak (tiga puluh tujuh) suara, vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung mergedmergedjago distrik poskota selatanjago distrik poskota selatanheranimus ogo distrik poskota selatan. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung jago distrik poskota selatan adalah urut pemohon sebanyak (seratus tujuh puluh tiga) suara dan urut sebanyak (dua ratus lima puluh delapan) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung jago distrik poskota selatanposkota selatanjago distrik poskota selatan, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik poskota selatan disaksikan saksi pasangan calon dan panas. vide: bukti dpt tps kampung indo distrik fafurwarindossudarso d.indo distrik fafurwar. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung indo distrik fafurwar adalah urut pemohon sebanyak (enam puluh satu) suara dan urut sebanyak (seratus enam puluh tiga) suara, vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung indoindoyejga distrik merekyejgabarnabasyejga distrik merek. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung meyejga distrik merek adalah urut pemohon sebanyak (delapan) suara dan urut sebanyak (enam puluh satu) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung meyejgayejgaelurahan bintuni timur distrik bintunich e.y. atdpt tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (seratus tiga puluh satu) suara dan urut sebanyak (dua ratus lima belas) suara.jawara distrik bishopjawara distrik bishopre asmorwara distrik bishop. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung jawara distrik bishop adalah urut pemohon sebanyak (tiga puluh dua) suara dan urut sebanyak (enam puluh dua) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung jawara distrik bishopshop telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh tps se distrik bishop termasuk tps kampung jawara distrik bishop, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik bishop disaksikan saksi pasangan calon dan panas. vide: bukti dpt tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni vincent manusudpt tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (sembilan puluh sembilan) suara dan urut sebanyak (dua ratus tujuh puluh satu) suara.rekneyk distrik merek. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung merek distrik merek adalah urut pemohon sebanyak (lima puluh) suara dan urut sebanyak (dua ratus tiga belas) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung merekrekberitagar distrik beritagsetelah dokumentasi dilakukan kotak suara tutup kembali dan masukkan dalam mobil sekitar pukul wit. bahwaatas kejadian tersebut petugas keamanan yang bertugas menjaga kotak surat suara tersebut telah diperiksa dan ditahan oleh divisi profesi dan pengamanan polda papua barat. bahwa perolehan suara tps kampung resides distrik kuri untuk pemohon sebanyak suara dan pasangan calon nomor sebanyak suara. jom tere tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) badan ooo far bahwa saksi mandat pemohon untuk tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik dataran timesanggota tim pemenangan paslon nomor urut yaitu jika saksi pemohon tetap memaksakan masuk untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara maka simon dowansiba tidak akan bertanggungjawab atas keselamatan saksi dari amukan masyarakat setempat dataran times). bahwa kemudian panas distrik mengambil mandat dari saksi yang sah kemudian memberikan kepada orang lain untuk mengikuti pemungutan dan penghitungan suara pada tps kampung sir dan tps kampung hubs seolah olah sebagai saksi mandat pasangan calon nomor urut ali ibrahim bau, se, mt yohanes minibus), akibatnya ketua kpps dalam rapat pemungutan dan penghitungan bahwa saksi pemohon atas nama aruba rabunberitagar distrik beritagar. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung beritagar distrik beritagar adalah urut pemohon sebanyak (lima puluh enam) suara dan urut sebanyak (dua ratus enam puluh dua) suara. vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung beritagar distrik beritageritagar telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh tps se distrik beritagar termasuk tps kampung beritagar distrik beritagar, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik beritagar disaksikan saksi pasangan calon dan panas. vide: bukti dpt tps kampung manajeranajer distrik merek, saksi pemohon atas nama miriam berkokokiriamanajer distrik merek. bahwa adapun perolehan suara dpt tps kampung manajer distrik merek adalah urut pemohon sebanyak (satu) suara dan urut sebanyak (seratus empat belas) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung manajeranajer dan kpps tidak mendistribusikan semua form pemberitahuan kwk serta pemilih sebanyak orang juga terdaftar pada dpt tps lain, bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar, karena proses pemungutan suara pada tps kampung bintuni timur distrik bintuni berjalan dengan baik dan aman sertarahman less dapat menerima dan menyetujui menandatangani hasil perolehan penghitungan suara tps kampungdpt tps kampung bintuni timur distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (seratus empat puluh enam) suara dan urut sebanyak (seratus sembilan puluh satu) suara. vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampungseandainya dalil pemohon adalah benar, @udalil pemohon yang mendalilkan terdapat pemilih yang namanya ganda, tidak terbukti kebenarannya karena setelah memohon melakukan penghitungan jumlah nama ganda yang didalilkan pemohon, ternyata pemohon hanya mampu menyajikan data (seratus lima puluh lima) nama ganda, hal mana juga telah dibantah oleh memohon, sehingga dalil permohonan pemohon angka huruf halaman s d halaman dimaksud patut untuk dikesampingkan atau ditolak. bahwa dalil dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran tentang pemilih yang namanya ganda,ntang: vide: bukti tps kel.tps kel. teluk bintuni, tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik distrik dataran times. oleh karenanya, dalil dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan terdapat pemilih yang namanya gandseratus lima puluh lima) nama ganda (dalil mana ditolak secara tegas oleh memohon), dan pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, maka dalil pemohon yang demikian, haruslah dikesampingkan dan ditolak:sail penganan peran suara minibus (ata kokoh, s.h. bahwa oleh karena pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan perolehan suara yang benar versi pemohon dan pemohon jugabukti fotokopi berita acara nomor: hk. ba kpu xii.), bukti vide), buktiteluk bintuni tahun tertanggal september bukti fotokopifotokopi rekapitulasi data kependudukan semester nomor: dukcapil tanggal: desember bukti fotokopi model hasi kwk tps kampung resides distrik kuri: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung resides distrik kuri, bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps kampung resides, atas nama jefri resides, tertanggal januari bukti foto proses pemilihan tps kampung resides distrik kurikuri model hasil kecamatan. kwk): bukti fotokopi surat bawaslu kab. teluk bintuni pb pp. x11 tanggal desember perihal: penerusan pelanggaran administrasi pemilihan: bukti fotokopi surat bawaslu kab. teluk bintuni pb pp. x11 tanggal desember perihal: rekomendasi, bukti fotokopi surat kpu kab. teluk bintuni pl. sd kpu kab il tanggal desember perihal: jawaban rekomendasi kepada bawaslu kab. teluk bintuni: bukti fotokopi risalahvideofotokopi surat bawaslu kab. teluk bintuni pb pm. x11 tanggal desember perihal: menyikapi surat kpu kab. teluk bintuni nomor pl. sd kpu kab xi1 perihal: jawaban rekomendasi, bukti fotokopi model hasil kwk tps kampung sir distrik dataran times, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan n kwk kampung sir distrik dataran times, bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps kampung sir tps atas nama santana dowansiba, tertanggal januari bukti fotokopi model hasil kecamatan. kwk distrik dataran times: bukti fotokopi model hasil kwk tps kampung hubs distrik dataran times, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung hubs distrik dataran times: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps kampung hubs tps atas nama adrianus omoilketua kpps tps kampung benci distrik dataran times, atas nama erenanggota ppd distrik dataran times atas nama benny hasi kwk tps kampung nomina distrik poskota utara: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung nomina distrik poskota utara, bukti foto proses pemilihan tps kampung nomina,poskota utara model hasil kecamatan kwk): bukti fotokopi model c.hasil kwk tps kampung taro, distrik tamu, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung taro, distrik tamu, bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps atas nama muhamad bau tps kampung taro, distrik tamumodel hasil kecamatan. kwk): bukti fotokopi model hasil kwk tps kelurahan suara membuka kotak suara dan memperlihatkan isi kotak suara bukan kepada saksi yang sah padahal ketentuan tentang tata cara pembukaan kotak suara tps ketua kpps membuka kotak suara tersegel dan memperlihatkan kepada pemilih dan saksi, hal ini diakui oleh panas distrik dihadapan bawaslu kabupaten cornelis toba, daniel balutan, dan slamet widodo) serta tim hukum pasangan calon pemohon yang terdiri dari solid taufan, john putranubun, alif permana, raja dalam rapat pada tanggal dini hari kantor bawaslu kabupaten teluk bintuni pada saat yang bersangkutan dihadirkan. sebagai catatan, lokasi kedua tps tersebut berdekatan sehingga kejadiannya bersamaan:asuk kedalam tps untuk menyaksikan rapat pemungutan dan penghitungan suara tps kampung sir dan tps kampung hubsseluruh rangkaian kejadian tersebut diketahui oleh petugas kpps dan pengawas tps, pelanggaran dilakukan oleh panas distrik, dan diketahui oleh salah satu anggota bawaslu kabupaten teluk bintuni, sdr. slamet widodo, namun tidak melakukan tindakan apapun dan tidak dijadikan temuan pengawas pilkada, hingga saudara agus riyadi serang melaporkan kembali pada bawaslu kabupaten teluk bintuni. bahwa terhadap peristiwa tersebut bawaslu kabupaten teluk bintuni mengeluarkan rekomendasi pb tertanggal desember dengan. bahwa perolehan suara tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik dataran times adalah sebagai berikut: bintuni timurketua kpps tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, atas nama purnama minibuselurahan bintuni timur distrik bintuni,anggota kpps tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, atas nama abdul suri dan tri sutrisnoy distrik bintuni:apsa manilai distrik bintuni,suparmankwk tps bintuni timur distrik bintuni: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps atas nama nur lambang dan kasmiatistui distrik poskota utara: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung merestuisurat keterangan ketua kpps tps kelurahan bintuni barat, distrik bintuni, atas nama jones yohanes budmoeba, distrik poskota utara: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung amoeba, distrik poskota utara, bukti fotokopi surat keterangan ppd poskota utara tps kampung amoeba, distrik poskota utara) atas nama joni orocomna, distrik bintuni: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps bintuni timurn.n kwk tps bintuni timur distrik bintuni: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps atas nama syahrilrekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni nomor pb lbukti fotokopi surat kpu kab. teluk bintuni pl. sd kpu kab xi tertanggal november tentang tindak lanjut surat rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan: bukti fotokopi berita acara nomor: hk. ba kpu kab ilbawaslu kab. teluk bintuniketua tim pemenangan urut ayo), tanggal desember bukti fotokopi model hasi kwk tps rata, distrik fafurwar:, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps rata,ged menara) distrik fafurwar, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung merged menara)go distrik poskota selatan, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung jago distrik poskota selatan, bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps campur tps kampung jago distrik poskota selatan, atas nama fransiskus camplatan model hasil kecamatan. kwk): bukti fotokopi model hasil kwk tps kampung indo distrik fafurwar, bukti fotokopi model c.ke jadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung indo distrik fafurwarampung meyejga distrik merek, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan n kwk tps kampung meyejga distrik merek, bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps tps kampung meyejga distrik merek, atas nama donaturt fotokopi model hasil kwk tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni: bukti fotokopi model c.mandat saksi pasangan calon urut sm kp pmk2 tb x iwara distrik bishop, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung jawara distrik bishop, bukti fotokopi surat keterangan anggota kpps tps kampung jawara distrik bishop, atas nama femina ferdinand, tertanggal januaryelurahan bintuni barat distrik bintuni: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps atas nama alex bersin dan anggota kpps joni baba tps kelurahan bintuni baratk distrik merek bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung merek distrik merek: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps tps kampung merek distrik merek, atas nama matiasberitagar distrik beritagar, bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung beritagar distrik beritaganajer distrik merek: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung manajer distrik merek: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps tps kampung manajer distrik merek, atas nama florentinus berkokokbintuni timur distrik bintuni: bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung bintuni timur distrik bintuni: bukti fotokopi surat keterangan ketua kpps tps kampung bintuni timur distrik bintuni, atas nama baginda syukkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten teluk bintuni nomor hk. kpt kpu x tentang: bukti berita acara nomor hk. ba kpu x tentang, bukti daftar hadir rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten teluk bintuntentuan huruf tahun maka kabupaten teluk bintuni termasuk dalam kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehinggteluk bintuni pada tahun berdasarkan data kependudukan dirjen dukcapil yang tertera pada laman website adalah sebanyak (delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiway4: bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh memohon surat keputusan nomor: hk. kpt kpu kab il vide bukti teluk bintuni pt 03 perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: enpamaataa terangan dengan demikian suara sah suara selisih suara pihak terkait dengan pasangan calon nomor urut pemohon): suara suara suara maka selisih suara dan persentasi selisih antara pasangan calon nomor urut pemohon) dengan pihak terkait adalah suara atau yo. bahwamelebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang undangan.ubahan permohonan pemohon pada sidang pendahuluan tanggal januari bahwa kami pihak terkait keberatan atas perbaikan permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum pemohon pada saat sidang pendahuluan pada tanggal januari yang lalu. bahwa pmk tahun perbaikan dan kelengkapan permohonan hanya dapat diajukan (satu? kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan .bahwa perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon telah merubah subtansi dari permohonan pemohon tersebut antara lain: perbaikan dalil pemohon pada halaman mengenai tabel. yang perbaiki oleh pemohon adalah: nama kampung sir distrik dataran times diperbaiki menjadi kampung hubs distrik darah times perbaikan sedemikian menurut pihak terkait telah merubah subtansi permohonan. perbaikan dalil pemohon pada halaman angka dpt tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni sebanyak pemilih, diperbaiki menjadi dpt tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni sebanyak pemilih. perbaikan yang dilakukan pemohon ini telah merubah subtansi dari permohonan pemohon. perbaikan dalil pemohon pada halaman angkapem tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) bahwa tps kampung benci distrik dataran times,karena dengan alasan surat suara tps benci habis terpakai, meskipun mereka terdaftar dalam dpt dan mempunyai undangan memilih (form model pemberitahuan kwk) juga telah datang tps pada pukul wit, bahwatelah mencoblos lebih dari (satu) surat suara. hal ini menjadi relevan karena berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tps formulir model hasil salinan kwk) yang baru diterima oleh pemohon beberapa hari setelah pelaksanaan pemungutan suara menunjukkan pengguna hak pilih dalam dpt berjumlah dan penggunaan surat suara berjumlah artinya surat suara habis terpakai atau dengan perkataan lain partisipasi pemilih mencapai (seratus persen): bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: ale teman test jo1 tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) benci bahwa tps kampung benci distrik dataran times berdasarkan dokumentasi foto, tps dibuat dalam rumah salah seorang warga, pemilih yang hadir tak sampai orang. anak anak . diperbaiki menjadi bahwa tps kampung merestui distrik poskota utara anggota k. perbaikan yang dilakukan pemohon ini telah merubah subtansi dari permohonan pemohon. perbaikan petit pada halaman angka memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten teluk bintuni tps sebagai berikut . diperbaiki menjadi memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten teluk bintuni tps sebagai berikut. perbaikan yang dilakukan pemohon ini telah merubah subtansi dari permohonan pemohon. dengan demikian, perbaikan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak sah menurut hukumpemohon tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut bahwa dalam petit permohonan pemohon angka (dua) dan angka (imadan maret kokoh, padahal dalam dalil posisinya pemohon tidak ada menguraikan adanya putusan penyelenggara pemilu atau pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh pihak terkait yang mendiskualifikasi kepesertaan pihak terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati teluk bintuni. polita demikian harus dikatakan adalah tidak jelas kabur. bahwa dalam petit permohonan pemohon angka (enamxiiadalah tidak jelas. bahwa dalam petit permohonan pemohon angka (tujuh), pemohon meminta untuk memerintahkan kpud kabupaten teluk bintunihram bau, yohanes minibus.teluk bintuni akan tetapi hanya tps, bahwa dalam petit permohonan pemohon angka (delapan), pemohon meminta membatalkan surat keputusan kpud kabupaten teluk bintuni nomor hk. kpt kpu kab il sepanjang perolehan suara pasangan calon tps tps sebagai berikut a1. tps kampung resides tps kampung sir tps kampung hubs tps kampung benci tps kampung benci tps nomina tps kampung taro tps kelurahan bintuni timur akan tetapi pemohon tidak menguraikan dengan jelas nama distrik dari tps yang dimohonkan untuk dibatalkan. dengan demikian petit yang sedemikian harus dinyatakan tidak jelas kabur. bahwa dalam petit angka (sembilan), pemohon memohonkan pemungutan suara ulang diseluruh tps se kabupaten teluk bintuni tps , akan tetapi jumlah tps yang dimohonkan untuk diadakan pemungutan suara ulang sebanyak tps. dan pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas nama distrik dan kelurahan serta kampung dari tps yang dimohonkan untuk pemungutan suara ulang. dengan demikian petit yang sedemikian harus dinyatakan tidak jelas kabur obscura libel). bahwa dengan demikian menurut pihak terkait, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak jelas kabur (obscura libel) il:: bahwa telah benar dan tetap berlaku keputusan memohon: mengenai dalil pemohoterkait dengan laporan yang disampaikan pemohon sebagaimana laporan dengan register nomor: reg lp pb kab x1 tersebut, telah diproses oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni, dari hasil pemeriksaan dan kajian bawaslu, bawaslu kabupaten teluk bintuni berkesimpulan bahwa laporan pemohon tersebutoleh karena laporan pemohon sebagaimana tersebut atas telah dikaji oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni yang intinya menyatakan bahwa laporan pemohon tidak memenuhi unsur pidana, maka beralasan hukum bagi pihak terkait menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut telah selesai pada tingkat bawaslu kabupaten teluk bintuni sehingga tidak tepat apabila dalil pemohon ini dialamatkan kepada mahkamah, oleh karena itu dalil pemohon yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan mahkamah, bahwa apabila pemohon tidak puas dengan putusan bawaslu, maka seharusnya pemohon mengajukan banding terhadap putusan bawaslu kabupaten teluk bintuni ptun. sebagaimana dimaksud undang undang nomor10 tahuatas keputusan bawaslu tersebut pemohon tidak keberatan hal ini dapat diketahui bahwa sampai saat ini yaitu sampai permohonan pemohon ini didaftarkan mahkamah konstitusi pemohon tidak melakukan upaya hukum atas keputusan memohon tersebut, dengan demikian proses penyelesaian atas tuduhan dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah terselesaikan sesuai dengan tahapan dan jenjang yang diatur oleh perundang undangan. bahwa dengan demikian terhadap putusan bawaslu tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final dan mengikat, sehingga sepatutnya dalil tersebut harus dikesampingkan oleh mahkamah, bahwa pihak terkait juga akan menanggapi dalil permohonan pemohon tersebut sebagai berikutketentuan sebagaimana dimaksud, tidak menjelaskan secara spesifik definisi pejabat . namun demikian, merujuk pada ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipil, pengaturan terkait pejabat lingkungan pemerintahan daerah secara spesifik mengatur terkait jabatan struktural). berdasarkan ketentuan surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal januari halii terkait penggantian pejabat oleh kepala daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun jo.dijelaskan atas, mengatur bahwa: penggantian pejabat sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahunif dan pejabat pengawas.bahwa berdasarkan ketentuan surat edaran meter dalam negeri atas, ketentuan penggantian pejabat fungsional bendahara lingkungan pemerintahan daerah tidak mencakup penggantian atas pejabat bendahara. berdasarkan uraian dan penjelasan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dijelaskan atas, penggantian bendahara baik bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu yang dilakukan oleh bupati wali kota baik pada masa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau dalam kondisi normal adalah merupakan kewenangan bupati wali kota dan sah serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.alaman s d halaman bahwa dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan adanya pelanggaran pelanggaran saat pemungutan suara tps adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang benar adalah pemungutan suara setiap tps telah berjalan dan terlaksana dengan baik yang dilaksanakan oleh petugas kpps dengan diawasi oleh pengawas pemilihan lapangan ppl) dan dihadiri oleh masyarakat yang mempunyai hak suara tps tersebut. bahwa hal ini juga terlihat dengan jelas dari uraian permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pelanggaran saat pemungutan suara tiga puluh tps, akan tetapi tidak ada satu tps pun diuraikan oleh pemohon bahwa saksi mandat tps dari pemohon yang membuat mengisi keberatan dalam form model kejadian khusus dan atau keberatan kwk, disetiap tps seperti yang didalilkan oleh pemohon. bahwa yang ada adalah laporan pengaduan dari pemohon kepada bawaslu kabupaten tentang kejadian tps setelah pleno perhitungan perolehan hasil suara tps dan tingkat distrik telah selesai begitupun pemohon tidak mencantumkan kapan tanggal laporan pengakuannya disampaikan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni sehingga kami pihak terkait tidak dapat menanggapi masalah tenggang waktu pengaduan yang telah ditentukan perundang undangan. bahwa sesuai dalil permohonan pemohon, pelanggaran pelanggaran pada saat pemungutan suara adalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut: tps kampung resides distrik kuri: bahwa pemohon mendalilkan sebanyak suara dicoblos untuk pasangan calon nomor urut oleh komikus statuta (anggota dprdbahwa dalil permohonan pemohon tidak benar karena keberatan dari pemohon telah disampaikan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni, dan gakdan berdasarkan kajian hasil penyelidikan telah ditetapkan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti penyidikan, bahwa adapun anggota kepolisian yang tugaskan sebagai pengamanan lokasi tps resides distrik kuri juga tidak benar ditahan oleh propam polda papua barat atas kejadian seperti yang diuraikan oleh pemohon. bahwa dalil tersebutresides distrik kurvide bukti teluk bintuni pt 04j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik dataran times, bahwa pemohon mendalilkan bahwa saksi mandat pemohon untuk dihalang halangi dengan ancaman kekerasan oleh simon dowansiba: bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut dan yang benar adalah sebagai berikut bahwa pada tanggal desember sekitar pukul wit, warga masyarakat yang bernama simon dowansiba, yang tinggal kampung horn melihat sebuah mobil dengan penumpang sebanyak orang yang lewat didepan rumahnya dan berhenti, kemudian simon dowansiba menjumpai dan menanyakan maksud kedatangan orang tersebut. ternyata orang orang tersebut bukan penduduk distrik dataran times. kemudian simon dowansiba dan masyarakat setempat menyarankan kepada orang orang tersebut agar kembali bintuni karena hukum adat setempat jika orang baru yang tidak dikenal masuk kampung tersebut dimalam hari maka diwajibkan untuk kembali daerah tempat tinggalnya, karena masyarakat setempat takut akan terjadi hal hal yang buruk pada kampung mereka, dan juga dikarenakan situasi masa pandemik covid dan kemudian orang orang tersebut meninggalkan kampung horn pergi arah kampung hubs dan bermalam salah satu rumah warga kampung hubs, maka dengan demikian tidak benar adanya pengusiran saksi mandat pemohon tps oleh simon dowansiba, bahwa kemudian pada tanggal desember pukul wit orang orang tersebut mendatangi rumah kepala kampung hubs dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk menjadi saksi mandat dari pemohon tps sir dan tps hubs. kemudian kepala kampung dan beberapa warga kampung hubs keberatan atas maksud dan tujuan mereka sebagai saksi tps karena sebelumnya tim sukses pemohon telah merekrut masyarakat lokal sebagai saksi tps dataran times, termasuk saksi tps kampung hubs dan saksi kampung sir. sehingga atas keberatan warga kampung, orang orang yang mengaku sebagai saksi mandat pemohon tersebut akhirnya setuju dan menyerahkan saksi mandat kepada warga lokal yang telah direkrut sebelumnya untuk menjadi saksi mandat pasangan calon nomor urut (satu) tps kampung sir dan tps kampung hubs. vide bukti teluk bintuni pt 05j bahwa kemudian selama proses pemungutan suara, saksi mandat pemohon yang telah direkrut sebelumnya dan ditunjuk untuk bertugas dimasing masing tps telah menjalankan tugasnya dengan baik, hal ini bisa dilihat dan dibuktikan adanya tanda tangan saksi pangan calon nomor urut (satu) model hasil salinan kwk.,kampung benci distrik dataran times, bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar, karena pada saat prosesdibuat dalam form model kejadian khusus dan atau keberatan kwk. hingga penghitungan surat suara selesai, juga tidak ada laporan dan temuan kejadian khusus yang dibuat oleh pengawas tps kampung benci distrik dataran times, dan saksi mandat pemohon yang bernama efron dowansiba. dan saksi mandat pemohon juga menandatangani form model hasil salinan kwk vide bukti teluk bintuni pt dan vide bukti teluk bintuni pt 27jbahwa pemohon tidak ada membuat surat keberatan dalam form model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps kampung benci distrik dataran times, bahkan saksi mandat pemohon untuk tps tersebut juga tidak ada. dan tidak ada laporan dibawah umur ikut mengantri untuk masuk tps, dan waktu pemungutan suara berlangsung tidak sampai jam. berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara (formulir model hasil salinan kwk) tps kampung benci distrik dataran times yang diterima pemohon beberapa hari setelah pemungutan suara, pengguna hak pilih dalam dpt berjumlah dan penggunaan surat suara berjumlah kedua fakta tersebut menunjukkan telah terjadi lebih dari seorang yang tidak memiliki hak pilih mendapatkan kesempatan untuk memilih tps kampung benci distrik dataran times: bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: pee ara tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) snap poo bahwa tps kampung nomina distrik poskota utara ada lebih dari seorang mencoblos lebih dari (satu) surat suara, pelaku hans sama pengawhal tersebut telah dilaporkan bawaslu kabupaten teluk bintuni dengan laporan pl pl pb kab x11 bahwa undangan dibagi jam malam tanggal desember. undangan kampung fesyen (pemekaran nomina) ditahan oleh ketua kpps atas nama marten fatemyo kurang lebih undangan: hadir tps panas tps bernama jackson fatemyo dan ignatius ladies, hadir juga panas distrik hans sama hadir juga sekretaris ppd poskota utara bernama ferdinand orocomna (anak kepala distrik poskota utara) yang juga sekretaris distrik pemekaran poskota utara jauh bersama anggota ppd frenzy muk, temuan pelanggaran kejadian khusus yang dibuat oleh pengawas tps kampung benci distrik dataran times,tps kampung nomina distrik poskota utaranominabertugas tps tersebut: bahwa faktanya tps kampung nominanominakampung taro distrik timur distrik tamu, menggunakan ktp etaro distrik tamu selesai: bahwa faktanya tps kampung taro distrik tamulanggaran yang dilaporkan olehtaro distrik tamu,namanya terdaftar didalam dpt, yang disaksikan oleh warga masyarakat, ppl dan kpps. bahwa faktanya tps kelurahanadapun coretan dalam form model hasil kwk, menurut keterangan saksi mandat pihak terkait adalahdapat kekeliruan dalam penulisan perolehan suara akhir, maka saksi mandat pemohon dan saksi mandat pihak terkait serta pengawas tps menyetujui untuk dilakukan peninjauan kembali, kemudian saksi mandat pemohon dan saksi mandat pihak terkait sepakat dan menyetujui hasil perhitungan perolehan suara akhir yang telah ditinjau kembali tersebut. serta, saksi mandat tersebut juga menandatangani hasil suara form model hasil salinan kwk.0timur distrik bintuni,1j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.terkaitrw tps tps argosigemerai distrik bintuniyang bernama yoyo swara,13j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. distrik bintuni, vide bukti teluk bintuni pt 14awatara memberikan suara tps kampung times namun memberikan suara juga tps kelurahan bintuni bara5j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.100x6merestuimerestuimerestui distrik poskota utara,6j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. tps kampung amoeba, distrik poskota utara,op untuk mencoblos surat suara tersebuamoeba,amoeba,moeba,pemilih yang hadir tps dengan undangan (c. pemberitahuan kwk) kurang lebih orang sehingga banyak surat suara sisa tidak terpakai. sekitar jam wit terjadi keributan karena pemungutan suara karena banyak pemilih yang tidak berada nomina pada tanggal diantaranya elisabeth sama, karel sama, oktofina martina sama, mariana sama, lukas orocomna surat suaranya dimanfaatkan oleh ketua kpps, pengawas tps, panas distrik, sekretaris ppd poskota utara dengan bersama sama sepakat menghabiskan surat suara sisa, panas distrik hans sama kali masuk tps, pertama tidak membawa undangan, akan tetapi mendapat surat suara kemudian color dan dimasukkan dalam kotak, masuk kedua kali membawa undangan dan mendapat surat suara kemudian color lalu dimasukkan dalam kotak, kepala distrik pemekaran masuk tps dan mendapatkan surat suara kemudian color dan dimasukkan dalam kotak, frenzy muk masuk dalam tps dan mendapatkan surat suara kemudian dicoblos dan dimasukkan dalam kotak, hasil perhitungan surat suara catat pada papan tulis bukan pada formulir hasil dankwksalinan kwk tidak diserahkan kepada saksi paslon nomor dan tidak tempel untuk diumumkan pada masyarakat nomina, bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) mjestaata| jan nomina distrik poskota utara bahwa tps kampung taro distrik tamu,oleh kpud teluk bintuni.kpud teluk bintunirata irowutu distrik fafurwar. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung rata irowuturata irowutu distrik fafurwar, dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. dpt tps kampung merged distrik fafurwarged distrik fafurwar. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung mergedged distrik fafurwarampung jago distrik poskota selatango distrik poskota selatan. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung jago distrik poskota selatango distrik poskota selatan.: vide bukti teluk bintuni pt 20j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. dpt tps kampung indoindo distrik fafurwar. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung indoindo distrik fafurwar. vide bukti teluk bintuni pt 21j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. dpt tps kampung meyejga distrik merekyejga distrik merek. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung meyejgayejgatimur distrik bintunitimur distrik bintuni. bahwa penghitungan perolehan suara tps kelurahan bintuni timur distrik bintunitimur distrik bintuni(m4) dpt tps kampung jawara distrik bishop:wara distrik bishop. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung jawara distrik bishopwara distrik bishopbarat distrik bintuni yangbarat distrik bintuni. bahwa penghitungan perolehan suarbarat distrik bintuni. vide bukti teluk bintuni pt 24j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.ek distrik merek. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung merekekeritagar distrik beritagar. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung beritagar distrik beritageritagar distrik beritagar. dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum. dpt tps kampung manajer distrik merek yang terdapat oranganajer distrik merek. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampung manajeranajerintuni timur distrik bintuni. bahwa penghitungan perolehan suara tps kampungintuni timur distrik bintuni vide bukti teluk bintuni pt 25j dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum.. bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: iki tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) lines |o9 |oosa bahwa tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, seperti: rahmat limbah dari musei distrik babi, andini amir dari musei distrik babi, asri limbah dari kampung kasir distrik babi, herlina dari kampung delima distrik tiba, muhammad alwi terdaftar tps bintuni timur, ismail resides terdaftar tps bintuni timur, awali bau terdaftar tps bintuni timur, bara terdaftar tps bintuni timur kesemuanya memungkinkan untuk memilih dua kali pada tps dimana mereka mendapatkan pemberitahuan dan menggunakan ktp e.bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut:1.tujuh puluh enam) nama ganda, maka dalil pemohon yang demikian, haruslah dikesampingkan dan ditolak: bahwa pemohon juga tidak dapat menjelaskan korelasi hubungan hukum antara pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut dengan penghitungan suara yang benar menurut pemohon atau dengan kata lain bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut menyebabkan perolehan suara pemohon yang oleh memohon tetapkan sebanyak suara menjadi sebanyak suara (versi pemohon) dan perolehan suara pihak terkait yang oleh memohon tetapkan sebanyak suara menjadi sebanyak suara (versi pemohon), bahwa berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum yang diuraikan pihak terkait: bahwa oleh karena pihak terkaitpihak terkait tetap pada keputusan memohon, wont pasangan galon perolehan suara dan maret kokoh, s.hdalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait menyatakan permohontetapptpt fotokopi model hasi kwk tps kampung resides distrik kuri: bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk tps kampung sir distrik dataran times: bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung hubs distrik dataran times, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung benci distrik dataran times: bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps tps kampung benci distrik dataran times: bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung taro distrik tamu,bintuni timur distrik bintuni, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung merged distrik fafurwar, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung jago distrik poskota selatan, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung indo distrik fafurwar, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, bukti pt fotokopi model c.hasil salinan kwk tps kampung jawara distrik bishopbintuni timur distrik bintunimu model hasil kecamatan. kwk distrik tamu),otda tertanggal februari tentang penjelasan terkait penunjukan pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan ketatausahaan pengelolaan keuangan:dukcapil tertanggal desember penjelasan tentang penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten teluk bintuni, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan bahwa terkait hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten teluk bintuni pada tanggal desember sebagaimana kpu kabupaten teluk bintuni nomor: hk. kpt kpu kab x11 sebagai berikut: no| nama pasangan calon perolehan suara bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor bawaslu kabupaten tekuk bintuni akan memberikan keterangan pada nomor pokok permohonan selanjutnya, mengingat substansinya sama dengan pokok permohonan selanjutnya. bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf pertama point terkait laporan pelapor atas nama kauman resides yang melaporkan tentang calon bupati nomor urut petahana) melakukan pergantian pergantian pejabat dalam kurun waktu (enam) bulan sebelum penetapan calon tanpa mendapat persetujuan menteri dalam negeri republik indonesia, bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni setelah menerima kajian awal dari bawaslu pada tanggal november berdasarkan surat bawaslu nomor k. bawaslu pm. x1 tentang pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepada ketua bawaslu provinsi papua barat, dan ditindaklanjuti berdasarkan surat bawaslu provinsi papua barat nomor k tb tm. x1 tentang pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan maka berdasarkan berita acara pleno bawaslu kabupaten teluk bintuni nomor 230a pb hk. x1 tentang pelimpahan laporan dari bawaslu bawaslu kabupaten teluk bintuni. bahwa laporan sebagaimana dimaksud telah dilimpahkan sentra gakumdu kabupaten teluk bintuni dan telah dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut melalui keterangan pelapor atas nama kauman resides pada tanggal november yang pada pokoknya menyatakan bukti dari pelapor yang diajukan bukanlah asli tetapi dibuat sendiri oleh pelapor serta jabatan yang dimaksud adalah jabatan bendahara. bahwa saksi yang diajukan pelapor atas nama edison orocomna yang telah diklarifikasi oleh penyelidik pada tanggal november pada pokoknya menjelaskan kepada penyelidik tidak tahu dan tidak melihat kejadian sebagaimana dilaporkan. bahwa penyelidik pada tanggal november telah meminta keterangan dari saksi yang diajukan pelapor atas nama ramli yang pada pokoknya menjelaskan mengetahui adanya pelantikan pejabat pengelola keuangan, dan menyatakan memiliki nomor d tahun dalam bentuk fotokopi namun tidak menyerahkan kepada penyelidik. bahwa penyelidik gakkumdu telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh pelapor, serta berpedoman pada undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota,ta pkpu nomor tahun tentang perubahan ketiga pkpu nomor tahun tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun bahwa berdasarkan hasil pembahasan penyelidikan gakkumdu pada tanggal november terkait laporan dengan nomor registrasi reg lp pb kab x1 dengan pelapor atas nama kauman residesatur dalam undang undang nomor tahun buktibawaslu kabupaten teluk bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor atas nama denis resides pada tanggal desember yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pencoblosan surat suara pada tanggal desember oleh saudara komikus statuta, dan saksi atas nama natalia mayor yang juga isteri dari pelapor yang menjelaskan tidak melihat adanya proses pemilihan pada tanggal desember bahwa selain itu bawaslbahwa berdasarkan hasil kajian rapat pleno bawaslu kabupaten teluk bintuni menyatakan syarat materiil laporan belum terpenuhi dikarenakan kurangnya alat bukti. bukti pkgaselain itu gakkumddan berdasarkan kajian hasil penyelidikan telah ditetapkan bahwa laporan dengan nomor registrasi reg lp pb kab x11 dengan pelapor denis resides tidak dapat ditindaklanjuti penyidikan. bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf kedua point bawaslu kabupaten teluk bintuni pada hari jumat tanggal desember menerima laporan dengan nomor laporan lp pb kab x11 registrasi dengan nomor reg lp pb kab x11 atas nama pelapor agus riyadi serang. bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor pada tanggal desember yang pada pokoknya menyatakan telah diintimidasi pada tanggal desember oleh simon dowansiba dan bukan diintimidasi oleh kpps pada tanggal desember tps kampung sir, bahwa anggota panas distrik atas nama senat dowansiba pada tanggal desember telah memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menyampaikan tidak mengetahui adanya penolakan terhadap pelapor sebagai saksi pada tanggal desember bahwa pada tanggal dan desember bawaslu teluk bintuni telah mengundang secara patut ppd distrik dataran times atas nama tony dowansiba, dan terlahir simon dowansiba dan kepala kampung hus namun tidak hadir. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan tidak ditemukan adanya penolakan atau juga intimidasi dari kpps terhadap saksi mandat tps kampung hus dan tps kampung sir, dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal desembertertanggal desember tahun berawal saat sedang dilaksanakan klarifikasi awal terhadap pelapor agus riyadi serang pada tanggal desember tiba tiba sekitar pukul wit, kantor bawaslu kabupaten teluk bintuni dilempari batu oleh massa dan setelah ditemui perwakilan massa meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang tps hubs dan tps sir. bahwa setelah mendengar aspirasi dari perwakilan massa bawaslu kabupaten teluk bintuni melanjutkan klarifikasi terhadap pelapor, dan massa masih tetap menunggu hasil keputusan bawaslu agar merekomendasikan psu tps kampung hus dan tps kampung sir. bahwa setelah melakukan klarifikasi bawaslu kabupaten teluk bintuni menerbitkan berita acara kajian awal nomor 277a pb hk. x11 yang pada pokoknya tidak menemukan adanya unsur unsur yang dijadikan dasar dilaksanakan pemungutan suara ulang tps kampung hus dan tps kampung sir. bahwa massa tidak mau menerima hasil berita acara yang dikeluarkan oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni, sehingga perwakilan massa melakukan tindakan hinaan dan persekusi, dan ancaman terhadap komisioner bawaslu teluk bintuni. bahwa dalam keadaan dibawah tekanan bawaslu kabupaten teluk bintuni pada pukul pada tanggal desember pukul wit, menerbitkan rekomendasi nomor pb pp. xi11 tanggal desember adapun isi dari rekomendasi tersebut diteruskan kpu kabupaten teluk bintuni untuk melakukan pemungutan suara ulang kampung hubs dan kampung sir distrik dataran times.kpu kabupaten teluk bintuni tidak melaksanakan pemungutan suara ulang tps kampung hus dan tps kampung sir, bahwa sebelumnya kpu kabupaten teluk bintuni berkoordinasi dengan bawaslu kabupaten teluk bintuni sebagaimana surat kpu kabupaten teluk bintuni nomor pl. sd kpu kab xi1 perihal koordinasi, dan pada tanggal desember kpu kabupaten teluk bintuni memberikan jawaban atas rekomendasi sebagaimana surat kpu teluk bintuni nomor pl. sd kpu kab il tanggal desember pada pokoknya kpu kabupaten teluk bintuni belum bisa melaksanakan pemungutan suara ulang tps kampung hubs dan kampung sir dengan alasan bahwa unsur unsur terkait pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam pkpu nomor tahun tentang gubernur, bupati dan walikota dan tidak terpenuhi, hal ini didasari hasil klarifikasi kpu kabupaten teluk bintuni terhadap ppd distrik dataran times, pps kampung hubs dan kampung sir serta kpps tps kampung hubs dan kampung sir. bahwa berdasarkan surat kpu tersebut bawaslu kabupaten teluk bintuni menyikapi sebagaimana dalam surat bawaslu kabupaten teluk bintuni nomor pb pm. x11 yang pada prinsipnya menerima dan menghargai kajian kajian hukum yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten teluk bintuni selaku lembaga penyelenggara terkait tidak dilaksanakan psu tps kampung hus dan tps kampung sir. bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruflelaki dowansibaadanya dugaan kpps tps kampung benci tidak memberikan hak memilih kepada pelapor. bahwa gakkumdu kabupaten teluk bintuni telah mengundang secara patut pada tanggal desember terhadap pelapor, dan saksi yang diajukan pelapor yang adalah isteri dan anak pelapor namun tidak mau atau terkesan menyembunyikan nama dari kpps yang menyampaikan pencoblosan sudah selesai. bahwa pada tanggal desember gakkumdu teluk bintuni telah mengundang ketua kpps dan anggota kpps tps kampung benci namun tidak hadir. bahwa berdasarkan pembahasan hasil penyelidikan telah ditetapkan laporan dengan nomor register reg lp pb kab x11 tidak ditindaklanjuti tahapan penyidikan karena kurangnya alat bukti dan informasi dari pihak terkait sehingga tidak terpenuhinya unsur pidana pemilihan. bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf point berdasarkan laporan pengawasan dari pengawas tps kampung bencbenci terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung benci sebagai berikut: pena bintuni timur distrik bintuni bahwa tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni. fakta lain adalah bahwa anggota kpps atas nama abdul alias dul atas perintah salah satu pegawai kpu kabupaten teluk bintuni memberikan kesempatan kepada orang pemilih yang namanya telah dicoret namanya dalam dpt untuk memberikan suara tps tersebut. bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: bnn iii tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) jek bintuni timur distrik bintuni bahwa hal tersebut menjadi temuan dari panas distrik bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa tps bintuni timur banyak pemilih yang menggunakan ktp e yang beralamatkan luar lingkungan sekitar kampung nusantara (tanpa membawa surat pindah memilih) dan pemilih yang mencoblos dengan ktp e melewati batas waktu pemungutan suara waktu setempat) . pemohon juga telah melaporkan bawaslu teluk bintuni dengan nomor laporan pl pl pb kab x11 tps kampung kampung argosigemerai distrik bintuni,kampung argosigemerai. hal ini menjadi jabatan tomatterkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara pemungutan perhitungan suara yang berdampak terhadap perolehan suara pasangan calon. bahwa pelapor tidak menyertakan saksi dalam laporannya, namun bawaslu kabupaten teluk bintuni telah mengundang secara patut kepada pelapor dan terlahir, akan tetapi pelapor dan terlahir tidak hadir. bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni telah berupaya meminta keterangan dari saksi yang bukan diajukan dari pelapor yakni saksi ferdinand orocomna, dimana pada pokoknya saksi tidak melihat pemilih yang memilih lebih dari (satu) kali tps nomina. bahwa berdasarkan hasil kajian bawaslu teluk bintuni, menyatakan laporan nomor registrasi reg lp pb kab x11 tidak memenuhi syarat materiil dan laporan tidak ditindaklanjuti. adapun berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kampung nomina hasil perolehan suara pasangan calon tps tersebut sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara aibameamsent vometntur72020 registrasi dengan nomor reg lp pb kab x11 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan petugas kpps tps nomina melakukan pencoblosan. bahwa gakkumdu kabupaten teluk bintuni telah melakukan klarifikasi awal terhadap pelapor pada tanggal desember dimana pelapor tidak menyertakan saksi dalam laporannya. pada pokoknya pelapor menyatakan kpps tps nomina telah melakukan pencoblosan lebih dari (satu) surat suara. bahwa pada saat klarifikasi pelapor menyerahkan kepada pemeriksa bukti video yang menurut pelapor merupakan video pencoblosan lebih dari (satu) surat suara. setelah diteliti oleh tim penyelidik terhadap bukti video rekaman yang diajukan tersebut, penyelidik tidak menemukan adanya kesesuaian antara hal hal yang dilaporkan oleh pelapor, dengan bukti video yang diajukan, dimana tidak terlihat adanya kpps tps kampung nomina melakukan pencoblosan lebih dari (satu) surat suara. bahwa berdasarkan berita acara pembahasan kedua gakkumdu kabupaten teluk bintuni nomor pb ba sg xi1 menyatakan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti ketahanan penyidikan oleh gakkumdu kabupaten teluk bintunijohn felix putnarubunpencoblosan tps taro. bahwa laporan sebagaimana dimaksud telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor pada tanggal desember yang pada pokoknya pelapor menjelaskan tidak berada tempat kejadian dan hanya mendapat informasi dari orang lain terkait apa yang dilaporkan. bahwa penyelidik telah mengundang secara patut terhadap saksi yang diajukan oleh pelapor pada tanggal dan desember namun tidak hadir, dan undangan klarifikasi terhadap terlahir namun tidak hadir. bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua gakkumdu teluk bintuni sebagaimana berita acara nomor pb ba sg xii menyatakan laporan dengan nomor registrasi tidak ditindaklanjuti tahapan penyidikan. bahwa adapun berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps tps kampung taro hasil perolehan suara tps kampung taro pasangan calon sebagai berikut no|. nama pasangan galon perolehan suara davmraimtamsent vomnotanayridwan resides,anggota pps kpps tps kelurahan bintuni timur tolak untuk berada tps oleh kpps tanpa keterangan dan alasan yang jelas. bahwa pelapor telah diundang secara patut pada tanggal dan desember namun tidak hadir, selain itu saksi yang diajukan pelapor telah diundang pada tanggal dan desember namun tidak hadir. bahwa terlahir diundang secara patut dan hadir untuk diklarifikasi pada tanggal desember terlahir menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi anggota kpps dan kejadian tersebut terjadi pada tanggal desember bahwa berdasarkan hasil rapat bawaslu kabupaten teluk bintuni, laporan dengan nomor registrasi reg lp pb kab x11 tidak memenuhi syarat materiil. bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf kedua poin pada tanggal desember pelapor atas nama abdul samad bau, dengan nomor laporan lp pb kab x1172020, registrasi dengan nomor reg lp pb x11 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran proses yang dilakukan oleh kpps tps kompleks nusantara kampung lama distrik bintuni timur dan sekretaris kpu kabupaten teluk bintuni yang mengintervensi proses tps bahwa pelapor dan saksi yang diajukan telah diundang secara patut namun tidak hadir, sedangkan terlahir atas nama gane sekian selaku sekretaris kpu hadir dan menjelaskan kehadirannya tps bersama rombongan kpu provinsi adalah untuk mengecek alat pelindung diri tps dan menjelaskan tentang pemilih yang tidak memiliki nama dpt tetapi mempunyai ktp yang pada saat ditanyakan oleh anggota kpps atas nama abdul samad bau. bahwa tidak adanya temuan pelanggaran dari panas distrik bintuni tps kelurahan bintuni timur. berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten teluk bintuni menetapkan laporan dengan nomor registrasi reg lp pb x11 tidak memenuhi syarat materil. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps tps kelurahan bintuni timur hasil perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan galon perolehan suara bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf kedua poin nama pasangan calon perolehan suara bukti pk bahwa atas pokok permohonan (nomor huruf kedua point pada tanggal desember bawaslu kabupaten teluk bintuni menerima laporan dari pelapor atas nama iwan, nomor laporan lp pb kab x11 dan registrasi dengan nomor reg lp pb kab x11 yang melaporkan terkait terlahir lady saputra telah melakukan pencoblosan tps bintuni timur dan tps bintuni timur. bahwa gakkumdu kabupaten teluk bintuni telah melakukan penyelidikan terhadap pelapor dan saksi yang diajukan oleh pelapor pada tanggal desember pada pokoknya pelapor dan saksi tidak melihat terlahir melakukan pencoblosan tps setelah sebelumnya melakukan pencoblosan tps kelurahan bintuni timur, bahwa berdasarkan hasil pembahasan dua gakkumdu sebagaimana berita acara nomor pb ba sg xi1 menyatakan laporan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti tahapan penyidikan karena tidak terbukti. buktibaratbarat terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps bintuni baratampung meristemmeristem terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung meristem sebagai berikut: no|. nama pasangan galon perolehan suara (uwameawseam yometans no|. nama pasangan galon perolehan suara minibusmoeba barat distrik poskota utaramoeba barat distrik poskota utara terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps amoeba barat distrik poskota utara sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suarakena bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan (nomor huruf ketiga) pada tanggal november pelapor atas nama ramli dengan nomor laporan lp pb kab x1 register nomor reg lp pb kab x1 yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan hasil penetapan dpt berdasarkan pleno kpu kabupaten teluk bintuni tanggal oktober dimana masih ditemukan pemilih ganda. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan konfrontir terhadap pelapor dan terlahir serta saksi, bawaslu kabupaten teluk bintuni menerbitkan rekomendasi nomor pb pm. x1 dimana salah satu poinnya adalah merekomendasikan kepada kpu kabupaten teluk untuk berkoordinasi dengan pemilih yang namanya ganda dalam dpt untuk menentukan tps mana yang sesuai dengan alamat pemilih. bahwa kpu kabupaten teluk bintuni telah melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat kpu kabupaten teluk bintuni nomor pl. sd kpu kab xi beserta laporannya.rata distrik fafurwar, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkaitrata distrik fafurwar terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung rata distrik fafurwarrked, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanyamarked terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung marked sebagai berikut: nol. nama go distrik poskota selatan, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya (sebelas) pemilih yang tidak berhak mendapatkan kesempatan memilih tps tersebut. adapun hasil pengawasan pengawas tps kampung jago distrik poskota selatan terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung jago poskota selatanindo, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada (sebelas) pemilih yang tidak berhak memilih mendapatkan kesempatan untuk memilih tps tersebut. adapun hasil pengawasan pengawas tps kampung indo terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung indoyejgaayejga distrik merek terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung mayejgadengan adanya (sembilan belaswamawara distrik bishop, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait dengan adanya (limjawara distrik bishop terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung jawara distrik bishopbarat, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait adbarat terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kelurahan bintuni barat sebagai berikut temuan panas distrik bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa tps kampung argosigemerai daftar hadir pemilih ada dan daftar hadir pemilih yang menggunakan ktp sebanyak kk, nik, dan alamat tidak dicantumkan. bahwa ada dokumen daftar hadir) tidak dimasukkan kedalam kotak suara .eid tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) tps kampung bintuni tps kampung argosigemerai distrik bintuni, daftar hadir pemilih dengan menggunakan ktp sebanyak orang tidak dicantumkan nik dan alamat. temuan panas distrik bintuni menyatakan bahwa tps argosigemerai, daftar hadir pemilih yang menggunakan ktp sebanyak tidak dicantumkan nik: bahwa perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: pel jom reses tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) tps kampung bintunierekerek distrik merek terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung merekberitagar distrik beritagar, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada (empatberitagar distrik beritagar terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung beritagar distrik beritaganajer distrik merek, tidak ada temuan dan laporan adanya pelanggaran terkait ada (satu) pemilih yang tidak berhak memilih tps tersebut. adapun hasil pengawasan pengawas tps kampung manajer distrik merek terkait hasil perolehan suara pasangan calon tps kampung manajer distrik merek sebagai berikutada (delapan) pemilih mencoblos lebih dari (satu) kaliketerangan tambahan diluar pokok permohonan hasil pengawasan terkait pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi suara, hasil pengawasan terkait pungut hitung dan rekapitulasi suara: bahwa hasil pengawasan perolehan suara masing masing pasangan calon, berdasarkan rekapitulasi tingkat distrik se kabupaten teluk bintuni adalah sebagai berikut: perolehan suara pasangan calon ali perolehan suara ipa pasangan calon ir. nama distrik ibrahim bau nag set yohanes petrus kasihi maret kokoh minibus ckw| d kwk c kwk d kwk bishop masyeta poskota timur poskota utara poskota barat poskota selatan babi total bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni tidak menerima laporan atau temuan terkait perselisihan . penutup demikian keterangan kabupaten teluk bintunbintuni i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten teluk bintun teluk bintunik fotokopi dokumen lengkap laporan nomor reg lp pb kab 1x yang terdiri dari tanda bukti penyampaian surat laporan, berita acara pleno kajian awal, pembahasan pertama, klarifikasi pelapor via daring), pembahasan kedua terhadap laporan nomor reg lp pb kab 1x pembahasan kedualaporan terhadap laporan nomor reg lp pb kab x11 bukti pk fotokopi: berita acara pleno kajian awal nomor 277a pb hk. x11 rekomendasi bawaslu kpu kabupaten teluk bintuni nomor pb pp. xi1 nomor pb pp. xi1 bukti pk fotokopi: surat koordinasi kpu kabupaten teluk bintuni nomor pl. sd kpu kab xi1 surat jawaban rekomendasi kpu menyingkap surat bawaslu nomor pl. sd kpu kab x11 surat jawaban rekomendasi bawaslu menyingkap surat kpu nomor pb pm.laporankampung benci distrik dataran times,, bukti videoawal pelapor, pembahasan pertama, klarifikasi saksibintuni barat: bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung maritim distrik musonamoeba distrik poskotadokumen lengkap laporan nomor lp pb kab x1 tanda terima laporan, kajian awal, kajian akhir terhadap laporan nomor reg lp pb kab x1 bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung ratarkedjago distrik poskota selatan, bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung indoyejgajawara distrik bishopbarat, bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung merek distrik merek, bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung beritagar distrik beritagar, bukti pk fotokopi berkas laporan formulir model pengawas tps dan form c1 kwk tps kampung manajer distrik bintunibahwa tps bintuni timur distrik bintuni pemilih yang mencobloshal ini ditemukan oleh saksi pemohon tps dan seketika itu langsung dilaporkan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni. peristiwa lain yang terjadi adalah pemilih yang pindah memilih tidak membawa surat keterangan pindah memilih, juga tidak dicatat sebagai pemilih yang pindah memilih ph). hal ini terungkap dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik bintuni dan menjadi temuan panas distrik bintuni yang pada pokoknya menyatakan bahwa tps bintuni pemilih yang pindah memilih tps dari tps lain tidak melampirkan form pindah memilih . pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan suara tersebut mengakibatkan tidak dapat dipastikan apakah orang orang tersebut merupakan subjek hukum yang berhak menyalurkan suaranya pada tps kelurahan bintuni timurtema tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) jika bintuni timur distrik bintuni bahwa pada tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni ditemukan pelanggaran berupa: kotak suara dan dokumen hasil penghitungan perolehan suara dari tps tidak tersegel, dan pemilih yang menggunakan ktp memberikan suara melewati batas waktu, hal ini menjadi temuan panas distrik bintuni yang menyatakan bahwa tps bintuni barat, kotak suara tidak disegel, dokumen formulir hasil mempertimbangkan eksepsi memohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan tertanggal desember telah mengubah substansi permohonan awal sehingga memohon menganggap hal tersebut sebagai permohonan baru yang diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan: bahwa berkenaan dengan eksepsi memohon tersebut,bintuneluk bintuni tahun ditetapkan oleh memohon dalamrabu, desember berdasarkan tanda terima berkas pemohon nomor p bupteluk bintuni tahun (vide bukti bukti bukti pt serta keputusan kpu kabupatenbupati dan wakil bupati kabupaten teluk bintuniluk bintuni tahun dengan nomor urutbintuni adalah (delapan puluh ribu dua ratus tujuhteluk bintunbintunteluk bintuni tahun tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut selaku petahana dan memohon, antara lain:. terhadap hal tersebut, pemohon telah melaporkan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni:, (teluk bintuni30j dan bawaslu kabupaten teluk bintuni (pemohon mendalilkan mengenai yang juga telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni. terhadap dalil pemohon guo, bawaslu kabupaten teluk bintuni menerangkan bahwa laporan pemohon dimaksud register oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni dengan nomor reg lp pb kab x1 yang kemudian dilimpahkan sentra gakkumdu kabupaten teluk bintuni. selanjutnya sentra gakkumdu melakukan penyelidikan dan hasilnya laporan tersebutdiatur dalam undang undang nomor tahun (vide bukti pk 2j. adanya anggapan pemohon bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni tidak profesional dan salah dalam menerapkan hukum serta terindikasi hendak menguntungkan calon petahana, menurut mahkamah, hal tersebut tidak dibuktikan oleh pemohon dengan bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa memang benar hal tersebut terjadi. faktanya laporan pemohon dimaksud bukan hanya ditindaklanjuti oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni semata, melainkan ditindaklanjuti oleh sentra gakkumdu kabupaten teluk bintuni, yang terdiri atas unsur bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan kabupaten teluk bintuni: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukanmahkamah berpendapat, pemohon dalam permohonannya telah menguraikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi tps kabupaten teluk bintuni. beberapa dari pelanggaran tersebut juga telah dibuatkan laporan kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni, yaitu terkait tps kampung resides distrik kuri, tps kampung nomina distrik poskota utara, tps kampung taro distrik tamu, tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, dan tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni. terhadap laporan tersebut, gakkumdu kabupaten teluk bintuni telah menindaklanjuti, antara lain, dengan melakukan klarifikasi dan penyelidikan. namun demikian, kelima laporan dimaksud dihentikan dengan berbagai alasan, diantaranya karena tidak terpenuhi syarat materiil. selanjutnya terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni mengenai psu kampung hubs dan kampung sir, telah ditindaklanjuti oleh memohon dengan melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan kpu provinsi papua barat. selain itu memohon pada tanggal desember telah melakukan rapat pembahasan bersama terkait dugaan pelanggaran pada kampung hubs dan kampung sir bersama dengan bawaslu kabupaten teluk bintuni dan juga penasehat hukum serta saksi dari pemohon. dalam rapat tersebut, memohon menerangkan bahwa memohon tidak dapat melakukan psu karena rekomendasi dimaksud tidak memenuhi ketentuan dan pkpu nomor tahun (vide bukti s.d. bukti t 19j. adapun terkait dengan dalil yang menyangkut tps lainnya, menurut mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan, terlebih lagi pemohon dalam beberapa tingkatan rekapitulasi tidak mengajukan keberatan dan tidak ditemukan pula adanya temuan dan atau laporan pelanggaran. berdasarkan bukti pemohon mengajukan keberatan ketikmeliputi tps kelurahan bintuni, distrik poskota utara, distrik kuri, dan tps kampung sir serta tps kampung hubs. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon mengabaikan rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni terkait nama pemilih ganda yang direkomendasikan oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni untuk dicoret, menurut mahkamah, memohon telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni tersebut dengan memerintahkan ppd dan pps untuk melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan tps mana saja yang terdapat dpt ganda, meninggal dunia, dan pindah. selanjutnya memohon melakukan pencopotan pada formulir dengan total pemilih dan tidak memberikan menahan formulir pemberitahuan. hal tersebut telah ditegaskan pula oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni.teluk bintunteluk bintuniandina marpaung, s.h., m.h. (nia: riyanto citra buana, sh. (nia: yudhistira firmansyah, s.h.(nia: eric brand sihombing, s.h. (nia: reza muhammad noor, s.h, m.h. (nia: dan robinson, s.h., m.h.(nia: kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada kantor dewan pengurus pusat badan advokasi hukum bahu) partai nas dem,teluk bintuniteluk bintuninghitungan suara tidak disegel, pemilih yang mengaku ktp memilih melewati jam pemilih yang terdaftar dpt atas nama yanto asmuruf pada tanggal desember sekitar pukul tertangkap tangan saat hendak menjual form pemberitahuan kepada tim pemohon, yang bersangkutan memilih menggunakan ktp: pemilih atas nama ati naa yang merupakan siswi smp sta. santa monika belum berumur tahun dan belum menikah, tidak terdaftar dalam dpt, mendapat kesempatan memberikan suara tps dengan menggunakan form. pemberitahuan kwk milik orang lain, pemilih atas nama sekuel awatara, memberikan suara tps kampung times distrik bintuni, kemudian memberikan suara tps kelurahan bintuni barat menggunakan ktp e serangkaian peristiwa tersebutpada tps tersebutniki tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) meme jajan bintuni barat distrik bintunicolor, kemudian setelah color dimasukkan dalam kotak suara. ketua kpps kampung merestui, bernama null merestui berdiri dalam bilik suara dan melihat pemilih saat mencoblos surat suara, selain itu pada harioleh pemilih dalam dpt seluruh tps distrik poskotmaptara yang tercatat dalam salinan rekapitulasi tingkat kecamatan bukti p .) mencapai (seratus persen). bahwa keterangan ini diperoleh dari sdr. selvianus even yang pada hari pemungutan suara berada tps kampung merestui dan setelahnya melakukan perjalanan darat (jalan kaki) selama hari dua malam kota bintuni untuk menyampaikan peristiwa yang dilihat dan diketahuinya kepada tim pemohon. serangkaian fakta fakta tersebut menunjukkan bahwa lebih dari seorang menggunakan hak pilih (mencoblos) lebih dari satu surat suara pada tps kampung merestui distrik poskota utarajean resep tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) i nae merestui distrik poskota utara tps kelurahan bintuni barat ditemukan fakta fakta sebagai berikut: ketua kpps mengakui tidak mendistribusikan sebahagian form pemberitahuan kwk kepada pemilih pemilih yang menggunakan ktp e berjumlah pemilih (tiga) pemilih diantaranya terdaftar dalam dpt, selebihnya tidak terdaftar dalam dpt: pengguna hak pilih dengan menggunakan ktp e, hanya ditulis pada buku tulis, tidak dimasukkan daftar hadir pemilih tb, tanpa nik dan alamat, sehingga menjadi tidak jelas apakah orang tersebut benar berdomisili sesuai alamat rt rw tps, bahwa berdasarkan form hasil salinan kwk, pemilih yang menggunakan ktp e ternyata tidak dimasukkan sebagai pengguna hak pilih melainkan semuanya ditulis sebagai pengguna hak pilih dalam dpt, artinya bahwa kpps melakukan manipulasi data dalam form hasil salinan kwk, bahwa dikarenakan pengguna hak pilih dengan ktp tidak terdaftar dalam dpt dan tidak jelas alamat domisilinyatps tersebut,tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) (esa bintuni barat listrik bintuni tps kampung amoeba, distrik makna utara, kepala distrik mengatur jalannya pemungutan suara dan memenangkan pasangan calon nomor urut adapun kronologis kejadian, berdasarkan keterangan saksi mandat paslon tps, bartomesu longsor, adalah sebagai berikut, bahwa pada pagi hari, sekitar pukul wit, kepala distrik poskota utara, bernama efradus orocomna, mendatangi tps amoeba, dan mengatakan pemilihan sesuai dengan kesepakatan tadi malam yang maksudnya tidak dimengerti oleh saksi paslon bahwa kemudian kepala distrik mengatakan surat suara sesuai dengan dpt, yakni surat suara, akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dimana surat suara akan diberikan untuk pasangan nomor urut dan surat suara untuk pasangan nomor urut lalu kemudian kepala distrik pemerintahan kepada petugas kpop untuk mencoblos surat suara tersebut. bahwa karena saksi merasa takut, akhirnya saksi membiarkan perbuatan mereka, tanpa melakukan protes. bahwa karena surat suara dicoblos dengan cara tidak benar, salah satu warga bernama yulian orocomna, yang tidak lain adalah kakak kandung efradus orocomna, melakukan protes dan meminta agar pemungutan suara dilakukan sebagaimana aturan pemungutan suara, namun efradus orocomna tetap bersikeras dan mengancam akan membuka celananya, jika suara untuk mpk2 atau paslon nomor urut tidak sesuai dengan keinginannya, dan atas ancaman tersebut yulian orocomna mengalah. bahwa karena tidak ada pesawat untuk kota bintuni, dan jika berjalan kaki membutuhkan waktu malam siang, maka saksi tidak dapat mengadukan kejadian tersebut secepatnya, nanti pada desember baru saksi sampai kota bintuni. tabel perolehan suara tps kampung amoeba, poskota utara tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) ina amoeba, distrik poskota utara bahwa tps bintuni timur, distrik bintuni, petugasoctavia sari, sebelumnya masuk sebagai pemilih ganda dalam dpt yang terdaftar dalam dpt tps kelurahan bintuni timurpat mengeluarkan form. pemberitahuan kwk dan suratneti, sebelumnya masuk sebagai pemilih ganda dan terdaftar dalam dpt tps kampung argosigemeraitap mengeluarkan form. pemberitahuan kwk dan suarmarina busana somba (anggota panas tps kelurahan bintuni timur), terdaftar tps kampung wiratama, distrik miniseri, kemudian memilih menggunakan ktp e tps kelurahan bintuni timur, tanpa ada keterangan pindah memilih yang memungkinkan marina busana somba memilih dua kali saat pilkada teluk bintuni tahun bahwa segenap kejadian tersebut sangat jelas dan terang melanggar administrasi pemilihan dan merugikan pemohon sebagai kandidat pasangan nomor urut tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) bahwa tps bintuni timur, distrik bintuni, petugas kpps sudah lebih dulu mengumpulkan ktp e sebelum waktu pencoblosan menggunakan ktp e. terdapat beberapa. dpt ganda dan pemilih menyalurkan hak pilih lebih dari satu kali. bahwa dpt ganda tps kelurahan bintuni timur yang sudah dicoret oleh kpu kabupaten teluk bintuni sebanyak wajib pilih, tetap mendapatkan form. pemberitahuan kkw, yang kemudian menyalurkan hak pilih tps kelurahan bintuni timur. bahwa ditemukan oknum anggota kepolisian resort bintuni, benama aida burhanuddin, beberapa kali berada dalam tps ketika proses pencoblosan surat suara berlangsung, hingga perhitungan surat suara dan pada saat perhitungan surat suara aida burhanuddin, sempat meneriakkan sah ketika ada surat suara yang color hingga menghilangkan bagian wajah pasangan calon nomor urut bahwa aida burhanuddin juga mengumpulkan (dua) ktp e, dan menyerahkannya kepada petugas kpps, benama april, tps kelurahan bintuni timur. bahwa april kemudian mengadukan kejadian tersebut bawaslu kabupaten teluk bintuni. bahwa atas kejadian tersebut kemudian warga, benama samosir alam, yang tidak lain adalah saksi mandat pasangan calon pemohon melaporkan perbuatan oknum polisi tersebut kepolisian resort bintuni. bahwa pemilih yang menggunakan ktp e sebanyak orang, namun tidak mencantumkan alamat dalam pengisian daftar hadir tb, hanya mengisikan nama dan nik, yang kemudian mengaburkan kedudukan hukum pemilih sebagai pemilih tps kelurahan bintuni timur. bahwa pemungutan suara yang menggunakan ktp e dimulai sebelum pukul wit. bahwa ada pemilih yang bukan dari lingkungan tps kelurahan bintuni timur, datang memilih tps kelurahan bintuni timur, sehingga memungkinkan pemilih tersebut mencoblos lebih dari satu kali, dalam pilkada kabupaten teluk bintuni. bahwa berdasarkan pengamatan pemohon, sejumlah pemilih tersebut ada yang berasal dari luar provinsi papua barat dan diluar kabupaten teluk bintuni yang sejatinya tidak memiliki hak untuk memilih tps kelurahan bintuni timur. bahwa atas kejadian tersebut maka jelas dan terang, kpps tps kelurahan bintuni barat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, serta diduga bekerja untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan secara melawan hukum, dan merugikan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut yang oleh memohon dianggap sebagai suara sah. bahwa perolehan suara pada tps tersebut adalah sebagai berikut: ama persen tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) esesrloojenis keduatps kampung resides, jumlah dpt pemilih. tps kampung sir, jumlah dpt pemilih. tps kampung hubs, jumlah dpt pemilih. tps kampung benci, jumlah dpt pemilih. tps kampung benci, jumlah dpt pemilih. tps kampung nomina, jumlah dpt pemilih. tps kampung taro, jumlah dpt pemilih. tps kelurahan bintuni timur, jumlah dpt pemilih. tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni, jumlah dpt pemilih. tps kampung kampung argosigemerai distrik bintuni, jumlah dpt pemilih. tps kampung argosigemeraibarat distrik bintuni, jumlah dpt pemilih tps kampung merestui distrik poskota utara, jumlah dpt pemilih tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni jumlah dpt pemilih tps kampung amoeba, distrik poskota utara ketiga,bahwa memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni terkait pemilih ganda dalam dpt sebanyak pemilih sepanjang mengenai rekomendasi angka huruf yaitu menjaga surat suar yaitu sebanyak surat suara. bahwa memohon telah melakukan tindak lanjut sebagaimana surat keputusan kpu kabupaten teluk bintuni nomor: pl. sd kpu kab xl1 tertanggal november tentang tindak lanjut surat bawaslu teluk bintuni nomor pbmemberitahukannya akan ditahan kpu teluk bintuni dan tidak didistribusikan pemilih untuk menghindari penyalahgunaan . tindakan konkret atas rekomendasi bawaslu tersebut adalah kpu kabupaten teluk bintuni melakukan koreksi terhadap dpt yang mengandung nama ganda dengan cara mencoret nama nama ganda tersebut. berdasarkan penalaran yang wajar, pengguna hak pilih dalam dpt dan penggunaan surat suara oleh pemilih dalam dpt pada tps tps yang telah dilakukan koreksi paling banyak sama dengan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt dan surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam dpt setelah koreksi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan surat suara sebagaimana rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni. namun faktanya, berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tps, jumlah pengguna hak pilih dalam dpt dan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam dpt tps tps tersebut melebihi jumlah pemilih dalam dpt hasil koreksi padahal tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan ktp e (dp tb) dan pemilih yang pindah memilih ph). hal tersebut mengakibatkan banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari kali dan banyak pemilih yang tidak mempunyai hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada tps tps tersebut yang secara lengkap akan pemohon uraikan sebagai berikut tps kampung rata irowuturesminya, nuri wulandari lodie irianto igo emiliano korona adolf wangsanya serius enu, fransisca before titus nafurbenan rosita fenalampir efelista fenetruma robert imbau ester sure fabian nafurbenan lambert manusa emilio nafurbenan agustinus wangsanya benediktus wangsanya silvia wangsakampung rata irowutu distrik fafurwarm arp (on tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) tps kampung mergedlara marimba dan aleta areas tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) tps kampung jago distrik poskota selatan: then mobilnya yacob saununurobek kutanggas imam setiawan yunita berkokok ora magaprow anwar embrio ronde selai lailatul aji purnomo marine yume pel ema per tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) amerta| jago distrik poskota selatan tps kampung indonovelis yassin adriana yassin faletinus bersin wehelmina toba amanda yassin amanda yassin angelina yassin novelis yasin franklin roger yassin pius terima benny prasetyodpt tps kampung meyejgaelima money dan cristian masak adapun perolehan suara tps tersebut adalah sebagai berikut: pil tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) plugtatt, meyejga distrik merek tps kelurahan bintuni timurberikut: ibrahim nawarisa, pini dewi fatmawati, silva unik masumbauw, alex otto irian gunung, halida stei silang, wallis nawarisa, ani file, anggita anne kabar, ruslan syaiful alam, hasina, ibrahim dada, anda tony, sabar konsep, herman minibus, samsul bahri saudi, angsa masa barnes, fredrik bumi, dominus fenetruma, rugata baumaa pare joe tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) fakta lain yang terjadi tps kampung bintuni timur distrik bintuni adalah jumlah surat suara sah suara) melebihi jumlah pengguna hak pilih dalam dpt. akibatnya dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat distrik bintuni tabel dalam sistem informasi rekapitulasi (sikap) terlihat bertanda merah, tabel ini akan secara otomatis merah jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara. hal tersebut telah dikonfirmasikan kepada ketua kpps tps bintuni timur dan ketua kpps mengakui tidak ada pengguna hak pilih dalam (dp tb). sampai dengan diterbitkan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara distrik bintuni, angka dalam tabel masih merah. dalam rekapitulasi tingkat kabupaten ketua ppd distrik bintuni menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat (delapan) pemilih yang menggunakan ktp dan akan dilakukan pembetulan agar tabelnya tidak merah (sesuai antara pengguna hak pilih dan suara sah), saksi pemohon dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dengan tegas menolak pembetulan tersebut karena meragukan keaslian dokumen daftar hadir pemilih yang diakui oleh ketua ppd bahwa dokumen daftar hadir tersebut tidak berasal dari dalam kotak suara melainkan dibawa pulang oleh ketua kpps. hal ini juga menjadi temuan panas distrik bintuni yang menyatakan tps bintuni timur: terjadi masalah penggelembungan suara yang semua surat suarasurat suara cadangan turut dicoblos dengan mencoblos suara tidak menggunakan ataupun ktp ei . serangkaian peristiwa tersebut telah diajukan dalam formulir kejadian khusus dan atau keberatan oleh saksi pemohon tingkat distrik maupun tingkat kabupaten. tps kampung jawara distrik bishopatas nama deren asmorom, daniel asmorom, aprilia kabar, daniel asmorom, aria trangepel semua| tere tps pemohon) maret kokoh dpt petahana) ing jawara distrik bishop tps kelurahan bintuni baratamanda rosario kasihi, trisha anto olivia, cant nova, justin wakil, nikkan d.f bau, roy wardhana, dan hana aronggeaatau lebihjek bintuni barat distrik bintuni fakta lain yang ditemukan adalah bahwa terdapat (delapan) form. pemberitahuan kwk yang tidak sempat digelar atau diserahkan kepada pemilih, dikembalikan oleh aurelia l.d. serang (anggota kpps tps kepada ketua kpps tps dalam hal ini alex bersin, yang kemudian dibagikan oleh ketua kpps yang tidak diketahui oleh aurelia l.d. serang form. pemberitahuan kwk diberikan kepada siapa. bahwa penglihatan aurelia l.d. serang saat tps ada nama nama pemilik form pemberitahuan kwk digunakan oleh orang lain diantaranya: natalia yassin digunakan oleh orang yang tidak dikenali oleh aurelia l.d. serang, eusebius susur digunakan oleh orang yang tidak dikenali oleh aurelia l.d. serang, dance rohromana digunakan oleh heni putra genovava kino digunakan oleh paula mariawasi bahwa selain itu terdapat form pemberitahuan kwk yang pemilik haknya tidak berada kota bintuni dan tidak dapat menyalurkan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal desember yakni, natalia yassin, eusebius susur, aurelia yassin, florence yassin, yohanes yassin, francisco yassin, alfred yassin fakta ini turut pula menunjukkan bahwa setidaknya ada orang atau lebih yang tidak terdaftar dalam dpt, mendapat kesempatan untuk memilih pada tps tersebut. serangkaian peristiwa tersebut mempengaruhi perolehan suara dan merugikan pemohon. tps kampung merekoktavianus samin dan roket sawahtps kampung beritagar distrik beritag: abudhabi kutanggas, anton hindu, veronica kutanggas, juliana sorotan, yohanes kingdom, dan camila paciran,danik ina beritagar distrik beritagar dpt tps kampung manajer distrik merek yang seharusnya berjumlah pemilih, karena terdapat orang pemilih yang dicoret namanya dalam dpt karena ganda atas nama: siprianus berkokok. namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam dpt sebanyak pemilih sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih tps tesebut, karena tidak ada dpt maupun dppfakta lain adalah bahwa saksi mandat pemohon, miriam berkokok selama pemungutan suara tidak diizinkan masuk dalam tps oleh petugas kpps tps manajer. bahwa tps kelurahan. bahwa kpps tidak mendistribusikan semua form. pemberitahuan kwk. bahwa pemilih sebanyak orang, dan hanya memasukkan nama pada daftar tb, tanpa ada alamat dan nik, sehingga mengaburkan kedudukan hukum sebagai wajib pilih tps kelurahan bintuni timur. bahwa pemilih sebanyak orang juga terdaftar pada sebagai dpt tps lain, seperti: indah riyanto, terdaftar dalam dpt tps kampung argosigemerai. titi, terdaftar dalam dpt tps kelurahan bintuni timur. salatiga, terdaftar dalam dpt tps kelurahan bintuni timur, muhammad fadil, terdaftar dalam dpt tps kampung argosigemerai moh. said, terdaftar dalam dpt tps kelurahan bintuni timur amaliah, terdaftar dalam dpt tps kelurahan bintuni timur bahwa total suara sah tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni adalah suara, artinya jumlah pemilih sesuai dengan dengan dpt. semestinya masih ada sisa surat suara namun faktanya semua terpakai. bahwa diduga ada atau lebih pemilih mencoblos lebih dari (satu) surat suara. bahwa atas segenap kejadian tersebut, diduga penyelenggara sengaja melakukan pelanggaran administrasi pemilihan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dan sangat jelas mempengaruhi hasil pemungutan suara dan merugikan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut dalam pilkada kabupaten teluk bintuni. petrus petahana) mae bintuni barat distrik bintunitidak mencoret nama nama ganda dpt sesuai rekomendasi bawasludpt tps kampung rata irowutu distrik fafurwar sebanyak pemilih dpt tps kampung merged distrik fafurwar sebanyak pemilih dpt dpt tps kampung jago distrik poskota selatan sebanyak pemilih dpt tps kampung indo distrik fafurwar sebanyak pemilih dpt tps kampung meyejga distrik merek sebanyak pemilih dpt tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni sebanyak pemilih dpt tps kampung jawara distrik bishop sebanyak pemilih dpt tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni sebanyak pemilih dpt tps kampung merek distrik merek sebanyak pemilih dpt tps kampung beritagar distrik beritagar sebanyak pemilih dpt tps kampung manajer distrik merek sebanyak pemilih dpt tps kelurahan bintuni barat distrik bintuni sebanyak pemilihasangan calon nomor urut untuk dapat dibatalkan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon bupati dan dan calon wakil bupati teluk bintuninomor urut atas nama ir. petrus kasihi, m.t. maret kokoh, s.h.: menetapkan pasangan calon nomor urut atas nama ali ibrahim bau, se, yohanes minibus sebagai pasangan calon terpilih: atau setidak tidaknyapemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten teluk bintuni tahunyang diumumkan pada tanggal desember pukul wit), dan permohonan ago didaftardemikian halnya pengajuan perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal desember terhadap permohonan yang didaftarkan bupati teluk bintuni tahun tertanggal desember pukul wit, memerintahkan kpu kabupaten teluk bintuni untukbrahim bau, se, yohanes minibus. atau setidak tidaknyatps tps sebagai berikut,pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten teluk bintuni tps sebagai berikut:bintuni tahun tertanggal desember beserta lampiran berita acara rekapitulasi hasil: bukti fotokopikeputusan kpu kota tertanggal desember bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni pb pp. x11 tertanggal desember formulir model bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni pb pp. x1 tertanggal november formulir model bukti fotokopi surat kpu kabupaten teluk bintuni pl. sd kpu kab xi tanggal november perihal tindak lanjut, bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan temuan tertanggal november bukti fotokopi keputusan bupati teluk bintuni tahun tentang penunjuukti fotokopi surat edaran menteri dalam negeriberita media massa okezone.com tanggal september dengan judul mendagri tolak usulan mutasi pns periode januari agustus bukti fotokopi berita acara pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten teluk bintuni pb ba sg x tanggal november dan laporan nomor lp pb ri x1 yang ditangani oleh pengawas pemilmodel hasil salinan kwk) tps kampung resides distrik kuri, tanggal desemberesides distrik kuri model kwk):tanda bukti penyampaian laporan pl lp pb kab x1172020 tertanggal desember bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pemilihan formulir model tps kampung resides distrik kuri, tertanggal desember bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan emis amidenis residesjonas resides khusus lembaran hasil kampung sirsir distrik dataran times model kwk), khusus lembaran hasil kampung hubshubs distrik dataran times model kwk): bukti video panas distrik dataran times menyuruh ppd distrik dataran times mengambil surat mandat saksi pemohon tps hubs dan diserahkan kepada orang lain untuk gunakan tps hubs dan tps sir, bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan agus riyadi serangyakuza tokomaduraampung benci distrik dataran times model hasil kecamatan kwk), berikut lampiran khusus untuk kelurahan benci, bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan pl lp pb kab x11 tertanggal desember berikut foto ktp, foto pemberitahuan kwk undangan memilih) dan pemberitahuan kwk undangan memilih), bukti video keterangan pers kepala distrik dataran times yang datang bersama keluarga yang terdaftar dpt dengan membawa pemberitahuan dan ktp pada pukul wit tps kampung benci tetapi surat suara dinyatakan habis oleh petugas kpps, bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan lelaki dowansibaina distrik poskota utara model hasil salinandistrik poskota utara: bukti video panas distrik poskota utara atas nama hans sama yang mengaku mencoblos surat suara untuk mewakili keluarganya, bukti fotokopi foto paslon nomor urut dan panas distrik mengacungkan telunjuk jari: bukti fotokopi hasil perolehan kecamatan poskota utara (tidak menggunakan formulir yang sesuai dan tidak merinci hasil perolehan dari setiap tps dalam kampung,tertanggal desember dan desember bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan paulus aisasimoses samruben aisasioro distrik tamu model hasil salinan kwk): bukti fotokopi foto catatan daftar nama pemilih dengan menggunakan ktp tetapi tidak berdomisili dan tidak terdaftar dpt sebanyak orang: bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan bawaslu kabupaten teluk bintuni dengan nomor lp pb kab x11 bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan ardi bow, distrik bintuni model hasil salinan kwk), bukti fotokopi daftar hadir pengguna hak pilih dengan ktp e (dp tb) tps kelurahan bintuni timur, distrik bintuniformulir model laporan hasil pengawasan pemilutuan ridwan resides yassiakta pernyataan atas nama tuan abdul samad bau, pd.sigemerai distrik bintuni model hasil salinan kwk), bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu formulir model:argosigemerai,pindahan kwk) danbintuni timur, bukti fotokopi akta pernyataan atas nama nyonya gerhamodel kwk) tps kampung times, distrik bintunibaratetminus evecatatan saksi daftar hadir pemilih tambahan yang menggunakan ktp tps kelurahan bintuni barat, distrik bintuni,atarudin tayang paointuni, bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan bartomeus longsimur tertanggal desember tanggal desember sehingga masih dalam tenggang waktu (tiga) hari kerja sejak permohonan didaftarkli ibrahim bau, se, yohanes aon ir. petrus kasihi, maret kokoh, paperolehan suara pemohon tersebut disebabkan pelanggaran pelanggaran oleh peserta (pasangan calon nomor urut selaku petahana yang dapat mengakibatkan dibatalkan kepesertaannya serta pelanggaran pelanggaran oleh memohon yang memenuhi unsur untuk hilangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, yakni petahana melakukan penggantian pejabat secara besar besaran pada (tiga puluh) organisasi pemerintahan daerah opd) dan (dua puluh dua) distrik yang ada kabupaten teluk bintuni, dan hal tersebut telah dilaporkan bawaslu kabupaten teluk bintuni tetapi hanya diperiksa aspek pidananya saja, sedangkan aspek pelanggaran melakukan mutasi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dengan sanksi pembatalan calon, belum pertimbangkan oleh bawaslu, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran tersebut belum selesai dan beralasan hukum untuk dimohonkan keadilannya mahkamah konstitusiata irowutu distrik fafurwarata irowutu distrik fafurwged (tercatat mutiara)rgedgo distrik poskota selatango distrik poskota selatindoindoyejgayejga distrik meretimur distrik bintuni: bukti fotokopi laporan hasil pengawasan pemilu formulir modelnyonya banding kristina budiwara distrik bishopwara distrik bishopbarat distrik bintuni: bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan yulius larutkampung beritagar, distrik beritagarritagar, distrik beritagaranajeranajer distrik merek: bukti fotokopi surat edaran menteri dalam negeri terbukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan simon efrediresenat dowansiba tertanggal januari yang dibuat dihadapan ela yulia, sh., notaris kabupaten teluk bintuni. bukti fotokopi akta pernyataan atas nama tuan estefanus orocomnamuh. yunus tertanggal januari yang dibuat ella yulia, s.h., mkn., notaris kabupaten teluk bintuni. bukti fotokopi akta pernyataan atas nama kaharuddyoyo swarsundance basjumarsyahrilamosir alamtuan francisco antonio nomor tertanggal januari dibuat dihadapan allies dini s.h., mkn., notaris kabupaten serang bukti fotokopi akta pernyataan atas nama iwaketerangan ahli bambang eka cahya widodo disampaikan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten teluk bintuni, provinsi papua barat mahkamah konstitusi republik indonesia:ahwa berdasarjo. keputusan kpu kabupaten teluk bintuni nomor hk.o3.idiikuti oleh (dua) pasangan calon sebagai berikut: vide: bukti dan mor nama pasangan balai ali ibrahim bau, s.e., m.t. dan yohanes minibus ir. petrus kasihi, m.t. dan maret kokoh, s.h. bahwa pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati teluk bintuni tahun dilaksanakan pada tanggal desember hingga penghitungan suara tps berjalan dengan baik dan lancar, bahwa kemudian, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik dilaksanakan mulai tanggal s d tanggal desember bahwa selanjutnya, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten kantor kpu teluk bintuni dilaksanakan pada tanggal desember s d tanggal desember yang selanjutnya dituangkan dalamvide: buktihasil kabupaten kwk, vide: bukti bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati teluk bintuni tahun berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten teluk bintuni adalah sebagai berikut: reum pasangancalan peran suara yohanes minibus ir. petrus kasihi, m.t. dan maen oke bahwa penyelenggaraan pemilukada kabupaten teluk bintuni tahun sejak awaldengan sesama paslon dengan memohon maupun dengan bawaslu kab. teluk bintuni, namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik sehinggajalan dengan baik. bahwa memohon sangat keberatan terhadapsisi#undamentum petani dan petit permohonannya, antara lain: polita rolita fy.d.ii. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak 'berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon.eluk bintuni tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa pokok permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan(selanjutnya disebut objek sengketa ): vide:hal hal sebagai berikutbupati petahana pihak terkait) melakukan tindakan penggantian pejabat (tiga puluh) dinas dan badan pemerintahan daerah kabupaten teluk bintuni serta (dua puluh dua) distrik, dan sesuai dalilnya pemohon telah mengajukan laporan bawaslu kabupaten teluk bintuni sebagaimana dalam laporan nomor: reg lp pb kab x1 bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut karena tidak benar, karena atas laporan pemohon nomor: reg lp pb kab x1 dimaksud, bawaslu kabupaten teluk bintuni berdasarkan hasil kajiannya menyatakan bahwa apa yang dilaporkan pemohonatas keputusan bawaslu kabupaten teluk bintuni tersebut, pemohon berupaya mendelegitimasi penyelenggara dan pengawas pemilukada dengan menuduh bawaslu kabupaten teluk bintuni tidak profesional dan salah menerapkan hukum dan terindikasi ada interest tertentu yang menguntungkan pihak terkaitsecara keliru, yaitu:yaitu sengketa pemilihan saat proses pemungutan suarapilkada yang mengatur:untuk menjaga agar surat suara yang dimiliki oleh pemilih yang namanya dalam dpt tidak disalahgunakan oleh siapapun. yang jumlahnya sebanyak surat suara, yaitu: terdapat pemilih yang dicoret namanya dalam dpt karena ganda (tiga belas) tps:ppd dengan sengaja melakukan aksi telanjang sehingga para pemilih ketakutan untuk mendatangi tps.. bahwa ketiga pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon tersebut diatas akan pemohon uraikan dengan dalil dalil sebagai berikut: pertama, calon bupati nomor urut petahana) melakukan penggantian pejabat secara besar besaran upati petahana melakukan tindakan penggantian pejabat dinas dan badan pemerintahan daerah kabupaten teluk bintuni serta penggantian pejabat distrik dengan surat keputusan bupati teluk bintuni nomor tahun tentang penunjukahwa dalam surat keputusan ago dalam konsiderannya sama sekali tidak ada persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri, tidak seperti lazimnya penggantian yang telah mendapatkan izin dari menteri dalam negeri, bukti lain yang menunjukkan bahwa ago tidak mendapatkan izin dari menteri dalam negeri adalah sebanyak usulan mutasi yang disampaikan gubernur, bupati wali kota bahwa dalil pemohon dimaksud sangat mengada ada dan bertentangan satu sama lain, karesesuai dalil pemohon yangi sd kpu kab x1: ditahan kpu kab. teluk bintuni : bahwa terlepas dari dalil dalil pemohon yang tidak berdasar tersebut atas,yaitu terdapat pemilih yang dicoret namanya dalam dpt karena ganda (sembilan) tps merupakan,:yang diajukan pemohon:teluk bintuni tahun bahwa berdasarkankabupaten kota bahwa jumlah penduduk kabupaten teluk bintuni pada tahun berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester nomor: dukcapil, tanggal desember adalah sebanyak (delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) jiwa vide: bukti sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud pada dalil angkabahwa hasil perolehan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten teluk bintuni nomor hk. kpt kpumeminta| yohanes minibus ir. petrus kasihi, m.t. dan amen pata: suarangajuan permohonan pemohon telah lewatyang ditetapkan dan diumumkan pada tanggal desember pukul wit): bahwa memohon sangat keberatan dan menolaklita fundamental petani dan petit permohonannya, antara lain postalundamentalolita dbahwa oleh karena pengajuan permohonan pemohon telah lewat waktumenurut memohon, permohonan pemohon adalah tidak jelas dan kabur obscura libel), dengan alasan alasan sebagai berikut bahwa sesuamaka hasil perolehan suara yang ditetapkan memohon adalah urut| pasangan galon perolehan suara yohanes minibus kokoh, s.h. bahwa dalam dalil polita permohonan dan petit angka petit permohonan pemohon tertanggal desember (sebelum perbaikan permohonan), pemohon mendalilkan hasil perolehan suara yang benar versi pemohon adalah wo.urut| pasangan galon perolehan suara yohanes minibus kokoh, s.h. bahwa klaim hasil perolehan suara yang benar versi pemohon tersebut sama sekali tidak jelas darimana angka angka tersebut diperoleh, sehingga terjadi pengurangan jumlah perolehan suara yang ditetapkan memohon yang semula untuk pemohon sebanyak suara, namun menurut pemohon menjadi suara, demikian juga halnya perolehan suara untuk pihak terkait yang ditetapkan memohon semula sebanyak suara, namun menurut pemohon, perolehan suara untuk pihak terkait menjadi suara, bahwa apabila dalil dalil pemohon diteliti secara seksama, sama sekali tidak dapat ditemukan bagaimana angka angka hasil perolehan suara versi pemohon tersebut diperoleh. kesuburan dan ketidakjelasan sumber dan dasar penetapan hasil perolehan suara versi pemohon tersebut, sangat menyulitkan memohon untuk memberikan tanggapan atas hasil perolehan suara versi pemohon dimaksud, bahwa klaim penetapan hasil perolehan suara versi pemohon tersebut terbukti tidak berdasar dan mengada ada karena pemohon dalam perbaikan permohonannya tertanggal desember pemohon menghilangkan dalil polita dan petit tentang penetapan hasil perolehan suara versi pemohon tersebut,,pasa: bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknyadan dan pemilih yang dicoret namanya dalam dpt karena ganda, namun pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas hubungan antara kejadian kejadian pelanggaran yang diklaim sepihak oleh pemohon tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan yang dapat merugikan mempengaruhi perolehan suara pemohon, sehingga klaim perolehan suara yang diklaim pemohon sebagai hasil perolehan suara yang benar menjadi tidak dapat diterima, bahwa dalil pemohon angka huruf halaman adalah dalil yang kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu sama lain, dimadengan.i sd kpu kab xl: sejak januari hingga agustus ditolak oleh menteri dalam negeri dan salah satunya adalah usulan dari kabupaten teluk bintuni,teluk bintuni melalui laporan nomor reg lp pb kab x1 namun oleh bawaslu kabupaten teluk bintuni tidak ditindaklanjuti penyidikan dengan alasan karena tidak memenuhi unsur pidana. berdasarkan hasil kajian bawaslu tersebut diatas menunjukkan bahwa bawaslu kabupaten teluk bintuni tidak profesional dan salah dalam menerapkan hukum dan terindikasi, bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa terdapat pelanggaran mutasi dan atau pengangkatan pejabat yang substansinya belum dinilai dan ditegakkan hukumnya apakah tindakan petahana tersebut yang jelas tanpa ada ijin tertulis dan persetujuan dari menteri dalam negeri sebagai pelanggaran atau bukan berdasarkan hukum pemilihan yang diatur dalam tahun. adapun alasan permohonan pembatalan tersebut diajukan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari perselisihan hasil adalah dikarenakan: pertama, batasan rentang waktu larangan melakukan mutasi adalah enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan pelantikan, sehingga permohonan pembatalan ini masih dalam rentang berlakunya larangan tersebut. kedua, pemohon pun telah menempuh upaya penegakan hukum melalui bawaslu teluk bintuni, namun jawaban atas hasil pemeriksaan bawaslu adalah tidak memenuhi unsur pidana, sehingga menurut pemohon, ada penegakan hukum yang bahwa dalil pemohon juga tidak jelas karena, namun setelah memohon melakukan penghitungan atas dpt tps tps yang oleh pemohon dialihkan pada angka huruf halaman s d ternyata pemohon hanya mampu menyajikan data (seratus lima puluh lima) nama ganda. sehingga terbukti bahwa pemohon dengan tidak berdasar dan tidak jelas telah mendalilkan terdapat pemilih yang namanya ganda, yang ternyata tidak benar, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas dan kabur (obscura libel) yang bersumber dari data yang tidak valid, maka menjadi kabur dan tidak jelas, maka beralasan hukum apabila mahkamah menyatakan permohonan pemohon, bahwa memohon memohon agar uraian dan alasan alasan hukum memohonmohonan guo, bahwa memohon secara tegas menolak dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara pemohon sebanyak suara dan perolehan suara pihak terkait sebanyak suaradidasarkan adanya pelanggaran pelanggaran yang proses penegakan hukum belum selesai : vide: bukti bahwa sebelum memohon menanggapi secara detail dalil permohonan pemohon, terlebih dahulu memohon secara tegas menolak permohonan pemohon, karena permohonan pemohon dibangun atas asumsi asumsi, karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, pemohon tidak pernah mengajukan keberatan keberatan sebagai kejadian khusus dan tidak mempermasalahkan perolehan suara yang telah ditetapkan memohon secara berjenjang baik, yaitu pada saat rapat plenopada tingkat kabupaten, pemohon telah menerima dan menyetujui hasil perolehan suara tps distrik, kecuali tps distrik yaitu tps kel. teluk bintuni, suara sah lebih banyak:hasil dari tiap tiap tps tidak dibuka dan diperlihatkan pada saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik kuri: formulir kecamatan distrik kuri tidak diberikan kepada saksi paslon maka dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan (tiga puluh) tps yang tersebar distrik adalah mengada ada dan merupakan asumsi pemohon belaka, yang tidak sinkron dengyang dibuat oleh saksi pemohon atas nama alif permana, vide: bukti mengenai dalil pemohon bahwa calon bupati nomor urut petahana) melakukan penggantian pejabat secara besar besaran (angka huruf halaman s d halaman bahwa terkait dalil permohonan pemohon tersebut, dapat memohon sampaikan hal hal sebagai berikut bahwa sebelum memohon menerbitvide: bukti sampai dengan dikeluarkannya surat keputusan kpu kabupaten teluk bintuniobjek sengketa) vide: bukti memohon tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu kabupaten teluk bintuni terkait penggantian pejabat secara besar besaran tiga puluh) opd dan (dua puluh dua) distrik: bahwa demikian juga halnya, memohon tidak pernah menerima pengaduan dan atau keberatan dari pemohon terkait penggantian pejabat secara besar besaran tiga puluh) opd dan (dua puluh dua) distrik dimaksud, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon tentang penggantian pejabat secara besar besaran tiga puluh) opd dan distrik dimaksud pada prinsipnya memuat keberatan atas kinerja dan kewenangan lembaga lain, maka menurut hemat memohon, memohon tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi dalil keberatan pemohon tersebut:angka huruf halaman sid halaman bahwa sebagaimana telah memohon uraikan atas, bahwa memohonmerupakan permohonan baru, karena pemohon telah merubah dalil dalil polita danyang mendalilkan terdapat pelanggaran pelanggaran pada saat pemungutan suara dan pada masa tahapan terjadi tps kampung resides distrik kuri, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal desember) dan membagikan (dua) amplop berisi uang kepada sdr. denis resides,ker, dan setelah dokumentasi dilakukan maka kotak suara tutup kembali dan dimasukkan dalam mobil sekitar pukul wit dan:resides distrik kuri proses berlangsung dengan aman, yang dihadiri oleh warga masyarakat, saksi saksi pasangan calon, pengawas tps dan pihak keamanan, dan pencoblosan dilakukan satu per satu sesuai daftar pemilih tetap dpt), vide: buktiresides distrik kuri, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi pemohon atas nama emis aminaresides distrik kuri das aminresides tanker adalah urut pemohon sebanyak (nol) suara dan urut sebanyak (seratus lima belas) suara: vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung resides distrik kurkecamatan kuri telah dilakukan penghitungan perolehan suara seluruh tps se distrik kuri termasuk tps kampung resides distrik kuri, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik kuri disaksikan saksi saksi pasangan calon dan panas dan telah disahkan oleh memohon, vide: bukti tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik dataran times, pemohon mendalilkan bahwa saksi mandat pemohondan terhadap peristiwa tersebut bawaslu kabupaten teluk bintuni mengeluarkan rekomendas: bahwa memohon membantah dalil pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut: bahwa setelah memohon menerima surat bawaslu kabupaten teluk bintunataran times, vide: bukti dan bukti memohon melakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan kpu provinsi papua barat. setelah melakukan kajian dan koordinasi dengan kpu provinsi papua barat maka selanjutnya memohon menyampaikan jawaban rekomendasi pl. sd kpu kab il tertanggal desember kepada bawaslu kabupaten teluk bintuni yang pada pokoknya sebagai berikut: vide: bukti surat rekomendasi bawaslu kabupaten teluk bintuni pb l tertanggal desember tidak secara jelas dan tegas mencantumkan dan jenis pelanggaran yang mendasari rekomendasi pemungutan suara ulang, oleh karenanya rekomendasi bawaslu kab. teluk bintuni tidak memenuhdasarkan keterangan ketua panitia distrik dataran eines atas nama ayumi dowansiba menyatakan bahwa proses pemungutan suara pada tps kampung sir dandiantar dan dipersilahkan oleh panas distrik untuk masuk dalam tps kampung hubs dan sir: bahwa selanjutnya pada tanggal desember antara komisi pemilihan umum kab. teluk bintuni, bawaslu kab. teluk bintuni bersama sama dengan penasehat hukum dan saksi tim pemenangan nomor urut pemohon) melakukan rapat, dimana dari hasil rapat dimaksud dicapai hasil bahwa memohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi bawaslu kab. teluk bintuni karena rekomendasi bawaslu kab. teluk bintuni tidak memenuhi ketentuan dan pkpu nomor tahun dan bawaslu kab. teluk bintuni membenarkan dan dapat menerima sikap dan keputusan memohon tersebut, vide: bukti dan bukti bahwateluk bintuni, bawaslu kabupaten teluk bintuni secara tegas menyatakan tidak keberatan dengan sikap memohon yang pada prinsipnya menyatakan bahwa rekomendasi bawaslu tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan pkpu tentang pemungutan suara ulang sebagaimana surat bawaslu kab. teluk bintuni pb pm. x11 tanggal desember perihal menyikapi surat kpu kab. teluk bintuni pl. sd kpu kab xi1 perihal jawaban rekomendasi, vide: bukti bahwa proses pemungutan suara pada tps kampung sirisak dowansiba berada dalam tps kampung sirsirsir distrik dataran times adalah urut pemohon sebanyak (imasirsirdemikian juga halnya, bahwa proses pemungutan suara pada tps kampungtoni dowansiba berada dalam tps kampung hubshubhubs distrik dataran times adalah urut pemohon sebanyak (tujuhhubshubs. bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar, karena proses pemungutan suara pada tps kampung benci distrik dataran times berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada prote yaitu pada tanggal desember hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi pasangan nomor urut pemohon) atas nama efron dowansiba dapat menerima dan menyetujui hasil perolehan penghitungan suara tps kampung benci distrik dataran time dan atau laporan pengaduan secara berjenjang. belum selesai atas pelanggaran mutasi besar besaran oleh petahana, dan karenanya, demi kepastian hukum yang adil, beralasan hukum untuk dimohonkan penegakan hukumnya bersama sama dengan penegakan hukum atas permasalahan perselisihan hasil, halaman pelanggaran oleh petahana tersebut signifikan mempengaruhi keterpilihan pemohon. ketiga, terhadap pelanggaran pelanggaran memutari oleh petahana tanpa ijin tertulis mendagri, adalah pelanggaran serius yang dalam praktek penegakan hukum pemilihan serentak, diberikan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. oleh karena proses penegakan hukum bawaslu atas laporan pelanggaran tersebut belum diputuskan, maka beralasan hukum bagi pemohon untuk memohonkan kepada mahkamah konstitusi untuk menilai apakah tindakan petahana tersebut melanggar hukum pemilihan yang berakibat diskualifikasi atau tidak, sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan sengketa perselisihan hasil ago, tanpa mengambil alih wewenang penegakan hukum bawaslu maupun tun. invasi guo, selain pelanggaran terukur tersebut, petahana dan atau memohon juga melakukan pelanggaran pemilihan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pemohon sebagaimana uraian fakta hukum dan argumentasi dibawah ini. kedua, memohon dan pasangan calon nomor urut petahana) melakukan bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan pasangan calon petahana pada saat pelaksanaan pilkada kabupaten teluk bintuni sangat terlihat kasat mata dan terukur, dimulai dari tindakan penyelenggara yang tidak mencatat pemilih yang menggunakan ktp e dalam formulir daftar hadir, memberikan kesempatan kepada pemilih yang menggunakan ktp e sebelum waktu yang ditentukan, memberikan kotak suara sebelum hari pencoblosan kepada tim sukses pasangan calon petahana, membiarkan anak anakdua) suara dan urut sebanyak (seratus empat puluh enam) suara, vide: bukti t 028iddan atas hal tersebut telah dilaporkan bawaslu kabupaten teluk bintuni dengan nomor laporan pl pl pb kab x11 bahwa memohon menolak dalil pemohon tersebut karena proses pemungutan suara hingga penghitungan perolehan suara pada tps kampung benci distrik dataran times berjalan dengan baik dan aman, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana sesuai anggota ppd distrik dataran times atas nama benny dowansiba yang menyatakan bahwa proses pemilihan pada tps kampung benci dataran times dilaksanakan pada tanggal desember pukul wit dan berakhir pukul wit berjalan secara aman dan tidak terjadi konflik. pada saat pemungutan suara saksi urut dan saksi urut tidak hadir, namun disaksikan oleh panas distrik atas nama pokemon dowansiba dan juga panas lapangan atas nama yulian dowansiba.nol) suara dan urut sebanyak (lima puluh dua) suara, vide: bukti , dan72020: bahwa memohon secara tegas menolak dalil pemohon tersebut, karena faktanya proses pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara tps kampung nomina distrik poskota utara berlangsung dengan aman, yang dihadiri oleh warga masyarakatnomina distrik poskota utara, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi pemohon atas nama moses sanahasil penghitungan perolehan suara pada tps kampung nomina distrik poskota utara. bahwa adapun perolehan suara tps kampung nomina distrik poskota utara adalah urut pemohon sebanyak (sembilan puluh) suara dan urut sebanyak (seratus delapan puluh tujuh) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung nominanominampung taro distrik tamu,: bahwa memohon menolak dalil pemohon tersebut karena proses pemungutan suara pada tps kampung taro berjalan dengan baik dan aman serta tidak ada protes, yangtaro, hal ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana saksi pemohon atas nama alilin bau dapat menerima dan menyetujui menandatangani hasil perolehan penghitungan suara tps kampung tarotaro distrik tamu adalah urut pemohon sebanyak (enam) suara dan urut sebanyak (seratus tujuh puluh sembilan) suara. vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung taro distrik tamutamu telah dilakukan penghitungan perolehan suara untuk seluruh tps se distrik tamu termasuk tps kampung taro, dimana hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat distrik tamu, dan atasdesember bahwa memohon menolak dalil pemohon tersebut karena pemungutan surat suara, pencoblosan dilakukan setiap warga yang berdomisili rt rw tps kelurahan bintuni timur distrik bintuni yang terdapat dalam dpt, yang disaksikan oleh warga masyarakat, panas dan kpps, bahwa adapun coretan dalam formulir model hasil kwkjadi kekeliruan penulisan perolehan suara akhir, maka pihak saksi pasangan calon urut dan pasangan calon urut menyetujui untuk dilakukan peninjauan kembali, hasil dari pasangan calon urut sebanyak suara setelah dilakukan peninjauan kembali menjadi suara, dan pasangan calon urut sebanyak suara setelah dilakukan peninjauan kembali menjadi bahwa pemohon mengajukan laporan bawaslu kab. teluk bintuni pada tanggal desemberridwan rafideso dapat menerima dan menyetujui menandatangani hasil perolehan penghitungan suara tps kelurahantujuh puluh) suara dan urut sebanyak (dua ratus dua puluh tiga, dan atas hal tersebut pemohon telah melaporkan bawaslu teluk bintuni dengan nomor laporantimur distrik bintuni yang dihadiri danmuh. yunus dan muh. ilyaslima puluh satu) suara dan urut sebanyak (seratus sembilan puluh satul.a. malaya dan kaharuddikampung argosigemerai distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (seratus tujuh puluh dua) suara dan urut sebanyak (dua ratus lima puluh) suara.argosigemerai distrik bintuni,irw tps tps argosigemerai distrik bintunyo swargosigemerai distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (seratus lima puluh) suara dan urut sebanyak (seratus enam puluh dua) suara,gerhana dan rahmad hid distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (sembilan puluh sembilan) suara dan urut sebanyak (seratus empat puluh tujuhbarat distrik bintuni,dibawah umur memberikan hak pilih, membiarkan pemilih yang menggunakan ktp e luar domisili rt rw tps bahkan dari luar kabupaten teluk bintuninomor php.bup xiv tanggal februari haliawatara memberikan suara tps kampung times namun memberikan suara juga tps kelurahan bintuni baraanalis semua dan sundance bas puluh enam) suara dan urut sebanyak (dua ratus sembilan puluh empat) suara: vide: bukti danmerestuiimon umstui distrik poskota utara. bahwa adapun perolehan suara tps kampung merestui distrik poskota utara adalah urut pemohon sebanyak (sembilan) suara dan urut sebanyak (sembilan puluh tujuh) suara, vide: bukti dan bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung merestuimerestuitarudin pao) suara dan urut sebanyak (dua ratus lima puluh delapan) suara,moeba, distrik poskota utara:ps untuk mencoblos surat suara tersebumoeba,dison longsormoeba, distrik poskota utara. bahwa adapun perolehan suara tps kampung amoeba, distrik poskota utara adalah urut pemohon sebanyak (empat belas) suara dan urut sebanyak (seratus) suara, vide: bukti s d bukti bahwa dalil keberatan pemohon tps kampung amoeba,amoeba,telah terdaftar dan terdapat dalam dpt, yang disaksikan oleh warga masyarakat, ppl dan kpps yang walaupun tidak dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut maupun saksi pasangan calon nomor urut bahwa adapun perolehan suara tps bintuni timur, distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (seratus tiga puluh) suara dan urut sebanyak (seratus sembilan puluh delapan) suara, vide: bukti danmosir alam, distrik bintuni adalah urut pemohon sebanyak (delapan puluh empat) suara dan urut sebanyak (sembilan puluh enamdalil dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan adanya pelanggaran pada saat pemungutan suararkait: vide: bukti dites kel. teluk(tiga) tps yaitu tps kel. bintuni timur, tps kampung sir dan tps kampung hubs distrik dataran times. oleh karenanya, dalil dalil permohonan pemohon yang mempersoalkan pemungutan suaraka berdasarkan ketentuan pmk dimaksud, maka dalil pemohon yangyang menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, dan pemohon juga tidak menguraikan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon, maka dalil permohonan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak,.sebagaimana telah memohon uraikan atas, bahkan menjadi pemohon yang baru, karena pemohon telah merubah dalil dalil permohonan dan jugadengan alasan alasan sebagai berikut bahwa benar bawaslu kabupaten teluk bintuni menerbitkan surat rekomendasyang menegaskan merekomendasikan kepada kpu teluk bintuni untuk : vide: bukti berkoordinasi dengan pemilih yang namanya ganda dalam dpt tps mana yang sesuai alamat pemilih. menjag. dst. bahwa setelah menerimamemohon melakukan langkah langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu dengan langkah langkah memerintahkan kepada penyelenggara tingkat distrik ppd) dan pps se kabupaten teluk bintuni untuk melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan tps mana saja pemilih ganda sesuai surat kpu kab. teluk pl. sd kpu kab xi tanggal november tentang tindak lanjut surat rekomendasi dugaan penerusan pelanggaran administrasi: vide: bukti formulir yang pemilihnya ganda, meninggal dunia dan pindah memilih dilakukan pencopotan pada formulir dengan total (delapan ratus delapan) pemilih: bahwa formulir pemberitahuan tidak diserahkan dan ditahan oleh komisi pemilihan umum kab. teluk bintuni: bahwil tanggal desember vide: bukti maka memohon menyerahkan hasil verifikasi dan pelaksanaan rekomendasi kepada bawaslu kab. teluk bintuni vide: bukti dan juga kepada pemohon sebagaimana dalam tanda terima tanggal desember vide: bukti bahwa berdasarkan alasan atas, maka kpu kab. teluk bintuni memohon) telah melaksanakanoleh karenanya dalil pemohon yang menyatakan memohon tidak, provinsi sulawesi tengah, tahun diajukan oleh: nama darmin agustinus digilip alamat jalan tadulako nomor kelurahan kasintuwu, kecamatan poso kota utara, kabupaten poso, provinsi sulawesi tengah: nama abjad lawas alamat jalan garuda nomor rt rw. kelurahan birobuli utara, kecamatan palu selatan, sulawesi tengah,dua), berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk y.a.m.s xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada abd. misal bumi, s.h., fatiatulo lahir, s.h., moh. hasan ahmad, s.h., dan yansen kundimang, s.h., m.h., advokat konsultan hukum yang berkantor kantor hukum dan advokat y.a.m.s partner's yang beralamat pada jalan aru nomor kelurahan gebang rejo, kecamatan poso kota, kabupaten poso pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten poso, beralamat jalan pulau timor nomor kelurahan gebang rejo, kabupaten poso, provinsi sulawesi tengah: berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. sd kpu.kab bertanggal januari memberi kuasa kepada nasrul jamaluddin, s.h. (nia: harun, s.h. (nia: ujang hermansyah, s.h. (nia: adv kai agus darwis, s.h., m.h. (nia: kai wt i budi arta pradana nongftji, s.h, m.h. (nia: kai wt mohamad sholeh, s.h., m.h. (nia: dan hizbudin darmawan wahab, s.h. (nia: kesemuanya adalah advokat kuasa hukumr. vena g.m. inkiriwang alamat desa sultana dusun nama yasin mangun alamat jalan lagarutu nomor palusatu): berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada dr. abdul thalib rim, s.h., m.h. (nia: relics manurung, s.h. (nia: dan syahrul, s.h., cla., pengacara advokat dan konsultan hukum berkantor jalan pulau timor nomor kelurahan gebangrejo, kecamatan poso kota, kabupaten pospemohon guo, sebab pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga untuk menjamin terwujudnya negara demokrasi, perlindungan hak konstitusional warga negara dan perlindungan hak asasi manusia, mahkamah telah menegaskan diri sebagai pengawal demokrasi (the guardian the democracy) dengan mengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif vide: hal. mengawal demokrasi menegakkan keadilan substantif dalam refleksi kinerja proyeksi hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh wakil ketua mahkamah, santo, yang menyatakan: (sumber: bukti demikian pula pernah ditegaskan oleh santo dalam keterangannya buktirekapitulasi dan penyampaian dps hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada kpu kabupaten kota mulai tanggal sampai dengan oktober i. rekapitulasi dps hasil perbaikan tingkat kabupaten kota untuk ditetapkan sebagai dpt mulai tanggal sampai dengan oktober penyampaian dpt kepada pps mulai tanggal sampai dengan oktober rekapitulasi dpt tingkat provinsi mulai tanggal sampai dengan oktober pengumuman dpt oleh dps mulai tanggal oktober sampai dengan desember karyawan pt. sja terdiri atas warga lokal kabupaten poso berdomisilikecamatan pamona timur. dalam rangka coklat serentak tanggal juli sampai dengan agustus ppk pamona timur mengirim surat manajemen pt. sawit jaya abadi pt. sja) sebagaimana dalam surat ppk pamona timur nomor: ppk pasti vi! perihal permohonan data karyawan tertanggal juli (vide bukti dan telah diberikan data daftar karyawan pt. sja tertanggal juli (vide bukti bahwa dalam rangka pendataan detail pemilih berbasis nik wilayah pt. sja baik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi tengah tahun memohon melayangkan surat nomor: pp. .sd kpu.kap x perihal pendataan warga tertanggal oktober ditujukan kepada pt. sja (vide bukti agar diberikan akses memasuki areal perusahaan namun belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat pt. sja bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt) seluruh wilayah kabupaten poso, (vide bukti dari sejumlah karyawan pt. sja yang berdomisili dalam wilayah kabupaten poso, sejumlah karyawan yang tersebar kecamatan yakni kecamatan kecamatan poso kota, kecamatan poso kota selatan, kecamatan poso kota utara, kecamatan lage, kecamatan poso pesisir, kecamatan poso pesisir selatan, kecamatan poso pesisir utara, kecamatan pamona selatan, kecamatan pamona puselemba, kecamatan pamona barat, kecamatan pamona tenggara, kecamatan pamona utara, kecamatan pamona timur kecamatan lore barat, kecamatan lore utara. khusus untuk kecamatan pamona timur terdapat karyawan yang tersebar desa. nama nama karyawan pt. sja yang telah terdaftar dalam dpt, dari total karyawan pt. sja yang berdomisili kabupaten poso, hanya orang yang tidak terdaftar dalam dpt kabupaten poso dengan berbagai sebab (bukti namun demikian terhadap karyawan tidak terdaftar dalam dpt tersebut tidaklah otomatis kehilangan hak pilih sepanjang dapat menunjukan identitas resmi yang diperkenankan oleh undang undang pada saat pencoblosan ktp el atau suket), bahwa pasca pelaksanaan coklat data pemilih, sekitar tanggal november pt. sja menghubungi memohon untuk meminta audiensi untuk meminta tps khusus untuk perkebunan. namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh memohon karena dpt sudah ditetapkan serta penentuan titik koordinat tps sudah ditentukan, apalagi karyawan pt. sja sebagian besar justru bermukim diluar areal perusahaan dan nama nama karyawan telah telah terdata dalam dpt: bahwa dalam rangka menyukseskan pilkada kabupaten poso tahun maka terkait dengan keberadaan karyawan yang bekerja dalam areal pt. sja selama masa pandemi covid maka pada tanggal desembervide bukti bahwa walaupun pilkada kabupaten poso tahun dilaksanakan dalam situasi pandemi covid memohon selaku penyelenggara telah melakukan langkah langkah penerapan standar protokol kesehatan secara ketat untuk memastikan pemilih tetap antusias menggunakan hak pilihnya tanpa perlu merasa khawatir. menjelang hari pemungutan suara, memohon juga menggelar simulasi pemungutan suara tps dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian covid pada tanggal desember sekaligus sosialisasi tata cara pemungutan suara tps agar masyakarat mengetahui secara langsung dan tidak khawatir untuk datang tps. (vide bukti bahwa berdasarkan data pasca pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun sesuaidiperoleh data sebagai berikut: tabel jumlah daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun teen kecamatan aaa pamonaseiatan t0so hasan toretenoai a7o2 a50 asa toresetatan 24an soo sumber data kpu kabupaten poso tabel jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun kecamatan |pamonaseiatan sam sasa todos toretenoai soo loreseiatan a10 dame utara pp. poso pesisir selatan pamona barat poso kota selatan poskota utara lore barat lore timur lore phore pamona tenggara pamona utara jumlah total sumber data kpu kabupaten poso bahwa merujuk tabel atas, sebagaimana tertuang dalam form d.hasil kwk kpu kabupaten poso tahun vide bukti pengguna hak pilih adalah dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt dan tb, apabila dikonversi dalam bentuk persentase setara dengan partisipasi pemilih. tabel jumlah daftar pemilih tetap dpt)selembarbarat lore selatan jumlah total tabel jumlah pengguna hak pilih dalambuselembaselatan bahwa apabila dibandingkan dengan pilkada tahun pengguna hak pilih adalah sejumlah orang dari jumlah data pemilih dpt) dan sebanyak atau setara dengan hal ini berarti bahwa walaupun dalam situasi pandemi covid jumlah partisipasi pemilih pada pilkada kabupaten poso tahun justru meningkat sekitar apabila dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih pada pilkada kabupaten poso tahun vide bukti bahwa benar tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya dalam pilkada poso tahun tentunya dengan berbagai sebab dan alasan, akan tetapi tidak benar dan tidak logis klaim pemohon bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut seluruhnya merupakan pendukung pemohon karena berdasar atas asumsi atau imajinasi semata., bahwa tidak terbukti pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati peserta pilkada, khususnya yang menguntungkan pihak terkait atau merugikan pemohon. adanya pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya itu tentu saja bukan hanya mempengaruhi perolehan suara pemohon akan tetapi mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati peserta pilkada, bahwa lagi pula terhadap adanya pemilih yang tidak menggunakan hakpososepanjang mengenaibahwa menurut memohon, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan: bahwa mengenai pelaksanaan kampanye baik dalam masa normal maupun dalam masa pandemi covid telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum pkpu) dan pemilihan bupati dan wakil bupati dan atau pemilihan walikota dan wakil walikota sertajadwal kampanye dimulai sejak tanggal september sampai dengan tanggal desember sebagaimana ketentuantidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya bahwa memohon melakukan pembiaran kampanye diluar jadwal untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa memohon selaku penyelenggara dalam pilkada kabupaten poso tahun telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan dipenuhinya ketentuan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun yakni menjelang tahapan kampanye memohon telah sangat intens melakukan koordinasi dengan tim kampanye masing masing pasangan calon baik melalui rapat koordinasi maupun melalui surat penegasan mengenai tahapan dan jadwal kampanye serta dihadiri pula oleh bawaslu kabupaten poso sebagai pengawas dalam tahapan kampanye maupun stakeholder terkait. hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya memohon dalam pencegahan pelanggaran kampanye. beberapa kegiatan memohon berupa kegiatan rapat dalam rangka koordinasi yang dihadiri oleh liaison officer lo) tim pemenangan tim kampanye masing masing pasangan calon, bawaslu kabupaten poso dan stakeholder terkait sebagai berikut vide bukti pada tanggal september bertempat hotel ancora poso dilaksanakan rdk fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september bertempat hotel ancora poso dilaksanakan rapat koordinasi kampanye pemilihan serentak tahun dan sosialisasi pkpu nomor tahun tentang perubahanl september bertempat kantor kpu kabupaten poso dilakukan rapat koordinasi kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september bertempat kantor kpu kabupaten poso dilakukan rapat koordinasi tentang desain dan materi alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh kpu kabupaten poso, tanggal oktober tahun bertempat kantor kpu kabupaten poso dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kampanye debat terbuka: tanggal november bertempat kantor kpu kabupaten poso dilaksanakan lagi rapat koordinasi tentang fasilitasi iklan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati tanggal november bertempat kantor kpu kabupaten poso dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan debat publik (dua) dan persiapan debat publik tiga), tanggal desember bertempat kantor kpu kabupaten poso dilaksanakan rapat koordinasi persiapan akhir masa kampanye dan masa tenang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso pada pemilihan serentak tahun bahwa dalil pemohon terkait pembiaran kampanye diluar jadwal oleh memohon, adalah dalil yang tidak berdasar. pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas siapa yang membuat, kapan dibuat dan dimana, serta bagaimana jangkauannya. hal ini penting dikemukakan untuk menentukan apakah hal tersebut merupakan bagian kampanye pasangan calon atau timnya ataukah merupakan inisiatif pendukung pasangan calon. bahwa memohon telah menyampaikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati poso suratvide: putusan php.d x bukto: putusan mahkamah dalam perkara php.d vi tertanggal desember bukti bahwa demikian pula dalam putusan mahkamah nomor puutertanggal oktober (vide bukti sebagaimana digambarkan pada tabel berikut: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka september dan dialog, penyebaran bahan kampanye desember kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan atau kegiatan lain debat publik debat terbuka antar pasangan september calon desember iklan media massa cetak, iklan media november massa elektronik, iklan kampanye media desember sosial, dan atau iklan kampanye media daring kampanye melalui media sosial dan september kampanye melalui media daring desember (selama masa kampanye) masa tenang dan pembersihan alat peraga desember kampanye desember bahwa kampanye diluar jadwal bukanlah termasuk wewenangn atau membuat laporan melalui sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu), bahwa dalil pemohon mengenai terjadinya kampanye diluar jadwal merupakan dalil yang didasarkan atas asumsi tanpa didukung oleh fakta. mengenai hal ini, memohon tidak pernah mengetahui maupun menerima laporan dari pihak pemohon ataupun dari pihak lain perihal terjadinya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama pasangan calon dr. vena g.m. ingkiriwang dan yasin mangun berdasarkan buku register surat masuk kpu kabupaten poso tahun baik sebelum, pada masa kampanye maupun setelah tahapan kampanye (vide bukti bahwa sebagaimana dalil permohonan, pemohon secara tegas telah mengakui bahwa telah membuat laporan bawaslu kabupaten poso terkait dugaan kampanye diluar jadwal, akan tetapi laporan pengaduan pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil. bahwa pemohon tidak pulademikian dapat mempengaruhi perolehan suara pihak terkait. selain itu, bawaslu kabupaten poso belum pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap tuduhan tuduhan sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut. bahwa berdasarkan uraian atas, menurut memohon, dalil yang disampaikan oleh pemohon cenderung mengada ngada karena tidak disertai dengan bukti yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, ad. tentang dalil pemohon sepanjang mengenaibahwa terhadap dalil pemohon tersebut, menurut memohon merupakan dalil yang tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut: bahwa walaupun dalil pemohon dalam perkara guo berkaitan dengan tuduhan pelanggaran terhadap pihak terkait cast pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, akan tetapi karena dalil pemohon dalam permohonan menganggap memohon melakukan pembiaran atas pembagian kupon santunan, olehnya memohon berkepentingan memberikan tanggapan, bahwa terkait dengan tuduhan pembiaran dugaan money politics berupa pembagian kupon oleh pasangan calon nomor urut (satu), merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar: bahwa memohon tidak berwenang untuk menangani perkara money politik (politik uang), hal ini karna memohon hanya berwenang menangani pelanggaran administrasi, sedangkan terhadap tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang pilkada merupakan kewenangan bawaslu dan sentra gakumdu. bahwa memohon telah melakukan sosialisasi kepada masing masing pasangan calon dan tim kampanye masing masing pasangan calon maupun stakeholder terkait bahkan kepada mengenai kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak tahun yang juga dihadiri oleh bawaslu kabupaten poso berupa dokumentasi kegiatan maupun surat surat (vide bukti bahwa lagi pula, pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas apakah yang melakukan pembagian kupon merupakan bagian tim kampanye dan atau bagaimana sebaran serta kuantitasnya. berdasarkan surat keputusan pasangan calon dr. vena g.m inkiiwang dan yasin mangun nomor: vy i sk tk ps ix tentang susunan tim kampanye vena@yasin dalam pilkada kabupaten poso tahun vide bukti yang disampaikan kepada memohon, tidak terdapat nama sem besa sebagai tim kampanye yang diduga melakukan pembagian kupon santunan pada tanggal desember desa lena kecamatan puselemba kabupaten poso sebagaimana didalilkan. bahwa memohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi dari bawaslu kabupaten poso mengenai adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait sehubungan dengan dalil permohonan, bahwhadap tuduhan pemohon, seharusnya pemohon membuat laporan pidana untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan perundang undangan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon hingga permohonan ago diajukan: bahwa berdasarkan uraian atas, menurut memohon, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, ad. tentang dalil pemohon sepanjang pemohon: bahwa menurut memohon, dalil pemohonpemohon) adalah tidak berdasar hukum dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang relevan, dengan alasan sebagai berikut: bahwa sampai dengan permohonan pemohon diajukan, memohon sama sekali tidak memperoleh informasi adanya laporan yang disampaikan kepada instansi terkait mengenai pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon: bahwa andai atapun benar hal tersebut terjadinya, pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tim sukses atau pendukung pihak terkait tersebut sudah seharusnya dilaporkan oleh pemohon melalui jalurnya sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu melalui sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu) sesuai dengan kewenangannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon, bahwa lagi pula dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon, menurut memohon tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pelangg, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara seluruh pasangan calon dalam pilkada kabupaten poso tahun oleh karena itu, menurut memohon dalil pemohon guo tidak terbukti menurut hukum: ill. petit berdasarkan uraianposo tahun yang benar adalah sebagai berikut bupati dan wakil bupati poso urut perolehan tahun suara sah mangun darmin agustinus digilip abjad pama daa anda ir. samurai, si ar. tony sowolino,: bukti fotokopi salinkeputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor: hk.o3surattahun tanggal desember pada lampiran halaman adalah jiwa, bukti fotokopi surat pengumuman kpu kabupaten poso nomor: pl. pu kpu.kab viii tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati poso pada pemilihan tahun tanggal agustus bukti fotokopi berita acara pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun untuk pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, bukti fotokopi model form tt. kwk pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun: bukti fotokopi surat keputusan nomor: sk dpp.pd dpc! i1172017bukti fotokopi daftar hadir pengurus partai politik pengusung pasangan calon dr. vena g.m inkirrwang dan yasin mangun saat pendaftaran (manual dan dokumentasi): bukti fotokopi surat siloam makassar perihal istirahat sakit medical leave certificate), bukti fotokopi model form ba.hp kwk beserta lampiran bukti fotokopi lampiran berita acara penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon model form tt. hp kwk pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, bukti fotokopibukti fotokopi dokumen rangkuman surat masuk yang terima dari bawaslu kabupaten poso, bukti fotokopi surat kpu kabupaten poso nomorbukti fotokopi putusan bawaslu kabupaten poso nomor: ps.reg 1x tanggal september bukti fotokopi berita media online portalposo.blogspot.com dengan judul gakkumdu poso saat beri keterangan, bukti fotokopi dokumentasi kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang terdiri dari: surat, foto, video, bukti fotokopi foto proses pelipatan surat suara yang dilakukan oleh petugas pelipatan surat suara dengan menerapkan standar protocol covid bukti fotokopi foto pendistribusian logistik dari kpu kabupaten poso pps melalui ppk, bukti fotokopi foto rapid test terhadap seluruh penyelenggara pemilihan kabupaten poso pada pemilihan serentak tahun bukti fotokopi foto pelaksanaan pemungutan suara pemilihan serentak tahun kabupaten poso, bukti fotokopi foto kpps yang melayani pemilih pasien yang terkonfirmasi covid dan penyediaan bilik khusus pemungutan suara bagi pemilih yang bersuhu tubuh lebih dari derajat celcius: bukti fotokopi surat ppk pamona timur nomor: ppk pasti vii perihal permohonan data karyawan tertanggal juli bukti fotokopi daftar karyawan pt.sja yang diberikan oleh pihak pt.sja kepada penyelenggara pemilihan ppk pamona timur, tertanggal juli bukti fotokopi surat kpu kabupaten poso nomor: pp. .sd kpu.kap x perihal pendataan warga tertanggal oktober ditujukan kepada pt. sja dan video rekaman koordinasi ppk pamona timur dengan pihak pt. sja2 dan vidio koordinasi ppk pamona timur dengan pt. sja bukti fotokopi berita acara pleno kpu kabupaten poso nomor: pl. ba kpu.erentak lanjutan tahun kabupaten poso dan berita acara pleno kpu kabupaten poso nomor pp. ba kpu.kab x tentang perbaikan berita acara kpu kabupaten posoftar karyawan pt. sja hasil sinkronisasi antara data karyawan pt.sja dengan dpt pemilihan serentak tahun kabupaten poso, bukti fotokopi surat hasil rapat keputusantertanggal desember bukti fotokopi foto simulasi pemungutan suara pemilihan serentak tahun kabupaten poso, bukti fotokopi model form d.hasil kwk kpu kabupaten poso tahun bukti fotokopi model formda pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun bukti fotokopi foto rapat koordinasi dengan pasangan calon peserta pemilihan kabupaten poso tahun bukti fotokopi surat kpu kabupaten posotertanggal oktober bukti fotokopi salinan buku register surat masuk kpu kabupaten poso tahun bukti fotokopi dokumentasi kegiatan sosialisasi pelaksanaan kampanye pemilihan serentak tahun kabupaten poso terdiri dari: surat, foto, bukti fotokopi surat keputusan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten poso dr. vena g.m inkirrwang yasin mangun, sos nomor: vy i sk tk ps tentang susunan tim kampanye ver@yasin dalam pilkada kabupaten posooso tahun yang memenuhi syarat berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso nomor pl. kpt kpu.kabupaten poso tahun ditetapkan poso pada tanggal september bukti p t. dan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu)ditetapkan poso pada tanggal, september bukti p t. bahwa kemudian pada hari rabu tanggal desember komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kecamatan dalam wilayah kabupaten dengan cara mengingat formulir model d.hasil kecamatan kwk dan dituangkan dalam formulir model d.hasil kabupaten kota kwk, sesuaiyang telah dihitung dalam rapat pleno kpu, lalu dibubuhi tandatangan oleh para saksi, yang masing masing direkomendasikan oleh partai politik pengusung pasangan calon nomor urut satu), pasangan calon nomor urut dua) dan pasangan calon nomor urut (tiga) sebagaimana dalam surat, bukti p t. bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal desember komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan surat keputusaegitu pula halnya dalam putusan nomor puu vii mahkamah kembali menegaskan bahwa:pemohon mengajukan permohonan guo dalam konteks mempersoalkan penetapan rekapitulasi suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang ditetapkan oleh memohon dan pelanggaran yang sangat signifikan dan berpengaruh dalam proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang mempengaruhi perolehan hasil pemilihan. dan oleh karenanya mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pilkada kabupaten poso tahun yang diajukan oleh pemohon.(legal standing)),tahun bukti p t. dan berita acara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun nomor: pl. ba kpu.kab xii tanggal desember tahun bukti p t. dengankabupaten poso nomor urut (satu) dr. vena ingkiriwang dan yasin mangun dengan suara sebanyak enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam). pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut (dua) darmin agustinus digilip dan abjad lawas dengan suara sebanyak lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas) pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut (tiga) ir. samurai, dan ir. tony sowolino, dengan suara sebanyak sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat), bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso vide bukti pt pt pasangan calon dokter vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun telah ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun sebagai peraih suara terbanyak. bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso vide bukti pt pt telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh memohon, yang terlebih dahulu diakui dan diterima oleh para saksi yang dihadirkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun dalam rapat pleno penghitungan suara oleh komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso. bahwa sesuai dengandiatur dalam bab huruf dan maka pasangan calon dokter vena g.m. inkirrwang dan yasin mangun mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak terkait dalam permohonan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dalam perkara nomor: php.bup xix tanggal januari bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso, vide bukti pt dan pt yang telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun sebagai peraih suara terbanyak atau sebagai pemenang, mempunyai kepentingan langsung secara konstitusional, karenanya berhak secara hukum untuk menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara guo. bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dokter vena g.m. inkiriwan dan yasin mangun dan atau kuasanya, telah mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada hari rabu tanggal januari yang telah pula diterima dengan tanda terima berkas permohonan calon pihak terkait nomor: cpt.(bup) pan.mk bahwa sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf dan serta danasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dokter vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun nomor urut memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara php nomor: php.bup xix ii. dalam eksepsi: pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun huruf b. kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan jiwa (dua ratus lima puluh ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukanjuncto pmk nomor tahun huruf . kewenangan mahkamahyek perselisihan dan hurufditetapkan oleh pemohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon dan berdasarkan sumber data daftar kependudukan baru dkb) semester tahun kependudukan dan catatan sipil dukcapil) kemendagri, jumlah penduduk kabupaten poso yakni jiwa bukti p t. bahwa berdasarkan data perhitungan tersebut, oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten poso bersama komisi pemilihan umum memutakhirkan serta menetapkan jumlah daftar pemilih tetap dpt) kabupaten poso sebanyak jiwa, sebagaimana ditetapkan dalam berita acara komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso nomor: pp. ba kpu.kab 1xi2020an ditetapkan dengan perbaikan berita acaraitambahkan dengan jumlah pemilih yang pindah memilih dpp) sebanyak jiwa serta jumlahtb) sebanyak jiwa, sehingga jumlah keseluruhan data pemilih sebagaimana diuraikan atas adalah sebanyak jiwa, yang secara rinci dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: data daftar pemilih kabupaten poso tahun tabel. assets sumber data model hasil kabupaten kota kwk bahwa berdasarkan data riil yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun sesuai dengan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso nomor: pl. kpt kpu.kab xii adalah sebanyak suara. bahwa dari data dpt sebanyak jiwa, dikurangi dengan pengguna hak suara sebanyak suara, maka didapat angka selisih yang tidak menggunkan hak suara sebanyak jiwa, yang diklaim oleh pemohon sebagai pemilih yang berpotensi memilih paslon nomor urut pemohon). data daftar pengguna hak pilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun tabel. ses jumlah yang pindah terdaftar dalam dpt pengguna hak memilih (dp ph) yang menggunakan jumlah pilih dalam yang hak pilih dengan ktp dpt menggunakan elektronik atau surat hak pilih keterangan tb) ana sumber data model hasil kabupaten kota kwk bahwa perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten sesuai berita acara kpu kabupaten poso vide bukti p t. dan bukti p.t. menunjukkan prosentase perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yakni, paslon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut satu) dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun dengan suara sebanyak enam puluh saribu tiga ratus duapuluh enam). paslon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut dua) darmin agustinus digilip dan abjad lawas dengan suara sebanyak lima puluhtiga ribu tiga ratus sembilan belas). paslon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut tiga) ir. samurai, m.si., dan ir. tony sowolino, msi., dengan suara sebanyak (sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh empat). bahwa perbedaan dan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut (satu) sebagai pihak terkait, dengan pasangan calon nomor urut (dua) sebagai pemohon adalah sebanyakyang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun tabel no|. nama pasangan calon perolehan suara bahwa berdasarkan tabel penghitungan atas pihak terkait atau pasangan calon nomor urut satu) adalah sebagai peraih suara terbanyak suara, dan pemohon atau pasangan calon nomor urut dua), adalah sebagai peraih suara terbanyak dua), dengan selisih suara terhadap paslon nomor urut satu), jika dihubungkan dengan system atau metode penghitungan yang ditentukan dalam pmk nomor tahun yakni suara sah suara, sementara selisih hasil penghitungan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait suara, sehingga permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dengan konsekuensi hukumnya permohonan tidak dapat diterima. bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait, jika dikonversi persen yo) selisih suara pemohon dengan pihak terkait yakni suara dibagi suara sah suara sehingga juga tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara atau tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil perhitungan php) mahkamah konstitusi. bahwa pemohon mendalilkan calon pasangakarena tidak dihadiri oleh ketua dewan pimpinan cabang partai demokrat poso, sebagai partai pengusung, bahwa dalil pemohon tersebut, merupakan dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut: bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos tanggal september telah dihadiri oleh pengurus partai politik gabungan partai politik pengusung, walaupun ketua dpc partai demokrat kabupaten poso drs. piet inkiriwang, mm., tidak hadir namun pengurus menyerahkan surat keterangan sakit kepada memohon dan pendaftaran tetap dihadiri oleh pengurus defenitif dari dewan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten poso yakni wakil ketua ellen ester selalu, dan sekretaris umum, dra. dilewati lukman bukti p t. bahwa paslon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos melakukan pendaftaran pada tanggal september sebagaimana berita acara pendaftaran (vide bukti p t. dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tertuang form tt. kwk (bukti p t. beserta laporannya vide p t. bukti tanda terima selanjutnya berdasarkan ketentuan jotelah memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana dalam berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon vide bukti p t. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, memohon berkesimpulan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan sehingga memohon menetapkan bakal pasangan calon dr. vena g.m inkirrwang dan yasin mangun, sos menjadi calon sebagaimana dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor: pl kpt kpu.kab 11vide bukti p t. bahwa selama proses pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung, telah pula dipantau secara langsung oleh bawaslu kabupaten poso dan tidak terdapat temuan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. bahwa ketidakhadiran ketua dpc partai demokrat sebagai salah satu unsur pengurus pada saat pendaftaran karena sakit yang disertai dengan surat keterangan yang sah dari instansi yang berwenang cast medical leave certificate tertanggal agustus yang dikeluarkan oleh silang hospital dan diserahkan kepada memohon pada tanggal september bahwa terhadap proses hasil pendaftaran tersebut, memohon mengumumkan sebagaimana pengumuman no: .b pl. pu. kpu.kalidengan tujuan agar masyarakat kabupaten poso dapat mengetahui dan memberikan masukan serta tanggapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam tenggang waktu tanggal s d september namun tidak terdapat sanggahan dan ataupun tanggapan dalam tenggang waktu yang ditentukan kpu vide bukti p t.nah pasangan calon atas nama muh syarif rum mahmoud dan vivian baso aliatas pengaduansso tahun dengan demikian permohonan tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan mahkamah. petit pemohon tidak sesuai pmk lampiran bahwa dalam lampiran pmk telah diatur sistematika penyusunan permohonan pemohon namun jika dicermati permohonan pemohon petitumnya tidak sesuai dengan lampiran pmk bahwa petit permohonan pemohon dan yang mohon supaya mahkamah memutuskan pihak terkait untuk didiskualifikasi dan memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) merupakan kewenangan bawaslu yang bukan kewenangan mahkamah sehingga mahkamah tidak akan dapat mengabulkan permohonan pemohon, bahwa pemohon tidak pernah memohonkan kepada mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati poso tahun yang benar menurut pemohon: bahwa konsekuensi hukum logis dari petit yang bukan merupakan wewenang mahkamah dan petit yang tidak dimohonkan pemohon untuk diputuskan mahkamah, membuat permohonan pemohon menjadi tidak dapat diterima, berdasarkan argumentasi danmenjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi pihak terkait dengan tidak mempertimbangkan lagi pokok permohonan pemohon tentang eksistensi permohonan pemohon bahwa permohonan pemohon darmin agustinus digilip dan abjad lawas paslon nomor urut jika dicermati secara saksama baik dalam pokok permohonan polita) maupun dalam kesimpulan permintaan amar putusan petit), bertentangan dengan makna dasar dikeluarkannya aturan mengenai sengketa perselisihan hasil perolehan suara dalam kontestasi pilkada, sebagaimana yang diatur dalamleh karenanya tindakan pemohon dalam permohonannya jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum pihak terkait. bahwa pemohon mengabaikan dan atau tidak menggunakan saluran dan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak tahun yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, justru terhadap keberatan keberatan yang didalilkan pemohon adalah seolah olah menjadikan bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun bahwa dalil dalil yang diajukan pemohon nampak jelas dalam polita dan petitumnya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, melalui panas pemilihan kabupaten poso, yang dapat ditindaklanjuti gakumdu apabila berunsur pidana, pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif tsm)berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso nomor:bahwa berdasarkan keputusan kpubukti dan berdasarkanpemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dengan nomor urut bahwa berdasarkan uraian di. ii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan pilkada juncto pmkdalam pemilihan calon bupati dan wakil bupatitermasukterhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kabupaten poso, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut pihak terkait bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. ii. dalam pokok permohonan: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil pemohon kecuali terhadapa hal yang diakui kebenarannya oleh pihak terkait:, bahwa hal hal yang diuraikan oleh pihak terkait dalam eksepsi dan dianggap terulang karena dalil dalil yang secara langsung dituduhkan pemohon terhadaposo tahun adalah tidak benar, untuk itu dalil permohonan pemohon dalam pokok permohonanndiri: bahwa mengenai keberatan pemohon tentang diterimanya pendaftaran bakal pasangan calon dokter vena g.m. inkirirang dan yasin mangun, dengan alasan bahwa pada saat pendaftaran tidak dihadiri ketua partai demokrat kabupaten poso bahwa paslon dokter vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun, pada saat mendaftar tanggal september telah direkam dalam berita acara pendaftaran oleh memohon, yang telah pula dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas, baik untuk syarat syarat pencalonan dan syarat syarat calon, dari kedua persyaratan yang ditetapkan tersebut, dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam juncto nomor tahun sebagaimana pula tertera dalam berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon form ba.hp kwk dan laporannya serta form tt. kwk dan laporannya bukti p t. yang selanjutnya oleh memohon menerbitkan berita acaracalon bupati dan calon wakil bupati poso dalam pilkada serentak tahun (bukti p t. bahwa peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor: tahun tentang perubahan ketiga atasatur dalam dan menetapkan bahwa pada saat mendaftarkan bakal pasangan calon yang diusung, maka pengurus partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon wajib hadir pada saat pendaftaran, bahwa cast dewan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten poso dipimpin oleh wakil ketua ellen ester selalu dan sekertaris umum, dilewati lukman), sehingga persyaratan yang dimaksudkan atas telah terpenuhi menurut ketentuan pkpu tahun bahwa meskipun ketua umum dpc partai demokrat drs. piet inkirrwan, mm., tidak dapat bersama sama dengan pengurus partai koalisi atau gabungan partai pengusung untuk mendampingi bakal pasangan calon dokter vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun, karena berhalangan sakit, dan surat keterangan sakit dari medical leave certificate, yang dikeluarkan oleh rumah sakit siloam hospitals jakarta, bertanggal agustus telah diperlihatkan dan diserahkan secara resmi kepada memohon kpu kabupaten poso pada saat pendaftaran tanggal september bahwa selanjutnya baik paslon bupati dan wakil bupati poso tahun dokter vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun, maupun paslon bupati dan wakil bupati poso tahun darmin agustinus digilip dan abjad lawas, serta paslon bupati dan wakil bupati poso tahun ir. samurai, msi., dan ir. tony sowolino, telah diumumkan secara terbuka kepada public dari tanggal sampai dengan tanggal september yang materinya adalah memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak pihak serta elemen masyarakat untuk memberikan sanggahan dan tanggapan atas hasil verifikasi kpu kabupaten poso mengenai syarat pencalonan dan syaratcalon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun hal ini juga dilakukan dengan bentuk pengumuman website resmi komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso, yang register dengan no: .b pl. pu. kpu.kab viii (bukti p t. yang hasilnya tidak ada protes dan keberatan, baik oleh pemohon sendiri maupun pihak pihak lainnya, baik yang ditujukan kepada kpu poso maupun kepada masing masing paslon. bahwa pemohon mendalilkan permohonannya atas pelanggaran kampanye yang dilakukan pihak terkait sebagai berikut: kampanye diluar jadwal melalui media elektronik pada tanggal september kelurahan gebangrejo sekitar pukul wita berupa screen shoot jaringan wifi oleh irfan rengga, dengan whats dimana dalam screen shoot tersebut ternyata memiliki photo pasangan pihak terkait dan terdapat kalimat jangan lupa tanggal des cellos ibu dokter vena yasin membangun bersama, sejahtera bersama salam bahwa tanggal september belum masa tahapan kampanye sebagaimana ditegaskan dalam pkpu tahun dimana masa kampanye dimulai sejak tanggal september s d desember sehingga terang dan jelas, tanggal september tidak masuk dalam masa kampanye dan hal ini juga telah dilaporkan oleh pemohon bawaslu poso dan telah diproses oleh pihak bawaslu poso bahwa dalil pemohon yang menuduh pihak terkait membagi kartu santunan desa lena merupakan tuduhan yang mengada ada dan tidak benar dengan alasan bahwa pihak terkait tidak memiliki program kartu santunan sebagaimana dimaksud pemohon untuk mempengaruhi pemilih memilih pihak terkait bahwa sem bola bukanlah merupakan tim sukses pihak terkait: bahwa kartu santunan sebagaimana dimaksud pemohon diduga kuat dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dan santunan (bahan sembako, fasilitas pendidikan seragam sekolah dan uang duka rp. yang akan diberikan dalam kartu santunan merupakan santunan yang tidak dapat dipercaya dan tidak masuk diawal bahwa terhadap pelanggaran dikemukakannya kartu santunan desa lena kec. puselemba tersebut telah dilaporkan oleh pemohon bawaslu bahwa pada halaman dan permohonan pemohon menuduh tim sukses pihak terkait melakukan dugaan penyebaran berita bohong terhadap ketua tim sukses pemohon sehingga mempengaruhi pengurangan pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut cast pemohon namun hal ini tidak benar karena bahwa tuduhan kampanye dugaan berita bohong melalui media facebook berupa gambar vidio foto ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut yang terjadi pada tanggal desember pukul wita sangat mempengaruhi massa pemilih, loyalis dan fanatik pasangan calon nomor urut adalah tidak bahwa ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut cast sesi k.d bappeda, sh.mh bukanlah merupakan pasangan calon bupati atau wakil bupati tetapi sesi k.d bappeda, sh.mh hanyalah ketua tim kampanye pasangan calon nomor urut yang tugas utamanya mensosialisasikan visi misi dan memenangkan pemohon dalam pemilukada poso tahun sehingga tuduhan pemohon menyebarkan dugaan berita bohong terhadap ketua tim kampanye nomor urut untuk mempengaruhi pemilih supaya tidak memilih pemohon merupakan imajinasi maupun asumsi pemohon saja yang sama sekali tidak ada korelasinya dan tidak mempengaruhi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten posokni sebesar jumlah pengguna hak pilih jumlah data pemilih pihak terkaitposo tahun bahwa pihak terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati posposo tahun dan telah mengikuti tahapan tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak pernah melakukan perbuatan curang apalagi yang bersifat terstruktur sistematis dan massif tsm), dalil permohonan pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang samasekali tidak benar dan mengada ada, selain itu, pemohon juga tidak sanggup menjelaskan secara konkrit tentang, siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan sertabagaimana cara melakukannya dan apakah yang didalilkan pemohon signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon, berdasarkan dalil pokok permohonan, terbukti permohonan pemohon tidak signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon sehingga permohonan pemohon dikategorikan permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscura). bahwa dalil pemohon dalam permohonannya dengan menyatakan terdapat jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya bupati dan wakil bupati poso, oleh karena memohon menerima pendaftaran pasangan calon dokter vena g.m ingkriwang dan yasin mangun, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun dimana pasangan calon dokter vena g.m ingkriwang dan yasin mangun tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan bahwa demikian halnya pernyataan pemohon, dengan menerangkan memohon tidak menyediakan akses untuk pemilih sesuai dengan protocol covid sehingga jiwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya dimana jiwa diklaim merupakan suara milik pasangan calon nomor urut pemohon). bahwa sangat tidak logis, klaim pemohon paslon nomor urut atas pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebesar merupakan suara milik pemohon tanpa menggunakan apa yang menjadi indikator, alat ukur atau parameter maupun bukti bukti yang akurat yang digunakan pemohon untuk mengklaim suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, bahwa tidak benar, ribuan pemilih yang sekitar pt.sja pamona timur yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan suara milik pemohon. berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi antara forkopimcam, kepala desa sesja (bukti p t. dan daftar hadir rapat koordinasi camat, kades, opd, polsek, danramil pamona timur (bukti p t. tertanggal desember secara khusus telah disepakati dan diputuskan bagaimana pelaksanaan pilkada sekitar pt.sja. artinya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah hak nya untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya, tetapi menjadi keliru dan salah serta tidak logika pemohon mengklaim ribuan suara merupakan hak miliknya karena pemilih saja tidak menggunakan hak pilihnya dan pemikiran yang demikian ini disebut logical fallacy bahwa surat pernyataan sebahagian kecil masyarakat kab. poso yang dibuat setelah selesai pemilihan adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dengan alasan surat pernyataan bukanlah surat suara yang digunakan oleh memohon selaku penyelenggara pemilukada poso surat pernyataan dari pandangan hukum merupakan surat yang hanya mengikat kepada pembuat pernyataan bukan kepada orang lain bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut maka azas pemilukada cast sifat rahasia telah dilanggar: iv. petit: berdasarkan keseluruhan keterangan pihak terkait atas, mohon mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara guo berkenan memutuskan dengan amar putusan: dalam eksepsi: mengabulkan eksepsi pihak terkait, dalam pokok perkara,oso nomor: pl. kpt kpu.poso tahun tanggal desember pukul wita, dengan perolehan suara sebagai berikut: keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso tabel. nama pasangan calon perolehan suara pasangan calon nomor urut pihak terkait pasangan calon nomor urut pemohon) pasangan calon nomor urut total suara sah atau apabila mahkamah kons, tanggal september bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso. hasil kabupaten kota kwk), bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten posopl. ba kpu.kposo tahun september model ba.hp kwk), bukti pt fotokopi berita acara nomor: pl.tanggal september bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten poso .b pl. pu kpu.kab ix tentang pengumuman hasil dokumen calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september bukti pt fotokopi jumlah penduduk menurut jenis kelamin kabupaten poso sumber data dkb semester. tahun dukcapil kemendagri), bukti pt fotokopipt fotokopi berita acara pp. .2ba kpu.kab x tentang perbaikan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor: pp. .2ba kpu.kab x tentangtanggal oktober bukti pt fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai demokrat nomor sk dpp pd dpc!! tentang susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang partai demokrat kabupaten poso periode tanggal maret bukti pt fotokopi berita acara pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september bukti pt fotokopi tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september model tt.i kwk): bukti pt fotokopi lampiran tanda terima bakal calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tanggal september lampiran model. tt. kwk): bukti pt fotokopi hasil keputusanbukti pt fotokopi daftar hadiri2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten poso, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan keterangan terkait hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tingkat kabupaten. bahwa bawaslu kabupaten poso menghadiri dan melakukanyang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten poso kantor kpu kabupaten poso mulai tanggal s d desember dengan hasil pengawasan sebagai berikut bukti kabupaten poso tahun hari kamis tanggal desember pukul wita bukti bahwa pemohon mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi hari senin tanggal desember pukul wita, sehingga pengajuan permohonan guo, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka permohonan guo sudah seharusnya dinyatakan diterima menurut hukum. ivtentang tindakan memohon dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon, dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun (nomor urut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa kabupaten poso provinsi sulawesi tengah adalah salah satu kabupaten yang menggelar pilkada serentak tanggal desember indonesia dan mempunyai (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan perolehan suara sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil nama pasangan bupati nomor calon jabatan perolehan suara urut lan vena g.m. calon bupati nkiriwang enam puluh satu ribu tiga ratus darmin gusti tiga ribu tiga ratus enam ratus ir. tony sowolino, calon wakil sembilan puluh (seratus dua puluh lima ribu tiga total ratus tiga puluh sembilan) suara bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten dilaksanakan untuk rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan tanggal desember dan pemilihan pemungutan suara ulang psu) tanggal desember yang dihadiri oleh perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun yakni bapak adrianus lobata mewakili pasangan calon nomor urut (satu) dr. vena inkiriwang yasin mangun, bapak syarifudin odjobolo mewakili pasangan calon nomor urut (dua) darmin agustinus digilip abjad lawas, bapak fitrah nur mewakili pasangan calon nomor urut (tiga) ir. samurai, ir. tony sowolino, si. bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan, bawaslu kabupaten poso telah menyampaikan saran perbaikan dan perwakilan pasangan calon telah menyampaikan keberatan kepada komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso, terkait dengan kekeliruan penjumlahan pengguna hak pilih dan kekeliruan penjumlahan hasil perhitungan suara. bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten poso dan keberatan dari perwakilan pasangan calon tersebut, komisi pemilihan umum kabupaten poso telah melakukan perbaikan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan. bahwa sampai dengan berakhirnya rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan, sudah tidak terdapat lagi keberatan dari peserta rapat pleno termasuk dari ketiga perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun tersebut, telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten poso pada tanggal desember sesuai surat keputusan kpu kabupaten poso nomor: pl. kpt kpu.kab xi1 dengan perolehan suara sebagai berikut: bukti urut nama paslon perolehan persentase paslon suara keterangan terkait dalil pemohon tentang tindakan memohon kpu kabupaten poso dalam penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon dr. vena inkiriwang dan yasin mangun nomor urut bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. bahwa pada tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati poso tahun sebelum masa pendaftaran calon, pada tanggal agustus bawaslu kabupaten poso telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan yang pokoknya terkait dengan kepatuhan terhadap waktu pendaftaran dan keterpenuhan keabsahan dokumen syarat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, kepada komisi pemilihan umum kabupaten poso sesuai surat nomor: k.st pm. .o2 viii dan surat imbauan kepada pimpinan partai politik pengusung kabupaten poso sesuai surat nomor: k.st pm. viii serta kepada bakal calon perseorangan sesuai surat nomor k.st pm. vii1 bukti bahwa pada tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati poso tahun bawaslu kabupaten poso melaksanakan pengawasan pada proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati poso mulai tanggal s d september termasuk pendaftaran pasangan calon dr. vena inkirrwang yasin mangun yang mendaftarkan diri pada tanggal september dengan hasil pengawasan sebagai berikut: bukti bahwa pada tanggal september sekitar pukul wita, gabungan partai politik pengusung yakni partai demokrat, partai hanura, partai amanat nasional pan) dan partai perindo dengan akumulasi perlahan kursi dprd sebanyak (delapan) kursi, mendaftarkan pasangan calon atas nama dr. vena inkiriwang yasin mangun. bahwa pengurus partai politik pengusung yang hadir dan mendaftarkan pasangan calon dr. vena inkiriwang dan yasin mangun, sebagai berikut: nama partai nama pimpinan partai politik jabatan partai demokrat ellen ester selalu wakil ketua dpc partai demokrat poso) dra. dilewati lukman sekretaris dpc partai demokrat poso) iskandar lama anggota saison officer) samuel munda anggota) sandi laus anggota) partai hanura aram radio ketua dpc hanura poso) andi hamba sekretaris dpc hanura poso) pan muhaimin ketua pan poso) christian lumi sekretaris pan poso) perindo sony kapita ketua perindo poso) idrus sekretaris perindo poso) bahwa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena inkiriwang yasin mangun diawali dengan perkenalan yang disampaikan oleh saison officer lo) pasangan calon yakni saudara iskandar lama yang pokoknya memperkenalkan pasangan calon dan pimpinan partai pengusung yang hadir sekaligus menyampaikan bahwa ketua dpc partai demokrat kabupaten poso atas nama drs. piet inkiriwang, m.m, tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dan akan menyampaikan surat dari pihak berwenang dan yang mewakili adalah wakil ketua dpc partai demokrat kabupaten poso yakni ibu ellen ester selalu. bahwa kpu kabupaten poso selanjutnya melakukan penelitian dokumen syarat pencalonan yakni minimum dukungan (enam) kursi dprd, keterpenuhan keabsahan dokumen b.kwk partai politik, kwk partai demokrat, kwk partai hanura, kwk partai amanat nasional, kwk partai perindo, setelah melakukan penelitian dokumen syarat pencalonan, kpu kabupaten poso menyatakan dokumen syarat pencalonan ir. vena inkiriwang yasin mangun diterima dan diberikan bukti tanda terima. bahwa terkait dengan syarat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati poso atas nama dr. vena inkiriwang yasin mangun, bawaslu kabupaten poso, menerima dan melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagai berikut: bahwa terkait dengan surat keterangan sakit ketua dpc partai demokrat kabupaten poso atas nama drs. piet inkiriwang, almarhum), pada tanggal september bawaslu kabupaten poso menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh saudara abd. misal bumi, sh, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak sebagai kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut (dua) atas nama darmin agustinus digilip abjad lawas, terkait dugaan pemalsuan surat keterangan sakit ketua dpc partai demokrat kabupaten poso atas nama bapak drs. piet inkiriwang, almarhum) yang dikeluarkan oleh rumah sakit ccc siloam hospitals. bukti bahwa setelah bawaslu kabupaten poso melakukan pemeriksaan atas keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, selanjutnya laporan tersebut register dengan nomor register laporan: lp pb kab tanggal september dan pada hari yang sama dilakukan pembahasan pertama pada sentra penegakkan hukum terpadu gakkumdu) kabupaten poso yang terdiri dari unsur bawaslu kabupaten poso, unsur kepolisian resor poso dan unsur kejaksaan negeri poso. bukti bahwa berdasarkan hasil pembahasan pertama pada sentra gakkumdu kabupaten poso, laporan diduga melanggar undang undang nomor tahun dan dan selanjutnya ditindaklanjuti pada tahapan klarifikasi. bukti bahwa pada tanggal september s d oktober bawaslu kabupaten poso melakukan klarifikasi kepada selanjutnya melakukan kajian dan melakukan pembahasan kedua dengan sentra gakkumdu kabupaten poso pada tanggal oktober hasil pembahasan kedua menyimpulkan bahwa laporan belum memenuhi unsur tindak pidana karena pihak ccc siloam hospitals belum memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu (lima) hari penanganan dugaan pelanggaran. selanjutnya hasil pembahasan telah disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kabupaten poso. bukti bahwa pada tanggal oktober bawaslu kabupaten poso menerima surat via email bawaslu kabupaten poso dari pihak ccc siloam hospitals jakarta sesuai suratpokoknya menerangkan bahwabapak piet inkiriwang almarhum). bukti keterangan terkait dalil pemohon tentang memohon kpu kabupaten poso tidak melaksanakan standar protokol covid yang berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang notabene pendukung pemohon sehingga mempengaruhi selisih perolehan suara. bahwa bawaslu kabupaten poso dalam proses penyelenggaraan pemilihan tahun melaksanakan upaya pencegahan berkaitan dengan kepatuhan standar protokol covid pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dengan menerbitkan surat imbauan sebagai berikut: buktidan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten poso.bupati dan wakil bupati poso, yang ditujukan kepada ketua partai politik kabupaten poso. surat imbauan nomor: k.st pm. 1x tertanggal september perihal imbauan kampanye agar memperhatikan protokol covid yang ditujukan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena inkiriwang yasin mangun, pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama darmin agustinus digilip abjad lawas, pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama ir. samurai, ir. tony sowolino, si, dan saison officer lo) tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. surat imbauan nomor: k.st pm. x1 tertanggal november perihal imbauan pada proses pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara serta penyiapan perlengkapan kebutuhan pemungutan suara tps agar memperhatikan protokol pencegahan covid yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten poso. surat imbauan nomor: k.st pm. x11 tertanggal desember perihal imbauan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun agar memperhatikan protokol pencegahan covid yang ditujukan kepada kpu kabupaten poso. bahwa dalam proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan bawaslu kabupaten poso memastikan secara langsung kepatuhan standar protokol covid pada setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan sehingga sepanjang pelaksanaan tahapan pemilihan tahun bawaslu kabupaten poso tidak pernah menemukan dan menerima laporan dari pihak manapun terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap kepatuhan standar protokol covid bahwa berkaitan dengan perlindungan hak pilih pada pemilihan tahun jajaran bawaslu kabupaten poso telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan pamona timur, karyawan pt. sawit jaya abadi pt.sja) yang memiliki hak pilih pada pemilihan bupati poso tahun sejumlah jiwa. bukti bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten poso mengirimkan surat imbauan kepada pt. sja sesuai surat nomor: k.st pm. x11 perihal imbauan, tertanggal desember yang pada pokoknya mengimbau agar pt. sja tidak menghalang halangi karyawan untuk menggunakan hak pilihnya. bukti bahwa jajaran pengawas pemilihan (sembilan belas) kecamatan wilayah kabupaten poso tidak pernah menerima adanya keberatan atau laporan serta informasi terkait pelarangan karyawan untuk menggunakan hak pilihnya, pada perusahaan perusahaan diwilayah kabupaten poso termasuk karyawan dari pt. sja. bahwa penggunaan hak pilih pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun berdasarkan hasil pengawasan adalah sebagai berikut. (vide bukti hak pilih dengan ktp el atau jumlah pengguna hak pilih laki laki dan perempuan dalam dpt jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan laki laki dan perempuan hak pilihnya jumlah pemilih tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan laki laki dan perempuan hak pilih dengan ktp el atau surat keterangan tb) jumlah seluruh pemilih aki laki dan perempuan disabilitas jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan laki laki dan perempuan hak pilihnya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan jumlah surat suara yang digunakan bahwa selisih antar pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt) yakni jiwa dengan pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilih yakni jiwa adalah sejumlah jiwa, sehingga dapat disimpulkan pemilih dalam dpt yang tidak menggunakan hak pilih adalah sejumlah jiwa. keterangan terkait pokok permohonan tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal untuk memilih pasangan nomor urut (satu) pasangan calon dr. vena inkiriwang dan yasin mangun. bahwa pada tanggal oktober bawaslu kabupaten poso menerima surat yang ditandatangani oleh tim advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati poso atas nama darmin agustinus digilip dan abjad lawas atas nama bapak. abd. misal bumi, s.h, terkait dugaan adanya jaringan wifi starlet yang memuat foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangun. bukti bahwa terkait informasi tersebut, bawaslu kabupaten poso menyampaikan kepada bapak abd. misal bumi, s.h agar memperjelas uraian peristiwa dugaan pelanggaran meliputi tempat peristiwa ditemukannya jaringan wifi dan alamat pengelola jaringan wifi starlet tersebut agar dapat diproses sebagai laporan resmi, akan tetapi bapak abd. misal bumi, s.h tidak dapat memenuhi syarat tersebut namun hanya menegaskan jika surat tersebut cukup menjadi informasi awal bagi bawaslu kabupaten poso. bahwa terkait dengan informasi adanya jaringan wifi starlet yang diduga memuat foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangunbahwajaringan wifi starlet yang diduga memuat foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangun hanya teridentifikasi desa madame, kecamatan poso kota utara, akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran panwascam poso kota utara, pada jaringan wifi starlet tidak ditemukan adanya foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangun pada saat mengakses jaringan wifi starlet tersebut. bukti keterangan terkait pokok permohonan pemohon yang menyatakan adanya pembagian kupon sembako oleh pasangan nomor urut (satu) pasangan dr. vena inkiriwang dan yasin mangun untuk mengarahkan pemilih. bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten poso memperoleh informasi dari media sosial facebook pada akun milik budjalemba terkait adanya kupon sahabat vena yasin desa lena, kecamatan pamona utara. bukti bahwa menindaklanjuti postingan tersebut,desa lena. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwascam pamona utara, diperoleh informasi bahwa pihak yang diduga menerima kupon tersebut adalah ibu me'ode akan tetapi, setelah yang bersangkutan ditemui oleh panwascam pamona utara, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan kupon yang dimaksud. bukti bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten poso telah menerima laporan dari seorang warga negara indonesia wni) atas nama eka andriasang me'code sesuai laporan nomor: pl pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait pembagian kupon sembako yang diduga dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena inkiriwang dan yasin mangun pada tanggal desember bertempat desa lena, kecamatan pamona utara, kabupaten poso. bukti bahwa berdasarkan kajian awal bawaslu kabupaten poso atas laporan bapak eka andriasang me'ode tersebut, disimpulkan bahwa laporan tersebut belum memenuhi syarat materil yakni kejelasan uraian peristiwa dan hubungannya dengan pihak terlahir sehingga bawaslu kabupaten poso menyampaikan surat pemberitahuan melengkapi laporan kepada bapak eka andriasang me'ode sesuai surat nomor: k.st pm. xi1 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan, tertanggal desember yang pokoknya menyampaikan agar pelapor melengkapi keterpenuhan syarat materil paling lambat (dua) hari sejak pemberitahuan diterima oleh pelapor. bukti bahwa sampai dengan batas waktu perbaikan laporan yakni (dua) hari sejak pemberitahuan diterima oleh pelapor, bapak eka andriasang me'ode tidak melakukan perbaikan laporan, sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diterima dan registrasi serta bahwa pemohon sangat keberatan atas tindakan memohon menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati poso kabupaten poso nomor urut (satu) dalam pilkada serentak tahun sebab tidak dihadiri oleh salah satu pimpinan partai pengusung yakni ketua dpc partai demokrat kabupaten poso bukti padahal salah satu syarat diterimanya pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pilkada serentak tahun adalah wajib dihadiri oleh pimpinan partai sebagaimana diatur dalam pkpu tahun tentang perubahan ketiga atas pkpubupati dan wakil bupati nomor urut memohon tidak menunjukkan dasar dan alasan yang sah diterimanya pendaftaran pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut meskipun salah satu ketua partai pengusung tidak hadir. demikian pula berdasarkan babdiumumkan pada papan pengumuman bawaslu kabupaten poso. bukti bahwa meskipun laporan bapak eka andriasang me'ode dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapiguna memperoleh kebenaran informasi tersebut, dan selanjutnya panwascam pamona utara mengirimkan surat undangan permintaan bahan dan keterangan kepada bapak sem besa sebagai pihak yang diduga memberikan kupon tersebut kepada ibu me'ode,selanjutnya karena bapak sem besa tidak memenuhi undangan pertama, panwascam pamona utara kembali mengirimkan surat undangan kedua sesuai surat nomor: k.st pm kec pu xi1 perihal undangan kedua permintaan bahan dan keterangan tertanggal desember bukti bahwa meskipun panwascam pamona utara telah mengirimkan undangan permintaan bahan dan keterangan kepada bapak sem besa secara patut, akan tetapi bapak sem besa tidak pernah hadir memenuhi undangan dan juga telah diupayakan untuk mendatangi bapak sem besa untuk dimintai keterangan secara langsung akan tetapi bapak sem besa tidak dapat ditemui oleh panitia pengawas pemilihan kecamatan pamona utara sampai dengan batas akhir (empat belas) hari waktu penelusuran yang ditentukan. bahwa terkait dengan informasi adanya kupon sahabat vena yasin jajaran bawaslu kabupaten poso hanya mengidentifikasi keberadaan informasi kupon sahabat vena yasin desa lena kecamatan pamona utara dan selanjutnya jajaran bawaslu kabupaten poso tidak pernah menerima adanya laporan terkait kupon sahabat vena yasin desa lainnya selain desa lena kecamatan pamona utara. keterangan terkait dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penyebaran berita bohong yang mempengaruhi pengurangan pemilih untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut (dua). hasil pengawasan terkait peristiwa. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwascam pamona utara peristiwa ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut (dua) atas nama ibu sesi k.d. maeda desa sawidago, dusun taro tanggal desember yang disebarkan media sosial adalah sebagai berikut: bukti bahwa pada tanggal desember anggota bawaslu kabupaten poso atas nama christian adipura ordo yang merupakan dihubungi melalui telepon oleh bapak bner lontara anggota panwascam pamona utara dan menyampaikan informasi bahwa ketua panwascam atas nama ibu lita valensi sumatra dan bapak bner lontara anggota panwascam pamona utara sementara berada desa sawidago dusun taro, kecamatan pamona utara dan terdapat kerumunan ratusan masyarakat yang sedang mengelilingi sebuah mobil toyota fortune berwana hitam plat nomor yang ditumpangi oleh ibu sesi maeda selaku ketua tim pemenanganbahwa terkait peristiwa tersebut berdasarkan laporan hasil pengawasan panwascam pamona utara pada peristiwa tersebut diperoleh fakta bahwa panwascam pamona utara didesak oleh kerumunan masa agar melihat isi dalam mobil milik ibu sesi. selanjutnya atas persetujuan ibu sesi maeda mobil miliknya dibuka dan dilihat isinya sehingga diketahui didalam mobil milik ibu sesi maeda terdapat barang barang sebagai berikut (satu) karung beras kg. (satu) dus gelakantong kaomasker tas tangan berwarna hitam. plat nomor mobil 9g) plat nomor mobil plat nomor mobil sl. plat nomor mobil bahwa setelah mobil ibu sesi maeda dilihat isinya, kemudian masa mendesak agar panwascam pamona utara memproses permasalahan tersebut kantor panwascam pamona utara. bahwa sekitar pukul wita, tanggal desember selanjutnya setelah panwascam pamona utara berkoordinasi dengan kepala kepolisian sektor kapolsek), ibu sesi maeda diarahkan menuju kantor panwascam pamona utara desa sultana, akan tetapi ibu sesi maeda justru menuju kantor kepolisian sektor kelurahan single sehingga terus diikuti oleh masa yang mendesak agar dilakukan proses terhadap ibu sesi maeda. bahwa sekitar pukul wita, tanggal desember panwascam pamona utara dan ibu sesi maeda yang dikawal oleh pihak kepolisian menuju kantor panwascam pamona utara desa sultana. hasil penanganan, dusun taro tanggal desember yang disebarkan media sosial. bahwa pada tanggal desember pukul wita, anggota bawaslu kabupaten poso atas nama christian adipura ordo yang bertugas sebagai, bertepatan telah berada kantor panwascam pamona utara. bahwa setelah berkoordinasi dengan anggota bawaslu kabupaten poso lainnya, diputuskan agar ditangani dan diambil alih secara langsung oleh bawaslu kabupaten poso sehingga sekitar pukul wita, bawaslu kabupaten poso menerima laporan dari bapak hendra junaidi partainya terkait dugaan kampanye masa tenang yang diduga dilakukan oleh ketua tim pemenang pasangan calon nomor urut (dua) darmin agustinus digilip dan abjad lawas atas nama ibu sesi maeda, bertempat kelurahan sawidago, dusun taro kecamatan pamona utara sesuai penerimaan laporan nomor: pl pb kab x11 tertanggal desember bukti bahwa terhadap laporan bapak hendra junaidi partainya tersebut, bawaslu kabupaten poso melakukan kajian awal atas laporan nomor: pl pb kab x11 dan laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil, diduga melanggar undang undang nomor tahun sehingga laporan tersebut diterima dan dicatat dalam buku register dengan nomor register: reg lp pb kab x11 tanggal desember bukti bahwa bawaslu kabupaten poso menindaklanjuti laporan tersebut, dengan melakukan pembahasan pertama dengan sentra gakkumdu pada tanggal desember dan berdasarkan hasil pembahasan pertama dinyatakan agar dilanjutkan dalam tahap klarifikasi pelapor, terlahir, saksi saksi maupun pihak lain yang dianggap perlu guna memperoleh informasi dan bukti bukti. bukti bahwa mulai tanggal s d desember bawaslu kabupaten poso melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlahir, saksi dan pihak terkait serta melakukan pembahasan kedua dengan sentra gakkumdu. pembahasan kedua menyimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana karena berdasarkan keterangan saksi dan bukti bukti yang diperoleh dalam proses klarifikasi tidak ditemukan adanya aktivitas kampanye dan atau pembagian uang maupun bahan kampanye yang dilakukan oleh terlahir ibu sesi maeda. bukti bahwa bawaslu kabupaten poso telah menyampaikan status penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada pelapor dan selanjutnya diumumkan pada papan pengumuman bawaslu kabupaten poso dengan status laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana dan dihentikan. bukti keterangan terkait penangananterkait peristiwa desa sawidago dusun taro tanggal desember yang disebarkan media sosial. bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten poso menerima laporan dari warga negara indonesia wni)laporan nomor: pl pb kab x11 dari pelapor. bukti, dusun taro dan disebarkan lewat media sosial yang terjadi pada tanggal desember bahwa atas laporan tersebut bawaslu kabupaten poso berkoordinasi dengan sentra gakkumdu kabupaten poso yang terdiri dari unsur bawaslu kabupaten poso, unsur kepolisian resor poso dan kejaksaan negeri poso, selanjutnya bawaslu kabupaten poso melakukan kajian awal dan menyimpulkan dusun taro dan disebarkan lewat media sosial yang terjadi pada tanggal desember merupakan tindak pidana umum yang menjadi kewenangan dari kepolisian republik indonesia. bukti bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut, pada tanggal desember bawaslu kabupaten poso telah menyampaikan pemberitahuan sesuai surat nomor: k.st pm. xi1 perihal pemberitahuan status laporan kepada ibu sesi maeda ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut (dua) melalui penasihat hukumnya. bukti keterangan tambahan diluar pokok permohonan bahwa terkait dengan substansi dalil dalil pemohon bawaslu kabupaten poso menganggap perlu memberikan keterangan tambahan sebagaimana terurai bawah ini: keterangan terkait pengawasan pemungutan suara pemilihan tanggal desember bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran bawaslu kabupaten poso pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati poso tanggal desember terdapat (enam) kecamatan terjadi kejadian khusus yang memenuhi syarat pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) yakni adanya pemilih yang diberikan surat suara lebih dan adanya pemilih yang memilih tanpa menggunakan surat pindah memilih. atas peristiwa tersebut selanjutnya panwascam merekomendasikan untuk dilakukan psu dengan rincian sebagai berikut kecamatan pamona puselemba, desa soe, tps untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. bukti kecamatan lage, desa watuawu, tps untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati dan desa tampemadoro, tps untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. bukti kecamatan poso pesisir, kelurahan mapan tps untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. bukti bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang psu), telah ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten poso dengan melaksanakan pemungutan suara ulang psu) pada tanggal desember selanjutnya bawaslu kabupaten poso mengirimkan imbauan melaksanakan pemungutan suara ulang psu) sesuai surat nomor k.st pm. x11 tertanggal desember bukti keterangan terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang psu) dan perhitungan hasil pemungutan suara ulang psu). bahwa pada tanggal desember jajaran bawaslu kabupaten poso telah melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan suara ulang psu) dan secara khusus hasil penghitungan pemungutan suara ulang psu) untuk tps yang melakukan psu pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun adalah sebagai berikut: kecamatan pamona puselemba. bukti kelurahan urut urut maut desa vena yasin darmin abjad ella ony kecamatan lage. bukti kelurahan urut urut urut desa vena yasin darmin abjad samurai ony kecamatan poso pesisir. bukti kelurahan tps urut urut urut desa vena yasin darmin abjad samurai ony bahwa hasil pemungutan dan perhitungan suara pada pemungutan suara ulang psu) tanggal desember telah dilakukan rekapitulasi dan ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara bersama sama dengan hasil pemungutan dan perhitungan suara tanggal desember yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten poso kantor kpu kabupaten poso pada tanggal s d desember pukul wita sesuai kpu nomor pl. kpt kpu.kab xi1 vide bukti penutup demikian keterangan bawaslu kabupaten pososo. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten posbukti pk fotokopi surat keputusan kpu nomor: pl. kpt kpu.kali xi1 bukti pk fotokopi surat imbauan terkait dengan tahapan pencalonan yang ditujukan kepada komisi pemilihan umum, partai pengusung dan bakal calon perseorangan, bukti pk fotokopi formulir hasil pengawasan pada proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati poso mulai tanggal s d september bukti pk fotokopi laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh abd. misal bumi, selaku kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut atas nama darmin agustinus digilip abjad lawas, terkait tentang dugaan pemalsuan surat keterangan izin sakit bapak drs. piet inkiriwang, ketua dpc partai demokrat kabupaten poso) yang dikeluarkan oleh rumah sakit ccc siloam hospitals: bukti pk fotokopi berita acara pembahasan pertama pada sentra gakkumdu kabupaten poso laporan: lp pb kab bukti pk fotokopi surat undangan klarifikasi nomor: k.st pm. x kepada pimpinan ccc siloam hospitals semanggi jakarta, bukti pk fotokopi berita acara pembahasan kedua laporan: lp pb kab bukti pk fotokopi surat jawaban klarifikasi dari pihak ccc siloam hospitals semanggi jakartamenerangkanpiet inkiriwang, bukti pk fotokopi surat imbauan terkait dengan kepatuhan standar protokol covid pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, bukti pk fotokopi form hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan pamona timur, bukti pk fotokopi surat imbauan kepada pt. sja nomor: k.st pm. x11 bukti pk fotokopi surat saudara abd. misal bumi, sh tim advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun atas nama darmin agustinus digilip dan abjad lawas, terkait dugaan adanya jaringan wifi starlet yang memuat foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangun: bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan poso kota utara terkait jaringan wifi starlet: bukti pk fotokopi postingan akun media sosial facebook milik budjalemba terkait kupon sahabat vy, bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan pamona utara terkait penerima kupon sahabat desa lena, kecamatan pamona utara: bukti pk fotokopi laporan warga negara indonesia atas nama eka andriasang me'ode nomor laporan: pl pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran pemilihan terkait pembagian kupon sembako yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun: bukti pk fotokopi surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor: k.st pm. xi11 kepada bapak eka andriasang me'ode pelapor): bukti pk fotokopi status laporan bapak eka andriasang me'ode dengan nomor: pl pb kab x11 bukti pk fotokopi surat undangan permintaan bahan dan keterangan kepada bapak sem besadan surat undangan nomor: k.st pm kec pu x il perihal undangan ke permintaan bahan dan keterangan tertanggal: bahwa pada saat penerimaan pendaftaran kantor memohon, hadir juga komisioner badan pengawas pemilu kabupaten poso, yakni abdul malik saleh, sos., m.ap ketua), christian ordo, s.h., m.h. anggota) dan helmi mong anggota) yang semestinya menjalankan fungsi pengawasannya, namun pada kenyataanya malah melakukan pembiaran terhadap tindakan memohon yang menerima pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun nomor urut (satu) yang melanggar hukum. bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon, dalam menerima pendaftaran pasangan nomor urut (satu) dalam pilkada kabupaten poso tahun semakin dikuatkan dan dibuktikan oleh iskandar lama sebagaimana dikutip dalam pemberitaan pada salah satu media online, buletin sulawesi, tertanggal september dalam pengakuan iskandar lama sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut (satu) dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun, menuliskan surat keterangan sakit pak piet saat pendaftaran bapaslon memang saya bawa selaku ketua tim, tapi saya lupa serahkan kpu. nanti saya serahkan tanggal kepada pak taufik, tukan masih suasana pendaftaran dan itu asli tidak palsu , sebagaimana pernyataan yang tercantum dalam laporkan dugaan pidana pilkada paslon vy ke bawaslu poso bukti bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang disusul diusung oleh partai golongan karya golkar) kabupaten poso, partai nasional demokrat nasdem) kabupaten poso, partai gerakkan indonesia raya gerindra) kabupaten poso, desember bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pemilihan kecamatan pamona utara, bukti pk fotokopi laporan dari bapak hendra junaidi partainya terkait dugaan kampanye masa tenang yang dilakukan oleh ketua tim pemenang pasangan calon nomor urut atas nama ibu sesi k.d. bertempat kelurahan sawidago, dusun taro kecamatan pamona utara dengan nomor penerimaan laporan pl pb kab x11 bukti pk kajian awal laporan bapak hendra junaidi partainya dengan nomor: pl pb kab x11 bukti pk fotokopi berita acara pembahasan pertamberita acara pembahasan kedusurat pemberitahuan status laporan bapak hendra junaidi partainya, bukti pk fotokopi laporan nomor: pl pb kab x11 dari pelaporbukti pk fotokopi kajian awal laporan ibu sesi maeda nomor: pl pb kab x11 bukti pk fotokopi surat pemberitahuan status laporan ibu sesi maeda nomor: pl pb kab xi1 bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan pamona puselembalageposo pesisirsurat rekomendasi pemungutan suara ulang surat nomor: k.st pm. x11 bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan pamona puselemba terhadap proses pemungutan suara ulang psu): bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan lage terhadap proses pemungutan suara ulang psu), bukti pk fotokopi formulir laporan hasil pengawasan pengawas pemilihan kecamatan poso pesisir terhadap proses pemungutan suara ulang psu)ososo tahun ditetapkan oleh memohon dalamposo nomor(vide bukti bukti bukti pt serta surat keputusan kputanggal september pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten posooso tahun dengan nomor urut (dua),oso adalah (dua ratus empat puluh delapan ribu duaosskabupaten poso tahun tersebut dikarenakan adanya pelanggaran pelanggaran sebagai berikut: memohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon (dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun) yang tidak memenuhi syarat. terhadap hal tersebut, pemohon membuat laporan kepada bawaslu kabupaten poso: penyelenggaraan pilkada kabupaten poso tahun tanpa menggunakan standar protokol covid sehingga berakibat pada minimnya jumlah pemilih yang mendukung pemohon, kampanye luar jadwal untuk memilih paslon nomor urut pembagian kupon oleh paslon nomor urut penyebaran berita bohong terkait pemohon: diposodan bawaslu kabupaten poso berkenaan dengan memohon menerima pendaftaran bakal pasangan calon nomor urut padahal tidak dihadiri oleh salah satu pimpinan partai pendukung ketua dpc partai demokrat) dan telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten poso, menurut mahkamah, laporan pemohon tersebut telah register dan ditindaklanjuti oleh sentra gakkumdu kabupaten poso dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pidana. lebih lanjut, terhadap pendaftaran tersebut, dpkpu menyatakanengurusberdasarkan ketentuan tersebut, yang wajib hadir pada saat pendaftaran adalah pengurus partai politik. ketidakhadiran pengurus partai politik dalam pendaftaran diperkenankan jika terdapat halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. faktanya, pendaftaran bakal pasangan calon nomor urut dihadiri oleh, antara lain, wakil ketua dan sekretaris dpc partai demokrat kabupaten poso divide bukti t 9j tanpa dihadiri oleh ketua dpc partai demokrat kabupaten poso. ketidakhadiran ketua dpc demokrat kabupaten poso tersebut dikarenakan alasan sakit yang telah dibuktikan dengan surat istirahat sakit medical leave certificate), tanggal agustus dari siloam hospitals vide bukti t 10j yang juga telah diakui partai persatuan pembangunan ppp) kabupaten poso dan partai keadilan sejahtera pks) kabupaten poso dan pada saat pendaftaran tanggal september kantor memohon dihadiri langsung oleh pimpinan partai, yakni ketua dan sekretaris, sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku partai golkar ketua darmin agustinus digilip sekretaris agus paman syair, s.e. partai nasdem ketua sonny tanda, s.t sekretaris henry djamorante partai gerindra ketua darma gideon mondo s.h. sekretaris ekarianto tokandari, amd. partai ppp ketua ir. baharuddin sapi'i sekretaris moh. saad sampe s.t. partai pks ketua usman abd karim sekretaris zakaria lasi bahwihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso periode dan telah pula dibuatkan tanda terima pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahusesi maeda danbakal calon wakil bupati, dimana selanjutnya memohon telah pula menandatangani dan memberikan stempel, dalam: kebenarannya oleh siloam hospitals (vide bukti pk 09j. dengan demikian, tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa pendaftaran bakal pasangan calon nomor urut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. bahwa terhadap dalil pemohon terkait pelaksanaan pilkada kabupaten poso tahun mengabaikan standar kesehatan protokol covid sehingga mengakibatkan banyak pendukung pemohon yang tidak memilih, menurut mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah bahwa memohon telah mengabaikan protokol kesehatan dalam pelaksaan pemilihan kabupaten poso, apalagi mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. faktanya, memohon menyampaikan dalam persidangan bahwa persentase pengguna hak pilih naik dibandingkan pilkada sebelumnya, yaitu dari menjadi y6. adapun banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut bukan berarti disebabkan karena memohon tidak menerapkan protokol kesehatan, melainkan merupakan pilihan dari pemilih itu sendiri karena tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, termasuk memaksa pemilih untuk memilih seseorang atau memaksa pemilih untuk mengatakan siapa yang dipilihnya. selain itu, pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana prosesyang dilakukan oleh memohon sehingga pemohon menganggap memohon tidak menerapkan standar protokol kesehatan. selanjutnya mengenai ribuan karyawan pt. sja yang menurut pemohon tidak difasilitasi oleh memohon sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah, faktanya berdasarkan data karyawan pt. sja pamona timur tertanggal juli jumlah karyawan pt. sja sebanyak orang yang tersebar kecamatan (vide bukti t 28j. selain tidak ada temuan ataupun laporan yang diterima oleh bawaslu kabupaten poso yang terkait dengan karyawan pt. sja, pada tanggal desember telahuntuk menyukseskan pilkada kabupaten poso tahun vide bukti bahwa terhadap dalil pembiaran kampanye luar jadwal untuk memilih paslon nomor urut yaitu yang dilakukan pada tanggal september menurut mahkamah, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan mahkamah, terlebih lagi, pemohon telah menyampaikan surat kepada bawaslu kabupaten poso tanpa memperjelas uraian dugaan pelanggaran tersebut meskipun telah disarankan oleh bawaslu kabupaten poso agar dapat diproses sebagai laporan resmi (vide bukti pk 13j. terhadap hal tersebuthasilnya, pada jaringan wifi starlet tidak ditemukan adanya foto dr. vena inkiriwang dan yasin mangun. (vide bukti pk bahwa terhadap pembagian kupon oleh paslon nomor urut menurut mahkamah, telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten poso dengan nomor laporan pl pb kab x11 tanggal desember divide bukti pk dan telah ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat diterima dan registrasi karena pelapor tidak melakukan perbaikan laporan (vide bukti pk bahwa terhadap dalil penyebaran berita bohong terkait pemohon, tidak dibuktikan dengan alat bukti yang dapat meyakinkan mahkamah hal tersebut dapat mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih. terlebih lagi, pemohon juga tidak melaporkan hal tersebut kepada bawaslu kabupaten poso untuk dapat ditindaklanjuti,kepada mahkamahpososala mujahidin nip telp: fax: hkomisi pemilihan umum, model tt. kwk, tanda terima bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun formulir b kwk parpol, tentang surat pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati gabungan partai politik formulir komisi pemilihan umum, model kwk, terhadap pasangan yang diusung oleh partai, yakni partai persatuan pembangunan, surat keputusan dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan nomor sk dpp c tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso, tertanggal februari bersama surat pernyataan nomor: dpc ps 1x dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan partai keadilan sejahtera, surat keputusan dewan pimpinan pusat partai keadilan sejahtera nomor: skep dpp pks tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati, tertanggal juli bersama surat keterangan nomor: k at pks dewan pengurus daerah partai keadilan sejahtera kabupaten poso, partai golongan karya, surat keputusan dewan pimpinan pusat golongan karya nomor: kwk dpp golkariviii tentang persetujuan pasangan bupati dan wakil bupati, tertanggal agustus partai nas dem, surat keputusan dewan pimpinan pusat partai nasdem nomor: pts dpp nas dem vi tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso provinsi sulawesi tengah dari partai nas dem, tertanggal juni partai gerakan indonesia raya, surat keputusan dewan pimpinan pusat partai gerakan indonesia raya nomor: kwk dpp gerindra tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati, tertanggal juli bahwa berdasarkan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten poso nomor pl. kptdan surat keputusan komisi pemilihan umumertanggal september komisi pemilihan umum kpu) kabupaten poso menetapkan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun sebagaimana dalam tabel berikut: nomor urut nama jabatan partai jumlah pendaftaran pasangan pengusung perseorangan kursi calon dr. vena calon demokrat g.m. bupati pan inkiriwang hanura yasin calon perindo mangun wakil bupati darmin calon golkar agustinus bupati nasdem digilip gerindra abjad calon pks lawas wakil ppp bupati ir. calon perseorangan samurai, bupati ir. tony calon sowolino, wakil bupati bahwa dengan demikian sejak penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun dibuka, telah tampak ada keberpihakan pemohon yang dengan sengaja telah meloloskan calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena g.m. inkirrwang dan yasin mangun, padahal calon bupati dan wakil bupati atas nama dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun tidak memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan mendengar dan membaca keterangan badan pengawas pemilihan umum kabupaten posoposoilkadaundang undangan yang berlaku. oleh karenanya, peran penting mahkamah diperlukan untuk memeriksa secara adil dan objektif perkara guo, sebab seperti terabaikan dalam uud yangbahwa tindakan memohon yang meloloskan pasangan nomor urut (satu) dalam pilkada tahun tersebut, bersifat berpihak dan diskriminatif serta bertentangan dengan konstitusi, antara lain uud negara indonesia adalah negara hukudan adil serta perlakuan yang sama didepan hukum bahwa tindakan memohon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat uud dan prinsip negara hukum uud yang. amrun, hlm. sebab memohon sebagai penyelenggara pilkada seharusnya bertindak jujur dan adil. tindakan memohon, bahkan bisa dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan demokrasi, dan diindikasikan bermufakat secara bersama sama dengan bawaslu kabupaten poso untuk tidak menindak pelanggaran (pembiaran) yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun bahwa seharusnya memohon menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang uber dan judul, sebagaimana pula pandangan mahkamah dalam putusan nomor puu viii yang kemudian diikuti putusan nomor puu xvii dalam hal ini mahkamah konstitusi, berpendapat bahwabahwa pentingnya penyelenggaraan pilkada yang uber judul, sebab pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. makna dari "kedaulatan berada tangan rakyat dalam uud nri dan hubungannya dengan pemilihan umum, menurut pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.b vii yang kemudian dimasukkan dalam penjelasan umum tahun tentang pemilihan umum. . bahwa dengan demikian terbukti bahwa memohon telah mencederai prinsip prinsip demokrasi dan negara hukum serta melanggar dan mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara, dalam hal ini pemohon. oleh karenanya, penyelesaian persoalan persoalan menyangkut pilkada harus dilakukan semaksimal mungkin dan tidak boleh pembatasan pembatasan tertentu yang menimbulkan ketidak adilan apalagi semata mata hanya merujuk pada persoalan bersifat kuantitatif (ambang batas). bahwa angkhwa berdasarkan konsideran poin nomornomorjumlah daftar pemilih tetap dpt) kabupaten poso sebanyak (seratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam) pemilih, dengan rincian kelurahan bahwa berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten poso pada tanggal desember angka warga kabupaten poso yang terpapar covid sebanyak orang. bahwa berdasarknyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur: cc. adil, kepastian hukum: tertib, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan angkbahwa berdasarkan:dan menjelaskankenyataannya, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun yang dilaksanakan beberapa tempat, telah melanggar sebagaimana yang dijelaskan dalam dan pkpu nomor tahun sehingga sebanyak jiwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena justru semakin panik dan takut atas tindakan memohon yang mengabaikan protocol covid padahal ribuan jiwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut seharusnya memilih pemohon. hal ini sebagaimana termuat dalam ratusan surat pernyataandalam putusan nomor puu vii mahkamah telahmemohon sebagai representasi negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. berdasarkan uud nri tahun menyebuvide: bukti sehingga sudah seharusnya memohon memudahkan aksesibilitas pilkada ditengah pandemi covid bahwa selisih perolehan suara pemohon dengan pasangan nomor urut (satu) melebihi (persen) termasuk diakibatkan oleh tindakan memohon yang mengabaikan protokol covid dalam menyelenggarakan pilkada kabupaten poso tahun oleh karenanya, mahkamah sudah seharusnya memeriksa rangkaian proses penyelenggaraan pilkada kabupaten poso yang mempengaruhi perolehan suara. didalam praktek pelaksanaan kewenangannya, mahkamah telah memiliki paradigm dalam memutus hasil pemilihan, dimana mahkamah tidak hanya sebatas memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata mata aspek kuantitatif)aspek kualitatif). pelanggaran tersebut, termasuk mencakup pelanggaran administratif persyaratan peserta pemilihan. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php b ii mahkamah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan umum. demikian pula dalam putusan mahkamah nomor php.d vi mahkamah mengatakanbahwa penggunaan hak pilih merupakan hak asasi manusia sehingga aksesibilitas dan kemudahan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. dalam putusan mahkamah nomor puu iberdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat tahapan pilkada kabupaten poso tahun sarat pelanggaran hukum oleh memohon, pengabaian nilai nilai demokrasi dan termasuk pengabaian penerapan protokol covid (mengingat pilkada tahun diselenggarakan ditengah pandemi covid telah mempengaruhi selisih suara pemohon (hasil akhir), sehingga telah merugikan hak konstitusional pemohon, karena banyaknya pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada pilkada kabupaten poso tahun sebagaimana pada table berikut:sman| |ao|la suman| ass ass ben lae men| pancasila sman| lala suman| hamba jas jasa suman| 6s "aa ben ena lam .man| s20 a83 lai las |am| suman a8ea 47a a82 poleganyara |as lala suman| a28 ssa umasewe suman| (hamatum8a a20abupaten poso memiliki jumlah penduduk sebanyak jiwa sebagaimana termuat dalam data badan pusat statistik kabupaten poso dalam angka bukti dengan jumlah daftar pemilih tetap dpt) sebanyak jiwa sebagaimana termuat dalam berita acarajumlah pemilih yang pindah memilih (dpp) suman| a20 suman| s32 diganti deco las a50 a56 umat| s25 toraukecamatanpamonatimur sessbuumpondo los i3|ao all|l lal si|am lala suman| ms9 tentera asa as balas suman pamona |on"&o l2lam balas |as |e|l lol wul s3s|ml| |lul islam loe l|s p|aol|l lol suman ssa singel lal asa oom las alam |ao belas l|elul |. |. min asas tonus alm lal 2la las om oa i3si|m lala |. wbn| dan 2las lal |. mean| pura lala l2|ao mw |. man| mam low |. man| soe alan logo l2|l lal |. man| sae lebong 2las 3lal| |37logo |. wgbh| |ao |. wbn| a80 lama 1aci7 a10 |as a10 pusalembaw aip lam jala lol low los jaa mw. lal lal |. mutan| tendeadongi jas umen| aras sa010 lal lelo lal boa lena lal suman| sa7 a00 a86 pemrobongi doa los . jas| lal asal 3umah| sultana fasa isa paslon suman asas sangiran lal . sten| ssa ilm|s sman| vence jas low |masa kuku |ao| jas| lal human| total kecamatanpamonautara a03 men ke) tanpa iel suman| mko |aol| lal bal lala sal (las lola suman| dewasa |as| bas las 37a |aa|l |color las suman a69 isl lal lal belas| suman las melas mam lala as suman| aas toratrecamatanpamonasarat a59bangsa jas yaa lal lomba lal binjai2| ian lam lama| |o2m a5o lol| suman|ans6 pendopo lola|l2 ira mea jasa| . suman |aa7n van panas tas| lal lal lola jas| sumbar|ase8 mara jml lal o ww |aol| lal palatal lala lal jala |o| sman |akses (veer jas ambon|as mamasa | , (3gp im| www lml|l law la| lal simon|aan3 mao lala |la| pawoaaya lo2 jaa lelo oa. lal o58 lal lal |lm| |l2a| . sman|akses ben lml lal . wbn| bangunnya aman| o | pao jari las| lal mbn| pasitputih jaa jae|l lal wbn| toravrecamatanpamonasetatantell tel . mvbh| es8 ss seo jamporwo |a0 sembah nasa mam tao tenella mana bae sera komo lela . mvbh| a82 lokal lam . smh|as |jm| jo| lala |oso |o# . mvbh|a3o1 ses egatare jsa|la 3umah| kaca sudah| rompi jas |. 3umah| nckeka jas jumlah css s5 koor jas relio pas ena menpintu las bal aoi bee jumlah rune | |as |. jumlah a06 bangkai naa |area jumlah a60 nas aman sss ses pada jao| data mbah ara somba men seakan jumlah dpt yang pasca dpr pemilih kecamatan desa tps dpt menggunakan yang tidak hak pilih termasuk menggunaka padan hak pilih pop |o02an 02an kapua man telah| sas ssa watumaeta ben nan sao see sep jumlah 218a asal cao serta das da2 mac beta nan eta ja| telah a29 se2 tutup o . lal iss im| jumlah ses kuasa |ao jas|fa pas jan|o gandusari men total kecamatan lore utara las menggunmove aan jan bap men jumlah ati3 a83 oo telah 8s9 dea gps mah|asa mengenakan jumlah dpt yang mei pemilih yang kecamatan desa tps dpt menggunakan termasuk tidak hak pilih menggunakan dan hak pilih lo. mah| 3ubah here lapas ep mbah 67a sao nga barri 3umah katu laba umah romeo jas jumlah a01 pleura sol man men enne menang een manja mengenakan jumlah dpt yang meb pemilih yang kecamatan desa tps dpt menggunakan tidak termasuk hak pilih menggunakan dan hak pilih demo mensen mne mnc sae seo has maca ben jojohaa rumah| |raksasa jumlah a88 warga' umah| siliwangi jumlah ona pem kecamatan tps dpt menggunaka hak pilih kan hak menggunakan hak pilih pilih termasuk . isro sebanyak jiwa buktisebanyak jiwa bukti sehingga jumlah pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun seharusnya sebanyak jiwa, sementara pada faktanya yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak jiwa bukti dengan demikian terdapatatau tergambar dalam tabel sebagai berikut: berdasarkan berdasarkan berdasarkan jumlah menggunaka dpt dpp e ktp atau pemilih hak pilih surat keterangan jiwa jiwa bahwamerupakan angka yang cukup besar baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan sangat menentukan keterpilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun bahwa keengganan sebanyak jiwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih bupati dan wakil bupati kabupaten poso pada pemilihan serentak tahun disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor eksternal pemilih, antara lain: memohon menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sedari awal adanya dugaan bahwa pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut kabupaten poso pada pilkada tahun didesain untuk memenangkan kontestasi pilkada kabupaten poso tahun hal ini tampak dari adanya pelanggaran dan pembiaran yang sangat vulgar dilakukan oleh memohon sejak pendaftaran bakal calon dibuka pada tanggal september dimana memohon menerima pendaftaran calon pasangan bupati dan wakil bupati nomor urut sementara salah satu ketua partai pengusung, yakni ketua los las bukit bambu lao asa d0. lose |am laa lam a30 jar 2250x ranonunc wo lala loe lo. loe jar san lam los |nas |ao |as| asset lembaga 1815x o20 total kecamatan jumlah yan jumlah dpt yang men anda pemilih yang kecamatan tps dpt menggunakan bai tin tidak hak pilih termasuk menggunakan hak pilih lonesome ke) ke) bala lalat kasintuwu 'mlwlals| lom mlm lain mlm lal umar oma oli ma 'lml low bala bal lap laa slam lal lom son almlolal lal mlm lelah lom ana tegalrejo dea tera lam lom cola. lal lom fan fan ola bah yana map dago sol a01 bantalan solo fan ama lelah aj lal lawang lam lol ban call lol lom solo yna mlwlal lam mormrecamaran aon lam sss sam lasso| total kecamatan ona damaging seinem kecamatan tps dpt menggunakan hak pilih mengenakan pilih termasuk hak pilih logo lom |o2 |. 0x00 laa sea1 los lam lom jasa loe lan |2agen| umpan s5a nina baru oo1 a88 jas doo vas osn! ayaman nya r0671 nas los doo los |soon 00s las 25an doo dua ras s250n los lwl .lul |0o7 las |. los |green jas alone fan ana sentral oo1 223ax jasa lom los ana1 las |assn |.umat aso a7aon barat lom s2001 los los oso maan timur los nas |aso20 laen |o2sa a80 los a53 |an3an loo las los 1x0 lag aren! rorarrecamaran a2es7 goa mng demang dago kecamatan dpt menggunakan hak pilih menggunakan pilih termasuk hak pilih lol |o2s jas |free pendiri logo| asa lol |a2 |iso01 los| |asan look| |omega |rnson wakuwaku loo1| loo2| |asasi los|l vas |asian loa| los| seni "mama onta ajal a22 jas mau enam padan s3a |asco | .umat jas ira dor| soo 0o0| (20m! dos |aas asa a21 neng bana loo| 3as |ass1| 0o3| doa 20an lan yasa doo1| o0| |is01 doo aan yang jsarecencu oo1| quot ata laju lovato tool| aa lae lal |aaron| los jang antar doo lara | .umpan ass amankan lal zen! dos m tot ada las jason. yua pentas doo |2nase jumlah jum abu coor| os |asal a19 |ase2 rato'obu loo1| joo2| |rawan| los aci darah hutan omurecaman dansa angan angan lag anne pan kecamatan tps dpt menggunakan hak pilih menggunakan pilih termasuk hak pilih kasisuncu loo2 are |anss |oo3 loco man door doo 3es look| |nsson| los a50 r0001 man |akses| a59 semua dendam bbm daa laga loo2| roe teman is0n rase los |oam rss sman soo| lo2| r0225 man race0 mmm jola. lal jalan loo2| hutan var isaac sap teman piwepapa oor 00x (oo 3aa los teman aan asam ara lol res |.umpan a20 tokoronoo lo2| ses |oa los look| ass los los ono lol lal. angan tiwa lolos lom lol |oxe los |o228 |.umat asa angan non lintas baba alang loo| ass |oam |.umpan loo| town logam loo |lox2 ana los| lom |oom2 |susu |o.mean sa7 year juerasuw oa also1 |o.umpan a30 r0son table loo1| s561 a57 ass loo chess |.ujian |aon 5a7 asem torareecamaran masa| 2s11 ora demande (gema kecamatan tps dpt menggunakan hak pilih menggunakan pilih termasuk hak pilih awan dengan nba lana, loolasa rara |. man rsson padan logam os raso los| look los loe| imanmu orl| |.umat r8595 pemda lintas lau lol van rnten |.umat ang pemscoma lantas lor basa, logam says |.human vas rasa panama lintas lo2l| |o@pa |as |.umat pan logam lho |.umat are oraeecamaran sara ons akses a36 asn00 kecamatan dpt menggunakan hak pilih menggunakan pilih termasuk hak pilih loo lo2| los loa|lag |os8 jas |are0e los |masa |oxo |. |aag jana jawa benar ban jaan loo|mass lom katoda lov|l lo2| los| los tam rana lo2| son los|lam a23 aoas5 look| loo |oa0a ass loe lo7|l los logo| nego |.umpan aga tumor joo |airshow bola lala rasa trisula loo loo |asasi loss| asa jangan bakti agung loo| look|l lom los ass lom |omg |om@ |bisa00 |.umat a82 4a2a r05ax itoe rax01 |.umat 35a raden measure ass |.umat imaranoa oo1 lol ml. jose |. lolos res81 |.umat a07 sumawrecamatan ) garaar. vena inkiriwang dan yasin mangun.s. bahwahwa hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada memperhatikan syarat sebagai berikut: inn cc.. nananaananananann bahwa terkait pelanggaran kampanye diluar jadwal tersebut, memohon maupun bawaslu kabupaten poso sebagai pengawas penyelenggara pilkada kabupaten poso tidak melakukan tindakan hukum (punishment) sehingga dalam rangka mewujudkan pemilu yang uber dan judul, pemohon mengambil inisiatif melakukan upaya hukum dengan membuat pengaduan bawaslu kabupaten posonamun, oleh pihak bawaslu menganggap bahwa pengaduan pemohon tersebut hanya bersifat informatif sehingga tidak membuat tanda terima pengaduan dan tidak menindaklanjuti pengaduan tersebut, sehingga dari sini tampak bahwa ada upaya persekongkolan antara memohon yang tidak memiliki inisiatif menindak pasangan calon yang berkampanye diluar jadwal dengan bawaslu yang tidak menindaklanjuti pengaduan pemohon. bahwa angkakampanye pemilihan yang dewan pimpinan cabang partai demokrat tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, padahal berdasarkan ketentuancalon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut memohon tidak menunjukkan dasar dan alasan yang sah diterimanya pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut meskipun salah satu ketua partai pengusung tidak hadir. akibat tindakan memohon yang tidak profesional, diskriminatif dan tidak independen tersebut, sebab menunjukkan keberpihakan dengan meloloskan pasangan nomor urut yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, akibatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu kabupaten poso semakin menurun, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi publik yang sangat buruk. lebih lanjut, berdasarkan bab keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor pi1buktitemuan tanggal september tersebut merupakan bentuk kampanye melalui jaringan wifi dengan tulisanw dalam artian mengajak pemilih untuk memilih pasangan calon atas nama dr. vena m.g. inkiriwang dan yasin mangun, dan hal ini telah mendahului penetapan komisi pemilihan umum kabupaten poso sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati. bahwa temuan tersebut berupa mempersiapkan dan mengadakan fasilitas fl melakukan iklan laman wifi termasuk media elektronik yang ketentuannya juga diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun atas perubahan ketigaitem lampiran point (lima) tentang pelaksanaan kampanye, bahwa kampanye melalui media masa dan elektronik diawali pada tanggal november dan diakhiri pada tanggal desember bahwa secara jelas dan terang, pasangan calon atas nama dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun telah mengajak dan menggiring serta menegaskan agar pemilih memilih pada tanggal desemberdan meliputi: pakaian, penutup kepala: cc. alat makan minum: kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung: dan atau stiker paling besar ukuran (sepuluh) centimeter (lima) centimeter. bahwa sanksi terhadap pasangan calon yang melakukan kampanye diluar jadwal kampanye yang ditentukan pkpu tahun diatur dalampasangan calon bupati dan wakil bupati dr. vena inkiriwang dan yasin mangun juga menggunakan fasilitas media internet sebagai bahan kampanye. dan apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah, melebihi dari rp. (enam puluh ribu rupiah). sehingga seharusnya pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut (satu) pada pemilihan pilkada serentak tahun dijatuhi sanksi. hal ini60. enam puluh ribu rupiah), bahwa berdasarkan uraian diatas, pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. vena g.m. inkriwang dan yasin mangun terbukti telah melakukan pelanggaran kampanye, karena dilakukan diluar tahapan jadwal yang diatur dalam pkpu nomor tahun sehingga seharusnya memohon menjatuhkan sanksi. akan tetapi pemohon justru melakukan pembiaran yang berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap memohon selaku penyelenggara pilkada kabupaten poso dan berakibat pada malamnya pemilih untuk menggunakan hak pilihnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih). memohon melakukan pembiaran atas adanya pembagian kupon oleh pasangan nomor urut (satu) calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso, pasangan dr. vena inkiriwang dan yasin mangun yang mengarahkan pemilih bahwa berdasarkanjelaskabahwa ditegaskan lebih lanjut berdasarkan pilkada,bahwa pada hari jumat, tanggal desember sekira pukul wita, bertempat desa lena, kecamatan pamona puselemba, kabupaten poso, seorang warga desa lena, bernama sem besa, mendatangi rumah pelapor, bapak eka andriasang me'ode. bahwa terhadap kedatangannya, sem besa dengan bahasa yang santun penuh semangat, hendak menyampaikan keinginannya kepada istri bapak eka andriasang me'ode, ibu else bolilanga. bahwa ibu else bolilanga, dengan satunya mempersilahkan saudara sem besa masuk kedalam rumah. bahwa selang (lima) menit setibanya dirumah, bapak eka andriasang me'ode tiba dan menyapa sem besa. bahwa dalam kedatangan dirumah eka andriasang me'ode, sem besa yang mengaku sebagai tim kampanye pasangan dr. verma g.m. inkiriwang dan yasin mangun, peserta pemilihan pilkada tahun atas suruhan ibu vena, menyampaikan maksud agar menerima kupon santunan bukti dari tim pasangan dr. vena g.m. inkirrwang dan yasin mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun bahwa kupon santunan tersebut, bermaksud memberikan santunan berupa: bahan sembako, fasilitas pendidikan yakni seragam sekolah, uang duka senilai rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa setelah menerima penyampaian kupon santunan dari tim pasangan dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun pada hari sabtu, tanggal desember pukul wita, seorang lelaki mengaku dari panas kecamatan pamona utara datang dan meminta kembali kartu santunan milik tim pasangan dr. verma g.m inkiriwang dan yasin mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun bahwa eka andriasang me'ode dengan tegas, belum memberikan kartu santunan milik tim pasangan dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun dengan alasan kartu tersebut sudah berada tim advokasi dan hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati poso darmin agustinus digilip dan abjad lawas periode bahwa selang menit dari perginya seorang lelaki yang mengaku dari panas kecamatan pamona utara, dengan kesan memaksa, sem besa kemudian datang dan meminta kembali kartu santunan milik tim pasangan dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun sebagai peserta pemilihan pilkada tahun bahwa secara nyata, tindakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun telah mengarahkan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan tindakan tersebut sangat tidak patut dan tidak layak, sebab mencederai asas pilkada yang uber judul dan nyata nyata telah merugikan pemohon yang berakibatimempengaruhi selisih suara pemohon yang sangat menjunjung tinggi pilkada yang uber judul sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. akan tetapi memohon sama sekali tidak melakukan tindakan atas pelanggaran yang oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sebagaimana pada tabel berikut pasangan calon bupati nama pasangan dan wakil jabatan perolehan suara calon bupati nomor urut dr. vena g.m. inkiriwang bupati enam puluh satu calon ribu tiga ratus dua yasin mangun wakil puluh enam) bupati digilip bupati lima puluh tiga calon ribu tiga ratus sembilan abjad lawas wakil belas) bupati ir. samurai, batan sepuluh ribu enam ratus sembilan ir. tony sowolino, puluh empat) akil bupati (seratus dua total puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) suara bahwa dengan demikian terbukti bahwa memohon telah dengan sengaja dan terencana mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dr. vena inkiriwang dan yasin mangun, yang mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap pemohon. bahwa dalam mempengaruhi massa pemilih, ketua tim pemenangan pasangan nomor urut (satu), dr. vena inkiriwang dan yasin mangun melakukan kampanye hitam terhadap pemohon melalui media facebook, dengan cara membagikan gambar video dan foto yang bermuatan fitnah keji terhadap ketua tim pemenangan pasangan nomor urut (dua) pemohon yang terjadi pada tanggal desember pukul wita, dimana ketua tim pemenangan dr. vena inkiriwang dan yasin mangun, bernama iskandar lama melalui akun facebook iskandar lmk dengan menandai beberapa orang, disusul dan disebarkan penyebarannya serta ditransmisikan oleh sebagian orang diantaranya roland fredrik memompa, yang pada intinya menyatakan: ketua tim das beramal yang juga ketua dprd kab. poso sesi bappeda tertangkap tangan oleh warga dan panas tengah malam sawidago taro bukti bahwa pemilik akun facebook diantaranya adalah atas nama iskandar lmk, pemilik iskandar lama dan roland fredrik memompa roland fredrik memompa) berdasarkan form model bc4 kwk, merupakan milik tim pemenangan dr. vena inkiriwang dan yasin mangun. bahwa penyebaran berita fitnah dan bohong tersebut telah mempengaruhi massa pemilih yang loyal dan fanatik, sehingga merugikan pemohon, sebab pada kenyataannya ketua tim pemenangan pemohon tidak pernah tertangkap tangan. bahwa lagi lagi atas penyebaran berita bohong dan fitnah tersebut memohon tidak melakukan tindakan sebagaimana seharusnya penyelenggara pilkada, sehingga tindakan tindakan abai dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh memohon, secara kualitatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur. bahwa yang sangat disesalkan adalah tuduhan paling keji pada pemohon dimana pemohon, dituduh berada dalam jaringan teroris bukti dan hal ini sangat mempengaruhi suara terhadap pemohon (hasil akhir). kesimpulan bahwa berdasarkan uraian uraian atas, kesimpulan permohonan perkara guo, yakni: mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guo: pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guoposts tahun permohonan ini mempersoalkan tindakan tindakan memohon yang tidak profesional dan tidak independen berpihak kepada pasangan calon nomor urut atas nama dr. vena gladys merry inkiriwang dan yasin mangun dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun terbukti sedari awal menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut atas nama dr. vena gladys merry inkiriwang dan yasin mangun, dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun tanpa disertai kehadiran salah satu ketua partai pengusung, yakni ketua dpc partai demokrat: permohonan ini mempersoalkan tindakan memohon yang tidak menerapkan protokol kesehatan covid secara baik dan benar, mengingat pilkada kabupaten poso tahun hal ini kemudian berefek pada ketakutan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan dan turunnya partisipasi pemilih yang sangat drastis dimana sebanyak jiwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dari jumlah sebanyak dpt. sebuah ironi ketika pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, justru rakyat tidak menggunakan hak pilihnya akibat tindakan tindakan memohon, yurisprudensi yurisprudensi mahkamah dalam penyelesaian peralihan telah menegaskan sikapnyamengacu kepada prinsip menegakkan keadilan substantif, vi. petit bahwa berdasarkan alasan alas, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama vena g.m inkiriwang dan yasin mangun dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulanggladys merryatau setidak tidaknya melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilih yang belum menggunakan hak pilihnyasebagai berikut: yang dpt yang menggunakan jumlah mengguna hak pilih dpt pemilih yang kecamatan desa tps dpt tidak akan hak termasuk menggunaka pilih dan hak pilih umpan| |oa lala los umat| a88 pem lam logo 3mean| pancasila 3mean| law lela olumukunde lala lala umah hamba laa |o2 3umrah los lala main| kel das lala cc. math ya7a poleganyara doa |oa86o |3a lala 3umat| a28 masehi doa |oa umpan| maritim |oa |o207 umah hancur o2s loan, memohon tidak menyediakan akses yang mudah untuk warga yang terdampak covid minimnya serta tidak efektifnya sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pilkada) kabupaten poso akibat pandemi covid bahkan dalam beberapa tahapan persiapan pilkada kabupaten poso tahun oleh memohon tidak menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan penyebaran covid apalagi berdasarkan laporan harian surveilans ketat covid dinas kesehatan kabupaten poso, kasus konfirmasi covid semakin mengalami peningkatan bukti sehingga semakin menambah ketakutan kepanikan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. padahal berdasarkansebagaimana telah diubah terakhiryang mengatur:men| s82 a58 pas pam las lela .men| s25 otavkecamatanpamonarimur ses coa yang menggunakan pemilih yang kecamatan desa tps dpt minggu hak pilih dpt tidak akan termasuk menggunaka hak pilih dan hak pilih buvumpono a|m| lala las laa suman| tentera |bahasa suman| a8es pamona dop las las las lulus os |as2 .|aw lumi| tumpah| 3co2 sangue doa bas lam las sofa (alam lao lam suman ass |aa suman| bas suman| asa o2ao von suman| seo |us kes dena bea suman| soe a20 |as |om sumer| lebong sumer| idea |. suman a80 asi amtemaa asa sort pusalemba mengguna menggunakan pemilih yang kecamatan desa tps dpt akan hak hak pilih dpt tidak pilih termasuk menggunakan dan hak pilih sawit |os a20 a38 alam balas oma slam las |e| lala 3umat| a08 eka a38 semen| a18 sa010. pop kelas ala las suman| ssa pam pas suman a86 a08 penrobongi 36o loan nan tan is| suman| lew ana lal suman| sangiran |. 3umat| 8sa maa balas pula d2) sman sudah| ben 3umat| ass ass toratkecamatanpamonautara 8ssz sang menggunakan jumlah dpt yang hak pilih dpt pemilih yang kecamatan desa tps dpt menggunakan termasuk tidak tapin pandan perak lte lte maesa suman mao a20 ala slam isl lela lel suman| masa po, lol las lal bas lal lal suman| 1esa stub aia lol |la lal lalat i3| suman| daan bea den as o|o umat| |oxa suman| see toravrecamatanpamonasarat saa7 yang dpt yang yang kecamatan desa tps dpt menggunakan termasuk menggunakan dan hak pilih w sanca slalom lala suman| a32 b0'e ala 22m las lala amin se |penuh (o4 fog alas suman| o1a pandora doa ala matoa p4, log lala lal |3ag lal ala l2|l |. main| a27 | mayasari fog alam lom |. slam law law |. lala |. . minin a83 maa mas doa pandaraya lala lelo 3lam | . lala las |3lo ws lela |. sultan majalaya fog |o25 lala bangunnya panik ala |s3 lal |as |. mml| pasirputih. |o2 mln| |as total kecamatan pamona selatan yang der yang dan der mana kecamatan desa tps dpt menggunakan termasuk menggunakan hak pilih dan hak pilih kertosono |. mah| seo amporwo sayuran |as suman| a52 row das man| moon dos s3|las jala 3umat| rowan8o umat| singkong sapu |o225 2la lal lam lap barat! |osa7 yoo doa | . las lal lal lala suman sas mes han men msn yantare layar |fa| aml| kamera umah uomempi doa jumlah juna doa aml| kotor doa aman mmamomatomaa yaaejalan aman meja sman evi maa ama pas jumah| sss ses pada jam |a22a jumlah ata someop |o20 jago teman| kapuas amn mena bean nan sea ale dena jaja dop pom pom las jumlah a29 tutup doa pass |oa las |oas balas slm| jumlah 1ag8 ses kuasa dea mena ata nan gandusari total kecamatan lore utara bas yamas mao jaan man doa a ar tas . amanfosea |oom min dies matan menang bangsa mera emacownatoneammr a2a7 an) tama ama yang orang mengunakan ama peni kecamatan desa tps dpt menggunakan termasuk menggunakan dan hak pilih mane bata atas oma ampas ben mean banana e mle ame yaa orateemsrantonenemean sasa dan ama maa yang orang merak don kecamatan desa tps dpt opp dpt menggunakan yang hak pilih termasuk menggunakan dan hak pilih mam pa bae |. meh| sie aan man oa. rumah| |rarasosa |. umah eps ina nan menembak |. jumah| maen para yan aumlaang jump peni kecamatan tps dpt menggunaka seung yang hak pilih hak pilih menggunakan hak termasuk pilih saya lol lal los|l lo lom los|l 2251x los ass |ox20 mang bukit bambu lolos jala lom lol 17an lol lom loss| ass logo| lom los lal ra3an los los ranonuncu logo|l, menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun:faktanya, memohon tidak menerapkan standar protokol kesehatan, yang justru semakin menambah kepanikan atau ketakutan masyarakat sebagaimana tampak pada: kabupaten poso awasi ketat proses pengecekan logistik sampai dengan pendistribusian ke tps , kabupaten posoenyortiran dan pelipatan surat suara sesuai dengan standar operasional prosedur sopbook| coor| nan book| ass able naa loss| ore orarecamaran grg3 ass2 as32 yang dua yang data pri kecamatan tps dpt ligan hak pilih menggunakan hak termasuk pilih lonesome |oo1| ass loo2| coo3| look| 232m 2oos| asa fara loss| love| asa 25co0 kasintuwu loo2| logo| las s01s umah area sousa jam ago dan tana loo2| a73 |as |anson jumlah al (aaa lawang coba| ras0x coor| teatr ejo oor| race doo2| loo3| database jasa coor| lag |227n| coor| a63 umah ana tawanan lolos elsa lane tangan .16x |oo3| 2a8 look| a61 coor| a76 1a7 a59 r6486| otatrecamaran 2a7 seas jumlah dpt yang yang jumlah pemilih pilih pilih hak pilih termasuk loo3| a33 look| loss| love| jumlah s5a dau loro sol o2n lom lina baru loo2| loo3| look| agamanya loo3| look| aro los| soon loss| sean logo| oran team ono ana tar tanoe onan aon toe maa aaaaaa oran pas tae njan tense omega o ose tense kaos jos tas mama jonloaa boa dam dom lam sentral ono tepat mlm tae alas tera suman dan oa2or dona tao barat 14x anom tar tan enam tenan las too tayang mba ana ton taste mala ar| alan dan ara timur ame tatar sasa tar tas ola das osn asa tan tae oma tas tao tag tertawa serarecmran ties dop tool a70 tasks der yang mhn jun ena kecamatan tps dpt menggunaka hak pilih menggunakan hak pilih termasuk pilih memo anom alone daa dosa, logo| rc0 pendiri oor| |as280 logo| r5001 look| |asan look| lino wakuwaku loo loo| |asasi los|l look| los| jumlah tam baro |oor| logo| asi enam boa ina logo| iss01 jumlah ass |atau logo| |soon logo| 20m bos| sae a52 mei sel @eo laju sanca |oor| lol 3as |ass1n look| look| fasa logo| aso logo| ass loan lol aaa batecencu |oo1| mah ana jam dec bean logo| 2rain |. lol mblaq azas |.umat rsa95 toko fonda sen bol doa |alone |o. .umat a55 zaman ola lom logo| argo |. human ismruwuremsa oo1| |aaa |says |.umat sea r6201 aus donbas boa inang logo| ass |.umat 'also fonts pads basa, lola issue rato'obu loo1| a8050 loo2| ra2a0 boa| dom low vas sos |o.umat |image roravrecamaran gagas 1n5a0 jumlah onang oa, semen kecamatan tps dpt menggunakan maan menggunakan hak pilih pilih pilih termasuk kasiguncu loo| loo are ass ass los |o look| mma aero| look| |o x3 ons lo2| loss| 3ee sex look| 25s0x loss| boa loe rs001 .umat |see| resep semua banyak jasa, loo| sel |as tumor cela |rspas rom logo| r6sex lisan asa suman |atom| logo| r0201 mama jengkel pal maju loo2| |ass1x saman sep |oa a56 isaac tool sumo petapa oor| logo| 3aa oou loss| tumor ssi |asal pemda jana logo| teman soo saw tororonoo |oo1| 2se logo| loss| asa look| loss oma one loss| lola fall lana mwa tools dam logo| loss| asi simon ass ari jeram ampas pada daa bana logo|ass suman 60a b@e tan jua logo| s0sx logo| sea bola lom low assn |.umat los asa2n luerawuw joo|oa |o. .umat dar a9501 table look| |or@s loo2| 3ass loss| o95 sesi | .umat |aon| sa7 sa2 |seru omawecamaran jumlah yog jan, agen kecamatan tps dpt menggunaka maen menggunakan hak pilih pilih pilih termasuk arjun pan par leluasa ra7an .umat eos sea tanah oor| loan|l raso loss r000 lol ao| r2565 loslasa sasu loc| saw image jolie| man |as| resor loo ase| ra200 umat |eol r350x oo1 #labela boa pada |o00.umat iss |o3 loan vga zaman loz|aes r2201 |o00umat log | .umat s00| roraeecamaran ijazah ass a02 jumlah dpt yang aan jumlah pemilih yang kecamatan tps dpt menggunakan tidak menggunakan akan hak nadi hak pilih yan hak pilih pilih termasuk (oo sea (oo 28a doo snc0n dos |asa nas (oo |mass |ass a59 flora (oo los tamara oo1 3as x0a (oo xs8 (oo (oo 261sx (ola doo 297a tumor look| says memuja door|oam a59 (oo doo baktiagung oo1 23asx (oo (oo ass (oa .sag rose doo 39a sax00 sman las 39a rrez measure oo1 aes human ass imaranoa |28a a85 t0s81 lolos bola| lol iso s6s81 umah sos za0 mmanrecamatan )|1os88| gara asia melaporkan kepada mahkamah konstitusi hasil pemungungutan suara ulang guo selambat lambatnya (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten posoartu tanda penduduk: darmin agustinus digilip, abjad lawas, buktiertanggal september bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten poso nomor hk. kpt kpu.kab ix tertanggal september tentang penetapan nomor urut dan daftar nama pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten poso pada pemilihan serentak tahun bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten poso nomor pl. kpt kpu.kabbukti fotokopita badan pusat statistik kabupaten poso dalam angkaoso: bukti fotokopivide: bukti fotokopiposo awasi ketat proses pengecekan logistik sampai dengan pendistribusian ke tpsbukti fotokopivide: bukti fotokopiblack campaign massanya black campaign terhadap pemohon menjelang pemungutan suara, berupa: penyebaran video buktipenyebaran brosur pemohon yang dituduh berada dalam lingkaran teroris bukti pendaftaran vide: bab ii): bukti video: bukti fotokopi screenshot unggahanfotokopi foto penyebaran brosur pemohon yang dituduh berada dalam lingkaran teroris, bukti fotokopi menu bukti fotokopi menu bukti fotokopi putusan nomor php.d xi bukti fotokopi putusan nomor php.d vi bukti fotokopi hasil rapat koordinasi antara forkopimcam, kepala desa sja tertanggal desember bukti fotokopi uud tahun vide: bukti fotokopi laporan harian surveilans ketat covid dinas kesehatan kabupaten poso, bukti fotokopi advokat dasberamal laporkan dugaan pidana pilkada paslon vy ke bawaslu poso , bukti fotokopi tanda terima dokumen pengaduan dkpp tertanggal desember bukti fotokopi screenshot kampanye diluar jadwal, bukti fotokopi surat tanda bukti penyampaian laporan bawaslu kab. poso nomor pl pb kab x11 bukti fotokopi pemberian pasangan nomor urut calon bupati dan wakil bupati poso berupa kupon: bukti fotokopi penyebaran berita bohong oleh ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut kepada ketua tim pasangan calon nomor urut melalui akun facebook iskandar lmk dan akun facebook timses nomor urut roland fredrik memompa bukti fotokopi surat keterangan pernyataan warga tidak memilih dikarenakan pandemi covid bukti fotokopi hasil survey lingkar survey informasi politik lipi), survey desember bukti video pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut satu), bukti fotokopi keterangan ahli dr. heru widodo, s.h., hum.: bukti fotokopi refleksi kinerja proyeksi mengawal demokrasi menegakkan keadilan substantif, bukti fotokopi tanda terima dokumen set tanggal januari bukti fotokopi komunikasi ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso nomor urut (satu) atas nama dr. vena g.m. inkiriwang dan yasin mangun melalui media social whats app, bukti fotokopi koran mercusuar, bukti fotokopi daftar akun media sosial, buktiperfotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten poso nomor .b pl. pu kpu.kab ix tentang pengumuman hasil dokumen pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati posooso?'sif berbunyi bawaslu provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan mass?hal hal terkait dugaan pelanggaran prinsip aksesibilitas, masa pendaftaran pasangan calon, masa kampanye (kampanye diluar jadwal, pembagian kupon sembako, penyebaran berita bohong), penyelenggara pemilihan tidak menerapkan standar protokol covid bahwa permohonan pemohon tersebut sebagaimana dalam angkadan memutusahwa pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas mengenai adanya kesalahan dan atau kekeliruan yang berakibat adanya selisih hasil perolehan suara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut pemohon) dengan pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara sah terbanyak pertama (pihak terkait), sebagaimana keputusan memohokonstitusi tidak berwenangposo tahun kepada mahkamah konstitusi, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunrupakan pasangan calon pada pilkada kabupaten poso tahun berdasarkanggal september nomor urut vide bukti dan t3). bahwa meskipun pemohon merupakan pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon dalam pilkada kabupaten posoxiii bertanggal julisekarang telah diubah dengan undang undang nomor tahun . beberapa putusan ago antara lain: putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xiv perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pangkajene dan kepulauan: php.gub xiv perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi tengahsigi:tolitoli, bahwa jumlah penduduk kabupaten poso berdasarkan surat dirjen kependudukan dan pencatatan sipiliii tahun tanggal desember pada lampiran halaman adalah jiwa bukti yang apabila dihubungkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pilkada kabupaten poso tahun dapat diajukan hanya apabila terdapat perbedaan selisih suara: bahwa berdasarkan keputusan memohon nomor: pl. kpt kpu.maka jumlah perolehan suara sah masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun adalah sebagaimana tabel berikut ini: nama pasangan calon nomor jumlah bupati dan wakil bupati poso urut perolehan tahun suara sah dr. vena inkiriwang yasin darmin agustinus digilip abjad lawas ir. samurai, tony sowolino, jumlah seluruh suara sahposo nomor urut yang memperoleh suara sah terbanyak dengan nomor urut pemohon) sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan adalah sebagai berikut suara sah suara bahwa berdasarkan tabel atas, perolehan suara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati poso nomor urut yang memperoleh suara sah terbanyak pertama (pihak terkait) dengan pasangan calon urut pemohon) yang memperoleh suara sah terbanyak kedua, jumlah selisihnya adalah sebanyak (delapan ribu tujuh) suara atau setara dengan (enam koma empat persen), dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat formil dan atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil penghitungan suara kepada mahkamah konstitusi. berdasarkan alasan alasan tersebut pada angka sampai dengan angka atas, menurut memohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun kepada mahkamah konstitusi dan oleh karenanya patula menurut hukum mahkamah konstitusi yang mengadili perkara guo menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel)rmohonan pemohon dalam perkara guo tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun sebagaimana tertuang dalamobjek sengketa): bahw.dalam pilkada kabupaten poso tahun bahwa pemohon dalam perkara guo baik dalam polita maupun petit, pemohon lalai abai terhadapdalam polita tidak menguraimikian pula dalam petit tidakatas dasar tersebut atasposo tahun il. dalam pokok permohonan,bahwa memohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten posoihan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang undangan dengan menerapkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.kabupaten posomemohon melakukan pembiaran kampanye diluar jadwal dan pembagian sembako oleh pasangan calon bupati dan wakil kabupaten poso nomor urut (satu)sementara telah dengan jelas berdasarkanvide: item lampiran point (lima) tentang pelaksanaan kampanye), bahwa kampanye melalui media massa dan elektronik diawali pada tanggal november sampai desember akan tetapi, memohon tidak melakukan tindakan apapun (punishment) sehingga memohon patut disebut melakukan pembiaran pelanggaran hukum. bahwa tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun nomor urut (satu) melakukan tindakan pelanggaran hukum dan diabaikan oleh memohon berupa pembagian kupon sembako apabila memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati poso tahun nomor urut (satu). bahwa meskipun presentasi perolehan selisih suara dalam permohonan guo tidak sebagaimana yang dimaksud dalam pilkada, namun dengan adanya dugaan pelanggaran substansial yang berpengaruh pada selisih perolehan hak suara oleh pemohon, maka sudah seharusnya mahkamahberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan langsung yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten poso tahun bahwa tidak benar dalil pemohon dalam pokok permohonannya, yang mendalilkan hal hal berikut: memohon:, bahwa jawaban tanggapan memohon terhadap pokok pokok permohonan pemohon diuraikan sebagai berikut: ad. tentangbahwa tidak benar dalil pemohon bahwadengan alasan sebagai berikut: bahwa mengenai syarat calon dan syarat pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, diaturdaftaran bakal pasangan calon dalam pilkada poso tahun dimulai pada tanggal s d september sebagaimana pengumuman kpu poso nomor: pl. pu. kpu.kali viii tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati poso pada pemilihan tahun tertanggal agustus bukti bahwa bakal pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos dalam pilkada kabupaten poso diusung oleh gabungan partai politik yakni partai demokrat kursi), partai amanat nasional kursi), partai hanura kursi), partai persatuan indonesia kursi), melakukan pendaftaran pada tanggal september sebagaimana berita acara pendaftaran bukti dengan menyerahkan dokumen kelengkapan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana tertuang dalam form tt. kwk beserta laporannya bukti, bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos pada tanggal september telah dihadiri oleh pengurus partai politik gabungan partai politik pengusung, termasuk pengurus dpc partai demokrat kabupaten poso sebagai salah satu partai pengusung. berdasarkan surat keputusan nomor: sk dpp.pd dpc!!ketua dpc partai demokrat kabupaten poso adalah drs. piet inkiriwang, (vide bukti tidak dapat hadir karena berhalangan (sakit), namun demikian dihadiri langsung oleh pengurus dpc partai demokrat kabupaten poso lainnya yakni wakil ketua ellen ester selalu) serta sekretaris dilewati lukman). (vide bukti bahwa iapun yang dipersoalkan oleh pemohon adalah ketidak hadirkan ketua dpc partai demokrat kabupaten poso saat pendaftaran, akan tetapi dalil keberatan pemohon tidak pula beralasan hukum karena ketidakhadiran ketua dpc partai demokrat kabupaten poso disebabkan oleh alasan yang sah (sakit). mengenai hal ini telah disampaikan oleh ketua tim kampanye bakal pasangan calon dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos dengan memperlihatkan dan menyerahkanjakarta bukti yang diterima oleh memohon pada saat hari pendaftaran tanggal september pukul wita. bahwa berdasarkan ketentusebagaimana tertuang dalam berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon (form ba.hp kwk beserta lampiran) bukti bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen persyaratan calon, bakal pasangan calon atas nama dr. vena g.m inkiriwang dan yasin mangun, sos sebagaimana tertuang dalam lampiran berita acara hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon sebagaimana tertera pada lampiran model form ba.hp kwk (bukti sehingga memohon berkesimpulan sesuai ketentuan perundang undangan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam pilkada kabupaten poso tahun sebagaimana tertuang dalam(vide bukti bahwa selama proses pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung, telah pula diawasi secara langsung oleh bawaslu kabupaten poso dan tidak terdapat temuan pelanggaran ataupun rekomendasi bawaslu kabupaten poso terkait surat istirahat sakit piet inkiriwang selaku ketua dpc partai demokrat kabupaten poso. bahwa sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bawaslu kabupaten poso dalam beberapa suratnya kepada memohon tidak pernah menyinggung dan atau mempersoalkan ketidakhadiran ketua dpc partaipada periode pendaftaran bakal pasangan calon bukti bahwa dalam rangka menerapkan asas keterbukaan, memohon kemudian mengeluarkan pengumuman no(vide bukti agar masyarakat kabupaten poso dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam periode tanggal s d september namun tidak terdapat masukan dan atau tanggapan dalam periode waktu yang ditentukan. bahwa iapun pemohon berpandangan bahwa tindakan memohon tersebut merupakan suatu pelanggaran, maka ketentuan perundang undangan telah menyediakan sarana untuk mengujinya. bahwa mengenai ketidakhadiran ketua dpctelah dipersoalkan oleh bakal pasangan calon atas nama muh syarif rum mahmoud dan vivian baso ali dengan(vide buktisebagaimana termuat dalam berita media online (vide buktiatas, makaadalah tidak beralasan hukum. ad. tentang dalil pemohon sepanjang mengenaibahwa menurut memohon, dalil pemohon bahwamerupakan dengan alasan sebagai berikut bahwa memohon telah menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid sesuai ketentuan teknis yangkeputusan komisi pemilihan umum republik indonesia tahun nomor: pp. kpt kpu xii tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum nomor: pp. kpt kpu x tentang kebutuhan dan spesifikasi tehnis kelengkapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid19) dalamserta surat edaran nomor kpumemohon telah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada warga masyarakat dalam rangka pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam pilkada poso tahun sejak diputuskan kembali melanjutkan tahapan pemilihan serentak masa bencana non alam covid melalui peraturan kpu nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan kpu nomor tahun tentang tahapan program dan jadwal pemilihan serentak tahun baik dalam masa pembentukan penyelenggara adoc panitia pemungutan suara pps), kelompok penyelenggara pemilihan suara kpps), hingga petugas pencocokan dan penelitian coklat dan masa pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye hingga selesainya pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dengan menerapkan standar protokol kesehatan: sosialisasi pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun masa bencana non alam covid juga massif hingga pelosok pelosok daerah terjauh dan selalu menerapkan protokol kesehatan dan menyampaikan tata cara serta prosedur pelaksanaan pemungutan suara masa pandemi covid19 dengan menyampaikan hal baru tps dengan penerapan protokol kesehatan dan diharapkan pemilih tidak perlu khawatir datang tps pada hari rabu, desember selain itu sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyebaran leaflet, infografis dan videografi melalui media sosial agar seluruh warga masayarakat kabupaten poso mengetahui dan tidak khawatir untuk datang tps. (vide bukti proses penyiapan logistik, petugas sebelum masuk kedalam gedung logistik kpu kabupaten poso gor puselemba, telah dilakukan pengukuran suhu badan, penggunaan hand sanitizer, jaga jarak, dan tidak mengizinkan orang lain masuk selain petugas berwenang. proses ini diawasi aparat pihak kepolisian polres poso dan bawaslu kabupaten poso serta gugus covid bahwa perekrutan personil pergeseran logistik oleh memohon yang terdiri atas personil pelipatan surat suara dan sortir logistik dilakukan melalui proses seleksi yang ketat dengan menerapkan standar protocol kesehatan covid dengan dilengkapi apd standar kesehatan berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer. proses pelipatan surat suara dilakukan oleh petugas pelipatan surat suara dengan menerapkan standar protocol covid sebagaimana ditegaskan dalam tata tertib yang diterbitkan oleh kpu kabupaten poso untuk dijadikan pedoman oleh petugas vide bukti serta pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat keamanan dan bawaslu kabupaten poso. proses distribusi logistik dilaksanakan dengan mekanisme secara berjenjang mulai dari penyerahan logistik dari kpu kabupaten poso ppk sebagaimana berita acara penyerahan logistik vide bukti dan kemudian seterusnya dari ppk pps, kemudian kpps tps. petugas yang melakukan distribusi dilengkapi apd standar berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer serta dilakukan bawah pengawasan aparat keamanan (polri tni), bawaslu kabupaten poso dan satuan gugus covid seluruh komisioner kpu kabupaten poso ketua dan anggota) berjumlah orang dan staf sekretariat berjumlah orang serta penyelenggara adoc pemilihan bupati dan wakil bupati poso tahun mulai dari ppk dan staf sekretariat berjumlah orang kecamatan, pps dan staf sekretariat berjumlah orang kelurahan dan desa, hingga kpps berjumlah orang tps diberikan vitamin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan semua pihak, kemudian sebelum dan setelah bertugas diwajibkan untuk rapid test yang difasilitasi oleh kpu kabupaten poso melalui kerjasama mou) dengan pihak dinas kesehatan kabupaten poso bukti yang pelaksanaannya dilakukan oleh puskesmas puskesmas yang ditunjuk oleh dinas kesehatan kabupaten poso, selain itu kpu kabupaten poso juga bekerjasama dengan rumah sakit umum rsu) kabupaten poso dan fasilitas kesehatan (faskes) lainnya berupa klinik. proses pelaksanaan pemungutan suara tps pada tanggal desember selain terhadap penyelenggara adoc, kpu kabupaten poso juga memfasilitasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps dengan sejumlah perlengkapan apd (alat pelindung diri) sebagai standar protokol covid sebelum masuk areal tps, diantaranya fasilitas cuci tangan berupa tong air dan sabun serta handsanitizer, dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, diberikan masker, diberikan sarung tangan, diwajibkan jaga jarak dan waktu kehadiran pemilih tps telah diatur secara bertahap sesuai waktu pemilihan yang ditentukan dari pukul wita sampai dengan pukul wita, sebagaimana bukti dokumentasi vide bukti tps sebelum digunakan telah dilakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. bagi pemilih yang terkonfirmasi positif covid baik yang dikarantina darurat hotel wisata poso dan rsud poso) maupun yang ada rumah menjalani isolasi mandiri tetap diberikan akses kemudahan untuk menyalurkan hak pilihnya, dalam rangka memberikan kemudahan akses tersebut petugas kpps bersama tim gugus covid mendatangi tempat karantina hotel wisata poso dan rsud poso serta yang dalam isolasi mandiri dengan menerapkan standar protokol covid menggunakan apd lengkap berupa baju hazmat, sarung tangan, face shield, menyiapkan hand sanitizer, alat cuci tangan dan tissue. selain itu memohon juga telah menyediakan bilik khusus yang diperuntukan kepada pemilih yang pada saat berada tps suhu tubuhnya mencapai derajat. vide bukti saat rekapitulasi, seluruh penyelenggara menggunakan alat pelindung diri apd) standar berupa masker, sarung tangan dan handsanitizer, bahwa terkait dalil pemohon bahwa memohon tidak memfasilitasi karyawan perusahaan perkebunan pt. sja dalam menggunakan hak pilihnya, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa kpu kabupaten poso telah melakukan proses penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih dantahapan tahapan sebagai berikut: penyusunan daftar pemilih penyusunan daftar pemilih oleh kpu kabupaten kota dan penyampaian kepada pps mulai tanggal juni sampai dengan juni penyusunan data pemilih mencocokkan dan penelitian coklat) mulai tanggal juli sampai dengan agustus penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh pps mulai tanggal agustus sampai dengan agustus rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa kelurahan dan penyampaian daftar pemilih hasil pemutakhiran ppk mulai tanggal agustus sampai dengan septem mulai tanggal sampai dengan septemberulai tanggal sampai dengan september rekapitulasi dps tingkat provinsi mulai tanggal sampai dengan september penyampaian dps oleh kpu kabupaten kota kepada pps melalui ppk mulai tanggal sampai dengan september pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap dps mulai tanggal sampai dengan september perbaikan dps oleh pps mulai tanggal september sampai dengan oktober rekapitulasi dan penyampaian dps hasil perbaikan tingkat desa kelurahan ppk mulai tanggal sampai dengan oktobernama widianto, sos., m.m. alamat kampung sidorejo rt rw kelurahan lubuk semut, kecamatan karimun, kabupaten karimun, provinsi kepulauan riau. nama suryani, s.e. alamat perumahan tiban mas blok nomor rt rw kelurahan tiban lama, kecamatan sekupangnomor afr law skk xii bertanggal desember memberi kuasa kepada ahmad fakih rambe, s.h., bali kalo, s.h., dan kaliyang diperbaiki dengan surat kuasa khusus nomor afr law skk xi1 bertanggal desember memberi kuasa kepada ahmad fakih rambe, s.h., bali kalo, s.h., kali, s.h., dr. medali faisal, s.h., m.h., dr. hery firmansyah, s.h. hum., mpa., pandu wisuda, s.h., reza malaria, s.h., r.m. namanya danisworo limpungprovinsi kepulauan riau, beralamat jl. basuki rahmat nomor kota tanjung pinang, provinsi kepulauan riau, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor py su prov ! bertanggal januari memberi kuasa kepada sigit nurani nugraha, s.h., m.h., taufik hid, s.h., hum., imam muttagin, s.h.i., m.h., idris sopan ahmad, s.h.i, s.h., m.h., nurlaili fatmawati, s.h.i., m.h.i., dan ahmad kami akbar, s.h., yaitu advokat pada kantor nurhadisigit law office n.h.s. law office) yang beralamat sona tops tower lantai jalan jenderal sudirmaniloliili. memohon: berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: nama ansar ahmad, s.e., m.m. alamat jalan peralatan km. nomor rt rw tanjung pinang, kelurahan melayu kota piring, kecamatan tanjung pinang timur, kota tanjung pinang, provinsi kepulauan riau. nama marlin agustina alamat rosedale blok nomor rt rw kelurahan teluk sering, kecamatan batam kotam.h., robinson paul tarra, s.h., m.h., dr. datang irwan, s.h., hum., dari affandi, s.h., m.h., alias ismail, s.h., m.h., syarifuddin alun, s.h., m.h., melissa christians, s.h., m.h., rudy hardy, s.h., avant ramai utama, s.h., bagus r.p. tarigan, s.h., frenzy richard mesakaraeng, pemilih bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada dpt, bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon tiap tiap kota yang notabenenya untuk memenangkyang menyebabkan hilangnya banyak hak pemilihmenyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih adanya kesengajaan dari memohon untuk menghalangi banyak pemilik hak suara untuk memilih, dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar dpt, ini dapat ditemukan salah satunya pada: bian pe. cas mai tidak dpt dibagikan berdasarkan ktp bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada masyarakat setempat, tanpa adanya alasan dari pihak kpps tersebut dan yang melakukan pencoblosan tps lubuk baja tersebut hanya warga yang menunjukkan ktp: bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih melaporkan kepada simpatisan pemohon bahwa merekabanyaknya tim sukses paslon menjadi pelaksana dalam pelaksanaan pemilihandan se provinsi kepulauan riaumasangan dpt oleh memohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa kota dan rekap wali kota berada dalam kotak suara gubernur, tindakan sistematis memohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan oleh memohon dan penyelenggara bawahnya tingkat tps secara sengaja, salah satunya dengan banyaknya fakta tidak dipegangnya dpt berbagai tps: bahwa. adanya ketua yang mengumpulkan fotokopi ktp warga perumahan tersebut dengan alasan akan memperbaharui domisili ktp agar dapat memilih, akan tetapi ketika mengambil ktp tersebut harus berjanji akan memilih calon walikota batam nomor urut serta paslon bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam dpt, kppspapan informasi dpt tps pada saat pencoblosan. bahwa hal ini terjadi antara lain di: tps kelurahan lubuk baja kota batam, tps kelurahan batu mulia batam, dan tps kelurahan sei sekop batam:pelanggaran pelanggaran yang dilakukanlon bahwa jajaran pihak memohon adalah mantan ketua tim pemenangan suami dari paslon yang notabene adalah wali kota batam yang masih mencalonkan diri kembali pada tahun bahwa kemudian terjadi upaya menghalang halangi pemilih yang datang tps pada saat pemilihan: bahwa memohon membiarkan paslon melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun tim sukses dari pasangan calon wali kota batam yang merupakan suami dari calon wakil gubernuradanya pembiaran yang dilakukan memohon terhadap pelanggaran pelanggaran yang masif terjadi kota batam, kota tanjungpinang, kabupaten bintan, dan kabupaten lingga. pelanggaran dimaksud adalah tim sukses dari paslon gubernur dan wakil gubernur menjadi ketua kpps berbagai tps. bahwa banyaknya tim sukses dari paslon yang menjadi pemantau dari bawaslu tps tps kota batam, kota tanjungpinang, kabupaten bintan, dan kabupaten lingga, bahwa memohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia sehingga melanggar undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemilihan umum, daecurangan oleh aparatur sipil negara asn) kota batam banyaknya pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau pada setiap kabupaten kota dengan cara ikut mengkampanyekan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih paslon keterlibatan kepala dinas kependudukan kota batam dengan mempergunakan wewenangnya untuk memihak pada paslon keterlibatan para camat dan lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para ketua dan ketua agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih paslon bahwa adanya pencetakan ktp yang diduga tidak sesuai prosedur pada (delapan) kecamatan kota batam sejak bulan september sampai dengan sebelum tanggal desember sebanyak (tujuh puluh ribu) ktp: table ansar ahmad, se., marlin agustina kecurangan pembuatan ktp kelurahan maa november, desember bahwa perhitungan suara menurut pemohon data suara yang benar adalah seperti tabel berikut: tabel. iman setiawan, se. keterangan: bahwa perolehan suara menurut pemohon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun kepulauan riau terlihat peralihan suara, bahwa pemohonlah mendapatkan suara terbanyak, bahwa seluruh fakta atas, membuktikan adanya pelanggaran terhadap: ketentuantuan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahucurangan kecurangan yang dilakukan oleh tim paslon bahwa banyaknya tim sukses dari paslon yang memakai atribut kampanye paslon pada tps kiling kota batam dan tps kiling kota batam saat berlangsungnya pemilihan: adanya praktik politik uang money politics) yang dilakukan oleh tim paslon hampir seluruh kabupaten dan kota provinsi kepulauan riau, pemberian bantukan bagikan bantuan tersebut dan mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah pemberianbahwa pola praktik money politics yang dilakukan paslon dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara pada tanggal desember yang lalu, terutama selama masa kampanye dan juga pada masa tenang, dengan cara cara antara lain sebagai berikut: membagi bagikan sembako kepada masyarakat dan juga membagi bagikan bbm masyarakat pesisir, membuat janji akan memberikan (satu) unit sepeda motor roda dua kepada setiap ketua dan setiap ketua se provinsi kepulauan riau, memberikan uang sebesar rp4. (empat juta rupiah) kepada majelis majelis taklim ibu ibu kota batam, memberikan uang sebesar rp1. (satu juta rupiah) kepada penyelenggara pemilu, membagi bagikan sembako dari bantuan pemerintah pusat kepada warga kota batam sembari memberikan atribut berupa kalender dan stiker paslonketua kpps kelurahan tiban indah adalah merupakan ketua tim sukses paslon sehingga pelaksanaan pemilihan kpps tersebut tidak lagi jujur dan tidak transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara, membagi bagikan kain bahan baju sebanyak (tiga puluh) pcs kepada ibu ibu perumahan puri blok rw kelurahan sekupang, kota batam melalui tokoh masyarakat setempat yang bernama saudara mahfud, bahwa ketentuanlon memang merupakan bagian dari upaya perbuatan yang sistematis sehingga merusak sendi sendi demokrasi dalam pemilihan umum, mempengaruhi pemilih, dan merusak demokrasi.intimidasi dari tim sukses paslon kepada pemilih. bahwa tim sukses paslon memberikan uang sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) disertai intimidasi bahwa para pemilih tersebut harus memilih paslon dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun: bahwa selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau harus sesuai dengan asas uber dan asas judul , pelaksanaannyyang harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam uud nrimerupakan hak asasi. serta undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang berbunyi. bahwa pelanggaran pelanggaran tersebut atas yang dilakukan oleh paslon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak hak warga negara vide dan uud nrisecara terstruktur, sistematis dan masif tsm) tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara yang merugikan pemohon, bahwa dengan adanya pelanggaran pelanggaran tersebut yang diskualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) yang dilakukan oleh paslon maka sudah sewajarnyalah mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untukkepulauan riau oleh kpu provinsi kepulauan riau, dalam surat keputusannya nomor pl. kpt prov il tanggal desember bahwa berdasarkan hal kurang kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu dkpp) dan menunggu hasil tindak lanjut dari laporan tersebutrangi partisipasilingga bahwa adanya kecurangan politik uang (money politics) dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau kota lingga, yaitu dengan memberikan atau membagikan uang kepada masyarakat dengan besar rp50. (lima puluh ribu rupiah) hingga rp100. (seratus ribu rupiah per orang agar memilih paslonlingga berjumlah: paslon nomor urut suara paslon nomorota tanjung pinang bahwa dengan sangat jelas wali kota tanjung pinang yang masih menjabat sa ekspor, bahwa banyaknya terjadi money politik kota tanjung bahwaberdasarkan kejadian kejadian tersebut tentunya memberikan keuntungan paslon urut. dengan perolehan suara diseluruh tps kota tanjung pinang berjumlah: paslon nomor urut suara s.h., steel sahetapy, s.h., jeremiah vito memasak, s.h., m.h., indra pratama, s.h., marconi, s.h.i., s.h., dan seni komedi, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada alfonso law firm yang beralamat the tower, 15th floor, suite jalan h.r. rasa saidprovinsi kepulauan riau, memeriksa bukti bukti yang diajukan pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu provinsi kepulauan riundang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya dapat disebut sebagai uud nri ), huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang paslon nomor bintan bahwa ada (satu) keluarga beranggotakan (tiga) orang keluarga yang sudah terdaftar sebagai pemilih tps kelurahan sei sekop, kecamatan bintan timur, kabupaten bintan untuk melakukan pencoblosan pada pukul wib, akan tetapi ditolak oleh ketua kpps tps saat ingin melakukan pencoblosan pada tanggal desember dengan alasan tps tersebut sudah tutup sehingga mereka kembali pulang rumah. bahwa begitu juga terbukti adanya pihak penyelenggara mempersulit pemilih yang hendak melakukan pemilihan disebabkan pemilih tidak memiliki undangan pencoblosan, sementara itu pemilih terdaftar pada a.a. kwk hal ini terjadi kelurahan kijang kota, bahwa banyaknya ketua kpps yang merupakan tim pemenangan paslon yang berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut kabupaten bintan, dimana calon wakil bupati bintan tersebut adalah merupakan anak kandung dari calon gubernur nomor urut hal mana anak kandung calon gubernur nomor urut tersebut berpasangan dengan petahana bupati kabupaten bintan, bahwa begitu juga kabupaten bintan banyak asn yang berkampanye terhadap pasangan calon gubernur nomor urut dan hal yang sedemikian rupa yang sangat jelas dan terang benderang penyelenggara dan bawaslu terkesan membiarkan sebab tidak mengambil tindakan apapun, sehingga hal demikian telah secara jelas melanggar beberapa ketentuan dan perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan umum gubernur dan bupati wali kota:bintan berjumlah: paslon nomor urut suara paslon nomorurut02khususnya dengan adanya fakta fakta penggelembungan daftar undangan kepada pemilih sebagaimana diuraikan dalam huruf maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemungutan suara ulang berdasarkan hurufsudah sepatutnya dikabulkan oleh majelis hakim pada mahkamah konstitusi republik indonesia karena sejalan dengan beberapa putusan mahkamah konstitusi republik indonesia, antara lainj. dalam pertimbangan hukum putusan nomor php.viii desember putusan pilkada tangerang selatan, hlm mahkamah menyebutkan bahwa::bahwa berdasarkan seluruh uraian pemohon dari huruf sampai dengan tersebut beserta dalil hukum pemungutan suara ulang dan putusan mahkamah konstitusi terkaimerugikan pemohon. oleh karenanya,erkenaan dengan seluruh uraian atas maka sudah kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia, memutuskan atau menetapkan: kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang seluruh kota kabupaten provinsi kepulauan riau, atau, kedua, pemungutan suara ulang, khususnya kota batam, kota tanjung pinang dan kabupaten bintan, dimana terdapat banyaknya kecurangan terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau berdasarkan kecurangan memohon dan kecurangan yang juga dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau nomor urdaerah provinsi kepulauan riau oleh komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riau tanggal desember membatalkan keputusan komisi pemilihan umum daerah provinsi kepulauan riau tanggal desember nomor pl. kpt prov ilgubernur dan wakil gubernur daerah provinsi kepulauan riau tahun memutuskan agar komisi pemilihan umum kepulauan riau melakukan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau kota batam, kota tanjung pinang, kabupaten bintan, dan kabupaten lingga yang bermasalah kepada komisi pemilihan umum provinsi kepulauan riaukepulauan riau tanggal desember bukti print out photo terhadap masyarakat yang tidak bisa memilih pada pemilu daerah kota bintan terjadinya penolakan oleh petugas kpps tgl desember bukti bukti menerangkan tentang para pemilu daerah kabupaten bintan ditolak untuk memilih oleh petugas kpps tgl desember bukti ott pembagian bantuan peraga paslon ansar marlin. berdasarkan media kepri tanggal desember bukti print out dari media masa janji ansar ahmad akan memberikan unit kepada motor ketua dan yang tersebar seluruh kabupaten dan kota. bukti bantuan dari kementrian sosial jadikan sebagai alat kampanye oleh paslon nomor pada hari selasa tanggal desember bukti ketua kpps sekaligus ketua.) serta ansar ahmad dan marlin sebagai paslon pilgubkejadian khusus dan atau keberatan provinsi kwk), pada provinsi kepulauan riau.hasil kabupaten kota kwk), pada kota batambatambaratkotabukit bestaritimur, kota tanjungpinangtanjungpinang. bukti fotokopi surat kpu provinsi kepulauan riau nomor hk. sd prov il tanggal desember perihal perubahan pertimbangan hukum bagian menimbang huruf keputusan kpthomas aria ginting kepada bawaslu kota batam.firman fa'tulo gea kepada bawaslu kota batam. bukti scanned copy dari surat pernyataan tertanggal desember yang dibuat oleh sandra habibie11 tanggal desember atas nama pelapor rinaldi kepada bawaslu provinsi kepulauan riau. bukti print out foto foto dari aktivitas ketua rt rw beserta keluarganya pada kelurahan kelurahan kecamatan belakang padang, kota batam sebagai tim sukses pasangan calon nomor urut ansar ahmad marlin agustina sebelum hari pencoblosan kota batam. bukti print out foto foto dari aktivitas afrizal yang merupakan ketua kpps dari tps bengkong sadar), kelurahan sadar, kecamatan bengkong, kota batam, sebelum hari pencoblosan kota batam. bukti print out foto fotrekaman rekaman videprint out foto rumah ketua rt kelurahan batu besar, kemacetan nongsa, kota batam sekira tanggal november pukul wibteguranpenjelasan perekaman dan pencetakan ktp elbahwa berdasarkan ketentuan undang undang tahun pilkada) jo. pmk tahun secara tegas menentukan obyek permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan php)ahun tersebut, dengan demikian mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara luar tentang perselisihan, penetapan, dan hasil perolehan suara hasil pemilihan. bahwa pembentuk undang undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa mahkamah konstitusiperkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain, bahwa memperhatikan pokok pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran pelanggaran administrasi pemilihan yang dianggap pemohon bersifat terstruktur, sistematis, masif dan atau uraian yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh pemohon kepada lembaga bawaslu dan atau sentra gabungan penegakan hukum terpadu gakumdu) sesuai dengan tingkatannya. dalil substansi permohonan yang menggambarkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan dapat dilihat pada: dalil permohonan hal. romawi nomor dalil permohonan hal huruf nomorapat disebut sebagai pmk ), berdasarkan keputusan kpu provinsi kepulauan riatertanggal desember bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tahun ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan huruf.dst bahwa berdasarkan keputusan kpu provinsi kepulauan riau: nomor: pl. kpt prov ixkepulauan riau tahun pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahudalil permohonan hal romawi huruf nomor huruf nomor dalil permohonan hal romawi huruf nomornketerangan paragraf bawah, dalil permohonan hal romawi keterangan paragraf atas dan nomor yang terjadi secara tsm (terstruktur, sistematis dan masif). lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat tsm tersebut adalah bawaslu (vide tahun seharusnya pemohon melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara tsm tersebut kepada bawaslu provinsi kepulauan riau dalam waktu (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan (vide ketentuan perbawaslu tahun bahwa bawaslu provinsi memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan dalam jangka waktu (empat belas) hari, dan pasangan calon yang dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon vide tahun hal ini sudah pernah terjadi sebagaimana info berita dan putusan bawaslu provinsi lampung (vide bukti dan bahwa faktanya, dalam perkara ini ternyata tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat tsm sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya tersebut, tidak dilaporkan kepada lembaga bawaslu provinsi kepulauan riau, malah justru langsung mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, bahwa terhadap fakta ini ada mekanisme prosedur yang dikesampingkan oleh pemohon dalam mempersoalkan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat tsm ini, yang mana mekanisme prosedur yang telah dikesampingkan oleh pemohon dimaksud adalah tentang kewenangan dari bawaslu provinsi kepulauan riau dalam memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat tsm, karena seharusnya pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan didalam perkara guo adalah kewenangan dari bawaslu bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi. bahwa selain itu, substansi permohonan pemohon didalam perkara ini juga menguraikan dalil yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan (money politik atau janji janji kampanye paslon yang melanggar ketentuan), dalil dimaksud antara lain dapat terlihat dalam dalil permohonan berikut ini: dalil permohonan hal. hurufbahwa terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana tersebut diatas, hal tersebut sejatinya merupakan kewenangan sentra gakkumdu sentra gabungan penegakkan hukum terpadu) yang didalamnya adalah bawaslu provinsi kepri, penyidik kepolisian dan kejaksaan tinggi, yang bermuara pada putusan pengadilan negeri (vide s d tahun sebagaimana perubahan terakhir dengan tahun bukan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya. namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, tidak dilaporkan kepada gakkumdu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilihan, maka patut dan wajar kiranya mahkamah konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. provinsi kepulauan riau tahun karena permohonan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut: bahwa jumlah penduduk provinsi kepulauan riau tahun adalah sebanyak jiwa berdasarkan dokumen dak2 daftar agregat kependudukan perkecambahan dan perkabupaten kota) dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan catatan sipil provinsi kepulauan riau tanggal januari tentang data agregat kependudukan (vide bukti bahwa memperhatikan ketentuan hurufwalikota menjadi undang undang (selanjutnya mohon disebut pilkada), menyebutkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan ketentuan bahwa'. bahwaadalah sebesar suara, hal ini sebagaiman(bukti bahwa adapun penghitungan prosentase selisih perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun adalah sebagai berikut: jumlah penduduk provinsi kepulauan riau adalah jiwa, sehingga masuk kategori sebagaimana ketentuan huruf tahun perolehan suara: paslon suara paslon pemohon) suara paslon (peraih suara terbanyak) suara total suara sah suara cara penghitungan: suara suara selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan pemohon adalah suara kesimpulannya: selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah suara atau lebih dari suara (tidak memenuhi syarat), bahwa berdasarkan data penghitungan prosentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon didalam perkara guo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari darimemohon): bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun maka secara konstitusional pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan perkara guo karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan: bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki legal standingtentang permohonan pemohon kabur' tidak jelas (obscura libel) bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya halaman huruf angka .bahwa banyaknya terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon ditiap tiap kota yang notabene untuk memenangkan paslon . , dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang berapa banyak suara yang digelembungkan dan terjadi tps dan atau ditingkat kota mana saja. bahwa seharusnya pemohon menjabarkan pertandingan perolehan suara yang diperoleh menurut versi pihak pemohon jika memang ada penggelembungan penambahan suara sebagaimana yang dihasilkannya, namun ternyata pertandingan perolehan suara tidak diurai dengan jelas dan lengkap dalam permohonan pemohon guoemohon mendalilkan dalam permohonannya halaman huruf angka .bahwa banyaknya tim sukses paslon menjadi pelaksana dalam pemiluprovinsi kepulauan riau. , dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tps mana saja yang terdapat kpps anggota kpps yang menjadi tim sukses paslon serta rt rw kota kabupaten mana saja yang terlibat menjadi tim sukses paslon jika pemohon hanya mendalilkan tempat terjadinya seluruh provinsi kepulauan riau maka dalil pemohon tersebut sangat mengada ngada dan menjadi tidak jelas. bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya halaman huruf angka yang intinya '. namanya ada dpt.', didalam dalil tersebut tidak diurai secara jelas dan lengkap tentang: nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal berapa orang versi pemohon dan terdapat tps mana saja serta siapa saja nama oknum pemilih yang mempergunakan nama orang yang sudah meninggal dimaksud? nama pemilih dibawah umur yang terdaftar dpt dimaksud berapa orang versi pemohon dan ada tps mana saja? bahwa dalil pemohon ini cenderung sifatnya spekulatif sehingga menyebabkan apa yang didalilkan didalam permohonannya menjadi tidak jelas kaburolita (pokok permohonan) dan petit didalam permohonan pemohon, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam lampiran pmk tahun dengan alasan sebagai berikut: bahwa esensi materi permohonan pemohon didalam posisinya mendalilkan intinya bahwa selama pelaksanaan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun telah terjadi pelanggaran pemilihan secara tsm terstruktur, sistematis, masif) yang terjadi kota batam, kabupaten lingga, kota tanjung pinang dan kabupaten bintan, namun didalam polita permohonan sama sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana pertandingan perolehan suara yang diperoleh antara perolehan suara versi pemohon dengan versi memohon yang diperoleh tiap tiap kota kabupaten tersebut, bahwa apabila dituduhkan telah terjadi pelanggaran pemilihan yang bersifat tsm yang terjadi tiap tiap kota kabupaten tersebut diatas, dampaknya: apakah ada selisih perolehan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon atau tidak?? jika ada, berapa selisih perolehan suara versi dari pihak pemohon masing masing kota batam, kabupaten lingga, kota tanjung pinang dan kabupaten bintan tersebut??? bahwa hal ini tidak diuraikan secara jelas dan lengkap oleh pemohon dalam polita permohonannya sehingga tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam lampiran pmk tahun bahwa selain itu, didalam petitumnya pemohon tidak meminta agar mahkamah konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam lampiran pmk tahun namun tiba tiba meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang kota batam, kabupaten lingga, kota tanjung pinang dan kabupaten bintan: bahwa penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam berbicara pengadilan, hal ini menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap dalam sebuah permohonan bertujujika didalam perkara ini pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut diatas, maka dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang obscura libel (tidak jelas kabur). bahwa oleh karena dalil dalil permohonan pemohon dalam perkara ini tidak jelas kabur obscura libel): bahwa dalam pokok permohonan ini, memohon akan menjawab dalil dalil permohonan pemohon hanya yang berkenaan langsung dengan memohon saja, selebihnya memohon tidak menjawabnya, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon halaman angka yang intinya mendalilkan bahwa '. karena tidak adanya didalam tahun maka., dikatakan 'cacat hukum', dalil tersebut adalah tidak benar, alasan hukumnya dapat kami uraian sebagai berikut: bahwa terkait kesalahan penulisan halaman surat keputusan kpu provinsi kepulauan riau nomor pl. kpt prov il sejatinya telah selesai dan tidak ada persoalan karena memohon telah melakukan perbaikan revisi terhadap surat keputusan tersebut melalui surat nomor hk. sd prov il tanggal desember perihal perubahan pertimbangan hukum dibagian 'menimbang huruf surat keputusan kpu nomor pl. kpt prov il (vide bukti dan telah disampaikan peserta sidang pleno paslon nomor urut pihak pemohon (diterima sdr. amri) (vide bukti dan bawaslu provinsi kepri (vide bukti bahwa kesalahan dalam konsideran dan atau redaksional suatu surat keputusan dapat saja terjadi (misal disebabkan oleh keadaan kondisi tertentu atau faktor human error, dil), namun atas kesalahan tersebut undang undang memperbolehkan untuk dapat dilakukannya perubahan sebagaimana diatur dalam tahun tentang administrasi pemerintahan yang intinya menyebutkan bahwa keputusan dapat dilakukan perubahan apabila ada kesalahan konsideran dan atau redaksional sepanjang tidak mengubah substansi atau maksud dari tujuan surat tersebut dibuat. seperti halnya contoh surat surat keputusan yang pernah dilakukan revisi perbaikan tata naskah surat, dapat memohon sampaikan berikut ini (vide bukti surat kpu dalam surat kpu nomor pp. sd kpu !i! tanggal februari perihal ralat surat dinas nomor hk. sd kpu tanggal februari tentang pembentukan panitia pemungutan suara pps) pemilihan serentak tahun juga melakukan kesalahan penulisan bulan dalam isi surat nomor hk. sd kpu tersebut: ralat surat dinas oleh kepolisian daerah provinsi kepulauan riau polda kepri). dan atas berita acara tersebut sudah dilakukan ralat penomoran berita acara yang semula berita acara nomor pp. ba kpu i1 menjadi berita acara nomor pl. ba kpu ! bahwa yang terpenting adalah, esensi dari surat keputusan nomor pl. kpt prov il adalah tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, yang dihadiri oleh bawaslu provinsi kepri, paslon urut paslon urut paslon urut (vide bukti hasil rekapitulasi tingkat provinsi tersebut dilakukan secara manual berjenjang dari desa kelurahan se provinsi kepulauan riau, dilanjutkan rapat pleno terbuka tingkat kecamatan, dilanjutkan rapat pleno terbuka tingkat kabupaten kota se provinsi kepulauan riau ada (tujuh) kabupaten kota dalam bentuk berita caravtahun se kepulauan riau yaitu kabupaten bintan, kabupaten karimun, kabupaten kep. anambas, kota batam, kota tanjungpinang, kabupaten lingga dan kabupaten natuna (vide bukti bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwkatakan 'cacat hukum' tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan haruslah ditolak, bahwa dalil pemohon halaman mendalilkan bahw, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan terkesan memutar balikkan keadaan, bahwa perlu untuk diketahui bersama, pemohon merupakan pihak petahana gubernur kepulauan riau, yang mana secara politik birokrasi pemohon memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya. bahwa aktifitas kegiatan dengan menghimpun para asn, ketua ketua dan diseluruh kota kabupaten provinsi kepulauan riau yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif tsm), yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut adalah pemohon itu sendiri sebagai calon petahana gubernur, bahwa secara facto, tidak ada pelanggaran tsm sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. karena yang disebut terstruktur, sistematis dan masif tsm) sesuai penjelasan 135a tahun (uu pilkada)menurut memohon, untuk memastikan telah terjadi pelanggaran yang bersifat tsm, maka harus ada persyaratan validasi laporan kecurangan harus mencapai lebih dari setengah plus satu, namun apabila hanya ada dugaan pelanggaran bersifat satu atau dua tps saja dalam setiap desa kelurahan atau kecamatan, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran tsm: bahwa selain dari pada itu, dapat pula memohon kemukakan bahwa dari seluruh tps provinsi kepulauan riau yang berjumlah (empat ribu enam puluh dua) tps, pemohon adalah pihak yang paling banyak menghadirkan saksi tiap tiap tps dibandingkan dengan jumlah saksi dari paslon dan saksi paslon yaitu dengan jumlah saksi pemohon mencapai orang yang menyebar tiap tiap tps provinsi kepulauan riau (vide bukti apabila presentase kan jumlah kehadiran saksi dari pemohon tiap tiap tps adalah sebesar kehadiran dari total jumlah seluruh tps provinsi kepulauan riau, namun seluruh saksi pemohon yang tersebar tiap tiap tps tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atas dugaan adanya penggelembungan penambahan suara ataupun adanya pelanggaran pelanggaran pemilihan secara tsm yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon. bahwa isu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran secara tsm dan adanya dugaan money politik selama pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau, baru gabungkan oleh pemohon sesaat setelah penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh memohon, padahal sebelumnya tidak ada gaung isu hukum tentang terjadinya pelanggaran secara tsm tersebut, dan selama proses pelaksanaan pemilihan provinsi kepulauan riau situasinya berjalan dengan normal saja dan kualitas pemilihnya sangat baik, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun pemohon adalah peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun dengan nomor urut (dua): bahwa berdasarkjunctoinikepulauan riau oleh kpu provinsi kepulauan riau, dengan ketentuan sebagai berikut: urut dr. h.m. soeria respationo, s.h., m.h. iman setiawan, s.e. dengan perolehan suara sebanyak (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) suara: urut widianto, sos., m.m. suryani, s.e. dengan perolehan suara sebanyak (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara, dan urut ansar ahmad, s.e., m.m. marlin agustina. dengan perolehan suara sebanyak (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga suara), bahwa terdapat perselisihan suara sebanyak (dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga)selain hal tersebut, terdapat banyak fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran sebelum, saat, dan setelah pencoblosan secara terstruktur, sistematis, dan masif. bahwanamun kini, penerapan pemohon sendiri kepada awak media (vide bukti sehingga dalam hal ini,: bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan terjadiny' adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan kota batam, kabupaten lingga, kota tanjungpinang dan kabupaten bintan, dapat memohon jawab sebagai berikut dibawah ini: dalil pemohon tentang pelanggaran pemilihan kota batam dalil pemohon sub tema tentang pelanggaran pelanggaran sebelum pencoblosan kota batam bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan '.bahwa paslon melalui media masa batam pos hal. allnews, bintankite, warta kepri, transkepri, wikandinews.com, batamtoday.com, dan sijoritorovinsi kepulauan riau . yang didalilkan pemohon pada halaman point adalah bukan kewenangan memohon kpu provinsi kepulauan riau) yang berkaitan dengan janji janji kampanye, tetapi merupakan domain bawaslu kepulauan riau. bahwa melalui informasi media online tanggal desember berjudul: bawaslu tanggapi janji kampanye ansar yang digugat insan!i: itu bukan pelanggaran, berkaitan dengan janji paslon telah dilaporkan bawaslu kepulauan riau dan bawaslu telah menindaklanjuti dan dinyatakan tidak termasuk pelanggaran vide bukti bahwa selain dari pada itu, khusus terhadap dalil pemohon tersebut yang mendalilkan '. dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis, bagaimana mungkin pemohon bisa memastikan bahwa pemilih dari unsur ketua dan istri dan seluruh provinsi kepulauan riau, semua suaranya memilih paslon semua, padahal pasangan calon gubernur wakil gubernur dalam pilkada provinsi kepulauan riau ada tiga pasangan calon paslon paslon paslon sehingga menurut memohon dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang bersifat spekulatif sehingga harus dikesampingkan. bahwa selain dari pada itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan bahwa kpps seluruh provinsi kepulauan riau merupakan tim pemenangan paslon karena selama proses tahapan perekrutan kpps, terdapat persyaratan dan kontrol yang berlapis lapis tujuannya agar seluruh badan hoc yang direkrut memohon harus netral, tidak memihak dan profesional vide bukti huruf (a) kontrol tersebut antara lain berupa: setiap calon kpps harus mengisi surat pernyataan bebas dari partai politik dari setiap individu, adanya tanda tangan pakta integritas setiap individu, dilakukan pengecekan sipil sistem informasi partai politik) dan hasilnya 'no find atau tidak ditemukan', yang artinya tidak ada terlibat partai politik:memberikan rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh kpu, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, membuktikan bahwa memohon sangat menjaga integritas jajarannya dalam penyelenggaraan pemilihan agar seluruh jajarannya bersikap netral tidak memihak dan profesional selama menjalankan tugas. maka dengan demikian dalil pemohon dalam hal ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada ngada, sehingga patut dan wajar untuk tolak. bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf nomor yang mendalilkan bahwa, yang benar adalah bahwa memohon telah melakukan proses perekrutan kpps sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku dan diawasi melekat setiap tahapan oleh bawaslu kota batam. bahwa proses perekrutan badan hoc (baik kpps, pps dan ppk) mengikutipun tahapan perekrutan kpps kota batam yang dilakukan secara terbuka dan transparan adalah sebagai berikut (vide bukti pengumuman pendaftaran calon kpps secara terbuka kepada publik selama (enam) hari melaluipada tanggal oktober perpanjangan pendaftaran selama (lima) hari karena jumlah pendaftar tidak memenuhi (dua) kali kebutuhan, pada tanggal oktober telah dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan yaitu nota kesepahaman antaran kpu kota batam dengan universitas ibnu sina kota batam dan universitas riau kota batam unika)penelitian administrasi selama (tujuh) hari untuk memastikan pemenuhan persyaratan calon kpps, termasuk surat pernyataan bermaterai tidak menjadi anggota partai politik, termasuk tidak menjadi tim kampanye atau saksi peserta pemilu dan atau pemilihan, penandatangan pakta integritas, pemeriksaan nama calon dalam sipil, silon, bc1 kwk daftar tim kampanye), pengumuman nama nama calon kpps yang lolos seleksi administrasi selama (tujuh) hari, sekaligus membuka masukan dan tanggapan masyarakat, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selama (enam) hari: pengumuman hasil klarifikasi atas masukan tanggapan masyarakat oleh pps selama (tiga) hari: pengumuman anggota kpps terpilihbahwa rekrutmen kpps telah dilakukan dengan prosedur pengawasan yang ketat, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal sebagai berikut: semua tahapan rekrutmen kpps diawasi secara melekat oleh bawaslu kota batam dan jajarannya semua tingkatan. dalam hal hasil pengawasan bawaslu terdapat pelanggaran, kpu kota batam wajib menindaklanjuti berdasarkan rekomendasi bawaslu kota batam: secara internal, dalam hal terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses perekrutan, maka kpu kota batam dapat bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat, bahwa pasca rekrutmen, selama pelaksanaan tugasnya, kpps tetap dalam pengawasan internal kpu kota batam yang berdasarkan pkpu tahun memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran kode perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritas, pelanggaran terhadap sumpah janji, dan atau pelanggaran terhadap prinsip prinsip penyelenggara pemilu oleh semua badan hoc: bahwa bawaslu kota batam sesuai kewenangannya, juga melakukan pengawasan atas pelanggaran pelanggaran yang bersifat administratif, dan hasilnya dalam bentuk rekomendasi, wajib ditindaklanjuti oleh kpu kota batam sesuai pkpu tahun yang telah diubah pkpu tahun bahwa dari semua kegiatan pengawasan tersebut, tidak terdapat masukan tanggapan masyarakat serta hasil pengawasan bawaslu kota batam tentang adanya pelanggaran badan hoc, khususnya oleh kpps, yang tidak ditindaklanjuti oleh kpu kota batam. bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh memohon telah meloloskan tim sukses paslon sebagai penyelenggara pemilu adalah tidak terbukti dan harus ditolak. bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf nomor yang mendalilkan bahwa ketua kpps tps bengkong sadar atas nama afrizal dikatakan sebagai tim pemenangan paslon pilgub, karena yang benar adalah nama afrizal tidak tercantum sebagai tim kampanye ataupun relawan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, memohon telah melakukan pengecekan dalam form model bc1 kwk tim kampanye) dan bc3 kwk nama orang seorang relawan) paslon maupun paslon pilgub provinsi kepri vide bukti dan bahwa selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. afrizal sendiri yang menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sebagai tim kampanye maupun relawan seperti yang pemohon tuduhan. serta sdr afrizal juga telah menandatangani pakta integritas terkait netralitas dan ketidakperpihakan kepada calon manapun (vide bukti bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dalil pemohon yang menuduh sdr. afrizal menjadi bagian tim pemenangan paslon nomor urut adalah tidak terbukti, oleh karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak: bahwa dalil pemohon yang mendalilkan '.adanya ott pembagian bantuan pkh dari kementerian sosial rumah ketua ibu terminal beralamat rw kelurahan pelita, kecamatan lubuk baja, kota batam yang dimanfaatkan tim paslon gubernur dan wakil gubernurmur ansar ahmad marlin agustina .dst yang didalilkan pemohon pada halaman huruf nomor adalah bukan kewenangan memohon, selain itu memohon juga tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi dari bawaslu provinsi kepulauan riau untuk ditindaklanjuti, oleh karena itu terhadap dalil pemohon ini dengan tegas memohon menyatakan menolak, bahwa perlu untuk diketahui oleh mahkamah konstitusi, pemohon mendalilkan didalam permohonannya selama pelaksanaan pemilihan telah terjadi pelanggan yang bersifat tsm kota batam sehinggga merugikan pemohon, namun faktanya dalam pemilihan yang terjadi kota batam justru pemohon (paslon memperoleh suara paling banyak dibandingkan paslon dan paslon hal ini dibuktikan dengan bukti form model hasil kabupaten kota kwk yaitu sepertidalam tabel (vide bukti huruf (d) iman setiawan, s.e. suryani, marlin agustina bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti perolehan suara pemohon (dalam hal ini sebagai petahana gubernur prov. kepri) lebih unggul dari pada perolehan suara paslon dan paslon dengan demikian dalil pemohon yang mengalikan telah terjadi pelanggaran secara tsm dikota batam adalah tidak terbukti sehingga patula untuk ditolak: dalil pemohon sub tema tentang pelanggaran pelanggaran saat pencoblosan bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman huruf angka yang intinya menyatakan . bahwa adanya penggalangan hak pilih secara terstruktur sistematis dan masif dimana adanya upaya mempersulit pemilih menggunakan hak pilihnya seperti tps kijang kota,kecamatan bintan timur . dst , dalil ini adalah tidak benar karena fakta yang sebenarnya sebagai berikut: bahwa pada tps kijang kota sekira pukul ada seorang warga yang bukan merupakan warga tps kijang kota atas nama zulkifli datang untuk melakukan pencoblosan, namun pada saat diperiksa kesesuaian identitasnya dengan data daftar pemilih tetap dpt) tps kijang kota, tidak terdapat nama yang bersangkutan beserta dengan keluarganya, kemudian ketua kpps tps kijang kota mengarahkan agar sdr zulkifli untuk memeriksa nama yang bersangkutan pada daftar pemilih tetap tps kijang kota atau tps kijang kota yang paling dekat dengan alamat domisili bpk. zulkifli, rusia, suci cahaya, dan bpk wahyu abdul sidik. apabila tidak ada dalam daftar pemilih tetap tps maka dapat memilih sebagai pemilih sesuai dengan tps domisili yang bersangkutan sesuai dengan alamatnya setelah pukul wib. bahwa ternyata mereka sdr zulkifli berserta ketiga yang lainnya) telah memilih tps kijang kota sebagai pemilih vide bukti bahwa selain itu sampai dengan berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara tps kijang kota, tidak terdapat kejadian khusus keberatan dari seluruh saksi dan pengawas tps dan tps (vide bukti dan bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalil pemohon dalam poin ini adalah tidak benar dan harus dinyatakan ditolak, dalil pemohon sub tema tentang pelanggaran pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf yang mendalilkan ' .sementara alamat tersebut hanya sampai blok saja.dst', yang benar adalah tidak ada pemilih misterius karena alamat tersebut masuk dalam dpt atau form kwk tps kelurahan kampung seraya kecamatan batu ampar, yang telah ditempel atau pun diberikan saksi saksi paslon nomor saksi paslon nomor saksi paslon nomor dan pengawas tps jajaran bawaslu), adapun nama nama pemilih dimaksud sebagaimana nomor urut dpt sebagai berikut (vide bukti atas nama aan anengsih, palm hill blok d23 terdaftar dpt atas nama jihan ariska date, palm hill blok d28 terdaftar dpt atas nama masjid raja guguk palm hill blok d21 terdaftar dpt atas nama neriyati karo, palm hill blok d26 terdaftar dpt atas nama nicht ananda putra pratama, palm hill blok d27 terdaftar dpt bahwa setelah memohon dan komisioner kpu kota batam meninjau langsung perumahan palm hill tersebut, ditemukan bahwa nama nama alamat tersebut orangnya ada, diberi pemberitahuan oleh kpps saat akan melakukan pemilihan, dan yang bersangkutan datang tps melakukan pemilihan tps kampung seraya kecamatan batu ampar (vide bukti bahwa memohon telah memastikan lapangan terhadap pemilih pemilih diatas dengan ditemui langsung dilapangan, hasilnya bahwa semuanya diberi hak memilih dan datang tps kelurahan kampung seraya kecamatan batu ampar kota batam melakukan pemilihan baik gubernur maupun walikota batam sesuai daftar hadir tps seperti dokumentasi yang memohon tunjukkan ketika berada perumahan palm hill bertemu dengan petugas coklat perumahan palm hill tersebut (vide bukti bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tidak terbukti adanya pemilih misterius sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon, sehingga dengan demikian terhadap dalil pemohon ini harus ditolak, dalil pemohon sub tema tentang memohon tidak membuat dpt secara benar yang berakibat hilangnya hak pilih bahwa tidak benar dalil pemohon dihalaman huruf nomor yang intinya '.mendalilkanibatnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.dst karena yang benar adalah bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan dpt telah dilaksanakan secara berjenjang dan bertahap oleh kpu provinsi kepulauan riau dengan memperhatikan (tujuh) prinsip kerja untuk menghasilkan dpt yang terpercaya dan melindunginya hak pilih warga negara. adapun (tujuh) prinsip kerja tersebut adalah: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. karena itu, kpu provinsi kepri memastikan dpt yang disusun sudah memenuhi unsur unsur terselenggaranya pemilihan yang demokratis serta berkeadilan bagi semua peserta pasangan calon. bahwa dalam setiap penetapan daftar pemilih, selalu dihadiri oleh saksi saksi dari partai politik, dari tiap tiap paslon dan bawaslu sesuai jajarannya, dan tim pasangan calon telah memperoleh salinan softcopy dps dan dpt vide bukti bahwa proses pemutakhiran dan penyusunan dpt provinsi kepulauan riau dilaksanakan sesuai dengan pkpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan pkpu tahun dan lebih mudahnya ditunjukkan oleh time line pemutakhiran data pemilih provinsi kepulauan riau (vide bukti dan laporan pelaksanaan tahapan daftar pemilih provinsi kepulauan riau tahun mulai proses dp4 s.d disahkannya dpt tahun untuk pemilihan gubernur wakil gubernur kepulauan riau (vide bukti bahwa proses dari dp4 s.d penetapan dpt kpu provinsi kepulauan riau adalah sebagai berikut: proses dp4 daftar penduduk potensial pemilih) yang diberikan disdukcapil kepada kpu provinsi tanggal maret coklat pencocokan dan penelitian) dilaksanakan tanggal juli s.d. agustus rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data tingkat desa kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota tanggal s.d. september rekapitulasi dps tingkat provinsi kepulauan riau, tanggal s.d. september penyampaian dps oleh kpu kabupaten kota kepada pps melalui ppk, tanggal s.d. septemberalah satunya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.kepulauan riau nomor: pl. kpt prov il teriii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuan juncto pmk pada pokoknya diatur: bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu provinsi dalam perkara cast berdasarkan keputusan kpuumumkan pada tanggal desember pukul wib. bahwa pemohon telah pertama kali mengajukan permohonan tentang pembatalan keputusan komisi pemilihan umumtahun tanggal desember kepada dan telah diterima oleh mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal desember bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon berpendapat bahwpu provinsi kepulauan riau nomor pl. kpt prov il tertanggal desember tentang pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap dps, tanggal s.d september perbaikan dps oleh pps seluruh kelurahan kabupaten kota, tanggal september s.d. oktober rekapitulasi dan penyampaian dps hasil perbaikan tingkat desa kelurahan kepada ppk tingkat kecamatan kepada kpu kabupaten kota, tanggal s.d. oktober rekapitulasi, penyampaian dan pengumuman dpt daftar pemilih tetap) pps, tanggal oktober s.d. desember bahwa adapun tahapan tahapan menetapkan dpt yang dilakukan kpu provinsi kepulauan riau dalam hal ini memohon tunjukkan dalam dokumentasi dokumentasi: (vide bukti bahwa selain itu, tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan .. dst yang benar adalah warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam dpt hak konstitusionalnya untuk memilih tetap terlindungi sebagaimana ketentuan pkpuituterkait dengan jumlah (pemilih tambahan) dalam pemilihan desember provinsi kepulauan riau dapat memohon sampaikan melalui tabel bawah ini sumber: model hasil provinsi kwk vide bukti tabel jumlah provinsi kepri pada pemilihan serentak tahun jumlah no| kabupaten kota laki laki anambas kabupaten lingga kabupaten natuna bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa pada saat pemilihan pilkada, ' .nya namanya ada dpt., bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada ada, karena pemohon tidak mampu menjelaskan nama dan jumlah pemilih yang sudah meninggal dan pemilih dibawah umur yang terdaftar dpt dimaksud dan siapa pula oknum yang menyalahgunakan hak pilih dimaksud, bahwa setiap tps terdapat pengawas tps (unsur bawaslu) juga saksi paslon saksi paslon dan saksi paslon yang turut serta memastikan pemilih harus sesuai antara dpt dengan ktp el yang dibawa. tentunya jika terdapat kejadian seperti yang dikalikan oleh pemohon, maka pengawas tps dan saksi pasti akan mengajukan keberatan kejadian khusus tps tersebut, dan akibat lainnya rekomendasi oleh panwascam untuk dilakukan psu pemilihan suara ulang), namun faktanya tidak ditemukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon ini, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, maka terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih adalah dalil mengada ada dan tidak sesuai aktual dilapangan, sehingga patut untuk ditolak, bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf yang mendalilkan '.telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh memohon ditiap tiap kota yang notabenenya untuk memenangkan paslon .', karena yang benar adalah tidak ada laporan atau temuan ataupun rekomendasi dari bawaslu yang berkaitan dengan terjadinya penggelembungan suara, karena partisipasi pemilih provinsi kepulauan riau naik secara signifikan dibanding pilkada yaitu sebesar untuk kepri dalam pengakuan pemohon dihalaman nomor (di tabel) bahwa jumlah suara sah paslon sebanyak suara, paslon sebanyak suara dan paslon sebanyak suara, jumlah suara sah adalah pemilih, berdasarkan data ini jumlah suara sah tidak melebihi jumlah pemilih yang ditetapkan dpt, jumlah dpt tahun berjumlah (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) pemilih (vide bukti bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara dan adanya pelanggaran tsm adalah dalil yang mengada ada dan patut untuk ditolak: dalil pemohon sub tema tentang memohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon pada halaman huruf angka khususnya didalam tabel, karena faktanya tidak ada tps kelurahan lubuk baja, karena lubuk baja adalah nama kecamatan bukan nama kelurahan. namun demikian dalam rangka mengungkap kebenaran maka akan memohon jelaskan dalam poin berikutnya: bahwa terhadap dalil pemohon yang intinya mendalilkan . adanya kesengajaan dari memohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang telah terdaftar dpt . dst' yang didalilkan pada halaman s d huruf nomor dan adalah dalil yang tidak benar, karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut: bahwa pemohon menyebut pada tps kelurahan lubuk baja kota dengan jumlah dpt dan sejumlah pemilih tidak dibagikan pemberitahuan, padahal dari data hasil tps terdapat pemilih sebanyak orang dan yang menggunakan hanya (tiga) orang warga setempat, semua form pemberitahuan sudah disampaikan kepada pemilih sesuai dpt tetapi sebagian tidak dapat ditemui karena pemilih banyak tinggal ruko dan statusnya kontrak (bukan penghuni tetap), sehingga terhadap form c.pemberitahuan yang tidak bisa ditemui, dikembalikan dan disimpan didalam kotak, dan terhadap pemilih yang tidak masuk dalam dpt, mereka tetap datang memilih menggunakan ktp el disebut tb, selain itu tps kel. lubuk baja kota, tidak ada temuan laporan dari bawaslu kota batam yang harus tindak lanjuti oleh kpu kota batam, hal ini disampaikan dalam bentuk kronologis oleh ketua kpps tps kelurahan lubuk baja kota sdr. edi hartono (vide bukti bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon halaman huruf nomor yang menuduh memohon melakukan pelanggaran tsm adalah sangat mengada ada, karena pernyataan pemohon hanya menyebutkan (satu) tps yaitu tps kelurahan lubuk baja kota kec. lubuk baja, sehingga tidak dapat dikatakan massif, oleh karenanya dalil pemohon ini tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak: dalil pemohon sub tema tentang memohondapat memohon jelaskan, bahwa dalam sosialisasi yang dilakukan memohon berkaitan dengan dpt, dan dilakukan sangat detail, massif dan jelas. sosialisasi yang disampaikan kepada kalangan pemuda mahasiswa, serikat pekerja serikat buruh, ormas, organisasi perempuan sebanyak (tiga puluh enam) kali dengan jadwal sebagaimana terlampir dalam bentuk zoom meeting dan materi selama sosialisasi dengan jumlah partisipan mendekat orang (maksimal) setiap acara dan bagian selalu menjadi pembahasan yang detail kepada partisipan: selain sosialisasi via zoom tersebut, kpu provinsi kepri juga memberikan sosialisasi dalam bentuk lain seperti baliho dan atau spanduk untuk dipasang ferry (kapal) antar pulau (vide bukti bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dalil permohonan pemohon yang intinya mendalilkan bahwa memohon tidak secara benar mensosialisasikan tentang cara pemilihan adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak: bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf yang mengalikan '.ada tim sukses paslon yang menjadi pelaksana pemilihan gubernur wakil gubernur provinsi kepulauan riau.dst, karena yang benar adalah memohon telah melakukan proses perekrutan kpps sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku yang merupakan tugas dan wewenang kpu kabupaten kota, dalam setiap tahapan proses perekrutan telah dilakukan dengan berkoordinasi dan diawasi oleh bawaslu kabupaten kota berserta jajarannya baik panwascam ataupun pengawas kelurahan desa pkd). bahwa jika memang ada seharusnya pemohon dapat menjelaskan tentang siapa saja sosok tim sukses paslon yang menjadi kpps, rt, dan terjadi wilayah kelurahan desa mana, kemudian segera melaporkannya kepada bawaslu tentang keadaan tersebut, namun faktanya didalam permohonan pemohon tidak menguraikan akan hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh dalil dalil permohonan ini adalah dalil yang tidak benar, hanya bersifat spekulatif, mengada ngada dan tanpa dasar yang jelas, bahwa oleh karena dalil permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, maka dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat tsm selama penyelenggaraan pemilihan calon gubernur wakil gubernur provinsi kepulauan riau tahun adalah tidak terbukti dan harus ditolak dalil pemohon sub tema tentang pemasangan dpt oleh memohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkankota dan rekap walikota berada dalam kotak suara gubernur yang didalilkan pada halaman huruf nomor dapat memohon jelaskan sebagai berikut: bahwa terhadap kejadian ini sifatnya hanya tertukar memasukkan form berita acara pada saat pleno tingkat kecamatan (dua) kecamatan dari (dua belas) kecamatan kota batam, yaitu kecamatan batu aji dan kecamatan sekupang, yang seharusnya berita acara hasil penghitungan gubernur masuk kotak suara gubernur, tetapi dimasukkan kotak suara walikota dan sebaliknya, dan terhadap hal ini disampaikan pada saat sidang pleno terbuka tingkat kota batam dihadapan peserta sidang pleno oleh kpu kota batam, dan sudah dicatat form keberatan kejadian khusus dan tentunya hal ini tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara, bahwa terhadap dalil pemohon halaman dan huruf nomor nomor yang intinya mendalilkan bahwa . tindakan sistematis memohon menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan memohon.dst dan .penyelenggara dibawahnya salah satunya adanya kesengajaan dpt tidak pasang tiap tps dan juga kpps tidak membagikan dpt kepada saksi para calon.dst, dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada mengada, karena yang benar adalah: bahwa dalil pemohon tersebut hanya bersifat spekulatif saja tanpa tanpa menyebutkan lokasi secara jelas dan tanpa adanya fakta tentang kejadian menghilangkan banyak suara dimaksud. bahwa sudah menjadi prosedur standart untuk kpu bahwa setiap tps seluruh provinsi kepri harus ditempel daftar pemilih tetap dpt) seperti yang memohon tunjukkan contoh contoh dalam bentuk dokumentasi sesuai standart kpu dalam menempelkan dpt: yaitu tps kel. sailekop kec. sagulung, tps kel. lubuk baja kota kec. lubuk baja, tps kel. belian kec. batam kota, tps kel. duriangkang kec. sungabeduk, tps perumahan anggrek mas kel. taman bali kec. batam kota, tps perum. puri casablanca kel. sukawati kec. batam kota, kel. duriangkang kec, sungai beduk (vide bukti bahwa seluruh saksi saksi paslon paslon dan saksi paslon dan pengawas tps diberi salinan dpt sesuaiberbunyi sebelum rapat pemungutan suara, ketua kpps bersama dengan anggota kpps yang hadir melaksanakan kegiatan: memberikan salinan dpt kepada saksi dan bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps yang sudah hadir , bahwa saksi saksi paslon dan telah menerima salinan dpt dan kpu kota batam telah menempelkan dpt papan pengumuman tps tps yang disebutkan oleh pemohon tersebut, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan saksi paslon saksi paslon dan saksi paslon untuk tps kel. sailekop kec. sagulung (vide bukti tps kel. lubuk baja kota kec. lubuk baja (vide bukti sementara untuk untuk tps kelurahan batu belian tidak ada nama kelurahan tersebut kota batam. bahwa fungsi dpt tps adalah untuk memastikan pemilih yang datang tps mudah dalam membubuhkan tanda tangan form daftar hadir dengan menunjukkan ktp el. bahwa karena pemohon secara spesifik menyebut tps, maka memohon juga secara spesifik menjelaskan dan membuktikan per tps sebagai berikut tps kelurahan lubuk baja(vide bukti tps kelurahan sei sekop kec. sagulungsinergi atas nama rida butar butar, saksi paslon insani atas nama api roni juga telah membuat surat pernyataan menerima salinan dpt, serta saksi paslon aman atas nama hendri putra aditya juga telah membuat surat pernyataan menerima salinan dpt (vide bukti dan tps kelurahan batu mulia,untuk nama kelurahan ini tidak ada data nama kelurahan batu mulia, karena ini menyebut nama kelurahan desa yang tidak ditemukan nama kelurahan batu mulia, maka memohon tidak bisa menjelaskan secara jelas dan terang.berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, semakin membuktikan bahwa dalil pemohon ini sangat mengada ngada dan patut untuk ditolak. bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan dan adanya ketua mengumpulkan ktp warga perumahan dengan alasan untuk memperbarui domisili ktp agar dapat memilih, dengan janji memilih paslon tertentu seperti yang didalilkan pada halaman huruf nomor bahwa terkait penggandaan ktp atau pembuatan ktp ataupun adanya janji janji untuk memilih pada paslon tertentu, adalah bukan merupakan kewenangan memohon, hal tersebut semestinya pemohon melaporkan bawaslu provinsi kepulauan riau untuk ditindak lanjuti: bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman huruf nomor dan yang mendalilkanengan dpt atau tidak, dalil pemohon tersebut dalil yang tidak benar dan mengada ngada, oleh karenanya memohon mensommer pemohon untuk membuktikannya, bahwa selain itu, sekali lagi memohon tegaskandengan demikian, maka dalil pemohon ini terbukti tidak benar dan sangat mengada ngada sehingga patut untuk ditolak, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka dalil pemohon pada halaman huruf nomor yang menuduh memohon melakukan pelanggaran pelanggaran tsm, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak seluruhnya, dalil pemohon sub tema tentang adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan olehtidak benar dalil pemohon pada halaman huruf nomor yang mendalilkan bahwa memohon dan jajarannya berlaku tidak netral dan tidak profesional dan merugikan pemohon, yang benar adalah memohon sejak awal telah menginstruksikan untuk tegak lurus mengikuti aturan yang berlaku, netral, tidak memihak terhadap paslon. hal ini secara tegas disampaikan komisioner kpu provinsi kepri divisi hukum dan pengawasan berita online kepriprov.go.id tanggal desember vide bukti maka jika terbukti ada aduan atau temuan adanya jajaran kpu melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan atau pakta integritas, maka dengan tegas kpu kabupaten kota segera melakukan tindakan pengawasan internal sesuai pkpu tahun jika terbukti kpps atau pps atau ppk melakukan pelanggaran maka kpu kabupaten kota segera menindak, hal ini dibuktikan dengan: kpu kota batam, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua pps kelurahan muka kuning kecamatan sungai beduk yaitu muhammad kahfi, yang pada akhirnya sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sdr. muhammad kahfi dan paw: (vide bukti kpu kabupaten bintan, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pps kijang kota kec. bintan timur atas nama syahrial yang padaakhirnya sdr. syahrial mengundurkan diri dan paw (vide bukti kpu kabupaten natuna, adanya temuan dari bawaslu kab. natuna dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua pps kelurahan rantai darat atas nama audisi yang menunjukkan facebook mendukung salah satu paslon bupati natuna yang selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh kpu natuna dengan klarifikasi dan pendalaman, yang hasilnya dinyatakan terdapat unsur pelanggaran, sehingga diberikan sanksi memberhentikan dari jabatan ketua pps kelurahan rantai darat vide bukti bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran yang ditemukan oleh bawaslu dan jajarannya, bawaslu juga punya mekanisme dengan memberikan rekomendasi kepada memohon, dan memohon harus menindaklanjuti sesuai pkpu tahun dan perubahannya pkpu tahun hal ini terjadi kabupaten lingga terdapat rekomendasi bawaslu kabupaten lingga terhadap anggota ppk yang diduga terlibat partai politik, maka oleh kpu kab. lingga menindaklanjuti dan diklarifikasi kepada ppk tersebut, karena hasilnya terbukti maka dilakukan paw atau pergantian antar waktu (vide bukti bahwa terhadap dalil tuduhan pemohon dihalaman dan huruf nomor dan nomor dalil tersebut tidak benar dan mengada ngada serta bukanlah kewenangan memohon, karena dalil yang disampaikan: ii. dalil terlalu umum (tidak spesifik): ii. adanya pihak memohon dituduh mantan ketua tim pemenangan suami dari paslon maka ini adalah domain pengawasan bawaslu provinsi kepulauan riau, iii. memohon dianggap menghalang halangi pemilih tps, ini juga domain bawaslu, serta dugaan ini sangat kontradiksi denganyang diterbitkan oleh memohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: mamapaangancaon pat marlin agustina keterangan: berdasarkan tabel atas, pemohon berada posisi peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) suara, karena kecurangan yang terjadi. bahwa perolehan suara demikian diperoleh ansar ahmad, s.e., m.m. dan marlin agustina (selanjutnya dapat disebut sebagai paslon dengan cara cara melanggar prinsip prinsip pemilu yang uber dan judul. prinsip mana ditegaskan dalam uud nri dan karenanya bersama ini pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada mahkamah konstitusi selaku pengawal konstitusi the guardian the constitution), bahwa jika saja pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau, bahwadalah cacat hukum, karena pada bagian menimbang huruf menyatakankeinginan memohon menghendaki selain kualitas demokrasi yang harus meningkat juga partisipasi harus meningkat dan pemilihan pilgub kepulauan riau naik y6, iv. memohon membiarkan terjadi politik uang, maka ini adalah domain pengawasan bawaslu provinsi kepulauan riau, bahwa tidak benar dalil pemohon halaman huruf nomor yang mendalilkan adanya tim sukses dari paslon walikota batam yang merupakan suami dari calon wagubyang benar adalah tidak pernah ada pemilih yang menggunakan atribut paslon pada saat pemilihan, seandainya pun ada guano,pada kpps atas keberatan terhadap hal ini. namun faktanya tps bali permai tersebut, tidak ada keberatan kejadian khusus tentang pemakaian atribut tps bali permai (vide bukti selain itu sdr. scheda mempunyai saudara kembar yang namanya seri, hal ini perlu diketahui agar jangan sampai pemohon salah dalam menuduh orang (vide bukti dengan demikian, terhadap dalil pemohon dalam poin ini patut untuk ditolak: bahwa dalil pemohon yang didalilkan pada halaman huruf nomor menyatakan banyaknya tim sukses dari paslon yang menjadi pemantau dari bawaslu tps tps kota batam, hal ini tidak benar karena tidak ditemukan istilah pemantau dari bawaslu, serta terkait pemantau selama pemilihan kpu provinsi kepri dan (tujuh) kpu kabupaten kota tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilihan (nihil) (vide bukti bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan huruf nomor bahwa memohon tidak memfasilitasi pemilih penyandang cacat dan lansia, karena yang benar adalah memohon telah memfasilitasi pemilih disabilitas sebagaimana tertuang didalamprovinsi kepulauan riau dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur terdapat dalam formulir model d.hasilprovinsi kwk kepulauan riau terdapat jumlah pemilih disabilitas sebanyak pemilih yang tersebar (tujuh) kabupaten kota (vide bukti serta kami menyampaikan dokumentasi dokumentasi pemilih disabilitas tuna netra tps kelurahan tanjungsari belakang padang, tps yang aksesibel disabilitas (tempat datar dan leluasa) untuk tps duriangkang kec. sungai beduk dan tps kel. sukawati kec. batam kota (vide bukti dalil pemohon sub tema tentang kecurangan kecurangan oleh aparatur sipil negara asn) kota batam bahwa terhadap dalil pemohon halaman huruf nomor dan nomor yang mendalilkan intinya tentang pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan keterlibatan dinas kependudukan kota batam memihak paslon tertentu dan keterlibatan camat dan lurah yang dengan sengaja telah mengarahkan para ketua dan agar membantu mensosialisasikan, mengkampanyekan serta mengarahkan masyarakat agar memilih paslon hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari memohon sehingga patula untuk tolak: bahwa dalil pemohon tentang adanya pencetakan ktp yang diduga tidak sesuai dengan prosedur pada (delapan) kecamatan kota batam sejak bulan september sampai sebelum tgl desember sebanyak (tujuh puluh) ktp. sebagaimana dalil permohonan halaman huruf nomor bahwa dalil tersebut bukanlah kewenangan memohon, sehingga patula untuk ditolak, bahwa mohon untuk diperhatikan, analogi yang dibangun pemohon dalam tabel halaman sangat tidak logis karena tiba tiba menarasikan bahwa sejumlah suara harus yang dicoret oleh pemohon, karena janji paslon kabupaten kota sebanyak pemilih dan kecurangan pembuatan ktp kelurahan kota batam sejak agustus s.d desember berjumlah pemilih, langsung dikurangkan hanya paslon nomor urut (totalnya pemilih), padahal terkait dpt telah dilakukan tahapan dan proses yang detail dan dihadiri oleh saksi seluruh parpol tingkat provinsi dan seluruh paslon termasuk paslon pemohon) tanpa ada keberatan (vide bukti dan serta terkait rekapitulasi untuk kehadiran saksi tps, saksi dari pemohon paling dominan dibandingkan paslon dan paslon serta kehadiran saksi pemohon selama pleno kelurahan desa, pleno tingkat kecamatan, dan kota batam selalu hadir dan tidak ada keberatan, bahwa dengan demikian, dalil pemohon dalam hal ini patula untuk ditolak: bahwa terhadap tabel yang ditampilkan oleh pemohon dimaksud adalah tabel yang tidak benar, adapun tabel yang benar menurut memohon adalah sebagai berikut (vide bukti iman setiawan, s.e. suryani, s.e. marlin agustina bahwa hasil yang benar adalah paslon mendapat suara terbanyak (tiga ratus delapan ribu lima ratus lima puluh tiga) pemilih, disusul paslon sebanyak (dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh) pemilih dan berikutnya paslon sebanyak (seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas) pemilih: j)) dalil pemohon sub tema tentang kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh paslon bahwa tidak benar dalil pemohon halaman yang mendalilkan . banyaknya tim sukses dari paslon yang memakai atribut kampanye paslon pada tps kiling dan tps kiling kec. batu aji batam kota.dst, karena yang benar bahwa ketua kpps atas nama yoni africa tidak menjadi tim kampanye atau relawan dari paslon manapun hal ini dibuktikan dengan pakta integritas dan bukti pengecekan sipil atas nama yoni africa (vide bukti dan ketua kpps tps kiling yang bernama nasrul (vide bukti tidak pernah melihat adanya pemilih yang menggunakan atribut paslon pada saat pemilihan, serta jika kpps tidak mengetahui hal tersebut makaberatan kepada kpps terhadap hal ini. bahwa dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur kecamatan batu aji tidak terdapat keberatan untuk tps dan kiling, hal ini juga dihadiri saksi paslon pemohon) atas nama suket harapan dan erik setiawan (vide bukti bahwa tidak ada keberatan kejadian khusus tentang pemakaian atribut tps ataupun tps tetapi yang dicatat untuk keberatan kejadian khusus kelurahan kiling adalah hal lainnya tidak seperti yang didalilkan oleh pemohon (vide bukti bahwa perlu untuk diketahui, justru tps dan tps kelurahan kiling tersebut pemohon mendapatkan perolehan suara tertinggi dibanding paslon nomor atau nomor yaitu sebagai berikut. perolehan suara pemohon tps yaitu: paslon paslon paslon perolehan suara pemohon tps yaitu: paslon paslon paslon hal ini sesuaipemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun untuk kecamatan batu aji (vide bukti bahwa berdasarkan bantahan tersebut diatas, maka dalil permohonan pemohon ini merupakan dalil yang mengada ada dan tidak benar sehingga harus ditolak, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman huruf nomor dan yang didalilkan tentang '. adanya praktek money politik yang dilakukan oleh tim paslon . dst dan '. tudingan pemberi bagikan bantuan tersebut dan mengatakan pemberian tersebut., dalil tersebut bukan kewenangan memohon dan hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang merupakan domain bawaslu dan gakkumdu. berkaitan dengan hal tersebut tidak ada rekomendasi apapun untuk ditindaklanjuti memohon: bahwa dalil pemohon yang didalilkan pada halaman nomor yang mendalilkan bahwa '. pada masa kampanye paslon melakukan: membagi bagi sembako kepada masyarakat dan bbm, memberikan janji sepeda motor untuk dan rw, serta memberikan uang sebesar rp. kepada majelis taklim ibu ibu kota batam, membagi bagikan sembako dan bantuan pemerintah pusat kepada warga kota batam sembari memberikan atribut kalender dan stiker paslon serta membagi bagikan kain bahan baju sebanyak pcs kepada ibu ibu perumahan puri blok rt rw: kelurahan sekupang melalui tokoh masyarakat setempat bernama mahmud .dst, bahwa dalil dalil diatas bukanlah kewenangan memohon dan merupakan domain pengawasan bawaslu, sehingga patula untuk ditolak: bahwa dalil tuduhan pemohon tentang adanya pemberian uang rp. kepada penyelenggara pemilu, adalah tidak benar dan hal ini adalah fitnah yang keji karena seolah oleh seluruh penyelenggara jajaran kpu provinsi kepri dan unsur kebawah dianggap menerima uang rp. oleh karenanya terhadap dalil ini memohon menolak dengan tegas dan patut untuk dikesampingkan: bahwa didalilkan pemohon dihalaman s d huruf bahwabahwa terhadap dalil ini tergugat dengan tegas menolak, karena proses perekrutan kpps telah melalui tahapan sesuai prosedur yang berlaku dengan persyaratan yang ketat melalui pengawasan bawaslu dan jajarannya: bahwa setelah memohon mencocokkan dengan formulir bc1 dan bc. calon gubernur provinsi kepulauan riau baik paslon dan memohon tidak menemukan ketua dan anggota kpps merupakan bagian dari tim sukses ataupun tim relawan paslon gubernur kepulauan riau vide bukti dan bahwa jika pemohon menemukan maupun sebagai tim pemenangan ataupun mendukung salah satu paslon tertentu, jika hal tersebut dianggap pelanggaran oleh pemohon maka hal ini semestinya dapat langsung dilaporkan bawaslu dan selanjutnya merupakan domain pengawasan bawaslu), sehingga hal ini bukan kewenangan memohon, bahwa dalil pemohon yang mendalilkan bahwa '. ketua kpps kelurahan tiban indah kecamatan sekupang adalah ketua tim sukses paslon sehingga pelaksanaan pemilihan kpps tersebut tidak jujur dan transparan disebabkan keberpihakan penyelenggara. adalah dalil yang mengada ada dan tidak benar, karena yang benar ketua kpps kelurahan tiban indah yang bernama irwan bukan tim sukses paslon dan dibuktikan pernyataan bahwa dirinya tidak terlibat kepada tim pemenangan tim sukses paslon manapun dan tanda tangan pakta integritas (vide bukti bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka dalil permohonan pemohon dalam perkara ini adalah tidak benar dan harus ditolak: dalil pemohon sub tema tentang adanya intimidasi dari tim sukses paslon bahwa terhadap dalil pemohon halaman huruf nomor s.d. nomor adalah dalil pengulangan dari dalil dalil yang sebelumnya, sehingga dengan ini memohon mensommer pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya dimuka persidangan mahkamah konstitusi. bahwa untuk pemilihan gubernur kepulauan riau pada tahun partisipasi pemilihnya sebesar sekarang tahun menjadi (naik signifikan berita tanjungpinang pos tentang partisipasi pilkada natuna tertinggi dan tanjungpinang terendah (vide bukti serta kualitas pemilihan relatif baik dan berkualitas, hal ini disampaikan sendiri oleh gubernur provinsi kepulauan riau sekaligus paslon paska pemilihan berita online inews kepri.id tanggal desember dan berita online cribrata. news tanggal desember yang dinyatakan kapolda kepulauan riau (vide bukti bahwa berdasarkan fakta ini, terbukti. dalil pemohon tentang kecurangan kabupaten lingga bahwa terhadap dalil pemohon halaman nomor dan dapat memohon jelaskan bahwa dalil yang berkaitan dengan adanya kecurangan money politik (politik uang) bukanlah domain dari memohon untuk menjawabnya melainkan domain dari bawaslu, dan hingga saat ini pun memohon belum pernah mendapat rekomendasi berkaitan dengan adanya kecurangan politik uang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, sehingga dengan ini memohon menolak dengan tegas adanya dalil tersebut, bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran yang bersifat tsm kabupaten lingga, karena pemohon tidak mengurai dengan jelas pelanggaran tsm tersebut terjadi desa kelurahan mana saja atau diwilayah mana saja, pemohon tidak mampu mengabaikannya secara jelas didalam permohonannya, sehingga dalil tersebut dapat dipastikan adalah dalil yang mengada ngada, spekulatif dan tidak benar, sehingga harus ditolak oleh mahkamah konstitusi dalil pemohon tentang kecurangan kota tanjung pinang bahwa terhadap dalil pemohon halaman huruf yang mendalilkan intinya '. dengan sangat jelas wali kota tanjungpinang yang masih menjabat seekspos.'. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas, sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi karena permasalahan kampanye yang dilakukan oleh walikota tanjungpinang, sudah ditindaklanjuti oleh bawaslu kota tanjungpinang, yang kemudian dilaporkan kepolisian resort kota tanjungpinang, disimpulkan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini sebagaimana salinan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh polres tanjungpinang nomor: tap .b x1 (vide bukti bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa banyaknya terjadi money politik kota tanjungkarena yang benar adalah memohon tidak pernah menerima surat rekomendasi yang berkaitan dengan adanya kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat dari bawaslu kota tanjungpinang nomor: bawaslu kr pm. x11 yang menyatakan bahwa bawaslu kota tanjungpinang tidak ada menerima laporan dugaan kecurangan pilkada (vide bukti bahwa dengan demikian, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka terhadap apa yang didalilkan oleh pemohon didalam permohonannya ini adalah tidak benar dan harus ditolak bahwa tidak benar dalil pemohon halaman yang mendalilkan '.., karena yang benar adalah dapat memohon sampaikan sebaga berikut: bahwa kpu kota tanjungpinang telah melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat kota tanjungpinang sebanyak (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat), hal ini sebagaimana surat nomor: pl. ba kot tanggal oktober (vide bukti bahwa berdasarktambah cadangan sebanyak (dua koma lima persenatas dasar tersebut kpu kota tanjungpinang melakukan pleno tentang penetapan jumlah surat suara untuk kota tanjungpinang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau tahun (vide bukti bahwa jumlah surat suara yang didalilkan oleh pemohon sejumlah merupakan akumulasi jumlah dpt ditambah dari jumlah pemilih yang tercantum dpt untuk setiap tps sebagai cadangan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam hurufsurat suara sebanyak sept untuk setiap tps sebagai cadangan. bahwa atas dasar tersebut diatas maka kpu kota tanjungpinang mendistribusikan surat suara seluruh tps melalui pps berjumlah (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu) lembar yang diperoleh dari jumlah dpt kota tanjungpinang (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) tambah dengan (dua koma lima persen) setiap tps yang dipergunakan sebagai cadangan. bahwa berdasarkmodel pemberitahuan kwk merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, yang didalamnya tercantum nama pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, jenis kelamin, nomor urut dalam dpt, nik, hari dan tanggal pemungutan suara, waktu pemungutan suara, waktu kehadiran pemilih tps, nomor, lokasi dan alamat tps serta tata cara pemberian suara dan catatan untuk pemilih dimana salah satunya adalah pemilih wajib membawa ktp elektronik atau surat keterangan perekaman ktp dari disdukcapil. model pemberitahuan kwk tersebut isi oleh kpps dan ditandatangani oleh ketua kpps untuk selanjutnya diberikan kepada pemilih yang telah terdaftar dpt pada masing masing wilayah tpsdisebut pindah pilih model kwk), atau pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt, namun memenuhi syarat sebagai pemilih dengan membawa dan menunjukkan kpt el tpsnamun demikian,sama sekali tidak memiliki ketentuan bahwa karena tidak adanya dalam makcacat hukum sehingga haruslah dibatalkan: bahwa menurut pemohonyang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara pemohon dengan berbagai cara dengan uraian uraian sebagai berikut: pelanggaran pelanggaran sebelum pencoblosan kota batam bahwa paslon melalui media masa batam pos hal alur news, bintankite, warta kepri, trans kepri, wikandinews.com, batamtoday.com, dan sijoriada provinsi kepulauan riau. bahwa jika dihitung dengan keseluruhan dan tersebut sebanyak (sembilan ribu sembilan ratus sepuluh) jiwa se(sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh) jiwa angka kecurangan tersebut:: bahwa ketua kpps dari tps bengkong sadar yang bernama afrizal adalah tim pemenangan dari paslon nomor bahwa adanya ott pembagian bantuan pkh dari kementerian sosial yang dimanfaatkan tim paslon gubernur dan wakil gubernur keprirut ansar ahmad marlin agustina, hal ini beredar luas media massa seperti surya kepri. adapun tempat kejadian pembagian bantuan pkh tersebut adalah rumah ketua ibu terminal beralamat rw kelurahan pelita, kecamatan lubuk baja, kota batamkota batamkota batam dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang pada kota batam. pelanggaran pelanggaran saat pencoblosanif dimana adanya upaya mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, seperti tps kelurahan kijang kota, kecamatan bintan timur kabupaten bintan, ada satu keluarga sebanyak (empat) orang terdata a.a. kwk, akan tetapi pada saat pencoblosan tidak mendapat undangan atau pada saat hari pencoblosan. setelah keluarga tersebut datang tps pencoblosan kemudian dipersulit dengan cara diarahkan tps dan sampai tps mereka ditolak karena tidak terdaftar tps tersebut dan kemudian disuruh tps akan tetapi ketika sampai tps ketua kpps meminta foto dari ktp asli dan setelah itu malah kembali meminta fotokopinya. setelah keluarga tersebut berhasil menyerahkan dokumen yang diminta, ketua kpps malah kembali meminta kartu keluarga asli dan setelahnya masih kembali meminta fotokopi kartu keluarga sehingga terjadi keributan oleh keluarga tersebut. catatan: (empat) orang anggota dari keluarga tersebut adalah bpk. zulkifli, ny. rusia, ny. suci chi, dan bpk. wahyu abdul sidik)aat pencoblosalanggaran pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan bahwa memohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan dpt untuk kepentingan paslon bahwadan sementara alamat tersebut hanya sampai blok saja. inilah suatu hal yang merupakan pelanggaran yang lakukan oleh memohon dalam menyiapkan dpt pada pemilihan serentak tahun provinsi kepulauan riauebelum dan saat pencoblosantidak membuat dpt secara benar yang berakibat hilangnya hak pilihngga, provinsi kepulauan riau, tahun diajukan oleh: nama muhammad ishak pekerjaan pensiunan alamat jalan istana obat, rt rw kelurahan desa baik, kecamatan lingga, kabupaten lingga nama tarmizi pekerjaan anggota dprd kab kota alamat pasir kuning, rt rw kelurahan desa tanjung harapansatu), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk artman xii , advokat kuasa hukum pada kantor artman associates law firm ,lingga, berkedudukan jalan istana obat komplek perkantoran pemkab. lingga baik lingga, kepulauan riau, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor tu. kpu kab tanggal januari memberi kuasa kepada sigit nurani nugraha, s.h.,m.h., taufik hid, s.h., hum., idris sopan ahmad, s.h.i., s.h., m.h., imam muttagin, s.h.i., m.h., nurlaili fatmawati, s.h.i., m.h.i, dan ahmad kami akbar, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor nurhadisigit law office, beralamat sona tops tower floor jalan jenderal sudirmannizar, sos alamat jalan kelompok rt rw. desa kelompok, kecamatan lingga, kabupaten lingga nama neko sha pawelloy alamat jalan kampung daerah setajam rt rw. desa dab(tiga): dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor zp sk xiandrea ronaldo, s.h., idham s.h., dr. ahmad, s.h., m.h., titin fatimah, s.h., m.h., eni rasyid, s.h., zul advokat kuasa hukum pada kantor zelda partners,tetapi oleh badan kepegawaian negara yang merupakan perpanjangan tangan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati muhammad nizar, sos neko sha pawelloy selaku petahana tidak melaksanakan rekomendasi tersebut sehingga tidak memberikan efek jera terhadap asn lainya, bukti, bahwa secara nyata, pasangan calon bupati dan wakil bupati muhammad nizar, sos neko sha pawelloy selaku incumbent secara terang terangan melibatkan asn dalam team pemenangan, sebagaimana terlihat dalam bukti gambar yang menerangkan keterlibatan para asn. bukti, 17a), bukti, p 17b), bukti, p 17c), bukti, p 17d) bahwa pelibatan asn merupakan upaya sistematis, terstruktur dan massif dari pasangan calon bupati dan wakil bupati muhammad nizar, sos neko sha pawelloy selaku petahana demi memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lingga tahun pasangan calon muhammad nizar, sos neko sha papillon selaku petahana memanfaatkan kepala desa merekah atas nama malan untuk menghalang halangi dan tidak memberikan ijin sesuai lokasi kampanye berdasarkan https, seperti tersebut dibawah ini: bahwa berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan pl pb kab xi1 dengan nama pelapor sdr. saran tertanggal desember tentang laporan dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lingga tahun bukti, bahwa surat tanda terima pemberitahuan kampanye nomor: https xii yan. interkom yang menyatakan waktu tempat jadwal kampanye semula pada hari jumat, pukul wib s d wib lap. volly merekah desa merekah kec. lingga alihkan panggung seni oleh kepala desa merekah atas nama malan. kampanye tersebut adalah bagi pemohon bukti, data pengguna hak pilih laki laki perempuan jumlah kesoksssasl susi kera mani jumlah pemilih dalam seramaansam jumlah pemilih yang pindah merek jumlah pemilih tambahan aman keselarasan daftar penggunaan surat suara jumlah suara suara yang terima termasuk surat ama dayang tempelkan perdhdua ratus tujuh puluh tujuhsebanyak (tiga ratus lima) pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilih dalam dpt sebanyak (dua ratus lima puluh satuyang menggunakan hak pilih sebanyak (dua ratus tujuh puluh sembilan) pemilih. surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak (dua ratus delapan puluh empat) surat sura. total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak (dua ratus tujuh puluh sembilan: bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa penah, kecamatan selayangpenah, kecamatan selayang data pemilih laki laki perempuan jumlah l#p) massa ten bra mati jumlah pemilih dalam sermmmnarm jumlah pemilih yang pindah mmm jumlah pemilih tambahan data pengguna hak pilih laki laki perempuan jumlah jumlah pemilih dalam geramamarm jumlah pemilih yang pindah mmm jumlah pemilih tambahan daftar penggunaan surat suara ama jumlah suara suara yang terima termasuk surat dumahyang tenan perditujuhsebanyak (empat ratus lima belas) pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilih dalam dpt sebanyak (tiga ratus dua puluh tigayang menggunakan hak pilih sebanyak (tiga ratus lima puluh satuempat puluh tujuh) surat sura. total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak (tiga ratus lima puluh satu, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas tps desa menanak, kecamatan katang bidaramenanak, kecamatan katang bidara data pemilih laki laki perempuan jumlah l#p) jumlah pemilih dalam semamaansang jumlah pemilih yang pindah memori jumlah pemilih tambahan inn amankessuranan jae data pengguna hak pilih laki laki perempuan jumlah jumlah pemilih dalam semamaansang jumlah pemilih yang pindah mmm jumlah pemilih tambahan daftar penggunaan surat suara jumlah suara suara yang terima termasuk surat umah yang kenalkan perintamarusak daan esa suara yang agunandelapansebanyak (empat ratus empat) pemilih. pemilih yang menggunakan hak pilih dalam dpt sebanyak (tiga ratus dua puluh enamyang menggunakan hak pilih sebanyak (tiga ratus empat puluh dua puluh enam) surat sura. total keseluruhan surat suara yang digunakan sebanyak (tiga ratus empat puluh dua. temuan dan atau laporan terhadap netralitas aparatur sipil negara (angka s dlingga pada penyelenggaraan pemilihan tahun terdapat (dua) temuan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan netralitas asn kabupaten lingga. berikut rekaman data dugaan pelanggaran netralitas asn yang terjadinya kabupaten lingga, tabel daftar temuan dan atau laporan terkait netralitas aparatur sipil negara asn) bawaslu kabupaten lingga sa) gen tm pb kab penemu perkara bawaslu kecamatan dugaan bukti pk tembang pesisir pelanggaran terlahir netralitas abdul kadir asn, asn, jabatan satuan pamong diteruskan: praja dan pemadam komisi kebakaran kabupaten aparatur sipil lingga kecamatan negara pee tm pb kab penemu perkara: bawaslu kecamatan dugaan bukti pk bakung serumpun pelanggaran terlahir netralitas maria uefa asn, asn, jabatan pj. kepala diteruskan: desa persiapan buku komisi kecamatan bakung aparatur sipil serumpun), negara abdul mulan azida asn jabatan plt. kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten lingga), abdullah asn, jabatan perawat mahir rsud encok maryam kabupaten lingga), adil kadir asn, jabatan camat bakung serumpun). bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pertama dengan nomor temuan tm pb kab tanggal september telah terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara asn atas nama sdr. abdul kadir nip.: pm. x pada tanggal oktober untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlakull.d, jabatan pelaksana satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten lingga. bukti pk bahwa berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara kedua dengan nomor temuan tm pb kab tanggal oktober telah terbukti melanggar netralitas aparatur sipil negara asn atas nama seri. maria uefa, nip. sdr. abdul mulan azida, sos nip. sdr. abdullah, a.mk nip. dan sdr. abdul kadir nip pm. x pada tanggal oktober untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlakueri. maria uefa, nip. tanggal oktober memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepadamaria uefa, nip. pangkat pengatur tk. ill.b, jabatan guru selayang dinas pendidikan, kepemudaan dan olahragmulan azida, sos nip. tanggal oktober memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada asn atas nama sdr. abdul mulan aminmulan azidmulan azida, sos nip. pangkat pengatur tk. i iv.b,lah, aam nip. tanggal oktober memberikan sanksi hukuman disiplin sedang kepada asn atas nama sdr. abdullah, a.mk nip. jabatan perawat mahir rsud encok mariamlah nip. jabatan perawat mahir rsud encok mariamlah nip. pangkat pengatur tk. ill.b, jabatan perawat mahir rsud encok mariamcamat bakung serumpucamat bakung serumpuiv.b, jabatan camat bakung serumpun kabupaten lingga, bukti pk bahwa berdasarkan temuan dan atau laporan tidak terdapat temuan dan atau laporan terkait keterlibatan asn dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lingga. temuan dan atau laporan terhadap netralitas kepala desa merekah kecamatan lingga (angka s d dalam pokok permohonan) bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten lingga telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lingga tahun atas pelapor sdr. saran yang telah diberi nomor laporan pl pb kab xi11 peristiwa yang dilaporkan yaitu pemindahan tempat kampanye desa merekah kecamatan lingga, pada hari kamis tanggal desember yang tidak sesuai dengan statik xii yan. interkom tanggal desember dengan terlahir sdr. malan kepala desa merekah kecamatan lingga, bukti pk bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan bawaslu kabupaten lingga, terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti karena memenuhi ketentuan syarat materil namun tidak memenuhi ketentuan syarat formil sehingga bawaslu kabupaten lingga menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal. hasil dari penelusuran tersebut didapati bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihan. bukti pk bahwa pemberitahuan perkembangan hasil laporan nomor, bawaslu kr pm. x11 tertanggal desember atas laporan yang sdr. saran pada hari sabtu tanggal desember pukul wib, badan pengawas pemilihan umum kabupaten lingga telah membuat kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan: bukti, terdapat pemberian kupon kapal gratis oleh tim pemenangan pasangan calon muhammad nizar, sos dan neko sha pawelloy untuk mobilisasi suara mahasiswa dari tanjung pinang bahwa telah terjadi praktik pembagian tiket kupon kapal gratis yang disertai pengerahan kepada pemilih basis mahasiswa untuk memilih pasangan calon muhammad nizar, sos dan neko sha pawelloy yang disertai dengan keharusan bagi penerimanya untuk memilih pasangan calon muhammad nizar, sos dan neko sha pawelloy dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lingga tahun bukti, bahwa pasangan calon muhammad nizar, sos dan neko sha pawelloy sebagai petahana dengan sengaja melakukan pengerahan massa dengan iming iming kupu gratis kemudian ikat dengan harus memilih pasangan muhammad nizar, sos dan neko sha pawelloy sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten lingga bahwa ketentuan dan tahun telah memberikan pengaturan yang bersifat imperative tentang larangan pemberian uang atau materi lainya untuk mempengaruhi pemilih: tahunyelenggara pemilihan dan atau pemilihhasil pengawasan terhadap mobilisasi masa (angka s d dalam pokok permohonan) bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten lingga melalui kerdil pengawasan adhi aulia, s.t. telah menerima informasi awal melalui via telepon dari masyarakat, menyampaikan adanya pergerakan masa kalangan mahasiswa dari tanjung pinang yang akan diberangkatkan kabupaten lingga pada tanggal desember dengan menggunakan kapal gratis diduga difasilitasi oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lingga yang bertujuan untuk melakukan pencoblosan diwilayah kabupaten lingga. berdasarkan informasi tersebut bawaslu kabupaten lingga menginstruksikan kepada jajaran bawaslu kecamatan melalui via telepon untuk mengawasi langsung kecamatan yang memiliki dermaga pelabuhan domestik tempat bersandar kapal regular dari tanjung pinang yaitu kecamatan katang bidara, kecamatan bakung serumpun, kecamatan single barat, dan kecamatan lingga: bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan katang bidara pada tanggal desember tepatnya didesa benar bersandar (dua) kapal veri, pada pukul wib bersandar dermaga pelabuhan desa benar kapal veri pertama indias diperkirakan lebih orang dan yang naik pelabuhan desa benar hanya orang, kemudian pukul wib bersandar kapal feri kedua sana yang mengangkut penumpang diperkirakan lebih penumpang, hanya belasan penumpang yang singgah dermaga pelabuhan desa benar: bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan bakung serumpun pada tanggal dan desember melakukan penelusuran kepada penumpang kapal veri terkait kedatangan mahasiswa yang menggunakan kapal veri dari tanjungpinang, bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan single barat pada tanggal desember melakukan pengawashuwato, provinsi gorontalo, tahun diajukan oleh: nama iwan syafruddin adam alamat desa marisa utara, kecamatan marisa, kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo. nama junaidi hasan alamat desa hukum, kecamatan limbodesember memberi kuasa kepada dr. duke arie widodo, s.h., m.h., yvonne work respatiningrum, s.h., c.n., rino adam, s.h., plc., dan taufik papua, s.h., plc, yaitu advokat konsultan hukum pada kantor duke arie associates, beralamat jalan kramat nomor kelurahan kenari, kecamatan senenpohuwato, beralamat jalan m.h. thamrin, kompleks blok plan, kecamatan marisa, kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor: py. su kab bertanggal januari memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada yako abdul rahmat mahmud, s.h., m.h., ardi pranata arsyad, s.h.,m.h., rio s.a.p. anwar pala, s.h., muhammad saleh asin, s.h., m.h., imam ramadhani, s.h., m.h., dan afif rachmat hid, s.h., yaitui|i memohon, berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: nama saipul bunga alamat dusun lama, kelurahan lipatan, kecamatan buntulia, kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo. nama suhardi igirisa, s.ip., si. alamat dusun kelurahan pop, kecamatan pop, kabupaten pohuwatrudy alfonso, s.h., m.h., robinson, s.h., m.h., dari affandi, s.h., m.h., alias ismail, s.h., m.h., ir. hi. paul bakar, s.h., irfan agafar, s.h., m.h., seni pipi, s.h., m.h., melissa christians, s.h., m.h., hendriyanto mahmud, s.h., avant ramai utama, s.h., bagus r.p. tarigan, s.h., frenzy mesakaraeng, s.h., steel sahetapy, s.h., trio hamba, s.h., jeremiah vito memasak, s.h., m.h., indra pratama, s.h., marconi, s.h.i., s.h., andi nursatanggi m., s.h., m.h., supriyadi, s.h., dan engkau kusta, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada "alfonso law firm , beralamat the tower lantai suite jalan h.r. rasa said kavling kuningan, kecamatan setiabudi, mendengar keterangan pemohon, perhitungan perolehan suara belum selesai dan masih dilakukan setiap tps oleh kpps kecamatan marisa, sedangkan nomor urut sejumlah suara, rekaman camat tersebut yang ditandai bukti bahwa kepala desa bull kecamatan duhiadaa kabupaten pohuwato pada hari rabu tanggal desember pukul wita s d selesai telah melakukan pengumpulan pemberitahuan kwk dari masyarakat pemilik yang berlokasi tps dusun tanjung desa bull kecamatan duhiadaa dan serta mengarahkan masyarakat pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut saipul bunga dan suhardi igirisa) dengan bukti foto yang ditandai bukti politik uang bahwa perbuatan tim relawan pasangan nomor urut saipul bunga dan suhardi igirisa serta melibatkan unsur aparat desa, kepala desa serta unsur kpps telah melakukan politik uang yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang terangan membagikan uang sejumlah rp. hingga rp. pembagian itu dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah setiap orang yang telah menerima uang dari tim relawan pasangan calon nomor urut saipul bunga dan suhardi igirisa yang tercatat nama namanya. dan hal tersebut terjadi (sepuluh) kecamatan kabupaten pohuwato yang dilakukan bahwa bawaslu kabupaten pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi atau laporan terkait dengan intimidasi yang dilakukan oleh kuasa hukum nomor urut terhadap saksi saksi pemohon yang terjadi pada hari rabu tanggal desember tahun bahwa berdasarkan dalil pemohon pada permohonan pemohon yang menyatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana juncto pilkada masih dalam proses pemeriksaan bawaslu kabupaten pohuwato, bawaslu kabupaten pohuwato tidak menemukan maupun menerima laporan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten pohuwatlhp) bawaslu kabupaten pohuwato nomor lhp pm. x11 dokumentasi pengawasan. bukti pk surat keputusan kpu kabupaten pohuwato nomor pl. kpt kpu kab xi1 bukti pk undangan nomor k.go.o5 tu. x1 dokumentasi kegiatan sosialisasi netralitas aparat desa kabupaten pohuwato,. bukti pk dokumentasi sosialisasi netralitas aparatur sipil negara asn) se kabupaten pohuwato. bukti pk undangan nomor k.go. pm. tertanggal maret kecamatan padat, undangan nomor k.go. tertanggal maret kecamatan duhiadaa, dokumentasi kegiatan. bukti pk undangan nomor k.go. pm. .xi dokumentasi pembentukan desa anti politik uang dibeberapa desa kabupaten pohuwato dengan undangan nomor bukti pk surat himbauan nomor k.go. pm. 1x yang ditujukan. bukti pk undangan nomor k.go. pm. x11 tentang apel patroli pengawasan: dokumentasi kegiatse kabupaten pohuwato. bukti pk materi bawaslu kabupaten pohuwato, dokumentasikab. pohuwato. bukti pk laporan hasil pengawasan lhp) kecamatan pandangan nomor lhp pm. xi11 laporan hasil pengawasan lhp) kecamatan taluditi nomor lhp pm. x1 laporan hasil pengawasan lhp) kecamatan limit nomor lhp pm. x1 bukti pk laporan hasil pengawasan panas desa buku jaya nomor lhp pm. x laporan hasil pengawasan kelurahan biduan kecamatan padat nomor lhp pm. x surat gubernur gorontalo nomor pekerja tentang persetujuan izin kampanye pilkada serentak tahun bukti pk dokumen penanganan pelanggaran laporan dengan nomor register: lp pb kab tertanggal oktober bukti pk laporan hasil pengawasan lhp) kecamatan marisa nomor: lhp pm. x dokumentasi pengawasan kegiatan. bukti pk dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register lp pb kab bukti pk dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register: lp pb kab x11 bukti pk laporan hasil pengawasan panas kecamatan marisa nomor lhp pm. x11formulir hasil kwk). bukti pk dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor register lp pb kab x11 bukti pk dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan dengan nomor registe:pohuwato nomor pl. kpt kpu.dalam eksepsi i3.5j menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh tenggang waktu pengajuan permohonantenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu, yaitu seharusnya permohonan diajukan paling lambat pada hari kamis, desemberohuwatpohuwato tahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato nomoryang kemudian diumumkan dalam laman kpu kabupaten pohuwato pada desember dengan tautan pohuwato.kpu.go.id pengumuman penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada tingkat kabupaten pohuwato : bahwa berdasarkan hal demikian, dengan merujuk pada hari tanggal ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh memohon maka tenggang waktu (tiga) hari kerja akan diawali pada hari selasa, desember dan akan berakhir pada hari kamis, desember namun dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah tindakan penetapan rekapitulasi hasil oleh memohon pada forum rapat pleno, telah dilakukan pula tindakan mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil tersebut dalam laman kpu kabupaten pohuwato. dengan merujuk pada hari tanggal pengumuman dalam laman kpu kabupaten pohuwato demikian, maka tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan akan diawali pada rabu, desember dan akan berakhir pada hari jumat, desember bahwa adanya dua peristiwa hukum, yaitu hari tanggal ditetapkannya rekapitulasi serta hari tanggal diumumkannya penetapan rekapitulasi melalui laman internet, yang keduanya dapat dipergunakan sebagai acuan hari tanggal pengajuan permohonan, telah memunculkan situasi ketidakpastian hukum, bahwa mahkamah memahami penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno sebenarnya secara materiil telah meliputi pula tindakan pengumuman penetapan tersebut. akan tetapi adanya tahapan pengumuman penetapan rekapitulasi yang dilakukan memohon terpisah dari rapat sidang pleno penetapan rekapitulasi telah memunculkan pembedaan antara pengumuman secara materiil (yaitu pengumuman melalui tindakan) dengan pengumuman secara formil (yaitu pengumuman melalui dokumen resmi). dokumen berjudul pengumuman nomor: pl. pu kpu. kab il tentang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato tahun disertai lampiran berupa surat keputusan memohon mengenai penetapan rekapitulasi hasil penghitungan, yang diunggah memohon laman internet atau media lainnya menurut mahkamah merupakan bentuk pengumuman secara formil, bahwa menurut mahkamah kedua peristiwa hukum demikian, yaitu penetapan rekapitulasi dalam rapat pleno maupun pengumuman penetapan rekapitulasi melalui laman internet atau media lainnya, pada hakikatnya secara materiil adalah tindakan mempublikasikan atau mengumumkan kepada masyarakat luas terutama kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan gubernur, bupati, maupun walikota. namun ketika penetapan rekapitulasi dan pengumuman penetapan rekapitulasi dilakukan pada hari tanggal yang berbeda, tentu tidak mungkin bagi mahkamah untuk mengakui keduanya sebagai titik pangkal penghitungan dimulainya tenggat waktu pengajuan permohonan karena hal demikian, sekali lagi, hanya akan menimbulkan kebingungan lapangan serta ketidakpastian hukum: bahwa untuk menghindarkan kerugian yang timbul akibat perbedaan antara hari tanggal penetapan rekapitulasi dengan hari tanggal pengumuman penetapan rekapitulasi, maka penghitungan tenggat waktu pengajuan permohonan akan dihitung sejak terjadinya peristiwa hukum berupa diumumkannya, diinformasikannya, atau dianggapnya penetapan rekapitulasi hasil tersebut dalam laman kpu kabupaten pohuwato, terutama karena hal demikian secara tegas dinyatakan oleh memohon sebagai pengumuman (vide pertimbangan hukum pada paragraf sampai dengan paragraf atas). pilihan mahkamah demikian tidak lain demi meniadakan atau meminimalisir potensi kerugian para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi, terutama pada tahap awal yaitu tahap pengajuan permohonan: bahwa untuk mencegah terulangnya ketidakpastian hukum demikian, mahkamah berpendapat dalam pemilihan yang akan datang penyelenggara pemilihan harus menegaskan, baik secara tertulis dalam dokumen hukum maupun dalam praktik, bahwa tindakan hukum berupa penetapan rekapitulasi hasil pemilihan dalam rapat sidang pleno yang dihadiri setidaknya para pihak peserta pemilihan dan bawaslu adalah sekaligus sebagai peristiwa hukum pengumuman penetapan rekapitulasi tersebut kepada masyarakat luasberdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk ap3 meskipun pemohon salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan rekapitulasi padahal penghitungan yang benar adalah (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan rekapitulasi, menurut mahkamahpohuwatbertanggal september sertabertanggal september (vide bukti dan bukti serta bukti pt menyatakan pemohon, yaitu pasangan iwan syafruddin adam, s.h. dan junaidi hasan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati pohuwato nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato tahun bahwa berdasarkan pertimbangan atas, pemohon adalah pasangan dengan cara sebagai berikut: kecamatan pandangan bahwa pada tanggal desember pukul bertempat desa motolohu selatan kecamatan pandangan saksi suharto kunci diberikan sejumlah uang sebesar rp. dengan pecahan rp. (empat) lembar oleh sdr tante kuu, pengakuan tante kuu pada saat itu diberi uang oleh sdr kidman kali dan uang tersebut dari sdr saipul bunga alias ngere, dengan nomor seri uang sebagai berikut: gdo946150, reo237765, pau614564: nll410354, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti bahwa saksi arifin abdul telah mengetahui adanya anggota kpps tps desa motolohu bernama sdr andres djakarta alias guru telah melakukan bagi bagi uang kepada pemilih pada hari selesai tanggal desember rumah rumah warga, dimana setiap pemilih diberikan uang sebesar rp. seorang. bukti rekaman vidio yang ditandai bukti kecamatan marisa bahwa bahwa pada tanggal desember pukul bertempat desa pohuwato timur, dimana saksi beng paantu diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (empat) lembar oleh sdr yani samafb695760, zps762911: meh459899, calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato provinsi gorontalopohuwato, provinsi gorontaloohuwathuwatpohuwatelanggaran pelanggaran tersebut, menurut pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: kepala desa marisa dan ppk desa marisa, kecamatan pop, menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut gubernur gorontalo membagikan bantuan didampingi bupati pohuwato serif bunga, bupati dan ketua dprd kabupaten pohuwato melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat, pihak terkait memiliki hubungan darah dengan bupati petahana, wakil bupati pohuwato dan ketua dprd berkampanye mendukung pasangan calon nomor urut ketua dprd sekretariat dpd golkar menyerahkan bantuan kepada kua se kabupaten, camat marisa sudah mengetahui hasil perolehan suara sebelum rekapitulasi selesai, terjadi politik uang kecamatan pandangan, kecamatan marisa, kecamatan buntulia, kecamatan padat, kecamatan penggila, kecamatan pop timur, kecamatan limit, kecamatan manggarai, kecamatan pop, kecamatan pop barat, dan saksi pemohon diintimidasi oleh relawanpohuwatopohuwato mengajukan bukti pk dpohuwato, beserta alat bukti yang diajukan masing masing pihak, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. dalil bahwa kepala desa marisa menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut telah terbukti benar berdasarkan putusan pengadilan negeri marisa (vide bukti namun pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa ketidaknetralan kepala desa yang ditunjukkan melalui foto bersama demikian telah mempengaruhi pilihan para pemilih: mengenai dalil pembagian bantuan sosial oleh gubernur gorontalo dengan didampingi bupati pohuwato serif bunga, pemohon tidak menerangkan lebih lanjut sehingga mahkamah tidak dapat memeriksa hal mana dari pembagian bantuan sosial demikian yang merupakan pelanggaran pemilihan: mengenai dalil adanya pertemuan rutin antara bupati dan ketua dprd kabupaten pohuwato dengan masyarakat, mahkamah tidak menemukan penjelasan lebih lanjut apakah yang bersangkutan melakukan pertemuan dalam kapasitas sebagai pejabat publik atau sebagai pengurus partai politik pendukung pasangan calon tertentu. mengenai penyerahan bantuan oleh ketua dprd sekretariat dpd golkar kepada kua se kabupaten, pemohon tidak menguraikan lebih jelas apakah bantuan tersebut diberikan dalam kapasitas sebagai ketua dprd atau sebagai pengurus dpd partai golongan karya, mengenai adanya politik uang kecamatan pandangan, marisa, buntulia, padat, penggila, pop timur, limit, manggarai, pop, dan pop barat, pemohon tidak menjelaskan apakah pembagian uang kepada satu pemilih setiap kecamatan tersebut atas dapat dinilai bersifat massif dan berpengaruh signifikan pada jumlah serta pilihan pemilih: mengenai dalil terjadinya intimidasi kepada saksi pemohon oleh relawan pasangan calon nomor urut dan kepala desa semua kecamatan kabupaten pohuwato, pemohon tidak menguraikan maupun membuktikan dalil dalilny telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato tahunguna melanjutkan pemeriksaan perkara guo tahap selanjutnya, i3.,pohuwatpohuwato. ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. ttd. ttd. menahan m.p. sitompulmartian wibowo ' '''"'" " "" ""mm inline im)cdm314509, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti kecamatan buntulia bahwa pada hari selasa tanggal desember pukul wita bertempat desa taluduyunu, dimana saksi warna tentu diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (empat) lembar oleh sdr mani tunggirhh632805, yfu903717, kdf723468, kfl463067: bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti kecamatan padat bahwa pada hari rabu tanggal desember pukul wita bertempat desa tumbuhan, mana saksi iko diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar dan rp. (satu) lembar yang diberikan oleh sdr lin salehkbg403509, cd@umbuhan, dimana saksi ramla nusa diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (dua) lembar yang diberikan oleh sdr marjin wuses350995, bck51029maleo, dimana saksi husin maku diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (tiga) lembar yang diberikan oleh sdr samireh742308: ydb260615, thy748626,skin sleman diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar yang diberikan oleh sdr karunia dio alias j83651hman banteng diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar yang diberikan oleh sdr risk polimengcy904858, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti kecamatan penggila bahwa pada hari rabu tanggal desember pukul wita bertempat desa pepaya, dimana saksi inci nusa diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar yang diberikan oleh sdr usman da@murni luaengan nomor seri uang sebagai berikut: nhp460843: lbb686308ramin musa perlihatkan uang sejumlah rp. dan kemudianirumah sdr rahmad dalang selaku kardes desa karya baru pemenang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dengan nomor seri uang sebagaiusman tunggi, dan kemudian diberikan oleh sdr kawasan hippie alias iwan sejumlah uang rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar dengan nomor seri uang sebagai berikut: ffe089016, jea526602hutamoputi, mana saksi nurdin palapa diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (delapan) lembar oleh sdr asmat saleh, pemberian uang dimaksud sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh kepala desa antara asmat saleh dan sri wahyuni patula, alat bukti surat: bukti potongan percakapan via whats yang ditandai bukti kecamatan pop timur bahwa pada hari selasa tanggal desember pukul wita bertempat desa table, dimana saksi ratna ali diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (dua) lembar yang diberikan oleh sdr ibu inang tahu istri daripe740099, sed04989able, dimana saksi padi hasan diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satueb882529harun djafar bersama alim lokalmcd956042, lkd054133alim lokal bersama harun djafarwfd510641, fcd265629umar ikankj381180, jj0498215:titin doadf@ roh40868demo jauhariljr540066: tro13602tps desa table, dimana saksi saipul paketps472567, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti kecamatan limit bahwa pada hari selasa tanggal desember pukul wita bertempat tps desa limit, dimana saksi abdul rahman hasan diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (satu) lembar yang diberikan oleh sdr ibu meldh437785: bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti bahwa pada hari jum'at desember dimana embrio labura telah merekam sdr lan yang telah menerima uang dari sdr angka sebagai tim relawan pasangan calon nomor urut dan kemudian telah dibagi bagi kepada teman temannya sebesar rp. , per orang desa manggarai barat. dengan rekaman video yang ditandai bukti kecamatan manggarai bahwa pada hari rabu tanggal desember pukul wita bertempat rumah kepala desa wonggarasi, dimana saksi nanang asim diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (lima puluh) lembar yang diberikan oleh sdr range tobelgjc790968, ljo31184, ypw188044, lah099756, zbt503997: oja210072: mau420553, njw551507, njn230633: ejh248206, ugu638920, kpo24724, zeu003569, tdk819328, lju815565, rfe185254, jdg408331, dfl657579, ned186342, zpr144521, njd735694: mep473230, cdf477519: nky489768: cdt352607, uff322466, hjg792873, ofr174062, ojs238316, mjs061461, xcn966872, ypu191402: lem466610, ffs897506: hfp463189, ypd190541: fcg259357, dfa388373: mko71713, xau335877: oen953743, ype695235: bfl287927, kju470946, wck980688, hjg973304, sgn717276, gjk516790: dato43979: ypw188045, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai bukti kecamatan pop bahwa pada hari rabu tanggal desember pukul wita bertempat rumah milik saksi desa tunas harapan kecamatan pop, dimana saksi like rumampuk diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (sepuluh) lembar yang diberikan oleh sdr saipul bunga yang merupakan calon bupatijm548220, pey878786, rpf017323, gjp769946: tdn819353, uf@a322295, ljr083581, 0ja537658: hjr972633, cdd167876, bukti foto ktp saksi serta uang yang ditandai buktipohuwato, memeriksa bukti bukti yang diajukan pemohon, memohon, pihak terkait, dan bawaslu kabupaten pohuwatojam wita, dan atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan kecamatan pop barat bahwa pada hari rabu tanggal desember pukul wita bertempat desa molosifat utara kecamatan pop barat, dimana saksi dima tangah diberikan uang sejumlah rp. dengan pecahan rp. (tiga) lembar yang diberikan oleh sdr imam danau alias kia yang merupakan tim relawan calon bupati pasangan calon saipul bunga dan suhardi igirisa nomor urut pihak terkait). intimidasik. bahwa pelanggaran secara terstruktur dilakukan oleh pasang calon nomor urut dengan cara melibatkan kepala daerah yaitu gubernur, bupati, wakil bupati, ketua dprd kab. pohuwato, camat, unsur diknas pendidikan kab. pohuwato, kepala desa serta kepala dusun untuk memilih pasangan calon nomor urut serta. salah satunya yang dilakukan oleh kepala desa marisa kecamatan pop timur yang saat ini telah. berdasarkan putusan pengadilan negeri marisa. bahwa saat ini pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pilkada masih dalam proses pemeriksaan bawaslu kabupaten pohuwato. petit permohon keseluruhan: membatalkan keputusanohuwato tahun bertanggal desember yang diumumkan pada hari rabu,ip, dengan perolehan suara sebanyak suara adalah tidak sah.i.p, dengan perolehan suara sebanyak suara adalah tidak sah. menetapkan perolehan suara hasil pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun yang benar menurut pemohon sebagai berikut. drs. airin maksud dan mistar yunus junaidi hasan dan suhardi igirisa, s.ip, kota suara sah 53285suarapohuwato nomor pl. kpt kpu. kab bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato nomor: pl. kpt kpu. kab. bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato nomor: pl. kpt kpu. kab. xi1 bukti putusan pengadilan negeri marisa. bukti hasil cream soo berita line dari media online. bukti rekaman vidio bupati pohuwato syarif bunga. bukti foto wakil bupati amin harus. bukti hasil cream soo berita line dari media line. bukti rekaman vidio ketua dprd kab. pohuwato. bukti rekaman vidio muslimin lisa. bukti rekaman hasil suara dari camat marisa masa giai. bukti foto kades bull kec. duhiadaa. bukti foto uang dan ktp saksi desa motolohu selatan kec. pandangan video. bukti rekaman vidio bernama andres djakarta desa motor kec. pandangan. bukti foto uang dan ktp saksi desa pohuwato timur kec. marisa. bukti foto uang dan ktp saksi desa desa taluduyu kec. buntuliapepayabukti potongan percakapan via what desa tanah putih kec. danilolimit kec. limit. bukti rekaman video dari saksi embrio labura desa limit kecamatan limit. bukti foto uang dan ktp saksi desa wonggarasi kec. manggarai. bukti foto uang dan ktp saksi desa tunas harapan kec. pop. bukti foto struktur organisasi pemerintah desa karya baru kec. danilo. bukti surat tanda terima laporan polisi tanggal desember bukti surat pemberitahuan tentang status laporan temuan desember bukti berita acara pengembalian barang bukti tanggal januari bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal desember bukti surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, januari bukti surat penghentian penyidikan tanggal januari bukti surat ketetapan nomor tap bareskrim tanggal januari bukti hasil cream soo facebook ayu afifah rayuan. bukti rekaman vidio bulan oktober bukti rekaman vidio oleh tim calon nomor urut i2pohuwatpada pokoknya menyebutkisebutktelah memohonkompetensi lembagapohuwato tahun padahal jika memang pelanggaran tersebut dilakukan (good non), senjatpohuwato. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, menurut memohon mahkamahkedudukan hukum pemohon setelah membaca permohonan pemohon khususnya mengenai angka romawi tentang kedudukan hukum, ternyata memohon menemukan ketidakcermatan pemohon dalam menggunakan dasar hukum atau ketentuan perundang undangan. faktanya ketentuan yang digunakan oleh pemohon yakni pmk juncto pmk padahal ketentuan guo merupakan ketentuan hukum yang sudah tidak berlaku lagi diwilayah negara republik indonesia karena sudah dicabut oleh pmk kemudian pmk dicabut oleh pmk dan saat ini pmk telah dicabut oleh pmk bahwa sebagaimana dalil pemohon pada angka romawi huruf yakni menyatakan keberatan atas dimana mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan wajib menerapkannya dalam praktek berbicara termasuk dalam penyelesaian sengketa pada pilkada serentak tahun seharusnya pemohon menyadari bahwa terhadap mekanisme keberatan atas penerapan norma hukum haruslah diajukan melalui mekanisme judicial review, bukan diajukan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun bahwa berdasarkan ketentuan hurufohuwato berdasarkan data yang disadur dari website laman mahkamah konstitusi adalah (seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam) jiwa atau kurang dari (dua ratus lima puluh ribu) jiwa maka seharusnyasecara berjenjang dari tps, ppk sampai tingkat kabupaten telah rekapitulasi sekaligus menetapk.sebagai berikut: urut| nama pasangan calon perolehan suara pemohon) junaidi hasan saipul bunga dan suhardi igirisa, s.ip., si. bahwa berdasarkan tabel atas, pasangan calon peraih suara terbanyak nomor urut meraih (tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh) suara sedangkan pemohon memperoleh suara sebanyak (dua puluh tujuh ribu dua ratus) suara, dengan demikian(total suara sah) suara. sedangkan selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah suara sehingga perbedaan antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar (sebelas persen). bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian menurut memohon, permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan dan oleh karena itu haruslahsekali lagi memohon menemukan ketidaktelitian dan ketidakcermatan pemohon dalam menggunakan aturan hukum yang masih berlaku atau ketentuan hukum yang sudah dicabut, sebagaimana pemohon menggunakan dasar faktanya ketentuan guo telah diubah dengan sehingga kekeliruan atas ketidak permata tersebut berdampak pada isi dan makna dari guo, sebagaimana diuraikan bawah ini: no| isbahwa senapan dengan pmk yaknjuncto pmk dapat disimpulkaartinya perhitungan (satu) hari kerja dimulai pada saat memohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.pohuwatopohuwato: bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pohuwatoyang ditandai bukti bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten pohuwato dengan nomor urut (tiga)yang ditandai pl. kpt kpu. kab il tentang penetapan rekapitulasi hasilsekaligus menyerahkan hasil penetapan perolehan suara kepada para saksi pasangan calon dan bawaslu kab. pohuwato yang dihadiri oleh ppk se kab. pohuwatan disiarkan secara langsung melalui media live streaming akun resmi facebook memohon yang ditonton oleh ribuan masyarakat buktiberdasarkansehingga menurut memohon pengajuan permohonan guo sudah melewati tenggang waktu batas (tiga) hari kerja sebagaimana diuraikan dibawah ini: hari selasa rabu kamis jumat bahwa jika merujuk pada ap3 pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, hal mana pernah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi dibawah ini: pertimbanganpertimbanganuraian diatas, pemohon tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonanpermohonan pemohon kabur adapun dalil permohonan pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh memohon kemudian menjadikan pasangan calon peraih suara terbanyak nomor urut menjadi (nol) adalah cara yangmilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwatnaan pilpohuwato tahunpohuwato tahun yang berarti pemohon mempersoalkan proses pemilihan (sengketa proses)menurut hukum adalah keputusan memohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan (sengketa hasil). bahwa dalam petit permohonan guo, pemohon meminta membatalkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo, padahal permohonan guo sama sekali tidak ada hubungannya dengan kabupaten gorontalo. sebagaimana tertuang dalam risalah sidang halaman perkara nomor php.bup xix hari rabu, januari yang pada pokoknya menurut yang mulia ketua majelis hakim yakni perubahan redaksi dari kabupaten gorontalo menjadi kabupaten pohuwato sudah merupakan perubahan substantif. dengan demikian hal ini menunjukan kesuburan dalil pemohon, sehingga berakibat pada ketidakjelasan antara dalil permohonan polita dengan petit dan membuat objek perkara menjadi kabur dan tidak jelas(niet ontvankelijke verklaara). ilmemohon secara berjenjang dari tps, ppk sampai tingkat kabupaten telah melaksanakan penghitungan suara (tiga ratus enam) tps dan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapannya (tiga belas) ppk se kab. pohuwato dan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapannya ditingkat kabupaten, deng sebagaimanukti sin| mamassngantn |deretan pemohon) junaidi hasan saipul bunga dan suhardi igirisa, s.ip., si. bahwa setelah memohon membaca dan mencermati seluruh dalil permohonan pemohon, tidak ada satu pun permohonan pemohomanatkan dalampemohon tidak mendalilkanoleh karena tidak ada bantahan terhadap rekapitulasiahwa dengan tidak adanya bantahan guo maka pemohon telah melanggar ketentuanhingganya permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi. bahwa oleh karena itu, dengan tidak dijelaskan adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, maka sudah sangat jelas permohonan pemohon guo keluar dari bingkaioleh karena itu, permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak. mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat tsm bahwa pemohon mempersoalkan kesalahan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (nomor urut yang dilakukan dengan cara cara: pelanggaran pelanggaran pidana pemilu, adanya politik birokrasi, cc. adanya intimidasi politik uang: dari kesemuanya itu diasumsikan oleh pemohon sebagai bentuk praktek kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm). bahwa terkait dalil pemohon tentang dugaan tindak pidana pemilu yang kemudian dikonversi menjadi pelanggaran tsm menurut memohon hal tersebut adalah dalil yang mengada ada oleh karena pelanggaran pelanggaran tersebut telah diselesaikan dan diteruskan lembaga yang berwenang dalam hal ini bawaslu kab. pohuwato dan pengadilan negeri marisa. bahwa terkait dalil pemohon pada halaman angka yang menyebutkan keterlibatan ppk panitia pemilihan kecamatan) desa marisa kec. pop timur bukti adalah dalil yang sangat tendensius dan mengada ada oleh karena istri kepala desa tersebut bukanlah anggota ppk kec. pop timur, senjatanya yang dimaksud ppk adalah ketua tim penggerak pkk pembinaan dan kesejahteraan keluarga). bahwa terkait dalil pemohon halaman angka yang menyatakan bahwa kpps tps desa motolohu terlibat politik uang bukti adalah tidak benar, karena hal tersebut telah pernah diproses bawaslu kemudian hasil kajian bawaslu perkara tersebut dihentikan. bahwa terkait dengan dalil pemohon halaman yang menyebutkan adanya modus kesengajaan dengan melakukan pelanggaran berupa kepala desa yang telah dipidana karena berfoto bukti dengan pasangan calon peraih suara terbanyak nomor urut sambil menunjukan (empat) jari, adanya politik birokrasi, adanya politik uang, dan adanya intimidasi. hal itu telah diselesaikan oleh mekanisme gakkumdu. bahwa gua non pelanggaran pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pemohon pada halaman s d halaman itu benar terjadi, makewenanganmerujuk kepada berbagai yurisprudensi mahkamah konstitusi yang dimaksud dengan tsm adalah sebagai berikut: bersifat sistematis, artinya pelanggaran kecurangan tersebut benar benar direncanakan secara matang (by design). bersifat terstruktur, artinya pelanggaran kecurangbersifat masif, artinya dampak pelanggaran kecurangan tersebut sangat luas dan bukan sporadis sehingga signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. namun,terstrukturtanggal desemberurut| nama pasangan calon perolehan suara men junaidi hasanhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tanggal desember yang ditandai buktinur oleh kpu provinsi, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota: jumlah penduduk penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh kpu kip bahwa kabupaten pohuwato jumlah penduduknya kurang dari jiwa. sedangkan perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan nomor urut yang memperoleh suara terbanyak adalah sebesar atau selisih suara. pemohon memperoleh sebanyak suara, sedangkan pasangan calon nomor urut meraih suara sebanyak:tertanggal desember bukti kumpulan bukti: tanda terima berita acara rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat kabupaten pohuwato tanggal desember undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kab. pohuwato, surat mandat saksi pasangan calon, daftar hadir rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kab pohuwato, bukti kumpulan bukti: video live streaming (rekaman video) dan berita pengumuman penetapan melalui media online. buktiformulir hasil kabupaten kwk bukti salinan surat keputusan nomor: pp. kpt7504 kpu. kab ll tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan pop timur. bukti t pemberitahuan tentang status laporan temuan dengan nomor register: lp pb kab x11 bukti pemberitahuan tentang status laporan temuan dengan nomor register no: lp pb kabmenyatakan,selanjutnya pmk menyatakan. bahwa pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato tahun nomorertanggal september bukti pt dengan nomor urut (empat) sesuai keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten pohuwato nomorertanggal september bukti pt bahwa pada tanggal desember memohon komisi pemilihan umum kpu)sesuaipukul wita bukti pt serta berdasarkbukti pt dengan perolehan suara sebagai berikut por mamarsanan peta bahwa berdasarkmemohon telah menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun untuk masing masing pasangan calon sebagai berikut: pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato nomor atas nama hadi alami, s.e., s.y. dan drs. airin t.dbrahim bout, pt., m.pa dan hj. mistar yunuswan syafruddin adam, s.h dan junaidi hasansaipul bunga dan suhardi igirisa, s.ip., si., dengan perolehan suara seohuwato tahun mahkamah konstitusi republik indonesia. il. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon bahwa apabila mencermati permohonan pemohon, pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun melainkan pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan dugayang disebutkan oleh pemohontersebut. bahwbagaimana perubahan padabahwa berdasarkan pmkuraian tersebut atas, menurut pihak terkait pelanggaran yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur pada pmk dengan demikian maka mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon. pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ambang batasgaturpohuwatoohuwato tahun adalah sejumlah jiwa pohuwato dalam angka tahun sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkaitdalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun tertanggal desember pukul wita adalah sebagai berikut por mamapaangan gaon peg: suara sah suara, selisih suara pihak terkait dengan pemohon suara. berdasarkan hal tersebut atas, maka syarat untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun maksimal sebanyak suara. oleh karena selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah suara sehingga sesuai permohonan pemohon tidak layak untuk diajukan kepada mahkamah konstitusi.dalam putusan perkara: perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pulau pisau nomor php.bup xvi sebagai berikut:., dst.t: php.bup xv tontaridiberlakukanalaman sampai(halamanii. tenggang waktu pengajuan gugat: bahwa berdasarkan ketentuan tersebut komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato mengeluarkan keputusnggal desember pukul pukul lima belas lewat tiga puluh menitjumat tanggal desember pukul wita (pukul lima belas lewat tiga puluh menit):pada tanggal desember sebelum pukul wita (lima belas lewat tiga puluh menit) sehingga pengajuan permohonan ini belum lewat batas waktu yang ditentuk:tidaklah dapat disimpan atau dikesampingkan: (halaman(halaman berdasarkan uraian tersebut atashuwato tahun namun permohonan pemohon tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan oleh undang undangohuwato. oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah menolak permohonan pemohon atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. permohonan yang diajukan pemohon telah melewati tenggang waktu bahwa pada hari selasa, tanggal desember pukul waktu indonesia bagian tengah wita), memohonkabupaten pohuwato tahun dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato nomor: pl. kpt kpu. kab xii vide bukti pt dvide bukti pt adapun nomor: pl. kpt kpu. kab il dan berita acara rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pohuwato telah diserahkan kepada semua pasangan calon dan bawaslu pada hari selasa tanggal desember bukti pt selain itu juga telah diumumkan berbagai media mengenai rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pohuwato antara lain berita online situs dulohupa ini hasilnya pada tanggal desember bukti pt situs online pojok& suhardi peraih suara terbanyak di pilkada pohuwato pada tanggal desember bukti pt dan situs berita online gopos.id terbanyak pilkada pohuwato pada tanggal desember bukti pt serta melalui live streaming (siaran langsung) rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten laman facebook kpu kabupaten pohuwato pada tanggal desember bukti pt dengan demikian pengumuman kpu terhadap hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pohuwato harus dimaknai telah dilakukan pada tanggal desember bukan pada tanggal desember sebagaimana dalil permohonan pemohon. bahwa merujuk pada dan pmk menegaskan bahwa permohonan dapatfaktanya pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwatokepada mahkamah konstitusi pada hari jumat tanggal desember sebelum pukul wita sebagaimana yang diakui oleh pemohon dalam permohonannya pada angka tiga romawi iii) huruf dan halaman dan sehingga permohonan pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan putusan pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapka. salah satunya dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tabalong nomor php.bup xvi sebagai berikut, menimbang bahwa berdasarkan dan langka pmk maka mahkamah harus menegaskan bahwa kata sejak yang dimaksud dalam ketentuan guo adalah penemtertanggal juli pukul wita (vide bukti p 2a.um persentase yang ditentukan dan pmk dengan rincian sebagai berikut,berdasarkan uraian tersebut atas, permohonan pemohon telah nyata melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan.akan tetapi selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait melebihi persentase yang ditentukan oleh karena itu sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila mahkamah menolak permohonan pemohon atau menyatakan tidak dapat diterima. permohonan pemohon kabur obscura libel) bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwatakan tetapi dalam polita permohonan pemohon, sebagaimana klaim dari pemohon. bahwa begitupun dalil pemohon pada halaman bagian i.b, pemohon dengan jelas dan terang menyataohuwatadanya pengurangan atau penambahan suara sebagaimana klaim pemohon. bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan perolehan suara oleh pihak terkait diperoleh dari adanya pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, akan tetapi pemohon tidak menguraikan perbuatan mana yang dilakukan pihak terkait yang merupakan pelanggaran dan kecurangan kecurangan dimaksud. bahwa menurut pihak terkait pemohon keliru dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato tahun terkait obyek perselisihan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato, hal ini dapat dilihat pada halaman petit pemohon yakni membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pohuwatselanjutnya pada halaman petit pemohon menyebutkan membatalkanbahwa dari kedua dalil petit pemohon atas dapatlah disimpulkan: objek perselisihan yang digugat dan dipermasalahkan oleh pemohon adalah keputusan memohon castbahwa pemohon dalam permohonannya memohonkan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo nomor: pl. kpt kpu kab xii yang dalam hal ini bukanlah keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato. bahwa menurut pihak terkait memohon tidak pernah mengeluarkan keputusanlainkan yang benar adalah keputusan nomor: pl. kpt kpu kab xi1 bahwa selain itu ternyata pemohon keliru dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun karena yang digugat dipermasalahkan adalah hasil keputusan komisi pemilihan daerah lain, yakni keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo, bukan keputusan yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten pohuwato. bahwa dengan demikian jelas bahwa permohonan pemohon dapat dikualifisir sebagai suatu permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscura libel) sehingga patut menurut hukum apabila mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon atau menyatakapemohon dalam pokok permohonan pada poin huruf halaman yang menyebutkan bahwa kepala desa marisa kec. berkuliah keranjang dan istri sisi paling kanan foto terlihat mengangkat tangan sambil: pid. sus pn.mar. tanggal november dan juga tandai bukti bahwa terhadap tindakan tersebut atas, tidak ada kaitannya dengan pihak terkait karena yang bersangkutan bukan tim kampanye pihak terkait dan pihak terkait tidak pernah meminta, memerintahkan ataupun mengarahkan kepada kepala desa marisa kecamatan pop timur atas nama arifin muda dan istrinya melakukan kampanye mempengaruhi masyarakat untuk memilih pihak terkait. sesuai dengan tim kampanye pihak terkait, nama yang bersangkutan tidak tercantum bukti pt lagipula terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh tim pemohon bawaslu kabupaten pohuwato dan saat ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh yang bersangkutan. demikian pula dalam pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri marisa dalam perkara no: pid. sus pn.mar. tanggal november juncto putusan banding pengadilan tinggi gorontalo nomor: pid. sus pt. gto. tanggal november hal. paragraf yang menyebutkan bukti pt bahwa pada saat itu suhardi igirisa tidak sedang melaksanakan kampanye pilkada bupati wakil bupati kabupaten pohuwato dengan tidak mengenakan pakaian atribut kampanye, tidak membawa tim kampanye, tidak sedang melaksanakan pertemuan, tidak memberikan orasi pidato dan tidak melakukan ajakan, himbauan terkait pasangan calon bupati wakil bupati. dengan demikian berdasarkan pertimbangan putusan atas ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa marisa kecamatan pop timur atas nama arifin muda tidak ada kaitannya dengan pihak terkait karena faktanya suhardi igirisa pada acara pesta tersebut tidak melakukan kampanye, melaksanakan pertemuan, memberikan orasi politik dan tidak melakukan ajakan himbauan untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati. bahwaterkait politik birokrasi hal bantahan keterangan pihak a1 bahwa gubernur gorontalo bahwa terhadap dalil pemohon rusli habibie sering melakukan tersebut, pihak terkait keberatan kunjungan serta membagi dan menolak secara tegas karena: bagikan bantuan wilayah dalil pemohon adalah dalil kabupaten pohuwato yang yang tidak jelas dan kabur didampingi oleh bupati pohuwato karena tidak mencantumkan pada saat masa kampanye secara tegas tanggal dan berlangsung, hal tersebut waktu kegiatan tersebut. lakukan dengan cara gubernur bahwa pada kegiatan gorontalo pada hari . datang pembagian bantuan oleh desa teratai, kecamatan marisa gubernur gorontalo desa kabupaten pohuwato teratai kecamatan marisa membagikan bantuan sosial tidak ada kaitannya dengan berupa sembako, samping itu pihak terkait, oleh karena hal pula rusli habibie ini merupakan program kerja menginstruksikan media online pemerintah provinsi gorontalo yang ditandai. bukti yang sudah ada dan berlangsung seluruh kabupaten kota sebelum penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun bahkan dalam kegiatan dimaksud gubernur gorontalo tidak pernah mengkonstruksi untuk memilih pasangan calon tertentu. bahwa lagipula program kegiatan gubernur tersebutdasarkan nomor urut sebagai berikut: data perolehan suara pasangan calon hadi alami, se, ibrahim bout, pt, m.pa iwan syafruddin adam, saipul bunga bahwa berdasarkan tabel perolehan suara atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyakadi alami, dan drs. airin maksud hi. ibrahim bout, pt, m.pa dan mistar yunus iwan syafruddin adam, junaidi hasan saipul bunga dan suhardi igirisa, s.ip, total suara sah suara berdasarkan tabel atas, pemohon berada diperingkat pertama dengan perolehan suara sebanyak suara sahia berikut: bahwa kepala desa marisa kecamatanh berkuliah keranjang dan isterinya sisi paling kanan dalam foto terlihat mengangkat tangan sambil diawasi oleh bawaslu kabupaten pohuwato dan jajaran pengawas kecamatan serta desa. dan apabila benar ditemukannya pelanggaran oleh pemohon dalam kegiatan dimaksud, seharusnya pemohon mengajukan laporan bawaslu. maka dengan demikian pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara kegiatan program kerja pemerintah provinsi gorontalo dengan perolehan suara masing masing pasangan calon termasuk perolehan suara pemohon. oleh karenanya patut apabila dalil pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan. 9la. bahwa bupati syarif bunga bahwa terhadap dalil pemohon telah melakukan gerakan dengan tersebut, pihak terkait keberatan melakukan pertemuan rutin dan menolak secara tegas karena dengan masyarakat bersama dalil pemohon merupakan dalil ketua dprd kabupaten yang tidak jelas dan kabur pohuwato nasir giai, pd, karena dalil pemohon tidak sebagaimana rekaman video mengurai secara jelas dan yang ditandai bukti cermat terkait waktu dan tempat serta maksud pertemuan rutin dengan masyarakat yang dimaksud. bahwa tidak benar bupati syapohuwato nasir giai, pd. karena sepengetahuan pihak terkait, yang benar adalah pertemuan tersebut sifatnya konsolidasi, yang hanya dihadiri oleh kader partai golkar, dimana bapak syarif bunga dan bapak nasir giai dalam kapasitas masing masing sebagai wakil ketua dpd partai golkar provinsi gorontalo dan ketua dpd partai golkar kabupaten pohuwato. bahwa menurut pihak terkait jika pemohon merasa dirugikan sebagaimana dalam dalil pemohon tersebut, seharusnya pemohon mengajukan pengaduan kepada pihak bawaslu. namun hal ini tidak dilakukan oleh pemohon. oleh karenanya patut apabila dalil pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan. a. bahwa pihak terkait memiliki bahwa terhadap dalil pemohon hubungan darah (saudara tersebut, pihak terkait keberatan kandung) dengan bupati dan menolak secara tegas: kabupaten pohuwato yang masih bahwa kegiatan tersebut tidak menjabat sebagai bupati definitif ada kaitannya dengan pemilihan saat ini sehingga mengambil bupati dan wakil bupati tindakan dengan menggunakan pohuwato tahun kewenangannya telah bahwa pada faktanya bupati menggerakkan seluruh pejabat pohuwato menginstruksikan daerah yang terdiri dari wakil kepada seluruh pns seluruh bupati, ketua dprd kabupaten lingkungan pemerintah daerah pohuwato, kepala kepala dinas, kabupaten pohuwato agar camat, kepala desa dan seluruh bertindak netral dan tidak aparatur sipil negara untuk ikut memihak kepada salah satu membantu memenangkan pasangan calon dalam pasangan calon nomor urut pemilihan bupati dan wakil saipul bunga dan suhardi bupati kabupaten pohuwato igirisa) tahun hal ini tertuang dalam instruksi ins bpp iii tanggal maret tentang netralitas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato bukti pt bahkan bupati pohuwato membentukdengan diterbitkannya surat keputusan bupati nomor: sk bup vii tertanggal agustus bukti pt dengan demikian, patut apabila dalil pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan. a. bahwa pada masa kampanye bahwa terhadap dalil pemohon pada hari jumat tanggal tersebut, pihak terkait keberatan oktober bertempat dan menolak secara tegas karena wisata pohon cinta desa| pihak terkait tidak pernah pohuwato kecamatan marisa, meminta kepada wakil bupati wakil bupati kabupaten kabupaten pohuwato atas nama pohuwato amin harus amin harus untuk melakukan melakukan kampanye pada jam kampanye pada tanggal oktober kerja sekitar pukul wita, lagipula pemohon tidak adapun perbuatan ang menguraikan secara jelas dilakukan adalah berkumpul hubungan antara pertemuan amin dengan masyarakat sekitar lokasi harus dengan hasil perolehan pohon cinta desa pohuwato suara yang merugikan pemohon. timur kec. marisa dengan sehingga dengan demikian patut mengangkat tangan dengan apabila dalil pemohon tersebut simbol jari bertanda telah ditolak atau dikesampingkan.a. bahwa pada hari senin tanggal bahwa terhadap dalil pemohon oktober desa segini tersebut, pihak terkait keberatan kecamatan danilo, dimana dan menolak secara tegas, karena ketua dprd kabupaten sdr. nasir giai telah mengantongi pohuwato nasir giai izin kampanye sebelum melakukan melakukan kampanye terbuka (kampanye pada hari senin, bertindak sebagai juru kampanye, tanggal oktober desa adapun kampanye yang segini kecamatan danilo. dilakukan oleh nasir giai terkait laporan kuasa hukum mengajak seluruh masyarakat pemohon yakni saudara rino yang ada disekitar tempat| adam mengenai soal izin kampanye untuk mendukung kampanye bapak nasir, pihak salah satu pasangan calon bawaslu telah memanggil dan bupati dan wakil bupati mengundang dan meminta kabupaten pohuwato nomor urut klarifikasi dari bapak nasir giai, dalam hal ini pihak terkait, dan dimana terhadap laporan tersebut diketahui pada saat itu nasir (telah dihentikan oleh pihak giai selaku ketua dprd bawaslu berdasarkan surat kabupaten pohuwato tidak pemberitahuan tentang status memegang mandat izin cuti laporan temuan dengan nomor: kampanye, sehingga dengan lp pb kab yang kewenangannya telah diumumkan pada tanggal menggunakan jabatan sebagai oktober ketua dprd kabupaten pohuwato untuk mempengaruhi dengan demikian patut apabila masyarakat pemilih untuk dalil pemohon tersebut ditolak atau berpihak kepada calon nomor dikesampingkan. bukti pt urut dan lebih parah lagi kampanye yang dilakukan beritakan media online yang ditandai bukti a. bahwa pada hari senin tanggal bahwa terhadap dalil pemohon september pukul tersebut, pihak terkait keberatan wita bertempat dpd golkar dan menolak secara tegas karena kab. pohuwato, dimana ketua bahwa kegiatan tersebut tidak dprd kabupaten pohuwato ada kaitannya dengan pihak nasir giai melakukan terkait. penyerahan bantuan kepada bahwa pihak terkait tidak instansi kua kabupaten pernah mengetahui ataupun pohuwato sejumlah rp. terlibat dalam kegiatan dan diserahkan sekretariat partai golkar sekretariat dpd golkar kabupaten pohuwato yang kabupaten pohuwato dan pada dilaksanakan pada hari senin, saat itu pula sudah masuk tanggal september tahapan kampanye pemilihan pukul wita. bupati dan wakil bupati dengan demikian patut apabila pohuwato dengan rekaman dalil pemohon tersebut ditolak atau ang ditandai bukti dikesampingkan. a. bahwa pada hari kamis tanggal bahwa terhadap dalil pemohon desember berdasarkan tersebut, pihak terkait keberatan pengakuannya muslimin lisa dan menolak secara tegas karena merupakan aparatur sipil negara pihak terkait tidak pernah satuan kerja dinas pendidikan memerintahkan atau mengarahkan pemuda dan olahraga penilik seri. muslimin lisa ataupun asn luar sekolah) telah bercerita lainnya untuk ikut berkampanye bahwa dirinya (lima) hari atau mempengaruhi calon pemilih sebelum hari pencoblosan telah untuk mendukung memilih pihak mempengaruhi calon pemilih atas terkait. kejadian ini telah perintah panglima pulu) dilaporkan oleh tim pemohon bernama lengkap adnan bunga bawaslu kabupaten pohuwato. yang merupakan orang yang walaupun demikian, pemohon memiliki hubungan darah dengan tidak dapat membuktikan bahwa bupati definitif (adik) dan calon tindakan seri. muslimin lisa bupati saipul bunga mempengaruhi perolehan suara merupakan adik kandungnya pemohon dan menguntungkan pula, dengan rekaman video yang pihak terkait. ditandai bukti dengan demikian patut apabila dalil pemohon tersebut ditolak atau dikesampingkan. a. bahwa pada hari rabu tanggal bahwa terhadap dalil pemohon desember camat tersebut, pihak terkait keberatan kecamatan marisa yang bernama dan menolak secara tegas karena masa giai melakukan hasil pemungutan suara yang sah pelaporan kesbangpol hanya didasarkan pada keputusan kabupaten pohuwato, dalam kpu kabupaten pohuwato, bukan laporannya terkait perolehan berdasarkan pada laporan sar. suara masing masing pasangan masa giai ataupun kesbangpol. calon bupati dan wakil bupati lagipula, sdr masa giai tidak kabupaten pohuwato, padahal ada hubungannya dengan pihak perhitungan perolehan suara terkait. belum selesai dan masih dengan demikian patut apabila dilakukan setiap tps oleh dalil pemohon tersebut ditolak atau kpps kecamatan marisa, dikesampingkan., sedangkan nomor urut sejumlah suara, rekaman camat tersebut ang ditandai bukti a. bahwa kepala desa bull bahwa terhadap dalil pemohon kecamatan duhiadaa kabupaten tersebut, pihak terkait keberatan pohuwato pada hari rabu dan menolak secara tegas karena tanggal desember pukul pihak terkait tidak pernah wita s d selesai telah meminta baik secara langsung melakukan pengumpulan maupun tidak langsung kepada pemberitahuan kwk dari kepala desa bull, kecamatan masyarakat pemilik yang duhiadaa, kabupaten pohuwato berlokasi tps dusun untuk melakukan kampanye dan tanjung desa bull kec. mengarahkan masyarakat untuk duhiadaa dan serta memilih pihak terkait. hal mana mengarahkan masyarakat dibuktikan dengan tim sukses pemilih untuk memilih pasangan paslon nomor tidak tercantum calon nomor urut saipul nama kepala desa bull vide bunga dan suhardi igirisa) bukti pt lagipula, terhadap dengan bukti foto yang ditandai dugaan pelanggaran tersebut telah bukti dilaporkan oleh tim pemohon bawaslu kabupaten pohuwato, namun laporannya telah dihentikpolitik uangempat desa motolohu menolak secara tegas karena: selatan kecamatan bahwa yang bersangkutan tidak pandangan, saksi suharto ada kaitannya dengan pihak kunci diberikan sejumlah terkait dan tidak termasuk dalam uang sebesartante kuu, kampanye untuk membagi bagikan pengakuan tante kuu, uang kepada masyarakat agar pengakuan tante kuu pada memilih pihak terkait. hal mana saat itu diberi uang oleh terhadap dugaan pelanggaran sdr kidman kali dan uang tersebut tim pemohon telah tersebut dari sdr saipul melaporkan bawaslu kabupaten bunga alias ngere yang pohuwato sebagaimana dalam merupakan tim relawan laporan dengan register nomor: pasangan calon saipul lp pb kab x11 bunga dengan suhardi bukti pt akan tetapi bawaslu igirisa nomor urut pihak kabupaten pohuwato terkait), dengan nomor seri menghentikan penanganannya uang sebagai berikut: karena laporan tersebut tidak gdo946150, reo237765, memenuhi unsur unsur pau614564, nll410354, pelanggaran tindak pidana bukti foto ktp saksi serta pemilihansaksi arifin abdul bahwa terhadap dalil pemohon telah mengetahui adanya tersebut, pihak terkait keberatan dan anggota kpps tps desa menolak secara tegas karena: motolohu bernama sdr| bahwa yang bersangkutan tidak andres djakarta alias guru ada kaitannya dengan pihak telah melakukan bagi bagi terkait dan tidak termasuk dalam uang kepada pemilih pada tim kampanye pihak terkait. hari selasa tanggal bahwa pihak terkait tidak pernah desember rumah memerintahkan kepada tim rumah warga, dimana setiap kampanye untuk membagi bagikan pemilih diberikan uang uang kepada masyarakat agar sebesar rp. memilih pihak terkait. hal mana seorang. bukti rekaman terhadap dugaan pelanggaran video yang ditandai bukti tersebut tim pemohon telah melaporkan bawaslu kabupatentempat desa menolak secara tegas karena: pohuwato timur, dimana bahwa yang bersangkutan tidak saksi beng paantempat) lembar oleh sdr memerintahkan kepada tim yani saman yang kampanye untuk membagi bagikaneharhfb695760, zps762911: laporan dengan register nomor: meh459899, cdm314509: lp pb kab x11 vide bukti foto ktp saksi serta bukti pt akan tetapi bawaslu kabupaten pohuwato utang yangbahwa yang bersangkutan tidak taluduyunu, dimana saksi ada kaitannya dengan pihak warna tentumani tunggir kampanye untuk membagi bagikanuhh632805:, yfu903717, laporan dengan register nomor: kdf723468, kfl lp pb kab x11 vide bukti foto ktp saksi serta bukti pt akan tetapi bawaslu uang yang ditandai buktiiko. (satu) lembar dlin kampanye untuk membagi saleh yang merupakan tim bagikan uang kepada masyarakat relawan pasangan calon agar memilih pihak terkait. hal saipul bunga dan suhardi mana terhadap dugaan igirisakbg403509, cd@a273000ramla nusa diberikan ada kaitannya dengan pihak uang sejumlah rp. terkait dan tidak termasuk dalam dengan pecahan tim kampanye pihak terkait. rp. (dua) bahwa pihak terkait tidak pernah lembar yang diberikan oleh memerintahkan kepada tim sdr marjin wunoubung, kabupaten pohuwato ses350995, bck510294husin maktiga) lembar yang diberikan memerintahkan kepada tim oleh sdr saminmarinreh742308, ydb260615, sebagaimana dalam laporan thy742626, bukti foto ktp dengan register nomor: saksi serta uang yang lp pb kab x11 ditandai buktimaleo, terkait tidak pernah meminta kepada dimana saksi raskin sdr. karunia dio untuk sleman(satu) lembar karunia dio tidak tercantum yang diberikan oleh sdr dalam tim sukses pihak terkait, karunia dio alias sehingga kalaupun sdr. karunia nou yang merupakan tim dio melakukan hal tersebut, hal itu relawan pasangan calon tidak ada kaitannya dengan pihak saipul bunga dan suhardi terkait. igirisa nomor urut pihak terhadap dugaan pelanggaran yang terkait) dengan nomor seri didalilkan oleh pemohon tersebut uang sebagai berikut: menurut pihak terkait telah dilakukan hcj836510, bukti foto ktp laporan bawaslu kabupaten saksi serta uang yang pohuwato dan saat ini masih dalam ditandai buktirahman ada kaitannya dengan pihak bantengkampanye untuk membagi bagikan risk polimengo yang uang kepada masyarakat agar merupakan tim relawan memilih pihak terkait. hal mana pasangan calon saipul terhadap dugaan pelanggaran bunga dan suhardi tersebut tim pemohon telah dirasa nomor urut pihak melaporkan bawaslu kabupaten terkait) dengan nomor seri pohuwato sebagaimana dalam uang sebagai berikut: laporan dengan register nomor: xcy904858, bukti foto ktp lp pb kab x11 vide bukti pt akan tetapi bawaslu saksi serta uang yang kabupaten pohuwatopepaya, terkait tidak pernah meminta kepada dimana saksi inci nusa sdr. usman daiar. (satu) lembar yang usman dai tidak tercantum dalam diberikan oleh sdr usman tim sukses pihak terkait, dai yang merupakan tim sehingga kalaupun sdr. usman dai relawan pasangan calon melakukan hal tersebut, hal itu tidak saipul bunga dan suhardi ada kaitannya dengan pihak terkait. igirisa nomor urut pihak lagipula terhadap dugaan terkait) dengan nomor seri pelanggaran tersebut pihak pemohon uang sebagai berikut: telah melaporkan sdr. usman dai hc@a805243, bukti foto ktp bawaslu kabupaten pohuwato dan saksi serta uang yang (saat ini masih dalam proses ditandai buktimurni sdr. alfian hippie untuk lua dengan nomor terkait. lagipula terhadap dugaan seri uang sebagai berikut: pelanggaran tersebut pihak pemohon nhp460843, lbb686308, telah melaporkan sdr. alfian hippie bukti foto ktp saksi serta bawaslu kabupaten pohuwato dan uang yang ditandai bukti saat ini masih dalamtanggal desember tersebut, pihak terkait keberatan danmor: pid. sus pn. mar. tanggal november dan juga diditandai bukti bahwa selain tindakan kepala desa tersebut diatas, perolehan suara pemohon selisih dengan pihak terkait pasangan calon nomor urut perolehan suara sebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut beberapa tempat secara terstruktur, sistematis dan masif berupa: terstruktur: perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini gubernur hi. rusli habibi sebagai gubernur, bupati definitif syarif bunga dan wakil bupati amin harus adalah terstruktur untuk memenangkan pasangan calon nomor urut sistematis: pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan mengkoordinasikan secara matang terlebih dahulu oleh bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato keseluruh pegawai negeri dan pejabat daerah sampai tingkat desa dan tps, masif: pelanggaran dilakukan secara besar besaran seluruh wilayah kecamatan kabupaten pohuwato, faktanya pelanggaran politik uang tersebar lebih dari separuh kecamatan kabupaten pohuwato, adapun sebagai berikut: terjadi politik birokrasi bahwa gubernur gorontalo rusli habibi sering melakukan kunjungan serta membagi bagikan bantuan wilayah kabupaten pohuwato yang dampingi oleh bupati pohuwato pada saat masa kampanye berlangsung, hal tersebut lakukan dengan cara gubernur gorontalo pada hari.datang desa teratai kecamatan marisa kabupaten pohuwato membagikan banturamin sdr. alfian hippie untuk musa perlihatkan uang memberikan membagi bagikan uang sejumlah rp. kepada masyarakat agar memilih dan kemudian diberikan pihak terkait. bahwa nama sar. alfian uang sejumlah rp. hippie tidak tercantum dalam tim dengan pecahan kampanye pihak terkait vide bukti rp. (dua) pt sehingga kalaupun sdr. alfian lembar yang diberikan oleh hippie melakukan hal tersebut, hal itu sdr alfian hippie pod apin) tidak ada kaitannya dengan pihak yang merupakan kepala terkait. lagipula terhadap dugaan dusun iii desa karya baru pelanggaran tersebut pihak pemohon kec. danilo dirumah sdr telah melaporkan sdr. alfian hippie rahmad dalang selaku bawaslu kabupaten pohuwato dan kardes desa karya baru |saat ini masih dalam proses pemenang pasangan calon pemeriksaan pihak yang berwenang. bupati dan wakil bupati dengan demikian patut apabila dalil nomor urut dengan pemohon tersebut ditolak atau nomor seri uang sebagai dikesampingkan.usman sdr. alfian hippie untuk tunggi, dan kemudian terkait. lagipula terhadap dugaan diberikan oleh sdr iwan pelanggaran tersebut pihak pemohon hippie alias iwan sejumlah telah melaporkan sdr. alfian hippie uang rp. dengan bawaslu kabupaten pohuwato dan pecahan rp. saat ini masih dalam proses (satu) lembar dengan nomor pemeriksaan pihak yang berwenang. seri uang sebagai berikut: dengan demikian patut apabila dalil ffe089016, jea526602: pemohon tersebut ditolak atau bukti foto ktp saksi serta dikesampingkan. uang ydugaan bertempat desa pelanggaran tersebut telah dilaporkan hutamoputi, dimana saksi oleh tim pemohon bawaslu nurdin palapa diberikan kabupaten pohuwato. akan tetapi uang sejumlah rp. bawaslu kabupaten pohuwato dengan pecahan menghentikan penanganan laporan rp. (delapan) tersebut karena tidak memenuhi unsur lembar oleh sdr asmat unsur pelanggaran tindak pidana salah, pemberian uang pemilihan. dimaksud sebelumnya telah dengan demikian patut apabila dalil direncanakan terlebih pemohon tersebut ditolak atau dahulu oleh kepala desa dikesampingkan.app antara asmat saleh dan sri wahyuni atlas alat bukti surat: bukti potongan percakapan via whatsapp table, terkait tidak pernah meminta kepada dimana saksi ratna ali seri. inang tahueri. inang (dua) lembar yang diberikan tahu tidak tercantum dalam tim oleh sdr ibu inang tahu istri kampanye pihak terkait vide bukti dari iman semut yang pt sehingga kalaupun seri. inang merupakan tim relawan tahu melakukan hal tersebut, hal itu pasangan calon saipul tidak ada kaitannya dengan pihak bunga dan suhardi igirisa terkait. lagipula terhadap dugaan nomor urut pihak pelanggaran tersebut pihak pemohon terkait) dengan nomor seri telah melaporkan seri. inang tahu uang sebagai berikut: bawaslu kabupaten pohuwato dan ype740099: sed049890: saat ini masih dalam proses bukti foto ktp saksi serta pemeriksaan pihak yang berwenangpadi hassatu) lembar yang bahwa pihak terkait tidak pernah diberikan oleh sdr iman memerintahkan kepada tim semut yang merupakan kampanye untuk membagi bagi tim relawan pasangan uang kepada masyarakat agar calon saipul bunga dan memilih pihak terkait. hal mana suhardi igirisa nomor urut terhadap dugaan pelanggaran pihak terkait) dengan tersebut tim pemohon telah nomor seri uang sebagai melaporkan bawaslu berikut: neb882529, bukti kabupaten pohuwato foto ktp saksi serta uang sebagaimana dalam laporanharun djafar ada kaitannya dengan pihak bersama alim lokalmcd946042: lkd054133, laporan dengan register nomor: bukti foto ktp saksi serta lp pb kab x11 vide uang yangalim lokal ada kaitannya dengan pihak bersama harun djafaruang sebagai berikut: kabupaten pohuwato wfd510641: fcd265629:umar ikykj381180, jjo498215, kabupaten pohuwato bukti foto ktp saksi serta sebagaimana dalam laporan utitin doadua) lembar yang diberikan oleh sdr iman semut bahwa pihak terkait tidak pernah yang merupakan tim memerintahkan kepada tim relawan pasangan calon kampanye untuk membagi saipul bunga dan suhardi bagikan uang kepada masyarakat igirisa nomor urut pihak agar memilih pihak terkait. hal terkait) dengan nomor seri mana terhadap dugaan uang sebagai berikut: pelanggaran tersebut tim pemohon dfo429689, roh408684: telah melaporkan bawaslu bukti foto ktp saksi serta kabupaten pohuwato uang yang ditandai buktidemo jauhariljr540066, tro013602: kabupaten pohuwato bukti foto ktp saksi serta sebagaimana dalam laporan ytable, dimana saksi saipul bahwa yang bersangkutan tidak paket vide (satu) lembar bukti pt yang diberikan oleh sdr| bahwa pihak terkait tidak pernah iman semut yang memerintahkan kepada tim merupakan tim relawan kampanye untuk membagi pasangan calon saipul bagikan uang kepada masyarakat bunga dan suhardi igirisa agar memilih pihak terkait. halups472567: bukti foto ktp kabupaten pohuwato saksi serta uang yang sebagaimana dalam laporanbahwa yang bersangkutan tidak limit, dimana saksi abdul ada kaitannya dengan pihak rahman hasan diberikan terkait dan tidak termasuk dalam uang sejumlah rp. tim kampanye pihak terkait vide dengan pecahan bukti pt rp. (satu) bahwa pihak terkait tidak pernah lembar yang diberikan oleh memerintahkan kepada tim sdr ibu meli yang kampanye untuk membagi bagiuhardxdh437785, bukti foto ktp laporan dengan register nomor: saksi serta uang yang lp pb kab x11 videjumat bahwa terhadap dalil pemohon tanggal desember tersebut, pihak terkait keberatan dan dimana embrio labura menolak secara tegas karena: telah merekam sdr lan yang bahwa yang bersangkutan tidak telah menerima uang dari ada kaitannya dengan pihak sdr angka sebagai tim terkait dan tidak termasuk dalam relawan pasangan calon tim kampanye pihak terkait. nomor urut dan kemudian bahwa pihak terkait tidak pernah telah dibagi bagi kepada memerintahkan kepada tim teman temannya sebesar kampanye untuk membagi rp. per orang bagikan uang kepada masyarakat desa manggarai barat. agar memilih pihak terkait. hal dengan rekaman video yang mana terhadap dugaan ditandai bukti pelanggaran tersebut tim pemohon telah melaporkan bawaslu kabupaten pohuwatorumah kepala bahwa yang bersangkutan tidak desa wonggarasi, dimana ada kaitannya dengan pihak saksi nanang asimima puluh) lembar yang memerintahkan kepada tim diberikan oleh sdr range kampanye untuk membagi bagikan tobelo yang merupakan uang kepada masyarakat agar tim relawan pasangan memilih pihak terkait. hal mana calon saipul bunga dan terhadap dugaan pelanggaran suhardi igirisa nomor urut tersebut tim pemohon telah pihak terkait) dengan melaporkan bawaslu kabupaten nomor seri uang sebagai pohuwato sebagaimana dalam berikut: gcj790968, laporan dengan register nomor: lah99756, mau420553: lp pb kab x11 vide ejh248206, zeu003569: bukti pt akan tetapi bawaslu rfe185254, ned186342: kabupaten pohuwato mep473230: cdt352607, menghentikan penanganannya ofr174062: xc2966872: karena laporan tersebut tidak lem ljo31184, memenuhi unsur unsur zb1503997: njw551507, pelanggaran tindak pidana ugu638920, tdk819328, pemilihan. jdg408331: zpr1441521: dengan demikian patut apabila dalil cdf477519, uff322466: pemohon tersebut ditolak atau ojs238316, ypu191402: dikesampingkan. ffs897506, ypw188044, oja210072, njn230633: kpo24724, lju815565: dfl657579: njd735694: nky489768, hjg792873: mjs061461, hfp463189: fcg259357, mko71713, oen953743, bfl287927, wck980688: sgn717276, dato43979: ypd190541: dfa388373, xau335877, ype695235, kju470946, hjg973304, gjk516790, ypw188045bertempat rumah milik bahwa tidak benar sdr. saipul saksi desa tunas harapan bunga dan suhardi igirisa kecamatan pop, memberikan uang kepada like dimana saksi like rumampuk sebagaimana rumampuk diberikan uang dimaksud oleh pemohon. sejumlah rp. bahwa terhadap dugaan dengan pecahan rp. pelanggaran tersebut tim pemohon (sepuluh) telah melaporkan bawaslu lembar yang diberikan oleh kabupaten pohuwato vide bukti sdr saipul bunga dan pt akan tetapi laporan suhardi igirisa nomor urut tersebut telah dihentikan karena pihak terkait) dengan tidak cukup bukti. nomor seri uang sebagai dengan demikian patut apabila dalil berikut: njm548220: pemohon tersebut ditolak atau rpf0o17323, tdn819353, dikesampingkan. loro83581, hjr972633: pey878786, gjp769946, ufa322295, 0ja537658: cdd167876olosifat bahwa yang bersangkutan tidak utara kecamatan pop ada kaitannya dengan pihak barat, dimana saksi dima terkait dan tidak termasuk dalam tangah diberikan uang tim kampanye pihak terkait vide sejumlah rp. bukti pt dengan pecahan rp. bahwa pihak terkait tidak pernah (tiga) lembar memerintahkan kepada tim yang diberikan oleh sdr kampanye untuk membagi bagikan imam danau alias kia yang uang kepada masyarakat agar merupakan tim relawan memilih pihak terkait. hal mana calon bupati pasangan terhadap dugaan pelanggaran calon saipul bunga dan tersebut tim pemohon telah suhardi igirisa nomor urut melaporkan bawaslu kabupaten pihak terkait).intimidasi bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalil pemohon yang menyatakanc. bahwa dalil pemohon tidak benar dan mengada ada karena pada faktanya: bahwa tidak benar adanya ancaman dari tim relawan pihak terkait melalui kepala kepala desa kepada saksi saksi pemohon. pada faktanya pihak terkait tidak pernah membentuk tim relawan vide bukti pt bahwa pemohon bersama dengan paslon nomor urut (dua) yang menghadang tim advokasi pihak terkait. hal ini telah dilaporkan polres pohuwato dengan bukti laporan surat tanda terima laporan polisi nomor: http .a x11 skt res photo tertanggal desember bukti pt bahwa sesuai dengan surat pernyataan atas nama armin abdullah tertanggal desember yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak merasa keberatan atau terintimidasi dengan kedatangan pengacara atas nama bapak ir. paul bakar s.h pada hari rabu tanggal desember rumah yang bersangkutan. bukti pt dengan demikian, patut apabila dalil pemohon tersebut ditolak ataumemenuhi syaratmohonan pemohon tidak memenpohuwato nomor: pl. kpt kpu. kab xi1 tertanggal desember pukul wit,ohuwatososial berupa sembako, disamping itu pula hi. rusli habibi menginstruksikan media online yang ditandai bukti bahwa bupati sekabupaten pohuwato nasir giai, pd, sebagaimana rekaman vidio yang ditandai bukti bahwa pihak terkait memiliki hubungan darah (saudara kandung) dengan bupati kabupaten pohuwato yang masih menjabat sebagai bupati definitif saat ini sehingga mengambil tindakan dengan menggunakan kewenangannya telah menggerakan seluruh pejabat daerah yang terdiri dari wakil bupati, ketua dprd kabupaten pohuwato, kepala kepala dinas, camat, kepala desa dan seluruh aparatur sipil negara untuk ikut membantu memenangkan pasangan calon nomor urut saipul bunga dan suhardi igirisa) hal tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa pada masa kampanye pada hari jumat tanggal oktober bertempat wisata pohon cinta desa pohuwato kecamatan marisa wakil bupati kabupaten pohuwato amin harus melakukan kampanye pada jam kerja sekitar pukul wita, adapun perbuatan yang dilakukan wakil bupati tersebut adalah berkumpul dengan masyarakat sekitar lokasi pohon cinta desa pohuwato timur kecamatan marisa dengan mengikat tangan dengan simbol jari bertanda telahbahwa pada hari senin tanggal oktober desa segini kecamatan danilo, dimana ketua dprd kabupaten pohuwato nasir giai melakukan kampanye terbuka bertindak sebagai juru kampanye, adapun kampanye yang dilakukan oleh nasir giai mengajak seluruh masyarakat yang ada disekitar tempat kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten dan drs. airin t.d dan hj. mistar yunus dan junaidi hasan dan suhardi igirisa, s.i.p., memerintahkan memohon kpu kabupaten pohuwatanggal septemberanggal desember bukti pttanggal desember pukul wita. bukti ptpt tanda terima berita acara rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pohuwato hari selasa tanggal desember bukti pt hasil screenshot berita online situs dulohupa: suara ini hasilnya pada tanggal desember bukti pt hasil screenshot berita online situs pojok suara terbanyak di pilkada pohuwato pada tanggal desember bukti pt hasil screenshot berita online situs gopos suara terbanyak pilkada pohuwato pada tanggal desember bukti pt video berupa live streaming laman facebook kpu kabupaten pohuwato tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten tanggal desember bukti pt tim kampanye calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato periode saipul bunga hj. suhardi igirisa), tanggal agustus bukti pt putusan pengadilan negeri marisa dalam perkara nomor: pid. sus mar. tanggal november bukti pt instruksi ins bpp ii tanggal maret tentang netralitas pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato. bukti pt keputusan bupati nomor sk bup vii tentanglingkungan kerja pemerintah kabupaten pohuwato tanggal agustus bukti pt surat pemberitahuan tentang status laporan temuan yang diumumkan pada tanggal oktober bukti pt surat pemberitahuan tentang status laporan temuan yang diumumkan pada tanggal desember bukti pt surat tanda terima laporan polisi nomor: http .a x11 skt res photo tertanggal desember bukti pt surat pernyataan atas nama armin abdullah tanggal desember i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, bawaslu kabupaten pohuwato memberikan keterangan tertulis bertanggal januari yang diterima mahkamah pada tanggal februari menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan berdasarkan pokok permohonan pemohonahwa bawaslu kabupaten pohuwato telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal desember tahun dengan lhp nomor lhp pm. x11 bukti pk bahwamasing masing pasangan calon sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kpu kabupaten pohuwato nomor pl. kpt kpu kab il adalah sebagai berikut bukti pk mamapasangancatn pan para bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak suara,pasangan calon iwan adam, dan junaidi hasan yakni berjumlah suara dan saiful bunga dan suhardi iuris, ip., berjumlah suara, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan kpu kabupaten pohuwato nomor pl. kpt kpu kab xi1 vide bukti pk berdasarkan pokok permohonan pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran pelanggaran, bahwa bawaslu kabupaten pohuwato pada saat sebelum memasuki masa kampanye telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa sosialisasi netralitas aparat desa yang dilaksanakan (dua) zona yakni zona (satu) meliputi kecamatan danilo, padat, marisa, buntulia, duhiadaa, patilanggio, dan zona (dua) meliputi kecamatan pandangan, taluditi, wonggarasi, limit dan pop group. kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas aparat desabekerja sama dengan himpunan mahasiswa islam cabang pohuwato telah melaksanakan sosialisasi netralitas aparatur sipil negara asn) se kabupaten pohuwato melalui media daring yang dihadiri langsung oleh ketua bawaslu dan asisten komisi asn yang diikuti oleh seluruh jajaran aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah kabupaten pohuwato bukti pk bahwa bawaslu kabupaten pohuwato sejak dimulainya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tahun telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tolak politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya tidak pidana pemilihan khususnya praktek politik uang, bukti pk bahwa bawaslu kabupaten pohuwato telah membentuk desa anti politik uang dibeberapa desa kabupaten pohuwato sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana pemilihan khususnya praktek politik uatelah mengirim surat himbauan dengan nomor k.go. pm. x11 kepada tahun bukti pk bahwa pada saat memasuki masa tenang bawaslu kabupaten pohuwato telah melaksanakbaik melalui media luring dan daring sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek politik uang pada masa tenang sampai dengan pungut hitumenghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatanpohuwato, bukti pk hasil pengawasan danolitik birokrasi. bahwa bawaslu kabupaten pohuwato melalui panas kecamatan telah melakukan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan dilaksanakan oleh gubernur gorontalo dibeberapa tempat dan berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh panas kecamatan pandangan, panas kecamatan taluditi dan panas kecamatan limit, kegiatan tersebut dalam rangka pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh virus covid bukti pk bahwa bawaslu kabupaten pohuwato melalui jajaran pengawas kecamatan dan desa telah melaksanakan pengawasan secara melekat terhadap kegiatan yang dilaksanakan partai golkar dalam rangka kegiatan konsolidasi partai yang dihadiri langsung oleh bapak syarif bunga sebagai ketua dapil partai golkar provinsi gorontalo bukti pk bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan pada angka .a, bawaslu kabupaten pohuwato telah melakukan proses pengamanan pelanggaran yakni dengan cara menerima laporan dari pelapor atas nama rino adam pada tanggal oktober dengan terlahir arifin muda sebagai kepala desa dan kemudian registrasi dengan nomor lp pb kabcara komprehensif sesuai, serta peraturan bersama bawaslu ri, kepolisian dan kejaksaan agung nomor tahun nomor tahun nomor tahun bukti pk bahwa berdasarkan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan bersama oleh bawaslu kabupaten pohuwato dan gakumdu kabupaten pohuwato pelanggaran tersebut diteruskan pengadilan negeri pohuwato untuk ditindaklanjuti dan oleh pengadilan negeri pohuwato memutuskan bahwa tersangka dinyatakan bersalah sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri pohuwato nomor pid. sus pn. mar tertanggal november dan dikuatkan dengan putusan pengadilan tinggi dengan nomor pid. sus pt. gt. tertanggal november tahun (vide bukti pk bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka bawaslu kabupaten pohuwato beserta jajaran tidak menerima informasi atau mengetahui terkait kegiatan dimaksud karena pada saat yang sama jajaran bawaslu kabupaten pohuwato dalam hal ini panas kecamatan dan desa menghadiri atau melakukan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) hasil perbaikan tingkat kecamatan, bukti pk bahwa bawaslu kabupaten pohuwato menerima laporan dari pelapor atas nama rino adam terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh amin harus pohon cinta dengan cara photo bersama masyarakat yang ada disekitar pohon cinta namun karena laporan tersebut belum lengkap syarat materinya, maka bawaslutersebut sehingga laporan tersebut tidak register, bahwa berdasarkan dalil pemohon pada angka bawaslu kabupaten pohuwato telah menerima laporan dari pelapor atas nama rino adam pada tanggal oktober dan registrasi dengan nomor lp pb kab bawaslu kabupaten pohuwato telah melakukan proses penanganan pelanggaran pemilihan berdasarkan peraturan proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten pohuwato perbuatan terlahir atas nama nasir giai tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasiroses penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan. vide bukti pk bahwa berdasarkan dalil pemohon pada pokok permohonan pemohon angka bawaslu kabupaten pohuwato tidak menerima informasi atau mengetahui dan tidak menerima laporan temuan terkait dengan kegiatan dimaksud sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon:engan terlahir atas nama muslimin lisa pada tanggal desember tahun dan register dengan nomor lp pb kab x11 bawaslurapatdalil pemohon pada angka bawaslu kabupaten pohuwato telah melaksanakan pengawasan secara melekat pada saat proses sebelum dimulainya tahapan pemungutan suara sampai dengan tahap penghitungan suara dimasing masing tps dengan perolehan suara masing masing pasangan calon se kecamatan marisa sebagaimana yang tercantum sebagai berikut bukti pkan terlahir mustar lopo pada tanggal desember tahun dan register dengan nomor: lp pb kab x11 bawasluta peraturan bersama nomor bawaslu ri, kepolisian negara dan kejaksaan agung tahun nomor tahun nomor tahun kemudian pada rapat pembahasan kedua, bawasluhasilelanggaran politik uang. kecamatan pandangantante kuu, kidman kali dan saiful bunga alias ngerdres zakaria alias gurrisyan samabuntulipohuwato nomor urut dalam hal ini pihak terkait, dan diketahui pada saat itu nasir giai selaku ketua dprd kabupaten pohuwato tidak memegang mandat izin cuti kampanye, sehingga dengan kewenangannya telah menggunakan jabatan sebagai ketua dprd kabupaten pohuwato untuk mempengaruhi masyarakat pemilih untuk berpihak kepada calon nomor urut dan lebih para lagi kampanye yang dilakukan beritakan media online yang ditandai bukti bahwa pada hari senin tanggal september pukul wita bertempat dpd golkar kabupaten pohuwato, dimana ketua dprd kabupaten pohuwato nasir giai melakukan penyerahan bantuan kepada instansi kua kabupaten pohuwato sejumlah rp. dan diserahkan sekretariat dpd golkar kabupaten pohuwato dan pada saat itu pula sudah masuk tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati pohuwato dengan rekaman yang ditandai bukti bahwa pada hari kamis tanggal desember berdasarkan pengakuannya muslimin lisa merupakan aparatur sipil negara satuan kerja dinas pendidikan pemuda dan olahraga penilik luar sekolah) telah bercerita bahwa dirinya (lima) hari sebelum hari pencoblosan telah mempengaruhi calon pemilih atas perintah panglima pulu) bernama lengkap adnan bunga yang merupakan orang yang memiliki hubungan darah dengan bupati definitif (adik) dan calon bupati saipul bunga merupakan adik kandungnya pula, dengan rekaman vidio yang ditandai bukti bahwa pada hari rabu tanggal desember camat kecamatan marisa yang bernama masa giai melakukan pelaporan kesbangpol kabupaten pohuwato. dalam laporannya terkait perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato, padahal kabupaten pohuwato pada tanggal desember tahun dengan terlahir atas nama martin tunggirpk kecamatan padlin saleh, dan register dengan nomor lp pb kab x11 bawaslu kabupatenjin wunomiiah dinisk polimengdanilousman dai, dan register dengan nomor lp pb kab x11 bawaslu kabupaten pohuwatolpina hippismat salahtimurnang tahn semutlimibu meligknggaraiange tobelipul bungpop barm danahasil pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi intimidasi secara terstruktur sistematis dan masif dimanase kecamatan kabupaten pohuwato, bahwa bawaslu kabupaten pohuwato sampai dengan jajaran pengawas tingkat desa selama melakukan pengawasan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pohuwato tidak menemukan atau menerima informasi maupun laporan terkait dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh tim relawan pasangan calon nomor melalui kepala kepala desa se kabupaten pohuwato, |
salinan rutony jurus alamat jl. cut nyak dien, rt rw. kelurahan heledulaa, kecamatan kota timur, kota gorontalo nama haryanto gobel alamat lingkungan ii, rt rw. kelurahan hunggalawu, kecamatan limboto, kabupatenroman bobihoe, s.h., m.h., rauf abdul azis, s.h., tanda perdamaian nasution, s.h., ridwan darmawan, s.h., m.h., ace kurnia, ag., s.h., advokat kuasa hukum yang tergabung dalam tim advokasi tony jurus haryanto gobel, beralamat jalan kh. saleh kadir estadio barat, kecamatan telaga biru, kabupatenandi asma rizki amalia, s.h.,.febrian portale, s.h., advokat kuasa hukum yang tergabung dalam tim kuasa hukum ndh : peraturan bawaslu nomor tahun mencermati hasil tindaklanjut kpu gorontalo nomor kpu kab tanggal oktober atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go pm x tanggal oktober perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya kpu kabupaten gorontalo tidak menindaklanjuti sebagaimana rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, maka berdasarkan rapat pleno ketua dan anggota bawaslu kabupaten gorontalo pada hari kamis tanggal oktober memberikan sanksi peringatan tertulis kepada ketua dan anggota kpu kabupaten gorontalo, berdasarkan uraian tersebut diatas dan sesuaipu kabupaten gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go hk. x tertanggal oktober bahwa tidak dijalankannya rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo oleh memohon, jelas telah menjauhkan proses pelaksanaan pilkada kabupaten gorontalo tahun dari pelaksanaan pilkada yang adil, berkepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemilu: bahwa tindakan hukum kpu kabupaten gorontalo melakukan pemeriksaan ulang terhadap rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo berdasarkan ketentuan peraturan kpu nomor tahun bahwa peraturan kpu nomor tahun adalah peraturan pelaksana atasterhadapdalil pemohon pada halaman yang pada pokoknya ada keterlibatan pihak terkait, atas tindakan yang dilakukan oleh kepala desa pangan kecamatan asparagus membagikan stiker supaya masyarakat desa pangan kecamatan asparagus memilih pihak terkait. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut:tanggapan terhadap keterlibatan aparatur sipil negara asn) pada dinas pertanian kabupaten gorontalo bahwa dalil pemohon pada halaman sampai halaman pada pokoknya menyatakan mengenai adanya keterlibatan asn bernama hasan laba alias kalo memberikan uang sebesar (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari martin saleh. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa hasan laba alias kalo, saudari masti saleh memiliki hubungan kekerabatan ibu for pawai (istri prof. nelson pomalingo, pa). bahwa uang sebesar (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh hasan laba alias kalo kepada saudari masti saleh adalah uang yang berikan sebagai bantuan untuk kerabat dan uang tersebut tidak ditujukan untuk memilih pihak terkait. bahwa ibu for pawai (istri prof. nelson pomalingo, pd) tidak pernah menitipkan uang kepada hasan laba alias kalo untuk diberikan kepada saudari masti saleh. bahwa uang tersebut menurut pemohon bersumber dari uang ibu for pawai (istri prof. nelson pomalingo, pd) adalah asumsi pemohon semata. bahwa perbuatan hasan laba alias kalo sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo tidak terbukti sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan dan hanya suatu perbuatan yang diduga sebagai pelanggaran netralitas asn yang harus ditindak lanjuti oleh komisi aparatur sipil negara. dengan demikian, perbuatan pemberian uang oleh hasan laba alias kalo kepada saudari masti saleh merupakan perbuatan atas inisiatif sendiri dan tidak ada hubungan dengan pihak terkaitlah ditolak1 fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo nomor: pl. kpt kpu kab xl bukti pt video rekaman fakta persidangan dkpp atas pengakuan robin bilondatu bukti pt fotokopi peraturan menteri keuangan ipm. tentang pengelolaan dana insentif daerah bukti pt fotokopi surat edaran kementerian keuangan nomor: pk bukti pt fotokopi surat nomor: lp kab x tertanggal oktoberbukti pt fotokopi bukti video press conference sidang kpu kabupaten gorontalo tanggal oktober bukti pt fotokopi video rekaman fakta persidangan dkpp atas pengakuan wahyudi wakili dlah satu calon bupati gorontalo ) diakses pada tanggal januari pukul wibukti pt fotokopi surat edaran nomor: bag. pem bukti pt fotokopi putusan nomor: pid. sus pn. lbo. bukti pt fotokopi surat bawaslu nomor: k.go hk x11 tentang penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya yang ditujukan kepada komisi aparatur sipil negara tanggal desemberhasil pengawasan bawaslu kabupaten gorontalo atas rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten gorontalo bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten gorontalo pada saat rekapitulasi tanggal desember tahun perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo yang ditetapkan oleh kpu kabupaten gorontalo sebagaimana tertuang dalamsebagai berikut: nomor nama pasangan calon perolehan suara maan pena gobel prof. dr. ir. nelson pomalingo, imoamtesas memang dan tomy ishak dan dicky gobel, vide: bukti. pk pokok permohonan pemohon terhadap memohon yang tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo. pd. bawaslu kabupaten gorontalo dapat menerangkan pokok laporan guo sebagai berikut: bukti. pk pelapor melaporkan dugaan pelanggaran kegiatan jelajah wisata tanggal juli tahun yangbupati dan wakil bupati nelson pomalingo hendra hemat. pelapor melaporkan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan program atau. penyerahan bantuan laksanakan pada tanggal september tahun diduga perbuatan tersebutsejumlah masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan kabupaten gorontalo. pelapor melaporkanpelapor melaporkanmenyalahgunakan program kegiatanelapor pada poin pada keterangan bawaslu kabupaten gorontalo yang kemudian memutuskan dalam rapat pleno atas perkara guo sebagai berikut: bukti. pk menetapkan laporan pelanggaran guo telah memenuhi syarat formil dan syarat materil melanjutkan pelanggaran guo untuk registrasi dan dilakukpada: bukti.pada tanggal juli tahun atau telah mendahului jadwal kegiatan sebagaimana tertuang dalam kalender event gorontalo gemilang festival yang seyogyanya laksanakan pada bulan oktober tahun bahwa perbuatan dan atau tindakan dimaksudmerintahkan untuk mengadakan sejumlah bantuan perikanansembilan puluh hari) kerja,kabupatentahun, memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah daerah untuk menaibupati dan wakil bupati serentak tahunmenyatakan terlahir kpu kabupaten gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi dalam menetapkan pasangan calon nelson pomalingo sebagaimana ketentuan huruf pkpu nomordengan mematuhisebagaimana kesimpulan pada poin pada keterangan bawaslu kabupaten gorontalo sebagaimana ketentuan huruf undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terkahir kali dengan undang undang nomor tahun bukti. pk bahwa setelah kpu kabupaten gorontalo mengumumkan surat keputusan kpu nomor kpu kab terkait tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo pada tanggal oktober tahun bawaslu kabupaten gorontalo kemudian menyampaikan surat nomor: k.go hk. x tentang peringatan tertulis kepada kpu kabupaten gorontalo. bukti. pk bahwa pelapor atas nama robin bilondatu telah menyampaikan pengaduan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum dkpp) dengan pengaduan nomor p l dkpp xi yang telah registrasi dengan perkara nomor pke dkpp xi dan telah disampaikan dengan lisan pada sidang dkpp pada tanggal desember tahun bertempat bawaslu provinsi gorontalo lantai ill, pada tanggal januari tahun melalui live streaming akun facebook dkpp, dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum telah membacakan putusan perkara nomor pke dkpp xi yang pada pokoknya memutuskan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan dimaksud. bukti. pk pembentukan tim desk pilkada kabupaten gorontalo tahun bahwa sebagaimana pada pokok permohonan pemohon huruf angka romawi halaman dugaan keterlibatan aparatur sipil negara asn) dan aparat desa yang terjadi secara masif untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon berkenaan dengan dalil pemohon dapat diterangkan sebagai berikut: bahwa bawaslu kabupaten gorontalobahwa mengenai potensi akan terjadinya pelanggaran netralitas asn, bawaslu kabupaten gorontalo telah beberapa kali mengirimkan surat himbauan kepada pemerintah daerah kabupaten gorontalo untuk menjaga netralitas asn dilingkungan pemerintah daerah sebagai berikut:. pk. pk. pk. pk pada saat undang undang ini mulai berlakunomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menyatakan bahwahwa huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, menyatakan bahwbahwa dalam tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yaitudalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu pada menyatakan bahwa bahwa mengenai potensi pelanggaran netralitas asn bawaslu kabupaten gorontalo telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan deklarasi tolak politik uang dan netralitas asn yang dilakukan secara tatap muka dan via zoom meeting, yang menghadirkan unsur forkopimda, komisi asn, pimpinan opd dan asn dilingkungan pemerintah daerah kabupaten gorontalo, seluruh camat se kabupaten gorontalo dan seluruh kepala desa se kabupaten gorontalo. bukti. pk dugaan pelanggaran pidana pemilihan kepala desa pangan kecamatan asparagus kabupaten gorontalo bahwa pada hari jumat tanggal november tahun sekitar pukul wita panwascam asparagus menerima informasi awal dari masyarakat desa pangan atas nama rasyid lausupu. bukti. pk bahwa berdasarkan informasi awal diatas, bawaslu kabupaten gorontalo melakukan penelusuran kepada saudara slamet gangsa dan saudara marjin palu yang menerangkan sebagai berikut: slamet gandar menerangkan bahwa kepala desa telah membagikan stiker pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo nomor urut dua) sejumlah lembar kepada dirinya yang diambil dari dalam tas kepala desa pangan yang berada dimotori miliknya pada hari senin tanggal november sekitar pukul menjelang waktu sholat magrib bertempat rumahnya saudara marjin palu alias aba jani. setelah selesai berbelanja desa mohiyolo, kepala desa pangan tersebut menghampiri slamet gangsa dirumahnya marjin palu dengan masih menggunakan pakaian seragam dinas. setelah memberikan stiker kepada slamet gangsa kepala desa kembali melanjutkan perjalanan. bukti. pk slamet gandar menerangkan bahwa telah penerima lembar stiker pasangan calon nomor urut pada hari senin tanggal november sekitar pukul wita menjelang magrib bertempat dirumahnya saudara marjin palu atau tepatnya teras samping rumah saudara marjin palu, kepala desa pangan memberikan stiker tesebut kepada saudara slamet gangsa. bukti. pk bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan asparagus pada tanggal november tahun ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh kepala desa pangan kecamatan asparagus, kabupaten gorontalo yang melakukan tindakan dan atau perbuatan menguntungkan salah satu pasangan calon dengan membagikan stiker. panwascam asparagus meneruskan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan guo kepada bawaslu kabupaten gorontalo dan sentra gakkumdu kabupaten gorontalo untuk ditindak lanjuti. bukti. pk bahwa terhadap laporan hasil pengawasan dimaksud bawaslu kabupaten gorontalo melalui rapat pleno menetapkan dugaan pelanggaran guo sebagai temuan dengan registrasi nomor: tm pb kab x1 pada tanggal november tahun sebagaimana tertuang dalam model bukti. pk bahwa dengan memperhatikan fakta, keterangan saksi saksi dan barang bukti, bawaslu kabupaten gorontalo bersama unsur sentra gakkumdu pada pembahasan pertama dan kedua, menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut: bukti. pk kesimpulan bahwa tindakan dan atau perbuatan kepala desa pangan atas nama haris maji yang dengan sengaja mendatangi rumah pemilih saudara marjin palu dan saudara slamet gangsa kemudian berseru lanjutkan periode sambil membagikan stiker petahana adalah tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuanahwa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan guo memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalamrekomendasi temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan guo diteruskan pada tahap penyidikan polres gorontalo sebagaimana ketentuan peraturan bersama bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan nomor tahun nomor tahun dan nomor tahunbahwa pada tanggal desember tahun terkait dugaan pelanggaran guo, bawaslu kabupaten gorontalo telah meneruskan kepolisian resor gorontalo untuk ditindak lanjuti dalam tahap penyidikan tindak pidana pemilihan sebagaimana tertuang dalam surat penerusan nomor k.go pm. x11 bukti. pk bahwa temuan dugaan pelanggaran guo pada tanggal januari tahun oleh polres gorontalo telah diteruskan kejaksaan negeri kabupaten gorontalo sebagaimana surat nomor:. pk bahwa temuan dugaan pelanggaran sebagaimana pada poin atas telah dilimpahkan oleh kejaksaan negeri kabupaten gorontalo pengadilan negeri limboto untuk pendakwaan sebagaimana tertuang dalam surat nomor: p. eku. dan sementara ini dalam proses pendakwaan pengadilan negeri limboto. bukti. pk bahwa mengenai status terduga sebagai asn lingkungan pemerintah daerah, yang diduga melanggar ketentuan undang undang nomor tahun bawaslu kabupaten gorontalo telah merekomendasikan kepada komisi aparatur sipil negara dengan surat penerusan nomor k.go hk. x11 perihal dugaan pelanggaran undang undang lainya pada tanggal desember tahun untuk ditindaklanjuti. sampai dengan saat ini bawaslu kabupaten gorontalolibatan aparat sipil negara asn) pada dinas pertanian kabupaten gorontalo bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan saudara hasan laba selaku asn yang bertugas dinas pertanian sebagaimana permasalahan guo, bawaslu kabupaten gorontalo telah menerima laporan hasil pengawasan dari panwascam dibawa, kabupaten gorontalo pada tanggal desember tahun tentang adanya dugaan pelanggaran pidana politik uang pada hari pemungutan suara dengan terduga atas nama hasan laba alias kalo beralamat desa pengadaan, kecamatan dungaliyo, kabupaten gorontalo yang memuat adanya dugaan pelanggaran yang melanggar ketentuanukti. pk bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran guo bawaslu kabupaten gorontalo teregistrasi dengan nomor tm pb kab x11 pada tanggal desember tahun karena telah memenuhi syarat temuan sebagaimana ketentuan dan perbawaslu nomor tahun sebagaimana tertuang dalam formulir model bukti. pk bahwa pada tanggal desember tahun bawaslu kabupaten gorontalo melakukan klarifikasi kepada terduga, saksi saksi serta pendalaman barang bukti yang bersesuaian dengan peristiwa dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam formulir model dengan kesimpulan sebagai berikut: bukti. pk menyimpulkan perbuatan dan atau tindakan terduga yang memberikan uang kepada pemilih yang dimana uang dimaksud merupakan titipan dari saudari for pawai kepada keluarganya yang beralamat desa molawahu, kecamatan dibawa yakni saudari martin saleh dan saudari wird saleh dan tidak menyuruh memilih pasangan calon tertentu maka perbuatan terduga tidak melanggar ketentuan sebagaimana jo. undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang undang nomor tahun menyimpulkan dugaan pelanggaran yang dilakukan terduga dengan memberikan uang kepada pemilih atas nama wird saleh dan martin saleh yang berasal dari ibu for pawai yang mana diketahuinya merupakan istri dari calon petahana nelson pomalingo pada hari pemungutan suara, maka terduga atas nama hasan laba kerana perbuatan dan atau tindakannya diduga melanggar ketentuan huruf nomor tahun bahwa pada tanggal desember tahun berdasarkan dugaan pelanggaran sebagaimana pada poin atas, bawaslu kabupaten gorontalo meneruskanbagaimana tertuang dalam surat penerusan nomor k.go hk x11 tentang penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainya. bawaslu kabupaten gorontalo sampai dengan saat iniangan tambahan diluar pokok permohonan hasil penanganan pelanggaran diluar pokok permohonan bahwa terkait keterangan penanganan pelanggaran yang erat katanya dengan perselisihan hasil pemilihan diluar pokok permohonan, bawaslu kabupaten gorontalo menerangkan sebagai berikut: bukti. pk bahwa pada tanggal desember tahun bertempat aula rpp molamahu kpu kabupaten gorontalo melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten gorontalo yang dilakukan oleh kpu kabupaten gorontalo sebagaimana tertuang dalam formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten gorontalo. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, bawaslu kabupaten gorontalo menemukan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tps kelurahan hukum, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo yakni, adanya pemilih dalam daftar tb kwk menggunakan hak pilih dengan menggunakan biodata kependudukan warga negara indonesia yang diizinkan memilih oleh kpps kelurahan hukum, kecamatan limboto. bahwa pada tanggal desember tahun bawaslu kabupaten gorontalo teregistrasi dugaan pelanggaran guo dengan nomor: tm pb kab x11 sebagaimana tertuang dalam formulir model bukti. pk bahwa setelah melakukan registrasi dugaan pelanggaran guo bawaslu kabupaten gorontalo melakukan klarifikasi untuk melakukan pendalaman terhadap saksi saksi, terduga dan pemberi keterangan, yang kemudian pada tanggal januari tahun bawaslu kabupaten gorontalo bersama sentra gakkumdu pada pembahasan kedua menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut: bukti. pk kesimpulan berdasarkan keterangan kpu kabupaten gorontalo dalam klarifikasi dibawah sumpah yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi formulir model pada tanggal desember tahun bahwa pemilih atas nama arifin dahulu yang menggunakan hak pilih pada tps kelurahan hukum dengan menggunakan biodata kependudukan warga negara indonesia dibenarkan oleh kpu kabupaten gorontalo dengan berdasar pada undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir kali dengan undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan keterangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dukcapil) kabupaten gorontalo sebagai pemberi keterangan dalam klarifikasi dibawah sumpah yang dituangkan dalam formulir pada tanggal januari tahun menerangkan bahwa biodata kependudukan warga negara indonesia yang dimiliki oleh pemilih atas nama arifin dahulu merupakan dokumen yang sah karena terdaftar dalam sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang kedudukannya sama dengan kartu keluarga, ktp, dan surat keterangan sehingga dapat digunakan sebagai syarat untuk memilih, tidak bertentangan dengan 178c dan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun bahwa kelompok penyelenggara pemungutan suara tps kelurahan hukum, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo atas perbuatannya tidak dapat minta pertanggung jawaban hukum sebagaimana ketentuan dan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun rekomendasi menghentikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan nomor tm pb kab x11 karena tidak memenuhi unsur 178c dan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun sebagaimana tertuang dalam formulir model a11.i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten gorontalrekapitulasi perolehan suara tingkat kpu kabupaten gorontalo: dan fotokopi suratbukti pk fotokopi formulir model aa. nomor lp pb kab tentang laporan sdr. robin bilondatu. bukti pk fotokopi formulir model kajian awal nomor lp pb kab tentang laporan sdr. robin bilondatu. bukti pk fotokopi formulir model tentang kajian dugaan pelanggaran nomor lp pb kab bukti pk fotokopi surat dan dokumen penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor: k.go pm x bukti pk fotokopi surat peringatan tertulis kepada kpu kabupaten gorontalo nomor: k.go hk. x atas surat keputusan kpu kabupaten gorontalo nomor kpu kab pada tanggal oktober tahun tentang tindak lanjut rekomendasi badan pengawas pemilihan umum kabupaten gorontalo. bukti pk fotokopi salinan putusan dkpp nomor pke dkpp xi bukti pk fotokopi pk fotokopi pk fotokopi pk fotokopi pk fotokopi dokumen kegiatan deklarasi netralitas asn dan tolak politik uang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo. bukti pk fotokopi formulir informasi awal dugaan tindak pidana kepala desa pangan sdr. rasyid lausupu. bukti pk fotokopi formulir bak. penelusuran atas informasi awal desa pangan kepada sdr. marjin palu. bukti pk fotokopi formulir bak. penelusuran atas informasi awal desa pangan kepada sdr. slamet gangsa bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilihan panitia pengawas pemilihan kecamatan asparagus, kabupaten gorontalo tertanggal november tahun bukti pk fotokopi formulir temuan nomor tm pb kab x1 bukti pk fotokopi formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran. bukti pk fotokopi formulir model perihal penerusan tindak pidana pemilihan nomor k.go pm x11 tanggal desember tahun bukti pk fotokopi surat kepolisian resor gorontalo nomor pk fotokopi surat kejaksaan negeri kabupaten gorontalo nomor p. eku. tentang pelimpahan perkara acara biasa.tentang netralitas asn pada tanggal desember tahun komisi asn. bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan panitia pengawas pemilihan kecamatan dibawa tertanggal desember tahun bukti pk fotokopi formulir formulir temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk fotokopi formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran nomor tm pb kab x11bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil pengawasan pemilihan bawaslu kabupaten gorontalo perihal rekapitulasi perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kpu kabupaten gorontalo dan: fotokopi biodata kependudukan pemilih atas nama arifin dahulu yang menggunakan hak pilih tps kel. hukum kec. limboto, kabupaten gorontalo. bukti pk fotokopi formulir temuan nomor tm pb kab x11 bukti pk formulir model a11 kajian dugaan pelanggaran nomor tm pb kab xi1 formulir model berita acara klarifikasi bawah sumpah kpu kabupaten gorontalo pada tanggal desember tahun formulir model berita acara klarifikasi bawah sumpah dukcapil kabupaten gorontalo pada tanggal januari tahun dan formulir model a17 pemberitahuan tentang status temuan dugaan pelanggaran pidana kpps kel. hukum . menyatakan bahwa . bahwa menurut menyatakan bahwamenyatakan bahwa . bahwa padmenurut tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang penetapan peraturdivide bukti bukti bukti pt bukti pk 0gorontalo ditetapkan oleh memohon dalampada hari rabu, tanggal desember pukul wita (vide bukti bukti pt bukti pk 01j dan berdasarkan permohonan pemohongorontal, oo. bahwa keputusan komisi pemilihan umumgorontalo tahun (vide bukti bukti t 13j, serta keputusan komisi pemilihan umumgorontalgorontalpelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm). pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa:adanya keterlibatan aparatur sipil negara asn) dan aparatur. divide bukti sampai dengan buktiabupaten gorontalogorontalabupaten gorontalomenurut mahkamah, adanya rekomendasi dari bawaslu kabupaten gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan pihak terkait sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun namun memohon tidak langsung memutuskanhal tersebut merupakan bentuk kehati hatian dari memohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskkata memeriksa dalam dimaksud memberikan kesempatan kepada kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi bawaslu provinsi dan atau bawaslu kabupaten kota. menurut mahkamah, dalam kasus guo hal utama yang menjadi perhatian mahkamah adalah apakah rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo serta pencernaan hal demi terciptanya pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. adanya fakta baru yang terungkap dalam pencernaan dan penelitian yang dilakukan oleh memohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa prof. ir. nelson pomalingo, pd. tidak terbukti melanggar ketentuan menurut mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati hatian penyelenggara, perihal dalil pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan asn, bahwa (i) terkait pembentukan tim desk pilkada gorontalo pemohon tidak dapat membuktikan sejauh mana keterlibatan asn dalam tim desk pilkada tersebut dapat memengaruhi pilihan para pemilih dan keterkaitannya dengan perolehan suara pasangan calon. dalam keterangannya bawaslu menyatakan(vide keterangan bawaslu halaman ii) terkait perbuatan kepala desa pangan kecamatan asparagus yang menyampaikan jargon lanjutkan periode sambil memberikan stiker bergambar pihak terkait kepada (dua) orang warga telah terdapat rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo yaitu adanya temuan dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan pada tahap penyidikan polres gorontalo untuk ditindaklanjuti dan adanyakepala desa pangan kecamatan asparagus telah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pemilihan oleh pengadilan negeri limboto (vide bukti pt 18j. menurut mahkamah, walaupun kepala desa pangan kecamatan asparagus terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilihan, namun pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. iii) terkait perbuatan hasan laba, asn yang pada saat hari pemungutan suara memberikan uang masing masing sejumlah rp. (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada orang warga dengan mengatakan uang tersebut merupakan titipan dari for pawai istri dari pihak terkait atas nama prof. ir. nelson pomalingo, pd.), mahkamah menilai kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan memengaruhi jumlah perolehan suara pasangan calon. telah terdapat rekomendasi bawaslu terhadap kejadian ini yaitu tidak terdapat dugaan tidak pidana pemilihan dan meneruskandan bukti pt 19j.:8):. bahwahingga pada nomor tahun bahwa peraturan kpu nomor tahun adalah peraturan pelaksana dari nomor tahun yang sudah tidak berlaku sebagaimana perintah tahun tahun bahwa peraturan kpu nomor tahun tidak berlaku karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana perintah tahun uu1 tahun tahunamun pemohon tidak memenuhi persyaratgorontalolebih panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat mujahidin nip telp: fax: ep? digital signature email: perbahwa peraturan kpu nomor tahun menyatakan bahwatentangan dengan nomor tahun daperaturan kpu nomor tahun sebagaimana diubah dalam peraturan kpu nomor tahun menyatakan bahwa kpu, kpu provinsi kip aceh, kpu kip kabupaten kota, ppk, pps, ppen,kpps kpps ndi atasnya menyelesaikan pemeriksaan pelanggaran administrasi pemiluatas rekomendasi bawaslu sesuai tingkatannya paling lama (tujuh) hari. bertentangan dengan nomor tahun menyatakan bahwaberdasarkan bukti pertentangan tersebut diatas, maka nyatakan peraturan kpu nomor tahun sebagaimana diubah dalam peraturan kpu nomor tahun adalah tidak berlaku, sehingga segala produk hukum dan keputusan kpu yang diterbitkan berdasarkan peraturan kpu tersebut dinyatakan batal demi hukum. bahwa peraturan terbaru tahun menghapus ketentuan dalam peraturan kpu tahun sebagaimana diubah dalam peraturan kpu tahun karena sifat pertunangannya sebagaimana asas lex posterior derogat legi priori yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior). bahwa keputusan kpu gorontalo tertanggal oktober terkaitnomor kpu kab telah lewat waktu kadaluarsa sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.gorontalobawaslu kabupaten gorontalogorontalo untuk melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo yakni mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (dua). bahwa dikarenakan memohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat konstitusional yakni tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh undang undang sebagaimana uraian dalil pemohon pada angka dan permohonan pemohon, maka telah terbukti memohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun melanggar asas hukum ex superior derogat legi inferior hukum yang tinggi, mengesampingkan hukum yang rendah), bahwa pencernaan kembali terhadap surat rekomendasi bawaslu oleh memohon yang mendasarkan kepada pkpu nomor tahun huruf dan telahakhir kali diubah dengan undang undang nomor tahun bahwa terhadap tindakan pelanggaran hukum tersebut, bawaslu kabupaten gorontalo telah melaporkan memohon dewan kehormatan penyelenggara pemilu dengan register perkara nomor: pke dkpp xi bahwa oleh karenanya, seharusnya memohon mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut prof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, st. dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun sesuai dengan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go pm x tanggal oktober maka pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal desember yang lalu harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. maka pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memerintahkan memohon melaksanakan rekomendasi bawaslu guo dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (dua), membatalkan hasil pilkada kabupatensif untuk mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu calon. pembentukan tim desk pilkada kabupaten gorontalo bahwa keterlibatan aparat sipil negara asn) dalam pilkada kabupaten gorontalo tahun begitu nyata, dimana jauh jauh hari bupati petahana prof. dr. ir. nelson pomalingo, pd, telah membentuk tim desk pilkada kabupaten gorontalo tahun berdasarkandimana bupati gorontalo prof. dr. ir. nelson pomalingo, selaku pembina tim desk pilkada yang juga maju kembali sebagai calon bupati dalam pilkada kabupaten gorontalo tahun dan sekretaris daerah ir. hadiah tayub, mm. selaku ketua desk pilkada kabupaten gorontalo tahun pembentukan tim desk pilkada kabupaten gorontalo tahun hanya merupakan kamuflase penyamaran seolah olah tim desk pilkada kabupaten gorontalo tahun hanya untuk memantau pelaksanaan pilkada gorontalo tahun2020 akan tetapi tujuan utamanya adalah untukbahwa atas tindak lanjut tersebut,telah mengeluarkan surat. dalam surat tersebut disampaikan bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan pilkada kabupaten gorontalo diminta kepada bapak ibu saudara kepala opd kabupaten gorontalo untuk melakukan pemantauan dan monitoring kesiapan pelaksanaan pilkada pada wilayah kecamatan sebagaimana terlampir, yang meliputi kesiapan pembangunan tempat pemungutan suara tps) pendistribusian alat kelengkapan tps dan alat pelindung diri apd) bagi petugas penyelenggara pemilu. pengecekan pendistribusian surat pemberitahuan pemilih (undangan). mengiventarisir dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada. bahwa dalam surat tersebut juga disebutkan hasil pemantauan dan monitoring akan dievaluasi oleh bupati gorontalo pada hari senin tanggal desember hal tersebut juga dikuatkan dengan surat, dimana dalam surat tersebut disampaikan rapat koordinasi dan evaluasi hasil pemantauan tersebut akan membahas mengenai kesiapan pelaksanaan pilkada pada lokasi desa binaan masing masing, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senin, desember pukul wita s d selesai bertempat ruang madani kantor bupati gorontalo dan akan dipimpin langsung olehdimana pertemuan tersebut dilaksanakan pada masa tenang ketika bupati petahana telah aktif kembali menjadi bupati gorontalo. bahwa sesungguhnya tugas yang diberikan kepada para kepala opd kabupaten gorontalo tersebut adalah menjadi tugas dan kewenangan kpu kabupaten gorontalo dan bawaslu kabupaten gorontalo bukan menjadi kewenangan kepala opd kabupaten gorontalo sebagaimana yang ditugaskan oleh tim desk pilkada kabupaten gorontalo. bahwa kepala opd kabupaten gorontalo diberi tugas dalam pemantauan dan monitoring kesiapan pelaksanaan pilkada pada wilayah kecamatan serta pada lokasi desa binaan masing masing sebagai berikut kecamatan instansi opd limboto badan penelitian dan pengembangan kab. gorontalo bagian hukum setda kab. gorontalo kantor dam kab. gorontalo ilimbotobarat |( dinas ketahanan pangan kab. gorontalo rsud dr. mm. dunia limboto telaga biru dinas pendidikan kebudayaan kab. gorontalo dinas kepemudaan olahraga pariwisata kab. gorontalo bagian kesra setda kab. gorontalo telaga dinas perumahan dan kawasan pemukiman kab. gorontalo bagian kehumasan keprotokolan setda kab. gorontalo talaga jaya bagian pengadaan barang dan jasa san tilang dinas perpustakaan dan kearsipan man batuan pantai |( dinas perikanan kab. gorontalo megnumam ato em. batuan bagian pemerintahan setda kab. gorontalo bagian organisasi dan reformasi birokrasi setda kab. gorontalo tabung dinas pengendalian penduduk dan tan sman tahun badan kepegawaian, pendidikan pama zaman bongomeme badan kembang dan politik kab. gorontalo kepala inspektorat kab. gorontalo sekretariat dprd kab. gorontalo dungaliyo badan keuangan kab. gorontalo dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak kab. gorontalo bilah dinas pekerjaan umum dan penataan mangan son dibawa badan perencanaan kab. gorontalo dinas perindustrian perdagangan kab. gorontalo dinas kesehatan kab. gorontalo bagian kerjasama global setda kab. gorontalo pulubala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. gorontalo dinas penanaman modal ptsp kab. gorontalo bila dinas perhubungan kab. gorontalo badan penanggulangan bencana daerah kab. gorontalo boliyohuto dinas komunikasi dan informatika kab. gorontalo dinas peternakan dan kesehatan kab. gorontalo bagian ekonomi pembangunan setda kab. gorontalo mootilango dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gorontalo dinas lingkungan hidup dan sda asamenoae tolangohula dinas koperasi, ukm kab. gorontalo dinas sosial kab. gorontalo dinas pertanian kab. gorontalo asparagus dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. gorontalo satuan polisi dan pamong praja kab. gorontalo bahwa tindakan bupati gorontalo prof. dr. ir. nelson pomalingo, yang merupakan bupati petahana calon bupati nomor urut dandengan melibatkan seluruh kepala opd kabupaten gorontalo tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk memenangkanyang berpasangan dengan hendra hemat, dalam pilkada kabupaten gorontalo tahun dimana setiap kepala opd kabupaten gorontalo diberi tugas untukiap tiap desa dan kecamatan yang menjadi wilayah binaan masing masing kepala opd kabupaten gorontalo. apabila dilihat dari perolehan suara pasangmenang kecamatan dalam pilkada kabupaten gorontalo tahun yaitu kecamatan limboto, kecamatan talaga, kecamatan batuan, kecamatan dibawa, kecamatan telaga biru, kecamatan tolangohula, kecamatan pulubala, kecamatan tilang, kecamatan tabung, kecamatan bilah, kecamatan asparagus dan kecamatan talaga jaya bahwa jelas keterlibatan aparat sipil negara asn)ersebut tidak terlepas dari peran prof. dr. ir. nelson pomalingo, yang merupakan bupati petahana. maka dengan demikian terbukti bahwa aparat sipil negara asn) terlibatdengan sudah direncanakan jauh jauh hari secara terstruktur. sistematis dan massif, oleh karenanya mahkamah konstitusi dapat membatalkan hasil pilkada gorontalo tahun dan pasangan calon nomor urut prof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, st. harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupatiii. kepala desa pangan, kecamatan asparagus kabupaten gorontalo bahwa pada hari senin tanggal november tahun sekitar pukul wita bertempat dirumah saudara marjin palu alias aba jani desa pangan. ketika saudara slamet hangar dan marjin palu alias aba jani sedang bercengkrama mereka didatangi kepala desa pangan atas nama haris mai, kecamatan asparagus, kabupaten gorontalo, provinsi gorontalo, bahwa kepala desa pangan saat bercerita bersama saudara slamet gangsa dan saudara marjin palu alias aba jani membahas mengenai pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun bahwa pada saat bercerita lebih dari (satu) jam dan sudah memasuki adzan magrib, diakhir pembicaraan kepala desa haris maji menyampaikan lanjutkan (dua) periode sambil memberikan (tiga) lembar stiker calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo nomor urut (dua) masing masing kepada saudara slamet hangar sebanyak (dua) lembar dan (satu) lembar untuk saudara marjin palu. bahwa faktanya nomor urut (dua) merupakan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati nelson pomalingo hendra hemat berdasarkanahwa jargon prestasi gemilang lebih baik merupakan jargon kampanye yang digunakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nelson pomalingo hendra hemat pada pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun bahwa berdasarkan hasil kajian dan penelaahan terhadap sejumlah saksi dan ahli, bawaslu kabupaten gorontalo mengambil kesimpulan atas peristiwa tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa tindakan dan atau perbuatan kepala desa pangan, kecamatan asparagus an.'lanjutkan periodedengan sengajasebagaimana hal hal pada angka dan diatas'namanya. bahwa atas kajian tersebut, bawaslu kabupaten gorontalo mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut ada dugaan tindak pidana pemilihan kepada penyidik polres gorontalo untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlakuundang undang nomor tahun menyatakan kepala desa lurahil. keterlibatan aparat sipil negara asn) pada dinas pertanian kabupaten gorontalo bahwa menurut kajian bawaslu kabupaten gorontalo telah terjadi dugaan keterlibatan asn dalam dugaan politik uang dan pelanggaran netralitas asn kabupaten gorontalo dalam pilkada bupati dan wakil bupati gorontalo tahun yakni pada hari rabu tanggal desember tahun sekitar pukul wita bertempat dirumahnya ibu martin saleh. saudara hasan laba alias kalo memberikan uang sejumlah rp. (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudari martin saleh dengan mengatakan bahwa uang itu merupakan titipan dari ibu for bahwa diketahui ibu for yang dimasukkan oleh saudara hasan laba berdasarkan keterangan saksi adalah ibu for pawai yang merupakan istri dari nelson pomalingo bupati petahana dan sekaligus calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun nomor urut bahwa diketahui saudara hasan laba merupakan aparatur sipil negara asn) pada dinas pertanian kabupaten gorontalo. bahwa diketahui sebelum memberikan uang kepada saudari martin saleh sekitar pada pukul wita tanggal desember saudara hasan laba telah memberikan uang kepada saudari wird saleh sejumlah rp. (seratus dua puluh ribu rupiah) bertempat dirumahnya dengan mengatakan uang tersebut merupakan titipan dari ibu for pawai istri dari nelson pomalingo). bahwa diketahui saudari martin saleh dan saudari wird saleh merupakan keluarga dari ibu for pawai. bahwa diketahui pada saat saudara hasan laba memberikan uang kepada saudari wird saleh disaksikan oleh anaknya yang bernama dein yusuf. bahwa diketahui pada saat saudara hasan laba memberikan uang kepada saudari martin saleh disaksikan oleh anaknya saudara saiful ismail yang bekerja sebagai staf panitia pengawas pemilihan kecamatan panwascam) dibawa, kabupaten gorontalo. pada saat itu setelah hasan laba memberikan uang kepada saudari martin saleh saudara saiful ismail langsung meminta uang tersebut dari ibunya karena merupakan pelanggaran pemilihan dan akan dijadikan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran politik uang dan kemudian memfoto saudara hasan laba yang sedang menuju mobilnya untuk pergi dari rumah martin saleh. bahwa diketahui saudara hasan laba membujuk dan meminta kepada saudara saiful ismail untuk tidak melaporkan atau memproses perbuatan dan atau tindakannya yang telah memberikan uang kepada saudari martin saleh dan saudari wird saleh dengan memberikan uang kepada saiful ismail sejumlah rp. (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). bahwa diketahui saudara saiful ismail telah meminta uang yang diberikan saudara hasan laba kepada saudari wird saleh dengan mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa uang itu dimaksudkan untuk pemilihan. selanjutnya, bahwa berdasarkan hasil kajian bersamaan dengan pemeriksaan saksi saksi dan tidak hadirnya saksi hasan lalat dan for pawai hingga pemanggilan secara patut sudah dilayangkan oleh bawaslu, bawaslu kabupaten gorontalo kemudian mengambil kesimpulan dalam kajian tersebut sebagai berikut bahwa tindakan dan atau perbuatan hasan laba yang dengan sengaja memberikan uang kepada saudari martin saleh dan saudari wird saleh sebagai titipan dari ibu for pawai pada saat hari pemungutan suara dan tidak meminta untuk memilih pasangan calon tertentu pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena tidak memenuhi unsurbahwa dengan tidak terpenuhinya unsur junctosaudara hasan laba alias kalo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. bahwa perbuatan dan atau tindakan saudara hasan laba memberikan uang titipan dari ibu for pawai yang diketahuinya merupakan istri dari salah satu pasangan calon nomor urut (dua) nelson pomalingo pada hari pemungutan suara dan dapar menimbulkan konflik kepentingan maka, bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara huruf. selanjutnya bawaslu mengeluarkan rekomendasi atas kajian tersebut sebagai berikut tidak ada dugaan tindak pidana pemilihanyakni pasangan calon nomor urut (dua) yang sekaligus juga bupati petahana, terlebih lagi terduga pelaku yakni hasan lalat yang bekerja pada instansi dinas pertanian peternakan kabupaten gorontalo adalah bawahan dari bupati petahana yang juga calon bupati nomor urut (dua) dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun terutama lagi, terduga pelaku dalam memberikan sejumlah uang mengatasnamakan istri dari salah satu paslon yakni calon bupati atas nama nelson pomalingogorontalogorontalpemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten gorontalgorontalo tahun dengan nomor urut bahwa dalam peraturan mahkamah konstitusi selanjutnya disebut untuk seluruhnya: mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut prof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, st. sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun memerintahkan kpu kabupaten gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tempat pemungutan suara tps) dengan hanya mengikutsertakan urut se. paling lambat hari sejak putusan dalam perkara ini dibacakan. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten gorontaloputusan kpubukti fotokopibuktigorontalo, provinsi gorontalo bukti fotokopibupati dan akil bupati) tahun kabupaten gorontalo, provinsi gorontalo. bukti fotokopi surat penerimaan laporan nomor: lp pb kab tertanggal oktober bukti fotokopi dokumen kajian dugaan pelanggaran atas laporan nomor: lp pb kab tertanggal oktober bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go pm x perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal oktober yang ditujukan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo. bukti fotokopiertanggal oktober bukti fotokopi berkas perkara pengaduan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum dalam pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun pada dkpp oleh robin bilondatu bukti fotokopi bukti fotokopi putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia nomor pke dkpp xi tanggal januardefinisikan frasa permohonan perselisihan hasilbahwa objek perkara perselisihan hasil pemilihan (object litium:stansi permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran dalam tahapan pemilihan, yang secara::data yang tertera dalam website mahkamah konstitusi republik indonesia dalam info pilkada serentak mengenai jumlah penduduk kabupaten gorontalo dan data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri republik indonesia, tertanggal desember jumlah penduduk kabupaten gorontalo adalah sebesar jiwa bukti yang sejalan dalam ketentuan guo, sehingga peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo, yang berhak atau memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, adalah yang perolehan suaranya terdapat perbedaan paling banyak (satu koma lima persen), bahwa berdasarkan keputusan memohomasing masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut: tabel. keputusan memohotony8 juru dno gobel prof. dr. ir. nelson pomalingo, amaasetomamst candi ali tumenggung mayang dr. rustam hs. wakili, se, sh., m.h. aayomase ben bahwa merujuk perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalotiga puluh lima ribu empat ratus delapan) suara atau melebihi ambang batas selisih suara (satu koma lima persen), sebesar (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) suara, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat ambang batas selisih suara sebesar (satu koma liman sudah seharusnya,bahwa pemohon dalam mendalilkan perhitungan suara yang benar menurut versinya, didasarkan pada argumentasi yang tidak jelas (obscura libel), dan tidak konsisten antara polita (fundamental petani) dengan petitumnya, bahwa tidak jelasnya (obscura libel) perhitungan suara versi pemohon tersebut, karena pemohon sama sekali tidak menjelaskan menjabarkan, bagaimana caranya atau metode apa yang digunakan, sehingga perolehan suara pemohon yang berdasarkan perhitungan memohon, hanya meraih suara sebanyak (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan), menjadi meningkat sangat signifikan, sebanyak (seratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) suara berdasarkan perhitungan versi pemohon: tabel. penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun versi pemohon tony jurus haryanto gosei prof. dr. ir. nelson pomalingo, matang candi ali tumenggung mayang mama dr. rustam hs. wakili, se, sh., m.h. ayam samsung 2masa bahwa lebih jauh lagi, dalil perhitungan suara versi pemohon guo tidak konsisten atau tidak diakomodir dalam petit permohonan. dimana pemohon melalui petitumnya tidak meminta kepada mahkamah konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan versi pemohon, melainkan meminta mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dan memerintahkan memohon melaksanakan pemilihan ulang seluruh tempat pemungutan suara tps) dengan hanya mengikutsertakan (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo, bahwa berdasarkan konsep perselisihan hasil pemilihan dan keadilan pemilihan umum (electoral justice), seharusnya pemohon tidak dapat hanya sekadar mendalilkan pelanggaran hitungan hitungan suara yang bersifat kuantitatif, tanpa mampu merasionalisasikan hitungan hitungan suara tersebut didapatkan melalui mekanisme apa dan atau bagaimana caranya, bahwa digorontalo tahun telah berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan serta segaris lurus dengan asas asas pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil: bahwa: tabel. iiidasarkan keputusan memohon pasangan calon walikota dan wakil perolehan oam mama sar tony8 junta i daratan gobel prof. dr. ir. nelson pomalingo, amtastemast candi ali tumenggung mayang mata dr. rustam hs. wakili, se, sh., m.h. ayomasedari objecarajelas, kongkrit, terukur dan signifikan terhadap proses pemilihan kepala daerah yang adil, jujur dan berkepastian hukum: bahwa permohonan yang pemohon ajukan didasarkan pada pelanggaran atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go pm x yang merekomendasikan agar memohon mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut karena melanggar ketentuan undang undangtiga peserta pemilihan lainnya,gorontalohwa terhadapnomor: k.go pm x tanggal oktober dalil guo merupakan dalil tidak berdasar, karena secara faktual,dengan menerbitkan keputusan3j, yang substansi kesimpulannya. pd.4j,dalam menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, memohon perlu menerapkan prinsip kehati hatian (the precautionary principle) dan prinsip proporsionalitas, karena menyangkut pemenuhan hak konstitusional pasangan calon (warga negara) untuk dipilih (right candidate) dalam pemilihan yang jujur dan adil (free and fair elections), bahwa legitimasi hukum dari penerapan prinsip kehati hatian (the precautionary principle) dan prinsip proporsionalitas tersebut didasarkan pada kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang menyatakadapun eksistensi frasa memeriksa dalam ketentuan ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang berlandaskan pada asas kepastian hukum (rechtmatigheid), keadilan (gerectigheit) dan kemanfaatan (tech matigheid atau doelmatigheid atau utility), bahwa dalam memeriksa dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut, memohon merujuknya), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: pkpu tindakrt kejelasan pe:mahakam laporan pelanggaran administrasi pemilu bahwa terhadap dalil pemohon pada angka halaman yang pada pokoknya menyatakan pemberlakuan pkpu bertentangan dengan dan uu. menurut memohon dalil guo merupakan dalil yang tidak didasarkan pemahaman yang komprehensif, karena mengabaikan ketentuan bahwa berdasarkan penafsiran sistematis (systematische interpretative), membaca ketentuan guo tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang selanjutnya turunan teknis pelaksanaanya diatur dalam pkpu bahwa hukum sebagai suatu sistem tidak dapat dipahami dengan hanya membaca satu norma hukum saja, melainkan diharuskan membacanya secara keseluruhan, sebab pada prinsipnya norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan: bahwa lebih lanjut, dalil pemohon angka halaman yang menyatabertentangan dengan menurut memohon dalil guo salah berdasarkan tafsir konstruksi hukum, mana pkpu mengatur batas waktu tindaklanjut dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam sedangkan uu. merupakan tindaklanjut atas putusan bawaslu provinsi perihal pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, bahwa adapun tahapan yang ditempuh memohon dalam memeriksa dan memutuskan untuk tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo guo, selengkapnya sebagai berikut: selanjutnya berdasarkan hasil pencernaan awal tersebut, memohon menggali, mencari, menerima alat bukti baru, dan meminta pandangan dari berbagai pihak perihal kejelasan pemahaman dugaan pelanggaran administrasi guo:: bukti: bukti meminta keterangan ahli a.n. prof. dr. aminuddin lmar, s.h., m.h., bukti meminta: bukti: bukti menerima: bukti meminta, bukti menerimamerujuk pada hasil klarifikasi dan konsultasi sebagaimana dijabarkan atas, memohon menindaklanjutinya dengan tahapan sebagai berikut: tanggal oktober melakukan rapat pleno pembahasan hasil tindaklanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontaloerbitkanyampaikan formulirkepada bawaslu kabupaten gorontalo dan kpu provinsi gorontalo bahwa selanjutnya, terhadap proses atau tahapan yang ditempuh memohon tersebut, telah sejalan dengan arahan (petunjuk) dari komisi pemilihan umum provinsi gorontalo melalui surat nomor: py. sd prov tanggal oktober yang meminta memohon melaksanakan pencernaanihan" divide bukti pasca memohon menerbitkan keputusan nomor: kpu kab tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, pasangan calon nomor urut rustam hs. wakili dicky gobel, menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan sengketa pemilihan untuk mengoreksi keputusan memohon guo bawaslu kabupaten gorontalo, yang dalam proses penyelesaiannya dinyatakan tidak dapat diterima , bahwa lebih lanjut perihal perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh masyarakat an. robin bilondatu dan kawan kawan, dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum (selanjutnya disebut dkpp ) melalui putusan nomor: pke dkpp xi pada pokoknya hanya memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, yang substansinya tidak berkaitan dengan rezim perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan tidak masuk dalam ranah menilai sah atau tidak sah (prosedur maupun subtansi) keputusan memohon nomor: kpu kab tanggal oktober bahwa dari sisi prosedur, dkpp melalui putusan nomor: pke dkpp xi secara tersirat mengonfirmasi kebenaran prosedur yang ditempuh memohon telah sejalan dengan peraturan perundangan undangan (vide uu. jo. pkpu sebagaimana telah diubah dengan pkpu bahwa terhadap keputusan memohon yang berbeda dengan hasil kajian bawaslu kabupaten gorontalo, pada kesempatan ini memohon perlu menegaskan: memohon tidak dalam posisi menegaskan hasil rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, melainkan menjalankan perintah peraturan perundang undangan untuk mencari dan menemukan kebenaran (gusi peradilan: memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi), dan sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilihan, memohon menghormati tugas dan kewenangan bawaslu kabupaten gorontalo, akan tetapi berkaitan dengan hak konstitusional pasangan calon untuk dipilih (right candidate), memohon perlu secara hati hati (the precautionary principle) memeriksa dan memutuskannya, bahwa secara yuridis keputusan memohon nomor: kpu kab tanggal oktober telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahantabel. pemenuhan syarat sahnya keputusan ditetapkan oleh pejabat yang berwenangdibuat sesuai prosedursubstansi yang sesuai dengan obyek keputusan: objek keputusan subtansi: menindaklanjuti laporan dengan menyatakan ( didasarkan pada ketentuan undang undang peraturan perundang undangan nomor tahun tentang dan asas umum pemerintahan administrasi pemerintahan yang baik aub): ft. keterbukaan: kepentingan umum: dan pelayanan yang baik. bahwa untuk mengoreksi (menyatakan tidak sah) keputusan memohon nomor: kpu kab tanggal oktober seharusnya pemohon menempuh upaya hukum pengajuan sengketa pemilihan bawaslu kabupaten gorontalo, yang apabila tidak puas terhadap putusan bawaslu kabupaten gorontalo, pemohon dapat mengajukan gugatan tata usaha negara pemilihan pengadilan tinggi tata usaha negara dan permohonan kasasi mahkamah agung,gorontalo tahun tanggal desember dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun, bahwa pemohon mendaftarkan permohonan pembatalankepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari jumat, tanggal desember pukul wib,gobelfdengan demikian, seluruh tahapan penindaklanjutan yang ditempuh oleh memohon, baik dari sisi prosedur maupun subtansi telah sejalan segaris lurus dengan peraturan perundangan undangan dan prinsip prinsip kehati hatian (the precautionary principle) dan prinsip proporsionalitas. badan pengawas pemilihan kabupaten gorontalo salah menerapkan hukum bahwa bawaslu kabupaten gorontalo melalui rekomendasi nomor: k.go pm x tanggal oktober pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:nur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. terlahir nelson pomalingo sebagai calon bupati petahana melakukan pelanggarmenjadi undang undang, yang menyatakan: dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota dan.sertayatakan, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai serta pemilihan oleh kpu provinsi kip aceh atau kpu kip kabupaten kota, apabila . bahwa merujuk subtansi rekomendasi atas, bawaslu kabupaten gorontalo tidak teliti dan mengabaikan prinsip keadilan pemilu (electoral justice), karena menyatakan memohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, padahal dari sisi konstruksi waktu, tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah kabupaten gorontalo dilaksanakan pada tanggal september sedangkan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo diterbitkan pada tanggal oktober bahwa dalam menetapkan pasangan calon melaluinggal september bukti memohon telah melaksanakan seluruh tahapannya dengan baik, antaranya melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundang undangan pemilihan kepala daerah:bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut bukti tabel. kegiatan tahapan pencalonan usulan partai politik wo| waktukogiatan pagatan bui agus sept pengumuman pengumuman website pendaftaran laman kpu kabupaten pasangan calon gorontalo, tanggal agustus tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun dengan nomor: pl. pu kpu iii tanggal agustus sept pendaftaran berita acara pasangan calon pendaftaran dan verifikasi pasangan calon persyaratan bupati dan wakil pencalonan tony jurus dan haryanto gobelprof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat,candi ali tumenggung mayang dan tomy ishak sept pengumuman dokumen paslon dan calon laman kpu untuk mendapat tanggapan dan masukan masyarakat sept pemeriksaan sept pemeriksaan keputusan ketua kpu kesehatan kabupaten gorontalo lanjutansept verifikasi syarat berita acara hasil caloprof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, sept verifikasi syarat berita acara hasil calon lanjutacandi ali tumenggung mayang dan tomy ishak sept penyerahan dokumen perbaikan syarat calon sept penyerahan tanda terima dokumen penyerahan dokumen perbaikan syarat perbaikan bakal calon lanjutanurut tony jurus dan haryanto gobelnambahan suara pemohon yang diperoleh dari pengurangan suara pasangan calon nomor urut diseluruh tps kabupaten gorontalo oleh karena pasangan calon nomor urut adalah pasangan yang tidak sah untuk mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun bahwa pemohon berkeberatan terhadap hasil perhitungan suara sebagaimana keputusan kpu kiptersebut dikarenakan terdapat pelanggaran dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo tahun yang memengaruhi sept pengumuman dokumen perbaikan syarat calon laman kpu sept verifikasi dokumen berita acara hasil perbaikan syarat perbaikan calo,atas nama tony jurus dan haryanto gobel sept penetapan berita acara pleno pasangan calonarasept pengundian dan berita acara rapat pleno pengumuman terbuka komisi nomor urut pemilihan umum pasangan calon kabupaten gorontalo nomor: pl. .3ba kpahwa menjadi tidak adil bagi memohon, yang secara sungguh sungguh telah melaksanakan tahapan pencalonan dengan baik dan konsisten dengan merujuk peraturan perundangan undangan, namun dinyatakan melanggar untuk tindakan dan atau perbuatan yang belakangan ditetapkan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar: bahwa selain itu, pada prinsipnya ketentuan yang menjadi rujukan bawaslu kabupaten gorontalo dalam menyatakan memohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, tidak tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang berfokus pada tata cara, prosedur atau mekanismecara konseptual, pelanggaran sebagaimana diatur dalam guo bukan merupakan pelanggaran yang termasuk dalam rezim pelanggaran administrasi (tata cara, prosedur atau mekanisme), melainkan sengketa karena harus diikuti dengan pembuktian materil, apakah penggunaan kewenangan oleh kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon: bahwa lebih lanjut, dalam rekomendasinya, bawaslu kabupaten gorontalo meminta memohonyang secara yuridis bertentangan deng(selanjutnya disebut pkpu ), yang pada pokoknya menyatakan pembatalan pasangan calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain : pkpudan pengawas pemilihan kabupaten gorontalo menerima dan bahwa badan pengawas pemilihan umum kabupaten gorontalo (selanjutnya disebut bawaslu kabupaten gorontalo ) dalam memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi terhadap laporan formulir model penerimaan laporan) nomor: lp pb kab tanggal oktober bukti secara yuridis faktual sesungguhnya telah melewati tenggang waktu (bezwaartermijn) paling lama (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan, mana dugaan tindakan pelanggarannya dilakukan pada tanggal september namun laporannya diajukan (enam belas) hari setelah diketahuinya dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan guo, yaitu tepat tanggal oktobkegiatan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilihan tersebut pada prinsipnya merupakan kegiatan yang bersifat umum (public), sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, tidak mungkin kegiatan guo tidak diketahui khalayak ramai dan baru diketahui oleh pelapor pada tanggal september bahwa merujuk prinsip kepastian hukum (legal certainty), seharusnya bawaslu kabupaten gorontalo mempertimbangkan dan merujuyang membatasi pengajuan laporan paling lama (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. bahwa pada prinsipnya pembentukan desk pilkada merupakan bagian dari kewenangan dalam ranah eksekutif sebagaimana diperintahkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada dan wakil kepala daerah, yang pada pokoknya bertujuan untuk memastikan tahapan pemilihan kepala daerah berjalan lancar, bahwa selanjutnya merujuk surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor: tahun tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun tertanggal januari menyatakan, desk pilkada provinsi dan kabupaten kota mempunyai tugas: melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo telah memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk bertindak netral (independen) dengan tidak memihak kepada pasangan calon manapun dan memastikan masyarakat (pemilih) dapat menggunakan hak pilihnya (right vote) tanpa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk dari jajaran aparatur sipil negara (selanjutnya disebut asn ) pada pemerintahan daerah kabupaten gorontalo. bahwa subtansi bab xxi pada prinsipnya mengatur regulasi prosedur prosedur penyelesaian berbagai pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan, sebagai berikut: peradilan etik oleh dkpp yang berfungsi memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh anggota penyelenggaran pemilihan umum (kpu dan bawaslu), @rasi peradilan oleh kpu dan bawaslu terkait pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan, peradilan pidana oleh badan peradilan umum yang ditangani oleh majelis khusus tindak pidana pemilihan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, peradilan sengketa tata usaha pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara yang terkait sengketa dalam penetapan pasangan calon kepala daerah oleh kpu provinsi, kpu kabupaten kota (setelah upaya administratif bawaslu telah digunakan), peradilan dilakukan oleh majelis khusus sengketa tata usaha pemilihan kepala daerah, upaya hukum dapat dilakukan hingga mahkamah agung, peradilan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pilkada) terkait perselisihan antara pasangan calon dan kpu mengenai hasil perhitungan hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh kpu. bahwa sedangkan untuk keterlibatan asn sebagaimana didalilkan oleh pemohon, saluran penyelesaiannya berada pada kelembagaan bawaslu kabupaten gorontalo, yang ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi, bahwa perihal keterlibatan asn guo merupakan pelanggaran yang tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (sengketa hitung hitungan suara) dan pada pokoknya telah ditangani oleh bawaslu kabupaten gorontalo dengan merekomendasikan, sebagai berikut: tidak ada dugaan tindak pidana pemilihan.. bahwa menurut memohon dalil dalil pelanggaran keterlibatan asn guo telah melalui proses koreksi atau penanganan oleh bawaslu kabupaten gorontalo, sehingga tidak ada lagi alasan atau pertimbangan hukum yang kuat untuk mahkamah menerima permohonan pemohon, bahwa merujuk keseluruhan jawaban memohon atas, beralasan hukum bagi mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard) atau setidak tidaknya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan kepala desa pangan, kecamatan asparagus. dalil guo pada prinsipnya telah diteruskan kepolisian resort gorontalo dan komisi aparatur sipil negara, yang artinya pelanggaran pemilihan tersebut telah dikoreksi oleh stakeholder terkaiasangan calon walikota dan wakil perolehan walikota suara tony jurus haryanto gobel prof. dr. ir. nelson pomalingo, hendra hemat, st. candi ali tumenggung mayang tomy ishak dr. rustam hs. wakili, se, sh., m.h. dicky gobel, se data agregat kependudukan kabupaten gorontalo tahun terdiri dari: screenshot laman mkri.id: surat kementerian dalam negeri nomor: dukcapil, tanggal desember tentang penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten gorontalofotokopi model papalterangan klarifikasi bawah sumpah'janjiahli a.n. prof. dr. aminuddin lmar, s.h.,m.h., dosen fakultas hukum universitas hasan . bukti fotokopi surat. bukti fotokopi surat. bukti fotokopi. bukti fotokopi surat. bukti fotokopifotokopi surat keputusan kpu kabupaten gorontalo nomor: perolehan suara sekaligus merugikan pemohon hal mana telah mencederai rasa keadilan masyarakat, bahwa pilkada adalah tidak lain merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan laksanaan pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas asas mandiri, jujur, adil,itas sebagaimana diamanatkan oleh dan uud nri tahun bahwa pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan pilkada kabupaten gorontalo tahun yang ternyata telah berlangsung tidak adil, tidak berkepastian hukum dan tidak tertib penyelenggaraan pemilu sesuai asas asas yang digariskan dalam dan uud nri tahun sebagaimana uraian pemohon berikut a.memohon tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo dan tetap melanjutkan keikutsertaan pasangan calon nomor atas nama prof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, st., padahal bawaslu telah merekomendasikan untuk membatalkan pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon atas tidak sahnya pasangan calon nomor urut untuk mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun oleh karena masyarakat kabupaten gorontalo atas nama robin bilondatu pada tanggal oktober pengadu melaporkan bawaslu kabupaten gorontalo atas dugaan pelanggaran administrasi pemilih, sebagai berikut: pengumuman website laman kpu kabupaten gorontalo, tanggal agustus tentang pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo tahun dengan nomor: pl. pu kpu vii tanggal agustus: tony jurus dan haryanto gobeldr. rustam hs. wakili, se, sh, dan dicky gobel, secandi ali tumenggung mayang dan tomy ishak tony jurus dan haryanto gobel prof. dr. ir. nelson pomalingo, dan hendra hemat, stdr. rustam hs. wakili, se, sh, dan dicky gobel, secandi ali tumenggung mayang dan tomy ishak.prof. dr. ir. nelson pomalingo, pdhendra hemat, st1x an: candi ali tumenggung mayangtony jurus.haryanto gobelr. rustam hs. wakili, se, sh, mhicky gobel, setomy ishak, tanggal september keputusan ketua kpu kabupaten gorontalocandi ali tumenggung mayang dan tomy ishaksemy ishakatas nama: tony jurus dan haryanto gobel. pengumuman dokumen penyesuaian perbaikan website laman kpu kabupaten gorontalo, tanggal september berita acara plenoita acara rapat pleno terbuka komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo nomor: pl. .3baformulir model penerimaan laporan nomor: lp pb kabyang bukan menjadiyangundang undang nomor tahutentang pemilihan kepala daerahsebagai berikut: vide bukti pt lantai cosiendinse moss tony jurus suarasatu) adalah: suara suara suara atau sebesar (lima belas koma empat persen) dari jumlah suara sah. bahwa sesuai ketentuan (dua) undang undang nomor tahun maka batas selisih suara pemohon dengan pihak terkait yakni (lim(dua) undang undang nomor tahun sehingga batas selisih suara pemohon dengan pihak terkait melebihi batas kriteria (satuago karena permohonan tanggal penetapan pasangan calon pada kegiatan jelajah wisata pada disporapar kabupaten gorontalo, produksi hand sanitizer ndp melalui bpbd kabupaten gorontalo, dan penyerahan bantuan perikanan pada dinas perikanan kabupaten gorontalobahwa atas laporan robin bilondatu, bawaslu kabupaten gorontalo menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilihantersebut dan mengeluarkan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go pm x tanggal oktober kepada kpu kabupaten gorontalo sebagaimana ketentuan yang diatur didalam undang undang untuk membatalkan pasangan calon nelson pomalingo hendra hemat oleh karena terbukti melanggarjuncto huruf peraturan kpu nomor tahun petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:emohon diajukan tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun sehingga patut dan beralasan hukum permohonan pemohon tidak dapat diterimalpihak terkait sebagai suatu kebenaran. adapu.sifhalaman angka:pada tanggalpada hand sanitizer npdujung sereh. bhm belle hula mandiri ujung cengkeh pewangi lidah buaya ndp nyata dalam pembangunan buah cengkeh pewangi lidah buaya krg kesehatan rakyat gorontalo pewangi arab,anpusatangka yang pada pokoknya menyatakan peringatan tertulis bawaslu kabupaten gorontalo wajib ditindaklanjuti oleh frase menindak ai calon wakil bupati kabupaten gorontalo beserta para pendukungnya.... bahwa bukti bukti tersebut diatas bersesuaian dengan peristiwa yang termuat dalam laporan. bukti pt bahwa pada tanggal oktober bawaslu kabupaten gorontalo telah mengeluarkan surat nomor k.go pm x yang ditujukan kepada memohon yakni komisi pemilihan umum kabupaten gorontalo yang pada pokoknya berisi terlahir ketua dan anggota kpu kabupaten gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pe,pilihan terhadap ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun sebagaimana telahsebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun meminta kepadakil bupati gorontalo tahun dengan mematuhi ketentuan undang undang nomor tahunmemohon telah mengumumkan kepada publik melalui livestreaming akun facebook kpu kabupaten gorontalo sikap atau keputusan kpu kabupaten gorontalo yang menolak melaksanakan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go pm x bahwa pada tanggal oktober memohon kembali menerima surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go hk. x perihal peringatan tertulis dan memerintahkan kpu kabupaten gorontalo wajib menindaklanjuti sesuai rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo. bawaslu kabupaten gorontalo berpandangan bahwdalil pemohon pada halaman angka yang pada pokoknya menyatakan kpu kabupaten gorontalo tidak menjalankanjalankan rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalovidecadalahbahwa dalil pemohon pada halaman angka yang pada pokoknya menyatakan kpu kabupaten gorontalo nyata nyata tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan,angka dan angka yang pada pokoknya mendalilkan bawaslu kabupaten gorontalo telah melaporkan memohon dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp). menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa gua non, kpu kabupaten gorontalo memohon) dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu sehingga berujung pada putusan dkpp, maka sesuai asas hukum nullius nemo common caperepotest injuries sua propria yang berarti , sesuai asas ini maka pihak terkait tidak boleh dirugikanc.adanya pembentukan desk pilkada, keterlibatan aparatur sipil negara dan aparatur desadan keterlibatan aparatur sipil negera pada dinas pertanian kabupaten gorontalo yang dikaitkan dengan pihak terkait adalah tidak benar. terkait pembentukan tim desk pilkada bahwa dalil pemohon pada halaman yang pada pokoknya pembentukan desk pilkada kabupaten gorontalo hanya merupakan kamuflase penyamaran seolah olah tim desk pilkada hanya untuk memantau pelaksanaan pilkada kabupaten gorontalo than akan tetapi tujuan utamanya untuk memenangkan pihak terkait. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut:dr. rustam wakili, s.e., s.h., m.h. alamat dusun jalan raya desa bakti, kecamatan pulubala, kabupaten gorontalo nama dicky gobel, s.e. alamat perumahan bin lingkungan beringin, kelurahan hepuhulawa, kecamatan limboto, kabupaten gorontalo pasangan calon bupati dan wakilduke arie widodo, s.h., m.h.,cla, dimas pradana, s.h., aan sukiman, s.h., m.h., abdoel mawardi, s.h., m.h., muhammad arif irawan, s.h., m.h., cla., salahudin papaya, s.h., susanto kadir, s.h., cpl., ferdinansyah nur, s.h., dan argodi pramono, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor hukum duke arie dan associates beralamat jalan kramat nomor kelurahan kenari kecamatan senen jakarta pusatn nahmad tawarkan saturasi, s.h., m.h., datang, s.h., m.h., normal, s.h., supriyadi, s.h., said sabit, s.h., dan rickiyanto monantha, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum negara hukum associates, beralamat jalan borong indah nomorumumdan febrian portale, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor tim kuasa hukum ndhberdasarkan putusan bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh kpu". selanjutnya nomor tahunhwa meskipun pada saat permohonan ini didaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pilkada ago masih dalam proses pemeriksaan bawaslu kabupaten gorontalo, namun, menurut pemohon, rangkaian fakta hukum yang secara kasat mata telah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan memengaruhi keterpilihan petahana dan memengaruhi kekalahan pemohon, sehingga keberatan pemohon atas dasar fakta fakta hukum tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam pemeriksaan perselisihan hasil mahkamah konstitusi, bahwa selain alasan alasan pelanggaran kualitatif yang terukur dan kasat mata tersebut diatas, masih pula terdapat rangkaian pelanggaran yang menurut pemohon belum selesai proses penegakan hukumnya sebagaimana fakta hukum berikut: pelanggaran beberapa tps yang merugikan pemohon dan mempengaruhi perolehan suara pemohon, diantaranya kejadian tps kelurahan hunggaluwa kecamatan limboto dimana jumlah dpt dan jumlah surat suara yang masuk dari kpu tps berjumlah surat suara termasuk surat suara cadangan dari jumlah dpt. disini terjadi penyimpangan dihitung model kwk yang dimana jumlah total surat suara yang masuk surat suara dikurangi jumlah surat suara yang rusak atau keliru color sebanyak surat suara dan dikurangi sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak surat suara, sehingga total surat suara yang digunakan adalah penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan kpu bahwa dasar hukum pemberlakuan pkpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan pkpu nomor tahun didasarkan pada nomor yang selengkapnyhwa tentang peristiwa tindak lanjut memohon atas rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi tersebut, yang diduga dilakukan oleh petahana, dr. ir. nelson pomalingo. pd, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa pada tanggal oktober memohon menerima surat rekomendasi penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dengan rekomendasi pada pokoknya berisi vide buktipu nomor tahun sebagaimanavide bukti dengan mematuhi ketentuan undang undang nomor tahun junctokpu kabupaten gorontalo melakukan tindaklanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo dan menyusun kronologis dan pencernaan awal atas rekomendasi dimaksud vide bukti bahwa pada tanggal oktober kpu kabupaten gorontalo berkonsultasi dan menyampaikan surat kepada kpu provinsi gorontalo dengan nomor: py. sd kpu kab tanggal oktober perihal tindaklanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, sekaligus menyampaikan kronologis dan pencernaan awal atas rekomendasi dimaksud vide bukti dan vide bukti bahwa pada tanggal oktober kpu kabupaten gorontalo menerima surat kpu provinsi gorontalo nomor: py. sd prov tanggal oktober perihal tindak lanjut rekomendasi, yang pada pokoknya menyampaikan dalam menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, kpu kabupaten gorontalo mempedomani dan peraturan kpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan kpu nomor tahunvide bukti bahwa pada tanggal oktober bertempat kantor kpu kabupaten gorontalo, memohon kpu kabupaten gorontalo telahvide bukti bahwa pada tanggal oktober bertempat makassar sulawesi selatan, memohon kpu kabupaten gorontalo telah meminta keterangan ahli a.n. prof. dr. aminuddin lmar, s.h., mhvide bukti bahwa pada tanggal oktober bertempat manado sulawesi utara, kpu kabupaten gorontalo telah meminta keterangan ahli a.n. dr. daud markus lando, ip, si, dosen kepemilikan universitas samratulangi manado sulawesi utara vide bukti bahwa pada tanggal oktober bertempat jakarta, kpu kabupaten gorontalo telahvide bukti j)) bahwa pada tanggal oktober kpu kabupaten gorontalo telah menerima surat dari kementerian dalam negeri republik indonesia nomor: otda, tanggal oktoberpihak pemberi keterangan a.n. haryanto manan, se, kepala bidang anggaran badan keuangan kabupaten gorontalolakukan rapat pleno pembahasan hasil tindaklanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo,ngumumkan kepada publik melalui livestreaming akun facebook kpu kabupaten gorontalo dan diumumkan pada papan pengumuman kpu kabupaten gorontalo, mengenai hasidan vide bukti bahwa pada tanggal oktober kpu kabupaten gorontalo telah menyampaikan formulir papal kepada bawaslu kabupaten gorontalo dan kpu provinsi gorontalo melalui surat nomor: py. sd kpu kab tanggal oktober perihal tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo vide bukti bahwa terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilakukan atas adalah beralasan hukum, sebab telah sejalan dengan dan pemilihansebagai berikut:milihan: kpu provinsi danf:, pkpu penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum:penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umumpenyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum:bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan kronologis ti'ndaklanjut rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi atas, tindakan memohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal ini, dan pemilihan d: bahwa mengenai dalil pemohon pada pokok permohonan angka poin yang pada intinya menyatakan atas keputusan nomor: kpu kab tertanggal oktober adalah menolak rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa memohon sama sekali tidak pernah menolak rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, yang benar adalah pemohon hanya memutuskan dalam bentuk kesimpulanfberikut mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan atas calon bupati nomor urut atas nama nelson pomalingo, dalam wewenang, program dan kegiatan jelajah wisata juli produksi handzaniter ndp bulan juli dan kegiatan penyerahan bantuan perikanan, kelautan dinas perikanan tertanggal september sekalipun dugaan pelanggaran tersebut oleh memohon telah memeriksa dan memutuskannya berdasarkan perundang undangan dari tanggal oktober s d tanggal oktober demi keadilan dan kepastian hukum para pihak, memohon tetap akan kembali menguraikan alasan asalan hukum terkait dengan tidak terbukanya dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan formulir papal yang telah dikeluarkan oleh memohon, sebagai berikut vide bukti bahwa mengenai kegiatan jelajah wisata juli oleh memohon memutuskan bukan pelanggaran administrasi. berbeda dengan hasil kajian bawaslu kabupaten yang menyatakan kegiatan tersebut merupakan pelanggaran administrasi karena nelson pomalingo sebagai petahana terlibat dalam kegiatan jelajah nusantara bersama komunitas motor kabupaten gorontalo, karena telah mendahului jadwal sebagaimana tertuang dalam kalender event gorontalo gemilang festival bahwa yang perlu diketahui mengenai penjadwalan jelajah wisata tersebut, yang seharusnya dilaksanakan pada bulan oktober tetapi dilaksanakan pada bulan juli bukan atas perintah, bukan pula atas kewenangan yang dijalankan oleh nelson pomalingo sebagai bupati gorontalo, kegiatan tersebut diawali oleh adanya penyampaian secara lisan permintaan izin dan fasilitas untuk kegiatan jelajah wisata, oleh saudara ikan papaya seorang anggota komunitas motor matic juga selaku wartawan, bahwa setelah memohon melakukan pencernaan, atas hasil kajian bawaslu kabupaten gorontalo, ternyata kegiatan wisata jelajah yang terselenggara pada bulan juli pelaksanaan kegiatannya bulan juli tidak ada hubungannya dengan kalender event gorontalo gemilang festival bahwa keterangan tersebut diperoleh dari hasil kajian bawaslu kabupaten gorontalo untuk saksi atas nama samsul baharuddin kepala dinas pemuda olahraga dan pariwisata) yang telah diperiksa oleh bawaslu kabupaten gorontalo saat ditanya, apakah kegiatan jelajah wisata kabupaten gorontalo oleh komunitas motor bersama bupati gorontalo merupakan bagian dari kegiatan jelajah wisata yang tercantum dalam kalender event, samsul baharuddin kemudian menerangkan bukan bagian dari kalender event kabupaten gorontalo semua orang bisa menggunakan istilah jelajah wisata tersebut, karena istilah tersebut banyak digunakan oleh umum termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi gorontalo, bahwa begitupula dengan penerbitansetelah memohon melakukan pencernaan terhadap keterangan dari saksi yang telah diperiksa oleh bawaslu kabupaten gorontalo atas nama ir. hadiah tayub mm. hadiah tayub lah yang mengeluarkan tersebut, jadi terbukti tidak ada keterlibatan bupati petahana nelson pomalingo vide bukti bahwa mengenai dugaan penggunaan wewenang, program, dan kegiatan kegiatan penyerahan bantuan perikanan, kelautan dinas perikanan tertanggal september program tersebut tidak dapat dikualifisir dalam pemilihan, karena berdasarkan pencernaan memohon sebanyak akan tetapi kwk tertulis surat suara. sesuai lembaran kedua kwk jumlah surat suara yang sah sebesar surat suara ditambah surat suara yang tidak sah sehingga berjumlah yang seharusnya sesuai perhitungan kwk adalah sebesar artinya surat suara yang entah hilang atau tercecer atau diduga ada kecurangan tps tersebut sebesar lembar surat suara.. bahwa tps kelurahan hunggaluwa kecamatan limboto, jumlah dpt sebanyakurat suara, sesuai model kwk tertulis jumlah surat sura yang digunakan surat suara yang seharusnya bila dihitung surat suara yang digunakan sebanyak surat suara. terjadi selisih sebesar surat suara. sesuai rekaman kwk lembar kedua jumlah surat suara yang sah sebesar dan jumlah surat suara yang tidak sah surat suara. jadi jumlah surat suara yang sah dan tidak sah sebesar maka diduga terjadi kecurangan tps dengan selisih sebesarnggaluwa kecamatan limboto, jumlah dpt sedangkan jumlah surat suara yang diterima tps tersebut sejumlah surat suara, bila dihitung jumlah dpt ditambah seharusnya yang diterima tps tersebut sebanyak surat suara. dari surat suara yang diterima tps sebesar surat suara, jumlah surat suara yang rusak sebanyak surat suara dan sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak sesuai model kwk jumlah surat suara yang digunakan sebesar yang seharusnya surat suara. jumlah suara terhadap laporan, keterangan para pihak, ahli, dan bukti bukti, bahwa bantuan perikanan yang diserahkan pada tanggal september aula kantor dinas perikanan kabupaten gorontalo merupakan program dan kegiatan yangdaerah perda) kabupaten gorontalo nomor tahun dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) yang ditetapkan dengan peraturan bupati nomor tahun dan tertuang dalam apbd sebagaimana peraturan bupati nomor tahun tentang perubahan kelima atas peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang penjabaran apbd tahun anggaran (termasuk didalamnya program did tambahan), bahwa berikut pula mengenai kegiatan produksi handzaniter ndp bulan juli memohon menanggapinya tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi bagi calon bupati pecahan, justru akronim ndp untuk produksi handzaniter terbukti sebagai pelanggaran pemilihan bagi dr. susanti maku, kepala badan penanggulangan bencana daerah) berdasarkan pemilihan: bahwa tidak terbukanya bupati nelson pomalingo dalam pemberian merek ndp untuk produksi handzaniter, beralasan hukum, karena dalam keterangan para saksi saksi yang telah diperiksa oleh bawaslu kabupaten gorontalo, satupun tidak ada saksi yang menerangkan kalau bupati nelson pomalingo yang memerintahkan agar tagline untuk pencalonannya ndp, nelson dua periode) digunakan juga untuk merk produksi handzaniter, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai sanksi peringatan tertulis oleh bawaslu kepada memohon, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa sanksi tersebut berdasarkan surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go hk. x tanggal oktober perihal peringatan tertulis bukti tidak beralasan hukum, karena pada sesungguhnya memohon telah menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo berdasarkan ketentuan perundang undangan: bahwa tentang sanksi tersebut, pada tanggal oktober memohon juga telah melakukan konsultasi kepada kpu provinsi gorontalo dan menyampaikan surat nomor: py. sd kpu kab perihal permohonan petunjuk dan arahan berserta laporannya, tanggal september vide: bukti bahwa pada tanggal oktober memohon juga telah melakukan konsultasi langsung kepada kpu republik indonesia dan menyampaikan laporan dan permohonan petunjuk dengan surat gorontalo, tanggal oktober vide: bukti dan vide: bukti bantahan memohon atas dalil yang berkaitan dengan laporan pada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) republik indonesia, dengan dugaan memohon telah melakukan pelanggaran etik: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai robin bilondatu telah mengadukan memohon dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) republik indonesia dengan dugaan telah melakukan pelanggaran etik sebagaimana diatur dalam peraturan dkpp nomor tahun menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa laporan dkpp tersebut tidak berhubungan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan guo, perkara nomor: php.bup xix sebab kewenangan dkpp yaitu memproses dan menyilangkan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan, sementara mahkamah konstitusi memiliki kewenangan diantaranya memutus perselisihan hasil pemilihan, sehingga dalil tentang laporan dkpp demikian patut untuk dikesampingkan: bahwa berdasarkan dan peraturan dkpp nomor tahun tentang pedoman berbicara kode etik penyelenggara pemilihan umum, sanksi yang dapat dijatuhkan oleh dkpp berupa: teguran tertulis: pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. bahwa tidak terdapat kewenangan dkpp untuk membatalkan produk hukum memohon, apalagi untuk membatalkan hasil pemilihan, dan oleh karenanya dalil demikian mengenai memohon dilaporkan dkpp harus dikesampingkan dalam hubungannya dengan perkara guo, bahwa mengenai pelanggaran etik bukanlah tentang menguji kewenangan penyelenggara pemilihan, apalagi menguji pelanggaran administrasi pada proses pemilihan, sehingga berimplikasi pada terjadinya signifikansi perolehan suara dan penetapan calon terpilih. angka peraturan dkpp nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan dkpp nomor tahun tentang pedoman berbicara kode etik penyelenggara pemilihan umum, menegaskan sebagai berikut:bahwa berdasarkan angka peraturan dkpp guo, adalah tidak beralasan hukum untuk pemohon jika pun putusan dkpp dijadikan sebagai bukti surat , karena sekali lagi mahkamah bukan untuk memeriksa moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu tetapi mahkamah hanya akan memeriksa objek perselisihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih: bantahan memohon atas keterangan pemohon pada sidang pendahuluan mahkamah konstitusi pada tanggal januari terkait dengan putusan dkpp nomor: pke dkpp xi bahwa dalam sidang pendahuluan pada hari rabu, tertanggal januari pemohon pada pokoknya mengemukakan depan persidangan, terkait dengan putusan dkpp nomor: pke dkpp xi memohon yang dijatuhi sanksi dalam putusan guo, menjadi dasar penguatan pemohon atas tindak lanjut memohon dalam penerusan pelanggaran administrasi pemilihan, nomor: k.go pm x bahwa sehubungan dengan putusan dkpp tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penguatan atas permohonan pemohon, karena pada prinsipnya putusan dkpp telah mengakibatkan terjadinya kerancuan antara penegakan etik (rule etc) dan penegakan hukum (rule law). selain alasan utama tersebut, putusan dkpp guo juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penguatan atas permohonan pemohon karena: bahwa dalam putusan tersebut, dewan kehormatan berpendapat bahwa para terpadu komisioner kpu gorontalo) dalam menindaklanjuti surat rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go pm x telah sesuai dengan syarat formal prosedural yang diatur dalam peraturan perundang undangan:, bahwa dkpp sama sekali tidak memberhentikan para terpadu komisioner kpu kabupaten gorontalo) sebagai komisioner kpu kabupaten gorontalo, tetapi hanya memberikan sanksi teguran keras, bahwa persoalan tersebut telah selesai dan diadili oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini dkpp republik indonesia, sehingga tidak beralasan hukum untuk kembali dikemukakan atau didalilkan dalam penyelesaian sengketa mahkamah konstitusi: bahwa persoalan pokok yang menjadi dalil aduan pada sidang dkpp guo adalah sikap terpadu kpu gorontalo) dalam hal menindaklanjuti rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dan bukan rekomendasi yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. bahwa dalam putusan nomor: php.d.xi dalam sengketa pilkada kota tangerang, mahkamah telah menentukan pendiriannya sekitar dengan dkpp tidak dapat memutuskan sengketa keputusan kpu yang dikeluarkan dalam lingkup kewenangannya. dalam pertimbangan putusan guo diuraikan sebagai berikut:bahwa posisi mahkamah dalam memeriksa beberapa perkara perselisihan hasil pemilihan, pilkada tahun menunjukan konsistensinya dalam menciptakan independensi masing masing lembaga penyelenggara pemilihan. bahkan mahkamah sendiri tidak pernah memperluas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam nomor10 mahkamah selalu berada dalam alasan, sebab, bahwa dalam perkara ini, mahkamah tentunya dapat menentukan sikap untuk kembali memberikan preseden, sekaligus menghindari, bahkan setidak tidaknya dapat mengakhiri ekspansi kewenangan tiga penyelenggara pemilihan bawaslu, kpu, dkpp) yang sedang terjadi akhir akhir ini. kita masih ingat kasus pemberhentian salah satu komisioner evi novia ginting, dimana kpu waktu itu bersikap untuk tetap pada putusan nomor: php.dpr.dprd xvi1 lalu karena pemohon sengketa hasil pemilu yang bernama hendri makaluasc, md, se, yang sudah dikembalikan suaranya melalui mahkamah, tetapi tetap tidak memenuhi syarat ambang batas suara untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih mengajukan laporan dkpp, akhirnya seluruh anggota komisioner kpu dijatuhi sanksi oleh dkpp, padahal kpu hanya menjalankan tugas dan kewenangannya bahwa atas kejadian itu, dinamika kelembagaan pemilihan kita saat ini, terpecah bela, kpu bawaslu, dkpp kpu dan bawaslu, bahkan hingga menyeret deret lembaga peradilan tata usaha negara harus berhadap hadapan dengan dkpp, yang kesemuanya itu terjadi karena dkpp tidak dapat menentukan dirinya cukup bertindak dalam penegakan etik, bahwa memohon perlu pula mengemukakan mengenai hasil pemeriksaan dkpp dalam kasus guo, terdapat keadaan lain yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis dkpp, saat dimana memohon dan bawaslu kabupaten gorontalo dalam satu persidangan dkpp, terungkap bahwa terlahir atas nama wahyudi wakili, yang jabatan sebagai koordinator divisi sdm organisasi data informasi bawaslu kabupaten gorontalo vide bukti menandatangani hasil kajian dugaan pelanggaran formulir model vide bukti yang pada sesungguhnya berdasarkan lampiran perbawaslu nomor tahun yang harus bertanda tangan untuk formulir model adalah anggota bawaslu yang menjabat sebagai divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa vide bukti untuk hal itu seharusnya yang bertanda tangan adalah moh. hadiri, arsyad, yang memang jabatannya sebagai divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa vide bukti bahwa dengan berdasarkan uraian atas, maka memohon memohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis mahkamah konstitusi mengenai putusan dkpp nomor: pke dkpp xi tidak memiliki kualitas pembuktian untuk perkara ini: bantahan memohon atas dalil pemohon terkait dengan pihak terkait melibatkan aparatur sipil negara asn) dan kepala desa bahwa mengenai dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaraan pemilihan terjadi cacat yuridis, karena diwarnai dengan pelanggaran oleh pasangan calon petahana dengan melibatkan aparatur sipil negara asn) dan kepala desa, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam bagian eksepsi, pada pokoknya bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara asn) dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan kepala desa adalah pelanggaran yang menjadi kewenangan sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu). kedua pelanggaran ini tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa pemohon sendiri mengakui telah melaporkan peristiwa tindakan kepala desa kepada lembaga lain, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi, karena secara hukum juga bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk mengadili peristiwa tersebut, bahwa status dari kepala desa yang dimaksudkan oleh pemohon sudah menjadi tersangka, hal demikian juga tidak dapat dihubungkan dengan terjadinya pelanggaran administrasi secara tsm, terutama tidak bisa terukur dalam kategori massif karena pemohon hanya menguraikan satu peristiwa dugaan pidana pemilihan, bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran petahana tersebut dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa, sehingga kepala desa dijadikan mesin pemenangan paslon nomor urut apalagi pelanggaran tersebut secara massif yakni dihampiri setiap kecamatan sehingga pemohon banyak kehilangan suara , adalah dalil yang tidak bersifat meyakinkan, karena selain status kepala desa masih sebagai tersangka, juga satu dugaan peristiwa tidak dapat menggenaralisir untuk semua keadaan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa berikut pula mengenai dalil pemohon yang menghubungkan dugaan pelanggaran asn dan kepala desa tersebut, berdasarkan juncto undang undang pemohon pada sesungguhnya tidak tepat dalam mengkonstatir dugaan pelanggaran, sebab juncto mengatur tentang penanganan pelanggaran administrasi money politic secara tsm, agar tidak bias, memohon mengutip secara utuh dan undang undang nomor tahu,dengan berdasarkan ketentuan atas, maka terang dan jelas materi yang diatur adalah money politic tsm, bukan pelanggaran oleh petahana yang melibatkan asn dan atau kepala desa yang bertujuan menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan: bahwa berikut pula sekitar dengan pelanggaran yang didalilkan pemohon, tidak pernah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, sehingga tidak berdasar hukum jika pemohon menyatakannya sebagai pelanggaran kualitatif yang signifikan mempengaruhi kekalahan pemohon, pun pemohon tidak dapat seluruh pasangan calon sesuai model kwk tertulis dan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak surat suara. sehingga jumlah surat suara sah dan tidak sah sejumlah yang seharusnya berjumlah maka terjadi penggelembungan surat suara sebanyak surat suara bila dihitung sesuai rekaman kwkepuhulawa kecamatan limboto, jumlah dpt jumlah surat surat yang masuk tps sebanyak jumlah surat suara rusak sebanyak surat suara, sisa surat suara yang tidak terpakai surat suara. jumlah surat suara yang digunakan sesuai model kwk jumlah surat suara yang sah surat suara, jul:ah surat sura yang tidak sah surat suara. jumlah suara sah dan tidak sah surat suara. maka diduga terjadi penggelembungan suara sebesar surat suara. dikarenakan jumlah surat suara yang tercantum dalam model kwk adalah surat suara yang digunakan bukanjumlah surat suara yang diterima sebesarra, sesuai dengan model kwk jumlah surat suara yang digunakan sebanyaktelah menguraikan hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan representasi suara yang dimiliki untuk (empat) pasangan calon yang telah ditetapkan oleh memohon, bantahan memohon terhadap dalil pemohon terkait dengan penggelembungan suara tps: bahwa mengenai dalil pemohon yang mempersoalkan kesalahan penulisan jumlah suara yang digunakan, menurut memohon adalah sebagai berikut:jumlah surat suara yang rusak atau keliru color surat suara: surat suara yang tidak terpakai surat suara: surat suara yang digunakan (akan tetapi kwk tertulis lembaran kedua kwk surat suara sah sebanyak ditambah surat suara tidak sah sebanyak suara, sehingga jumlahnya yang seharusnya sesuai perhitungan kwk adalah sebesar kesimpulan pemohon suara yang hilang atau diduga ada kecurangan lembar surat suara. bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara tps kelurahan hunggalawabukti bahwa pemohon telah salah paham membaca data data tentang rekapitulasi suara. adapun kesalahpahaman pemohon tersebut yaitu menganggap surat suara yang digunakan adalah padahal angka tersebut adalah surat suara yang sah, bukan surat suara yang digunakan: sesungguhnya jumlah surat suara yang digunakan adalah akhirnya, karena pemohon menganggap surat suara yang digunakan adalah kemudian memohon menulis maka pemohon menganggap ada penggelembungan suara sebanyak surat suara (ada tambahan surat suara):untuk ditegaskanmemohon terlebih dahulu akan menguraikan beberapa hal mengenai data data yang terdapat dalam formulir hasil kwk agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca formulir tersebut, yaitu sebagai berikut: surat suara yang diterima kpps, yaitu jumlah dpt ditambah dengan surat suara cadangan persen, surat suara yang digunakan adalah surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga jumlah pemilih yang datang memilih sama dengan surat suara yang digunakan: surat suara yang digunakan terdiri dari surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, surat suara yang rusak dapat berupa surat suara yang belum digunakan dan surat suara yang rusak setelah digunakan oleh pemilih. bahwa dalam perkara ini yaitu tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto, berdasarkan formulir model hasil kwk maka dapat dijelaskan data data yang tertulis dalam formulir tersebut yaitu sebagai berikut: surat suara yang digunakan dalam tps ini sejumlah data ini sesuai (sinkron) dengan data pengguna hak pilih yang hadir menggunakan suaranya yaitu sebanyak surat suara yang digunakan sebanyak tersebut terdiri dari surat suara yang sah sebanyak dan surat suara yang tidak sah sebanyak surat suara, sehingga jumlah suara yang sah dan tidak sah secara keseluruhan adalah sesuai (sinkron) dengan jumlah surat suara yang digunakan: bahwa berdasarkan data data formulir model hasil kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto tersebut atas, maka tidak ada pengurangan lembar surat suara, tidak ada penggelembungan suara dan tidak ada kecurangan dalam penulisan data. semua data data yang dituliskan dalam formulir tersebut telah sesuai atau sinkron dengan data lainnya, seperti jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pemilih, dan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara yang sah surat suara yang tidak sah. bahwa sekali lagi, pemohonlah yang tidak tepat dalam membaca data data formulir model hasi kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto dengan menganggap surat suara yang sah suara) sebagai surat suara yang digunakan. padahal surat suara yang digunakan (yang benar) adalah yang terdiri dari jumlah surat suara sah sebanyak dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak suara, bahwa anggapan pemohon yang menyatakan surat suara tambahan atau merupakan kecurangan merupakan dalil yang tidak benar, karena pemohon salah dalam membaca data formulir tersebut. suara yang tertulis dalam formulir formulir model hasi kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto adalah suara yang rusak atau keliru color sebagaimana tertuang dalam formulir tersebut. bahwa dalam formulir model hasil kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto saksi pemohon bertanda tangan dan tidak mengisi formula keberatan dan atau kejadian khusus sehingga dianggap telah menyetujui perolehan suara dalam formulir hasil tersebut. kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto. j)) bahwa dapat disimpulkan, penulisan data data dalam formulir model hasil kwk tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto telah sesuai dengan fakta: surat suara yang tidak digunakan surat suara: surat suara yang digunakan seharusnya bila dihitung surat suara yang digunakan surat: terjadi selisih suara surat suara: kesimpulan pemohon suara yang hilang atau diduga ada kecurangan surat suara. bahwa terjadinya pengurangan surat suara tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir hasil kwk vide buktiditegaskan kembali, diperoleh data data, surat suara yang tidak digunakan surat suara: jumlah surat suara yang digunakan versi aam pemohon c.hasil kwk surat suara yang diterima memohon surat suara mba sam surat suara rusak atau keliru color surat suara yang tidak digunakan tersebut atas, maka data yang diuraikan oleh pemohon tidak sesuai dengan formulir hasil kwk. memohon tidak mengetahui dasar atau dokumen yang menjadi sumber data pemohon tersebut,: bahwa dalam permohonannya, pemohon pada pokoknya menyampaikan dalil, data hasil pemungutan suara tps desa kelurahan hunggalawa kecamatan limboto, sebagai berikut: versi data informasi versi memohon pemohon c.hasil kwk sma pan surat suara yang diterima memohon seharusnya surat suara yang women senam suara seluruh suara sah pasangan surat suara tidak surat suara rusak slmurmamo, tidak digunakan berdasarkan tabel tersebut atas, terjadinya pengurangan surat suara tps kelurahan hunggamenurut pemohon surat suara yang tertulis c1.kwk versi pemohon adalah surat suara, padahal yang benar berdasarkan formulir hasil kwk yang diterbitkan memohon adalah tertulis surat suara, menurut pemohon terjadi penggelembungan suara sebanyak surat suara. pemohon tidak menjelaskan secara rinci muasal penggelembungan suara sebanyak suara tersebut: berdasarkan formulir hasil kwk, semua data data yang tercantum telah sesuai atau sinkron satu sama lainnya, yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya yaitu sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yaitu demikian pula, jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. selain itu jumlah surat suara yang diterima sama jumlahnya dengan surat suara yang digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan: bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan data dan cara membaca data antara pemohon dan memohon. namun semua data yang disampaikan oleh memohon untuk membantah data pemohon bersumber dari formulir hasi kwk yang asli dikeluarkan oleh memohon:mengenai dalil pemohon tps desa kelurahan hepuhulawa kecamatan limboto, secara detail dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: versi pemohon hasil kwk diterima memohon surat suara yang tom surat suara tidak surat suara rusak "lammamo tidak digunakan berdasarkan tabel tersebut atas, terjadinya pengurangan penggelembungan surat suara tps kelurahan hepuhubahwa mengenai data jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah dapat dilihat halaman formulir hasil kwk. data ini sinkron dengan data data lainnya, sehingga menurut memohon data yang tertulis pada halaman formulir hasil kwk adalah data yang benar, bahwa mengenai data jumlah surat suara yang digunakan halaman formulir hasil kwk yang tertulis adalah kesalahan penulisan, seharusnya angka yang tertulis adalah sebagaimana data yang terdapat dalam halaman formulir hasi l kwk yaitu jumlah surat suara yang digunakan (suara sah ditambah suara tidak sah) adalah bahwa meskipun terdapat kesalahan penulisan dihalaman formulir hasil kwk tersebut, tetapi tidak menambah atau mengurangi perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan. selain itu, jika melihat pada halaman formulir hasil kwk tertulis angka yang benar yaitu surat suara yang digunakan adalah sehingga angka yang tertulis halaman tersebut murni sebagai kesalahan penulisan saja, bahwa dalil pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara sebanyak suara tidak dapat dibenarkan, karena tidak menambah atau mengurangi perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihantidak terjadi penggelembungan suara sebanyak suara tps kelurahan hunggalawa kecamatan limboto, karena kesalahan penulisan jumlah surat suara yang digunakan halaman formulir hasil kwk tidak mengurangi dan menambah perolehan suara para pasangan calon peserta pemilihan, sehingga seharusnya dalil pemohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa mengenai data atau informasi tps kelurahan hukum kecamatan limboto yang pada pokoknya pemohon menyatakan: tertulis c1 kwk jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara padahal menurut pemohon seharusnya jumlahnya suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak suara. bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara tps kelurahan hukummemohon menyampaikan berdasarkan formulir hasil kwk jumlah surat suara yang digunakan adalah yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah, sehingga jumlah totalnya adalah suara: melanggar pkpu nomor tahun dimana telah terjadi salah seorang penduduk menggunakan hak pilihnya tps tersebut dengan menggunakan biodata kependudukan bukan dengan menggunakan ktp suket c6 dan pemilih tersebut tidak terdaftar dalam dpt bahkan hanya dimasukkan dalam dpt maka tem menduga telah terjadi adanya pelanggaran kpu nomor tahun dan tentang pemilihan kepala daerah. bahwa tps kelurahan hunggaluwa kecamatan limboto, jumlah surat suara yang diterima sebanyak jumlah surat suara yang rusak sebanyak surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara, sesuai dengan model kwk jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara yang seharusnya sejumlah surat suara. maka diduga terjadi kecurangan ataukayubulan. surat suara yang tidak digunakan surat suara, sesuai model kwk jumlah surat suara yang digunakan surat suara yang seharusnya maka diduga terjadi kecurangan atau selisihbahwa jumlah surat suara yang digunakan sebanyak surat suara, telah sesuai (sinkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya, yaitu orang:pemohon tidak menguraikan sumber perolehan angka sebagai surat suara yang digunakan, bahwa tidak mungkin jumlah surat suara yang digunakan adalah sebagaimana yang didalilkan pemohon, karena jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya adalah orang, bahwa dengan demikian, pemohon salah membaca data atau memperoleh data dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperoleh data suara yang digunakan adalah padahal berdasarkan formulir hasil kwk jumlah suara yang digunakan adalah sesuai dengan (sinkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu orangberdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya dalil pemohon tidak dapat diterima oleh mahkamah konstitusi. bahwa menurut pemohon terjadinya penggunaan hak suara dari pemilih tetapi tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk ktp) atau surat keterangan penduduk tps kelurahan hukum kecamatan limboto, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir daftar hadir dpt vide buktipendudukannya,. bahwa mengenai pelanggaran tps kelurahan hunggulawa kecamatan limboto adalah dalil terulang dan saling bertentangan, sebagaimana yang terdapat halaman bahwa mengenai pelanggaran tps kelurahan kayubulan kecamatan limboto yang pada pokoknya pemohon, bahwa terjadinya pengurangan lembar surat suara tps kelurahan kayubulan yang pada pokoknyatenis kecamatan limbotogurangan suara tps kelurahan tenis kecamatan limboto, yakni surat suara,9g) bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penguraulamayo selatan kecamatan talagadesa dulamayo selatan kecamatan talagatidak digunakan adalah bahwa menurut pemohon seharusnya surat suara yang digunakan adalah yang diperoleh dari jumlah surat suara yang diterima yaitu dikurangi dengan jumlah suara yang tidak digunakan yaitu sehingga jumlah suara yang digunakan adalah bahwa letak perbedaan antara pemohon dan memohon adalah suara yang tidak digunakan. menurut pemohon jumlah suara yang tidak digunakan tertulis sedangkan menurut memohon jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah surat suara, bahwa dalam formulir hasil kwk tertulis konvoi jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah dengan demikian jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah suara. hal ini bersesuaian dengan jumlah surat suara yang diterima, karena jika surat suara yang tidak digunakan yaitu ditambah dengan surat suara yang digunakan yaitu maka totalnya berjumlah 9g) dengan demikian tidak benar surat suara yang tidak digunakan versi pemohon yaitu surat suara, karena yang benar adalah suara: bahwa berdasarkan uraian tersebut, tidak ada penambahmodelid kecamatan telaga biru, yang pada pokoknya pemohon mempersoalkan surat suara yang digunakan yang menurut pemohon seharusnya sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sebanyak suara: bahwa terjadinya kesalahan penulisan jumlah suara tps kelurahan modelid kecamatan telaga biru, yakni suara, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir hasidengan demikian tidak benar dalil pemohon jika yang tertulis formulir hasil kwk adalah jumlah surat suara yang digunakan namun berdasarkan formulir hasil kwk halaman yang tertulis adalah sehingga tidak ada kesalahan penulisan: bahwa justru pemohonlah yang salah mencermati data karena menganggap yang tertulis padahal sangat jelas formulir hasil kwk halaman tertulisjumlah surat suara yang digunakan sebesar surat suara, yang seharusnya dan menduga terjadi penggelembungan sebanyak suara, bahwa terjadinya penambahan suara tps kelurahan desa tuladenggi kecamatan telaga biruorangsumber perolehan jumlah tersebut, bahwa tidak mungkin surat suara yang digunakan adalah sebagaimana dalil pemohon, karenarattidak ditulisnya jumlah surat suara. memohon tidak memahami maksud pemohon, jumlah surat suara jenis apa yang tidak dituliskan, apakah jumlah suara yang diterima atau jumlah surat suara yang rusak atau jumlah surat suara yang digunakan. bahwa terjadinya keadaan penulisan jumlah surat suara tps desa tuladenggi kecamatan telaga biru, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir hasil kwk vide bukti bahwa jumlah surat suara yang digunakan adalah dengan perincian suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak suara, sehingga totalnya adalah surat suara: bahwa jumlah surat suara yang digunakan sebanyak bersesuaian (sinkron) dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya yaitu bahwa pemohon tidak menguraikan berapa jumlah penambahan atau pengurangan suara yang terjadi: bahwa dengan demikian tidak ada pengurangan atau penambahan suara, karena jumlah surat suara yang digunakan bersesuaian dengan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaratonaldesa tonaldalam formulir hasil kwk memohon, jumlah surat suara yang masuk yaitusurat suara, jumlah surat suara yang digunakan surat suara, bukan surat suara, bahwa tidak benar jika jumlah surat suara yang digunakan adalah surat suara, sebab jumlah surat suara yang digunakan sebanyak tersebut sama dengan jumlah suara sah (sebanyak dan suara tidak sah (sebanyakdimuatrat suara tps kelurahan desa dimuatkwk jumlah surat suara yang digunakankwk jumlah surat suara yang digunakan yang seharusnya maka diduga terjadi penggelembungan suara sebanyak surat suara. bahwa tps desa dulamayo selatan kecamatan talaga, jumlah surat suara yang diterima jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara sesuai model kwk surat suara yang digunakan surat suara yang seharusnya diduga terjadi penggelembungan suara sebanyak surat suara. bahwa tps desa modelid kecamatan telaga biru, jumlah surat suara yang diterima jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara, sesuai model kwk surat suara yang digunakan sebanyak surat suara yang seharusnya jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak diduga terjadi kesalahan dalam penulisan atau administrasi sejumlah surat suara makyang diterima sebanyak surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara, sesuai kwk surat suara yang digunakan sebesar surat suara yang seharusnya digunakan adalah surat suara, didugapone kecamatan limboto baratpone kecamatan limboto baratluwu kecamatan talaga jayadesa luwu kecamatan talaga jayarat:nelonelong barattabung baratahuduahuduime timurkelurahan desa lime timurayumolingo kecamatan pulubalrat suara, bahwa terjadinya pengurangan suara tps kelurahan desa ayumolingo kecamatan pulubalrejo kecamatan boliyohutbandung rejo kecamatan boliyohuto, yakni surattelah terjadi penggelembungan surattidak tulis direkatkan kwk dan hanya ditulis jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan yaitu digunakan sebanyak surat suara dan yang tidak digunakan sebanyak surat suara, maka pemohon menduga ada penggelembungan surat suara danonal kecamatan telaga biru, jumlah surat suara yang masuk jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak surat suara dan sesuai sesuai dengan kwk jumlah surat suara yang digunakan adalah surat suara akan tetapi sebenarnya seharusnya adalah sehingga terjadi selisih perbandingan sebanyakdimuat kecamatan telaga biru jumlah surat suara yang diterima surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyak surat suara, surat suara yang tidak digunakan adalah surat suara dan sesuai dengan kwk surat suara yang digunakan adalah sebanyak surat suara padahal bila dihitung seharusnya adalah sehingga terjadi selisih surat suara maka dari itu kami mengganggap bahwa adanya ketidak sesuaipone kecamatan limboto barat, jumlah surat suara yang diterima sebanyak jumlah surat suaralango kecamatan motilanglango kecamatan motilango, yakni surat suara adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir hasil kwk vide bukti bahwa tidak ada tps desa motilango kecamatan motilango, bahwa mungkin maksud pemohon adalah tps desa belum kecamatan motilango, bahwa berdasarkan formulir hasil kwk tps desa belum kecamatan motilangoebanyakj))ponu kecamatan dibawiloponu kecamatan dibawolowau kecamatan dibawalolowau kecamatan dibawa, yakniduomo kecamatan tiladuomo kecamatan tilang, yakni suratla kecamatan tilang, yang pada pokoknya mempersoalkan tidak ditulisnya berapa jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan, bahwa tidak dituliskan jumlah suara sisa atau yang tidak terpakai tps kelurahan desa tabula kecamatan tilang, adalah tidak benar berdasarkan bukti formulir model hasil kwk vide: bukti bahwa berdasarkan formulir hasil kwk, tertulis jelas jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan adalah surat suara, sehingga tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan memohon tidak menulis jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan, bahwa berdasarkan uraian tersebut,: bahwa perlu memohon mengemukakan kalau untuk formula hasil kwk tps yang dipersoalkan oleh pemohon dalam dalil dalil permohonan guo, saksi paslon pemohon) telah menandatangani hasil kwk setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan tps tps tersebut, sehingga keberatan pemohon mengenai proses pemungutan suara dan penghitungan suara tps tps guo, tidak pernah dipersoalkan sebelumnya. bahwa dalil pemohon pada angka halaman menyatakan sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten mengeluarkan surat edaran oo.kabupaten gorontalo mendasarkan kepada surat keputusan bupati gorontalo nomor: benannanaanasannnnnaann tentang nee. tertanggal .,mengenai dalil pemohon diatas, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa selain memohon susah memahami apa maksud dalil pemohon atas, sekitar dengan apa dampaknya terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh memohon vide: kalimat kabupaten gorontalo mendasarkan kepada surat keputusan bupati gorontalo), juga surat keputusan yang dipersoalkan oleh pemohon tidak jelas nomor dan waktu diterbitkannya, serta pejabat yang menerbitkan surat keputusan tersebut, bahwa dalam pemahaman memohon sekitar dengan dalil pemohon tersebut atas, tidak ada hubungan antara nelson pomalingo dengan sekretaris daerah kabupaten gorontalo, bukankah pemohon sendiri yang menyatakan kalau tanggal desember nelson pomalingo masih dalam status menjalani cuti kampanye, justru dengan keadaan cuti tersebut berarti menghindarkan petahana agar tidak mengambil keuntungan dari kegiatan pemilihan yang melibatkan desk pilkada, bahwa pemohon menyadari kalau surat edaran tersebut dikeluarkan oleh pjs bupati, bukan oleh sekretaris daerah, sebagai persoalan administrasi pemerintahan, berarti apa yang dipersoalkan oleh pemohon bukan dalam materi sengketa pemilihan, tetapi sebagai sengketa administrasi pemerintahan, bahwa pemohon juga mendalilkan kalau sekretaris daerah dalam mengeluarkan surat edaran tentang tugas dan wewenang desk pilkada, dengan posisi sekretaris daerah adalah bawahan nelson pomalingo, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin sekretaris daerah adalah bawahan nelson pomalingo sementara statusnya belum diaktifkan kembali sebagai bupati, sebagaimana pemohon sendiri mengetahuinya nelson pomalingo masih dalam status cuti kampanye, bahwa pemohon mencoba menarik benang merah yang pada sesungguhnya tidak beralasan hukum, sekretaris daerah mengeluarkan surat edaran, kemudian pada saat yang sama dicari cari desk pilkada dalam satuan opd cenderung berpihak kepada pasangan calon tertentu, sementara tidak dapat membuktikannya berdasarkan prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, bahwa berdasarkan uraian atas, tuduhan pemohon sekitar dengan telah terjadi pelanggaran tsm, tidak jelas ukurannya, berikut tidak dapat mengubungkan antara fakta dengan dasar hukum atas terjadinya pelanggaran tsm, maka sepatutnya dalil pemohon guo dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan. bahwa mengenai dalil pemohon pada angka halaman mengemukakan sebagai berikut:ppk, akan tetapi apabila terdapat kejadian khusus tps tersebut maka yang menandatangani formulir hanyalah ketua ppk.,tentang memohon tidak menjawab pertanyaan pemohon, perbedaan kejadian khusus dan keberatan, menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa dalil pemohon tersebut mengenai saksi pemohon menyampaikan pertanyaan tingkat ppk, tentang perbedaan keberatan atau kejadian khusus, tidak jelas keberatan tersebut disampaikan kecamatan yang mana bahwa pemohon perlu mengetahui dengan berdasarkan pkpu pemungutan dan penghitungan suara, serta pkpu rekapitulasi, pada prinsipnya memang formulir utuk keberatan dan kejadian khusus hanya dalam satu lembar formulir. berikut dengan jenis jenisnya sesuai dengan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suarakejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk: dan model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota, bahwa memohon telah menjelaskan kepada saksi pemohon, jika ada peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejadian khusus, maka pemohon dapat menuliskannya formulir kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk dengan menyebutkan alasan alasan keberatan terhadap peristiwa tersebut, bahwa meskipun memohon telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan pemohon, namun pemohon tetap tidak mengerti hal tersebut. lagipula, memohon telah menjelaskan teknis teknis penghitungan suara pada saat bintik saksi pasangan calon, bahwa dengan berdasarkan rain atas, yang kemudian pemohon menganggap memohon telah melakukan pelanggaran yang sifatnya tsm, hanya karena saksi pemohon tidak mampu memahami apa yang telah dijelaskan oleh memohon, merupakan kesesatan hukum dalam memaknai bentuk bentuk pelanggaran pemilihan yang berkualifikasi tsm, bahwa mengenai dalil pemohon pada angka halaman sd. halaman mengemukakan sebagai berikut:rusak sebanyjumlah surat suara yang digunakan seharusnya surat suara, sehingga terjadi selisih surat suara maka kejadian ini seharusnya dicatat kejadian khusus atas keteledoran dari kpps dalam penulisan kwk. bahwa tps desa woo kecamatan talaga jaya, jumlah surat suara yang diterima surat suara, jumlah surat suara rusak sebanyberjumlah bila dihitung sehingga terjadisehingg jumlah surat suaraadalah surat suara, padahal bila dihitung seharusnya surat suara sehingga terjadi selisih penggelembungan suara surat suara. maka kejadian ini seharusnya dicatat dalam kejadian khusus bila manaterhadap dalil pemohon tersebut atas, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa pemoho, baik itu mengenai kejadian khusus maupun keberatan, yang menjadi pertanyaan adalah, apa jenis peristiwa yang dimaksudkan oleh pemohon untuk dicatatkan dalam kejadian khusus maupun keberatan. tidak jelas dalam dalil pemohon bentuk keberatan atau kejadian khusus yang hendak diakomodasi kepentingannya oleh memohon, bahwa demikian pula dengan adanya rekomendasi sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon dalam dalilnya, rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten gorontalo itu apa isinya, apa materinya, dan apa yang harus dilakukan oleh memohon sehubungan dengan rekomendasi tersebut: bahwa jika yang dimaksudkan oleh pemohon, adalah pertanyaannya kepada memohon tentang perbedaan keberatan dan kejadian khusus, hendak dijadikan sebagai alasan untuk perubahan perolehan suara, hal demikian tidak memiliki relevansi atau dasar hukum dapat dilakukannya penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, bahwa mengenai dalil pemohon pada angka halaman sd. halaman mengemukakan sebagai berikut: terhadap hal tersebut pemohon mengajukan keberatan kepada memohon,:,,bahwa mengenai pelanggaran tps kelurahan hukum kecamatan limboto, yang pada pokoknya pemohon menyatakan terdapat pemilih tambahan dpt) yang menggunakan hak suaranya tetapi tidak memiliki identitas kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk, adalah pengulangan dalil yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemohon, menurut memohon adalah sebagai berikut:kependudukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih:, bahwa perlu pemohon mengemukakan kalau untuk formula hasi kwk tps kelurahan hukum kecamatan limboto sebagaimana tps yang dipersoalkan oleh pemohon dalam dalil angka saksi paslon pemohon) justru menandatangani hasil kwk setelah penghitungan suara selesai dilaksanakan tps tersebut sehingga keberatan pemohon mengenai proses pemungutan suara dan penghitungan suara tps kel. hukum kecamatan limboto, tidak pernah dipersoalkan sebelumnya, bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kalau pemilih waktu itu belum memenuhi sebagai warga negara hak pilih nik bawah umur), karena dari hasil penelusuran memohon berikut dengan daftar hadir pemilih tambahan pada tps kel hukum kecamatan limboto vide bukti bahwa dalam kondisi objektifnya, tps kel. hukum kecamatan limboto terdapat orang pemilih dpt memilih menggunakan biodata yang resmi, diterbitkan oleh dukcapil kabupaten gorontalo, dan hal itu diketahui pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan limboto, hingga rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal desember dipertanyakan oleh saksi paslon dan meminta untuk dilakukan psu tps tersebut, bahwa pada hari itu juga memohon kpu kabupaten gorontalo menjawab keberatan saksi pemohon, dengan menyampaikan kalau penggunaan biodata memang tidak diatur dalam peraturan kpu nomor tahun namun terdapat ketentuan dalam tahumohon tidak memahami dalam dalil pemohon tersebut atas, mengenai penulisan kalimat puu, kalau yang dimasukkannya adalah mahkamah konstitusi pengujian undang undang, objek permohonan pemohon bukan tentang pengujian undang undang tetapi mengenai perselisihan hasil pemilihan, bahwa dengan berdasarkan pemilihan guo, tentang identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mengenai keabsahan biodata kependudukan dalam pemberian suara sebagai pemilih dalam tb, lebih lanjut diluar dalamlenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf menteri menetapkan standar dan spesifikasi dokumen kependudukan berupa: biodata penduduk: kk, c.akta, akta pencatatan sipil: kartu identitas anak: dan surat keterangan kependudukan terkait dokumen identitas lainnya setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian lembaga atau badan hukum indonesia wajib menhwa selanjutnya memohon perlu pula menyampaikan tentang kejadian pemilih tps kel hukum kecamatan limboto, memohon sudah meminta pendapat bawaslu kabupaten gorontalo, dan waktu itu bawaslu kabupaten gorontalo akan menjadikan kejadian tersebut sebagai informasi awal untuk dipelajari dan diproses sesuai ketentuan. bahwa bawaslu kabupaten gorontalo kemudian menjadikan hal tersebut sebagai temuan dengan nomor register: tm pb kab x11 dengan terlahir kpps kelurahan hukum kecamatan limboto dengan yang dibanggakan bahwa hasil akhir dari penanganan dugaan pelanggaran tersebut, oleh bawaslu kab gorontalo menyatakannya, dihentikan tidak ditindaklanjuti dengan alasan: temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihanrm bahwa dengan berdasarkan hasil kajian bawaslu kabupaten gorontalo tersebut, tentang dugaan pelanggaran guo yang dilakukan oleh kpps pada tps kelurahan hukum kecamatan limboto dihentikan tidak ditindaklanjuti juga sudah diumumkan pada papan pengumuman kantor bawaslu kabupaten gorontalo. bahwa dengan berdasarkan uraian atas, dalil pemohon mengenai tidak sahnya biodata yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gorontalo, kemudian menjadi alasan dilakukannya pemungutan suara ulang, adalah tidak berdasar dan beralasan hukum: bahwa mengenai dalil pemohon pada angka dan angka halaman mengemukakan sebagai berikut: bahwa pada hari rabu tanggal desember dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkatsaksi pemohon menuangkannya kedalam formulir model d kwk dan ditandatangani,.bahwa terhadap dalil pemohon atas, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa pemohon pada pokoknya menyatakan memohon mengabaikan kejadian khusus dan keberatan dari pemohon, yang tidak jelas apa isi dari keberatannya kepada memohon, bahwa pun kalau yang dimaksudkan keberatan pemohon, adalah mengenai pemilih tps kel hukum kecamatan limboto, memohon sudah menanggapinya untuk tps tersebut tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang, karena identitas pemilih yang telah memilih melalui telah sesuai dengan peraturan perundang undangan vide bukti bahwa adalah hak pemohon untuk mengajukan keberatan tetapi tidak semua keberatan pemohon harus ditanggapi oleh memohon, apalagi keberatan secara subtansi tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, bahwa mengenai dalil pemohon tentang pemilih tidak sah pemilih ganda, pemilih bawah umur, pemilih tidak seharusnya didaftar dalam tb), menurut memohon adalah sebagai berikut: bahwa menurut pemohon terjadi dpt ganda tps kayu merah kecamatan limboto, karena terdapat dua nama atas nama mustar palapa dpt nomor dan tps kayu merah atas nama kisah pomalingo, tps haya haya dan tps haya haya atas nama hasan mahapuli: bahwa berikut mengenai pemilih atas nama ari mustar palapa yang oleh pemohon menduga sebagai pemilih ganda, karena terdaftar dalam dua nomor urut dpt, adalah tidak benar ari mustar palapa terkualifikasi sebagai pemilih ganda, meskipun dalam dpt tps kelurahan kayumerah kecamatan limboto terdapat nama ari mustar palapa dengan memiliki nik yang berbeda terdaftar nomor urut (nik: dan nomor urut vide bukti bahwa yang bersangkutan hanya memilih kali, yang dapat dibuktikan dengan daftar hadir kwk tps kayu merah kecamatan limboto, yaitu hanya mengisi daftar hadir dpt pada nomor urut vide bukti bahwa dalam dalil ketiga pemohon halaman menyatakan sebagai berikut:. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut atas, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar kalau orang yang bernama hasan mahapuli adalah terkategori sebagai pemilih ganda, sebab senjata orang tersebut adalah orang yang berbeda, walaupun identitasnya ada kesamaan, seperti nama yang sama: hasan mahapuli, alamat: haya haya limboto barat, tanggal lahir: bahwa adapun yang menyebabkan kedua orang tersebut, memiliki kesamaan nama, alamat, dan tanggal lahir, karena memang keduanya adalah saudara kembar, bahwa identitas yang membedakan kedua orang tersebut adalah terdapat pada k nya masing masing, satu dengan nik: dan satunya lagi dengan nik: bukti ktp hasan mahapuli dengan nik: dan bukti ktp hasan mahapuli dengan nik: vide bukti bahwa dengan berdasarkan uraian atas, maka tidak benar dalil pemohon kalau pemilih atas nama hasan mahapuli, merupakan pemilih ganda, sehingganya dalil hukum pemohon guo harus dikesampingkan: bahwa selanjutnya dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat dpt ganda kecamatan limboto, kecamatan limboto barat, memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa untuk menentukan terjadinya dpt ganda yang menjadi ukuran dasar adalah jika nomor induk kependekan nik) ditemukan satu atau nik)telaga, telaga jaya dan kecamatan telaga biru, tilang,dibawa, pulubala., kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah keteledoran. bahwa tps desa motinelo kecamatan tabung, jumlah surat suara yang masuk surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikanmakng barat kecamatan tabungmaka terjadiahudusurat suaraime timur kecamatan tabung, jumlah surat suara yang masuk surat suara, jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara dan sesuai dengan kwk surat suara yang digunakan sebesar surat suara:. bahwa selanjutnya dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat dpt ganda kecamatan boliyohuto, bila, bolango hula, asparagus dan kecamatan motilangoomengenai dalil pemohon yang banyak mengutip putusan mahkamah konstitusi seperti putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii putusan mahkamah konstitusi php.d viii memohon menanggapinya sebagai berikut: bahwa putusan putusan yang dikutip oleh pemohon adalah putusan tahun bahwa saat itu dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh mahkamah konstitusi lebih banyak merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan pada saat itu belum ada pemilihan yang secara khusus mengatur tentang pemilihan kepala daerah, termasuk belum diatur secara detail tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pada tingkat proses pemilihan: bahwa sejak tahun sampai dengan adanya perubahan nomor tahun telah berlaku yang khusus mengatur tentang pemilihan kepala daerah beserta aturan pelaksanaannya, sehingga mahkamah konstitusi telah banyak menyelesaikan sengketa dengan merujuk kepada nomor tahun bahwa adapun kaedah kaedah hukum yang terdapat dalam putusan mahkamah konstitusi pasca berlakunya pemilihan tahun antara lain: mahkamah konstitusi hanya mengadili mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan: mahkamah konstitusi tidak ingin mengadili sengketa yang menjadi kewenangan lembaga lain seperti sengketa administrasi pemilihan, pidana pemilihan dan pelanggaran etika penyelenggara pemilihan: mahkamah konstitusi hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara, bahwa kesimpulannya, seharusnya pemohon mengutip putusan putusan mahkamah konstitusi yang dikeluarkan sejak diberlakukannya undang undang pemilihan kepala daerah yaitu nomor tahun untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, dan faktanya tidak ada dasar hukum baik perundang undangan maupun yurisprudensi yang relevan atas seluruh tuduhan pemohon dalam hal mempersoalkan perolehan suara, sehingga seluruh permintaan pemohon, baik untuk membatalkan hasil perolehan suara maupun perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang, kesemuanya tidak berdasar dan beralasan hukum: bahwa dengan berdasarkan seluruh uraiangabulkan eksepsi memohon, maka berdasar pula bagi mahkamahmenetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun yang tetap benar adalah sebagai berikut: perolehan tony jurus dan haryanto gobel, s.i.p suara dr. ir. nelson pomalingo, dan suara hendra hemat, s.t champ mayang, s.e., dan suara tomy ishak, s.i.p., dr. rustam wakili, s.e., s.h., m.h dan suara dicky gobel, s.eertanggal desertanggal september bukti fotokopi laporan formulir model nomor: lp pb kab tertanggal oktober bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go pm x perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan formulir model tanggal oktober bukti fotokopi kronologis dan pencernaan awal atas rekomendasi bawaslu dalam surat bawaslu nomor: k.go pm x perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan formulir model tertanggal oktober bukti fotokopi berita acara kpu kabupaten gorontalo nomor: ba kpu kab tentang tindak lanjut surat bawaslu kabupaten gorontalo, nomor: k.go pm x tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo nomor: py. sd kpu kab perihal tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, yang ditujukan kpu provinsi gorontalo, tertanggal oktober bukti fotokopi surat kpu provinsi gorontalo nomor: py. sd prov perihal tindak lanjut rekomendasi, tertanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo ditujukan kepada sdr. prof. dr. ir. nelson pomalingo, pd, nomor: py. und kpu kab perihal undangan klarifikasi, tanggal oktober yang hasilnya dituangkan dalam berita acara klarifikasi tertanggal september pukul wita, bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo ditujukan kepada sdr. robin bilondatu, nomor: py. und kpu kab perihal undangan klarifikasi atas laporan nomor: lp pb kab tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo ditujukan kepada prof. dr. aminuddin lmar, s.h.,mh dan dekan fakultas hukum universitas hasanuddin makassar nomor: pl. sd kpu kab perihal permohonan kesediaan, tanggal oktober yang dituangkan dalam berita acara keterangan ahli tertanggal oktober, pukul wita, bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo ditujukan kepada fery daud lando, s.ip, dan dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas samratulangi manado nomor: pl. sd kpu kab perihal permohonan kesediaan memberikan keterangan dan konsultasi, tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo yang ditujukan kepada dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri nomor: pl. sd kpu kab perihal permintaan keterangan, tanggal oktober bukti fotokopi surat tembusan dari kementerian dalam negeri republik indonesia nomor: otda perihal permintaan keterangan, tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo yang ditujukan kepada haryanto manan, se, kepala bidang anggaran badan keuangan kabupaten gorontalo nomor: py. und kpu kab perihal undangan permintaan keterangan, tanggal oktober yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi tertanggal oktober pukul wita, bukti fotokopi video pengumuman kepada publik melalui livestreaming pembacaan hasil tindaklanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, tanggal oktober bukti fotokopi pengumuman hasildan register oleh kpu kabupaten gorontalo dengan kpu kab tertanggal oktober pukul wita, bukti fotokopi berita acara pleno kpu kabupaten gorontalo nomor: ba kpu kab register oleh kpu kabupaten gorontalo dengan nomor: kpu kab tanggal oktober pukul wita: bukti fotokopi formulir model pqatl. dalam nomor: kpu kabtertanggal oktober bukti fotokopi ekspedisi surat formulir papal surat kpu nomor: py. sd kpu kab perihal tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo dan lembar tanggal oktober bukti fotokopi surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor: k.go hk. x perihal peringatan tertulis, tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo nomor: py. sd kpu kab perihal permohonan petunjuk dan arahan terkait peringatan tertulis atas tindaklanjut rekomendasi bawaslu kabupaten tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kabupaten gorontalo, tanggal oktober bukti fotokopi dokumentasi foto saat kpu kabupaten gorontalo melakukan konsultasi dan sekaligus menyampaikan laporan kepada kpu terkait proses tindak lanjut atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo, tertanggal oktober bukti fotokopi surat kementerian dalam negeri republik indonesia nomor: dukcapil, perihal penyerahan data agregat kependudukan perkecambahan semester tahun tertanggal desember bukti fotokopibukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan hunggalawa,epuhulawa kecamatan limboto tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan hukum kecamatan limboto tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan kayubulandulamayo selatan kecamatan talaga tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan modelidonal kecamatan telaga biru tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa tomato kecamatan telaga biru tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa pone kecamatan limboto barat tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa luwu'o kecamatan talaga jaya tps bukti fotokopi formulir hasimotinelo kecamatan tabung tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa tabung barat kecamatan tabung tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa moahudu kecamatan tabung tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa lime timur kecamatan tabung tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa ayumolingo kecamatan pulubala tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa bandung rejo kecamatan boliyohuto tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa belum kecamatan motilango tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa iloponu kecamatan dibawa tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa lolowau kecamatan dibawa tps bukti fotokopi formulir hasi kwk kelurahan desa duomo kecamatan tilang tps bukti fotokopi formulir hasil kwk kelurahan desa tabula kecamatan tilang tps bukti fotokopi daftar pemilih tetap tps kayu merah kecamatan limboto: bukti fotokopi formulir daftar pemilih dpt tps kelurahan hukum kecamatan limboto, bukti fotokopi ktp pemilih atas nama hasan mahapuli tps haya haya dan tps haya haya, fotokopi foto pemilih atas nama hasan mahapuli tps haya haya dan tps haya haya, bukti fotokopi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau model pemberitahuan kwk atas nama ari mustar palapa, nomor dpt tps kayu merah, bukti fotokopi penyataan ketua bawaslu portal media berita online yang secara terang mengakui memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pasangan calon (nomor urut pemohon), dan jelas mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berjanji untuk dapat jujur dan berintegritas: bukti fotokopi berita acara nomor: py. ba kpu kab tentang pembukaan kotak suara hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati gorontalo tahun tertanggal januari bukti fotokopi formulir model pemberitahuan tentang status temuan, tertanggal januari bukti fotokopi foto ketua koordinator revisi sdm, organisasi data informasi bawaslu kabupaten gorontalo: fotokopi foto anggota divisi hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa: bukti fotokopi biodata penduduk perekaman data elektronik warganegara indonesia atas nama arifin kullkayu merah kecamatan limboto,, bukti fotokopi lampirformulir model a11administrasi pemilihan yang bukan bila mana kesalahan tersebut benar benar adalah sebuah kereledoran. bahwa tps desa ayumolingo kecamatan pulubala, jumlah surat suara yang masuk surat suara jumlah surat suara rusak surat suara, jumlah surat suara yang digunakan surat suara dan sesuai kwk surat suara yang digunakan adanya ketidak belasan dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan dan bila dilihat dari lampiran kwk jumlahnya adalah setelah tem kami menghitung kembali terjadinya tetap ada perbedaan yaitu surat suara artinyabandung rejo kecamatan boliyohutdengan kwk jum lah surat suara yang digunakan surat suara padahal bila dihitung seharusnya surat suara yang artinytilango kecamatan motilangjumlah surat suara yang ada kwk tidak sesuai dengan hubungannya artinya terjadinya penggelembungan surat suara. maka kejadian in(satu) undang undanghuruf undang undang nomor tahunundang undang nomor tahunberikut: vide bukti pt nama pasangan calon perolehan haa tony jurus suara dan haryanto gobel, s.i.p( samntarasan abang cu"empat) adalah: suara suara suara atau sebesar (dua belas koma empat persen) dari jumlah suara sah. bahwa sesuai ketentuan huruf undang undang nomor tahun maka batas selisih suara pemohon dengan pihak terkait yakni (duioleh pihak terkait sebagai suatu kebenaran. adapun tuduhan dalil pemohon hanya bersifat asumsi dan tidak benar sebagai berikut: a.:if tsm)angka nomor halaman,tanggal padasebabkansi hand sanitizer ndp|uang seri bhm belle hula mandiri ujung cengkeh pewangi lidah buaya krg kesehatan rakyat gorontalo pewangi arab ndp nyata dalam pembangunan) buah cengkeh pewangi lidah buaya"cc.:ponu kecamatan dibawa, jumlah surat suara yang masuk surat suara dari jumlah dpt jumlah surat suara yang tidak digunakan surat suara,olowau kecamatan dibawaduomo kecamatan tilangratla kecamatan tilang, jumlah surat suara yang diterima surat suara dari jumlah dpt pemilih, dan sesuai kwk jumlah surat suara yang digunakaddaerahpoin nomor sampai nomor yang pada pokoknya menyatakan kpu kabupaten gorontalo tidak menindak lanjutiindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo sebagaimanak"dalil pemohon pada halaman poin yang pada pokoknya menyatakan peringatan tertulis bawaslu kabupaten gorontalo karena sikap abai dan penolakan, frase menindaksangati wakil bupati kabupaten gorontalo beserta para pendukungnya,,,, bahwa bukti bukti tersebut diatas bersesuaian dengan peristiwa yang termuat dalam vide bukti pt bahwa dalil pemohon pada halaman poin poin yang pada pokoknya menyatakan kpu kabupaten gorontalourat suara akan tetapi tidak dituliskan berapa jumlah sisa surat suara yang tidak digunakanpada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten mengeluarkan surat edaranmendasarkan kepada surat keputusan bupati gorontalo pada bulanpoin sampai dengan poin yang pada pokoknya mendalilkan bahwa robin bilondatu selaku pelapor pengadu melaporkan memohon atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) republik indonesia yang menyatakan memohon telah melakukan pelanggaran etik dan norma hukum ketentuan peraturan dkpp nomor tahun tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum adalah laporan yang tidak berdasarkan hukum. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa good non, kpu kabupaten gorontalo memohon) dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak melaksanakan rekomendasi bawaslu sehingga berujung pada putusan dkpp, maka sesuai asas hukum nullius memo common caperepotest injuries sua propria yang berartisesuai asas ini maka pihak terkait tidak boleh dirugikan olehpoiyang dikaitkan dengan pihak terkait adalah tidak benar. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: terkait pembentukan tim desk pilkadao2bahwa dalil pemohon pada halaman poin sampai dengan halaman mengenai terjadinya rangkaian kecurangan dan rangkaian pelanggaran yang belum selesai proses hukumnya tps tps dimaksud. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa gua non, jumlah surat suara yang dipermasalahkan tps tps dimaksud dan keseluruhannya memilih pemohon, maka suara tersebut juga tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait oleh karena jumlah suara yang dipersoalkan berjumlah (empat ratus lima) suara, sedangkan selisih suara dengan pemohon dengan pihak terkait adalah (dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan) suara. dengan demikian dalil pemohon haruslah dikesampingkan. bahwa walaupun demikian, pihak terkait menemukan kesalahan yang didalilkan oleh pemohon pada setiap tps dimaksud adalah tidak benar dengan uraian sebagai berikut:emohon memperoleh suara terbanyakepuhulawa kecamatan limboto, tps tersebut tidak ada keberatan dari pemohon. bukti pt tps kelurahan hukum kecamatan limboto,hukumkayubulanjustru pemohon memperoleh suara terbanyakdulamayo selatan kecamatan talagdelid kecamatan telaga biruonalimuatpone kecamatan limboto baratwoo kecamatan talaga jaytinelotabung baratmoahuduime timurayumolingo kecamatan pulubalbandung rejo kecamatan boliyohutoiloponolowauomotabulabahwa dalil pemohon pada halaman poin dan sampai dengan poin yang pada pokoknya menyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii yang pada pokoknya menyatakan bahwa mahkamah konstitusi jika menemukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm) dapat mendiskualifikasi pasangan calon yang melakukan pelanggaran tsm dimaksud adalah dalil menyesatkan dan tidak beralasan hukum. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa pemohon keliru dalam menjadikan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii sebagai referensi oleh karena pada mahkamah konstitusi pada saat itu berwenang mengadili perkara terstruktur, sistematis dan masif tsm) dimana kewenangan tersebut sudah hapus dengan berlakunyadengan demikian dalil pemohon sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan. terkait persoalan daftar pemilih tetap (dpt) bahwa pemohon halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya menyatakan terdapatnya banyak masalah pada daftar pemilih tetap dpt) berupa nama nama ganda, nik sama, kartu keluarga sama yang mencoblos satu tempat pemungutan suara tps) adalah dalil tidak berdasarkan hukum. menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa pada saat tahapan penetapan dpt semua pasangan calon telah menyetujui dan tidak ada keberatan dari semua pasangan calon peserta pilkada kabupaten gorontalo termasuk pemohon. masalah dpt ini pun dalam beberapa putusan mahkamah sudah dianggap sebagai permasalahan nasional dan tidak menjadi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilainya. bukti pt bahwa pemohon tidak dapat membuktikan bilamana semua orang yang termuat dalam dpt yang telah sahkan pemohon benar memberikan suaranya dalam pilkada kabupaten gorontalo pada tanggal desember kepada siapa pasangan calon suara tersebut diberikan sehingga ada salah satu pasangan calon yang mendapat ppk, akan tetapi apabila terdapat kejadian khusus tps tersebut maka yang menanda tangani formulir hanyalah ketua ppkkeuntungan yang pasti berapa jumlah suara yang didapat dari permasalahan dpt ini. bahwa pemohon tidak dapat membuktikan apakah memilih pihak terkait atau memilih pemohon sebagai satu peristiwa yang konkrit yang terjadi tiap tiap tps. sepengetahuan pihak terkait bahwa jumlah suara tiap tiap tps tidak pernah melebihi dpt yang sudah ditetapkan oleh memohon dan telah disetujui oleh saksi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten gorontalo bahwa justru pemohon lah yang melakukan pelanggaran dalam pilkada kabupaten gorontalo tahun sebagaimana terurai dibawah ini: bahwa pemohon dr. rustam hs. wakili, s.e., s.h, m.h., pada bulan september selaku ketua dewan pembina yayasan dulu limo pahala universitas gorontalo) melakukan pertemuan politik areal kampus universitas gorontalo. bukti pt bahwa dalam pertemuan tersebut calon bupati kabupaten gorontalo dr. rustam hs. wakili, se.sh.m.h., secara nyata melakukan pertemuan politik bersama millenial untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun bahwa adapun pertemuan tersebut membahas tentang langkah dan strategi untuk mempengaruhi pemilih milenial pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun bahwa pertemuan para milenial tersebut pernah laporkan kepada pihak bawaslu kecamatan limboto kabupaten gorontalo, akan tetapi laporan tersebut dihentikan oleh pihak panwascam limboto yang berpendapat bahwa kegiatan pertemuan calon bupati kabupaten gorontalo dr. rustam hs. wakili, se.sh.m.h., ruangan ketua dewan pembina yayasan dulu limo pahala universitas gorontalo) bukan bagian dari tempat pendidikan yang maksud dalam peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut atas, maka dapat simpulkan pertemuan para millenial areal kampus universitas gorontalo tersebut telah melanggar ketentuan juncto huruf undang undang nomor tahun berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon: bukti pt video rekaman fakta persidangan dkpp atas pengakuan robin bilondatu:, bukti pt fotokopi peraturan menteri keuangan pmk. tentang pengelolaan dana insentif daerah: bukti pt fotokopi surat edaran kementerian keuangan nomor: pkbukti pt bukti video press conference sidang kpu kabupaten gorontalo tanggal oktober bukti pt video rekaman fakta persidangan dkpp atas pengakuan wahyudi wakili: bukti pt fotokopi surat bawaslu kabupaten gorontalo nomor: lp kab x tertanggal oktober ptu calon bupati gorontalo ) diakses pada tanggal januari pukul wibsurat edaran nomor: bag. pem:, bukti pt fotokopi putusan nomor: pid. sus pn. lbo,epuhulawakayubulandesa dulamayo selatan kecamatan talaga, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa modelidonal kecamatan telaga biru: bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa dimuat kecamatan telaga biru: bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa pone kecamatan limboto barat: bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa woo kecamatan talaga jayamotinelo kecamatan tabung: bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa tabung barat kecamatan tabung:, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa moahudu kecamatan tabung, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa lime timur kecamatan tabung:, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa ayumolingo kecamatan pulubala, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa bandung rejo kecamatan boliyohuto, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa iloponu kecamatan dibawa, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa lolowau kecamatan dibawa, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa duomo kecamatan tilang, bukti pt fotokopi form hasil salinan kwk tps desa tabula kecamatan tilang, bukti pt fotokopi berita acara penetapan daftar pemilih tetap dpt): bukti pt bukti rekaman video orasi,gorontalo, perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo tahun sesuai dengangorontalo tahun adalah sebagai berikut: nama pasangan calon bupati dan jumlah wakil bupati gorontalo tahun perolehan suara hi. tony jurus hi.haryanto gobel prof.dr. ir. hi. nelson pomalingo,m. hendra hemat, tomy ishak dr. rustam wakili, se., sh.,mh mia bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan pada poin perlu disampaikan bawaslu kabupaten gorontalo telah merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan untuk mendiskualifikasiimembatalkan pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo nelson pomalingo hendra hemat nomor urut setelah menindaklanjuti laporan sdr. robin bilondatu dengan kronologis penanganan pelanggaran sebagai berikut: pd, bawaslu kabupaten gorontalo dapat menerangkan pokok laporan guo sebagai berikut bukti pk dugaan pelanggaran pada kegiatan jelajah wisata tanggal juli tahunnelson pomalingo hendra hemat, dugaan pelanggaran melaksanakan program yang dilakukan pada tanggal september tahun diduga permasalahan guomasyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan kabupaten gorontalotelah menyalahgunakan wewenang karenaada poin di. bukti pk bahwa setelah dilakukannya proses kajian awal bawaslu kabupaten gorontalo memutuskan dalam rapat pleno atas perkara guo sebagai berikut: menetapkan laporan pelanggaran guo telah memenuhi syarat formil dan materil melanjutkan pelanggaran guo untuk dilakukan registrasi d (buktitersebut pada tanggal juli tahun atau telah mendahului jadwal sebagaimana tertuang dalam kalender event gorontalo gemilang festival atau dengan sengaja memilih waktu sebelum pelaksanaan cuti kampanye yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan oktober tahun bahwa perbuatan dan atau tindakan dimaksud patut diduga adanya niat (mens rea) dan atau sikap batin terlahir an. nelson pomalingo menguntungkan dirinya sendiri sebagai calon bupati gorontalo dengan memanfaatkan program kegiatan pemerintah untuk menaikkan citra positif dimata publik agar kelak dapat terpilih kembali dalam pilkada, sehingga perbuatan guo melanggar ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terakhir kali denganngadakan sejumlah bantuan perikanan yang tidak berhubungan secara langsung dengan covidkegiatan(sembilan puluh hari) kerja, kemudian serta memanfaatkan kegiatan dan program pemerintah daerah untuk menaikkepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun sehingga perbuatan guo telah melanggar ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana diubah terkahir kali dengan tahun menyatakan terlahir kpu kabupaten gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi yang menetapkan pasangan calon nelson pomalingo hendra hemat sebagaimana ketentuan huruf pkpubahwa sebagaimana kesimpulan pada poin di. bukti pk bahwa atas rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo tersebut, kpu kabupaten gorontalo menindaklanjuti mengeluarkan serta mengumumkan kepada publik surat keputusan kpu nomor kpu kab terkait dengan tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo pada tanggal oktober tahun yang pada pokoknya terlahir nelson pomalingo tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dalam rekomendasi guo. bukti pk bahwa atas keputusan kpu kabupaten gorontalo nomor kpu kab bawaslu kabupaten gorontalo menyampaikan surat dengan nomor: k.go hk. x kepada kpu kabupaten gorontalo perihal peringatan tertulis, dikarenakan kpu kabupaten gorontalo tidak menindaklanjuti pendiskualifikasian pembatalan pasangan calon bupati dan wakil bupati gorontalo tahun nelson pomalingo hendra hemat nomor urut bukti pk bahwa terkait dalil pemohon pada poin sdr. robin bilondatu, anton abdullah, paris djafar, dan budiyanto bisa melaporkan memohon ketua dan anggota kpu kabupaten gorontalo) pada dewan kehormatan penyelenggara pemilu republik indonesia yang pada pokoknya ketua dan anggota kpu kabupaten gorontalo telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kabupaten gorontalo nomor k.go pm x dan telah disidangkan pada tanggal desember dengan nomor register perkara pke dkpp xi selanjutnya pada sidang pembacaan putusan dkpp nomor pke dkpp xi tanggal januari dkpp memutuskan yang pada pokoknya, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada terpadu rasi sayi selaku ketua merangkap anggota kpu kabupaten gorontalo terhitung sejak putusan dibacakan, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada, terhadap hal tersebut pemohon mengajukan keberatan kepada memohonmemohon mengabaikan kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan dari saksi pemohon. bahwa pada hari rabu tanggal desember dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat terpadu kadir kertosono, terpadu iii rusli z.b utiarahman, terpadu rion umar, dan terpadu rasi patahan masing masing selaku anggota kpu kabupaten gorontalo terhitung sejak putusan dibacakan. serta merehabilitasi terpadu wahyudi wakili, terpadu moh. hadiri arsyad, terpadu iii alexander kaaba masing masing selaku ketua dan anggota bawaslu kabupaten gorontalo bukti pk bahwa terkait dalil pemohon pada poin perlu disampaikan hal hal sebagai berikut: bawaslu kabupaten gorontalo tidak memperoleh informasi maupun menerima laporan temuan pelanggaran pemilihan terkait pembentukan tim desk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo tahun berdasarkan keputusan bupati gorontalo nomor tertanggal februari pada tanggal november bawaslu kabupaten gorontalo telah register temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor tm pb kab x1 yang dilakukan oleh kepala desa pangan kecamatan asparagus atas nama haris maji yang diduga telah melanggar juncto tahun yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan undang undang nomor tahun dalam proses penanganan pelanggaran terungkap fakta, keterangan, serta bukti bukti sebagai berikut: bukti pk bahwa tindakan dan atau perbuatan kepala desa pangan, kecamatan asparagus a.nlanjutkan periode'188yang dengan sengaja memberikan bahan kampanye (stiker)dr. slamet gangsaberdasarkan kajian dugaan pelanggaran guohndakannya. bahwa setelah dilakukan kajian dan pembahasan kedua bersama sentra gakkumdu unsur kepolisian dan kejaksaan, bawaslu kabupaten gorontalo meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan polres gorontalo untuk dilakukan penyidikan dengan nomor surat k.go pm x11 tertanggal desember bukti pk bahwa pada tahap penyidikan, polres gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga, saksi saksi, serta meminta keterangan ahli, selanjutnya memperhatikan keseluruhan fakta, keterangan dan bukti bukti penyidik polres gorontalo menetapkan haris maji sebagai tersangka serta melimpahkan berkas perkara kejaksaan negeri kabupaten gorontalo. sampai dengan saat ini perkara guo sementara disidangkan pengadilan negeri limboto. (vide bukti pk bahwa terkait dalil pemohon pada poin disampaikan keterangan sebagai berikut: berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kelurahan hunggaluwa kecamatan limboto, sesuai dengan yang tertuang dalam dalam model hasil salinan kwk bahwa jumlah pemilih dalam dpt sebanyak pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlahtermasuk sisa surat suara cadangan lembar, jumlah surat suara yang digunakan lembar. jumlah surat suara lembar, jumlah surat suara tidak sah lembar, jumlah suara sah dan tidak sah lembar. kemudian pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan limboto, panas kecamatan limboto menyampaikan saran perbaikan secara lisan kepada ppk kecamatan limboto untuk menyesuaikan dengan hasil kwk dan ppk kecamatan limboto melakukan pembetulan terhadap hal tersebut. kesalahan penulisan pada hasil salinan kwk pada kolom jumlah yang awalnya tertulis kosong x), seharusnya jumlah laki laki pemilih dan perempuan pemilih dengan total pemilihsebanyaktidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi. (vide bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kelurahan hepuhulayang disampaikan saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut serta panas kecamatan limboto menyampaikan saran dan sanggahan terkait ditemukan kekeliruan terhadap jumlah pengguna dpt yang seharusnya pemilih disabilitas tidak dikurangi dengan jumlah pengguna dpt hanya dijumlah tersendiri, seharusnya pemilih tersebut masuk pemilih dpt, kemudian penempatan surat suara tidak sah itu juga dituangkan oleh kpps dalam kategori surat suara keliru color, yang seharusnya kategori keliru dicoblos hasilnya kosong, dan semua ini tidak berpengaruh pada perolehan suara masing masing pasangan calon, hal ini didapati ketika kpps, pps, dan ppk melakukan penelusuran hasil kwk dan daftar hadir dpt tps kelurahan hepuhulawa,. yang keseluruhan kejadian khusus tersebut dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. terkait hal tersebut sudah diselesaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan limboto. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kelurahan hukum kecamatan limboto sesuai dengan yang tertuang dalam model hasil salinan kwk jumlah surat suara yang diterima pemilih, jumlah surat suara yang dikembalikansah lembar, jumlah surat suara tidak sahsaksi setiap pasangan calon dan panas kecamatan limboto memberikan saran perbaikan dan sanggahan tps kelurahan hukum terhadap jumlah perolehan suara yang keliru color tps, kpps menganggap jumlah surat suara keliru color sebanyak lembar, yang seharusnya surat suara tersebut merupakan surat suara tidak sah, namun kpps mengkategorikan surat suara tersebut dalam kolom surat suara keliru dicoblos. berdasarkan pernyataan ketua kpps, terjadi kekeliruan dan sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat kecamatan dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan panas kecamatan limboto. bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon terkait kejadian tps kelurahan hukum kecamatan limboto, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten gorontalo ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihdalam rapat pleno tingkat kecamatan, panwascam limboto dan saksi pasangan calon nomor urut telah menyampaikan keberatan dan saran perbaikan atas pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan yang menggunakan biodata kependudukan pada saat menggunakan hak pilihnya, karena pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) berdasarkan ketentuana.c.daftar hadir pemilih tambahan kwk . selanjutnya sebagaimana keberatan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh panas kecamatan limboto dan saksi pasangan calon nomor urut ppk kecamatan limboto telah menindaklanjuti keberatan dan saran perbaikan dengan menyampaikan akan ditindaklanjuti pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, sebagaimana hasil koordinasi ppk kecamatan limboto dengan kpu kabupaten gorontalo yang bertepatan ketua kpu kabupaten gorontalo. pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan kembali keberatan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih tps kelurahan hukum yangsetelah terjadi perdebatan antara kpu kabupaten gorontalo dan saksi pasangan calon, karena kpu kabupaten gorontalo tidak dapat memberikan keputusan mengenai permasalahan dimaksud maka saksi pasangan calon nomor urut meminta tanggapan terkait permasalahan tersebut kepada bawaslu kabupaten gorontalo. saat rapat pleno tingkat kabupaten, bawaslu kabupaten gorontalo menyampaikan saran perbaikan untuk menuangkan keberatan saksi pasangan calon nomor urut dalam formulir keberatan saksi dan selanjutnya menindaklanjuti temuan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bawaslu kabupaten gorontalo melakukan proses penanganan pelanggaran terkait temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap pemilih yang memberikan hak pilih dengan menggunakan biodata kependudukan warganegara indonesia pada hari pemungutan suara yang diizinkan oleh ketua dan anggota kpps pada tps kelurahan hukum kecamatan limboto, selanjutnya dilakukan registrasi temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan nomor register tm pb kab x11 dan dilakukan pembahasan pertama bersama unsur sentra gakkumdu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan materil temuan hasil pengawasan yang diduga melanggar ketentuan 187c juncto dan undang undang nomor tahun yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan undang undang nomor tahun setelah melakukan klarifikasi terhadap terduga, saksi saksi, dan pihak pihak pemberi keterangan, serta melakukan kajian terhadap fakta dan keterangan, bawaslu kabupaten gorontalo bersama sentra gakkumdu unsur kepolisian dan unsur kejaksaan melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya dengan memperhatikan fakta dan keterangan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tersebut tidak memenuhi unsur unsur dugaan yang dibanggakankayubulan kecamatan limboto sesuai dengan yang tertuang dalam model hasil salinan kwk jumlah pemilih.abupaten gorontalo terdapat kejadian khusus yang dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk pada hasil kecamatan terdapat kekeliruan penulisan jumlah surat suara yang rusak keliru color tertulis lembar yang seharusnya ditulis lembar. setelah dicermati oleh ppk terdapat tps kelurahan tenis dimana ada kekeliruan pengisian jumlah surat suara rusak keliru color tertulis seharusnya karena kpps masih menuliskan kembali surat suara tidak sah tps tersebut dan dituliskan kembali pada kolom jumlah surat suara rusak keliru color. kemudian pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor meminta untuk memastikan surat suara rusak keliru color dalam sampul kotak suara, kpu kabupaten gorontalo menyarankan untuk melihat bukti salinan foto hasil kwk pada info pemilu untuk meyakinkan semua pihak, akan tetapi saksi masih tetap meminta supaya membuka sampul dalam kotak suara, terkait hal itu kpu kabupaten gorontalo meminta rekomendasi saran pendapat bawaslu kabupaten gorontalo. bawaslu kabupaten gorontalo menyarankan agar membuka sampul surat suara rusak keliru color dan saran tersebut ditindaklanjuti dengan membuka sampul pada kotak suara. faktanya setelah sampul surat suara rusak keliru color dibuka tidak terdapat surat suara rusak keliru color. atas persetujuan semua pihak maka dilakukan pembetulan pada hasil kabupaten dan hasil salinan kecamatan yang dipegang oleh saksi dan bawaslu kabupaten gorontalo. (videsurat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color lembar, surat suara yang tidak digunakan lembar,limboto terdapat keberatan saksi setiap pasangan calon dan panas kecamatan limboto memberikan saran dan sanggahan tps kelurahan tenis terhadap perolehan suara yang keliru color tps, kpps menganggap jumlah surat suara tidak sah surat suara, namun kpps menempatkan suara tersebut kategori surat suara keliru color. pada surat suara keliru color seharusnya tertulis kosong x). sesuai pernyataan ketua kpps bahwa terjadi kekeliruan dan sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan limboto dan disaksikan oleh pasangan calon dan panas kecamatan limboto. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa dulamayo selatan kecamatan talagrapat pleno tingkat kecamatan, sesuai dengan laporan hasil pengawasan panas kecamatan talaga terdapat keberatan saksi yakni untuk pps desa dulamayo selatan tps terdapat selisih pada data penggunaan surat suara dimana jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tercatat sebanyak lembar yang seharusnya hanya sejumlah lembar setelah dilakukan pengurangan antara surat suara yang digunakan baik model hasi kwk maupun model hasil salinan kwk yang dipegang oleh saksi maupun panas kecamatan talaga sehingga panas kecamatan talaga merekomendasikan untuk melakukan pembukaan sampul surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai dan menghitung kembali serta memastikan surat suara tersebut benar sebanyak lembar, setelah memastikan surat suara sah dan tidak sah sama jumlahnya dengan surat suara yang digunakan, dan dari pembukaan sampul tersebut benar didapati sebanyak lembar surat suara yang tidak digunakan, statustersebut saksi pemohon menuangkannya kedalam formulir model d kwk dan ditanda tanganipenyelesaian untuk keberatan saksi pasangan calon nomor urut sudah diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan pembetulan data oleh pps dulamayo selatan. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa modelidtelaga biruara sah lembar, jumlah suara tidak sah lembar. selanjutnya berdasarkandisampaikan tps terjadi kesalahan pada data pemilih pada poin dan yaitu jumlah pemilih laki laki orang dan perempuan orang jumlah orang, oleh kpps tidak ditulis pada data pemilih namun ditulis pada pengguna hak pilih dan pada data penggunaan surat suara poinlembar yang seharusnya jumlahnya lembar, panas kecamatan telaga biru merekomendasikan untuk membuka sampul surat suara yang tidak terpakai dan menghitung kembali surat suara yang tidak terpakai. setelah dihitung jumlahnya lembar. (videterdapat kejadian khusus dan atau keberatan oleh saksi yang dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk berupa terjadi kesalahan penulisan pada surat suara yang diterima seharusnya berjumlah lembar namun oleh kpps hanya ditulis lembar. dan sudah diselesaikan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan telaga biru. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa tonaldan tingkat kabupaten gorontalo tidak adadimuatterdapat kejadian khusus pada tps berupa kesalahan penulisan pada data penggunaan surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru color tercantum yang seharusnya kosong karena surat suara tersebut merupakan surat suara yang tidak sah, namun oleh kpps ditulis pada surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru color, selanjutnya diperbaiki pada hasil salinan kwk yang dimiliki oleh saksi dan panas kecamatan telaga biru. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa pone kecamatan limboto baratk karena rusak keliru color sebanyaksaat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan limboto barat tidak terdapat kejadian khusus, tetapi kejadian khusus hanya tps dan tps selanjutnya bawaslu kabupaten gorontalo merekomendasikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat langsung sampul surat suara rusak keliru color dan sampul surat suara tidak digunakan. faktanya terdapat surat suara yang rusak keliru color. bahwa terkait hal tersebut bawaslu kabupaten gorontalo dan saksi pasangan calon tidak terdapat keberatan. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa woo kecamatan talaga jayberdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan talaga jaya pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan talaga jaya terdapat selisih surat suara. terdapat kekeliruan dalam penulisan hasil salinan kwk yakni jumlah surat suara tidak sah dihitung surat suara keliru color. panas kecamatan talaga jaya menyampaikan saran perbaikan dengan meminta ppk untuk memperlihatkan sampul surat suara keliru color tersebut kosong dan agar kekeliruan dalam penulisan hasil salinan kwk diperbaiki. maka berdasarkan hasil pengawasan, surat suara keliru color dalam hasil salinan kwk sudah diperbaiki dan diperlihatkan kepada saksi dan panas kecamatan talaga jaya.dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tabung, menurut penjelasan ppk kecamatan tabung yang menghadirkan pps terdapat kekeliruan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya tetapi ditulis karena jumlah surat suara yang keliru color lembar. dikarenakan kpps mengkategorikan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru color adalah sama dengan surat suara yang tidak digunakan. panas kecamatan tabung memberikan saran perbaikan untuk segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut pada rekapitulasi kecamatan dan dituangkan dalam hasil salinan kwk. terkait hal tersebut sudah diselesaikan rapat pleno tingkat kecamatantabung dan tingkat kabupaten gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi terhadap hasil penghitungan suara tps tersebut. (vide bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa motinelopengisiatas hal tersebut panas kecamatan tabung memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki dan selanjutnya hasil perbaikan dituangkan dalam model hasil kwk. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa tabung baratdalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tabung ada kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan oleh saksi terhadap saran perbaikan jumlah surat suara yang digunakan karena terdapat selisih sejumlah lembar, yang semestinya tidak ada surat suara yang dikembalikan karena rusak keliru color, tapi kpps menuliskan kemudian panas kecamatan tabung memberikan saran perbaikan untuk diganti dan hasil perbaikan dituangkan dalam model hasil kwk bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa moahudulembar.dan panas kecamatan tabung memberikan saran perbaikan untuk diperbaiki. terkait hal tersebut sudah diselesaikan pada rapat pleno tingkat kecamatan bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa lime timurtingkat kecamatan tabung berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan tabung pada jumlah surat suara yang tidak digunakan kpps lembar, kemudian saksi paslon nomor urut meminta ppk kecamatan tabung untuk membuka kotak suara untuk memastikan jumlah surat suara yang tidak digunakan kelebihan panas kecamatan tabung memberikan saran perbaikan agar yang dihitung hanya jumlah surat suara yang tidak digunakan saja. setelah dihitung jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah selanjutnya oleh ppk kecamatan tabung pada jumlah surat suara yang tidak digunakan diperbaiki menjadi dan dituangkan dalam hasil salinan kwk. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa ayumolingo kecamatan pulubalpulubala dan tingkat kabupaten gorontalo tidak ada kejadian khusus dan atau keberatan saksi bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa bandung rejo kecamatan boliyohuto, sesuai yang tertuang dalam model hasil salinan kwk jumlah pemilih dalam dpt jumlah surat suara yang diterimaboliyohuto dan tingkat kabupaten gorontalo tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi. (vide bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon pada poin berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan mootilango, kecamatan mootilango tidak terdapat nama desa motilango bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa iloponpada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dibawa terdapat penggunaan tipe pada hasil. kwk serta terdapat kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk yang diperoleh panwascam dibawa pada kolomyang seharusnya ditulis pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, panwascam dibawa menyampaikan saran perbaikan dengan meminta ppk dibawa untuk membuka sampul surat suara yang tidak digunakan' tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, untuk memastikan kebenaran angka guo dan telah dibuktikan jumlahnya adalah terkait hal tersebut panas kecamatan dibawa memberikan saran perbaikan untuk mengubah angka menjadi pada hasil salinan kwk dan hasil kecamatan kwk serta sikap, kemudian ditindaklanjuti oleh ppk dibawa dengan mengubah angka menjadi angka pada hasil salinan kwk yang diperoleh panas kecamatan dibawa. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa lolowadibawa disampaikan hasil pengawasan terdapat kesalahan penulisan hasil kwk terkait jumlah surat suara yang diterima. tertulis dalam hasil kwk adalah lembar, sedangkan jumlah seharusnya adalah lembar. kemudian untuk perbaikan direkomendasikan oleh panas kecamatan dibawa untuk membuka sampul dan menghitung seluruh surat suara yang diterima diantaranya pada kolom surat suara yang tidak terpakai, surat suara sah dan surat suara tidak sah, dalam hal memastikan kembali agar tidak terjadi perubahan jumlah yang sebenarnya, dan hasil perbaikan sudah dilakukan perubahan pada hasil sekaligus hasil salinan yang dipegang oleh saksi yang hadir beserta panas kecamatan dibawa. serta sudah diselesaikan pada rapat pleno tingkat kecamatan. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa duomotilang berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan tilang surat suara yang diterima tps desa dulu sebanyak lembar, seharusnya surat suara yang diterima untuk tps desa dulu lembar, sesuai dengan jumlah pemilih ditambah sehingga terdapat kelebihan surat suara yang diterima oleh tps desa duomo. terkait hal tersebut panas kecamatan tilang memberikan saran perbaikan agar penulisan jumlah surat suara yang diterima dalam model hasil kwk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang diterima kpps, akan tetapi saksi paslon nomor urut tetap tidak menyetujui, keberatan saksi tersebut dicatat dalam model keberatan. kwk. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps desa tabulalembar, jumlah surat suara yang digunakan lembar. bahwa pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tilang terdapat kesalahan penulisan pada hasil kwk dan sudah dilakukan perbaikan. bukti pk bahwa terkait dalil pemohon pada poin bawaslu kabupaten gorontalo tidak dapat memberikan keterangan, dikarenakan dalam dalil pemohon tidak mencantumkan nomor surat edaran sekretaris daerah, nomor surat keputusan bupati, dan perihal surat yang dimaksud. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten gorontalo pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten gorontalo tanggal desember saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor urut mempertanyakan pemahaman ppk terhadap pemaknaan model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. menurut saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut untuk kejadian khusus ditandatangani oleh ketua ppk, sedangkan pernyataan keberatan saksi seharusnya ditandatangani oleh ketua ppk dan saksi pasangan calon yang memberikan keberatan. terkait hal itu bawaslu kabupaten gorontalo memberikan saran perbaikan secara lisan pada saat pleno tersebut agar kedepannya kpu kabupaten gorontalo memaksimalkan bimbingan teknis untuk ppk dan kpps. bukti pk bawaslu kabupaten gorontalo telah menyampaikan saran perbaikan kepada kpu kabupaten gorontalo terhadap keseluruhan kejadian khusus maupun keberatan saksi, dan kpu kabupaten gorontalo telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten gorontalo pada saat rapat pleno tersebut. bukti pk bahwa terhadap dalil pemohon pada poin bawaslu kabupaten gorontalo telah memberikan keterangan sebagaimana pada poin halaman pada keterangan tertulis ini. bukti pk daftar pemilih tetap dpt) yang bermasalah bahwa pemohon menemukan banyak masalah pada daftar pemilih tetap dpt) yang ganda, baik nama yang sama, nomor induk kependudukan nik) yang sama, nomor kartu keluarga kk) yang sama satu tempat pemungutan suara tps), diantaranya sebagaimana dibawah ini: tps kayu merah kecamatan limboto, terdapat pemilih ganda dalam dpt yaitu nama yang sama atas nama ari mustar palapa akan tetapi nomor urut berbeda dalam dpt masing masing nomor urut dan tps kayu merah kecamatan limbototetapi tempat lahir berbeda yaitu lahir manado dan lahir kotamobagu pemilih yang bernama bisa pomalingo bahwa selanjutnya daftar daftar nama pemilih yang masuk dalam dpt kecamatan limboto, kecamatan limboto barat yang masuk dalam dpt ganda dan telah menggunakan hak pilihnya, baik dibeberapa tps, desa maupun kecamatan limboto dan kecamatan limboto barat, adapun pemilih ganda tersebut masuk dalam kategori pemilih yang sama tapi berbeda tempat lahir, pemilih yang sama tapi berbeda nik dan kk, pemilih yang sama tapi beda tempat pemungutan suara atau tps ny, tahun diajukan oleh: nama hendra thes alamat dusun merpati, desa fardu, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara nama umar umabaihi alamat dusun duren, desa wabah, kecamatan sarana, kabupaten kepulauan sulnomor fhb pilkada mk xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada dr. fahmi achmad, s.h., hum., rajin melissa, s.h., amirudin akses, s.h., m.h., fulham salim, s.h., m.h., ichsan lukman, s.h., roy rengga undang, s.h., m.h., imam asmara hakim, s.h., dan zaenal candi, s.h., m.h., advokat yang tergabung pada law office fahmi achmad partners yang beralamat rasa office park bo komplek perkantoran apartemen taman rasa, jalan rasa said, kuningan, jakarta selatan, dan surat kuasa khusus nomor mk skk fb&a tanggal februari memberi kuasa kepada dr. fahri achmad, s.h., m.h., desa irawan samir, s.h., m.h., dan agustin, s.h., advokat yag tergabung dalam law firm dr.fahri achmad, s.h., m.h. associates, berkedudukan jalan a.m. sangadji nomorll pemohon, terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula berkedudukan jalan pertamina, desa pole, kecamatan sarana utara, kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk. su kpu kab bertanggal januari memberi kuasa kepada muhammad yusril, s.h., m.h., muhammad hid, s.h., fadhil nugraha sofyan, s.h., jalal wangsa, s.h., dan hendrik, s.h., advokat pada kantor hukum isya yusril law firm (ialah), beralamat plaza niaga blok nomor sentul city, sentul selatan, kabupaten bogor, jawa bar, memohon: berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: nama hj. fifa adeningsi mus, s.h. alamat desa mangan rt. rw. kecamatan sarana kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara: nama ir. hi. saleh marasabessy, m.si. alamat desa foi rt. rw. kecamatan sarana kabupaten kepulauan sula,achmad taufan soedirdjo, s.h., m.h., samsudin, s.h., produk, s.h., rwanda munandar, s.h., zulfikar adityatma trade, s.h., dodi boy pena loa, s.h., m.h., daniel febrian karunia herpes, s.h., liberia lestari mana, s.h., hito rossi, s.h., dan ahmad ajaib, s.h., dan abd. aan akhbar, s.h., para advokat pengacara yang tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang, bahwa sekalipun dalam ketentuan tersebut persyaratan ambang batas telah diatur, namun berdasarkan beberapa putusan mahkamah konstitusi terkait,ustik: bahwa memperhatikan kriteria permasalahan dari berbagai putusan atas terdapat alas atau syarat pengecualian salah satunya putusan sengketa hasil pilkada kabupaten paniai, putusan, bahwa adapun permasalahan yang pemohon ajukan dalam permohonan sengketa pilkada kabupaten kepulauan sula tahun adalah terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana pemohon uraikan yaitu sebagai berikut: bahwa sebagaimana tercatat dalam formulir hasil salinan kwk, terjadi antara lain yaitu: kecamatan sarana: desa mangan tps dan tps desa fardu tps desa yaitu tps desa falah tps bahwa, terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman s d pada pokoknya menyatakan h. dan ir. saleh marasabessy, dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan sula tahun adalah keliru berdasarkan alasan alasan sebagai berikut: bahwa faktanya memohon tidak pernah menerima rekomendasi dari bawaslu tertanggal november sebagaimana dimaksud dalil pemohon tersebut diatas, bahwa samping itu memohon telah melaksanakan ketentuan dalam pelaksanaan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun sebagaimana telah diatur peraturan komisi pemilihan umum pkpu) tahun tentang perubahan keempat atas ppkpu tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umumarenanya terhadapoleh karenamaka memohon telah menetapkannya berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hkdan lembar klarifikasi kpu kab. kepulauan sula bkn pusat serta surat pengunduran diri vide: kode bukti dan bahwa, terhadap dalil pemohon dalam permohonannya angka halaman pada pokoknya menyatakandan desa mangan kecamatan sar termasuk proses penyegelan amplop pasca pemungutan suara untuk dimasukkan dalam kotak suara. bahwa terlebih lagi atas hal tersebut, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten kepulauan sula. bahwa, terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman s d pada pokoknya menyatakanahwa, apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut adalah bukan merupakan masalah keputusan memohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi tahun akan tetapi merupakan masalah pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan danlebih lagi berdasarkan bukti formulir model hasil kwk desa wai ina tps telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon serta tidak ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten kepulauan sula, lebih dari itu dalil pemohon demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon yang signifikan vide kode bukti bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya angka halaman sid pada pokoknya menyatakanwah ini: kecamatan sarana utara pada data pengguna surat suara tercatat surat suarya surat sebagaimana yang tercatat pada form model hasil kabupaten kwk, adalah dalil yang tidaklah benar, berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana memohon uraikan dibawah ini: bahwa atas hal tersebut diketahui pada formulir model hasil kwk desa vokalis tps jumlah pemilih dpt dp pht berjumlah dan pengguna hak pilih pht berjumlah data surat suara berjumlah dan tidak terpakai sebanyak surat suara, sehingga surat suara yang terpakai berjumlah bahwa dalam rekapitulasi kecamatan sarana utara pada formulir model hasil kecamatan kwk pada halaman desa vokalis diketahui dalam input jumlah suara yang tidak digunakan sebanyak sehingga terdapat kesalahan input pada tingkat kecamatan terdapat selisih suara dengan data surat tidak terpakai pada desa vokalis tps o1, hal ini terdapat kekeliruan penjumlahan pada formulir hasil kecamatan kwk kecamatan sarana utara pada halaman desa vokalis, dimana surat suara yang diterima sebanyak surat suara rusak surat suara yang tidak digunakan dan surat surat suara yang digunakan seharusnya surat suara yang digunakan adalah sebagaimana yang tercantum dalam formulir model hasil kwk desa vokalis tps vide kode bukti dan kecamatan mangold utara pada formulir model hasil kabupaten kotasebagaimana jawaban memohon sebelumnya angka poin huruf pada desa falabisahaya tpsahwa: kode bukti dan kecamatan mangold selatan bahwa pada formulir model hasil kabupaten kota kwk kabupaten mangold selatan terdapat selisih pengguna hak dengan penggunaan surat suara yangterhadap dalil tersebut, terdapat selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan mangold selatan dan formulir hasil kabupaten kwk sebanyak orang pemilih terdapat pada desa kapoor tps sebagaimana kejadian khusus kabupatenerdasarkan hal tersebut, makasemua saksi menandatangani formulir model hasil kwk. selanjutnya pada saat rapat pleno tingkat kecamatanwk. vide kode bukti dan kecamatan mangold utara timur bahwa data surat suara rusak surat suara sisa dan surat suara yang formulir model hasil kabupaten kota kwk), dapat memohon uraikan dibawah ini: bahwa terhadap dalil tersebut, pada formulir hasil kecamatan kwk kecamatan mangold utara timur dan formulir hasil kabupaten kota kwk halaman pada kolom kecamatan mangold utara timur, pada bagian data penggunaan surat suara tercatat surat suara yang diterima sebanyak jumlah surat suara rusak surat suara yang tidak digunakan sebanyak dan surat suara yang digunakan sebanyak jumlah ini sesuai dengan rincian perolehan suara pasangan calon atau suara sah dan tidak sah, vide kode bukti dan rekap model hasil kabupaten kotasuara yang digunakan, dapat memohon uraikan dibawah ini: bahwa terhadap dalil tersebut, selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada formulir hasil kabupaten kota kwk sebanyak orang pemilih terdapat pada kecamatan mangold utara yakni desa falabisahaya tps dengan selisih sebanyak dan pada tps desa kapoor dengan selisih sebanyak pada datakabupaten jugahasil kwk: vide: kode bukti dan bahwa berdasarkan alasan alasan memohon atas seluruh dalil dalil pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana telah ditetapkan oleh memohon, oleh karenanya permohonan pemohonabupaten sula provinsi maluku utaratahun yang benar adalah sebagai berikutalinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor: hkalinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor hkkabupaten kepulauan sula nomor: hk. kptrepublik indonesia nomor pp. kpt kpu v tentang pengangkatan anggota komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara periode tanggal mei bukti fotokopi salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula,fotokopi rekapitulasi data kependudukan semester tahunfardul kwk desa falahpastinya tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasi kwk desa umatnya tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa waisepa tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasi kwk desa fatkauyon tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa sample tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa wargkapoor tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk modapuhi tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasi kwk desa falabisahaya kwk desa capalulu tps tanggal desember desa foi tps dan tps desa pastinya tps desa umatnya tps kecamatan sulawesi timur:: desa warga tps kecamatan mangold selatan: desa buya tps dan tps kecamatan mangold utara: desa falabisahaya tps desa modapuhi tps selain dari permasalahan atas berikut pemohon jelaskan juga melalui tabel yaitu bawah ini: data pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan surat suara yang digunakan jaman surat humas cmn mengguna suagayang selisih cadangan gan ala bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa kabau pantai tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa wai ina tps tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kwk desa vokalis tps tanggal desember bukti fotokopi tanda terima komisi pemilihan umum kab. kepulauan sula, jenis dokumen: rekomendasi pemungutan suara ulang, tanggal desember pada pukul wit: fotokopi surat bawaslu yang ditujukan kepada memohon nomor: k.bawaslu ks pm. xi1 perihal: hasil penelitian dan pemeriksaan suara tps desa mangold dan tps desa waitulia kecamatan mangold tengah kabupaten kepulauan sula rekomendasi pemungutan suara ulang), tanggal desember fotokopi salinan surat kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hk. kpu kab il perihal mohon memberikan pertimbangan hukum, tanggal desember fotokopi salinan surat kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hk. sd kpu kab xi1 tanggal desember tentang tindaklanjut surat bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor: k.bawaslu ks pm. x11 tertanggal desember bukti fotokopi model kejadian khusus dan keberatan kecamatan: mangold utara kab. kepulauan sula provinsi maluku utara tersulawesi timurtengah, tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan sarana timur, tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan mangold selatan, tanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model hasil kabupaten kota kwk, perihasula, provinsi maluku utara, tanggal desember bukti fotokopi surat permohonan berhenti mengundurkan diri) sebagai pegawai negeri sipil tertanggal agustus atas nama fifa ade singgih mus, s.h. yang ditujukan kepada bupati pulau taliabu, tanggal agustus fotokopifotokopi salinan lembar klarifikasi komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula,november fotokopi surat keterangan pemerintah kabupaten pulau taliabu badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur nomor bppsdmk atas nama fifa ade singgih mus, s.h., tanggal agustus fotokopi tanda terima kpu kabupaten kepulauan sula tertanggal novemberyang menyerahkan joni pora, tim pasangan calon urut dan yang menerima abidin mandoti kasual teknis dan penyelenggaraan kpu kabupaten kepulauan sula): bukti fotokopi salinan formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk desa falabisahaya tps bukti fotokopi salinan formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk desa wabah tps fotokopi salinan formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk desa wabah tps bukti fotokopi salinan formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk desa capalulu tps bukti fotokopi salinan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, kabupaten kepulauan sula, provinsi maluku utara, tertanggal desember bukti fotokopi salinan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, tertanggal desember fotokopi salinan surat bawaslu kabupaten kepulauan sula yang ditujukan kepada memohon nomor: pm. k ks xii perihal: rekomendasi, tanggal desember fotokopi salinan surat bawaslu yang ditujukan kepada memohon nomor: pm. k ks xi1 perihal: rekomendasi, tanggal desember bukti fotokopi salinan berita acara kpu kabupaten kepulauan sulkecamatan mangold utarai.sula provinsi maluku utara yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa permohonan pemohon lebih difokuskan pada:padatsm) bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi melainkan kewenangan bawaslu. hal ini sesuai dengan putusan bawaslu kota bandar lampung yang telahemilihan walikota bandar lampung tahun putusan mana telah dibatalkan oleh mahkamah agung republik indonesia nomor: p pap tertanggal januari yang menetapkan kembali pasangan calon tersebut sebagai peserta pemilihan dengan keputusan kpu kota bandar lampung nomor: hk. kpt kpu kot ll tentang penetapan kembali pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun berdasarkan putusan mahkamah agung nomor: p pap(niet ontvankelijke verklaard):uladata agregat kependudukan semester dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sula, jumlah penduduk sebanyak jiwa bukti pt sehingga kriteria sesuai jumlah penduduk kabupaten kepulauan sula tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal dua persen) sesuai dengan tahun tentang pemilihan kepala daerah,umum kepala daerah kabupaten kepulauan sula adalah (seribu lima puluh tiga) suara: bahwa perolehan pasangan calon dengan rincian sebagai berikut: balada suara umabaihi (pemohon) masuki saleh marasabessy, pihak terkait) totalsuarasahcalon nomor urut (satu) adalah suara, bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut diatas maka selisih suara pemohon dengan pihak terkait sebesar suara dua ribu empat ratus dua puluh delapan) atau setara dengan (empat koma enam puluh satusehingga batas selisih suara pemohon dengan suara pihak terkait melebihi batas kriteria (dua persen), bahwa sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv kabupaten aceh singkilaceh singkilkot xvi kota pare pare provinsi sulawesi selatan tahun dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota kota pare paredalil pemohon pada romawi angka halaman demilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahunbahwa dalil pemohon tersebut di::timur par tengah loo dem ana bahwayaitu dan tps kecamatan mangold tengah desa capalulu, mana ada warga yang berdomisili luar kecamatan, luar kabupaten kepulauan sula diperbolehkan oleh memohon untuk mencoblos (terlampir bukti p), undangan, maka cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang: bahwa (bukti video terlampir),,,,yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi tersebut diatas tidak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun sama seperti peristiwa yang diuraikan dalam (enam) putusan tersebut diatas, hal ini menunjukkan bahwa pemohon telah keliru, tidak memahami dan salah dalam menafsirkan maksud mahkamah konstitusi untuk tidak menerapkan ketentuan undang undang nomor tahun dalam perkara guo, secara umum pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun berjalan dengan lancar sesuai dengan undang undang dan peraturan yang menganut asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adilada pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sulakamis buku:, sistematis, dan masif tsm) yang dituduhkan kepada pihak terkait yang tidak berkorelasi dengan perolehan hasil suara, yang meliputi (tujuh) hal sebagai berikut::bahwa dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif kepulauan sulasebaran tsm berikut pengaruh peristiwa peristiwa tersebut terhadap hasil perolehan suara, bahwa terkait dengan dalil dalil pelanggaran terstruktur, sistematis, dan ma, sistematis, danbahwa demikian halnya mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tsm) yang dituduhkan kepada pihak terkait yang meliputi (tujuhdan masif tsm) terhadap (tujuh: bahwa mohon eksepsi pihak terkait diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keterangan pihak terkait: bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun yang dilaksanakan pada tanggal desember sampai dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupatenkepulauan sulakepulauan sula berdasarkan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: pl. kpt kpu kab tanggal oktobersebanyak pemilihkepulauan sulakepulauan sula melainkan disebabkan oleh tingkat kesadaran dan keseriusan masyarakat pemilih kabupaten kepulauan sula dalam menentukan pemimpin yang bisa mengayomi dan mensejahterakan masyarakat kabupaten kepulauan sula lima tahun kedepan serta aktifnya memohon dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan bupati dan wakil bupati tahun seluruh pelosok kabupaten kepulauan sula, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon poin halaman yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun dengan ini pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikutdapat terjadi jumlah total kesalahan penginputan data, suara sah kecamatan (dimana seharusnya data sarana melebihi jumlah dpt, kolom pengguna hak pilih dan melebihi surat suara dpt tb), cadangan tempat dituliskan pada kolom data pemungutan suara, pemilih dpt tb). hal ini terjadi kecamatan sarana pada tps dan tps desa mangan bukti pt tps desa fardu bukti pt tps desa wabah bukti pt tps desa falah bukti pt tps dan tps desa foi bukti pt tps desa pastinya bukti pt dan tps desa umatntelahmaupuimurimur, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps desa waigoiyofa bukti pt tps desa waisepa bukti pt dan tps desa fatkauyon,engah, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps desa sample bukti pt sehingga pengguna hak pilih tps desa samplesample.,selatan, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps desa warga bukti pt sehingga pengguna hak pilih tps desa wargawarga,bahwa sebagaimana pemohon uraikan pada tabel bawah ini: jumlah falah wahana sja wai ipa sarana walau waiboga sulawesi timur sulawesi selatan mangold utara sulawesi barat gea one terjadi jumlah total suara sah kesalahan penginputan data, kecamatan mangoldselatan, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps dan tps desa buutarautara, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps desa falabisahaya bukti pt dan tps desa modapuhi salintengah, dimana data dengan selisih pemilih. pemilih tps desa kapoor bukti pt dan tps desa pasal salinan kwkaksi ikut menandatangani form model hasil salinan kwk, serta tidak ada temuan dan laporan bawaslu, pada tps desa perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut nomor urut pemohon) nomor urut nomor urut pihak terkait) bahwa terhadap dalil bahwa tidak benar ada permohonan pemohon poin mobilisasi pemilih dari luar halaman telah terjadi kecamatan dan dari luar mobilisasi pemilih yang kabupaten kepulauan sula memanfaatkan formulir yang menggunakan form sebanyak pemilih tps untuk memilih pada tps desa falabisahaya desa falabisahaya kecamatan kecamatan mangold utara, mangold utara, tps dan tps tps dan tps desa| desa wabah kecamatan wabah kecamatan sarana, sarana, dan tps desa dan tps desa capalulu capalulu kecamatan mangold kecamatan mangold tengah, tengah. dimana ada warga yang berdomisili diluar kecamatan, faktanya, pada tps desa falabisahaya diluar kabupaten kepulauan sula diperbolehkan oleh kecamatan mangold utara memohon untuk mencoblos, berdasarkan form hasi. bahwa pada saat pemilihan, warga masyarakat desa falabisahaya dan pemilih tersebut tidak dapat dipastikan apakah memilih pihak terkait atau justru memilih pemohon, mengingat perolehan suara pemohon sebanyak suara sedangkan perolehan suara pihak terkait sebanyak suara, bukti pt faktanya: padafaktanya tps desa capalulu kecamatan mangold tengahterhadap dalil bahwa dalil pemohon adalah permohonan pemohon poin tidak mendasar dan dalil yang halaman telah terjadi asumsi, faktanya berdasarkan pengumpulan ktp masyarakat form hasil salinan kwk tps secara masif untuk mencoblos desa foi kecamatan tps desa foi sarana jumlah dpt sebanyak kecamatan sarana (jumlah pengguna hak pilih dpt dpt pemilih)foi yang belum terdaftar dalam dpt datang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan edalil pemohon ago tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam pilkada untuk melaksanakan psu pemungutan suara ulang) sehingga selayaknya dikesampingkan oleh mahkamah. bahwa terhadap dalil bahwa berdasarkan data permohonan pemohon poin memohon, pemilih disabilitas halaman telah terjadi dalam pemilihan bupati dan penggelembungan suara dari wakil bupati kabupaten pemilih disabilitas yang tidak kepulauan sula tahun tercatat dpt pemilih fiktif), adalah sebanyak jiwa yang namun tercatat menggunakan terdiri dari pemilih disabilitas hak pilih daftar hasil laki laki sebanyak dan salinan kwk berjumlah pemilih disabilitas perempuan orang disabilitas yang terjadi sebanyak kecamatan bahwa adanya penambahan sebanyak pemilih disabilitas yang didalilkan oleh pemohon sebenarnya hanya terjadi kekeliruan dalam mengingat data pemilih disabilitas dalam |j2| kana ben mar biloba mangold tengah haa rata mango mangold barat aas bahwa telah terjadi pengisian formulir model hasil. formulir model hasil kwk penuh dengan coretan dan ada yang ditipu ex tidak pada tempatnya. perubahan formulir model hasil kwk tidak dicatat dalam formulir model kejadian khusus. form model hasil salinan kwk, misalnya terdapat pemilih yang sakit dan ikut memilih oleh kpps dicatatkan pada kolom data pemilih disabilitas:, tidak ada terjadinya pergeseran perolehan suara dan saksi pemohon tidak mengajukan keberatan serta tidak ada temuan atau laporan bawaslu: bahwa terhadap dalil bahwa terhadap pengisian form permohonan pemohon poin model hasil salinan kwk, halaman huruf telah seluruh jenjang penyelenggara terjadi pengisian formulir model sudah diberikan bimbingan hasil kwk tidak pada |teknis oleh kpu ri, kpu halaman administrasi pemilih provinsi, dan kpu dan penggunaan surat suara, kabupaten kota berdasarkan tetapi lebih dahulu melakukan tata cara pengisian form model proses penghitungan suara. hasil salinan kwk sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa terhadap dalil pemohon, tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci tps desa dan kecamatan mana terjadi pengisian form model hasil salinan kwk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dalil pemohon harus dikesampingkabenar ada beberapa permohonan pemohon poin form model hasil salinan halaman huruf telah kwk yang terdapat coretan dan terjadi formulir model hasil ber tip ex dengan alasan terjadi kwk penuh dengan coretan kekeliruan dalam pengisian atau dan ada yang tip tidak salah dalam penjumlahan. pada tempatnya. selanjutnya kekeliruan dalam pengisian atau salah dalam penjumlahan tersebut dilakukan perbaikan oleh kpps yang disaksikan oleh masing masing saksi pasangan calon dan pengawas tps,perubahan formulir dan mengada ada, mengingat model hasil kwk tidak pemohon tidak menerangkan dicatat dalam formulir model dengan jelas tps, desa, dan kejadian khusus. kecamatan mana perubahan form model hasil salinan kwk yang dimaksud oleh pemohon, selain itu, perbaikan atau perubahan form model hasil salinan kwk tidak dilarang oleh peraturan perundang udangan yang berlaku sepanjang dibubuhi para oleh ketua kpps sebagai bukti keabsahan perbaikan dalam form model hasil salinan kwk dan hal tersebut saksikan oleh pengawas tps dan saksi masing masing pasangan calon, selanjutnya terhadap adanya perbaikan atau perubahan form model hasil salinan kwklembaran formulir model dan mengada ada, mengingat hasil kwk tidak berada pemohon tidak menerangkan dalam plastik dan tidak disegel. dengan jelas tps, desa, dan kecamatan mana terjadi lembaran form model hasil salinan kwk tidak berada dalam plastik dan tidak disegel yang dimaksud oleh pemohon, selain itu, hal tersebut sangat tidak mungkin terjadi mengingat setiap pendistribusian logistik termasuk lembaran form model hasil salinan kwk selalu mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan setempat dan pengawasan dari bawaslu. faktanyketidaksesuaian antara dan mengada ada, mengingat nama nama pada formulir pemohon tidak menerangkan model daftar hadir pemilih dengan jelas tps, desa, dan kwk, formulir dan kecamatan mana terjadi formulir model ph.bahwa daftar hadir pemilih dalam satu tps telah diisi oleh petugas kpps berdasarkan pemilih yang hadir sesuai dpt, pemilih ktp suket untuk pemilih tb, dan pemilih pindahan a5) untuk pemilih ph. g@uad non terjadimaka seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada bawaslu atau pengawas tingkat tpssurat bawaslu permohonan pemohon poin kabupaten kepulauan sula halaman telah terjadi nomor: k.bawaslu pelanggaran tps. ks pm. x11 desa mangold dan tertanggal desember tps. desa waitulia telah diterima oleh kpu pada kecamatan mangold tengah tanggal desember berdasarkan hasil sedangkan pemilihan bupati dan rekomendasi bawaslu wakil bupati kabupaten kabupaten kepulauan sula kepulauan sula tahun nomor: k.bawaslu dilaksanakan pada tanggal ks pm. x11 desember dengan tertanggal desember demikian, berdasarkan yang pokoknya menyatakan: pkpu nomor tahun untuk dilakukan pemungutan tentang pemungutan dan suara ulang, namun kpu penghitungan suara pemilihan kabupaten kepulauan sula gubernur dan wakil gubernur, tidak pernah mengindahkan bupati dan wakil bupati, rekomendasi bawaslu dan atau walikota dan wakil tersebut, total dpt atas tps walikota sebagaimana telah tersebut diatas sebanyak diubah terakhir dengan pkpu jiwa.ekomendasi bawaslu tersebut telah melampaui batas waktu (dua) hari setelah pemungutan suara dilaksanakan. bahwa terhadap dalil bahwa sepengetahuan permohonan pemohon poin pihak terkait rekomendasi halaman memohon panwascam nomor: telah mengabaikan beberapa pm k.pasca rekomendasi dari bawaslu mu xi xi1 tentang bawaslu kecamatan melakukan pembukaan mangold utara) terkait dengan amplop daftar hadir untuk keberatan saksi pemohon, dicocokkan dengan model sehingga sangat merugikan hasil kwk, tps desa pemohon antara lain yaitu modapuhi kec. mangold sebagai berikut: utara, telah dilaksanakan nomor oleh ppk kec. mangold pm k.pasca utara: muj xi xii tentang bahwa sepengetahuan melakukan pembukaan pihak terkait rekomendasi amplop daftar hadir untuk panwascam nomor: dicocokkan dengan model pm k.pasca hasil kwk, tps mu xi x11 tentang desa modapuhi kec. melakukan pembukaan mangold utara. sampul surat suara sisa yang nomor: tidak digunakan dan sampul pm k.pasca formulir model muj xi xi1 tentang dan daftar hadir, melakukan pembukaan kecamatan mangold utara, sampul surat suara sisa telah dilaksanakan oleh ppk yang tidak digunakan dan kec. mangold utara: sampul formulir model bahwa sepengetahuan a4, dan daftar pihak terkait rekomendasi hadir, kecamatan panwascam nomor: mangold utara. pm k.pasca nomor: mu xi xi1 tentang pm k.pasca melakukan pembukaan mu xi xi1 tentang sampul a4, atb, melakukan pembukaan pemberitahuan, daftar sampul a4, atb, hadir, tps desa pemberitahuan, daftar falabisahaya, kec. mangold hadir, tps desa utara, telah dilaksanakan falabisahaya, kec. mangold oleh ppk kec. mangold utara. utara, pm k.pasca bahwa sepengetahuan mu xi xi1 tentang pihak terkait rekomendasi melakukan pembukaan panwascam nomor: sampul dan amplop daftar pm k.pasca hadir untuk dicocokkan mu xi xi1 tentang dengan model hasil melakukan pembukaan kwk, tetap tidak ditemukan sampul dan amplop daftar kecocokan model hasil hadir untuk dicocokkan kwk hal. maka kami dengan model hasil kwk, rekomendasi ulang tetap tidak ditemukan untuk membuka sampul kecocokan model hasil suara sah dan suara tidak kwk hal. maka kami sah untuk dihitung ulang, rekomendasi ulang untuk tps desa membuka sampul suara sah falabisahaya, kec. mangold dan suara tidak sah untuk utara. dihitung ulang, tps nomor: desa falabisahaya, kec. pm k.pasca mangold utara, telah mu xi xi1 tentang dilaksanakan oleh ppk kec. melakukan pembukaan mangold utara, sampul suara sah, tidak sah bahwa sepengetahuan dan surat suara tidak pihak terkait rekomendasi digunakan untuk hitung panwascam nomor: ulang, tps desa pm k.pasca falabisahaya, kec. mangold mu xi xi1 tentang utara. melakukan pembukaan sampul suara sah, tidak sah dan surat suara tidak digunakan untuk hitung ulang, tps desa falabisahaya, kec. mangold utara, telah dilaksanakan oleh ppk kec. mangold utara, bahwa terhadap dalil bahwa perlu diketahui pada saat permohonan pemohon poin pemilihan saksi pemohon tidak halaman telah terjadi mengajukan keberatan sama pelanggaran tps desa sekali, dan tidak ada temuan dari kabau pantai, dimana salah pengawas tps gua non satu pemilih atas nama pemilih peristiwa tersebut terjadi maka artis limata dengan sudah seharusnya diselesaikan menggunakan kartu tingkat tps pada saat keluarga) tanpa ktp dan surat pencoblosan, dan hal ini juga keterangan. merupakan tindak pidana pemilihan yang merupakan kewenangan pengawas pemilihan, dan bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa dpt tps desa kabau pantai sebanyak pengguna hak pilih dalam dpt sebanyak sedangkan sebanyak dan sebanyak adapun hasil perolehan suara untuk masing masing pasangan calon pada tps desa kabau pantai, kec. sulawesi barat, sebagai berikut bukti pt nomor urut pemohon) nomor urut nomor urut pihak terkait) bahwa terhadap dalil bahwa dalil pemohon adalah permohonan pemohon poin dalil yang mengada ada dan halaman telah terjadi tidak benar, faktanya pihak penyalahgunaan yang terkait telah mengajukan dilakukan oleh memohon pada pengunduran diri sebagai saat menetapkan pasangan aparatur sipil negara, dan atas calon tertanggal september pengajuan pengunduran diri memohon terbukti telah tersebut bupati pulau taliabu mengabaikan rekomendasi telah menerbitkan keputusan bawaslu tertanggal bupati pulau taliabu nomor: november yang pts pt 1x pokoknya tidak ditindaklanjuti tanggal september oleh memohon yang dengan tentang pemberhentian dengan sengaja meloloskan pasangan hormat sebagai pegawai negeria model daftar hadir pemilih kwk, formulir dan formulir model ph. bahwa telah terjadi pelanggaran tps desa mangold dan tps . maka cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang: bahwa memohon juga antara lain yaitu sebagai berikut: nomor: pm k.pasca.muj ix x11 tentangamatan mangold utara, nomor: pm k.pasca.muji x11 tentang melakukan pembukaan sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul formulir model tb., dan daftar hadir, kecamatan mangold utara: nomor: pm k.pasca.muj ix x11 tentang melakukan pembukaan sampul a4, atb, pemberitahuan, daftar hadir, tps desa falabisahaya, kecamatan mangold utara: nomor: pm k.pasca.muj ix x11 tentangcalon nomor urut walaupun sipil atas nama fifa ade tidak memenuhi syarat singgih mus, s.h. dengan pencalonan sebagai calon nip. bupati dan wakil bupati bukti pt dan keputusan kabupaten kepulauan sula, (tersebut sudah dilampirkan karena tidak dapat sebagai syarat pencalonan melampirkan bukti surat kpu kabupaten kepulauan sula pemberhentian sebagai berdasarkan tanda terima aparatur sipil negara asn) surat komisi pemilihan umum pada saat mendaftar sebagai kabupaten kepulauan sula pasangan calon kepala tertanggal november daerah. bukti pt terkait dengan rekomendasi bawaslu tertanggal november sebagaimana dalil pemohon, sepanjang sepengetahuan pihak terkait rekomendasi bawaslu tertanggal november yang khusus menyangkut dengan permasalahan persyaratan pencalonan, tidak pernah ada. dengan demikian dalil tersebut beralasan dan patut untuk dikesampingkatelah terjadi merupakan dalil yang asumsi pelanggaran yang dilakukan dan mengada ada, mengingat oleh memohon pada tingkat hal tersebut sangat tidak kpps kelompok mungkin terjadi dikarenakan penyelenggara pemungutan setiap pendistribusian logistik suara) dan ppk panitia termasuk kotak suara selalu pemilihan kecamatan) dimana mendapatkan pengawalan dari terdapat amplop dalam kotak aparat keamanan setempat dan suara tidak tersegel yang pengawasan dari bawaslu. terjadi tps o1, faktanya tidak ada temuan dan dan desa mangan laporan bawaslu: kecamatan sarana. tan tandalil pemohon adalah permohonan pemohon poin mengada ada, faktanya pada halaman telah saat pelaksanaan pemilihan terjadi pemilih yang saksi pemohon tidak menggunakan hak pilihnya mengajukan keberatan terhadap lebih dari satu kali, hal ini permasalahan tersebut tingkat terjadi tps desa warna tps dan saksi pemohon kecamatan sulawesi barat. menandatangani form dimana terdapat pemilih yang salinan hasil kwk bukti pt sakit tidak dapat menggunakan serta tidak ada laporan dan hak pilihnya dengan benar, temuan dari pengawas akan tetapi anaknya pemilihan pada tps tersebut:. bahwa terhadap dalil bahwa setelah pihak terkait permohonan pemohon poin mempelajari dan meneliti form halaman telah model hasil kecamatan terjadi penambahan suara kwk sarana utara yang pada form model hasil disandingkan dengan form kabupaten kwk yang hasil kabupaten, maka dilakukan oleh memohon yang terdapat kekeliruan merugikan pemohon penjumlahan pada hasil sebagaimana dibawah ini: kecamatan kwk sarana utara, dikarenakan adanya kecamatan sarana utara salah input penjumlahan pada pada data pengguna surat hasil kecamatan kwk suara tercatat surat sarana utara pada desa suara, sedangkan surat vokalis. dalam hasil suara rusak pada kecamatan kwk sarana kecamatan sarana utara utara pada desa vokalis surat suara, surat suara tertulis surat suara yang sisa yang tidak digunakan diterima sebanyak surat surat suara dan surat suara rusak sebanyak surat suara yang digunakan suara yang digunakan surat suara total surat sebanyak seharusnya suara bukanya surat surat suara yang digunakan sebagaimana yang tercatat adalah sebanyak bukan pada form model hasil sebanyak sehingga kabupaten kwk. dalam hasil kecamatan kecamatan mangold utara kwk tertulis jumlah pengguna pada form model hasil surat suara tercatat sebanyak kabupaten kwk, pada yang seharusnya kecamatan mangold utara sebanyak terhadap terdapat selisih pengguna kejadian tersebut memohon hak dengan sudah menuangkan dalam penggunaan surat suara model kejadian khusus, seharusnya antara pengguna hak pilih dan bahwa setelah pihak terkait penggunaan surat suara mempelajari dan meneliti form harus sama, tidak boleh model hasil kecamatan berbeda, sebab orang pemilih hanya kwk, terdapat selisih mendapatkan surat pengguna hak suara dengan suara. penggunaan surat suara pada kecamatan mangold utara, hal kecamatan mangold ini terjadi karena pada tps selatan desa falabisahaya terdapat pada form model hasil orang pemilih yang tidak kabupaten kwk, pada menandatangani daftar hadir kecamatan mangold sehingga tidak berjumlah pada selatan terdapat selisih pengguna hak pilih, namun pengguna hak perolehan suara sah dan tidak dengan penggunaan surat sah sudah dihitung dan suara seharusnya disaksikan oleh pengawas antara pengguna hak pilih tps dan para saksi dan pengguna surat suara pasangan calon mengakui harus sama, tidak boleh jumlah perolehan suara sah berbeda, sebab orang dan tidak sah dari masing pemilih hanya masing pasangan calon dan mendapatkan surat semua saksi menandatangani suara. hasil kwk. selanjutnya kecamatan mangold utara pada saat rapat pleno timur tingkat ppk sudah dilakukan data surat suara rusak penghitungan ulang perolehan surat suara sisa dan suara sah dan tidak sah dari surat suara yang digunakan masing masing pasangan total surat suara yang calon yang hasilnya sesuai diterima seharusnya dengan hasil kwk. bukan sebagaimana terhadap kejadian tersebut yang tercatat dalam surat memohon sudah suara yang diterima pada menuangkan dalam model kecamatan mangold utara kejadian khusus: timur. rekap model hasil bahwa setelah pihak terkait kabupaten kwk mempelajari dan meneliti form total pengguna hak pilih model hasil kecamatan sedangkan surat kwk, pada tps desa suara yang digunakan kapoor diduga terdapat hanya seharusnya orang pemilih yang tidak total pengguna surat suara menandatangani daftar hadir sama dengan total surat sehingga tidak berjumlah pada suara yang digunakan., serta menandatangani hasil kwk. terhadap kejadian tersebut memohon sudah menuangkan dalam model kejadian khusus: bahwa setelah pihak terkait mempelajari dan meneliti form model hasil kabupaten kwk pada kecamatan mangold utara timur, pada bagian data pengguna surat suara tercatat surat suara yang diterima sebanyak jumlah surat suara rusak sebanyak surat suara yang tidak digunakan sebanyak dan surat suara yang digunakan sebanyak faktanya jumlah antara surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan telah sesuai dengan rincian perolehan suara pasangan calon: bahwa setelah pihak terkait mempelajari dan meneliti form model hasil kabupaten kwk, selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada hasil kabupaten kwk terdapat sebanyak orang pemilih pada tps desa falabisahaya dan sebanyak orang pemilih pada tps desa kapoor yang diduga tidak menandatangani daftar hadir, sehingga tidak berjumlah pada pengguna hak pilih, namum perolehan suara sah dan tidak sah telah dihitung serta disaksikan oleh pengawas tps, selanjutnya masing masing saksi pasangan calon mengakui jumlah perolehan suara san dan tidak, gua non, terhadap dalil permohonan pemohon tersebut secara signifikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pemohon terhadap suara pihak terkait, bahwa dalil pemohon nomor bahwa terhadap dalil halaman pemohon pemohon adalah keliru, mendalilkan menggunakan bahwa seharusnya pemohon undang undang nomor menggunakan undang tahun tentang undang tentang pemilihan pemilihan umum gubernur, bupati, walikota yaitu undang undang nomor tahun yang terakhir diubah dengan undang undang nomor tahun bahwa dengan demikian pemohon telah keliru menggunakan dasar hukum dalam pelaksanaan pilkada, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon nomor sampai nomor halaman yang pada pokoknya merupakan penegasan atas permasalahan dpt,,yang kualifikasi oleh pemohon sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh tps kabupaten kepulauan sula, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta sebagaimana yang telah uraikan dalam keterangan pihak terkait pada tabel diatas, dengan demikian beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon nomor halaman dimana pemohon mendalilkan mengunakan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum merupakan dalil yang keliru dan mengada ada. pemohon seharusnya menggunakan undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu undang undang nomor tahun yang terakhir diubah dengan undang undang nomor tahun dengan demikian, pemohon telah keliru menggunakan dasar hukum dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun bahwa perlu diketahui oleh mahkamah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun justru pemohonlah yang melakukan sejumlah pelanggaran pelanggaran dan atau kecurangan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dimaksud, mengingat pemohon adalah bupati petahana kabupaten kepulauan sula. bahwa terbukti ada beberapa pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh pemohon selaku bupati petahana kabupaten kepulauan sula, antara lain: pemohon melibatkan oknum asn dan pejabat lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula, dengan cara menyuruh kabar umum setda kabupaten kepulauan sula atas nama zulkifli umasangaji membawa uang senilai (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)bukti pt dimana dalam laporan tersebut pemohon diduga telah melanggar huruf undang undang nomor tahun pemohon juga memberikan uang sejumlah rp. (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. zulkifli umasangaji sebagai aparatur sipil negara kabar umum) setda kabupaten kepulauan sulavide bukti pt bahwa pemohon bupati aktif) telah menggunakan fiber boat nelayan yang merupakan bantuan dana desa untuk para nelayan. fiber boat nelayan dimaksud dipergunakan untuk kepentingan kampanye pemohon sebagai kendaraan antar jemput pemohon depan pelabuhan desa waiting kecamatan mangold timur. apabila para nelayan tidak mau menjemput pemohon bupati) dan atau tidak ikut meramaikan acara kampanye tersebut maka fiber boat para nelayan ditarik, bukti bahwa kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sula bpk. adam masuki bersama beberapa orang staf menarik satu unit mesin laut milik kelompok nelayan desa umatnya kecamatan sarana kabupaten sula, dengan alasan kelompok nelayan tersebut tidak memenangkan pemohon, bukti bahwa keterlibatan asn dalam pemenangan pemohon selaku bupati petahana. hal ini pihak terkait ketahui berdasarkan temuan bawaslu kabupaten kepulauan sula, dimana kejadian pelanggaran ini telah dilaporkan bawaslu kepada komisi aparatur sipil negara kain) untuk ditindaklanjuti, bukti il. petit berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikanyang diumumkan pada hari kamis, tanggal desember pukul wit: menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan hendra thes pd. dan drs. umar jawungewoton zulfahri abdullah s.ik dan ismail mao fifa adeningsih mus, s.h. dan ir. saleh marasabessy, pihak terkaitdihitung ulang, tps desa falabisahaya, kecamatan mangold utara, nomor: pm k.pasca.muj ix x11 tentang melakukan pembukaan sampul suara sah, tidak sah dan surat suara tidak digunakan untuk dihitung ulang, tps desa falabisahaya, kecamatan mangold utara: bahwaamatan sulawesi barat bukti foto dan video terlampir): bahwa.h., dan ir. h., m., saleh marasabessy, si., dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan sula tahun (bukti terlampir): bahwabukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula nomor: hk kpt kpu kabkeputusan komisi pemilihan umumdata agregat kependudukan semester kabupaten kepulauan sula: bukti pt fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan sulapt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps dan tps desa mangan, kecamatan sarana: bukti pt fotokopi form model hasil kecamatan kwk, tps desa fardu, kecamatan sarana: bukti pt fotokopi form model hasil kecamatan kwk, tps desa wabah, kecamatan sarana, bukti pt fotokopi form model hasil kecamatan kwk, tps desa falah, kecamatan sarana, bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa foi, kecamatan sarana, bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa pastinya, kecamatan sarana bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa umatnya, kecamatan sarana: bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa waigoiyofa, kecamatan sulawesi timur: bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa waisepa, kecamatan sulawesi timur: bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa fatkauyon, kecamatan sulawesi timur, bukti pt fotokopi model hasil kecamatan kwk, tps desa sample, kecamatan sulawesi tengah: bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, tps desa warga, kecamatan sulawesi selatan, bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, tps dan tps desa buya kecamatan mangold selatan, bukti pt fotokopi formulir model hasil kecamatan kwk, tps desa falabisahaya, kecamatan mangold utara tanggal desember bukti pt fotokopi form model hasil kecamatan kwk, tps desa modapuhi kecamatan mangold utara, bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk, tps desa kapoor, kecamatan mangold tengah, tanggal desember bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk, tps desa pasal, kecamatan mangold tengah, tanggal desember bukti pt fotokopi form model hasil salinan kwk, tps desa falabisahaya, kecamatan mangold utarcapalulu, kecamatan mangold tengah, tanggal desember bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk, tps desa foi, kecamatan sarana, tanggal desember bukti pt fotokopi form model hasil salinan kwk, tps desa kabau pantai, kecamatan sulawesi barat, tanggal desember bukti pt fotokopi keputusan bupati pulau taliabu nomor: pts pt 1x tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, tanggal september bukti pt fotokopi tanda terima surat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan, tanggal november bukti pt fotokopi model hasil salinan kwk, tps desa wai ina, kecamatan sulawesi barat, tanggal september bukti pt fotokopi laporan nomor pl pb kab x1 terhadap asn, tanggal november bukti pt cetak berita online reportmalut.com. politik uang yang dilakukan oleh asn yang bernama zulkifli umasangaji tanggal november bukti pt cetak berita online. menggunakan fiber boat nelayan bantuan dana desa, tanggal november bukti pt cetak berita online. penarikan satu unit mesin laut pk: bukti pt fotokopi identitas pihak terkait fifa adeningsi mus), saleh marasabessy), menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, badan pengawas pemilihan umum kabupaten kepulauan sula menyampaikan keterangan tertulisdalil permohonan pemohon pada angka hlm. sesuai pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pleno rekapitulasi perolehan suara calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula pada tanggal sampai dengan desember kpu kabupaten kepulauan sula menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana tabel dibawah ini: tabel nama pasangan calon perolehan hendra thes pd. dan hi. umar zulfahri abdullah, s.ik dan ismail fifa adeningsi mus, dan ir. akecamatan sarananelitian pada formulir model kwk, kwk, dan tb kwk tps desa mangan dan perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam salinan hasil kwk tps desa mangan. berdasarkan pada rekomendasi bawaslu kecamatan sarana tersebut, ppk sarana melakukan konvoi bukti pk tabel. pegal hamas iss besarkan tps| dpt) pen| jin diterima oleh pemilih digunakan yang suara tidak tidak sisi pasangan kesatuan kapata, fatal dpt sisa surat lal cadangan mangan mangsurat suara yang digunakan sehingga bawaslu kecamatan sarana merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: pasca snn xii untuk melakukan pencocokan dan perbaikan pada daftar hadir dengan formulir model hasil kwk dan hasil salinan kwk tps desa fardu, sehingga ppk sarana melakukan pencocokan dan perbaikan pada dpt, dan bedasarkan pada rekomendasi pantau kecamatan sarana. bukti pk tabel surat spa surat suara yang tidak yang digunakan urat sana per peenloetp jin diterima (kembalikan tidak suara (suara suara sah" selisih pemilih yang tidak tidak desa kel tps termasuk karena terpakai daun sah sah sah cadangan rusak keliru termasuk akan dari color sisa surat cadangan fardu f2odata pemilih pada daftar pemilih pindahan pada model hasil kwk dan hasil salinan kwk tps desa wabah,bah |3s8| 3e1 untuk melakukan perbaikan terhadap model hasil kwk dan hasil salinan kwk tps desa falah, ppk sarana melakukan pencocokan dan perbaikan pada dpt, dan bedasarkan padahfalah fana |2eyampaikan saran perbaikan tps desa foi, atas saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan sarana sehingga ppk melakukan perbaikan pada data pemilih dalam dpt, ddalam pengisian jumlah pengguna hak pilih dalam model hasil kwk dengan model hasil salinan kwk,alam daftar hadir pemilih pada hasil kwk dan hasil salinan kwk tps desa foi. ppk sarana melakukan pencocokan dan perbaikan pada model hasil kwk dengan model hasil salinan kwk bedasarkan pada rekomendasi bawaslu kecamatan sarana bukti pk tabel surat suara desa ket tps| dati ph| uin diterima (oleh pemilih memerikan yang suara tidak tidak versi cadangan termasuk daun sah sah sur cadangan bob tajumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir pemilih dan melakukan perbaikan terhadap hasil kwk dan model hasil salinan kwk tps desa pastinya, ppk sarana melakukan perbaikan pada dpt, dan bedasarkan pada rekomendasi bawaslu kecamatan sarana. buktigang, sah tidak tidak cadangan rusak keliru termasuk akan dari color sisa surat dpt suara cadangan pastinya |2engan daftar hadir pemilih tps desa umatnya, sehinggarat suara suara suara yang bang tidak gurat jih jih suara dia kembalikan ami syara suara suara sah selisih opp| opt yin perma oleh pemilih l'sak yang tidak tidak esa kel tps termasuk terpakai sah sah sah cadangan arena termasuk (gun rusak keliru | . akan dari sisa surat bolos dpt suara cadangan umatnya bukti pk kecamatan sulawesi timurtingkat ppk sulawesi timur terdapat saksi pasangan calon keberatan karena kesalahan penulisan model hasil kwk, pengisianps desa waigoiyofa, sehingga ppk sulawesi timur melakukan perbaikan pada kolom pengguna hak pilih dalam dpt, dan sesuai saran perbaikan pada dpt, dan sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan sulawesi timur bukti pk tabel surat surat surat suara suara suara yang bang tidak gurat jihyang sah tidak tidak cadangan rusak keliru termasuk akan dari sisa surat bolos dpt suara cadangan waigoiyofa| 3a7saksi paslon menyampaikan keberatan karena adanya kesalahan penulisan formulir hasil kwk. dimanaerhadap tps desa waisepa, sehingga ppk sulawesi timur melakukan perbaikan pada kolom pengguna hak pilih dalam dpt, dan sebagaimana saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan sulawesi timur. vide bukti pk tabel surat surat suara suara surat suara yang tidak yang yang digunakan surat jin para diterima kembalikan tidak suara (gara suara sah sisi desa kel tps dpt| ph| jiisepa ass |ass| a77 a48 |astmass| |as9|terdapat keberatan saksi paslon dan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam model hasi kwk dengan model hasil salinan kwk, sehingga bawaslu kecamatan sulawesi timur menyampaikan saran perbaikan tps desa fatkauyon, sehingga ppk sulawesi timur melakukan perbaikan sebagaimana saran perbaikan pada model hasil kwk dengan model hasil salinan kwk sesuai dengan saran perbaikan yang disampaikan oleh bawaslu kecamatan sulawesi timur. (vide bukti pk tabel desa kei tps dpt| ph| jih termasuk aan terpakai lang sah tidak tidak serangan rusak kota bei atan dpt suara hee hebat bukti pk kecamatan sulawesi tengahppk sulawesi tengah terdapat perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah, sehingga bawaslu kecamatan sulawesi tengah mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: pm k.panwascam st xi untuk melakukan penghitungan ulang pada pengguna hak pilih (b1 sesuai dengan data pengguna hak pilih yang terdapat dalam formulir model daftar hadir pemilih kwk, model daftar hadir pemilih pindahan kwk, dan model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa sample, sehingga ppk sulawesi tengah melakukan perbaikan pada #b. sesuai rekomendasi bawaslu kecamatan sulawesi tengah. bukti pk dan desa mangan kecamatan sarana (bukti video terlampir), bahwaukti video terlampir), bahwahwa ini: kecamatan sarana utara pada data pengguna surat suara tercatat surat kuasnya surat sebagaimana yang tercatat pada form model hasil kabupaten kwk (lihat model kwk kabupaten kwk), kecamatan mangold utara pada form model hasil kabupaten (lihat model hasil kabupaten kwk), kecamatan mangold selatan pada form model hasil kabupaten kwk, pada kecamatan mangold selatan pemilihcadangan are termasuk begun sah sah ian rusak keliru ( $ akan dari color sisa surat dpt suara cadangan sample bukti pk kecamatan sulawesi selatan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulawesi selatan terhadap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon ppk sulawesi selatan saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan terhadap pengisian angka pada formulir hasil kwk pada kolom data pengguna pilih laki laki dan jumlah pemilih perempuan sehingga bawaslu kecamatan sulawesi selatan mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: d ii wcm sulsel xii untuk melakukan penghitungan ulang dan perbaikan pada formulir hasil kwk tps desa warga. sehingga ppk sulawesi selatan melakukan penghitungan ulang dan perbaikan sesuai rekomendasi bawaslu kecamatan sulawesi selatan. bukti pk tabel surat surat suara suara surat suara yang tidak yan yang digunakan surat jih jih suara ang kembalikan ( ' suara suara sah diterima tidak suara selisih desa kel tps dpt| ph| jlh termasuk oleh pemilih terpakai yang sah tidak tidak cadangan arena termasuk begun rusak keliru | . akan dari color sisa surat dpt suara cadangan warga i8oe bukti pk kecamatan mangold selatanalam model hasil kwk sehingga bawaslu kecamatan mangold selatan menyampaikan saran perbaikan pada tps desa buya, sehingga ppk mangold selatan melakukan penghitungan ulang sesuai saran perbaikan bawaslu kecamatan mangold selatan. bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan mangold selatan terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih laki laki dan perempuan sehingga bawaslu kecamatan mangold selatan menyampaikan saran perbaikan tps desa buya, sehingga ppk mangold selatan melakukan penghitungan ulang surat suara dan pemilih menggunakan hak pilih dalam dpt kwk sesuai saran perbaikan bawaslu kecamatan mangold selatan. bukti pk tabel surat suara desainer tps| dpt pn| dpt aam, oleh pemilih maka yang tah tidak tidak poin cadangan kaki keliru termasuk (akan kab sur cadangan bukti pkengan surat suara yang digunakan dalam model hasil kwk dan model hasil salinan kwk sehingga panas kecamatan mangold selatan menyampaikan saran dan perbaikan, sehingga ppk mangold selatan melakukan penghitungan ulang surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sesuai saran perbaikan bawaslu kecamatan mangold selatan namun tidak dapat ditemukan selisih lembar surat suara yang telah digunakan (vide bukti pk bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari sdr. rajin melissa, tentang dugaan pelanggaran ketidaksesuaian hasil perhitungan surat suara. bukti pk bahwa laporan sdr. rajin melissa, register dengan nomor register reg lp pb kab xi11 bukti pk bahwa sesuai hasil klarifikasi para pihak terhadap laporan sdr. rajin melissa, tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur dan dihentikan pada pembahasan kedua. bukti pk tabel surat surat surat suara suara yang surat jih jih suara beri peni pre jin diterima kembalikan tidak suara gara| suara sah sihdios suara cadangan kapoor bukti pk kecamatan mangold tengah bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan mangold tengah terjadi kesalahan penulisan pada jumlah pemilih yang pindah memilih ph) dari desa pasal desa kou, dan berpengaruh pada pengguna hak pilih sehingga bawaslu kecamatan mangold tengah merekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: panwascam mt xi1 untuk menghitung jumlah pemilih pindah memilih (dpp) yang menggunakan hak pilih pindah memilih (dpp) tps desa pasal. sehingga ppk mangold tengah melakukan penghitungan jumlah pemilih pindah memilih dan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi bawaslu kecamatan mangold tengah. bukti pk tabel surat surat surat suara yang surat jih jih suara peri peenloetp jin diterima kembalikan (idak suara suara suara sah (sinsuara cadangan pasai |2s| bukti pk kecamatan mangold utarajumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang gunakan, sehingga bawaslu kecamatan mangold utara mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: pm k.pasca muj xii untuk melakukan pembukaan sampul suara sah, suara tidak sah, dan surat suara tidak gunakan untuk dihitung ulang tps desa falabisahaya, sehingga ppk mangold utara melakukan penghitungan ulang sesuai rekomendasi bawaslu kecamatan mangold utara. bukti pk tabel surat suara kama beaakalerat jan (sar desakket tps| ppt ph| jih termasuk oleh peri terpakai, yang sah tidak tidak dari rusak keliru sisa surat akan pesenam anne stater bukti pkpengguna hak pilih dengan surat suara yang gunakan pada hasil kwk, jumlah pengguna hak pilih b.1ta. #a. sehingga bawaslu kecamatan mangold utara mengeluarkan rekomendasi dengan nomor: pm k.pasca mu xi1 untuk pembukaan amplop daftar hadir untuk dicocokkan dengan formulir model hasil kwk tps desa modapuhi, sehingga ppk mangold utara melakukan penghitungan ulang daftar hadir pengguna hak pilih dan melakukan perbaikan mode hasil kwk sesuai rekomendasi bawaslu kecamatan mangold utara.( bukti pk tabel surat suara| suara sah desa kel tps surat suara sah tidak tidak suara surat suara yang tidak sah sah ang surat yang kembalikan digunakan suara dpt| opp| ptb jin diterima oleh pemilih (idak yang termasuk karena terpakai daun cadangan rusak kali termasuk dari abi. itu sisa surat kan dpt dios suara cadangan modapuhimangold utara terhadap rekapitulasi perolehan suara ppk mangold utara terdapat pengguna hak pilih yang terdaftar pada formulir daftar pemilih tambahan) tps desa falabisahaya sebagaimana tabel dibawah ini: tabel pengguna hak pilih kecamatan desa kel tps .lp| mangold utara falabisahaya bukti pk bahwa sesuai hasil pengawasan bawaslu kecamatan sarana terhadap rekapitulasi perolehan suara ppk sarana terdapat pengguna hak pemilih yang terdaftar pada formulir daftar pemilih tambahan) tps dan desa wabah sebagaimana tabel dibawah ini: tabel pengguna hak pilih kecamatan desa kel tps sarana bukti pk bahwa sesuai hasil pengawasan bawaslu kecamatan mangold tengah terhadap rekapitulasi perolehan suara ppk mangold tengah terdapat pengguna hak pemilih yang terdaftar pada formulir daftar pemilih tambahan) tps desa capalulu sebagaimana tabel dibawah ini: tabel asoitasan team lele bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka hlm. sesuai hasil pengawasan pada tanggal desember sdr. damri pangkat menyampaikan laporan kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor lp pb kab x11 tentang dugaan pelanggaran mobilisasi pemilih dengan mengumpulkan ktp e untuk memasukkan dalam daftar pemilih tambahan tps desa foi namun sesuai perbawaslu tahun. bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka hlm berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihselatan, dan kecamatan mangold barat yang telah disahkan oleh kpu kabupaten kepulauan sula pada pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon ditingkat kabupaten pada tanggal desember sampai dengan desember sebagaimana tabel dibawah ini. bukti pk tabel jumlah kecamatan desa pemilih falah ala pastinya tan sarana face ngan foi sulawesi tengah ole sulawesi timur sama waray sulawesi selatan pastabulu mangold utara maria sasa kabaudarat yan label barat ona sarana utara fuku mangold utara al. timur tawara wai tina mangold timur wai were mangold tengah biloba baruakol mangold |. mangold selatan auponhia mangold barat dosa peli, bahwa berdasarkan pada hasil penelusuran dan pemeriksaan bawaslu kabupaten kepulauan sula pada tanggal desember tps desa mangold dan tps desa waitulia terhadap pengguna hak pilih, pemilih yang sedang sakit atau disabilitas, penyelenggara pemilihan dan pengawas pemilihan. bukti pk bahwa sesuai kajian bawaslu kabupaten kepulauan sula terhadap hasil penelusuran dan pemeriksaan sehingga tanggal desember tahun bawaslu kabupaten kepulauan sula mengeluarkan surat rekomendasi psu nomor: k.bawaslu ks pm. x11 tps desa mangold dan tps desa waitulia bukti bahwa pada tanggal desember kpu kabupaten kepulauan sula menyampaikan surat kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula perihal tanggapan terhadap surat rekomendasi pemungutan suara ulang tps desa mangold dan tps desa waitulia tidak dapat dilakukan. bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka hlm. bawaslu kabupaten kepulauan sula menerangkan sebagai berikut:surat suara yang gunakan pada hasil salinan kwk, jumlah pengguna hak pilih (b.1ta. #a. sedangkan jumlah suara sah dan tidak sahi untuk membuka amplop daftar hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikan tps desa modapuhijumlah suraterekomendasikan dengan surat rekomendasi nomor: pm k.pasca muji untuk membuka amplop surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul formulir dan daftar hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikan tps desa falabiasahaya.(1 untuk membuka sampul formulir tb, pemberitahuan dan daftar hadir untuk melakukan pencocokan dan perbaikanberdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka hlm hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulawesi barat tidak ditemukan pemilih atas nama artis limata yang menggunakan hak pilih tps desa kabau pantai dengan menggunakan kartu tanda penduduk.bahwa pada tanggal november bawaslu kabupaten kepulauan sula menerima laporan dari sdr. abd. fatah fataruba tentang dugaan pelanggaran kelengkapan syarat calon oleh seri. hj, fifa adeningsi mus. bahwa laporan sdr. abd. fatah fataruba register dengan nomor register reg lp pb kab x1 bahwa sesuai klarifikasi para pihak terhadap laporan sdr. abd. fatah fataruba tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur hanya mendapatkan surat suara lihat model hasil kabupaten kwk), kecamatan mangold utara timur data surat suara rusak surat suara sisa dan surat suara yang dimodel hasil kabupaten kwk) rekap model hasil kabupatenkuasa yang digunakan. (lihat model hasil kabupaten kwk): bahwa memohon yang memperbolehkan tindakan tindakan: bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten kepulauan sula tahun terjadi pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif sangat mencederai rasa keadilan dantertulis maupun bukti audio visual: bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka him. sesuai dengan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sarana semua sampul yang berada dalam kotak dan kotak dalam kondisi tersegel dan selama rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dilaksanakan pemohon guo tidak mengajukan keberatan pada tps dan desa mangan.( bukti pksulawesi barat selama pleno dilaksanakan pemohon guo. videkecamatan saranakepulauan sula nomor urut menginterupsi jalannya ple intrusi dilakukan untuk meminta kpu kepulauan sula untuk tidak melanjutkan jalannya pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sebelum kpu kepulauan sula menindaklanjuti rekomendasi bawaslu kepulauan sula tentang pemilihan suara ulang tps dan desa mangold serta tps desa waitulia kecamatan mangold tengah. bahwa berdan telah disahkan dalam model hasil kabupaten kota kwk,vide bukti pk kecamatan mangoldfalabisahaya. selisih tersebut terdapat pada data jumlah penggunaan surat suara sebanyak angka dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak angka. sehingga bawaslu kepulauan sula mengeluarkan rekomendasi nomor: pm. k.ks x11 tentang selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah pada formulir model hasil kwk sehingga kpu kabupaten kepulauan sula melakukan penghitungan ulang sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten kepulauan sula.ketika melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang jumlah pemilih yang mengggunakan hak pilih dalam formulir model daftar hadir dpt kwk, formulir model daftar hadir ph kwk dan formulir model daftar hadir tb kwk, kpu kepulauan sula menemukan angka dalam formulir model daftar hadir dpt kwk belum terhitung dalam data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat penghitungan suara tps serta pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan dan penghitungan suara tingkat kecamatan mangold utara. akan tetapi masih selisih angka dan kpu kabupaten kepulauan sula tidak menemukan selisih angka tersebut darimana sumbernya, namun kpu kabupaten kepulauan sula membuat dan mengisi angka dimaksud dalam berita acara dengan nomor pl. ba kpu kab ilbukti pk kecamatan mangold selatankapoor. selisih tersebut terdapat pada data jumlah pengguna hak pilih sebanyak sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyappk mangold selatan memberikan penjelasan bahwa selisih angka tersebut sudah dilakukan pemeriksaan bersama oleh ppk mangold selatan, panwascam mangold selatan, saksi pasangan calon dan pps desa kapoor tapi tidak ditemukan darimana sumbernya sehingga terjadi selisih angka tersebut. setelah mendengarkan penjelasan dari ppk mangold selatan, kpu kepulauan sula pun langsung mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan mangold selatan dan kpu kepulauan sula mengisi selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak atau selisih angka tersebut dalam formulir model kejadian khusus kwk. vide bukti pk kecamatan mangold utara timurmasalah data yang ada dalam formulir model hasil kwk tps desa waisakai. masalah tersebut terdapat pada data jumlah penggunaan surat suara yang jumlahnya sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak namun jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color sebanyak belum ditambahkan dalam jumlah penggunaan surat suara. sehingga ppk mangold utara timur memberikan penjelasan bahwa masalah data tersebut terjadi karena kekeliruan kpps mengisi data. sebab, data jumlah suara tidak sah sebanyak angka isi juga oleh kpps dalam data jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color sebanyak angka. sehingga kpu kepulauan sula dan ppk mangold utara timur langsung melakukan konvoi dalam formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan mangold utara timur dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil tingkat kabupaten. vide bukti pk kabupaten kepulauan sulmengesahkan perolehan suara pasangan calon dalam keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hk. kpt kpu kab xi1 bukti pk penutup demikian keterangan bawaslu kabupaten kepulauan sulsula. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, badan pengawas pemilihan umum kabupaten kepulauan sulmodel hasil kabupaten kota kwksurat rekomendasi bawaslu kecamatan sarana nomor: pasca snn x il tanggal desember formulir model laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sarana, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps dan desa manganrduo7 fotokopi model hasil salinan kwk tps desa wabahlah, tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sarana pada tps desa foi,an desa foipastinyaumatnya, tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulawesi timur, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa waigoiyofa, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa waisepa, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa fatkauyon, tanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kecamatan sulawesi tengah nomor: pm k.panwascam st xi1 tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa sample, tanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kecamatan sulawesi selatan nomor d iii wcm sulsel xii tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa warga, tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan mangold selatan pada tps dan desa buya, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps dan desa buya, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model tanda bukti penyampaian laporan, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model penerimaan laporan bukti pk fotokopi formulir model status laporan, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa kapoor, tanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kecamatan mangold tengah nomor ! panwascam mt xii tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa pasal,ukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa modapuhi,model hasil salinan kwk tps dan desa wabah, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil salinan kwk tps desa capalulu, tanggal desember bukti pk fotokopi surat pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran nomor: k.bawaslu ks pm. x11 tanggal desember fotokopi formulir model pemberitahuan kelengkapan laporan, tanggal desember fotokopi formulir model tanda bukti penyampaian laporan, tanggal desember tanda terima pemberitahuan kelengkapan laporan bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula pada saat pleno kpu, tanggal desember bukti pk fotokopi model hasil kabupaten kota kwk, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model laporan hasil penelusuran dugaan pelanggaran menyuruh pemilih disabilitas yang diwakilkandesa padawaitulia, tanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi pemungutan suara ulang psu) nomor: k.bawaslu ks pm. x11 tanggal desember bukti pk fotokopi tindaklanjut kpu atas surat bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor: k.bawaslu ks pm. x11ahwa, berdasarkan ketentuan juri tahun yang menentujo. peraturan kpu jo. peraturan kpu yang menentdengan demikian, cukup berkepulauan sula, bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kecamatan mangold utara nomor pm k.pasca muj xi1formulir model laporan hasil pengawasan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan sulawesi barat pada tps desa kabau pantai, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model pemberitahuan tentang status laporan, tanggal november fotokopi pemberitahuan status laporan dugaan pelanggaran, tanggal november fotokopi lembar klarifikasi komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula, tanggal november fotokopi surat keterangan pengunduran diri sdr. fifa adeningsi mus, sh, tanggal agustus fotokopi permohonan berhenti sebagai pegawai negeri sipil melalui badan kepegawaian daerah kabupaten pulau taliabu, tanggal agustus fotokopi tanda terima pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, tanggal november bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan sarana pada tps dan desa mangan, tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten kepulauan sula pada saat pleno kpu kabupaten kepulauan sula, tanggal desember bukti pk fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor: pm. k.ks xi1 dan nomor: pm. k.ks xi1 tanggal desember bukti pk fotokopi berita acartahun kecamatan mangold utara, tanggal desember bukti pk fotokopi suratpemohon mendalilkan kecurangan yang dilakukan pihak terkait secara terstruktur sistematis dan masif yang bukan merupakan kewenanganepulauan sul(vide bukti bukti bukti pt bukti pk 57ul: hk. kpt kpu kab x1bukti pt bukti pkkepulauan sul(vide bukti bukti bukti pt dan keputusan kpuepulauan sula adalah (seratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilanepulauan sululyang terstruktur, sistematis, dan masif. pelanggaran yang didalilkan pemohon yaitu: bahwa terdapat jumlah total suara sah melebihi jumlah dpt, tb, dan melebihi jumlah surat suara cadangan dalam formulir hasil salinan kwk. permasalahan ini selanjutnya juga dikalikan pemohon bahwa terjadi penambahan suara pada form model hasil kabupaten kwksampai dengan bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti bukti pt sampai dengan pt bukti pk sampai dengan bukti pk bukti pk 54j dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mendapati bahwa benar telah terjadi selisih jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah suara sah dan tidak sah, namun atas hal tersebut telah dilakukan upaya perbaikan tingkat tps dan ppk dengan membuka formulir. menurut keterangan memohon,ki jakarta, dan surat kuasa kardus sihir, s.h., fahri syafi'i, sabd aan akhbar, s.h., hito rossi, s.h., dan ahmad ajaib, s.h.,(bahar) pusat pdi perjuangan , beralamat jalan pemangsaan barat nomor menteng, jakarta pusat, dkiepulauan sulakepulauan sula. duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan bahwa berdasarkan'.truktur, sistematis dan massif tersebut sangat mempermohonan untuk dikabulkan seluruhnya, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut : bahwa dengan adanya pelanggaran yang cukup serius sehingga dapat dikualifikasikan telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dna massif tsm) yang dilakukan oleh memohon yang menguntungkan paslon nomor urut fam sah dan merugikan paslon nomor urut hut umar dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun dengan demikian mahkamah berwenang membatalnomor: hk. kpt kpu kab x11 berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka pemohon memohon mahkamah konstitusi berkenaan memutuskan sebagai berikut: petit menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: selisih demikian terjadi karena ada kesalahan input pada data jumlah pemilih yang pindah memilih ph). penghitungan kembali telah dilakukbahwa bawaslu kabupaten kepulauan sula dalam keterangannya juga menyebutkan bahwa terhadap persoalan guo telah dilaporkan kepada bawaslu dan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang, untuk selanjutnya kesalahan yang terjadi diperbaiki, bahwa terhadap penghitungan selisih selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara tps desa kapoor dan tps desa falabisahaya, sebagaimana jawaban memohon dan keterangan bawaslu kepulauan sula, bahwa penghitungan telah berkali kali dilakukan untuk mencari selisih tersebut namun tetap terdapat selisih orang pemilih orang tps falabisahaya orang tps kapoor) bukti bukti dan bahwa menurut mahkamah, persoalan selisih penggunaan surat suara dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah beberapa tps yang pemohon dialihkan telah diselesaikan oleh bawaslu kepulauan sula dan ditindaklanjuti oleh memohon. sehingga pada penghitungan tahapan selanjutnya tidak ada lagi rekomendasi bawaslu untuk penghitungan ulang, karena kekeliruan telah dianggap sudah diperbaiki, bahwa terjadi mobilisasi pemilih berbagai tps dengan memanfaatkan formulir tb. untuk membuktikan dalilbukti bukti bukti dan bukti bukti bukti pt sampai dengan pt bukti pk sampai dengan bukti pk 39j dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana jawaban memohon bahwa pada faktany. selain itu menurut bawaslu kepulauan sula tidak terdapat laporan maupun temuan terhadap dalil guo. formulir hasil kwk tps yang didalilkan juga para saksi pemohon bertandatangan. bahkan, tps desa wabah ternyata perolehan suara pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lainnya. apalagi tps dimaksud, saksi pemohon menandatangani hasil penghitungan suara (vide bukti dan bukti bahwa terjadi pengumpulan ktp masyarakat secara masif untuk mencoblos tps foi kecamatan sarana. untuk membuktikan dalil permohonan guo pemohon mengajukan bukti dandan bukti bukti bukti pt bukti pt bukti pk bukti pk 40j dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mendapati fakta bahwa persoalan guo telah dilaporkan pada bawaslu kabupaten kepulauan sula dengan nomor lp pb kab x11 (vide bukti pk 40j. selain itu dari formulir model hasil kwk yang dilampirkan para pihak sebagai bukti ternyata ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, .4j bahwa terjadi penggelembungan suara dari pemilih disabilitas yang tidak tercatat dpt pemilih fiktif). untuk membuktikan dalil permohonanpk bukti pk bukti pk dan bukti pk 45j dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil guo terkait pula dengan dalil pemohon mengenai adanya rekomendasi bawaslu kepulauan sula nomor bawaslu ks pm. x11 tertanggal desember yang tidak dijalankan oleh memohon. rekomendasi dimaksud merupakan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang tps tps tps tps tps desa mangold dan tps desa waitulia kecamatan mangold tengah, karena adanya temuan bawaslu kepulauan sula terkait penggunaan hak pilih disabilitas yang diwakilkan oleh orang lain: bahwa terhadap rekomendasi yang dibuat oleh bawaslu sudah seharusnya memohon menindaklanjuti, hal ini sebagaimana ditentukan dalam huruf yang menyebutkan bahwa kpu dalam penyelenggaraan pemilihan wajib. untuk itu mahkamah akan menilai mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi bawaslu kepulauan sula oleh memohon guo: pada tanggal desember pengawas tps membuat laporan hasil pengawasan pemilu dengan membuat formulir model yang pada pokoknya berisi temuan pelanggaran tps tps tps tps tps desa mangold dan tps desa waitulia kecamatan mangold tengah divide bukti pk selanjutnya hasil temuan ditindaklanjuti oleh bawaslu kepulauan sula dengan membuat formulir model laporan hasil pengawasan pemilu, bertanggal desember yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pidana tps tps tps tps tps desa mangold dan tps desa waitulia kecamatan mangold tengah, yaitu terdapat warga yang menggunakan identitas pemilih penyandang disabilitas dan orang sakit yang berhalangan hadir, tps berdasarkan arahan ketua kpu kabupaten kepulauan sula, kemudian pada tanggal desember bawaslu kepulauan sula mengeluarkan rekomendasi nomor k597 k.bawaslu ks pm. x11 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan suara tps desa mangold, tps desa waitullia kecamatan mangold tengah, kabupaten kepulauan sula (vide bukti pk 44j. dalam rekomendasi yang ditujukan kepada ketua kpu kabupaten kepulauan tersebut memohon diminta melakukan pemungutan suara ulang tps tps yang disebutkan atas: mahkamah menemukan rekomendasi serupa pada bukti yang diajukan oleh pemohon namun dengan nomor yang berbeda yaitu rekomendasi bawaslu kepulauan sula nomor bawaslu ks pm. x11 tertanggal desember sebagaimana didalilkan oleh pemohon sebagai rekomendasi yang tidak dijalankan oleh memohon, dan sebagaimana jawaban tertulis memohon, berdasarkan jawaban tertulis memohon dan keterangan memohon persidangan mahkamah tanggal februari memohon baru menerima surat rekomendasi dimaksud pada tanggal desember pukul wit, memohokarena tidak sesuai dengan dan pkpu bahwa berdasarkan fakta fakta hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan pkpu telah mengatur bahwahari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal desember sehingga hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal desember sedangkan pkpu menentukan bahwasehingga hari setelah hari pemungutan suara adalah tanggal desember ketentuan tersebut diatur untuk memberikan kepastian hukum pada hasil penghitungan suara yang akan diteruskan pada tingkatan penghitungan berikutnya, karenanya waktu bagi bawaslu untuk mengeluarkan rekomendasi dibatasi, bahwa rekomendasi bawaslu yang dikeluarkan hari setelah hari pemungutan suara telah menyalahi ketentuan pkpu oleh karenanya menurut mahkamah yang dilakukan memohon dengan tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud sudah tepat. karena jika dilaksanakan maka memohon pun akan melanggar pkpu lebih dari itu rekomendasi yang melewati waktu demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam sebuah proses pemilihan, bahwa terhadap tidak dilaksanakannya rekomendasi bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang tps kecamatan mangold tengah, sebagaimana didalilkan pemohon mungkin akan merugikan perolehan suara pemohon, namun menurut mahkamah bukan hanya pemohon yang dirugikan, tetapi juga pasangan calon lain. karena jika benar pelanggaran yang menjadi temuan bawaslu tersebut terjadi, tidak dapat diketahui pemilih yang tidak berhak tersebut memilih pasangan calon yang mana, bahwa terjadi pengisian formulir model hasil kwk tidak pada halaman administrasi pemilih, formulir model hasil kwk penuh dengan coretan dan ada yang tip ex, formulir model hasil kwk tidak dicatat dalam formulir model kejadian khusus,, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon guo tidak jelas locus yang dipermasalahkan mana. sehingga mahkamah tidak dapat memeriksa apakah dalil demikian benar terjadi, demikian juga memohon, dan pihak terkait menjadi kesulitan untuk menjawab. selain itu mahkamah juga tidak menemukan laporan dari bawaslu terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang didalilkan guo: bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, terdapat pemilih yang menggunakan kartu keluarga tanpa ktpp sampai dengan bukti bukti bukti bukti pt dan bukti pk 51j, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah tidak menemukan formulir keberatan yang diajukan oleh pemohon. pemohon hanya mengajukan bukti video wawancara dengan salah seorang pengawas tps yang menjelaskan bahwa penggunakan kartu keluarga untuk memilih tidak dibenarkan. video lainnya memperlihatkan seorang anak membantu orang tua untuk memilih, dan tidak memberi keyakinan pada mahkamah bahwa hal ini yang pemohon maksud sebagai adanya pemilih memilih lebih dari sekali. selain itu, dari hasil pengawasan bawaslu kecamatan sulawesi barat selama pleno dilaksanakan pemohon, bahkan tps desa kabau pantai yang pemohon dialihkan, pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lain: bahwa memohon telah mengabaikan beberapa rekomendasi dari bawaslubukti bukti bukti bukti pk sampai dengan bukti pk 50j dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mendapati fakta bahwa semua rekomendasi yang diberikan bawaslu kepulauan sula telah ditindaklanjuti oleh memohon, kecuali rekomendasi nomor k597 k.bawaslu ks pm. x11 yang telah mahkamah pertimbangkan pada paragraf atas, bahwa terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh memohon pada saat menetapkan pasangan calon. untuk membuktikan dalil guopt dan bukti pt bukti pk dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan fakta bahwa fifa ade singgih mus, telah mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara, pada bulan agustus (vide bukti t 39j. atas pengajuan pengunduran diri tersebut bupati pulau taliabu telah menerbitkan keputusan bupati pulau taliabu nomor: pts pt ix tanggal september tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama fifa ade singgih mus, s.h. dengan nip. (vide bukti bukti bukti pt 29j, dan keputusan tersebut sudah dilampirkan sebagai syarat pencalonan kpu kabupaten kepulauan sula berdasarkan tanda terima surat komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula tertanggal november (vide bukti bukti pt 30j. selain itu dari laporan bawaslu, tidak ada rekomendasi bawaslu tertanggal november menyangkut permasalahan persyaratan pencalonan sebagaimana dalil pemohon bahwa mahkamah mendapati bahwa beberapa tps yang pemohon dialihkan justru perolehan suara pemohon mengungguli perolehan suara pasangan calon lainny 71j,kepulauan sulaepulauan sultalkan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor:yang diumumkan pada hari kamis, pukul wit, menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut (tiga) fifa adeningsi mus, s.h., dan ir. saleh marasabessy, si., dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten kepulauan sula tahun memerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh tps yang ada kecamatan sarana, seluruh tps kecamatan sulawesi timur, seluruh tps kecamatan sulawesi selatan, seluruh tps kecamatan mangold selatan, seluruh tps kecamatan mangold utara atau memerintahkan memohon melaksanakan pemungutan suara ulang beberapa tps kabupaten kepulauan sula yakni: kecamatan sarana: desa mangan tps tps tps dan tps desa fardu tps desa wabah tps desa falah tps desa foi tps dan tps desa pastinya tps dan tps desa umatnya tps desa falah tps dan tps desa wahana tps dan tps desa wai ipa tps dan tps desa walu tps dan tps i. desa face tps kecamatan sarana utara: desa fuku tps kecamatan sulawesi timur: desa waigoiyofa tps desa waisepa tps desa fatkauyon tps desa sama tps desa boleh tps kecamatan sulawesi tengah desa waiboga tps dan tps desa sample tps kecamatan sulawesi selatan desa warga tps desa sekam tps kecamatan mangold selatan: desa buya tps dan tps desa auponhia tps kecamatan mangold utara: desa falabisahaya tps desa modapuhi tps desa pastabulu tps desa moldavia tps desa falabisahaya tps kecamatan mangold utara timur: desa kawat tps dan tps kecamatan mangold timur: desa waiting tps desa kou tps kecamatan mangold tengah: desa mangold tps dan tps desa scitula tps desa were tps desa wai, tps desa biloba tps dan tps desa bruakol tps desa mangold tps kecamatan sulawesi barat: desa warna tps desa ona tps dan tps desa nahi tps dan tps kecamatan mangold barat: desa dosa, tps desa pelita, tps desa leo kadar tps desa johor tps dalam waktu selambat lambatnya hari sejak putusan mahkamah konstitusi diucapkan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan sula untuk taatkeputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hk. kepulauan sula tahun tanggal desember bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten kepulauan sula nomor: hkseptrdubumatgoiyofseptkauyonpooral kec. mangoldsurat keputusan bupati pulau taliabu nomor pts pt ix tentang pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, tanggal september bukti fotokopi surat rekomendasi bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor k.bawaslu ks pm. x11 perihal hasil penelitian dan pemeriksaan suara tps desa mangold dan tps desa waitulia, kecamatan mangold tengah, kabupaten kepulauan sula rekomendasi pemungutan suara ulangceo.engaruhi hasil perolehan suara tersebut. hal ini sangatoleha,ekamabululdavihari yang terdapat tps desa kabau daratlatina kec. sulawesi baratuku kec. saranatingou'ereruakololdauponhia kec. mangolddoselitleo kadajoholai xi11 tanggal desember bukti fotokopi rekomendasi bawaslu kecamatan mangold utara, nomor: pm k.pasca mulai xi1 tanggal desember bukti video dalam flashdisk terhadap tps yang terjadi pelanggaran dan kecurangan di: tps desa foi kec. sarana tps desa fatkauyon kec. sulawesi timur tps desa wai ina kec. sulawesi barat tps desa foi tps dan desa ona bukti fotokopi daftar daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa wabah, tps desa capalulu, tps desa biloba, tps desa falabisahaya, bukti fotokopi kartu keluarga nomo.sebagaimana permohonanngenai bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi,ahwa pemohon merujuk: putusan nomor: php.bup xv bertanggal april sengketa hasil pilkada kabupaten tolikara: putusan nomor: php.bup xv bertanggal april sengketa hasil pilkada kabupaten puncak jaya, putusan nomor: php.bup xv bertanggal april sengketa hasil pilkada kabupaten mimika, putusan nomor: php.bup xv bertanggal september sengketa hasil pilkada kabupaten mimika, putusan nomor: php.bup xvi bertanggal september sengketa hasil pilkada kabupaten paniai: bahwa, berdasarkan uraian tersebut atas, mak. pemohon tidak memiliki kedudukan hukumepulauan sula tahun berdasarkan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa berdasarkan hurufsebagai undang undang tahun menentukan batas suara hasil perselisihan pemilihakabupaten kepulauan sula tahun dimana pada daerah tersebut jumlah penduduknya adalah sebesar sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak yang mkepulauan sula nomor:bagai berikut: nama pasangan calon perolehan prosentasetotal suara sah bahwa berdasarkan tabel atas, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak peraih suara terbanyak paslon urutepulauan sula tahun adalah paling banyak suara, dengan demikian menurut memohon, pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang tahun jo. lampiran peraturan mahkamah konstitusiadalah sebesar suara, atau setara sebesar sehingga dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo, bahwa, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas,berdasarkan asas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk menyatakan, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati kepulauan sula, provinsi maluku utara tahun dengan perkara nomor php.bup xix yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard): permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi pemohon bahwa sesuai ketentuan dan undang undangelanjutnya ketentuanrmohonan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain memuat sebagaimana tersebut ditapan calon terpilih: menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh memohon: cc. mencantumkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mtapan calon terpilih, melainkan dalil dalil keberatan pemohon adalah mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm)bahwadalam petitumnya, pemohon juga tidak mencantumkan permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka telah jelas dan nyata permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan dan undang undang tahun jo.arenanya guo, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh memohon, bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun telah menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan integritas, dan telah diikuti oleh seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupatberdasarkan asas asastahun bahwa, pemohon dalam pokok permohonannya halaman s d halaman pada pokoknya menyampaikan dalil umum yang berkaitan dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa dan memutus pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, merupakan dalil yang keliru berdasarkan alasan alasan dibawah ini: bahwa terhadap dalil permohonan guo tersebut menunjukkan pemohon belum memahami berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota saat ini tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum. sehinggakewenangan mahkamah konstitusi dalam menegakkan nilai nilai konstitusi uud serta keadilan substantif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan. dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi saat ini, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan yang terbatas dalam memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut.bahwaphp.bup xv dan nomor php.bup xiv serta putusan putusan mahkamah konstitusi selanjutnya, bahwa mahkamah konstitusi juga dibatasi oleh undang undang tahun berkaitan dengan syarat selisih suara yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan peraih suara terbanyak paslon urut dimana paling banyak selisihnya adalah suara. karenanya pemohon tidaklah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undangdengan pemohon adalah sebesar suara atau setara dengan hal tersebut sebagaimana surat keputusan komisi pemilihan umum kepulauan sula nomorbahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya angka halaman s d pada pokoknya menyatakan, sebagaimana tercatat dalam formulir hasil salinan kwk, terjadi antara lain yaitu: kecamatan sarana desa mangan tps dan tps desa fardu tps desa wabah tps desa falah tps desa foi tps dan tps desa pastinya tps desa umatnya tps kecamatan sulawesi timur desa warga tps kecamatan mangold selatan desa buya tps dan tps kecamatan mangold utara desa falabisahaya tps desa modapuhi tps bahwa terhadap dalil pemohon tersebut atas adalah tidak benar adanya suara sah yang melebihi jumlah dpt, dan melebihi surat suara cadangan beberapa tps kecamatan sarana mangan tps dan tps fardu tps wabah tps falah tps pastinya tps umatnya tps serta foi tps dan tps tps kecamatan sulawesi tengah sample tps tps kecamatan sulawesi timur waigoyofa tps waisepa tps dan fatkauyon tps tps kecamatan sulawesi selatan warga tps tps kecamatan mangold selatan buya tps dan tps tps kecamatan mangold utara falabisahaya tps dan modapuhi tps yang sebenarnya rincian pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara serta perolehan suara pada formulir hasil kwk atas beberapa tps yang didalilkan adalah sebagai berikut: kecamatan sarana desa mangan tps bahwa pada formulir model hasil kwk tps desa mangan, terdapat adanya kesalahan input dalam kolom dimana data pengguna hak pilih pht tb) kolom ditulis pada kolom data pemilih (dpt#dp ph4t tb) kolom b), seharusnya data pemilih (dp tt# ph# atau ditulis pada kolom dan data pengguna hak pilih pada tps desa mangan seharusnya dpt4#dp pht atau kolom b), dan input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah dipakai, bahwa olehnya itu untuk data pemilih sebenarnya berjumlah dan pengguna hak pilih berjumlah sehingga pada tps desa mangan jumlah surat suara yang digunakan termasuk perolehan suara sah dan tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan dalam formulir model hasil kwk ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon,usamsam jumlah pemilih yang dmamtemamtoip jumlah pengguna hak hammesi binmangan tps bahwa pada formulir model hasil kwk tps desa mangan adanya terdapat kesalahan input dalam kolom dimana kolom pada tps desa mangan, data pemilih dpt#dp ph4t atau dan yang menggunakan hak pilih tt# ph# atau dan input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah dipakai, sehingga pengguna hak pilih pada desa mangan tps sama dengan jumlah surat bahwa mengutip pendapatyang mengatakan:,kurangi secara total memilih jalur mk, artinyabahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat tsm adalah sebagai berikut: yaitu, terstruktur, pelanggaran telah divi tanggal desember dan putusan nomor php.d vi tanggal juni bahwa pemohon dalam permohonan sengketa pilkada kabupaten kepulauan sula tahun didasarkan adanya dan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang diuraikan oleh pemohon adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masdalam karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif sangat memengaruhi perolehan suara pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara pasangan calon nomor urut bahwa mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegaksuara yang digunakan sebanyak termasuk perolehan suara sah dan tidak sah, dan dalam formulir model hasiasamsa jumlah pemilih yang deesjaka data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih elojumlah surat suara yang dikembalikan oleh jumlah surat suara yang tidak digunakan' tidak (mama mamanya mikakaississdasss jumlah surat suara sah dan tidak sah ietabssssss nnn mas desa fardu tps bahwa pada formulir model hasil kwk terdapat kesalahan input pada kolom nomor mengenai pada desa fardu tps halaman data pemilih dpt#dp pht atau dan pengguna hak pilih dpt#dp pht atau 21340t7 dan telah dilakukan perbaikan serta dipakai, sehingga pengguna hak pilih pada desa fardu tps sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak termasuk perolehan suara sah dan tidak sahomammasang jumlah pemilih yang damemam telp jumlah pengguna hak maman jumlah pemilih yang dmantemmtorm yang menggunakan hak mantamsmamamcaa jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak mmarmaamermavangn aan gama jumlah surat suara sah dan tidak sah desa wabah tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa wabah tps terdapat kesalahan input pada data pemilih dalam dpt (kolom diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt (kolom b), dimana jumlah pemilih dalam dpt sebanyak dan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt pada desa wabah tps sebanyak halaman input data tersebut telah dilakukan perbaikan dan dipakai, sehingga data pemilih pada desa wabah tps (dpt4#dp ph4# atau dan data pengguna hak pilih ph# atau dan hal ini sudah diperbaiki rincian data pemilih dalam dpt pada formulir model hasil kwk tingkat tps, selain ituamasmasam jumlah pemilih yang dmammmakan maan epswere data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih damalah tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa falah tps data pemilih ph4# atauta pengguna hak pilih (kolom b), dan hal tersebut telah diperbaiki serta dipakai, sehingga data pengguna hak pilih pada desa falah,dmamteramtman pemainkec sin data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih dame jumlah seluruh pemilih disabilitas yang sllwswamotmants jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak mana mean smtanasnyan sana ann5240t43 dan datalamdalam formulir model hasil kwk desa foi tpss ncs modann danbahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara, bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara nomor: hkpemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan sula tahun bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten kepulauan sula provinsi maluku utara nomor: hkprovinsi maluku utara tahun dengan nomor urut1140t74 dan data pengguna hak pilih dpt4#dp ph4t atau terdapat kesalahan pengisian dan sejumlah angka padalas deal nan miss jumlah pengguna dmamcametl jumlah pemilih yang pindah memilih ph) yang menggunakan hak pilihnya jumlah pemilih tidak demmammonlmaa desa pastinya tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa pastinya tps data pemilih ph4t atau dan pengguna hak pilih ph#dan dipakai, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada desa pastifinal mas mia jumlah pengguna damaeemasiumatnya tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa umatnya tps data pemilih pht atau(kolom b), dan telah dilakukan perbaikan serta dipakai, sehingga pengguna hak pilih pada desa umatpadaaamanpaamn jumlah pengguna damamesmota mantan snsoncng semen sarayangdgurakan jumlah surat suara sah dan tidak sah kecamatan sulawesi timur desa waigoiyofa tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa waigoiyofa tps data pemilih pht atau dan pengguna hak pilih dpt#dp ph4 terdapat kesalahanpada formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan sulawesi timur dan formulir model hasil kabupaten kota kwk, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada desa waigoiyofa tps sama dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni sebanyak termasuk perolehan suara sah sebanyak dan surat suara tidak sah. vide: kode bukti dan desa waisepa tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa waisepa tps data pemilih pht atau dan pengguna hak pilih ph4t atau terdapat kesalahan input dalam kolom penjumlahan dan hal tersebut telah dilakukan perbaikan serta telah dipakai, sehingga pengguna hak pilih pada desa waisepsi ben diproses pemilihan umum pilkada kab. kepulauan sula) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat mencederai rasa keadilan substansial yang tidak dapatkepala daerahsula provinsi maluku utara nomorsula provinsi maluku utarkepulauan sula tahun bertanggal desember yang diumumkan pada hari kamis pukul wit: bahwa permohonan pemohon diajukan pada hari senin tanggal desemberjumlah surat suara yang dikembalikan oleh mmmtocemamameams jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak (eta mantan gotencmgn mkatakdseasks jumlah surat suara sah dan tidak sah kesaksian mis desa fatkauyon tps bahwa pada formulir model hasil kwk tps desa fatkauyon data pemilih ph4t atau dan pengguna hak pilih pht atau terdapat kesalahan penjumlahan pada pengguna hak pilih tb, yang seharusnya hasil penjumlahannya tetapi ditulis sehingga, jumlah pengguna hak pilih berjumlah yang seharusnya berjumlah hal tersebut sudah dilakukan perbaikan: sehingga pada desa fatkauyonsels dgn dos jumlah pengguna damomeagta mantan satancngn ata jumlah surat suara sah dan tidak sah ietabssksikss nnn mad kecamatan sulawesi tengah desa sample tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa sample tps data pemilih pht atau 2821w341kolom maupun dalam kolom yang telah diperbaiki serta dipakai: sehingga pengguna hak pilih pada desa sample#elloeladan mas kos msomsnmoona jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak (ta mantan gotencamgn jumlah surat suara yang digunakan jumlah surat suara sah dan tidak sah keane mas kecamatan sulawesi selatan desa warga tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa warga tps data pemilih pht atau 38740t6serta dipakai, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada desa wargal mas mandi mane jumlah pengguna daamammoema jumlah surat suara yang dikembalikan oleh mmooswamameama jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak (tar mastamurtmaooangn nanang jumlah surat suara sah dan tidak sah women buat suara bands oak sah kecamatan mangold selatan desa buya tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa buya tps data pemilih ph4# atau dan pengguna hak pilih pht atau 194t04t4 terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka dalam kolom dan telah diperbaiki danna jumlah pengguna damameamtkimtoesmatntmets jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak (et mantan sotencamn oma nan yna gama jumlah surat suara sah dan tidak sah ietabnsmsikss desa buya tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa buya tps data pemilih ph#t atau dan pengguna hak pilih pht atau terdapat kesalahan input pengisian dan penjumlahan angka dalam kolom dan telah diperbaiki serta telahiv. pokok permohonan bahwa kpu kabupaten kepulauan sula menetapkan, dpt kabupaten kepulauan sula sebanyak jiwa. yang tertuang dalam surat keputusan sk) nomor: pl. ba kpu kab tentang cepat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan merentang lanjutan tahun yang tersebar tempat pemungutan suara tps), yang berada dan tersebar desa dan kecamatan kepulauan sulemapasangan galon perolehan suara hendra thes, pd. dan drs. umar dmtampemoan zulfahri abdullah, s.ik., dan ismail masakan fifa adeningsi mus, s.h., dan ir. h.m. salehberdasarkan penetapan tersebut, terjadi selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut yakni sebanyak suara: bahwa proses penyelengaraan pilkada kabupaten kepulauan sula tahun diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat akan pelanggaran dan penuh kecurangan yang dilakukan oleh memohon dan tidak sejalan dengan nilai nilai demokrasi yang berkeadilan. mahkamah konstitusi sudah seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi, untuk itu pemohon memintadengan pertimbangan hukum sebagai berikut:ni css moe jumlah pengguna damomemtetangat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh mowswamotants jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak mnatmangowasmsoagn jemur sarang digunakan jumlah surat suara sah dan tidak sah kecamatan mangold utara desa falabisahaya tps bahwa pada formulir model hasi kwk desa falabisahaya tps data pemilih dpt#dp ph4# atau dan pengguna hak pilih pht ataunamun perolehan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan perhitung: selanjutnya pada saat rapat pleno tingkat kecamatan maupun tingkat pleno kabupaten juga telahhasil kabupaten kota kwk, dan hasilnya telah diakui dan ditanda tangani oleh memohon, bawaslu dan seluruh saksi saksi dari pasangan calon sebagaimana tertuang dalam berita acara pl. ba kpu kab xi1 tanggal desembermanpamms jumlah penggunaaioovwamameama jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak (ar umastamurtmavongn ena nagan jumlah surat suara sah dan tidak sah jumlah surat suara sah dan tidak sah '' ' ) | desa modapuhi tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa modapuhi tps data pemilih pht atau dan pengguna hak pilih pht atau terdapat kesalahan pengisian angka dalam kolom dan telah diperbaiki serta telah dipakai, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada desa modapuhs dad dasaki ben data pemilih disabilitas jumlah seluruh pemilih bawa jumlah seluruh pemilih disabilitas yang saatowemamaeama jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak mtarumaamurtmavongn jumlah surat suara sah dan tidak sah bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon pada bagian table terdapat (dua) tps yang tidak dialihkan oleh pemohon sebagaimana pada angka halaman karenanya atas dalil demikian dapat memohon jelaskan sebagai berikut: kecamatan mangold selatan desa kapoor tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa kapoor tps data pemilih tt# ph4# atau 266t013 dan pengguna hak pilih dpt4#dp ph4# atau terdapat selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara pada formulir model hasil kwk kecamatan mangold selatan dan formulir model hasil kwk kabupaten sebanyak orang pemilih, atas hal tersebut telah dilakukan penghitungan berulang kali baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten. namun, perolehan suara sah dan tidak sah sudah dilakukan upaya perbaikan ditingkat tps dan ppk dengan membuka formulir model, dan atas hal ini juga pada pleno tingkat kabupaten tidak terdapat rekomendasi bawaslu. vide: kode bukti dan dan sebagaimana tabel bawah ini: data pemilih dan pengguna hak pilih jumlah pemilih dalam deemmsamsmm jumlah pemilih yang uuno benkama jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakanyang dikembalikan oleh pemilih dhmemattamae jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak ata emanmsantesorenenaan gan panganan | jumlah surat suara sah dan tidak sah kedaasndalaaa nnn kecamatan mangold tengah desa pasal tps bahwa pada formulir model hasil kwk desa pasal tps data pemilih ph4# atau dan pengguna hak pilih dpt4#dp ph4 atau terdapat kesalahan input pada data jumlah pemilih yang pindah memilih ph) yang mana penginputan tertulis yang seharusnya tidak adaselanjutnya pada saat rapat pleno tingkat kecamatan telah diperbaiki dan hasilnya sesuai dengan formulir model hasil kecamatan kwk mangold tengah dan hasil kabupaten kota kwk.ammsansam jumlah pemilih yang dmamamtps jumlah pengguna hak dapaeberikanbermunculan hal hal baru kerana adanya kebutuhan hukum untuk dapat memberi solusi hukum. hal hal baru semacam ini tentubelum dipenuholeh prof. mahfud md.djo mengatakan bahwa keadilan itu tidak hanya dalam dan uu, tetapi harus lebih banyak dicari dalam kehidupan denyut denyut masyarakat. tetapi bagi mahkamah konstitusi keadilan substantif tidak boleh secara hitam putih diartikan sebagai keharusan membuat vonis yang selalu keluar dari undang undang. keadilan substansiundang undang selama ketentuan dalam undang undang dirasa sudah adil. dengan demikian, memahami vonis mahkamah harus dilihat dari latar belakang kasus dan pertimbangannya untuk setiap kasus koran sindo, agustus much. mahfud md.): bahwa berdasarkan praktiisi!tahun tentang perubahan ketiga atas tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti, dimana ada warga yang berdomisili diluar kecamatan, luar kabupaten kepulauan sula diperbolehkan oleh memohon untuk mencoblos.an undangan, maka cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, adalahmengenai adanya mobilisasi pemilih dengan memanfaatkan formulir tb, karena berdasarkan fakt, bahwa pada desa falabisahaya tps data pemilih sebanyak pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih yang semuanya memilih dengan menggunakan ktp beralamatkan falabisahaya. vide: kode bukti dan bahwa pada desa wabah tps data pemilih dan pengguna hak pilih sebanyak pemilih, dan desa wabah tps data pemilih dan pengguna hak pilih sebanyak pemilih pengguna hak pilih tersebut memilih dengan menggunakan ktp beralamatkan desa wabah. vide: kode bukti dan bahwa pada desa capalulu tps data pemilih dan pengguna hak pilih sebanyak pemilih yang memilih dengan menggunakan ktp beralamat desa capalulu, sehingga tidak benar adanya pemilih yang dimobilisasi untuk memilih. vide: kode bukti dandesaterjadi pengumpulan ktp secara massif untuk mencoblos desa foi tps sebab berdasarkan formulir model hasil kwk desa foi tps seluruh saksi pasangan calon telah menandatanganinya, samping itu tidak terdapat keberatan dan juga tidak ada rekomendasi dari bawaslu terhadap dalil pemohon tersebut diatas, sebagaimana dalil pemohon tersebut adalah tidak benar terjadinya penggelembungan suara dari pemilih disabilitas, dimana jumlah pengguna hak pilih disabilitas setiap kecamatan dapat dilihat dalam formulir model hasil kabupaten kota kwk adalah sebanyakisian formulir model hasiyaitu sebagai berikut: bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas kejadian tersebut terjadi tps mmodel, bahwa formulir model hasil kwk penuh dengan coretan dan ada yang tip ex tidak pada tempatnya, dapat memohon uraikan dibawah ini: bahwa sebagaimana dalil tersebut, coretan yang terdapat dalam beberapa formulir model hasil kwk merupakan hasil koreksi atau perbaikan atas kekeliruan atau kesalahan pengisian atau salah jumlah pada pada kolom dalam formulir model hasil kwk. namun proses perbaikan tersebut dilakukan oleh kpps dengan disaksikan oleh pengawas tps serta disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme perbaikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum pkpu) tahun hurufperubahan formulir model hasil kwk tidak dicatat dalam formulir model kejadian khususperbaikan pada formulir model hasil kwk telah dibubuhkan para oleh ketua kpps atau penyelenggara jenjang berikutnya pada saat rapat pleno, sebagai bukti keabsahan perbaikan yang dilakukan dalam formulir model hasil kwklembaran formulir model hasil kwk tidak berada dalam plastik dan tidak disegel, adalah tidak benar berdasarkan alasan alasan sebagaimana memohon uraikan dibawah ini: bahwa memohon telah mendistribusikan logistik pemilihan bupati dan wakil bupati kepulauan sula tahun seluruh tps, dimana plastik dan segel dalam logistik tersebut. bahwa pergerakan kotak suara dari tps tps, diterima oleh ppk maupun diterima oleh kpu kabupaten, semua dalam keadaan tersegel, serta semua formulir model hasil kwk berada dalam kotak yang tersegeldaftar hadir pemilih telah diisi oleh petugas kpps berdasarkan pemilih yang hadir sesuai dpt, pemilih ktp untuk pemilih dan untuk pemilih pindahan dp ph. pemilih yang hadir tersebut disaksikan oleh seluruh petugas kpps, pengawas tps dan saksi masing masing pasangan calon, selain itu saksi dan pengawas pun melalukan pengkroscekkan pemilih yang hadir pada formulir kwk dpt dimiliki masing masing pengawas dan saksi yang diberikan oleh kpps sebelum dimulainya proses pemungutan suara. dan untuk pemilih pengawas dan masing masing saksi pun mencatatnyadisamping itu terhadap dalil dalil pemohon angka halaman s d faktanya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon serta tidak ada rekomendasi bawaslu kabupaten. bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya pada angka halaman s d yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran tps. desa mangold dan tps.: k.: maka cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang, bahwa, terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud mohon ditolak dan dikesampingkan berdasarkan alasan alasan hukum sebagai berikut: bahwa, pada tanggal desember pukul wit memohon baru menerima surat dari bawaslu kabupaten kepulauan sula nomor k.bawaslu ks pm. x11 tanggal desember yakni (lima) hari setelah pemungutan suara serentak dilaksanakan tertanggal desember bahwa untuk menanggapi surat bawaslu dimaksud, pada tanggal desember memohon mengirimkan surat kepada kpu provinsi maluku utara, sebagaimana surat memohon nomor: hk. kpu kab il perihal: mohon memberikan pertimbangan hukum, namun atas surat tersebut memohon tidak mendapat tanggapan dan jawaban secara tertulis dari kpu provinsi maluku utara, bahwa berpedoman pada ketentuan dan undang undang nomor tahun maka memohon menindak lanjuti surat dari bawaslu tersebut dengadengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:: s d dikutipberpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, maka memohon tidak dapat menindaklanjuti surat rekomendasi dari bawaslu tersebut, oleh karena waktu penerbitan dan penyampaian rekomendasi telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni paling lambat hari setelah hari pemungutan suara, terlebih lagi mengenai pemungutan suara ulang harus dilaksanakan paling lambat (empat) hari setelah hari pemungutan suara, sementara surat rekomendasi dari bawaslu yang diterima oleh memohon adalah yakni hari setelah pemungutan suara dilaksanakan, bahwa selanjutnya setelah memohon melaksanakan rapat pleno dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, kemudian memohon menyampaikan surat nomor: hk. sd kpu kab xi1 tertanggal desember yang ditujukan kepada bawaslu kabupaten kepulauan sula yang pada pokoknyavide kode bukti berdasarkan alasan alasan yuridis sebagaimana permohonan uraikan diatas, maka dalil pemohon yang menyatakan untuk melakukan pemungutan suara ulang tps kecamatan mangold tengah mohon ditolak dan dikesampingkan: bahwa, terhadap dalil pemohon dalam permohonannya halaman s d yang pada pokoknya menyatakan memohon, bahwa, terhadap dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, faktanya semua rekomendasi bawaslu kecamatan mangold utara telah dilaksanakan oleh ppk kecamatan mangold utara sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pada saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan mangold utara, adapun (lima) surat rekomendasi surat bawaslu kecamatan mangold utara masing masing tertanggal desember yang ditujukan kepada ketua ppk kecamatan mangold utara vide kode bukti adalah sebagai berikut: surat rekomendasi nomor: pm k.pasca muj xii perihal: rekomendasi,. mangold utara , faktanya ppk mengisi utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka amplop daftar hadir dan sampul suara tidak sah, karena ada keraguan pada model hasil pada kolom suara tidak sah dan surat suara rusak keliru color semuanya isi dengan angka yang sama vide: kode bukti bahwa, setelah ppk membuka amplop daftar hadir dan sampul suara tidak sah tersebut, maka telah diketahui bahwa kpps memasukan surat suara tidak sah dalam amplop sampul surat suara rusak keliru color, yang sebenarnya tidak terdapat adanya surat suara rusak keliru color. vide: kode buktirat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul formulir model dan daftar hadir, kecamatan mangold utara . faktanya ppk mengisi utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka sampul surat suara sisa yang tidak digunakan dan sampul formulir model dan daftar hadir. hal ini terjadi pada tps untuk mencari selisih data pemilih dan pengguna hak piliha4, atb, pemberitahuan, daftar hadir, tps desa falabisahaya, kec. mangold utara. faktanya ppk mengisi utara telah melaksanakan rekomendasi tersebut dengan membuka sampul a4, atb, pemberitahuan, daftar hadir, tps membuka sampul dan menghitung kembali surat suara sah dan tidak sah, dan surat suara sisasisa, menghitung semua daftar hadir dan pemberitahuan, serta melakukan penghitungan ulang surat suara dan menemukan ada kelebihan saat menggaris tepi pada salah satu paslon nomor urut pada form hasilara sah, tidak sah dan surat suara tidak gunakanyang tidak digunakan kode bukti dan bahwa, terhadap dalil pemohon dalam permohonannya angka halaman yang pada pokoknya menyatakan. sulawesi barat, bahwa sebagaimana bukti formulir model hasil kwk desa kabau pantai tps kec. sulawesi barat telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon, dan tidak tidak ada rekomendasi dari bawaslu. vide kode buktlu, provinsi sulawesi tengah tahun diajukan oleh: nama drs. hid, si. alamat jalan jati negara nomor kelurahan tavanjuka, kecamatan tatang, kota palu, provinsi sulawesi tengah. nama hj. habla yanti ponulele, s.t., si. alamat jalan rajawali nomor kelurahan lalu utara, kecamatan palu timurtiga), dalam hal ini memberi kuasa kepada siswanto lain, s.h.,m.h., roy mariano tarutung, s.h., agung susanto, s.h., muhammad irfan umar, s.h., fikri saleh, s.h., helmy, s.h., grace wulan ariani tuba, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor siswanto lain s.h.,m.h. partner's yang beralamat kantor jalan tadulako nomor kelurahan susu tengah, kecamatan palu timur, kota palu, prov. sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: sk pld kh rlpalu, beralamat jalan balai kota selatan nomor kelurahan tanamodindi, kecamatan mantikulore, kota palu, provinsi sulawesi tengah: dalam hal ini memberi kuasa kepada arif sulaeman, s.h., m.h., agus darwis, s.h., m.h., mulyadi, s.h., m.h., mohamad didi permana, s.h., m.h., abdul manan, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor hukum bela bangsa law office beralamat jalan lele mina lrg. ii) nomor kelurahan tavanjuka, kecamatan tatang, kota palu, provinsi sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor:tersebut, berikut ini: nama widianto rasyid, alamat jalan moh. amin, nomor rt rw. kelurahan tanpa, kecamatan palu utara, kota palu, provinsi sulawesi tengah nama dr. ren lamadjido, sp. pk.,m. kes alamat jalan diponegoro, nomor rt rw. kelurahan were, kecamatan palu baratdua), dalam hal ini memberi kuasa kepada moh. antar, s.h.,m.h., resmi hamzah, s.h.,m.h., andi iskandar, s.h., rajin, s.h., muhammad sudut, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor konsultan hukum, berkantor pada, nomor kota palu provinsiatautimurtimuryanan indahvalangguildiumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul wita bahwa sebagaimana ketentuan pmk menyatakan bahwa permohonan sebagaimana yangosnyajumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan menjadi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color menjadi jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan menjadi. (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang hasil pencatatan model hasil salinan kwk oleh penyelenggaran pemilu terdapat perubahan angkamenyilang dan:payumalue ngapa kecamatan palu utara, terdapat kesalahan pencatatan dalam formulir model hasil salinan kwk,ulu kecamatan tatang,alu kecamatan tatang pengawas tps pada proses pemungutan dan penghitungan suara tps kelurahan palu kecamatan tantangutara kecamatan palu selatangaris menyilangpada bagian data pemilih dan pengguna hak pilihgambar kecamatan awalitidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir model hasil salinan kwkrekomendasipengawas tps tidak menerima formulir model hasil salinan kwk dikarenakan pada saat proses buka kotak suara tidak ditemukan adanya formulir hasil salinan kwk, atas peristiwa tersebut pengawas tps telah merekomendasikan kepada ketua kpps untuk tetap menjalankan proses pemungutan bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pembatalahkamah konstitusi pada hari senin tanggal desember pukul wib sebagaimana akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk ap3aknai ketentuan undang undang dasa. bahwa berdasarkan penetapan komisi pemilihan umum kota palu nomor pl. kpt kpu kot x11 tentang penetapan dan penghitungan suara tanpa menggunakan hasil salinan kwkruidak terdapat perubahan pencatatan pada formulir model hasil salinan kwk. (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonanberdasarkan laporan hasil pengawasan seluruh pengawas tps kelurahan donggala kodi, kecamatan ulujadi pada tanggal s.d. desember atas pendistribusian pemberitahuan kwk kepada pemilih, dapat diuraikan sebagai berikut: bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps kelurahan donggala kodi, dari (empat ratus tiga puluh delapan) dpt, terdapat (enamsembilan) dpt, terdapat (seratus du dan (seratus dua puluh empat)enamdua puluh empat) pemilih pindah alamat, (dua puluh satu) pemilih tidak dikenal dan (sembilan belas)empat ratus tiga belas) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (enam puluh tigaenam puluh) lembar pemberitahuan formulir model kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih karena (empat) pemilih meninggal dunia, (empat) pemilih pindah alamat, (dua puluh satuempat puluh duaseratus sembilan puluh sembiltiga puluh tujuhtiga puluh empat) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (tujuh dan (tujuh puluh dudua belas) lembar pemberitahuan formulir model kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih karena (satu) pemilih meninggal dunia, (lima) pemilih pindah alamat, (dua) pemilih tidak dapat ditemui dan (empatempat) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (delapan puluh satu) lembar formulir model pemberitahuan kwk yang tidakperolehan suara pasangan calon peserta pemilihan adalah sebagai berikut pasangan calon muhammad wahyudi delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) dr. ren lamadjido, sp. pk, empat ribu dua kes ratus empat puluh sembilan) hj. habla yanti ponulele, ribu tiga ratus s.t.,m. tujuh puluh dua) arena jr perampas, tujuh dua ratus s.h.,m.h enam puluh) bahwa walaupun terdapat selisih melebihi akan tetapi mendasari ketentuan undang undang dasarkaterdistribusi kepada pemilih karena (satu) pemilih meninggal dunia, (lima) pemilih pindah alamat dan (tujuh puluh lim belas) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (tigatiga puluh lima) pemilih meninggal dunialima pulu dua) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (tig, (delapan) pemilih pindah alamat, (dua puluh satu) pemilih tidak dapat ditemui dan (limnam belas) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (tiga belassepuluh) pemilih tidak dapat ditemui,mpat belas) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (lima puluh limapindah alamat, (lima puluhduaempat puluh satulima puluh delapan) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, terdapat (empatelapan puluh tiga) dpt yang berada tps kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi, semua formulir model pemberitahuan kwk telah terdistribusi kepada pemilih. bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut atas, terdapat sejumlah (lima ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar formulir model pemberitahuan kwk yang terdistribusi kepada pemilih dan terdapat (delapan ratus tiga puluh) lembar formulir model pemberitahuan kwk yang tidak terdistribusi kepada pemilih dari (enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) daftar pemilih tetap seluruh wilayah kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi. hasil pengawasan atas pokok permohonanberdasarkan hasil pengawasan pengawas kelurahan tavanjuka kecamatan tatang terdapat hasil pengawasan tps pada tps kelurahan tavanjuka, ditemukan sejumlah pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih kwk setelah menggunakan hak suaranya, melainkan kpps menandai pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan cara melingkari nomor urut pada formulir model daftar hadir pemilih kwk. atas peristiwa tersebut pengawas tps berkoordinasi dengan pengawas kelurahan tavanjuka dan meminta kepada kiss untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen formulir model daftar hadir pemilih kwk, setelah dilakukan pengecekan formulir daftar hadir pemilih kwk tersebut ditemukan oleh kpps terselip dibagian dokumen daftar pemilih tetap dpt). sehingga pemilih selanjutnya telah mengisi daftar hadir setelah menggunakan hak pilihnya tps kelurahan tavanjuka kecamatan tatang: bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas kelurahan tavanjuka terkait dengan ketersediaan daftar hadir pemilih atau formulir daftar hadir pemilih kwk disetiap tps kelurahan tavanjuka, tidak ditemukan adanya tps yang tidak menyediakan formulir daftar hadir pemilih kwk tps. (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps pada tps kelurahan bamboo kecamatan palu utara, terdapat kerusakan pada kotak suara tepatnya pada bagian jendela plastik mika yang terlepas dari terdekatnya dan tidak diketahui penyebabnya. perbaikan pada kotak surat suara tersebut ditangani langsung oleh pihak kpu kota palu dan disaksikan oleh pps, bukti pkd, pengawas tps, pihak tni dan kepolisian. bukti pk keterangan tambahan diluar pokok permohonan bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan terkait pendistribusian pemberitahuan kwk kepada pemilih pada tanggal s.d desember untuk pemilihan walikota dan wakil walikota kota palu tahun sebagai berikut: jumlah jumlah kecamatan pemberitahuan pemberitahuan kwk tidak terdistribusi yang terdistribusi mantikulore palu utara palu selatan tatang palu barat ulujadi bahwa berdasarkan hasil uraian tabel tersebut atas terdapat sebanyak (seratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam) lembar formulir model pemberitahuan kwk yang terdistribusi dan terdapat sebanyak (lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) yang tidak terdistribusi kepada pemilih seluruh wilayah kota palu dikarenakan terdapat pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang tidak dapat ditemui, pemilih yang tidak dikenal dan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia. bukti pk i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kota pabawaslu kota palu tertanggal s.d desember fotokopi surat keputusan kpu kota palu nomor pl. kpt kpu kot il tertanggal desember fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kota dari seluruh kecamatan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun fotokopi salinan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan awali hasil dokumentasi foto formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk fotokopi salinan formulir model hasil salinan kwk tps kelurahan panas bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan palu utara bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan mantikulorepalu timur bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan palu selatan bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan palu barattatangulujaditiposalinan formulir model hasil salinan kwk bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan ulujadi fotokopi salinan form model hasil kecamatan kwk bukti pk fotokopi form pengawas tps kelurahan bambooselatan fotokopi salinan formulir model hasil salinan kwk bukti pk fotokopi form bawaslu kecamatan palu selatan fotokopi salinan form model hasil kecamataybawaslu kecamatan palu timuryanan indahvalanggunposnypa fotokopi salinan formulir model hasil salinan kwk bukti pk fotokopi form pengawas tps kelurahan kayumalue ngapdgambar: bahwa keberatan pemohon didasarkan pada alasan bahwa hasil pelaksanaan pemilihan walikota palu tahun diwarnai dengan pelanggaran pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya yang dilakukan oleh memohon sehingga, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suarabahwa berikut pemohon uraikan pokok pokok keberatan sebagai alasan diajukannya permohonan ini yakni sebagai berikut tentang kesalahan perhitungan suara dan suara suara melalui pencatatan model hasil salinan kwk bahwa terhadap kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan model hasil salinan kwk, pemohon telah menemuka dalam pencatatan model hasil salinan kwk bahwa akibat penyimpangan perhitungan surat suara melalui model hasil salinan kwk dapat pemohon sampaikan yakni terdapat ketabahan dan kekurangan surat suara, sehingga dampak ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnyarutertanggal s.d desember bukti pk fotokopi form pengawas tps kelurahan tavanjuka fotokopi form bawaslu kelurahan tavanjuka bukti pk fotokopi form pengawas tps kelurahan bamboo bukti pk fotokopi form bawaslu kota palubertanggal desember divide bukti bukti bukti pt 3)palpalu ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umum kota palupada hari kamis, tanggal desember pukul wita (vide bukti bukti bukti pt, berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor:wakil walikota peserta pemilihan walikota dan wakil walikota kota paluota palu nomor: pl. kpt kpu k(vide bukti bukti bukti pt 1j, serta keputusan komisi pemilihan umum kota palu nomor: pl. kpt kpu kot tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan perolehan suara, pada data pengunaan surat suara model hasil salinan kwk yang dapat pemohon rinci yakni sebagai berikut tps kelurahan silat ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan silat ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan bulu ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan tipo ketabahan surat suara (bukti dan tps kelurahan donggala kodi ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan bamboo barat ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan ujung ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan were ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan were ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan were kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan balada kelebihan surat suara (bukti tps kelurahan balada ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan ujung kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan birobuliaturanbiaylebihan surat suara (bukti tps kelurahan susu tengah ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan susu tengah ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan susu timur ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan susu timur ketabahan surat suaranomor urutwalikota dan wakil walikota palu dalam pemilihan walikota dan wakil walikota [email protected] adalah (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilpakesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan model hasil salinan kwk, yang mengakibatkan adanya ketabahan dan keuangan surat suara tps,:.ota palubukti bawaslu kota palu yaituota palukesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan model hasil salinan kwk yang mengakibatkan adanya ketabahan dan kekurangan surat suara tps, setelah mahkamah mempelajari bukti yang diajukan oleh pemohon (bukti sampai dengan bukti berkaitan dengan dalil guo, ternyata semua saksi pemohon paslon nomor urut membubuhkan tanda tangan pada formulir model hasil salinan kwk, kecuali pada tps kelurahan false, kecamatan mantikulore (vide bukti dimana bukan hanya saksi pemohon paslon nomor urut yang tidak tanda tangan, tetapi semua saksi paslon tidak membubuhi tanda tangan. terhadap hal ini, setelah mempelajari pula bukti yang diserahkan bawaslu kota palu, tidak terdapat ketabahan dan kekurangan surat suara (vide bukti pk bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenaisetelah mahkamah mempelajari bukti yang diserahkan pemohon untuk menguatkan dalilnya, yaitu bukti sampai dengan bukti ternyata hanya tps kelurahan siranindi kecamatan palu barat yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon, dimana bukan hanya oleh saksi pemohon paslon nomor urut tetapi semua saksi paslon tidak tanda tangan (vide bukti p 133j. terhadap catatan kejadian khusus, yaitu pada tps balada, tps were, dan tps were (vide bukti p 76j, ternyata tps balada tidak diuraikan oleh pemohon dalam dalil dalil permohonannya dan tidak pula dimuat dalam petit permohonan pemohon. sedangkan untukdemikian juga padap 18j. pada catatan kejadian khusus lainnya, yaitu tps kelurahan pantulan induk vide bukti tidak diuraikan pada dalil dalil permohonan pemohon dan tidak pula dimuat dalam petit permohonan pemohon. sama halnya pada tps kelurahan natura utara, meskipun terdapat catatan kejadian khusus (vide bukti p 93j, tetapi tidak diuraikan secara jelas dalam permohonan pemohon dan tidak dimuat dalam petit permohonan pemohon. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai, setelah mahkamah mempelajari bukti yang diajukan oleh memohon, ternyata memohon telah membagikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada ketua kpps setiap tps (model pemberitahuan kwk) pada hari jumat, desember (vide bukti dan telah tercatat dalam rekapitulasi pengembalian formulir model pemberitahuan kwk yang tidak terdistribusi dari setiap tps dalam wilayah kelurahan desa (vide bukti pada hari selasa, desember artinya, surat panggilan model pemberitahuan kwk telah didistribusikan sebelum hari pemungutan suara. jika pun misalnya terdapat pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara, pemilih dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp el atau surat keterangan (suket), sebagaimana termuat dalam pkpu bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai, berdasarkan permohonan pemohon terjadi wilayah kpps kelurahan tavanjuka, kecamatan tatang, dimana daftar hadir pemilih model daftar hadir pemilih kwk) tidak didistribusikan. terhadap dalil guo, ternyata daftar hadir pemilih tersebut telah terdistribusi dan digunakan tps pada hari pemungutan suara (vide bukti dan tidak terdapat tps yang tidak menyediakan formulir daftar hadir pemilih kwk tps (vide bukti pk j. adapun hal lainnya yang didalilkan oleh pemohon, yaitu mengenai terdapat kotak suara yang dibuka segelnya tps kelurahan bamboo, meskipun pemohon memberikan bukti perolehan suara pada tps tersebut guna mempertimbangkan dalilnya (p 14j, menurut mahkamah bukti perolehan suara tersebut tidak meyakinkan untuk mendukung dalil pemohon, dikarenakan pada model hasil salinan kwk tersebut, tidak ada satupun coret coretan atau koreksi. mengenai kotak suara yang terbuka segelnya, memang terdapat bagian plastik mika yang terlepas dari terdekatnya dan tidak diketahui penyebabnya. dan terhadap hal ini, telah dilakukan perbaikan oleh pihak kpu kota palu dengan disaksikan oleh pps, pkd, pengawas tps, pihak tni dan kepolisian (videneruskan perkara guo pemeriksaan persidangan lanjutan: i3.10jwalikota dan calon wakil walikota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota paleksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuaota palublur panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat titik mujahidin nip telp: fax: aap. telebukti tps kelurahan susu timurfalse ketabahan suara (bukti tps kelurahan false ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan false ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan kakatua kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan todo ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan todo ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan tanamodindi ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan tanamodindi ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan pelobi ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan pelobi ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan birobuli utaralalu selatantodo kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan jasmani kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan jasmani kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan layanan indah kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan false valangguni kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan bamboo kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan lalu selatan ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan jasmani kekurangan surat suara (bukti tps kelurahan jasmani ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan jasmani ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan posnya ketabahan surat suara (bukti tps kelurahan pelobi ketabahan surat suara (bukti bahwa mendasari terjadinya kesalahan perhitungan surat suara melalui model hasil salinan kwk dapat pemohon sampaikan terdapatnya ketabahan dan kekurangan surat suara, sehingga dampak yang ditimbulkan atas kesalahan tersebut menjadi tidak jelasnya perolehan suara, pada data pengunaan surat suara model hasil salinan kwk" bahwa mendasari uraian tersebut atas, telah nampak dengan jelas, memohon selaku penyelenggara demokrasi, telah menyimpang asas pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil asas uber dan asas judul ) sebagaimanatentang hasil pencatatan model hasil salinan kwk oleh penyelenggara pemilu terdapat perubahan angka bahwa berdasarkan bukti pencatatan model hasil salinan kwk yang terjadi terdapat perubahan penataan baik data penguna hak pilih maupun hasil perolehan suara dimana dalam pencatatan pada kolom model hasil salinan kwk dengan cara menganti angka dan hasil dengan mengunakan tipe dan atau dengan cara mencoret hasil pencatatan model hasil salinan kwk, tanpa dilakukan para oleh pihak penyelenggara memohon, sehingga terindikasi adanya cara memohon merubah suara, dan hal ini merupakan pelanggaran atas buku panduan kpps yang dikeluarkan oleh kpu pusat, halaman poin yang yang menyatakan melakukan pengisian seluruh formulir pemungutan dan penghitungan suara dengan cermat, teliti dan dapat dibaca dengan jelas (bukti bahwa memperhatikan kolom model hasil salinan kwk, apabila terjadi perubahan angka dengan cara mencoret, kpps akan melakukan para terhadap model hasil salinan kwk lainnya. akan tetapi pemohon masih menemukan banyaknya kolom model hasil salinan kwk, ketika dilakukan coretan untuk merubah angka, memohon tidak melakukan para untuk pengesahan perubahan angka model hasil salinan kwk. bahwa fungsi para menandakan suatu surat sudah diverifikasi oleh suatu pejabat, atau sebagai petunjuk untuk ikut bertanggungjawab atas surat tertentu. untuk itu, dengan tidak dipakainya dokumen model hasil kwk, selain terjadinya dugaan manipulasi suara, namun yang terpenting terhadap perubahan angka yang dimaksud menjadi tidak sah, sehingga berakibat terhadap model hasil salinan kwk menjadi tidak sah dan cacat hukum, hal ini sebagaimana ketentuan buku panduan kpps (bukti yang dikeluarkan oleh kpu pusat halaman huruf poin menyatakan data pemilih disabilitas kemudian pada poin disebutkan selanjutnya,angka bahwa kolom model hasil salinan kwk, tanpa dilakukan para oleh pihak penyelenggara memohon, sehingga patut diduga adanya cara memohon merubah suara terjadi pada tps dalam kelurahan yakni sebagai berikut tps kelurahan false, (bukti tps kelurahan tanamodindi (bukti tps kelurahan bamboo barat (bukti tps kelurahan tanpa (bukti tps kelurahan kayumalue ngapa (bukti tps kelurahan bamboo (bukti tps kelurahan dulu (bukti tps kelurahan bayang (bukti tps kelurahan bayang (bukti tps kelurahan palu (bukti tps kelurahan palu (bukti tps kelurahan natura utara (bukti tps kelurahan pelobi (bukti tps kelurahan lalu utara (bukti tps kelurahan susu tengah (bukti tps kelurahan susu tengah (bukti tps kelurahan susu timur (bukti tps sulawesi tengah, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: lf ichota palkelurahan lalu selatan (bukti tps kelurahan kanji (bukti tps kelurahan siranindi (bukti tps kelurahan ujung (bukti tps kelurahan were (bukti tps kelurahan silat (bukti tps kelurahan tipo (bukti tps kelurahan gambar (bukti tps kelurahan biaya (bukti tps kelurahan pelobikakatuawere (bukti tps kelurahan balada (bukti tps kelurahan were (bukti tps kelurahan wereujung (bukti tps kelurahan siranindi (bukti tps kelurahan ujung (bukti tps kelurahan kanji (bukti tps kelurahan kanji (bukti tps kelurahan kanji (bukti tps kelurahan baru (bukti tps kelurahan siranindi (bukti tps kelurahan siranindi (bukti tps kelurahan siranindi (bukti tps kelurahan lalu selatan (buktbahwa mendasari uraian tersebut atascc.c.pemberitahuan kwk), dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota palu: bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun telah menyalahi ketentuan dalam penyelenggaraannya. memohon telah menyalahi pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c.pemberitahuan kwk) untuk pemilihan calon walikota dan wakil walikota kepada masyarakat yang memiliki hak pilih, yang tersebar (delapan) kecamatan wilayah kota palu sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun bahwa ketidakpatuhan memohon dalam pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c.pemberitahuan kwk) kepada pemilih, dikarenakan adanya perintah oleh memohon kepada jajarannya tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) agar penyaluran surat panggilan distribusikan nanti pada saat tanggal desember atau sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, padahal model c.pemberitahuan kwk) telah diterima oleh kpps sejak tanggal desember bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud dapat pemohon buktikan, salah satunya terjadi kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi kota palu, yang mana atas arahan dan perintah pps melalui grup whatsapp yang ditujukan kepada kpps kelurahan donggala kodi, kecamatan ulujadi kota palu, agar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c.pemberitahuan kwk) yang sebelumnya telah diterima sejak tanggal desember oleh kpps, agar dibagikan kepada pemilih nanti pada tanggal desember bilamana ada surat panggilan yang telah terbagi sebelum tanggal desember kpps harus menarik kembali surat pemberitahuan pemungutan suara model c.pemberitahuan kwk) tersebut dari pemilih (bukti akibat arahan dan atau perintah tersebut, berdampak pada banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model c.pemberitahuan kwk) bahwa tindakan memohon sebagaimana uraian tersebut atas telah menyimpangetua kpps menyampaikan formulir model pemberitahuan kwk kepada pemilih yang terdaftar dpt diwilayah kerjanya paling lambat hari sebelum pemungutan suara : bahwa makna paling lambat hari sebelum pemungutan suara sebagaimana ketentuan tersebut atas, harusnya memohon dengan segera mendistribusikan model pemberitahuan kwk kepada pemilih yang terdaftar sebagai dpt setidak tidaknya diterima paling lambat hari sebelum pemungutan suara. dilain hal apa yang dilakukan memohon malah sebaliknya, mengarahkan pendistribusian model pemberitahuan kwk kepada pemilih dimulai pada tanggal desember sampai dengan sebelum hari pemungutan suarandasari pertimbangan mahkamah konstitusi tersebut sudah sepantasnya memohon melindungi hak hak pemilih, bukan malah sebaliknya, membatasi hak pilih dengan tidak melaksanakan pendistribusian formulir model pemberitahuan kwk kepada pemilih dengan benaoleh karena memohon telah melakukan tindakan menyimpang dalam penyaluran pendistribusian formulir model pemberitahuan kwk, maka beralasan hukum seluruh tps kelurahan donggala kodi untuk dilakukan pemilihan ulang yakn bahwa berdasarkan tentang pemilihan umum tahun menyebutkan kpu. sekretaris kpu provinsi dan sekretaris kpu kabupaten kota bertanggungmendasari ketentuan hukum tersebut, yang oleh karena pemohon mengarahkan pendistribusian formulir model pemberitahuan kwk menyimpang dari ketentuan hukum bahwa oleh karemaka beralasan hukum bilamana tps yang berada pada wilayah kelurahan donggala kodi untuk dilakukan pemilihan ulangdalam pemungutan suara, sebahagian wilayah kpps kelurahan tavanjuka, kecamatan tatang. kota palu, tidak terdistribusi daftar hadir pemilih model c.daftar hadir pemilih kwk), sehingga para pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih saat pencoblosan. indikasi kejadian ini kuat dugaan terjadi pada tps lainnya sekota palu. bahwa terhadap hal ini, pemohon akan buktikan melalui keterangan saksi terdapat kotak suara yang dibuka segelnya, terjadi salah satunya tps kelurahan bamboo. terhadap hal ini akan pemohon buktikan melalui keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon, sehingga terhadap hal ini sangat beralasan hukum bilamana tps kelurahan bamboo dilakukan pemilihan ulang. guna menjadi pertimbangan penilaian tentang perolehan suara pada tps kelurahan bamboo, dapat terlihat pada model hasil salinan kwk bukti adanya surat suara yang telah mencoblos pasangan nomor urut terhadap hal ini, pemohon akan buktikan melalui keterangan saksi bahwa mendasari uraian tersebut atas, maka pemohon dapat menyimpulkan, kuat dugaan memohon dengan menggunakan kewenangannya, berupaya memenangkan pasangan calon, dengan merugikan suara pemohon. hal ini dapat terlihat adanya konvoi kemenangan pasangan calon nomor urut sementara pemungutan suara masih sementara berlangsung. terhadap hal ini, pemohon mengajukan bukti visual berupa video, sebagaimana (bukti bahwa dari kesemua tps yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana uraian pokok keberatan, maka totalitas daftar pemilih tetap dpt) dalam seluruh tps yang dimaksud sejumlah daftar pemilih tetap dpt). hal ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu alasan hukum agar dilakukan pemilihan ulang yang menurut asumsi pemohon, dapat mempengaruhi perolehan suara, bilamana proses pemilihan ulang nantinya dilaksanakan dengan benar sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, bahwa mendasari uraian pemohon sebagaimana tersebut diatas tentang kesalahan perhitungan suara pencatatan model hasil salinan kwk, tentang hasil pencatatan model hasil salinan kwk yang terdapat perubahan perubahan angka, tentang tidak terdistribusinya surat panggilan model pemberitahuan kwk dengan adanya tindakan memohon melalui arahan kepada kpps yang mendistribusikannya menyalahi ketentuan hukum serta tentang perlakuan diskriminatif oleh memohon dan ketidaksiapan memohon dalam pelaksanaan pemilihan yang kemudian mempertimbangkan saksi pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi model model d.sehingga keberatan yang dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh memohon, sehingga demikian beralasan hukum bilamana mahkamah konstitusi memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. petit berdasarkan hal hal sebagaimana teruraiemerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun yakni pada tps kelurahan silat, tps kelurahan silat, tps kelurahan bulu, tps kelurahan tipo, tps kelurahan donggala kodi, tps kelurahan bamboo barat, tps kelurahan ujung, tps kelurahan wereujung, tps kelurahan birobuli selatan, tps kelurahan natura selatan, tps kelurahan aturan selatan, tps kelurahan natura selatan, tps kelurahan natura selatan, tps kelurahan natura selatan, tps kelurahan biaya, tps kelurahan lalu utara, tps kelurahan lalu utara, tps kelurahan lalu utarasusu timur, tps kelurahan susu timurbirobuli utara, tps kelurahan birobuli utara, tps kelurahan false, tps kelurahan false, tps kelurahan false, tps kelurahan kakatua, tps kelurahan todo, tps kelurahan todo, tps kelurahan tanamodindi, tps kelurahan tanamodindi, tps kelurahan pelobi, tps kelurahan pelobi, tps kelurahan birobuli utara, tps kelurahan lalu selatan, tps kelurahan lalu selatan, tps kelurahan susu barat, tps kelurahan susu barat, tps kelurahan susu barat, tps kelurahan birobuli utara, tps kelurahan todo, tps kelurahan jasmani, tps kelurahan jasmani, tps kelurahan layanan indah, tps kelurahan false valangguni, tps kelurahan bamboo, tps kelurahan lalu selatan, tps kelurahan jasmani, tps kelurahan jasmani, tps kelurahan jasmani, tps kelurahan posnya, tps kelurahan pelobi tps kelurahan false, tps kelurahan tanamodindi, tps kelurahan bamboo barat, tps kelurahan tanpa, tps kelurahan kayumalue ngapa, tps kelurahan bamboo, tps kelurahan dulu, tps kelurahan bayang, tps kelurahan bayang, tps kelurahan palu, tps kelurahan palu, tps kelurahan natura utara, tps kelurahan pelobilalu selatan, tps kelurahan kanji, tps kelurahan siranindi, tps kelurahan ujung, tps kelurahan were, tps kelurahan silat, tps kelurahan tipo, tps kelurahan gambar, tps kelurahan biaya, tps kelurahan pelobikakatuawere, tps kelurahan baladaujung, tps kelurahan siranindi, tps kelurahan ujung, tps kelurahan kanji, tps kelurahan kanji, tps kelurahan kanji, tps kelurahan baru, tps kelurahan siranindi, tps kelurahan siranindi tps kelurahan siranindi, tps kelurahan lalu selatan, serta tps kelurahan bamboo memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota pa402 pl. kpt kpu kot xi1 tanggal desember bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor187 pl. kpt kpu kot il tanggal september bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor191 pl. kpt kpu kot il tanggal september bukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kot tanggal september bukti fotokopi berita acara nomor pl. kpt kpu kot tanggal oktober bukti fotokopi data badan pusat statistik kota palu tahun tentang jumlah penduduk kota palu berjumlah sumber dari bukti fotokopi tangkapan layar (screenshot) percakapan grup whatsapp arahan pps kepada kpps kelurahan donggala kodi untuk membagi surat pemberitahuan pemungutan suara model pemberitahuan kwk) kepada pemilih pada tanggal desemberbulu ketabahan surat suara: bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan tipo ketabahan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan donggala kodi ketabahan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan bamboo barat ketabahan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan bamboo bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan ujungkurangan surat suara:maknaiukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan balada kelebihan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan balada ketabahan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan ujung kekurangan surat suara: bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan birobuliaturanbiaylebi, buktikakatuabirobuli utaratodolayanan indah kekurangan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan false valangguni kekurangan surat suara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan bamboo kekurangposnya ketabahan surat suara:tanamodinditanpa bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan kayumalue ngapa bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan bamboo: bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan dulu:palu: bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan palu, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan natura utara, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan pelobilalu utaraimur, bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan lalu selatansiranindi:silat:gambar pelobikakatu bukti fotokopi model hasil salinan kwk tps kelurahan barulalu selatan bukti visualisasi dalam bentuk video konvoi kemenangan pasangan calon nomor urut pada saat pemungutan suara sedang berlangsung, bukti fotokopi buku panduan kpps yang diterbitkan oleh kpu pusat. i2.xyang diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul wita, bahwa pokok permohonan pemohon pada intinya mempermasalahkan tentang ketabahan, kelebihan dan kekurangan surat suara (enam puluh empat) tps..... adanya surat suara yang telah mencoblos pada kolom pasangan nomor urut (dua).okok permohonan pemohon tersebut diatas bukan terkait hasil perolehan suara pasangan calon dan juga tidak mempengaruhi jumlah suara sah tps sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilihan dan bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili. bahwa terkait proses pembetulan pembetulan yang sifatnya pembetulan secara administrasi seperti perbaikan pada data surat suara pada model c.hasil kwk, semua telah diselesaikan secara berjenjang dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik pada tingkat kecamatan maupun pada tingkat kota. 00m 000m nun nana kota dan wakil wali kota, atau pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. bahwa benar pihak pemohon adalah pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkantanggal september vide bukti bahwa benar pemohon adalah pasangan calon nomor (tiga) berdasarkanertanggal september vide bukti bahwa pemohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota palu nomor pl. kpt kpu kot x1masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: mamatesmganson aan bahwa berdasarkan tabel diatas, pemohon merupakan pasangan calon yang jumlah perolehan suaranya berada peringkat ketiga, sementara pasangan calon yang jumlah perolehan suaranya diperingkat ke (dua) adalah pasangan calon nomor urut yaitu imelda liliana mujahidin, s.e arena jr. perampas, s.h.,m.h. vide buktyang diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul wita bahwa berdasarkan uraianwali kota dan wakil wali kota palu tahun ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohoberdasarkan data agregat kependudukan kota palu, jumlah penduduk kota palu adalah (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) jiwa sesuai surat kementrian dalam negeri republik indonesia direktorat kependudukan dan pencatatan sipil tanggal desember perihal data agregat kependudukan per kecamatan semester (satu) tahun bahwa apabila jumlah penduduk kota palu, hal inibahwa berdasarkan jumlah penduduk kota palu adalah (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh sembilan puluh lima) (total suara sah) maka jumlah selisih suara sah adalah (satu koma lima persen) (dibulatkan menjadi suara, bahwa pasangan calon nomor urut hi. widianto rasyid, dr. ren lamadjido, sp. pk.,m. kes memperoleh suara sebanyak suara suara terbanyak perolehan suara peringkat ke sedangkan pasangan calon nomor urut drs. hid, hj. habla yanti ponulele, s.t.,m. pemohon) memperoleh suara sebanyak suara (perolehan suaranya berada peringkat ketiga), sehingga diperoleh selisih suara antara pasangan calon suara terbanyak perolehan suara peringkat ke dengan suara pemohon yang perolehan suaranya berada peringkat ketiga adalah sebesar suara atau lebih dari suara, bahwa apabila selisih perolehan suara sebanyak suara antara pasangan calon peraih suara peringkat pertama dengan pemohon selaku pasangan calon peraih suara peringkat ketiga dihitung dalam bentuk persentase maka persentase selisih suara tersebut adalah bahwa terhadap hal dimaksud atas, pemohon telah secara nyata mengakui bahwa permohonannya tidak memenuhi syarat persentase selisih suara sebagaimana termuat dalam permohonannya, yaitu: pada angka romawi huruf halaman yang pada pokoknya menyatakan ., maka selisih suara antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu bo. urut pemohon) dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota urut adalah pada angka romawi huruf halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya menyatakan ., terdapat selisih melebihi antara perolehan suara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak. dst. bahwa terhadap pernyataan pemohon yang telah mengakui secara nyata terkait selisih suara yang lebih dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yaitu selisih paling banyak maka sepatutnya pemohon menyadari bahwa syarat formil dalam hal pengajuan permohonan perkara guo tidak terpenuhi, sebagaimana disyaratkan sebab pemohon tidak mengalami kerugian secara konstitusional atas hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon dan sikap pemohon yang memaksakan untuk menerobos ketentuan tersebut diatas adalah sikap yang mencerminkan ketidak patahan pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga menurut memohon, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa hasil mahkamah konstitusitenggang waktupermohonandanahwabahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan mahkamah konstitusi berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon apps) nomor pan.mk ap3 hari senin, desember pukul wib: bahwa selanjutnya pemohon melakukan perbaikan permohonan dan mengajukan perbaikan permohonan mahkamah konstitusi pada hari rabu, desember pukul wib. permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) bahwa permohonan pemohon yang register dengan nomor perkara php.kot xix adalah permohonan yang tidak jelas (obscura libel), dengan alasan: bahwa dalil permohonan pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara, terhadap suara pasangan calon: bahwa pemohon tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas kesalahan yang dilakukan oleh memohon terkait hal hal sebagai berikut, bagaimana cara merubah data perolehan suara yang dilakukan oleh memohon? siapa saja yang terlibat dalam perbuatan merubah perolehan suara dan mengurangi data perolehan suara pemohon? kapan dan dimana dugaan itu dilakukan? siapa saja yang menyaksikan dan apa dokumen alat bukti terjadinya perubahan data perolehan suara? apa bentuk kerugian yang diderita oleh pemohon? berapa rincian jumlah suara yang semestinya dimiliki oleh pemohon? dalam hal ini memohon kembali berpendapat bahwa pemohon tidak detail cermat dan jelas terkait tuduhan yang didalilkan terhadap memohonpemilihan gubernur, bupati dan wali terkait dengan jumlah surat suara (enam puluh empat) tps,, tidak terdistribusi secara merata surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu tahun dan juga tidak mempengaruhi jumlah surat suara sah daahwa pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas dan terinci terkait dengan pokok permohonannya yaitu: jumlah surat suara (enam puluh empat) tps yang menurut pemohon ada ketabahan, kelebihan dan kekurangan surat suara, pengguna.,tps):,, dan adanya surat suara yang telah mencoblos pada kolom pasangan nomor urutermohonan pemohon pada angka romawi ii, huruf halaman menyatakanbahwa dari dalil permohonan tersebut diatas merupakan dalil permohonan yang tidak jelas (obscura libel), karena memohon adalah kpu kota palu bukan kpu provinsi sulawesi tengah: bahwa menurut pemohon, total dpt dari seluruh tps yang dipermasalahkan sebanyak daftar pemilih tetap adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas sumber dpt yang digunakan sebab menurut sumber dpt yang telah ditetapkan oleh memohon, maka seharusnya jumlah yang benar dari tps yang disiarkan oleh pemohon adalah daftar pemilih tetap dpt) bukan dpt (vide bukti bahwa selain terkait kekeliruan penjumlahan dpt dari tps yang dipermasalahkan, dalil pemohon terkait jumlah dpt tersebut diatasyang mempermasalahkan tentang: ketabahan, kelebihan dan kekurangan surat suara (enam puluh empat) tps,, cc),:(dua)wali kota dan wakil wali kota palu tahun telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota palu tahun sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturandengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan dan atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh bawaslu kota palu yang berkaitan dengan tindakan memohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh ppk tingkat kecamatan dan oleh kpu kota palu dilakukan secara berjenjang dengan proses dan hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, bahwa benar memohon telah mengeluarksebagai berikut: tabel perolehan suara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu tahun nama pasangan calon suara arisan muhammad wahyudi hi. widianto rasyid, dr. ren lamadjido, sp. pk.kesalahan penghitungan suara melalui pencatatan model c.hasil salinan kwk, yang menurut pemoho, kelebihan dan kekurangan suara dalam pencatatan model c.hasil salinan kwk (enam puluh empat) tpspemohon merupakan peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota palu tahun selaku pasangan calon walikota dan wakil walikota palu berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota palu nomor pl. kpt kpu kot tanggal september tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu peserta pemilihan tahun bukti bahwa pemohon merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota palu pada pemilihan tahun dengan nomor urut sebagaimana berdasarkan surattanggal september bukti merujuk pada surat keputusan tersebut, keseluruhan peserta pemilih dalam pemilihan wali kota palu tahun beserta nomor urut masing masing, yaitu: daftar pasangan calon arisan dan muhammad wahyudi hi. widianto rasyid, s.e. dan dr. ren lamadjido, sp. pk, kes. drs. hid, si. dan hj. habla yanti ponulele, s.t.,m. si. imelda liliana mujahidin, s.e. dan arena perampas, adapun tps sebagaimana yang maksud oleh pemohon adalah sebagai berikut mamak mean aman kelurahan bulu ketabahan surat suara jumlah jumlah kelurahan ujung ketabahan5 surat suara kelurahan balada kelebihan5 surat suara jumlah kelurahan natura selatan ketabahan surat suara kelurahan natura selatan ketabahan surat suara kelurahan natura selatan ketabahan surat suara jumlah . jumlah |. kelurahan lalu utara ketabahan2 surat suara kelurahan lalu selatan ketabahan3 surat suara kelurahan lalu selatan ketabahan surat suara kelurahan lalu selatan kekurangan surat suara kelurahan lalu selatan ketabahan surat suara kelurahan susu tengah ketabahan surat suara jumlah yag kelurahan todo ketabahan surat suara kelurahan todo ketabahan2 surat suara kelurahan tanamodindi ketabahan surat suara kelurahan tanamodindi ketabahan surat suara kelurahan posnya ketabahan5 surat suara jumlah ' total tps bahwa berdasarkerdasarkan ketentuan tersebut maka pihak memohon telah melaksanakan pendistribusian surat suara seluruh tps sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan huruf dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun yakni dengan menghitung surat suara setiap tps menggunakan rumus jumlah dpt surat suara cadangan dari jumlah dpt dalam tps) dan jika menghasilkan angka pecahan maka hubungannya dibulatkan atas, sehingga apabila pemohon menghitung dengan cara total dpt tentu hasilnya akan berbeda karena cara penghitungan yang digunakan pemohon adalah sangat keliru, bahwa tidak benar jika terdapat penambahan ataupun pengurangan surat suara (enam puluh empat) tps sebagaimana dalil pemohon yang mengakibatkan ketabahan dan kekurangan suara untuk masing masing pasangan calon sebab berdasarkan pencatatan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam model c.hasil kwk tps dimaksud tercatat dengan jelas dan rapi tanpa adanya perubahan penulisan angka pada kolom perolehan suara masing masing pasangan calon serta tidak terdapat keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun pengawas tps tps tersebut pada saat proses penghitungan suara dilakukan, seluruh saksi pasangan calon tps menyetujui hasil penghitungan suara denganvide bukti s d bukti bahwa dalil pemohon terkait dengan penambahan ataupun pengurangan jumlah surat suara tps dimaksud adalah hal yang tidak mempengaruhi jumlah suara sah dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing pasangan calooleh pihak penyelenggara memohon pada tps (enam puluh satu) tps dan saksi pemohon telah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan, akan tetapi hanya ppk kecamatan palu barat yang dapat memberikan formulir model d.kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, dan saksi pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kpu kota palu, dimana pemohon mengisi formulir model d.kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. bahwa adapun tps yang dimaksud oleh pemohon adalah sebagai berikut: wilayah kelurahan nomor tps kecamatan ulujadi kelurahan silat kelurahan tipo kecamatan palu utara kelurahan bamboo kelurahan bamboo barat kelurahan tanpa kelurahan kayumalue ngapa jumlah kecamatan palu barat kelurahan ujung kelurahan balada kelurahan balada kelurahan balada kelurahan kanji kelurahan baru kelurahan siranindi kelurahan siranindi kelurahan siranindi jumlah kecamatan palu selatan jumlah o| kecamatan palu timur kelurahan lalu selatan jumlah kecamatan mantikulore kelurahan aise ' ' kelurahan todo kelurahan todo kelurahan todo kelurahan todo kelurahan todo kelurahan todo kelurahan kakatua jumlah kecamatan tatang kelurahan dulu kelurahan bayang kelurahan bayang kelurahan palu kelurahan palu jumlah kecamatan awali kelurahan gambar kelurahan biaya jumlah total tps bahwa berdasarkan ketentuan mulai dari huruf dpada huruf bahwa kpps maupun ppk telah melakukan mekanisme pembetulan apabila terdapat kekeliruan pada pencatatan model c.hasil kwk sesuai dengan ketentuan atas yakni hanya memperbaiki data terkait dengan data administrasi dengan cara mencoret dua garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan lalu membubuhkan para. bahwa pengisian model c.hasil salinan kwk akan dilakukan setelah memastikan pengisian model c.hasil kwk telah selesai dan tepat sebab pengisian model c.hasil salinan kwk berpatokan pada model c.hasil kwk sehingga sangat tidak rasional jika terdapat banyak pencopotan yang dilakukan oleh kpps pada model c.hasil salinan kwk. bahwa dengan demikian, memohon menolak dalil pemohon mengenaitps yang didalilkan, sebab dalil tersebut tidaklah benar dan terkesan mengada ada. bahwa jika pun terdapat pembetulan yang dilakukan memohon pada model c.hasil kwk, hanya terkait dengan data administrasi dan tidak ada pembetulan yang dilakukan terkait data perolehan suara pasangan calon sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. vide bukti s d bahwa dalil pemohon mengenai telah mengajukan keberatan dengan mengisi model d.kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk akan tetapi tidak ditanggapi oleh memohon adalah dalil yang tidak benar sebab faktanya, memohon telah mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi dari pihak pemohon sesuai dengan prosedur yang seharusnya. vide buktitidak terdistribusi kota dan wakil wali kota palu untuk seluruh kelurahan donggala kodi seluruh tps tps) agar dilakukan pemilihan ulang. bahwa terkait dalil pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta sebenarnya karena fakta yang terjadi, memohon telah mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih kelurahan donggala kodi untuk seluruh tps tps) hari sebelum tanggal desember vide bukti dan bukti bahwa selain itu, dalil pemohon tidaklah dapat dijadikan alasan agar dilakukannya pemungutan suara ulang dikarenakan model c.pemberitahuan kwk bukanlah merupakan syarat untuk memilih tps sehingga sangat tidak rasional jika hal tersebut tersebut dapat mempengaruhi hasil perolehan surat masing masing pasangan calon dikarenakan tanpa formulir model c.pemberitahuan kwk pemilih dapat memberikan suaranya tps dengan menunjukan e ktp, berdasarkan ketentulebih lanjut menyatakan bahwaberdasarkan ketentuan dalam dan pkpu nomor tahun tersebut atas, maka dalil pemohon bukanlah permasalahan yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat dalam pemilihadiwilayah: sebagian wilayah kpps kelurahan tavanjuka kecamatan tatang kota palu tidak terdistribusi daftar hadir pemilih model bahwa dalil mengenai tidak terdistribusi daftar hadir pemilih model c.daftar hadir pemilih kwk) disebagian wilayah kpps kelurahan tavanjuka adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, sebab berdasarkan faktanya, daftar hadir pemilih model c.daftar hadir pemilih kwk) telah mendistribusikan dan digunakan tps pada hari pemungutan suara tanggal desember vide bukti bahwa mengenai dalil kotak suara yang dibuka segelnya yang terjadi tps kelurahan bamboo adalah dalil yang keliru jika dijadikan alasan oleh pemohon untuk dilakukan pemilihan ulang sebab peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemilihan, baik undang undang maupun peraturan kpu tidak mengatur terkait proses pemilihan ulang. pemohon juga tidak menegaskan jika kotak yang dibuka dimaksud adalah kotak suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. lagi pula, segel yang terbuka tidaklah mempengaruhi keutuhan isi kotak suara sebab kotak suara tetap dalam keadaan terkunci oleh kabel ties berlogo kpu: bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah mencoblos pada kolom pasangan nomor urut adalah dalil yang tidak jelas, sebab pemohon tidak menerangkan dengan jelas dan terperinci letak kejadiannya pada tps berapa dan wilayah mana, bahwa dalil pemohon terkait dengan dugaan pelanggaran institusi memohon melakukan tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif secara signifikan tentunya perlu pembuktian yang secara komprehensif atau menyeluruh dikarenakan ketika dalil tersebut dirangkum menjadi satu, menunjukkan kecurangan yang dituduhkan pemohon sudah dalam keadaan yang disusun diatur rapi atau terstruktur dengan menggunakan pola atau system yang secara besar besaran atau massif, memohon tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan terinci secara akurat tentang bagaimana pola dan sistem yang terstruktur secara besar bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota palu pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota palu tahun telah dilaksanakan pada hari rabu, tanggal desember bahwa berdasarkan penetapmaka perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut pasangan calon muhammad wahyudi puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima) dr. ren lamadjido, sp. pk, puluh empat ribu kes dua ratus empat puluh sembilan) hj. habla yanti ponulele, puluh ribu tiga s.t.,m. ratus tujuh puluh dua) arena perampas, s.h.,m.h. puluh tujuh dua ratus enam puluh) bahwasebagaimana uraian huruf (g) atas, maka selisih suara antara pasangan calon wali besaran atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan dalam permohonan pemohon, bahwa dikarenakan dalil pemohonmaka sepatutnya dan sangat beralasan menurut hukum jika permohonan pemohon ditolak..kot xixmenetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota palu tahun yang benar adalah sebagai berikut nama pasangan calon suara arisan muhammad wahyudi hi. widianto rasyid, dr. ren lamadjido, sp. pktentang penetapan daftar pemilih tetap tingkat kota palu pada pemilihan serentak tahun bukti fotokopi kumpulan model hasil kwk dari (tps dan tps kelurahan silat), tps kelurahan bulu), tps kelurahan tipo) dan tps kelurahan donggala kodi barat), dan tps kelurahan bamboowere), tps dan tps kelurahan balada), dan tps dan tps kelurahan ujungdan tps kelurahan birobuli utara), tps tps tps tps dan tps kelurahan natura selatan), tps kelurahan birobuli selatan) dan tps tps danmodel hasi kwk dari (dan tps kelurahan susu barat), tps tps tps tps tps tps dan tps kelurahan lalu selatan), tps tps dan tps kelurahan susu timur), tps dan tps kelurahan susu tengah), dan tps tps tps dan tps kelurahan lalu utara)false valangguni), tps dan tps kelurahan tanamodindi), tps kelurahan kakatua), tps kelurahan layanan indah), tps tps dan tps kelurahan todo), tps tps dan tps kelurahan false), tps kelurahan posnya), dan tps tps tps tps dan tps kelurahan jasmansilat) dan tps kelurahan tipo), tps kelurahan bamboo barat), tps kelurahan kayumalue ngapa), dan tps kelurahan tanpaujung), tps tps tps tps tps tps tps tps kelurahan balada), tps tps tps tps kelurahan kanji), tps kelurahan baru), tps tps tps tps kelurahan were), dan tps tps tps tps tps kelurahan siranindinatura utara) dan tpskelurahan susu tengah), tps kelurahan susu timur), tps kelurahan lalu utara), dan tps tps kelurahan lalu selatan),tps tps tps kelurahan todo), tps tps tps tps tps tps kelurahan false), tps kelurahan kakatua), dan tps kelurahan tanamodinddulu), tps dan tps kelurahan voyage), dan tps dan tps kelurahan palu) tingkat kecamatan tatanggambar), dan model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota palu tahun bukti fotokopi kumpulan berita acara serah terima formulir model pemberitahuan kwk dari pps kberita acara dan rekapitulasi pengembalian formulir model pemberitahuan kwk dari kpps daftar hadir pemilih kwk dari beberapa tps pada kelurahan tavanjuka kecamatan tatang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota paluu tahun yang diajukan oleh pemohon dengan dasar dan alasan: bahwa kewenangan yang diamanatkan oleh undang undangkhusus?: bahwasampai dibentuknya badan peradilankhusus yang diamanatkan oleh undang undang untuk diperiksa dan diadili adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan undang nomor tahun menyebut: bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam bayebutkamemengaruhi penetapan calon terpilih: bahwa selanjutnya, berdasarkan dan undang undang nomor tahun juncto ketentuan bab peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut. maka mahkamah konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara peralihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan: bahwa merujuk pada maksud ketentuan ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut atas, maka dengan demikian pada dasarnya ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diperiksa, diadili dan diputus, selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan, bahwa selain hal itu, memperhatikan keseluruhan pokok pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, ternyata tidak terdapat satupun ditemukan ulasan mengenai alasan dan dalil yang menandaskan keberatan pemohon terkait perselisihan mengenai hasil perhitungan perolehan suara antara pemohon dengan memohon yang disebabkan karena adanya kesalahan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan walikota dan calon walikota palu tahun yang ditetapkan oleh memohon dengan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon: bahwa seandainya pun (gua non), pokok pokok keberatan permohonan pemohon adalah memang benar adanya. maka hal itu pun, pada dasarnya hanyalah merupakan jenis pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana yang bersifat individual (tidak terstruktur) dan sporadis (tidak masif) serta tidak signifikan mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemohon sebagai mana yang telah ditetapkan oleh memohon. sehingga menyebabkan pemohon dapat menjadi pasangan calon peraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota palu tahun bahwa dalam kerangka penyelesaian perkara proses penyelenggaraan pemilihan, selain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan. maka, dalam hal penyelesaian jenis perkara pelanggaran yang berada dalam ranah pelanggaran administrasi, kode etik, atau pidana sesuai amanat peraturan perundang undangan dalam pemilihan. telah ditentukan lembaga institusi lain bawaslu, kpu dan dkpp) yang diberikan kewenangan secara berjenjang untuk proses penanganannya melalui mekanisme temuan laporan, kajian dan klarifikasi yang berujung pada rekomendasi, bahwa menurut pihak terkait atas dasar, pertimbangan dan alasan alasan sebagaimana diuraikan atas, maka dengan demikian mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusmenurut pihak terkait,palu tahun dengan dasar dan alasan bahwa berdasarkanota palu provinsi sulawesi tengah berdasarkan data badan pusat statistik kota palu tahun adalah sebesar (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa vide angka halaman permohonan pemohon, bahwa dengan jumlah penduduk kota palu provinsi sulawesi tengah sebesar (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa tersebut. maka syarat ambang batas persentase selisih suara yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhirsuratbertanggal desember total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun adalah sebesar (seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara: bahwa merujuk pada maksud ketentuan huruf undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud pada angka tersebut atas. maka ambang batas jumlah perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan untuk dapat mengajukan sengketa hasil mahkamah konstitusi antara perolehan suara pemohon dengan perolehan suara pihak terkait (peraih perolehan suara terbanyak) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun adalah paling banyak total suara sah, dibulatkan sebesar (dua ribu empat ratus empat puluh) suara: bahwa memperhatikan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh memohon sebesar (seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam) suara sah tersebut, menunjukkan agregat perbedaan (selisih) perolehan suara antara pemohon dengan memohon dapat dirinci sebagai berikut perbedaan (selisih) perolehan total suara sah perolehan toman pem hi. widianto rasyid, s.e drs. hid, belah bahwa dengan total perbedaan (selisih) hasil perolehan suara sah tahap akhir pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun antara pemohon dengan pihak terkait (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) sebesar (tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) atau setara dengan angka presentase sebesar tersebut. maka dengan demikian perbedaan (selisih) perolehan suara antara pemohon (peraih perolehan suara peringkat tiga) dengan pihak terkait (peraih perolehan suara peringkat terbanyak) telah melebihi diatas syarat ambang batas untuk dapat mengajukan sengketa hasil mahkamah konstitusi paling banyak total suara sah, dibulatkan sebesar (dua ribu empat ratus empat puluh)suara, bahwa meskipun pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun namun pengajuan permohonan pemohon, karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara dengan pihak terkait sebesar paling banyak ,5y9x total suara sah, setara dengan selisih perolehan suara (dibulatkan) sebesar (dua ribu empat ratus empat puluh) suara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun sehingga pemohon, dengan demikilu tahuadalah tidak jelas (obscura libel) dengan dasar dan alasan bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf angka dan walikota, pada pokoknya telah mengatur penggalian mengenai pengajuan permohonan dengan uraian yang jelas mengenai: kota dan wakil wali kota urut pemohon) dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota urut adalah bahwa berdasarkan ketentuan hurufahwa pemohon sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota provinsi sulawesi tengah dengan jumlah penduduk jiwa, berdasarkan data badan pusat statistik kota palu tahun (sumber buktihasil perhitungan suara sebagaimana penetap. akan tetapi selisih yang dimaksud didapatkan melalui cara cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam hal perhitungan suara yang telah mempengaruhi perolehan suara pemohon bahwa proses pemilihan dan perhitungan suara yang dilakukan dengan cara cara yang tidak benar atau melanggar ketentuan hukum yang selengkapnya terurai dan terungkap dalam pokok permohonan. bahwa mendasari agar permohonan ini dapat diperiksa dalam pokok permohonmerujuk pada maksud ketentuan tersebut atas, maka seharusnya dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut, telah menguraikan dengan jelas mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. sehingga dengan demikian, selain akan tampak perbedaannya, juga sekaligus dapat diketahui adanya kesalahan memohon dalam menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dimaksud: bahwa selain itu, seharusnya pula dalam pokok permohonan pemohon telah menguraikan penjelasan mengenai dasar dan hal hal apa saja yang menyebabkan sehingga memohon dianggap melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun bahwa dalam menyiasati adanya kesalahan tersebut, sikap serta tindakan apa yang telah pemohon upayakan, dimana dan dengan siapa, serta kapan tindakan upaya itu dilakukan: bahwa dalam pada itu, yang lebih utama lagi adalah dari hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon tersebut, apakah signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. sehingga pemohon dapat menjadi peraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun bahwa selanjutnya, tidak hanya terhadap hal hal itu saja !!! karena ternyata dalam permohonan yang ajukan oleh pemohon tersebut, juga mengidap cacat kabur (obscura libel), mengandung pertentangan dan atau tidak bersesuaian satu sama lain yaitu antara obyek sengketa (object itis), alasan dan dasar permohonan polita) dengan hal hal yang dimohonkan petit) sebagaimana diuraikan berikut ini bahwa yang menjadi obyek sengketa (object itis) dalam permohonan pemohon disebutkan dengan jelas adalah permohonan pembatalmaksud pembatalan yang dimohonkan oleh pemohon dalam obyek sengketa (object itis) tersebut, harus dimaknai bahwa terhadap penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun yang ditetapkan oleh memohon adalah mengidap kesalahan karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. namun memperhatikan amar putusan yang dimohonkan oleh pemohon dalam bagian petit permohonannya. hanya memohon amar putusan sebagai berikut membatalkan keputussedangkan mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon sama sekali tidak dimohonkan oleh pemohon dalam polita permohonannya sebagai salah satu amar putusan untuk ditetapkan, bahwa secara ratio legis, bagaimana mungkin kiranya menurut hukum dapat dibenarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dapat dibatalkan. jika penetapan tersebut, tidak mengidap kesalahan dan bagaimana mungkin pula dapat dinyatakan mengidap kesalahan, jika tidak ditetapkan adanya hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, berdasarkan pertimbangan, dasar dan alasan alasan eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas. kiranya telah dapat disimpulkan permohonan pemohon tersebut adalah tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf angka dangsehingga dengan demikian, permohonan pemohon adalah berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan atau putuskan di tetapkan sebagai permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir sebagaimana dimaksud pada angk tahun tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. ii. dalam pokok perkara bahwa pihak terkait pada bagian ini, hanya akan menanggapi memberikan keterangan terhadap alasan dan dalil keberatan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan secara langsung berhubungan dengan perkara perselisihan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun yang ditetapkan oleh memohon. namun, tidak menutup kemungkinan pihak terkait juga akan memberikan keterangan terhadap tuduhan pelanggartelah memperhatikan keseluruhan pokok pokok permohonan pemohon, sebagaimana dimaksud pada angka (halaman s d halaman maka pihak terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut, poin s d halaman s d sebagai berikut bahwa keterangan pihak terkait terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon pada iv. pokok permohonan, poin s d dalam halaman s d halaman telah pihak terkait uraikan pada bagian eksepsi. oleh karena itu, tidak dianggap penting lagi untuk diuraikan pada bagian ini. apalagi, alasan dan dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada bagian permohonannya tersebut, ibarat telah menarik bandung lonceng terlalu jauh, menempatkan konstitusi (uud) dalam membingkai alasan dan dalil permohonannya, sedangkan pada dasarnya konstitusi (uud) dimaksud, telah teratribusi pengaturannya pada per undang undangan yang berada bawahnya. sehingga alasan dan dalil permohonan pemohon tersebut, telah jauh melenceng dari maksudbahwa selanjutnya, terhadap alasan dan dalil permohonan pemohon pada angka iv. pokok permohonan, poin halaman s d menurut pihak terkait adalah alasan dan dalil yang mengada ada, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut bahwa pihak terkait, sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun sepanjang tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun yang telah berlangsung dan diikuti seluruh tahapannya. menurut faktanya, telah berlangsung sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip prinsip yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia uber), jujur dan adil judul) dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik: bahwa selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun tersebut, khususnya pada saat dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tps. tidak ditemukan adanya pelanggaran pelanggaran serius yang bersifat, sistematis dan massif tsm) yang signifikan dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang tetapkan oleh memohon. bahwa penindasan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tersebut diatas, tentu dapat dibenarkan. karena seandainya alasan dan dalil pemohon adalah memang benar adanya, maka tentu pemohon telah mengajukan laporan mengenai hal itu, sebagaimana diatur dalam ketentuan angka dan peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor tahun namun, menurut faktanya pemohon tidak pernah melakukan pelaporan terhadap hal hal yang dimaksud dalam alasan dan dalil permohonannya tersebut, bahwa selain hal itu, tampaknya pemohon memang masih kurang memahami makna pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (tsm) dan ukuran ukurannya serta mekanisme dan institusilembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya. dalam hubungan tersebut, kiranya perlu pemohon ketahui, bahwa beberapa putusan mahkamah konstitusi telah menggariskan ukuran ukuran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikotsif tsm), yaitu pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran tersebut benar benar direncanakan secara matang (by design) pelanggaran bersifat terstruktur, artinybersifat masif, artinya dampak pelanggaran tersebut sangat luas dan bukan sporadis: berdasarkan ukuran ukuran tersebut atas, kiranya telah dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dikalikan oleh pemohon dalam pokok pokok permohonannya tersebut, adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai jenis pelanggaran yang bersifat tsm dan secara signifikan tidak berpengaruh dalam poin halaman s d sebagai berikuttentang kesalahan perhitungan suara dan surat suara melalui pencatatan model hasil salinan kwkdalil pokok permohonan pemohon tersebut pada intinya, hanya terkait karena adanya kesalahan yang terjadi dalam pencatatan dalam angka iii. data penggunaan surat suara yang terdapat pada model hasil salinan kwk halaman satu: bahwa kesalahan pencatatan yang dimaksud oleh pemohon tersebut, diantaranya terkait dengan pencatatan terhadap jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan:' tidak terpakai, yang terjadi pada tps kelurahan sebagai berikut be k perasa ap me bahwa mengutip alasan dan dalil pemohon, sebagai akibat dari kesalahan pencatatan dalam model hasil salinan kwk halaman satu sebagaimana dimaksud atas, mengakibatkan adanya ketabahan surat suara pada tps sebanyak surat suara, kekurangan surat suara pada tps sebanyak surat suara: kelebihan surat suara pada tps sebanyak surat suara, bahwa seandainya pun kesalahan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon adalah memang benar terjadi adanya. namun menurut faktanya, khusus dalam pencatatan terhadap jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana tercatat pada angka iii dalam model hasil salinan kwk halaman satu tersebut adalah sama dan atau tidak berbeda dengan pencatatan akumulasi penghitungan jumlah suara sah dan tidak sah yang tercatatbagian uraian huruf mengenai jumlah suara sah dan tidak sah pada pencatatan model hasil salinan kwk halaman dua, bahwa selain hal itu, kiranya perlu pula diketahui bersama terhadap pencatatan pada model hasil salinan kwk halaman duauraian huruf jumlah suara sah dan tidak sah tersebut, selain telah ditandatangani oleh seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah juga telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota palu tahun termasuk saksi dari pemohon, bukti p.t. s d p.t. berdasarkan uraian keterangan pihak terkait tersebut atas, maka diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa kesalahan pencatatan terhadap surat suara dalam model hasil salinan kwk halaman satu sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan pemohon. hanyalah merupakan kesalahan administrasi pencatatan pada penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara beberapa tps kelurahan dalam proses pemilihan vide angka peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia, nomor tahun dan kesalahan itu, tidak dapat diukur pengaruhnyalagi pula kesalahan atau pelanggaran yang demikian itu, bukan merupakan bahagian dari lingkup kewenangan mahkamah konstitusi untuk menyelesaikannya, bahwa mengenai alasan dan dalil permohonan pemohon pada bagian pokok permohonan angka iv, poin huruf tentang hasil pencatatan kesalahan model hasil salinan kwk oleh penyelenggara pemilu terdapat perubahan angkasekedar hanyaalasan dan dalil pokok permohonan pemohon pada angka huruf halaman s d halaman tersebut atas. tidak ditemukan adanya uraian yang lengkap dan jelas yang menegaskan tps kelurahan mana hal itu terjadi, berapa jumlah angka yang berubah sebagai akibat dari adanya perubahan angka tersebut, dan bagaimana pengaruhnya perubahan angka itu terhadap komposisi suara yang diperoleh oleh masing masing pasangan calon, serta upaya dan tindakan apa yang telah pemohon lakukan terhadap kejadian itu, kapan, dimana dan melalui institusi lembaga apa ???:, bahwa berhubung oleh karena, tidak adanya uraian penegasan mengenai hal hal tersebut atas dalam alasan dan dalil permohonan pemohon. maka menurut pihak terkait, alasan dan dalil permohonan pemohon dimaksud adalah sekedar mengada ada, bahwa adapun mengenai alasan dan dalil permohonan pemohon, lainnya, hanya merupakan pengulangan dari alasan dan dalil permohonan pemohon pada bagian permohonan sebelumnya. dan telah pihak terkait uraikan keterangannya. sehingga dengan demikian tidak perlu untuk diuraikan lagi, karena dianggap telah sama dengan uraian keterangan pihak terkait sebagaimana telah disampaikan pada bagian keterangan sebelumnya,dan huruf sebagaimana diuraikan dalam halaman s d tersebut, menurut pihak terkait bahwa, setelah memperhatikan keseluruhan uraian alasan dan dalil permohonan pemohon dimaksud. berhubung oleh karena materi muatannya seluruhnya adalah hanya terpaut dengan tehnis pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dalam proses penyelenggaraan pemilihan. maka tentu, akan lebih baik jika pihak penyelenggara pemilihan yang menjelaskannya. namun pun demikian, menurut pihak terkait keseluruhan uraian alasan dan dalil permohonan pemohon pada bagain ini, tidak signifikan pengaruhnya terhadap penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan walikota palu tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh memohon, iii. 'petit berdasarkan uraian sebagaimana telaholeh karena pemohon berpandangan bahwa bahwa adapun hal hal keberatan yang akan pemohon buktikan melalui permohonan ini pada pokoknya sebagai berikut tentang pencatatan hasil perhitungan suara melalui model hasil salinan kwk yang mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan suara dan surat suara yang dapat merugikan suara pemohon,, sebagaimana (bukti sampai dengan (bukti (bukti sampai dengan (bukti tentang hasil pencatatan model hasil salinan kwk yang terdapat perubahan perubahan angka suara sehingga merugikan pemohon, sebagaimana (bukti (bukti (bukti sampai dengan (bukti (bukti sampai dengan (bukti (bukti sampai dengan (bukti (bukti sampai dengan (bukti tentang tindakan memohon yang mengarahkan kpps melalui grup whatsapp kpps tentang perintah pendistribusian model pemberitahuan kwk yang menyalahi ketentuan hukum tentang perlakuan diskriminatif oleh memohon dan ketidaksiapan memohon dalam pelaksanaan pemilihan, diantaranya terdapat kotak suara terbuka segel sebelum waktu pencoblosan yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi dan surat suara yang telah mencoblos pasangan calon urut yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi bahwa pokok pokok keberatan tersebut atas, merupakan tindakan memohonil tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota papalu nomor plo2. kpt kpu ooot ix tentang penetapan nomor urut dan daftarkot tentang penetapan rekapitulasi hasil peng hitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota palu tahun beruluipodonggala kodi,bamboo baratladaaya kecamatan awalikakatuyanan indahvalangguni kecamatan mantikuloreosny. i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kota paludan kecamatpalu bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota palu pada tanggal s.d. desember kantor kpu kota palu yang beralamat jl. balai kota selatan kel. tanamodindi, kec. mantikulore atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kota palu, hasil perolehan suara masing masing pasangan calon walikota dan walikota palu pada pemilihan tahun berdasarkan keputusan kpu kota palu nomor pl. kpt kpu kot x11 tanggal desember yaitu sebagai berikut: tabel rekapitulasi hasil suara pasangan calon walikota dan wakil walikota palu pasangan calon perolehan suara dua puluh arisan dan muhammad delapan ribu tiga wahyudi ratus delapan puluh lima hi. widianto rasyid, dan enam puluh empat ribu dua ratus dr. ren lamajido, empat puluh sp. bukti pk., kes pat sembilan tiga puluh drs. hid dan hj. habla yanti ponulele, st., ribu tiga ratus tujuh puluh dua imelda liliana mujahidin, dan tiga puluh tujuh ribu dua ratus arena perampas, sh., enam puluh bahwa pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota palu, saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota palu tahun nomor urut (tiga) menyampaikan (sepuluh) poin keberatan yang diuraikan dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kota kwk. terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon pasangan calon walikota dan wakil walikota palu tahun nomor urut (tiga) tersebut telah ditanggapi oleh kpu kota palu secara tertulis dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kota kwk. (bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota palu atas pokok permohonan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan diuraikan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan awali terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan awalpartisipasi pemilih pada tps tps tps tps tps tps dan tps kelurahan panas dan kurangnya partisipasi pemilih pada tps kelurahan gambar serta adanya perubahan pencatatan pada kolom pengguna hak pilih dalam formulir model hasil salinan kwk tps kelurahan panas. terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi tersebut telah dicatat oleh ppk kecamatan awali dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk dan keberatan saksi atas perubahan pencatatan angka pada kolom pengguna hak pilih dalam formulir model hasil salinan kwk tps kelurahan panas telah ditindaklanjuti oleh ppk kecamatan awali dengan memperbaiki perubahan pencatatan tersebut dan telah dibubuhi para oleh ketua kpps, (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan palu utara terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan palu utaramantikulore terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan mantikulore pada tanggal s.d. desember terdapat keberatan dari saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (tiga) atas selisih angka pada pencatatanmantikuloremantikulore dengan memperbaiki selisih angka pada pencatatan dalam formulir model hasil kwk, (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan palu timur terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan palu timurpalu selatan terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan palu selatantingkatdalam hal penyelenggaraan pemilihan dan perhitungan suara sehingga mempengaruhi hasil perolehan pemohonketentuanbahwa barometer suksesnya pemilihan kepala daerah, tidak hanya mendasari pada pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya dan lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan permasalahan tersebut. olehnya menurut pemohon, mahkamah konstitusi sebagai salah satu lembaga yang berwenang menyelesaikan dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah, dapat mempertimbangkan beberapa ketentuan hukum sebagai dasar pertimbangan sebelum penerapan ambang batas diterapkan dalam penyelesaian perkara ini yakni sebagai berikut undang undang dasarhal ini mahkamah konstitusi tidak sekedar menegakkan bunyi undang undang (hukum) akan tetapi mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat mewujudkan kepastian hukum yang adil dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, jujur dan adil, hal mana ditegaskan pula berdasarkan tahun tentang mahkamah konstitusi pada yang berbunyi, partisipasi pemilih dan kesalahan penulisan pada formulir model hasil kwk yang menyebabkan selisih angka pada kolom jumlah daftar pemilih dalam dpt dengan kolom pengguna hak pilih seperti pada tps dan tps kelurahan birobuli selatan. terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi tersebut, langsung ditindaklanjuti oleh ppk kecamatan palu selatan dengan memperbaiki kesalahan penulisan pada formulir model hasil kwk, (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan palu barat terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan palu baratperubahan pencatatan angka pada bagian data pemilih dan pengguna hak pilih dalam formulir model hasil kwk tps kelurahan balada kecamatan palu barat. terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi telah dicatat oleh ppk kecamatan palu barat dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk dan ppk kecamatan palu barat tidak menindaklanjuti keberatan tesebut dikarenakan saksi pasangan calon nomor urut (tiga) tidak menyepakati untuk dilakukan perbaikan pada hasil kwk, (bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan tatang terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tatangesalahan perhitungpasangan calon nomor urut (tiga). terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi telah dicatat oleh ppk kecamatan tatangtatang dengan memperbaiki kesalahan penulisan dan pencatat, bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan ulujadi terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan ulujad serta ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang hadir tps dengan jumlah surat suara yang terpakaidalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk dan atas keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut (tiga) tersebut telah ditindaklanjuti oleh ppk kecamatan ulujadi dengan memperbaiki. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan tentang kesalahan perhitungan suara melalui pencatatan model hasil salinan kwk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps adalah sebagai berikut:uluonggala kodi kecamatan ulujadiulujadiulujadi:ongan, provinsi jawa timur tahun diajukan oleh: nama ir. suhandoyo, alamat ruwet, desa deket agung, kecamatan sugi, kabupaten lamongan, provinsi jawa timur nama dra. siti suwardi alamat sakura residence kelurahan ketimbang, kecamatan gabungan, kota surabaya, provinsilamongan tahun nomor urut (satu), dalam hal ini memberi kuasa kepada hasbullah, s.h., m.h., dr. datang irawan, s.h., hum., regginaldo sultan, s.h., m.m., ridwan saidi tarigan, s.h., m.h, advokat kuasa hukum pada tim hukum pasangan calon suhandoyo siti suwardi kompak), beralamat jalan rp. soros nomor gondangdia lama, menteng, jakarta pusat, dki jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk tim hukum paslon kompak mkmongan, beralamat jalan basuki rahmat nomor kecamatan lamongan, kabupaten lamongan: dalam hal ini memberi kuasa kepada sri sugeng pujiatmiko, s.h, advokat kuasa hukumtersebut, berikut ini: nama dr. yuhronur efendi, mba alamat merpati gg. bandeng rt rw kel desa banjarmendalan, kecamatan lamongan, kabupaten lamongan, jawa timur nama drs. kh. abdul roof, ag. alamat kyai amin rt rw kel desa sidokumpul, kecamatan lamongan, kabupaten lamongan, jawa timur adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun nomor urut dalam hal ini memberi kuasa kepada ahmad irawan, s.h., amir burhanuddin, s.h., febri diasah, s.h., donald fariz, s.h., m.h., jamil burhan, s.h., ikhwan fahrojih, s.h., zain maulana husein, s.h., alungsyah, s.h., bobby wijanarko, s.e., s.h., hum., mustofa abidin, s.h., m.h., rahmad abdullah s.h., m.h., hermawan hatta adam, s.h., m.h., ahmad umar bawang, s.h., nurul bagi haider, s.h., anang nugraha, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor ahmad irawan associates, beralamat jl. boulevard barat blok nomor kelapa gading square, jakart: lamongan tahun yang bertentangan dengan pkpu bahwa telah terjadi pelanggaran tata cara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun khususnya mengenai surat suara yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pemungutan dan penghitungan suara tps tps yang tersebar beberapa kecamatan kabupaten lamongan. adapun pelanggaran yang pemohon temukan terjadi secara masif adalah terdapat ketidaksesuaian perbedaan antara jumlah surat suara yang ada tersedia tps tps pada saat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan tanggal desember dengan ketentuan aturan mengenai jumlah surat suara harus sebanyak yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dpt)adalah sebanyak tps yang bermasalah. adapun tps tps yang bermasalah tersebut, adalah sebagai berikut: diterima selisih boa doa fan ena mama sega cadangan suara gea ooefaasar besar das| pas |oor|dasar ) j gga par dasar teaser jae ser pan |ordo|hasan |sasar ass pas cejomfaasar besar dapo|oa data |oefeasar besar dao fora ara |ore|hasan oo ) |hasan oo) pa2 ojoeafaasar besar dan foam ame pas |o2s |ea bar oo ) ba7 ) o|asa a70 a00 pan orefeasar jensen aoo| pas |oo3 |tangan ) o )o| |ooafaawaran |dasar dana par |oos |mana )| ba7 )| a00 pas |oo7 |tangan ) | ba7 ) 24a |oonfeepaman jemaat das fas bulumargi oo babat (soa| ps2pasar legi, kec. sambeng tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sidokumpul, kec. sambeng tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan budi, kec. sambeng tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan dermolemahabang, kec. sarirejo tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan bagelutipan, kec. sekaran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sekaran, kec. sekaran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan takerharjo, kec. solokuro tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan telur, kec. solokuro tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan beringin, kec. sugi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan german, kec. sugibanjarese, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan baturetno, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan gedangan, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan keadungrembug, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sidogembul, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan siwalankodadi, kec. sukodadi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan plumpang, kec. sukodadi tps ots bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sukolilo, kec. sukodadpedro, kec. subframe tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan bakalanpuletakeranklatisumberdaya, kec. mantap tps bukti fotokopi model hasi kwk desa kelurahan babat, kec. babat tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan belahan, kec. babat tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan latihan, kec. babatndangharjo, kec. brondong tps ots bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sendangharjo, kec. brondong tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sidomukti, kec. brondong tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sumberagung, kec. brondong tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan pucangtelu, kec. kalitengah tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sukodono, kec. kembangbahu tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan lambang, kec. madura tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan rumpun, kec. madura tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan kalurahan, kec. madura tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan pangean, kec. madura tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sendang agung, kec. paciran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sidorejo agung, kec. sugwonokromo, kec. tidung tps ots bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan latihan, kec. babat tps terdapat bukti bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sumberagung, kec. brondong tps ots terdapat bukti bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan rejosari, kec. deket tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan gedung, kec. deket tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan panggang, kec. glagah tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan rendubener, kec. kembangbahu tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sukodono, kec. kembangbahu tps terdapat bukti bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan rancangkencono, kec. lamongan tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan taji, kec. madura tps ots bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sidomulyo, kec. mantap tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sumberdaya, kec. mantap tps terdapat p874 bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sambungrejo, kec. modo tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sumurgayam, kec. paciran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sendangagung, kec. paciran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan warukulon, kec. pucuk tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan tanggungan, kec. pucuk kwk desa kelurahan selor, kec. subframe tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan guminingrejo, kec. tidung tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan wonokromo, kec. tidung tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan geger, kec. turi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan turi, kec. turi tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan kaleng, kec. kedungpring tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sendangrejo, kec. lamongan tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan paciran, kec. paciran tps bukti fotokopi model hasil kwk desa kelurahan sumbersari, kec. sukodadi tps i2.secara konstitusionalmonganmahkamah konstitusi yang diamanatkan undang undang nomor tahun untuk memeriksa dan mengadilbahwa undang undang nomor tahun telah mengatur terkait denganjelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan adalah, dan apabila obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan luar mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka bukan ruang lingkup pemeriksaan dan bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya: bahwa berdasarkan ketentuan ddalil permohonan pemohon tidak pernah mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh memohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun namun, pemohon hanya mendalilkan berkaitan kesalahan administrasi mengenai kesalahan penulisan atau sejumlah data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara, antara laidalil permohonan pemohon guo atas hanya berkenaan dengan teknis administratif pelaksanaan pemilihan yang tidak terkait penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, makadan ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi kewenangan mahkamah. bahwa kewenangan mahkamah konstitusi hanya memeriksa dan mengadili perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan bukan berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah perlengkapan pemilihan, ketidaksesuaian data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara, termasuksebagaimana yang didalilkan oleh pemohon atas, dan tidak sedikitpun membantah perolehan suara masing masing pasangan calon yang telah ditetapkan memohon. maka oleh karenanya, secara substansi dalil permohonan pemohon guo tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon dan penetapan pemohon sebagai calon terpilih. bahwa berkenaan dengan obyek perkara dan materi pemeriksaan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan, mahkamah konstitusi masih tetap konsisten hanya memeriksituputusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal januari halaman telah menggariskan pemanfaatan pranata yang telah disediakan oleh pembentuk undang undang dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, yang selengkapnya berbunyi: bahwa melalui . bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi atas, telah membuktikan seluruh dalil permohonan pemohon hanya berkaitan dengan teknis administrasi pelaksanaan pemilihan yang berkenaan dengan kebutuhan perlengkapan pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, maka penyelesaiannya telah ditentukan melalui pranata hukum yang disediakan untuk itu, dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun secara substansi object itis guo tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, dan luaraka dalil permohonan pemohon guo sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan sudah seharusnya eksepsi memohon dinyatakan dikabulkan. bahwa dalam hal dalil permohonan guo, seandainya terjadi, maka dapat diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme administrasi untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan tingkatan masing masing. bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selalu dalam pengawasan bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran, maka jika seandainya terdapat prosedur dan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, bawaslu kabupaten lamongan dan jajarannya dapat memberikan pendapat secara lisan atau dalam bentuk rekomendasi, karena bawaslu kabupaten lamongan sebagai pranata hukum yang dibentuk oleh undang undang yang memiliki kewenangan untuk itu. maka menurut memohon, semestinya permasalahan yang dikalikan pemohon diselesaikan oleh bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran dan bukan dengan serta merta dijadikan polita permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan yang memaksa mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, yang secara substansi dalil pemohon guo bukan merupakan kewenangan mahkamah. bahwa jika dilihatoog luma rgi fooolomwanoon tesla asa soloeooneraton taman ssh one (oeoonerawon tana formonocaon tenar asof dasa says eamanocewema teaser taro css ara bolomlresuawono taman aon res soo deemmusretang taman osn area ben says pesausretana taman asean bom resoweme tara as are frerovom tama as fasa toorleeronoww tassa tatar saoorluamas taman spon amas tara boom frasa tama asi tea gofmafromsan esa aro bnfasfromean esa seo fmonoretana jaran neon lewska taran as beo fossa tenan cus sape emosi essen bej laws taran rae soon feasts tenan snp aon seo fewosarsar tara rae serfaefrmmaesa asean aon sabonfawuk tawon arora says value tetua erat seponfawue suke eng opaque tenue osa eao saooofrnue sue tank esa sapomfawue awet sefaamue ewe ear says foaworeme tahun tan sao fomarame atu ban maka mahkamah konstitusi tidak berwenang untuklamongan tahun sebagaimana peraturan perundang undangan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:oktober (vide bukti sebagai berikut: nama pasangan calon nama parpol gabungan bupati dan wakil bupati parpol yang yang ditetapkan mengusulkan ir. suhandoyo perseorangan dan dra. siti suwardi dra. hj. kartika didi, m.m, partai demokrasi indonesia m.hp perjuangan, partai kebangkitan dan bangsa sa'im, dr. yurohnur efendi, m.ba partai demokrat, partai golkar, dan partai gerindra, partai amanat drs. kh. abdul roof, nasional, partai perindo, partai persatuan pembangunan, partai hanura bahwa memohon telah menerbitkan keputusnama pasangan jalur urut calon bupati dan perseorangan jalur wakil bupati parpol ir. suhandoyo dan perseorangan dra. siti suwardi dr. yurohnur efendi, partai demokrasi indonesia m.ba perjuangan, partai dan kebangkitan bangsa drs. kh. abdul roof, partai demokrat, partai dra. hj. kartika golkar, partai gerindra, didi, m.m, m.hp partai amanat nasional, dan partai perindo, partai sa'im, persatuan pembangunan, partai hanura bahwa memohon telah menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon yang tertuang dalam model hasil kabupaten kota kwk yang dituangkan dalam (vide bukti sebagai berikut: nomor nama paslon perolehan urut suara ir. suhandoyo, dan dra. siti suwardi dr. yurohnur efendi, mba dan drs. kh. abdul roof, ag. dra. kartika hindi, m.m, m.hp dan sa'im, total suara sah bahwa selanjutnya untuk menentukan pemohon memiliki legal standing atau tidak, maka harus memenuhi syarat persentase ambang batas perbedaan selisih perolehan suara sebagaimana ditentukan pada undang undang nomor tahun sebagai syarat pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan memohon. bahwa berdasarkan data agregat kependudukan daripenduduk kabupaten lamongan sejumlah jiwa (vide bukti maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan huruf undang undang nomor tahun diongan tahun sebagaimana tertuang dalam model hasil kabupaten kota kwk, halaman dan berdasarkanerolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: maa pesan paslon dea esa paslon ana (ena paslon sehingga total perolehan suara sah seluruh pasangan calon adalah suara selanjutnya dihitung presentase dari total suara sah suara suara. makaaslon nomor urut cast pemohon memperoleh perbedaan selisih perolehan suaraketentuanketentuan pengajuditolak, karena pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara guo. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa memohon telah menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun yang tertuang dalam. (vide bukti bahwa ketentuan tenggang waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan telah ditentukan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahunberbunykabupaten lamonganlamongan ditetapkan dan diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan kpu kabupaten lamongan nomormaka batas akhir pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah jatuh pada hari senin, tanggal desember pada pukul wib. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xvi tanggal agustus halaman dan halaman telah memberikan penjelasan berkenaan dengan penggunaan kata sejak dan setelah , maklamongan tahun yang penetapannya dilaksanakan pada hari kamis, tanggal desember pukul wib, maka batas akhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sampai dengan hari senin, tanggal desember pukul wib, karena hari sabtu, tanggal desember dan hari minggu, tanggal desember adalah hari libur. bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor pan.mk ap3 tanggal desember yang menerangkan dan menyatakan permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal desember pada pukul wib. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun dan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun serta putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xvi tanggal agustus halaman dan halaman maka batas akhir untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal desember pukul wib. bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan guo diajukan pada hari senin, tanggal desember pada pukul wib, sehingga pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan guo melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang undangan atau lebih dari jam menit. bahwa berdasarkan uraian atas, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan pemohon mahkamah telah melewati atau melebiguo sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, karena lewat waktu. permohonan tidak jelas bahwa menurut memohon, permohonan pemohon tidak jelas dan kabur dengan dasar dan alasan sebagai berikut: bahwa dalil dalil permohonan pemohon secara substansi tidak sedikitpun berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara, namun hanya berkaitan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain: kesalahan penulisan dan penjumlahan data administrasi, baik data pemilih laki laki dan perempuan, pengguna hak pilih,,permohonan yang tidak jelas dan kabur, karena tidak mendalilkan sebagaimana obyek perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana ditentukan dalampermohonan merupakan fundamental petani sebagai landasan dan ruang lingkup pemeriksaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. paling tidak dalam merumuskan fundamental petani terdapat (dua) unsur yang menyertai dalam perumusan pokok permohonan, pertama bagian yang menguraikan tentang peristiwa yang terjadi (feitelijke golden), kedua bagian yang menguraikan tentang hukumnya atau hubungan hukum antara obyek perselisihan dengan pemohon sebagai dasar yuridis untuk petit yang dimohonkan (rechtelijke golden). berkaitan dengan perkara guo, tidak ada hubungan hukum antara feitelijke golden dengan dengan kedudukan pemohon berkaitan dengan obyek perkara mengenai penetapan perolehan suara, sehingga pokok permohonan pemohon tidak layak untuk dipertimbangkan menjadi sebuah polita permohonan yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan dan kewenangan mahkamah. bahwa dalam perspektif polita permohonan pemohon guo secara kualitas tidak dalam kualifikasi kewenangan mahkamah dalam memeriksa dan mengadili, dan tidak ada relevansinya antara pokok permohonan dengan perolehan suara pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sesungguhnya secara hukum tidak ada hubungan hukum antara polita permohonan pemohon sebagai obyek perkara perselisihan dengan perolehan suara pemohon. maka fundamental petani yang dirumuskan pemohon tidak berkaitan dengan obyek perkara yang telah ditentukan dalam ketentuan undang undang nomor tahun angka dan peraturan mahkamah konstitusi mengenai penetapan perolehan kuwurejo lulus sedayulawas brondong suara. dalam pokok permohonan pemohon tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara. bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan sejatinya berkaitan dengan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon, maka selisih suara inilah yang kemudian menjadi substansi perkara, dan bukan persoalan luar penetapan perolehan suara. substansi perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalamserta berdasarkan ketentuanatas, telah jelas dan tegas bahwa pokok permohonan perkara perselisihan hanya berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dan fakta telah membuktikan bahwa naskah permohonan pemohon tidak merumuskan dalil permohonannya berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. bahwa selain itu dalam perspektif petit permohonan pemohon guo, setelah mencermati polita dan petit permohonan guo, maka pokok permohonan yang tertuang dalam polita tidak selaras dengan petit yang dimohonkan. dalam polita permohonan, pemohon membangun narasi terjadi pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara tps tps yang bertentangan dengan pkpu yang terjadi (tujuh ratus empat belas) tps, sedangkan petitumnya memohon pemungutan suara ulang (delapan ratus delapan puluh tujuh) tps. berdasarkan polita permohonan sebagai feitelijke golden dan rechtelijke golden sebagai dasar petit sebagai tuntutan pemohon menjadi tidak selaras, sehingga permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. bahwa dalil permohonan pemohon hanya mendalilkan pelanggaran tata cara pendistribusian perlengkapan pemilihan dan pemungutan dan penghitungan suara yang secara substansi tidak dijelaskan terkait dengan cara apa dan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut mengindikasikan sebagai bentuk kecurangan, dan bagaimana relevansinya dalam mempengaruhi perolehan suara pemohon. maka menjadi tidak relevan apabila pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang (delapan ratus delapan puluh tujuh) tps, karena dalil permohonan pemohon tidak dalam kualifikasi keadaan keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang dan bukan merupakan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan, sehingga pokok permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. bahwa selain itu, dalam petit pemohon pada angka memohon untuk membataltidak bersesuaian dengan dalil permohonan yang berkaiatan dengan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi tps yang dimohonkan pemungutan suara ulang. artinya pemohon tidak konsisten dalam membuat petit, karena satu hal memohon membatalkan keputusan kpu kabupaten lamongan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalam petit yang lain memohon pemungutan suara ulang tps dari jumlah tps kabupaten lamongan sejumlah tps. bahwa berdasarkan uraikan atas, menurut memohon dalil dalil pemohon guo dalam kualifikasi error object, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak. ii. dalam pokok permohonan bahwa seluruh uraimohonan guo, dan selanjutnya memohon membantah dan menolakperkara guo. bahwalamongan tahun serentak lanjutan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan dengan selalu menerapkan protokoler kesehatan. memohon sebagai penyelenggara pemilihan telah melayani hak pilih masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak rakyat yang sesungguhnya, dan tidak ada satu pun pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan apapun. selanjutnya, memohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing masing pasangan calon dan telah ditetapkan oleh memohon. bahwa undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun telah mengatur keberadaan lembaga lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan yang berkenaan dengan substansi maupun prosedur pelaksanaan pemilihan. hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan. lembaga lembaga yang dibentuk sebagai pranata untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan, termasuk bawaslu sebagai lembaga yang bersifat gusi judicial untuk pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif, untuk laporan pidana dan pelanggaran administrasi atau sengketa proses, serta dkpp yang kewenangannya terbatas pada pelanggaran etik penyelenggara. dengan adanya lembaga lembaga itu, maka pemilihan yang jujur, adil dan demokratis adalah perwujudan dari keadilan substantif sebagaimana dimaksud uud demikian pula terhadap hal hal yang bersifat prosedural yang sebagian menjadi kewenangan bawaslu dan sebagian lagi menjadi kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara. maka menurut memohon, seluruh permohonan pemohon yang merasa telah terjadi pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara telah disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk dan kpu kabupaten lamongan dengan segala dinamainya, telah diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan. bahwa dalam pokok permohonan pemohon menunjukkan tidak bergeraknya bawaslu kabupaten lamongan beserta jajarannya dalam melakukan pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendistribusian perlengkapan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga menurut pemohon peristiwa yang dianggap permasalahan oleh pemohon seakan akan tidak terselesaikan. pemohon membangun narasi seakan akan tidak ada fungsi pengawasan dari bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga tidak pernah memberikan pendapat atau rekomendasi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, dan seakan akan belum diselesaikan sampai dengan tahap akhir pelaksanaan penghitungan suara. bahwa menurut memohon peran bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan baik dan semua tahapan pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terlepas dari pengawasan bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran. tentu, ada pihak pihak yang merasa tidak puas atas keputusan yang dibuat oleh memohon maupun pendapat atau rekomendasi bawaslu kabupaten lamongan, namun semua permasalahan itu harus ada akhirnya, tidak ada dunia ini yang bersifat abadi, kecuali allah swt. maka semua pihak harus dapat memetik hikmah dari permasalahan itu, sebagaimana dikatakan dalam al @uran surat al baroh boleh jadi kami membenci sesuatu, padahal amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal amat buruk bagimu: allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui . bahwa memohon dalam menyelenggarakan tahapan, program dan jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun dan memohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan kecurangan secara tsm (terstruktur, sistematis, masif) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi hasil perolehan suara setiap pasangan calon. tugas dan wewenang memohon selaku penyelenggara pemilihan telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan berdasarkan aspek wewenang, substansi dan prosedur sebagai landasan formal bagi memohon dalam menjalankan tugasnya, dengan selalu menerapkan protokoler kesehatan yang telah ditentukan. pada prinsipnya bagi memohon adalah melayani pemilih sepenuh hati dan semaksimal mungkin, karena rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpinnya, apapun hasilnya harus diakui sebagai kehendak pemilih, dan tidak dapat mencabut atau menegaskan hak pilih yang secara konstitusional telah diekspresikan, hanya karena menuruti kehendak calon yang tidak prinsip, tetapi hanya persoalan administratif yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. kehendak rakyat yang telah menggunakan hak pilihnya harus diakui sebagai hasil pemilihan yang sah, dan tidak boleh seorang pun yang tidak mengakuinyamemohon dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun telah memegang prinsip asas penyelenggaraan pemilihan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang telah diekspresikan sesuai kehendak pemilih sebagai pemegang kedaulatan. seluruh masyarakat kabupaten lamongan yang memiliki hak pilih telah menggunakan hak pilihnya dan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dilayani oleh memohon dengan dalih apapun, termasuk kehabisan surat suara tps, artinya memohon sangat memperhatikan hak pilih rakyat harus terlayani dengan baik. berkaitan dengan permohonan pemohon mengenai ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih dpt ditambah surat suara cadangan dari jumlah pemilih dpt yang tersedia tps tps tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karena fakta telah membuktikan tidak seorang pemilih pun yang tidak terlayani dalam menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara tps habis. fakta itu menunjukkan bahwa surat suara yang diterima kpps masih tersedia dan cukup untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya seluruh tps kabupaten lamongan, meskipun terdapat kekurangan surat suara termasuk surat suara cadangan. bahwa memohon telah menetapkan(vide bukti sebagai berikut: nama pasangan calon partai pengusul ir. suhandoyo, dan perseorangan dra. siti suwardi dra. hj. kartika hindi, m.m., partai demokrasi indonesia m.hp dan perjuangan, partai kebangkitan sim, pd. bangsa partai demokrat, partai golkar, dr. yurohnur efendi, mba dan partai gerindra, partai amanat drs. kh. abdul roof, ag. nasional, partai perindo, partai persatuan pembangunan, partai hanura bahwa memohon telah melakukan pengundian nomor uruturut nama pasangan calon nomor urut ir. suhandoyo, dan dra. siti suwardi nomor urut dr. yurohnur efendi, mba dan drs. kh. abdul roof, ag. nomor urut dra. kartika hindi, m.m., m.hp dan sim, pd.lamongan yang tertuang dalamsebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun angka dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang menjadi obyek perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon terbatas mengenai permasalademi hukum cakupan substansi perselisihan hasil pemilihan yang dapat disengketakan mahkamah adalah terbatasdan jika permohonannya luar permasalahan penetapan perolehan suara, maka menjadi kewenangan pranata yang telah disediakan oleh undang undang yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu bawaslu kabupaten lamongan. bahwa memohon menolak seluruh dalil pemohon yang mengalikan pada angka sampai dengan angka halaman sampai dengan halaman permohonan guo, terkait dengan pelanggaran pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang tersebar beberapa kecamatan kabupaten lamongan, dengan sub dalilnya terkait dengan pelanggaran tata cara pendistribusian jumlah surat suara tps tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun yang bertentangan dengan pkpu antara lain mendalilkan berkaitan dengaberkaitan dengan dalil permohonan pemohon atas secara hukum tidak dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang ditentukan sebagaimana undang undang nomor tahun angka dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maka secara hukum bukan dalam kualifikasi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan. bahwa meskipun demikian, memohon berkenaan dengan dalil permohonan pemohon guo akan menyampaikan jawaban atau tanggapan sebagai berikutbahwa terhadap dalil pemohon pada angka angka angka dan angka halaman sampai dengan halaman yang mendalilkan ketidaksesuaian atau perbedaan antara jumlah surat suara yang tersedia tps dengan ketentuan mengenai jumlah surat suara sejumlah pemilih dpt ditambah (dua koma lima persen) tersebut, maka memohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun memohon telah menetapkan jumlah tps seluruh kabupaten lamongan sejumlah tps, sebagaimana keputusan kpu kabupaten lamongan nomor pl. kpt kpu kab tanggal oktober (vide bukti bahwa memohon telah menetapkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt daftar pemilih tetap) untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun sejumlah pemilih sebagai dasar untuk mencetak jumlah perlengkapan pemilihan, yang tertuang dalam keputusan kpu kabupaten lamongan nomor pl. kpt kpu kab (vide bukti bahwa untuk memenuhi kebutuhan surat suara pemilihan, maka memohon telah menetapkan jumlah surat suara sejumlah pemilih dpt ditambah dari jumlah pemilih dpt, sehingga memohon mencetak surat suara sejumlah lembar dan ditambah lembar surat suara untuk pemungutan suara ulang, sebagaimana keputusan kpu kabupaten lamongan nomor pp. kpt kpu kab tentang penetapan jumlah surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun (vide bukti babat agung deket look mannen acar jar|oam pas ooz' wapen acar pama ama pasa bahwa memohon telah menerima surat suara pemilihan dari percetakan sejumlah lembar sesuai jumlah pemilih dpt dan ditambah surat suara cadangan, dan setelah disortir dan dilipat terdapat surat suara rusak sejumlah surat suara, sehingga surat suara dalam keadaan baik sejumlah lembar, maka surat suara yang rusak sejumlah lembar telah dimusnahkan oleh memohon sebagaimana berita acara pemusnahan nomor pp. ba kpu kab xl11 tentang pemusnahan surat suara rusak lebih pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun tanggal desember bahwa memohon telah melaksanakan pengadaan perlengkapan pemilihan sesuai jenis perlengkapan dan jenis perlengkapan lainnya serta jumlahnya, sebagaimana ditentukan dalam: jenis perlengkapan kebutuhan kotak suara buah bilik suara tps buah) buah segel buah tinta tps buah) buah sampul: sampul untuk surat suara rusak buah atau keliru color buah sampul untuk surat tidak buah digunakan buah sampul untuk surat suara tidak buah sah sampul untuk surat suara sah buah sampul untuk formulir model kejadian khusus dan atau keberatan buah sampul untuk formulir model kwk, model kwk, model pendamping kwk, model pemberitahuan dan model daftar hadir pemilih kwk. sampul untuk surat suara. nan kabel ties buah surat suara (sesuai dengan jumlah lembar pemilih dpt ditambah dari jumlah pemilih dpt) (jumlah dpt) (tambahan ,5y6 daftar pasangan calon buah formulir: formulir model berhologram set formulir model hasil salinan lembar kwk lembar formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk. lembar lembar formulir model pendamping lembu kwk kembar lembar surat pengantar tanda terima formulir model pemberitahuan kwk template lembar buku panduan buku alat kelengkapan tps lainnya: lem perekat buah baliho seal besar buah buah spidol kecil buah pipet tetes buah penghapus cair buah gunting buah kantong plastik besar buah kantong plastik kotak buah kantong plastik sedang buah kantong plastik kecil bahwa jenis jenis perlengkapan perlengkapan pemilihan atas telah terpenuhi dan telah didistribusikan oleh memohon kepada seluruh tps wilayah kabupaten lamongan melalui ppk dan pps sesuai dengan kebutuhan tps, dan telah diterima oleh kpps tps masing masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana peraturan kpu nomor tahun tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan gubernur dan dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota. bahwa dalam pendistribusian perlengkapan pemilihan, memohon telah mendistribusikan perlengkapan pemilihan dan perlengkapan lainnya kepada tps sampai dengan (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dan tidak ada satu tps pun yang tidak menerima jenis perlengkapan pemilihan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam peraturan kpu nomor tahun berbunyi: kpps memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, d . bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon mengenai ketidaksesuaian data penggunaan surat suara, khususnya kekurangan atau kelebihan surat suara cadangan dari jumlah pemilih dpt (untuk selanjutnya disebut surat suara cadangan) tps tps tidak akan mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, yang dapat dibuktikan sebagai berikut: kpps seluruh kabupaten lamongan masih telah melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima tps. kpps telah menerima surat suara, termasuk surat suara cadangan yang kurang atau lebih dari dari jumlah dpt, telah tercatat dalam formulir model hasil kwk maupun model hasil salinan kwk. tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara tps, hal itu akan terafiliasi hasil pengawasan bawaslu kabupaten lamongan beserta jajarannya. tidak ada laporan dari pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan kekurangan surat suara tps. data penggunaan surat suara berbeda dengan data surat suara yang sah dan tidak sah, maka jumlah surat yang diterima termasuk surat suara cadangan, tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon sepanjang jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, karena masing masing data tersebut dicatat dalam kolom sendiri sendiri dan yang menentukan perolehan suara masing masing pasangan calon adalah data surat suara sah atau tidak sah dan bukan data penggunaan surat suara, sebagaimana kolom formulir model hasil salinan kwk bawah ini: iii.jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color iv. data surat suara sah dan tidak sah data 'perolehan suara pasangan calon bupati wakil bupati nama pasangan calon suara sah tangah calo ditulis dengan huruf kapital angan calon ditulis dengan huruf kapital eae angan calo ditulis dengan huruf kapital pol uraian jumlah jumlah suara sah (ditulis dengan huruf kapital lama suara (ditulis dengan huruf tidak sah kapital) surat sah| (ditulis dengan huruf dan tidak kapital) sah (iv.b iv.c bahwa berdasarkan kolom yang tertuang dalam formulir model hasi kwk dan model hasil salinan kwk, memohon bermaksud untuk membuktikan bahwa kekurangan atau kelebihan surat suara cadangan tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. seluruh surat suara yang diterima oleh kpps termasuk surat suara cadangan, jika terdapat kekurangan atau kelebihan surat suara tidak mempengaruhi jumlah surat suara sah atau tidak sah atau perolehan masing masing pasangan calon, karena belum tentu surat suara cadangan tps digunakan sepanjang surat suara yang diterima sejumlah dpt masih tersedia. hasil pencernaan memohon terhadap seluruh dokumen formulir model hasil kwk telah membuktikan bahwa jumlah pengguna hak pilih, termasuk jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilih, ditambah pemilih dan pemilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang didalamnya termasuk surat suara yang sah atau tidak. bahwa berkaitan dengan data penggunaan surat suara, khususnya surat suara sejumlah dpt dan surat suara cadangan, maka memohon akan menjelaskan terkait dengan fungsi surat suara dalam pemilihan yang telah ditentukan dalam dbahwa berdasarkan angka peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi . bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun berbunyi: jumlah suara. i. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun berbunyi. bahwa berdasarkan ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun.bahwa terkait dengan penggunaan surat suara cadangan telah diatur dan ditentukan sebagaimana . dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia . penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada dan dicatat dalam berita acara . bahwa berdasarkan ketentuan atas dapat dimaknai, surat suara yang diterima kpps digunakan dalam (tiga) klasifikasi, antara lain: surat suara untuk pemilihan sesuai dengan jumlah pemilih dpt daftar pemilih tetap). surat suara cadangan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya (keliru color), mengganti surat suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan (pemilih tb). surat suara pemilihan untuk pemungutan suara ulang. bahwa jumlah surat suara untuk pemilihan yang ada tps terdiri dari surat suara sesuai dengan jumlah dpt, dan surat suara cadangan. berkenaan dengan penggunaan surat suara cadangan hanya digunakan dalam hal, yaitu: untuk mengganti surat suara yang keliru color. untuk mengganti surat suara rusak. .untuk pemilih tambahan atau pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan tb). bahwa penggunaan surat suara sejumlah dpt tidak hanya digunakan untuk pemilih dpt, tetapi juga digunakan untuk pemilih ph, dan pada prinsipnya seluruh surat suara sejumlah dpt dan surat suara cadangan dapat digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dengan alasan: surat suara sejumlah dpt selain digunakan pemilih yang terdaftar dalam dpt juga digunakan terhadap pemilih pindahan (dp ph) atau pindah memilih yang menggunakan form model kwk. surat suara sejumlah pemilih dpt dengan surat suara cadangan dari jumlah dpt tidak ada perbedaan, baik dalam bentuk dan spesifikasinya, sehingga secara fisik tidak dapat dibedakan antara surat suara pemilih dpt dengan surat suara cadangan, kecuali surat suara untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus untuk membedakan antara surat suara sejumlah pemilih dpt dan surat suara cadangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi: kota dan wakil wali kota . bahwa memohon dalam melayani hak pilih masyarakat memegang prinsip, tidak ada satu pun pemilih seluruh tps yang tidak terlayani dengan alasan surat suaranya habis. oleh karena dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan seluruh tps yang tersebar wilayah kabupaten lamongan tidak ada kpps yang menggunakan surat suara cadangan, karena surat suara sejumlah dpt tps masih tersedia dan cukup untuk melayani pemilih yang terdaftar dalam dpt sampai dengan jadwal pemungutan suara selesai dan ditutup pada pukul wib. bahwa ketersediaan jumlah surat suara sejumlah dpt tps masih mencukupi untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, baik pemilih yang terdaftar dalam dpt, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan) yang menggunakan formulir model kwk, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan) dan untuk mengganti surat suara yang keliru color serta mengganti surat suara rusak, sehingga kpps tidak perlu menggunakan surat suara cadangan dimaksud, kecuali surat suara pemilih dpt sudah habis baru kemudian menggunakan surat cadangan dengan membuat berita acara penggunaan surat suara cadangan. (vide peraturan kpu nomor tahun bahwa prinsip memohon dalam penyelenggaraan pemilihan (pilkada) adalah semua pemilih yang telah terdaftar dalam dpt, dan sebagai pengguna hak pilih dapat menggunakan dan terlayani hak pilihnya, dan tidak ada satu pun pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena surat suara tps habis. meskipun terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya akan dilayani dengan menggunakan surat suara pemilih dpt, maka tidak perlu menggunakan surat suara cadangan, kecuali surat suara pemilih dpt sudah habis, maka baru menggunakan surat suara cadangan. bahwa pemberlakuan pemilih yang terdaftar dalam untuk menggunakan hak pilihnya tps diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya mulai pada jam wib sampai dengan jam wib, dan apabila tps tersebut surat suaranya habis, maka pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suaranya tps terdekat, sebagaimana ketentuan huruf peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi:. meskipun pemilih dpt yang akan menggunakan hak pilihnya tetapi tps surat suaranya habis, maka yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara tps terdekat. ketentuan itu menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan cast memohon berupaya dan berusaha secara maksimal untuk memberikan layanan terbaik kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, sekalipun tps surat suaranya habis. meskipun regulasi atas menentukan demikian, namun fakta membuktikan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps tidak ada pemilih yang tidak terlayani tps dengan alasan surat suaranya habis, artinya surat suara yang tersedia tps masih tersedia dan mencukupi untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. bahwa pemohon telah membangun opini hanya terkait dengan ketidaksesuaian perbedaan antara jumlah surat suara yang tersedia tps dengan ketentuan aturan mengenai jumlah surat suara sejumlah dpt ditambah jelakcatur peng eng eng kia peng bejana pespemerjan kie pejantan doo ejaan ika dari jumlah pemilih dpt untuk setiap tps sebagai cadangan. namun, pemohon tidak pernah mendalilkan adanya pemilih yang tidak dilayani hak pilihnya oleh memohon dengan dalih surat suaranya habis tps. maka menurut memohon terkait dengan dalil permohonan pemohon guo tidak ada relevansinya dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan perolehan suara masing masing pasangan calon yang menjadi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan. selain itu, semua perlengkapan pemilihan cast surat suara yang diterima kpps termasuk surat suara cadangan, meskipun kurang atau lebih telah dicatat dalam formulir model hasil kwk dan formulir hasil salinan kwk. bahwa berkaitan dengan pencatatan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dalam pemilihan telah diatur sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun yang berbunyihasi kwk terhadap data sebagai berikut: jumlah pemilih dalam dpt dan yang menggunakan hak pilihnya. jumlah pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilihnya. jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan membawa ktp el atau surat keterangan, dan yang menggunakan hak pilihnya. jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. myang tidak digunakan, dan jumlah surat suara yang digunakan. bahwa berdasarkan ketentuan atas, kpps telah mencatat seluruh surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak, surat suara yang keliru color, surat suara yang tidak terpakai. jika seandainya terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi atau kesalahan penempatan penulisan atau pengisian dalam formulir model hasil kwk atau formulir model hasil salinan kwk, maka kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dimaksud dapat dilakukan pembetulan pada saat pengisian data administrasi. namun, apabila kesalahan penulisan atau sejumlah atau penempatan data administrasi tersebut diketahui setelah proses penghitungan suara selesai, maka dapat diperbaiki atau dibetulkan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan ppk) dengan menggunakan data yang termuat pada formulir model hasil kwk. secara prinsip terkait dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi sebagaimana dalil permohonan guo tidak berkaitan langsung dengan data perolehan suara masing masing pasangan calon, sehingga tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, dan tidak serta mengindikasikan perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa memohon dan jajaran telah mencatat semua data administrasi pemilih dan data pengguna hak pilih serta data penggunaan surat suara, yang tertuang dalam model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk, dengan rincian sebagai berikut: data pemilih untuk mencatat: jumlah pemilih dalam dpt model kwk) jumlah pemilih yang pindah memilih dengan menggunakan form model kwkuntuk mencatat:.data penggunaan surat suara untuk mencatat: jumlah surat suara yang diterimadicoblos. jadi semua data administrasi sebagaimana tersebut atas telah tercatat dalam formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk, termasuk data perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa jikalau terdapat kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi dalam formulir model hasil salinan kwk yang didalilkan pemohon telah diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) dengan menggunakan data yang tercantum dalam formulir model hasil kwk, sehingga permasalahan (tujuh ratus empat belas) tps sebagaimana polita permohonan atau (delapan ratus delapan puluh tujuh) tps sebagaimana petit pemohon telah diperbaiki sesuai dengan data yang diterima dan digunakan oleh kpps, sehingga kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi yang didalilkan pemohon telah dikoreksi dan dibetulkan sebagaimana data administrasi yang dicatat dalam model hasil kecamatan kwk. bahwa dalil pemohon guo tidak ada relevansinya dengan perolehan suara masing masing pasangan calon, termasuk perolehan suara pemohon, sehingga jika dilakukan pemungutan suara ulang, secara hukum akan menegaskan suara pemilih yang secara konstitusional telah digunakan pemilih sebagai pemilik kedaulatan, karena permohonan pemohon tidak sedikitpun mendalilkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya atau telah terjadi rekayasa, perubahan atau penggelembungan perolehan suara, sehingga akan berdampak pada perolehan suara masing masing pasangan calon. sebab antara kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara dengan data surat suara sah dan tidak sah, tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. maka berkaitan dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi tidak mengindikasikan merubah perolehan suara masing masing pasangan calon, dan fakta telah membuktikan dalil permohonan pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon atau pelanggaran penggunaan hak pilih. maka memohon masih tetap yakin dan percaya mahkamah tidak mungkin akan termasuk oleh opini yang dibangun oleh pemohon, dan mahkamah tidak akan memeriksa dan mengadili materi permohonan yang tidak ada relevansinya dengan penetapan perolehan suara masing masing pasangan calon, serta tidak hanya sekedar menilai kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi harus mengorbankan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang telah digunakan secara konstitusional dalam bingkai asas penyelenggaraan pemilihan, langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, yang secara fakta tidak didalilkan dalam pokok permohonan pemohon guo. aa. bahwa berkenaan dengan kesalahan penulisan, penjumlahan atau penempatan data administrasi dalam proses penghitungan suara tps menjadi tanggung jawab saksi pasangan calon yang hadir pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps, sebagaimana ditentukbahwa selain itu, berdasarkanluruh saksi pasangan calon, termasuk saki pemohon telah menandatangani formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk dan tidak ada keberatan, maka tidak ada alasan bagi pemohon untuk mempermasalahkan pengisian data administrasi dalam model hasil salinan kwk, sebagai prinsip pemberian mandat kepada saksi pasangan calon. bb. bahwa memohon menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka angka angka dan angka halaman sampai dengan halaman permohonan guo, karena data jumlah surat suara yang tersedia tps tps tidak sesuai dengan jumlah surat suara sejumlah dpt ditambah surat suara cadangan, merupakan dalil yang tidak benar, karena setelah memohon melakukan pencernaan dan pengecekan dalam formulir model hasil kwk, sejumlah tps sebagaimana dalil permohonan pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut: surat suara seri diberi sih kec pleno (sur terma suk sua badan gan kep san iso dad eos babat gembong opera eren kulon nana kulon see era kulon sena oei kembang ana kembang dono sana dono perang see perang see regia perang ni: perang see media bas see ore ear erie bas ore anna dgn tee see eee wangi (en nie regia maa: brondong brondong brondong brondong bni tere brondong brondong doh dia brondong labuhan mere brondong labuhan ini brondong labuhan bni brondong sedang brondong sedang harjo brondong sedang harjo brondong sedang kls brondong sidomukti brondong sidomukti brondong sedayu 231t brondong sedayu lawas brondong sumber ini brondong sumber brondong sumber agung deket babat agung deket deket kulon deket deket kulon deket difoto deket difoto deket dalang deket dalang deket dalang deket dalang deket lalapan deket plosobuden deket rejotengah deket rejotengah deket rejotengah deket sinobangun deket srikandi deket srikandi kol mama deket sugihwaras deket tekkerto deket tekkerto mini deket sidorejo deket sidorejo glagah began glagah duduklah glagah margo anyar glagah margo anyar glagah mendoyo glagah pasi glagah pasi glagah soko glagah kangen glagah kangen kalteng bojoasri kalteng bubungan kalteng kalteng jelakcatur kalteng jelakcatur kalteng sedimen kalteng kuburan dek kalteng sukorejo kalteng sukorejo kalteng mungil |t kalteng pegang salah kalteng pucangro kalteng pucangro 21p kalteng pucangtelu kalteng pucangtelu kalteng sugihwaras kalteng tunjung mekar karang banjarese dibangun kuro eni pejantan ieee pepe ejaan gesper bee ape pejalan jaan pam pak ipa ejaan penjara karang banjarese dibangun karang alawi |t dibangun karang alawi dibangun karang alawi |p dibangun karang karang dibangun dibangun karang karang |p g9|t dibangun dibangun karang kuro tax fasa dibangun karang mayong |p |t dibangun karang pasangan t|p dibangun karang pendopo |p dibangun limo karang putat dibangun bangau karang sambo |p dibangun pinggir karang sambo |p dibangun pinggir karang datang dibangun panjang karang banjarbaru alp |z geneng karang banjarbaru alp geneng karang banjarbaru geneng karang banteng geneng putih karang banteng geneng putih karang gui ap geneng karang karang |p |t geneng anyar karang karang g9|t geneng anyar karang karang |p geneng anyar karang kaligerman tp geneng karang karang ta|an 21p geneng geneng karang karangrejo te a t geneng karang karangwung geneng karang kawistolegi geneng karang kendal geneng kedelai karang kendal p geneng kedelai karang kendal g3 t geneng kedelai karang kendal a01 geneng kedelai karang kendal geneng kedelai karang bertani a37 21ft geneng karang prince t geneng nabla karang sonodadi ap geneng karang sonodadi atp: geneng karang sungelebak atp: geneng karang sungelebak ofp geneng kedungrin banjarrejo tlp nft kedungrin banjarrejo atp: kedungrin banjarrejo top mal kedungrin kandang tp rejo kedungrin kandang a38 tp: jaga rejo kedungrin kandang a04 tp rejo kedungrin kedungring atp tae kedungrin kedungring ttp |t kedungrin ngebut @2lp |t kedungrin ngebut tag kedungrin sukamara aaa gi|t kedungrin sukamara kedungrin sukamara laa kedungrin sumengko |p kedungrin tenggerejo raja kedungrin tenggerejo ile |z kembang dumipiagung |p ahu kembang dumipiagung ahu kembang kemas t22f |p ahu kembang kemas |p |t ahu kembang kemas ahu kembang kedungasri a43 ahu kembang kedungasri raja ahu kembang kedung ahu meraih kembang kedung 4lp ahu meraih kembang kembang ahu bahu kembang kembang |t ahu bahu kembang kembang ahu bahu kembang lapang |t ahu kembang lapang atp ahu kembang lapang p ahu kembang moro ahu nyamplung kembang perang tp ahu kembang perang alp ahu kembang puter tp ahu kembang puter |t ahu kembang sidomukti aan pp ahu kembang sukodono tp ahu kembang tlogoagung tp ahu lamongan banjar mendalam lamongan jetis lamongan jetis lamongan jetis lamongan karang langit lamongan karang langit lamongan kebut ieee lamongan kramat |p lamongan kramat lamongan made lamongan made lamongan made lamongan made lamongan made tp lamongan made lamongan made kol lamongan made lamongan made lamongan pangkat rejo lamongan pangkat rejo lamongan sidoharjo lamongan sidoharjo lamongan sidomukti lamongan sidomukti lamongan sidomulyo lamongan sukorejo lamongan sukorejo lamongan sumberejo lamongan tanjung lamongan tlogoanyar lamongan tlogoanyar lamongan tameng gunman lamongan tameng gunman laren bulubrangsi laren bulubrangsi laren bulutigo 1p laren bulutigo laren dateng laren karang wungulor laren duyung laren ren laren ren laren ren laren mojoasem mama laren pelangwot laren pelangwot laren pelangwot laren pelangwot laren sister see mantap kedua member mantap kedu mantap kedung soko mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap mantap pelabuhan rejo mantap rumput mantap sidomulyo mantap sidomulyo mantap sidomulyo mantap sukobendu mantap sukobendu kol mantap pulosari mantap sumberdaya mantap sumber kerap mantap tugu mantap tugu mantap tunggu jair mantap tunggu jair kedung gagal kedung gac kedung kedung pengaruh kedung medali medali medali wonorejo wonorejo wonorejo bar wonorejo wonorejo wonorejo wonorejo wonorejo guyok guyok modo guyok guyok pule lambang rejo lambang rejo rejo sidomulyo sidomulyo sumber agung sumber agung sumber agung sumber agung sumber agung nimbang durikedungr nimbang gangguan esa nimbang gebang ban kol nimbang nimbang eeee nimbang nimbang nimbang sendang rejo nimbang sendang rejo nimbang sendang rejo nimbang sendang da4 a55 |p jaa rejo nimbang lahar |t woman nimbang lahar woman paciran banjarsari paciran banjarsari tt paciran banjarsari |t paciran banjarsari tp paciran banjarsari |t paciran banjarsari paciran banjarsari tlp mea paciran blimbing atp |t maa paciran kandang sedangkan paciran kandangsem |t angkot paciran kandangsem a37 angkot paciran kandangsem ag| dat: angkot paciran kandangsem hoop paciran kandangsem 21p |t angkot paciran kemantren tar a23 ale stt: maa paciran kemantren sala tp: paciran kemantren tila paciran kemantren aja paciran kanji 24tt paciran kanji |t paciran kanji |t paciran kanji |t ala paciran kanji |t a15 paciran kanji ala paciran kanji paciran paciran st: paciran paciran c2|p tt paciran paciran paciran paciran sip |t paciran paciran pik mt: paciran paciran a01 ttp paciran paciran a01 ttp paciran paciran paciran paciran paciran paciran |t paciran paciran paciran paciran paciran sendang raja2 a01 pp: agung paciran sidokelar tol: kendalkemelagi bae bee pen maa kia |t |t z6|t pucuk babat kumpul pucuk babat kumpul pucuk babat 131t kumpul pucuk gempol fit gading pucuk gempol gading pucuk karang |t tinggi pucuk karang lal net mpi 2it tinggi pucuk ngambek 'pp pucuk ngambek pucuk ngambek pucuk ngambek 231t pucuk ngambek |t pucuk pandang ploso pucuk pandang ploso pucuk pandang |eia ploso pucuk pandang ploso pucuk pandang ploso pucuk ploso metro pucuk pucuk pucuk sumberejo pucuk sumberejo jar jaan pelarian pucuk sumberejo pucuk wajar pucuk wajar dek pucuk wajar pucuk wajar pucuk wajar pucuk wajar pucuk wajar pucuk waruwetan ibn sambeng adirejo sambeng adirejo sambeng banjarese sambeng gandusari sambeng gandusari sambeng gandusari ami sambeng gandusari sambeng warung dbm sambeng warung sambeng warung sambeng warung sambeng gempol manis sambeng gempol manis sambeng gempol sambeng gempol manis sambeng gempol manis sambeng jatipandak sambeng kedung wangi sambeng kedung wangi sambeng kretanggon sambeng kretanggon sambeng kretanggon sambeng kretanggon sambeng kretanggon sambeng kretanggon abc dear sambeng kretanggon sambeng loreng sambeng logo jatisari sambeng logo jatisari sambeng logo jatisari sambeng logo jatisari bbm sambeng pamotan bada sambeng pamotan sambeng pamotan sambeng pamotan sambeng pasarlegi sambeng pasarlegi sambeng pasarlegi bie sambeng patahan sambeng patahan sambeng patahan sambeng patahan sambeng patahan sambeng patahan sambeng sebidang sambeng sebidang sambeng sukorejo sambeng sukorejo sambeng sukorejo sambeng semampu rejo sambeng semampu rejo sambeng sidokumpul sambeng sidokumpul sambeng sidokumpul dek dana sambeng sumbersari ega gmn sambeng wates dibangun sambeng wates dibangun sambeng wates dibangun sambeng wates atp: pig dibangun sambeng wates 2e0 21p 2e|t dibangun sambeng wates ap dibangun sambeng wates pp: dibangun sambeng wates a71 21ft dibangun sambeng wonorejo tar sambeng wonorejo sambeng budi sambeng budi 4tp a6| 26ft sambeng budi pp: sambeng budi sarirejo beru tlp sarirejo demo jas a63 tp tas lemahabang sarirejo gempol a08 tukmloko sarirejo kedung |t kumpul sarirejo kedung 2e8 1tp t kumpul sarirejo kedung tar a29 atp tla kumpul sarirejo kedung 21p kumpul sarirejo kedung tes 21p kumpul sarirejo kedung ale kumpul sarirejo sarirejo tag a57 sarirejo sumbatan tp sarirejo tambak a55 tp menjangan sarirejo tambak 311tt menjangan sarirejo tambak s0ofp t menjangan sarirejo tambak menjangan sarirejo tambak fan error pen erp solokuro hadapan solokuro hadapan kol solokuro hadapan koi solokuro pasaman solokuro pasaman solokuro pasaman ang 1tp solokuro pasaman solokuro suguhan solokuro suguhan solokuro suguhan solokuro suguhan ttp solokuro takerhajo 2p solokuro takerhajo a|p |t solokuro terburu solokuro terburu tp solokuro menggulung 2jp |t suc gio daliwangun |t suci daliwangun ap 3ng kai ugi deketagung own bon suci jubelkidul t suci jubelkidul era suci rubel lor |t suci kalian suci kedung bnn suci lawang t2ef t agung sugi pangkat ip rejo suci sidorejo ta2lag pp:njarese sukodadi banjarese sukodadi baturetno sukodadi gedangan sukodadi gedangan sukodadi madulegi sukodadi pajangan sukodadi pajangan sukodadi plumpang sukodadi sidogembul ban ter sukodadi siwalanrejo sukodadi siwalanrejo sukodadi sugihrejo sukodadi sugihrejo egj sukodadi sukodadi sukodadi sukolilo sukodadi sukolilo sukodadi sukolilo sukodadi surabaya tidung bakalanule tidung bakalanule tidung balonwangi tidung dukuh agung tidung jatirogo tidung jatirogo tidung jotosanur tidung kelorarum tidung soko tidung soko tidung soko tidung soko tidung takaran planting tidung takaran planting tidung takaran planting tidung wonokromo tidung wonokromo turi badurame turi badurame bnn turi badurame turi alun turi alun turi alun turi alun turi alun turi alun turi alun turi alun turi alun turi bambang turi bambang turi gedong boyountung turi gedong boyountung turi gedong boyountung turi gedong boyountung bnn turi geger sukamara eng bea maa aan bea ank mea bee bea mie paham teen asi asasi panen turi geger turi geger turi geger turi geger turi geger turi geger turi gegerebun turi kebun turi kebun turi kedelai gede turi kedelai gede turi kedelai gede turi kedelai gede turi kedelai za| gede turi kedelai lor turi kemudi bener turi kemudi bener turi kemudi bener turi kemudi bener turi kemudi bener turi kemudi bener turi gunung rejo turi gunung rejo turi gunung rejo turi gunung rejo turi pecahan jangan te) turi pecahan jangan turi putat kumpul turi putat kumpul te) turi putat kumpul turi putat kumpul turi putat kumpul turi putat kumpul turi sukanya turi sukanya turi sukanya turi sukanya turi sukanya turi sukorejo turi tambak ploso turi tawang rejo turi turi turi turi cc. bahwa berdasarkan tabel pemohon sebagaimana dalil permohonan pemohon sejumlah tps, setelah memohon mencermati dokumen formulir model hasil kwk, maka data data yang ada dalam tabel pemohon atas banyak data yang tidak sesuai dengan fakta yang tercatat dalam formulir model hasil kwk (mohon dilihat data pemohon model hasil kwk atas), dan tabel pemohon atas tidak ada datanya, antara lain: nomor desa kecamatan keterangan tps babat babat tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan brondong brondong tidak ada data sama sekali brondong brondong tidak ada data sama sekali labuhan brondong tidak ada data sama sekali labuhan brondong tidak ada data sama sekali sedangharjo brondong tidak ada data sama sekali sumberagung brondong tidak ada data sama sekali deket kulon deket tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan kembangbahu kembangbahu tidak ada data sama sekali laren laren tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangantunggul paciran tidak ada data sama sekali pucuk pucuk tidak ada data sama sekali sukorejo sambeng tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan sekaran sekaran tidak ada data sama sekali sekaran sekaran tidak ada data sama sekali taliwang sugi tidak ada data surat suara yang diterima termasuk cadangan sugihrejo sukodadi tidak ada data sama sekali alun turi tidak ada data sama sekali turi turi tidak ada data sama sekali bahwa berkaitan dengan dalil tabel pemohon atas, terdapat (dua puluh delapan) tps yang dari tps yang tidak ada datanya, maka berdasarkan fakta guo atas, menunjukkan bahwa pemohon tidak siap dalam menyusun pokok permohonan, dan mohon menjadi catatan yang mulai majelis hakim konstitusi. dd. bahwa berkaitan dengan ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih dpt yang diterima tps ditambah dengan surat suara cadangan, maka setelah memohon mencermati dan mengecek dalam formulir model hasil kwk, maka memohon akan menyampaikan penjelasan terhadap tps yang didalilkan pemohon terkait data selisih surat suara yang didalilkan pemohon terbatas pada selisih jumlah surat suara (lima) surat suara atau lebih, sebagai berikut: tps kecamatan selisih kronologis penyelesaian babat babat penulisan kolom jumlah dpt diisi sama dengan kolom pengguna hak pilih sejumlah sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah dpt yang semestinya jumlah dpt adalah maka berakibat adanya selisih surat suara. babat babat pada jumlah pemilih dpt dalam model hasil salinan ditulis sedangkan dalil pemohon jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan tertulis sehingga terdapat selisih surat suara kurang yang seharusnya hanya ada selisih jika hitung dari dpt #dating babat terjadi slip pada saat ong pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. kutipan babat terjadi miskomunikasi saat memasukkan surat suara kedalam amplop dan baru diketahui saat tps, tetapi tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih dan tidak mempengaruhi masing masing perolehan suaralulus lulus adanya kesalahan dalam penulisan jumlah dpt oleh kpps pada model hasil kwk dan model hasil salinan pada rekapitulasi tps, yang seharusnya dpt berjumlah tertulis (jumlah pengguna hak pilih), sehingga terjadi selisih antara data pemohon dan memohon, antara surat suara diterima dpt y0. (seperti dalam perbandingan surat suara). terkait kesalahan penulisan jumlah dpt tersebut telah diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk model hasil dan sudah dituangkan kedalam model kejadian khusus. future lulus pendistribusian logistik suratdapatdan dalam melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. begitu pula kpps telah menulis dalam kejadian khusus yang tandatangani oleh ketua kpps dan masing masing saksi paslon, dan bukan merupakan keberatan saksi. bengkokndang brondong dalam formulir model hasil argoterdapat kelebihan surat suara, namun tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. sumber brondong dalam formulir model hasil ungkelebihkurangan surat suara sebanyak lembarjumlah pemilih dalam dpt yang ada formulir model hasil salinan berjumlah sedangkan dpt yang tertulis plant sehingga terjadi selisih jumlah surat suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, namun faktanya tidak ada kekurangan surat suara. deket terjadi kesalahan pada waktu jabatan penghitungan pergeseran ungvs, dan akhirnya ditulis sesuai surat suara diterima. deket terjadi kesalahan pada waktu jabatan penghitungan pergeseran ung surat suara, dan disetelah dilakukan pengecekan deket formulir model hasil ternyata lon tertulis surat suara yang diterima sejumlah surat suara, sehingga tidak ada selisih surat suara. deket terjadi kesalahan pada waktu langenulisan ploso yang mestinya jumlah dpt den tertulis jumlah pengguna hak pilih dan sebaliknya. dan sudah diperbaiki model hasil kecamatan dengan melihat salinan dpt dan membuka daftar hadir yang disepakati oleh saksi dan pengawas, sehingga tidak ada selisih suartuckersidorejomarga glagah selisih surat suara tps nya desa marganya sejumlah yang seharusnya diterima adalah tearga glagah selisih surat suara tps nya desa marganya kekurangan sejumlah surat suara, yang seharusnya diterima adalah endong glagah untuk desa mendoyo tps sebenarnya adalah kesalahan dalam penulisan model hasil kwk, yang seharusnya ditulis surat suara yang diterima tapi oleh kpps ditulis jumlah dpt, untuk penyelesaian dan pembuktian pps ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) mendatangkan pengawas tps yang bersaksi bahwa ikut melakukan pengawasan ketika perhitungan surat suara dan memang yang diterima adalah sejumlah sesuai dengan plotting kpu dan dibetulkan ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) serta dimasukkan pada formulir pasi glagah untuk desa pasi tps adalah kesalahan dalam penulisan model hasil kwk, yang seharusnya ditulis oleh surat suara yang diterima tapi oleh kpps ditulis dengan jumlah data pemilih (dpt4tdp tb), namun telah diselesaikan oleh pps ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) dengan mendatangkan dan memperlihatkan jumlah yang tertulis pada sampul sampul surat suara bahwa memang yang diterima adalah sejumlah sesuai dengan plotting kpu dan dibetulkan ketika pleno kecamatan serta dimasukkan pada formulir model kejadian khusus. books kalteng terdapat kelebihan surat suara yang diterima tps tidak sesuai dengan perhitungan dpt sejumlah dan faktanya surat suara yang diterima adalah maka kelebihan surat suara tps adalah surat suara, yang mana kelebihan surat suara tersebut sesuai dengan dalil pemohon. kesalasehingga pada waktu setting logistik itu pps merasa kekurangan surat suara pada tps sehingga kesalahan tersebut murni kesalahan secara manusiawi dan tidak ada maksud untuk direkayasa maupun penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara dan dalam kelebihan surat suara tersebut tidak menguntungkan salah satu pasangan calon, dan dalam hal ini sudah disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan (ppk). perang aan haa pnfonenaman par car sama jos par pen pen sama jasa jar ben safari jawa par galon jawa par ara ben sukorejo kalteng terdapat kelebihan surat suara pada tps yang tidak sesuai dengan jumlah dpt dikarenakan kelalaian kpps pada penulisan jumlah daftar dpt dengan jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilihnya ditulis terbalik, yang mana daftar dpt tertulis dan pemilih dpt yang menggunakan hak pilihnya tertulis sehingga yang seharusnya jumlah dpt adalah sehingga dan daftar pengguna hak pilih adalah sehingga maka dengan kondisi tersebut, pemohon mendalilkan ada kelebihan surat suara yang mana kelebihan tersebut berpatokan pada model hasil salinan yang belum diperbaiki model hasil kecamatan. surat suara yang diterima oleh tps adalah yang mana seharusnya surat suara diterima oleh tps sesuai jumlah dpt adalah sehingga mengakibatkan kelebihan surat suara pada tps desa sukorejo. terhadap kelebihan surat suara ini bukan karena ada unsur kesengajaan, kesalahan tersebut murni karena human eror dan surat suara yang menyalip pada surat suara lainnya, dan dalam hal kesalahan penulisan sudah disampaikan oleh pps pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) dan sudah diperbaiki model hasil kecamatan kwk. terkait dengan kelebihan pada surat suara tidak ada unsur untuk menguntungkan salah satu pasangan calondenganpemohon terkait dengan kelebihan surat suaradan kelebihan surat suara tersebutmenguntungkan salah satu pasangan calon. berkenaan dengan itu, maka sudah disampaikan oleh pps pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan (ppk)dalil pemohon. terhadap kelebi. berkaitan dengan kelebihan dimaksud adalahuntuk menguntungkan salah satu pasangan calon, serta kelebihan surat suara tersebut sudah disampaikan oleh pps pada saat rapat pleno tingkat kecamatan (ppk). tunjuk kalteng terdapat kelebihan surat suara mekar tps desa tunjungmekar tidak sesuai dengan jumlah dpt yang dicantumkan oleh pemohon tertulis dengan jumlah dpt dan dpt ,5y9 dan surat suara yang diterima sehingga mengakibatkan kelebihan surat suara berjumlah jumlah dpt yang dicantumkan oleh pemohon tersebut adalah jumlah pengguna hak pilih dalam dpt yang terbalik antara jumlah dpt dengan jumlah pengguna hak pilih. terhadap kelebihan surat suara ini sebenarnya dalam model hasil tertulis jumlah dpt sejumlah dan dpt dan surat suara yang diterima adalah sehingga kelebihan surat suara pada tps desa tunjungmekar adalah surat sara, dan bukan maka terhadap kesalahan penulisan jumlah dpt dan pengguna hak pilih dalam dpt sudah dibetulkan tps. dalam hal kelebihan surat suara tersebut adalah murni kesalahan human eror yang tidak disengaja dan tidak ada unsur untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta terkait dengan hal itu sudah disampaikan oleh pps pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan (ppk) dan saksi pasangan calon tidak membantah dan menyetujui hal tersebut pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk). banjar karang tps memang ada selisih dibangun antara jumlah surat suara yang didistribusikan yang seharusnya tetapi hanya mendapatkan hal itu murni karena kekeliruan perhitungan dan tidak ada unsur kesengajaan, dan hal itu sudah dapat diterima oleh saksi paslon pada saat tps. alawi karang tps terdapat selisih surat dibangun suara yang benar adalah bukan karena jumlah dpt yang benar adalah dan bukan hal itu sesuai dengan pertandingan data pada model hasil kwk dan model hasil salinan. alawi karang tps terdapat selisih surat dibangun suara yang diakibatkan karena ada kekeliruan perhitungan, dan hal ini bisa terima oleh pengawas tps dan para saksi dengan bukti semua saksi menandatangani model hasil kwk dan model hasil salinan kwk, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) hal ini bisa terima oleh bawaslu kecamatan dan saksi pasangan calon. datang karang tps ini sebenarnya tidak ada panjang dibangun selisih surat surat suara, karena jumlah dpt yang benar adalah dan bukan hal itu sesuai dengan data hasil coklat. data dalam model hasil salinan tertulis karena ada kekeliruan penulisan, dan data yang benar adalah dalam model hasi kwk, maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) disepakati bahwa perbedaan data menggunakan data yang tertuang dalam model hasil kwk, sehingga permasalahan itu dianggap selesai dan bisa sepakati bersama. kalangan karang kelebihan surat suara sejumlah nya neng baru diketahui pada saat pembukaan kotak dan dihitung oleh ketua kppsdan dihitung oleh ketua kpps sebelum proses pemungutan suara dimulaioleh ketua kpps sebelum proses pemungutan suara dimulairang karang pemohon mendalilkan jumlah wungu neng surat suara yang diterima sehingga dianggap kekurangan surat suara sebanyak tetapi dalam model hasil kwk jumlah surat suara diterima sebanyak sehingga jumlah surat suara yang diterima sebenarnya sudah sesuai dengan jumlah dpt yo. kendali karang terhadapdah tidak mungkin lagi. dalam hal kekurangan surat suaradalaan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis tps. hal itu juga sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan ppk) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. kendali karang dalterdapat kesalahan penulisan lagi neng jumlah surat suara dalam dalil pemohon yang tidak sesuai dengan model hasil kwk. dalil pemohon tertulis tetapi pada model hasil kwk tertulis sehingga kekurangan surat suara hanya dan bukan kendali karang dalam hal kekurangan surat lagi nengo, dan baru diketahui pada saat pemungutan suara, sehingga untuk memohon penambahan surat suatuprojek karang berkenaan dengan kekurangan galak neng surat9makaolehsonoadi karang terdapat kesalahan penulisan neng jumlah dpt dalam dalil pemohon. jika dilihat model hasil kwk, jumlah dpt tps desa sonoadi adalah sehingga jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan dpt sebanyak sehingga tidak ada kekurangan kelebihan tps jadi dalil pemohon tidak benar. singel karang berkenaan dengan kekurangan bak neng suratxojumlah dpt sejumlah pemilih, ditambah pemilih sejumlah pemilih, sehingga total jumlah pemilih sedangkan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt sejumlah ditambah pemilih sejumlah sehingga jumlah pengguna hak pilih sejumlah pemilih. surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sejumlah dan surat suara yang digunakan sejumlah sehingga jumlah pengguna hak pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. maka meskipun terdapat kekurangan surat suara sejumlah surat suaratingkat kecamatan ppk) dan saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. banjarese kedung terjadi kesalahan pemohon ing menuliskan jumlah dpt sejumlah dalam lebur kedung terjadi kesalahan pemohon ing dalam menuliskan jumlah dpt yang seharusnya dan dpt seharusnya ditulis dalam permohonan sehingga terdapat selisih faktanya tidak ada selisih surat suara. jadi dalil pemohon tidak benar. sukomoro kedung pemohon menuliskan dpt ing sejumlah dan dpt padahal seharusnya dpt sejumlah dan tt2, sehingga surat suara yang harus diterima tapi faktanya surat suara yang diterima sejumlah sehingga ada selisih dumping kembang terjadi kesalahan penulisan ungdumping kembang terjadi kesalahan penulisan ung ahu dpt pada model hasil salinan kwk dan sudah dibenarkan pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan. karena kembang terjadi kesalahan penulisankedung kembang terjadi slip pada saat meraih ahu pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. jetis lamongan terdapat kekurangan surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya yaknisaksi. made lamongan terdapat kelebihan surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya yakni sejumlah dpt namun . angka lamongan paslon tameng lamongan terdapat kelebihan surat gunoleh kpps dan saksi pasangan calon. laren laren terjadi slip pada saat pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. laren terjadi slip pada saat mojo pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. sidomi mantap penulisan jumlah dpt danumber mantap penulisan jumlah dpt dan dadiidomi mantap terjadi slip padasaat pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. sidomi mantap terjadi slip padasaat pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. tunggu mantap terjadi slip padasaat naagin pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. kedung mantap terjadi slip padasaat soko pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. made lamongan guyok pada dasarnya ada kekurangan surat suara sejumlah lembar diketahui saat tps menjelang pemungutan suara dan kejadian tersebut saksikan saksi, pengawas tps, kpps dan nyata nyata bukan rekayasa. sumber saksi paslon menulis atau agung beranggapan jumlah surat suara lebih lembar, setelah dicek dalam formulir hasil kwk tps desa sumberagung selisih surat suara hanya surat suara. lawak nimbang jumlah dpt yang tertulis formulir model hasil kwk berhologram adalah dan kebutuhan surat suara jumlah dpt42, yang tertulis formulir model hasil kwk berhologram adalah dan jumlah surat suara yang diterima adalah sudah sesuai dengan kebutuhan surat suara yang seharusnya. sedan nimbang jumlah dpt yang tertulis rejo formulir model hasil kwk berhologram adalah dan kebutuhan surat suara jumlah dpt# adalah dan jumlah surat suara yang diterima adalah kelebihan surat suara dari kebutuhan surat suara yang seharusnya. sedan nimbanglahar nimbang terdapat kekurangan surat wokandang paciran data dpt, dpt y5, surat semangka suara diterima termasuk cadangan serta selisih suara data pemohon dan memohon sama untuk selisih surat suara yaitu kurang surat suara dari dpt paciran paciran terdapat selisih surat suara sebanyak (kurang dari dpt # namun tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. paciran data pemohon pada "surat sendang suara yang diterima termasuk gung cadangan" tertulis dan faktanya adalah sehingga berpengaruh pada selisih surat suara data pemohon seharusnya (sesuai data memohon). gempol pucuk kekurangan surat suara padding sebanyak namun pemohon mendalilkan bahwa kelebihan surat suara sebanyak hal ini dikarenakan terjadi kesalahan penulisan dpt model hasil salinan kwk yang diberikan saksi paslon yang sebenarnya dpt sebanyak ditulis kejadian ini sudah kita selesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan sudah kita masukkan formulir model kejadian khusus kecamatan kwk. ngrambe pucuk terjadi kesalahan penulisan dpt pada model hasil dan model hasil salinan. yang semestinya kolom tersebut diisi dengan jumah dpt, namun isi dengan jumlah pengguna hak pilih. seharusnya dpt laki laki dan perempuan sehingga jumlah seluruhnya dari kejadian tersebut hanya terdapat kelebihan surat suara sebanyak dan sudah kita benarkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk). wajar pucuk terdapat kelebihan surat suara sebanyak namun pemohon menyebutkan kekurangan surat suara sebanyak hal itu dikarenakan terjadi kesalahan penulisan dpt oleh kpps. yang mestinya ditulis kemudian dpt 25x mestinya ditulis surat suara yang diterima maka sebenarnya surat suara terdapat kelebihan kemudian kejadian ini sudah dibetulkan model hasil kecamatan kwk dan sudah diselesaikan, dan dituangkan dalam formulir model kejadian khusus kecamatan kwk pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. candida sambeng adanya kesalahan dalam penulisan dpt oleh kpps pada model hasil salinan kwk, yang seharusnya dpt berjumlah tertulis sehingga terdapat selisih antara data pemohon dan memohon. terhadap kejadian itu, sudah diperbaiki pada model hasil kecamatan kwk pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk), berdasarkan rekomendasi dari panwascam, dan disetujui oleh peserta rapat pleno tingkat kecamatan, termasuk saksi masing masing paslon nomor nomor dan nomor gempol sambeng pendistribusian logistik surat manisjadiantara surat suara terima dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. dan telah ditulis dalam model kejadian khusus kecamatan kwk yang tanda tangani oleh ketua kpps dan disaksikan masing masing saksi paslon, dan bukan merupakan keberatan saksisemua saksi pasangan calon pasangan calon dan pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi masing masing pasangan calon, baik tps maupun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppkdan semua saksi pasangan calon pasangan calon dan pasangan calon dan tidak ada keberatan saksi, baik tps maupun pada rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk. selor sambeng adanya kesalahan dalamadanya selisih antara data pemohon dan memohon. terhadap kondisi seperti itu sudah ada perbaikanidokum sambeng terjadi slip pada saat pul pergeseran surat suara dan baru diketahui saat tps. kekurangan ini diketahui oleh kpps, pengawas tps dan semua saksi paslon paslon dan paslon dan tidak ada keberatan saksi, baik tps maupun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk. tunggir sambeng adanya kesalahan dalam ingterdapat selisih antara data pemohon dan memohon. terhadap kondisi seperti itu sudah diperbaikiarirejo terjadi salah penjumlahan pada satire data pemohon, seharusnya selisihnya itu (kurang) surat suara, tetapi ditulis (lebih)engawas tps dan semua saksi dari masing masing paslon. sarirejo dari data pemohon, tertulis tambak selisih kelebihan surat menhan suara. semestinya selisih gan tersebut adalah surat suara. selisih ini terjadi dikarenakan dari data yang ditulis pemohon pada surat suara yang diterima sebanyak surat suara. adapun jumlah yang benar sesuai yang diterima kpps tps adalah sebanyak surat suarats dan semua saksi dari masing masing paslon. secara sekaran tidak ada pengaduan khusus pada tps dan semua saksi paslon serta pengawas tps tidak mempermasalahkan hal tersebut karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara paslon. kering sekaran semua saksi paslon dan pengawas tps tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena tidak mempengaruhi hasil perolehan suara penghitungan. benar terjadi kekurangan surat panamatelur benar terjadi kekurangan suratdalian sugi jumlah surat suara yang gun terima tidak ditulis model hasil salinan, tetapi model hasil kwk sudah ditulis dan sudah benarkan model hasil kecamatan kwk. dalian sugi terjadi kesalahan penulisan gun jumlah dpt dalam model hasil salinan seharusnya (sesuai dengan model hasil kwk berhologram) dan sudah benarkan model hasil kecamatan kwk. rubel sugi terdapat kekurangan surat kiduldeket sugi terjadi kesalahan penulisan gung dpt pada model hasil kwk dan model hasil salinan. yang semestinya kolom tersebut diisi dengan jumah dpt, namun diisi dengan jumlah pengguna hak pilih dari dpt. seharusnya dpt laki laki dan perempuan dengan jumlah dari kejadian tersebut, maka hanya terdapat kelebihan surat suara sebanyak dan sudah diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. deket sugi terdapat kekurangan surat gungkedung sugi terdapat kekurangan surat banjarangka sugi terjadi kesalahan penulisan rejo kolom dpt pada model hasil kwk dan model hasil salinan kwk yang seharusnya tetapi tulis jumlah pengguna hak pilih yaitu dan tidak ada selisih jumlah surat suara yang terima karena sudah sesuai dengan dpt dan sudah sama dengan data yang ada model hasil kwk dan sudah dibenarkan model hasil kecamatan kwkestimasidisampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatansampaikan pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. pajangan sukodadi pada saat pergeseran logistik oleh pps suda dihitung sesuai dengan jumlah dpt adalah tetapi waktu menjelang pemungutan suara kotak dibuka oleh kpps dan dikeluarkan kemudian dihitung ulang surat suara tersebut ada kelebihan surat suara sehinga kpps tetap menuliskan sesuai dengan yang tercatat adalah disaksikan oleh saksi dan pts, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan juga sudah disampaikan dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. pajangan sukodadi bahwa setelah dilakukan pengecekan tidak ada selisih surat suara melainkan kesalahan penulisan dalam model hasil kwk kolom dpt, dan sehingga jumlahnya tetapi model hasil tertulis sehingga jumlahnya sehingga berakibat adanya lupa sukodadi saat pergeseran logistik yang dilakukan oleh pps dan mereka menghitung satu persatu surat suara sesuai dengan dpt yaitu tetapi pada saat pemungutan suara dilakukan pengecekan ulang oleh kpps dengan menghitung jumlah surat suara, maka baru diketahui adanya kelebihan surat suara sebanyak sehingga dengan disaksikan oleh saksi dan pts, kpps menuliskan pada model hasi kwk maupun model hasil salinan kwk, yang hasilnya sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima yaitu siwalan sukodadi dari hasil pengecekan terhadap rejo data pemohon dengan data memohon bahwa data pemohon baik dari jumlah dpt, dpt dan surat suara yang diterima tidak sesuai dengan data pada model hasil kwk dan model hasil salinan kwk. selor subframe data pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya terkait dengan jumlah dpt, karena yang sebenarnya jumlah dpt adalah ditulis oleh pemohon sehingga terjadi kelebihan surat suara yang sangat signifikan. berdasarkan model hasil kwk tidak ada kesalahan apapun pada tps desa selor, maka data pemohon adalah tidak benar. bakalan tidung dalam berita acara ba) surat pulelebihan sebanyak lembar surat suara. waktu dihitung juga disaksikan oleh pengawas tps dan saksi dari paslon paslon dan paslon semua pihak menerima hasil ang ada tps. soko terjadi kesalahan pada data pemohon, harusnya tidak ada lebihan sejumlah karena jumlah dpt tps desa soko adalah dan surat suara yang terima sejumlah serta surat suara yang digunakan sejumlah dan surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan sejumlah sukan turi saat setting logistik ppk yarlamongongan tahun duyung laren sukorejo turi saat ppk telah dilakukan penyuntingan logistik surat suara untuk tps tersebutputat turi saat ppk telah dilakukan mpu penyuntingan logistik surat suara untuk tps tersebut dilakukan pengecekan logistik tungsura #jalan khusus dan atau keberatan kwk, saat proses tps. bahwa setelah mencermati dan mengecek formulir model hasil salinan kwk, banyak kesalahan penulisan antara jumlah dpt dengan jumlah pengguna hak pilih, maka ketika salah penulisan tersebut akan berpengaruh dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, dan kemungkinan besar akan terjadi selisih surat suara. namun, setelah dilakukan pembetulan penulisannya, maka sudah tidak ada selisih surat suara, kecuali memang tps kekurangan atau kelebihan surat suara, dan bukan karena kesalahan penulisan. dan fakta membuktikan meskipun terdapat kekurangan surat suara beberapa tps, pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya tps dengan menggunakan surat suara yang diterima oleh kpps, dan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan kekurangan surat suara tps, dan dalam permohonan pemohon guo juga tidak mendalilkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis tps. ee. bahwa selanjutnya memohon akan menjelaskan terkait dengan kekurangan atau kelebihan surat suara sebagaimana yang didalilkan pemohon terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, sebagai berikut: bahwa jumlah data pengguna hak pilih terdiri dari pemilih dpt yang menggunakan hak pilih, karena belum tentu seluruh pemilih dpt menggunakan hak pilihnya, ditambah pemilih dan pemilih tb, sedangkan data jumlah surat suara yang digunakan merupakan surat suara yang digunakan oleh ketiga kategori pemilih tersebut (pemilih dpt yang menggunakan hak pilih, pemilih ph, dan pemilih tb). bahwa jika terdapat kesalahan penulisan data pemilih dpt dalam formulir model hasil kwk maupun formulir model hasil salinan kwk, maka akan berpengaruh pada jumlah suara suara cadangan, dan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. maka meskipun jumlah surat suara yang diterima kpps kurang atau lebih tetap dicatat dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk serta dicatat dalam formulir model kejadian khusus kwk, namun yang terpenting bagi memohon adalah jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. bahwa berkenaan dengan tabel data pemohon, maka memohon telah melakukan pencernaan dan pengecekan terhadap jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, baik formulir model hasi kwk dan formulir model hasil kecamatan kwk telah diperoleh fakta bahwa jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan sama jumlahnya, sehingga jika jumlahnya sama, maka tidak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan data surat suara sah dan tidak sah serta perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa sering terjadi kesalahan dalam penulisan antara jumlah pemilih dpt dan jumlah pengguna hak pilih, kpps kadang menganggap bahwa data jumlah pemilih dpt sama dengan jumlah pengguna hak pilih, padahal keduanya berbeda, sehingga jika salah penulisan jumlah dpt ditulis jumlah pengguna hak pilih pasti akan berpengaruh pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, dan pada akhirnya akan terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. contoh jumlah pemilih dpt maka jumlah surat suara cadangan sejumlah 100x2,5y5 (dibulatkan menjadi sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan surat suara. namun, jika jumlah pemilih dpt ditulis (sebagai pemilih dpt yang menggunakan hak pilih), yang semestinya maka surat cadangan sejumlah 65x2, (dibulatkan menjadi sehingga jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan surat suara, sehingga akan kekurangan surat suara sejumlah surat suara hal itulah yang terjadi pada dalil dalil pemohon, namun ketika dibetulkan kesalahan penulisannya, maka tidak ada selisih surat suara. meskipun kadang terjadi kekurangan surat suara yang diterima kpps, namun kekurangan surat suara tersebut tidak mempengaruhi proses pemungutan suara tps dalam melayani hak pilih masyarakat, artinya suara suara yang tersedia tps masih cukup untuk melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. bahwa seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan meskipun kurang atau lebih tetap tercatat dalam formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk, dan memohon harus memastikan bahwa antara jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih, baik pemilih dpt yang menggunakan hak pilihnya, pemilih dan pemilih tb. bahwa dalil pemohon hanya mempermasalahkan kesalahan penulisan data administrasi terkait data penggunaan surat suara, khususnya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan, dan tidak pernah mendalilkan data surat suara sah dan tidak sah, maka sesungguhnya tidak ada persoalan terkait kurang atau lebihnya surat suara cadangan dengan perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa fakta telah membuktikan seluruh kpps kabupaten lamongan dapat melayani pemilih dengan menggunakan surat suara yang diterima, sehingga tidak perlu menggunakan surat suara cadangan, serta fakta telah membuktikan tidak ada satu pemilih pun yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan kekurangan suara suara atau surat suaranya habis tps. bahwa mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan memiliki batas batas kewenangan yang diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan bukan berkedudukan untuk memeriksa dan mengadili data penggunaan surat suara yang berkaitan dengan jumlah surat suara yang diterima sejumlah pemilih dpt ditambah surat suara cadangan dari jumlah pemilih dpt, karena permasalahan sebagaimana dalil pemohon diselesaikan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan pada peraturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun dan bukan dijadikan dalil permohonan untuk memaksa mahkamah melanggar batas batas kewenangannya, yang secara substansi permohonannya bukan dalam kualifikasi obyek perkara dan ruang lingkup pemeriksaan mahkamah konstitusi. ff. bahwa memohon menolak dalil pemohon yang mendalilkan terdapat (tujuh ratus empat belas) tps dan petitumnya meminta pemungutan suara ulang (delapan ratus delapan puluh tujuh) tps, karena dalil pemohon guo tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada dalam sejarah putusan mahkamah konstitusi yang menjatuhkan putusan pemungutan suara ulang, karena hanya persoalan administrasi perlengkapan pemilihan yang tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih masyarakat tps, serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. gg. bahwa berkaitan dengan substansi tata cara, mekanisme dan prosedur pemungutan suara ulang, telah diatur sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahuh. dalam perkara guo, mahkamah berkedudukan sebagai pelaksana undang undang, maka terkait dengan dalil permohonan pemohon guo tidak ada dasar hukum bagi mahkamah untuk memperluas kewenangan yang telah diatur dalam undang undang, sehingga akan melampaui batas kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun untuk mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. maka memohon berharap dan tetap yakin dan percaya mahkamah tidak terbujuk dan termasuk oleh dalil dalil yang dibangun pemohon untuk memaksa melampaui batas kewenangan yang diberikan undang undang dalam pemeriksaan yang bukan menjadi kewenangannya, serta dalil permohonan pemohon guo tidak dalam kualifikasi pemungutan suara ulang sebagaimana yang ditentukan undang undang nomor tahun mahkamah dalam perkara guo juga harus menghormati ketentuan yang ditetapkan undang undang berkaitan dengan pemungutan suara ulang, sehingga mahkamah tidak mungkin dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak memaksa mahkamah melanggar batas batas kewenangannya. ii. bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon dan batas batas kewenangan mahkamah dalam memeriksa permohonan perselisihan hasil pemilihan, dapat terbacamemohon menolak dalil permohonan pemohon pada angka halaman yang mendalilkyang baru diketahui pada saat rapat pleno kpu kabupaten lamongan. berkaitan dengan dalil permohonan guo, seluruh surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan telah dilakukan pencatatan dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk, dan jika terjadi kesalahan penulisan atau sejumlah data administrasi, maka sudah diperbaiki dan dibetulkan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan (ppk). maka berkenaan dengan dalil pemohon guo, maka memohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya memohon dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berpedoman pada peraturan kpu tahun dan peraturan kpu nomor tahun dan asas penyelenggaraan pemilihan. bahwa jika terdapat ketidaksesuaimaka sudah dapat diketahui sejak awal pada saat menghitung surat suara setelah kotak suara dibuka oleh kpps sebelum pemungutan suara dimulai, yang disaksikan oleh saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon, dan pengawas tps, maka tidak benar jika baru diketahui pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan. bahwa setiap kegiatan dan pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh memohon beserta jajaran selalu dalam pengawasan bawaslu kabupaten lamongan beserta jajaran dan saksi saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon. dalam hal pengisian data administrasi pada formulir model hasil kwk, saksi pasangan calon diberikan kesempatan untuk memeriksa kembali pengisian data pada formulir model hasi kwk, yang berisi antara lain data pemilih, data pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara, data suara sah dan tidak sah, sebagaimanajika terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang ada tps tps dengan jumlah surat suara sejumlah pemilih dpt termasuk surat suara cadangan, maka saksi pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap ketidaksesuaian dimaksud. jika tidak mengajukan keberatan, maka saksi pemohon sudah memahami, mengetahui dan menerima terhadap ketidaksesuaian itu dan oleh kpps dicatat dalam formulir model kejadian khusus kwk, dan dibuktikan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon menandatangani formulir hasi kwk dan model hasil salinan kwk sebagai bentuk persetujuan dan penerimaan seluruh hasil pemungutan dan penghitungan seluruh tps. bahwa pada prinsipnya surat suara merupakan sarana untuk penggunaan hak pilih yang dikonversi menjadi suara, namun sepanjang semua pemilih sudah menggunakan hak pilih tps dan tidak ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak aassenas teja solo eeoowemras (woo anda rae sosok (ueowem woo aof sosfooa (newer woo jeram dara pan sorot(moore |woo das |aae doa pan gosfooa (moore |woo jan sono moore |voor pegas smofooe (moore woo dasar aro maroon (moore woo pase |ame ama pama smofooe (moore |woo jaga aar dae ram mohon (moore woo pasang asa jom moore woo jasa| pas mafommosoreo |woo pasaman pasa saofoo (nuoc woo pas pasa pasa se2food (nuoc woo dasa fare dara pas sznfooe|nuoc woo para asi seafood|nomor woo pacaran page rasa sasfooefeue woo jesse asa santo |samemwereso woo jasa dame ges|o |samemereso woo jas |oase para soo fswomro move |asefoam rana seafood |sumeeracune woo |as|ara doa pan sasfooe (sumseracune woo dag|oaa aras saofooe |sumseracune woo dee rara penamaan teman tan aan dear kak pilihnya dengan alasan surat suaranya habis, maka sesungguhnya tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan kurang atau lebihnya surat suara sebagaimana yang didalilkan pemohon, karena juga tidak akan merubah hasil pemungutan dan penghitungan suara. bahwa ketika pemilih telah menggunakan hak pilihnya tps, dan kpps telah menghitung surat suara untuk dikonversi menjadi suara dan telah dicatat dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk, maka secara hukum seluruh perlengkapan pemilihan dan hak suara pemilih telah terdata dan tercatat untuk satu surat suara dihitung satu suara. dalam hal terdapat kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi selain data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka hak konstitusional pemilih yang telah digunakan telah dikonversi menjadi suara, dan kewajiban memohon harus melindungi hak suara pemilih tersebut, karena suara rakyat itulah substansi yang sesungguhnya dalam perselisihan hasil pemilihan, dan bukan berkaitan dengan persoalan kesalahan penulisan dan penjumlahan data administrasi yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan pemohon guo. bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dan undang undang nomor tahun telah memberikan penguatan struktur kelembagaan bawaslu dan penguatan kewenangan sebagai salah satu upaya agar pengawasan berjalan secara optimal dan meminimalisirlagi menjadi polita permohonan perselisihan hasil pemilihdan penguatan kewenangan menjadi bagian meningkatkan derajat kualitas penyelenggaraan pemilihan dan menjadi parameter peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lamongan tahun yang dilaksanakan oleh memohon. bahwa berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan kewenangan bawaslu seiring dengan polita permohonan pemohon yang sama sekali tidak membantah penggunaan hak pilih masyarakat yang telah digunakan dan perolehan suara masing masing pasangan calon, dan polita permohonan guo hanya mempersoalkan terkait kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka secara substansi tidak ada perselisihan hasil pemilihan dalam perkara guo. bahwa berkaitan dengan dalil permohonan pemohon mengenai ketidaksesuaian jumlah surat suara pemilih dalam dpt dengan surat suara cadangan telah diselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk, maka ketika dalil itu diangkat kembali dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten lamongan merupakan pengulangan terhadap permasalahan yang telah diselesaikan tingkat bawah, baik tps maupun tingkat kecamatan (ppk), dan memohon telah meminta pendapat kepada bawaslu kabupaten lamongan, dan bawaslu kabupaten lamongan cukup memberikan pendapat serta tidak perlu diterbitkan rekomendasi dengan disertai kajian penanganan pelanggaran. maka jika terdapat pihak pihak yang tidak puas, maka ketidakpuasan itu tidak bersumber pada pokok permasalahannya dan bukan diarahkan unutk menyelesaikan permasalahan secara baik, namun pemohon berupaya membangun narasi dan opini bahwa rekapitulasi hasil penghitungan tahap akhir diwarnai keberatan dan protes yang tidak substansi, dan atas keberatan itu telah diselesaikan tingkat tps atau pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk. bagi memohon keberatan dan protes yang disampaikan oleh pemohon itu lebih dalam kualifikasi sebagai kritisi dan masukan untuk memohon agar lebih teliti dalam mengisi data administrasi dalam formulir formulir pemungutan dan penghitungan suara, maka semestinya tidak perlu untuk diangkat menjadi pokok permohonan untuk diperiksa dan diadili oleh mahkamah. ii. bahwa dalam setiap kontestasi pemilihan selalu dihiasi oleh keberatan dan protes oleh pasangan calon setelah diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebagai akibat dari pelaksanaan tahapan, baik pelanggaran, kecurangan, penyimpangan dan malapraktik pemilu, maka keberatan keberatan itu sebagai sampah pemilu atau pemilihan (rubbish election), yang faktanya keberatan keberatan itu telah diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan sesuai dengan tingkatan masing masing. j . bahwa pada hakekatnya konsep pemilihan, kedudukan pemilih yang secara konstitusional memiliki hak untuk memilih pasangan calon tertentu merupakan hak setiap pemilih dalam merefleksikan kehendak politiknya. bagi pasangan calon yang telah memperoleh mayoritas suara merupakan refleksi keinginan sebagian besar rakyat sebagai pemilih dalam proses demokrasi, maka semua pihak, baik masyarakat, peserta pemilihan, partai politik harus menerima hasil itu. bahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman sampai dengan halaman permohonan guo, terkait dengan pelanggaran tata cara pembetulan koreksi) yang terjadi tps, maka memohon menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa memohon membantah dalil pemohon guo, karena seandainya dalam proses pengisian atau penulisan data administrasi dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk tps terjadi kesalahan penulisanmaka prosedur dan mekanismenya harus dilakukan pembetulan dengan mencoret angka atau kata yang salah dan menuliskan angka atau kata yang benar dengan membubuhkan para. (vide huruf peraturan kpu nomor tahun bahwa seandainya terdapat kesalahan penulisan data administrasi dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk dan sudah dilakukan pembetulan oleh kpps dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pengawas tps, namun lupa tidak dipakai oleh ketua kpps, maka secara substansi pembetulan itu sudah sah, karena sudah disaksikan oleh saksi pasangan calon dan pengawas tps, serta saksi pemohon telah menandatangani formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk. bahwa seandainya kesalahan penulisan data administrasi baru diketahui setelah formulir model hasil salinan kwk ditandatangani oleh petugas kpps dan saksi pasangan calon, maka dapat dilakukan pembetulan pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk maupun tingkat kpu kabupaten lamongan, dengan melakukan verifikasi fisik antara dokumen formulir model hasil salinan kwk yang dimiliki oleh saksi pemohon dan milik pengawas tps pkd dengan formulir model hasil kwk (kalau dulu namanya plant). jika hasilnya sama, maka sudah benar pembetulan yang dilakukan oleh kpps, namun jika terdapat data yang berbeda, maka dapat dilakukan penghitungan surat suara ulang. fakta telah membuktikan bahwa sampai dengan akhir rapat pleno rekapitulasi kecamatan ppk) tidak pernah ada pendapat atau rekomendasi dari bawaslu kecamatan atau bawaslu kabupaten lamongan yang merekomendasikan penghitungan surat suara ulang, karena terdapat selisih data administrasi selain data perolehan suara masing masing pasangan calon, kecuali tps desa mojo asri, kecamatan kalitengah, karena terjadi pembukaan kotak suara luar forum rekapitulasi. jadi, berkenaan kesalahan penulisan maupun penjumlahan data administrasi, maka prosedur dan mekanismenya adalah dilakukan perbaikan administrasi pula, dan bukan dilakukan penghitungan suara ulang atau diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah, karena secara substansi dalam perkara guo tidak ada perselisihan hasil pemilihan. bahwa berkenaan dengan penulisan atau pengisian data pada formulir model hasil salinan kwk menjadi tanggung jawab bersama, baik kpps, saksi pasangan calon dan pengawas tps pkd, sebagaimanaandainya terjadi kesalahan penulisan, pengisian atau penjumlahan data administrasi dalam formulir model hasil kwk, maka prosedur dan mekanisme dilakukan pembetulan, sebagaimana ketentuan dan peraturan kpu nomor tahun yang berbunyiberdasarkan ketentuan atas, memohon berserta jajaran telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan penulisan, pengisian atau penjumlahan data administrasi yang tertuang dalam formulir model hasil kwk dan formulir hasil salinan kwk. dalam hal koreksi atau pembetulan yang tidak dibubuhi para oleh kpps, maka itu hanya persoalan administrasi yang telah diketahui oleh saksi pemohon dan pengawas tps, sehingga tidak perlu untuk diangkat menjadi dalil permohonan yang harus diselesaikan oleh mahkamah. bahwa dalil pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan atau penjumlahan data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka dengan demikian semestinya dalam perkara guo tidak terdapat perselisihan hasil yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara, karena tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi tersebut, dan tidak ada satu pun dalil permohonan pemohon yang mendalilkan data perolehan suara masing masing pasangan calon dalam formulir model hasil kwk dan model hasil salinan kwk. jika terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan prosedur dan mekanismenya diselesaikan secara administrasi dengan cara melakukan pembetulan atau perbaikan administrasi, yaitu dengan memberi para pada angka atau kata yang dikoreksi atau dibetulkan, karena kesalahan teknis administrasi tersebut bukan dalam kualifikasi pelanggaran yang harus diselesaikan melalui kajian pelanggaran oleh bawaslu kabupaten lamongan atau bawaslu kecamatan. bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk, saksi pasangan calon harus memeriksa dan mencermati formulir model hasil kecamatan kwk, apakah seluruh data administrasi dan data perolehan suara masing masing pasangan calon telah sesuai dengan data administrasi dan data perolehan suara masing masing pasangan calon yang ada dalam formulir model hasil kwk maupun formulir model hasil salinan kwk. jika seandainya terdapat kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka saksi pasangan calon atau panas kecamatan dapat mengajukan keberatan. persoalan dipakai atau tidak dipakai oleh ketua kpps hanya persoalan administrasi yang tidak substansi dalam perkara guo, dan jika pembetulan itu sudah disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas tps, maka pembetulan tanpa para ketua kpps tidak perlu untuk dipersoalkan. berkenaan dengan itu, maka dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap formulir model hasil salinan kwk yang dimiliki oleh saksi, pengawas tps pkd dengan menggunakan data yang tercatat dalam formulir model hasil kwk, dan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dimaksud tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, karena perolehan suara masing masing pasangan calon masih tetap konsisten dan tidak ada perubahan serta tercatat dalam. bahwa dalam hal terjadi kesalahan pencatatan data administrasi dalam formulir model hasil kecamatan kwk yang dilaksanakan pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan (ppk), telah diatur mekanisme penyelesaiannya sebagaimana ditentukan dalam dan peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi: ppk, para saksi dan bawaslu kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir model hasil kecamatan kwk sebagaimana dimaksud pada?. bahwa seandainya terjadi pembetulan (koreksi) dengan menggunakan tip ex dalam formulir model hasil kwk sudah ditentukan dalam huruf peraturan kpu nomor tahun yang pada pokoknya berbunyi: . . sedangkan terhadap pembetulan yang tidak dibubuhi para oleh ketua kpps, semestinya saksi mengajukan keberatan saat itu untuk dipakai oleh ketua kpps, dan jika keberatan saksi atau pengawas tps diterima, maka seketika dilakukan pembetulan untuk dipakai, sebagaimana ketentuan dalamjadi, regulasi telah mengatur terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme jika dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tps yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan saksi diberikan hak untuk mengajukan keberatan. namun jika saksi pemohon dan pengawas tps telah mengetahui pembetulan yang dilakukan oleh kpps sudah benar meskipun tidak dipakai, maka demi hukum terhadap pembetulan itu sudah diketahui oleh pihak pihak yang berwenang, baik saksi pasangan calon maupun pengawas tps. bahwa berdasarkan dokumen formulir model hasil salinan kwk yang dilakukan pembetulan dengan menggunakan tip ex dan tidak dibubuhi para oleh ketua kpps, setelah dilakukan verifikasi fisik formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk tps dan disandingkan dengan formulir model hasil kecamatan kwk terhadap data yang dikoreksi dengan menggunakan tip ex tersebut tidak ada perubahan data administrasi berupa data pemilih, data pengguna hak pilih, data penggunaan surat suara. selain itu yang ditipu ex bukan berkaitan dengan data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka terhadap perolehan masing masing pasangan calon tidak ada perubahan dan masih tetap konsisten. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pembetulan (koreksi) dengan tip ex yang terjadi (seratus lima puluh) tps, maka memohon telah melakukan pencernaan dan pengecekan pada formulir model hasil kwk disandingkan dengan formulir model hasil kecamatan kwk diperoleh fakta sebagai berikut: penyelesaian bayaran babat tidak diketemukan adanya coretan tipe pada model hasil kwk. keuangan babat hasil prospek foto model hasil kwk, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur. sumbangan babat hasil prospek foto model hasil kwk, mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur. kuwudeketkulon deket ketika pleno kecamatan, ditemukan pembetulan tetapi kpps lupa memberi para dan ada tipe itu model hasil salinan, tapi model hasil kwk tidak kegemukan coretan atau tipelip ex itu model hasil salinan, tapi model hasil kwk tidak kegemukan coretan atau tip expai deketwetaplosobuderejosarisidorejobangkokbangkokglagahglagahmeluncur glagah setelah kita lakukan t pengecekan terhadap foto dokumentasi model hasil desa meluncursokosokopanggang glagah setelah kita lakukan t pengecekan terhadap foto dokumentasi model hasil desa panggangkangen glagah setelah kita lakukan pengecekan terhadap foto dokumentasi model hasil desa kangen tps ditemukan pada lembar pada poin jumlah suara sah, kpps belum memberikan para pada angka yang dilakukan pembekuan. sedimen kalitengah pembetulan atau pengkoreksian pada tps desa sedimen memang benar seperti yang dicantumkan oleh pemohon. dalam kesalahan tersebut berada pada model hasil lampiran ketiga tepatnya pada salinan jumlah perolehan suara pada jumlah pengguna hak pilih yang mana jumlah awalnya tertulis dan dirubah menjadi dalam hal pembetulan tersebut pada lampiran seharusnya tipe tetapi dalam realita pembetulan tersebut dicoret dua dan tidak para. dalam hal kesalahan tersebut murni kesalahan yang tidak disengaja oleh kpps atau human eror dan tidak ada unsur untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. dalam hal ini sudah disampaikan pada saat pleno kecamatan oleh pps dan saksi tidak menyangkal. somowinangun karangbinangu tidak diketemukan adanya coretan tipe pada model hasil aan karanganyar karanggeneng terdapat kesalahan penulisan model hasil kwk yang kemudian dilakukan pembetulan dengan tata cara pembetulan yang sudah sesuai dengan tata cara pembetulan yakni memberikan garis pada angka yang salah kemudian dipakai oleh ketua kpps. kaligerman karanggeneng didalam gugatan disebutkan bahwa terdapat kesalahan pembetulan model hasil dengan tidak ada para pada pembetulan tersebut, akan tetapi dilihat dalam file sikap pembetulan sudah sesuai dengan tata cara yakni dicoret garis dan sudah dibubuhi para ketua kpps, sementara model hasil salinan tidak terdapat kesalahan penulisan hanya saja ada kolom yang tidak terisi tidak dibilang kawistolegi karanggeneng terjadi kesalahan tata cara pembetulan dalam model hasil salinan tps dengan memberikan coretan dan pembetulan tanpa membubuhkan para ketua kpps, akan tetapi kesalahan tersebut secara umum tidak mempengaruhi hasil perolehan suara untuk masing masing pasangan calon. dan yang paling penting kesalahan tersebut bukan kesengajaan dikarenakan pembetulan tersebut menyesuaikan dengan dokumen model hasil kwk berhologram sebagai rujukan utama. track karanggeneng didalam dokumentasitrack karanggeneng terjadi kesalahan tata cara pembetulan di| model hasil salinan untuk data jumlah seluruh pemilih disabilitas laki lakidata model hasil salinan tersebut sudah sesuai dengan sumber data utama yakni model hasil kwk hasil kwk berhologram. sumberwudi karanggeneng didalam dokumentasi tsungelebak karanggeneng terjadi kesalahan tata cara pembetulan di| model hasil untuk data jumlah pemilih laki laki dan perempuanblawirejo kedungpringkejadian khusus kradenanrejo kedungpring tidak diketemukan adanya coretan type x pada model hasil kwk. majenang kedungpring tidak diketemukan adanya coretan type x pada model hasil kwk. sukomoro kedungpring terjadi kelalaian kpps t dalam pembetulan kesalahan penulisan kolom jumlah pengguna hak pilih dalam dpt dengan menggunakan penghapus cair (typ ex) warungering kedungpring hasil prospek model hasil kwk mekanisme koreksi sudah sesuai prosedur. tumenggung lamongan tidak terjadi kesalahan penulisan yang menyertakan coretan maupun koreksi dengan tip x pada dokumen model hasil salinan, begitu juga pada dokumen model hasil hasil kwk berhologram. jika memang terdapat kesalahan koreksi dengan coretan tanpa para atau tip x (pada dokumen model hasil salinan yang dipegang oleh saksi paslon dokumen utama yang dijadikan rujukan adalah dokumen model hasil hasil kwk berhologram. sumberejo lamongan terjadi kesalahan tdata suara sah dan tidak sah), akan tetapi secara umum tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara, yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan sebagai upaya pembetulan dilakukan agar sesuai dengan dokumen model hasil hasil kwk berhologram sebagai dokumen utama rujukan dan hal ini disaksiksumberejo lamongan terjadi kesalahanpengguna hak pilih),yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan sebagai upaya pembetultlogoanyar lamongan terjadi kesalahan penulisan jumlah data pemilih laki laki dokumen model hasil salinan yang menyertakan coretan dan para sebagai pembetulan, namun secara umum tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara yang mana kesalahan tersebut adalah murni ketidaksengajaan. hal tersebut sudah diperbaiki pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan dituangkan dalam dokumen model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. bangsa laren terjadi kesalahan pada kolom salinan angka perolehan paslon dan (kebolehannya angka puluhan) yang sebelumnya kotak pertama dibilang kemudian dilakukan pembetulan oleh kpps dengan cara tipe x kemudian ditulis angka (nol). centil laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada model hasil kwk tabel bagian kolom pengguna hak pilih laki laki adalah keliru tulis (disamakan dengan jumlah dpt laki laki) kemudian kpps melakukan pembetulan dengan mencoret angka pada kotak pertama, merubah angka menjadi pada kotak kedua. kpps sudah memberi para. centil laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada model hasil kwk bagian kolom pengguna hak pilih disabilitas laki laki adalah (nol), keliru tulis (satu) kemudian kpps melakukan pembetulan dengan mencoret angka pada kotak dan dibubuhi para. durikulon laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada pada model hasil kwk tabel empat) bagian kolom (tulisan huruf kapital) jumlah surat suara sah kemudian dilakukan pembetulan oleh kpps dengan cara dicoret kata yang salah dan ditulis kata yang benar. gampangsejati laren tabel (satu lembar kolom laki laki jumlah pemilu dalam dpt penulisan angka pada kotak tiga terlalu tebal sehingga tidak jelas terbaca, kemudian dilakukan pembetulan oleh kpps sebagai mana mestinya (sudah dipakai) tabel bagian kolom perolehan suara sah paslon sejumlah ditulis (nol tujuh dua) dan paslon sejumlah ditulis (nol empat nol) kemudian dibetulkan dengan mencoret angka (nol) kotak pertama dan para oleh kpps tabel bagian kolom jumah suara tidak sah seharusnya ditulis (dua) ditulis (nol nol dua) kemudian dibetulkan dengan mencoret angka (nol) kotak pertama dan kedua dan para oleh kpps. gelap laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada hasil kwk tabel bagian kolom jumlah pemilih dalam dpt keliru tulis laki perempuan jumlah (kelir tulis jumlah pengguna hak pilih). sudah dilakukan pembetulan oleh kpps dengan penulisan angka yang benar yaitu dpt laki laki perempuan jumlah dan kpps sudah membubuhkan para masing masing kotak. gelap laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada: tabel bagian kolom jumlah pengguna hak pilih dalam dpt laki laki terdapat kesalahan tulis kemudian kpps memperbaiki dengan mentine x angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. namun kpps tidak membubuhkan para napas dan sia |oos (remaonaen peran jago dame pan srofooe jera semen jas seafood dewa pemeran dao tata senior fara semen so1food |koran demon dag ama seafood setoran merah dasa |oara ara sorforfenoran merah danger dasa pan soofogs |koran merah dam |gaon para sonatas |koran peran dasa puas so2fosopacran ncia dasa 3ee pare gosfosa |laporan pacitan |aset ame asean soofosa |pacaran peran sofa dosa ram gor (seowenewe enema pan fog pan soofoos (soreang |pacar dasa doa pam gor food sumuresran merah deer fat age aan gondola (sumurenram pacitan ass |o2m doo rame oos (sumurenvam peran dame |name aga apaan one (moeosanoawe alias paso| are dam pama terdapat kesalahan tulis pada tabel bagian kolom jumlah perolehan suara paslon (kebolehannya angka satuan) seharusnya kotak pertama dibilang, namun keliru tulis angka (nol) kemudian kpps membetulkan dengan cara menyilang angka pada kotak pertama tersebut, namun tidak membubuhi para. terdapat kesalahan tulis pada tabel bagian kolom salinan jumlah perolehan suara paslon dan kolom jumlah suara tidak sah. kemudian kpps membetulkan dengan cara mentine x dan menuliskan angka yang benar. namun tidak mencatatnya dalam c kejadian khusus dan atau keberatan kwk gelap laren tabel bagian terdapat kesalahan tulis pada kolom jumlah pemilih laki laki perempuan dan jumlah lakilaki kolom laki laki perempuan dan jumlah laki lakitcc. kolom jumlah keseluruhan pemilih laki laki dpt#dp ph4 terdapat kekeliruan coretan pada kotak tiga (jumlah keseluruhan pemilih laki laki adalah kpps tidak sengaja mencoret angka (nol) pada kotak tiga dan memberikan pembetulan dan membubuhkan para. tabel bagian kolom jumlah pengguna hak pilih dpt laki laki dan perempuan dan kolom jumlah pengguna hak pilih keseluruhan laki laki dan perempuan (jumlahnya angka puluhan) kotak pertama seharusnya dibilang keliru ditulis angka (nol) kemudian kpps melakukan perbaikan dengan mendiang kotak tersebut namun tidak membubuhkan para tabel kolom jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas adalah (nol) seharusnya semua kotak dibilang, keliru tulis angka (nol) pada kotak tiga, kpps melakukan pembekuan dengan mencoret angka pada kotak tersebut namun tidak membubuhkan para tabel bagian dan kolom rincian jumlah perolehan suara paslon dan kolom jumlah suara tidak sah. terdapat kesalahan penulisan seharusnya jika angka puluhan maka kotak pertama dibilang, jika satuan kotak pertama dan kedua dibilang namun keliru ditulis dengan angka (nol), kpps melakukan pembetulan dengan cara menyilang kotak angka yang keliru namun tidak membubuhkan para laren larent. mojoasem laren terdapat kesalahan tulis dan sudah dibetulkan pada hasil kwk tabel bagian kolom jumlah pengguna hak pilih dpt laki lakikpps tidak membubuhkan para tabel bagian rincian perolehan suara paslonrincian perolehan suara paslon sejumlah kpps tidak membubuhkan para tejoasri laren tabel bagaian jumlah pengguna hak pilih dpt dan keseluruhan laki laki ditulis (jumlahnya angka puluhan) seharusnya untuk kotak pertama dibilang keliru ditulis angka (nol), kpps melakukan pembekuan dengan menyilang angka pada kotak yang keliru dan tidak membubuhkan para, dan tidak ada kejadian khusus tps sumberkerepsumberdaya mantap tidak terjadi pembetulan kesalahan penulisan model hasil salinan, baik yang diterima ppk atau panas, dan tidak ada kejadian khusus tps sumberagungdegreedan atau keberatan kecamatan, dan model hasil tidak ditemukan point yang dimaksud pemohon. guyoksan atau keberatan kecamatan, dan model hasil tidak ditemukan point yang dimaksud pemohon. pule modo dalam model hasil t pembetulan sudah dipakai dan dalam model kejadian khusus saksi paslon tidak keberatantunggang modo dalam model hasil t tidak ditemukan point keberatan tersebut. dalam model kejadian khusus atau keberatan juga tidak mengajukan keberatan oleh paslon gebangangkriklawak nimbang tidak terjadi kesalahan dalam penulisan model hasil berhologram. munungrejomunungrejo nimbang terjadi pembetulan pada data pemilih dan pengguna hak pilih sesuai dengan aturan pembetulan. blimbing paciran dari hasil prospek t kami tidak ada kesalahan dalam penulisan form hasil kwk. blimbing paciran dalam aduan t pemohon terdapat kesalahan terhadap pembetulan koreksi, tapi kpps sudah melakukan pembetulan sesuai prosedur dengan mencoret dan dibubuhi para kpps dan yang belum dilakukan pembetulan dibetulkan pada waktu pleno tingkat kecamatan. blimbingkandangsemangko paciran dalam aduan t pemohon terdapat kesalahan pembetulan koreksi seharusnya diberi garis horizontal dua tapi kpps dalam pembetulan diberi garis dua vertikal dan sudah dibubuhi para serta tidak merubah hasil perolehan suara paslon. kandangsemangko paciran dalam aduan pemohon terdapat kesalahan pembetulan koreksi (data pemilih) seharusnya dicoret garis horisontal dua namun oleh kpps ditipu, tapi semua tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing masing paslon. kanji paciran dari hasil prospek t kami tidak ada kesalahan dalam penulisan form model hasi kwk. kanji paciran dalam data pemilih disabilitas seharusnya dibilang oleh kpps tapi dibohongi karena dan jumlah sendangagung paciran dalam jumlah perolehan suara paslon seharusnya ditulis x tapi oleh kpps ditulis dan tidak mempengaruhi hasil perolehan masing masing paslon serta semua saksi bertanda tangan form model hasil kwk. sidokelar paciran dalam form model| hasil kwk, pengguna hak pilih seharusnya diberi tanda x namun kpps pada awalnya diisi angka tapi sudah dibenarkan dan tidak mempengaruhi hasil oos (pucuk nan ova |wnguneran pucuk par perolehan suara masing masing paslon. sumurgayam paciran dalam form model| hasil kwk, data perolehan suara paslon harusnya diisi satu digit angkat, tapi oleh kpps diisi dua digit angka, tapi dalam jumlah terbilang sudah benar. weru paciran dari hasil prospek t kami tidak ada kesalahan dalam penulisan form model hasil kwkkwkwajar pucuk terjadi kesalah t penulisan pada model hasil, yang kemudian benarkan dengan cara step. akan tetapi secara umum tidak mempengaruhi hasil perolehan suara, yang mana kesalahan tersebut murni kesalahan yang tidak disengaja oleh kppspasarlegisidokumpulbudi sambeng tidak diketemukan adanya coretan type x pada model hasil kwk, dan tidak adanya, kejadian khusus maupun keberatan saksi baik pada rapat pleno tps maupun ppk. dermolemahbang sarirejo terjadi salah tulis pada tanggal di| model hasil salinan kwk yang semula ditulis dengan angka, kemudian tipe untuk pembetulan tulis dengan menggunakan huruf. kesalahan tulis pada nama saksi paslon nomor ada 2orang saksi, an. bukhari, an. habib. model hasil salinan awalnya tertulis an. habib, kemudian ganti dengan menggunakan tipe dengan nama bukhari. karena yang tertulis dimana atas nama bukhari. bagelutiputip, jadi tidak ditulis dalam form model kejadian khusus. sekarsekarsudah tulis dalam model kejadian khusus. (sudah diselesaikan ditingkat kecamatan). takerharjo solokuro pada model hasil, tidak terdapat perbaikan berupa step tipe. sedangkan dalam hasil salinan, kpps juga tidak merasa pernah memperbaiki menggunakan step tipe. telur solokuro pada saat penyalinan model hasi kwk kedalam model hasil salinan, terdapat kertas model hasil salinan yang harus diisi oleh kpps. pada saat itu, ketua kpps membagi penulisan model hasil salinan yakni dilakukan oleh kpps dan kpps dengan pengawasan ketua kpps. namun, kpps tidak teliti dalam pendiriannya, sehingga pada bagian data pemilih, poin jumlah pemilih a1#a24a3) diberi tanda silang semua. karena tidak membaca dengan teliti peruntukan kolom isiannya. jadi, digunakanlah step tipe untuk memperbaiki karena bilangan tersebut. pemahaman kpps yang tidak boleh step adalah hasil saja, sehingga hasil salinan diperbaiki dengan menggunakan step tipe. jadi ini murni ketidaksengajaan dari kpps akibat kurangnya pemahaman dan ketelitian, sehingga diperbaiki dengan menggunakan step tipe sesuai hasil jumlah pemilih dalam dpt dengan rincian laki laki perempuan jumlah karena tidak ada pemilih ph, serta tidak adanya tb. beringin sugi memang terdapat t coretan model| hasil dan model hasil salinan dan sudah selesaikan pada waktu rapat pleno kecamatan dengan saksikan saksi dan panwascam tetapi tidak masuk model kejadian khusus kecamatan. germangondang lorc.banjarese sukodadi bahwa terjadi kesalahan penulisan model hasil kwk yang seharusnya kolom disabilitas yang dilakukan pengilangan oleh kpps tetapi kpps tidak melakukan pengilangan tersebut. baturetno sukodadi terjadi kesalahan penulisan pada model hasil salinan kwk pada kolom iv.d kolom namun setelah dicocokkan pada hasil dari unggahan rekap tidak ada kesalahan. gedangan sukodadi pada gugatan t pemohon desa gedangan tps disebutkan dayanya kesalahan penulisan,tetapi setelah dilakukan pengecekan pada model hasil dari unggahan sikap serta model hasil salinan tidak ditemukan kesalahan penulisan. kadungrembug sukodadi setelah dilakukan pengecekan pada model hasil salinan memang terjadi kesalahan penulisan dan oleh kpps tipe serta dibetulkan tetapi kpps tidak dipakai. sidogembul sukodadi terjadi kesalahan t penulisan pada model hasil pada kolom disabilitas,yang mana semestinya tertulis disabilitas laki laki tetapi pada model hasil tidak tertulis. siwalanrejo sukodadi pada tps desa| siwalanrejo setan dilakukan pengecekan dari model hasil kwk dan model hasil salinan kwk terjadi kesalahan penulisan kolom pengguna hak pilih perempuan yang seharusnya tertulis sugihrejo sukodadi pada tps desa sugihrejo tidak dituliskannya pemilih disabilitas baik pada model hasil maupun model salinan hasil. sugihrejo sukodadi pada tps desa| sugihrejo banyaknya coretan pada model hasil disebabkan karena adanya surat suara yang tertutup kertas belum dihitung tetapi suda dijumlahkan keseluruhan,sehinga waktu ditemukannya surat suara yang tertutup tersebut. dilakukan penghitungan kembali dan hasilnya tambakan masing masing suai dengan kebolehannya. sukodadi sukodadi pada tps desa| sukodadi memang terdapat kesalahan penulisan oleh kpps baik pada model hasil kwk maupun model hasil salinan kwk, melainkan suda dibetulkan dan suda para oleh kpps. plumpang sukodadi pada tps desa| penumpang terdapat kesalahan penulisan pada model hasil pada kolom jumlah penguna hak pilih yang mana tertulis seharusnya sukolilo sukodadi bahwasanya dalam penulisan model hasil kolom yang seharusnya isi jumlah pengguna hal pilih yakni laki laki perempuan jumlah namun terjadi kesalahan dengan dengan isi data data pemilih tetap. dan kesalahan penulisan pengguna hal pilih yang seharusnya sama dengan surat suara sah tidak sah dan surat suara yang digunakanpedro subframe terjadi pembetulan kesalahan penulisan kolom pengguna (rataan arsene dao |oom esa oa one |rentan arsene dalam esa cos oos patahan arsene date|bakalanpule tidung dalam model model hasil kwk memang terdapat pembetulan dengan cara di tipe tapi tidak dipakai oleh ketua kpps. balongwangi tidung dalam model model|balongwangi tidujatirogo tidutipucoret, namun belum diberikan para oleh ketua kpps. takeranklatiputatkumpul turi setelah kita cermati t permasalahan tersebut, ternyata model hasil salinan kwk yang ada tidak semuanya terdapat koreksi tipe,hasil kwk. putatkumpul turi setelah kita cermati t permasalahan tersebut, ternyata hasil salinan kwk ada tidak semuanya terdapat koreksi tipesumberdaya mantap terjadi pembetulan penulisan kolom pengguna surat suara yang keliru color, tidak membubuhi para,dan telah dituangkan dalam model kejadian khusus. babat babat kesalahan format t penulisan yang seharusnya menggunakan angka tulis dengan tanda silang padakolom salinan jumlah perolehan suara. belahan babat kesalahan format t penulisan yang seharusnya menggunakan silang ditulis dengan angka pada kolom salinan jumlah perolehan suara. latihan babat hasil prospek model hasil kwk s1. penulisan hasil pada kolom uraian ditulis luar kolom. brondong brondong dalam model hasil t kwk memang terdapat pembetulan dengan cara di tipe tapi tidak dipakai oleh ketua kpps. brondong brondobrondong brondong dalam modeltipu sidomukti brondosumberagung brondong dalam model hasil tpucangtelu kalitengah pelanggaran tata cara pembetulan koreksi oleh kpps pada saat pungut hitung. kesalahan perbaikan tata cara pembetulan atau koreksi oleh kpps pada tps cantumkan oleh pemohon tersebut memang benar adanya yang mana perbaikan pada model hasil kwk menggunakan tipe x lembar dan lembar model hasil, yang mana perbaikan tersebut seharusnya dicoret dan dipakai pada model hasil lampiran pertama jumlah pengguna hak pilih tepatnya kolom jumlah laki laki dalam hal ini memang kelalaian kpps menggunakan tipe x ingin membetulkan angka yang salah, angka tersebut awalnya anggara dan dirubah menjadi angka menjadi dan pada lampiran dua model hasil perolehan hasil suara pada kolom paslon baris ada kesalahan penulisan yang tipe yang awalnya angka tersebut adalah dan dirubah menjadi menjadi sesuai pada hitungan huruf tepi atau pagar. dalam hal kesalahan ini memang muni kesalahan yang tidak disengaja oleh kpps dan tidak ada unsur menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. dalam hal ini tidak ada sanggahan dari saksi pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan. sukodono kembangbahu tidak diketemukan adanya coretan type x pada model hasil kwk, hasil prospek model hasil kwk kesalahan pembetulan hanya terdapat pada model hasil salinan kwk, sudah diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dengan para saksi dan panwascam. lambang madura pembetulan model t hasi kwk ketika proses rekapitulasi tps dengan cara memberikan garis horizontal dan menuliskan angka hasil pembetulan kemudian dipakai tetapi tidak menuliskannya dalam kejadian khusus. rumpun madura kesalahan penulisan model hasil kwk pada jumlah pemilih disabilitas ketika proses rekapitulasi tps (kolomnya dibilang) padahal ada pemilih disabilitas perempuan. sehingga dilakukan pembenaran dengan cara hapus (tipe) tinta penghapus dan diisi dengan angka sesuai dpt. semua saksi tps tanda tangan tanpa ada keberatan. kalurahan madura pembetulan pada poin jumlah pengguna hak pilih dalam kolom aliran menggunakan step yang awalnya ditulis menjadi sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. ketua kpps tidak menuliskannya dalam kejadian khusus. semua saksi menandatangani model hasil dan model hasil salinan. pangean madura hasil prospek model hasil kwk, tidak ada kesalahan dalam penulisan model hasil kwk dan model hasil salinan kwk. pada saat rekapitulasi tps tidak ada keberatan dari semua saksi dan pengawas tps sendangagung paciran membuktikan masalah pembetulan selesai dilaksanakan kpps sidorejowonokromo tidung dalam model hasilbahwa berkaitan dengan penjelasan memohon atas menunjukkan pembetulan (koreksi) dengan tip ex telah dibubuhi para oleh ketua kpps, dan hanya sebagian kecil yang tidak dibubuhi para oleh kpps, namun atas pembetulan tersebut telah diketahui dan disaksikan oleh seluruh saksi pasangan calon dan pengawas tps. maka terhadap pembetulan (koreksi) yang tip dan tidak dibubuhi para oleh ketua kpps merupakan kelalaian petugas kpps, dan bukan semata mata untuk kepentingan salah satu pasangan calon, dan beberapa pembetulan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme telah diatur dalam peraturan kpu nomor tahun terhadap pembetulan yang tidak dibubuhi para oleh kpps, faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno tingkat kecamatan (ppk), dan pembetulan tersebut tidak merubah hasil perolehan suara masing masing pasangan calon, karena perolehan suara masing masing pasangan calon tidak berubah dan tetap konsisten. maka oleh karenanya, tidak bisa kemudian dalam perkara guo memaksa mahkamah untuk menyelesaikan terhadap permasalahan pembetulan yang tidak dipakai oleh kpps dan faktanya telah diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat pps, sehinggabahwa pemohon mengalikan pada angka halaman halaman permohonan guo, terkait dengan pelanggaran tata cara kesayang tertulis model hasil salinan kwk sejumlah (dua puluh tiga) tps atau ketidaksesuaian data yang berkaitan dengan: penjumlahan surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. tidak ada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih yang keliru color. tidak ada jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara cadangan. tidak ada jumlah surat suara yang digunakan. tidak ada jumlah pengguna hak pilih, laki laki dan perempuan bahwa terhadap dalil permohonan pemohon guo, maka memohon menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalil permohonan guo atas merupakan varian dari permasalahan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi dalam formulir model hasil salinan kwk yang terjadi tps. kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi bukan dalam kategori pelanggaran yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada undang undang nomor tahun karena kesalahan penjumlahan merupakan teknis administrasi pemilihan yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara pembetulan terhadap data administrasi yang salah dalam penjumlahan, dan tidak perlu dibawa dan diselesaikan mahkamah konstitusi. kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi luar data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka tidak serta merta mengindikasikan kesalahan dalam penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana dicatat pada formulir model hasil kwk dari setiap tps, formulir model hasil salinan kwk, formulir hasil kecamatan kwk dan formulir model hasil kabupaten kota. bahwa seandainya terjadi kesalahan penjumlahan yang dilakukan kpps, maka saksi pasangan calon dan pengawas tps memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kesalahan penulisan atau penjumlahan dimaksud, dan jika keberatan saksi pasangan calon atau pengawas tps diterima, maka seketika itu kpps melakukan pembetulan, sebagaimana ketentuanmengajukan keberatan merupakan hak saksi pasangan calon dan pengawas tps yang diberikan oleh peraturan perundang undangan, dan ketika hak tersebut tidak digunakan, maka dianggap saksi tidak menggunakan haknya, dan dianggap saksi pasangan calon menerima seluruh hasil penghitungan suara yang telah tertuang dalam formulir model hasil salinan kwk. bahwa dalil permohonan pemohon guo tidak pernah mendalilkan berkaitan dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka secara substansi seandainya terjadi kesalahan penjumlahan data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara sepanjang tidak berkaitan dengan data perolehan suara masing masing pasangan calon, maka tidak akan mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon.. bahwa berkenaan dengan kesalahan penjumlahan data administrasi yang terdapat formulir model hasil salinan kwk (dua puluh tiga) tps telah dilakukan pencernaan dan so2|oo |wnteswnanaon |sambeng jasa) pan sos (watesmnawaun |samsung dao damn soo ooe (watesmmawaun sambeng des foam pan |oos (wateswnawaun |samsung desa zen ooe |(wateswnawaun |samsung dae ara dara pan soo (wateamvanaun samsung da) esa aa sausage jam) esa as woo pengecekan didasarkan pada formulir model hasil kwk dan formulir model hasil kecamatan kwk, diperoleh fakta sebagai berikut: (dikelompokan sesuai dengan dalil pemohon yang sejenis): data pemohon kecamatan desa kelurahan keterangan apo2 los baso jumlah surat suara yang gunakan tidak terdapat brondong sumberagung sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih jumlah surat suara yang gunakan tidak kembangbahu randubener sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih tidak kembangbahu sukodono sesuai dengan terdapat surat suara terpakai jumlah surat suara yang gunakan tidak lamongan rancangkencono sesal dengan jumlah pengguna hak pilih jumlah surat suara yang tidak gunakan tidak terpakai, termasuk modo sambungrejo sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih l p tidak sesuai dengan sugi gondang lor jumlah surat suara yang gunakan penjumlahan pengguna hak sugi kalitengah pilih l p dak sesuai dengan jumlah surat suara yang gunakan penjumlahan pengguna hak pilih l p tidak turi turi sesuai dengan jumlah surat suara yang gunakan model hasil kec surat kecamatan desa kelurahan |"? jml surat jml suara pengguna lag pengguna yang hak pilih digunakan hak pilih bei |kemmcamu jamowewes ase| amal otonom amomerncoro penjelasan memohon: tps desa sumberagung, kecamatan brondong: total jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilih sejumlah dan ditambah pemilih orang, maka total pengguna hak pilih pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan ada selisih suara yang belum jelas. setelah dicermati telah terjadi kesalahan tulis berupa perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan. kpps menulis pengguna hak pilih berjumlah karena jumlah data pemilih ditulis dengan rincian jumlah pemilih laki laki ditulis dan pemilih perempuan ditulis penambahan ini terjadi karena pemilih dimasukkan dalam jumlah keseluruhan data pengguna hak pilih dan ditulis kembali dalam kolom pemilih tb, dimana jumlah dpt laki laki dan perempuan sehingga jumlah pemilih dpt ditambah pemilih orang, menjadi pemilih. pada saat rapat pleno rekapitulasi ppk telah dilakukan pembetulan, sehingga jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilih sejumlah ditambah pemilih sejumlah orang, sehingga menjadi pemilih, sedangkan jumlah suara yang digunakan sejumlah surat suara, sehingga tidak ada kesalahan penjumlahan, tetapi salah menempatkan data. tps desa randubener, kecamatan kembangbahu: terjadi kesalahan penjumlahan dalam memasukkan jumlah data pengguna hak pilih, dan terkait kesalahan penjumlahan sudah dilakukan pembetulan pada saat pleno tingkat kecamatan ppk) dengan mengecek dokumentasi daftar hadir tps, sehingga permasalahan kesalahan penjumlahan tersebut sudah dinyatakan selesai. tps desa sukodono, kecamatan kembangbahu: setelah memohon melakukan pengecekan dalam formulir model hasil kwk sudah sesuai dan tidak ada kesalahan penjumlahan antara jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan. kesalahan sejumlah tersebut hanya terdapat pada model hasil salinan kwk milik saksi pemohon, dan sudah diklarifikasi dan diselesaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk), karena data formulir model hasil salinan kwk yang dimiliki oleh pengawas tps pkd adalah sama dengan model hasil kwk. tps desa rancangkencono, kecamatan lamongan: terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. hal tersebut sudah dilakukan pembetulan dan diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan ppk) dan sudah dituangkan dalam formulir model hasil kecamatan kwk dan model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. tps desa sambungrejo, kecamatan mododalil yang disebutkan oleh paslon nomor dan jumlah surat suara yang digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara dan suara cadangan sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih. tps desa gondang lor, kecamatan sugi: setelah memohon melakukan pencemaran dan pengecekan dalam formulir model hasil kwk tidak ada kesalahan penjumlahan antara pengguna hak pilih l p dengan jumlah surat suara yang digunakan. terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan hanya ada formulir model hasil salinan kwk milik saksi pemohon, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) terkait dengan permasalahan tersebut sudah sampaikan dan sudah selesai tingkat kecamatan. tps desa kalitengah, kecamatan sugi: setelah memohon melakukan pencernaan dan pengecekan dalam formulir model hasil kwk tidak ada kesalahan penjumlahan tps desa kalitengah, kecamatan sugi, sebagaimana yang didalilkan pemohon. tps desa turi, kecamatan turikesalahan penjumlahan antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat ppk, terhadap formulir model hasil salinan kwk milik saksi pemohon yang berbeda, karena setelah dilakukan verifikasi fisik antara formulir model hasil kwk dengan formulir model hasil salinan kwk milik saksi pemohon dan milik pengawas tps pkd, hanya formulir model hasil salinan kwk milik saksi pemohon yang berbeda, sehingga jika berbeda, maka ppk menggunakan data yang tercantum dalam formulir model hasilkesimpulan memohon: bahwa seluruh dalil pemohon atas yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam formulir model hasil kwk dan dokumen formulir model hasil salinan kwk milik pengawas tps. bahwa kesalahan penjumlahan data administrasi yang ada formulir model hasil salinan kwk sudah dilakukan pembetulan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk. bahwa formulir model hasil salinan kwk milik pemohon tidak sama dengan formulir model hasil kwk dan formulir model hasil salinan kwk milik pengawas tps pkd, dan jika terjadi perbedaan antara formulir model hasil salinan kwk, maka ppk menggunakan data yang tercantum dalam formulir model hasil kwk. (vide peraturan kpu nomor tahun desa ah2 pa. tidak terdapat jumlah surat suara yang kembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color, tidak ada jumlah deket rejosari surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang gunakan jumlah surat suara yang tidak gunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak susu dengan deket gedung penjumlahan surat suara gunakan dengan jumlah surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan tidak terdapat jumlah surat suara yang gunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat glagah panggang suara cadangan dan jumlah surat suara yang kembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color tidak terdapat jumlah surat suara yang gunakan tidak terpakai, termasuk sisa mantap sidomulyo suratsuaracadangan dan jumlah surat suara yang kembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color jumlah surat suara yang tidak gunakan atau tidak terpakai termasuk surat pucuk warukulon suara cadangan tambah dengan surat suara gunakan tidak sesuai dengan surat suara terima termasuk cadangan jumlah surat suara yang tidak gunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan tidak sesuai dengan pucuk tanggungan penjumlahan surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan dengan jumlah surat suara yang gunakan model c.hasil kwk model d.hasil kecamatan kwk penggunaan surat suara penggunaan surat suara sura sura kti sura surat sura surat kaca desa suara suar sura suara suar sura mata keluar suar suar suar suar ahan kembar tidak kembar tidak liter ikan daun yang liter ikan daun yang ima salah akan nigin ima4# salah akan cada blo akan sada colo akan ngan cada ngan cada ngan ngan aaa deket reos kedua a88 laga pang ang mantu sidomi o|p uly waduk pucuk uto tangga pucuk ganformulir model hasil kecamatan kwk, maka diperoleh fakta tidak ada kesalahan penjumlahan data penggunaan surat suara dengan data jumlah surat suara yang digunakan, karena data penggunaan surat suara merupakan data yang terdiri dari jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, surat suara yang tidak digunakan, surat suara yang keliru color dan surat suara yang digunakan, karena data penggunaan surat suara belum tentu digunakan. bahwa pada prinsipnya memohon terkait data penggunaan surat surat lebih memfokuskan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih harus dalam posisi yang sama jumlahnya, dan hasil pencernaan dan pengecekan yang dilakukan memohon hasilnya sama. model d.hasil model c.hasil kecamatan: kwk kwk kecaman dab veteran pilih pilih gaul saja parts poo tidak tenda pat jumlah madura taji g9og peng una hak pilih tidak tenda pat jumlah paci sendang ran agung pence una hak pilih jumlah peng mining una tidung rejo yak a49 pilih tidak ada jumlah peng monokrom una tidung pilih tidak addiperoleh fakta bahwa telah tercatat jumlah pengguna hak pilih, baik jumlah pemilih dpt yang menggunakan hak pilih, pemilih dan pemilih tb. bahwa tps desa sendang agung, kecamatan paciran, jumlah dpt yang menggunakan hak pilih sejumlah ditambah pemilih laki laki pemilih dan pemilih perempuan pemilih, sehingga total pengguna hak pilih pemilih. terkait dengan itu kpps tidak menulis jumlah pengguna hak pilih dan namun kpps telah menulis jumlah pengguna hak pilih sejumlah pemilih, dan hal itu sudah diperbaiki formulir model hasil kecamatan kwk, kecamatan paciran, jumlah dan sehingga total pengguna hak pilih pemilih, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penjumlahan. bahwa tps desa guminingrejo, kecamatan tidung, kpps tidak menulis jumlah pengguna hak pilih dan total pengguna hak pilihnya, namun dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk telah diperbaiki dengan mengisi jumlah pengguna hak pilih dan sehingga total pengguna hak pilih laki laki dan perempuan sejumlah pemilih. bahwa terhadap tidak ada jumlah pemilih laki laki dan perempuan dalam formulir model hasil salinan kwk sebagaimana didalilkan pemohon, namun dalam jumlah pengguna hak pilihnya telah tercatat, namun kpps tidak mencatat jumlah pengguna hak pilih laki laki dan perempuan. namun dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk telah dilakukan pembetulan dengan mencatat jumlah pengguna hak pilih laki laki dan perempuan yang tertuang dalam formulir model hasil kecamatan kwk, dan terhadap kondisi seperti itu tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon data pemohon model d.hasil model c.hasil kwk peroleh peroleh kecaman .desa veteran surat han surat han tan keluar gan suara suara suara suara han yang sah yang sah digunakan dan digna dan tidak kan tidak sah sah sha pas basis poo jumlah surat suara yang gunakan tidak sesuai suara dengan selor pagi. peroleh han suara sah dan tidak sah jumlah surat suara yang turi geger gunakan tidak sesuai dengan hasil tambakmenjang sarirejo sal bobo poo lo) peroleh han suara sah dan tidak sahselor, kecamatan subframe dan tps desa geger, kecamatan turi, diperoleh fakta bahwa jumlah surat suara yang digunakan sama jumlahnya dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah. jadi perolehan suara masing masing pasangan calon tidak ada yang berubah antara surat suara yang digunakan dengan data suara sah dan tidak sah. bahwa berdasarkan tabel memohon atas, maka jumlah surat suara yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah data suara sah dan tidak, sehingga dalil pemohon adalah tidak benar. data pemohon model c.hasil kwk model d:hasil kecamatan: kti desa data surat suara sah data surat suara sah kecam kepura dan tidak sah dan tidak sah atan ngan han suara suara suara suara sah tidak jumlah say tidak jumlah sah sah spa pasa jul sua t|dasar patih (sam terdapat tida ses uai penjelasan memohon: bahwa berdasarkan tabel memohon atas merupalatihan, kecamatan babat, diperoleh fakta bahwa jumlah suara sah sudah sesuai. bahwa data dalam formulir model hasil kwk dan model hasil kecamatan kwk tercatat jumlah suara sah sejumlah suara sah, maka oleh karenanya dalil permohonan pemohon adalah tidak benar. kwk kecamatan kwk kecaman enda veteran buk asa semen (on diwakili pilih pisau sbs bas jap terjadi mantap sumber penjualan terdapat han disabilitas penjelasan memohon: bahwa berdasarkan hasil pencernaan dan pengecekan yang tertuang dalam tabel memohon terkait dengan terjadi kesalahan penjumlahan disabilitas, berdasarkan formulir model hasil kwk dan model hasil kecamatan kwk tps desa mantap, kecamatan sumberdaya, telah diperoleh fakta bahwa jumlah pemilih disabilitas sejumlah pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah pemilih dan bukan pemilih, maka dalil permohonan pemohon adalah tidak benar. model hasil pon pasangan calon calon a12 saja bls poo jumlah terap peroleh paci ran sumur han sal cal 20l suara pada paslon penjelasan memohon: bahwa pemohon mendalilkan jumlah terdapat perolehan suara pada paslon dalil guo tidak jelas, namun berdasarsumurgayam, kecamatan paciran, diperoleh fakta bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon tetap sama antara formulir model hasi kwk dengan formulir model hasil kecamatan kwk, dan tidak ada perubahan, maka dalil permohonan pemohon adalah tidak benar. bahwa terhadap, telah tertuang dalam bukti sampai dengan bukti bahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman permohonan guo terkait dengan pelanggaran tata cara kesalahan penjumyang terjadi tps, maka memohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil permohonan guo pada prinsipnya sama dengan dalil permohonan yang lain, maka jawaban memohon masih tetap sama berkenaan dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, yang penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur dan mekanisme perbaikan atau pembetulan administrasi, karena tidak mungkin permasalahan teknis administrasi harus diselesaikan melalui prosedur dan mekanisme ketentuan pidana. bahwa menurut memohon, dalil permohonan pemohon guo tidak dalam kualifikasi pelanggaran, karena jika dalam kualifikasi pelanggaran, maka peraturan perundang undangan akan menentukan tindak lanjut sanksi dari peristiwa pelanggaran dimaksud, sebagai contoaka tindak lanjut peristiwa itu telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan dalam kualifikasi keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. sedangkan terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi kesalahan penulisan yangprosedur dan mekanismenya adalah perbaikan administrasi dengan cara pembetulan angka atau kata yang salah dibetulkan sesuai dengan angka atau kata yang benar. (vide huruf peraturan kpu nomor tahun dan tidak perlu harus dilakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang. bahwa dalam hal kesalahan penulisan atau penjumlahan terjadi pada forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara terkait dengtingkat ppk, maka prosedur dan mekanisme dilakukan pembetulan oleh ppk, sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi: . bahwa berkaitan dengan dalil permohonan guo terkait dengan kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, menurut memohon tidak ada satu regulasi pun yang mengklasifikasikan kesalahan penulisan atau penjumlahdalam kualifikasi keadaan yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. maka oleh karenanya, kesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi pemilihan belum tentu dalam kualifikasi pelanggaran administrasi, nah inilah yang tidak dipahami oleh pemohon terkait pemahaman kualifikasi pelanggaran pemilihan. bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai kesalahan penjumlahan data pengguna hak pilih yang tidak sama dengan jumlah pengguna hak pilih laki laki dan perempuan sebagaimana dalam formulir model hasil salinan kwk (empat) tps, maka setelah memohon melakukan pencernaan terhadap formulir model hasil kwk dengan formulir model hasil kecamatan kwk tidak ditemukan kesalahan penjumlahan, dan diperoleh fakta sebagai berikut: keramat desa veteran keluar gan penggunaan pengguna hak pilih jml saja jas boh terjadi bei penjual ahan pada pengguna hak pilih l p semesta terjadi kesalah penjual ahan pada among sendang pengen po23 days (a57 hak pilih l p semesta terjadi kesalah penjual ahan pada paciran paciran pengguna hak pilih l p semesta terjadi kesalah penjual ahan skoda sumber pada pengguna p925 hak pilih l p semestkaleng, kecamatan kedungpring, tps desa sendangrejo, kecamatan lamongan, tps desa paciran, kecamatan paciran dan tps desa sumbersari, kecamatan sukodadi, diperoleh fakta bahwa tidak terdapat kesalahan sejumlah pada pengguna hak pilih laki laki dan perempuan sebagaimana yang didalilkan pemohon. jadi, data yang dimiliki pemohon yang salah dalam menuliskan data dalam pokok permohonan, karena jika terjadi perbedaan data administrasi, maka yang menjadi rujukannya adalah dengan menggunakan formulir model hasi kwk dan bukan menggunakan formulir model hasil salinanbahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman permohonan guo, terkait dengan pelanggaran pembukaan kotak suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun yang bertentangan dengan pkpu bahwa secara spesifik pemohon mendalilkan terjadi pembukaan kotak suara tps desa mojo asri, kecamatan kalitengah dan dilakukan revisi perbaikan hasil perolehan luar forum resmi yang dilakukan oleh pps mojo asri, kecamatan kalitengah, maka memohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa seandainya dalil permohonan pemohon benar adanya, maka atas penelitian dan pemeriksaan panas kecamatan atau bawaslu kabupaten lamongan akan direkomendasikan pemungutan suara ulang. namun, sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten lamongan tidak ada rekomendasi dari bawaslu kabupaten lamongan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. bahwa berkenaan dengan pembukaan kotak suara tps desa mojo asri, kecamatan kalitengah, telah ditangani oleh bawaslu kabupaten lamongan dan terkait dengan pembukaan kotak suara dimaksud dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka tidak dapat ditindaklanjuti. bahwa dalam perspektif signifikansi mempengaruhi penentuan perolehan suara terbanyak, maka terkait dengan kejadian pembukaan kotak suara (satu) tps, tps mojo asri, kecamatan kalitengah, tidak layak untuk dipertimbangkan, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xvi tanggal agustus khususnya dalam paragraf menyatakan: . namun demikian, setelah mahkamah perhitungan dengan sebahwa pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran administrasi, maka berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun(satu) atau lebih keadaan, sebagai berikut. artinya, pemungutan suara ulang dapat dilakukan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panas kecamatan, yang dilakukan melalui proses laporan atau temuan dan dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran dalam bentuk kajian. bahwajika penanganan pelanggaran dilaporkan kepada pengawas tps atau pengawas kelurahan desa pkd), maka diteruskan kepada panas kecamatan, sebagaimana ketentuan dalam dan peraturan bawaslu nomor tahun yang berbunyi: penanganan dugaan pelanggaran oleh bawaslu kelurahan desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan meneruskan kepada bawaslu kecamatan . penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas tps sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan meneruskan kepada bawaslu kecamatan melalui bawaslu kelurahan desa . bahwa terkait dengan dalil permohonan guo, bawaslu kabupaten lamongan telah merekomendasikan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan surat rekomendasi bawaslu kabupaten lamongan nomor jl hko1. x11 tanggal desember terhadap tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten lamongan tersebut, memohon menerbitkan berita acara nomor pl. ba kpu kab il tentang tindak lanjut rekomendasi bawaslu kabupaten lamongan, desember untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang. berkenaan dengan hasil penghitungan surat suara ulang tps desa mojo asri pada tanggal desember tidak ada perubahan data administrasi, termasuk jumlah surat suara yang digunakan, dan perolehan suara masing masing pasangan calon. jadi, meskipun dilakukan penghitungan surat suara ulang tps desa mojo asri, kecamatan kalitengah, hasilnya tetap sama, baik data administrasi maupun perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman permohonan guo terkait dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan tingkat kecamatansaksi pemohon rapat pleno ppk kecamatan kedungpring tidak diperbolehkan mencatat keberatan pada model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk oleh ppk kedungpring, serta rekapitulasi dilakukan (dua) tempat yang berbeda yang dilakukan secara bersamaan, maka memohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa ppk kedungpring telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun sehingga tidak benar jika ppk melarang saksi pemohon untuk mencatat keberatan pada formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk. namun yang terjadi adalah ketika rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) ditutup, maka semua berkas, baik dan formulir model daftar hadir kecamatan kwk telah dimasukkan dalam kotak suara dan disegel dengan kabel ties pada kotak suara dan segera dikirim kpu kabupaten lamongan. setelah sampai kantor kpu lamongan, tim pasangan calon cast pemohon mendatangi ppk kedungpring kantor kpu kabupaten lamongan untuk menandatangani formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk. maka oleh karena rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk sudah selesai dilakukan, maka ppk menolak memberikan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk yang sudah dimasukkan kotak suara. (vide peraturan kpu nomor tahun bahwa tidak benar jika ppk kedungpring melarang saksi pemohon untuk mencatat dalam formulir model kejadian khusus dan keberatan kecamatan kwk, karena keberatan saksi pasangan calon adalah hak yang diberikan oleh peraturan perundang undangan, dan disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk. suguhan solokuro bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon mengenai rekapitulasi dilakukan (dua) tempat yang berbeda, dilakukan secara bersamaan. bahwa dalam perspektif peraturan perundang undangan rekapitulasi tingkat ppk dapat dilakukan paling banyak (empat) kelompok, sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun berbunyi . bahwa berdasarkan ketentuan atas, rekapitulasi lebih dari satu tempat (kelompok) diperbolehkan dengan mempertimbangkan jumlah tps. fakta telah membuktikan bahwa ppk kedungpring dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya dilaksanakan dalam satu tempat, meskipun jumlah tps nya sejumlah tps. jadi, dalil pemohon dimaksud adalah tidak benar. bahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman permohonan guo terkait dengan pelanggaran antara lain:pada kecamatan nimbang, kecamatan paciran, kecamatan pucuk, kecamatan sukodadi, dan kecamatan deket. bahwa terhadap dalil pemohon guo, memohon menolak dengan tegas dalil permohonan guo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut: bahwa berkenaan dengan dalil pemohon guo, yang secara substansi merupakan varian permasalahan yang berkaitan dengan teknis administrasi, maka jawaban dan tanggapan memohon masih tetap sama seperti jawaban dan tanggapan memohon sebagaimana tertuang atas hanya terkait permasalahan administrasi, dan secara substansi dalil permohonan guo tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa oleh karena kejadiannya pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan, maka terhadap dalil pemohon kecamatan nimbang, kecamatan paciran, kecamatan pucuk, kecamatan sukodadi, dan kecamatan deket, maka memohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa meskipun terdapat beberapa dokumen sebagaimana kondisi yang didalilkan pemohon, namun secara fisik, isi, jumlah, dan jenis perlengkapan pemilihan yang ada dalam kotak suara masih tetap sesuai dengan jenis dan jumlah perlengkapan pemilihan yang dimasukkan dalam kotak suara, dan kotak suara masih tetap dalam kondisi ditembak dengan kabel ties sebagai alat pengaman bahwa kondisi kotak suara dalam keadaan terkunci. bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan dihadiri oleh bawaslu kabupaten lamongan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan sekaligus melakukan penindakan terhadap jalannya rapat pleno yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bahwa dalil permohonan pemohon hanya persoalan yang tidak substansi, karena dalil pemohon tidak berkaitan dengan perolehan suara masing masing pasangan calon dan tidak ada pasangan calon yang dirugikan terkait dengan dalil permohonan. bahwa bawaslu kabupaten lamongan pasti telah memilih dan memilah persoalan mana yang sangat berpengaruh pada perolehan suara atau hanya persoalan administrasi yang sesungguhnya sudah diselesaikan tingkat bawah, baik tps maupun dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk, sehingga tidak perlu mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya. jika bawaslu kabupaten lamongan tidak mengambil tindakan terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon, maka sesungguhnya keberatan itu tidak substansi, dan tidak ada pihak yang dirugikan terkait dengan. bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi terdapat salah satu dokumen hasil rekapitulasi cast formulir model hasil kecamatan kwk tidak dimasukkan kotak suara, yaitu kecamatan pucuk. berkaitan dengan kejadian itu, maka telah diselesaikan dengan cara noprint kembali formulir hasil kecamatan kwk atas saran atau pendapat bawaslu kabupaten lamongan, dan setelah dokumen noprint, maka dipanggil saksi saksi pasangan calon tingkat kecamatan pucuk, dan setelah saksi hadir, dokumen formulir model hasil kecamatan kwk ditandatangani oleh saksi pasangan calon, dan rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan dilanjutkan kembali. model penyelesaian administrasi seperti itulah yang semestinya dipahami oleh pemohon, yang faktanya dalil dalil permohonan pemohon juga telah diselesaikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. bahwa dokumen perlengkapan pemilihan yang ada kotak suara dengan kondisi sebagaimana yang didalilkan pemohon, masih dalam keadaan utuh dan lengkap serta tidak ada satu pun hilang. seandainya terdapat sampul terbuka, robek atau tidak tersegel, tidak mengurangi orisinalitas dokumen dimaksud, karena kondisi kotak suara tertembak kabel ties atau alat pengaman. kondisi perlengkapan pemilihan yang demikian itu, tidak mengindikasikan adanya perubahan perolehan suara masing masing pasangan calon, karena suara masing masing pasangan calon telah terkoneksi menjadi suara telah dicatat dalam formulir model hasil kecamatan kwk, dan bukan ditentukan oleh sampul surat suara yang terbuka dan sobek, tidak tersegel, plastik tidak tersegel, dan kekurangan segel. rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan sebagai tahap akhir dari rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tahapan untuk mereka data yang tercatat dalam formulir model hasil kecamatan kwk, yang juga dimiliki oleh pemohon dan pasangan calon yang lain dan bawaslu kabupaten lamongan untuk seluruh kecamatan wilayah kabupaten lamongan. jadi, yang direkam adalah hasil penghitungan perolehan suara yang tercatat dalam formulir model hasil kecamatan kwk, dan bukan mereka sampul yang terbuka, sobek, tidak tersegel, plastik tidak tersegel atau segelnya kurang. maka dengan demikian,pemohon mendalilkan pada angka halaman dan halaman permohonan guo terkait dengan saksi pemohon dalam rapat pleno kabupaten lamongan tidak menandatangani model hasil kabupaten kota kwk, dengan dalih keberatan permasalahan prinsip dan krusial telah dituangkan dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kwk, tertanggal desember bahwa berkenaan dengan dalil pemohon guo, maka memohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa sudah menjadi kelaziman dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan ppk) ketika sudah diketahui pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, maka saksi pasangan calon yang tidak memperoleh suara terbanyak akan memberikan perintah agar saksinya tidak menandatangani formulir model hasil kecamatan kwk. namun, fakta telah membuktikan bahwa saksi pasangan calon yang lain selain saksi pemohon bersedia menandatangani formulir model hasil kecamatan kwk, dan saksi pemohon yang tidak bersedia menandatangani formulir model hasil kecamatan kwk tidak menghalang halangi proses rekapitulasi tingkat kecamatan (ppk) dan telah dicatat dalam formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, yang selanjutnya dapat diajukan keberatan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kpu kabupaten lamongan. hal itu sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun yang berbunyi:jadi telah jelas, seandainya saksi pasangan calon tidak bersedia tanda tangan, maka formulir model hasil kecamatan kwk ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dan bersedia menandatangani, dan formulir model hasil kecamatan kwk tetap sah dan berlaku. bahwa berkenaan dengan saksi pemohon tidak bersedia menandatangani formulir model hasil kabupaten kota kwk, maka hal itu hak dari saksi pasangan calon, namun saksi pasangan calon nomor urut dan pasangan calon nomor urut bersedia menandatangani formulir model hasil kabupaten kota kwk, maka formulir model hasil kabupaten kota harus tetap dinyatakan sah dan berlaku. bahwa seluruh proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten lamongan telah dihadiri oleh ppk se kabupaten lamongan, seluruh saksi pasangan calon dan bawaslu kabupaten lamongan. dinamika rapat pleno dimana mana adalah sebuah kelaziman dan selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ada pendapat maupun rekomendasi yang disampaikan bawaslu kabupaten lamongan, maka terkait dengan proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten lamongan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bahwa pemohon mendalilkan pada angka dan angka halaman permohonan guo, terkait dengan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada bawaslu kabupaten lamongan. bahwa berkenaan dengan dalil permohonan guo, maka memohon akan menjawab dan menanggapi sebagai berikut: bahwa berkaitan dengan dalil permohonan guo, maka menurut memohon laporan dugaan pelanggaran dan penanganannya merupakan kewenangan bawaslu kabupaten lamongan, maka yang paling berhak untuk menjawab dan menanggapi dalil permohonan guo adalah bawaslu kabupaten lamongan, karena memohon tidak memiliki kewenangan untuk itu. bahwa berkenaan dalil permohonan pemohon guo, saat persidangan mahkamah konstitusi, bawaslu kabupaten lamongan akan diberikan kesempatan sebagai pemberi keterangan terkait polita permohonan pemohon yang berkaitan dengan kewenangan bawaslu kabupaten lamongan. bahwa pemohon mendalilkan pada angka halaman dan halaman permohonan guo terkait dengan tidak menandatangani formulir model hasil kecamatan kwk sebagaimana tertuang dalam model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk yang terjadi pada (dua puluh lima) kecamatan. bahwa terhadap dalil permohonan guo, memohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa berkenaan dengan saksi pemohon tidak menandatangani formulir model hasil kecamatan kwk (duapuluh lima) kecamatan adalah hak dari saksi pemohon, dan tidak menggugurkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah tertuang dalam formulir model hasil kecamatan kwk, dan dapat dituangkan dalam formulir model keberatan kecamatan kwk untuk ditindaklanjuti pada rapat pleno rekapitulasi atasnya cast kpu kabupaten lamongan. bahwa jika terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk, dapat diselesaikan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kpu kabupaten lamongan. bahwa soal keberatan dalam sebuah kontestasi pemilihan adalah sebuah kelaziman dan semua masalah pasti ada ujungnya, dan permasalahan keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon tidak ada sedikitpun yang mempermasalahkan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa sebagai akhir dari jawaban memohon dalam menjawab dan menanggapi dalilkesalahan penulisan atau penjumlahan data administrasi, maka memohon akan menyampaikan pertimbangan hukum putusan mahkamah, sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php.kot xvi tanggal september dalam pertimbangan hukumnya halaman sampai dengan halaman berbunyi:kwk yang menyebabkan perubahan pada perolehan suara padkwk baik data pemilih, pengguna hak pilih, kartu suara yang digunakan dan kartu suara sah dan tidak sah digunakan yang terjadi tps guo tidak beralasan hukum . bahwa oleh karena kedudukan hukum (legal standing) pemohon tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun dan substansisecara substansi pokok permohonan pemohon bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan menghadirinya, maka permohona seluruhnya. alasan dan pertimbangan memohon tersebut sejalan dengtersebut atas, telah secara tegas dan jelas seluruh dalil permohonan pemohon sudah tertuang sebagaimana pertimbangan hukum putusan mahkamah dimaksud, baik terkait dengan kedudukan hukum cast ketentuan undang undang nomor tahun dan substansi materi permohonan pemohon yang mendalilkan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena penanganan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan bawaslu kabupaten lamongan sebagai pranata yang disediakan untuk menyelesaikannya. maka dengan demikian seluruh dalil dalil permohonan pemohon guo telah terbantahkan oleh putusan mahkamah dimaksud, sehingga dalil permohonan pemohon guo tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnya. bahwa selain dalil permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pemohon mendalilkan berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran dugaan keterlibatan aparatur sipil negara asn), camat dan kepala desa tertentu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun pada angka halaman sampai dengan permohonan guo. bahwa terhadap dalil pemohon guo, memohon akan memberikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut: bahwa dengan penguatan struktur kelembagaan dan kewenangan bawaslu sampai dengan pengawas tps merupakan salah satu upaya agar pengawasan penyelenggaran pemilihan (pilkada) berjalan dengan optimal dan mempersempit ruang untukmenjadi polita permohonmenjadi bagian meningkatkan derajat kualitas penyelenggaraan pemilihan. selain itu, dalam pelaksanaan tahapan kampanye dan tahapan lainnya juga sudah jarang untuk dijadikan materi polita permohonan, hal itu menunjukkan penguatan struktur kelembagaan dan kewenangan bawaslu menjadi parameter peningkatan kualitas demokrasi, khususnya penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun kabupaten lamongan. bahwa terkait dengan dalil pemohon yang mendalilkan netralitas dan keterlibatan asn, camat dan kepala desa yang bersifat tsm (terstruktur, sistematis, masif), memohon dan bawaslu kabupaten lamongan telah melakukan upaya pencegahan, antara lain melakukan himbauan dan sosialisasi netralitas asn lingkungan pemerintah kabupaten lamongan. bahwa dalil pemohon terkait dengan keterlibatan asn, camat dan kepala desa adalah merupakan domain kewenangan bawaslu kabupaten lamongan, dan jika berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat tsm mengenai perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya, maka menjadi domain bawaslu provinsi jawa timur untuk menyelesaikan pelanggaran dimaksud. maka, seharusnya pemohon melaporkan terkait dengan netralitas asn, camat dan kepala desa kepada bawaslu kabupaten lamongan, dan bukan dijadikan dalil polita permohonan untuk diajukan mahkamah untuk diperiksa dan diadili. bahwa berkaitan dengan batas batas kewenangan mengadili, mahkamah masih tetap konsisten terkait dengan batas batas kewenangan yang ditentukan oleh undang undang dan terkait dengan pemeriksaan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan hanysekarbagus ora serboosfsuewaa tauco aer salon aauworanun tauco dasa were mesin jeruwetatun (suronaor darat asa raat maros toretatun horor ses jercuwgtaun (suroosor tas sera bener lertometatun suroosor tawon a20 area ber poolemuero isutooor ora mseforafamunow tsuooaor desi res man food foeoanow isurooor pamor ama rasa tan joo (oran isurooaor asa rss tanfomlwouca tsuooor tagore reso oonlewanaas isutooaor paras topan fetompang isucooaor taraf cap ops tanfoossoooemeur suroosor pars psm saw dos (siposewsu isurooaor asa cas7 aon tan food (swataweso isucooor are case ass taolorowawneo tsuooor tawa rem sofaafaameo sword tea eco safaefauomo sword sfomfsuroro isuoosor tampa iso (sasaran isutooaor paras asa rasa lmmmeejamer celebs tajam rajasa tes jee ebonjemaae tanfomfemawamaa neon esa pase tesfonsmomuwar mane resi tesjorjammeo mulo jan eos rss tesfoslumaso mane desa ooafaorosaun arus arora hara. bahwa dalam perspektif undang undang telah membatasi kualifikasi pelanggaran tsm (terstruktur, sistematis dan masif) sepanjang berkaitan dengan pelanggaran administratif yang berkaitan dengan perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya (yang dikenal dengan politik uang), sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun yang berbunyi. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun telah merumuskan pelanggaran yang terjadi secara tsm (terstruktur, sistematis dan masif) hanya terkait dengan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun yaitujadi, dalil pemohon yang mendalilkan keterlibatan asn, camat dan kepala desa yang terjadi secara tsm (terstruktur, sistematis, masif) bukan dalam kualifikasi pelanggaran tsm menurut ketentuan dan undang undang nomor tahun bahwa terkait dengan pemaknaan tsm (terstruktur, sistematis dan masif) telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan undang undang nomor tahu, bukan hany sebagian sebagian. bahwa dalil pemohon guo tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap terkait dalam konstruksi polita permohonannya, khususnya berkaitan dengan konstruksi hukum terstruktur , sistematis dan masif dalam keterlibatan asn, camat dan kepala desa, sehingga menurut memohon, dalil permohonan guo tidak dapat dijadikan landasan dan ruang lingkup sebagai fundamental petani dalam pemeriksaan perkara guo. dalam polita permohonan tidak menjelaskan siapa yang melakukan, dimana dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana caranya serta dampaknya seperti apa terhadap hasil pemilihan, karena hal itu sangat penting sebagai ruang lingkup fundamental petani. namun demikian,yang menjadi kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadili, karena pelanggaran itu menjadi domain kewenangan bawaslu kabupaten lamongan untuk menyelesaikannya, dan jika terbukti terdapat pelanggaran netralitas asn akan direkomendasikan kepada kain komisi aparatur sipil negara) untuk asn, dan bagi camat dan kepala desa direkomendasikan kepada atasannya. maka oleh karenanya, dalil pemohon guo bersifat rusticus non est disputandum, maka tidak layak untuk dipertimbangkan. i. bahwa berkenaan dengan pelanggaran tsm yang didalilkan pemohon tidak pernah diadukan dan dilaporkan kepada bawaslu provinsi jawa timur untuk ditindaklanjuti, karena pelanggaran administratif mengenaibawaslu provinsi jawa timur untuk melakukan pemeriksaan. namun, sampai dengan proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tidak ada pengaduan dan laporan berkaitan dengan pelanggaran administratif yang terjadi secara tsm (terstruktur, sistematis dan masif) kepada bawaslu provinsi jawa timur. bahwa seluruh permohonan pemohon tidak ada satu polita pun yang mendalilkan adanya politik uang ataualil pemoho. bahwa dengan demikian menurut memohon, dalil permohonan guo yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara yang ada tps dengan jumlah surat suara pemilih dpt ditambah sebagai surat suara cadangan, kesalahan penulisan atau penjumlahan data pemilih, data pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara, serta sampul suratyang tidak mempengaruhi penetapan perolehan suara yang menjadi obyek perkara perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. maka terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam formulir model hasil kabupaten kota kwk dharus tetap dinyatakan sah dan berlaku. maka dengan demikian, seluruh dalil permohonan pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak seluruhnyamenetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun yang benar adalah sebagai berikut: urut suara dan dra. siti suwardi dan drs. kh. abdul roof, ag. dra. kartika hindi, m.m, m.hp sa'ibukti fotokopi salinan keputusan kpu kabupaten lamongbukti fotokopi salinanbukti fotokopi jumlah penduduk kabupaten lamongan, sumber dirjen kependudukan dan pencatatan sipil, perihal penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun tanggal desember nomor dukcapil. bukti fotokopi fotokopi model hasil kabupaten kota kwk, tanggal desember bukti fotokopi salinan keputusan kpu lamongan nomor pl. kpt kpu kab tentang penetapan jumlah tps dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun tanggal oktober bukti fotokopi salinan keputusan kpu lamongan nomor256 pl. kpt kpu kab tentang penetapan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tanggal oktober bukti fotokopi berita acara nomor pl. ba kpu kab xi1 tentang tindaklanjut rekomendasi bawaslu kabupaten lamongan tanggal desemberl kwk tps desa belahandatiwangononagungmoropelang kecamatan babat bukti fotokopi model hasi kwk tps desa latihucakwangi kecamatan babat bukti fotokopi model hasil kwk tps desa tritunggal kecamatan babatbengkok kecamatan brondong bukti fotokopi model hasil kwk tps desa bengkok kecamatan brondong bukti fotokopi model hasi kwk tps desa sidomutti kecamatan brondong bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sidomutti2lalapan kecamatan deket bukti fotokopi model hasil kwk tps desa plosobudensidobinangunl kwk tps desa sugihwaras kecamatan deket bukti fotokopi model hasi kwk tps desa tukkerto kecamatan deket bukti fotokopi model hasi kwk tps desa tekkertset kecamatan deket bukti fotokopi model hasi kwk tps desa began kecamatan glagah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa duduklahen logo kwk tps desa soko kecamatan glagah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kangen kecamatan glagah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa kangen kecamatan glagah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa bojoasri kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa bubungan kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa die kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa jelakcaturamongm wakil bupati : bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten lamongan nomor tentangdan laporannya yang menetapkan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan vide bukti bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten lamopemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati lamongan tahun dengan nomor urut vide bukti bahwa pemohon adalah calon bupati dan wakil bupati lamongan tahun yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun berdasarmongan tahun bertanggal desember bukti sebagai berikut tabel daftar perolehan suara masing masing pasangan calon. kelorarum ten foosieaomasun ewen asa tenjoolooo o tiene angsa ara erfoorlsoo toronto asa area tesjorfooo tiene tenor frmenawaatna (mio enam oomemwasine (meme ego trfooawonorsono (mre esa ore tesjoorfamusae tua selesai tanfoofenouane usa car esa anpofssouwae nuansa sejonfan tua some bsboale tafoofean iua ara pesfoofaan tua an gan tasfoofeaun iua tao are temfooofeauan iua esa toe area meopomfamun tua eng terjooaa u res tejo lema uan can res kelamaan jala jala kelamaan yale pin ben tenjoaforaa ua ara tenjoolosea ua nas area terjoafocen ua asa ana keponjeren rasa tespomfoecen tuan sar area tenjoforsea uri kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa jelakcatur kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa sedimen kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kuburanmungil kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pengangkatanl kwk tps desa pucangtelu kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasi kwk tps desa pucangtelu kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sugihwaras kecamatan kalitengah bukti fotokopi model hasil kwk tps desa tunjungmekar kecamatan kalitengahkarangbinangun kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasil kwk tps desa karangbinangun kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kuro kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasil kwk tps desa mayong kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pasangan kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasi kwk tps desa pendowolimo kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasil kwk tps desa putatbangah kwk tps desa padangpanjang kecamatan karangbinangun bukti fotokopi model hasi kwk tps desa banjarbaru kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasi kwk tps desa banjarbaru kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa banjarbaru kwk tps desa guci kwk tps desa karanganyar kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kaligerman kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa karanggeneng kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasi kwk tps desa karangrejo kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa karangwungu kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kawistolegi kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasi kwk tps desa bertani kecamatan karanggeneng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa prijekngablakngebut kecamatan kedungring bukti fotokopi model hasil kwk tps desa ngebutmengk kwk tps desa lapang kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasil kwk tps desa moronyamplung kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasil kwk tps desa perang kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasi kwk tps desa perangl kwk tps desa sidomukti kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sukodono kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasil kwk tps2 desa tlogoagung kecamatan kembangbahu bukti fotokopi model hasil kwk tps desa banjarmendalan kecamatan lamongan bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kebu kwk tps desa pang katrejo kecamatan lamongan bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pang katrejo kecamatan lamongan bukti fotokopi model hasil kwk tps1 desa plosowahyul kwk tps desa sidomutti kecamatan lamongan bukti fotokopi model hasi kwk tps desa sidomutti kecamatan lamongan bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sidomuly kwk tps desa sumberejo kwk tps desa bulubrangsi kecamatan laren bukti fotokopi model hasi kwk tps desa bulubrangsi kwk tps desa dateng kecamatan laren bukti fotokopi model hasil kwk tps desa karangwungulorlaren kecamatan laren bukti fotokopi model hasil kwk tps desa mojoasem kwk tps desa sisterejoasri kecamatan larenngsokol kwk tps desa mantap kecamatan mantap bukti fotokopi model hasil kwk tps desa plabuhanrejo kecamatan mantap bukti fotokopi model hasi kwk tps desa rumput kwk tps desa pulosari kecamatan mantap bukti fotokopi model hasil kwk tps2 desa sumberdaya kecamatan mantap bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sumberkereppengaron kecamatan modo bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kedungwaraspuledurikedungrejo kecamatan nimbang bukti fotokopi model hasil kwk tps desa ganggantingan kecamatan nimbang bukti fotokopi model hasil kwk tps desa gebangangkrik kecamatan nimbang bukti fotokopi model hasi kwk tps desa lawakarangwedoro asa (ramanoneoono (rum majas asa emo2 tao ors (ramanoneoono (rum aro eos elo (ramanoneoono (rum emo atom reses u asfosresen tua sea hasan (remeuwoceoe trus sea ema pen premewooee iru taraf pra ansor|remewonon ruam mon reropeenea esa rae asem recommend itu asa reruommen tua aan sofomnotamoneso tua akan era tarforroummorso maaf ras ena (nowanoneso invasi era taxon (novamoneso trus asas sei lelet alalemesn tebe mean ponmawen ar tagore memompa car has orrpumemomea ru seo ras meoompumeomea era mer|sucoseaa nun aga seram (sucosesa ruas kemantrensendangagungumpultlogosandangwarrior kecamatan paciran bukti fotokopi model hasil kwk tps desa weru kecamatan paciranlososetro kecamatan pucuk bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pucukruwetan kecamatan pucuk bukti fotokopi model hasi kwk tps desa adirejo kecamatan sambeng bukti fotokopi model hasi kwk tps desa adirejo kecamatan sambeng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa adi kwk tps desa jatipandakl kwk tps desa pasarlegisebidang kecamatan sambeng bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sebidangeru kecamatan sarirejo bukti fotokopi model hasil kwk tps desa dermolemahbang kecamatan sarirejo bukti fotokopi model hasil kwk tps desa gempoltukmlokosarirejo kecamatan sarirejo bukti fotokopi model hasi kwk tps desa sumbatkering kecamatan sekaran bukti fotokopi model hasi kwk tps desa laterhadapan kecamatan solokuro bukti fotokopi model hasisolokuromenggulung kecamatan solokuro bukti fotokopi model hasil kwk tps desa daliwangun kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps2 desa daliwangun kecamatan sugi bukti fotokopi model hasi kwk tps desa daliwangunkalian kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kalian kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kedungbanjar kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa kedungjati kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa lawangagung kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pangkatrejo kecamatan sugi bukti fotokopi model hasi kwk tps desa sidorejoidobogem kecamatan sugi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa sepenuh kecamatan sugl kwk tps desa baturetnol kwk tps desa madulegi kecamatan sukodadi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pajangan kecamatan sukodadi bukti fotokopi model hasi kwk tps desa pajangan kecamatan sukodadi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa plumpangwalanrejo kecamatan sukodadi bukti fotokopi model hasi kwk tps2 desa siwalankodadi kwk tps desa sukolilol kwk tps desa surabaya kecamatan sukodadi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa pendowokumpul kecamatan subframe bukti fotokopi model hasi kwk tps desa selorlonwangi kecamatan tidung bukti fotokopi model hasil kwk tps desa dukuhagung kecamatan tidung bukti fotokopi model hasi kwk tps desa jatirogo rejo |ooa| tameawetoso tum das|aas ppp goo| |mawawareso rum aso| 3ao |mu jasa aman melo umum from asal asa emas galon |waronorezo tum jasa| |o2a emas golok2 |warunoreio tum emas bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun tidak ditemukan berita acara kejadian khusus yang mana merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilihan kpps) tps tps bermasalah tersebut untuk membuatnya, dan seharusnya juga sudah diketahui sejak tahapan pelipatan surat suara dan mendistribusikannya tps tps bermasalah tersebut. apabila ditemukan kekurangan dan atau kelebihan jumlah surat suara dalam dpt ditambah (dua koma lima persen) maka menjadi mutlak tanggung jawab memohon untuk melakukan perbaikan pembenahan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, bahwa sesuaiberbunyi sebagai berikut:ahwa berdasarkan rapat pleno kpu kabupaten lamongan yang telah dilaksanakan pada tanggal s d desember memohon telah menyatakan dan mengakui bahwa terkait permasalahan jumlah surat kecamatan tidung bukti fotokopi model hasi kwk tps desa jatirogo kecamatan tidung bukti fotokopi model hasil kwk tps desa jotosanurwonokromo kecamatan tidung bukti fotokopi model hasil kwk tps7 desa wonokromo kecamatan tidung bukti fotokopi model hasil kwk tps desa badurame kecamatan turi bukti fotokopi model hasi kwk tps desa badurame kecamatan turi bukti fotokopi model hasil kwk tps desa badurame |
sa) r3drs. hi. slendro corona, si. alamat jl. trans sulawesi lingkar selatan, desa tutupan ii, kecamatan tutupan, kabupaten bolaang mongondow timur, provinsi sulawesi utara. nama drs. rusdi bumilangit alamat desa sorongkota baru, kecamatan moyang barat, kabupaten bolaang mongondow timurandi syarifuddin, s.h., m.h., hari, s.h., m.t., m.a., irwan gustav langit, s.h., agung achmad wijaya, s.h., dan anang yuliardi, s.h., yaitu advokat pada kantor hukum andi's partners yang beralamat perumahan kedaton grande blok jalan cipinang gading, kelurahan ranggamekar, kecamatan bogor selatan, kota bogorjalan trans sulawesi lingkar selatan tutupan, kabupaten bolaang mongondow timur, provinsi sulawesi utara:yaitu advokat pada badan advokasi hukum bahu) partaijadi suket hanya boleh diberikan kepada warga yang benar benar sudah melakukan perekaman ktp elektronik dan tentu saja penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten kota penerbit suket, angka dan lampiran surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil, tanggal november yang menegaskan bahwasuket yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan mengikuti pedoman sebagaimana contoh format terlampir yaitu lampiran yang memuat: nik, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin,bukti berupa lampiran surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil: surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil tanggal november tentang petunjuk teknis pelayanan dukcapil mendukung pilkada serentak desember bukti p 008j, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka huruf bahwa dukcapil tidak diperbolehkan menerbitkan suket bagi wajib ktp el dengan status prr artinya sudah tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan suket tanpa melakukan perekaman p elektronik. bukti model hasil kecamatan kwk, kecamatan float desember bukti perda, tanggal september bukti model hasi kwk tps desa moon kecamatan modayag barat desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk, kecamatan modayag barat, desa moon, tps bukti model hasil kecamatan kwk, kecamatan modayag barat desember bukti model hasi kwk tps desa tangan kecamatan modayag barat desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan modayag barat, desa tangan bukti surat kpu kabupaten bolaang mongondow timur nomor: hk. sd kab xi1 perihal: pemberitahuan, tertanggal desember bukti surat kpu kabupaten bolaang mongondow timur nomor: hk. sd kab il perihal: pemberitahuan, tertanggal desember bukti model kwk tps desa ruangan barat kecamatan ruangan, tertanggal oktober bukti model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa ruangan baratberita acara kpu kabupaten bolaang mongondow timur nomor: ba part timurdesa part timur, tertanggal oktolaporan nomor pl pb wsl bmt x11 atas nama ayu dirawat partisairwan modengsukriyendi kolopita, tertanggal desember bukti surat pernyataan atas nama peti mokoagow selaku ketua kpps tombolikat selatan, bulan februari bukti surat pernyataan atas nama audi reza margorejo selaku ketua kpps tombolikat selatan, tahun bukti surat pernyataan atas nama saldana makoto selaku pts tps desa bongkudai kecamatan modayag barat bukti keputusan kpusurat pernyataan atas nama moh. rifai modeng selaku ketua kpps tps desa bongkudai kecamatan modayag barat: undangan klarifikasi tertanggal desember bukti surat pernyataan dari kpps tps desa moon kecamatan modayag barat atas nama erwin pranoto dan camat sutrisno, tertanggal februaripernyataan ketua kpps tps desa modayag kecamatan modayag atas nama haryanto gobel bukti surat pernyataan ketua kpps tps desa modayag kecamatan modayag atas nama riri padilla makoto bukti surat pernyataan ketua kpps tps desa sorongkota baru kecamatan modayag barat atas nama ajudan kimura, tertanggal februaremilih menggunakan surat keterangan suket) kependudukan pada saat pencoblosan tps, adanya pemilih yang masih berusia bawah usia tahun, adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh kpps pada dalam formulir modeldanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps yang berada luar rukun tetangga atau rukun warganya, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun menggunakan hak suara pilihnya setelah ketentuan jam pemungutan suara tps,kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties ,tnastomaisa suara hyun kunrei panglima,tabel ban sean suaraan selisih antara pemohon dengan pihak terkait lebih dari dengan perhitungan berikut: 29x suara sah selisih suara pemohon dan pemenangberdasarkan ketentuan angka surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil, tanggal november disebutkan dengan tegas bahwa suket yang sudah diterbitkan oleh disdukcapil tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat , ini artinya bahwa harus ada sosialisasi penerbitan suket yang dapat diakses dilihat oleh masyarakat desa misalnya papan pengumuman kantor kepala desa, atau paling tidak dapat diakses laman website disdukcapil kabupaten . namun pada kenyataannya tidak dilakukan oleh disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur. bahwa suket suket yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur seperti contoh yaitu: suket nomor: dukcapil suket . x11 atas nama siria tampilan, alamat desa jika belanga, kecamatan ruangan09j|: suket nomor: dukcapil suket . x11 atas nama lutfi makoto, alamat desa dusun, kecamatan ruangan, tanpa barcode0j, suket nomor: dukcapil suket x11 atas nama demo parsyah maria, alamat desa todongan, kecamatan modayag11j, suket nomor: dukcapil suket x11 atas nama doni makoto, alamat desa into, kecamatan modayag barat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh lampiran surat dirjen dukcapil:: matang dan suara hyun kunrei panglima, dalil pemohon tentang adanya pemilih menggunakan surat keterangan suket) kependudukan pada saat pencoblosan tps bahwa dalil pemohon yang mempermasalahkan pemilih memberikan hak suaranya dengan menggunakan surat keterangan adalah pernyataan yang melanggar hak warga negara indonesia, sebab pemilih yang telah melakukan perekaman elektronik ktp tetapi belum diterbitkan e kt nya tetaplah diperbolehkan untuk melakukan penggunaan hak pilih, hal ini bersesuaian denganbahwa penduduk yang belum memiliki ktp el juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kartu keluarga asalkan telah berusia tahun atau telah menikah sehingga tidak ada kewajiban pemilih untuk membuat atau membawa suket. bahwa pemohon mendalilkan ada penambahan suara pada pihak terkait, hal ini bila dilihat dari dalil dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih menggunakan surat keterangan suket) kependudukan pada saat pencoblosan tps merupakan dalil yang tidak bersesuaian hal ini jelas dari mana pemohon bisa tahu setiap orang pemilih akan melakukan hak pilih dengan mencoblos paslon tertentu, bisa saja itu malah kebenarannya para pendukung pemohon, dikarenakan salah satu pasangan calon dari pemohon merupakan wakil bupati bolaang mongondow timur, sehingga tuduhan pemohon yang menyatakan bahwa kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur merupakan tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, hal ini juga tidak ada temuan dan laporan dari bawaslu dan gakumdu terkait tuduhan tersebut. dalil pemohon tentang pemilih yang masih berumur bawah tahun bahwa dalil pemohon yang pada angka yang menyatakan ada pemilih yang belum berumur tahun memiliki suket tetapi pemohon tidak menerangkan secara jelas apakah nama nama tersebut telah melakukan pencoblosan tps mana?, sehingga pemohon hanya menemukan daftar suket yang diterbitkan oleh disdukcapil tanpa lebih rinci apakah sudah menikah atau belum, serta bila dikaitkan perolehan suara siapakah yang diuntungkan bila dilihat dari dalil permohonan pemohon, maka hal ini merupakan dalil yang tidak jelas. bahwa dalil pemohon pada dalil angka yang menyatakan petugas kpps tidak kooperatif dengan saksi pemohon, berdasarkan informasi dari saksi pihak terkait tidak ada permasalahan dalam tps tersebut dan form juga ditandatangani oleh saksi pemohon. (bukti pt bahwa dalil pemohon pada dalil angka dan pada dalil angka tidak diketahui oleh pihak terkait dan bila disesuaikan dengan form yang dimiliki pihak terkait faktanya saksi pemohon menandatangani hasil rekapitulasi tingkat tps bukti pttotabuan1dalil pemohon pada dalil angka huruf yang menuduh adanya pengurangan suara pemohondayag.ontanganmonobook|.pihak terkait keberatan dengan tuduhan pemohon yang mana pihak terkait tidak mengenal nama hendri makoto (bukti pt dan secara jelas tidak terdaftar sebagai team pasangan calon pihak terkait dan tuduhan tersebut telah dilaporkan bawaslu dan bawaslu telah memprosesnya dan laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi bukti pelaporan. dan bila dilihat dari dalil pemohon nomor perkara php.bup xix yang akan pihak terkait kutip sebagai berikut adanya temuan yang terlampir dalam bukti dokumentasi foto vide: bukti p3) yang diajukan pemohon, dimana terdapat temuan pada pukul wita saudara rasmi olh mendatangi rumah saudara lisan tagupia, di:? maka secara jelas sesungguhnya pemohon lah yang melakukan money politik sebagaimana yang telah dituduhkan oleh pihak pasangan calon dengan nomor uruthingga secara fakta pengurangan suara pemohon adalah hal yang mengada ada dan bila dilihat dari formtotal suara sah 'bagaimana didalilkan oleh pemohon sehingga secara fakta pengurangan suara pemohon adalah hal yang mengada ada bila dilihat hasil rekapitulasi ppk bahwa perolehan suara pemohon sesuai dengan tps bukti pt dan bila dilihat dari form dimana seluruh saksi pasangan calon menandatangani form tersebut bahwa pihak terkait sangat membingungkan dengan dalil pemohon yang menyatakan tps desa part timur, hal ini diketahui oleh saksi dimana pada desa part timur hanya ada tps, sehingga dimanakah letak tps yang dimaksud oleh pemohon, dan bila dilihat dari tps dan tps desa part timur didalam form kedua tps tersebut faktanya saksi pemohon menandatangani formdi: bukti p: pl. kpt kab x1ukti pt model c1 kwk tps moon, bukti pt model c1 kwk tps desa bongkudai: bukti pt model c1 kwk tps desa totabuan barat, bukti pt form tps desa modayag, bukti pt model c1 kwk tps desa tangan, bukti pt model c1 kwk tps desa monobook barat, bukti pt model kwk, bukti pt model c1 kwk tps desa jika belanga, bukti pt model c1 kwk tps desa jika belanga, bukti pt model d1 kwk kecamatan ruangan, i2. menimbang bahwa terhadap dalilpada angka dpasangan calon akhirpada angka dan angka badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten bolaang mongondow timur menerangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan penggunaan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh kepala dinas bolaang mongondow timur namun suket tersebut tidak memiliki barcode, serta tidak jelasnya data suket. terhadap dalil permohonan tersebut bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur menerangkan bahwa tidak menemukan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan. terhadap dalil tersebut bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur menerangkan: kemendagri nomor dukcapil, tanggal november bukti suket nomor: dukcapil suket x11 atas nama randi gobel, alamat desa ruangan, kecamatan ruangan3j, suket nomor: dukcapil suket x11 atas nama yulia sengketa, alamat desa kakapo11 atas nama claudio ping, alamat desa kakapo timuri11 atas nama meski lemy, alamat desa kakapo016j, suket nomor: dukcapil suket x11 atas nama rayvisal ping, alamat desa kakapo timurbahwa suket suket contoh yang ditemukan dalam pilkada bottom tahun tersebut atas, berupa suket suketlaporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. bahwa dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur dalam pemilihan kepala daerah tahun bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah memberikan surat himbauan netralitas aparatur sipil negara yang diberikan kepada sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow timur nomor: k.sa pm. tanggal agustus bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon angka tentang tanggapan bupati kabupaten bolaang mongondow timur terkait suket, angka keterangan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur terkait suket,angka tentang surat keterangan yang diterbitkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak melalui prosedur dan tidak memiliki barcodepada angka dan pokoknya menyatakan dugaan adanya pemilih yang masih berumur bawah (tujuh belas) tahun memilih dengan menggunakan suket yang diterbitkan oleh disdukcapil.awaslu kabupaten bolaang mongondow timur tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut. bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas kelurahan desa dusun kecamatan ruangan tanggal desember terdapat pemilih atas nama lutfi makoto yang menggunakan surat keterangan, oleh pkd dilakukan langkah pencegahan dikarenakan pemilih atas nama lutfi makoto masih dibawah umur tahun bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka yang pada pokoknya menyatakan dugaan pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh kpps pada dalam formulir model daftar hadir dan melarang dilakukan pengambilan gambar photo formulir (daftar hadir) yang terjadi desa moon tpspengawas tps desa moonirwan modeng terkait petugas kpps yang tidak kooperatif dengan saksi paslon, setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut registrasi dengan nomor lp pb wsl bmt x11 bukti pk dan saksi berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor lp pb wsl bmt x11 kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan dan dihentikan proses penanganan pelanggaran, telah dikeluarkan status laporan serta diumumkan pada tanggal desember bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dimohonkan pemohon dalam angka terkait denganngka terkait pemilih yang menggunakan hak pilih tps yang berada luar rt rw serta angka terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt namun menggunakan hak pilihnya dilakukan setelah selesai jam pengumuman suara tpslakukan pemeriksaan terhadap pengawas tps desa bongkudailaporan nomor lp pb wsl bmt x11 tanggal desember bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlahir serta saksi, dari hasil kajian laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tidak memiliki cukup bukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran serta telah dikeluarkan status laporan pada tanggal desember bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angk::g: pl. sd kab xi1 tanggal desember bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka yang pada pokoknya menyatakan terkait beberapa kejadian khusus tps yang diduga merugikan memohon sebagaimana diinto, hasil pengawasan pengawas tps desa bangunan kuwuk timur, hasil pengawasan pengawas tps desa bongkudai barat tanggalkekurangan surat suara tpsulanan satu, tps desa totabuan selatan, tps desa bongkudai barat, tps desa bangunan kuwuk, tps desa bangunan kuwuk timur, tps desa bangunan kuwuk timur, tps desa into, tps desa sorongkota, tps desa sorongkota, tps desa sorongkota, tps desa pinonobatuan, tps desa pinonobatuan, tps desa bongkudai utara, tps desa syok, tps matabulu, tps desa dadap pantai, tps desa dadap pantai, tps desa tutupan, tps desa tutupanmilih yang datang tps lebih banyak dari surat suara,part, tps desa part timur, tps desa dadap, tps desa dadap masa, desa logid, tps desa tombolikat, tps desa tutupan, tps desa bai, tps desa syok, tps desa ruangan selatan, tps desa monolog, tps desa monolog barat, tps desa motongkad, tps desa kakapo, tps desa tangan, tps desa moon tanggal desember tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya surat suara digunakan hilangnambahan hak bagi pemilih pendatangempat) suara tps desa totabutotabuan barat pada tanggal desember tidak terdapattiga) suara tps desa modayagdayag padasaksi pasangan calon, selisih penjumlahan tersebut ditemukan oleh panas kecamatan modayag pada pleno tingkat kecamatan dan telah terselesaikan pada pleno tingkat kecamataomootangtanganolog baratnolog barat pada tanggal desember terdapat selisih (satu) dalam penjumlahan pengguna hak pilih dan telah terselesaikan pada pleno tingkat tpsyang mencoblos lebih dari satu kali.penghilangan suara pemohon dalam pleno pkk dan dalam pleno kabupaten bolaang mongondow timur sebagaimana uraikan pihak pemohon, terhadap dalil tersebut bahwa berdasarkan hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan ruangan pada tanggal sampaitugas kpps tidak netralongkudai, tps desa dadapterkait dalil permohonan pemohon pada angka huruf yang pada pokoknya menyatakan anggota panas desa dadap a.n bulan lua yang melakukan pendataan untuk meminta saksi menandatangani dokumen hasil tps pada malam haritidak terdapat temuan atau laporan terkait dalil tersebut. bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka huruf sudah jawab pada angka halaman bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka yang pada pokoknya menyatakan tps tutup diluar ketentuan jamdalil pemohon pada angka huruf sudah jawab pada angka halaman s.d bahwa terkait dalil pohon bahwa yang menyatakan adanya perbedaan keterangan jumlah surat suara tps desa part timur kecamatan totabuan, berdasarkan data jumlah tps ditiap desa kabupaten bolaang mongondow timur bawaslu, kabupaten bolaang mongondow timur tidak menemukan adanya tps desa part timur kecamatan totabuan bukti pk bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon pada angka perihal laporan pelanggaran, bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah menindaklanjuti laporan tersebut bukti pk dugaan instansi keterangan jenis tujuan pelanggaran formulir hasil kabupaten kota kwk bukti pk surat nomor k.sa pm. perihal himbauan netralitas asn bukti pk formulir model laporan lp pb wsl bmt x11 formulir model kajian awal undangan klarifikasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil undangan klarifikasi kpu kab. bolaang mongondow timur berita acara klarifikasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil berita acara klarifikasi ketua kpu kab. bolaang mongondow timurlaporan hasil pengawasan pkd dusun tanggal desember bukti pk formulir model pengawasan pts desa moon tanggal desember formulir model c.hasil kwk tps desa moon manual tanpa barcode, yang tentu saja belum divalidasi oleh direktorat jenderal dukcapil kemendagri, sehingga tidak dapat diyakini atau dijamin sebagai suket yang sah. .b. tidak jelasnya data suket dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur: bahwa disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur terdapat penduduk pindah keluar atau penduduk yang sebelumnya berdomisili kabupaten bolaang mongondow timur namun saat ini telah meninggalkan pindah keluar kabupaten bolaang mongondow timur, suket belum direkam oleh kemendagri sampai dengan tahun setidaknya berjumlah (tujuh ratus empat) orang, sementara untuk penduduk pindah datang atau penduduk yang sebelumnya berdomisili luar kabupaten bolaang mongondow timur namun saat ini memilih tinggal berdomisili kabupaten bolaang mongondow timur, sejumlah suket belum direkam oleh kemendagri sampai dengan tahun setidaknya berjumlah (enam ratus delapan puluh tujuh) orang. selain itu, terdapat data ktp yang belum melakukan perekaman p elektronik sebagaimana tabel berikut: tabel data ktp yang belum melakukan perekaman ktp el ktp (manual) belum rekam bolaang mongondow timur tahun belum rekam ktp el laki laki float ' e bahwa ditemukan adanya (tiga ratus lima) warga yang belum melakukan perekaman ktp el namun terdaftar daftar pemilih tetap dpt) pilkada bolaang mongondow timur tahun sebagaimana tabel berikut ini: bukti pk formulir model laporan pl pb wsl bmt x11 tanggal desember formulir model kajian awal bukti pk undangan klarifikasi irwan modeng undangan klarifikasi muhamad eko makoto berita acara klarifikasi irwan modeng berita acara klarifikasi muhamad ekots desa bongkudai tanggal desember bukti pk formulir model tanda terima laporan pl pb wsl bmt x11 tanggal desember undangan klarifikasi asma makoto berita acara klarifikasi asma modayag barat tanggal desember pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan formulir model pengawasan panas kecamatan tutupan tanggal s.d desember pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan formulir model pengawasan panas kecamatan totabuan tanggal s.d desember pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan bukti pk formulir model tanda terima laporan nomor pl pb wsl bmt xi11 tanggal desember undangan klarifikasi sukriyendi kolopita undangan klarifikasi kpu kabupaten bolaang mongondow timur undangan klarifikasi akhirudin mokodongan berita acara klarifikasi sukriyendi kolopita berita acara klarifikasi ketua kpu tanggal berita acara klarifikasi akhirudin mokodongan kajian laporan nomor: pl pb wsl bmt x11 formulir model a17 status laporan pl pb wsl bmt xiformulir model hasil kwk tps desa into formulir model hasil kwk tps desa bangunan kuwuk timur formulir model hasil kwk tps desa bongkudai barat laporan hasil pengawasan panas kecamatan modayag barat pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan tanggal desember bukti pk formulir model hasil kwk tps desa bulanan formulir model hasil kwk tps desa totabuan selatan formulir model hasil kwk tps desa bongkudai barat formulir model hasil kwk tps desa bongkudai barat formulir model hasil kwk tps desa bangunan kuwuk formulir model hasil kwk tps desa bangunan kuwuk timur formulir model hasil kwk tps desa bangunan kuwuk timur formulir model hasil kwk tps desa intopinonobatuan formulir model hasil kwk tps desa pinonobatuan formulir model hasil kwk tps desa bongkudai utara formulir model hasil kwk tps desa syok formulir model hasil kwk tps desa matabulu formulir model hasil kwk tps desa dadap pantai formulir model hasil kwk tps desa dadap pantai formulir model hasil kwk tps desa tutupan formulir model hasil kwk tps desa tutupan formulir model pengawasan panas kecamatan pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan bukti pk formulir model hasil kwk tps desa buat barat formulir model hasil kwk tps desa totabuan barat formulir model hasil kwk tps desa part formulir model hasil kwk tps desa part timur formulir model hasil kwk tps desa dadap formulir model hasil kwk tps desa dadap masa formulir model hasil kwk tps desa logid formulir model hasil kwk tps desa tombolikat formulir model hasil kwk tps desa tutupan formulir model hasil kwk tps desa bai formulir model hasil kwk tps desa syok formulir model hasil kwk tps desa ruangan selatan formulir model hasil kwk tps desa monolog formulir model hasil kwk tps desa monolog barat formulir model hasil kwk tps desa motongkad formulir model hasil kwk tps desa sugandi formulir model hasil kwk tps desa modayag formulir model hasil kwk tps desa kakapo formulir model hasil kwk tps desa tangan formulir model hasil kwk tps desa moon formulir model pengawasan panas kecamatan pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan bukti pk laporan hasil pengawasan, pts desa totabuan barat tanggal desember formulir model hasil kwk tps desa totabuan barat bukti pk laporan hasil pengawasan, pts desa modayag tanggal desember formulir model hasil kwk tps desa modayag formulir model pengawasan panas kecamatan modayag bukti pk laporan hasil pengawasan, pts desa moon tanggal desember formulir model hasil kwk tps desa mootangan tanggal desember formulir model hasil kwk tps desa tangamonolog barat tanggal desember formulir model hasil kwk tps desa monolog barat bukti pk formulir model laporan nomor pi pb wsl bmt xii berita acara sentra gakkumdu tahap nomor tanggal desember undangan klarifikasi irwan modeng undang klarifikasi randi gobel undangan klarifikasi kpps tps dan desa ruangan barat berita acara klarifikasi irwan modeng berita acara klarifikasi randi gobel berita acara klarifikasi kpps tps dan desa ruangan baratukti pk formulir model pengawasan panas kecamatan ruangan s.d desember bukti pk formulir model pengawasan pts desa bongkudai tanggal desember formulir model pengawasan pts desa dadap tanggal desember bukti pk tabel data jumlah tps yang ada tiap desa kabupaten bolaang mongondow timur bukti pk1bukti pk surat himbauan nomor: bawaslu kab. bottom pm. tanggal agustus bukti pk surat himbauan nomor: bawaslu kab. i3tabel data penduduk yang belum melakukan perekaman ktp el: no| kecamatan jumlah ket duty totabuan motongkad ruangan float modayag barat modayag oo, bahwa ditemukan fakta penggunaan suket dan ktp el dalam pemungutan suara pemilihan calon bupati dan wakil bupati guo, atau jumlah pemilih tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilih dengan ktp elektronik atau suket (dp tb) menurut memohon yakni berdasarkan dokumen berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan atau dokumen model d.hasil kabupaten kota kwk halaman dan adalah sebesar (seribu enam ratus tiga puluh satu) suara (vide: bukti p 005j. namun menurut pemohon penggunaan suket dan ktp el ini setidaknya lebih dari (seribu enam ratus tiga puluh satu) suara sebab ada (tiga puluh) tps yang tidak memiliki absensi daftar hadir), dan ketika protes oleh saksi pasangan nomor urut (tiga) namun petugas kpps mengabaikannya. saksi mata meminta hak untuk mengambil foto kwk, kwk dan daftar hadir pemilih tambahan namun ditolak oleh petugas kpps. tabel kegunaan suket ktp el pada pilkada bolaang mongondow timur tahun kecamatan bahwa penggunaan suket dan ktp el ini jauh lebih besar daripada surat suara yang diterima (dua ratus tujuh) tpsdan bukti bukti dan bukti serta bukti pt dan bukti pt menyatakan pemohon, yaitu pasangan drs. hi. slendro corona, si. dan drs. rusdi bumilangit2: terdapat warga yang belum melakukan perekaman ktp el namun terdaftar dalam dpt: dalam dokumen hasil tps salinan, hasil kecamatan, dan hasil kabupaten, ditemukan setidaknya pemilih menggunakan suket atau ktp elektronik, (dua puluh) tps terjadi kekurangan surat suara sejumlah (seratus tiga puluh tiga) surat suara, sehingga pemilih yang mendukung pasangan calon nomor urut tidak dapat memilih: setidaknya tps, jumlah pemilih yang datang lebih banyak dari surat suara yang digunakan, tps terdapat penambahan surat suara bagi pemilih pendatang yang menambah suara untuk paslon nomor urut terdapat pemilih berusia bawah (tujuh belas) tahun bernama demo parsyah maria dan lutfi makoto, ada penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai berita acara penggunaan surat suara cadangan, terdapat pemilih tidak terdaftar dalam dpt namun dapat menggunakan hak pilihnya tps setelah jam pemungutan suara berakhir, pemilih bernama randi gobel mencoblos lebih dari sekali: tps desa bongkudai, kecamatan modayag barat, pada pukul wita datang orang laki laki dan perempuan) yang diajak ketua kpps bernama heidi contoh untuk melakukan pencoblosan. dalam pleno ppk dan pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur, terjadi penghilangan suara pemohon tps sebanyak (lima) suara sah, terdapat kotak suara yang disegel dan atau diikat dengan kabel ties pileg dalam pleno beberapa ppk kecamatan, terdapat kotak surat dari tps yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelumnya: kpps tidak netral tps desa bongkudai, kecamatan modayag barat, dan tps desa dadap, kecamatan tutupanalat bukti berupa bukti pt sampai dengan bukti ptserta memeriksa alat bukti yang diajukan masing masing, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. terhadap dalil adanya warga yang belum melakukan perekaman ktp el namun terdaftar dalam dpt, serta adanya pemilih menggunakan suket atau ktp elektronik, mahkamah berpendapat hal demikian merupakan suatujustru menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan ketika seorang warga negara yang telah memenuhi syarat materiil untuk menjadi pemilih, namun tidak dapat menyalurkan hak pilih karena lambatnya proses pembuatan perekaman ktp el: mengenai dalil bahwa tps terjadi kekurangan sejumlah total surat suara sehingga pendukung pasangan calon nomor urut tidak dapat memilih, mahkamah menilai dalil demikian tidak memenuhi kaidah penalaran yang wajar. pemohon tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana alur kejadian suatu peristiwa kekurangan surat suara, yang terjadi dalam pemungutan suara tps mana pemilih datang secara acak, namun efek akibat kekurangan surat suara tersebut hanya menimpa para pendukung pemohon. apalagi terkait dengan hal demikian, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur bahwa pencoblosan tps dilakukan bergiliran berkelompok berdasarkan pilihan masing masing pemilih: terhadap dalil bahwa jumlah pemilih yang datang tps lebih banyak dari surat suara yang digunakan, setelah menyandingkan antara formulir model hasil salinan kwk masing masing tps yang diajukan pemohon dan memohon, mahkamah menilai dalil pemohon demikian hanya didasarkan pada perbandingan data tertulis antara jumlah surat suara yang berbeda dengan jumlah pemilih tps tersebut tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya, yaitu apakah benar ada pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. apalagi berdasarkan alat bukti yang diajukan pemohon sendiri, yaitu formulir model hasil kwk, saksi saksi pemohon tps telah menandatangani hasil penghitungan suara masing masing tps tersebut tanpa ada yang mengajukan keberatan. keyakinan mahkamah diperkuat pula oleh hasil pengawasan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur yang menunjukkan tidak adanya temuan maupun laporan mengenai hilangnya surat suara pada beberapa tps yang didalilkan pemohon serta tidak ada keberatan dari saksi para pasangan calon, berkenaan dengan dalil bahwa pada tps terdapat penambahan surat suara bagi pemilih pendatang sehingga menambah suara untuk pasangan calon nomor urut pemohon hanya menguraikan perbedaan antara data jumlah pemilih dengan data jumlah suara sah dan tidak sah tps tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dapat diketahui bahwa selisih surat suara tersebut memang diperuntukkan bagi pemilih pendatang yang secara spesifik mendukung pasangan calon nomor urut mengenai dalil bahwa memohon menggembar atau menyegelmahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan beberapa kpps tps dari tujuh kecamatan atas seijin kpu kabupaten bolaang mongondow timur menggunakan kabel ties tahun untuk mengikat kantong plastik pelindung pembungkus kotak suara, padahal seharusnya kabel ties tersebut dipergunakan untuk menyegel mengunci kotak suara. sementara kotak suara disegel dikunci menggunakan kabel ties tahun (vide bukti dan bukti pk namun dari kesalahan prosedur penyegelan atau pengamanan kotak suara demikian, mahkamah tidak menemukan kaitannya dengan kerugian pemohon berkaitan dengan perolehan suara, terhadap dalil dalil pemohon yang diuraikan mahkamah atas, serta terhadap dalil dalil selain dan selebihnya, mahkamah tidak menemukan dalil dan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran demikian benar terjadi. seandainya dalil demikian terbukti benar terjadi, dan kemudian mahkamah memerintahkan tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran demikian, menurut mahkamah hal tersebut tidak akan mampu secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon sehingga secara signifikan memengaruhi pula penghitungan selisih perolehan suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan mahkamahhat mujahidin nip telp: fax: narasurat suara cadangan yang termuat dalam berita acara pleno penetapan hasil oleh memohon pada tanggal desember secara keseluruhan diterima (dua ratus tujuh) tps sebesar (seribu tiga ratus enam puluh enam) surat suara pada hari pemungutan suara. berdasarkan data dari memohon, jumlah dpt pemilihan bupati bolaang mongondow timur sebesar pemilih bukti berupadan jumlah surat suara yang diterima (dua ratus tujuh) tps pada hari pemungutan suara sebesar surat suara, bahwa pemohon juga memiliki dokumen hasil tps salinan dan dokumen hasil kecamatan serta dokumen hasil kabupaten, dan menemukan setidaknya ada (seribu enam ratus lima puluh dua) pemilih suket ktp elektronik, .c.: bahwa selain adanya fakta penerbitan suket menjelang hari pencoblosan yang melanggar prosedur surat dirjen dukcapil kemendagri, ada juga ditemukan fakta bahwa salah satu oknum pegawai atau operator disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur atas nama bulan makoto yang dapat diduga merupakan pendukung paslon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) berdasarkan tangkapan layar akun media sosial facebook nya bukti berupa (dua) buah tangkapan layar (screenshot) yang diambil dari akun media sosial atas nama bulan mamontoj. hal ini dapat diduga (asas praduga tidak bersalah) bahwa disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur tidak independen dan sarat kepentingan politik pemilihan kepala daerah untuk digunakan sebagai lembaga pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati , .d. suket yang diterbitkan (dicetak) oleh kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur menjelang hari pencoblosan mendapat tanggapan dari bupati bolaang mongondow timur sebagai keputusan personal oknum disdukcapil bukan keputusan kelembagaan pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan: bahwa ada faktayang mengatakan bahwa pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur tidak ada rencana atau tidak ada agenda mencetak suket dalam jumlah besar hari hari menjelang pencoblosan. jadi bukan bersifat kelembagaan melainkan hanya keputusan personal dari oknum disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur bukti berupa video rekaman pernyataan bupati bolaang mongondow timur). pernyataan bupati bolaang mongondow timur tersebut sebagai berikut: kadisdukcapil kabupaten bolmong timur melanggar nomor tahun saya bupati yang tidak memerintahkan kadisdukcapil senin selasa desember) untuk keluarkan suket. itu ribuan suket dan itu rata rata orang yang belum merekam ktp, adaduayangsaya lihat satu penduduk dki jakarta dan satu penduduk maluku dikeluarkan suket, jadi kepala dinas dan kroni kroninya terindikasi itu melakukan tindakan pidana dan saya akan merekomendasikan kepolisian dalam waktu dekat ini, bahkan saya waktu minta rupa tak orang kase, kita paksa tadi, name address, ada yang dibawah umur, kemudian orang yang datang minta surat keterangan itu tanpa didasari oleh rekomendasi dari kepala desa atau sangat, dia tahu apa ini penduduk ini, ini orang kampung dibawa bergerombol gerombolan tulis nama ini seperti ada mobilisasi, tanpa ada dasar surat keterangan dari kepala desa yang menjadi dasar utama bahwa dia benar benar adalah penduduk disini: kedua, suke nya musti suket elektronik bukan manual, yang saya heran kpu berdalih bahwa kata asisten rakyat bakar itu kantor dapil kalo nanda terima itu suket, ini omong kosong, itu undang undang nomor kpu harus menggunakan undang undang nomor undang undang nomor tidak boleh tunduk pada undang undang nomor tapi undang undang nomor kependudukan harus untuk pada undang undang nomor itu logika hukumnya, masa undang undang lex specialis pemilihan kong tunduk kependudukan, nda boleh, sudah diatur dalam undang undang nomor penduduk manado saja memilih disini cukup dan harus ada a5. pertanyaannya satu kecamatan saja hampir yang mengunakan ph: apakah benar kpu mengeluarkan sebanyak itu? karena orang menggunakan ktp dari daerah sulawesi utara diluar bottom harus punya baru dia sah memilih, sekarang orang (kpu) tidak boleh jawab, makanya tuntut itu a5, tadi ada seratus sekian laki laki baru seratus sekian perempuan, seharusnya goni bilang mana a5nya, itu malahan ada yang mengunakan tapi dia kartu dua dua kabupaten, dan dia isi (kotak suara) dua dua kabupaten sehingga berlebihan, itu psu, seharusnya bawaslu langsung psu karena apa? dilarang orang menggunakan dua kali hak pilih: potensi psu itu: satu dibawah umur, (dua) dua kali color, dan yang ketiga pemilih satu orang atau lebih satu orang yang tidak dapat diyakini, psu, kan bunyi nya kalau suka jabarkan aturan kase nanti kita yang hadapi. satu orang yang tidak punya hak pilih memilih satu tps itu tetap itu dianggap batal, coba buku undang undang nomor tentang psu, makanya goni saksi kalo lihat kotoran minta bukti snya karena hitung sama nanda, kalau tidak ada itu ilegal, psu, tidak dapat diyakini, pemilih satu orang atau lebih yang tidak dapat diyakini, itu ingat, pada kalimat akhir jadi goni musti tahan itu, tidak boleh orang bilang begitu goni babadan, kalo mana depe a5, kan ada dalam kotak ini, yes (ada dugaan pelanggaran tsm), kita kira seharusnya kalau orang paham dan jujur, setiap ada pelanggaran dan berkenan saat itu bawaslu langsung tidak lagi mengklarifikasi lagi, langsung ini psu, gitu, .e. adanya fakta bahwa suket yang diterbitkan oleh kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur tersebut, menurut keterangan dari komisioner bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur karena adanya ancaman atau tekanan massa kepada kepala disdukcapil kabupaten yang akan membakar kantor disdukcapil kabupaten apabila suket tidak segera diterbitkan: bahwa mengenai suket, berdasarkan rekaman rapat pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur pada tanggal desember terdapat pengakuan anggota badan pengawas pemilu bawaslu) kabupaten bolaang mongondow timur, harmoni mando, hut, dalam bentuk video rekaman yang mengatakan bahwa menjelang satu hari pencoblosan atau tanggal desember sebelum pemungutan suara dilakukan, asisten sekretaris daerah pemerintah kabupaten bolaang mongondow timur, primus, s.h., m.h., menyampaikan kepada kpu kabupaten bolaang mongondow timur dan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur bahwa mereka mendapat ancaman pembakaran kantor oleh massa jika suket tidak dikeluarkan bukti berupa video rekaman atas nama harmoni mandor. sudah dilakukan keberatan oleh saksi paslon bupati wakil bupati nomor urut ( oleh bawaslu, 41f. suket yang diterbitkan oleh kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur yang tidak melalui prosedur perekaman ktp elektronik dan tidak memiliki barcode tersebut sudah dilakukan keberatan oleh saksi paslon bupati wakil bupati nomor urut : bahwa terhadap suket tanpa barcode dan penggunaan suket yang ditemukan tps, dan juga terungkap dalam pleno panitia pemilihan kecamatan ppk) dan pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur tersebut, hal ini telah diajukan keberatan oleh saksi tps dan ditulis dalam lembar keberatan saksi dalam pleno ppk dan dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur, namun keberatan saksi atas penggunaan suket tanpa barcode dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow dan dalam pleno ppk tersebut diabaikan tidak dipertimbangkan: pleno kpu kabupaten bolmong timurdan video rekaman|: pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur tanggal desember bukti berupanasdem ingkat kabupaten atau dokumen model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, pleno ppk modayag bukti berupa catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi a.n. doni pantoijsaksi keberatan karena tps tps tps tps tps desa modayag untuk suket dan tidak ditemukan: terhadap penerbitan suket yang dikeluarkan oleh kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur pemohon sudah melaporkan kepolisian resort bolaang mongondow timur: bahwa terhadap penerbitan suket oleh disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur tahun yang sangat bertentangan dengan surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapilini, pemohon telah melaporkan kepolisian resort polres) bolaang mongondow timur yaitu: surat tanda penerimaan laporan nomor: tpl x res bottom tanggal desember bukti p 025j, ditemukan fakta adanya pemilih yang masih berumur bawah (tujuh belas) tahun: bahwa disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur menerbitkan suket kepada anak anak usia bawah (tujuh belas) tahun, setidaknya terdapat beberapa bukti yang pemohon temukan yaitu: suket nomor dukcapil suket x11 tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan,1j. suket nomor dukcapil suket x11 tanpa barcode, tanggal penerbitan desemberlutfi makoto, lahir dusun0j. bahwa terkait ditemukannya fakta adanya penggunaan suket oleh anak anak bawah usia (tujuh belas) tahun tersebut, tentu bertentangan: bahwa apabila diperiksa lagi dengan seksama semua suket yang diterbitkan oleh disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur, ada kemungkinan banyak sekali suket untuk anak (tujuh belas) tahun, ditemukan fakta adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh kpps pada dpt dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps: bahwa terdapat fakta tps desa moon, petugas kpps tidak kooperatif dengan saksi tps dari paslon, , hal ini bertentangan dengan undang undang nomor tahun menyangkut pelanggaran administrasi pemilihan dalam setiap tahapan luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan , dan hurufitemukan faktasalah satu petugas kpps tps desa bongkudai, untuk melakukan pencoblosan tps padahal sebelumnya sudah ditolak oleh kpps tps bahwa saksi tps dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut (tiga) atas nama asma makoto menyatakan kelima belas orang tersebutatau suket namun tidak dilakukan oleh kpps bukti berupa surat pernyataan saksi) bahwa penggunaan surat suara cadangan harus disertai dengan berita acara penggunaan surat suara cadangan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara . artinya bahwa untuk pengguna ktp el, suket dan pengganti surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak dan atau keliru dicoblos tersebut tetap harus disertai dengan berita acara penggunaannya. bahwa dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur tidak ditemukan adanya berita acara penggunaan surat suara cadangan tersebut (vide: bukti berupa catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi paslon bupati dan wakil bupati nomor (tiga): ditemukan fakta adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps yang berada luar rukun tetangga rukun warganya: bahwa pada pukul wita tps desa bongkudai kecamatan modayag barat, pada saat pencoblosan sudah ditutup, namun masih didatangi oleh (lima belas) orang yang terdiri dari (sembilan) orang laki laki dan (enam) orang perempuan, yang diajak oleh petugas kpps tps desa bongkudai, untuk melakukan pencoblosan. bahwa saksi tps paslon nomor urut (tiga) atas nama asma makoto yang juga warga desa bongkudai, kecamatan modayag barat, menyatakan tidak pernah melihat (lima belas) orang tersebut tinggal dan atau menetap desa bongkudai (vide: bukti p 026j. bahwa hal ini tentu sangat:ditemukan faktapetugas kpps tps desa bongkudai, untuk melakukan pencoblosan. hal ini, ditemukan faktadimana memohon tidak bisa menunjukkan berita acara ba) pemesanan dan penerimaan barang, penggantian kabel ties dari kpps pps, dari pps ppk, dari ppk kpu kabupaten bolaang mongondow timur, dan dari kpu kabupaten bolaang mongondow timur bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur, dan dapat pemohon uraikan sebagai berikut: .a. adanya fakta dimana kotak suara pilkada pada saat pleno ppk dan atau pleno kpu kabupaten sudah tidak utuh lagi, padahal sebelumnya sudah disegel dan dikunci oleh kpps dengan menggunakan segel dan kabel ties pilkada namun nyatanya telah diganti dengan kabel ties pileg bahwa kotak suara pilkada tersebut diduga telah dibuka oleh oknum tertentu sebelum pleno ppk dan atau pleno kpu kabupaten dilaksanakan, dimana pengikat kabel ties pilkada yang seharusnya telah dipakai untuk melindungi kotak suara nyatanya diganti dengan kabel ties pileg setidaknya pemohon menemukan ada (lima belas) bukti penggunaan kabel ties pileg pada kotak suara pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur tahun antara lain: kotak suara bupati dan wakil bupati nomor dan nomor tps desa candirejo)totabuandance rondonuwu dan vita anggrek london, kotak suara bupati dan wakil bupati nomor dan nomor tps dan tps desa totabuan barat,nomor dan nomor tps tps dan tps desa purworejo tengahtps desa tutupan, kecamatan tutupan, dikunci menggunakan kabel ties pileg bukti berupa foto yang diambil oleh saksi atas nama marlin mamontoj, kotak suara dikunci menggunakan kabel ties pileg kecamatan tutupan pada pleno kpu kabupaten tanggal desember bukti berupa dokumen catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi a.n. supriyadi kolopita, atau model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk, bahwa terhadap kotak suara yang dikunci menggunakan kabel ties pileg ini telah diajukan keberatan oleh saksi paslon nomor urut pada saat pleno kpu kabupaten (vide:aki: .b. bahwa untuk penggunaan kabel ties pilkada kpu kabupaten bolaang mongondow timur menerima kabel ties pilkada sebanyak (seribu dua ratus empat puluh dua) kabel ties untuk kebutuhan (empat ratus empat belas) kotak suara (dua ratus tujuh) tps (vide bukti berupa berita acara serah terima logistik bukti .aj, surat jalan bukti .bj, e catalogue sistem pengadaan secara elektronik bukti .cj, dan faktur pemesanan kabel ties bukti .dj, yang dibeli dari karya gemilang indonesia. bahwa dengan demikian, kabel ties untuk pilkada ini yang digunakan untuk pengamanan kotak suara tps adalah sebanyak (seribu dua ratus empat puluh dua) kabel ties. sangat cukup untuk digunakan mengamankan kotak suara pilkada namun nyatanya terdapat kabel ties pileg bahwa setelah pencoblosan hari tanggal desember kabel ties pilkada lah yang digunakan untuk mengamankan kotak suara, namun pada saat pleno ppk justru fakta yang ditemukan adalah kabel ties pileg sehingga dengan berubahnya kabel ties pilkada menjadi kabel ties pileg maka kotak suara tersebut tidak dapat diyakini dan atau tidak terjamin kemurniannya . .c. bahwa terkait penggunaan kabel ties pileg ini, ada pernyataan dari komisioner bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur menyatakan dalam sebuah pernyataan pleno ppk bahwa penggunaan kabel ties atau alat pendukung utama pengamanan kotak suara diluar yang ditetapkan oleh kpu kabupaten bolaang mongondow tidak melanggar ketentuan norma hukum bukti berupa rekaman video, namun pernyataan komisioner bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur ini sangat jelas bertentangan dengan ketentu.d. bahwa ketua kpu kabupaten bolaang mongondow timur, jamal rahman, dalam keterangannya mengakui adanya penggunaan kabel ties diluar yang ditentukan oleh kpu (vide bukti bahwa terkait penggunaan kabel ties pileg diluar kabel ties yang dipesan dari karya gemilang yakni kabel ties pilkada menurutnya jamal rahman, kpu kabupaten bolaang mongondow timur hanya melakukan konsultasi dengan kpu provinsi sulawesi utara soal perubahan kabel ties dalam penggunaanya. bahwa penggunaan alat pengamanan kotak suara telah diatur dalam ketentudanbahwa dalam pleno ppk dan pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur, saksi pleno ppk dan pleno kpu kabupaten darppk dan kpu kabupaten bolaang mongondow timur mengabaikan keberatan saksi, saksi menuliskan keberatan tersebut dalam lembar keberatan saksi. .e. bahwa dalam pleno ppk (di beberapa ppk kecamatan), terdapat kotak surat dari tps yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum pleno ppk, yakni sebagaimana dalam tabel berikut: tabel kotak suara tps yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum pleno ppk yang diajukan keberatan oleh saksi: kecamatan) dosa tps wana buroleh memohon, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohonnghitungan perolehan suarapu)(vide: bukti p 003cc. bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten bolaang mongondow timur nomor pl. kptbolaang mongondow timur, tanggal september (vide: bukti p 004nomor urut (tiga), totabuan totabuan tps kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties sehingga kemungkinan surat suara tidak aman modayag candi rejodayag liberiautupan tutupankhusus untuk kecamatan modayag, pada tps desa modayag, setelah kotak suara sudah disegel, kemudian kotak suara tersebut dibuka ulang, hal itu dilakukan setelah semua saksi sudah tidak lagi berada tps tersebut, dimana saksi juga melihat segel sudah berada dilantai (vide bukti berupa surat pernyataan saksi a.n. mean tumbelakaj), .g. bahwa dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur, sakskpu kabupaten bolaang mongondow timur mengabaikan keberatan tersebut, dan saksi menuliskan lembar keberatan saksi ppk dan pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur (vide bukti terdapat beberapa kejadian khusus tps, akibatnya merugikan pemohon, yaitu: tabel masalah kejadian khusus desa tps masalah kejadian khusus bukti kecamatan modayag barat desa into tps kotak pertama dibuka form jumlah surat suara bupati kejadian dan wakil bupati berjumlah khusus surat suara, sedangkan jumlah dpt seharusnya surat suara jadi tidak cukup dari jumlah dpt. surat suara bupati dan wakil bupati diberikan desa bongkudai barat tps desa into. tanpa berita acara pemindahan. saksi keberatan tetapi diabaikan. surat suara gubernur dan wakil gubernur geser tps desa bonkudai barat dari tps karena tidak jadi digunakan. tanpa berita acara pemindahan. saksi keberatan tetapi diabaikan. jumlah surat suara bupati dan wakil bupati yang diterima menjadi tanpa berita acara. saksi keberatan tetapi diabaikan. tps ditutup jam penghitungan suara. dan wakil bupati yang digunakan pukul wita ada pergeseran dari tps desa tps bangunan kuwuk timur surat bangunan tps tangan yaitu kuwuk (lima) surat suara ternyata timur gubernur dan wakil saksi gubernur, dan tps pul bangunan kuwuk timur toledo tps sorongkota yaitu sambal (ima) surat suara bupati embed dan wakil bupati. saksi keberatan tetapi diabaikan. pukul wita masih berlangsung pemungutan suara, dan ada pengembalian surat suara pergeseran dari desa tangan tps bangunan kuwuk timur yaitu surat suara gubernur sebanyak (lima) surat suara. pukul wita kunjungan kpps kpps lintas, panas desa, dan saksi wajib pilih a.n olivia ochotan dan ferry suara yang sedang isolasi mandiri karena covid desa tps pukul wita surat form bongkudai suara tps khusus kejadian barat untuk pemilihan bupati dan khusus wakil bupati kurang dari dpt surat suara yang ada hanya kekurangan surat suara dari yang tidak ada. pukul ada kejadian salah mengisi surat suara pada kotak gubernur dan bupati (seharusnya surat suara untuk gubernur kotak gubernur dan surat suara bupati kotak bupati) a.n. alis aer. pada pukul wita pendamping dpt a.n eba pasambuna dampingi oleh siti kasturi sunarko. pukul wita ada orang memiliki suhu diatas c. pukul wita rosi monograf mendampingi simpati potabuga. pukul wita rahma makoto mendampingi nabila makoto. pukul wita penambahan surat suara sebanyak surat suara dari tps into. tanpa berita acara pengambilan penambahan pukul wita, tps belum ditutup, pendaftaran pemilih masih berlangsung, dan penambahan surat suara sebanyak surat suara dari tps bongkudai barat untuk memenuhi pemilih ktp el. terdapat: bahwa terdapat (seratus tiga puluh tiga) pendukung pemohon yang tidak bisa memasuki bilik suara karena kekurangan surat suara (dua puluh) tps (enam) kecamatan, sehingga pemohon kehilangan suara pemilihnya. bahwa seharusnya surat suara dicetak menurut ketentuan dan nomor tahun yakni surat suara dicetak sebesar dpt dpt), dan untuk penggunaan surat suara cadangan digunakan dengan berita acara untuk mengganti surat suara yang rusak dan atau keliru dicoblos. bahwa terkait adanya tps yang kekurangan surat suara, pemohon menemukan fakta sebagaimana dalam tabel bawah ini: tabel kekurangan surat suara per tps: jumlah total ke tps jumlah seharusnya surat kurang bukti aliran dpt menurut suara surat ketentuan diterima suara hasil) per tps per tps (dpt dpd ii. kecamatan totabuan desa bulanan tps selatan lil. kecamatan modayag barat arat kuwuk santa (raw kuwuk timur desa bangunan tpg kuwuk timur desalnattn tps002 p os8 spion irsonjar jaa jar iso sorongkota desa tps sorongkota desa tps sorongkota desa tps pinonobatuan desa tps pinonobatuan kecamatan float utara kecamatan ruangan desa syok tps001 p oes desa matabulu tps kecamatan tutupan pantai desa tutupan tps desa tutupan| tps jumah bahwa pemilih yang datang tps ternyata lebih banyak dari surat suara yang digunakan (sah dan tidak sah). hal ini setidaknya ada (dua puluh) tps berdasarkan tabel bawah ini: tabel kejadian khusus jumlah surat suara digunakan hilang: jumlah . surat masalah kejadian jenis alat tps khusus bukti suara bukti digunakan hilang il. kecamatan totabuan desa tps penjumlahan kolom form buat surat suara sah dan tidak hasil barat sah tidak sesuai. jumlah suara sah (dua ratus dua puluh enam) suara, dan suara tidak sah (tujuh puluh enam). suara tidak sah (enam). jadi telah terjadi penambahan (seratus lima puluh dua) suara. desa tps pemilih yang datang form kotaku tps lebih sedikit dari surat hasil barat suara yang digunakan. ada (empat) surat suara yang ditambahkan. desa tps pemilih yang datang form part tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (tiga) suara yang tidak ada. desa tps pemilih yang datang form part tps lebih sedikit dari surat hasil timur suara yang digunakan. ada (lima puluh) surat suara yang ditambahkan. lil kecamatan tutupan desa pemilih yang datang form dadap tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (tiga) suara yang tidak ada. desa pemilih yang datang form dadap tps lebih sedikit dari surat hasil masa suara yang digunakan. ada (satu) surat suara yang ditambahkan. desa pemilih yang datang form logid tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (dua puluh sembilan) suara yang tidak ada. desa pemilih yang datang form tombol tps lebih sedikit dari surat hasil kat suara yang digunakan. ada (tiga) surat suara yang ditambahkan. desa pemilih yang datang form tutupan tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (satu) suara yang tidak ada. ull kecamatan ruangan desa pemilih yang datang form bai tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (tiga puluh satu) suara yang tidak ada. syok tps lebih sedikit dari surat hasil suara yang digunakan. ada (dua belas) surat suara yang ditambahkan. desa pemilih yang datang form nuansa tps lebih banyak dari hasil surat suara yang selatan digunakan. ada (tujuh belas) surat suara yang tidak ada. desa pemilih yang datang form monolog tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (empat belas) surat suara yang tidak ada. desa pemilih yang datang form monolog tps lebih sedikit dari surat hasil barat suara yang digunakan. ada (satu) surat suara ang ditambahkan. desa pemilih yang datang form motong tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (satu) surat suara yang tidak ada. desa pengguna hak pilih form sugandi melebihi dari jumlah hasil pemilih (pemilih yang tercantum dpt yakni kekurangan (sembilan) surat suara. desa pemilih yang datang form budaya tps lebih banyak dari hasil surat suara yang digunakan. ada (tiga) surat suara yang tidak ada dan ditambah, suara tidak sah belum dihitung berjumlah (dua puluh lima) suara. desa pemilih yang datang form kakapo tps lebih sedikit dari surat hasil suara yang digunakan. ada (tiga) surat suara yang ditambahkan. desa pengguna hak pilih form tomato sedangkan jumlah surat hasil suara yang digunakan penambahan surat suara desa pengguna hak pilih form moon sedangkan surat suara hasil yang digunakan ada penambahan surat suara jumlah adanya penambahan hak bagi pemilih pendatang (enam) tps, sebanyak (tiga puluh dua) surat suara, sehingga pemohon dirugikan karena penambahan paslon nomor urut yaitu: tps desa totabuan barat, kecamatan totabuan, memohon menetapkan total pengguna hak pilih sebesar (tiga ratus limabelas) orang hadir tps. sementara suara sah dan tidak sah berjumlah (tiga ratus kesembilanbelas) suara, dengan demikian terjadi penambahan (empat) suara. saksi paslon nomor urut (tiga) telah mengajukan keberatan atas kejadian ini pada: tps desa modayag, kecamatan modayag, memohon menetapkan total pengguna hak pilih sebesar (dua ratus tiga puluh delapan) hadir tps. sementara suara sah dan tidak sah berjumlah (dua ratus enam puluh) suara, dengan demikian terjadi pengurangan (tigaon, kecamatan modayag barat, memohon menetapkan total pengguna hak pilih sebesar (dua ratus tiga puluh tujuh) hadir tps. sementara suara sah dan tidak sah berjumlah (dua ratus tigatangan, kecamatan modayag barat, memohon menetapkan total pengguna hak pilih sebesar (dua ratus delapan puluh dua) hadir tps. sementara suara sah dan tidak sah berjumlah (dua ratus delapannolog barat, kecamatan motongkad, memohon menetapkan total pengguna hak pilih sebesar (tiga ratus empat puluh tiga) hadir tps. sementara suara sah dan tidak sah berjumlah (tiga ratus empat puluh empaterdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, sebanyak (satu) suara yakni: kecamatan ruangan, tps desa ruangan barat, pemilih bernama randi gobel pada hari rabu tanggal desember memilih sebanyak (dua) kali (dua) tps yang berbeda yakni tps desa ruangan barat sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap dpt), dan randi gobel menurut saksi paslon nomor urut (tiga) juga memilih tps desa ruangan barat sebagai pemilih tambahan tb) dengan menggunakan surat keterangan dari disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur (vide: bukti berupa suket dan surat pernyataan a.n. randi gobel). suket dari dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur tersebut tidak mempedomani surat menteri dalam negeri nomor dukcapil tanggal november dan yang bersangkutan telah diberi uang sebesar rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh hendri makoto dan diarahkan memilih calon bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur nomor urut (dua): terdapat pemilih bawah umur, sejumlah (dua) suara yaitu: tps desa todongan, kecamatan modayag, ditemukan pemilih dibawah umur (tujuh belas) tahun beryang membaw: bukti berupa surat keterangan a.n lutfi makoto|: tps desa dusun, kecamatan ruangan, ada pemilih dibawah umur (tujuh belas) tahun bernama lutfi makoto, lahir kotamobaguselaku penggun, bukti berupa surat keterangan a.n lutfi mamontoj,, sebagai berikut:(enam puluh delapan) suara bukti dan bukti sedangkan rekap hasil pemilihan kecamatan ruangan, memohon menetapkan menjadi (enam puluh lima) suara. dengan demikian terjadi pengurangan (tig,maka dengan demikian pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun dengan nomor urut tigakeputusan memohonengan ketentuan sebagaimana pada tabel bawah ini: tabel perbedaan perolehan suara berdasarkan timur bahwa berdasarkan data dari badan pusat statistik kabupaten bolaang mongondow timur dalam kabupaten bolaang mongondow timur dalam angka pada tabel halaman (dilihat halaman website badan pusat statistik kabupaten bolaang mongondow timur yaitu diakses pada tanggal desember jumlah penduduk kabupaten bolaang mongondow timur pada tahun sebanyak (delapan puluh tujuh ribu sembilanratus tujuh(lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan): (lima puluh delapan) suara (vide bukti dan bukti p 094j. sedang hasil rekapitulasi kecamatan ruangan, memohon menetapkan menjadi (lima puluh enam) suara. dengan demikian terjadi pengurangan (du: kpps tidak netral, yang berakibat merugikan pemohon yaitu dua tps yaitu tps desa bongkudai kecamatan modayag barat, dan tps desa dadap kecamatan tutupan. kecamatan tutupan terdapat adanya kesaksian dari warga desa dadap a.n pengalihan ayunda mengenai anggota panas desa dadap kecamatan tutupan a.n bulan lua yang melakukan pendataan naik turun rumah untuk meminta saksi menandatangani dokumen hasil tps pada malam hari, dan diketahui bahwa yang bersangkutan berpihak pada paslon bupati nomor urut (dua). laporan pengalihan ayunda selaku saksi paslon bupati dan wakil bupati nomor urut (tiga) yang bertugas tps (vide bukti berupa surat pernyataan a.n. pengalihan arundaaj, bahwa terdapat fakta tps desa moon, petugas kpps tidak kooperatif dengan saksi tps dari paslon, di bukti p 00oj. hal ini bertentangan dengan: saksi, bawaslu kelurahan desa atau pengawas tps, atau pemantau pemilihan yang hadir pada rapat pemungutan dan penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir model hasil kwk setelah ditandatangani oleh kpps dan saksi yang hadir . dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa foto atau video.: kecamatan modayag barat yakni tps desa bongkudai, pada pukul wita tepatnya tps datangorang yang bernama heidi contoh yang menjabat sebagai ketua kpps desa bongkudai untuk melakukan pencoblosan. saksi asma makoto yang berdomisili desa bongkudai tidak pernah melihat (lima belas) orang tersebut tinggal dan menetap desa bongkudai, selain itu juga (lima belas) orang ituel. saksi saksi mengajukan protes terhadap kejadian ini, dan terakhir saksi meminta photo absen daftar hadir namun diabaikan oleh petugas kpps vide bukti p 026jkecamatan totabuan yakni tps desa part timur, ada perbedaan keterangan dari jumlah surat suara termasuk surat suara cadangan antara formulir kwk dan keterangan saksi, dimana dalam formulir kwk jumlah surat termasuk surat suara cadangan adalah (tiga ratus tujuh puluh delapan) surat suara, sedangkan keterangan saksi atas nama nori larangan, jumlah surat suara termasuk surat suara cadangan adalah (tiga ratus tiga puluh empat) surat suara. maka ada selisih (empat puluh empat) surat suara. saksi mengajukan protes terhadap kelebihan surat suara dengan memohon penulisan form c kejadian khusus, namun diabaikan oleh petugas kpps divide bukti p 096j. hal ini bertentangan dengan ketentuan huruf a nomor tahun terhadap semua kejadian atas, pemohon telah mengajukan laporan pengaduan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur, dan laporan pengaduan tersebut antara lain: laporan nomor pl pb wsl bmt x11 atas nama: sukriyendi kolopita (vide bukti p 097j: laporan nomor pl pb wsl bmt xi1 atas nama ayu dirawat partisan (vide bukti p 098j): laporan nomor pl pb wsl bmt xi1 atas nama: majelis romeo (vide bukti p 099j: laporan nomor lp pb wsl bmt xi1 atas nama: irwan majelis romeo (vide bukti )j, laporan nomor pl pb wsl bmt x11 atas nama: iwan modeng (vide bukti p 101j, bahwa akibat semua kelalaian, kecerobohan dan kesengajaan sebagaimana telah pemohon uraikan diatas, telah menyebabkan proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun tidak bisa dipercaya, sehingga hasilnya tidak dapat diyakini dan dipercaya, bahwa selisih perolehan suara dari pemohon dengan paslon bupati nomor urut (dua) sebagaimaadanya penggunaan surat keterangan suket kependudukan yang tidak mempunyai barcode, tanpa melalui perekaman elektronik, dimana menurut ketentuan peraturan perundangan undangan, suket hanya boleh diberikan kepada penduduk yang benar benar sudah melakukan perekaman elektronik dan pendudukan yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten: adanya kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties untuk pileg bukan segel dan kabel ties pilkada adanya tps yang masih dibuka melewati jam wita, mengakibatkan kerugian bagi pemohon sebab pemilih yang terakhir memilih adalah mereka yang memegang suket tanpa barcode dan ktp eiadanya kekurangan sehingga mengkilat pemilih pendukung paslon bupati nomor urut (tiga) tidak dapat melaksanakan hak pilihnya: adanya pemilih yang datang tps lebih banyak dari surat suara yang digunakan (sah dan tidak sah), dan akibat dari kejadian ini pendukung pemilih pemohon kehilangan suara, adanya penambahan hak pemilih datang, sehingga pemohon dirugikan karena penambahan paslon bupati nomor urut (dua): adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali: terdapat pemilih yang masih bawah umur: terjadi penghilangan suara pemohon pada pleno ppk dan kpu kabupaten, adanya pemilih yang kehilangan hak pilih pada pemilihan bupati kabupaten bolaang mongondow timur yang berakibat hilangnya hak suara, kpps tidak netral yang berakibat merugikan pemohon yaitu dua tps yaitu tps desa bongkudai, dan tps desa dadap, panitia pengawas tidak netral yang berakibat merugikan pemohon, yaitu berpihak pasangan calon bupati nomor urut (dua),, kesimpulan sebagai pertimbangan untuk mahkamah konstitusi, bahwa apabila penggunaan suket pada pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur tahun yang ditemukan sebanyak suara, maka jika dikurangi dengan suara paslon nomor urut maka angka perolehan suara paslon nomor urut yang seharusnya ditetapkan oleh memohon menjadi sebesar suara, bahwa kemudian, terdapat setidaknya yang hilang akibat penggunaan kabel ties pileg sebagai pertimbangan bagi mahkamah konstitusi bahwa bila dibandingkan dengan penggunaan kabel ties pileg pada pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur tahun sebesar suara, maka jika dikurangi dengan suara paslon nomor urut yang ditetapkan memohon sebesar suara, dengan mempertimbangkan pengurangan angka perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon pada penggunaan suket adalah suara, maka suara paslon nomor urut yang seharusnya ditetapkan oleh memohon adalah suara dikurangi dengan suara, maka suara paslon nomor urut yang seharusnya ditetapkan oleh memohon menjadi sebesar suara. bahwa pada tps desa bangunan kuwuk timur, terdapat pemilih dpt sebesar pemilih, dan suara sah sebesar dan tps desa into sebesar pemilih dpt dan suara sah sebesar suara, dan tps desa bungku barat sebesar pemilih dpt dan suara sah sebesar suara. jika dijumlahkan, maka suara sah tersebut sebesar suara. jadi seharusnya suara paslon nomor urut harus dikurangi oleh memohon yaitu dikurangi menjadi sebesar suara. sebagai pertimbangan bagi mahkamah konstitusi, bahwa terjadi kekurangan surat suara tps sebesar surat suara setidaknya tps, dan sedikitnya pemilih adalah pendukung pemohon, maka seharusnya suara pemohon ditambah menjadi tambah menjadi sebesar suara. sebagai pertimbangan bagi mahkamah konstitusi, bahwa penambahan suara sebesar surat tps, maka seharusnya suara pemohon adalah sebesar (perubahan dari kekurangan surat suara) dan ditambah menjadi suara. bahwa kecamatan ruangan, tps desa ruangan barat, harus dianggap tidak pernah terjadi pemungutan suara, dengan jumlah dpt sebesar dan jumlah suara sah seharusnyaari suara dikurangi suara menjadi suara. bahwa tps desa todongan, kecamatan modayag, jumlah dpt sebesar dan jumlah suara sah sebesar suara, begitu juga tps desa dusun, kecamatan ruangan, dpt sebesar suara dan jumlah suara sah sebesar suara. dengan demikian, seharusnya perolehan suara tps tersebutikurangi sebesar suara sehingga dari dikurangi suara menjadi suara. bahwa tps 002dan tps desa jika belanga, kecamatan ruangan, suara pemohon dihilangkan, perolehan suara tps berkurang angkanya suara. dengan demikian, pemohon memohon suara pemohon dikembalikan suara sah dari suara menjadi suara. bahwa seharusnya suara tps desa bongkudai kecamatan modayag barat, dan tps desa dadap kecamatan tutupan, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk membatalkannya atau dilaksanakan pemungutan suara ulang: bahwa secara keseluruhan dari terhitung angka nomor sampai dengan angka nomor pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mengurangi suara paslon nomor urut yang ditetapkan oleh memohon menjadi sebesar suara. pemohon juga memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menambahkan suara pemohon yang hilang sebesar suara menjadi sebesar suara sah, dan hyun kunrei panglima, dan oscar manopo, s.e., m.m. dan drs. rusdi bumilangit pemohon vi. petit berdasarkan seluruh uraian yang telah pemohon urdalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bolaang mongondow timur nomorpukul wita, yang benar menurut pemohon sebagai berikut: dan hyun kunrei panglima, pd. dan oscar manopo, s.e., m.m. dan drs. rusdi bumilangit pemohon memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan putusan ini. atau1,abupaten bolaang mongondow timur tahun yang dimohonkan pemohon,bukti dan bukti sebagai berikut: bukti kartu tanda penduduk atas nama drs. slendro corona, si. bukti kartu tanda penduduk atas nama drs. rusdi bumilangittanggal desember buktilampiransuratbukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama siria tampilan bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama lutfi makoto bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama demo parsyah maria bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama doni makoto bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama randi gobel bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama yulia sengketa bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama claudio ping bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama melly lumi bukti surat keterangan suket) kependudukan atas nama raywvisal pingbukti berita acara nomor pl kpt kab tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan dpt pemilihan serentak lanjutan tahun kabupaten bolaang mongondow timur,bukti tangkapan layar (screenshot) akun media sosial facebook a.n. bulan makoto bukti videobukti video pernyataan anggota komisioner bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur atas nama harmoni mando, hut. buktipu kabupaten buktitingkat kecamatan bukti catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi a.n. doni pontoijo dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan modayag bukti surat tanda penerimaan laporan nomor: tpl x res bottom tanggal desember bukti surat pernyataan saksi tps desa bongkudai kecamatan modayag a.n. saksi asma makoto bukti foto kotak suara dan dikunci menggunakan kabel ties pileg tps desa candirejo kecamatan modayagliberia timur kecamatan modayag bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak (enam belas ribu dua puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) atau peraih suara terbanyak memperoleh (dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh limaempat ribu sembilan ratus tiga) suara. namun menurut pemohon, perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) sebesar karena akibat adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yang apabila tidak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, maka pemohon yakin bahwa penetapan hasil perhitungan suara oleh memohon adalah tidak sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan memohon atau yang dalam hal ini dipersoalkan dalam permohonan ini, melainkan sebagai berikut: perolehan suara paslon nomor urut suara sah. perolehan suara paslon nomor urut suara sah. perolehan suara paslon nomor urut suara sah, bahwa untuk tercapainya keadilan, pemohon mdesa totabuan, kecamatan totabuan bukti foto kotak suara dikunci menggunakan kabel ties pileg tps dan tps desa totabuan barattps dan tps desa purworejo tengan, kecamatan modayagkotak suara dikunci menggunakan kabel ties pileg tps desa tutupan, kecamatan tutupan bukti dokumen catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi atas nama supriyadi kolopita terkait kotak suara dikunci menggunakan kabel ties pileg kecamatan totabuan pada pleno kpu kabupaten bukti berita acara serat terima logistik pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur terkait kabel ties bukti surat jalan karya gemilang indonesia bukti e catalogue logistik pemilihan tahun bukti pemesanan faktur kabel ties bukti video rekaman komisioner bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur bukti video rekaman ketua kpu kabupaten bolaang mongondow timur, jamal rahman bukti catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tps desa part timur kecamatan totabuan bukti surat keterangan saksi tps desa modayag atas nama mean tumbelaka bukti catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi tps desa into kecamatan modayag barat bukti surat pernyataan saksi tps desa bangunan kuwuk kecamatan modayag barat atas nama jeanne jennifer embel bukti catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksilanan satu kecamatselatanintoutaraatabuluattimurmasalogidmbolikatbairuangan selatanmonologmonolog barattongkaduganditiga desa modayagkakapoangon kecamatan modayag barat bukti berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap desa tingkatjika belanga kecamatan ruangan buktimodel hasil salinan kwk tps desa jika belanga kecamatan ruangan bukti surat pernyataan a.n. pengalihan ayunda bukti surat pernyataan saksi a.n. nori larangan bukti dokumen pemberitahuan tentang status laporan nomor pl pb wsl bmt x11 a.n. sukriyendi kolopita bukti dokumen pemberitahuan tentang status laporan nomor pl pb wsl bmt x11 a.n. ayu dirawat partisanirwan modeng bukti suket atas nama elvis sanda bukti suket atas nama muh rizky potabuga bukti surat pernyataan saksi atas nama aditya bahansubu bukti surat pernyataan saksi atas nama africana langka bukti surat pernyataan saksi atas nama akbar patabuga bukti surat pernyataan saksi atas nama afraid singel bukti surat pernyataan saksi atas nama fahri makoto bukti surat pernyataan saksi atas nama fajriawati condong bukti surat pernyataan saksi atas nama fauzi makoto bukti surat pernyataan saksi atas nama gilang baku bukti surat pernyataan saksi atas nama glenn toli bukti surat pernyataan saksi atas nama marco rasial mamasa bukti surat pernyataan saksi atas nama pedro tolol bukti surat pernyataan saksi atas nama prayoga laluan bukti surat pernyataan saksi atas nama reka sembarang bukti surat pernyataan saksi atas nama ridho mass bukti surat pernyataan saksi atas nama ria natalia takadisihang bukti surat pernyataan saksi atas nama ronaldo g.h. sambungan bukti surat pernyataan saksi atas nama syahril mokodompit bukti surat pernyataan saksi atas nama silabus kakus bukti surat pernyataan saksi atas nama tegar masspeke bukti surat pernyataan saksi atas nama cuti alamiah honda bukti surat pernyataan saksi atas nama very octavia talangan bukti surat pernyataan saksi atas nama young molina hari bukti surat pernyataan saksi atas nama wulandari mokodompit bukti surat pernyataan saksi atas nama zulfikar makoto bukti surat keputusan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur drs slendro corona, drs rusdi bumilangit nomor sbg saksi x tentang penunjukan dan pemberian mandat saksi paslon tps ppk kabupaten pada proses penghitungan dan rekapitulasi, penghitungan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun tanggal oktober bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa kakapo, kecamatan float atas nama visi tandan bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa logid, kecamatan tutupan atas nama sandra mokoginta bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa dadap masa, kecamatan tutupan atas nama neti went nusa bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa monolog, kecamatan motongkad atas nama katun mokodompit bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa motongkad utara, kecamatan motongkad atas nama candi modeng bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa modayag ii, kecamatan modayag atas nama ariyanto hiding bukti surat pernyataan saksi mandat tps desa motongkad utara, kecamatan moyongkad atas nama karbida modeng bukti surat pernyataan saksi mandat tps desa motongkad utara, kecamatan motongkad atas nama karbida modeng bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa bongkudai induk, kecamatan modayag barat atas nama muhammad eko makoto bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa jika induk, kecamatan motongkad atas nama mike harikedua bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa tangan, kecamatan modayag barat atas nama siti tri stika makoto bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa bongkudai barat, kecamatan modayag barat atas nama vanessa makoto bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa moon, kecamatan modayag barat atas nama dewi pratiwi husain bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa motongkad induk, kecamatan motongkad atas nama yusra makoto bukti surat pernyataan saksi tps desa bongkudai barat, kecamatan modayag barat atas nama fasa marten mokoginta bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa totabuan, kecamatan totabuan atas nama putranya marcella lumayan bukti surat pernyataan saksi paslon tps desa totabuan, kecamatan totabuan atas nama alun tando bukti surat pernyataan saksi paslon desa bongkudai barat, kecamatan modayag barat atas nama dwi makoto bukti surat pernyataan saksi paslon ama ukp) desa motongkad utara, kecamatan motongkad atas nama hildawati mahengkeng bukti ktp atas nama saksi hildawati mahengkeng bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan modayag atas nama dedi hendra enam bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan motongkad atas nama reagen ellis langue bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan modayag barat atas nama adhyatma damopolii bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan modayag barat atas nama jerry tepi bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan motongkad atas nama moh andri puma bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan tutupan atas nama jefri walangitan bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan ruangan atas nama aslinya solar bukti surat pernyataan saksi mandat pleno tingkat kecamatan totabuan atas nama andi roda murata bukti surat pernyataan pemilih yang terdaftar dpt golongan disabilitas) tps desa bingkai induk, kecamatan modayag barat atas nama udin makoto bukti surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model pemberitahuan kwk kepada udinrwanda makoto bukti surat pernyataan saksi (bukan saksi mandat) warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilih atas nama silang gambaran bukti surat pernyataan saksi pemilih tps desa ruangan barat kecamatan ruangan) atas nama sabrinanti mokoginta bukti surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama nanti mokoginta bukti surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama erupsi rondonuwu bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama friendly soba bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama susantiusman adobo bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama purwanto bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama juliana pandang bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama putrirahim dulu bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama aneka terangan bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama suparmanhairroman guna bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama rina siku bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama sama patungan bukti surat dukungan syahrul oscar pada pilkada kab, bolaang mongondow timur tahun atas nama rating mokoagoui. bahwa oleh karena dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun ini ditemukan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yang pemohon uraikan pada bagian angka romawi pokok permohonan ini, maka permohonan psangat konstitusional karena didasarkan pada ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yangin itu, menurut asas pemilihan kepala daerah yak . bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana huruf diatas, telah menjadi landasan dari beberapa putusan mahkamah konstitusi republik indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan berlakunya pl. kpt kab !abupaten bolaang mongondow timur, sulawesi utara sebesar jiwa sebagaimana tercantum didalam permohonan pemohon pada huruf kabupaten bolaang mongondow timur, sulawesi utara adalah jiwa. bahwa berdasarkan objek permohonan vide bukti diperoleh: nama pasangan calon suara amalia ramadhan sehat bandjar, skm. dan hyun kunrei panglima, pd. sam syahrul makoto, sos. dan oscar manopo, s.e., m.m. drs. hi. slendro corona, si. dan drstotal suara sah (ambang batas 2y6 selisih suara terkait pemohon persentase selisih suara suara sah) x10074 .728x10074tseluruh tempat pemungutan suara tps) yang tersebar kabupaten bolaang mongondow timur, padahal dalam polita dalam permohonan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bagaimana kesalahan kesalahan yang terjadi tps yang adaodak terdapat perselisihan hasil menurut pemohon yang uraikan pemohon dengan hasil dari objek permohonadimana letak perbedaan hasil perolehan suara yang signifikan menurut pemohon dengan hasil menurut memohon sesuai objek permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam, ii. dalam pokok permohonan bahwa menurut pemohon, perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon adalah tidak benar diakibatkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm). adapun perbandingan perolehan suara menurut pemohon dan yang telah ditetapkan oleh memohon berdasarkan objek permohonan vide bukti sebagai berikut: tabel perolehan suara pemilihan bupati wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun menurut pemohon dan berdasarkan keputusan memohon menurut keputusa drs. hi. slendro corona, dan drs. rusdi bumilangit pemohon total suara sah bahwa selanjutnya memohon akan membantah satu persatu tuduhan pelanggaran tsm yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya sebagai berikut: dalil pemohon pada butir tentang ditemukannya adanya pemilih yang menggunakan surat keterangan suket) kependudukan pada saat mencoblos tps adalah tidak benar. adapun dalil memohon sebagai berikut: terhadap dalil suket tidak memiliki barcode sebagaimana dalil butir a.a halaman perlu memohon tegaskan bahwa seluruh suket yang digunakan oleh pemilih merupakan suket yang dikeluarkan oleh disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur, oleh karenanya mengenai keabsahan suket sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon berada kewenangan disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur dan bukan pada kewenangan memohon,bawaslu prov.sa und pm tertanggal desember bukti terlebih dasar hukum penggunaan suket untuk digunakan oleh pemilih adalah merujuk pada(selanjutnya disebut sebagai pkpuo., oleh karena itu dalil (sembilan) contoh suket sebagaimana yang yang didalilkan oleh pemohon bukanlah merupakan kewenangan memohon untuk menyatakan keabsahannya, melainkan kewenangan disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing masing pasangan calon, terhadap dalil data suket tidak jelasbahwa bukanlah merupakan kewenangan memohon untuk menyatakan keabsahan suket, melainkan kewenangan disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur. terhadap hal ini seharusnya pemohon mengajukan permintaan klarifikasi kepada kementrian dalam negeri atau setidak tidaknya kepada dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur terkait kejelasan data suket yang dimaksud, mengenai dalil pemohon yang menyatakan pemilih menggunakan suket dan ktp el untuk memilih setidaknyamenurut memohon hal tersebut adalah dalil yang tidak jelas, karena pemohon tidak menyebutkan secara rinci tps yang didalilkan tps nomor berapa, desa apa, dan kecamatan apa. terlebih dalil pemohon tersebut juga jelas mengada ada karena jumlah pemilih yang menggunakan suket atau ktp ei pada pilkada bottom adalah sebagaimana table bawah ini vide bukti tabel pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan menggunakan suket atau ktp ei untuk memilih pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam dpt dan kesamaan menggunakan suket atau ktp el untuk memilih jumlah oleh karena itu penggunaan suket tps kabupaten bolaang mongondow timur sejumlah bukan sejumlahsebagaimana dalil pemohon, selanjutnya mengenai pemilih menggunakan suket dan ktp el sudah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan peraturan kpuerhadap dalil dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur tidak independen sebagaimana dalil butir halaman bukanlah merupakan perselisihan hasil pemilihan tetapi menjadi kewenangan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur untuk menindaklanjuti, dan jelas bukan kewenangan memohon, terhadap dalil penerbitan suket adalah keputusan personalpernyataan bupati bolaang mongondow timur tidak secara serta merta demi hukum menjadi bukti terjadinya pelanggaran perselisihan hasil pemilihan kabupaten bolaang mongondow timur: terhadap dalil suket yang diterbitkan dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur diduga didasarkan pada ancaman atau tekanan masa sebagaimana dalil butir halaman perlu memohon tegaskan kewenangan mengeluarkan suket berada disdukcapil bolaang mongondow timur dan bukan merupakan ketentuan undang undang nomor tahun putusan mahkamah tersebut diantaranya:bahwa berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten bolaang mongondow timur tahun sebagaimana yang pemohon uraikan pada bagian angka romawi pokok permohonan ini, merupakan pelanggaran terhadap hak hak politik pemilih yang dijamin oleh ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena itu sudah seharusnya mahkamah konstitusi republik indonesia melakukan koreksi terhadap proses pemilihan kepala daerah kabupaten bolaang mongondow timur tahun yang penuh kecurangan tersebut. il. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka menurut pemohon: pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan memohon kpu kabupaten bolaang mongondow timurivide: bukti p 005j, yang diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul wita. iipenetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh memohon, cast kpu(vide: bukti p 005j, kewenangan memohon. terlebih mengenai dalil adanya ancaman pembakaran kantor disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk menindak adanya dugaan tindak pidana tersebut, terhadap dalil suket yang diterbitkan tidak melalui prosedur perekaman ktp el, tidak memiliki barcode, dan diadakannya keberatan saksi paslon nomor urut sebagaimana dalil butir halaman perlu kembali memohon tegaskan bahwa keabsahan suket yang dikeluarkan sebagaimana dalil pemohon merupakan kewenangan disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur, dan bukan pada kewenangan memohon. terlebih dasar hukum penggunaan suket untuk digunakan oleh pemilih adalah merujuk pada angka pkpu jo. angka pkpu selanjutnya mengenai keberatan saksi pemohon pada faktanya telah dipersilahkan untuk mencatat keberatan sebagaimana dimaksud dalam form kejadian khusus kwk: terhadap dalil sudah melaporkannya kepolisian resort bolaang mongondow timur terkait penerbitan suket yang dikeluarkan olehmerupakan kewenangan kepolisian resort kabupaten bolaang mongondow timur untuk menindaklanjuti: dalil pemohon pada butir halaman yakni ditemukan adanya pemilih yang masih berumur bawah (tujuh belas) tahun adalah tidak benar. perlu memohon tegaskan sebagaimana dalil bantahanberumur bawah tahun dalil pemohon bantahan memohon suket nomor bahwa sdr. lutfi makoto dukcapil suket x11 tidak terdaftar daftar hadir tanpa barcode, tanggal penerbitan (dp tb) tps desa desember atas nama dusun. hal ini lutfi makoto, lahir dusun membuktikan sdr. lutfi tanggal desember makoto tidak menggunakan hak pilihnya: vide bukti suket nomor bahwa pemilih atas nama dukcapil suket x11 demo parsyah maria tanpa barcode, tanpa tanggal benar menggunakan hak penerbitan, atas nama demo pilihnya tps desa parsyah maria, lahir todongan, kecamatan kotamobagu tanggal modayag. mengenai kebenaran isi dari suket bukanlah berada pada kewenangan memohon melainkan berada pada kewenangan disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur, vide bukti bahwa apabila diperiksa lagi dalil pemohon tidak jelas dengan seksama semua suket karena tidak merinci secara yang diterbitkan oleh spesifik atas nama siapa disdukcapil kabupaten dan hanya didasarkan pada bolaang mongondow timur, ada kemungkinan. hal ini kemungkinan banyak sekali menyebabkan kesulitan suket untuk anak tahun. bagi memohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh pemohon, oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya tentang pemilih berumur bawah tahun, dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh kpps pada dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan kwkantara sub judul dengan narasi dalil berbeda yang menyebabkan ketidakjelasan apakah mengenai permasalahan pemilih tambahan atau mengenai petugas kpps yang melarang saksi pemohon tps desa moon memfoto plant dan melihat daftar hadirnamun perlu memohon tegaskan bahwa dalil pemohon yang menyatakan petugas kpps yang melarang saksi pemohon tps desa moon memfoto plant dan melihat daftar hadir adalah tidak benar. pada faktanya berdasarkan hasil klarifikasi dengan kpps tps desa moon kecamatan modayag baratdalil pemohon pada butir halaman yakni adanya penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan berita acara penggunaan suara cadangansemua penggunaan surat suara cadangan telah dicatat model hasil kwk dan berdasarkan hasil klarifikasi dengan pts ddan bukti hal ini telah sesuai dengan ketentuan (la) pkpu yang menyatakan:terlebihpenggunaan surat suara cadangan tanpa berita acara. vide bukti dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps yang berada luar rukun tetangga rukun warganyaristiwa adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tps yang berada luar rukun tetangga rukun warganya. vide bukti terlebih berdasarkan hasil klarifikasi dengmerupakan warga desa bongkudai,.adalah tidak benar. adapun dalil memohon sebagai berikut: terhadap dalil pemohon butir sampai dengan butir perlu memohon tegaskan bahwa segel yang digunakan adalah segel pilkada bukan pileg sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. selanjutnya perlu memohon sampaikan bahwa kabel ties yang digunakan kotak suara tps pada tanggal desember adalah kabel ties pilkada adapun pada saat rekapitulasi ditingkat kecamatan terjadi kekurangan kabel ties pemilihan dikarenakan kabel ties yang didistribusikan tps digunakan untuk pengamanan kotak suara dalam antisipasi musim penghujan vide bukti dan terhadap hal tersebut dan mengingat tidak memungkinkannya untuk pengadaan lanjutan lewat e katalog, selanjutnya memohon melakukan koordinasi dengan kpu provinsi sulawesi utara dan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur terkait dengan kekurangan kabel ties pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten bolaang mongondow timur menyepakati penggunaan kabel ties dengan tujuan keamanan kotak suara dan telah dituangkan dalamertanggal desember vide bukti hal ini telah sesuai sebagaimana amanat peraturan kpu nomor tahun yang menyata, terlebih pergantian penggunaan kabel ties dengan tujuan keamanan kotak suara sebagaimana tersebut atas sama sekali tidak mempengaruhi perolehan hasil suara masing masing pasangan calon, tabel matrix dalil bantahan memohon terkait dalil pemohon tentang dugaan telah dibukanya kotak suara sebelum pleno ppk dan atau pleno kpu kabupaten dilakukan penggunaan kabel ties pileg bahwa penggunaan kabel pada kotak suara bupati ties pileg dilakukan dan wakil bupati nomor dan setelah pleno rekapitulasi kecamatan modayag dalil pemohon ang penggunaan kabel ties pileg menyatakan digunakan pada kotak suara bupati tingkat tps adalah tidak dan wakil bupati tps benar. pada faktanya kotak desa liberia timur, kecamatan suara tingkatan tps modayag menggunakan kabel ties penggunaan kabel ties pileg pilkada dan pula tidak pada kotak suara bupati ada keberatan diajukan pada dan wakil bupati tps saat pembukaan kotak suara desa liberia timur, kecamatan saat pleno rekapitulasi modayag tingkat kecamatan. penggunaan kabel ties pileg faktanya berikutnya pada kotak suara bupati keberatan justru dilakukan dan wakil bupati tps |pada saat selesainya desa liberia, kecamatan rekapitulasi tingkat modayag kabupaten. vide bukti penggunaan kabel ties pileg bukti bukti bukti pada kotak suara bupati dan bukti dan wakil bupati nomor mengenai permasalahan tps desa totabuan, kabel ties ini telah diproses kecamatan totabuan oleh bawaslu kabupaten penggunaan kabel ties pileg bolaang mongondow timur pada kotak suara bupati dengan mengundang dan wakil bupati nomor dan memohon dalam agenda tps dan desa klarifikasi sebagaimana totabuan barat, kecamatan surat undangan bawaslu totabuan kabupaten bolaang penggunaan kabel ties pileg mongondow timur nomor: pada kotak suara bupati k bawaslu dan wakil bupati nomor prov.sa und pm tps desa totabuan tertanggal selatan, kecamatan totabuan desember vide bukti penggunaan kabel ties pileg pada kotak suara bupati dan wakil bupati nomor tps desa totabuan selatan, kecamatan totabuan penggunaan kabel ties pileg pada kotak suara bupati dan wakil bupati nomor dan tps dan desa purworejo tengah, kecamatan modayagkecamatan tutupan penggunaan kabel ties pileg kecamatan tutupan pada pleno kpu kabupaten pada tanggal desember terhadap penggunaan kabel ties pileg telah diajukan keberatan oleh saksi pemohon pada saat pleno kabupaten oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya dugaan telah dibukanya kotak suara sebelum pleno ppk dan atau pleno kpu kabupaten dilakukan: terhadap dalil pemohon butir halaman yang menyatakan kotak suara tps tidak utuh atau telah dibuka sebelum pleno ppk adalah tidak benar. perlu memohon tegaskan sebagaimana dalil bantahan bawah ini. tabel matrix dalil bantahan memohon terkait dalil pemohon tentang kotak suara yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum pleno pleno ppk yang diajukan keberatan oleh saksi dalil pemohon bantahan memohon tps desa totabuan bahwa penggunaan kabel selatan kecamatan totabuan ties pileg dilakukan kabel ties untuk keamanan setelah pleno rekapitulasi kotak suara tidak tingkat kecamatan, menggunakan kabel ties sehingga dalil pemohon pilkada sehingga yang menyatakan kemungkinan surat suara tidak digunakan tingkat tps aman. adalah tidak benar. pada tps desa totabuan faktanya kotak suara selatan kecamatan totabuan tingkatan tps kabel ties untuk keamanan menggunakan kabel ties kotak suara tidak pilkada dan pula menggunakan kabel ties (tidak ada keberatan pilkada sehingga diajukan pada saat kemungkinan surat suara tidak pembukaan kotak suara aman. saat pleno rekapitulasi tps desa part timur tingkat kecamatan. kecamatan totabuan kabel faktanya berikutnya ties untuk keamanan kotak keberatan justru dilakukan suara tidak menggunakan pada saat selesainya kabel ties pilkada rekapitulasi tingkat sehingga kemungkinan surat kabupaten: vide bukti suara tidak aman. bukti bukti tps desa part timur bukti dab bukti kecamatan totabuan kabel ties untuk keamanan kotak mengenai permasalahan suara tidak menggunakan suket ini telah diproses kabel ties pilkada oleh bawaslu kabupaten suara tidak aman. timur dengan tps desa totabuan mengundang memohon kecamatan totabuan kabel dalam agenda klarifikasi ties untuk keamanan kotak sebagaimana surat suara tidak menggunakan undangan bawaslu kabel ties pilkada kabupaten bolaang sehingga kemungkinan surat mongondow timur suara tidak aman. nomor: k bawaslu tps desa candirejo prov.sa und pm kecamatan modayag kabel ties tertanggal untuk keamanan kotak suara desember vide tidak menggunakan kabel ties bukti pilkada sehingga kemungkinan surat suara tidak aman. tps desa liberia timur kecamatan modayagtutupan kecamatan tutupanoleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kotak suara yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum pleno pleno ppk: terhadap dalil pemohon butir halaman yang menyatakan pembukaan kotak suara ulang tps desa modayag kecamatan modayag adalah tidak benar. perlu memohon tegaskan sebagaimana kronologi kejadian kpps tps desa modayag kecamatan modayag membuktikan dalil yang dimohonkan pemohon tersebut atas tidak pernah terjadi. vide bukti terhadap dalil pemohon butir halaman yang menyatakan diadakannya keberatan saksi pemohon oleh memohon dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur adalah tidak benar. perlu memohon tegaskan terhadap keberatan yang diajukan memohon telah menanggapi dan menjelaskan namun justru saksi pemohon lah yang tidak dapat menerima penjelasan yang diberikan memohon, vide bukti dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya beberapa kejadian khususjadian khusus dalil kejadian khusus bantahan memohon pemohon desa into tps kotak pertama dibuka jumlah bahwa tidak benar dalil surat suara bupati dan wakil pemohon karena pada faktanya bupati berjumlah surat jumlah dpt tps desa into suara, sedangkan jumlah dpt sebanyak suara vide bukti seharusnya surat suara jadi tidak cukup dari jumlah dpt surat suara bupati dan wakil bahwa pergeseran surat suara bupati diberikan desa dari tps tps sebagaimana bongkudai barat tps desa yang diterangkan pemohon into. tanpa berita acara adalah tidak benar. pada pemindahan. saksi keberatan faktanya telah catat dalam tetapi diabaikan, form kejadian khusus kwk surat suara gubernur dan wakil vide bukti dan telah gubernur geser tps sesuai dengan telah sesuai desa bonkudai barat dari tps dengan ketentuan karena tidak jadi digunakan. pkpu mengenai tanpa berita acara permasalahan pergeseran surat pemindahan. saksi keberatan suara ini telah diproses oleh tetapi diabaikan. bawaslu kabupaten bolaang jumlah surat suara bupati dan mongondow timur dengan wakil bupati yang diterima mengundang memohon dalam menjadi tanpa berita acara. agenda klarifikasi sebagaimana saksi keberatan tetapi surat undangan bawaslu diabaikan. tps ditutup jam kabupaten bolaang mongondow wita sesudahnya mulia timur nomor: k bawaslu penghitungan suara. prov.sa und pm jumlah surat suara bupati dan tertanggal wakil bupati yang digunakan desember vide bukti desa bangunan kuwuk timur tps pukul wita ada terkait kejadian khusus desa pergeseran dari tps bangunan bangunan kuwuk timur kuwuk timur aan tps menurut memohon pergeseran tangan yaitu (lima) surat surat suara dari bangunan suara gubernur dan wakil kuwuk timur tps tps gubernur, dan tps jeanne tangan telah dicatat bangunan kuwuk timur dalam form kejadian khusus jennifer tps sorongkota kwk vide bukti dan telah yaitu (ima) surat suara bupati sesuai dengan telah sesuai dan wakil bupati. saksi dengan ketentuan keberatan tetapi diabaikan. pkpu masih terkait dengan masih berlangsung pemungutan berlangsungnya pemungutan suara, dan ada pengembalian suara pada pukul terjadi surat suara pergeseran dari kepada pemilih yang telah desa tangan tps terdaftar namun masih bangunan kuwuk timur yaitu menunggu giliran sebagaimana surat suara gubernur sebanyak ketentuan huruf ta) (lima) surat suara.kunjungan dilakukan kepada wajib pilih kpps kpps lintas, a.n. olivia ochotan dan ferry panas desa, dan saksi suara yang sedang isolasi wajib pilih a.n olivia ochotan mandiri karena covid dengan dan ferry suara yang sedang berdasarkan pada ketentuan isolasi mandiri karena covidsurat suara pada faktanya jumlah dpt tps khusus untuk pemilihan surat suara diterima jumlah bupati dan wakil bupati surat suara digunakan dan kurang dari dpt surat jumlah pengguna hak pilih suara yang ada hanya bian vide bukti mengenai kekurangan surat suara adanya pergeseran surat suara dari yang tidak ada. telah dicatat dalam form kejadian khusus vide bukti diumumkan pada hari kamis tanggal desember pukul waktu indonesia bagian tengah wita), bahwa permohonan ini pemohon ajukan pada hari senin, tanggal desember tahun pukul wib atau waktu indonesia bagian barat), dimana tanggal desember dan tanggal desember adalah hari libur, maka berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon: permohonan pemohon yang diajukan mahkamah konstitusi inmemohon: nama pasangan calon perolehan ptotal suara sah bahwa berdasarkan tabel (dua) diatas, pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak (enam belas ribu dua puluh dua) suara sah:ada kejadian salah pada faktanya kejadian salah mengisi surat suara pada kotak mengisi surat suara merupakan gubernur dan bupati kelalaian dari pemilih dan tidak (seharusnya surat suara untuk terkait dengan memohon. gubernur kotak gubernur dan mengenai adanya pergeseran surat suara bupati kotak ati surat suara telah dicatat dalam a.n. alis aer. form kejadian khusus videada pukul wita terkait adanya pendampingan pendamping dpt eba| pemilih a.n eba pasambuna pasambuna dampingi oleh siti ,bahwa dalam proses kasturi sunarko. pemungutan suara memang memungkinkan adanya pendampingan dan pula telah sesuai sebagaimana ketentuan dan pkpu vide bukti pukul wita ada orang keterangan pemohon terkait memiliki suhu diatas (sembilan) orang yang bersuhu badan diatas tidak jelas karena tidak menyampaikan dengan jelas nama masing masing dan apakah (sembilan) orang tersebut memilih atau tidak sehingga tidak berkorelasi dengan hasil pemilihan vide bukti pukul wita rosi terkait adanya pendampingan monograf mendampingi simpati pemilih a.n rosi monograf potabugarahma terkait adanya pendampingan makoto mendampingi nabila pemilih a.n rahma makoto makotopenambahan benar terjadi pergeseran surat surat suara sebanyak surat suara dan telah dicatat form suara dari tps into. kejadian khusus kwk tps tanpa berita acara desa bongkudai barat vide pengambilan penambahan., tps belum tidak benar pendaftaran masih ditutup, pendaftaran pemilih berlangsung pada pukul masih berlangsung, dan pada faktanya hanya tinggal penambahan surat suara proses pencoblosan saja dimana sebanyak surat suara dari sebelumnya para pemilih sudah tps. bongkudai barat untuk terdaftar atau register. memenuhi pemilih ktp el: mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form kejadian khusus vide bukti oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kejadian khusus: dalil pemohon pada butir halaman yakni adanyakurangan surat suara tps yakni sebanyak surat suara surat sisa surat suara peng surat kecamatan! jumlah suara yan una hak suara dalil bantahan desa tps dpt yang guna memohon diterima guna pilih kan rusak bulanan pada faktanya satu semua pemilih terlayani vide bukti totabuan pada faktanya selatanangunan pada faktanya kuwuk semua pemilih terlayani vide bukti bangunan pada faktanya kuwuk semua pemilih timur terlayani vide bukti bangunan pada faktanya kuwuk semua pemilih timur terlayani vide bukti intomgm macan maan maan nan semua pemilih er" bukti pinonobatua pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti pinonobatua pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti bongkudai pada faktanya utara semua pemilih terlayani vide bukti syok pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti matabulu pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti dadap pada faktanya pantai semua pemilih terlayani vide bukti dadap pada faktanya pantai semua pemilih terlayani vide bukti tutupan pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti tutupan pada faktanya semua pemilih terlayani vide bukti jumlah oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kekurangan surat suara tps, justru pada faktanya terdapat surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan sebagaimana tersebut atas. terlebih permasalahan kekurangdalil pemohon pada butir halaman yakni adanya pemilih yang datang tps ternyata lebih banyak dari surat suara yang digunakan (sah dan tidak sah), hal ini setidaknya ada (dua puluh)no| dalil pemohon bantahan memohon jumlah surat suara tidak terdapat kesalahan penjumlahan digunakan hilang form hasil kwk. jumlah surat suara tps desa buat barat yang digunakan dan pengguna hak kecamatan totabuan pilih suara sah dan tidak sah videtotabuan barat hasil kwk jumlah pengguna hak pilih kecamatan totabuan yang sebenarnya jumlah tapi sudah diperbaiki pleno tingkat kecamatan vide bukti bukti danpart kecamatan hasi kwk jumlah yang totabuan sebenarnya tapi sudah diperbaiki pleno tingkat kecamatpart timur kecamatan totabuan jumlah surat suara terdapat kesalahan penjumlahan digunakan hilang tps kolom jumlah surat suara yang desa dadap kecamatan digunakan form hasil kwk jumlah tutupan yang sebenarnya jumlah tapi sudah diperbaiki pleno tingkat kecamatan vide bukti dan bukti jumlah surat suara tidak terdapat kesalahan penjumlahan digunakan hilang tps form hasil kwk vide bukti desa dadap masa kecamatan tutupanlogid kecamatan tutupan jumlah surat suara kpps yang salah memberikan surat digunakan hilang tps suara kepada pemilih memberikan surat desa tombolikat suara dimana kedua surat suara yang kecamatan tutupan diberikan adalah surat suara bupati yang seharusnya pemilih mendapatkan surat vide bukti dan bukti jumlah surat suara kpps yang salah memberika surat suara digunakan hilang tps kepada pemilih mereka memberikan surat desa tutupan suara dua duanya surat suara gubernur kecamatan tutupan yang seharusnya pemilih mendapatkan surat suara gubernur dan surat suara bupati vide bukti dan bukti jumlah surat suara terjadi kesalahan penjumlahan digunakan hilang pengguna hak pilih form hasil kwk tps desa bai dimana pengguna hak pilih laki laki tertulis kecamatan ruangan yang seharusnya dan sudah diperbaiki ditingkat kecamatan ruangyok kecamatan ruangan jumlah surat suara terjadi kesalahan penjumlahan digunakan hilang pengguna hak pilih dalam dpt laki laki tps desa ruangan sejumlah perempuan dimana selatan kecamatan sebenarnya yang ditulis oleh kpps ruangan adalah jumlah pemilih dalam dpt. ketika dicek daftar hadir pemilih dpt laki laki dan perempuan dan telah diperbaiki ditingkat kecamatan ruangan vide bukti bukti dan bukti jumlah surat suara terjadi kesalahan memasukan jumlah digunakan hilang pemilih dalam dpt sejumlah untuk tps desa monolog laki laki dan untuk perempuan, kecamatan motongkad sebenarnya ketika cek daftar hadir pengguna hak pilih laki laki dan perempuan danjumlahan digunakan hilang tps pengguna hak pilih form hasil kwk desa monolog barat tertulis yang seharusnya dan kecamatan motongkadulisan surat suara digunakan hilang tps tidak sah dari menjadi dan sudah desa motongkad diperbaiki tingkat kecamatan kecamatan motongkad motongkad vide bukti bukti dan bukti jumlah surat suara terjadi kesalahan penulisan pada kolom digunakan hilang tps jumlah pemilih dalam dpt tertukar desa sugandi dengan kolom jumlah pengguna hak pilih kecamatan modayag dalam dpt. dalam plant jumlah pemilih dalam dpt laki laki dan perempuan seharusnya laki laki dan perempuan serta sudah diperbaiki ken bukti bukti dan bukti jumlah surat suara terdapat kekeliruan pengisian jumlah digunakan hilang surat suara tidak sah pada model hasil tps desa modayag kwk yang seharusnya jumlah surat suara kecamatan modayag tidak sah berjumlah tetapi kpps mengisi pada kolom plant model menjumlahkan surat suara tidak terpakai dan surat suara keliru color sehingga jumlah surat suara tidak sah menjadi dengan rincian keliru color, surat suara tidak sah dan sisa surat suara tidak terpakai. hal ini sudah diperbaiki tingkat kecamatan modayag dengan menghitung ulang surat suara. vide bukti bukti dan bukti jumlah surat suara terdapat kesalahan penulisan dimana digunakan hilang tps tertulis plant desa kakapo tps desa kakapo jumlah pemilih yang tidak memilih ph) kecamatan float laki laki sejumlah dan perempuan sejumlah dimana seharusnya tidak tertulis, karena seharusnya tertulis plant pemilihan gubernur dan wakil gubernur. hal ini sudah diperbaiki tingkat kecamatan float. vide bukti bukti dan bukti jumlah surat suara tidak ada desa bernama tomato digunakan hilang tps kabupaten bolaang mongondow timur. desa tomato hal ini menyebabkan kesulitan bagi kecamatan modayag memohon untuk mendalilkan bantahan barat dari apa yang didalilkan oleh pemohon: vide bukti jumlah surat suara kpps salah memberi surat suara kepada digunakan hilang tps pemilih dpp luar kabupaten yang desa moon seharusnya hanya dapat surat suara kecamatan modayag gubernur tapi kpps memberikan kepada barat pemilih dpp suratbawaslu kab.bottom x11 tertanggal desember vide bukti dan memohon telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada anggota kpps tps desa moon vide bukti bukti bukti dan bukti oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan terdapat surat suara digunakan hilang tps: dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya penambahan hak bagi pemilih pendatang (enam) tps, sebanyak (tiga puluh dua) surat suara sehingga pemohon dirugikan karena penambahan paslon nomor urutdalil pemohon | ) bantahan memohon terjadi penambahan tidak terjadi penambahan suara. vide suara tps desa bukti totabuan barat, kecamatan totabuan. saksi pemohon telah mengajukan keberatan. terjadi pengurangan tidak terjadi pengurangan suara. vide suara tps desa bukti modayag, kecamatan modayag. saksi pemohon telah mengajukan keberatan. terjadi penambahan tidak terjadi penambahan suara. vide suara tps desa bukti moon, kecamatan modayag barat. saksi pemohon telah mengajukan keberatan. terjadi penambahan yang terjadi adalah kekeliruan suara tps desa pemberian surat suatu oleh kpps tangan, kecamatan pemilih yang harusnya mendapatkan modayag barat. saksi surat suara bupati dan surat suara pemohon telah gubernur, namun yang diberikan surat mengajukan keberatan.k bawaslu kab.bottom x11 tertanggal desember vide bukti dan telah ditindaklanjuti oleh memohon dengan memberikan sanksi kepada anggota kpps tps desa tangan, vide bukti bukti dan bukti terjadi penambahan tidak terjadi penambahan suara. vide suara tps desa bukti monolog barat, kecamatan motongkad. saksi pemohon telah mengajukan keberatan. oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan terdapat penambahan dan atau pengurangan suara tps tersebut atas: dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, sebanyak (satu) suara. adapun dalil memohon sebagai berikut: bahwa mengenai hal ini telah diproses oleh bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur sebagaimana kewenangannya dan sampai dengan jawaban guo diajukan memohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari bawaslu, perlu memohon sampaikannamun perlu memohon tegaskan dan mohon perhatian serta pertimbangan majelis bahwa berdasarkan pkpu tidak terpenuhi unsur untuk dapat dilakukannya psu dan terlebih, yang mana jumlah suara pada tps adalah suara dan pada tps adalah suara sehingga total suara pada tps dan pada tps adalah sementara selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah suara. vide bukti bukti dan bukti namun perihal adanya dugaan diberikannya uang sebesar rp. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilai: dalil pemohon pada butir halaman yakni terdapat pemilih bawah umur, sejumlah (dua) suara adalah tidak benar. adapun dalil memohon sebagai berikut: perlu memohon tegaskan bahwa dalil pemohon ini merupakan dalil yang sifatnya pengulangan yang sebelumnya telah memohon bantah dalam butir pokok perkara: tabel matrix dalil bantahan memohon terkait dalil pemohon tentang pemilih berumur bawah tahun suket nomor bahwa pemilih atas nama demo tanpa barcode, tanpa menggunakan hak pilihnya tps tanggal penerbitan, atas desa todongan, kecamatan nama demo parsyah maria, modayag. mengenai kebenaran isi lahir kotamobagu tanggal dari suket bukanlah berada pada memohon melainkan berada pada disdukcapil kabupaten bolaang mongondow timur, vide bukti suket nomor bahwa sdr. lutfi makoto tidak dukcapil suket terdaftar daftar hadir tb) x1 tanpa barcode, tps desa dusun. hal ini tanggal penerbitan membuktikan sdr. lutfi makoto desember atas nama tidak menggunakan hak pilihnya, lutfi makoto, lahir vide bukti dusun tanggal desember dalil pemohon pada butir halaman terkait yakni adanyanghilangan suara pemohon dalam pleno ppk dan dalam pleno kpu kabupaten bolaang mongondow timur tps dalil pemohon bantahan memohonoleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara kedua tps tersebut atas, dalil pemohon pada butir halaman yakni kiss tidak netral yang berakibat merugikan pemohon yaitu dua tps yakni tps desa bongkudai kecamatan modayag barat dan tps desa dadap kecamatan tutupan adalah tidak jelas dan tidak benar. adapun dalil memohon sebagai berikut: perlu memohon tegaskan bahwa dalil pemohon ini tidak jelas karena apa yang tertulis sub judul berbeda dengan narasi dalil yang berada bahwa berdasarkan tabel (tiga) atas, pemohon berada peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak (enam belas ribu lima ratus dua puluh tiga) suara sah: bahwa menurut pemohon: adanya perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pemohon dan memohon adalah karena kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana tabel (dua), padahal sesuai perhitungan pemohon maka seharusnya hasilnya adalah sebagaimana pada tabel (tiga) diatas : bahwa yang dimaksud oleh pemohon terkait adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana tabel (dua) adalah sebagaimana fakta fakta peristiwa hukum berikut: ditemukan adanya pemilih yang menggunakan surat keterangan suket) kependudukan pada saat mencoblos tps yaitu: 4a.a. suket yang dikeluarkan oleh kepala dinas dukcapil kabupaten bolaang mongondow timur namun tidak melalui prosedur perekaman ktp elektronik, tidak memiliki barcode: bahwa terkait ditemukannya fakta adanya penggunaan suket tanpa melalui prosedur perekaman ktp elektronik dan tanpa barcode tersebut, tentu sangat bertentangan dengan ketentuan: angka dan lampiran surat dirjen dukcapil kemendagri nomor dukcapil,bukti p 006j, yang menegaskan bahwa b.. lampiran memuat: nik, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, bawahnya. pada sub judul pemohon menuliskan tps desa bongkudai kecamatan modayag barat dan tps desa dadap kecamatan tutupan, namun dalam narasi dalil menuliskan hanya kecamatan tutupan dan tps desa mono kecamatan modayag barattabel matrix dalil bantahan memohon terkait dalil pemohon tentang kpps tidak netral yang berakibat merugikan pemohon dalil pemohon bantahan memohon anggota panas melakukan pemohon tidak menjelaskan pendataan naik turun rumah secara rinci mengenai peristiwa untuk meminta saksi yang didalilkan oleh karenanya menandatangani dokumen merupakan dalil yang tidak jelas. hasil tps pada malam hari hal ini menyebabkan kesulitan tps (tidak tertulis) desa (tidak bagi memohon untuk mendalilkan tertulis) kecamatan tutupan bantahan dari apa yang didalilkan oleh pemohon: terdapat kpps yang tidak merupakan dalil yang bersifat kooperatif melarang saksi pengulangan yang sebelumnya untuk mengambil foto telah memohon bantah dalam dalil plant dan melarang melihat butir tersebut atas, namun daftar hadir peserta pemilihan perlu memohon tegaskan bahwa tps desa moon, (berdasarkan hasil klarifikasi kecamatan modayag barat dengan kpps tps desa moon kecamatan modayag barat pada faktanyaoleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya kpps yang tidak netral sehingga berakibat merugikan pemohon, dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya tps tutup diluar ketentuan jam yang diatur dalam uu, akibatnya banyak pemilih ktp ei dan suket masukadanya tps tutup diluar ketentuan jam yang diatur dalam undang undang dalil pemohon bantahan memohon tps desa bongkudai berdasarkan hasil klarifikasi kecamatan modayag barat dengan pts dan ketua kiss tps pada pukul wita datang desa bongkudai kecamatan orang yang diajak oleh modayag barat, tps desa heidi contoh yang menjabat bongkudai ditutup pada pukul sebagai ketua kpps desa wita tetapi karena proses antrian bongkudai untuk melakukan orang pemilih yang panjang maka pencoblosan terdapat pemilih yang memilih pada setelah pukul wita vide bukti dan sebagaimana amanat ketentuan huruf (1a) peraturan kpu nomor tahun tps desa part timur tps desa part timur kecamatan totabuan ada sebagaimana yang didalilkan perbedaan keterangan dari pemohon tidak pernah ada, yang jumlah surat suara ada hanya terdiri dari tps dan tpsvide bukti oleh karena itu tidak benar dalil pemohon yang menyatakan adanya tps tutup diluar ketentuan jam yang diatur dalam undang undang, dalil pemohon pada butir halaman yakni adanya laporan pengaduan pemohon kepada bawaslu kabupaten bolaang mongondow timulaporan pengaduan pemohon kepada bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur no| dalil pemohon bantahan memohonayu dirawat laporan temuan tertanggal partisamajelis rumenajelis laporan temuan tertanggal rumeodengsukriyendi laporan temuan tertanggal kolopitaoleh karena itu jelas kelima dalil laporan pengaduan pemohon kepada bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah ditindaklanjuti dengan hasil: memohon dengan tegas menolak dalil pemohon angka dan halaman sampai dengan karena merupakan dalil yang sifatnya pengulangan dan telah terbantahkan dengan dalil jawaban memohon angka sampai dengan tersebut atas. khususnya dalil tuduhan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah tidak benar, adapun dalil memohon sebagai berikut: definisi terstruktur, sistematis dan masif tsm) berdasarkantu dilakukan oleh aparaturjika merujuk kepada definisi tsm diatas, melihat siapa yang berpeluang melakukan tsm, justru potensi terbesar dapat dilakukan pemohon. mengingat pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan perbuatan terstruktur: setelah memohon cermati permohonan pemohon, membantah seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon dan berdasarkan definisi tsm diatas, pemohon jelas telah gagal memahami apa itu tsm, hal ini terlihat dari dalil dalil pemohon yang disampaikan dalam permohonannya. pemohon tidak menguraikan siapa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa tsm itu direncanakan secara matang, siapa aparat pemerintah atau penyelenggara pilkada yang turut serta dan dampak dari pelanggaran yang ada. dengan begitu, pemohon akan gagal untuk membuktikan dalil dalil mengenai tsm. karenanya menurut memohon, terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas perintah dalam struktur tersebut. sistematis menurut memohon adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. sedangkansetengah wilayah pemilihan, pelanggaran tsm terstruktur, sistematis dan masif) adalah pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan bawasludan memohon dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur, tidak menerima rekomendasi dari bawaslu atas pelanggaran atau perbuatan melanggar hukum secara tsm hampir seluruh wilayah kabupaten bolaang mongondow timur. berdasarkan hal atas memohon dapat menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat tsm dapat dibagi menjadi dua objek yaitu: pertama perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. kedua adanya unsur perbuatan atau tindaka dan masif, bahwa berdasarkan seluruh dalil bantahan tersebut atas membuktikan dalil pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran yang bersifat tsm yang tersebar hampir seluruh tps kabupaten bolaang mongondow timur dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara pemohondan termasuk meningkatkan perolehan suara pasangan calon nomor urut sebagaimana diuraikan atas, dimana telahyang didasarkan pada asas uber dan judul adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya memohon mohon agar mahkamah konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnyahyun kunrei panglima, manopo, s.e., m.m rusdi, tertanggal desember bukti foto pembacaukti kementerian dalam negeri direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil melalui nomor dukcapil tanggal desember bukti model daftar hadir pemilih tambahan tps desa dusun kecamatan ruangan desember bukti model daftar hadir pemilih tambahan kwk tps desa todongan, kecamatan modayag desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps desa bongkudai kecamatan modayag baratmodel kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk kabupaten bolaang mongondow timur desember bukti kronologi kejadian kpps tps desa modayag kecamatan modayag, tanggal desember bukti model hasil kwk tps desa into kecamatan modayag barat desember bukti model kejadian khusus kwk tps desa into kecamatan modayag barat desember bukti model kejadian khusus kwk tps desa bangunan kuwuk timur kecamatan modayag baratkejadian khusus tps desa bongkudai barat kecamatan modayag barat bukti model hasil kwk tps desa bulanan satu kecamatan totabuan desember bukti model hasil kwk tps desa totabuan selatan kecamatan totabuanhasil kwk tps desa bangunan kuwukbongkudai utara kecamatan float desember bukti model hasi kwk tps desa syok kecamatan ruangan desember bukti model hasil kwk tps desa matabulu kecamatan ruang kwk tps desa buat barat kecamatan totabuan desember bukti model hasil kwk tps desa totabuan baral kecamatan totabuan desember bukti model hasil kwk tps desa par kwk tps desa part timur kecamatan totabuan desember bukti model hasil kwk tps desa dadap kecamatan tutupan desember bukti model hasil kecamatan kwk, kecamatan tutupan desember bukti model hasi kwk tps desa dadap masa kecamatan tutupan desember bukti model hasil kwk tps desa logid kecamatan tutupan desember bukti model hasil kwk tps desa tombolikat kwk tps desa baibai tps desember bukti model hasil kecamatan kwk kecamatan ruangan desember bukti model hasil kwk tps desa syok kecamatan ruangan desember bukti model hasil kwk tps desa ruangan selatanruangan selatan tps desember bukti model hasil kwk tps desa monologember bukti model hasil kecamatan kwk, kecamatan motongkad desember bukti model hasil kwk tps desa monolog baratnolog barat tps desember bukti model hasil kwk tps desa motongkadtongkad tps desember bukti model hasil kwk tps desa sugandi kecamatan modayag desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan modayag desa sugandi tps desember bukti model hasil kecamatan kwk, kecamatan modayag desember bukti model hasil kwk tps desa modayag kecamatan modayag desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kwk desa modayag tps kecamatan modayag desember bukti model hasil kwk tps desa kakapo kecamatan float desember bukti model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan float desa kakapo tpsamalia ramadhan sehat bandjar alamat dusun ii, desa logid, kecamatan tutupan, kabupaten bolaang mongondow timur, provinsi sulawesi utara. nama hyun kunrei panglima, pd. alamat desa moyang tampan rt rw kecamatan kotamobagu timur, kota kotamobagukkh hcs mk x11 bertanggal desember memberi kuasa kepada hendro christian slow, s.h., m.h., c.l.a., yaitu advokat pengacara dan konsultan hukum pada kantor advokat pengacara konsultan dan auditor hukum hendro christian slow, s.h., m.h., cla dan rekan yang beralamat kelurahan paralayang dua, lingkungan vi, kecamatan paralayang, kota manado, provinsi sulawesi utara,trans sulawesi lingkar selatan tutupan, bolaang mongondow timur, sulawesi utara,robinson, s.h., m.h., yaitu advokat pada badan advokasi hukum bahu) dpp partai nasdemsesuai dengan prinsip prinsip yang telah digariskan oleh dan uud yang menentukan bahwa pemilu ham', (vide janedjri gaffa, hukum pemilu dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi, im.mana pemohon sampaikan pada permohonan tersebut atas, bahwa pemohon berpendapat apabila kemudian ditemukan dan dapat dibuktikan bahwa pasangan calon nomor urut terbukti melakukan tindakan terstruktur, sistematis, dan massif serta intimidasi maka terhadap perolehan suara pasangan calon tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya: bahwa turut pula pemohon sampaikan kepada mahkamah tentangdemikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, demi tegaknya keadilan substantif, dan kebenaran materil dengan harapanmembatalkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur,emungutan suara ulang seluruh kabupaten bolaang mongondow timur:utusan ini: atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon keadilan, seadil adilnya, berdasarkan ketuhanan yang maha es.t, sebagai berikut: bukti foto copy surat bukti sura, bukti foto copy surat bukti keputusan komisi pemilihan umum kpu)bukti foto bukti dokumentasi foto yang diajukan pemohon terkait dugaan money politic, bukti dokumentasi foto dan video rekamanbukti dokumenbukti foto copy surat nomor: dukcapil yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri republik indonesia tertanggal januari yang ditujukan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bolaang mongondow timur tutupan: bukti foto copy surat pemberitahuan tentang status laporan temuan nomor: lp pb wsl bmt xii tertanggal desember yang dikeluarkan oleh badan pengawas pemilihan umum bawaslu) kabupaten bolaang mongondow timurali segel teridentifikasi menggunakan kabel ties tali segel dengan logo pemilihan legislatif pileg) tahunditerima mahkamah pada tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan((alam petit butir permohonan pemohon meminta untuk dibatalkannya penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) terkait dengan hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan mahkamah konstitusi:bolaang mongondow timur, sulawesi utara(an kabupaten bolaang mongondow timur berjumlah jiwa, karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak (dua persen), bahwa dalam permohonan pemohon butir pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timurabupaten bolaang mongondow timur tahun vide bukti bahwa berdasarkan objek permohonan vide bukti diperoleh: pasangan calon dan hyun kunrei panglima, pd. manopo, s.e., m.msah)x10076:an hukum terpadu (selanjutnya disebut sebagai gadalam posisinya pada permohonan pemohon tidak terdapat perselisihan hasil versi pemohon yang diuraikan pemohon dengan hasilbahwa karena pemohon tidak secara jelas dan rinci menguraikan adanya pelanggaran pelanggaran dimasing masing tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut sebagai tps ) seluruh kabupaten bolaang mongondow timur sehingga tidak terdapat kesesuaian antara polita dengan petit permohonan pemohon pada butir (empat) yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang seluruh:il. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut memohon adalah sebagai berikut: dalil pemohon dalam permohonannya butir terjadinya selisih perolehan suara karena adanya dugaan praktek money politic adalah tidak benar. adapun dalil memohon adalah sebagai berikut: terhadap kejadian yang diceritakan oleh pemohon dalam permohonannya butir yang mana diklaim pemohon sebagai suatu bentuk politik uang seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada sentra gakumdu: bahwa tuduhan pemohon tentang dugaan praktek money politic adalah tidak benar karena tidak dilengkapi dengan fakta fakta yang konkrit tentang adanya praktek money politic, pemohon hanya menduga duga sehingga tuduhan tersebut sangat kabur dan merupakan suatu hal yang sangat mengada ada serta suatu upaya dari pemohon untuk menggiring opini dalam permohonannya karena ketidak mampuan membuktikan, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh mahkamah, bahwa menurut pada dasarnya penetapan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terjadinyapelanggaran dengan adanya pemilih ganda sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya butir menurut memohon sebagai berikut: bahwakecamatan ruangan: vide bukti dan bukti bahwa berdasarkan perbuatan yang dimaksudkan oleh pemohon masuk sebagai kategori perbuatan pidana, yang seharusnya wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berada pada sentra gakumdu. oleh karenanya tidak beralasan hukum bila pemohon mengajukannya mahkamah konstitusi karena bukan merupakan sengketa perselisihan pemilu sehingga dalil pemohon sudah selayaknya ditolak, terhadap (selanjutnya disebut psu ), yang mana jumlah suara pada tps adalah suara dan pada tps vide bukti suara sehingga total suara pada tps dan desa ruangan barat adalah suara sementara selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut adalah suara. terlebih mengenai peristiwa ini telah diproses oleh bawaslu sebagaimana kewenangannya dan sampai dengan permohonan guo diajukan memohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari bawaslu, bahwa memohon memahami pengaturan mengenai psu, yaknimungutan suara tps dapat diulang jika hasil penelitian dari panas kecamatan terbukti terdapat satu atau keadaanbahwa selanjutnya berdasarkebut(selanjutnya disebut sebagai suket ) sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya butir adalah tidak jelas dan keliru adapun dalil memohon sebagai berikut: dalil pemohon tidak jelas karena tidak mengurai siapa yang menggunakan suket tersebut, dimana digunakan dan kapan digunakan, serta bertentangan dengan berapa penggunaan surat keterangan tersebut, bahwa terhadap dalil pemohon butir yang mengatakan bahwa penggunaan suket bertentangan dengan adalah suatu kekeliruan karena penggunaan suket tidak diatur didalam bahwa dasar hukum penggunaan surat keterangan untuk digunakan oleh pemilih adalah merujuk pad(selanjutnya disebut sebagai pkpu angkauncto angka peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor:karena terdapat ketidakjelasan dan kekeliruan dalil pemohon dalam permohonannya butir mohon agar mahkamah untuk menolak permohonan pemohon,sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya butir adalah tidak benar dan tidak jelas. adapun dalil memohon sebagai berikut: bahwa dalam dalil pemohon tidak jelas karena tidak mengurai kapan dugaan pelanggaran terjadi dan dimana terjadi, kemudian siapa yang melakukan pelanggaran: bahwa terkait pemohon memiliki bukti kabel ties yang mana telah diperlihatkan oleh kuasa hukum pemohon pada saat sidang pendahuluan tanggal januari menjadi pertanyaan bagi memohon dari mana kabel ties tersebut diperoleh dan dikuasai oleh pemohon? apabila kabel ties tersebut benar yang digunakan untuk pengaman kotak suara, apakah pemohon memilikinya dengan tidak melanggar hukum? lalu apakah pemohon memiliki hak dan wewenang untuk mengambil kabel ties tersebut?, bahwa tidak benar kotak suara semua tps ditembak menggunakan kabel ties dengan logo pemilihan legislatif tahun karena pada faktanya penggunaan disemua tps adalah menggunakan kabel ties pemilihan karenanya mohon kepada mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon karena tidak beralasan hukum: bahwa benar pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi kekurangan kabel ties pemilihan hal ini dikarenakan kabel ties yang didistribusikan tps digunakan seluruhnya oleh petugas, padahal terdapat kabel ties dalam kotak suara yang memang disediakan untuk penutupan kembali kotak suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. penggunaan kabel ties yang berlebihan tingkat tps semata mata digunakan untuk mengikat plastik pelindung kotak suara guna pengamanan kotak suara dalam mengantisipasi musim penghujan vide bukti bahwa proses untuk pengadaan logistik kabel ties harus melalui e katalog, sangat kecil kemungkinan memohon untuk melakukan pengadaan kembali kabel ties karena harus lewat e katalog dan membutuhkan waktu. atas kejadian ini, memohon melakukan koordinasi dengan kpu provinsi sulawesi utara dan juga berkoordinasi dengan bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur terkait dengan kekurangan kabel ties pemilihan melalui rapat pleno, komisi pemilihan umum kabupaten bolaang mongondow timur menyepakati penggunaan kabel ties ditingkat kecamatan, hal ini semata mata demi mengamankan kotak suara. memohon menekankan bahwa penggunaan kabel ties sebagaimana dimaksud tidak mempengaruhi perolehan hasil suara. atas penggunaan kabel ties ini, memohon telah menuangkannya kedalam berita acara vide bukti dan form model kejadian khusus kabupaten vide bukti yang disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon pada saat pleno: mengenai permasalahan kabel ties terhadap penggunaan kabel ties saksi pemohon telah mengajukan keberatan yang dituangkan kemodel kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kwk vide bukti bahwa berdasarkan ketentuyang menyebut. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.dyang dimaksud dilaksanakan secara terstruktur sistematis dan masif sebagaimana dalil pemohon pada permohonannya butir adalah tidak benar, adapun dalil memohon sebagai berikut: bahwa pemohon tidak beralasan hukum mendalilkan telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif karena didalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan masif dan bagaimana itu dilakukan, siapa pelakunya, serta kapan dilakukan. oleh karenanya dalil pemohon tidak sejalan dengan ukuran ukuran pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang tertuang dalam hasil penelitian yang berjudul tafsir konstitusional pelanggaran pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematissebagaimana dikutip berikut ini: ukuran ukuran pelanggaran terstruktur, sistematisiienyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual: iii.pemohon dalam dalilnya juga mempermasalahkan tentang adanya politik uang, oleh karenanya perlu kami lurusan bahwa terkait politik uang diatur dalam pada dasarnya penetapan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili terjadinya dugaan), sehingga persoalan politik uang bukanlah kewenangan dari mahkamah konstitusi, bahwa menurut pemohon dalam permohonannya pada butir yang menyatakan bahwa atas temuan pelanggaran pelanggaran sebagaimana tersebut adalah tidak benar karena pada faktanya saksi dari pemohon menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan motongkad vide bukti bahwa terhadap dalil pemohon butir yang menyatakanc, namun tidak mengambil tindakan hukum terhadap dalil tersebut bukan merupakan kewenangan memohon melainkan wewenang bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur dan bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menilai, oleh karenanya terhadap dalil pemohon sudah sepatutnya ditolak: bahwa terhadap dalil pemohon butir yang menyatakanadalah tidak benar dan cenderung mengada ada karena pada faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi oleh karenanya memohon menolak semua tuduhan dari pemohon dengan dalil sebagai berikut: bahwa dalil pemohon yang mengatakan tidak dilakukannya pemutakhiran data penduduk adalah tidak benar dan mengada ada, karena pada faktanya telah lakukan pemutakhiran: vide bukti bahwa politik uang bukanlah wewenang mahkamah untuk menilainya, melainkan menjadi tugas sentra gakumdu sebagaimana dalam oleh karenanya dalil pemohon tidak beralasan hukum karena itu sudah sepatutnya ditolak: terhadap dalil pemohon yang mengatakan membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal adalah tidak jelas dan mengada ada karena pemohon tidak menyebutkan tps mana hal itu terjadi, kapan terjadi, siapa yang menyaksikan, dan bagaimana hal itu terjadi, oleh karenanya terhadap dalil pemohon sudah selayaknya ditolak, i. bahwa terhadap dalil pemohon butir yang menyatakan tindakankeluarkan terlahir haruslah dibatalkan adalah tidak jelas, adapun dalil memohon sebagai berikut: bahwa berdasarkan pmk yang menjadi para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalahberdasarkan ketentuan diatas tidak ada pihak terlahir sehingga memohon tidak mengerti siapa terlahir yang dimaksudkan pemohon didalam permohonannya butir bahwa terkait permohonan pemohon dalam butir yang tidak jelas dan membingungkan sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak tidaknya tidak diterima oleh mahkamah. bahwa terhadap dalil pemohon butir yang menyatakan pelaksanadalah tidak jelas oleh karenanya memohon menolak semua tuduhan dari pemohon dengan dalil sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur termasuk kejadian luar biasa selain terstruktur, sistematis dan masif karena pada faktanya tidak pernah ada pelanggaran pelanggaran seperti yang didalilkan oleh pemohon dan juga pemohon tidak bisa membuktikan setidaktidaknya menjelaskan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut kapan kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana terjadinya, apa yang terjadi, dimana terjadinya, yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon, oleh karenanya terhadap dalil pemohon sudah selayaknya ditolak, bahwa terhadap dalil pemohon yang mengatakan dugaan intimidasi juga terjadi adalah tidak jelas karena pemohon tidak pernah bisa menjelaskan didalam permohonannya dimana kejadian terjadi, siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya oleh karenanya dalil pemohon tidak jelas dan selayaknya ditolak, bahwa terhadap dalil pemohon butir adalah tidak jelas, tidak dapat dipahami dan hanya tuduhan tuduhan karena pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan pelanggaran apa yang dimaksud, siapa pelakunya, kapan terjadi, dimana terjadi, oleh karenanya terhadap dalil pemohon selayaknya ditolak: bahwa terhadap dalil pemohon butir yang mendalilkan terhadap pasangan calon yang telah terbukti melakukan adalah tidak jelas dan tidak dapat dipahami karena pemohon tidak dapat menjelaskan pasangan calon nomor urut berapa yang dimaksud, hal apa yang dimaksud, dan tidak mungkin melakukan pembuatan pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh memohon berdasarkan suratdan surat keputusansetelah dilakukannya pemilihan, yang telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan vide bukti dan dan bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk membatalkan penetapan pasangan calon, oleh karenanya terhadap dalil pemohon mohon untuk ditolak: bahwa terhadap dalil pemohon butir memohon tidak menertibkan kekacauan sistem dan mengabaikan tugasnya sebagai penyelenggara adalah tidak jelas dan hanya tuduhan kosong tanpa pernah pemohon didalam permohonannya menyebutkan sistem apa yang dimaksud dan tugas apa yang telah diabaikan oleh memohon oleh karenanya terhadap tidak jelasnya dalil pemohon sudah selayaknya ditolak, bahwa terhadap dalil pemohon butir yang menyatakan adalah tidak jelas karena pemohon tidak pernah bisa membuktikan atau setidak tidaknya menjelaskan pelanggaran apa saja yang terjadi, siapa pelakunya, dimana terjadi, dan bagaimana terjadi, oleh karenanya terhadap dalil pemohon sudah selayaknya tolak atau setidaknya diabaikjnar dan tidak berawalan menurut hukum, karenanya mohon agar mahkamah konstitusi menolak permohonan yang diajukan olehpasangan calon suara hyun kunrei panglima, manopo, s.e., m.m: bukti pengumuman pada jdih kabupaten bolaang mongondow timur, foto pembacaan, dan foto penempelukti surat kementerian dalam negeri: bukti model daftar hadir pemilih tambahan kwk kecamatan ruangan, desa ruangan barat tps bukti model kwk daftar pemilih tetap pemilihan bupati dan wakil bupati bolaang mongondow timur, desa ruangan barat, kecamatan ruangan tps tanggal oktober bukti model hasil kecamatan ruangsurat pernyataan atas nama mega wulandari empon: bukti surat pernyataan atas nama audi reza margorejo: bukti surat pernyataan atas nama peti mokoagow:ota kwk berita acaratanggal desember bukti model hasil kecamatan kwk kecamatan motongkadberita acara nomor: pl. balaang mongondow timur tanggal september bukti berita acara nomor: pl. kptlaang mongondow timur: bukti kronologi kegiatan pemutakhiran daftar pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun bukti sura undangan klarifikasi tanggal desember bukti surat pernyataan ketua kpps tps desa modayag atas nama sisca dewi makoto: bukti surat pernyataan ketua kpps tps desa modayag atas nama nun sugianto polaraktik politik uang, pemilihan ganda, data pengguna hak pilih yang belum terdaftar dpt namun belum melakukan perekaman ktp dengan mengunakan surat keteranganruncto,atol mamatasnganeson peta polselisihiatas selisih antara pemohon dengan pihak terkait lebih dari dengan perhitungan berikut x50. suara sah selisih suara pemohon dengan pihak terkaitdengan demikianobscure libel permohonan tidak jelas atau kaburbahwa berdasarka, bahwa pemohon dalam kapasitasnya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur, provinsi sulawesi utara tahun dengan nomor urut satu) berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu) kabupaten bolaang mongondow timur nomor: pl. kpt'atas. pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahun bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)l urut nama pasangan calon perolehan sudalil pemohon pada angka pihak terkait tidak mengetahui hal hal yang telah diuraikan pemohon dalam pokok permohonan yang mana, pihak terkait sangatlah berkeberatan dengan tuduhan yang dilakukan pemohon. bahwa dalil pemohon pada angka yang menyatakan adanya pemilih ganda yang memilih lebih dari sekali dan mendapatkan uang dari tim pasangan calon nomor adalah tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, karena selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pihak terkait lebih memfokuskan kepada gambaran kerja nyata yang telah dilakukan oleh pihak terkait kepada masyarakat, sehingga sangatlah tidak memiliki dasar tuduhan tersebut dan pihak terkait secara jelas tidak pernah ditersangkakan terkait tuduhan tersebut baik dari bawaslu maupun gakumdu. bahwa adanya data pengguna hak pilih yang terdaftar dpt namun belum melakukan perekaman elektronik ktp adalah hal yang tidak salah yang terpenting pemilih adalah benar warga yang telah terdaftar dpt dan telah berusia tahun atau sudah menikah dan hal ini secara nyata telah ada surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil seperti apa yang disampaikan sendiri oleh pemohon dalam dalilnya pada angka bahwa dalil pemohon angka yang menyatakan mahkamah konstitusi berwenang untuk memutus perkara ini adalah dalil yang keliru sebab pemohon meminta untuk membatalkan putusan kpu tentang penetapan hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh kpudangkan permohonan pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilu yang dapat memengaruhi suara secara signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi permohonan pemohon pada posisinya adalah mengenai dugaan pelanggaran pelanggaran administratif dan juga sangat tidak jelas dan terperinci bagaimana suatu pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. sehingga permohonan pemohon pada perkara guo telah bertentangan dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang, bukti pi2. menimbang bahwa terhadap permohonanangka sebagaimana yang telah diuraikan pemohon, terhadap dalil tersebut bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur menerangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran praktek money politic pada pemilihan bupati dan wakil bupatimenerima laporan nomor lp pb wsl bmt x11 tanggal desember terkait dugaan pelanggaran praktek money politic yang terjadi desa motongkad kecamatan motongkad, bahwa bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. bahwa bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur telah mengandung secara patut terhadap terlahir dan saksi saksi sebanyak dua kali tapi pihak terlahir dan saksi saksi tidak menghadiri undangan dari bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur. bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur dan tim sentra gakkumdu dalam berita acara pembahasan tahap dua nomor tanggal desember laporan nomor: lp pb wsl bmt x11 dengan terlahir rasmi oli, tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sertaganda. terhadap dalil tersebut bawaslu kabupaten bolaang mongondow timur menerangkansurat keterangan yang dikeluarkan sebelum pengguna hak pilih melakukan perekaman e ktp, k pl. sd kab x11pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif terhadap dalil tersebuttidak ada laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.. formulir hasil kabupaten kota kwk, bukti pk formulir model laporan lp pb wsl bmt x11 berita acara sentra gakkumdu tahap nomor tanggal desember undangan klarifikasi dan tanda terima surat nomor k.sa und hk. pelapor, terlahir dan saksi. berita acara klarifikasi roman mokodompit. berita acara sentra gakkumdu tahap nomor tanggal desember bukti pk formulir model laporan nomor pl pb wsl bmt x11 berita acara sentra gakkumdu tahap nomor tanggal desember undangan klarifikasi irwan modeng. undangan klarifikasi randi gobel. undangan klarifikasi kpps tps dan desa ruangan barat. berita acara klarifikasi irwan modeng. berita acara klarifikasi randi gobel. berita acara klarifikasi kpps tps dan desa ruangan barat. berita acara sentra gakkumdu tahap nomor tanggal desember bukti pk formulir model laporan lp pb wsl bmt x11 formulir model kajian awal. undangan klarifikasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. undangan klarifikasi kpu kab. bolaang mongondow timur. berita acara klarifikasi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. berita acara klarifikasi ketua kpu kab. bolaang mongondow timur., bukti pk formulir model tanda terima laporan nomor pl pb wsl bmt x11 tanggal desember undangan klarifikasi sukriyendi kolopita tanggal. undangan klarifikasi kpu kabupaten bolaang mongondow timur tanggal. undangan klarifikasi akhirudin mokodongan tanggal. berita acara klarifikasi sukriyendi kolopita tanggal. berita acara klarifikasi ketua kpu tanggal. berita acara klarifikasi akhirudin mokodongan tanggal. kajian laporan nomor: pl pb wsl bmt x11 formulir model a17 status laporan pl pb wsl bmt x1surat himbauan nomor: k bawaslu kab.bottom pm. tanggal agustus bukti pk surat himbauan nomor: k bawaslu kab. waktu indonesia bagian tengah), adalah sebagai berikut: suara hyun kunrei panglima, pd. oscar manopo, s.e., m.m. drs. rusdi bumilangit bahwa berdasarkan tabel atas pemohon berada pada peringkat ketiga, dengan perolehan suara sebanyak suara: bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh adanya pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur tahunbukti dan bukti serta bukti pt dan bukti pt menyatakan pemohon, yaitu pasangan amalia ramadhan sehat bandjar, skm dan hyun kunrei panglima, pd.telah terjadi politik uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut randy gobel mencoblos dua kali setelah mendapat uang dari tim pasangan calon nomor urut terdapat nama dalam dpt namun yang bersangkutan belum merekam data ktp el: memohon menggembar kotak suara menggunakan kabel ties pileg saksi pemohon mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani hasil dan berita acara rekapitulasi semua kecamatan, dan bawaslu membiarkan kegiatan politik uang. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti bukti bukti bukti bukti p 1t, dan bukti p 3t:dan bukti sampai dengan buktibeserta alat bukti yang diajukan masing masing pihak, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. terhadap dalil pemohon mengenai adanya politik uang untuk memenangkan pasangan calon nomor urut mahkamah menilai pemohon tidak dapat menguraikan sifat terstruktur, sistematis, atau pun massif dari peristiwa pemberian uang kepada lisan tagupia yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati guo: berkenaan dengan dalil pemohon mengenai pemilih bernama randy randi) gobel mencoblos dua kali yang dalil tersebut dibenarkan memohon, meskipun bawaslu menyatakan tidak mendapatkan laporan, mahkamah berpendapat adanya seorang pemilih yang mencoblos dua kali tidak serta merta memberikan alasan bagi mahkamah untuk menyimpang pemberlakuan selama tidak dibarengi adanya pelanggaran lain yang bersifat massif, mengenai dalil adanya nama pemilih tercantum dalam dpt namun yang bersangkutan belum merekam data ktp el, mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut memang merupakanselain itu, dalil pemohon menurut mahkamah tidak relevan karena tidak ada uraian lebih lanjut mengenai jumlah pemilih serta tps mana hal tersebut terjadi: adapun terhadap dalil bahwa memohon menggembarnamun mahkamah tidak menemukan adanya kaitan antara penggunaan kabel ties untuk mengunci menyegel kotak suara dengan kerugian pemohon berkaitan perolehan suarberapa pelanggaran yang didalilkan pemohon atas, serta dalam dalil selain dan selebihnya, mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara. terlebih lagi jumlah pemilih yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, seandainya suaranya dikurangkan pada perolehan suara keseluruhan tingkat kabupaten, menurut mahkamah tidak akan berpengaruh secara signifikan: bahwa berdasarkan seluruhdugaan adanya praktek money politic dengan kronologis sebagai berikut: adanya temuan yang terlampir dalam bukti dokumentasi foto (vide bukti yang diajukan pemohon, mana terdapat temuan pada pukul wita saudara rasmi oli mendatangi rumah saudara lisan tagupia, (yang dibuktikan dengan temuan video rekaman percakapan antara tim ama ukp dengan seorang lelaki bernama randy gobel: yang kronologis kejadiannya bermula jam wita tepatnya tps desa ruangan barat, lelaki tersebut menggunakan hak pilihnya yang pertama dengan menggunakan ktp dan surat undangan. setelah mencoblos, yang bersangkutan melewati petugas pps yang bertugas memberikan tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan sehingga tidak diberi tanda tinta pada jari. selanjutnya, sekitar pukul lelaki tersebut mendatangi tps karena ajakan teman. sebelum melakukan pencoblosan untuk yang kedua kali, terlahir mendapatkan uang dari tim pihak paslon sebesar sehingga terlahir menggunakan hak pilihnya yang kedua kali tps tersebut dengan menggunakan ktp dan terdaftar pada pemilih tambahan (terlampir bukti dokumentasi foto dan video rekaman) (vide buktihal ini bertentanganterlampir dokumen daftar nama penerima suket beserta bukti dokumentasi foto (vide buktimana ditemukan semua tps sehal ini jelas bertentangan dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor pp. kpt 0o7 kpu xi tentang kebutuhan dan spesifikasi teknisampir fisik kabel ties yang digunakan dan rekaman video pleno kpu tingkat kabupaten (vide bukti bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d abupaten hingga tingkat tps,bahwa atas temuan pelanggaran pelanggaran sebagaimana tersebut di:k, namun tidak mengambil tindakan hukum,, bahwa tindakan yangdikeluarkan terlahir haruslah dibatalkan: bahwa dengan demikian, pelaksolaang mongondow timurolaang mongondow timur, bahwaterbukti pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten bolaang mongondow timur tidak dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari uud bahwa oleh karenanya terhadap pasangan calon yang telah terbukti.olaang mongondow timur tahunfokus mahkamah dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara guo:bupati dan wakil bupati kabupaten bolaang mongondow timur dalam perkara guo telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas uber dan judul dan rasa keadilan masyarakat sehingga haruslah dibatalkan: bahwa terkait adanya hal hal tersebut pemohon menyampaikan pendapatnya kepada mahkamah untuk dapat melakukan terobosan dan penafsiran hukum yang dibenarkan dilakukan oleh mahkamah: bahwa hal sebagaimana pemohon maksudkan atas telah lemah menjadi pertimbangan hukum mahkamah konstitusi yang menyatakan: berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung |
ng, tahun diajukan oleh: nama juliet paulina amelia runtuwene alamat lingkungan iv, kelurahan paksa, kecamatan wanna, kota manado, sulawesi utara nama harley alfredo benfica mangindaan alamat perum wenang permai blok lingkungan iv, kelurahan kairagi weru, kecamatan paal dua, kota manado, sulawesiempat), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember dalam hal ini memberikan kuasa kepada percy contoh, s.h., steel t.m. contoh, s.h., felix paul manus, s.h., manuel rritu, s.h., geleng lumingkewas, s.h,. m.h., firman mustika, s.h,. m.h., dan eden tumiwa, s.h., kesemuanya advokat dan konsultan hukum, beralamat kelurahan telinga atas, lingkungan vi, kecamatan wannaanado, beralamat jalan lumimuut nomor kelurahan dikala kumara, kecamatan wenang, kota manado, provinsi sulawesi utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kot l atau konsultan hukum pada kantor edy burning partners, yang beralamat gedung gajah blok af ag lantai jalan dr. raharjo kav.tersebut, berikut ini: nama andrei angouw alamat lingkungan ii, rw kelurahan lawangirung, kecamatan wenang, kota manado nama richard henry marten sealang alamat lingkungan ii, rw kelurahan kelak, kecamatan paralayangsatu): berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari dalam hal ini memberi kuasa kepada: dr. januar massa, s.h., si., m.h., dr. erna ratnaningsih, s.h., llm., simeon petrus, s.h., abadi hutagalung, s.h., dr. solar maru hutagalung, s.h., m.h., jimmy mokolensang, s.h., benny hutabarat, s.h., heri perdana tarigan, s.h., zakaria tomb, s.h., m.h., mulyadi marks phillips, s.h., si., nuzul wibawa, ag., m.h., aries surya, s.h., ihsan tanjung, s.h., m.h., si., jeli dondokambey, s.h., oben silitonga, s.h., denny frankie kunang, s.h., yohanes tobing, s.h., m.h., rangga panganan, s.h., ela dayton dipanggang, s.h., m.h., steven zoeken, s.h., wiratama karena, s.h., m.h., andres latjandu, s.h., martina, s.h., donny sulur, s.h., army mulyani, s.h., edward, s.h., cla., kardus sihir, s.h., steady satu, s.h., fahri syafi'i, s.h., gloria katoppo, s.h., roy jansen siagian, s.h., james,. pada tanggal desember pukul wita penghitungan suara harinovember untuk melakukan rekaman hasil perwkw. ketua ppk kecamatan paralayangm ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa adari pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namumkecamatan wenang pada hari jumat tanggal desember pukul wita s.d hari senin desember pukul wita kantor kecamatan wenang bawaslu kecamatan wenang melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan wenang. dari hasil pengawasan yang dilakukan, rapat pleno rekapitulasi dimulai dari kelurahan cahaya, telinga bawah, bumi beringin, lawangirung, istiqlal, wenang utara, wenang selatan, komo luar, pinaesaan, dikala kumara, mahakeret timur dan mahakeret barat dengan total (dua belas) kelurahan dalam kecamatan wenang dan setiap keberatan saksi terkait perbedaan data ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan saat itu juga oleh ppk wenang bukti pk kecamatan wanna bawaslu kecamatan wanna melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan wanna. dari hasil pengawasan yang dilakukan, hasil tidak bermasalah dan semua ditandatangani kpps dan para saksi pasangan calon. bahwa saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut menyarankan untuk membuka serta membacakan berita acara yang ada disetiap tps serta meminta mendokumentasikan daftar hadir yang menggunakan hak pilih tetapi ppk tidak mengijinkan hal tersebutbukti pk kecamatan sari pada hari jumat tanggal desember tepat pukul wita bawaslu kecamatan sari melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sari. dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan sari semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh ppk sari dengan melakukan perbaikan termasuk keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon walikota nomor urut mengenai ditunjukkannya daftar hadir pemilih langsung dilakukan klarifikasi dan ditunjukan daftar hadir pemilih kepada saksi bukti pk kecamatan twinting pada hari jumat tanggal desember jam wita sampai dengan senin desember jam wita, kantor kecamatan twinting, bawaslu kecamatan twinting melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan twinting. dari hasil pengawasan yang dilakukan, setiap keberatan dari saksi pasangan calon ditindak lanjuti dengan melakukan perbaikan oleh ppk twinting, termasuk mengenai daftar hadir pemilih yang diminta untuk diperlihatkan bawaslu kecamatan memberikan rekomendasi lisan dan daftar hadir tersebut diperlihatkan dan telah sesuai dengan ketentuan bukti pk kecamatan bunaken bahwa pada hari jumat desember pukul wita, bawaslu kecamatan bunakenmelakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bunaken pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun dari hasil pengawasan yang dilakukan, ada beberapa kesalahan penulisan dalam hasil kwk serta permintaan untuk diperlihatkannya daftar hadir pemilih oleh saksi pasangan calon walikota nomor urut dan semua permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh ppk bunaken dengan melakukan perbaikan dan menunjukan daftar hadir pemilih dalam kotak suara bukti pk ii. kecamatan bunaken kepulauan pada tanggal desember bawaslu kecamatan bunaken kepulauan melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan bunaken kepulauan yang diselenggarakan balai kelurahan bunaken kecamatan bunaken kepulauan. dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindak lanjuti dengan membuka kotak suara dan memperbaiki kekeliruan yang ada bukti pk kecamatan singkil pada hari jumat, desember pada pukul wita bawaslu kecamatan singkil melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan singkil. dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi ditindaklanjuti oleh ppk singkil dengan melakukan perbaikan bukti pk kecamatan paralayang pada hari jumat, desember hingga senin desember bawaslu kecamatan paralayang melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara kecamatan paralayang. dari hasil pengawasan yang dilakukan, semua keberatan saksi terkait dengan perbedaan data pemilih ditindaklanjuti oleh ppk paralayang dengan melakukan penelusuran terhadap kpps dan melakukan perbaikan, karena banyak kpps salah dalam pengisian data pemilik dalam lembar formulir hasil. bahwa terkait dengan permintaan saksi paslon nomor urut mengenai daftar hadir pemilih tidak ditindak lanjutiserta terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut bahwa daftar hadir tersebut ada dalam kotak suara karena saksi pasangan calon nomor sempat mendokumentasikannya tps vide bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon iv.b huruf dan tidak terdapat laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pemohon sendiri. hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait perbedaan data antara hasil kwk yang diperoleh dari tps dengan hasil rekapitulasi hasil kwk bahwa atas pokok permohonan iv.b.e yang mendalilkanpenanganan dugaan pelanggaran kecamatan sari bahwa perbedaan data antara hasil dan hasil rekapitulasi disebabkan karena kesalahan pengisian hasil oleh kpps sesuai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kota manado berdasarkan laporan dari saudara geleng lumingkewas, sh, yang melaporkan terkait dengan perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih dalam hasil dengan terlahir kpps kecamatan sarikecamatan paralayang bahwa selanjutnycc. kecamatan twinting bahwtwintitindak lanjut kpu kota manado terhadap penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dari bawaslu kota manadosurat nomor bawaslu mdo.sa. pm x11 tanggal desember dan suratviderasionalisasi kpu kota manado tanpa melakukan verifikasi faktual bahwa atas pokok permohonan iv.c.c yang mendalilkan bahwa kpu manado hanya melakukan rasionalisasi selisih data dan tidak melakukan verifikasi factual terhadap selisih tersebri hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota manado dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado, dilakukan beberapa sinkronisasi terhadap data pemilih akibat kesalahan pengisian oleh kpps tps. bahwa terhadap hal tersebut sebagian besar telah diselesaikan pleno tingkat kecamatan dengan membuka kotak suara serta menghadirkan kpps yang bertugas pada saat pemungutan suara serta kpu kota manado melakukan verifikasi sampai tingkat kpps untuk mencari informasi terkait permasalahan yang menjadi keberatan saksi. sehingga terhadap berbagai keberatan saksi telah ditindaklanjuti oleh kpu kota manado dengan melakukan perbaikan saat itu juga bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan angka iv.c.c, tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan kepada bawaslu kota manado baik itu oleh masyarakat maupun oleh pihak pemohon sendiri. hasil pengawasan atas pokok permohonan dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm) bahwa atas pokok permohonan angka iv.d yang mendalilkan dan masif tsm), bahwatas pokok permohonan dugaan pelanggaran money politic pasuang, kepada seorang masyarakat oleh saudara jane laluan bukti pk formulir tersebut ditanda tangani oleh saudara manuel abriantho ditiru, tanpa disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atau identitas lainnya, bahwa terhadap formulir laporan tersebut, bawaslu kecamatan wenang meminta kepada saudara manuel abriantho ditiruabriantho ditiruabriantho ditirumemenuhi syarat materil tetapi tidak memenuhi syarat formal, maka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bawaslu nomor tahun tentang penanganan pelanggaran, bawaslu kecamatan wenang menjadikan laporan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut, sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemberian uang kepada masyarakatuang oleh jane laluanmanuel ditiru selaku pemberi informasi tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, seterusnya bawaslu kecamatan wenang mencari tahu saksi yang diajukan yaitu yuri melawan tetapi tidak bisa dihubungi. akhirnya penelusuran dilanjutkan kelurahan mahakeret barat lingkungan iii dengan mencari informasi kepada masyarakat sekitar terkait pemberian uang dan dari hasil penelusuran tidak ada masyarakat yang menerima sejumlah uang lingkungan iii kelurahan mahakeret barat kecamatan wenang:alasan dan landasantidak pernah membacakanpembagian sembako oleh pasangan caeden steven tumiwa,sembako berupa beras, minyak goreng dan gula pada setiap gereja yang mengatasnamakan pasangan calon walikota dan wakil walikota manado nomor urut formulir tersebut tidak ditandatangani oleh pelapor dan laporan tersebut diserahkan tanpa disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atau identitas lainnya bukti pk bahwa terhadap formulir laporan tersebut, bawaslu kecamatan wenang meminta kepada saudara eden tumiwaeden tumiwaeden tumiwatidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materil, maka bawaslu kecamatan wenang menjadikan laporan tersebut sebagaieden tumiwa selaku pemberi informasi, akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. kemudian bawaslu kec. wenang melakukan penelusuran kembali gereja gim eben header bumi beringin dengan bertanya kepada jemaat dan pelayan khusus dan dari hasil penelusuran pemberian sembako tersebut tidak disertai dengan visi misi pasangan calon, ajakan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu,ajakan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah,tindakan pkh yang mengarahkan pemilih untuk memilih paslon nomor urut kecamatan dikala bahwa pada tanggal september bawaslu kecamatan dikala menerima laporan dari saudara jane theresia too, yang melaporkan pendamping pkh atas nama juliana beatrix romauly, yang mempengaruhi masyarakat penerima manfaat pkh rumah keluarga ode menangkap kelurahan atas lingkungan iii, untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut laporan tersebut registrasi dengan nomor register lp pw kec. dikala tanggal september bukti pk setelah dilakukan pengkajian keterpenuhan syarat formal dan materil laporan oleh bawaslu kecamatan dikala menggunakan formulir mode kajian awal bukti pk bahwa selanjutnya bawaslu kecamatan dikala memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan melakukan klarifikasi kepada pelapor maupun saksi saksi. dari hasil pemeriksaan saksi serta bukti bukti yang diajukan, bawaslu kecamatan dikala membuat kajian sebagaimana dalam formulir bukti pk dengan hasil kajian, terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu kode etik sdm program keluarga harapan sehingga bawaslu kecamatan dikala membuat penerusan pelanggaran hukum lainnya kepada kepala dinas sosial pemerintah kota manado dengan surat nomor ik.sa. kka ix tanggal september perihal penerusan pelanggaran perundang undangan lainnya bukti pk bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan dikala tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada pelapor atas nama jane theresia too dengan menggunakan formulir model pemberitahuan status laporan bukti pk kecamatan wanna bahwa pada tanggal oktober bawaslu kecamatan wanna menerima laporan dari saudara yani kartika padang terkait dengan pendamping pkh yang mengarahkan masyarakat penerima manfaat pkh untuk memilih pasangan calon walikota nomor urut bahwa laporan tersebut registrasi dalam buku register penerimaan laporan dengan nomor register lp pw kec. wanna bukti pk setelah bawaslu kecamatan wanna melakukan kajian awal keterpenuhan syarat formal dan materil yang dituangkan dalam formulir model bukti pk bahwa selanjutnya bawaslu kecamatan wanna melakukan pemeriksaan terhadap bukti bukti dan melakukan klarifikasi kepada saksi saksi. berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi saksi, bawaslu kecamatan wanna membuat kajian sesuai formulir model dengan hasil tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya bukti pk bahwa hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan wanna tersebut diatas selanjutnya diberitahukan kepada pelapor dengan menggunakan formulir model a17 pemberitahuan status laporan bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pembiaran pengawasan dalam kampanye paslon nomor urut bahwa atas pokok permohonan angka iv.e yang mendalilkan bahwa bawaslu kota manado melakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan calon walikota nomor urlam rangka penegakan hukum terkait protokol kesehatan pada tahapan kampanye pemilihan, bawaslu kota manado melakukan pengawasan tidak hanya terhadap pelaksanaan kampanye melainkan juga terhadap kegiatan lain yang dilaksanakan oleh pihak pihak yang terlibat dalam pemilihan termasuk partai politik dan simpatisan partai politik. adapun beberapa pelanggaran protocol kesehatan pada tahapan kampanye yang ditangani oleh bawaslu kota manado dan jajaran bawaslu kecamatan kota manado sebagai berikut: kecamatan uraian peristiwa keterangan pelanggar adanya kegiatan partai pdip dengan peserta peringatan tertulis lebih dari (lima panwascam. paslon walikota puluh) orang mdo sp dan wakil kelurahan santana x112020 walikota nomor weru konsolidasi tanggal urut partai kemudian november wanna lanjutkan dengan bukti pk konvoi) adanya kegiatan partai peringatan tertulis pdip dengan peserta panwascam. lebih dari (lima mdo sp paslon walikota puluh) orang x112020 dan wakil kelurahan tanjung tanggal walikota nomor batu( konsolidasi november urut partai kemudian bukti pk lanjutkan dengan peringatan tertulis kegiatan kampanye pada asam.m mor hjp hadiri paslon walikota do sp lebih dari (lima dan wakil puluh) orang peserta tanggal walikota nomor oktober urut bukti pk singkil peringatan tertulis nomor konvoi ikuti lebih panwascam.m paslon walikota dari (lima puluh) do sp dan wakil orang x1 walikota nomor tanggal urut november bukti pk kampanye pasangan peringatan tertulis calon nomor urut nomor paslon walikota (empat) melebihi sp panwascam dan wakil paralayang (lima puluh) orang walikota nomor tanggal: oktober urut bukti pk pasangan calon nomor peringatan tertulis urut (satu) blusukan nomor paslon walikota kerumah warga yang k.bawaslu s dan wakil sari ikuti lebih dari r x1 walikota nomor (seratus) orang tanggal urut november bukti pk peringatan tertulis nomor mon tenor o1 k. pnawascam.m paslon walikota hu: wiki twinting man .021x12020 walikota tanggal nomor urut oktober bukti pk kampanye aa rs nomor urut calon walikota manado tahun melakukan arak peringatan tertulis arakan dengan masa nomor tidak terkontrol pnawascam.m paslon walikota disepanjang jalur do dan wakil walikota nomor kelurahan sutomo lingkungan sampai tanggal urut dan tidak november melaksanakan prota bukti pk sepanjang kegiatan berlangsung peringatan tertulis nomor kegiatan konvoi pdip o3o st k.panas paslon walikota gpi ikuti oleh masa melebihi (tujuh lu cam dan wakil puluh) orang x1 walikota nomor tanggal urut november bukti pk peringatan tertulis konvoi keliling manado stik panas yang melewati paslon walikota mapanget dilakukan lu cam dan wakil mapanget x1 oleh partai pdip yang tanggal walikota nomor ikuti oleh lebih dari urut (tujuh puluh) orang. november bukti pk peringatan tertulis nomor iring iringan pasangan st k.panas paslon walikota calon yang melebihi lu cam dan wakil dari orang x1 walikota nomor tanggal urut november bukti pk peringatan tertulis kampanye pasangan nomor calon ssk ss hadiri k.bawaslu. tagar walt bunaken oleh peserta lebih dari kec06 xi tak walikota nomor (lima puluh) orang. tanggal urut november bukti pk peringatan tertulis nomor kegiatan kampanye ik.sa. kka paslon walikota dikala pdip yang hadiri x1 dan wakil lebih dari orang walikota nomor tanggal urut november bukti pk kegiatan paslon nomor urut bpk. andrei angouw dan richard peringatan tertulis sealang melakukan nomor blusukan arak arakan bawaslu wen paslon walikota dari lingkungan ang x1 dan wakil wenang sampai lingkungan tanggal walikota nomor kelurahan lawangirung november urut yang tidak mengikuti bukti pk pratap covid hadir lebih dari orang bahwa selain itu bawaslu kecamatan wenang berdasarkan pengawasan dari panas kelurahan lawangirung saudara angka warouw menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon walikota nomor urut dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan bukti pk bahwa selanjutnya hasil pengawasan panas kelurahan tersebut dituangkan dalam formulir temuan model dengan nomor temuan tm pw kec.wenang pm x1 pada tanggal november bukti pk bahwa kemudian bawaslu kecamatan wenang memeriksa bukti bukti dan melakukan kajian terhadap temuan yang ditemukan oleh panas lawangirung saudara angka warouw tertuang dalam formulir model dengan hasil terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan bukti pk berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan wenang, bawaslu kota manado membuat penerusan pelanggaran administrasi kepada komisi pemilihan umum kpu) kota manado dengan nomor surat bawaslu mdo.sa. pm x1 tanggal november tahun dan rekapitulasi suara bahwa bawaslu kota manado melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota manado, berdasarkan ketentuan dalam undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota serta mempedomani peraturan bawaslu dan aturan positif lainnya, dengan dibantu oleh jajaran bawaslu kecamatan kecamatan dan bawaslu kelurahan yang ada kelurahan yang ada kota manado. bahwa sebelum masa tenang yaitu (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal desember bawaslu kota manado mengeluarkan surat himbauan bawaslu mdo.sa. pm x11 tanggal desember yang didalamnya menghimbau pasangan calon walikota dan wakil walikota manado, agar tidak melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang maupun pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan bukti pk bahwa pada saat masa tenang yaitu (tiga) hari sebelum pemungutan suara tanggal desember sebagai tindak lanjut atas surat ketua bawaslu republik indonesia nomor k.bawaslu pm tanggal desember perihal surat edaranketua bawaslu kota manado mengeluarkan surat tugas patroli pengawasan nomor st k.sa. x11 tanggal desember yang menugaskan jajaran bawaslu kota manado bersama dengan jajaran sentra penegakan hukum terpadu gakkumdu) kota manado, untuk melakukan patroli pengawasan terkait dengan pengawasan praktik politik uang yaitu mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau materi lainnya, untuk memilih pasangan calon tertentu bukti pk bahwa kemudian hasil patroli pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pengawasan oleh pengawas pemilu bukti pk yang menjelaskan kegiatan patroli pengawasan yang dilakukan wilayah kota manado termasuk pengawasan terhadap pembagian bantuan sosial pada saat masa tenang, bahwa selanjutnya bawaslu kota manado meminta kepada pemerintah kota manado, untuk menunda pemberian bantuan sosial kepada masyarakat setelah pemungutan suara pada tanggal desember dengan mengeluarkan surat nomor bawaslu. sa. pm tanggal desember bukti pk dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih pada masa tenang. bahwa dari hasil patroli pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota manado bersama dengan sentra gakkumdu kota manado, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. penanganan pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan perselisihan hasil bahwa terkait dengan permohonan pemohon dalam sengketemohon menyampaikan dalam pelaksanakota manado serta penyelenggaran tahapan kampanye pemilihan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan dalm huruf diatas, bawaslu kota manado menyampaikan penanganan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapmberikan uang rp. kepada pemilih untuk membujuk pemilih untuk memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon nomor urut pada tanggal desember bahwa pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan pemberian uang dari pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut kepada, bahwa pendamping pkh sekota manado dalam setiap pertemuan kota manado serta penyelenggaran tahapan kampanye pemilihan sebagai berikut vide bukti pk nomor penerimaan laporan laporan aa. dugaan temuan pelanggaran kota pada teman kajian pelanggaran rekomendasi tahapan pelapor penemu tindak lanjut terlahir dan saksi manado temuan nomor temuan tanggal diketahui hukum lainnya kampanye o1 tm pw kota oktober ditindaklanjuti dengan cara uraian kejadian diteruskan tanggal pada hari senin, oktober komisi asn temuan laporan pukul wita, oktober bawaslu kota manado menemukan foto dibeberapa media online relawan bela penemu dan pac tmp wenang taufik bilfagih, yang menggelar jalan sehat sos. i.,m. dan bagi bagi masker dan air mineral bertempat kawasan terlahir menamai sabtu pagi. bahwa merry mawardi dibeberapa foto dcmedia online tersebut, menunjukan saksi saksi istri dari salah satu calon muhammad walikota dan wakil walikota hour, manado nomor urut atas syahrul mokodompis nama richard sealang, memperlihatkan ketidak kenetralannya yakni dengan membagikan masker relawan bela dan berfoto dengan pose jari menunjukan angka satu. nomor penerimaan tanggal diketahui dugaan manado laporan laporan oktober pelanggaran kampanye pl pw kota netralitas asn x uraian kejadian ditindaklanjuti nomor registrasi pada hari selasa oktober dengan cara laporan sekitar pukul wita diteruskan reg lp kota datanglah lurah santana komisi asn x atasnya leon piri dan kepala lingkungan berjumlah orang kelurahan santana tanggal lingkungan temuan laporan kompleks kediaman oktober keluarga route roh dan mereka memerintahkan pelapor turunkan baliho ods mars steven zoeken dan bendera partai pdip dengan alasan ada kunjungan terlahir dari walikota kota manado leon piri kompleks tersebut dan mereka datang tapa dengan saksi saksi panas gristovel rumondor, nori tidung nomor penerimaan tanggal diketahui hukum lainnya manado laporan laporan november kampanye pl pw kota x1 ditindaklanjuti uraian kejadian dengan membuat nomor registrasi pada tanggal diketahui surat 'penerusan laporan november bernama kepada komisi reg lp pw akun luar gerangan seorang asn republik ta x1 kabid didenda mengunggah indonesia foto salah satu calon walikota tanggal manado unggahan media temuan laporan sosial dan yang menyukai november ada beberapa asn yang aktif pemerintahan kota manado pelapor biaya harry kandas terlahir luar gerangan prey memuja, nelle kalori, gabriella umroh, jonny lubis, syarifudin uno roy anggota saksi saksi vicky sentinuwo steel towoliu manado temuan nomor temuan tanggal diketahui administrasi kampanye tm pg.pw kec. september bunaken ditindaklanjuti dan uraian kejadian lakukan penertiban apk paslon penertiban oleh baliho dan bendera) yang tanggal berada ruang publik satpol pamong temuan laporan dimohon tiang listrik praja september penemu marliyanti hello lorong terlahir prof. dr. juliet paulina runtuwene dr. harley alfredo. mangindaan, mor dominus bastian, se, andrew angouw saksi saksi busana musa dharma yudha umroh fauzan aldiano files rondo noi bahwa manado temuan nomor temuan tanggal diketahui administrasi kampanye tm pw panas oktober kec. dikala ditindaklanjuti uraian kejadian dengan cara bahwa pada hari senin, bawaslu tanggal oktober anggota kecamatan dikala temuan laporan bawaslu kecamatan dikala memberikan oktober menghadiri acara tazilah teguran kepada kelurahan banjir lingkungan bapak syarifudin penemu vii, acara tersebut dihadiri syafaat, s.t., m.m diane tampanguma oleh syarifudin syafaat calon selaku calon wakil wakil walikota), dalam acara walikota manado terlahir tersebut terlahir mengatakan bahwa syarifudin syafaat, bapak ibu tanggal penyebaran s.t., m.m. desember nanti, jangan bahan kampanye lupa nomor urut bapak harus dilakukan saksi saksi berkuliah putih" dalam acara pada saat rizki hati tersebut juga terpasang kampanye dengan aditya saman banner paslon disamping menerapkan mimbar serta adanya protokol pembagian bahan kampanye kesehatan berupa stiker dalam hal pencegahan dan tersebut. pembagian bahan pengendalian kampanye berupa stiker covid tersebut tidak dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan yang membagikan bahan kampanye tersebut tidak menggunakan sarung tangan sebagaimana telah diatur dalam pkpu tahun perubahan atas pkpu nomor tahun manado temuan nomor temuan tanggal diketahui hukum lainnya kampanye tm pw panas oktober kec. dikala uraian kejadian ditindaklanjuti pada hari rabu, tanggal dengan tanggal oktober kami bawaslu rekomendasi temuan laporan kecamatan dikala melakukan komisi asn oktober pengawasan dan menemukan adanya foto media social penemu facebook) yang diposting diane tampanguma oleh akun paham wanna bahwa adanya asn yang terlahir tidak menunjukkan lucia rina netralitasnya sebagai asn, mappadang. yang menjadi objek pengawasan adalah asn atas saksi saksi nama lucia rina mappadang muhammad yang merupakan guru smk yamato manado. dalam rendy emes postingan, asn tersebut melakukan foto serta berpose jari angka satu bersama calon wali kota andrei angouw. demikian keterangan bawaslu kota manado ini dibuat dengan sebenar benarnya. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kota manadkota kwk tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model pengawas tps tanggal desember kecamatan paal dua kelurahan melenceng kelurahan mendengar luar kelurahan kairagi weru kelurahan ranomuut kelurahan peramal kelurahan mendengar dalam kelurahan paal dua kecamatan dikala kelurahan paal kelurahan dikala ares kelurahan dikala baru kelurahan atas kelurahan banjir kecamatan twinting kelurahan masing kelurahan sutomo kelurahan islam kelurahan sundulan satu kelurahan sundulan dua kelurahan mahal kelurahan umumya dua kelurahan umumya satu kelurahan bitung karangnya kelurahan twinting kecamatan bunaken kelurahan malas kelurahan tongkang kelurahan merah kelurahan bilang kelurahan pandu kecamatan sari kelurahan santana kelurahan titiwungen utara kelurahan sari kotabaru kelurahan sari kelurahan sari utara kelurahan titiwungen selatan kelurahan tumpuan kecamatan wanna kelurahan santana weru kelurahan paksa kelurahan karombasan selatan kelurahan telinga atas kelurahan tanjung batu kelurahan bengkulu kelurahan karombasan utara kelurahan wanna kelurahan bumi nyiur kecamatan singkil kelurahan singkil satu kelurahan singkil dua kelurahan wangsa kelurahan karate kelurahan kentang baru kelurahan ternate baru kelurahan kompos barat kelurahan kompos timur kelurahan ternate tanjung kecamatan wenang kelurahan mahakeret timur kelurahan bumi beringin kelurahan lawangirung kelurahan istiqlal kelurahan wenang utara kelurahan komo luar kelurahan wenang selatan kelurahan dikala kumara kelurahan pinaesaan kelurahan mahakeret barat kelurahan cahaya kelurahan telinga bawah kecamatan paralayang kelurahan bahu kelurahan paralayang satu timur kelurahan paralayang satu kelurahan paralayang satu barat kelurahan paralayang dua kelurahan dibangun satu kelurahan kelak kelurahan batu kota kelurahan dibangun dua bukti pk fotokopi formulir model pengawas tps kelurahan mahal kecamatan twinting tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model pengawas tps kelurahan paal kecamatan dikala tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model pengawas tps kelurahan santana kecamatan sari tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model pengawas tps kelurahan paralayang satu timur kecamatan paralayang tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan paralayangaa,ecamatan mapanget tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kotasurat kpu manado nomor pp. sd kpu kot x11 tanggal desember perihal hasil tindak lanjut rekomendasi bawaslu kota manado bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan paal dua, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan dikala,bawaslu kecamatan wanna, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan sari, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan twinting, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan bunaken, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan bunaken kepulauan, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan singkil, tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota manadoik.a17 bawaslu kecamatan wenang tanggal desember bukti pk fotokopi formulir model informasi awalyang lain dan telah ada keputusan dari bawaslu kota manadon kesehatan seperti tertundadbawaslu kecamatan wenang tanggal desember tahun bukti pk fotokopi formulir model a.nomor lp pw kec.tanggal september tentang surat penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya nomor k.sa. kka ix tanggal september bukti pk 60onomor lp pw kec.singkil nomor panwascam.mdo sp x tanggal oktober bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan singkil nomor panwascam.mdo sp x1 tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan paralayang nomor sp panwascam tanggal oktober bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan sari nomor k.bawaslu sr x1 tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan twinting nomor pnawascam.mdo x tanggal oktober bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan twinting nomor panwascam.mdo xbunaken nomor k.bawaslu. mdo. kec x1 tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan dikala nomor k.sa. kka xi tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kecamatan wenang nomor bawaslu wenang xl tanggal november bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kelurahan lawangirung tanggal november bukti pk fotokopi formulir nomor nomor tm pw kec.wenang pm x1 tanggal november bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kecamatan wenang tanggal november bukti pk fotokopi formulir model a14 nomor bawaslu. mdo.sa. pm x1 tanggal november bukti pk fotokopi surat bawaslu kota manado nomor k.bawaslu.mdo.sa. pmo0. x11 tanggal desember perihal himbauan bukti pk fotokopi surat tugas bawaslu kota manado nomor st k.sa.surat bawaslu kota manado nomor k.bawaslu.sa. pm x11 tanggal desember perihal himbauan bukti pk fotokopi formulir model bawaslu kota manado, nomor tm pw kottanggal oktober formulir modelx1 tanggal november formulir model tanggal november formulir model tanggal november formulir model tanggal november fotokopi formulir model bawaslu kecamatan bunaken nomor tm pg.pw kec. bunaken tanggal september formulir model tanggal septemyang diterima kepaniteraan mahkamahmanado tahun ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomorpada hari kamis,manadopengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut dengan tetap membiarkan jumlah warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, sangat merugikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota lain yang saat kampanye terbatas sangat batasi kehadiran masyarakat. petit bahwa berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi, untuk menjatuhkan letusan sebagai berikut kpu kot il tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota dan wakil wali kota tahun tertanggal desember membatalkan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan paralayang dan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan mapanget, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) kota manado, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang kecamatan paralayang dan: pasangan calon walikota dan wakil walikota: bahwa keputusan komisi pemilihan umum kota manadosalah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota manado tahun (vide bukti bukti pt serta keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomorpasangan calon walikota dan wakil walikota manadnadomanadomanadelembungan pemilih tps yang tersebar kecamatan kota manado, pembukaan kotak suara kecamatan paralayang dan pelanggaran yang terjadi saat rapat pleno rekapitulasi suara kelurahan bengkel karena tidak mengikut sertakan saksi pemohon, adanya perbedaan data antara formulir yang diperoleh dari tps dengan hasil rekapitulasi dalam pleno yang dilaksanakan oleh ppk kecamatan:ota manadomanadenggelembungan pemilih tps yang tersebar kecamatan kota manado, pemohon tidak merinci tps mana saja penggelembungan pemilih itu terjadi dan berapa jumlah suara yang bertambah masing masing tps tersebut. berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana keterangan bawaslu dalam persidangan, tidak terdapat keberatan dan tidak ada temuan dugaan penggelembungan suara pada saat tps (vide bukti pk sampai dengan bukti pk 6j, bahwa perihal dalil pembukaan kotak suara kecamatan paralayang, pembukaan kotak tersebut merupakan rangkaian rapat pleno tingkat kecamatan paralayang sebagaimana ketentuan peraturan kpu tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta bagian tahapan untuk melengkapi data dalam sistem informasi rekapitulasi sikap). proses rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun dengan dihadiri oleh para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon vide bukti bukti bukti dan bukti pk adapun mengenai adanya laporan terkait pembukaan kotak suara saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan paralayang, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh bawaslu dengan hasil tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan divide bukti pk sampai dengan bukti pk 10j. adapun mengenai dugaan pelanggaran kelurahan bengkel, kecamatan mapanget, hal tersebut telah ditangani oleh bawaslu kota manado dan telah pula ditindaklanjuti oleh kpu kota manado (vide bukti pk sampai dengan bukti pk 18j: bahwa perihal perbedaan data pemilih dan pengguna hak pilih, bawaslu kota manado telah meneruskan pelanggaran administrasi kepada komisi pemilihan umum kota manado (vide bukti pk bukti pk dan bukti pk 41j, kemudian telah ditindaklanjuti oleh kpu kota manado (vide bukti pk 18j dan perbedaan data akibat kesalahan pengisian dalam formulir oleh pps sebelumnya sudah dilakukan perbaikan secara berjenjang oleh masing masing ppk saat pleno tingkat kecamatan (vide bukti sampai dengan bukti adapun terhadap dalil dalil pemohon lainnya, pemohon tidak dapat mensehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh mahkamahwalikota dan wakil walikota kota manadowalikota dan wakil walikotamanadog mujahidin nip telp: fax:mapanget. memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) kota manadax ago bono):yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kpu) kota manadoerdasarkan peraturan mahkamah konstitusi pmk) nomor tahunberita acara kpu kota manado nomor: pl. ba kpu kot ix tentang penetapan pasangan calon, bukti bahwa berdasarkan keputusan kpukota manado bertanggal september pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota kota manado adalah nomor urut (empat): bukti, bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kota manado nomor: pl. kpt kpu kot x11 2020menetapkan peroleh suara yaitu: bukti nomor urut perolehan se.me dr. harley alfredo benfica mangindaan, se. msmjumuktiawaslu kota manado telah mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran proses dan atau prosedur yang dilakukan oleh kpu kota manado, ppk kecamatan, dan kpps dalam proses rekapitulasi perhitungan suara calon walikota dan wakil walikota kota manado bukti b,c, bahwa rekomendasi bawaslu kota manado telah disampaikan kepada kpu kota manado namun sampai saat inn kpu kota manado tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bahwa rekomendasi bawaslu kota manado tersebut dapat mengubah hasil perolehan suara dari semua pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado tahun i. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv bertanggal april bukti .a), putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv ,bertanggal april bukti .b), putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv ,bertanggal april bukti .c) dan putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv bertanggal april bukti .d),, bahwa pemohon dapat membuktikan dimana sejak awal terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun yang dilaksanakan pada tanggal desember yakni segala bentuk pelanggaran hukum dan asas asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adiloleh memohon dan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut yang menyebabkan hasil pemilihan yang dipersengketakan ini,walikota dan wakil walikota kota manadoberkeyakinan serta dapat membuktikan bahwa penyelenggara pilkada dalam hal ini kpu kata manado dan pengawas dalam hal ini bawaslu kaata manado tahun yang diselenggarakan pada desember bahwa pemohon juga dapat membuktikan unggulan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kata manadoaata manado, seharusnya dapat menjadi alasan untuk menerobos dan atau mengesampingkan ketentuan ambang batas sengketa pilkada mahkamah konstitusi: bahwa sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mengenaisil suara tingkat kecamatan serta rekapitulasi hasil suara pleno kpu kaamapai, s.h., arie achmad, s.h., irfan papaya, s.h., samuel david, s.h., harum vicky wahana, s.h., ryan kurniawan, s.h., hum., jerry carlos. s.h., michael kanta germans, s.h., m.h., deddy undangan, s.h., roy valiant sembiring, s.h., asin kasim, s.h., kartu nainggolan, s.h., yolanda ester tumiwa, s.h., feri donald silaen, s.h., made ananta jaya artha, s.h., andi hamonangan lambang, s.h., deviani patricia, s.h.,ota manado. memeriksa bukti bukti para pihak dan bawaslu kota manadasing masing mengemukakan hal hal sebagai berikut:, langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil tidak akan tercipta apabila ruang ruang untuk mencapai hal tersebut atas,, dalam hal ini, d tsm)pemohon akan membuktikan serta menguraikan perbuatan curang dan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikotamanado nomor:ahwa pemohon telah mengajukan dan atau mendaftarkan permohonan mahkamah konstitusi dengan cara online pada hari senin tanggal desember pukul wis berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor: pan.mk ap3 xii bukti berdasarkan pada uraian diatas(vide bukti bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap keputusan komisi pemilihan umum kota manado tersebut, serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara model d.hasil. kabupaten kota kwk) (vide bukti selanjutnya disebut sebagai objek permohonan keberatan perselisihan,harus pula dinyatakan batal demi hukum bahwatetapkan oleh memohon atas, karena proses penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun telah mengandung cacat formil dan diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh memohon selaku penyelenggara maupun yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomorwalikota dan wakil walikota kota manado tahun berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta terencana berdasarkan dokumen dokumen yang dengan sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun apalagi seharusnya memohon dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun harus berpedoman pada undang undang nomor tahun yang terdapat dalam asas penyelenggaraan pemilu yaitu pemilihaketidakjujuran, ketidakadilan, serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh memohon dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dan hanya menguntungkan, sebaliknya pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh memohon. bahwa pemilu kepala daerah dan wakil kepadberkepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado tahun yang dilakukan oleh memohon telah, oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota kota manado nomor urut yang ditetapkan oleh memohon sebagai peraih suara terbanyak bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena pilkada yang dipenuhi oleh begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) maka dengan demikianperolehan suara. hasil tidak mungkin mengkhianati proses". bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif seluruh wilayah kota manado antara lain sebagai berikut::lakukan money politic dengan melibatkan asn provinsi sulut, pemuka agama, tokoh masyarakat, tim sukses dan relawan seluruh wilayah kota manado yang meliputi kecamatan dan kelurahan dengan membagi bagikan uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat pemilih sejak tanggal dan desember dengan membujuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dan mencoblos untuk pemilihan walikota manado dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara nomor urut atas nama olly dondokambey dan steven kankou pada tanggal desember bukti serta bukti foto dan video). bahwa pemohon dan pihak lain telah melaporkan perbuatan money politic darikepada panas kecamatan antara lainnindaklanjuti atas laporan tersebut tanpa alasan yang jelas berda:( bukti dan bahwa pendamping pkh sekota manado dalam setiap pertemulain berdasarkan surat panas kecamatan dikala tentang penerusan pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pendamping pkh kota manado. bukti .b) bahwa berdasarkan surat dewan pimpinan pusat dpp) partai demokrasi indonesia perjuangan nomor: in dpp vii tanggal juli perihal instruksi untuk kader partai mengikuti seleksi pendamping koordinator pkh tahun bahwa dengan adanya surat dpp pdip tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh kader pdip pada tingkat cabang kota manado), anak cabang (kecamatan), ranting (kelurahan) dan anak ranting (lingkungan) se kota manado yang membuktikan bahwa seluruh pendamping dan koordinator pkh se kota manado adalah kader pdip sehingga telah terjadi pelanggaran dan atau kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tsm) dalam mengarahkan masyarakat kota manado penerima pkh untuk memilihdalam pilkada kota manado tahun bukti .a), bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahu"dan tidak memilih calon tertentu.". bahwa dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi putusan nomor: php.d viii tanggal juli dalam pertimbangan hukum menimbangifkemudian ketentuan undang undang dasar tersebut dijabarkan dalam undang undang mahkamah konstitusi yang menentuota waringin barat. bukti, sampai dengan para relawan tingkat rt. bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara rp. (seratus lima puluh ribu rupiah. orang lain diselanjutnya pada amar putusan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kpu kotawaringin barat nomor:ser sugianto dan eko soemarno, sh si.mengacu kepada ketentuan dan undang undang nomor tahun dan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi nomor: php d viii maka rangkaian tindakan mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh tim pemenangan dan atau relawandengan cara memberikan bahan pokok secara gratis dan memberikanan , pasangan calon bupati dan wakil bupati: atau uang kepada masyarakat pemilih dengan memanfaatkan situasi pandemi covid dimana kondisi ekonomi masyarakat sangat terpuruk sehingga sudah selayaknya calon walikota dan wakil walikota kota manado tahun nomor urut didiskualifikasi.. bahwa berdasarkan peraturan kpu tahun yang menyatakan saksi yang hadir berhak menerima salinan dpt, dan formulir model hasil salinan kwk."berdasarkan pkpu nomor tahun formulir yang digunakan dalam pemungutan dan perhitungan suara tps salah satunya adalah model daftar hadir pemilih kwk yang merupakan daftar hadir pemilih tps yang sesuai dengan salinan dpt. bahwa faktanya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagian besar tps tidak menggunakan model daftar hadir pemilih kwk, dan hanya menggunakan daftar hadir dalam bentuk kertas folio dan ditulis tangan oleh pemilih ataupun ditulis oleh anggota kpps lima. bahwa dikarenakan daftar hadir pemilih tidak menggunakan model daftar hadir pemilih kwk sehingga terdapat banyak masyarakat yang memberikan hak pilih namun tidak terdaftar dalam dpt dan tidak memiliki hak pilih berdasarkan pkpu nomor tahunbanyak orang dan atau masyarakat yang tidak sesuai dengan amanat dan peraturan kpu bahwa banyak pemilih yang tidak membawa ktp dan atau surat keterangan sesuai amanat pkpu tetapi kpps dengan sengaja tetap memberikan hak pilih kepada orang masyarakat tersebut. bahwa terdapat banyak pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan pkpu yang dengan sengajabanyak terjadi penggelembungan pemilih tps yang tersebar kecamatan kota manado, dimana banyak jumlah pemilih tambahan yang dengan sengajasemua pelanggaran prosedur yang sebagaimana diuraikan pada huruf s d huruf diatas yang dilakukan kpps, saksi meminta formulir keberatan kepada kpps akan te: pada tanggal desember pukul wita penghitungan suara hasildesember untuk melakukan rekaman hasil pengkwk, ketua ppk kecamatan paralayang dengan sengajadengan sengajan ketika saksi mengajukan keberatan dimana terdapat bukti bahwa banyakdir pemilih tambahan yang memberikan hak pilihnya namunbukti tata cara dan prosedur dalam rapat pleno rekapitulasi kpu manado yangdan menjelaskan alasan serta dasarfaktual terhadap selisih suara tersebut. bahwa kpu manado tidak mau membacakan dan menandatanganibahwa akibat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak penyelenggara pilkada kota manado sebagaimana yang diuraikan pada huruf s d huruf tersebut diatas, maka telah terjadi penggelembungan suara secara signifikan tps.kol kesehatan seperti tertuangbahwadengan sengaja dilakukan pembiaran pengawasan dalam kampanye pasangan nomor urut dengan tetap membiarkan banyak warga masyarakat yang hadir dalam kampanye terbatas, maka sangat merugikan pemohon yang saat kampanye dibatasi kehadiran masyarakat oleh panas. petit bahwa berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang mulia ketua serta panelis mahkamah konstitusi yang mengadili perkara guo, kiranya berken7171 kpu kot il tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikotakota dan wakil walikota kota manado tahun tertanggal desember membatalkan formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan kota manado, mendiskualifikasisebagai peraih suara terbanyak, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) kota manado untuk melaksanakan pemungutan suara ulang psu) kecamatan kota manado, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) kota manadamanado nomor pl. ba kpu kot ix tertanggal september tentang penetapan pasangan calon pemilihan walikota dan wakil wali tertanggal september1 tertanggal desemberukti fotokopi model hasil kota kwk berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan suara dari setiap kecamatan tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun bukti fotokopi surat bawaslufotokopi akta pengajuan permohonan tertanggal desember nomor pan.mk ap3 xi1 bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama robby yosef lumi kecamatan sari) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama doni boy lumi kecamatan sari) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama freddy gampahiang kecamatan sari) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama kirana bawotong kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama baris manuel masuk kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama irawan ahmad kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama gilbert pattipeylohi kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama elisabeth jane kalau kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama more margaret pantas kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama lukman mootapu kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama norma kadir kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama dadang saputra kecamatan paralayang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama aldo gustavo kecamatan sari) bukti fisik tidak ada) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama july rita march pending kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama jean regina tiruan kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama galuh marginata kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama ferry herry birth kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama jenny kampus kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama natalia kampus kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama frigida anggiani sailor kecamatan wanna) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama anita harun kecamatan singkil) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama rudy tandu kecamatan singkil) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama febby natasha artinya seorang kecamatan singkil) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama della christi suharto kecamatan singkil) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama fairly marilyn tanaman kecamatan singkil) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama famine logo kecamatan singkil) bukti .2a fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama douglas mac arthur kasehung kecamatan bunaken kepulauan) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama engl yaitu kecamatan bunaken kepulauan) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama beri lain kecamatan bunaken kepulauan) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama maximilianus walangare kecamatan mapanget) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama video cliff rompi kecamatan mapanget) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama amar marah kecamatan mapanget) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama muhammad rizky neno kecamatan mapanget) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama police tompobulu kecamatan twinting) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama zulkifli harun kecamatan twinting) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. bahwa berdasarkan keputusan kpu kota manado. bahwa berdasarkan keputusan kpu kota manadoggal september pemohon adalah peserta pemilihan calon walikota dan wakil walikota manado nomor urut (empat).do oleh kpu kota manadorat hasil pemilihanbahwa berdasarkan surat keputusan kpu kota manado nomor: pl. kpt kpu kot il tanggal desember tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama sly felix permias kecamatan twinting) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama abdul manopo kecamatan twinting) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama yuri melawan kecamatan wenang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama agustin assa kecamatan wenang) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama fatmawati husain kecamatan paal dua) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama martin maharani kecamatan paal dua) bukti fotokopi surat pernyataan tertanggal desember atas nama christie january lauea kecamatan dikala) bukti fotokopi tanda terima laporan panas kecamatan wanna tertanggal desember tentang laporan penyaluran sembako dan uang yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti fotokopi tanda terima laporan panas kecamatan dikala tertanggal oktober tentang laporan penyaluran sembako yang dilakukan oleh istri dari calon walikota nomor urut bukti fotokopi tanda terima laporan panas kecamatan dikala tertanggal desember tentang laporan penyaluran sembako yang dilakukan oleh asn atas nama pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti fotokopi surat dpp partai demokrasi indonesia perjuangan nomor: in dpp vii tertanggal juli tentang instruksi untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten kota pkh tahun bukti fotokopi surat panas kecamatan dikala nomor: ik.sa. kka ix tertanggal september tentang penerusan pelanggaran hukum lainnya bukti fotokopi surat panas kecamatan wanna tertanggal oktober tentang pemberitahuan status laporan terhadap pendamping pkh atas nama mercy rumintjapkti fisik tidak ada)ralaynakenmapangetariingkilenal duaanna bukti fotokopi kartu tanda penduduk nik: atas nama juliet paulina amelia runtuwene bukti fotokopi kartu tanda penduduk nik: atas nama harley alfredo benfica mangindaan bukti video pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh ppk kecamatan paralayang bukti video keberatan saksi paslon nomor kecamatan mapanget penyimpanan kotak suara bukti video seorang penerima keluarga harapan kecamatan wanna bukti video money politik bukti video pembagian sembakonadomenurut pemohon dengan hasil menurut memohon sesuai keputusan komisi pemilihan umum kota manado,manado tahun (selanjutnya disebut sebagai objek permohonan vide bukti dan telah diumumkmenyampaikan bahwa memang benar memohon telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun vide bukti dan memohon juga telah melakukan pengundian dan pengumuman nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun vide buktimanadoota manado, sulawesi utara sebesar jiwa sebagaimana tercantum dalam didalam permohonan pemohon padabertanggal desemberkarenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan paling banyak (satu koma lima persen), bahwa dalam legal standing kedudukan hukum pemohon huruf halaman pemohon sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota manadoota manado tahun vide bukti bahwa berdasarkan objek permohonan vide bukti diperoleh: tabel perolehan suara pasangan calon nama pasangan calon perolehan warouw, se., me. prof. dr. juliet paulina amelia runtuwene, ms. dan dr. harley alfredo benfica mangindaan, jae menamakan passaasa rak(delapan koma sembilan persen) vide bukti dan bukti yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut: tabel penghitungan ambang batas total suara sah (ambang x1,5y6 pegasus mans persentase selisih suara suara .374x100 ,9y6 bam bkecamatan melayang dan kecamatan mapanget, padahal dalam polita dalam permohonan tidak menguraikan dengan jelas kesalahan kesalahan yang terjadi pada tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut sebagai tps ) (dua) kecamatan tersebut, bahwa tidak terdapat perselisihan hasil versi pemohon yang uraikan oleh pemohon padaota manado,bahwa dalil pemohon pada huruf halaman hingga yakni tentangdalam pemungutan dan perhitungan suara bak dainfematan bentukan terbitan bahwa berdasarkan bahwa memohon melakukan peraturan kpu pencetakan daftar pemilih tetap tahun (selanjutnya disebut sebagai dpt ) memerintahkan salinan sesuai dengan nota pesanan kepada kpps untuk vide bukti selanjutnya wajib memberikan menerima dan memeriksa hasil salinan dpt kepada percetakan vide bukti kemudian saksi pada saat memohon telah melakukan pelaksanaan pendistribusian logistik panitia pemungutan dan pemungutan suara (selanjutnya perhitungan suara disebut sebagai pps ) melalui panitia tps. pemilihan kecamatan (selanjutnya disebut sebagai ppk ) tanggal dan desember dan diteruskan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (selanjutnya disebut sebagai bak dainpemaran bentukan termahal kpps ) pada tanggal desember bahwa pelaksanaan bahwa dalil pemohon tidak jelas. pemungutan dan pemohon tidak mendalilkan secara rinci perhitungan suara dalam terkait dimana, kapan dan siapa yang pemilihan kepala melakukan tindakan tersebut. daerah kota manado tahun terjadi bahwa kpps memberikan salinan dpt kesalahan prosedur kepada para saksi. bahwa dalil yang dilakukan oleh pemohon tidak spesifik menyebutkan pihak kelompok panitia tps mana dpt tidak diberikan kepada pemungutan suara saksi dan pengawas tps tidak pernah (kpps) dimana rekomendasi adanya pelanggaran kesalahan prosedur yaitu administrasi kepada kpps maupun kpps tidak memberikan kpu vide bukti dan buktibahwa kpps telah memberikan surat pemungutan dan suara sesuai dengan kategori pemilih perhitungan suara dalam sebagaimana yang diatur dalam pemilihan kepala peraturan komisi daerah kota manado pemilihan umum republik indonesia pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun menetapkan peroleh suara yaitu, nomor urut pasangan calon wali kota dan perolehan suara paslon wakil wali kota andrei angouw dan richard henry marten sealang, ir. sonya kemauan dan syarifudin sayfa, mor komunis bastian, dan danny boost warouw, se.me prof. dr. juliet paulina amelia runtuwene, dan dr. harley alfredo benfica mangindaan, se.msm total suara sahi. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv i2017, bertanggal april putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv bertanggal april putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv bertanggal april dan putusan mahkamah konstitusi nomor: php.bup xv bertanggal aprilbak dainfemaran bentukan terbitan tahun terjadi nomor tahun tentang kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh pemilihan gubernur dan wakil pihak kelompok panitia gubernur, bupati dan wakil bupati, pemungutan suara dan atau walikota dan wakil walikota kpps), dimana selanjutnya disebut dengan pkpu kesalahan prosedur yaitu ). bahwa jumlah penggunaan kpps memberikan hak surat suara sesuai. vide bukti s d pilih kepada orang masyarakat tidak sesuai dengan amanat dan peraturan kpu bahwa ada pemilih yang bahwa dalil pemohon tidak jelas. tidak menggunakan ktp pemohon tidak mendalilkan secara rinci dan atau surat terkait dimana, kapan dan siapa yang keterangan sesuai melakukan tindakan tersebut. amanat pkpu tetapi bahwa menjelang pelaksanaan kpps memberikan hak terdapat surat bawaslu pilih kepada bawaslu pm. 2020tentang orang masyarakat pelaksanaan pemungutan dan tersebut.vide bukti huruf angka dalam hal pemilih yang terdaftar dalam dpt, tidak dapat menunjukan formulir model pemberitahuan, e ktp dan atau surat bak dainpemaran bentukan termotian keterangan perekaman e ktp (selanjutnya disebut sebagai suket ), pengawas tps memberikan saran perbaikan kepada kisterdapat pemilih bahwa dalil pemohon tidak jelas. yang berkategori pemilih pemohon tidak mendalilkan secara rinci pindahan berdasarkan terkait dimana, kapan dan siapa yang pkpu melakukan tindakan tersebut. diberikan hak pilih oleh kpps dengan memberi bahwa pemberian suara terhadap dua kertas suara yaitu daftar hadir pemilih pindahan kertas suara gubernur (selanjutnya disebut sebagai ph ) dan kertas suara sudah sesuai dengan pkpu walikota, padahal bahwa pemilih yang pemilih sebagaimana berpindah dari luar kota manado hanya dimaksud diatas hanya diberikan surat suara untuk pemilihan bias memberikan hak gubernur sedangkan yang berpindah suaranya pada pemilihan dari kecamatan lain didalam kota calon gubernur dan manado diberikan (dua) surat suara wakil gubernur saja dan yaitu pilgub dan pilwalkot. vide bukti tidak untuk calon s d walikota dan wakil walikota kota manado. bahwa terjadi bahwa dalil pemohon keliru karena sisa penggelembungan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih tps yang pemilih dpt, dapatdigunakan oleh tersebar (pemilih yang ada daftar pemilih kecamatan kota| tambahan. oleh karena itu menurut bak dainfematan bentukan teman manado, dimana jumlah memohon, kpps telah melaksanakan pemilih tambahan yang tugas sesuai undang diberikan hak pilih oleh undang republik indonesia nomor kpps telah melebihi| tahun tentang penetapan kertas suara tambahan peraturan pemerintah pengganti yang hanya berjumlah undang undang nomor tahun dari jumlah dpt tentang pemilihan gubernur, bupati, setiap tps. dan walikota menjadi undang undang (selanjutnya disebut dengan yang menyebutkanbahwa lebih lanjutebutkan bahwabak danpemaran bentukan terbitan dengan (dua koma lima persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan bahwa lebih teknis, didalam pkpu menegaskandalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia." vide bukti s d bahwa pada saat saksi bahwa dalil pemohon tidak jelas, mendapati pelanggaran karena pemohon tidak menyebutkan prosedur yang dilakukan tps mana kejadian tersebut terjadi. kpps, saksi meminta tidak mungkin juga kejadian tersebut formulir keberatan terjadi seluruh tps kota manado. kepada kpps tapi kpps bahwa setiap keberatan yang sudah tidak mau memberikan ditindaklanjuti, tidak perlu dituangkan format keberatan (lagi dalam formulir keberatan, tersebut tidak ada dalam seharusnya dituangkan dalam formulir kotak suara yang kejadian khusus. apabila formulir didistribusikan oleh kpu keberatan tidak ada dalam kotak, maka manado tps pengawas tps seharusnya kota manado. memberikan rekomendasi pelanggaran administrasi. pada faktanya tidak terdapat rekomendasi dari pengawas bak dainpemaran bentukan terbitan tps terkait pelanggaran administrasi. bahwa dalil pemohon pada huruf halaman hingga yakni tentang tata cara dan prosedur dalam rapat pleno tingkat ppktingkat kecamatan bar datpamaken bantahan termahal bahwa pada saat rapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan pleno rekapitulasi di| pembukaan kotak pada tangga tingkat ppk kecamatan desember pukul wita paralayang membuka adalah tidak benar. faktanya kotak suara rekaman. (adalah pembukaan kotak suara pada tanggal dilakukan pada tanggal desember desember pukul pukul wita dengan wita. penghitungan kehadiran panitia pengawas suara hasil untuk kecamatan selanjutnya disebut seluruh kelurahan se sebagai panwascam ) dan semua kecamatan paralayang saksi paslon gubernur maupun baik pemilihan gubernur walikota, termasuk saksi paslon dan wakil gubernur walikota pemohon) yang bernama serta pemilihan walikota sdr. army rompi. selanjutnya dan wakil walikota telah kehadiran saksi paslon yang bernama selesai dan pada hari seri. vivre sanggar pada jam senin tanggal wita, yang tidak mengetahui november untuk kesepakatan peserta rapat pleno untuk melakukan rekaman hasil melakukan pembukaan kotak dalam perhitungan rekaman rangka keperluan foro hasil kwk hasil kwk gubernur dan untuk input kedalam aplikasi sikap bar daltpamaken bantahan memohon wakil gubernur serta tetapi langsung melakukan perekaman walikota dan wakil dengan narasi pembukaan kotak tidak walikota untuk prosedural. menerima salinan berita rapat pleno kecamatan paralayang acara model hasil ditutup pada tanggal desember kecamatan wkw. ketua pukul wita, sehingga ppk kecamatan terbukti pembukaan kotak masih dalam paralayang membuka rangkaian pleno vide bukti kotak suara dari tps dan hal ini telah tidak melibatkan saksi sesuai dengan lampiran pkpu tahun saksi. tentang perubahan ketiga atas pkpulanjutnya disebut sebagai pkpu bahwa ppk kecamatan bahwa dalil yang disampaikan oleh mapanget pada saat pemohon adalah tidak benar. ppk rapat pleno rekapitulasi mapanget memfasilitasi kehadiran suara kelurahan panwascam maupun saksi paslon. bengkel, menolak bahwa pada tanggal desember kehadiran dan atau tidak dalam panel pleno mengikut sertakan saksi kecamatan mapanget, pada jam pasangan calon nomor wita telah diselesaikan rekapitulasi untuk hadir dalam untuk keluaran kima atas. atas rekapitulasi suara kesepakatan peserta rapat, pleno akan kelurahan bengkel dilanjutkan pada pukul wita tanggal desember untuk kelurahan bengkel. selanjutnya pukul wita. pleno dimulai kembali pada pukul wita tanpa kehadiran saksi paslon bar datpamaken bantahan memohon ppk dengan dibantu oleh pihak kepolisian berusaha untuk memanggil para saksi dengan menggunakan alat pengeras suara tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir vide bukti maka sesuai dengan pkpu yang menyatakan bahwa: dalam hal saksi dan atau bawaslu kecamatan tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan tetap dilanjutkan bahwa berdasarkan bahwa dalil pemohon memintakan saksi daftar hadir pemilih kategori daftar dapat mengajukan hadir pemilih tambahan (selanjutnya keberatan berkaitan disebut sebagai tb ) bertentangan dengan prosedur dan dengan prosedur rekapitulasi tingkat rekaman hasil suara, kecamatan karena terkait daftar hadir namun ketika saksi| sudah diselesaikan pada saat mengajukan keberatan pemungutan dan penghitungan suara dimana terdapat bukti tingkat tps. bahwa ada pemilih hal ini sudah sesuai dengan memberikan hak pilihnya peraturan komisi pemilihan umum dengan kategori pemilih nomor tahun perubahan atas tambahan tidak peraturan komisi pemilihan umum berdasarkan pada nomor tahun tentang dan pkpu tahun rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga saksi| dan penetapan hasil pemilihan meminta ppk gubernur dan wakil gubernur, bupati bar datpamaken bantahan memohon kecamatan pada saat dan wakil bupati, dan atau wali kota rekapitulasi suara untuk dan wakil wali kota selanjutnya membuka dan disebut sebagai pkpu memperlihatkan daftar dimana saksi paslon tidak mempunyai hari pemilih tambahan dasar hukum untuk meminta daftar yang memberikan hak hadir saat pleno kecamatan. karena pilihnya namun ppk di| untuk melihat daftar hadir harus kecamatan tidak mau membuka kembali semua kotak tps. memperlihatkan daftar membuka kotak tps dapat dilakukan hadir tersebut. jika terdapat selisih hasil tetapi faktanya tidak ditemukan perbedaan perolehan suara. bahwa ketika saksi bahwa setiap keberatan saksi dalam pasangan calon nomor pleno tingkat kecamatan sudah mengajukan keberatan ditindaklanjuti oleh ppk. untuk lewat format keberatan keberatan keberatan yang sudah kepada ppk ditindaklanjuti, tidak lagi dituangkan kecamatan, pihak ppk dalam formulir keberatan, tetapi tidak mau seharusnya dicatat dalam formulir menindaklanjuti kejadian khusus vide bukti danr dampamaken bantahan memohon bahwa telah terjadi bahwa memang benar telah terjadi perbedaan data antara perbedaan data pemilih antara hasil hasil kwk yang kwk yang diperoleh dari tps dengan diperoleh dari tps hasil rekapitulasi hasil kwk dalam dengan hasil rekapitulasi pleno rekapitulasi yang dilaksanakan hasil kwk dalam (oleh ppk kecamatan. tetapi pleno rekapitulasi yang permasalahan itu telah dilakukan dilaksanakan oleh pembetulan tingkat kecamatan. vide ppk kecamatan. bukti s d dan bahwa dalil pemohon pada huruf halaman hingga tentangrekapitulasi tingkat kota bar dalramaken bantahan termahal bahwa pada saat kpu bahwa dalil pemohon yang menyatakan manado melakukan pembukaan kotak pada tangga rekapitulasi perhitungan desember pukul wita suara tingkat kota. saksi adalah tidak benar. faktanya pasangan calon nomor |adalah pembukaan kotak suara mempertanyakan terkait dilakukan pada tanggal desember permasalahan pukul wita dengan pembukaan kotak suara kehadiran panwascam dan semua yang dilakukan oleh ppk saksi paslon gubernur maupun kecamatan paralayang walikota, termasuk saksi paslon namun sampai rapat walikota pemohon) yang bernama sar. pleno rekapitulasi selesai army rompi kpu manado tidak selanjutnya kehadiran saksi paslon dapat menyampaikan yang bernama seri vivre sanggar pada alasan dan landasan jam wita, yang tidak mengetahui peraturan yang kesepakatan peserta rapat pleno untuk memperbolehkan ppk melakukan pembukaan kotak dalam kecamatan paralayang rangka keperluan foro hasil kwk membuka kotak suara untuk input kedalam aplikasi sikap setelah pleno kelurahan tetapi langsung melakukan perekaman telah diselesaikan dan dengan narasi pembukaan kotak tidak disahkan salam pleno prosedural. rekapitulasi yang rapat pleno kecamatan paralayang dilakukan oleh ppk ditutup pada tanggal desember kecamatan paralayang pukul wita, sehingga terbukti pembukaan kotak masih dalam rangkaian pleno vide bukti dan hal ini telah sesuai dengan lampiran pkpu bahwa ada perbedaan bahwa perbedaan data pengguna hak data pemilih antara pilih dalam dpt untuk pemilihan pemilih yang gubernur dan wakil gubernur, memberikan hak pilih walikota dan wakil walikota berdasarkan dpt untuk disebabkan oleh pemilih lembaga pemilihan gubernur dan pemasyarakatan yang dimasukan wakil gubernur dan data dalam kategori dpt sesuai pkpu pemilih yang dimana ada pemilih yang ber memberikan hak pilih ktp manado dan ada yang ber ktp berdasarkan dpt untuk diluar kota manado. untuk pemilih yang pemilihan walikota dan berada lembaga pemasyarakatan wakil walikota kota yang ber ktp kota manado diberikan manado pada pleno (dua) surat suara sedangkan yang ber rekapitulasi yang ktp diluar kota manado hanya dilakukan oleh kpu kota diberikan. manado.bahwa penyelenggara pilkada dalam hal ini kpu kota manado dan bawaslu koota manado tahun yang diselenggarakan pada desember i. bahwa pemohon juga dapat membuktikan unggulan perolehan suara pasangan calonoota manado, harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa pilkada mahkamah konstitusil ini diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum tahun tentanglanjutnya disebut sebagai pkpu (a) yang berbunyi:,bahwa dengan adanya peraturan tersebut pasti terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan gubernur wakil gubernur dan walikota wakil walikota. bahwa dalam melakukan bahwa proses pembetulan data pemilih rekapitulasi suara di|telah dilakukan dengan melakukan tingkat kota, kpu kota penelusuran dpt pada setiap tps, manado hanya setiap kelurahan dan setiap kecamatan. melakukan rasionalisasi proses ini tidak mengubah perolehan data terhadap data hasil hasil suara masing masing pasangan suara yang terjadi selisih calon. suara pada saat pleno vide bukti s dbahwa keberatan keberatan saksi telah tidak pernah ditindaklanjuti dan dituliskan dalam membacakan nota formulir model kejadian khusus kota. keberatan yang diajukan vide bukti saksi pada saat rekapitulasi kecamatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kota oleh kpu manado. bahwa terhadap dalil pemohon huruf halaman hingga tentang pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif tsm) adalah tidak benar. adapun dalil bantahan memohon tercantum pada tabel yakni: tabel bantahan memohon terhadap dalil pelanggaran tsm darpanenen benar tawaran bahwa perolehan suara bahwa terhadap semua pelanggaran yang didapat pasangan bersifat tsm dalam perkara guo calon walikota wakil bukanlah menjadi ranah atau walikota kota manado kewenangan dari kpu manado sebagai nomor urut dalam penyelenggara pemilihan melainkan pemilihan pada tanggal menjadi kewenangan dari lembaga lain desember |yang telah diatur oleh peraturan didapat dari tindakan perundang undangan. kecurangan yang terkait hal ini, memohon tidak turut terstruktur, sistematis serta sebagaimana yang dituduhkan dan masif tsm). oleh pemohon. bahwa tuduhan dari menurut pemohon pemohon baru diketahui oleh memohon dilakukan dengan cara pada saat membaca permohonan politik uang money guo. politic), pembagian memohon juga tidak mengetahui sembako dan apakah tuduhan sudah tentang tsm penyalahgunaan ini telah diadukan kepada lembaga program pkh program yang berwenang untuk memprosesnya. keluarga harapan). bahwa terhadap dalil pemohon pada huruf halaman yakni tentang pelanggaran masa kampanye adalah tidak benar. adapun bantahan memohon tercantum pada tabel yakni: tabel bantahan memohon terhadap dalil pelanggaran masa kampanye bampemahan bantahan terdorong bahwa dalam pelaksanaan bahwa terhadap semua masa kampanye yang ada pelanggaran masa kampanye kota manado bertepatan dalam perkara guo bukanlah dengan kejadian luar biasa menjadi ranah atau kewenangan covid sehingga setiap dari memohon sebagai pasangan calon walikota dan penyelenggara pemilihan wakil walikota manado serta melainkan menjadi kewenangan tim sukses harus menerapkan dari lembaga lain yang telah kampanye dengan protokol diatur dalam peraturan kesehatan seperti tertuang perundang undangan. dalam peraturan kpu nomor terkait hal ini, memohon tidak tahun tentang (turut serta sebagaimana yang perubahan kedua atas dituduhkan oleh pemohon. peraturan komisi pemilihan bahwa tuduhan dari pemohon umum nomor tahun baru diketahui oleh memohon tentang pelaksanaan pemilihan pada saat membaca gubernur dan wakil gubernur, permohonan guo.dan badan pengawasanbahwa terhadap semua peraturan kpu nomor pelanggaran masa kampanye tahun dan peraturan dalam perkara guo bukanlah badan pengawas pemilihan menjadi ranah atau kewenangan umum republik indonesia dari memohon sebagai nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan pengawasan, penanganan melainkan menjadi kewenangan pelanggaran, dan dari lembaga lain yang telah penyelesaian sengketa diatur dalam peraturan pemilihan gubernur dan wakil perundang undangan. gubernur, bupati dan wakil terkait hal ini, memohon tidak bupati dan atau walikota dan turut serta sebagaimana yang wakil walikota serentak dituduhkan oleh pemohon. lanjutan dalam kondisi bencana bahwa tuduhan dari pemohon nasional corona virus disease baru diketahui oleh memohon covid bahwa pada saat membaca pengawasan yang dilakukan permohonan guo.kota tidak dilaksanakan secara imbang.idak dibahwa terhadap semua pengawasan dalam kampanye pelanggaran masa kampanye pasangan nomor urut dalam perkara guo bukanlah dengan tetap membiarkan menjadi ranah atau kewenangan jumlah warga masyarakat yang dari memohon sebagai hadir dalam kampanye penyelenggara pemilihan terbatas, sangat merugikan melainkan menjadi kewenangan pasangan calon walikota dan dari lembaga lain yang telah wakil walikota lain yang saat diatur dalam peraturan kampanye terbatas sangat perundang undangan. dibatasi kehadiran masyarakat terkait hal ini, memohon tidak turut serta sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. bahwa tuduhan dari pemohon baru diketahui oleh memohon pada saat membaca permohonannado nomor pl. kpt kpu kot il tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun termanado tahun sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan harley alfredo benfica mangindaan, msbukti foto pengumuman penetapan hasil rekapitulasi kota manado bukti fotokopi surat nomor dukcapil tanggal desember tentang. bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan bunaken (tanggal desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan dikala (tanggal desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan paal dua (tanggal desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan twinting (tanggal desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan singkil desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan bunaken kepulauan tanggal desember) bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan wanna desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan paralayang desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan wenang desember bukti fotokopi model hasil kecamatan kwk kecamatan sari desember bukti fotokopi salinan model hasil kecamatan kwk kecamatan mapanget bukti fotokopi nota pesanan nomor k251 mdo kpu nxi tanggal november bukti fotokopi berita acara pemeriksaan barang jasa nomor k251 ba. pem brg kpu.mdo xii tanggal desember bukti fotokopi bukti tanda terima barang nomor pl. bbb log kpu sek xii tanggal desember bukti foto pendistribusian dokumen bukti foto penyerahan salinan dpt bukti foto saksi sedang memegang salinan dpt kecamatan bunaken kepulauan bukti fotokopi surat bawaslu bawaslu pm. tentang pelaksanabukti fotokopi surat tanda terima laporan polisi nomor http x11 sulut resta manado tertanggal desember atas nama pelapor sdr. alexander kakas ketua panwascam paralayang) dengan terlahir vivre sanggar (saksi pasangan calon nomor bukti fotokopi kronologi pembukaan kotak ppk paralayang yang ditandatangani oleh ketua ppk paralayang sdr. lady jane pandang, bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan dari bawaslu kota manado yang diumumkan pada tanggal desember buktinur, bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota tahun kecamatan paralayang bukti fotokopi surat undangan ppk kecamatan paralayang kota manado nomor und ppk.mio xii tanggal desember bukti fotokopi kronologi rapat pleno hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur walikota dan wakil walikota manado tanggal januari dari ppk kecamatan mapanget bukti fotokopi kumpulan kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan twinting bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor pl. kpt kpu kot tentang penetapan daftar pemilih rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk wilayah kota manado dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara, walikota dan wakil walikota manado tahun tanggal oktober bukti fotokopi berita acara dan dalambupaten kota manado model hasil kabupaten kota kwk) tanggal desember bukti fotokopi model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota manado bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor: pl. kpt kota ix tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun tanggal september bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota dan wakil walikota manado tahun tanggal september bukti fotokopi surat pernyataan ppk kecamatan sari a n. novel geranganokok perkara @uoyang dimohonkan pemohon, dengan alasan sebagai berikut hasil suara tingkat kecamatan serta rekapitulasi hasil suara pleno kpu kobahwa menyatanjutnya dalam diatas maka perkara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi terbatas padarmohonan perkara register nomor: php.kot xix tertanggal januari yang diajukan oleh pemohon tanggal desember sebagaimana pokok permohonan halaman sampai dengan halaman mendalilk bahwa terhadap pokok permohonan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara tps, tata cara dan prosedur dalam rapat pleno tingkat ppk serta tata cara dan prosedur dalam rapat pleno kpu manado merupakan jenis pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimanyang menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata kait penanganan pelanggaran administrasi pemilihanberikut mengatur bahwamengatur bahwa laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kota mengaturterhadap pokok permohonan pemohon perihal pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) jugasebagai berikutnjutnya dalam diatur bahwadan atau kpu kabupaten kota mengatur bahwaselanjutnya dalam diaturdalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari kerja. selanjutnya pada ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bawaslu.(selanjutnya disingkat perbawaslu juga. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon perihal pelanggaran masa kampanye juga bukan merupakan kewenangan (object itis) dari mahkamah konstitusi melainkan bawaslu dan jajarannya, sebagaimana diatur dalam peraturan badan pengawas pemilu(selanjutnya disingkat perbawaslu yang menyatakan pengawasan tahapan dan penanganan pelanggarbahwa terkait kewenangan bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam perkara guo, jugaelanjutnya disingkat perbawaslu mengatur bahwaatas setiap laporan yang telah dicatatkan dan telah registrasi selanjutnya dilakukan kajian awal sebagaimana ketentuan perbawaslu yang selengkapnya berbunyi hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada dapat berupaif, atau dugaan pelanggaran peraturan perundang undangan lainnya. bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv tanggal januari pada halaman sampai dengan halaman yang menyata. berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan mahkamah konstitusi sebagaimana dilakukan pemohon melalui permohonan guo. dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon dalam penanganan pelanggaran pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan tentunya adalah bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon. berdasarkan dalil permohonan pemohon terlihat jelas dan terang, pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (overlapping) kewenangan bawaslu dan jajarannya dengan mahkamah konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (legal certainty), bahwa oleh karena pokok, maka patut dan beralasan hukum mahkamah konstitusi untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara guomanado tahun mahkamah konstitusi dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh memohon (vide bukti pt perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut teng meseisssninka suara dr. harley alfredo benfica mangindaan, se, msm berdasarkan tabel atas) bahwa sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon halaman huruf jumlah penduduk kota manado adalah (lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh) jiwa adalah keliru. bahwa berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) dari kementerian dalam negeri jumlah penduduk kota manado adalah jiwa. sebagaimana yang diatur dalam hurufhuruf yang disebutkan atas ada beberapa frasa seperti frasa dapat mengajukan, frasa dengan ketentuan, dan frasa dilakukan jika dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa ini bersifat limitation yaitu permohonan pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana yang diatur. atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran contrary, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada atas dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas. bahwa dalam permohonan pemohon halaman sampai mengutip pmk yang menyebutkan para pihak dalam perkara perselisihan pemilihan adalah pemohon, memohon dan pihak terkait , selanjutnya huruf yang menyebutkan pemohon sebagaimana dimaksud dalam adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota. ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh pemohon sebagai legal standing mengajukan permohonan dalam perkara guo. bahwa walaupun dalam tersebut menyebutkan pasangan calon walikota dan wakil walikota dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan, namun huruf merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas kualifikasi pemohon secara komprehensif dan konkret. dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan satu dengan lainnya baik dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka kualifikasi pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan mahkamah konstitusi bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara. bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam yang substansinya tidak berbeda dengan pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana berdasarkan putusan mahkamah konstitusi puu xiii tanggal juli yang dalam pertimbangan mahkamah konstitusi pada halaman menyatakan terhadap dalil para pemohon tersebut menurut mahkamah bahwa tidak semuabahwa sejak diatasnya syarat ambang batas sebagaimana yang mulai diatur dalam yangahkamah konstitusi dalam mengadili dan memeriksa perkara perselisihan pemilihan selalu konsisten mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara yang diajukan. konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa putusan mahkamah konstitusi misalnya dalam putusan nomor php.bup xv tanggal april yang dalam pertimbangannya halaman sampai dengan halaman.menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam putusan nomor puu xiii tanggal juli dan pmk sebagaimana telah dirga. bahwa pemohon akan menjelaskan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerahnado nomorerdasarkan pada uraian diatas menurut pemohon, permohonan pemohon bahwa berdasarkan uraian tersebutv. pokok permohonanbahwa berdasarkan peraturan kpu tahun memerintahkan kepada kpps untuk wajib memberikan salinan dpt kepada saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan yang pada halaman huruf meminta agar mahkamah konstitusi dapat menunda pemberlakuan syarat ambang batas yang diatur dalam sebagaimana pertimbangan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan php nomor: php.bup xv php nomor: php.bup xv php nomor: php.bup xv php nomor: php.bup xv terhadap perkara provinsi papua pada tahun menurut pihak terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara atas tidak relevan dikaitkan dengan perkara guo, karena penundaan tersebut dilakukan mahkamah konstitusi setelah memperhatikan unsur yang belum terpenuhi, dimana objek perkaranya yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir yang dilakukan oleh kpu setempat prematur dan cacat hukum, yaitu terhadap php nomor: php.bup xv penundaan memberlakukan ambang batas dilakukan karena kpu setempat belum melaksanakan rekomendasi panwaslih kabupaten dan bawaslu terkait pemungutan suara ulang, dalam php nomor: php.bup xv karena kpu setempat tidak menyertakan distrik dalam proses rekapitulasi, dalam php nomor: php.bup xv proses rekapitulasi belum selesai dilaksanakan karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan dalam rapat pleno rekapitulasi, serta dalam php nomor: php.bup xv karena kpu setempat tidak menindaklanjuti surat kpu ri, kpu provinsi serta bawaslu dan bawaslu provinsi yang menggugurkan keputusan kpu setempat yang telah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon sehingga seluruh suaranya dinyatakan (nol). bahwa secara kasuistis, kondisi tersebut tidak terjadi dalam proses penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang undangan, sehingga syarat ambang batas dalam perkara guo dapat diberlakukan. bahwa berdasarkan uraian uraian atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk kota manado serta permohonan pemohon halaman huruf dan huruf yang mengakui total suara sah dalam pemilihan walikota dan wakil walikota kota manado tahun adalah sebanyak suara, maka memberlakukan ambang batas dari total suara sah hasil pemilihan adalah sebanyak suara. oleh karendari total suara, dengan kata lain jauh melampaui syarat ambang batas suara), maka permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam huruf sehingga pemohon dalam perkara guo tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai pemohon dan karenanyadalam permohonan pemohon halaman romawi hurufakan tetapi dalam polita permohonannya, pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur, pelanggaran tsm dan pelanggaran masa kampanye. padahal kewenangan mahkamah konstitusi dalam perkara guo adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir (vide dan sebagaimana juga diatur dalam pmk yangcara formil, permohonan pemohon seharustur dalam huruf angka pmk selain itu, dalam huruf angka pmk juga diatur permohonan pemohon seharusnya baik dalam polita maupun petitumnya tidak menyebutkan dan menjelaskan penghitungan suara yang benar versi pemohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan pmk yang merupakan pedoman berbicara dalam perkara guo, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kesuburan (obscura libellium) dalam permohonan pemohon. bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm) namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kualifikasi pelanggaran tsm sebagaimana yang diatur dalam perbawaslu yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran administrasi pemilihan tsm sebagaimana dimaksud meliputalam kaitan dengan poin atas, pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap berapa kecamatan dan kecamatan mana saja terjadinya pelanggaran tsm, sebagaimana ketentuan dalam huruf angka perbawaslu yang mengatur bahwa laporan pelanggaran tsm harus disertai dengan dokumen berupa bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling sedikit 50x (lima puluh persen) kecamatan dalam (satu) kota. dengan kata lain dari kecamatan kota manado, setidaknya pemohon harus menguraikan kejadian pelanggaran tsm terjadi minimal kecamatan disertai rangkaian perbuatan, waktu, tempat dan siapa yang melakukan. bahwa dalam permohonannya terkait pelanggaran masa kampanye, pemohon juga tidak secara jelas menyebut rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, kapan waktu kejadian, dan mana kampanye yang dilakukan. bahwa berdasarkan uraian uraian atas, sangat jelas permohonan pemohon dalam dalil dalilnyaontvankelijkverklaard) ii. dalam pokok permohonan bahwa apa yang termuat dalam keterangan pihak terkait dalam pokok perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut atas bahwa pada pokoknya pihak terkait membantah seluruhbahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman sampai dengan halam, menurut pihak terkait bukan dalam ranah wewenang mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan pemilihan, bahwa terhadap dalil pelanggaran proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh memohon dan jajarannya secara berjenjang telah dilakukan dengan demokratis sesuai peraturan perundang undangan yang ada. terkait dengan pokok permohonan halaman sampai dengan halaman huruf bagian yang pada dalilnya menyatakan ketua ppk kecamatan paralayang telah membuka kotak suara dari tps dan tidak melibatkan saksi saksi adalah tidak benar. sebab pada saat itu, ketua ppk paralayang sebelum membuka kotak suara terlebih dahulu menjelaskan maksudnya yaitu untuk keperluan kelengkapan data sikap, yang selanjutnya panas dan para saksi menyetujui (termasuk saksi pemohon atas nama army kompas) dan bersama sama menyaksikan proses pembukaan kotak suara tersebut sampai selesai bukti pt namun demikian, waktu proses pembukaan kotak suara sementara berlangsung, saksi pemohon lainnya atas nama vivi sanggar datang dan merekam video pembukaan kotak suara, dimana dalam video tersebut yang bersangkutan menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pembukaan kotak suara kecamatan paralayang, selanjutnya video tersebut viral media sosial. terkait hal tersebut pengawas kecamatan paralayang langsung merespon dengan melaporkan pelaku perekaman dan penyebarluasan video tersebut kepada pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi: http xi1 sulut resta manado tertanggal desember karena yang bersangkutan dianggap telah menyebarkan berita hoax dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka bukti pt selanjutnya dalam huruf bagian pokok permohonan pemohon yang menyatakan ppk kecamatan mapanget menolak dan atau tidak mengikutsertakan saksi pemohon dalam rekapitulasi kelurahan bengkel adalah tidak benar, karena fakta yang terjadi sebelum proses rekapitulasi kelurahan bengkel dimulai, ppk sudah memanggil dan meminta masuk para saksi saksi paslon yang hadir dengan menggunakan pengeras suara secara berulang kali bahkan sampai diberikan toleransi waktu untuk menunggu saksi pemohon yang belum hadir, namun pada saat rekapitulasi dimulai bahkan sampai dengan proses rekapitulasi selesai, saksi pemohon tidak hadir. para saksi paslon nomor urut dan serta panwascam hadir dalam proses rekapitulasi tersebut bukti pt selanjutnya dalam huruf bagian dan proses perhitungan dan rekapitulasi suara kecamatan se kota manado telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun dimana setiap ada keberatan saksi pada pleno kecamatan langsung diselesaikan pada saat itu juga dan bahwa memang telah benar telah terjadi perbedaan data pemilih, tetapi permasalahan itu telah dilakukan pembetulan tingkat kecamatan bukti pt selebihnya, bukanlah kewenangan pihak terkait untuk menanggapinya, melainkan kewenangan memohon bahwa dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman sampai dengan halaman terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm) adalah dalil yang jelas jelas tidak berdasar, mengada ada, cenderung ikuti dan amat dipaksakan dikarenakan pemohon tidak menguraikan kejadian keterlibatan aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara bersama sama melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan. bahwa potensi melibatkan aparat pemerintah dalam kontestasi pemilihan dalam perkara guo sebenarnya ada pada diri pemohon, yang mana pemohon dalam hal ini calon walikota prof. dr. juliet amelia runtuwene, adalah istri dari dr. ir. vicky lumentut, sh, si, d.e.a yang merupakan walikota incumbent saat ini. bahwa hal tersebut dibuktikan dimana aparat struktural kepala lingkungan rt rw), lurah dan camat seluruh wilayah kota manado pernah dikumpulkan selanjutnya diarahkan untuk memenangkan pemohon dalam hal ini pasangan calon nomor urut bukti pt dalam dalilnya terkait pelanggaran tsm, pemohon juga menyebutkan sdr. jin laluan anggota dprd kota manado fraksi pdi perjuangan memberikan uang sebesar kepada pemilih untuk membujuk pemilih memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon nomor urut hal sebagaimana didalilkan tidak benar, karena sebenarnya adalah pada tanggal desember setelah proses pemungutan suara tps kelurahan mahakeret barat kecamatan wenang selesai, sdr. jin laluan bertemu dengan ibu conn bagian yang merupakan salah satu konstituennya dan memberikan amplop yang merupakan bantuan atau diakon natal kepada yang bersangkutan. bahwa pemberian tersebut tanpa disertai ajakan atau bujukan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan tidak ada kaitannya terhadap proses pemilihan atau pemungutan suara tps yang pada saat itu sudah berakhir bukti pt bahwa apabila kemudian hal tersebut dijadikan dalil kualifikasi pelanggaran tsm, menurut pihak terkait adalah keliru karena tidak memiliki dampak yang luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan dan lebih tepat jika dijadikan objek dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang kewenangan penanganannya ada pada bawaslu dan jajarannya, namun hingga saat inipun sdr. jin laluan belum pernah dipanggil ataupun diperiksa terkait kejadian tersebut. selanjutnya dalam dalilnya, pemohon juga menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut telah membagikan sembako setiap gereja gereja adalah tidak benar. selain tidak menyebutkan siapa, kapan dan dimana kejadian yang dimaksud, dalil tersebut tidak berdasar dijadikan salah satu kualifikasi pelanggaran tsm. faktanya, pemohon menyebutkan laporan dugaan pelanggaran tersebut hanya dilaporkan kecamatan yaitu kecamatan wenang, padahal apabila dalil tersebut ingin dijadikan alasan untuk memenuhi kualifikasi pelanggaran tsm, pemohon harus membuktikan atau minimal menyebutkan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pelanggaran tersebut dilakukan lebih dari jumlah kecamatan kota manado, dengan kata lain bahwa laporan terkait hal tersebut harusnya dilaporkan lebih dari kecamatan. selanjutnya terkait pendamping pkh se kota manado, menurut pihak terkait dalil pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran tsm, selain itu tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas pkh yang terlibat, waktu, tempat dan bagaimana hal tersebut dilakukan. selanjutnya dalam dalil ini merupakan ranah bawaslu untuk menanggapinya lebih jauh. bahwa berdasarkan ketentuan perbawaslu laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara . akan tetapi pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam tenggang waktu yang disediakan oleh perbawaslu untuk melaporkan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif tsm) bawaslu provinsi sulawesi utara sehingga sudah sepantasnya mahkamah konstitusi tidak perlu mempertimbangkan dalil pemohon sebagaimana dimaksud. bahwa dalil pemohon halaman sampai dengan terkait pelanggaran masa kampanye, selain tidak ada korelasinya dengan penetapan hasil perolehan suara pemilihan yang merupakan objek perkara, permohonan pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas uraian kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye terbatas dilakukan, sehingga membuat pihak terkait tidak dapat menanggapinya lebih jauh. bahwa pada masa kampanye pasangan calon nomor urut tidak pernah melaksanakan kegiatan kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. namun apabila yang dimaksudkan oleh pemohon terkait kampanye terbatas adalah kegiatan pasangan calon nomor urut bersama para struktural pdi perjuangan yang dilakukan secara intens seluruh kelurahan se kota manado pada masa kampanye, maka perlu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi organisasi internal pdi perjuangan bukan merupakan kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bahwa kegiatan internal tersebut dihadiri oleh seluruh struktural pdi perjuangan yang terdiri dari pengurus tingkat kecamatan, pengurus tingkat kelurahan dan pengurus tingkat lingkungan rt rw) dan dilakukan dengan menggunakan pratap pencegahan covid seperti menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk, menggunakan masker dan sebagainya. bahwa dalam setiap kegiatan tersebut juga sering dihadiri oleh pihak pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan, namun oleh pengurus pdi perjuangan tempat tersebut selalu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan internal partai bukan kegiatan kampanye. selanjutnya pasangan calon nomor urut hadir dalam kegiatan tersebut juga lebih pada kapasitasnya sebagai bendahara dpd pdi perjuangan sulawesi utara calon walikota) dan sebagai ketua dpc pdi perjuangan kota manado calon wakil walikota). apabila kemudian hal ini yang menjadi permasalahan dari pemohon, seharusnya dari awal dilaporkan satgas covid kota manado atau pihak berwajib karena bukan ranah bawaslu dan jajarannya. bahwa hingga masa kampanye berakhir, pihak terkait tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran terkait pelanggaran kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. berdasarkan hal hal atas maka pemohon dalam permohonannya terlihat jelas ingin menutupi kekurangan dan atau kejanggalan dalam permohonannya, serta pemohon tidak memahami secara utuh ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran tsm, serta pelanggaran masa kampanye sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang nyata nyata merupakan kewenangan bawaslu dan jajarannya berdasarkan keterangan keterangan tersebut atas,il. petit dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait untuk keseluruhannysurat keputusan komisi pemilihan umummemerintahkan memohonnado nomor: pl. kpt kpu kot tanggal september tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor: pl. kpt kpu kot ix tanggal september tentang penetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota manado tahun suara tpsorang masyarakat tidak sesuai dengan amanat dan peraturan kpu bahwa ada pemilih yang tidak menggunakan ktp dan atau surat keterangan sesuai amanat pkpu tetapi kpps memberikan hak pilih kepada orang masyarakat tersebut. bahwa terdapat pemilih yang berkategori pemilih pindahan berdasarkan pkputerjadi penggelembungan pemilih tps yang tersebar kecamatan kota manado, dimana jumlah pemilih tambahan yangpelanggaran prosedur yang dilakukan kpps, saksi meminta formulir keberatan kepada kpps bukti pt fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota manadopukul wita bukti pt fotokopi keterangan kronologi perhitungan dan rekapitulasi suara kecamatan paralayang yang ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut yaitu sdr. harry makasih dan sdr. rudolf binatang bukti fotokopi surat tanda terima laporan polisi nomor http xi1 sulut restamanado tertanggal desember bukti pt fotokopi keterangan kronologi perhitungan dan rekapitulasi suara kecamatan mapanget yang ditandatangani saksi paslon nomor urut yaitu sdr. maya kompon, sdr. very ramah, sdr. melly com dan sdr. marvel lengkong bukti pt fotokopi keterangan saksi paslon nomor urut kecamatan se kota manado saksi kecamatan dikala, sdr. jonas sisi dan sdr. yohanes pontoluli saksi kecamatan paal dua sdr. marten tambunan dan sdr. benny pondokan saksi kecamatan wanna, sdr. hendrik mentah, sdr. franky mondoringin, inggris walewangko dan dave momentum saksi kecamatan sari, sdr. rendy sumber dan sar. hendrik tampil saksi kecamatan twinting, sdr. ferdinand logo dan martinus hewan saksi kecamatan bunaken, sdr. alerts katiandagho dan sdr. erick rumbai saksi kecamatan singkil, sdr. friendly sanger dan sdr. deddy dibuka saksi kecamatan paralayang, vide pt saksi kecamatan mapanget, vide pt bukti pt rekaman suara perangkat kepala lingkungan rt rw), lurah dan camat dikumpulkan untuk diarahkan mendukung pemohon dalam proses pemilihan bukti pt fotokopi keterangan sdr. jin laluan anggota dprd kota manado fraksi pdi perjuangan i2. menimbang bahwa mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan bawaslu kota manado berrkait perolehan hasil suara perolehan suara perolehan suara mona tee bukti pk pengawasan mor dominus bastian warouw runtuwene dan harley a.b mangindaan hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait tidak diberikannya salinan dpt dan formulir hasil salinan kepada saksi bahwa atas pokok permohonan angka iv.a.a dan angka iv.a.b yang mendalilkan bahwa kpps tidak memberikan salinan dpt dan formulir hasil salinan kepada saksiterkait tidak diterimanya salinan daftar pemilih tetap dpt) oleh saksi pasangan calon. hal ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan dari pengawas tps pada saat pemungutan suara bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka iv.a.a dan angka iv.a.bsyarat pemilih saat akan menggunakan hak pilih bahwa atas pokok permohonan angka iv.a.c dan angka iv.a.d yang mendalilkan bahwa kpps telah memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak memenuhi syaradatang tps dengan menggunakan formulir pemberitahuan dan tidak menggunakan ktp tetapi oleh kpps tidak diijinkan untuk masuk karena pemilih tersebut tidak dikenal oleh kpps hal ini terjadi tps kelurahan mahal kecamatan twinting bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka iv.a.c dan angka iv.a.dmilih tambahan yang diberikan dua surat suara bahwa atas pokok permohonan angka iv.a.e yang mendalilkan bahwa kpps telah memberikan dua surat suara kepada pemilih dengan kategori pemilih tambahan,menerima (dua) surat suara tetapi langsung dikembalikan oleh pemilih saat itu juga, hal ini dikarenakan surat suara yang terlipat berisi (dua) surat suara. peristiwa tersebut terjadi tps kelurahan paal kecamatan dikala berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas tps tps kelurahan santana kecamatan sari terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih dalam daftar hadir dan surat suara yang telah digunakan, hal ini menimbulkan kecurigaan terdapat pemilih yang mendapat dua surat suara, bahwa terhadap hal tersebut dilakukan penelusuran oleh pengawas tps dan dari hasil penelusuran kpps telah dua kali mengingat pemilih daftar hadir, sehingga hal tersebut dilakukan koreksi saat itu juga bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka iv.a.ebahwa atas pokok permohonan angka iv.a.f yang mendalilkan bahwa terjadisaksi yang keberatan mengenai penggunaan surat suara sisa yang tidak termasuk surat suara cadangan, terhadap hal tersebut kpps menjelaskan bahwa selama surat suara masih tersedia maka pemilih dengan kategori pemilih tambahan dan pindahan dapat memilih dengan menggunakan surat suara yang masih tersedia tersebut. peristiwa tersebut terjadi tps kelurahan paralayang satu timur kecamatan paralayang berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas tps bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka iv.a.ftidak adanya formulir keberatan pada saat pemungutan suara bahwa atas pokok permohonan angka iv.a.g yang mendalilkan bahwa tidak terdapat formulir keberatan tps pada saat pemungutan suarabahwa darisebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan iv.a.g vide bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam angka iv.a.gdugaan pelanggaranahwa atas pokok permohonan angka iv.b.a yang mendalilkan bahwaertentangan dengan peraturan dan perundang undangan, maka terhadap permohonan tersebut bawaslu kota manado melakukan langkah langkah sebagai berikut hasil pengawasan bawaslu kecamatan paralayang berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan paralayang pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan paralayang, pembukaan kotak suara dilakukan untuk melengkapi data dalam sikap, dan pembukaan kotak suara dilaksanakan pada keempat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan paralayang karena saat itu rapat pleno belum ditutup, selain itupembukaan kotak suara saat itu disetujui dan dihadiri oleh (empatdan (enam) orang saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut hal ini sesuai dengan laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan paralayang bukti pk penanganan dugaan pelanggaran bahwa pada tanggal desember bawaslu kota manado menerima laporan dari geleng lumingkewas, sh, yang melaporkan terkait pembukaan kotak suara pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan paralayang dengan terlahir ppkcc.termasuk saksi saksi pasangan calon yang adaidak terdapat dugaan pelanggarannyerahkan pemberitahuan status laporan formulir model kepada pelapor dan ditampar papan pengumuman bawaslu kota manado bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait dugaan pelanggaran tidak melibatkannya saksi pasangan calon walikota dalam rapat pleno rekapitulasi kecamatan mapanget oleh ppk mapanget bahwa atas pokok permohonan angka iv.b.b yang mendalilkan bahwa tata cara dan prosedur dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk mapanget bertentangan dengan peraturan dan perundang unhasil pengawasan bawaslu kecamatan mapanget bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan bawaslu kecamatan mapanget pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. setelah dilakukan himbauan terhadap proses tersebut, ppk tidak mengindahkan dan berdalih bahwa tidak bermasalah bukti pk penanganan dugaan pelanggaran bahwa selanjutnya pada tanggal desember bawaslu kota manado menerima laporan dari saudara geleng lumingkewas, sh, yang melaporkan terkait dengan tidak melibatkannya saksi pasangan calon walikota nomor urut pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan mapanget khusus pembahasan kelurahan bengkel dengan terlahir ppk mapangettidak ditindaklanjutinya keberatan saksi oleh ppk kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat ppk bahwa atas pokok permohonan angka iv.b.c dan angka iv.b.d yang mendalilkan bahwa ppk tidak menindaklanjuti keberatan saksirapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan, hal tersebut tidak diindahkan oleh ppk mapanget, tetapi terkait dengan keberatan saksi dalam hal terdapat perbedaan data dalam hasil kwk ditindaklanjuti oleh ppk mapanget dengan melakukan perbaikan saat itu juga vide bukti pk kecamatan paal dua pada tanggal desember kantor kecamatan paal dua. bawaslu kecamatan paal dua melakukan pengawasan terhadap rapat pleno hasil penghitungan suara kecamatan paal dua. dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan paal dua setiap keberatan saksi terkait perolehan suara dan data pemilih telah dilakukan perbaikan oleh ppk tetapi keberatan dari saksi pasangan calon walikota nomor urut yang meminta diperlihatkan daftar hadir pemilih tidak ditindaklanjuti karena keberatan dari saksi tersebut tidak disertai dengan data yang menunjukan terdapat selisih atau perbedaan data dalam hasil kwk atau data lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara bukti pk cc. kecamatan dikala pada tanggal desember bawaslu kecamatan dikala melakukan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara kecamatan dikala. dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kecamatan dikala, setiap keberatan saksi maupun saran perbaikan dari bawaslu kecamatan dikala telah ditindak lanjuti oleh ppk dikala dengan melakukan perbaikan tetapi terkait keberatan dari saksi pasangan calon walikota nomor urut yang meminta untuk ditunjukan daftar hadir tidak disetujui karena permintaan tersebut tidak disertai dengan data atau bukti yang menunjukan bahwa terhadap selisih dalam hasil kwk ataupun terhadap hal hal yang tidak sesuai dengan prosedur pada saat pemungutan suara bukti pk ma, provinsi nusa tenggara barat tahun diajukan oleh: nama drs. syafruddin nur. alamat dusun niu desa panda, kecamatan palibelo, kabupaten bima nama ady wahyudi alamat jalan gajah mada kelurahan penjaga, kecamatan raba, kota bima pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima tahun nomor urut (dua): dalam hal ini memberi kuasa kepada maharidzal, s.h., m.h., arifin, s.h., dewi nilam putri larasati, s.h., minarsono, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor kantor hukum dan konsultasi arifin, s.h partners , beralamat lintas tente sembari, rt. desa minggu kecamatan belo kabupaten bima ntb, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk ashima, beralamat jalan sultan muhammad alauddin panda, bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. mahsa, s.h., hum,, ilyas sabrina, s.h., m.h., edy gunawan, s.h., eddy kurniadi, s.h., arifin, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor advokat sanak ,tersebut, berikut ini: nama hj. indah damayanti putri, s.e alamat jalan sulawesi kelurahan saraf kecamatan rasanya barat kota bima nama drs. dahlan noer alamat rt. rw. desa tente kecamatan woh kabupaten bima adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun nomor urut (tiga), dalam hal ini memberi kuasa kepada drs. sudirman, s.h., m.h., radiaturrahman, s.h., imran, s.h., advokat pada kantor lembaga bantuan hukum lbh) amanah bima , beralamat jalan belimbing nomor kelurahan rabadompu barat kecamatan raba kota bima, berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk lbh.ambukti pk fotokopi surat penerusan bawaslu kabupaten bima nomor: bws kab. bima hk xi tertanggal november perihal pelanggaran hukum lainya kepada kain republik indonesia terkaiturat rekomendasi kain republik indonesia nomor: kain tertanggal desember tanggal desember terkait pelanggaran netralitas asn atas nama eni fatmawati, dan budi gunawan, se,mse. bukti pk fotokopi keputusan bupati bima nomoreni fatmawati, se. bukti pk fotokopi keputusan bupati bima nomor:budi gunawan, se, mse bukti pk fotokopi rekomendasi pengawas pemilihan kecamatan monta nomor: pws mt xii tertanggal desember terkait pelanggaran kode etik ketua pps desa tolotangga tanggal desember bukti pk fotokopi kpu kabupaten bima nomor: hk. kpt kpu kab il tanggal desember terkaittertanggal desember bukti pk fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten bima nomor: bawaslu. kabupaten. bima rek tanggal februari terkait calon anggota ppk masih terdapat nama nama calon anggota ppk yang berprofesi ganda perangkat desa, pns, kepada kpu kabupaten bima bukti pk fotokopi rekomendasi bawaslu kabupaten bima nomor: bawaslu. kabupaten. bima rek! ! il1 tanggal maret terkait adanya nama nama calon anggota panitia pemungutan suara pps) kepada kpu kabupaten bima. bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan kegiatan sosialisasi kpu kabupaten bima pada pelaksanaan pilkada tahun bukti pk fotokopi rekapitulasi penanganan pelanggaran panitia pengawas pemilu kecamatan kangguru. bukti pk fotokopi lhp panitia pengawas pemilu kecamatan lambu pada tanggal desember terkait adanya petugas tps yang mencoblos kertas suara untuk kepentingan paslon bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan se kabupaten bima pada tanggal desember sampai dengan tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan kecamatan terkait pergeseran kotak suara dari tps sekretariat ppk se kabupaten bima pada tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kabupaten bima tanggal sampai desember terkait adanya kejadian khusus dan hasil kwk kecamatan bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan patroli keliling pencegahan politik uang pada tanggal sampai dengan tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasanabdul gani selaku kepala desa bawa kecamatan ronggo bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan wajorudi hartono selaku kepala desa desa kecamatan wajo. bukti pk fotokopi rekaman kasus pidana, kode etik dan pelanggaran netralitas asn pada pemilihan bupati dan wakil bupati bimangka pmk menyatakan, permohonan melalui daring (online) adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simple.mkri.id atau media elektronik lainnya. cc. bahwa meskipun pemohon mengajukan permohonannya secara daring (online) melalui mahkamah dapat membenarkan hal tersebut. bahwa permohonan pemohon diajukan pada hari sabtu, tanggal desember pukul wib berdasarkan akta pengajuan permohonan ap3) nomor: pan.mk ap3 yang dibuat dan ditandatangani oleh paniterarabu, desember sampai dengan selasa, desember dikarenakan tanggal sampai dengan tanggal desember adalah hari libur nasional dan p bupbaikan permohonan bertanggal desember menimbang(vide buktiima tahun diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umumhari rabu tanggal desember pukul wita atau wib (videgumuman dilakukan setelah memohon melakukan penetapan perolehan suara dan masih hari yang sama, yaitu rabu desember pukul wita atau wib (vide bukti dan bukti sebagaimana termuat dalam jawaban memohon yang selengkapnya terdapat dalam duduk perkarabimtidak dipertimbangkan, kedudukan hukum pemohon danngajuan permohonan pemohon melewati tenggang waktu. dalam pokok permohonan: pada hari rabu, tanggal sepuluh,imaaer panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat mujahidin nip telp: fax: kapadanya pemilih bawah umur banyak tps. bagikan uang seperti kecamatan wohse kabupaten bima, atau kedua, pemungutan suara ulang,ronggo:abima ntb pada tahun yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kabupaten bima ntb:ima ntb. ii. kedudukan hukum pemohon perkara perselisihan asidiatas beberapa tersebut, pemohon dapat diskualifikasitberdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang tatacara berbicara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, gubernur, bupati, dan walikota, keputusan memohon tersebut ditetapkan hari rabu tanggal desember sebagaimana pemohon telah mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima ntb pada hari sabtu tanggal desembersesuai sebagaimana yang maksud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun iv. pokok permohonan bahw berdasarkan keputusan memohon tanggal desember nomor:mendengar dan membaca keterangan bawaslu kabupaten bim24cnama pasangan perolehan persentase keterangan suara gin persentase dr. irfan puluh satu tujuh belas berdasarkan dengan ribu koma lima herman a.e tujuh ratus enam lima persen) puluh lima drs. h.syafruddin h.m.nur.m. seratus tiga puluh dengan dua belas delapan ady wahyudi ribu enam koma nol puluh dua) delapan ant putri. seratus empat puluh tiga puluh empat koma dahlan ribu sembilan empat tiga noer ratus enam persen) puluh tiga bahwambatalan dalammoney politics"berbunyi:kepada kolom jenis disabilitas, dan mencoret pemilih, yangsebagaimana dimaksud dalam peraturan kpu nomor tahund.f.g.adanya pemilih bawah umur banyak tps.:c lpu nomor tahun penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas: a.mandiri, b.jujur, c.adil, d.kepastian hukum, e.tertib, kepentingan umum, g.keterbukaan, h.proporsionalitas, i.profesionalitas, j.akuntabilitas, k.efisiensi, efektivitas, dan.aksesibilitassejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masabagikan uang seperti kecamatan woh. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun telah menegaskan larangan politik uang,yang mulikabupaten bima, atau kedua, mengabulkan tuntutan para pemohon secara keseluruhan, mohon menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya, mohoohonoho1 mohon: mohonohon, mohonoho.fakta dalam persidangan dengan acara pemeriksaan pendahuluan, pada hari rabu, januari hanya mengajukan daftar alat bukti dan tidak menyerahkan alat bukti sampai dengan berakhirnya persidangan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan, hlm. hlmmoho, dan berapa hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. selain itu, pemohon tidak menguraikan bagian mana dari objek dalam perkara perselisihan hasil yang termuat dalam keputusan memohon yang salah menurut pemohon dan yang benar menurut pemohon sehinggabahwa dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana pada angka diatas,imaasangan calobima tahun (vide bukti dan mendapatbima berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) semester tahun (videbukti adalah berjumlah .110bima tahun (videbukti dan keputusan kpu kabupaten bima hk. kpt kpu kab il tanggal desember (videbukti perolehan suara calon, yaitu paslon suara paslon suara paslon suara total suara sah suara berdasarkanan pasangan calon nomor urut sebagai peraih suara terbanyak adalah suara atauimatersohortahun maupun pmk tahun untuk memulai menghitung jangka waktu pengajuan menggunakan istilah sejak bukan setelah , itu mempunyai makna bahwa penghitungan dimulai segera setelah memohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihanbima tahun pada tanggal desember pukul wita pada papan pengumuman, medsos dan media online (vide bukti dan bukti dengan demikian, menurut memohon tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan, yaitu dihitung sejak tanggal desember pukul wita atau pukul wib sampai dengan tanggal desember pukul wib. sementara permohonan guo diajukan oleh pemohon kepada mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib, demikian juga perbaikan permohonan telah melewati tenggangwaktu perbaikan, karena menurut ketentuan tahunhari kerja sejak diterimanya permohonan oleh mahkamah konstitusi . permohonan pemohon diterima mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib, sedangkan perbaikan permohonan diterima mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib, sehingga telah melewati masa perbaikan paling lama hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh mahkamah konstitusi (vide bukti bahwa dengan demikiansebagaimana diatur huruf angka peraturan mahkamah konstitusitidak disertai permintaanhasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sebagaimana diatur huruf angka, berdasarkan keputusan memohon tanggal desember nomorherman a.e puluh satu ribu berdasarkan ribu tujuh ratus suara sah tujuh ratus lima lima puluh lima) puluh lima) ye( tujuh belas koma lima enam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun berbunyipermohonan pemohon, hanya memaparkan secara kualitatif contoh peristiwa yang kemudian digeneralisasi sebagai pelanggaran yang bersifat tsm, tanpa adanya uraian atau penggambaran tentang adanya unsur unsur subyektif maupun obyektif dari dalil adanya pelanggaran tsm, baik tentang apa, kapan, mana, dan bagaimana pelanggaran tsm yang diklaim pemohon tersebut terjadi: bahwa, uraian permohonan pemohon, tidak memiliki hubungan sebab akibat antara yang didalilkan dalam permohonan dengan signifikansi nya terhadap hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang disyaratkan dalam perkara perselisihan hasil. bahwa permohonan pemohon hanya didasarkan pada dalil asumsi,bagaimana keterkaitannya dengan memohon, bahwa terjadi pertentangan antara polita dengan petit, hal itu terbaca pada kesimpulan polita angka yang meminta pemungutan suara ulang kecamatan bolo, madapangga, woh, sape, lambu, kangguru, wajo, dan ronggo, berarti kecamatan dari kecamatan yang ada kabupaten bima, sementara dalam petit nomor meminta pemungutan suara ulang diseluruh tps se kabupaten bima. bahwa dengan demikian menurut memohon, permohonan pemohon sangat tidak jelas atau kabur. permohonan diajukan secara tidak sah bahwa, penerima kuasa atas nama maharidzal, sh.,mh., dewi nilam putri larasati, sh.,dan minarsono, sh., tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, karena ketiga advokat tersebut, tidak tercantum namanya sebagai penerima kuasa. karena dalam surat kuasa khusus tertanggal desember yang ditanda tangani secara bersama sama oleh drs. syafruddin h.m.nur, pd., dan adi wahyudi sebagai pemberi kuasa adalah memberi kuasa kepada arifin, sh., firdaus oglobo, sh., dan mining kurniadi, sh.,mh. sebagai penerima kuasa. bahwa, oleh karena advokat maharidzal, sh.,mh., dewi nilam putri larasati, sh., dan minarsono, sh., tidak tercantum sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal desember maka tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama drs. syafruddin h.m.nur, pd., dan adi wahyudi sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati bima tahun menandatangani dan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan mahkamah konstitusi, sehingga pengajuan permohonan perkara cast adalah tidak sah:bima dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun dan memang benar pemohon mendapatkan nomor urut (vide bukti dan bukti bahwa benar memohon telah melakukan rapat pleno tanggal desember dan menetapkan perolehan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten bima nomor hk. kpt kpu kab x11 (vide bukti )sebagai berikut: pesan mampang perotansuan bahwa benar, memohon telah mengumumkan pularabu tanggal desember pukul witapada papan pengumuman, medsos dan media online, (vide bukti dan bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka dan yang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh memohon. dalil ini sangat tidak benar, karena faktanya adalah: memohon tidak pernah menerima informasi, laporan atau pengaduan yang berkenaan dengan dalil pemohon tersebut, memohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari bawaslu kabupaten bima terkait dengan dugaan adanya pelanggaran tsm sebagaimana yang didalilkan pemohon. kalau pemohon merasa ada terjadi pelanggaran pelanggaran tsm yang diklaim pemohon tersebut, mestinya selama tahapan pemilihan disampaikan dilaporkan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pasangan calon, tahapan masa kampanye sampai hari pemungutan suara kepada bawaslu kabupaten bima. dalil pemohon hanya bersifat asumsi tanpa alasan yang logis dan rasional tentang bagaimana dugaan pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dilakukan, apakah memenuhi syarat subyektif maupun obyektif adanya pelanggaran tsm. pemohon hanya berasumsi saja. terutama atas dugaan pelanggaran tersebut apakah pernah atau tidak pernah diadukan dilaporkan pada bawaslu kabupaten bima sesuai mekanisme hukum yang berlaku, bawaslu kabupaten bima atau bawaslu provinsi ntb sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penegakan hukum pemilu, sehinggbima atau bawaslu provinsi ntb.. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka yang mendalilkan bahwa ada upaya penggalangan penggunaan hak pilih yang mengakibatkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilih. dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya: bahwa memohon telah melakukan dengan berbagai cara dan metode untuk mendorong agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, disamping langkah langkah tahapan dalam perundang undangan, juga dengan cara pengumuman lewat spanduk setiap desa, pengumuman lewat pamflet, iklan radio tv, iklan media cetak dan online, iklan layanan masayarakat, dan sosialisasi melalui media sosial (youtube, facebook, instagram), sosialisasi tatap muka (di pasar, jalan raya, sekolah sekolah, kampus, okp dan mesjid), pelibatan penghubung pasangan calon lo), dan rapat koordinasi tiap tahapan dan lain lain (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti memohon telah mengambil langkah langkah untuk memastikan semua penduduk yang berhak memilih agar terdaftar dalam dpt, melaluicokliuntuk memberikan masukan penyempurnaan. sebelum dilakukan coklat terlebih dulu dibuat alat bantu peta tps untuk memudahkan dan memastikan ppp mendata semua pemilih dalam wilayah tps dengan tepat dan benar. (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti cc. memohon telah mengambil langkah langkah untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam dpt telah mendapat surat undangan untuk memilihdengan melakukan kegiatan distribusi pemberitahuan kepada pemilih, dilakukan oleh kpps dengan dikordinir oleh pps masing masing, dipantau oleh ppk, dan diawasi oleh bawaslu dan jajarannya, menempelkan dpt tps, dan melakukan pengembalian pemberitahuan yang tidak terdistribusi (vide bukti bukti bukti ,dan bukti memohon telah melakukan langkah langkahpell(vide bukti bukti dan bukti faktanya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun tingkat partisipasi pemilih berada angka (delapan puluh dua koma nol dua persen) melampaui target partisipasi pemilih yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum republik indonesia kpu ri) secara nasional sebesar yo, dan sebagai perbandingan partisipasi pemilih dalam pilkada tahun bahwa partisipasi pemilih pada pilkada yaitu sebesar (vide bukti terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan bahwa adanya pelanggaran pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan. dalil dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena faktanya adalah memohon telah menyampaikan undangan untuk memilih kepada seluruh pemilih yang ada dalam dpt, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan kpu nomor tahun kpps menyampaikan formulir model pemberitahuan kwk kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt, diwilayah kerjanya paling lambat (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara yang dilakukan oleh masing kpps. (videbukti bukti dan bukti memohon telah secara masif melakukan sosialisasi berkenaan dengan tata cara pemberian suara, termasuk penggunaan suket apabila pemilih belum memiliki pel, kepada seluruh segmenpemilih kecamatan dan desa bahkan dengan melibatkan badan hoc seperti pkk dan pps secara langsung. selain itu, memohon telah melaksanakan sosialisasi juga dilakukan melaui siaran dan radio lokal (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti ,dan bukti pada saat hari pemungutan suara masing masing tps, kpps telah mengumumkan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan dapat mengecek namanya dalam dpt yang telah dipasang tps dan ditempat tempat yang mudah untuk diakses oleh pemilih, (vide bukti memohon beserta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan telah menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun sesuai denganerhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan bahwatelah terjadi pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan. dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada ada, karena: dari poin yang dipersoalkan oleh pemohon dalam huruf ini, adalah dugaan pelanggaran administrasi yang semestinya menjadi kewenangan bawaslu kabupaten bima untuk menanganinya. dari point tersebut tidak pernah ada laporan ataupun rekomendasi atau putusan bawaslu kabupaten bima yang harus ditindaklanjuti oleh memohon. cc. tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang oleh memohon, adalah mengada ada dan sangat tendensius karena pemohon sendiri tidak bisa menunjukan dalam hal apa, bagaimana itu dilakukan, oleh siapa dan kapan hal itu dilakukan, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh pemohon. tuduhan adanya pemilih dibawah umur banyak tps, adalah mengada ada dan cenderung spekulatif. pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci adanya pemilih dibawah umur tersebut, jumlah berapa, dimana saja. berdasarkan fakta lapangan tidak ada pemilih dibawah umur yang telah menggunakan hak pilih:tuduhan adanya praktek politik uang, ini jugauduhan adanya intimidasi, ini juga sangat mengada ada karena tidak jelas oleh siapa, kepada siapa, tentang apa, kapan, dimana dan bagaimana caranya hal itu dilakukan dan apa sudah diproses oleh bawaslu kabupaten bima, karena ini termasuk tindak pidana pemilihan. memohon telah menyelenggarakan pemilihan secara mandiri tanpa adanya intimidasi dari siapapun dan memohon telah memperlakukan semua pasangan calon secara sama dan setara. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan berkenaan dengan proses pembuatan dpt. dalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena memohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan atau menyajikan data pemilih secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan pihak pihak terkait secara terbuka sesuai sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan kpu nomor17 tahun tentang perubahan kedua atas peraturan kpu nomor2(vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti memohon sudah melakukan pendataan pemilih dengan mendatangi langsung pemilih tiap rumah dengan meminta menunjukkan identitasnya, iapun terdapat masyarakat yang tidak terdata dalam daftar pemilih masih dapat menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih dengan menggunakan ktp elektronik atau suket dari dinas catatan sipil, dan malah memohon telah memfasilitasi pembuatan pel dengan disdukcapil bagi pemilih yang belum memiliki pel (vide bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti dan bukti tidak benar ada pemilih dibawah umur maupun nama pemilih meninggal digunakan oleh orang lain. dalam kegiatan pemutakhiran sudah dilakukan sesuai tahapan, program dan jadwal. pelaksanaan pemutakhiran telah dibuat sedemikian rupa supaya dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja dan tetap diawasi oleh bawaslu kabupaten bima beserta jajarannyalvide bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti dan bukti memohon juga telah melakukan rapat pleno penetapan dpt secara terbuka pada rabu tanggal oktober yang dihadiri oleh bawaslu kabupaten bima, tim pasangan calon, disdukcapil, dan hasil penetapan disampaikan kepada bawaslu dan tim paslon termasuk pemohon, (vide bukti dan bukti terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mendalilkan bahwa memohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih. dalil tersebut sangat tidak benar dan mengada ada, karenaundangan untuk memilih sudah tersampaikan secara benar oleh masing masing kpps kepada pemilih yang bersangkutan, kecuali secara nyata pemilih yang tidak ditemukan, meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat lagi (vide bukti bukti bukti terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yangel dalil ini sangat tidak benar, karena: tidak pernah ada surat masuk atau informasi dari pasangan calon atau pemohon atau dari bawaslu kabupaten bima berkenaan dengan penggunaan hak pilih dengan menggunakan ktp el yang disampaikan kepada memohon, memohon sudah melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pemilih, berkenaan dengan tata cara menggunakan hak pilih, termasuk tata cara penggunaan ktp el, sehingga kalau dikatakan tidak pernah sosialisasi, itu sangat berlebihan, (vide bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti ,bukti dan bukti lo. loo. pesan drs. h.syafruddin yo( tiga h.m.nur.m. seratus puluh delapan dengan dua belas koma nol dua ady wahyudi ribu persen) enam puluh delapan) hj. indah damayanti seratus empat putri, tiga puluh puluh empat dengan ribu koma empat drs. dahlan sembilan tiga persen) noer ratus enam puluh tigaterhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yangdalil pemohon tersebut sangat tidak benar, karena dalil ini merupakan pengulangan dalil sebelumnya, sehingga memohon cukup menunjuk jawaban pada poin diatas, yang berlaku secara mutasi mutans sebagai jawaban point ini. tidak benar memohon telah melakukan rapat rahasia dengan paslon janganlah dibeberapa tempat sebagaimana dituduhkan pemohon, satu kalian hal itu tidak pernah dilakukan, tuduhan pemohon tersebut sangat keji. tidak pernah pps kecamatan kangguru melakukan pengarahan kepada pemilih untuk memilih paslon ketika mencoblos. tidak benar ada kpps diseluruh kecamatan lambu mencoblos sendiri surat suara untuk paslon perolehan suara sah pasangan calon masing masing adalah telah diperoleh dalam suasana penyelenggaraan pemilihan yang cukup demokratis, dan dapat dijamin akuntabilitasnya dan juga pemohon tidak mampu menunjukan kesalahan kesalahan rekapitulasi mulai tingkat kpps, ppk hingga kpu kabupaten bima. itu membuktikan bahwa perolehan suara masing masing calon adalah benar dan valid, terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mengatakan bahwa adanya pemilih dibawah umur banyak tps dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan mengada ada, karena: dalil ini merupakan pengulangan dalil pada huruf angka yang telah memohon uraikan pada angka sehingga memohon cukup menunjuk jawaban pada poin angka diatas, yang berlaku secara mutasi mutans sebagai jawaban dalil point ini. disamping tidak ada pemilih dibawah umur yang terdaftar dalam dpt, juga tidak ada pemilih yang dibawah umur yang menggunakan hak pilih. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan. tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa banyak pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh memohon, karena tidak benar ada kotak suara yang dikirimkan dari tps ppk tidak disegel, semuanya sudah dilakukan sesuai ketentuan yang ada. tidak benar ada kesalahan maupun ketidak sesuaikan saat penghitungan tingkat kabupaten, pemohon tidak bisa menunjukan adanya kesalahan atau kekeliruan jumlah saat rekapitulasi, sebagaimana juga pemohon tidak mampu menunjukan dalam permohonan ini. pemohon menolak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara formulir model hasil kabupaten kota kwk tanpa disertai alasan. tidak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa ada upaya penghilangan hak pilih oleh memohon, karena:dalam hal ini berlaku secara mutasi mutans jawaban memohon pada poin angka atas. memohon beserta seluruh jajaran penyelenggara pemilihan telah menyelenggarakan pemilihan, sesuai,idak benar dalil pemohon yang mengatakan bahwa memohon membiarkan adanya praktek politik uang dalil pemohon tentang adanya praktek politik uang ini,idak benar adanya pembiaran oleh memohon terjadinya money politic, karena faktanya adalah tidak pernah ada. kalau pemohon merasa ada dugaan money politic, mestinya pemohon menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh uu, baik melalui proses tindak pidana pemilu maupun mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi tsm bawaslu kabupaten bima maupun bawaslu provinsi ntb. terhadap dalil permohonan pemohon pada poin angka huruf yang mengatalil pemohon tersebut merupakan pengulangan dalil dalil sebelumnya. jawaban terhadap hal ini berlaku secara mutasi mutans jawaban memohon pada poin angka huruf dan poin angka huruf atas. terhadap dalil permohonan pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dan: dalil permohonan pemohon hanya didasarkan pada asumsi saja tidak berdasarkan fakthukum laibima, yang semestinya pemohon mengajukan persoalan tersebut bawaslu kabupaten bimabimaihanundang undanganbimadan rekapitulasi kpu kabupaten bimapemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan memohon dan paslon nomor urutihanihank dan memberitahukan kepada pasangan calon dan stake holders pemilihan lainnya. berdasarkan fakta itu, maka haruslah dinyatakan sah dan tetapma nomor: hk. kpt kpu kab xlbima tahun yang benar adalah sebagai berikut. mere mamarasangancaen pima nomor: hk. kpt kpu kab !fotokopi keputusan kpu kabupaten bima nomor: hk. kpt kpu kab tentang penetapan nomor urutan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun 2020tanggal september bukti fotokopi surat kemendagri nomor dukcapilbima provinsi nusa tenggara barat. tanggal desember bukti fotokopimelalui media sosial: instagram dan facebook kpu kabupaten bima. bukti fotokopi ap3, akta pengajuan permohonan pemohon pan.mk ap3 tanggal desember pukul wib. bukti foto sosialisasi lewat radio. bukti audio talk show radio tentang sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan pencalonan radio. bukti unggahan foto sosialisasi kepada pemilih pemula pada beranda facebook kpu kabupaten bima. bukti unggahan foto pembagian selebaran dan stiker berisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih tps pada hari rabu desember pada beranda facebook kpu kabupaten bima. bukti unggahan foto sosialisasi kepada pemilih kepada komunitas disabilitas pada beranda facebook kpu kabupaten bima. bukti unggahan foto sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada mahasiswa pada beranda facebook kpu kabupaten bima. bukti video iklan layanan masyarakat, pencocokan dan penelitian coklat) serentak bukti fotokopi berita acara nomor: ba pl.bima tahun tanggal oktober bukti fotokopi berita acara nomor: babima tahun tanggal september bukti foto foto kegiatan rapat pleno penetapantingkat kabupaten pada pilkada bukti fotokopi peta tps desa wilamaci kecamatan monta kabupaten bima. bukti fotokopi contoh model a.a kwk tanda bukti pencocokan dan penelitian data pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati tahun dan model a.a. kwk tanda bukti pendaftaran pemilih) bukti foto foto kegiatan pencocokan dan penelitian coklat) daftar pemilih. bukti foto foto kegiatan uji publik daftar pemilih sementara dimasing masing desa yang diunggah beranda facebook panitia pemungutan suara pps). bukti foto foto penempelan pengumuman daftar pemilih sementara dps) pemilihan tahun tiap desa oleh panitia pemungutan suara pps). bukti foto kegiatan pemutakhiran data pemilih yang diawasi bawaslu kabupaten bima dan jajarannya bukti foto foto kegiatan perekaman pel oleh dinas dukcapil kabupaten bima. bukti video simulasi pemungutan dan penghitungan suara dan penggunaan aplikasi sikap. bukti foto foto penyampaian pemberitahuan kwk. bukti fotokopi bukti tanda terima model pemberitahuan kwk bukti model pemberitahuan kwk yang tidak terdistribusi. bukti video podcast sosialisasi penggunaan hak pilih menggunakan ktp suket melalui medsos. bukti video sosialisasi tata cara penggunaan hak pilih. bukti foto kegiatan penempelan dpt tps oleh kpps. bukti fotokopi berita acara rapat tentang tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun nomor: a pl. ba kpu kab xii. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara luar perselisihan penetapan hasil pemilihan.ima dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima tahun yang ajukan oleh pemohon, dengan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan dan uu. tahun tentang perubahan kedua atas uu. tentang penetapan uu. tahun tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang selanjutnya disebut uu. tahun saja), perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang akan dibentuk pelaksanaan pemilihan serentak nasional. bahwa sampai pada saat ini, badan peradilan khusus yang dimaksud belum terbentuk, sehingga berdasarkan ketentuan uu. tahun perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya. bahwa berdasarkan ketentuan uu. tahun perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat dipermasalahkan secara hukum adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. bahwa menyimak dalil dalil permohonan pemohon, sama sekali tidak menguraikan mengenai adanya perselisihan perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, yang berada dalam ruang lingkup kewenangan mahkamahpelanggaran pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan(money politicskonstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan uu. tahun yang telah disebutkan atas bahwa secara keseluruhan dalil dalil permohonan pemohon hanya menguraikan tentang dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkatan pros.es pelaksanaan pemilihan, yang oleh pemohon dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (tsm) sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat permohonannya pada polita angka(kpu kabupaten bima) maupun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (tiga) atau pihak terkait . bahwa berdasarkan ketentuan uu. nomor tahun penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) merupakan kewenangan absolut bawaslu propinsi, yang kemudian hanya dapat dimintakan kasasi pada mahkamah agung. bahwa berdasarkan pada alasan alasan yang diuraikan atas, makbima tahun yang dimohonkan oleh pemohon guo. pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh msuara yang telah dihitung rekapitulasi dan ditetapkan oleh memohon (kpu kabupaten bima) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam ketentuan tahun telah diatur salah satu syarat bagi peserta pemilihan bupati dan wiki bupati serta walikota dan wiki walikota untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yaitu syarat batas maksimal selisih perolehan suara berdasarkan jumlah penduduk masing masing daerah kabupaten kota yang bersangkutanlima ratus ribu) jiwabima berdasarkan data kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dukcapil) kabupaten bima pada semester pertama tahun adalah sebanyak lima ratus tiga puluh dua serratus sepuluh) jiwa vide bukti pt sehingga berdasarkan ketentuan huruf atas, batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara adalah tidak melebihi satubimaima dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima tahun model d.hasil kabupaten kota kwk), dan keputusan kpu kabupaten bima nomorvide bukti pt dan bukti pt perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati bima tahun adalah sebagai berikut: nomor urut nama pasangan calon perolehan suara drs. syafruddin nur, suara arsameorammua hj. indah damayanti putri, suara andanomanmnen| mike ieniinbesa bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati bima yang telah ditetapkan oleh kpu kabupaten bima tersebut atas, pihak terkait memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak suara dari total jumlah suara sah sebanyak suara, sedangkan pemohon hanya memperoleh suara sebanyak suara. dengan demikian terdapat selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon sebanyak suara dikurangi suara) delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara. bahwa merujuk pada ketentuan huruf uu. tahun yang telah dikemukakan atas, maka batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat mengajukan perselisihan perolehan suara bagi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun adalah sebesar suara dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan suara dibulatkan), jauh berada bawah selisih perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon yang mencapai angka delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima) suara atau sama dengan sehingga dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara pada mahkamah konstitusi guo. bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang diuraikan atas, maka, meskipun pemohon merupakan pasangan calon nomor urut peserta pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima tahun namun oleh karena pemohon tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun yang telah ditetapkan oleh memohon yang menjadi objek dalam perkara guo. permohonan pemohon diajukan dan atau diperbaiki setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang undang. bahwa menurut pihak terkait, permohonan pemohon diajukan dan atau diperbaiki dan dilengkapi setelah lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang undang, dengan alasan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan uu. tahunpinsi atau kpu kabupaten kota . selanjutnya berdasarkan ketentuan pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lambat (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh mahkamah konstitusi . bahwa hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun ditetapkan dan diumumkan oleh kpu kabupaten bima pada hari rabu tanggal desember sekitar pukul wita (pukul wib), sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang disebutkan atas, batas waktu pengajuan permohonan pembatalan hasil pemilihan kepada mahkamah konstitusi paling lambat pada hari sabtu tanggal desember pukul wib, dan batas waktu perbaikan permohonan paling lambat hari rabu tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon ap3) yang diterbitkan oleh panitera mahkamah konstitusi nomor pan.mk ap3 permohonan pemohon baru diajukan diterima serta dicatat oleh panitera mahkamah konstitusi dalam buku pengajuan permohonan pemohon elektronik (e bp3) pada hari sabtu tanggal desember pukul wib, sedangkan perbaikan permohonan pemohon baru diajukan kepada mahkamah konstitusi pada hari senin tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan pada alasan dan fakta yang telah diuraikan atas, maka menurut pihak terkait pengajuan permohonan pemohon maupun perbaikannya telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan dan yang telah disebutkan atas. permohonan pemohon tidak lengkap. bahwa berdasarkan ketentuan uu. tahun yang kemudianermohonan disertai dengan daftar alat bukti dan alat bukti pendukung permohonan. bahwa permohonan pemohon yang diterima dan dicatat oleh panitera mahkamah konstitusi pada hari sabtu tanggal desember pukul wib dan kemudian diperbaiki dan dilengkapi pada hari senin tanggal desember hanya disertai dengan daftar bukti, tanpa alat bukti pendukung permohonan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang disebutkan atas, sehingga dengan demikian, menurut pihak terkait, permohonan pemohon mengandung cacat formil dan oleh karena ituatau kabur (obscura libel) dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonan pemohon sama sekali tidak diuraikan mengenai perselisihan perolehan suara antara perolehan suara menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh kpu kabupaten bima memohon) dengan perolehan suara menurut perhitungan pemohon, bahkan dalam permohonan pemohon sama sekali tidak ada bantahan mengenai perolehan suara dari masing masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh memohon, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon guo. bahwa secara keseluruhan dalil dalil permohonan pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi tingkat proses pelaksanaan pemilihan, dan tidak menguraikan secara jelas bagaimana pengaruh pelanggaran hukum yang dimaksud terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon yang ditetapkan oleh memohon, sehingga tidak jelas dan tidak dapat difahami, apakah yang menjadi pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon guo adalah perselisihan hasil pemilihan atau dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun bahwa berbagai dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanya disebutkan secara umum, tidak diuraikan secara jelas mengenai jenis pelanggaran yang dimasukkannya, apakah berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan atau berupa tindak pidana pemilihan, sehingga sangat sulit bagi pihak terkait untuk dapat memahami dan menanggapinya. bahwa dalam permohonan pemohon terdapat pertentangan (inkonsistensi) antara polita polita dengan petit permohonan. dalam petit permohonan angka pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi menyatakan agar komisi pemilihan umum kabupaten bima melakukan pemungutan suara ulang seluruh tps se kabupaten bima, namun dalam polita polita permohonan sama sekali tidak dijumpai adanya alasan alasan hukum yang menjadi dasar petit tersebut. adapun alasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang diatur dalam ketentuan uuu. tahun saja), yaitupada alasan alasan dalam eksepsi tersebut atas, maka menurut pihak terkait sudah cukup alasan hukum bagi majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima niet ontvantkelijke verklaard), sehingga pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut.dalil dalil yang secara tegas akui kebenarannya oleh pihak terkait dalam keterangan pihak terkait ini. bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, maka mohon agar alasan alasan yang telah diuraikan pada bagian eksepsi atas dianggap terulang dan terurai kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pihak terkait pada bagian pokok permohonan ini. bahwa oleh karena permohonan pemohon disusun tanpa mempedomanihampir semua dalil permohonannya tidak jelas (kabur) karena terdapat dalil yang disebutkan berulang ulang sehingga sulit difahami, maka dalam keterangan pihak terkait ini hanya akan ditanggapi dalil dalil permohonan pemohon yang dipandang perlu dan relevan perlu saja. bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip prinsip pemilihan yang demokratis, jujur, adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun telah berjalan dengan lancar dan aman tanpa diwarnai dengan insiden insiden politik berarti. bahwa pihak terkait sebagai salah satu peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun telah mengikuti dengan baik semua aturan yang ditetapkan oleh memohon selaku penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun dan telah mengikuti semua tahapan tahapan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, dan tidak pernah melakukan perbuatan curang, apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. bahwa pihak terkait sebagai bupati dan wakil bupati bima yang mencalonkan diri kembali sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun telah mengikuti dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang undangan yang mengikat bagi calon petahana, yaitu: menjalani cuti luar tanggungan negara selama (tujuh puluh satu) hari selama masa kampanye, terhitung mulai tanggal september sampai dengan tanggal desember sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf nomor tahun vide bukti pt dan pt tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam selama melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf uu. tahunsebagaimana diatur dalam ketentuan uu. tahun tida(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan uu. tahun bahwa terhadap dalil dalil permohonan pemohon yang secara langsung atau tidak langsung diarahkan atau ditujukan kepada pihak terkait, maka pihak terkait dapat memberikan keterangan sebagai berikut: semua dalil permohonan pemohon tidak ada satu positapun yang menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara sebagai pokok perkara, bahkan pemohon sama sekali tidak membantah hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh memohon, sehingga menurut pihak terkait tidak ada perselisihan hasil pemilihan yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam permohonannya. secara keseluruhan dalil dalil permohonan pemohon hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi tingkat proses pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon, yaitu pelanggaran pelanggaran yang terjadi sebelum dan pada saat pencoblosan dan pelanggaran pelanggaran yang terjadi setelah pencoblosan , yang berdasarkan ketentuanbimaperaturan perundang undangan yang berlaku harus diselesaikan sebelum memohon menetapkan hasil pemilihan melalui institusi institusi luar mahkamah konstitusi yang diberi wewenang untuk itu, sebagai berikut: institusi yang jenis pelanggaran berwenang politik uang oleh calon bawaslu propinsi uu. pelanggaran tsm s d tindak pidana uu. pemilihan sistim peradilan pidana tahun dan uu. pelanggaran kode etik penyelenggara dkpp uu. pemilu kpu propinsi kpu pelanggaran kabupaten kota atas administrasi rekomendasi bawaslu jo. pemilihan propinsi bawaslu uu. kabupaten kotasebagaimana yang disebutkan atas, semuanya merupakan dalil yang tidak benar, dan hanya bersifat asumsi tanpa dasar fakta dan tanpa didukung oleh bukti bukti yang sah, dan juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan apa dampaknya terhadap peroleh suara masing masing pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bima dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahuntersebut, seandainyapun benar adanya, maka pemohon dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan kepada bawaslu propinsi, bawaslu kabupaten kota, pplpemilihan yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan uu. tahun namun dalam faktanya tidak ada laporan pelapor mengenai dugaan berbagai pelanggaran yang dihasilkannya tersebut, atau kalaupun ada laporan tidak ada yang bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum. bahwa dalil pemohon mengenai dugaan adanya tim pasangan nomor urut (tiga) membagikan uang dengan jumlah mulai dari rp. sampai dengan rp. per orang untuk mempengaruhi pemilih, merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak benar. dikatakan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas siapa pelakunya, kapan dan mana kejadiannya locus dan tempurnya) serta bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan perolehan suara pasangan calon, dan dikatakan tidak benar, karena dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah. sekiranya dalil pemohon tersebut dianggap benar, maka seharusnya telah diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, yaitu dilaporkan kepada bawaslu kabupaten kota, ppl,tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan dan uu. tahun untuk selanjutnya diproses pidana sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uu. tahun bukan ditampung dan dijadikan alasan untuk meminta mahkamah konstitusi membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh memohon, setelah ternyata pemohon kalah dalam pemilihan. bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa panitia pemilihan tps mencoblos sendiri surat surat suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut (tiga) semua tps kecamatan lambu , menurut pihak terkait merupakan dalil yang bukan saja tidak benar, tetapi juga ngawur (irasional), dengan alasan pertama, karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tps diawasi secara ketat oleh para saksi dari semua pasangan calon, termasuk saksi dari pemohon sendiri, pengawas lapangan setiap tps, para pemantau pemilihan dan masyarakat umum yang hadir tps. kedua, saksi dari pemohon sendiri mengikuti dengan baik proses pemungutan dan penghitungan suara pada semua tps yang ada kecamatan lambu (semuanya ada tps), dan ikut menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tps vide bukti pt ketiga, saksi pemohon juga mengikuti dengan baik proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan lambu serta ikutlambu vide bukti pt bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa jajaran pihak memohon telah menemui dan mengadakan rapat rahasia beberapa tempat dengan pasangan calon nomor urut pihak terkait), dan bahwa kecamatan kangguru telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh anggota pps dalam tps untuk memilih pasangan calon nomor urut (tiga) ketika mencoblos bilik suara , merupakan dalil yang tidak jelas, tidak benar dan cenderung mengandung fitnah. dalil pemohon ini tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas kapan dan mana saja pihak terkait mengadakan rapat rahasia dengan jajaran memohon, tps mana saja terjadi pengarahan pemilih oleh pps untuk memilih pasangan calon nomor urut (tiga) yang dihasilkannya tersebut. demikian juga dalil pemohon ini tidak benar dan cenderung mengandung fitnah, karena memang pihak terkait tidak pernah bertemu secara rahasia dengan jajaran memohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon tersebut. dalil pemohon ini juga tidak benar karena tidak didukung dengan bukti bukti yang valid, bahkan sebaliknya pemohon sendiri melalui para saksi yang ditugaskan pada setiap tps kecamatan kangguru menyaksikan sendiri jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara tps dan kemudian menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara setiap tps kecamatan kangguru vide bukti pt bahwa berdasarkan pada keterangan pihak terkait yang telah diuraikan atas, maka menurut pihak terkait perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun yang diajukan oleh pemohon guo tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan meletusnya. selain itu, dilihat dari segi formalitasnya, permohonan pemohon mengandung banyak cacat formil, yaitu baik dilihat dari segi legal standing pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, kelengkapan permohonan maupun dilihat dari segi kecermatan dan kejelasan uraian dalil dalil yang mendasari permohonannya. oleh karena itu, menurut pihak terkait sudah cukup alasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima niet onvenkelijke verlaard). demikian juga dilihat dari segi materinya, permohonan pemohon hanya didasari dengan dalil dalil palsu yang tidak didukung dengan bukti bukti yang valid serta tidak dapat diukur secara pasti bagaimana pengaruhnya terhadap perselisihan hasil pemilihan. oleh karena itu, sudah cukup pula alasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menolak permohonan pemohon tersebut. il. petit berdasarkan pada segala alasan dan fakta yang telah diuraikan atas, maka dengan ini pihak terkait memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar berkenankeputusan komisi pemilihan umum kabupaten bima nomor:jumlah penduduk kabupaten bima semester tahun berdasarkan jenis kelamin dirinci per kecam.hasil kabupaten kota kwk), tanggal desemberbukti pt fotokopi izin cuti luar tanggungan negara atas nama hj. indah damayanti putri,izin cuti luar tanggungan negara atas nama dahlan noerlambu tps)tahun (kecamatan lambu).kangguru. i2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kabupaten bima yang disampaikan dalam persidangan pada februari sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan. hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait penyusunan daftar pemilih tetap dpt) dan pemungutan suara. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon angka huruf angka sampai dengan angka huruf angka angka dan angka huruf angka sampai dengan angka terkait pelanggaran pelanggaran pada proses penyusunan daftar pemilih dpt), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bima terhadap proses penyusunan daftar pemilih mulai dari penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) sampai penetapan daftar pemilih tetap dpt) bawaslu kabupaten bima menerangkan sebagai berikut: berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima terkait penyerahan dilaksanakan pada tanggal februari jumlah pemilih dalam dp4 sebanyak pemilih dengan daftar pemilih potensial pemilih pemilihan dp4), melalui panitia pengawas pemilu kecamatan dan pengawas kelurahan desa pkd), penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran php) dilaksanakan pada juli sampai dengan tanggal agustus dengan jumlah php sebanyak pemilih denganhasil pemutakhiran php) menjadi daftar pemilih sementara dps) pada tanggal september oleh kpu kabupaten bima dan ditetapkan dps berjumlah pemilih,s tersebut dihadiri oleh pengurus partai amanat nasional pan) atas nama abubakar idris, pengurus partai pks atas nama taufik, pengurus partai gerindra atas nama imadudin, pengurus partai golkar atas nama daulah, pengurus partai pkb atas nama abdul haris, pengurus partai pdip atas nama munawwarah, pengurus partai nasdem atas nama bayu pebruari, pengurus partai ppp atas nama suharto, pengurus partai hanura atas nama ismail, pengurus partai demokrat atas nama saleh, pengurus partai pbb atas nama muhamad yamin, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bima atas nama alauddin dan muhammad amin. berikut tabel rincian jumlah dps masing masing kecamatan se kabupaten bima: kena laki laki perempuan aje jan |mesearasa 1than 1ra06 202re ara bukti pk berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima bahwa jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan disp) kabupaten bima yang berjumlah pemilih dengan rincian jumlah laki laki sebanyak pemilih dan perempuan sebanyak pemilih, sebelum penetapan daftar pemilih tetap dpt), kpu kabupaten bima melakukan rapat konsolidasi bersama bawaslu kabupaten bima, ppk se kabupaten bima dan panitia pengawas pemilu kecamatan se kabupaten bima untuk pencocokan daftar pemilih hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima terkait pemilih ganda antar tps, antar desa dan antar kecamatan sehingga mengakibatkan perubahan jumlahsementara hasil perbaikan disp) menjadi daftar pemilih tetap (dpt) pada tanggal oktober telah ditetapkan dpt yang berjumlah pemiliht tersebut dihadiri oleh penghubung pasangan calon nomor urut atas nama taufik rahman, penghubung nomor urut bayu pebruari, penghubung nomor urut atas nama daulah, dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bima atas nama alauddin dan perwakilan dari polres bima atas nama akbar. berikut tabel rincian jumlah dpt masing masing kecamatan se kabupaten bima puma le? laki laki perempuan ghea bukti pk berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima, mulai dari penyerahan daftar pemilih potensial pemilih pemilihan dp4) penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran php), penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran php) menjadi daftar pemilih sementara dps) sampai dengan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan disp) menjadi daftar pemilih tetap (dpt). berikut tabel rincian jumlah dp4, php, dps dan dpt pada pemilihan bupati dan wakil kabupaten bima tahun data jumlah jumlah jumlah nyaman laman roman aman daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) daftar pemilih hasil pemutakhiran php) daftar pemilih sementara dps) daftar pemilih tetap dpt) bukti pk bahwa terhadap penetapan daftar pemilih tetap dpt) oleh kpu kabupaten bima pada tanggal oktober bawaslu kabupaten bima melakukan pencernaan dan analisis terhadap dpt yang telah ditetapkan danbimabimbimadiumumkan oleh kpu kabupaten bima, ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut: pemilih meninggal dunia sebanyak pemilih: pemilih bukan penduduk setempat sebanyak pemilih: pemilih hilang ingatan sebanyak pemilih: pemilih ganda sebanyak pemilih: pemilih pindah domisili sebanyak pemilih dan pemilih dibawah umur sebanyak pemilih. terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut diatas, bawaslu kabupaten bima menyampaikan rekomendasi kepada kpu kabupaten bima dengan nomor: bawaslu. kab. bima rek tertanggal oktober dan ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten bima nomor: pl. sd kpu kab tertanggal oktober bahwa bagi pemilih yang belum terdaftar dalam dpt, maka telah diinventarisir, didata dan rekapitulasi awal sebagai calon pemilu pengguna ktp (dpt) tps sesuai dengan alamat ktp el masing masing pemilih. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon huruf angka terkait penempelan dpt oleh memohon tidak sesuai ketentuan, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui pengawas tps terkaittahun yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps), pada tanggal desember telah dilakukanoleh kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) pada papan pengumuman yang telah tersedia tempat pemungutan suara tps) seluruh wilayah kabupaten bima sebelum pelaksanaan pemberian hak pilih oleh pemilih tps masing masing.( bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tsm), pelanggaran sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan sesudah pencoblosan. bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon pada huruf angka angka terkait adanya upaya penggalangan hak pilih oleh pemohon secara sistematis, terstruktur dan massif, bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilihan kecamatan kecamatan, pengawas desa kelurahan dan pengawas tempat pemungutan suara pts) seluruh wilayah kabupaten bima pada hari rabu tanggal desember pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul wita sampai pada pukul wita kemudian dilanjutkan penghitungan suara pada pukul wita sampai pada pukul wita yang dilaksanakan serentak se kabupaten bima. beberapa kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara diantaranya sebagai berikut adanya tempat pemungutan suara tps) yang rusak karena hujan dan angin kencang pada saat kegiatan pungut hitung sehingga kpps memindahkan tps lokasi yang aman, peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi saksi pasangan calon dan diawasi langsung oleh pengawas tps. berikut rincian tps tersebut kecamatan tambora. a). desa kalinya tps (satu) dipindahkan ruangan sdn kalinya nae, b). desa labuan kenanga, tps (dua) dipindahkan gedung serba guna lapangan desa labuan kenanga: kecamatan sanggar. a). desa talk. tps (dua) dipindahkan halaman rumah bapak salam mt, rt. dan tps (tiga) dipindahkan halaman rumah bapak jafar landa rt. b). desa ping. tps (satu) dipindahkan halaman kantor desa ping, c). desa boro. tps (lima) dipindahkan sdn loka, d). desa soro. tps (satu) dipindahkan sebelah timur smpn sanggar dan tps (dua) dipindahkan sebelah barat smpn sanggar, kecamatan lambat. a). desa sembari. tps dipindahkan ruangan posyandu dusun lengger dan tps (tiga) dipindahkan kedalaman rumah bapak arsyad dusun lengger, b). desa kuta. tps (dua) dipindahkan aula smpn lambat, kecamatan soromandi. a). desa sai. tps (lima) dipindahkan rumah warga bapak mas'ud rt. rw. dusun rando, b). desa ananta. tps (satu) dipindahkan aula kantor camat soromandi: kecamatan ronggo. desa kala. tps (satu) dipindahkan rumah warga bapak firman rt. rw. dusun kala satu, desa mili. tps (satu) dipindahkan aula kantor desa mili, masalah kekurangan dan kelebihan kertas suara dibeberapa tps yang kemudian oleh kpps ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pps dan ppk untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan disaksikan oleh saksi saksi pasangan calon dan pengawas tps, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi baik berupa menghalangi pemilih untuk memilih, intimidasi pemilih, politik uang money politic) serta tidak ada temuan atau laporan terkait pemilih yang melakukan memberikan hak pilih lebih dari satu kali.( bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait adanya kesengajaan memohon tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon huruf angka huruf angka dan angka huruf angka dan huruf angka dan huruf angka huruf angka dan angka huruf angka dan huruf angka dan terkait adanya kesengajaan memohon tidak menyampaikan pemberitahuan memilih kwk kepada pemilih, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui wanita pengawas pemilu kecamatan yang tersebar kecamatan kabupaten bima atas pembagian formulir pemberitahuan memilih kwk yang dibagikan oleh kpps kepada pemilih dimulai pada tanggal desember sampai dengan tanggal desember adalah sebanyak pemilih, dan jumlah formulir pemberitahuan memilih kwk yang tidak terbagi sebanyak pemilih dari jumlah dpt sebanyak pemilih. ada beberapa faktor sehingga formulir pemberitahuan memilih kwk tidak terdistribusi antara lain: meninggal dunia: pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan lain lain. berikut tabel rincian jumlah pembagian formulir pemberitahuan memilih kwk masing masing kecamatan jumlah jumlah kecamatan jumlah pemberitahuan pemberitahuan dpt yang tidak yang terbagi terbagi aje pn sea bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait adanya politik uang money politic) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut berdasarkan dalil pemohon huruf angka huruf poin angka dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bima terkait adanya politik uang money politic) sebagai berikut bahwa terhadap pokok permohonan pemohon mengenai pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan terkait adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut bahwa berdasarkan informasi awal melalui whatsapp berupa video yang berdurasi detik yang dikirim oleh saudara abdurrahman alias woman kepada saudara rusli, selaku ketua panitia pengawas pemilu kecamatan woh pada tanggal desember sekitar pukul wita terkait dugaan pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati bima tahun dugaan pembagian uang tersebut diduga dilakukan oleh ilyas alias lia dusun sinar desa naru kecamatan woh, kejadian sekitar pukul wita. bahwa berdasarkan hasil penelusuran panitia pengawas pemilu kecamatan woh kabupaten bima didapat keterangan dari saudari jumriati bahwa saudara ilyas alias lia menjenguk ibu rendah yang sedang sakit rumahnya dusun sinar desa naru kecamatan woh. pada kesempatan tersebut saudara ilyas alias lia memberikan uang sebesar rp. lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengobatan. saudara ilyas keluar dari rumah ibu rendah berpapasan dengan saudari hindi saraswati yang meminta uang kepada saudara ilyas alias lia. kemudian saudara ilyas alias lia memberikan uang sebesar rp. seratus ribu rupiah). terhadap hasil penelusuran tersebut, panitia pengawas pemilihan kecamatan woh juga mengundang sdr hindi saraswati untuk dilakukan klarifikasi, sehingga didapatkan keterangan bahwa dirinya sengaja menunggu keluarnya saudara ilyas dari rumahnya rendah untuk meminta uang. karena tahu bahwa saudara ilyas adalah merupakan orang yang memiliki jiwa sosial dan suka memberikan uang kepada orang yang membutuhkan pada masyarakat sekitar dan hindi menerima uang rp. seratus ribu rupiah) tersebut, ilyas tidak pernah mengajak serta menyinggung hal hal yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun bukti pk bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait adanya praktek politik uang (money politic) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut (tiga) terkait adanya tim pasangan calon nomor urut (tiga) memberikan sembako kepada masyarakat yang terjadi kecamatan sanggar. berdasarkan data hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bima adalah sebagai berikut: berdasarkan laporan yang terima oleh bawaslu kabupaten bima dengan nomor laporan: lp pb kab x1 tertanggal november yang dilaporkan oleh saudara bahri (warga desa tame, desa tame kecamatan bolo kabupaten bima) terkait dugaan pelanggaran pejabat asn yang membuat tindakan memasang spanduk bergambar calon bupati dan wakil bupati bima nomor urut hj. indah damayanti putri, dan drs. dahlan noor saat mengadakan program pasar murah oleh dinas perintah kabupaten bima bertempat desa kore kecamatan sanggar kabupaten bima pada tanggal november berdasarkan laporan tersebut, bawaslu kabupaten bima kemudian melakukan kajian awal, sehingga disimpulkan laporan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil, kemudian registrasi dengan nomor: reg lp pb kab x1 tertanggal november kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran sesuai perbawaslu nomor:november disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi saksi maupun terlahir serta orang orang yang mengetahui peristiwa tersebut. kemudian masuk pada pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten bima pada tanggal november disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena tidak cukup bukti. bahwa terhadap penanganan pelanggaran atas laporan tersebut, bawaslu kabupaten bima melakukan penerusan hasil penanganan pelanggaran netralitas asn kepada komisi aparatur sipil negara kain) dengan surat nomor bws kab. bima hk xi1 tertanggal november karena dianggap telah melanggar asas netralitas asn untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. adapun terlahir yang diteruskan oleh bawaslu kabupaten bima atas nama saudari em. bahwa penerusan bawaslu kabupaten bima terhadap saudari en telah ditindaklanjuti oleh komisi aparatur sipil negara republik indonesia dengan mengeluarkan rekomendasi nomor kain tertanggal desember dengan menjatuhkan saksi hukuman disiplin sedang yang ditujukan kepada bupati bima selaku penjabat pembina kepegawaian. bahwa berdasarkan rekomendasi kain nomor kain tertanggal desember bupati bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan keputusan nomor tahun tertanggal desember tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis atas nama eni fatmawati, se, dan keputusan nomor: tahun tertanggal desember tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis atas nama budi gunawan, se, mse. bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan. berdasarkan pokok permohonan pemohon huruf angka dan huruf angka huruf angka dan angka, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten bima telah mengeluarkan surat rekomendasi sebagai berikut panitia pengawas pemilihan kecamatan monta mengeluarkan rekomendasi nomor: pws mt xi1 tertanggal desember terkait penerusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan atas nama alilin selaku ketua pps desa tolotangga yang mendatangi kediaman calon wakil bupati bima nomor urut ady wahyudi pada tanggal november atas rekomendasi tersebut, kpu kabupaten bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan nomor: hk. kpt kpu kab pada tanggal desember tentangdalam pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahunilihan kecamatan ppk) yang dinyatakan lulus tes tertulis oleh kpu kabupaten bima melalui surat keputusan nomor: pp. pu kpu kab ll tertanggal februaritertanggal februari perihal masih terdapat nama nama calon anggota ppk yang berprofesi ganda perangkat desa, pns,ima cg. kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten bima, perbaikan identitas pemilih:.ungutan suara pps) yang dinyatakan lulus tes wawancara oleh kpu kabupaten bima melalui surat keputusan nomor: pp. pu kpu kab tertanggal maret terdapat nama nama calon anggota pps, sehinggail1 tertanggal maret bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait memohon tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan ktp. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon terkait memohon sengaja tidak melakukan sosialisasi kepada pemilih bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima terhadap kegiatan sosialisasi dilakukan oleh kpu kabupaten bima sebanyak sebelas) kali kegiatan sosialisasi pada tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima, dengan rincian sebagai berikut: pengawasan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan masyarakat adat ronggo kecamatan ronggo pada tanggal agustus pengawasan kegiatan sosialisasi peraturan kpu nomor tahun pkpu nomor tahun pkpu nomor tahun yang bertempat aula kpu kabupaten bima pada tanggal september pengawasan kegiatan sosialisasi tahapan pilkada serentak bertempat sekretariat pmibertempat sekolah tinggi ilmu tarbiyah stat) sunan girisekretariat hmbupati dan wakil bupati bima tahun pada komunitas disabilitas kabupaten bima pada tanggal oktober bertempat desa leu kecamatan bolo, pengawasan kegiatan tahapan pemilihan serentak tahun bertempat stikes yahya bima pada tanggal oktober pengawasan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara desa kara kecamatan bolo pada tanggal november pengawasan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam pilkada desa kampung kecamatan soromandi pada tanggal november pengawasan kegiatan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati bima tahun desa tente kecamatan woh pada tanggal november pengawasan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih desa mau dusun mau dalam kecamatan malawi pada tanggal november bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh memohon dalam penyelenggaraan pilkada kabupaten bima.nomor urut terkait melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor urut untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan nomor urut kecamatan kangguru, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas kecamatan kangguru tidak ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran pertemuan antara memohon dan jajarannya untuk mengarahkan jajaran memohon dan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. bukti pkterkait panitia pemilihan tps se kecamatan lambu untuk mencoblos sendiri surat suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urut (tiga), berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilu kecamatan lambu tempat pemungutan suara tps) yang tersebar desa se kecamatan lambu telah dilakukan pengawasan melekat oleh seluruh pengawas tempat pemungutan suara pts) pada hari rabu tanggal desember sejak proses pengambilan sumpah dan disaksikan oleh saksi yang diberikan mandat dari masing masing pasangan calon dan juga pihak keamanan sampai pemungutan dan penghitungan suara berakhir tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan kpps yang mencoblos sendiri kertas suara untuk kepentingan pasangan calon tertentu. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan terkait proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada huruf point angka sampai angka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilu kecamatan terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan se kabupaten bima pada tanggal desember sampai dengan desember kegiatan rekapitulasi dilaksanakan mulai pukul wita dimasing masing aula kantor camat atau sekretariat ppk se kabupaten bima yang dihadiri oleh panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pemungutan suara, pengawas kelurahan desa, saksi saksi yang diberikan mandat oleh masing masing pasangan calon dan pihak keamanan. pelaksanaan kegiatan rekapitulasi berjalan dengan aman dan tertib. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada huruf point angka sampai angka terkait pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan terkait pergeseran kotak suara dari tempat pemungutan suara tps) panitia pemilahan kecamatan ppk) seluruh wilayah kabupaten bima, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilu kecamatan kecamatan, pengawas desa kelurahan pkd) desa dan pengawas tempat pemungutan suara pts) tps se kabupaten bima telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pergeseran kotak suara dari tps sekretariat ppk, bahwa terhadap semua kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel kecuali kotak suara desa terumbu kecamatan kangguru. pada tanggal desember pukul wita ketua panitia pemungutan suara pps) desa terumbu atas nama limusin melakukan koordinasi dengan ppk kangguru, pihak keamanan, dan panitia pengawas kecamatan kangguru untuk membuka (sembilan) kotak suara guna mendokumentasikan hasil kwk plant berhologram karena kebutuhan rekapitulasi pada aplikasi sikap. pada saat ketua pps desa terumbu membuka kotak suara tersebut yang disaksikan langsung oleh ppk, panitia pengawas pemilu kecamatan kangguru serta pihak keamanan, sekitar pukul wita terjadi pemadaman listrik. atas peristiwa tersebut, ketua panitia pengawas kecamatan dan ppk menginstruksikan kepada pps untuk menyegel kembali kotak suara yang telah dibuka, namun ketua pps tersebut tidak sempat menyegel kembali kotak suara tetapi hanya membungkus kotak suara dengan plastik. setelah aula kantor camat kangguru sebagai tempat penyimpanan logistik tersebut disterilkan, pintu aula tempat penyimpanan logistik langsung ditembak dan disegel kembali, kemudian anggota ppk kangguru, dan panitia pengawas pemilihan kangguru, kapolsek kangguru dan pps meninggalkan tempat penyimpanan logistik tersebut. bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada huruf point angka sampai dengan angka mengenai pelanggaran pelanggaran setelah pencoblosan terkait adanya catatan dan kejadian khusus selama pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bima tanggal desember sampai dengan tanggal desember aula kantor kpu kabupaten bima, terdapat kekeliruan penulisan rincian jumlah pemilih laki laki dan perempuan dalam formulir hasil kecamatan kwk, terhadap kekeliruan tersebut oleh bawaslu kabupaten bima memberikan tanggapan secara lisan untuk dilakukan perbaikan. tanggapan perbaikan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten bima dengan melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut dan disaksikan oleh saksi saksi yang mendapatkan mandat dari pasangan calon serta kejadian tersebut dicatat dalam formulir model kejadian khusus kabupaten.( bukti pk keterangan tambahan diluar pokok permohonan. hasil pengawasan terkait pencegahan politik uang. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima terkait patroli keliling pencegahan politik uang yang dilakukan secara bersama sama oleh bawaslu kabupaten bima, jajaran polres bima, tni dan sat pol yang dilaksanakan pada tanggal sampai tanggal desember bukti pk pelanggaran undang undang nomor tahun oleh kepala desa. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilu kecamatan ronggo terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan olehn ady wahyudi desa bawa dan desa o'o kecamatan ronggo pada tanggal oktober bawaslu kabupaten bima melakukan rapat pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut, kemudian:saksi dan terduga, dilanjutkan pada pembahasan ketiga pada tanggal november dengan kesimpulan bahwa temu:,. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima melalui panitia pengawas pemilu kecamatan wajo terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan olehatas temuan tersebut, bawaslu kabupaten bima melakukan rapat pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat material. kemudian sampaidan terduga kemudian dilanjutkan pada pembahasan ketiga tanggal november dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggar:, bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk bukti pk data penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh bawaslu kabupaten bima. berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten bima bahwa sejak dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara, bawaslu kabupaten bima tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif tsm). adapun jumlah penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh bawaslu kabupaten bima sebanyak (empat puluh enam) kasus dengan rincian sebagai berikut: pelanggaran pidana pemilihan sebanyak (sembilan) kasus: pelanggaran kode etik (empat) kasus, pelanggaran hukum lainnya sebanyak (tiga puluh tiga) kasus. bukti pk i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten bimterkait rapat pleno terbuka penetapan dps tingkat kabupaten bima dan rincian dps per kecamatan se kabupaten bima.rekomendasi perbaikan pemilih yang tidak memenuhi syarat tms) kepada kpu kabupaten bima nomor: bawaslu kab. bima rek tertanggal oktober .dan ditindaklanjuti oleh kpu kabupaten bima nomor pl. sd kpu kab tertanggal oktober dan tindaklanjut kpu kabupaten bima bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan terkait penempelan dpt, nama calon bupati dan wakil bupati bima, serta visi dan misi calon bupati dan wakil bupati bima pada pada tps tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pelaksanaan pungut hitung tanggal desember bukti pk fotokopi laporan hasil pengawasan pembagian formulir pemberitahuan memilih kwk pada tanggal sampai dengan tanggal desember bukti pk bukti video informasi awal dugaan pembagian uang desa naru kecamatan woh kabupaten bima bukti pk fotokopi laporan hasil penelusuran informasi awal dugaan pembagian uang desa naru kecamatan woh kabupaten bima. bukti pk fotokopi tanda bukti laporan terkait laporantatus laporan saudara bahri terkaittam, provinsi kepulauan riau, tahun diajukan oleh: nama dr. ir. lupita dijarah two alamat gg. kasturi blok nomor rt. rw. kelurahan sadar, kecamatan bengkong, kota batam: nama drs. abdul rasyid has, pd. alamat tiban blok nomor rt. rw. kelurahan param lestari, kecamatan sekupang, kota batam:satu), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada bambang yulianto, s.h., sultan, s.h., dan abednego hasibuan, s.h., advokat konsultan hukum pada kantor hukum bambang yulianto partner , beralamat kurnia daya junction belian blok nomor batam center, kota batam yang telah ditarik dan disampaikan dalam persidangan tanggal januari untuk kemudian digantikan dengan surat kuasa nomor sk mk halo ltd abh tanggal januari memberi kuasa kepada ferry iman halim, s.h., c.r.a., andi reza ardiansyah, s.h., ridwan rusliadi, s.e., m.h., arif mahfud ibrahim, s.h., m.h., satria tangga, s.h., samuel david, s.h., rima gravity baskom, s.h., arb., dan harafiah, s.h., para advokat dan konsultan hukum pada halim arif co. law firm yang berkantor grand wijaya center blok nomor lantai jalan wijaya ota batam, beralamat jalan r.e. martadinata nomor sekupang, kota batam, provinsi kepulauan riau: berdasarkan surat kuasa khusus nomor py. su kpu kot l tanggal januari memberi kuasa kepada sigit nurani nugraha, s.h., m.h. (nia. taufik hid, s.h., hum. nia. idris sophia ahmad, s.hi., s.h., m.h. (nia. imam muttagin, s.hi., m.h. (nia. nurlaili fatmawati, shi., m.hi. (nia. dan ahmad kami akbar, s.h., kesemuanya adalah advokat konsultan hukum pada kantor nurhadisigit law office (rudi alamat jalan rosedale blok nomor kelurahan teluk sering, kecamatan batam kota, kota batam, provinsi kepulauan riau, nama masakan achmad alamat perumahan kda cluster cendrawasih merak nomor kelurahan belian, kecamatan batam kota, kota batam, provinsi kepulauan riaudua): berdasarkan surat kuasa khusus nomor: sk dpp bahu nasdem pt mk i tertanggal januari memberi kuasa kepada hermani taslim, s.h. (nia: regginaldo sultan, s.h., m.m. (nia: dr. datang irawan, s.h., hum. nia: kai wtbahwa berdasarkan surat menteri sosial nomor: ms c yang ditujukan kepada para gubernur dan para bupati walikota seluruh indonesia yang ditegaskan dalam butir menyatakan bahwa jumlah nilai bantuan sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah), besaran tersebut juga senada dengan dictum kedua keputusan direktorat penanganan fakir miskin nomor: sk hk tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal penanganan pasir miskin nomor: sk hkmenyatakan bahwa besaran nilai bantuan social tunai sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sejumlah (enam ratus ribu rupiah) berkeluarga untuk tahap tahap dan tahap iii. yang dalam dictum ketiga nya menyatakan jangka waktu pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dilaksanakan sejak bulan april sampai dengan bulan desember yang terdiri dari tahap sampai dengan tahap ix.: bukti pt bahwa surat menteri sosial nomor: ms c yang tertuang dalam nomor menyatakan bahwa dalam penyaluran bst kemensos bekerjasama dengan pt. pos indonesia dan mimbar,an kabupaten kota setempat.: bahwa pihak terkait secara tegas menolak dugaan penggunaan sosialisasi bantuan tunai sosial yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terkait, padahal secara jelas dan tegas diatur dalam dictum kesembilanyang menyatakan: pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya bukti pt bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penyalahgunaan kelompok pkh dan program keluarga harapan pkh) yang berasal dari kementerian sosial. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada huruf (halaman s d halaman point (satu) dan point (dua) yang membahas terkait dengan ibu terminal selaku ketua kelompok pkh pelita dan yang merupakan ketua yang didapatkan bahan kampanye dan pada (satu) hari sebelum pencoblosan (masa tenang) adalah sebuah fitnah yang tidak berdasar, karena dalil tersebut menyebutkan perintah tersebut merupakan perintah dari dinas sosial kota batam yang memerintahkan pembagian sembako pkh harus dipercepat. dalam hal ini pihak terkait menolak dalil tersebut dikarenakan dalil yang dituduhkan kepada pihak terkait tidak disertai dengan bukti bukti yang konkrit.: bahwa dalil permohonan pemohon sebagaimana dimaksud diatas merupakan asumsi asumsi yang tidak didasarkan pada argumentasi yang benar, karena program sembako desember tahun berdasar atas surat pemberitahuan penyaluran sembako tahap xii desember) sebagaimana surat kementerian sosial nomor: bs tertanggal desember bukti pt 10j. bahwa pada dalil permohonan pemohon pada huruf point (halaman yang pada pokoknya menyatakan pembagian sembako pkh dilaksanakan (satu) hari sebelum pencoblosan atau dalam masa tenang adalah menyesatkan dan sangat keliru, dalam hal ini pihak terkait menolak dengan tegas dan memberi penjelasan program sembako pada bulan desember adalah sebagai berikut: surat pemberitahuan penyaluran sembako tahap xii desember) sebagaimana surat kementerian sosial republik indonesia nomor: bs tertanggal desembertanggal desember perihal program sembako warung agen penyalur sesuai dengan pemetaan terakhir, bukti pt jadwal penyaluran program sembako kementerian sosial tahap xii untuk bulan desember kota batam dimulai tanggal desember sampai dengan tanggal desember bahwa jadwal pembagian program sembako kemensos pada bulan desember sebagaimana tercantum dalam lampiranadalah sebagai berikut: kecamatan sungai beduk pengantar hari jumat tanggal desember pembagian hari sabtu desember kecamatan sagulung pengantar hari jumat tanggal desember pembagian hari sabtu desember kecamatan nongsa pengantar hari sabtu tanggal desember pembagian hari minggu desember kecamatan galang pengantar hari senin tanggal desember pembagian hari selasa desember kecamatan bulang pengantar hari senin tanggal desember pembagian hari selasa desember kecamatan lubuk baja pengantar hari selasa tanggal desember pembagian hari rabu desember kecamatan bengkong pengantar hari kamis tanggal desember pembagian hari jumat desember kecamatan batam kota pengantar hari kamis tanggal desember pembagian hari jumat desember kecamatan batu aji pengantar hari jumat tanggal desember pembagian hari sabtu desember kecamatan batu ampar pengantar hari jumat tanggal desember pembagian hari sabtu desember kecamatan belakang padang pengantar hari sabtu tanggal desember pembagian hari minggu desember kecamatan sekupang pengantar hari senin tanggal desember pembagian hari selasa desember bahwa terhadap polita point (halaman pemohon kembali mendalilkan kejadian yang diulang dalam pokok permohonannya, bahwa atas dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh ibu terminal, bawaslu kota batam telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan bawaslu kota batam nomor: lp pg kota x11 tanggal desember yang dimana status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tersebut tidak memenuhi unsur unsur pemilihan. bahwa terhadap polita point (halaman pemohon mendalilkan bahwa zainuddin karim sebagai panitia program keluarga harapan pkh) dan sebagai timses paslon adalah tidak benar, bahwa hal tersebut telah diklarifikasi oleh yang bersangkutan dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa: bahwa saya bukan panitia dari program keluarga harapan pkh), bahwa saya tidak masuk dalam tim sukses pasangan calon nomor urut (dua) wali kota dan wakil walikota batam ataupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. bukti pt bahwa pemohon telah keliru dalam dalil permohonannya yang dimana dalam membaca dan menerapkan pilkada sebagaimana dimaksud dalam peristiwa konkrit yang sama sekali tidak ada hubungan dan korelasinya dengan makna dari pihak terkait menolak apa yang diasumsikan pemohon atas tafsir yang menyatakdalam makna pada kalimat dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan , harus dibaca dalam satu nafas yang bermakna satu norma, karena tanda baca tidak dapat diartikan sebagai pemenggalan norma, dengan kata lain frasa kewenangan, program, dan kegiatan merupakan satu rangkaian norma yang tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang terpisah, sehingga yang dimaksud dengan frasa kegiatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota harus dimaknai sebelumnya telah ada atau telah menjadi kewenangan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota, yang sementara kedudukan bantuan sosial bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan pemerintah pusat yang dalam kedudukan sebagai tugas pembangunan (medebewind) bagi pemerintah daerah. demikian halnya dengan frasa kewenangan' sebagaimana dimaksud tidaklah berdiri sendiri melainkan harus diawali dengan program pemerintahan daerah, yang pada prinsipnya bansos sebagaimana dimaksud merupakan program pemerintah pusat. bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan mengenai pergantian mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam. bahwa pemohon pada pokok permohonan huruf point sampai dengan point yang pada pokoknya menyatakan calon walikota selaku pejabat walikota batam menggunakan kewenangannya melakukan rotasi jabatan (enam) bulan sebelum dilakukannya penetapan nomor urut sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota batam tahun dalam hal ini pihak terkait menerangkan dengan jelas dan tegas, sebagai berikut: bahwa sebelum melakuwalikota batam telah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri dengan surat nomor: sj,, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pilkada yang menegaskan bahwaukti pt 13j). bahwa terkait pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota batam tersebut telah diberitahukan kepada bawaslu kota batam pada tanggal juli tahun dengan nomor surat bpsdm mk vii bukti pt 14j. bahwa terhadap proses pergantian mutasi jabatan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, telah sesuai dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut: pada tanggal april tahun sesuai dengan arahan ditjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri, walikota batam menyampaikan surat nomor: bpsdm mkp iv perihal, bukti pt 15j. pada tanggal mei tahun gubernur kepulauan riau menyampaikan surat kepada dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri, bukti pt 16j. pada tanggal mei tahun dirjen kependudukan dan catatan sipil kemendagri, bukti pt pada tanggal mei tahun walikota batam menyampaikan surat nomor: bpsdm mkp omisi aparatur sipil negara jakarta: bukti pt pada tanggal juni tahun komisi aparatur sipil negara menyampaikan rekomendasi mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota batam: pada tanggal juni tahun walikota batam menyampaikan surat, bukti pt 19j. pada tanggal juni tahun gubernur kepulauan riau menyampaikan surat nomor: bpsdm set perihal usulang. direktur jenderal otonomi daerah: bukti pt 20j). pada tanggal juli tahun menteri dalam negeri menyampaikan surat keputusan nomor:, pada tanggal juli tahun gubernur kepulauan riau menyampaikan surat nomor: bpsdm set ha, bukti pt pada tanggal juli tahun walikota batam menyampaikan surat kepada bawaslu kota batam dengan nomor: bpsdm mkp vii perihal pemberitahuan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota batam, bukti pt 15j. pada tanggal juli tahun dilaksanabahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan huruf point sangatlah mengada ada dan tidak berdasar karena pemohon telah keliru menafsirkan yang pada pokoknya menyatakan rotasi pejabat pimpinan tinggi pratama kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, jelas bertentangan dengan bahwa perlu menjadi perhatian dalam konstruksi norma yang menyatakanmaka dengan demikian normbukanlah norma yang berdiri sendiri tunggal yang hanya dibaca secara parsial karena merupakan norma bersyarat, melainkan harus dibaca secara utuh sehingga dapat berakibat hukum, artinya norma tersebut menjadi larangan bagi kepala daerah apabila tidak mendapat persetujuan tertulis dari menteri, karena makna kata kecuali didepan menujukan makna bersyarat yang harus dipenuhi.: bahwa dalam sebagaimana dimaksud memiliki makna, apabila persyaratan persetujuan tertulis dari menteri telah terpenuhi maka terhadap peristiwidak dibaca sebagai larangan yang dapat menimbulkan sanksi kepada pasangan calon. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan huruf point point dan point adalah keliru dan tidak memiliki dasar yuridis sesuai dengan surat menteri dalam negari nomor: sj, yang pada pokoknya pemohon menyatakan petahana mengusulkan pejabat lama atas nama drs. said kaisar akan dimutasikan pada jpt staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan namun setelah disetujui mendagri ternyata justru dimutasi menjadi dispora kota batam. bahwa berdasarkan lampiran surat menteri dalam negeri nomor: tertanggal juli tahun sebagaimana dicantumkan dalam kolom daftar persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemkot batam adalah sebagai berikut: haryanto, s.e., jabatan lama sebagai kepala dinas kepemudaan dan olahraga kota batam menjadi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, drs. said kaisar, jabatan lama sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam menjadi kepala dinas kepemudaan dan olahraga kota batam. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan huruf point dan point yang pada pokoknya mendalilkan romawi iii angka huruf dan huruf surat edaran menteri dalam negeri nomor: isjadalah tidak tepat dan berlebihan, karena apa yang didalilkan pemohon merupakan apa yang menjadi dasar bagi surat menteri dalam negeri nomor: tertanggal juli tahun tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan pemerintahan kota batam yang pada intinya surat tersebut menyatakan dalam nomor dan nomor adalah sebagai berikut: berdasarkan romawi iii angka huruf dan huruf surat edaran menteri dalam nege:,undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan telaahan terhadap usulan walikota batam, sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor: tahun tanggal meiurat ketua komisi aparatur sipil negara nomor: kan tanggal juni hal rekomendasi mutasi ppt pratama lingkungan pemerintah kota batam, secara prinsip walikota batam telah disetujui melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah kota batam sebanyak (dua) orang. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan huruf point yang pada prinsipnya menyatakan dalam dalilnya rotasi jabatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang melanggar ketentuan adalah bentuk politisasi birokrasi sangatlah mengada ada dan tidak memiliki dasar argumentasi secara yuridis, apalagi pemohon sama sekali tidak menjelaskan dampak kerugian yang berkorelasi terhadap perolehan suara secara jela:::. wib melalui daring (online): bahwa oleh karena terungkap tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait terhadaphuruf peraturan kpu tahun sehubungan dengan politisasi dalam mutasi rotasi jabatan maka sudah sepatutnya mahkamah konstitusi mengesampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil permohonan pemohon tersebut. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan huruf point yang pada pokoknya menerangkan adanya kebijakan perekaman dan pencetakan e ktp dengan melibatkan lurah, pkk, posyandu, rt rw bagi masyarakat yang mendukung pihak terkait adalah tidak benar dan mengada ada yang didasarkan pada asumsi pemohon tanpa ada bukti yang jelas dan konkrit, dalam hal ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut: bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada karena sosialisasi, kebijakan perekaman dan percetakan penerbitan ktp elektronik oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pilkada serentak tahun sebagaimana surat dari kementerian dalam negeri nomor:yang pada pokoknya memerintahkan agar dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota seluruh indonesia tetap membuka pelayanan sampai dengan tanggal desember dan petugas pelayanan agar diatur secara bergiliran sehingga hak pilih tps tetap dapat dilaksanakan dan pelayanan berjalan dengan baik, bukti pt ).: bahwa dalam dalil permohonan pemohon yang menyatakan menduga penerbitan ktp elektronik yang dituduhkan dilakukan oleh pasangan calon petahana agar pemilik ktp elektronik baru hingga tanggal desember memilih pasangan calon petahana nomor urut (dua) adalah sebuah tuduhan dan fitnah yang tidak berdasar yang hanya sekedar asumsi pemohon saja. dalam dalil pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penerbitan ktp tersebut, sehingga pemilik ktp elektronik baru memilih pasangan calon nomor urut (dua) dan berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor urut (dua). bahwa terhadap dalil mengenaitahun dan menjadi anggota kpps. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka point (halaman yang pada pokoknya menerangkan bahwa dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah selama paslon nomor urut menjabat telah secara rutin diberikan insentif sebesar perbulan tidaklah tepat dan tidak benar karena hanya merupakan asumsi pemohon tanpa memiliki dasar yuridis yang jelas. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan nomor point dan point pada halaman yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon nomor urut selaku petahana memanfaatkan kegiatan kampanye maupun sosialisasi selama kampanye dengan dan bali permai dan masyarakat love seafood batam center pada tanggal november dan ksb metro, kelurahan param lestari sekupang tanggal oktober adalah terlalu berlebihan dan tidak memiliki dasar yuridis,dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkankepala desa atau sebutan lain lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan bahwa berdasarkan larangan kampanye sebagaimana dimaksud atas, tidak menyebutkan secara imperative larangan kampanye bagi dan rw, bahkan dan bukanlah merupakan perangkat desa, sehingga permohonan pemohon sangatlah didasarkan pada asumsi asumsi yang tidak berdasar, bahkan status kedudukan dan dalam huruf dan huruf permendagri nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan desa (disingkat lkd) yang dalam ketentuan angka permendagri sebagaimana dimaksud lkd berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa bukan sebagai perangkat desa, bahwa terhadap dalil pemohon pada point (halaman yang pada pokoknya pihak terkait diduga menjanjikan (satu) unit kantor bagi rt rw adalah tidak benar dan hanya mendasarkan pada asumsi yang tidak berdasar, pihak terkait sangat menolak dengan apa yang telah didalilkan pemohon dalam permohonannya yang berkecenderungan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. bahwa pihak terkait menolak keseluruhan dari apa yang telah didalilkan oleh pemohon pada nomor (halaman dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait selaku petahana memanfaatkan rt rw justru yang terjadi pada faktanya adalah tidak benar.: bahwa terhadap dalil mengenai pemanfaatan aparatur sipil negara asn)terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan nomor point dan point (halaman yang pada pokoknya pemohon mendalilkan keterlibatan asn dinas lingkungan hidup kota batam kegiatan selasa bersih bersih rumah ibadah adalah merupakan kewenangan dari bawaslu sebagaimana dimaksud dalam perbawaslu nomor tahun tentang pengawasan netralitas aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian republik indonesia. bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud diatas berdasarkan perbawaslu atas, telah dituangkan dalam rekomendasi ketua bawaslu kota batam nomor: bawaslu kr pm. x1 tanggal november tentang penerusan dugaan pelanggaran perundang undangan lainnya dan kajian dugaan pelanggaran nomor: lp pw kota tertanggal november yang ditujukan kepada kan tanggal november sebagaimana diatur dalam perbawaslu sebagaimana dimaksud yang menyatakan pengawas pemilu meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada kepada kain melalui bawaslu dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian .: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon sebagaimana dimaksud atas telah ditindaklanjuti dengan surat rekomendasi komisi aparatur sipil negara nomor: kan tentangselaku pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan sanksi disiplin sedang kepada asn sebagaimana dimaksud yang mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pns. bukti pt bahwa rekomendasi kain sebagaimana dimaksud atas telah ditindaklanjuti melalui keputusan walikota batam nomor: pts bppsdmk hk xii dengan penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun atas nama sdr. dr. herman s.stp., si. bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan nomor point s d point (halaman s d halaman oleh pemohon sebelumnya telah dilaporkan bawaslu kota batam yang pada prinsipnya adanya dugaan dinas bina marga dan sumber daya air kota batam telah menggunakan fasilitas negara, atas laporan tersebut bawaslu kota batam telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilihan. bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan pasangan calon nomor urut selaku petahana memanfaatkan kampanye sangatlah mengada ada dan hanya kecurigaan atas dasar asumsi pemohon saja, bahwa perlu menjadi perhatian pemerintah kota batam telah menerbitkan surat edaran kepada jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota batam pada tanggal agustus dengan nomor: bpsdm ppi viii perihal kampanye gerakan nasional netralitas asn dan surat edarandan pt 25j. bahwa upaya untuk melakukan kampanye netralitas asn dalam pilkada tahun pemerintah kota batam juga telah melakukan sosialisasi dilingkungan pimpinan organisasi perangkat daerah melalui kegiatan virtual dengan tema asn netral, birokrasi kuat dan mandiri melalui surat nomor: bpsdm ppi viii tertanggal agustus yang diselenggarakan pada tanggal agustus pada pukul melalui zoom meeting. bukti pt 26j bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan angka point point point point dan point (halaman s d yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan pasangan calon nomor urut petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan nomorterakhir diubah pihak terkait menanggapi sebagai berikut: dalam undang undang pilkada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran pelanggaran yang bersifat administratif tentang dana kampanye tentang pelanggaran administrasi terkategori tsm), pelanggaran pidana mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran dan mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran c), bahwa khusus untuk pembatalan peserta pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif tsm telah atur dalam pilkada yang diselesaikan melalui bawaslu provinsi. berdasarkan hal tersebut, bawaslu telah menetapyang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif tsm. semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta pilkada (in cast calon walikota dan wakil walikota) dengan kata lain produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip rechtmatigheid yang tak boleh dikesampingkan begitu saja, bahwa hingga saat ini pemohon tidak pernah melaporkan atau menggunakan hak hukumnya mengenai pelanggaran pilkada yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai laporan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tsm) bawaslu provinsi kepulauan riau dan juga hingga saat ini tidak ada putusan bawaslu kepulauan riau yang menyatakan paslon nomor urut (dua) terbukti melakukan pelanggaran pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat adanya rekomendasi untuk pembatalan sebagai pasangan calon peserta pilkada. bahwa terhadap dalil mengenai penempatan tim kampanye paslon nomor urut (dua) yang menjadi penyelenggara pemilihan kpps). bahwa terhadap dalil pemohon pada pokok permohonan nomor (halaman yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pihak terkait telah menempatkan tim kampanye untuk menjadi penyelenggara adalah asumsi dan tidak benar, karena apa yang telah dituduhkan kepada pihak terkait bukanlah sebagai tim kampanye pihak terkait yang resmi telah didaftarkan kpu memohon).: bahwa terhadap dalil mengena. bahwa terhadap dalil pemohon yang dalam pokok permohonan nomor point (halaman s d halaman yang mendalilkan adanya perubahan berita acara penghitungan suara tingkat tujuh) ppk tanpa mengikutsertakan saksi pemohon adalah tidak benar. dalam dalil ini memohon yang seharusnya menjawab dalil permohonan guo. bahwa dalam dalil pemohon guo, pihak terkait menanggapi dan membantah serta memberikan bukti bahwa dalil pemohon dalam adalah kekeliruan dalam dalil permohonannya. pada faktanya adalah saksi pemoho(tiga) kecamatan. dalam permohonan guo pada angka point (halaman s d halaman pemohon menyampaikan bahwa terdapat (tujuh) kecamatan yaitu kecamatan bengkong, kecamatan sagulung, kecamatan sekupang, kecamatan sei beduk, kecamatan lubuk baja, kecamatan batu aji dan kecamatan batam kota, saksi pemohon menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara (tujuh) kecamatan. dalam hal ini pihak terkait membuktikan bahwa pada faktanya terdapat (tiga) kecamatan yang telah ditanda oleh saksi pemohonbukti pt 29j. bahwa terhadap dalil pemohon pada point (halaman yang menurunkan adanya kerjasama antara memohon dengan salah satu pasangan calon hanyalah tuduhan yang tidak didasari oleh bukti yang kuat. bahwa terhadap dalil pemohon pada point (halaman pemohon mempermasalahkan kejanggalan terkait dengan berkas rapat pleno yang ditempatkan pada kotak yang menurut pemohon tidak sesuai dengan tingkatan pemilihan khususnya berkas rapat pleno ppk kecamatan batu aji dan kecamatan sekupang. dalam hal ini pihak terkait dapat membuktikan dengan alat bukti yang pada sebelumnya pihak terkait sampaikan bahwa saksi pemohon kedua kecamatan tersebut tidak mempermasalahkan dibuktikan dengan penandatanganan oleh saksi pemoho dan kecamatan sekupang. bahwa terhadap dalil pemohon pada point dan (halaman pihak terkait mengganggap memohon dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci dikarenakan merupakan ranah jawaban dari memohon. bahwa terhadap dalil pemohon pada point (halaman dalam pokok permohonan guo memohon dituduh melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian surat suara. dalam tanggapan dalil pemohon ini pihak terkait tidak menemukan kerugian konstitusi pemohon yang berakibat pada hasil suara pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun pemohon hanya menurunkan memohon tanpa membuktikan kerugian atas suara pemohon seperti yang didalilkan pemohon bahwa memohon telah melanggar ketentuan dalam pendistribusian surat suara. bahwa terhadap dalil mengenai ketidaknetralan pengawas pemilu. bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada nomor (halaman pemohon dalam dalil permohonannya menceritakan dan menurunkan bahwa bawaslu kota batam telah berpihak kepada salah satu pasangan calon dan pemohon juga telah menurunkan kepada pihak terkait melakukan kecurangan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tsm). dalam hal pelaporan yang telah dilaporkan oleh pemohon kepada bawaslu telah mendapatkan hasil putusan yang memang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon. pemohon juga tidak dapat menguraikan jumlah hasil suara secara signifikan mengenai data perolehan suara milik pemohon dengan hasil rekapitulasi suara yang telah diselesaikan oleh memohon. untuk itu tuduhan yang tidak berdasar yang telah didalilkan pemohon dalam pokok pokok permohonannya haruslah dikesampingkan dan ditolak permohonannya oleh mahkamah konstitusiwalikota dan wakil walikota batam tahun oleh karenanya pihak terkait mohon kepada mahkamah untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. viiix. petit berdasarkan semua uraianx11 tentanggalon perolehan suara drs. abdul rasyid has. mp.d masakan ahmad, umah suara.: pelanggaran tersebut diantaranya:batam nomor:batampresukti pt fotokopbukti ptbukti pt fotokopi surat menteri sosial republik indonesia nomor: ms c bukti pt fotokopibukti pt fotokopi surat kementerian sosial republik indonesia nomor: bs tertanggal desember bukti pt fotokopi1 tanggal desember bukti pt fotokopi surat pernyataan atas nama zainuddin karim. bukti pt fotokopi surat menteri dalam negeri nomor:. bukti pt fotokopi surat walikota batam nomor: bpsdm mkp vii perihal: pemberitahuan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintahan kota batam kepada bawaslu kota batam tertanggal juli bukti pt fotokopi surat walikota batam nomor: bpsdm mkp iv perihal: tertanggal april bukti pt fotokopi surat gubernur kepulauan riau kepada kemendagri c.g. dirjen kependudukan dan pencatatan sipil tertanggal mei bukti pt fotokopi surat kemendagri yangtertanggal mei bukti pt fotokopi surat walikota batam nomor: bpsdm mkp !etua komisi aparatur sipil negara republik indonesia tertanggal mei bukti pt fotokopi surat walikota batam tertanggal juni bukti pt fotokopi surat gubernur kepulauan riau nomor: bpsdm set perihal permohonan izin pelaksana.g. direktur jenderal otonomi daerah tertanggal juni bukti pt fotokopi surat pemerintah provinsi kepulauan riau sekretariat daerah nomor: bpsdm set hal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan kota batam kepada walikota batam tertanggal juli bukti pt fotokopi surat kementerian dalam negeri republik indonesia nomor: dukcapil hal petunjuk teknis pelayanan dukcapil mendukung pilkada serentak desember tertanggal november bukti pt fotokopi surat komisi aparatur sipil negara nomor: kain perihal(selaku pejabat pembina kepegawaian) tertanggal desember bukti pt fotokopi surat pemerintah kota batam nomor: bpsdm ppi viii perihal kampanye gerakan nasional netralitas asn tertanggal agustus bukti pt fotokopi surat edaran walikota batamfotokopi surat pemerintah kota batam nomor: bpsdm ppi vii1 perihal undangan kampanye virtual gerakan nasional netralitas asn, kepada pimpinan organisasi perangkat daerah pemerintah kota batam tertanggal agustusi2. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan bawaslu kota batam, sebagai berikut: keterangan atas pokok permohonan hasil pengawasan terhadap rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota batam tahun huruf halaman dalam pokok permohonan) bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan lhp) yang dilakukan oleh bawaslu kota batam pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota batam, didapati hasil perolehan suara, berdasarkan surat keputusan kpu kota batam. dengan nomor pl. kpt kpu kot x11 pada tanggal desember dengan hasil sebagai berikut: bukti pk tabel data perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota batam, pemilihan tahun oamemancaon hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tsm)terstruktur, sistematis dan masif tsm)bantuan sosial tunai berupa uang sejumlah (enam ratus ribu rupiah), kepada penerima bantuanbawaslu kota batam, tidak terdapat temuan, laporan dan atau informasi awal, dugaan pelanggaran pemilihan, terkait bantuan sosial tunai berupa uang sejumlah (enam ratus ribu rupiah), kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan bantuan sembako yang terdapat gambar, foto, wajah paslon,salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun bukti pk bahwa berdasarkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan terkait bantuan sosial pada tanggal mei bawaslu kota batam telah melakukan penelusuran informasi awalyang terjadi kecamatan batam kota. bahwa penelusuran terhadap informasi awal tersebut dengan hasil, informasi awal dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan saudara muhammad rudi selaku walikota batam petahana) saat menjalankan program bantuan sosial berdasarkan kebijakan dari kementerian sosial, berupa bantuan sosial sembako, yang terdiri dari beras kg, mie dus, minyak liter, yang dilaksanakan berdasarkan atas nama pemerintah kota batam dan bukan berdasarkan program kegiatan pribadi.lah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor: reg lp pw kota tanggal oktober yang dilaporkan oleh pelapor atas nama mulai hid ginting terkait bungkusan kardus sembako yang ditempel foto walikota dan wakil walikota batam, yang diduga dilakukan oleh muhammad rudi dan masakan achmad selaku walikota dan wakil walikota batam yang terjadi baginya, kelurahan batu selain, kecamatan lubuk baja tertanggal mei terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang tertuang dalam formulir model kemudian dilakukan pleno oleh ketua dan anggota bawaslu kota batam dengan hasil laporan tidak dapat register. dikarenakan program sembako yang dibagikan tersebut atas nama pemerintah kota batam, sehingga bawaslu kota batam menerbitkan status laporan untuk dihentikan tertuang dalam formulir model dan telah beritahukan kepada pelapor. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan penyalahgunaan program keluarga harapan pkh) berupa sembako dari kementerian sosial.menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan nomor: reg lp pw kota x11 tanggal desember yang dilaporkan oleh pelapor atas nama thomas artha sembiring terkait bantuan sosial pkh yang diduga dilakukan oleh saudari terminal yang berlokasi kampung pelita nomor rt. rw. kelurahan pelita kecamatan lubuk baja. terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran, tertuang dalam formulir model kemudian dilakukan pleno oleh ketua dan anggota bawaslu kota batam untuk register, dilanjutkan pembahasan pertama sentra gakkumdu kota batam. dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlahir dan saksi saksi, dengan hasil klarifikasi tidak ditemukan adanya masyarakat penerima bantuan pkh yang menerima kalender dan atau alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut seperti pada alat bukti video dan foto laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh pelapor, hal ini dituangkan kedalam kajian dugaan pelanggaran formulir model a11. selanjutnya dilakukan pembahasan kedua sentra gakkumdu kota batam, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan atau ditingkatkan penyidikan kepolisian, dikarenakan belum memenuhi unsur unsur tindak pidana pemilihan tahun bawaslu kota batam mengeluarkan status laporan dalam formulir model tanggal desember yang mana pemberitahuan tetang status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor., laporan dan atau informasi awal, dugaan pelanggaran pemilihan terkait atas nama zainuddin karim yang mengajak warga masyarakat untuk memilih paslon walikota dan wakil walikota kecamatan lubuk baja. bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan penggantian atau mutasi jabatan kadisdukcapil kota batamrkait mutasi jabatan dengan menerbitkan surat himbauan nomor bawaslu kr pm. tertanggal januari kepada walikota batam,erdasarkan ketentuan undang undang nomorntang dugaan pelanggaran pemilihan terkait mutasi jabatan yang diduga dilakukan saudara muhammad rudi selaku walikota batam dengan melakukan pelantikan dispora dan kadisdukcapil pada tanggal juli aula kantor walikota batam, dengan laporan nomor lp pw kota tertanggal oktober terhadap laporan tersebut dilakukan rapat pleno bawaslu kota batam, dengan hasil laporan tersebut tidak dapat register, dikarenakan mutasi jabatan yang dilaksanakan oleh saudara muhammad rudi selaku walikota batam, sudah mendapat surat persetujuan dari menteri dalam negeri dengan nomor: sj, tertanggal juli sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun dan pada saat mutasi jabatan dilakukan belum adanya penetapan sangan calon walikota dan wakil walikota batam pada pemilihan kepala daerah tahun sehingga bawaslu kota batam menerbitkan status laporan pada formulir model tanggal oktober untuk dihentikan laporan dengan dasar tidak terpenuhinya syarat materil laporan, dimana surat pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada pelapor. bukti pk bahwa berdasarkan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan, bawaslu kota batam telah melakukan penelusuran informasi awalpplikota batam urut (dua). bahwa penelusuran terhadap informasi awal tersebut dengan hasil, belum memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan tidak terpenuhinya unsur unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang nomor dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan terkait adanya kebijakan dan pencetakan ktp dengan melibatkan rt rw, dalam mengumpulkan fotokopi ktp dan kk, bagi warga yang memiliki ktp diluar wilayah rt rw, yang bersangkutan untuk dicetak kembali.rt rw angka. pada penyelenggaraan pemilihan tahun tidak terdapat temuan, dan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, terkait paslon selaku petahana turut memanfaatkan rt rw dalam melakukan kegiatan kampanye, pada pemilihajanji kampanye dengan menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi rt rw, secara masif se provinsi kepulauan riau, yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara paslon gubernur kepri dan paslon walikota batamtenaga honorerdandengan ketidaknetralan tenaga honorer yang menjadi anggotanetralitas aparatur sipil negara angka: bawaslu kr pm.odan surat himbauan nomor: penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan paslon urut dua)urut: bukti p )yang juga dimanfaatkan oleh paslon urutdan melibatkan rt rw sebagai terdistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari paslon urut (dua) selaku petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada paslon urut dengan memvidiokannya. hal tersebut jelas membuktikan bahwa paslon urut (dua) melakukan pencitraan pengacara memanfaatkan program program bantuan tersebut untuk kepentingan tertentu, p .) k.tanggal oktober yang dilaporkan oleh pelapor atas nama bambang yulianto, terkaitdimana terdapat spanduk bergambar foto saudara muhammad rudi dan saudara masakan ahmad calon walikota dan wakil walikota batam nomor urut dugaan pelanggaran pemilihan tersebut diduga dilakukan oleh kepala dinas lingkungan hidup saudara dr. herman rosie, s.stp.,m. si, tanggal oktober. setelah dilakukan klarifikasi dengan hasil klarifikasi dituangkan kedalam kajian dugaan pelanggaran formulir model dilanjutkan pembahasan kedua sentra gakkumdu kota batam dengan hasil bahwa belum terpenuhinya mens rea unsur unsur dugaan pelanggaran pemilihan sebagai mana diatur dalam undang undang tahun terhadap, berlokasi kecamatan sagulung, kota batam. sehingga tidak dapat ditingkatkan penyidikan kepolisian, maka bawaslu kota batam menerbitkan status laporan untuk dihentikan yang dalam formulir model tanggal november yang mana status laporan telah disampaikan kepada pelapor. tindak lanjut bawaslu kota batam melakukan penerusan dugaan pelanggaran netralitas asn komisi aparatur sipil negara kain) dengan nomor bawaslu kr pm. x1 tanggal november tertuang pada formulir dan bawaslu kota batam telah mendapatkan informasi dari tindaklanjut kain yaitu rekomendasi netralitas asn disiplin sedang, kepada dr. herman rosie, s.stp.,m. si, berdasarkan surat rekomendasi kain nomor: kain tanggal desemberx1 tanggal november yang dilaporkan oleh pelapor atas nama bambang yulianto, terkait dengan kegiatan menggunakan fasilitas negara pada masa kampanye dalam perbaikan drainase parit ksb tentara rw. kelurahan param lestari, kecamatan sekupang pada tanggal november yang diduga dilakukan oleh saudara yusmansur selaku kepala dinas bina marga dan sumber daya air dan saudara muhammad rudi calon walikota batam nomor urut dengan hasil klarifikasi, bahwa pengajuan perbaikan drainase parit ksb tentara rw. kelurahan param lestari, kecamatan sekupang, berdasarkan pengajuan masyarakat kepada kelurahan param lestari, dengan ditemukan adanya bukti nobulan rapat musyawarah masyarakat ksb tentara rw. kelurahan param lestari aula kelurahan kelurahan param lestari, dengan tindak lanjut kelurahan param lestari mengajukan permohonan masyarakat tersebut kepada dinas bina marga dan sumber daya air kota batam untuk dilakukan perbaikan drainase parit, hal ini dituangkan kedalam kajian dugaan pelanggaran formulir model untuk dilakukan pembahasan kedua sentra gakkumdu kota batam. bahwa hasil laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan penyidikan kepolisian, dikarenakan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang sebagai mana diatur dalam undang undang tahun berdasarkan hasil pembahasan tersebut bawaslu kota batam mengeluarkan status laporan dalam formulir model tanggal desember yang mana status laporan telah disampaikan kepada pelapor. bukti pk bahwa pokok permohonan angka dalam pokok permohonan), terkait rotasi jabatan atas nama hermanto, telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka halaman hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan penempatan tim kampanye paslon urut yang menjadi penyelenggara pemilihan kpps) angka halaman dalam pokok permohonan) bahwa bawaslu kota batam telahserta,, terkait dengan penempatan tim kampanye yang menjadinetralitas ppk dan kpu batam angka halaman dalam pokok permohonan) hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan perubahan berita acara penghitungan suara tingkat kecamatan bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan batam kotam kotlubuk bajalubuk bajengkongkomparmparnongsnongsungai bedukungai bedukulugalgaagulungagulujijiekupekuphmad, nomor urut sebanyak yang tertuang dalam salinan formulir model hasil kecamatan kwk. bukti pk bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kecamatan belakang padlakang padhasil pengawasan rekapitulasi tingkat kota batam angka halaman dalam pokok permohonan)dua belas) catatan kejadian khusus dari kpu kota batam, yang telah diselesaikan ditingkat kota, adapun keterangan pada (dua belas) catatan kejadian khusus tersebut yakni: bukti pk bahwa dilakukan envoy terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih kecamatan bengkong untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahunbahwa pada poin huruf angka jumlah pengguna hak pilih dalam dps yaitu laki laki semula berjumlah menjadi perempuan semula berjumlah menjadi total jumlah pengguna hak pilih dalam dps yaitu laki laki semula berjumlah menjadipada poin huruf angka jumlah pengguna hak pilih b.1tb.21b. yaitu laki laki semula berjumlah menjadi perempuan semula berjumlah menjadi bahwa konvoi daftar oleh saksi pasangan calon nomor urutsungai beduk untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun bahwa pada poin huruf1ll. dan !llubuk baja #a. semula berjumlah menjadirgantian mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam: bahwa paslon urut (dua)p .) bukti p .)am kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun pada poin angka jumlahi1' tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadanganelakang padangada poin angka jumlah pemilih yang pindah memilih (dpp) yaitu laki laki semula berjumlah menjadi perempuan semula berjumlah menjadi total jumlah pemilih yang pindah memilih dppa1#a. #a. semula berjumlah menjadi bahwaan surat suara kecamatan nongsa untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam, pada poin angka jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan hasi penjumlahan pada ii1. yaitu semula berjumlah surat suara menjadi surat suara,u ampardalam dpt (a14#a.24a.kembalikan oleh pemilih karena rusak keliru dicoblos, yaitu semula menjadi surat suara kecamatan bulang untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahuniii3.batu ajiyaitu laki laki semula berjumlah menjadi perempuan semula berjumlah menjadi totalsemula berjumlah menjadi pada poin angka jumlah pemilih (a. #a.24bahwalima) keberatan saksi dari dr. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid has, pasangan calon nomor urut yang telah diselesaikan ditingkat kota. adapun keterangan pada (lima) keberatan saksi tersebut dengan keterangan yakni: bukti pk bahwa saksi paslon keberatan dan menolak seluruh hasil pleno ppk yang diplenokan oleh kpu kota batam karena terjadi banyak perubahan setiap kecamatan tanpa bisa diselesaikan dan terjadi perubahan berita acara tingkat ppk tanpa melibatkan saksi saksi paslon. bahwa saksi paslon urut keberatan terhadap temuan didalam pleno kpu kota batam untuk pemilihan walikota dan wakil walikota batam pada rekapitulasi hasil pleno ppk terjadi kesalahan yaitu selisih jumlah dpt dari hasil pleno dpt kota batam tidak sesuai dengan rekapitulasi yang diplenokan oleh kpu kota batam dari masing masing hasil pleno ppk dapat dijelaskan bahwa saksi paslon urut keberatan karena hampir semua hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dari ppk untuk pemilihan walikota dan wakil walikota terjadi perubahan dpt, bahwa saksi paslon urut keberatan dengan kejadian kejadian khusus tps khususnya bagi pemilih yang tidak membawa e ktp tetapi bisa memilih dan petugas kpps tidak meminta kepada pemilih untuk menunjukan e ktp, bahwa kami saksi paslon urut keberatan terhadap penyelenggara pilkada, dimana banyak menerima pengaduan banyaknya warga yang terdaftar didalam dpt namun undangan untuk memilih tidak dibagikan. bahwa saksi paslon walikota dan wakil walikota urut keberatan terhadap perubahan berita acara disetiap kecamatan yang tanpa melibatkan saksi paslon tingkat ppk, sementara yang dirubah adalah angka angka dari hasil pleno ppk dan dapat dijelaskan, bahwa saksi paslon urut keberatan terhadap penyelenggara ditingkat ppk yang melakukan pencernaan dan perubahan berita acara secara sepihak tanpa disaksikan oleh saksi paslon, bahwa saksi paslon urut keberatan dengan hasil pleno kecamatan bengkong, kecamatan sei beduk yang tidak bisa sinkron dan masih menemukan kolom merah, bahwa saksi keberatan terhadap adanya temuan pada pleno kpu untuk kecamatan bengkong dimana pada tps bengkong sadar ditemukan satu orang pemilih yang mendapatkan kertas suara walikota dan wakil walikota batam. bahwa saksi paslon urut keberatan terhadap pleno kpu kota batam untuk kecamatan sagulung dimana terdapat temuan pada saat pleno ppk untuk kelurahan sei sekop tps dapat dijelaskan, bahwa terjadi perbedaan surat suara gubernur dan walikota, bahwa tps tidak ditemukan daftar hadir dpt sebanyak pemilihdalam formulir daftar hadir kwk yang dari kpu, bahwa tps ditemukan pemilih pindahan yang difasilitasi oleh petugas pps rs. elisabeth (pasien covid sebanyak orang dan pasien penderita math orang memilih tanpa ktp setempat dan tidak mempunyai formulir bahwa saksi ppk telah menyampaikan keberatan namun tidak dapat penyelesaian sehingga kejadian khusus dibawa pleno kpu dan setelah kami saksi paslon meminta kepada kpu agar adanya penyelesaian maka kami memintakan kepada kpu untuk membuka ulang kotak suara tps tersebut namun kpu keberatan. bahwa telah terjadi kejadian kecamatan sekupang, kotak walikota berisi berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang tidak sinkron dengan yang dipegang oleh sesuai dengan surat terlampir bukti terlampir) yang dibacakan diputuskan berita acara dari bawaslu kota batam, yang sama dengan berita acara saksi kejadian hari kamis jam pleno rekapitulasi suara kpu kota batam tanggal desember hasil pengawasan yang berkaitan dengan pencetakan surat suara angkahimbauandan surat nomor: ik.bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kota batam, didapati hasil berdasarkan berita acara nomor:berita acara nomor: ku. ba ppk x1 tanggal november tetang hasil pencetakan surat suara pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun dengan keterangan yaitu jumlah daftar pemilih tetap tingkat kota batam berjumlah ditambah dan cadangan yang berjumlah sehingga jumlah surat surat pada pemilihan berjumlah lembar, sedangkan untuk surat suara pemungutan suara ulang dicetak sebanyak lembar. bukti pk bahwa hasil pengawasan bawaslu kota batam dalam kegiatan penyortiran, pelipatan dan penghitungan surat suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun yang dilakukan oleh kpu kota batam, terdapat jumlah surat suara rusak sebanyak dan jumlah surat suara kurang dengan total jumlah surat suara yang kurang surat suara berdasarkan surat berita acara nomor: pp. ba kpu kot x1 tanggal november berdasarkan berita acara tersebut kpu kota batam melakukan pencetakan surat suara kepada pt. temprina, sehingga pt. temprina melakukan pencetakan dan pemenuhan kekurangan surat suara yang dibuktikan berdasarkan tanda terima pemenuhan barang nomor: pemenuhan http kpu menyatakan bahwa pihak pertama (pt. temprina) telah menyerahkan kepada pihak kedua kpu kota batam) surat suara. pihak pertama pt. temprina) pada saat penyerahan lebihkan surat suara, sehingga menjadi surat suara, dan pada tanggal desember kpu kota batam terdapat bukti tanda terima pemenuhan barang nomor pemenuhan btt kpu dan kpu kota batam pada tanggal desember kembali mencetak surat suara sebanyak surat suara dan pihak percetakan surat suara memberikan ditambah surat suara cadangan, berdasarkan surat berita acara nomor: pp. ba kpu kot xxi bukti pk hasil pengawasan atas pokok permohonan yang berkaitan dengan netralitas pengawas pemilu angka dalam pokok permohonan) bahwa bawaslu kota batam telah menindaklanjuti laporan nomor: reg lp pw kota x1 terkait dinas bina marga dan sumber daya airw kota terkait dinas lingkungan hidup kota batamg kota x11 terkait ketua kelompok pkh, telah dijelaskan dalam keterangan tertulis ini yang terdapat pada angka halaman i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kota batlhp bawaslu kota batam rekapitulasi ditingkat kota, surat keputusan kpu kota batam dengan nomor pl. kpt kpu kot xi1 hasil kabupaten kota kwk bukti pk fotokopi rekaman penanganan pelanggaran bawaslu kota batam pada pemilihan kepala daerah tahun bukti pk fotokopifotokopi lhp penelusuran bawaslu kota batambawaslu kota batam pada pemilihan kepala daerah tahun bukti pk fotokopi laporan nomor: reg lp pw kota tanggal oktober dugaan pelanggaran pemilihan terkait bantuan sosial sembako yang ditempel foto walikota dan wakil walikota batam: bukti pk fotokopi laporan nomor: reg lp pg kota x11 tanggal desember dugaan pelanggaran pemilihan terkait bantuan sosial program keluarga harapan pkh), bukti pk fotokopi surat himbauan nomor: bawaslu kr pm. tertanggal januari kepada walikota batam tentangukti pk fotokopi laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor: lp pw kota tertanggal oktober terkait mutasi jabatan kadisdukcapil, bukti pk fotokopi lhp penelusuran informasi awal bawaslu kota batam, bukti pk fotokopi: surat himbauan nomor: bawaslu kr pm. tertanggal januari kepada kpu kota batam terkait pelaksanaan pembentukan ppk, pps dan kpps pada pemilihan kepala daerah pilkada) tahun surat himbauan nomor:fotokopi: surat himbauan nomor: bawaslu kr: pm.0surat himbauan nomor: bawaslu kr:saudara haryanto, sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam.rotasi jabatan yang dilakukan oleh paslon urut selaku petahana, dengan cara,p .) keterlibatan rt rw dalam mendukung serta memfasilitasi kampanye paslon dua) dalam berpolitik praktis bahwa paslon urut (dua) selaku petahana turut memanfaatkan penggunaurut dilihat dari adanya rt rw yang memfasilitasi paslon urut untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan berbagai dan kota batam bukti pk fotokopi laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor: reg lp pw kota tanggal oktober terkait kegiatan program dinas lingkungan hidup kota batam, bersih bersih rumah ibadah pada hari selasa tanggal september bukti pk fotokopi laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor: reg lp pw kota x1 tanggal november terkait menggunakan fasilitas negara pada masa kampanye kepala dinas bina marga dan sumber daya air dan saudara muhammad rudi pasangan calon walikota nomor urut bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) pengawas pemilu kecamatan batam kota: hasil kecamatan kwk,: bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) pengawas pemilu kecamatan lubuk bajengkompar: hasil kecamatan kwk,: bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) pengawas pemilu nongssungai bedukulang: hasil kecamatan kwk,: bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) pengawas pemilu kecamatan galsaguluji, hasil kecamatan kwk: bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) pengawas pemilu kecamatan sekupelakang padang: hasil kecamatan kwk: bukti pk fotokopi (dua belas) kejadian khusus formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kota kwk (lima) keberatan saksi paslon nomor urut: surat himbauan bawaslu kota batamsurat nomor:fotokopi berita acaralampiran yaitu nomor: ku. ba ppk berita acara pencetakan suara suara pemilihan walikota dan wakil walikota batam,an bukti pk fotokopi: laporan hasil pengawasan lhp) badan pengawas pemilu kota batam, tanda terima pemenuhan barang nomor: pemenuhan http kpu2020, tanda terima pemenuhan barang nomor: pemenuhan btt kptamertanggal desember pukul wib (vide bukti bukti bukti pt bukti pk 01j. kwk) (vide bukti bukti pt bukti pk 0atambatam ditetapkan oleh memohon dalam keputusan komisi pemilihan umum kota batamanggal desember pukul wib (vide bukti bukti bukti pt bukti pk 01j, bahwa terhadap penetapan penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota batam tahun tersebut, mahkamah dalam persidangan tanggal februari menemukan fakta hukum sebagai berikut: bahwa pada tanggal desember pukul wib, memohon menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota batam tahun dengan dihadiri oleh saksi para pasangan calon, ppk sekota batam, dan bawaslu kota batam (vide bukti bahwa pada tanggal desember memohon mengumumkan hasil rekapitulasi dimaksud pada papan pengumuman kpu kota batam dan laman kpud batamkota.go.id, namun memohon tidak menguatkan jawabannya dengan bukti surat tertulis: terhadap jawaban memohon tersebut, mahkamah selanjutnya mengunduh laman kpud batamkota.go.id dan mendapatkan fakta bahwa benar memohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka atas dengan mengunggah model kabupaten kota dan salinan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tanggal desember terkait hasil unduhan tersebut telah pula diperlihatkan oleh mahkamah kepada pemohon, pihak terkait, maupun bawaslu kota batam serta dibenarkan oleh para pihak dan bawaslu kota batam: bahwa terhadap perbedaan antara tanggal penetapan dan tanggal pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota kota batam tahun tersebut, berdasarkan dan pmk maka penghitungan hari kerja sejak memohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari jumat, desember sampai dengan hari selasa, desemberp3 nomor pan.mk ap3 namun sebelum mengambil kesimpulan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon, mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum pemohon. kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa(c)batam surat keputusan nomor pl. kpt kpu kot ix tentang penetapan(vide bukti bukti pt 3j sertanomor urut (vide bukti bukti bukti pt 4j, bahwa berdasarkan pertimbangan atas, pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota batam dalam pemilihan walikota dan wakil walikota batamemanfaatan aparatur sipil negara:ahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan bawaslu kota batam bukti .)kampung pelita kelurahan pelita kecamatan lubuk baja. dilokasi warung milik ibu terminal selaku ketua kelompok pkh pelitatam adalah (satu juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratusbatambatamketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tsm), yang pada pokoknya meliputi penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan paslon urut (dua) selaku petahana, antara lain: menempelkan foto pribadi pada bantuan sosial tunai dan bantuan sembako kepada penerima bantuan (masyarakat kota batam) untuk pencitraan diri dan menguntungkan paslon nomor pergantian mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam: keterlibatan rt rw dalam mendukung serta memfasilitasi kampanye paslon urut (dua), pemanfaatan asn dalam mengkampanyekan paslon urut (dua): penempatan tim kampanye paslon nomor urut (dua) menjadi kpps, divide bukti s.d. bukti p 31jota batam29j) dan bawaslu kota batam (bukti pk sampai dengan pk 30j, serta fakta hukumrogram bantuan sosial tunai yang menurut pemohon dimanfaatkan oleh paslon nomor urut sebagai bentuk pencitraan diri dan menguntungkan paslon nomor urut menurut mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara pelaksanaan program tersebut dengan pencitraan diri sebagaimana dimaksudkan oleh pemohon dikaitkan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun terlebih lagi, program bantuan sosial tunai tersebut merupakan program pemerintah pusat yang juga berlaku seluruh wilayah indonesia. apalagi, memohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota batam tahun dilaksanakan pada bulan september (vide bukti dan bukti sedangkan program bantuan sosial tunai sebagaimana didalilkan pemohon dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan bulan juli dengan kata lain, program bantuan sosial tunai dimaksud dilaksanakan sebelum adanya penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota batam tahun adapun terkait dengan adanya gambar paslon nomor urut pada kardus sembako telah dilaporkan kepada bawaslu kota batam yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat register dan dihentikan karena program sembako yang dibagikan tersebut mengatasnamakan pemerintah kota batam bukan atas nama pribadi paslon nomor urut (vide bukti pk osj|: bahwa terhadap dalil mengenai pergantian mutasi jabatan kadis dukcapil kota batam, pihak terkait dalam keterangannya menyatakan bahwa pergantian mutasi jabatan kadis dukcapil kota batam tersebut telah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri dengan surat nomor: sj, tertanggal juli vide bukti bukti pt 13j dan telah pula diberitahukan kepada bawaslu kota batam (vide bukti pt berkenaan dengan hal tersebut, bawaslu kota batam telah mendapatkan laporan dan telah pula menindaklanjuti dengan hasil laporan tidak dapat register dan dihentikan karena mutasi jabatan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri (vide bukti pk 08j, bahwa terhadap dalil adanya keterlibatan rt rw dalam mendukung serta memfasilitasi kampanye paslon urut (dua) tidak diuraikan dengan jelas oleh pemohon mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana bentuk dukungan dan fasilitas kampanye yang dilakukan rt rw tersebut untuk paslon nomor urut serta kaitan antara dukungan dan fasilitas kampanye dengan perolehan suara pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun terlebih lagi (vide bukti pk bahwa terhadap dalil adanya pemanfaatan asn dalam mengkampanyekan paslon urut (dua), antara lain, pada kegiatanbawaslu kota batam telah mendapatkan laporan dan telah menindaklanjuti laporan tersebut, namun karena belum terpenuhi unsur dugaan pelanggaran maka tidak dapat ditingkatkan penyidikan kepolisian. adapun terkait dugaan pelanggaran asn telah diteruskan komisi aparatur sipil negara kain) divide bukti pk 12j. lebih lanjut, pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas kaitan antara pemanfaatan asn dalam mengkampanyekan paslon urut (dua) tersebut dengan perolehan suara paslon pada pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun bahwa terhadap dalil penempatan tim kampanye paslon nomor urut (dua) menjadi kpps, tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon mengenai hubungan antara penempatan tim kampanye paslon nomor urut tersebut dengan perolehan suara paslon pada pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun terlebih lagi, memohon dalam keterangannya telah menguraikan yang pada pokoknya perekrutan kpps telah dilaksanakan sesuai prosedur dan nama nama yang didalilkan oleh pemohon bukanlah tim kampanye pasangan calon manapun (vide bukti t 21j. selain itu,, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan pemohon diajuka. seandainyapun permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, good non, mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian dapat menerobos ketentuanmohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota kota batam tahun namun permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dadan kedudukan hukum pemoho dbataminjilimerangkap sebagai ketua didapatkan bahan kampanye berupa kalender.ukti .) penempatan tim kampanye paslon nomor urut yang menjadi penyelenggara pemilihan kpps) bahwa paslon urut marvel amri sebagai ketua kpps, yoni aurita sebagai anggota kpps tps kelurahan kiling, kecamatan batu aji, irwan angota kpps ketua tps kelurahan tiban indah, kecamatan sekupang, afrizal sebagau ketua kpps tps kelurahan sadar kecamatan bengkong. bahwa atas kecurangan kecurangan yang terstruktur,urutdiskualifikasi pasangan calon urut atas nama muhammad rudi dan masakan ahmad sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun memerintahkan memohon untuk menerbitkan surat keputusan baru yang menetapkan pasangan calon nomor urut dr. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid has, pd. sebagai calon terpilihkedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan huruf awalikota dan wakil walikota)arutan siregar, s.h., m.h. (nia: michael ditolong, s.h., m.h. (nia: dedy namanya, s.h, m.h., (nia adv kai ridwan saidi tarigan, s.h., m.h. (nia: dpp kai pergi situmorang, s.h. (nia: noah banjarnahor, s.h. (nia: mining, s.h., m.h. (nia: andina marpaung, s.h., m.h. (nia: riyanto citra buana, sh. (nia: yudhistira firmansyah, s.h. (nia: eric brand sihombing, s.h. (nia: reza muhammad noor, s.h, m.h. (nia: rahmat taufik, s.h. (nia: robinson., s.h., m.h. (nia: rudy hardy, s.h. (nia: dan firman saputra, s.h. (nia: para advokat yang tergabung dalam badan advokasi hukum bahu) dpp partai nas dem, beralamat jalan rp. soros nomor gondangdia lamota batam: memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait, dan badan pengawas pemilihan umum kota batam:chmad dengan perolehan suara sebesar (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara:19451melalui daring (online) dalam ketentuan tersebut diatasabdul rasyid has. mp.d masakan achmad, oleh pasangan muhamad rudi dan masakan achmad (selanjutnya disebut paslon yang melanggar prinsip uber dan judul sebagaimana ditegaskan dalam uud bahwa oleh karena pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun telah nyata nyata tidak sesuai dengan prinsip uber dan judul maka dengan ini pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada mahkamah konstitusi selaku pengawal konstitusi (the guardian the constitution) agar kiranya paslon dapat dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon. pelanggaran tersebut diantaranya: penyalahgunaan kewenangan, struktur dan birokrasi pemerintahan serta program pemerintah dan kegiatan yang menguntungkan paslon., bukti s ddengan anggaran dari pemko batam dan batam yang juga dimanfaatkan oleh paslonbukti dan melibatkan rt rw sebagai terdistribusi agar diketahui bahwa bantuan tersebut dari paslon selaku petahana dengan meminta penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada paslon dengan memvidiokannya bukti hal tersebut jelas membuktikan bahwa paslon (dua):nyalahgunaan kelompok pkh dan program keluarga harapan pkh) berupa sembako dari kementerian sosialrt. rw. kelurahan pelita kecamatan lubuk baja kota batam. dilokasi warung milik ibu terminal selaku ketua kelompok pkh pelita dan merangkap sebagai ketuapermohonadidapatkan bahan kampanye berupa kalender paslon gubernur sebagai pasangan yang berhubungan secara linear dengan paslon walikotaahwa atas kejadian tersebut tim kampanye paslon telah menyampaikan laporan bawaslu batam sesuai tanda bukti penyampaian laporan nomor, lp pg kota x11 tanggal desember dengan terlahir ibu terminal. bukti bahwa atas laporan tersebut bawaslu telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan, dimana status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsurmberian barang untuk memilih paslon tertentu. bukti bahwa secara terang terangan oleh panitia program keluarga harapan pkh) zainuddin karim kec. lubuk baja yang juga sekaligus timses paslon urut dengan cara mengajak warga masyarakat untuk memilih paslon walikota dan wakil walikota urut dan paslon gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau dalam bilik warung yang terdapat sembako yang diduga juga merupakan program bantuan milik kementrian sosial. bukti pergantian mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam: bahwa paslon, dengan daftar usulan yaitu nama jabatan: kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, keterangan jabat: pejabat yang diusulkan demi hasfinul nasution, (staf ahli bidang ekonomi, keuangan,dan pembangunan sekretariat daerah kota batam) rustam effendi, kadis perhubungan kota batam), haryanto, kadis kepemudaan dan olahraga kota batam),:audara haryanto, sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam. buktipada awal usulan paslon selaku petahana mengusulk, namun setelah disetujui mendagri ternyata yang dilaksanakan bukan mutasi jabatan yang diusulkan tetapi justru dilakukan rotasi jabatan antara drs. said haider dengan jabatan lama sebagai kadisdukcapil kota batam menjadi dispora kota batam, dan sebaliknya haryanto, jabatan lama sebagai dispora kota batam diangkat menjadi kadisdukcapil kota batam. bahwa berdasarkan romawi iii angka huruf dan huruf:tahun tentang asn. bahwa dengan dilakukannya rotasi jabatan said haider dengan menjadi dispora kota batam, dan sebaliknya haryanto, menjadi kadisdukcapil kota batam jelas merupakan pelanggaran terhadap surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal januari dan melanggar tahun karena sama sekali tidak dilakukan seleksi terbuka. bahwa rotasi jabatan yang dilakukan oleh paslon selaku petahana yang melanggar ketentuan diatas tahun dengan adanya rotasi jabatan ini telah menimbulkan dampak yang menguntungkan paslon sebagaimana terbukti dengan tindakan kebijakan kadisdukcapil sebagai berikutadanya kebijakan perekaman dan pencetakan ktp dengan melibatkan rt rw agar mengumpulkan fotokopi ktp dan bagi warga yang memiliki ktp diluar wilayah rt rw yang bersangkutan untuk dicetak kembali dengan alamat sesuai tempat tinggal saat ini. pencetakan dan perekaman tersebut dilakukan tidak secara prosedural yang lazim dan dalam waktu yang sangat cepat menjelang pemungutan suara dan mendistribusikannya dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi politik yang apabila aspirasi politik yang bersangkutan untuk memilih paslon walikota dan paslon gubernur maka ktp diserahkan sebelum pilkada sebaliknya jika ada warga aspirasinya bukan kepada paslon tersebut maka ktp diberikan setelah pemungutan suara. hal ini sebagaimana yang terjadi diberbagai wilayah kota batam seperti perumahan laguna rt. rw. kelurahan tanjung piatu kecamatan sungai beduk kota batam. bukti bahwa dengan adanya mutasi penggantian pejabat dilingkungan pemerintah kota batam diduga kuat bermuatan politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan pilkada yang bertentangan dengan pilkada untuk kepentingan paslon yang berdampak pada perolehan suara secara signifikan. adanyadan menjadi anggota kpps. bahwa rt, se kota batam yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan wilayah dan selama paslon menjabat telah secara rutin diberikan insentif per bulan sebesar rp. yang pencariannya berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan tersebut bukan berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan dan rw, sehingga insentif tersebut ditujukan kepada pribadi masing masing dan rw. hal ini pada tahun menjadi salah satu temuan bpk kepri yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan penganggaran dalam belanja pemberian insentif dan rw. (bukti bahwa paslon selaku petahana turut memanfaatkdilihat dari adanya rt rw yang memfasilitasi paslon untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan berbagai dan kota batam dilihat dari adanya undangan silaturahmi warga masyarakat setempat dengan paslon diantaranyasilaturahmi kampanye paslon ksb mentari, kelurahan param lestari sekupang tanggal oktober bukti silaturahmi paslon wagub (istri calon walikota paslonbahwa ketidaknetralan dan semakin termotivasi dengan adanya janjkepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebarkan kembali melalui medsos. bukti bahwa janji kampanye tersebut bertentangan dengan ketentuan karena paslon tersebut telah menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi rt rw secara massif provinsi kepulauan riau yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara paslon gubernur kepri dan paslon walikota batamselain aktif serta memfasilitasi kampanye paslon rt rw juga dilibatkan menjadi anggota penyelenggara pemilihan baik sebagai kpps kelompok penyelenggara pemungutan suara) maupun pps panitia pemungutan suara), diantaranya, adapun rt rw yang terlibat menjadi anggota kpps adalah sebagai berikut: mem (an sasa hwcommaanan conan draws| raw (ajo bmac jamur ora jews sawah| tawa dasar dame bawa may judo| samaran dewata mammemonehuwrane team jacaraws| some jummorase puwrsos umum rawas bukti adapun tenaga honorer terlibat menjadi anggota kpps adalah sebagai berikut: pal domani mama mama pangdam, brociawiaus jermanoraoana (pumutmona emunonon ancora kers manowwn jermwanoraoana (pumutmona emunonon reuters smvunutaommaman |petancraoana (pumutimone jeumunonon anccorarers bukti bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut atas, kami telah menyurati bawaslu untuk dilakukan pengawasan terhadap peran rt rw yang berafiliasi dan ber3 berdasarkan surat nomor. pt tha sinergi x (bukti yang kemudian ditanggapi oleh bawaslu dengan suratbahwa sangat disayangkan terjadi pembiaran dalam mengawasi pemilihan kpps maupun pps selaku penyelenggara pilkada yang notabene banyak melibatkan rt rw itu sendiri, bahkan tim sukses paslon pun terlibat dalamnya menjadi anggota kpps. hal tersebut cenderung disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh paslon selaku petahana untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang bersesuaian dengan bukti temuan yang kami dapatkan dimana anggota kpps tersebut merupakan sebagian timses dan rt rw yang mendukung paslon urut demi terlaksananya pilkada yang bersih tentu harus sesuai dengan asas yang selama ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam pilkada. dengan memanfaatkan perangkat rt rw yang terlibat langsung dalam politik praktis serta menempatkannya sebagai anggota ketua kpps maupun anggota pps merupakan ketidakadilan politik dan melukai demokrasi itu sendiri serta melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pemanfaatan aparatur sipil negara dalam mengkampanyekan paslon yang dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikanukti, buktiukti bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan bawaslu kota batam sesua, atas laporan tersebut bawaslu kota batam telah menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur unsur pelanggarannggunaan fasilitas negara daerah untuk kampanye, dan pelanggaran netralitas asn kepala dinas yang membuat keputusan dalam masa kampanye, bukti haryanto, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota batam dengan demikian, perbuatan tersebut atas dapat diskualifikasi sebagai pelanggaran dalam undang undang pilkada nomor tahun yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara untuk kepentingan memenangkan dan meraup suara sebanyak banyaknya paslon urut calon walikota dan wakil walikota batam yang diduga keras dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis dan masif dan terbukti perolehan suara yang didapatkan oleh paslon urut begitu besar. maka, konsekuensi logonya adalah pelanggaran pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan sanksi pembatalan sebagai calon olehberita acara rapat plenogubernur dan wakil gubernur)hmad dengan perolehan suara terbanyak yaitu sebesar (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara,) sebagaimana diamanatkan oleh pilkada dalam konteks negara hukum dan telah kpu kota. adapun rincian yang dilanggar dalam undang undang pilkada sebagai berikut: pilkadnempatan tim kampanye paslon urut yang menjadi penyelenggara pemilihan kpps) bahwa paslon: marvel amri sebagai ketua kpps, bukti yoni aurita sebagai anggota kpps tps kelurahan kiling, kecamatan batu aji: bukti irwan angota kpps ketua tps kelurahan tiban indah, kecamatan sekupang: bukti afrizal sebagai ketua bukt perubahan berita acara penghitungan suara tingkat tujuh) ppk tanpa mengikutsertakan saksi paslon bahwa rekapitulasi suara tingkat kecamatan sesuai jadwal tanggal desember s d tanggal desember untuk pelaksanaan rekapitulasi tingkat ppk seluruh kecamatan kota batam telah selesai pleno ppk sebagai berikut ppk kecamatan batam kota, minggu desember ppk kecamatan lubuk baja minggu, desember ppk kecamatan bengkong, minggu, desember ppk kecamatan batu ampar, minggu desember ppk kecamatan nongsa, senin, desember ppk kecamatan sei beduk, minggu desember ppk kecamatan bulang, sabtu desember ppk kecamatan galang, sabtu desember ppk kecamatan sagulung senin, desember ppk kecamatan batu aji, minggu desember ppk kecamatan sekupang, minggu desember ppk kecamatan belakang padang, sabtu desember bukti s d bahwa pemohon telah memberi mandat kepada saksi saksi pemohon pada kecamatan tersebut dan para saksi pemohon telah memperolehsetiap kecamatan: bahwa selanjutnya memohon melaksanakan rapat pleno pada tingkat kpu kota batam pada hari kamis tanggal desember yang dihadiri juga oleh saksi yang dimandatkan oleh pemohon, bahwa pada saat rapat pleno tingkat kpu kota batam, ternyata memohon telah membacayang sama sekali tidak diketahui dan tidak pernah dilakukan rapat pleno ppk untuk melakukan perbaikan dan pencernaan sehingga berita acara dan rekapitulasi perhitungan suara tersebut sama sekali tidak pernah diketahui oleh saksi pemohon, khususnya pada (tujuh) ppk kecamatan: bengkong, sagulung, sekupang, sei beduk, lubuk baja, batu aji dan batam kota, bukti s d bahwa atas kejadian tersebut saksi pemohon telah menyampaikan keberatan atas pembacaan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara tanggal desember tersebut, namun memohon sama sekali tidak menggubris dan tetap melanjutkan pembacaan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno tersebut. bahwa dengan demikitelah diputuskan oleh memohon berdasaradalah tidak sah karena bukan berdasarkan hasil rapat pleno ppk yang dihadiri oleh saksi pemohon dan diputuskan sepihak oleh memohon, khususnya pada (tujuh) ppk kecamatan bengkong, sagulung, sekupang, sei beduk, lubuk baja, batu aji dan batam kota bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kota batam, saksi pemohon juga menyaksikan adanya kerjasama antara saksi paslon gubernur sdr. agus setiawan mantan ketua kpu kota batam dengan ketua ppk batu aji sdr. irianto siregar. atas kejadian tersebut jelas menunjukkan adanya keberpihakan kpu dengan salah satu paslon sebagai kontestan dalam pilkada kota batam dan lebih jauh lagi hal ini membuktikan bahwa rapat pleno yang dilaksanakan oleh memohon telah melanggar prinsip uber dan judul yang harus dipedomani dalam penyelenggaraan pemilihan. bukti bahwa disamping kejadian tersebut saksi pemohon juga mendapatkan kejanggalan terkait dengan berkas rapat pleno yang ditempatkan pada kotak yang tidak sesuai tingkatan pemilihan khususnya berkas rapat pleno ppk kecamatan batu aji dan kecamatan sekupang, dimana berkas rapat pleno untuk pemilihan walikota batam masuk dalam kotak pemilihan gubernur dan sebaliknya berkas rapat pleno untuk pemilihan gubernur masuk dalam kotak pemilihan walikota batam. bahwa berdasarkhususnya uraian data pengunaan surat suara pada poin tentang jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan berjumlah sebanyak bahwa sesuai ketentuan yang berlaku jumlah total surat suara yang wajib disediakan oleh memohon adalah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dpt) ditambah ,5y5, dengan demikian surat suara total yang harus disediakan adalah: surat suara dengan demikian surat suara berdasarkan rapat pleno memohon tanggal desember terdapat perbedaan kelebihan dari yang seharusnya yaitu kelebihan surat suara bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun memohon telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian surat suara yaitumenyatakaketidaknetralan pengawas pemilu pelaporan tim pemohon atas pelanggaran pelanggaran yang terkait dengan paslon calon walikota dan wakil walikota batam bawaslu batam ditolak, bahkan dialihkan menjadi bukan perkara pelanggaran pemilu tanpa disertai alasan alasan yang jelas. adapun laporan yang telah terkonfirmasi bawaslu sebagai berikut, penolakan laporan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh kepala dinas bina marga dan sumber daya air dan paslon urut penolakan laporan terkait kepala dinas lingkungan hidup: penolakan laporan terkait pembagian sembako yang dilakukan oleh ketua kelompok pkh bahwa atas kecurangan kecurangan yang terstruktur, nomor pl. kpt kpu kotatas nama dr. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid hasnerbitkan keputusan penetapan pasangan calon nomor urut atas nama dr. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid has, pd. sebagai walikota dan wakil walikota batam terpilihfotokopi pengumuman penyaluran bantuan sosial tunai sebesar rp. kk, untuk tanggal mei mei untuk penerima kota batam sebanyakni junli julgambar, foto, wajah paslon dikota kardus bantuan yang menggunakan anggaran baik pemerintah kota batam maupun anggaran batam: bukti video video warga batam yang mengucapkan terima kepada walikota batam yang memberikan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak covid bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan nomor: lp pg kota x11 tanggal desember dengan terlahir ibu terminal: bukti fotokopi pemberitahuan tentang status laporan, dimana status laporan tidak ditindaklanjuti oleh bawaslu batam dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur unsur pemilihan: bukti video sdr. zainuddin karim selaku pendamping program keluarga harapan pkh) kec. lubuk baja, kader partai nasdem yang juga sekaligus timses paslon yang mengajak memilih paslon walikota dan paslon gubernur. bukti fotokopi (satu) bundel berkas terkait rotasi kadisdukcapil kota batam said haider menjadi dispora kota batam, dan sebaliknya haryanto, semula dispora kota batam menjadi kadisdukcapil kota batam bukti fotokopfotokopi poto ktp warga masyarakat pindah domisili yang prosesnya dilakukan melalui dan perumahan laguna rt. rw. kelurahan tanjung piatu kecamatan sungai beduk kota batam bukti fotokopi berita media online radar kepri sabtu juli dengan judul bpk temukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa pada kecamatan sebesar rp. milyar batam bukti fotokopi undanganfotokopi undangan silaturahmi kampanye paslon ksb mentari, kelurahan param lestari sekupang tanggal oktober bukti fotokopi undangan silaturahmi paslon wagubp 18a fotokopi poto ketua rt. rw. kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji bernama agung menjadi timses paslon gubernur aman) dan paslon walikota ramah) bukti p 18b fotokopi poto ketua kelurahan bulang, kecamatan batu aji bernama asep ayah, menjadi timses paslon gubernur aman) dan paslon walikota ramah) bukti p 18c fotokopi poto ketua rw. kelurahan bengkong sadar, kecamatan bengkong yang bernama riyanto menjadi timses paslon gubernur aman) dan paslon walikota ramah) bukti p 18d fotokopi poto ketua rw. kelurahan bukit tempayan, kecamatan batu aji yang bernama dharma wijaya menjadi timses paslon gubernur aman) dan paslon walikota ramah) bukti p 18e fotokopi poto ketua rw. kelurahan bulang kecamatan batu aji yang bernama teguh suparno menjadi timses paslon gubernur aman) dan paslon walikota ramah) bukti fotokoprw kepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebarkan kembali melalui medsos bukti fotokopi daftar rt rw diberbagai kelurahan dan kecamatan yang terlibat aktif menjadi anggota kpps bukti p 20a fotokopi poto ketua rt. rw kelurahan tiban indah sekaligus timses paslon bernama muslim dan menjadi anggota kpps bukti p 20b fotokopi poto ketua rt. rw. kelurahan tiban indah sekaligus timses paslon bernama kumari dan menjadi anggota kpps bukti p 20c fotokopi poto ketua lpm kelurahan tiban indah bernama sudarto dan menjadi anggota kpps bukti p 20d fotokopi poto ketua rt. rw. kelurahan tiban indah bernama hakim. bukti fotokopi daftar tenaga honorer kelurahan dan honorer guru yang terlibat aktif menjadi anggota kpps bukti fotokopi surat nomor. pt tha sinergi x dari tim kampanye yang linear dengan pemohon yang meminta bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap peran rt rw yang berafiliasi dan berp. bukti fotokopi surat bawaslufotokopi laporan tim hukum paslon sesuai formulir model tanggal november yang melaporkan dinas lingkungan hidup kota batam karena terlibat mengkampanyekan paslon bukti fotokopi pemberitahuan status yang diterbitkan oleh ketua bawaslu kota batam dimana kepala dinas lingkungan hidup sdr. herman rosie telah dikenai sanksi pelanggaran netralitas asn. bukti fotokopi foto alat berat dinas bina marga dan sumber daya air yang digunakanselasa tanggal november sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon bukti fotokop.sutrisno yang merupakan kader nasdem dan timses paslon bukti fotokopi poto dan daftar anggota kpps tps kelurahan kiling, kecamatan batu aji atas nama yoni africa yang merupakan timses paslonirwan merupakan timses paslon bukti fotokopi poto poto dan daftar anggota kpps tps kelurahan sadar, kecamatan bengkong atas nama afrizal yang merupakan timses paslon bukti p 31la poto ketua kpps tps kelurahan bali permai, kecamatan lubuk baja yang merupakan timses pasloam kotlubuk bajngkong tanggal desember,mparnongsi bedukugaagulujikuplakang padengkoagulukupai beduklubuk bajaatam kota bukti video saksi paslon gubernur sdr. agus setiawan mantan ketua kpu kota batam menyerahkan kepada ketua ppk batu aji sdr. irianto siregarterkait berkas hasil pleno ppk kecamatan batu aji yang dimasukkan kedalam kotak yang tidak sesuai tingkatan pemilihaterkait keberatan atas perubahan perubahan berita acara tanpa melibatkan saksi paslo.jefri maju tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa dalam petit angka menyatakan: membatalkan keputusan . petit ini dimaknai sebagai permintaan kepada mahkamah konstitusi agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama muhammad rudi dan masakan achmad. bahwa memohon sangat keberatan dengan petit permohonan guo, karena berdasarkan peraturan perundang undangan, khususnya mengenai kewenangan mk, tidak ada satupun yang memberikan kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon peserta pemilihan. bahwa berdasarkan undang undang tahun kewenangan mendiskualifikasi pasangan calon peserta pemilihan merupakan kewenangan memohon, dimana tindakan diskualifikasi oleh memohon harus didasarkan pada rekomendasi dari bawaslu kota batam. bahwa untuk itu, berdasarkan uraian diatas, mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara guo, khususnya sepanjang mengenai permohonan mendiskualifikasi paslon sebagaimana petit permohonan angkatamkecamatan tahun bukti diketahui jumlah penduduk kota batambahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota batam tertanggal desember nomor: pl. kpt kpu kot il tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun diketahui jumlah total suara sah pada pilkada kota batam adalah suara bukti jadi jumlah selisih suara bagi pemohon untuk bisa mengajukan permohonan adalah suara (seribu delapan ratus tiga puluh koma enam ratus tujuh puluh lima suara)adalah suara (seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan suara). atau apabila dihitung prosentase, maka prosentase selisih suaranya adalah (empat puluh enam koma dua belas persen)tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa memperhatikan ketentuan juncto pmk permohonan pemohon harusdan diumumkan oleh memohon pada hari kamis, tanggal desember pukul wib (vide bukti pada saat itu pula diserahkan salinan keputusan penghitungan suara tingkat kota, beserta salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota telah diserahkan kepada seluruh pasangan calon dan bawaslu kota batam bukti bahwa dengan demikian, tenggang waktu (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari kamis, tanggal desember pukul wib sampai dengan hari senin, tanggal desember pukul wib. bahwa permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada hari rabu, tanggal desember pukul wib. fakta ini didasarkan pada dokumen akta pengajuan permohonan pemohon ap3) nomor: pan.mk ap3 yang diterbitkan oleh kepaniteratentang permohonan pemohon kaburitidak jelas obscura libel) permohonan pemohon kabur obscura libel) karena pemohon mencampur adukan antara pemilihan walikota wakil walikota batam dengan pemilihan gubernur wakil gubernur kepulauan riau bahwa berdasarkan polita permohonan polita huruf (b) angka hal dan polita angka point halaman serta polita angka halaman pada permohonan pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh paslon wakil gubernur kepulauan riau). bahwa terhadap dalil perkara guo, memohon keberatan karena pemohon padahal keduanya berbeda sangat jauh, antara lain: berbeda pesertanya, berbeda partai pendukungnya, berbeda penyelenggara, berbeda siapa pihak yang berwenang memberikan sanksi apabila ada pelanggaran tersebut. bahwa tindakan pemohon yang mencampur adukan dalil permohonan antara pilkada kota batam dan pilkada provinsi kepulauan riau sebagaimana permohonan pemohon, menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscura libel)tidak menguraikan unsur unsur tsm dalam permohonan pemohon. bahwa dalam polita huruf halaman permohonan, pemohon mendalilkan banyak pelanggaran dan penyimpangan secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) seluruh kota batam. bahwa namun pemohon tidak menjelaskan unsur unsur terstruktur, sistematis, masif tsm) sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon, baik menurut yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi atau menurut ahli hukum. bahwa dengan tidak dijalankannya unsur terstruktur, sistematis dan masif tsm) dalam permohonan pemohon, menyebabkan permohonan guo menjadi kabur obscura libel). permohonan tidak secara jelas dan rinci menjabarkan perbuatan mana yang memenuhi unsur tsmmemohon ditetapkan menjadi pemenang pilkada kota batam, namun pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang sah menurut pemohon bahwa berdasarkan petit permohonan angka dan angka pemohon memohonkan agar ditetapkan sebagai pemenang pilkada kota batam tahun bahwa namun dalam permohonannya, baik polita maupun petit, pemohon tidak pernah menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut versi pemohon. bahwa adalah tidak logis apabila memohon ditetapkan sebagai pemenang pilkada namun tidak diketahui berapa perolehan suaranya. demikian pula pemohon juga tidak memohon berapa jumlah suara yang benar menurut versi memohon dalam petitumnya. bahwa menurut memohon, perolehan suara pasangan calon paslon) adalah faktor penentu untuk ditetapkan sebagai pemenang pilkada. sehingga apabila tidak diketahui, atau tidak memohonkan ditetapkan mahkamah konstitusi, mengenai berapa jumlah perolehan suara bagi pemohon dalam perkara guo, menyebabkan sangat sulit mencari dasar untuk menetapkan pemohon menjadi pemenang pilkada kota batam. bahwa oleh karena itu, hal ini menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscure libel) apa dasar mahkamah untuk mengabulkan permohonan sebagai pemenang? sedangkan perolehan suara yang benar saja tidak diketahui?i bahwa pertama tama perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota batamb. bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kota batam nomor: pl. kpt kpu kot il tanggal desember (vide bukti diketahui hasil perolehan suara masing masing pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun adalah sebagai berikut: wararasrgan cai peran suara drs. abdul rasyid has, masakan achmad: bantahan tentang paslon nomor yang memanfaatkan program bantuan sosial tunai pemerintah pusat masa pandemi covid bahwa dalil pemohon yang menyatakan paslon nomor memanfaatkan program sosial tunai pemerintah pusat masa pandemi covid adalah dalil yang keliru. untuk itu, memohon secara tegas membantah dalil pemohon tersebut. bahwa program bantuan sosial tunai sebesar rp. dari pemerintah masa pandemi covid merupakan program yang langsung dari pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak adanya pandemi covid tidak ada sangkut pautnya dengan memohon dan pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun bahwa memohon tidak menerima rekomendasi apapun dari bawaslu kota batam, mengenai dugaan penyalahgunaan program sosial tunai pemerintah pusat masa pandemi covid untuk kepentingan salah satu pasangan calon nomor sebagaimana dalil pemohon. bahwa namun demikian perlu kami klarifikasi bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pada tanggal mei bulan juni dan juli pada tanggal tanggal tersebut, belum ada pasangan calon yang ditetapkan memohon sebagai pasangan calon pemilihan walikota dan wakil walikota batam. faktanya memohon baru menetapkan pasangan calon tanggal september berdasarkan surat keputusan nomor: pl. kpt kpu kot tanggal september bukti yang dilanjutkan dengan penetapan nomor urut pasangan calon pada tanggal september berdasarkan surat keputusan nomor: pl. kpt kpu kot bukti bantahan tentang penyalahgunaan program bantuan pkh bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan bantuan pkh yang dilakukan oleh ibu terminal dan zainuddin karimpenyalahgunaan program bantuan pkh sebagaimana dalil pemohon. bahwa dari dalil pemohon sendiri (angka sampai angka halaman diketahui bahwa pemohon telah menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu kota batam dengan tanda bukti lapor nomor: lp pg kota x11 yang putusannya menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana ketentuan undang undang. sehingga dalil mengenai dugaan pelanggaran pkh ini harus dikesampingkan menurut hukum. bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dugaan penyalahgunaan program pkh oleh ibu terminal, yang menurut pemohon diduga berkampanye untuk pasangan calon gubernur nomor maka perlu kami klarifikasi bahwa pemilihan gubernur kepulauan riau dan pemilihanmemohon juga turun lapangan untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan program pkh sebagaimana dalil pemohon. hasilnya, ibu terminal menyatakan bahwa yang bersangkutan bukanlah tim kampanye pasangan calon manapun dalam pemilihan walikota wakil walikota batam. pernyataan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani atas materai bukti bahwa selain itu, pemohon juga mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan program pkh kecamatan lubuk baja yang dilakukan oleh zainuddin karim. bahwa terhadap pemohon guo, memohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi sebagai berikut: bahwa memohon telah melakukan penelusuran pengurus pkh kecamatan lubuk baja atas nama zainuddin karim. dimana berdasarkan penelusuran tersebut, diperoleh informasi bahwa zainuddin karim mengaku bukan panitia pkh kecamatan lubuk baja. yang bersangkutan juga menyatakan bukan tim kampanye pasangan calon manapun pada pemilihan walikota wakil walikota batam tahun bahwa pengakuan zainuddin karim tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis ditandatangani atas materai bukti bahwa dengan demikian dalil pemohon yang mendalilkan adanya pemanfaatan program pkh untuk kepentingan pasangan calon tertentu adalah tidak berdasar menurut hukumbantahan tentang rotasi mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam yang dilakukan (enam) bulan sebelum penetapan paslon. bahwa dalil pemohon yang mempermasalahkan adanya mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam yang dilakukan (bulan) sebelum penetapan pasangan calonrotasi mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam sebagaimana dalil pemohon. bahwa pemohon berpendapat ada lembaga lain yang lebih berwenang dan mengetahui tentang proses rotasi mutasi pejabat asn sebagaimana dalil pemohon. bahwa namun perlu kami sampaikan bahwa rangkaian tahapan pilkada kota batam pernah berhenti karena adanya pandemi covid penghentian ini didasarkan pada surat keputusan kpu pl. kpt kpu !dengan adanya surat keputusan tersebut maka tahapan pemilihan kepala daerah seluruh indonesia ditunda pelaksanaannya untuk waktu yang belum ditentukan. hal ini menyebabkan (pada saat itu) tidak ada kepastian kapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan dipaksakan, yaitu kapan tahapan pemilihan akan dimulai? hal tersebut menyebabkan sulitnya menerapkan karena kondisi pada waktu itu sedang dalam masa pandemi covid dan tahapan pemilihan dihentikan untuk waktu yang belum ditentukan. bahwa seandainya pun benar dalil pemohon, good non, ketentuan secara tegasberdasarkan dalil pemohon sendiri (polita angka halaman pemohon menjelaskan bahwa mutasi yang dilakukan terhadap kadisdukcapil kota batam telah mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri berdasarkan surat keputusan nomor: tahun bahwa dengan demikian, menurut memohon rotasi mutasi yang dilakukan adalah sesuai dengan hukum, khususnya dalam ketentuan tersebut mutasi pejabat yang dilarang adalah mutasi yang tidak mendapat persetujuan dari menteri. sedangkan dalam perkara guo, oleh karena sudah mendapat persetujuan dari menteri dalam negeri maka menurut memohon hal ini bukanlah mutasi yang dilarang sebagaimana dalil pemohon. bantahan tentang dugaan perintah dari disdukcapil dan lurah se kota batam agar melakukan perekaman ktp bahwa pemohon mendalilkan adanya dugaan perintah dari disdukcapil dan lurah se kota batam agar melakukan perekaman ktp dan mengumpulkan foto copy ktp dari luar daerah agar dicetak kembali sesuai domisili saat ini. bahwa terhadap dalil pemohon guo, memohon membantah dan memberikan klarifikasi sebagai berikut bawah ini. bahwa memohon tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan rekomendasi apapun dari bawaslu kota batam mengenai dugaan perintah disdukcapil kota batam untuk melakukan perekaman ktp sebagaimana dalil pemohon. bahwa ada lembaga lain yang lebih berwenang untuk memberikan jawaban dan klarifikasi mengenai adanya dugaan perintah disdukcapil kota batam sebagaimana dalil pemohon. bantahan tentang keterlibatan dan ketidaknetralan rt rw dan tenaga honorer yang mengkampanyekan paslon dan menjadi anggota kpps bahwa dalil pemohon keterlibatan dan ketidaknetralan rt rw dan tenaga honorer yang mengkampanyekan paslon nomor dan menjadi kppsetidaknetralan rt rw dan tenaga honorer sebagaimana dalil pemohon. bahwa pemohon mempermasalahkan adanya ketidaknetralan rt rw karena menerima honor sebesar rp. setiap bulan dari paslon nomor padahal fakta yang benar, program pemberian honor insentif kepada rt rw merupakan program dari pemerintah kota batam, bukan program paslon nomor kebijakan ini dituangkan dalam peraturan daerah nomor tahun bukti yang anggarannya ditetapkan dprd kota batam setiap tahun anggaran. terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini, ditindaklanjuti dengan peraturan walikota nomor tahun bukti insentif pengurus diatur dalam dan peraturan walikota nomor tahun sedangkan mengenai insentif pengurus atur dalam dan peraturan walikota nomor tahun ini. bahwa dari fakta ini, menunjukkan tidak ada tendensi apapun dalam pemberian honor rp. (lima ratus ribu rupiah) kepada rt rw seluruh kota batam. oleh karenanya menurut memohon hal ini tidak tepat dikaitkan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun bantahan tentang ketidaknetralan rt rw yang memfasilitasi paslon nomor untuk berkampanye bahwa dalil pemohon yang mendalilkan ketidaknetralan rt rw yang memfasilitasi paslon nomor untuk berkampanye love seafood batam centre (tanggal november dan ksb mentari kelurahan param lestari sekupang (tanggal oktober merupakansebagaimana dalil pemohon tersebut atas. bahwa memohon berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil pemohon, good non, yang berwenang untuk memproses dan memeriksa dugaan pelanggaran tersebut adalah bawaslu kota batam. bahwa khusus mengenai dalil silaturahmi yang dilakukan calon wagub nomor perumahan taman raya tahap dan barcelona residence tanggal september adalah dalil yang keliru karenantahan tentang janji pemberian (satu) unit sepeda motor tiap rt rw se kepulauan riau bahwa dalil pemohon mengenai adanya janji oleh paslon nomor pemilihan gubernur kepulauan riau, adalah dalil yang keliru karena mencampur adukan pilkada kota batam dengan pilkadafaktanya, memohon tidak pernah mengetahui adanya laporan bawaslu kota batam terhadap peristiwa sebagaimana dalil pemohon tersebut. demikian pula, memohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari bawaslu apapun tentang mengenai peristiwa sebagaimana dalil pemohonrt rw dan tenaga honorer yang dilibatkan menjadi kpps dan pps dalam pemilihan walikota wakil walikota batam tahun bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa selain memfasilitasi paslon nomor rt rw juga dilibatkan menjadi kpps dan pps pada pemilihan walikota wakil walikota batam tahun adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarpps dan pps dari jalur rt rw maupun dari jalur tenaga honorer yang duga tidak netral sebagaimana dalil pemohon atas. bahwa memohon telah melakukan klarifikasi terhadap orang yang oleh pemohon diduga merupakan rt rw dan sekaligus kpps yang mendukung paslon tertentu. adapun hasil klarifikasi memohon, diketahui bahwa diantara orang yang disebut pemohon, ada yang merupakan anggota kpps dan ada pula yang bukan anggota kpps. adapun nama anggota yang merupakan anggota kpps adalah: surai bao, supriyadi, joni hid, indo tarian pantai. armani, risson, arif, surya, juarai, zakaria, mohd. amin, amd: ardian junaidi, asmara dan sudirman. sedangkan yang bukan anggota kpps adalah: santo butar butar, hasen, domani bahwa terhadap nama nama anggota kpps yang disebut oleh pemohon, mereka telah membuat surat pernyataan tertulis yang intinya menyatakan bahwa kpps tersebut tidak pernah terlibat dalam tim kampanye pasangan calon manapun bukti bahwa demikian pula, pemohon juga mendalilkan adanya tenaga honorer yang menjadi kpps yang mendukung salah satu pasangan calon. memohon telah melakukan penelusuran data, yang pada pokoknya diketahui bahwa orang anggota kpps yang disebutkan oleh pemohon pada halaman adalah benar anggota kpps yang diangkat oleh memohon. namun memohon membantah apabila dinyatakan mereka berpihak pada pasangan calon tertentu. karena sebelum ditetapkan sebagai kpps, mereka telah menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calobahwa perlu kami sampaikan, untuk dapat menjadi kpps diperlukan proses yang panjang dan ketat. harus memenuhi syarat syarat khusus, yaitu salah satunya tidak pernah berpolitik praktis, bukan tim kampanye pasangan calon tertentu dan harus mau menandatangani pakta integritas. hal ini menjadikan kpps sebagai petugas ad hoc yang yang independen dan tidak mudah terpengaruh oleh pasangan calon tertentu. adapun rincian rekrutmen anggota kpps kota batam adalah sebagai berikut: rekrutmen kpps kota batam didasarkan pada prosedur aturan yang berlaku serta dalam setiap tahapan proses perekrutan telah dilakukan koordinasi dengan bawaslu kota batam dan diawasi oleh bawaslu kota batam beserta jajarannya baik panwascam ataupun pengawas kelurahan desa pkd). bahwa proses rekrutmen badan adoc (baik kpps, pps dan ppk) dilakukanadapun tahapan perekrutan kpps kota batam adalah: pengumuman tentang seleksi calon anggota kpps pada pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun tertanggal oktober bukti pengumuman pendaftaran, bupati dan walikota pada tanggal oktober bukti proses rekrutmen dilakukan dengan melibatkan lembaga akademik yang berkompeten kota batam. hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman antaran kpu kota batam dengan universitas ibnu sina kota batam bukti dan universitas riau kota batam unika) buktinama nama calon anggota kpps dicek melalui aplikasi sipil sistem informasi partai politik), yang hasilnya 'no find atau tidak ditemukan', yang artinya tidak ada terlibat partai politik,kota batam,kota batam memberikan rekomendasi dan wajib ditindaklanjuti oleh kpu kota batam: bahwa setelah proses perekrutan kpps dinyatakan selesai, maka selama kpps menjalan tugas ada hal hal yang tidak sesuai pkpu tahun yaitu adanya dugaan pelanggaran etik, pelanggaran perilaku, pelanggaran terhadap pakta integritasdan atau sikap profesionalitas sebagai penyelenggara, maka secara internal kpu kota batam mempunyai mekanisme penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan, yaitu disebut pengawasan internal yang diatur oleh pkpu nomor tahun yaitu jika kpu kabupaten kota terdapat temuan atau laporan terhadap perilaku dan atau sikap jajaran badan hoc maka dilakukan tindakan pengawasan internal, bahwa selain itu, jika oleh internal kpu sendiri tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, perilaku dan atau pelanggaran pakta integritas, maka pihak eksternal yaitu bawaslu kota batam dapat melakukan pengawasan dalam bentuk temuan dan atau laporan dari masyarakat jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh badan hoc jajaran kpu (kpps, pps maupun ppk), maka selanjutnya bawaslu kota batam membuat rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi dan kpu wajib untuk menindaklanjuti sesuai pkpu nomor tahun yang telah diubah menjadi pkpu nomor tahun bahwa memohon selalu menjaga netralitas selaku penyelenggara pemilu serta melakukan penegakan netralitas terhadap lembaga ad hoc yang bertindak tidak netral atau melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. salah satunya adalah ketua pps muka kuning kecamatan set beduk atas nama muhammad kahfi bukti hal ini menunjukkan bahwa memohon selalu memegang teguh netralitas institusi serta tegas melakukan penindakan terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga ad hoc bahwa kpu kota batam. bantahan tentang dugaan pemanfaatan aparatur sipil negara yang mengkampanyekan paslon nomor bahwa pemohon mendalilkan dugaan pemanfaatan aparatur sipil negara, antara lain dinas lingkungan hidup dan dinas bina marga dan sumber daya air kota batam. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah secara tegas. karena faktanya memohon tidak mendapat rekomendasi apapun dari bawaslu kota batam mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dalil pemohon. justru dari dalil pemohon sendiri (polita angka halaman diketahui bahwa pemohon sudah membuat laporan bawaslu kota batam, namun bawaslu kota batam menyatakan bahwa laporan memohon tidak dapat ditindaklanjuti. bahwa oleh karena dalil pemohon berkenaan dengan aparatus sipil negara asn), yaitu kalau ada pelanggaran oleh asn maka ada pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan. untuk itu, memohon berpendapat bahwa memohon tidak berwenang menjawab atau menanggapi dalil pemohon guo. bantahan tentang tim kampanye paslon nomor yang menjadi kpps bahwa terhadap dalil pemohon angka halaman yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tim kampanye paslon nomor menjadi anggota kpps. adapun orang orang yang disebutkan pemohon sebagai kpps adalah: marvel amri, sebagai ketua kpps, yoni aurita, kpps tps kelurahan kiling, kecamatan batu aji, iwan, kpps tps kelurahan tiban indah, kecamatan sekupang, afrizal sebagai ketua kpps bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan memberikan klarifikasi sebagai berikut: bahwa kpu kota batam telah melakukan penelusuran terhadap nama nama yang disebut oleh pemohon yang hasilnya: nama marvel amri dan afrizal adalah satu orang yang sama, nama marvel amri adalah nama akun facebook milik afrizal bahwa yang bersangkutan marvel amri afrizal) telah membuat pernyataan bahwa dirinya bukanlah anggota tim sukses paslon bukti demikian juga nama yoni aurita dan irwan juga telah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa yoni aurita dan irwan bukanlah anggota tim sukses pasangan calon tertentu bukti dan bukti bahwa bantahan memohon ini dikuatkan dengan prosedur dan dokumen dokumen perekrutan yang salah satu syaratnya mensyaratkan bukanlah sebagai anggota pasangan calon dalam pilkada kota batam: bahwa memohon telah melakukan pengecekan terhadap form bc sampai dengan bc bukti yang berdasarkan dokumen tersebut nama nama yang disebutkan pemohon bukanlah anggota kampanye pasangan calon manapun.bantahan tentang perubahan berita acara perhitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi tingkat kota batam bahwa terhadap dalil permohonan pemohon angka halaman yang pada pokoknya mendalilkan bahwa memohon melakukan perubahan berita acara penghitungan suara ditingkat kecamatan pada saaat rekapitulasi tingkat kabupaten, tanpa mengikutsertakan saksi pemohon, berkaitan dengan perolehan suara di: kecamatan bengkong: kecamatan sagulung: kecamatan sekupang, kecamatan sei beduk: kecamatan lubuk baja, kecamatan batu aji, kecamatan batam kota, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah secara tegas memberikan klarifikasi sebagai berikut: bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan dalam pkpu tahun rekapitulasi suara tingkat kecamatan dijadwalkan tanggal desember sampai dengan desember bahwa berdasarkan pkpu tahun huruf saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis kepada ppk bukti bahwa berdasarkan huruf (h) pkpu tahun memohon wajib melakukan perbaikan perbaikan terhadap kesalahan kesalahan pada formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. adapun bunyi huruf (h) pkpu tahun adalahbahwa dalam hal ini, formulir hasil kecamatan dari ppk terdapat perbedaan hasil administrasi yakni jumlah daftar pemilih tetap yang tidak sesuai dengan kpu batam, maka data administrasi harus diperbaiki dan perbaikan tersebut dilakukan oleh memohon sesuai dengan aturan pkpu dan persetujuan dari bawaslu kota batam serta para saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon (vide bukti bahwa perubahan data administrasi ini telah dilakukan sesuai dengan dan pkpu tahun bahwa perlu kami tekankan perbaikan ini hanya merupakan perbaikan administrasi yang tidak mempengaruhi atau tidak mengubah data hasil perolehan suara masing masing pasangan calon. bahwa perbaikan tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dibuktikan dengan daftar hadir, bantahan tentang dugaan kerja sama antara saksi paslon nomor urut gubernur wakil gubernur dengan ppk batu aji bahwa memohon mendalilkan adanya kerjasama antara saksi pasangan calon nomor urut gubernur wakil gubernur dengan ketua ppk batu aji. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut atas, memohon secara tegas membantah dalil pemohon karena, pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau dengan pemilihan walikota dan wakildokumen pemilihan yang tertukar pada saat masukkan kotak suara bahwa pemohon mendalilkan adanya ketidaksesuaian berkas rapat pleno ppk kecamatan batu aji dan kecamatan sekupang, dimana berkas pemilihan walikota wakil walikota batam masuk dalam kotak pemilihan gubernur wakil gubernur dan sebaliknya, bahwa terhadap dalil memohon tersebut, memohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi bahwa fakta yang sebenarnya adanya dokumen yang tertukar pada saat dimasukkan kotak suara (dokumen pemilihan walikota wakil walikota batam dimasukkan kedalam kotak pemilihan gubernur wakil gubernur dan sebaliknya) adalah merupakan murni kesalahan yang tidak disengaja (human eror). bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ditingkat kota batam, faktanya angka angka perolehan suara maupun data lainnya tidak ada yang berubah, tidak mempengaruhi perolehan hasil pasangan manapun, bahwa saat itu kesalahan tersebut telah diselesaikan secara baik pada saat rapat pleno terbuka tingkat kpu kota batam. bantahan tentang adanya kelebihan surat suara sebesar surat surat bahwa pemohon mendalilkan adanya kelebihan surat suara sebesar surat suara dari ketentuan yang seharusnya. bahwa terhadap dalil tersebut, memohon membantah secara tegas dan memberikan klarifikasi sebagai berikut: bahwa pemohon salah menghitung tentang cara menentukan cadangan suara suara, karena pemohon secara langsung menghitung dari jumlah dpt kemudian dari angka tersebut langsung ditambahkan persen suara). jadi penghitungan pemohon ini bersifat global. cara penghitungan secara global seperti ini keliru. bahwa adapun penentuan jumlah surat suara cadangan ditentukan berdasarkan jumlah dpt dari tiap tiap tps. dari jumlah dpt tps tersebut barulah ditambah dengan cadangan surat suara sebesar hal ini didasarkan pada ketentuan huruf (a) pkpu nomor tahun yang berbunyibahwa oleh karena seharusnya penghitungan jumlah surat suara cadangan dihitung berdasarkan masing masing jumlah dpt tps, bukan secara global (total) dari seluruh dpt tingkat kota batam. hal ini menyebabkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh pemohon dalam permohonannya. bantahan tentang ketidaknetralan pengawas pemilu bahwa dalil pemohon angka halaman yang pada pokoknya mendalilkan adanya ketidaknetralan pengawas pemilu, maka memohon menjawab dan mengklarifikasi sebagai berikut dibawah ini. bahwa memohon berpendapat tidak berwenang untuk menjawab dan mengklarifikasi dalil pemohon tersebut, karena ada lembaga lain yang lebih berwenang untuk mengklarifikasi dan menjawabnyaix tentang penetapan rekapitulasi hasil pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun bertanggal desember pukul wib menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota batam tahun yang benar adalah sebagi berikut: nama pasangan calon perolehan suara dr. lupita dijarah two dan suara drs. abdul rasyid has, h.m. rudi dan suara masakan achmad: pmd dukcapil tertanggal januari dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil provinsi kepulauan riau tentang data agregat kependudukan per kecamatan semester tahun beserta laporannya bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota batam nomor: pl. kpt kpu kot xi1 tanggal desemberukti fotokopi tanda terima penyampaian salinan keputusan penghitungan suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun beserta salinan surat keputusan hasil rekapitulasi penghitungan, dan salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau,entang tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun tanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan atas nama terminal beserta kronologi penemuan kalender paslon gubernur dan wakil gubernur kepri warung ibu terminal bukti fotokopi surat pernyataan atas nama zainuddin bukti fotokopi surat keputusan kpuitetapkan tanggal desember bukti fotokopi peraturan walikota batam nomor tahun tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan kota batam, ditetapkan pada tanggal april bukti fotokopi kumpulan surat pernyataan dan pakta integritas kpps dari rt rw bukti fotokopi kumpulan surat pernyataan dan pakta integritas kpps dari tenaga honorer bukti fotokopi pengumuman nomor: pp. pu kpu kot tentangtanggal oktober bukti fotokopi pengumuman nomor: pp. pu kpu kotbukti fotokopi nota kesepahaman antara kpu kota batam dengan universitas ibnu sina: pp. nk kpu kot x1 nomor: uis.wr3 ks xi tanggal november bukti fotokopi nota kesepahaman antara kpu kota batam dengan universitas riau kepulauan pp. nk kpu kot x1 nomor mou unika xi tanggal november bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota batam nomor: pp. kpt kpu kot tentang pemberhentian anggota panitia pemungutan suara kelurahan muka kuning kecamatan sei beduk kota batam untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau, walikota dan wakil walikota batam tahun tanggal oktober beserta lampiran data pendukung. bukti fotokopi berita acara klarifikasi terhadap atas nama afrizal beserta laporannya bukti fotokopi surat pernyataan dan pakta integritas atas nama yoni aurita beserta laporannya bukti fotokopi berita acara klarifikasi terhadap atas nama irwan beserta laporannya bukti fotokopi kumpulan form kwk sampai dengan form kwk, yang meliputi:bukti fotokopi kumpulan dokumen pada rapat pleno tingkat kota tanggal sampai tanggal desember yaitu: notulensi rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan serentak tahun kota batam: surat mandat nomor: sm tkb btm xii tanggal desember dan tanggal desember dari pasangan calon dr. ir. lupita dinarsyah two dan drs. abdul rasyid has, pd.: surat mandat saksi kpu nomor: sm s tim pemenangan ramah xi1 tanggal desember dari pasangan calon muhammad rudi dan masakan achmad,kepulauan riau, walikota dan wakil walikota batam tahun bamatammohon dan pihak terkait dengan yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon padahal salah satu syarat permohonan hasil perselisihan suara adalah pemohon harus menguraikan dengan rinci antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan atau pihak terkaitpemohon point s d point pada (halaman pemohon hanya mempermasalahkan pihak terkait telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif tsm) seluruh kota batam. dalam hal penyelesaisif tsm), penyalahgunaan program, dan ketidaknetralan asn dalam pilkada kota batamkota dan wakil walikota batamii. kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait. bahwa pihak terkait adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota batam tahun nomor urut (dua), dalam pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota batamdan keputusan komisi pemilihan umum4j.: bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota batamtertanggal desember bukti pt dengan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut: nama perolehan pasangan calon suara dr. ir. lupita dinarsyah two dan drs. abdul rasyid has., muhammad rudi dan masakan achmad jumlmelalui daring (online), dan meminta kepada mahkamah konstitusi untuk: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: membatalkan keputusan komisi pemilihan umum kota batam nomor: pl. kpt kpu kot ix,sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon nomor urut (dua) atas nama muhammad rudi dan masakan achmad: membatal(satu) atas nama dr. ir. lupita dinarsyah two dan drs. abdul rasyid has.pu) kota batam untuk menerbitkan keputusan penetapan pasangan calon nomor urut atas nama dr. ir. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid has., pd. sebagai walikota dan wakil walikota batam terpilih tahunnetapkan pemohon sebagai pemenang pemilihan walikota dan wakil walikota batam: bahwa pihak terkait sebagai calon walikota dan wakil walikota batamwalikota dan wakil walikota batam nomor urut (duatata berbicara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. pmk tahun iii. tenggang waktu pengajuan permohonan. bahwa dalam fakta hukum penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun diumumkan oleh memohon pada tanggal desember pukul wib. dengan demikian tenggang waktu dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota batam mahkamah konstitusi adalah (tiga) hari kerja sejak pengumuman oleh memohon. bahwa batas waktu memasukan permohonan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum kota batam mahkamah konstitusi adalah tanggal desember pukul wib.: bahwa pada faktanya permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal desember pukul wib melalui daring (online) sebagaimana akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk ap3 yang kemudian kemudian register nomor php.kot xixyaitu: mes tahun mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan. terhitung sejak memohon wib mengumumkan hasil., lebih lanjut, yang selalu tegas dan konsisten memutuskannya dalam putusan dismissal, dapat dilihat dalam beberapa putusan putusannya antara lain: putusan nomor:amar putusan mengadili,putusan nomor: php.bup xvi kabupaten cirebon, jawa baratlakanawebahwa dalam permohonan pemohon pada bagian iii halaman huruf sampai dengan huruf sama sekali tidak menyebutkan kapan waktu pemohon mendaftarkan kepaniteraan mahkamah konstitusi melalui daring (online), dengan demikian pemohon dengan sengaja nyata nyamenyembunyikan atau menghindari diketahuinya lewat waktu hak pemohon dalam mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi yang merupakan syarat formil mengajukan permohonan,batas akhir jangka waktu pengajuan permohonan mahkamah konstitusi adalah pada hari senin, tanggal desember pukul wib, sehingga permohonan pemohon nyata nyata telah melewati batas waktu yang ditentukan.: bahwa pengajuan permohonan oleh pemohon lewatnya waktu atau jangka waktu yang dasawarsa yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan merupakan alasan hukum yang menjadi sebab gugurnya atau harusnya hak untuk mengajukan permohonan, karena tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon yang telah diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (kadaluarsa)iv. perbaikan permohonan melewati batas tenggang waktu bahwa pemohon juga menyampaikan perbaikan permohonan mahkamah konstitusi pada hari selasa tanggal desember adapun perbaikan yang diajukan oleh pemohon tersebut juga telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan bahwa sebagaimana dimaksud dalam pmk tahun menyatakan bahwasedangkan dalam menyatakan bahwa.: bahwa berdasarkan fakta hukum, menurut pihak terkait bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diajukan mahkamah konstitus, karena tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan perbaikan permohonan.: bahwa kadaluarsa sebagaimana dimaksud atas perbaikan permohonan pemohon yang diajukan, maka perbaikan permohonan pemohon harus dianggap tidak pernah ada atau batal karena hukum atau batal demi hukum (nietigheid van rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada tidak pernah mengajukan permohonan. bahwa dikarenakan permohonan pemohon melewati batas selisih perolehan suara dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota batam tahun bahwa dalam pengajuan permohonan pembatalan haruslah didasari dengan peraturan perundang undangan yang berlaku mahkamah konstitusi dan harus memiliki(terakhir diubah denganlam. ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan persentase) mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan data badan pusat statistik provinsi kepulauan riau, kota batam mempunyai jumlah penduduk sebanyak jiwa. sumber data berasal dari halaman website badan pusat statistik. dengan demikian, kota batam termasuk dalam kategori jumlah penduduk lebih dari (satu juta) jiwabatam. bahwabukti pt 2j, komisi pemilihan umum kpu) kota batam telah menetapkan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota kota batam tahun adalah sebagai berikut: pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (satu), atas nama dr. ir. lupita dijarah two dan drs. abdul rasyid has., dengan hasil perolehan suara sebanyak (sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (dua) atas nama muhammad rudi dan masakan achmad dengan hasil perolehan suara sebanyak (dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara: sehingga jumlah suara sah dalam pemilihan walikota dan wakil walikota batam tahun adalah sebanyak (tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh lima:, yang dibulatkan menjadi suara.walikota dan wakil walikota batam tahun mahkamah konstitusi.: bahwa dengan demikian, dari perhitungan tersebut atas selisih antara perolehan suara pihak terkait dengan pemohon lebih besar dari syarat selisihsetara denganvimendasarkan pada dalil perbaikan permohonan pemohon sebagaimana dinyatakan dalam polita permohonan pemohon bertanggal desemberpemohon adalah adanya tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tsm) dalam pilkada kota batam tahun yang hanya tuduhan yang tidak ada buktinya.: bahwa dengan tidak terdapat satukomisi pemilihan umum kota batam tahun dengan alasan pasangan calon nomor urut (dua) telah melakukan pelanggaran tsm, penyalahgunaan kewenanganvkota dan wakil walikota batampihak terkait yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan tidak menguraikan tentang kejadian kejadian atau peristiwa peristiwa teiteliibatamam tahun pada tanggal desemberbukti pt 2j, dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut: tabel mei smanganeaon sabah pasangan calon suara sah abdul rasyid has., pd. pemohon) achmad pihak terkait) bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pihak terkait telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, struktur dan birokrasi pemerintahan dengan menggunakan program dan kegiatan yang didalilkan oleh pemohon untuk menguntungkan pihak terkait adalah tidak tepat apabila dimasukan dalam permohonan mahkamah konstitusi karena tidak memiliki korelasi dengan kewenangan mahkamah konstitusi. dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif tsm) adalah kewenangan badan pengawas pemilihan umum untuk memeriksa dan memutus perkara pelaporan administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif tsm)alil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pada huruf angka angka halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terkait dalam kapasitasnya sebagai petahana telah memanfaatkan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai tahunyatakan pada dictum ke menyatak, dalam menetapkan kebijakan kegiatan daerah masing masing dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. bukti pt 5j.dictum ke angka menyatakan). bukti pt bahwa selanjutnya menteri dalam negeri menindaklanjuti dengan menerbitada dictum kesatu, menyatakaan social social safety net, sebagaimana tercantum dalam laman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari instruksi menteri ini. bukti pt 7jpung tengah, provinsi lampung tahun diajukan oleh: nama hj. ness kalinya, pekerjaan wiraswasta alamat kampung bumi aji, rt rw, kelurahan bumi aji, kecamatan anak tuha, kabupaten lampung tengah, provinsi lampung, nama imam suhani pekerjaan wiraswasta alamat dusun iv, ponpes nurul @diri, kelurahan lempung bandar, kecamatan way penguburan, kabupaten lampung tengahomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada andina marpaung, s.h., m.h. erick sihombing, s.h., muhammad yunus, s.h., alian setiap, s.h., juni lensa utama, s.h., supriyanto, s.h., me., reza fauzi, s.h., arif hiduplah, s.h., sopan sidharth, s.h., aid yahya m., s.h., imam ahmad saputra, s.h., dan akbar hakiki, s.h., advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim advokasi bersinar , beralamat jalan negara seputih jaya, gunung sugih, kabupaten lampung tengah,. pemohon: terhadap: komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah, berkedudukan jalan proklamator raya nomor bandar jaya barat, kecamatan tertinggi besar, kabupaten lampung tengah, berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal januari memberi kuasa kepada royal umar, s.h., m.h., ahmad sori tanah, s.h., ahmad kurniadi s.h., frenzy saputra, s.h., advokat pada kantor royal umar, s.h., m.h. rekan, beralamat jalan flamboyan nomorsa ahmad, sos. alamat lingkungan iv, kelurahan yukumjaya, kecamatan tertinggi besar kabupaten lampung tengah nama dr. ardhito wijaya alamat dusun ii, kampung karang endah, kecamatan tertinggi besar, kabupaten lampung tengah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampu tengah tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada ridho, s.h., m.h., fransiskus handarjadi, s.h., m.h., riyanto, s.h., m.h, dan formel, s.h., advokat pada kantor hukum mrp partners yang beralamat jalan mawar indah labuhan dalam, kota: mendengar keterangan pemohon:dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. risk kepada saksi anton suhartorisk yang diduga membagikan uang kepada sdr. anton suharta yang sampaikan dalam persidangan. kemudian saksi memohon juga menerangkan bahwa fakta lapangan hasil perolehan suara tps kelurahan seputih jaya menangkan oleh paslon sesuai dengan bukti surat yang ajukan oleh memohoanak tuha bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung bumi jayaudidayaariyanto dan materi yang pada intinya menerangkan bahwa saksi ariyanto telah beri uang oleh sdr. agus. bahwa berdasarkan keterangan saksi materi menerima uang dari saksi ariyanto yang katanya berasal dari sdr. agus. bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. agus kepada ariyanto maupun pemberian uang yang berikan oleh saksi ariyanto kepada saksi materi dan yang dilaporkan bukan orang yang memberikan uang kepada pemohon materiyaitudr. agus yang diduga membagikan uang kepada sdr. ariyanto dan seri. matertukik hendiyantosikatanampung sri katonuntuk membuktikan dalil laporan kampung sri katon kecamatan anak tuha kabupaten lampung tengah duga terjadinya money politic. bahwa dengan tidak adanya saksi yang hadirkan oleh pemohon,ihingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan. kecamatan tertinggi besar bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung tertinggi besartertinggi besarlisyanti dan marina yang semuanya tidak menerangkan peristiwa yang dialihkan oleh pemohon yaitu peristiwa money politic sebagaimana laporan pemohon bawaslu lampung tengah nomor pl pb kab x11 selanjutnya pemohon juga telah menghadirkan saksi atas nama hendrick tanjung tim advokasi bahwa saksi menerangkan telah mendampingi laporan bawaslu lampung tengah.jadikan pemohon terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secarabandar jaya baratandar jaya baratsatu) orang saksi atas nama robinson nainggolan tim advokasihadirkan pemohon terkait dengan dalil yang dilaporkan yang melihat secara langsung peristiwa tidak terpenuhi syarat formal dan materil dan kemudian jadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran namun tidak juga bisa registrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat materil. kecamatan sendang agung bahwa pemohon mendalilkan telah teikab xii, saksi dan memohon tidak ada yang menghadiri (dua kali) undangan klarifikasi. bahwa pemohon mendalilkan telah terkabupaten lampung tengahpb kab xi!adang ratuhaduyang ratu, kecamatan padang ratu denganhaduyang ratu, kecamatan padang ratusaksi atas nama abdurrahman pengurus partai nasdem tim paslon yang pada intinya menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh orang lain yang katanya parsyah, rosmiyati, dan megawati bagikan uang oleh susi, dewi dan jum, yang masing masing diberikan uang sejumlah rp. akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta mendengar informasi dari orang lain. maksehingga lalu kaitkanmemohon persidangan juga telah menghadirkan saksi yang bernama wahidin, ag., yang pada intinya menyatakan tidak ada pendataan warga, yang ada hanya pendataan berkaitan dengan calon saksi dan tidak ada perintah dari partai maupun koalisi untuk membagi bagikan uang. bahwa fakta dilapangan perolehan suara tps desa dayung ratu, kecamatan padang ratu, perolehan suara paslon pemohon) unggul atas paslon memohon) dengan diperoleh suara sebagai berikut paslon memperoleh suara sebanyak suara, paslon memperoleh suara, dan paslon pemohon) memperoleh suara. bahwa lembaga terkait sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah persidangan telahpayung batu, kecamatan pujian,payung batu, kecamatan pujinya pelanggaran money politic dikampung payung batu, pemohon hanya menghadirkan saksi sholeh dan wanting yang memberikan keterangan tidak ada kaitannya dengan laporan nomor pl pb kab x11 berdasarkan fakta fakta atas.t dito)) dengan maksud agar penerima uang:t dito) desa validasi) dengan pesan agar penerima uang memilih pasangan calon nomor urut mustbahwa persidangan memohon telah menghadirkan saksi yang bernama sekoci yang intinya menerangkan bahwa saksi adalah pimpinan kecamatan partai golkar kecamatan pujian, tidak ada pembagian uang kampung payung batu dan juga tidak ada perintah dari partai maupun koalisi yang membagikan uang. bahwa lembaga terkait sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah persidangan juga menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor pl pb kab x11 tanggal desemberanggurtanggul angintanggul anginmenghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya terkait money politic kampung tanggul angin. untuk membuktikan laporannyapersidangan memohon telah menghadirkan saksi yang bernama joko yang pada intinya menerangkan bahwa saksi adalah relawan paslon nomor serta tidak ada pembagian uang kampung tanggul angiterungkap dalam fakta persidangan berkaitan dengan laporan pelanggaran administrasi tsm kampung majapahit, kecamatan anggur, kabupaten lampung tengah dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii merupakan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut maka menurut hukum laporan pemohon haruslah ditolak, karena pemohon tidak cermat dalam menentukan subjek hukum terhadap siapa laporan tersebut dipersangkakan error persona . bahwa dalam persidangan memohon telah menghadirkan saksi yang bernama hartono, pd. i., yang pada intiny uangxlng bernama suwardi yang pada intinya menerangkan bahwa saksi telah beri uang oleh sdr. tulus. bahwa dalam peristiwa tersebut saksi menyatakan tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. tulus kepada sakstulus yang diduga membagikan uang kepada saksi suwardhartono, pd. i., yang sampaikan dalam persidangan. kemudian saksi memohon jugmenerangkan bahwa terhadap laporan nomor: pl pb kab xiikecamatan seputih rahman bahwa pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan secara tsm kampung ratna kanton, kecamatan seputih ramanil pada hari senin tanggal desember atas nama pemohon supriyadi dan memohon atas nama masukin. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung ratna kanton, kecamatan seputih rahmsyarief efendi pol kecamatan seputih raman) dan sukarno tim pemenangan paslon kecamatan seputih raman), yang menerangkan mendapat informasi dari seseorang yang menyatakan sdr. wahidin telah membagi bagikan uang kepada masyarakat dan saksi juga tidak mengetahui apakah sar. wahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau penyelenggara pemilihan serta saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanyaanggota panwascam seputih raman atas nama mahfud sidik menyampaikan keterangannya bahwa ditelepon oleh sdr. syarif efendi pol kec. seputih raman) menyampaikan sdr. wahidin mengakuiwahidin mendapatkan uang sejumlah rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut telah habis dipergunakannya. bahwa saksi melihat syarif efendi mengeluarkan uang sejumlah rp. dari dompetnya dan memfoto uang tersebut bersama dengan daftar nama nama warga. dengan demikian barang bukti yang disampaikan bukan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pemilihan sebagaimana yang dilaporkan. bahwa memohon telah menghadirkan saksi yang bernama drs. nyoman suryani, yang menyatakan tidak mungkin ada pembagian uang kampung ratna calon karena tps yang bersangkutan paslon kalah, saksi mengetahui supriyadi hanya seseorang yang pekerja penggilingan padi yang tidak pernah ikut urusan politik. bahwa fakta dilapangan hasil perolehan suara tps desa ratna calon, kecamatan seputih raman, perolehan suara paslon nomor pemohon) unggul atas paslon nomor memohon) dengan perolehi1 tanggal desember berdasarkan kajiabanggaterlahir. kecamatan seputih surabaya bahwa pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung gaya baru satu, kecamatan seputih surabaya,gaya baru satu, kecamatan seputih surabay namun saksi atas nama lukman hakim dan harus tidak melihat secara langsung kejadianmemohon menghadirkan saksi atas nama nasir angela dan saksi, s.e. yang dalam keterangannya mendatangi rumah mbah simo dan melihat harus, lukman hakim dan ahmad mada sekretaris desa) yang merupakan tim dan mendapatkan pengakuan dari mbah simo jika dipaksa dan ditekan untuk mengakui membagikan uang dan divideokan. saksi juga melihat secarik kertas yang berisi daftar namayang dilaksanakan pada masa pandemi. bahwa pengakuan yang disampaikan oleh mbah simo sebagaimana bukti yang disampaikan oleh pemohon menurut kurap bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.dalam persidangan menerangkan dihubungiharussdr. suyanto kemudian menjelaskan kepada sdr. harus pl pb kab xi1 tanggal desember dinyatakan tidak dapat registrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan berupa uraian tempat dan waktu kejadian dugaan pelanggaran serta barang bukti pelanggaran. kecamatan anak ratu dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii desember atas nama pemohon seri dan memohon atas nama riyantotidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor: pl pb kab xi1dengan fakta hasil perolehan suara tps kampung gedung ratu sebagaimana yang laporkan paslon menjadi pemenangnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh terlahir dalam persidangan yang bernama aid prayog, kabupaten lampung tengah pada tanggal desember seseorang yang bernama sudan warga gedung ratu telah menyerahkan uang sejumlah rp. dari sdr riyanto dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut ,terkait peristiwa tersebut sudan telah melapor bawaslu lampung tengah tanggal desember dengan berita acara terima barang berupa uang rp. sebanyak lembarfakta perolehan suara tps kampung gedung ratu, kecamatan anak ratu aji, sertberdasarkan keterangan saksi yang calon nomor urut must, kecamatan gunung sugih.t dito)) diberi uang sebesar dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut must. bahwa pada hari jumat tanggal desember seri. dihadirkan oleh memohon dalam persidangan yang bernama aid prayoga. bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung karang jawa, kecamatan anak ratu aji dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon agus supriyanto dan memohon atas nama men alias jepang. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung karang jawaberdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh memohon persidangan yang bernama aid prayoga bahwa partai maupun koalisi tidak ada intruksi untuk bagi bagi uang justru saksi melapor bawaslu kabupaten lampung tengah terkait money politics yang dilakukan oleh paslon serta fakta perolehan suara tps kampung karang jawa, kecamatan anak ratu aji, perolehan suara sertabahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung mataram udik, kecamatan bandar mataram dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon aftayadi dan memohon atas nama suryani wijaya. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung mataram udik, kecamatan bandar mataramsdr. aftayadi mendapatkan informasi jikanamun tidak ada yang melihat secara langsung jika suryani memberikan uang kepada masyarakatim paslon dalam pelaksanaan sosialisasi calon bupati dan wakil bupati pada masa pandemi selalu mengedepankan pembatasan peserta dengan menargetkan maksimal orang, untuk itu setiap kegiatan harus ada data nama orang yang hadir pada saat sosialisasi, hal ini sebagaimana yang disampaikan saksi zainal fadli yang dihadirkan oleh memohodapat registrasi dikarenakan pemohon tidak melengkapi syarat materiel laporan. kecamatan kota gajahkursi dan memohon atas nama riyamenghadirkan saksi yang dapat membuktikan laporannya. hal inipariah dan memohon atas nama suwaryang merupakan adik ipar pariah adik kandung supardi) yang masing masing diberikan uang sebesar rp. , , namun tidak ada yang melihat pembagian uang tersebut. bahwa dengan tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa pembagian uang dari memohon pemohon maka secara hukum keterangan saksi pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sebagaimana asas hukum unus testis nullius testis bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung bulu sari, kecamatan bumi ratu tuban dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon nation dan memohon atas nama sadari. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung bulu sari, kecamatan bumi ratu tubdapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran sebagaimana penyampaian laporan nomor: pl pb kab xiipemohonmbuktikan berkaitan dengan laporannya sehinggaadari yang diduga membagikan uang bukan merupakan aparatur pemerintahan ataupun penyelenggara pemilihan serta bukan sebagai tim pemenangan ataupun pengurus partai politik pengusung paslon serta tidak ada peristiwa money politik yang dilakukan oleh tim relawan paslon sebagaimana keterangan saksi atas nama edi vonis yang dihadirkan oleh memohon. bahwa disamping keterangan saksi yang dihadirkan oleh memohon, fakta dilapangan hasil perolehan suara tps kampung bulu sari, kecamatan bumi ratu tabung, perolehan suara paslon pemohon) unggul atas paslon memohon) dengan rincibahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung bumi tabung timur, kecamatan bumi tabung dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon bagian dan memohon atas nama nur asian. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung bumi tabung timur, kecamatan bumi tabungbagian yang menyatakan datang kerumah nur asian yang pada saat itu sudah ada margono dan suami setelah itu diberi uang oleh sdr. nur asian sebesar rp. , , dan margono juga dikasih uang oleh sdr. nur asian serta diarahkan untuk memilih paslon nomor (dua). bahwa disamping menghadirkan saksi bagian, pemohon juga menghadirkan saksi sudirman yang dalam menerangkan jika sanur asian. bahwa terhadap peristiwa tersebut saksi belum melapor bawaslu saksi yang melakukan pembagian uang kepada orang yang masih ada hubungan keluarga namun lupa nama namanya. bahwa saksi tidak ada waktu bagian diberi uang oleh nur asian bahwa atas keterangan saksi sudirman memohon menolaklaporkan sebagaimana bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xi1 tanggal desember bahwa memohon dalam persidangan menghadirkan saksi atas nama nur asian, margono dan ahmad suami yang menyampaikan keterangan berkaitan pemberian kepada bagian. bahwa nur asian dalam keterangannya membenarkan telah memberikan uang sebesar rp. kepada sar. bagian, dimana uang tersebut diberikan sebagai upah untuk menjadi saksi cadangan tps dengan saksi utama yaitu sar. margono dan saksi penggantinya bagian serta saksi tidak pernah meminta pendataan dan memberikan uang sebesar rp. kepada sdr. sudirman. bahwa saksi atas nama margono dalam persidanganselanjutnya atas nama ahmad suami yang merupakan sekretaris pimpinan kecamatan partai golkar mendatangi kediaman sdr nur asian untuk mengantartps kepada sdr. margono dan dilanjutkan dengketerangan saksi pemohon atas nama bagian tidak ada kesesuaian dengan saksi yang ada pada saat pemberian uang tersebut sehingga keterangan saksi pemohon haruslah dikesampingkbahwa pemohon telah mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung banjar kartarahyu, kecamatan way penguburan, dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon indra yohanes dan memohon atas nama iwan. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung banjar kartarahyu, kecamatan way pengubur, pemohon tidak dapat menghadirkan saksi yang membuktikan telah terjadi pelanggaran kampung banjar kertarahayu sebagaimana laporan dengan nomor: pl pb kab x11berdasarkan hasil pemantauan dilapangan selama proses pemilihan kepala daerah kecamatan way penguburan khususnya kampung banjar kertarahayu berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan memohon dalam persidangan menyampaikan tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenangan paslon dan tidak ada tim relawan yang bernama iwan. bahwa tps banjar kertarahayu kecamatan way penguburan paslon pemohon) unggul atas paslon memohon dengan perolehan adalah sebagai berikut: leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati muda sh., si, mm. memperoleh suara: musa ahmad sos. dan dr. ardhito wijaya memperoleh suara: hj. ness kalinya st, dan kh. imam suhani memperoleh suara, memohonbahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung tukang harjo, kecamatan sebagai lingga dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: pl pb kab xii tanggal desember atas nama pemohon boiler dan memohon atas nama dedi. bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung tukang harjo, kecamatan sebagai linggtu orang saksi yang bernama boiler yang menerangkan saksi diberi uang oleh sdr. dedi sebesar rp. dan uang sebesar rp. kepada sdr. sutrisno dengan total rp. dengan tujuan agarserta tidak mengetahui apakah sdr. dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desatt ditokecamatan tertinggi besar.atau penyelenggara pemilihatu orang saksi maka secara hukum keterangan saksi pemohon haruslah dikesampingkan hal ini sebagaimana prinsip hukum unus testis nullius testis . bahwa berdasarkan pemantauan dilapangan selama proses pemilihan kepala daerah kecamatan sebagai lingga khususnya kampung tukang harjo tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh relawan maupun tim pemenangan paslon serta tidak ada tim pemenangan yang bernama dedi sebagaimana keterangan saksi atas nama eko prasetyo yang dalam persidangan dihadirkan oleh memohosehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan. bahwa berdasarkan fakta fakta pemeriksaan yang dilaksanakan oleh bawaslu provinsi lampung, maka bawaslu provinsi lampung pada tanggal januari memutuskan dengan amar putusannyaatas putusan bawaslu provinsi lampung, pemohon selaku pelapor telah mengajukan keberatan bawaslu pada tanggal januari dengan menyertakan memori keberatan dan bukti bukti tambahan berupa potongan pemberitaan media online. bahwa sesuai deng:hwa bawaslu telah menerima pengajuan keberatan dari pelapor dan registrasi dengan nomor reg k tsm pb bawaslu bahwa pada tanggal januari bawaslu telah memutuskan perkara dengan nomor registrasi: reg k tsm pb bawaslu! yang kamarnya sebagai berikut menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan bawaslu provinsi lampung nomor: reg l t sm pb x11 bahwa berdasarkan putusan bawaslu provinsi lampung dan putusan bawaslu tersebut atas, maka pemohon tidak dapat membuktikan laporan pengakuannya terhadap pihak terkait. oleh karena itu pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela (provisi) penundaan pemberlakuantengahemerintahkan kpu kabupaten lampung tengah untuk menetapkan dan mengusulkan pelantikan musa ahmad sos. dan dr. ardhito wijaya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten lampung tengah periode sejak keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetaplampung tengah nomor: pl. kpt kab il tanggal deso1. kpt kpu kab bukti pt fotokopi putusan bawaslu provinsi lampung dengan nomor: reg l tsm pb x11 tanggal januari bukti pt fotokopi putusan bawaslu nomor: reg k tsm pb bawaslu!! tanggal januariribadvalidasri way langs kecamatan kalirejoputih jaya, kec. gunung sugijayaikatanertinggi besar, kec.dar jaya barat, kecamatanndang agung, kecamatan sendang aghaduyang ratu, kec. padang ratuayung batu, kecamatan pujianggul anginjapahitratna calon kecamatan seputih ramaya baru satu, kecamatan seputih surabayaedung ratu, kecamatan anak ratu ajiarang jawa, kecamatan anak ratu ajitaram udik, kecamatan bandar mataramota gajah, kecamatan kota gajaulosari, kecamatan bumi ratu tubantabung timur, kecamatan bumi tabjar kertahayu, kec. way penguburan:ukang harjo, kecamatan sebagai lingga,terhadap pokok permohonan nomor dan halaman dan bahwa pada saat rekapitulasi kpu kabupaten lampung tengah, bawaslu kabupaten lampung tengah menghadiri penandatanganan berita acara pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten lampung tengah dengan hasil perolehan suara yang dituangkan kpu kabupaten lampung tengah dengan nomor: pl. kpt kab x11 bukti pk pasangan calon nomor urut (satu) a.n. leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati muda, sh., msi., dengan jumlah suara (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh) suara, pasangan calon nomor urut musa ahmad, sos dan dr. ardhito wijaya dengan jumlah suara (tiga ratus dua puluh tiga enam puluh empat) suara dan pasangan nomor urut ness kalinya, s.t dan imam suhani dengan total suara (seratus delapan puluh sembilan dua ratus tujuh puluh enam) suara. jumlah suara sah (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh) suara, jumlah suara tidak sah (dua belas ribu sembilan puluh sembilan) suara. dan jumlah suara sah dan suara tidak sah iv.b iv.c) (enam ratus lima puluh empat ribu delapan puluh sembilan) suara. rincianperolehan suara oia pasangan calon data perolehan suara pasangan calon leyman djoyosoemarto ilyas hayati muda, sh., si., mm. musa ahmad, sos dr. ardhito wijaya ness kalinya, s.t imam suhani jumlah suara sah jumlah suara tidak sah jumlah suara sah dan suara tidak sah (iv.b iv.c bahwa berdasarkan pengawasan bawaslu kabupaten lampung tengah pada tanggal desember terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, terdapat kesalahan terkait penulisan jumlah daftar pemilih tetap dpt) dan jumlah pemilih disabilitas yang dilakukan oleh ppk (dua puluh tiga) kecamatan yaitu: kecamatan anak ratu aji: kecamatan anak tuha, kecamatan bandar mataram, kecamatan bandar surabaya: kecamatan beri: kecamatan bumi tabung: kecamatan bumi ratu tuban: kecamatan gunung sugih: kecamatan kalirejo, kecamatan kota gajah: kecamatan padang ratu, kecamatan pujian: kecamatan anggur, kecamatan sebagai lingga, kecamatan sendang agung, kecamatan seputih agung: kecamatan seputih banyak, kecamatan seputih mataram: kecamatan seputih surabaya: kecamatan tertinggi besar: kecamatan terusan punyai: kecamatan trimurti: kecamatan way penguburan bahwa berdasarkan pengawasan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten lampung tengah tersebut, anggota bawaslu kabupaten lampung tengah a.n edwin nur, s.e koordinator divisi pengawasan merekomendasikan secara lisan kepada kpu lampung tengah bahwa terhadap data kecamatan yang terdapat kesalahan penjumlahan dpt atau terhadap instrumen data hasil pemungutan dan penghitungan suara lainnya untuk dapat dilakukan perbaikan. bawaslu kabupaten lampung tengah juga memberikan saran perbaikan yang tertuang dalam surat nomor: k.la pm. x11 pada tanggal desember prihal saran perbaikan rekapitulasi, yang pada pokoknya bawaslu kabupaten lampung tengah dalam pelaksanaan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah pada tanggal desember terdapat ketidak sesuaikan antara lain sebagai berikut: jumlah data pemilih dpt) hasil rekapitulasi tingkat kecamatan hasil kecamatan kwk) tidak sesuai dengan dpt yang telah ditetapkan oleh kpu lampung tengah yang tersebar (dua puluh tiga) kecamatan, jumlah pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam dpt yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan hak pilih dengan ktp elektronik atau surat keterangan tb) tidak sesuai dengan jumlah data pemilih yang tersebar (empat) kecamatan, data pemilih disabilitas yang tertera pada hasil rekapitulasi tingkat kecamatan hasil kecamatan kwk) tidak sesuai dengan jumlah pemilih disabilitas pada dpt yang telah ditetapkan oleh kpu lampung tengah, bahwa terdapat dokumen d.hasil kecamatan kwk yang berada didalam kotak tidak tersegel yakni kecamatan gunung sugih, kecamatan anak tuha, kecamatan anak ratu aji dan bandar mataram, bahwa terdapat dokumen pemberitahuan yang seharusnya berada didalam kotak pps, namun berada didalam kotak kecamatan yang tercampur dengan dokumen hasil kecamatan kwk, yakni kecamatan sendang agung, kecamatan kalirejo, kecamatan gunung sugih, dan kecamatan bumi ratu tuban, bahwa terdapat kesalahan dalam pembacaan hasil kecamatan kwk yang tidak sesuai dengan dimiliki bawaslu kabupaten lampung tengah dan juga saksi, kecamatan trimurti.( vide bukti pk bahwa rekapitulasi pada tanggal desember kpu kabupaten lampung tengah telah terjadi peristiwa adanya dokumen hasil pemungutan suara dan kotak suara yang tidak tersegel serta tidak terbungkus secara rapih dengan alasan segel yang sudah habis. terhadap hal tersebut anggota bawaslu kabupaten lampung tengah a.n edwin nur, s.e koordinator divisi pengawasan memberikan peringatan secara lisan terhadap petugas ppk kecamatan sendang agung, kecamatan gunung sugih, kecamatan anak tuha, kecamatan anak ratu aji, dan bandar mataram.( vide bukti pk bahwa pada tanggal desember bawaslu kabupaten lampung tengah telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, yang dilaksanakan dimulai kpu kabupaten lampung tengah. pada saat pleno terdapat penyampaian keberatan dari saksi paslon (tiga) a.n siswa body, terkait pertama, perolehan suara pasangan calon (dua) dikarenakan kejahatan politik atau melakukan pelanggaran money politik dan terhadap hal tersebut telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten lampung tengah, bawaslu provinsi lampung dan bawaslu ri. kedua, meminta didiskualifikasinya pasangan calon dua) atas pelanggaran undang undang pemilihan kepala daerah, dan: ketiga, meminta penundaan pleno rekapitulasi suara ditingkat kabupaten lampung tengah serta tidak melakukan penetapan calon terpilih sebelum ada keputusan dari bawaslu provinsi lampung dan bawaslu ri. terkait keberatan tersebut sudah dituangkan pada form model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kota kwk. vide bukti pk il. keterangan terhadap pokok permohonan nomor halaman bahwa terkait dengan adanya pokok permohonan tsm kecamatan penanganan tindak pidana pemilihan yang telah ditangani oleh bawaslu kabupaten lampung tengah dan sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah, perlu kami sampaikan bahwasanya terhadap laporan dan temuan tindak pidana pemilihan kepada masing masing calon bupati dan wakil bupati lampung tengah adalah sebagai berikut:satu), bawaslu kabupaten lampung tengah menerima (dua) laporan yang registrasi dengan nomor: reg lp kab x11 dan nomor: reg lp kab x11 dimana terhadap masing masing laporan tersebut oleh sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah dinyatakan dihentikan penanganannya karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan: bukti pkdua), bawaslu kabupaten lampung tengah menerima (dua puluh delapan) laporan yang kesemuanya akan diterangkan dalam keterangan terhadap pokok laporan,tiga), bawaslu kabupaten lampung tengah menerima laporan yang registrasi dengan nomor: reg lp kab x11 dimana terhadap laporan yang registrasi dengan nomor: reg lp kab x11 dihentikan penanganannya karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan. bukti pkdokumendtbahwa terhadap hal tersebut bawaslu kabupaten lampung tengah telah menerima, menangani dan menindaklanjuti penerimaan laporan tindak pidana pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahun yang dijelaskan sebagai berikut: kecamatan kalirejominati dan terlahir atas nama ibu umi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jumat, desember sekira pukul wib seri. minati mendapatkan telpon dari seri. tami (teman seri. minati). seri. minati disuruh untuk datang kerumah seri. tami, tetapi ketika itu seri. minati tidak langsung datang kesana. kemudian setelah maghrib seri. minati pulang dari kegiatan senam dibalas desa sekira pukul wib. seri. minati dan teman seri. minati bernama seri. umi datang kerumah seri. tami yang ada dusun kampung pribadi. sesampainya dirumah seri. tami, seri. minati memanggil seri. tami jeng kemudian seri. tami menjawab sini masuk kemudian seri. minati langsung masuk kedalam rumah seri. tami. kemudian seri. minati duduk diruang tamu menunggu seri. tami yang sedang didalam ruang tv. setelah itu seri. tami menghampiri seri. minati sembari memberikan uang didalam plastik bening dengan jumlah dalam pecahan seluruhnya untuk dibagikan kepada orang atau orang. ketika memberikan uang tersebut seri. tami berkata ini jeng, terserah semau kamu mau dibagikan berapa, mau seorang atau per orang . setelah itu sdr. minati membagikan uang tersebut dengan jumlah per orang. seri. tami memberikan arahan kepada seri. minati agar berhati hati dalam memberikan uang tersebut dan berpesan agar orang orang yang menerima uang tersebut untuk memilih nomor musa dito). sebagian uang tersebut sudah sdr. minati berikan kepada orang yang sebelumnya telah sdr. minati tawarkan uang pecahan dan dengan rincian: seri. jamia yang diperuntukan kepada seri. jamia dan suaminya poni) dengan jumlah total mbah tris yang diperuntukan kepada mbah tris dan istrinya ponsel) dengan jumlah total sdr. patut yang diperuntukan kepada sdr. patut dan istrinya barisan) dengan jumlah total mbah amino yang diperuntukan kepada mbah amino dan anaknya (sekeluarga) dengan jumlah total sdr. arsip (keponakan seri. minati) yang diperuntukan kepada sdr. arsip dan kakaknya umi) dengan jumlah total uang tersebut masih tersisa karena seri. minati takut setelah membagikan uang tersebut sehingga seri. minati tidak membagikan uang itu seluruhnya. seri. tami juga menitipkan uang yang dimasukan kedalam plastik bening yang sama namun dipisahkan dengan karet dan bertuliskan daftar nama yang akan menerima uang tersebut yang diperuntukan kepada (enam) orang dengan rincian: seri. rukyat: seri. dian, seri. suit, seri. tutur, seri. nur, dan seri. minati sendiri. uang untuk masing masing penerima yang tertulis didalam plastik tersebut tidak seri. minati ketahui jumlahnya. namun uang untuk kelima orang tersebut sudah seri. minati berikan kepada yang bersangkutatujuh) lembar uang pecahan (lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang pecahan (sepuluh ribu rupiah), dua lembar uang pecahan (lima ribu rupiah), total (tiga ratus delapaneri. minati diberikan uang pecahan sebanyak lembar dengan total seri. tami menyampaikan terserah kamu mau dibagikan (dua puluh lima ribu) atau (tiga puluh ribu) . seri. minati dititipkan uang lagi oleh ibu tami untuk diberikan kepada (lima) teman seri. minati ibu tami menyuruh seri. minati berhati hati ketika memberikan uang tersebut. seri. tami berpesan jangan lupa pilih musa dito . seri. minati meminta mereka datang kerumah seri. minati untuk mengambil uang dari ibu tami. seri. minati mengatakan kepada orang warga tersebut ini dari tami . bahwa seri. minati tidak mengetahui dari mana uang tersebut didapatkan oleh ibu tami. bahwa seri. umi melihat peristiwa tersebut tetapi tidak menerima uang tersebuttami dan saksi atas nama ibu umtami dan saksi atas nama ibu umi. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama tami dan saksi atas nama ibu umtami dan saksi atas nama ibu umi tidak berada kediamannya. dibuktikan dengan dokumentasi kediamaninati dan terlahir atas nama tam saksi dan melapor tidak ada yang menghadiri (dua kali)ahmad stadion dan terlahir atas nama berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari kamis tanggal desember sekira jam wib sdr. berak depan balai desa validasi) datang kerumah sdr. ahmad stadion dengan menggunakan sepeda motor dan memberi uang kepada sdr. ahmad stadion sembari bilang jangan lupa pilih nomor sdr. stadion bilang iya . setelah itu sdr. berak pergi. rumah sdr. berak dengan rumah sdr. ahmad stadion berjarak sekitar meter. masih dihari yang sama sdr. ahmad stadion sekira jam wib, mendatangi sdr. yudi dusun validasi) sembari mengantar anak sekolah mts, dan sdr. stadion bilang kepada sdr. yudi, aku dikasih uang oleh berak, gimana ini?, jawabnya yudi, sudah diterima saja, yang namanya rezeki tinggal diterima saja, nanti pada saat memilih adalah hak kita . hari yang sama sdr. stadion mengetahui bahwa sdr. berak membagikan uang kepada saringan, umi, posisi, sur, marubesar yang diperoleh dari sdr. berakpada saat hari kamis tanggal desember pagi hari sekira pukul wib ada yang datang kerumah sdr. ahmad stadion atas nama berak, mau ngasih rezeki sambil memberikan uang jangan lupa nomor bahwa sdr. ahmad stadion berkunjung dirumah sdr. yudi menceritakan uang yang diberikan oleh sdr. berak, bahwa sdr. yudi menghubungi seseorang yang tidak sdr. ahmad stadion ketahui namanya, ahmad stadion melihat melalui jendela rumahnya kurang lebih berjarak meter dari rumah seri. umi, saat sdr. berak juga memberikan uang kepada seri. umi, dan saksberak dan saksi atas nama priyayi. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama berak dan saksi atas nama priyayberak dan saksi atas nama priyayi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama berak dan saksi atas nama priyayi: terhadap laporan nomor: reg lp kab xi1 dengan pelapor atas nama ahmad stadionkamis tanggal desember atas nama pelapor tri singgih dan terlahir atas nama sadikin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember sekira jam wib, ada seseorang yang datang dirumah saya (ibu tri singgih), saya disuruh untuk membagikan uang oleh atas nama sadikin aparat kampung sri way langs), dengan jumlah (satu juta rupiah) dengan nominal seorang mendapatkan (lima puluh ribu rupiah). setelah saya dikasih uang, saya langsung membagikan kepada tetangga tetangga saya antara lain bapak purwanto, susastra, dami, mulyorejo, seinem, sunnah, misi, mbah ji, ardi. pada saat sdr. sadikin memberikan uang kepada saya tri singgih) menyampaikan, jangan lupa pilih nomor (dua), kemudian saya triningsih) membagikan uang tersebut kepada tetangga tetangga saya, dengan menyampaikan jangan lupa pilih nomor (dua). kemudian saya (tri ngasih) pulang kerumah, saya berfikir sampai tidak bisa istirahat (tidur), kemudian saya berkonsultasi dengan sdr. barito tetangga saya tri singgih ) dan sdr. firman (tetangga saya tri singgih ). saya menyampaikan kepada sdr. barito dan sdr. firman bahwa saya menyesal, sdr. barito dan sdr. si'mun memberikan masukan untuk dilaporkan saja bawaslu lampung tengah(lima puluh ribu) dari sdr. purwanto: uang (lima puluh ribu) dari seri. seinem: uang (lima puluh ribu) dari sdr. susastra yang dititipkan kepada suami atas nama purwantoberdasarkan keterangan saksi atas nama purwanto pada tanggal desember siang sekitar jam wib, saya dikasih uang (seratus ribu) berupa pecahan (lima puluh ribu) dikasih oleh ibu tri singgih: bahwa benar berdasarkan keterangan saksi atas nama purwanto, seri. tri singgih mendapatkan uang dari sadikin, uang tersebut dikasihi kesana dengan maksud supaya saya memilih nomor musa ditoalirejo agar mendatangi kediaman pelapor, terlahir, dan saksi yang tidak hadir. dan didapatkan hasil sebagai berikut: pelapor, terlahir dan saksi yang tidak hadir, tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kampung, pelapor, terlahir dan saksi yang tidak hadir, tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor, terlahir, dan saksi yang tidak hadtri singgih dan terlahir atas nama sadikingunung sugihmesuji dan terlahir atas nama imam bukhari dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari kamis tanggal desember sekira pukul wib, saya diberikan uang sejumlah lima ratus ribu rupiah) oleh sdr. imam bukhari (pekerjaan petani) dihalaman rumah saya yang beralamatkan dusun trans polri jaya guna rt kampung komering putih kecamatan gunung sugih. pada saat itu sdr. imam bukhari mengatakan ini kamu cari masa, untuk memilih nomor urut setelah itu sdr. imam bukhari pulang. kemudian uang tersebut saya bagikan malam itu juga, kepada sdr. ridwan, tun, darwini, triton, sukarno, eva dan mean yang masing masing menerima sejumlah lima puluh ribu rupiah).dalam bentuk pecahan ribu rupiah sejumlahesuji dan terlahir atas nama imam bukharesuji dan terlahir atas nama imam bukhari tidak berada dirumahnya,pelapor, dan terlahir. dan didapatkan hasil sebagai berikut:surat keterangan dari kepala kampungdokumentasi kediaman pelapor, dan terlahimesuji dan terlahir atas nama imam bukharbpk. abdul razak dan terlahir atas nama bpk. bayu sudarto abdi, bpk. kadarnya, bpk. musa ahmad, dan bpk. ardhito wijaya dengan uraian pokok laporan sebagai berikut:tpada hari kamis tanggal desember sekira pukul wib sdr. anton suharto didatangi oleh sdr. risk kediamannya dengan alamat perumnas seputih jaya rt rw kecamatan gunung sugih, kemudian sdr. risk mengetuk pintu dan memberikan dua lembar uang sebesar dengan pecahan lalu sdr. risk berkata kepada sdr. anton angan lupa pake seraya menunjukan dua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang sepengetahuan sdr. anton untuk memilih nomor duseratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. risk dalam bentuk pecahannton suharto pelapor menyatakan bahwa: sekira pukul wib anak sdr. anton suharto pulang kemudian sdr. anton suharto membuka pintu dan anak sdr. anton suharto masuk kedalam rumah mendorong motornya. setelah itu ketika akan menutup pintu ada yang memanggil sdr. anton suharto atas nama risk pake.pake. kemudian dia memberikan uang pecahan sebanyak lembar yang diberikan langsung kepada sdr. anton suharto sambil menunjukan jari yang sdr. anton suharto paham sebagai ajakan untuk memilih paslon nomor urut musa dito). sdr. risk adalah tetangga sdr. anton suharto, rumah sdr. risk ada pemahaman sdr. anton suharto sdr. risk memberikan uang tersebut agar sdr. anton suharto memilih paslon nomor musa dito), sdr. anton suharto tidak mengetahui sdr. risk adalah tim sukses dari paslon musa dito) atau bukan: sdr. anton suharto tidak mengetahui uang yang diberikan oleh sdr. risk berasal dari mana, lembar uang pecahan yang diberikan oleh sdr. risk tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. anton suharto terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahun pada desember kemarin. bahwa benar menurut keterangan sdr. egi novanto (saksi) menyatakan bahwa: sekira pukul wib sdr. egi novanto pulang dari rumah kawan sdr. egi novanto kemudian sdr. egi novanto mengetuk pintu dan memasukan motor sdr. egi novanto kedalam rumah. bapak sdr. egi novanto (anton suharto) yang membukakan pintu tersebut. setelah itu datang sdr. risk. sdr. egi novanto melihat risk datang tapi tidak mengetahui kapan pulangnya. risk datang bersama kawannya. sdr. egi novanto tidak menanyakan apa yang terjadi ketika malam itu. sampai dengan saat ini sdr. egi novanto tidak mengetahui peristiwa yang terjadi dirumah sdr. egi novanto pada tanggal tersebut. bahwa sdr. egi novanto mengenal risk sebagai tetangga sdr. egi novanto. sdr. egi novanto tidak mengetahui apa pekerjaan sdr. risk. sdr. egi novanto tidak mengetahui bagaimana keseharian dari sdr. riskterlahir atas nama risk. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama risk tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari panas kecamatan, terlahir atas nama risk tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama riskanton suharto dan terlahir atas nama riskanak tuhnin tanggal desember atas nama pelapor materi dan terlahir atas nama agus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember setelah seri. materi selesai sholat magrib sekira pukul wib, pak agus menitipkan uang kepada anak seri. materi atas nama ariyanto sejumlah uang pecahan (lima puluh ribu rupiah) kediaman ariyanto beralamat bumi jaya kecamatan anak tuha. kemudian ariyanto mendatangi kediaman seri. materi memberikan uang tersebut kepada seri. materi sejumlah (lima puluh ribu rupiah). ketika memberikan uang tersebut ariyanto menyampaikan uang ini dari pak agus dan berpesan nomor musa dito)besar yang diperoleh dari sdr. aguseri. materi (pelapor) menyatakan bahwa: sekira pukul wib. hari jumat tanggal desember anak seri. materi datang kerumah atas nama ariyanto mengambil susu anaknya, kemudian ariyanto memberikan uang kepada materi dengan menyampaikan ini uang dari pak agus dari pak musa , sdr. materi tidak mengetahui dari mana sdr. agus mendapatkan uang tersebut, pemahaman sdr. materi sdr. agus memberikan uang tersebut agar sdr. materi memilih paslon nomor musa dito), lembar uang pecahan yang diberikan oleh sdr. agus yang dititipkan kepada sdr. ariyanto tersebut tidak mempengaruhi pilihannya terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahun pada desember kemarin bahwa menurut keterangan sdr. ariyanto saksi) menyatakan bahwa: sekira pukul wib. hari jumat tanggal desember ada yang mengetuk pintu rumah sdr. ariyanto. kemudian sdr. ariyanto membuka pintu tersebut. sdr. ariyanto melihat sdr. agus dan mempersiapkannya masuk. setelah itu agus memberikan uang pecahan sebanyak lembar kepadanya. uang tersebut diperuntukan kepada sdr. ariyanto dan ibu sdr. ariyanto. sdr. agus menyampaikan pesan ketika itu agar sdr. ariyanto memilih nomor pak musa. sdr. ariyanto hanya menjawab insyaallah. kemudian sdr. agus pergi dari rumah saya. kemudian sdr. ariyanto menyampaikan uang tersebut kepada ibunya dan berkata kepada ibunya atas nama materi bu, ini uang dari agus, suruh color nomor dua . kemudian ibunya menjawab ya sudah , sdr. agus adalah tetangga sdr. ariyanto, pemahaman sdr. ariyanto, sdr. agus memberikan uang tersebut agar sdr. ariyanto memilih paslon nomor musa dito), lembar uang pecahan yang diberikan oleh sdr. agus tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. ariyanto terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun pada desember kemarin. bahwa setelah diundang dua kali klarifikasi terlahir tidak hadir. bahwa setelah itu bawaslu kabupaten lampung tengah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlahir namun yang bersangkutan tidak beradaagus dengan cara menginstruksikan kepada panas kecamatan anak tuha agar mendatangi kediaman terlahir atas nama agus. dan didapatkan hasil sebagai berikut: )terlahir atas nama agus tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kampung: )terlahir atas nama agus tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama agusateri dan terlahir atas nama agusselasa tanggal desember atas nama pelapor salim dan terlahir atas nama dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari selasa tanggal desember sekira pukul wib. pelapor sedang mau cuci piring melewati rumah kakak pelapor. ketika hendak melewati rumah kakak pelapor atas nama susanti alamat dusun karang endah sikatan), pelapor dipanggil oleh seri. as. kemudian seri. menyampaikan kepada pelapor kamu kemarin belum dapat dutt, aku gak enak, sekarang tak kasih , . jangan lupa pilih sembari memberikan uang kepada pelapor. setelah mendapatkan uang tersebut, pelapor menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. karno (kakak kandung pelapor). pelapor juga memberitahu kejadian tersebut kepada panas kampung sikatan atas nama sutras. ketika itu, yang ada dilokasi kejadian hanya pelapor, kakak ipar pelapor an. susanti dan seri. as. peristiwa pemberian uang tersebut terjadi bagian belakang rumah seri. susanti. berdasarkan keterangan dari seri. susanti bahwa yang juga menerima uang dari seri. adalah: seri. siti kamariah, seri. lega, seri. dalem, masing masing menerima uang pecahan sebanyak (satu) lembar. (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh sdr. kepada halimunhalimun dan terlahir atas namatertinggi besakartini dan terlahir atas nama teman dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada tanggal desember sekira pukul wib. sdr. teman datang kerumah seri. kartini yang berada dusun way kekal rt rw kampung tertinggi besar kecamatan tertinggi besar dengan menaiki motor jenis astra. pada saat itu sdr. teman memanggil seri. jumat dan seri. kartini dari halaman rumah seri. kartini. kemudian seri. jumat dan seri. kartini menghampiri sdr. teman dan sdr. teman masuk kedalam rumah bersama seri. kartini dan jumat. setelah itu diruang tamu rumah seri. kartini, terjadi percakapan antara sdr. kartini dengan sdr. teman: kartini kenapa cak? jadi apa enggak kerjanya? teman jadi kartini saya nggak bisa karena sudah disuruh orang lain teman gimana tadi katanya bisa kartini kalau hyuk saya yang dua bisa, tetapi cuma orang dua, mau apa engga teman sudah gak papa cuma orang dua setelah itu sdr. teman memberikan uang pecahan kepada seri. kartini dan seri. jumat sebanyak sambil berkata ini uang, buat beli cabe, bagian tetangga terserah mau bagikan berapa. bilangan nanti jangan lupa suruh color nomor dua . kemudian sdr. teman pulang sambil berkata jangan lupa besok berangkat pupuk orang dua . kemudian seri. jumat dan seri. martin membagi dua uang tersebut masing masing , . selanjutnya seri. jumat sekira pukul wib. membagikan uang dari sdr. teman tersebut kepada: sdr. suku (dalam pecahan sebanyak lembar), seri. lia wati (dalam pecahan sebanyak lembar), sdr. mulyono (dalam pecahan sebanyak lembar): sdr. yani (dalam pecahan sebanyak lembar): sdr. camat (dalam pecahan sebanyak lembar). dan seri. kartini sekira pukul wib. juga membagikan uang dari sdr. teman tersebut kepada: seri. minati sebanyak (dalam pecahan sebanyak lembar) yang diperuntukan kepada siri. minati sendiri dan suaminya atas nama sdr. joko. seri. resmi sebanyak (dalam pecahan sebanyak lembar) yang diperuntukan kepada siri. resmi sendiri dan suaminya sdr. haryanto. seri. yulianto yang diperuntukan kepada ibunya atas nama seri. ekawati dalam bentuk uang pecahan sebanyak lembarribu rupiah dalam pecahan ribu rupiartini dan terlahir atas nama teman dinyatakan tidak terbukti karenaanminggu tanggal desember atas nama pelapor munasirin dan terlahir atas nama ali dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari sabtu tanggal desember sekira pukul wib, sdr. munasirin dijemput oleh sdr. ali untuk kerumah sdr. ali. (dalam perjalanan sdr. ali menggunakan sepeda motor, bapak mufasir menggunakan sepeda beriringan). jarak rumah sdr. ali dengan rumah sdr. mufasir sekira rumah sdr. ali, sdr. mufasir duduk teras belakang rumah ali, ketika itu hanya berdua saja sdr. ali dan sdr. munasirin tidak ada yang lain. pada saat ngobrol, sdr. ali memberikan uang kepada sdr. mufasir uang sejumlah , , dengan rincian pecahan uang untuk dibagikan kepada orang, dengan tujuan untuk memilih pasangan calon nomor urut musa dito). saya diberikan uang transport sebagai imbalan untuk membagikan uang tersebut sebesar setelah sdr. munasirin pulang ,ada yang datang yaitu sdr. hasilan. uang pecahan telah dibagikan kepada warga tps sebanyak orang pada hari sabtu malam tanggal desember sisanya lembar terpakai oleh sdr. munasirin saya ali hasen) berpesan kepada kakak kandung saya untuk mengambil titipan dirumah sdr. ali, kemudian saya mengambil uang pada hari jum'at sekira pukul wib rumah kakak kandung saya atas nama mahmud sejumlah untuk dibagikan kepada warga untuk memilih nomor musa dito) dan saya mendapatkan uang transport kemudian saya bagikan kepada orang termasuk saya dan istri saya, setelah saya selesai membagikan uang tersebut saya mengisi daftar nama untuk diserahkan kepada sar. alilembar surat pernyataan dari sdr. munsirin: lembar surat pernyataan dari sdr. ali hasen: daftar nama yang mendapatkan uang sejumlah (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. munasirin bin rustam: uang sejumlah rp150. (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. munasirin bin rustam: uang sejumlah rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. ali hasen bin limun uang sejumlah rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. ali hasen bin limuunasirin, terlahir atas nama ali dan saksi saksi atas nama ali hasenunasirin, terlahir atas nam ali dan saksi saksi ali hasenmunasirin, saksi atas nama ali hasen, dan terlahir atas nama ali atas nama munasirin, saksi atas nama ali hasen, dan terlahir atas nama ali. dan didapatkan hasil sebagai berikut:surat keterangan dari panas kecamatan.dokumentasi kediaman pelapor atas nama munasirin, saksi atas nama ali hasen, dan terlahir atas nama ali lapoatas laporan nomor: reg lp kab x11 dengan pelapor atas nama munasirin, dan terlahir atas nama ali dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil dan kemudian dijadikan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran, namun tidak juga bisa registrasi sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat materilndangteguh wardoyo dan terlahir atas nama rahmat dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari kamis tanggal desember sekira pukul wib sdr. rahmat datang kerumah sdr. teguh wardoyo memberikan uang sejumlah sambil mengatakan ini saya kasih uang lima puluh ribu, kamu pilih kosong dua ya disaksikan oleh istri sdr. teguh wardoyo atas nama seri. susiteguh wardoyo pelapor) menyatakan bahwa: pada hari kamis tanggal desember sore hari sekira pukul wib, bertempat kediaman sar. teguh wardoyo yang beralamat dusun rt rw kampung sendang agung kecamatan senang agung. sdr. teguh sedang duduk dalam rumah, kemudian sdr. rahmat datang menghampiri sdr. teguh kedalam rumah, kemudian sdr. rahmat memberikan uang kepada sdr. teguh sebesar kemudian sdr. rahmat berkata ini saya kasih uang , , kamu pilih ya . sdr. rahmat keluar dari rumah sdr. teguh, bahwa sepengetahuan sdr. teguh dirinya disuruh memilih nomor yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah musa dito). kampung sendang agung, bahwa sdr. rahmat pada saat memberikan uang tersebut berpesan ini saya kasih uang , , kamu pilih ya , ada yang menyaksikan sdr. rahmat memberikan uang kepada sdr. teguh yaitu susi (istri sdr. teguh wardoyo). bahwa benar setelah diundang dua kali klarifikasirahmat dan saksi atas nama ibu susirahmat dan saksi atas nama ibu susi. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama rahmat dan saksi atas nama ibu susrahmat dan saksi atas nama ibu susi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama rahmat dan saksi atas nama ibu suteguh wardoyo dan terlahir atas nama rahmat,nin tanggal desember pelapor atas nama asih widianto dan terlahir atas nama berak dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember sekira jam wib, golongan merpati sendang agung sdr. asih widianto bertemu dengan sdr. brak dan ngobrol menanyakan posisi bapak dari sdr. asih widianto, namun karna posisi bapak dari sdr. asih widianto sedang berada pringsewu, maka sar. asih widianto yang disuruh untuk datang kerumah sdr. brak. dan sampai rumahnya sdr. brak, tepatnya halaman rumah sdr. brak sdr. brak ngasih uang sebesar kepada sdr. asih widianto, sembari bilang, ini saya kasih uang suruh milih nanti sampaikan kelapa ya . sdr. asih widianto menjawab ya nanti kalau sudah pulang, akan saya sampaikan . kemudian sdr. asih widianto pergi dan pulang . kemudian sdr. asih widianto, menyampaikan kepada bapaknya pada malam sabtu tanggal desember dan respon bapak dari sdr. asih widianto menyatakan bahwa, sudah kemaren bapak juga sudah didata, sudah uangnya buat kamu ajjumlah (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. beraksih widianto pelapor) menyatakan bahwa: pada hari jum'at tanggal desember sore hari sekira pukul wib, sdr. asih widianto bertemu dengan sdr. brak disamping kediaman sdr. heran alias eran, kemudian sdr. brak memberikan uang sejumlah satu lembar uang , . sdr. brak berkata kepada sdr. asih widianto ini tak kasih uang nanti pilih nomor sdr. brak memberikan kertas kepada sdr. asih yang berisikan daftar nama. kemudian didalam daftar nama tersebut sudah tertulis nama asih widianto, lalu asih widianto menandatangani kolom nama asih widianto tersebut. kemudian asih widianto pergi pulang kerumah. bahwa benar sdr. heran (saksi saksi) pada saat hari jum'at tanggal desember sore hari sekira pukul wib sdr. heran melihat sdr. asih diberikan uang oleh sdr. brak. sdr. heran diberikan uang oleh sdr. brak satu lembar uang , . sdr. heran tidak mengetahui maksud dan tujuannya. jarak sdr. heran dengan sdr. asih yang diberikan uang oleh sdr. brak kurang lebih meter. sdr. heran melihat sdr. asih menandatangani kertas yang tidak diketahui isinya. bahwa benar setelah diundang dua kali klarifikasi terlahir atas nama berak tidak hadir. bahwa benar setelah menugaskan panwascam untuk menelusuri keberadaan terlahir atas nama berakterlahirberak. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama berakberak tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama berakasih widiantopadangengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jumat, tanggal desember sekira pukul wib rumah bapak ketua dusun atas nama bapak waras kampung haduyang ratu kecamatan padang ratu. bapak abdurrahman merupakan teman sekolah smp padang ratu dari bapak waras ketua dusun datang bersilaturahmi kerumah bapak waras yang jarak rumahnya sekira dari rumah bapak abdurrahman. ketika sampai disana, bapak abdurrahman mengobrol dan ngopi bersama bapak waras. kemudian bapak abdurrahman bertanya kepada bapak waras bagaimana keadaan ketiga calon yang terkuat pada pilkada lampung tengah tahun pak waras? kemudian bapak waras menjawab bingung, karena semua calonnya bagus . setelah itu bapak abdurrahman bertanya apa saja pergerakan dari ketiga kandidat , kemudian bapak waras menjawab jika calonnya belum masuk kesini, namun tim timnya (ketiga paslon) sudah masuk wilayah sini. bahkan ada yang masyarakat saya ada yang menerima uang . kemudian bapak abdurrahman bertanya siapa saja yang menerima uang? kemudian bapak waras menjawab ada beberapa masyarakat saya yang cerita langsung dengan saya mendapat uang per rumah. yang uraiannya untuk suami dan untuk istri . uang tersebut merupakan uang pecahan seluruhnya tanpa dimasukan kedalam amplop. berdasarkan informasi dari bapak waras, kemudian bapak abdurrahman dan bapak waras (di waktu yang sama) datang kerumah seri. pasirah yang rumahnya sekira meter dari rumah pak waras, seri. pasirah masih saudara dengan pak waras. sesampainya dirumah ibu pasirah, bapak abdurrahman bertanya kepada ibu pasirah bu, yang menerima ini kira kira ibu sendiri atau ada yang lain menurut sepengetahuan ibu? kemudian ibu pasirah menjawab betul, bahkan bukan saya saja, tetangga saya juga mendapatkan uang tersebut atas nama rusmiyati dan megawati . rumah ibu rusmiyati dan ibu megawati berdekatan dengan rumah ibu pasirah. kemudian ibu pasirah mengatakan bahwa sekira dirumah ibu pasirah, ada juga yang menerima uang tersebut atas nama kasim, tuginah, sulaiman. setelah itu bapak waras menjemput ibu rusmiyati dan ibu megawati, sementara bapak abdurrahman menelpon rekannya atas nama pak amin yang sedang bersama dengan bapak reza. bapak abdurrahman bertanya posisi dimana kemudian bapak reza dan pak amin menjawab posisi bumi aji, arah pulang . kemudian bapak abdurrahman berkata posisi saya ada haduyang ratu, ini ada kecurigaan saya bahwa dari paslon nomor urut memberi uang kepada masyarakat, secara kebetulan ini saya sedang sama masyarakat yang menerima. tolong mimpinya . kemudian pak amin menjawab ya, siap . kemudian bapak amin dan pak reza datang kerumah ibu pasirah. setelah itu ibu rusmiyati dan ibu megawati datang kerumah ibu pasirah, bapak abdurrahman bertanya kepada ketiga orang tersebut bu, apa benar ibu mendapatkan uang dari pasangan calon nomor urut kemudian ibu rusmiyati menjawab ya, benar dari calon nomor (musa dito), tolong jangan lupa pilih nomor kemudian hal itu juga dibenarkan oleh ibu pasirah dan ibu megawati. kemudian bapak abdurrahman bertanya lagi siapa yang memberikannya bu kemudian ibu pasirah menjawab susi duniawi , kemudian ibu rusmiyati menjawab dewi studi kemudian ibu pasirah menjawab lagi sugiarto alias jum . kemudian bapak abdurrahman berkata kepada ibu pasirah, ibu rusmiyati, dan ibu megawati bahwa hal tersebut menyalahi aturan pilkada. kemudian bapak abdurrahman mengucapkan terima kasih atas informasinya, dan akan diluruskan bahwa bapak abdurrahman akan melaporkan keadaan ini panwascam padang ratu. setelah bapak abdurrahman keluar dari rumah ibu pasirah sekira pukul wib, kemudian bapak abdurrahman, pak waras, pak amin dan pak reza (dalam satu mobil) datang kantor panwascam padang ratu. video rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut must)ttkota gajah bahwa pada hari sabtu tanggal desember setelah sampai kantor panwascam padang ratu bapak abdurrahman melaporkan kejadian tersebut. kantor panwascam ada bapak indra nusa (ketua panwascam), pak tha, dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. bapak abdurrahman menceritakan peristiwa yang terjadi dan panwascam menjawab akan menindak lanjuti laporan tersebut. kemudian bapak indra nusa menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menjemput orang orang tersebut sekira pukul wib dengan uraian sebagai berikut: ibu sulaiman (penerima), ibu kasim (penerima), ibu tuginah (penerima), ibu megawati (penerima), ibu rusmiyati (penerima), ibu pasirah (penerima). setelah sampai kantor panwascam, orang tersebut, ditanya tanya didalam ruangan tertutup oleh ketua panwascam padang ratu beserta jajarannya. setelah ditanya tanya, orang tersebut keluar ruangan sekira pada pukul wib. setelah itu orang tersebut diantarkan pulang oleh bapak indra nusa sekaligus menjemput: ibu susi duniawi (pemberi): ibu dewi studi (pemberi), ibu sugiarto alias jum (pemberi). setelah sampai didepan rumah ibu sugiarto alias jum, ketiga ibu tersebut sudah berada dalam mobil bapak heri syahputra kampung bandar sari kecamatan padang ratu) yang merupakan salah satu tim sukses dari paslon nomor musa dito). karena melihat posisi ketiga ibu tersebut bapak abdurrahman meminta pak heri untuk menurunkan ketiga ibu tersebut karena ketiga ibu tersebut akan dijemput dan dimintai keterangan oleh panas kecamatan padang ratu. kemudian setelah kantor panwascam padang ratu sekira pukul wib, ketiga orang tersebut ditanya tanya juga didalam ruangan kantor panwascam oleh bapak indra nusa beserta jajarannya. setelah itu ketiga orang tersebut disuruh untuk tidur sebuah ruangan kantor panwascam untuk menunggu pagi hari. bapak abdurrahman tetap berada kantor panwascam padang ratu, namun bapak abdurrahman sempat pulang untuk berganti pakaian pada pukul wib pagi ini desember kemudian bapak abdurrahman membawa keenam saksi penerima dan ketiga orang pemberi kantor bawaslu kabupaten lampung tengah untuk melakukan laporan dugaan pelanggarsejumlah merek gt pro berisi video berkapasitas yang didalamnya terdapat peristiwa tanggal desember rumah ibu pasrah bapa abdul roman bertanya kepada ibu pasrah, ibu russiatm, dan ibu terobati) yang direkam oleh pak reza menggunakan milik bapak abdul roman merek oppo seri a37pada hari jum'at tanggal desember terjadi pembagian uang oleh seri. dewi studi dan seri. sugiarto alias jum kepada warga: bahwa benar menurut keterangan seri. megawati, dia diberikan uang oleh dewi studi: bahwa benar menurut keterangan seri. megawati, dia pernah dijanjikan akan diberikan uang untuk memilih bahwa benar menurut keterangan seri. megawati, dia tidak terpengaruh dan tidak memilih pada hari pencoblosan, bahwa benar menurut keterangan seri. tuginah, dia diberikan uang oleh sugiarto alias jum: bahwa benar menurut keterangan seri. tuginah, setelah memberikan uang seri. sugiarto alias jum berpesan jangan lupa hari rabu pak musa : bahwa benar menurut keterangan seri. kasim, dia diberikan uang oleh sugiarto alias jum: bahwa benar menurut keterangan seri. kasim seri. sugiarto alias jum mengatakan mau uang besok musa hari rabu : bahwa benar menurut keterangan seri. kasim, dia menyesal: bahwa benar menurut keterangan seri. masih, dia diberikan uang oleh adiknya seri. dewi studi, bahwa benar menurut keterangan seri. masih maksud pemberian uang oleh adiknya seri. dewi studi untuk memilih musa dito, bahwa benar menurut keterangan seri. rusmiyati, dia diberikan uang oleh dewi studi: bahwa benar menurut keterangan seri. rusmiyati pemberian uang oleh seri. dewi studi untuk memilih musa dito, bahwa benar menurut keterangan seri. sulaiman mendapat uang dari seri. sugiarto alias jum: bahwa benar menurut keterangan seri. sulaiman bahwa seri. sugiarto memberikan uang dengan menyampaikan ini uang bu, uang dari pak musa, jangan lupa hari rabu pilih pak musa , bahwa benar menurut keterangan seri. sulaiman terhadap uang dia menolak dan siap memberikan kepada panwascam untuk dijadikan barang buktipadang ratu agar mendatangi kediaman terlahir dan didapatkan hasil sebagai berikut:pl pb kab x1pujikhomsatun dan terlahir atas nama siti dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember sekira pukul wib. seri. khomsatun diberikan uang sejumlah oleh ibu seri. khomsatun. mahkamah, yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh ibu seri. khomsatun dari seri. siti. seri. siti menitipkan pesan kepada seri. mahkamah untuk disampaikan kepada seri. khomsatun ini dapet uang dari mbak siti . sebelumnya seri. khomsatun didata oleh seri. siti untuk meminta dukungan agar memilih pasangan calon nomor dua ( dengan cara menginstruksikan kepada panas kecamatan pujian agar mendatangi kediaman pelapor atas nama khomsatun, terlahir atas nama siti dan saksi atas nama mahkamah. dan didapatkan hasil pelapor atas nama khomsatun, terlahir atas nama siti dan saksi atas nam mahkamah tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kampung. pelapor atas nama khomsatun, terlahir atas nama siti dan saksi atas nama mahkamah tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapor atas nama khomsatun, terlahir atas nama siti dan saksi atas nam mahkamahhomsatun, terlahir atas nama sitirumah.( vide bukti pk kecamatan anggu dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari minggu tanggal desember sekira pukul wib sdr. dian taufik sedang beristirahat dirumah sepulang dari bekerja, tiba tiba datang pak kaji langsung masuk kedalam rumah memanggil sdr. dian taufik. selanjutnya pak kaji goreng langsung memberikan uang kepada sdr. dian taufik sambil berkata jangan lupa pilih nomor urut musa dito) . ketika itu dirumah sdr. dian taufik tidak ada orang lain, sehingga tidak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut selain dian taufik dan pak kaji goreng. selanjutnya pada hari selasa, tanggal desember karena sdr. dian taufik akhirnya karena rasa takut, maka. dian taufik sekira pukul wib melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. andi firmansybanyak (satu) lembar yang diberikan oleh pak kaji goreng kepada pelaporggumuhammad dian taufik dan terlahir atas nama kaji gorengsuwardi dan terlahir atas nama tulus dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada tanggal desember hari minggu pukul wib, pak tulus kerumah seri. suwardi melalui pintu belakang dan memberikan seri. suwardi uang dengan pecahan sejumlah (lima puluh ribu rupiah) dan pak tulus berpesan bude ini duit jangan lupa color nomor iya pak. setelah memberikan uang tersebut melapor langsung pulang, selanjutnya hari selasa pelapor menyampaikan kejadian tersebut kepada mbk sariyem dirumahnya, hari selasa pukul wib itu saya dapat duit (lima puluh ribu rupiah) dari pak tulus disuruh pilih nomor setelah itu pelapor pulang kerumtunai pecahan sejumlah (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh ibu suwardiggurtart dan terlahir atas nama tulusputih ramsupriyadi dan terlahir atas nama masukin dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari kamis tanggal desember sekira pukul wib ada yang datang kerumah sdr. supriyadi.yang sdr. supriyadi kenali sebagai tim paslon musa dito) atas nama masukin. masukin berkata ini loh janji saya, ini uang untuk dibagi bagikan yang udah kamu catat orang . kemudian sdr. supriyadi menjawab ini uang harus dibagikan orang yang jumlahnya berarti per orangnya , . kemudian sdr. masukin berkata ya, benar . kemudian sdr. supriyadi bertanya lagi saya nggak janji, bawa orang yang itu bisa ngasih suara itu, karena hati orang itu nggak tau, beda beda. sedangkan sayap sendiri tidak pasti bisa nobles disitu (nomor ) . uang yang diberikan oleh sdr. masukin adalah pecahan seluruhnya , . uang tersebut sempat sdr. supriyadi tawarkan warung sehingga pecahannya berubah menjadi , , , , , . dari orang data sdr. supriyadi rinciannya adalah sebagai berikut: sdr. supriyadi sendiri menerima istri sdr. supriyadi siti sarofatul jannah) menerima kodim maulana menerima zaenal menerima , : asep satria purnama menerima uang tersebut seluruhnya telah sdr. supriyadi bagikan, namun sdr. supriyadi lupa nama namanya. ketika sdr. supriyadi membagikan uang tersebut sdr. supriyadi tidak berkata apa apa kepada penerimanyasupriyadi (pelapor)d .:, sdr. supriyadi memberikan uang kepada sdr. kenal dengan mendatanginya langsung sekira pukul wib. sdtas nama musa dito). dan sdr. supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa sd@dir maulana (saksi)gadis maulana memberikan uang kepada ibu sdr. @dirgadiskenal abidin (saksi)asep satria purnama (saksi)supriyadi pelapor) menyatakan bahwa:a : sdr. supriyadi memberikan uang kepada sdr. kenal dengan mendatanginya langsung sekira pukul wib. sa.n musa dito). dan sdr. supriyadi juga tidak menjanjikan bahwa sabahwa benar menurut keterangan @dir maulana (saksi) menyatakan bahwa:@dir maulana memberikan uang kepada ibu sdr. kodim@dirbahwa benar menurut keterangan kenal abidin (saksi) menyatakan bahwa:bahwa benar menurut keterangan asep satria purnama (saksi) menyatakan bahwa::masukin dengan cara menginstruksikan kepada panas kecamatan seputih raman agar mendatangi kediaman terlahir. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama masukinmasukin tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir atas nama masukinupriyadi dan terlahir atas nama masukisurabaykamis tanggal desember atas nama pelapor harus dan terlahir atas nama simo dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember sekira jam wib saya mendapatkan informasi dari warga gaya baru yang tidak saya ketahui namanya, terkait dengan dugaan pembagian uang, setelah mendapatkan informasi saya dan sdr. lukman hakim berkeliling, mencoba mendatangi salah satu pimpinan desa partai golkar kampung gaya baru atas nama simo, saya menanyakan terkait dengan informasi yang telah saya dapat, sdr. simo mengelak terkait dengan informasi pembagian uang tersebut, pada saat saya dan sdr. simo berbincang ruang tamu kediaman sdr. simo, saya menemukan data yang berbentuk selembar kertas yang berisi daftar nama yang berlogo pasangan calon nomor urut dan satu lembar kertas yang berisikan daftar nama, yang saya curigai, kemudian saya menanyakan kembali kepada sdr. simo dan dia simo) mengakui bahwa sebagai pimpinan desa partai golkar serta mengakui bahwa membagikan uang kepada tim relawan nomor kampung gaya baru iv. kemudian saya meminta kepada sdr. simo untuk rekam vidio sebagai bukti bahwa benar telah membagikan uang tersebut. setelah saya melakukan rekaman vidio pengakuan sdr. simo datang sdr. saksi dan rombongan menemui sdr. harus menyampaikan bagaimana ini jawab harus iya mbah simo mengakui telah membagi uang , kemudian sdr. saksi menanyakan kepada mbah simo apa benar jawab mbah simo iya benar saya sudah mengakui . setelah itu panwascam datang atas nama suyanto yang dihubungi oleh sdr. lukman hakim untuk menyaksikan pengakuan mbah simo video rekaman pengakuan sdr. simo yang tersimpan flashdisck bermerk sandisck dengan kapasitas gb. berisikan video keterangan: video yang direkam menggunakan sdr. harus yang bermerk xiaomi note dengan nomor meid dan (dua) lembar kertas berisikan daftar nama belum bisa menunjukkan pembagian uangyang belum lengkap maka dilakukan penelusuran oleh panwascam seputih surabayaanaklasa tanggal desember atas nama pelapor sdr. riyanto datang kerumah sdr. seri melalui pintu belakang didekat dapur. pada saat itu sdr. riyanto menyampaikan iye duit lima puluh rabu, dari musa dito (ini uang lima puluh ribu, dari musa dito) dan memberikan uang pecahsejumlah dari sdr. seri (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. riyanto. uang sejumlah dari sdr. sudan (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh sdr. riyanto: lembar.t.ari. bidah dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut musttaya main kerumah sdr. men alias jepang tujuan untuk berkunjung tiba tiba saya diberikan uang oleh sdr. men alias jepang sebesar , . dalam rumah sdr. men tersebut, memberikan uang sebesar kepada saya dengan maksud tujuan agar saya mencoblos nomor urut musa dito) pada pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun dan saya pun menerima uang tersebut. terkait sdr. min apakah tim suksesnya paslon nomor urut musa dito) atau bukan saya tidak mengetahuinyapecahan uang (seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh agus supriyantotidak ada yang hadir dan tidak ada saksi, pelapor dan dan terlahir yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. didapatkan hasil sebagai berikut: pelapor dan melapo dan melapor tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman pelapori1 dengan pelapor atas nama agus supriyanto dan terlahir atas nama men alias jepangbandar mataram dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jum'at tanggal desember sekira jam wib sdr. aftayadi mendapatkan informasi dari masyarakat daerah sidomukti bahwa ada kegiatan bagi bagi uang kepada masyarakat sekitar daerah sidomukti. untuk mendapatkan informasi lebih lengkap sdr. aftayadi mencari informasi didaerah sekitar sidomukti, sehingga sampai dirumah seseorang yang belum tau identitas nya, didalam rumah tersebut ada ibu yang punya rumah dan juga ada ibu suryani. sampai dirumah tersebut, sdr. aftayadi ucapkan salam, minta ijin boleh masuk rumah tidak, yang punya rumah jawab boleh, silahkan , sdr. aftayadi bilang, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang bagi uang, didalam rumah tersebut sdr. aftayadi melihat ibu suryani memegang sebuah buku, sdr. aftayadi bertanya kepada ibu suryani buku apa itu bu? dijawab ibu suryani ini buku arisan , kemudian sdr. aftayadi minta ijin kepada suryani untuk memeriksa buku yang saat itu sedang dipegang oleh ibu suryani, suryani menjawab, silahkan (sembari menyerahkan buku) , kemudian dibuka oleh sdr. aftayadi, didapati ada selembar kertas yang ada kopinya tulisan relawan musa dito , kecamatan bandar mataram, kampung mataram udik, nama suryani, kemudian ada kapelan yang bertuliskan pertemuan hari sabtu jam wib tepat tempat bpk. bodi purwa dadi" dibalik kapelan tersebut bertuliskan tps udik , uang tunai sejumlah pecahan dan juga buku tulis. selanjutnya sdr. aftayadi meminta ijin kepada ibu suryani: kapelan, selebaran kertas yang ada kopinya, buku tulis dan sejumlah uang pecahan untuk dipinjam, dan dibawa pulang, kemudian ibu suryani mengijinkan barang barang tersebut untuk dibawa, dalam perjalanan pulang aftayadi berencana barang barang tersebut mau dibawa panas bandar mataram. kemudian sdr. aftayadi pulang dan mandi, selesai mandi selang sekira menit datang ibu suryani kerumah sdr. aftayadi dan ada orang yang sdr. aftayadi kenal yaitu sdr. hasan kampung tua kecamatan bandar mataram) dan sdr. wagub sidomukti kampung mataram udik), diperas depan rumah. kemudian ibu suryani meminta barang barang yang dipinjam sdr. aftayadi untuk dikembalikan, kata suryani, dirumah aftayadi itu uang arisan dan buku tersebut data orang arisan . kemudian sdr. aftayadi mengembalikan barang barang tersebut kepada ibu suryani. selanjutnya ibu suryani pergi keluar rumah,bukti berupa satu buah flashback bermerk sandisck bewarna merah hitam dengan kapasitas (delapan) yang berisikan (tujuh) foto tidak menunjukkan pembagian uang, belum adanya saksi yang disampaikan, baik saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung peristiwa tersebutmaka dilakukan penelusuran oleh panwascam bandar mataramkota gajahkursi dan terlahir atas nama riyadi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari jumat, desember sekira pukul wib sdr. agus datang kerumah sdr. kursi yang beralamatkan tangga rejo. kemudian sdr. agus berkata kepada sdr. kursi sin ahok kedalam kemudian sdr. agus dan sdr. kursi masuk kedalam rumah sdr. kursi. kemudian sdr. agus berkata ini ada duit segini, tolong bagikan kepada orang (lima belas) . setelah itu sdr. agus memberikan uang kepada sdr. kursi sebanyak dalam pecahan sebanyak lembar. lalu sdr. agus memberikan uang kepada sdr. kursi sejumlah dalam pecahan sebanyak lembar sebagai uang bensin untuk membagikan uang tersebut diatas. kemudian sdr. agus berkata jangan lupa nanti kalo udah dibagi ngomong suruh milih karena ketakutan, sdr. kursi menyimpan uang tersebut dan berunding dengan keluarganya, sehingga uang tersebut tidak jadi dibagikan kepada siapapun. sampai pada tanggal desember datang panwascam kota gajah atas nama samsul indro kerumah sdr. kursi dan menyarankan kepada sdr. kursi untuk melaporkan peristiwa tersebut diatas kepada bawaslu kabupaten lampung tengagus riyadi kepada kursi dengan total (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang pecahan (seratus ribu rupiah) sebanyak lembar yang diberikan oleh sdr. agus riyadi kepada sdr. musimkursi dan terlahir atas nama riyadpariah dan terlahir atas nama suwardi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari sabtu, tanggal desember sekira pukul wib seri. pariah sedang sholat kemudian datang sdr. suwardi (adik ipar pelapor). setelah seri. pariah selesai melaksanakan sholat, sdr. suwardi memberikan uang satu lembar uang pecahan , kepada seri. pariah. kemudian sdr. suwardi juga memberikan uang satu lembar uang pecahan kepada sdr. supardi. kemudian sdr. suwardi berkata kepada seri. pariah dan sdr. supardi iki sosok nobles nomor (loro) yang artinya besok color nomor (dua). kemudian sdr. suwardi langsung pulang kerumahnya. bahwa sepengetahuan seri. pariah, sdr. suwardi menyuruh untuk memilih paslon bupati nomor urut suwardi kepada sari. pariah. uang pecahan (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lembar yang diberikan oleh sdr. suwardi kepada sdr. supardi suami dari seri. parpariah (pelapor) pada hari jumat pelapor habis sholat magrib pak suwardi datang, lewat pintu belakang untuk memberikan uang kepada pelapor dan suami, yang diberikan uang oleh suwardi adalah pelapor dan suami pelapor, pada saat memberikan uang tersebut suwardi berkata jangan lupa milih nomor (dua). tidak ada saksi lain saat suwardi saat memberikan uang hanya kami bertiga, suwardi memberikan uang dulu baru ngomong jangan lupa pilih nomor (dua). pelapor tidak mengetahui suwardi apakah dia tim sukses atau yang lain. sdr. pariah tidak tergoda dengan paslon lain setelah diberikan uang dari bapak suwardi karena sdr. pariah mempunyai pilihan lain, dan sdr. pariah yakin. supardi (saksi) pada tanggal desember suwardi memberikan uang kepada sdr. supardi sehabis sholat magrib, masuk rumah lewat belakang disuruh memilih nomor (dua), suwardi alias dudung (adik supardi) memberikan uang sdr. supardi, pada saat membagikan uang tidak ada gambar paslon. pada saat hari pencoblosan sdr. supardi memilih paslon nomor. (tiga)terlahir. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama suwardi tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari panas kecamatan.pariah dan terlahir atas nama suwarditelah disampaikan kepada pelapor melalui panwascam. vide bukti pk kecamatan bumi ratu tubnation dan terlahir atas nama sadari dengan uraian pokok laporan adalah adanya pembagian lembar uang pecahan , agar memilih paslon nomor. musa dito) yang terjadi pada tanggal desember dusun bulu sari kecamatan bumi ratu tubandua) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah yang diserahkan oleh secara ngawidr. nation ketika itu sekira jam pagi pulang dari bekerja pabrik kayu. kemudian sdr. sadari datang kerumah sdr. nation untuk memberikan uang sebanyak lembar untuk transport sdr. nation jalan kesana dan kesini karena sdr. nation juga merupakan tim paslon nomor urut musa dito). setelah itu sdr. nation pergi mencari rumput. sepulang dari mencari rumput sekira pukul wib, ada yang datang kerumah sdr. nation ramai ramai sekira orang. uang transport untuk para tim paslon nomor urut (musa dito). sdr. nation diberikan uang tersebut karena sdr. nation pernah ditunjuk sebagai tim paslon oleh pak miskin tetapi sdr. nation tidak memiliki tim paslon nomor urut yang menunjukan sdr. nation sebagai tim paslon nomor urut adalah ada banner musa dito yang sdr. nation pasang tepat dibagian depan rumah sdr. ngawi sdr. nation datangi oleh ormas gml dan kemudian agak lama dari itu panas kecamatan datang juga kerumah sdr. ngawi dilokasi kejadian sdr. nation hanya mengenal pak walkeri (mantan kepala desa bumi ratu tuban), pak aris, dan yang sdr. nation ketahui sebagai bawaslu. yang disampaikan oleh orang orang yang datang kerumah sdr. nation adalah orang orang tersebut memarahi sdr. nation, sehingga sdr. nation takut dan sehingga sdr. nation menyerahkan uang pribadi sdr. nation kepada mereka. setelah berbincang agak lama, mereka pulang. sdr. nation dibohongi oleh sdr. salman bahwa sdr. nation harus melaporkan sdr. sadari agar sdr. nation aman. maka sdr. nation melaporkan hal tersebut kepada bawaslu karena keinginan mereka. sebelumnya sdr. nation dijanjikan akan dibawa kantor bawaslu, tetapi sdr. nation kemudian dibawa kantor partai nasdem. setelah itu baru sdr. nation dibawa kantor bawaslu. sdr. salman merupakan tim dari ibu ness. ketika memberikan uang tersebut kepada sdr. nation, sdr. sadari menyampaikan jangan lupa nomor ketika menyampaikan laporan kepada bawaslu pada tanggal desember sdr. nation merasa takut dan terpaksa ketika itu, sdr. nation ditakuti takuti oleh sdr. salman.lampung tengah, memeriksa bukti bukti pemohon, memohon, pihak terkait dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten lampungtambahan berkas perkara pemohon nomor bupratu tuban agar mendatangi kediaman terlahir. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama sadari tidak berada kediamannya dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kampung. dan tidak adanya saksi. terlahir atas nama sadarination dan terlahir atas nama fadlbumi tabrabu tanggal desember atas nama pelapor bagian dan terlahir atas nama nur asian dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari sabtu, desember sekira pukul wib sdr. bagian telpon oleh sdr. nur asian untuk menemui sdr. nur asian dirumah nur asian dusun rt rw kampung bumi tabung timur kecamatan bumi tabung kabupaten lampung tengah. setelah sdr. bagian sampai dirumah sdr. nur asian, sdr. bagian duduk didalam rumah sdr. nur asian bersama sdr. nur asian. sdr. nur asian dan sdr. bagian mengobrol dan ketika sdr. bagian akan pulang dari rumah sdr. nur asian, sdr. bagian diberikan satu lembar uang pecahan oleh sdr. nur asian. ketika memberikan uang tersebut sdr. nur asian berpesan kepada sdr. bagian jangan bilang siapa siapa, ini saya berikan uang color nomor dua . sepengetahuan sdr. bagian, maksud dari kata kata sdr. nur asian color nomor dua adalah untuk memilih paslon musa dito. ketika sdr. nur asian memberikan uang tersebut kepada sdr. bagian, istri dari sdr. nur asian atas nama sundari menyaksikan peristiwa tersebutratus ribu rupiah sejumlah lembar yang diberikan sdr. nur asian kepada sar. bagiagian (pelapor) dua bulan yang lalu sdr. bagian dan sdr. asian bekerja pt, akan tetapi sdr. asian bicara dengan sdr. bagian bahwa jika ada pilkada sdr. bagian disuruh untuk mendata keluarga sdr. bagian. namun sdr. asian tidak kunjung mengabari sdr. bagian hingga pilkada kurang seminggu. setelah itu pada tanggal desember sore hari sdr. bagian ditelan oleh sdr. asian yang menanyakan sdr. bagian sedang dimana. sdr. bagian bicara kepada sdr. asian kata teman teman, kamu ngasih uang sama teman teman, terus data keluargaku gimana? apakah saya bisa mendata keluarga saya lagi? kemudian sdr. asian menjawab nggak usah, masalahnya tempat keluarga kamu sudah ada orang . setelah itu saya bertanya terus gimana kamu jadi nggak ngasih uang kesana? kemudian sdr. asian menjawab besok pagi . tetapi sdr. asian tidak kunjung memberikan uang tersebut kepada sdr. bagian. kemudian pada tanggal desember sdr. bagian datang kerumah sdr. handoko untuk memancing, setelah itu saya kerumah mas nur untuk mengunjunginya. ketika akan pulang dari rumah mas nur, mas nur memberikan uang kepada sdr. bagian pukul wib. mas nur mengatakan ini saya beri uang, diam saja, asal kamu mencoblos musa dito) . kemudian sdr. bagian memasukan uang tersebut dalam saku sdr. bagian dan sdr. bagian kembali kerumah sdr. handoko. setelah itu sdr. bagian menceritakan peristiwa tersebut kepada sdr. handoko. tadi aku kerumah mas nur, aku dikasih uang aku disuruh nobles nomor musa dito) sembari menunjukan uang tersebut kepada sdr. handoko. sdr. bagian disuruh untuk mendata keluarga sdr. bagian untuk memilih paslon nomor musa dito). ketika mas nur memberikan uang tersebut kepada sdr. bagian, ada sdr. sundari yang merupakan istri dari mas nur. sdr. asian adalah bpk bumi tabung timur. uang tersebut tidak sdr. bagian gunakan dan sdr. bagian jadikan uang tersebut sebagai barang bukti atas laporan saya. setelah menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. handoko, sdr. bagian juga menceritakan hal tersebut kepada relawan paslon nomor dan selanjutnya sdr. bagian melakukan laporan kepada bawaslu kabupaten lampung tengah. karena menurut sdr. bagian, hal yang dilakukan oleh sdr. asian tidak dibenarkan. dengan uang tersebut tidak mempengaruhi pilihan sdr. bagian terhadap paslon bupati lampung tengah tahun handoko (saksi) pada hari sabtu tanggal desember sekira pukul wib, sdr. bagian menemui sdr. handoko rumah sdr. handoko, menyampaikan bahwa diberikan uang oleh sdr. nur asian. setelah itu sdr. bagian pergi dari rumah sdr. handoko, dan sdr. handoko pergi memancing. sdr. handoko tidak melihat secara langsung sdr. bagian diberikan uang oleh nur asian. diberikannya uang tersebut kepada bagian adalah rumah sdr. nur asian berdasarkan cerita sdr. bagian. bagian telepon oleh sdr. nur asian untuk kerumahnya, sampai dirumahnya kasih uang sambil mengatakan jangan lupa nomor sepengetahuan sdr. handoko sdr. bagian bukan tim sukses, hanya petani biastabung agar mendatangi kediaman terlahir dan saksi yang tidak hadir saat dimintai keterangannya. didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir atas nama bpk nur awan dan saksi atas nama ibu sundari istri nur asian)poratas nama bpk. nur awan dan saksi ibu sundari istri nur asian) tidak berada kediamannya dibuktikan dengan dokumentasi kediaman terlahir dandengan nomor: reg lp kab x11 dengan pelapor atas nama bagian dan terlahir atas nama nur asiway pengubur dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari sabtu tanggal desember sekira pukul wib sdr. indra yohanes sedang berada dirumahnya yang beralamat dusun iii kampung banjar kertarahayu kecamatan way penguburan kabupaten lampung tengah. kemudian datang sdr. iwan kerumah sdr. indra yohanes. setelah itu sdr. iwan memberikan uang pecahan dengan jumlah total untuk dibagikan kepada (lima belas) orang untuk memilih pasangan calon nomor urut sementara sdr. indra yohanes mendapatkan bagian sebesar , . kemudian sdr. iwan juga memberikan (satu) lembar uang pecahan kepada istri sdr. indra yohanes yang bernama bidah dengan maksud untuk memilih pasangan calon nomor urut musa dito). kemudian uang tersebut dibagikan oleh sdr. indra yohanes pada hari minggu pagi tanggal desember kepada kasturi, indra, mel: udin: surah: agus: ingkar, aas, mohon, iming, dari, mal1 (satu) lembar uang pecahan yang diberikan oleh sdr. iwan kepada seri. bidway penguburanpelapor,indra yohanes dan terlahir atas nama iwsebagai linggboiler dan terlahir atas nama dedi dengan uraian pokok laporan sebagai berikut: pada hari senin, desember sekira pukul wib seri. boiler sedang berada didalam rumahnya. kemudian datang sdr. dedi dan masuk kedalam rumah. kemudian sdr. dedi menyampaikan ini ada uang sedikit, jangan lupa color nomor selanjutnya sdr. dedi memberikan uang pecahan sebanyak (tiga) lembar kepada seri. boiler. kemudian seri. boiler menjawab ya, terima kasih . setelah itu sdr. dedi memanggil sdr. sutrisno yang juga berada didalam rumah seri. boiler. sdr. dedi memberikan uang pecahan sebanyak (dua) lembar dan uang pecahan sebanyak (dua) lembar kepada sdr. stik masing masing uang tersebut dimasukan kedalam sebuah amplop berwarna putih. setelah memberikan amplop tersebut kepada seri. boiler dan sdr. sutrisno, sdr. dedi pergi meninggalkan rumah seri. boilerix11 pada tanggal desember dengan bukti bukti berupa: uang pecahan sebanyak lembar yang diberikan oleh sdr. dedi kepada seri. boiler. uang pecahan sebanyak lembar dan uang pecahan sebanyak lembar yang diberikan oleh secara dedi kepada secara stikoiler pelapor) seri. boiler sedang berada didaur memasak sekira jam wib, kemudian datang sdr. dedi yang merupakan tetangga seri. boiler, kemudian seri. boiler persilakan masuk kedalam rumah sdr. dedi memberikan uang sebesar didalam amplop berwarna putih. tidak ada yang menyaksikan hanya ada sdr. dedi, kemudian sdr. dedi memberikan uang sebesar kepada sutrisno sdr. dedi memanggil sdr. sutrisno yang sedang berada kamarnya untuk dapur diwaktu yang sama. kemudian memberikan uang sebesar , , saat menyerahkan uang tersebut kepada sdr. sutrisno seri. boiyempun melihatnya dan sdr. dedi saat menyerahkan uang tersebut sembari mengatakan ini ada rezeki, uang tersebut sekarang sudah seri. boiler serahkan bawaslu pada saat seri. boiler melaporkan kejadian tersebut yang disampaikan oleh sdr. dedi pada saat memberikan uang tersebut adalah ini ada rezeki sedikit. sdr. dedi menyampaikan untuk memilih paslon nomor urut satu minggu sebelum diberikan uang tersebut secara persis hari dan tanggalnya seri. boiler lupa, diperkirakan satu minggu sebelum membagikan uang, saat itu sdr. dedi datang kerumah seri. boiler untuk meminta data ktp dan sembari berkata besok kalau nobles, color paslon dua . setelah mendapatkan data tersebut sdr. dedi langsung pergi dari rumah seri. boiler seri. boiler tidak mengetahui apakah sdr. dedi merupakan tim pasangan calonsebagai lingga agar mendatangi kediaman terlahir. dan didapatkan hasil sebagai berikut: terlahir dan saksi,boiler dan terlahir atas nama deddengan uraian peristiwa sekira awal bulan november tahun sdr. sarin siswanto ditelepon oleh sdr. cahyadi yang beralamat dusun dono arum dengan maksud untuk menjadikan sdr. sarin menjadi koordinator tim pemenangan pasangan calon nomor urut tps dan tps yang berada kampung dono arum kecamatan seputih agung. dimana sdr. sarin disuruh untuk mencari orang untuk dijadikan tim pemenangan pasangan calon nomor urut musa dito) tps dan tps yang berada kampung dono arum kecamatan seputih agung. kemudian pada pertengahan bulan november tahun saya beserta orang tim dan sdr. wiki koordinator tim) melakukan rapat pertemuan bertempat rumah sdr. sarin beralamat jl. dono arum rt rw kampung dono arum kecamatan seputih agung, untuk mencari data dimana tiap tiap orang tim mencari orang untuk memilih pasangan calon nomor urut kemudian pada tanggal jum'at desember sekira pukul wib sdr. sarin telepon oleh sdr. cahyadi untuk mengambil uang dirumah sdr. cahyadi yang beralamat dusun dono arum kecamatan seputih agung. kemudian pukul wib sdr. sarin mendatangi rumah sdr. cahyadi dan sesampainya dirumah sdr. cahyadi, sdr. sarin langsung diberikan uang sejumlah dengan pecahan sebanyak lembar yang diberikan oleh sdr. cahyadi dengan maksud untuk dibagikan kepada tim. kemudian pada hari sabtu tanggal desember sekira pukul wib sampai dengan pukul wib, sdr. sarin membagikan uang tersebut kepada orang tim dimana masing masing tim orang mendapatkan sampai dengan tiap tim, dimana uang tersebut akan dibagikan kepada orang yang telah didata sebelumnya untuk memilih pasangan calon nomor urut (dua) tps dan tps kampung dono arum kecamatan seputih agung. bahwa sdr. sarin dan seri. wiki mendapatkan uang jalan masing masing dari uang tersebut diatas:laporan tidak memenuhi syarat formil laporan yaitu waktulaporan belum memenuhi syarat materiel laporan yaitu bukti uang yang dibagikan bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: pl pb kab x11 telah melebihi waktu (tujuh) hari sejak diketahui pelapor maka tidak dapat registrasi. bahwa terhadap penerimaan laporan nomor: pl pb kab x11 dilakukan penelusuran oleh panwascam seputih agungiii. keterangan terhadap pokok permohonan nomor halaman terhadap permasalahan kejadian khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan bahwa dari (dua puluh delapan) kecamatan se kabupaten lampung tengah terdapat (tiga belas) saksi pasangan calon nomor urut (tiga) tidak mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan sampai dengan selesai walk out)angan caterdapat (lima belas) saksi pasangan calon nomor urut (tiga) mengikuti pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan sampai dengan selesaitidak menandatangani berita acara hasil kecamatan kwk sebanyak (dua puluh tiga) kecamatanmengikuti dan menandatangani berita acara hasil kecamatan kwk sebanyak (lima) kecamatan: bukti pk terhadap permasalahan hasil rekapitulasi pada formulir hasil kwk yang berbeda dengan formulir hasil salinan kwk bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut oleh ppk kecamatan terkait rapat pleno rekapitulasi suara terdapat beberapa form dari tps tidak sesuai dengan form plant, ada (enam belas) salah tulis dan salah isi hasil dan kemudian perbaiki oleh ppk dengan tetap membuat atau mengisi form kejadian khusus yang nantikan buatkan berita acara. kecamatan bumi tabung pada tps (satu) desa bumi tabung timur, kecamatan bumi tabung, terdapat kesalahan penulisan pada bagian i.a. formulir hasil kwk dengsalinan: pada tps (dua) desa bumi tabung timur, kecamatan bumi tabung, terdapat kesalahan penulistam samdelapan belas) kampung bumi tabung ilir kecamatan bumi tabung, terdapat kesalahan pengisian data pada bagian dari .a. yang seharusnya terdapat pemilih pindahan (dp ph) laki laki berjumlah (satu) pemilih, dan terdapat pemilih tambahan tb) laki laki berjumlah (tiga) pemilih, perempuan berjumlah (tiga) pemilih.tiga belas) kampung bumi tabung ilir kecamatan bumi tabung terdapat kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih pada hasil kwk dengan rincian sebagai berikut: (mama pakem jaman pengguna pacet jaman form hasil e, dan atas rekomendasi bawaslu kecamatan bumi tabung jajaran ppk kecamatan bumi tabung telah dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki, kecamatan beri pada tps kampung binjai agung kecamatan beri terdapat jumlah suara sah dan tidak sah yang tidak terisi tidak diisi dalam hasil kwk.mpat) kampung binjai agung kecamatan beri, terdapat kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara rusak yang seharusnya berjumlah (satu), namun tertulis (lima belas) dan terdapat kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan, yang seharusnya berjumlah (dua ratus sembilan puluh lima) namun tertulis (dua ratus delapan puluhkampung kesumadadi kecamatan beri, terdapat perbedaan hasil salinan kwk yang diterima oleh pts dengan hasil kwk. hasil kwk tertulis (dau ratus tiga puluh tiga), namun yang diterima oleh pts hasil salinan kwk berjumlah (dau ratus dua puluh tiga(lima) kampung rengas kecamatan beri, terdapat perbedaan salah penulisan pada kolom data pengguna hak pilih tertulis (seratus tujuh puluh tujuh), surat suara yang digunakan tertulis (seratus tujuh puluh lima) dan surat suara sah dan tidak sah tertulis (seratus tujuh puluh tujuh). kesalahan penulisan pada surat suara yang digunakan terjadi karena salah penjumlahan. surat suara rusak sama dengan suara tidak sah: pada tps (empat) kampung gora jaya kecamatan beri, terdapat kesalahan penulisan pada hasil kwk pada jumlah total pemilih yang terdapat pada dpt dan dengan rincian sebagai berikut: bean ma untuk dilakukan perbaikan dengan rincian perbaikan sebagai berikut: form hasil kwk form hasil kwknam) kampung gora jaya kecamatan beri, terdapat perbedaan hasil pada salinan hasil kwk berbeda dengan hasil kwk yang diterima oleh pts. hasil kwk tertulis (seratus sembilan puluh satu) (seratus empat puluh sembilan) (tiga ratus empat puluh), namun pada hasil salinan kwk yang diberikan pts (seratus sembilan puluh satu) (seratus empat belas) (tiga ratus empat puluh) namun telah diperbaiki dengan sesuai, pada kampung kesumajaya tps (satu), terdapat kesalahan penulisan pada hasil kwk pada hasil kwk tertulis (dua ratus tujuh puluh tujuh) (dua ratus dua) (empat ratus dua sembilan) yang seharusnya (dua ratus dua puluh tujuh) (dua ratus dua) (empat ratus dua puluh sembilan). terdapat kesalahan pada penulisan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tertulis (serius enam puluh lima) yang seharusnya (seratus enam puluh enam). terdapat perbedaan jumlah pada suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah (tiga ratus lima belas) dan surat suara yang digunakan (tiga ratus empat belas) yang seharusnya (tiga ratus lima belasua), terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih dalam dpt tertulis laki laki (seratus tiga puluh empat) yang seharusnya (tiga ratus tiga puluh lima), terdapat kesalahan penjumlahan dalam surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikan tertulis (satu) yang seharusnya (nol). jumlah surat suara yang digunakan tertulis (dua ratus delapan puluh empat) yang seharusnya (dua ratus delapan puluh limalima), perbedaan penginputan pada data pemilih hasil salinan nol). namun hasil kwk tertulis laki laki (enam) perempuan (enam) jumlah (dua belas) sehingga terjadi perubahan pada jumlah data pemilih. pada hasil salinan tertulis (seratus empat puluh dua) (seratus tiga puluh sembilan) jumlah (dua ratus delapan puluh satu), yang seharusnya (seratus empat puluh delapan) (seratus empat puluh lima) jumlah (dua ratus sembilan puluh tiga). terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh ppk kecamatan beri, pada kampung kesumajaya tps (tujuh), kesalahan penghitungan pada surat suara yang digunakan tertulis (dua ratus enam puluh tiga) yang seharusnya (dua ratus enam puluh dua). disinkronkan dengan data pengguna hak pilih dan suara sah dan tidak sah serta suara yang digunakanelapan), terdapat tidak terinputnya dan pada pengguna hak pilih dalam dan data pemilih: pada kampung sinar banten tps (dua), terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara yang digunakan tertulis (dua ratus lima puluh delapan) yang benar (dua ratus enam puluh satu) karena asumsi surat suara yang tidak sah itu surat suara yang rusak. jadi (dua ratus enam puluh satu) kurang (tiga) jumlah (dua ratus lima puluh delapan). setelah dilakukan koreksi dan dibuktikan dengan membuka surat suara (amplop) isi surat suara (tiga) dan tidak ada surat suara yang rusak, sehingga data itu direvisi sesuai dengan bukti yang ada, pada kampung sinar banten tps (delapan), terdapat kesalahan penjumlahan pada data pemilih yang tertulis (empat ratus dua puluh delapan) yaitu data pemilih dalam dpt (empat ratus delapan belas) (satu) (enam) jumlah (empat ratus dua puluh delapan). sesuai dengan yang sebenarnya harus ditulis dan dijumlah dpt (empat ratus delapan belas) 9satu) (enam) jumlah (empat ratus dua puluh lima). terhadap permasalahan tersebut telah diperbaiki oleh ppk kecamatan beri. kecamatan kota gajah pada tps (enam) kampung sritejo kencong kecamatan kota gajah, terdapat kesalahan pada pengisian kolom surat suara dikembalikan oleh pemilih berjumlah (dua belas), yang seharusnya pendiriannya pada kolom surat suara tidak sa) kampung kotagajah kecamatan kota gajah terdapat kesalahan pada kolom romawi iii data penggunaan surat suara, pada jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, ditulis jumlah (enam) yang seharusnya jumlahnam) kampung kotagajah kecamatan kota gajah terhadap kesalahan pada jumlah pemilih laki laki terjadi kesalahan penulisan, yang seharusnya (seratus delapan puluh lima) pemilih tetapi pada hasil plant tertulis (seratus tujuh puluh limadelapmbilempatbelas) kampung kotagajah pada rom belas) kampung kotagajah terdapat kesalahanyang seharusnya (nol). pada romawi iii data penggunaan surat suara, pada poin jumlah surat suara yang digunakan, ditulis yang seharusnyakecamatan rumbia tps (dua) kampong reksa kecamatan rumbia terdapat perbaikan pada jumlah dpt pada hasil kwk, terhadap perbaikan jumlah dpt dengan rincian sebagai berikut: remote jeram form hasil kwkdua) reno basuki kecamatan rumbia terdapat perbaikan pada jumlah yang awalnya laki laki (nol) menjadi (ima) dan perempuan (nol) menjadi (lima)tujuh) kampung reno basuki kecamatan rumbia terdapat pembenahan pada jumlah yaitu laki laki jumlah (nol) perempuan jumlah (nol) menjadi laki laki jumlah (lima) dan perempuan jumlah (delapan) modelkecamatan gunung sugih pada tps (dua) gunung sugih kecamatan gunung sugih terdapat kesalahan penulisan pada hasil plant kolom pengguna hak pilih yaitu, yang seharusnya,leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati pee mass laki laki (seratus tiga puluh tujuh), perempuan (seratus empat puluh lima) jumlah (dua ratus delapan puluh dua) dan b1tb24b3) tulis laki laki (seratus enam puluh tujuh) perempuan (seratus tujuh puluh tujuh) jumlah (tiga ratus empat puluh empat). seharusnya. serta jumlah suara rusak ditulis (tiga)pada tps (empat) gunung sugih, kecamatan gunung sugih terdapat surat suara rusak yaitu (lima) seharusnya (nol) dan pemilih pindahan yaitu laki laki (satu) pemilih, perempuan (satu) pemilih, jumlah (dua) pemilih, seharusnya laki laki (nol) pemilih, perempuan (nollaki laki (seratus tiga puluh delapan), perempuan (dua ratus enam puluh sembilan) dan b14b24b3) tulis laki laki (seratus tujuh puluh enam) perempuan (seratus enam puluh tujuh) jumlah (tiga ratus empat puluh tiga). seharusnya laki laki (seratus empat puluh sembilan) perempuan (seratus lima puluh tujuh) jumlah (tiga ratus enam). kecamatan sebagai lingga pada tps (satu) kampong gedung harta kecamatan sebagai lingga terdapat kesalahan pada hasil plant kolom pengguna hak pilih dalam dpt yaitu laki laki (seratus empat) yang seharusnya laki laki (seratustujuh) negeri katon kecamatan sebagai lingga terdapat kesalahan pada hasil plant dpt yaitu laki laki (seratus) dan perempuan sembilan puluh tiga) dengan jumlah total (seratus sembilanempat) kampung karang anyar kecamatan sebagai lingga terdapat kesalahan pada surat suara yang digunakan dilempar (tiga) hasil ditulis (seratus lima puluh delapan) yang seharusnya (tiga ratus dua puluh satu). terhadap adanya kesalahan penuliskecamatan sendang agung pada tps (empat) kampung sendang mukti kecamatan sendang agung terdapat kesalahan pada plant penguna surat suara tidak terpakai tidak digunakan yaitu (delapan puluh tiga) akan tetapi tertulis sembilan puluh sembilan). dan terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam dpt yaitu laki laki (seratus tujuh belas) dan perempuan (seratus dua puluh delapan) dengan jumlah (dua ratus empat puluh lima), yang seharusnya laki laki (seratus dua puluh dua) dan perempuan (seratus tiga puluh sembilan) dengan jumlah total (dua ratus enam puluh satu) setelah ditambah (enam belas) pemilih tambahan menggunakan ktp elektronik atau surat keterangan. terhadap adanya kesalahan pengisian penulisdan telah diperbaiki: pada tps sembilan kampong sendang rejo kecamatan sendang agung telah terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara dikembalikan ditulis sama dengan surat suara tidak sah yaitu (sembilan). seharusnya ditulis (nol) karena tidak ada surat suara rusak atau mencoblos yang dikembalik: pada tps (empat) dikampung sendang mulyo kecamatan sendang agung terdapat kesalahan penulisan pemilih tidak terdaftar dalam dpt dan memilih menggunakan ktp elektronik atau surat keterangan, seharusnya ditulis pemilih tidak terdaftar dalam dpt dan memilih menggunakan ktp elektronik atau surat keterangan laki laki berjumlah (enam) dan perempuan berjumlah (enam) total jumlah (dua belas). tps (sembilan) jumlah pengguna hak pilih dalam dpt sama dengan jumlah dpt yaitu (tiga ratus dua puluh empat), seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam dpt yaitu (dua ratus tiga puluh delapan). dan tps (sebelas) jumlah pengguna hak pilih dalam dpt yaitu (empat ratus sebelas) seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam dpt yaitudua) kampung sendang agung kecamatan sendang agung jumlah surat suara yang digunakan pada hasil salinan saksi paslon nomor (dua) (dua ratus empat puluh satu) seharusnya (dua ratus empat puluh lima) disesuaikan dengan hasil plasatu) kampung sendang asih kecamatan sendang agung dpt laki laki seharusnya laki laki (seratus tujuh puluh sembilan) tetapi pada hasil ditulis (seratus tujuh puluh enam) dan jumlah pengguna hak pilih (sembilan puluh sembilan) hasil plant ditulis (status sembilan puluh sembilan). tps (dua) jumlah dpt laki laki (seratus lima puluh satu) dan perempuan (seratus tiga puluh tiga satu) pada hasil laki laki (delapan puluh enam) dan perempuan (delapan puluh empat). tps hasil salinan panwascam jumlah surat suara yang digunakan (dua ratus empat puluh satu) yang plant (dua ratus empatkecamatan seputih agung pada tps (empat) kampung fajar asri kecamatan seputih agung terdapat kesalahan dalam penjumlahan hak pilih pada salinan hasil dari laki laki (seratus dua puluh tiga) menjadi (seratus dua puluh lima) kampung fajar asri kecamatan seputih agung terdapat kesalahan dalam penjumlahan data pemilih dari laki laki dan perempuan (tiga ratus delapan puluh sembilan) yang seharusnya (tiga ratus sembilan: pada tps (dua) kampung mujirahayu terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah data pemilih seharusnya (tiga ratus empat puluh empat) tertulis hasil (tiga ratus tiga puluh empat). pada data pengguna hak pilih seharusnya (nol) ditulis (tps (tiga) kampung mujirahayu kecamatan seputih agung terdapat kesalahan penulisan pada pengguna suara (sembilan puluh lima) seharusnya (sembilan puluh empat), tps (empat) data pemilih tertulis seharusnya laki laki (sembilan) perempuan (empat) jumlah (tiga belas), dan tps (sebelas) data pemilih belum dituliskan perempuan (satu) serta perubahan jumlah data pemilih laki laki (dua ratus sebelas) perempuan (dua ratus satu) jumlah (empat ratus duaempat) kampung harapan rejo kecamatan seputih agung terdapat kesalahan pada salinan hasil kwk pada data pengguna surat suara belum terisi dan pada tps (tujuh) hasil salinan terdapat kesalahan pengisian tapi hasil kwk benardua) kampung sulusuban kecamatan seputih agung terdapat kesalahan penulisan pada data pengguna surat suara dimana surat suara yang masuk atau dikembalikan karena salah color seharusnya berisikan nol hasil pleno tertulis untuk data perolehan suara pasangan calon (nol tiga) tertulis (lima puluh lima) seharusnya (lima puluh delapan), tps (sembilan) untuk penjumlahan dpt data pemilih terdapat kesalahan pengisian seharusnya laki laki jumlah (dua ratus tiga puluh lima) tertulis (seratus sepuluh) perempuan berjumlah (dua ratus empat puluh sembilan) tertulis (seratus tujuh puluh dua) berjumlah (empat ratus delapan puluh tempat) tertulis (dua ratus delapan puluh dua) disekap perempuan berjumlah (tujuh ratus) seharusnya (nol). tps (sebelas) pada aplikasi sikap data tidak terbaca dan dibenarkan secara manual keseluruhan. tps (tiga belas) pada aplikasi sikap data tidak terbaca dan dibenarkan secara manual, tps (empat belas) terdapat penulisan jumlah tertukar, pengguna hak pilih seharusnya terletak data pemilih dan data pemilih seharusnya hak pilih, tps (lima belas) pengguna hak pilih tertulis hasil data pemilih seharusnya dari data salinan dari data pengguna hak pilih (seratus dua puluh tiga) laki laki dan perempuan (seratus lima puluh sembilan) total (dua ratus delapansimpang agung kecamatan seputih agung terdapat pengguna hak pilih kosong yang seharusnya laki laki berjumlah (dua ratus empat puluh enam) dan perempuan berjumlah (seratus lima puluh lima) total (tiga ratus satu) dan tps (tujuh) data pemilih laki laki berjumlah (dua puluh sembilan) dan perempuan berjumlah (tiga puluh tujuh) total (enamgaya sakti kecamatan seputih agung terdapat kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih dpt laki laki berjumlah (seratus tiga puluh empat) dan perempuan berjumlah (seratus empat puluh dua) total (dua ratus tujuh puluh), seharusnya laki laki berjumlah (seratus tiga puluh satu) dan seharusnya perempuan berjumlah (seratus tiga puluh sembilan) jumlahsembilan) kampung dono arum kecamatan seputih agung terdapat kesalahan pada jumlah pengguna hak pilih salah dalam penulisan perempuan berjumlah (dua ratus tiga) seharusnya perempuan (seratus enamkecamatan padang ratu kampung sendang ayu, tps (sembilan) data pemilih jumlah plant yang ditulis (seratus enam puluh) salinan tulis (seratus enam puluh sembilan) sudah dilakukan perbaikan: kampung bandar sari tps (empat) ada kesalahan penulisan pada penggunaan hak pilih laki laki, hak pilih dalam dpt seharusnya (seratus empat) tetapi tulis (seratus dua). telah dilakukan perbaikan. tps (sembilan) terdapat salah penulisan didalam surat suara yang seharusnya (dua ratus empat puluh empat) tertulis (dua ratus empat sembilan), sudah dilakukan perbaikan. tps (delapan) data pemilih dpt lebih dari pada data pengguna hak pilih seharusnya (seratus sembilan puluh delapan) dan tulis (seratus tujuh belas). sudah perbaiki, kampung surabaya tps (empat) jumlah surat suara yang diterima tidak sesuai dengan dpt (tiga ratus delapan puluh delapan) surat suara yang ditulis (tiga ratus delapan puluh), kampung purwosari tps (dua) terdapat kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih laki laki seharusnya tertulis (seratus dua puluh dua) tetapi tertulis (seratus dua puluh lima). telah diperbaiki. tps (empat) terdapat kesalahan pengguna hak pilih perempuan tertulis (seratus empat puluh satu) pemilih yang seharusnya (seratus empat puluh) pemilih. kecamatan seputih surabaya pada tps kampung gaya baru empat) kecamatan seputih surabaya dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan secara manual file excel dikarenakan tidak dapat menggunakan aplikasi sikap. pada jumlah suara yang dikembalikan rusak harus nol ditulis hasil kwk empat) telah diperbaiki dan saksikan oleh saksi pasangan calon dan panas kecamatan dan kesalahan penulisan pada surat suara yang diterima dari (tiga puluh lima ribu delapan ratus satu) menjadi (tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu), kecamatan seputih banyak pada tps (satu) kampung sumber bahagia terdapat perbaikan pada jumlah surat suara sudah dibenarkan: pada tps (lima)enam) kampung sanggar buanaempatetia bakti terdapat kesalahan jumlah pemilih perempuan yang seharusnya (dua ratus empat puluh) ditulis (dua ratus tiga puluh sembilan) dan telah diperbaiki pada jumlah perempuan menjadi (dua ratus empat pulsatu) kampung setia bakti terdapat kesalahan jumlah pemilih perempuan yang seharusnya (seratus tujuh puluh delapan) ditulis (seratus tujuh puluh tujuh) dan telah diperbaiki pada jumlah perempuan menjadi (seratus tujuh puluh delapanri basuki terdapat kesalahan jumlah pemilih sah dan tidak sah yang seharusnya (tiga ratus empat puluh tujuh) tetapi ditulis (sebelas) dan telah diperbaiki menjadi (tiga ratus empat puluh tujfajar terdapat kesalahan jumlah pengguna hak pilih yang seharusnya tetapi ditulis dan telah diperbaiki menjadiwas pma8 bosan ordo wara (selanjutnya disebut kpu kabupaten lampung tengahdua belasbarusepuluhanggar buana terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih dalam dpt pada kolom jumlah laki laki yang seharusnya (dua ratus empat) mejadi (dua ratus empat puluh), telah diperbaiki, kecamatan bandar mataram pada tps (empat puluh tujuh) kampung mataram udik kecamatan bandar mataram terjadi kesalahan pada penjumlahan hak pilih antara laki laki dan perempuan tertukar dalam pengisian kolomnya yaitu laki laki (tujuh puluh sembilan) dan perempuan (enam, pada tps (satu) kampung mataram udik kecamatan bandar mataram, pengguna hak pilih dalam dpt yang awalnya laki laki berjumlah (seratus empat puluh satu) perempuan berjumlah (seratus tiga puluh enam) jumlah berjumlah (dua ratus tujuh puluh tujuh) telah diperbaiki laki laki berjumlah (seratus empat puluh dua) perempuan berjumlah (seratus tiga puluh enam) jumlah berjumlah (dua ratus tujuh puluh tujuh) jumlah pengguna hak pilih b1tb24b3) yang awalnya laki laki berjumlah148 (seratus empat puluh delapan) perempuan berjumlah (seratus empat puluh tiga) jumlah berjumlah (dua ratus dua puluh sembilan), jumlah surat suara yang tidak digunakan awalnya (dua ratus satu) telah diperbaiki menjadi (seratus sembilankampung mataram udik kecamatan bandar mataram terdapat kesalahan jumlah pemilih seharusnya (tiga ratus empat belas) ditulis (tiga ratus dua belas): pada tps (lima) kampung mataram udik kecamatan bandar mataram terdapat kesalahan penulisan jumlah surat suara yang diterima (tiga ratus enam puluh enam) seharusnya (tiga ratus tujuhdan telah diperbaiki, pada tps kampung sriwijaya mataram kecamatan bandar mataram terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan seharusnya (empat ratus enam puluh tujuh) menjadi (tiga ratus enam puluh tujuh): pada tps (empat) kampung jati datar kecamatan bandar mataram terdapat kesalahan pada penulisan surat suara yang tidak digunakan seharusnya (lima puluh) tertulis (lima(dua) kampung tertinggi mulya kecamatan bandar mataram terdapat kesalahan pada penulisan jumlah pemilih yang hadir yaitu laki laki berjumlah160 (seratus enam puluh) ditulis (seratus enam puluh delapan) perempuan berjumlah (seratus enam puluh tiga) ditulis (seratus tujuh puluh satu. kecamatan anggur pada tps (sembilan) kampung tanggul angin kecamatan anggur terdapat kesalahan penulisan pada kolom uraian hasil salinan kwk tertulis (dua ratus delapan puluh tujuh) sedangkan pada hasil kwk tertulis (dua ratus delapanggur, bawaslu kecamatan anggur telah merekomendasikan secara lisan kepada jajaran ppk kecamatan anggur untuk dilakukan perbaikan dan telah diperbaiki. kecamatan anak tuha pada tps (dua) kampung negara bumi udik kecamatan anak tuha terdapat kesalahan dalam penulisan pada total suara sah dan tidak sah seharusnya (dua ratus dua puluh satu) tertulis (: pada tps (satu) kampung bumi jaya kecamatan anak tuha terdapat kesalahan dalam penulisan pada total suara tidak sah seharusnya (sembilan) tertulis (tujuh. kecamatan putra rumbia pada tps (tiga) kampung rantau jaya baru kecamatan putra rumbia terdapat kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah dpt yaitu (empat ratus delapan puluh satu) dari jumlah surat suara yang diterima (seratus lima dan telah diperbaiki: pada tps (tiga) kampung bina karya jaya kecamatan putra rumbia, terdapat selisih (dua) pada hasil kwk pada kolom pengguna hak pilih. karena ada tambahan (dua) pemilih yang tidak tertulis didaftar hadirdan telah diperbaiki: kecamatan kalirejo pada tps (empat) kampung watu agung kecamatan kalirejo terdapat kesalahan dalam pengisian pada kolom hasil salinan kwk jumlah keseluruhan pemilih berjumlah (tiga ratus delapan puluh) sedangkan pada hasil kwk berjumlah (tiga ratus delapan puluh delapan), dan tps (tujuh) terdapat kesalahan dalam pengisian jumlah pengguna hak pemilih berjumlah (tiga ratus delapan puluh delapan) yang seharusnya berjumlah (tiga ratus tigavide bukti pk pada tps (dua) kampung sri purnomo kecamatan kalirejo terdapat kesalahan pengisian c.hasil salinan kwk pada seharusnya isi silang tetapi diisi (nol) dan pada tps (enam) terdapat kesalahan pada kolom tertulis (satu) seharusnya kosong dan (satu) pemilih pindah belum dicoretpada tps (dua) kampung pulosari kecamatan kalirejo terdapat kesalahan pada kolom tertulis (satu) seharusnya kosong, dan pada tps (enam) terdapat kesalahan pada surat suara rusak tertulis (enam) seharusnya kosongsatu) kampung kaliwungu kecamatan kalirejo terdapat kesalahan penempatan pada penulisan jumlah pemilih dpt, pada tps (lima) terdapat kesalahan penulisan pada kolom dijumlah awal namun pada jumlah pemilih ditulis dan pada tps (delapan) terdapat kesalahan pada c.hasil salinan kwk tertulis (tiga ratus delapan puluh delapan) seharusnya (tiga ratus delapan puluh sembilan) pada jumlahdua) kampung validasi kecamatan kalirejo terdapat kesalahan penulisan pada kolom tidak tertulis seharusnya ditulis (delapan) dengan rincian laki laki berjumlah (tiga) dan perempuan berjumlah (lima) dan pada tps (lima) terdapat perbedaan antara plant dan salinan pada bagian kolom untuk perempuan berjumlah (tujuh( vide bukti pk iv. keterangan terhadap pokok permohonan nomor sampai halaman sampai bahwa terkait dengan pokok permohonan nomor sampai terdapat selisih hasil suara pemohon yang disebabkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) terjadi (delapan belas) wilayah kecamatan dari jumlah total (dua puluh delapan) kecamatan yang ada kabupaten lampung tengah. bawaslu kabupaten lampung tengah menerangkan keterangan pada point permohonan nomor (halaman dalam keterangan sebelumnya. bukti pk s.d bukti pk keterangan terhadap pokok permohonan nomor halaman19 bahwa terhadap dalil pemohon terkait pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tsm). bawaslu provinsi lampung telah menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang telah registrasi dengan nomor perkara: reg l tsm pb x11 dimana terhadap hasil pelaksanaan sidang pemeriksaan dengan rincian terkait dengan penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa yaitu: bahwa majelis pemeriksa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan akan melakukan penilaian serta memberikan penilaian dan pendapat yang akan diuraikan sebagai berikut:kenal,ada pokoknya mengatur objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsbahwa merujuk pada ketentuan perundang undangan tersebut diatas, terdapat (tiga) katagori pertimbangan oleh majelis: calon ,. yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif . bahwamberikan pengertian yang dimaksud calon dalam hal ini calon bupati dan calon wakil bupatidan walikota menjadi undang undang, subyek pelaku pelanggaran ialah calon dalam pemilihan yang ditetapkan secara tertulis oleh kpu kabupaten atau tim kampanye yang terdaftar kpu kabupaten. bahwa ketentuan melarang perbuatan yketentuan larangan tersebut berlaku terhitung sejak kpu kabupaten menetapkan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. bahwa berdasarkan ketentuan huruf d terlahir dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tsm meliputi: calon bupati dan calon wakil bupati . bahwa berdasarkan uraian sebagaimana peraturan perundang undangan diatas dan jika dihubungkan dengan fakta fakta dalam persidangan identitas terlahir sebagaimana laporan pelapor, maka terkait dengan kualifikasi terlahir sebagai calon ataupun pasangan calon , menurut majelis pemeriksa telah terbukti secara sah dan memiliki kedudukan hukum,sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapisecara prosedural, laporan dugaan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus didukung dengan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan hurufif, bahwa bukti yang memenuhi ketentuan: .untuk pemilihan gubernur dan wakil gubenur.untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walibahwa terhadap bukti sebagaimana disampaikan oleh pelapor. majelis pemeriksa berpendapat bahwa: terhadap bukti penyampaian laporan dugaan pidana pemilihan terkait memberikan uang atau materi lainnya(delapan belas) kecamatan pada wilayah kabupaten lampung tengah, berdasarkan proses penanganan pada sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah dinyatakan dihentikan baik karena tidak memenuhi syarat formil dan atau materil ataupun tidak memenuhi unsur pidana pemilihan: bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat menunjukkan adanya peristiwa pemberiterhadap keterangan saksi saksi sebagaimana disampaikan oleh pelapor. majelis pemeriksa berpendapat bahwa: tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara terstruktur yatidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara sistematis, dimana pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi: tidak terbukti pemberian uang atau materi lainnya dilakukan secara masif, dimanaawaslu provinsi lampung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf mengambil kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum yang telah terurai atasterhadap hasil putusan bawaslu provinsi lampung terkait pelanggaran administrasi tsm) dengan amar putusan menyatakan terlahir?pu perolehan suara dengan nomor: pl. kpt kab x11 formulir model laporan hasil pengawasan badan pengawas pemilihan umum kabupaten lampung tengah tentang rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, fotokoptengah tahun fotokopi surat bawaslu kabupaten lampung tengah perihal rekomendasi saran perbaikan nomor: k.la pm. x11 tanggal desember fotokopipung tengah tahun bukti pk fotokopi dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan yang diregeneajian dugaan pelanggaranfotokopidokumentasi pemberitahuan status laporan bukti pk dokumen penanganan pelanggaran terhadap laporan yang registgunung sugihgunung sugidokumentasi undangan klarifikasi keterangan klarifikasi dibawah sumpah janji formulir be. berdasarkan penetapan perolehanj memapasangan gaan perdehaniaa leyman djoyosoemartono dan "tamtama dr. ardhito wijayasurat keterangan dari kepala kampungsurat perintah tugas panwascamengawas pemilihpadang ratupujianputih ramseputih surabaya. formulir model formulir laporan) formulir model formulir penerimaan laporan)tanda terima surat pemberitahuan forak ratu ajiratu aji. formulir model formulir laporan) (kemananbandar mataramform surat keterangan kepala kampung berita acara rapat pleno pemberitahuan tentang status laporbumi ratu tubbumi tabway penguburi1 kecamatan sebagai linggakecamatan seputih agungsurat perintah tugas panwascam berita acara rapat pleno surat pemberitahuan status laporan pemberitahuan status laporan formulir a17) formulir model bukti pk fotokopi formulir model hasil pengawasan pemilihan tentang rekapitulasi penghitungan suara kecamatan se kabupaten lampung tengah:lampung tengah tahun bukti pk fotokopi salinan putusan badan pengawas pemilihan umum provinsi lampung nomor: reg l tsm pb x11 tentang pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif tsmrabrabu,ltanggal desember sampai dengan hari jum'atidalamnya terdapat naskahrabu,(vide bukti bukti bukti pt bukti pk 01j,suratlampung tengah tahuhari seninmpung tengah adalah hari senin, tanggal desember pukul wibdanya pelanggaran administratif dalam pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif tsm) wilayah kecamatan kabupaten lampung tengah, antara lain kecamatan kalirejo, kecamatan gunung sugih, kecamatan anak tuha, kecamatan tertinggi besar, kecamatan sendang agung, kecamatan padang ratu, kecamatan pujian, kecamatan anggur, kecamatan seputih raman, kecamatan seputih surabaya, kecamatan anak ratu aji, kecamatan bandar mataram, kecamatan kota gajah, kecamatan bumi ratu tuban, kecamatan bumi tabung, kecamatan way pengakuan, dan kecamatan sebagai lingga, terhadap pelanggaran tsm tersebut pemohon telah melaporkan kepada bawaslu kabupaten lampung tengah (vide bukti sampai dengan bukti p 64j, dan terhadap pelanggaran tsm berupa politik uang tersebut telah diajukan laporan oleh pemohon kepada bawaslu provinsi lampung dengan nomor registrasi reg l tsm pb x11 yang telah diputus dengan putusan pendahuluan pada tanggal desember dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan namun belum terdapat putusan akhir (vide bukti p 7j.terhadap laporan laporan adanya pelanggaran tsm berupa politik uang wilayah kecamatan kabupaten lampung tengah telah dilaporkan kepada bawaslu kabupaten lampung tengah. kemudian bawaslu kabupaten lampung tengah telah memeriksa saksi saksi dan melakukan kajian dengan hasil kajian bahwa dugaan adanya pelanggaran politik uang tidak terbukti (vide bukti pk s.d bukti pk bahwa terhadap hasil kajian bawaslu kabupaten lampung tengah terkait dengan pelanggaran sebagaimana tersebut atas, pemohon mengajukan keberatan dengan meneruskan laporan tersebut bawaslu provinsi lampung dengan nomor registrasi reg l tsm pb x11 dan dicatat pada tanggal desember terhadap laporan tersebut bawaslu provinsi lampung telah menindaklanjutinya dengan sidang pemeriksaan dengan memeriksa saksi saksi kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan ahli serta pihak terkait sentra gakkumdu lampung tengah serta pihak terkait panwascam wilayah kecamatan yang selanjutnya bawaslu provinsi lampung pada tanggal januari dengan hasil putusan yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran tsm sebagaimana dimaksud dalam laporan pemohon tidak terbukti (vide bukti bukti pt bukti pk selanjutnya terhadap putusan bawaslu provinsi lampung nomor reg l tsm pb x11 tersebut telah diajukan keberatan oleh pemohon kepada bawaslu yang diterima tanggal januari dan telah diputus pada tanggal januari dengan putusan nomor reg k tsm pb bawaslu i yang pada pokoknya1 divide bukti bukti pt 6j. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah, dalil pemohon terkait dengan pelanggaran tsm wilayah kecamatan kabupaten lampung tengah dalam proses pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahun tidak terbukti karena telah terselesaikan oleh bawaslu sebagaimana pertimbangan mahkamah atas. lagipula adapun pelanggaran tersebut ada, good non, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pasangan calon. dengan demikianlampung tengah tahun (vide bukti bukti pt 1j, serta keputusan komisi pemilihan umumbertanggal september menyatakan bahwad)lampung tengah adalah sebanyak (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapanlampung tengahampungsi., m.m. dr. ardhito wijaya kh. imam suhani etal burma ban gr dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten lampung tengaeer panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat lipa mujahidin nip telp: fax: pee wus emas bosan kato ways hj. ness kali, s.t., m.m. dan k.h. imam paman sah bersuara yang dibulat,a dito)) dengan maksud agar penerima uang,a dito) desa validasi) dengan pesan agar penerima uang memilih pasangan calon nomor urut musacalon nomor urut musa: kecamatan gunung sugiha dito)) diberi uang sebesar dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut musa bahwa pada hari jumat tanggal desember seri.aa dito): kecamatan tertinggi besarengan lampiran dokumen:aa:aravideo rekaman dan daftar nama dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut musaaakecamatan kota gajah bahwa pada hari sabtu tanggal desember,,aeri. bidah dengan pesan agar memilih pasangan calon nomor urut musaa,nama pasangan calon man leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati ben ala meta was men bacan adowtaya hj. ness kali, s.t., m.m. dan k.h. imamab x11 bukti fotokopi keputusan kputertanggal september bukti fotokopiertanggal september bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan bawaslu provinsi lampung nomor pl tsm pb xi11 tanggal desember bukti fotokopi laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm bawaslu provinsi lampung, tertanggal desember bukti fotokopi putusan pendahuluan bawaslu provinsi lampung nomor reg l tsm pb x11 tertanggal desember bukti fotokopi foto pemberitahuan tentang status laporan bawaslu kabupaten lampung tengah tentang laporan reg lp pb kab x1 tertanggal november bukti fotokopi tangkapan layar (capture) publikasi status putusan perkara nomor pid. sus pn. gns dengan terdakwa suprapto bin reso promo pada laman sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri gunung sugih: bukti fotokopi tanda terima surat permohonan diskualifikasi pasangan calon nomor urut untuk bawaslu lampung tengah dan gakkumdu lampung tengah serta tembusan lainyainati binti harurwnton suharaterhalimun bin alm. mujahidiasih widihomsatuuhammad dian taufikariyemwarpriyaeri, bukti fotokopi berita acara serah terima barang kepada bawaslu a.n sudursi bin suganariah binti haryanatioagindra yohanesoilergus supriyanto: bukti fotokopi daftar nama penerima uang yang koordinator oleh sdr. simo kecamatan seputih surabaya, bukti fotokopi daftar nama pemilih musa dito kampung umat agung dengan ketua relawan tps sdr. baton kecamatan bandar mataram, bukti fotokopi daftar nama penerima uang bandar jaya barat, kecamatan tertinggi besar yang dibagikan kepada sejumlah orang: bukti fotokopi surat pernyataan sdr. ali hasen yang telah membagikan uang kampung bandar jaya barat: bukti fotokopi tanda bukti penyampaian laporan bawaslu nomor pl pb kab x11 bandar jaya, desember bukti fotokopi catatan daftar nama nama tim orang) beserta koordinator tim orang) pemenangan pasangan calon nomor urut musa dito) tps dan tps kampung dono arum kecamatan seputih agung serta lembar bukti tanda terima uang kepada sdr. mario, bukti fotokopi foto temuan politik uang kecamatan bandar mataram yang dibagikan oleh tim relawan pasangan calon nomor musa dito)n undang undang nomor tahun mengatur tentangmahkamah konstitusimohon mengabaikan tidak mempedomani ketentuan tersebut diatas. dalam permohonannya,tengah pada pilkada tahun bahwa pemohon justru mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menurut pemohon dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua) musa ahmad, sos dan dr. ardhito wijaya. padahal pemohon sesungguhnya memahami bahwa pelanggaran administrasi pemilihan bukan menjadi wewenang mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan menghadirinya, melainkan wewenang bawaslu sebagaimana laporan pengaduan yang telah pemohon ajukan kepada bawaslu provinsi lampung (vide juncto undang undang nomor10 tahun dan peraturan bawaslulampung tengah tahun berdasarkan fakta dan pengaturan sebagai berikutdr. ardhito wijaya atmnsamatiitengah berjumlah jiwaberdasarkan data yang memohon peroleh dari website mahkamah konstitusi bahwa jumlah penduduk kabupaten lampung tengah lebih dari satu juta jiwa juga diakui secara nyata tersurat oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonanhalaman poi(d) undang undang nomor tahun diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun 2020dan lampiran pmk nomor tahun bahwa berdasarkan berita acara nomor pl. ba kab x11 tanggal desember bukti dan keputusan kpu kabupaten lampung tengah memohon)urut suara leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati muda, s.h., si, m.m. musa ahmad sos dan dr. ardhito wijaya hj. ness kalinya, s.t., m.m. dan kh. imam suhani . jumlah suara sah . jumlah suara tidak sah . jumlah suara sah tidak sah bahwa totalbagai berikut: paslon suara paslon suara paslon suara total suara sah suara suara sah .206suaraatau dari total suara sah. faktanya selisih suara antara pemohon paslon nomor urut dengan paslon peraih suara terbanyak (nomor urut adalah suara suara(selisih atau lebih dari total suara sahphp.bup xix 2021pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menurut pemohon dilakukan oleh paslon nomor urut musa ahmad s.sos dan dr. ardhito wijaya, sehingga pemohon mengklaim memohon telah keliru dalam rekapitulasi perolehan suara masing masing calon. namun pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai kekeliruan yang dilakukan memohon dan bentuk nyata kerugian yang dialami pemohon berkenaan dengan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan memohon. bahwa selain itu dalam permohonan tertanggal desember (sebelum perbaikan) terdapat ketidaksesuaian antara polita dan petit. pemohon dalam polita mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan memohon sebagaimana termaktub dalam keputusan kpu kabupaten lampung tengah nomor pl. kpt kab xi1 buktdalam pokok perkara pemohon mohon mahkamah konstitusi membatalkan keputusan kpu kabupaten lampung tengah. padahal pemohon merupakan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah, bukan kabupaten lampung tengah. bahwa merujuk dan peraturan nomor tahun pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. ternyata dalam perbaikan permohonan yang telah lampau waktu sebagaimana penjelasan yang mulia majelis hakim pada sidang tanggal januari pemohon tetap mengajukan petit pembatalan keputusan kpu kabupaten lampung tengah, sehingga sangat nyata permohonan pemohon menjadi tidak jelas(obscuraatau kabur (obscura). bahwa berdasarkan keseluruhan fakta fakta hukum sebagaimana uraian atas, maka menurut memohon sudah sepatutnydtengahsecara tatap muka dan melalui media sosial( fb, ig, website) dari tanggal juni s d november bukti bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan kpu ri, pada tanggal4 s d september memohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun sesuai pengumuman nomor pl. pu kab vii1 tanggal agustus bukti bahwa berdasarkan berita acara pleno nomor: pl. babukti pendaftar yang memenuhi persyaratan adalah: nama pasangan calon partai total pengusung kursi leyman djoyosoemarto dan pdip ilyas hayati muda, s.h., si, kursi) kursi m.m. partai gerindra kursi musa ahmad sos dan partai golkar dr. ardhito wijaya kursi) pkb kursi) kursi partai demokrat kursi) pan kursi hj. ness kalinya, s.t. dan partai kh. imam suhani nasdem kursi kursi) pks kursi) partai perindo kursi selanjutnya memohon menerbitkan keputusan nomor: pl. kpt kab x 2020bahwa pada tanggal septembernomor pl. ba kab bukti )dan keputusan kpu lampung tengah nomor pl. kpt kab tanggal september bukti ),sebagai berikut: wemerurut nama pasangan calon ilyas hayati muda, s.h., si., m.m. dr. ardhito wijaya. kh. imam suhani. bahwa sesuai tahapan yang ditetapkan kpu (vide peraturan kpu kampanye pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal september s d desember guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye apk), memohon menerbitkan keputusan nomorbahwa penyelenggaraan pemilihan tahun kabupaten lampung tengahtelah terselenggara pada tanggal desember 2020di tps yang tersebar kampung dan kecamatan kabupaten lampung tengah dengasebanyak (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) orang. hal ini sebagaimana termaktub dalambahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara tps serta rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara kpuingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal desember maka perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: san aan ilyas hayati muda, s.h., si, m.m. dr. ardhito wijaya kh. imam suhani jumlah suara sah rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut atas tertuang dalam( bukti jawaban terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran tsm bahwa pemohonpada intinya hanya mendalilkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) yang dilakukan pasangan calon nomor urut musa ahmad s.sos dan dr. ardhito wijaya, dan pemohon menyatakan keberatan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon (vide permohonan halaman s d bahwa terhadap dalil pemohon tersebut atas, memohon menegaskan hal hal sebagai berikut: pelanggaran administrasi pemilihan secara tsm merupakan wewenang bawaslu provinsi untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan dan undang undang nomor10ada tanggal 17s d desember bawaslu provinsi lampung telah memeriksa laporan pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan secara tsm yang menurut pemohon dilakukan oleh pasangan calon nomor urut (dua) musa ahmad s.sos dan dr. ardhito wijaya. bahwa fakta fakta persidangan terhadap pada (delapan belas) kecamatan kabupaten lampung tengah, sebagaimana pertimbangan majelis pemeriksa bawaslu provinsi lampung dalam putusan nomor: reg l tsm pb xi11 tanggal januari bukti sebagai berikut: kecamatan kalirejominati dan terlahir atas nama ibu tami, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama ibu minati dengan kesaksian diberikan uang oleh ibu tami sejumlah rp. , , dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor (dua) musa dito dan dibagikan kepada (enam belas) sampai dengan (delapan belas) orang serta uang tersebut baru perbaikan kepada (enam) orang termasuk saksi sendiri. saksi menerangkan pada saat ibu tami memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan pemberian uang tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah ibu tamidengan nomor pl pb kab xi1 2020hmad stadion dan terlahir atas nama berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama stadion yang dalam keterangannya diberikan uang rp. oleh sar. berak, dengan maksud untuk memilih paslon nomor (dua), dan pada saat sdr. berakberakkamis tanggal desember atas nama pelapor tri singgih dan terlahir atas nama sadikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama purwanto dan susastra dengan keterangan bahwasanya ibu triningsih memberikan uang sebesar rp. kepada purwanto, dimana sdr. purwanto dan ibu susastra diberikan masing masing uang sebesar rp. dengan maksud untuk memilih paslon nomor (dua) dan saksi tidak mengetahui apakah ibu triningsihgunung sugihnin, desember atas nama pelapor anti suharto dan terlahir atas nama risk, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama anton suharto dan robinson nainggolan, yang dalam keterangannya jika anton suharto didatangi sdr. risk memberikan uang pecahan rp. sebanyak (dua) lembar, dengan jumlah sebesar rp. dengan memberikan symbol (dua) jari, dan pada saat sdr. risk memberikan uang kepada anton suharto tidak ada orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah sdr. riskagustaak tuha, tanggal desember atas nama pelapor materi dan terlahir atas nama agus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama ariyanto dan materi, yang dalam keterangannya jika sdr. agus memberikan uang rp. sebanyak (dua) lembar, dengan maksud untuk memilih paslon nomor (dua) serta uang tersebut ditujukan untuk ariyanto dan materi. pada saat sdr. agusagusra. rizki yulian.lim dan terlahir atas nama aslaporan nomor pl pb kab x11 bahwa terlahir menghadirkan saksi ra. rizki yuliankecamatan tertinggi besar bahwa bawaslu lampung tengah telah menerima laporan dengan nomor pl pb kab xii pada hari minggu, tanggal desember atas nama pelapor kartini dan terlahir atas nama teman, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama lisyanti dan marina yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan nomorminggu tanggal desember atas nama pelapor munasirin dan terlahir atas nama al17sendangteguh wardoyo dan terlahir atas nama rahmatiiisih widianto dan terlahir atas nama berakpadangabtu tanggal5, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama abdurrahman yang dalam keterangannya ibu parsyah, ibu rosmiyati, dan ibu megawati diberikan uang oleh ibu susi, ibu dewi dan ibu jum, yang masing masing diberikan uang sejumlah rp. , , dengan maksud untuk memilih paslon nomor (dua), namun saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah pemberi uang tersebutwahidin ag.yaitu ketua panwascam padang ratu atas nama indrapura yang dalam keterangannya sdr. indrapura menyerahkan uang sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah) kepada bawaslu kabupaten lampung tengah, dimana uang tersebut diberikan oleh ibu sugiyati alias ibu jum yang diberikan kepada (enam) orang ibu ibunin tanggal desember atas nama pelapor khomsatun dan terlahir atas nama siti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama sholeh dan wantingsekocggurriyem dan terlahir atas nama suparengan pelapor sariyem dan terlahir atas nama supardi yang diduga diberikan uang untuk memilih paslon nomor (satusuwardi dan terlahir atas nama tulus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama suwardi yang dalam keterangannya diberikan uang oleh sdr. tulus sebesar rp. dengan tujuan untuk memilih paslon nomor (dua) dan pada saat diberikan uang oleh sdr. tulus tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah sdr. tulusraman penyampaian laporan nomor: pl pb kab x11leyman djoyosoemartono dan ilyas hayati muda, s.h., si., m.m. dr. ardhito wijaya param kh. imam suhani ( samgat enin tanggal desember atas nama pelapor supriyadi dan terlahir atas nama masukin yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi menerima informasi jika sdr wahidin telah membagi bagaikan uang kepada masyarakat dan saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut. saksi juga tidak mengetahui apakah sdr. wahidindrs. nyoman suryananggota panwascam seputih raman atas nama mahfud sidik yang dalam keterangannya sdr. mahfud sidik dan sdr. syarif mendengar pengakuan sar. syaitan yang mengakui bahwasanyasyaitan mendapatkan uang sejumlah rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah):. kecamatan seputih surabaykamis tanggal desember atas nama pelapor harus dan terlahir atas nama simo, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor, bahwasanya, dimana uang tersebut didapat dari sekretaris partai golkar atas nama sdr. febri antoni melalui partai golkar kecamatan seputih surabaya atas nama sdr. pur dan sar. saksi. saksi atas nama lukman hakim dan harus tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut, bahwa terlahir menghadirkan saksi atas nama nasir angela dan saksi, s.e. yang dalam keterangannya saksi saksi melihat secarik kertas yang berisi daftar nama dan nikdan saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah kecamatan seputih surabaya,yang dalam keterangannya dihubungi sdr. suyanto via telponkhairulbahwa setelah sdr. suyanto tiba disediakan mbah simo, kemudian diperlihatkan video pengakuan mbah simo terkait telah terjadinya pembagian uang. terhadap hal tersebut sdr. suyanto kemudian menjelaskan kepada sdr. khairul,el laporan. )kecamatan anaklash tanggal desember atas nama pelapor seri dan terlahir atas nama riyanto, terhadap adanya laporan tersebut didapatnomor pl pb kab xi11 dinyatakan tidak terbukti karenanomor pl pb kab il. terhadap laporan tersebut diperolehjika aftayadi mendapatkan informasi jika ibuserta sukarno tidak melihat secara langsung jika ibu ani memberikan uang kepada masyarakatil laporan. )kecamatan kota gajah penyampaian laporan nomor: pl pb kab xi1 bahwa bawaslu lampung tengah telah menerima laporan dengan nomor pl pb kab il pada hari selasa tanggal desember atas nama pelapor kursi dan terlahir atas nama ri1 pada hari selasa tanggal desember atas nama pelapor pariah dan terlahir atas nama suwardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelaporuntuk memilih paslon nomor (dua). bahwa uang tersebut diberikan untuk ibu pariah beserta suami atas nama bpk. supardi, yang masing masing diberikan uang sebesar rp. , lash tanggal desember atas nama pelapor nation dan terlahir atas nama sadari, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelaporedi vonisrabu tanggal desember atas nama pelapor bagian dan terlahir atas nama nur asian, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama bagian dan sudirman yang dalam keterangannya diberikan uang oleh sdr. nur asian sebesar rp. , , dan diarahkan untuk memilih paslon nomor (dua), sedangkan saksi sudirman menerangkan jika sdasian, bahwa terlahir menghadirkan saksi atas nama nur asian, margono dan ahmad suami yang dalam keterangannya menerangkan benar bahwa nur asian memberikan uang sebesar rp. kepada sdr. bagian, uang tersebut diberikan dengan tujuan upah menjadi saksi pengganti saksi), dimana tps tersebut terdapat (dua) orang saksi, saksi utama yaitu sdr. margono dan saksi pengganti bernama bagian serta nur asian tidak pernah memberikan uang sebesar rp. kepada sdr. sudirman. bahwa saksi atas nama margonoatas nama ahmad suami mendatangi kediaman sdr nur asian untuk memberikepada sdr. margono dan dilanjutkan dengan memberikan uang rp. kepada sar. bagian sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan tpsadrasah serta tomilasa, tanggal desember atas nama pelapor boiler dan terlahir atas nama dedi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta: bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama boiler yang menerangkan saksi didatangi oleh sdr. dedi yang merupakan tetangga saksi, yang kemudian sdr. dedi memberikan uang kepada saksi sebesar rp. dan uang sebesar rp. kepada sdr. sutrisno dengan total rp. dan tujuan diberikannya uang tersebut adalah untukdan tidak mengetahui apakah sdr. dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau penyelenggara pemilihanminggu,men besa ssa mag saga ordo wina hj. ness kali, s.t., m.m. dan k.h. imam bensin ( amsuaasah | a20 temsuarayangdbatatanggal desember2020, dengan pelapor atas nama sarin siswanto dan terlahir atas nama cahsubiantodapat registrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan. bahwa berdasarkan fakta fakta yang menjadi pertimbangan majelis pemeriksa sebagaimana uraian atas, bawaslu provinsi lampung pada tanggal januari memutus laporan nomor reg l tsm pb x11 bukti dengan amarbahwa putusan bawaslu provinsi lampung dikuatkan oleh putusan bawaslu nomor reg k tsm pb bawaslu!i tanggal januari bukti yang kamarnya berbunyi bahwa berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut atas, maka sangat jelas dan nyata pemohon tidak dapat membuktikan laporan pengakuannya terhadap pasangan calon nomor urut (dua). oleh karena itu pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela penundaan pemberlakuan dan atau memohon pembatalan terhadap keputusan memohonmemohon tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara tsm pada pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengahsesuai peraturan perundang undangan, yang berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan secara tsm adalah bawaslubahwa berdasarkan keseluruhan uraian atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil dalil pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta fakta yang sebenarnya, serta tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan. memohon dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku. memohon telah tepat dan tidak keliru menerbitkan keputusan. legalitas keputusan memohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dipatuhi semua pihak,memohon dalam eksepsi, dalam provisi dan dalam pokok permohonan. il. permohonan (petit) bahwa berdasarkan seluruh uraianrovisi menolak permohonan provisi ppu kabupaten lampung tengah nomor pl. kpt kab il 2020kabupaten lampung tengah tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (satu) leyman djoyosoemarto dan ilyas hayati muda, s.h., si, m.m. pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (dua) musa ahmad sos dan dr. ardhito wijaya pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (tiga) hj. ness kalinya, s.t. m.m. dank. imam suhani pemohon .https: bukti fotokopi berita acara rapat pleno nomor pl. ba kab xi1 tanggal desember bukti fotokopifotokopi agenda sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat.) bukti fotokopi pengumuman nomor pl. pu kab vii tentang pendaftaran pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati lampung tengah tahun tanggal agustus bukti fotokopi berita acara rapat pleno nomor: pl. ba 1xfotokopi berita acara rapat pleno nomor pl. ba kab tanggal september bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten lampung tengah nomor:fotokopi putusan bawaslu provinsi lampung nomor: reg l tsm pb xi1 tanggal januari bukti fotokopi putusan bawaslu republik indonesia nomor: reg k tsm pb bawaslupemohon dalam perkara guo tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukanpermohonan yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam ketentuan norma huruf undang undang nomor tahun juncto lampiran peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adapun alasan alasan hukum yang akan dikemukakan pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa objek perkara dalam sengketdiubah terakhir dengankaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan website mahkamah konstitusi form detail2020&id jumlah penduduk kabupaten lampung tengah adalah sebanyak jiwa. bahwa dengan demikian oleh karena jumlah penduduk kabupaten lampung tengah adalah sebanyak jiwa maka berlaku norma yang diatur dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahujika terdapat perbedaan paling banyak (hal ini dipertegas dalam lampiran pmk nomor tahun bahwa objek sengketa adalah keputusan yang ditetapkan oleh memohon yaituahwa perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: suara leyman djoyosoemartono dan m.m. dr. ardhito wijaya kh. imam suhanijumlah: paslon suara paslon suara paslon suara total suara sah suara bahwa tata cara perhitungan persentase sebagai syarat pengajuan pemohon diatur dalammohonjika terdapat selisih suara antara pemohon dan pihak terkait adalah sebagai berikut total suara sah adalah suara dibulatkan menjadi suara. bahwa dengan demikian pemohon dalam perkara guo baruapabila terdapapaling banyak sebesar suara bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh memohon sebagaimana objek sengketa maka didapat fakta hukum bahwa selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak pihak terkait adalah sebagai berikut perolehan suara paslon pihak terkait) dikurangi perolehan suara paslon pemohon) yaitu suara. bahwa selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait cukup signifikan sehingga jauh diatas persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas maka menurut pihak terkait,idak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimanabahwa oleh karenanya beralasan hukum apabila majelis yang mulia mahkamah konstitusi menyatakanseluruh dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonanpermohonan tidak jelas (obscura libel) menurut pihak terkait, permohonan pemohon isinya tidak jelas dan antara objek pemohon, isi permohonan dan petit tidak sinkron atau tidak sejalan. adapun alasan alasan yang akan dikemukakan pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonannya sangat keberatan atas hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lampung tengah tahun sebagaimana yang tertuang yang menurut pemohon selisih perolehan suara disebabkan oleh adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan pihak terkait yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif tsm) kecamatan namun dalam rinciannya pada hal hanya terdapat kecamatan. bahwa pemohon juga dalam permohonannya pada tabel hal menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon dengan menolak perolehan suara pasangan calon musa ahmad, sos dan dr. ardhito wijaya namun tidak menguraikan secara jelas kaitannya dengan pelanggaran administrasi pemilihan tsm kecamatan sehingga mengakibatkan seluruh suara pasangan calon nomor urut dibatalkan. bahwa selain itu dalam permohonan terdapat ketidaksesuaian antara pokok permohonan dan petit. pemohon dalam pokok permohonan mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan kpu kabupaten lampung tengah sebagaimana termaktubpemohon mohon mahkamah konstitusi membatalkan keputusan kpu kabupaten lampung tengah. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon tidak dapat diterima.bahwa berdasarkan keseluruhan fakta fakta hukum sebagaimana yang telah pihak terkait uraian atas, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila yang mulipada tanggal desember yang lalu pemohon dalam perkara guo yang diwakilipemohon telah membuat laporan bawaslu provinsi lampung sebagaimana telah register dengan nomor: reg l tsm pb x11 bahwa pemohon melaporkan pasangan calon nomor urut pihak terkait dengan dugaan telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang undang nomor tahun bahwa terhadap laporan pelapor pemohon dimaksud majelis pemeriksa bawaslu provinsi lampung selama (empat belas) hari kerja telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan pelapor pemohon dan terlahir terkait dan mendengar keterangan dibawah sumpah sejumlah saksi dan ahli, dengan perincian saksi pelapor, ahli pelapor dan saksi terlahir, ahli terlahir. bahwa dalam persidangan telah juga didengar keterangan lembaga terkait pemberi keterangan yaitu sentra gakkumdu kabupaten lampung tengah. bahwa dalam putusannya bawaslu provinsi lampung telah membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukumrkara laporan pelanggaran tsm register nomor: reg l tsm pb x11 pada tanggal januari telah diputus oleh bawaslu provinsi lampung dengan amar putusan sebagai berikut: memutusktidak puas dengan putusan bawaslu provinsi lampung diatas maka pada tanggal januari pelapor pemohon mengajukan keberatan terhadap putusan bawaslu provinsi lampung bawaslu ri. bahwa selanjutnya pada tanggal januari bawaslu telah memutus perkara laporan nomor: reg k tsm pb bawaslu! dengan amar putusan sebagai berikut: memutuskan menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan keputusan bawaslu provinsi lampung nomor: reg l tsm pb xi11 bahwa dengan demikian terhadap laporan laporan pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon dalam perkarabahwa oleh karenanya menurut pihak terkait beralasan hukum apabila mahkamah konstitusi menerapkansehingga pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. bahwaelah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. adapun perolehan suara masing masing pasangan calon adalah sebagai berikut: ilyas hayati muda, s.h., si, m.m. dr. ardhito wijaya kh. imam suhani jumlah suara sah jumlah suara sah dan suara tidak sah bahwa dengan demikian maka pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak pertama yaitu (tiga ratus dua puluh tiga ribu enam puluh empat suara), pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak kedua yaitu (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam), dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh). bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan suara tps tpsmenurut pihak terkait penghitungan perolehan suara kabupaten, atau ppk atau tps se kabupaten lampung tengah telahenurut pihak terkait dengan tidak dihasilkannya mengenai kesalahan perolehan suara kabupaten, atau ppk atau tps se kabupaten lampung tengah oleh pemohon maka permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan selisih perolehan yang terjadi sangat signifikan kecamatan kabupaten lampung tengah karena secara faktual dan masif akibat pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut atas nama musa ahmad, sos dan dr. ardhito wijaya, menurut pihak terkait adalah pernyataan yang keliru dan mengada ada. bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah nomor: pl.o1adalah sebanyak (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) orang, dengan tps yang tersebar kampung dan kecamatan kabupaten lampung tengah. bahwa kemudianyaitu hj. ness kalinya., s.t.,m.m dan kh. imam suhani membuat laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm yang ditujukan kepada ketua bawaslu lampung. bahwa laporan pelapor telah registrasi oleh bawaslu provinsi lampung dengan nomor: reg l tsm pb x11 tentang laporan dugaan telah terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan tsm tps dari tps, kampung dari kampung yang tersebar kecamatan dari kecamatan yang ada kabupaten lampung tengah. bahwa bawaslu provinsi lampung pada tanggal januari telah memutuskan perkara tsm dengan nomor: reg l tsm pb x11 dengan amar putusanil pemohon dalam perkara guo terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tsm kecamatan kabupaten lampung tengah telah diperiksa dalam persidangan bawaslu provinsi lampung. bahwa terhadap laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm kecamatan sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka pihak terkait menyampaikan gambaran dalam persidangan bawaslu lampung, sebagai berikut: kecamatan kalirejo bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kampung pribadi kecamatan kalirejo dengan tanda bukti penyampaian laporan bawaslu lampung tengah nomor: pl pb kab xi1 tanggal desember bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan kampung pribadi, kecamatan kalirejoibu minati yang pada intinya menerangkan telah diberi uang oleh ibu tami sejumlah rp. ., untuk dibagikan kepada pemilih. bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh ibu tami kepada ibu minatibu minati yang diduga membagikan uang ataupun ibu tami yang diduga sebagai pemilik uangterlahirvalidasivalidasi, kecamatan kalirejo, kabupaten lampung tengah pada tanggal desember telah terjadi pembagian uangorang saksi yaitu atas nama ahmad stadion yang pada intinya menerangkan telah diberi uang rp. oleh sdr. berak, bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh sdr. berak kepada saudara ahmad stadiosatu saksi bukan saksi unus testis nullius testis bahwa sdr. berak yang diduga membagikan uang kepada saudara ahmad stadionsri way langsri way langs, kecamatan kalirejopurwanto dan susastra yang pada intinya menerangkan bahwa saksi purwanto telah beri uang oleh seri. triningsih yang katanya berasal dari saudara sadikin yang ketahui oleh saksi merupakan kaur kesra kampung sri way langs. bahwa berdasarkan keterangan saksi susastra menerima uang dari saksi purwanto yang katanya berasal dari seri. triningsih. bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ada orang yang melihat pemberian uang yang dilakukan oleh seri. triningsih kepada purwanto maupun pemberian uang yang berikan oleh saksi purwanto kepada saksi susastra,eri. triningsih yang duga membagikan uang kepada sdr. purwanto yang katanya uang tersebut berasal dari sdr. sadikin, serta sdr. purwanto yang duga memberikan uang tersebut seri. susastra yang katanya berasal dari seri. triningsih. bahwa seri. triningsih dan purwandan saksi memohon juga menerangkan sdr. sadikin bukanlah merupakan tim maupun relawan paslon nomor dikarenakan tim maupun relawan paslon nomor tidak pernah melibatkan aparatur kampung:gunung sugih bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilihan tsm kelurahan seputih jayaelurahan seputih jaya, kecamatan gunung sugianton suharto yang pada intinya menerangkan telah beri uang oleh sdr. risk serta saksi juga menerangkan saksi memilih tps dan yang menang tps tersebut adalah paslon pemohon). bahwjusuf ginting, s.ip. pekerjaan pensiunan alamat jalan garuda blok cd bumi dirgantara permai, rt. rw. kelurahan jatisari, kecamatan jatiasih, bekasi. nama dr. sabrina br. tarigan, mars. pekerjaan dokter alamat jalan melati raya nomor medan, kelurahan sepakat, kecamatan medan selayang, medan. pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada firdaus tarigan, s.h., s.e., m.m., hakim lorong, s.h., imran sinulingga, s.h., dan ronald a.n. sitepu, s.h., advokat pada kantor s.firdaus tarigan s.h., s.e, m.m rekan, beralamat jalan gusti ngurah rai nomor jakarta timur dan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h., m.h., jamil s.h., slamet santoso, s.h., villa melinda, s.h. dan ibnusiputra romeo, s.h. advokat kuasa hukum pada kantor veri junaidi associates, advocates and legal consultantcamatan dalam pemilihan bupati dan wakil karo tahun kecamatan tiga bidang, kabupaten karo, provinsi sumatera utara bukti bahwa kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan oleh saksi saksi sebagai berikut: saksi keberatan hasil tidak berhologram, yaitu tps dan tps desa bunga baru. saksi keberatan bahwa hasil kwk tidak tersegel, yaitu tps desa gunung. saksi keberatan bahwa hasil kwk tidak tersegel tps desa gunung dan saksi menolak untuk meneruskan penghitungan. panas merekomendasikan agar perhitungan dilanjutkan karena sifat pelanggaran berupa administratif kelalaian dari penyelenggara tingkat kpps tidak menyegel dan tidak memberikan amplop hasil. saksi keberatan bahwa hasil desa kem kem tps tidak tersegel. keberatan saksi karena kunci tidak tersegel tps desa kem kem. atas rekomendasi panas, kotak suara tps desa gunung dilanjutkan perhitungan dan saksi tetap menyatakan keberatan atas rekomendasi dari panas. hasil desa kuta suara tps tidak tersegel. hasil desa kuta galon tps tidak tersegel. hasil desa kuta berat tps tidak tersegel. hasil desa kuta baru punti tidak tersegel. hasil desa lau kapur tidak tersegel dan tidak dimasukkan dalam amplop. catatan luar kotak tertulis jumlah surat suara (empat ratus lima puluh), setelah kotak dibuka jumlah surat suara ternyata (empat ratus lima puluh satu). hasil desa similar tidak tersegel. kunci tps dan tps tertukar, tps dan tps berada disatu lokasi los. point dalil mengenai hasil| bahwa dalil pemohon adalah dalil kecamatan kwk tidak dalam| permohonan yang tidak amplop melainkan dalam| substansial karena formulir model plastic dan tersegel hasil kecamatan kwk jelas telah tersege hasil| bahwa dalil pemohon adalah dalil kecamatan kwk lau baling| permohonan yang tidak tidak berada dalam kotak dan| substansial dan tidak ada banyak perbaikan tidak| rekomendasi bawaslu atas dalil menghadirkan saksi paslon permohonan pemohon. perubahan yang dilakukan pasca rekapitulasi tanpa hasil kecamatan kwk lau dihadiri saksi paslon baling ada yang tidak berada perubahan yang dimaksud| dalam kontak adalah tidak benar adalah perbaikan jumlah dpt| karena hanya dan kejadian dibeberapa tps tersebut sudah dicatat dalam kejadian khusus kabupateadalah dalil memohon mengakui kesalahan permohonan yang tidak pendistribusian surat suara dil substansial dan tidak ada kecamatan lau baling rekomendasi bawaslu atas dalil permohonan pemohon. bahwa pemohon tidak menjelaskan kesalahan pendistribusian apa yang dimaksud sehingga dalil kabur dan tidak jelasterpilih. point dalil mengenai jumlah| bahwa terkait dengan dalil dpt tetapi surat suara| tersebut, jumlah dpt yang didistribusikan sebanyak| sebagaimana yang dimaksud surat suara pada tps adalah keliru dan telah dilakukan desa sukamaju kec. naman| pengambilan surat suara teran sebagaimana amanat ketentuan pkpu tahun bahwa dalil pemohon adalah dalil permohonan yang tidak substansiaformulir hasil kwk hanya| kabur dan tidak jelas karena tidak diberikan lembar disebutkan lokus atas kejadian tersebutpenyerahan pemberitahuan kabur dan tidak jelas karena istilah sebanyak tanpa| penyerahan pemberitahuan membuat berita acara tidak jelassebagian besar hasil kaki| kabur dan tidak jelas dan tidak ada tidak tersegelusir ppk kecamatan tiga| rekomendasi bawaslu atas dalil bidang terkait tps desa| permohonan pemohon. pergendangetumbuhasegibahwa oleh karena dalil yang diajukan pemohon dalam permohonannya adalah dalilnya bohong, sesat dan mengada adatidak adanya kesalahan perhitungan didalam seluruh permohonan menjadikan permohonan yang diajukan pemohon menjadi tidak beralasan secara hukum bahwa didalam seluruh dalil dan alasannya permohonan pemohon terbukti tidak adanya dalil yang menyebutkan kesalahan perhitungan suara sebagaimana disyaratkan huruf (b) angka dan pmk tahun yang berbunyi sebagai berikut: huruf (b) angka dan pmk tahudengan tidak adanya dalil permohonan pemohomaka jelas permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pmk tahun permohonan pemohon tidak layak dikabulkan karena seluruh pokok permohonan pemohon tidak beralasan secara hukum bahwa memohon menolak dalil permohonan pada angka dan serta seluruh dalil dalil pemohon pada khususnya karena seluruh dalil permohonan pemohon dapat dibantah secara tegas dan dibuktikan dengan dasar dasar hukum atas bantahan tanggapan memohon tersebut serta bukti bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya sehinggbahwa jelas laporan kepada bawaslu kabupaten karo pada tanggal desember sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan nomor pl pb kab x11 tertanggal desember atau sehari sebelum keputusan memohon nomor pl. kpt kpu kab xan sampai dengan jawaban memohon ini disampaikan ternyata tidak ada putusan ataupun rekomendasi terkait laporan tersebut, bahwa dengan tidak adanya putusan ataupun rekomendasi bawaslu sebagaimana kewenangan bawaslu baik dari tingkat panas kabupaten kota, panas kecamatan ataupun pengawas tempat pemungutan suara maka permohonan pemohon menjadi prematur: bahwa memohon menolak dalil pemohon angka halaman karena ternyata tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh memohon dan bukan hanya tidak ada putusan atau rekomendasi bawaslu terkait dalil dugaan pelanggaran yang sampaikan pemohon tersebut melainkan memohon justru telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah dijabarkan memohon dalam surat tanggapan atas permohonan pemohon: bahwa memohon menolak dalil pemohon angka halaman karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pemohon tidak terbukti kebenarannya dengan bukti bahwa tidak ada putusan ataupun rekomendasi bawaslu terjadi dalil dalil pemohon tersebut, bahwa memohon menolak dalil pemohon angka halaman tentang pelanggaran serius dan signifikan yang dapat dikualifikasikan sebagai massif, sistematis dan terstruktur" (selanjutnya disebut pelanggaran tsm ) yang dilakukan memohon karena pemohon ternyata tidak menjelaskan didalam permohonannya atau tidak mengerti mengenai pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur sebagaimana dimaksud pemohon, bahwa dalil pemohon sebagaimana angka halaman adalah bohong, sesat dan mengada ada karena sebagaimana dan juncto juncto penjelasan pemilihan, pelanggaran tsm disebut sebagai berikut dan pemilihpemilihanpemilihjelas pelanggaran tsm adalah tidak berdasar karena selain tidak ada putusan ataupun rekomendasi bawaslu terkait dalil permohonan pemohon, pelanggaran tsm yang dimaksud tidak memenuhi unsur dan pemilihan: bahwa senada dengan tanggapan memohon tersebut, pelanggaran tsm yang didalilkan pemohon tidak sesuai kategori dan tidak memenuhi unsur sebagaimana pendapat ahli yaitu prof. dr. eddy o.s. diaries, s.h. hum didalam pemeriksaan perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden tahun yang keterangannya tercantum didalam putusan nomor php pres xvii halaman yang berbunyi sebagai berikut: . masih terkait dengan kecurangan yang dilakukan secara tsm,leden atau perpangkatan perpangkatan. sayangnya, verleden bukanlah alat bukti dalam hukum acara mahkamah konstitusi. . berikutnya, masih tetap dalam konteks tsm, perihal masif.bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon adalah permohonan yang tidak beralasan secara hukumbaik permohonan maupun perbaikan permohonan patula tolak karena petit pemohon tidak menyangkut mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah dilakukan melainkan hanya berdasarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak terbukti kebenarannya bahwa memohon menolak petit permohonan pemohon karena telah terjadi perubahan petit amar permohonan yang sebelumnya pada permohonan awal meminta adanya penghitungan suara ulang dan selanjutnya pada perbaikan justru pemohon meminta pemungutan suara ulang yang mana perubahan amar petit tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan pemilihan terkait penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan, bahwa oleh karena adanya perubahan petit permohonan yang sangat fundamental atas permohonan pemohon maka memohon memohon agar permohonan pemohon dapat ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima karena bukan saja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pmk tahun tetapi pemohon telah melakukan perubahan permohonan yang sangat fundamental atas permohonan dimana terjadi ketidakkonsistenan antar permohonan dan perbaikan permohonan pemohono nomorkaro tahun yang benar adalah sebagai berikut: nama pasangan calon perolehan suara cuaca bangun, se, ak, si, sh, dan brain men berbakti,nomor urut dan daftar pasangan pasangan calon perserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karo nomorx11 tanggal desember tentang penetapan hari pemungutan suara ulang psu) tps kelurahan lau rimba kecamatan kabanjahe pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun bukti fotokopi surat kpu kabupaten karo nomor pp. sd kpu kab xi1 tanggal desember perihal koreksi salinan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara tps model hasil salinan kwk). bukti fotokopi dokumen kronologis dari kpu kabupaten karo berdasarkan dalil dali pemohon dalam permohonannya bukti fotokopiba) nomor pl. ba kpu kab tanggal oktober tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan disp) dan daftar pemilih tetap dpt) pemilihan serentak lanjutan tahun kabupaten karo. bukti fotokopi berita acara ba) nomor pl. ba kab xi1 tanggal oktober tentang penelitian dan pemeriksaan pelanggaran administrasi tps kelurahan lau rimba pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karo tahun bukti fotokopi berita acara ba) penyerahan surat suara tanggal desember tentang penyerahan surat suara ppk naman teran. bukti fotokopi berita acara ba) rapat pleno kabupaten karo nomor py. ba kpu kab tanggal januari tentang pembukaan kotak suara dalam rangka persiapan alat bukti menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun bukti kumpulan fotokopi formulir model hasil kwk formulir model hasil kwk tps desa bunga baru formulir model hasil kwk tps desa bunga baru formulir model hasi kwk tps desa pertentangan formulir model hasi kwk tps desa liang hasil tps tidak berada dalam kotak kemudian dibuka pleno kemudian disandingkan dengan hasil pps. (kejadian tps pertentangan. kotak surat suara tertulis jumlah pemilih (dua ratus enam puluh dua) surat suara dengan jumlah (dua ratus enam puluh sembilan) surat suara, sementara jumlah dpt (dua ratus tujuh puluh lima) jiwa. dan ini menunjukkan ada kekurangan (enam) surat suara. kejadian tersebut atas terdapat tps desa pertentangan. hasil tps desa pertentangan tidak ada dalam kotak. hasil tidak sinkron. dua plant rekomendasi dari panas agar dihitung ulang. rekomendasi panas agar daftar hadir dan dpt dibuka dari amplopnya yang tersegel akhirnya dilakukan pembetulan yang para oleh masing masing saksi hasil. (kejadian ada tps pertentangan) hasil tidak ada dalam kotak akhirnya plant dibuka dan disinkronkan dengan hasil yang ada panas, saksi, ppk. (kejadian ada tps desa pertentangan) hasil tidak ada dalam kotak, kemudian sidang memerintahkan untuk membuka plant dan bandingkan dengan hasil yang ada panas, saksi ppk. (kejadian ada tps desa pertentangan) hasil salinan tidak dalam kotak, kemudian plant bandingkan dengan hasil panas, saksi, ppk. (kejadian ada desa lemang tps jumlah surat suara yang tertulis kotak surat suara (tiga ratus delapan belas) surat suara, namun yang diterima oleh kpps ada (tiga ratus dua puluh) surat suara. dan ini menunjukkan ada kelebihan (dua) surat suara. saksi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut keberatan karena terdapat bekas tipe nama pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut hasil kwk tidak terdapat dalam kotak, untuk itu plant tampilkan dan disandingkan dengan hasil panas, saksi, ppk. formulir model hasil kwk tps desa liang formulir model hasi kwk tps desa liang formulir model hasi kwk tps desa gunung formulir model hasi kwk tps desa tigabinanga formulir model hasikuta raya formulir model hasil kwk tps desa suguhan formulir model hasil kwk tps desa sukamaju formulir model hasil kwk tps desa kem kem. bukti fotokopi kumpulan formulir kejadian khusus dan atau keberatan kwk formulir model kejadian khusus dan atau keberatan tps desa gunung formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kwk tps desa tigabinanga formulir model kejadian dan atau khusus kwk tps desa kem kem formulir model kejadian khusus dan atau keberatan tps desa kuta suara formulir model kejadian khusus dan atau keberatan tps desa kuta galuh formulir model kejadian khusus dan atau keberatan tps desa kuta berat bukti fotokopi kumpulan formulir model daftar hadir kwk, daftar hadir pindahan kwk, dan atau daftar hadir tambahan kwk: formulir model daftar hadir kwk,: formulir model daftar hadir pindahan kwk: formulir model daftar hadir tambahan kwk, tps desa tigabinanga formulir model daftar hadir kwk: formulir model daftar hadir pindahan kwk: formulir model daftar hadir tambahan kwk tps desa tigabinanga formulir model daftar hadir kwk, formulir model daftar hadir pindahan: formulir model daftar hadir tambahan tps desa tigabinanga formulir model daftar hadir pemilih kwk: formulir model daftar hadir pemilih pindahan kwk, formulir model daftar hadir tambahan kwk tps desa kem kemguhankamaju bukti fotokopi kumpulan formulir model tingkat kabupaten: berita acara ba)serta formulir model hasil kabupaten kwk kabupaten karo tertanggal desember formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kabupaten kwk kabupaten karo formulir model daftar hadir kabupaten kwk kabupaten karo bukti fotokopi kumpulan formulir model hasil kecamatan kwk: formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan tigabinanga formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan berdinding formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan lau baling formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan juhar formulir model hasil kecamatan kwk kecamatan naman teran bukti fotokopi kumpulan formulir model kejadian dan atau keberatan kecamatan kwk formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan tigabinanga formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan berdinding formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan lau baling formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan juhar formulir model kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan kwk kecamatan naman teran bukti fotokopi kumpulan formulir model daftar pemilih tetap kwk formulir model daftar pemilih tetap kwk tps desa sukamaju formulir model daftar pemilih tetap kwk tps desa suguhan. pada gembok yang tidak tersegel. bukti fotokopi dokumen rekomendasi bawaslu kabupaten karo nomor bawaslu. prov. su tu. x1172020 tanggal desember perihal penerusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan dan surat kpu kabupaten karo nomor py. sd kpu kab tanggal januari perihal hasil klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. bukti fotokopi dokumen rekomendasi bawaslu kabupaten karo nomor bawaslu. prov. su tu. tanggal desember perihal rekomendasi saran perbaikan. bukti fotokopi dokumen rekomendasi bawaslu kecamatan kabanjahe nomor k.su tu. tanggal desember perihal penerusan pelanggaran administrasi. bukti fotokopi surat pernyataan telah memilih atas nama diantara ginting tps desa suguhan, kecamatan juhar, kabupaten karo fotokopi surat pernyataan telah memilih atas nama fronteras surat tps desa suguhan, kecamatan juhar, kabupaten karointinya menerangkan tentang hasil perolehan suara masing masing calon, maka berdasarkan hasil pengawasan bawaslu kabupaten karo menerangkantahun sebagaimana keputusan penetapan rekapitulasi nomor pl. kpt kpu kab il tanggal desember untuk se kabupaten karo adalah sebagai berikut: tabel. hasil perolehan suara se kabupaten karo nama pasangan calon perolehan suara jusuf ginting, s.ip dan dr. sabrina tarigan. mars cuaca, se, ak, si, sh, dan agen purba iwan sembiring depart dan drs, paulus sitepuukti pk bahwa terhadap dalil permohonan pemohon pada angka huruf halaman yang pada intinya menerangkan tentang pelanggaran yang terjadi kecamatan tigabinanga, kecamatan berdinding dan kecamatan laubaleng terkait dengan pendistribusian surat suara, bawaslu kabupaten karo menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pengadaan dan penyortiran yang dilakukan oleh divisi pengawasan bawaslu kabupaten karo pada rentang waktu november desember telah dipaksakan oleh kpu sesuai dengan peraturan kpu tentang pengadaan dan distribusi logistik. bahwa untuk pendistribusian surat suara, bawaslu kabupaten karo telah menginstruksikan kepada panas kecamatan dengan surat nomor bawaslu prov. su tu. tanggal, desember untuk melakukan pengawasan pada saat distribusi logistik dari kpu kabupaten karo kecamatan sampai tps. bukti pk bahwa bawaslu kabupaten karo telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat nomor bawaslu prov. su tu. tanggal oktober dan surat nomor bawaslu prov. su tu. tanggal oktober kepada kpu kabupaten karo.( bukti pk bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dengan ini bawaslu kabupaten karo menerangkan kec. tigabinangatigabinangatigabinangatigabinanga adalah sebanyak lembar. sehingga terdapat selisih kekurangan sebanyak lembar. bukti pk kec. berdindingberdindingberdindingberdinding adalah sebanyak lembar. sehingga terdapat selisih kelebihan sebanyak lembar. bukti pknama faduhusi deli, pd. tempat tanggal onowaembo, november lahir alamat desa onolimbu, kecamatan pahami nama ir. sinar abdi gulo tempat tanggal nias, september lahir alamat desa sisarahili, mandrehe pasangan calon bupati dan wakil bupati nias baratbertanggal februari memberi kuasa kepada arteria dahlan, st., sh., risa marissa, sh., audi rumania, sh., dan sebastian marpaung, sh., kesemuanyanias barat, berkedudukan jalan pekan beringin, bawadasi, kecamatan pahami, nias barat, berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kabupaten nias barat nomor sk.mk.ii. tanggal februari memberi kuasa kepada junimart gersang, sh., mba., mh., hor argumen gersang, sh., christine, sh., apollos djarabonga, sh., irianto onto, sh., mh., roosevelt diesel contoh, sh., dan serangga simatupang, sh., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum junimart gersang rekan, beralamat kantor menara kuningan, lantai jalan hmemohon, nama adrianus aroziduhu gulo, sh., mh. tempat tanggal hiliduho nias, januari lahir pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa hilifadolo kecamatan moro'o kabupaten nias barat nama hermit hia, sip tempat tanggal kalo kalo nias, agustus lahir pekerjaan pegawai negeri sipil alamat desa sirombu, kecamatan sirombu, kabupaten nias barat pasangan calon bupati dan dan wakil bupati nias barat terpilihsemuanya adalah advokat pada law office fadilah putri lubis partners, beralamat kantorio. pihak terkait,nias!! tanggal februari tentang kajian laporan nomor bawaslu nb!iipahami kabupaten nias baratsept,: bahwa saksi semua pasangan calon hadir dan panwascam hadir, bahwa pps hadir sebagian,:::: bahwa desa sirombu hanya terdapat tps, bahwa pemilihan desa sirombu berjalan lancar,, fa'ahakhododo marunduri: bahwa saksi adalah ketua kpps desa jinak, kecamatan sirombu,masyarakat tidak banyak yang mendatangi tps untuk melakukan pencoblosan,, bahwa kepulauan jinak yang terdiri dari desa pembagian tidak merata sehingga sosialisasi mengenai adanya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bersosialisasi dengan baik.,ndahuluan bahwa dalam rangka proses pemilihan bupati dan wakil bupati untuk masa kerja (lima) tahun depan, yaitu tahun maka pihak terkait berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kpu)telahkemenangan yang diperoleh oleh pihak terkait dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun adalah bukti nyata bahwa pihak terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional yang erat dengan masyarakat kabupaten nias barat, hal ini tidak terlepas dari peran aktif pihak terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan kabupaten nias barat sebagai kabupaten pemekaran yang relatif masih baru. bahwa adapun kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait, yang menunjukkan peran aktifnya, antara lain yaitu calon bupati aroziduhu gulo, sh. mh.) pernah menjadi sekretaris pelaksana harian satuan pelaksana penanggulangan bencana dan pengungsi gempa bumi dan tsunami kabupaten nias pada tahun calon bupati juga merupakan salah seorang pemrakarsa pemekaran kabupaten nias barat bersama dengan tokoh tokoh lain kabupaten nias barat. calon wakil bupati hermit hia, s.ip.) merupakan camat terbaik kabupaten nias barat dan sumatera utara dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat dan menjadi jembatan fasilitator antara kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat nias barat. bahwa perjalanan panjang aktifitas pihak terkait melakukan sosialisasi sosial tengah tengah masyarakat kabupaten nias barat merupakan salah satu bentuk kontribusi pihak terkait dalam melahirkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun yang dikategorikan berjalan damai dan kondusif serta terhindar dari kesan (image) bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat maupun pemekaran kabupaten nias lainnya selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya pemilihan umum legislatif. bahwa sesuai dengan amanat undang undang, memohon cast komisi pemilihan umum kpu) kabupaten nias baratabupaten nias barat tahun pada tanggal pebruari yang diikuti oleh (tiga) pasangan calon, yaitu urut kepala daerah dan wakil kepala daerah mama dan (satu) sinar abdi gulo, se., al, msi. dan (dua) raradodo deli, s.ip. adrianus aroziduhu gulo, sh., mh. hermit hia, s.ipbarat tahun tingkat kabupaten, yang dilaksanakan oleh memohon (in cast kpu kabupaten nias barat), sebagaimanpebruari maka jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon adalah urut kepala daerah dan suara yo) wakil kepala daerah faduhusi deli, s.p.d. sinar abdi gulo, se.,ai, m.si. dapat dan raradodo deli, ip. pan dan hermit hia, s.ip ends untuk seluruh pasangan calon dan wakil kepala daerahersebut, maka kpu kabupaten nias baratterbanyak (dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua) suara atau (tiga puluh enam koma tujuh persen) sesuai surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten nias barat nomor pts kpu. kab nb tanggal ppemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dan uudmaksud dalam ketentuanadanya kecurangan yang terungkap pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten nias barat yaitu dengan menggelembungkan jumlah perolehan suara pemohon kecamatan pahami merupakan bentuk pencederaan dan penodaan terhadap prinsip dan asas demokrasi, meskipun upaya penggelembungan tersebut telah digagalkan dengan mengembalikan jumlah perolehan suara pemohon sesuai dengan porsinya semula. bahwa ditetapkannya pihak terkaittelah pula mendapat dukungan dari berbagai pihak, yaitu antara lain forum masyarakat katolik indonesia nias barat mki nb), sebagaimana surat pernyataan tertanggal februari yang ditanda tangani oleh reli gulo dan natal lagu, masing masing selaku ketua dan sekretaris. dpd gerakan masyarakat nias barat, sebagaimana surat pernyataan tertanggal februari yang ditanda tangani oleh variants gulo, selaku ketua dpd gema nias barat. ka. biro. nias surat kabar harian prestasi, sebagaimana surat pernyataan tertanggal februari yang ditanda tangani oleh masyhur marunduri, selaku ka. biro nias. dalam pokok permohonan tentang pencoblosan berulangkali bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman dan halaman menyebutkan adanya pemilih, anggota dan petugas kpps yang mencoblos surat suara berulang kali untuk kepentingan pasangan calon nomor urut bahwa dalil pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar, serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, karena tiap tiap tps selain petugas dan anggota kpps, hadir juga para saksi pasangan calon dan panas maupun masyarakat lainnya, sehingga tidak mungkin bagi pemilih atau siapapun yang mempunyai hak pilih untuk mencoblos berulang kali. bahwa bila terjadi pencoblosan berkali kali yang dilakukan oleh pasangan calon manapun yang ikut serta dalam pemilukada kabupaten nias barat tahun tentu saja masyarakat nias barat tidak akan tinggal diam dan tentu saja akan melaporkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang, dan hal ini juga akan mengganggu jalannya pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat, sehingga fakta yang ada bahwa pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat telah dilakukan dalam keadaan yang damai tanpa terjadi kerusuhan ataupun keributan pada tiap tiap tempat pemungutan suara tps) seluruh kabupaten nias barat. bahwa pihak terkait sama sekali tidak ada hubungandikait kaitkan dengan proses pencoblosan surat suara sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan guo, dimana dalil pemohon tersebut jelas merupakan fitnah belaka dan sangan merugikan nama baik pihak terkait. bahwa perbuatan untuk melakukan pencoblosan berulangkali (lebih dari satu kali) adalah merupakan tindak pidana pemilu, sedangkan pihak terkait dan atau tim kampanyenya sampai saat ini tidak pernah dipanggil, apalagi untuk diperiksa oleh pihak bawaslu kada kabupaten nias barat atau pihak kepolisian resort niaspemilih dibawah umur bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman disebutkan adanya pemilih bawah umur untuk kepentingan pihak terkait yang terjadi desa hanya kecamatan sirombu, desa torahoso kecamatan mandrehe utara, desa balodano kecamatan mandrehe utara, desa sitoluewali kecamatan moro'o dan desa hilir'ele kecamatan moro'o. bahwa dalil pemohon guo adalah tidak berdasar, serta tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada karena berdasarkan laporan saksi saksi pihak terkait ditiap tiap tps tidak ditemukan adanya pemilih bawah umur yang mencoblos, apalagi dalil pemohon menyebutkan untuk kepentingan pihak terkait, hal ini jelas merupakan fitnah belaka yang merugikan pihak terkait. bahwa sampai saat ini pihak terkait dan atau tim kampanyenya tidak pernah dipanggil apalagi untuk diperiksa dalam kaitan adanya pemilih dibawah umur yang melakukan pencoblosan baik dari pihak bawaslu kada nias barat maupun kepolisian resort nias. bahwa oleh karenanya, dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan dan selayaknya untuk ditolak. tentang keterlibatan jajaran pemerintahan bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman angka menyebutkan adanya pembiaran pihak terkait melibatkan jajaran pemerintahan dalam proses pemilukada kabupaten nias barat tahunbelaka, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, dimana pihak terkait sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilukada kabupaten nias barat tahun tidak pernah melibatkan jajaran pemerintahan sebagaimana dalil pemohon dalam permohonan guo. bahwa dalil pemohon yang menyebutkan adanya pembiaran pihak terkait tersebut hanyalah didasari oleh pernyataan dari saksi pemohon sendiri, yang bernama desa poin, tentu saja pernyataan desa poin dimaksud adalah tidak objektif dan fair, justru pernyataannya akan berpihak kepada pemohon semata. bahwa dengan demikian, dalil permohonan guo tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak. tentang politik uang (money politic) bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman huruf menyebutkan adanya tindakan politik uang yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut desa hilir baru dan desa hilimbowo kecamatan mandrehe utara. bahwa pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias baratpolitik uang (money politic). bahwa bagaimana mungkin pemohon bisa menuduh pihak terkait melakukan politik uang, sebab sampai saat ini pihak terkait maupun tim kampanyenya yang berada tingkat kabupaten tidak pernah dipanggil dan atau diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini bawaslu kada kabupaten nias barat, serta gakkumdu terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilukada kabupaten nias selatan seperti apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan guonggunaan atribut kampanye oleh masa pendukung bahwa pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepada tim kampanye maupun pihak lainnya untuk menggunakan atribut kampanye pada saat hari pencoblosan. bahwa seandainyapun ada orang dan atau pihak pihak yang menggunakan atribut kampanye, maka hal tersebut akan ditegur oleh pihak yang berwenang untuk itu, yaitu bawaslu. bahwa lebih dari pada itu, pihak terkait maupun tim kampanyenya tidak pernah ditegur dan atau dimintai keterangan oleh pihak bawaslu, sepanjang mengenai penggunaan atribut kampanye pada saat hari pencoblosan. bahwa oleh karenanya, dalil permohonan guo tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak. tentang intimidasi bahwa dalil pemohon dalam permohonan guo pada halaman huruf menyebutkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh wakil bupati hermit hia) kecamatan sirombu, namun pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas, yaitu mengenai hal hal siapa warga masyarakat yang intimidasi (identitas diri) kapan pengancaman (intimidasi) dilakukan dimana tempat tkp) pengancaman dilakukan bahwa tuduhan pemohon terhadap diri herman hia wakil bupati pasangan calon nomor urut melakukan tindakan intimidasi pengancaman sebagaimana dalil permohonan guo adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan bukti sama sekali, karena sampai saat ini saudara herman hia tidak pernah dipanggil dan atau dimintai keterangannya oleh pihak yang berwenang atas tuduhan dimaksud. bahwa oleh karenanya, dalil pemohon tersebut harus dirampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak. tentang diskualifikasi pasangan calon nomor urut bahwa dalam petit permohonan guo, pemohon meminta agar pasangan calon nomor urut (in cast pihak terkait) dibatalkan (diskualifikasi) dalam pemilukada kabupaten nias barat tahun bahwa permintaan pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait jelas tanpa dasar hukum sama sekali, karena tidak ada alasan untuk membatalkan dan atau mendiskualifikasi pihak terkait dalam pemilukada kabupaten nias barat tahun apalagi selama proses pemilukada dari awal sampai tahapan penetapan pasangan calon terpilih, ternyata tidak ada satu hal pun yang dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan pihak terkait, sebagaimana petit pemohon dalam permohonan guoupaya penggelembungan suara untuk pemohon bahwa seyogyanya pemohon guo tidak layak menjadi pemohon yang beritikad baik dalam perkara guo, sebab berdasarkan fakta dan bukti yang ada jumlah perolehan suara pemohon guo untuk kecamatan pahami ternyata telah digelembungkan oleh ppk kecamatan pahami dari sebelumnya berjumlah (dua ribu lima ratus satu) suara menjadi tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara. bahwa upaya penggelembungan jumlah perolehan suara pemohon guo oleh ppk kecamatan pahami tersebut terungkap ketika dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk kecamatan pahami ditingkat kabupaten nias barat pada tanggal januari dimana ketika ppk kecamatan pahami membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut lampiran model da kwk) jumlah perolehan suara pemohon berbeda dengan data yang dimiliki oleh pihak terkait sehingga menimbulkan protes dari saksi pihak terkait. bahwa guna mengantisipasi perbedaan jumlah perolehan suara untuk pemohon guo, memohon menghitung ulang jumlah suara masing masing pasangan calon khususnya kecamatan pahami dengan menggunakan modelsaksi pihak terkait dan panas pemilukada nias barat. bahwa oleh karenanya yang menjadi pedoman pada saat rekapitulasi ditingkat kabupaten dan yang ditetapkan adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara lampiran model da kwk) sebagaimana yang dimiliki oleh pihak terkait, panas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah nias barat dan yang diperoleh berdasarkan model c2 kwk ukuran besar dan lampiran model da kwk ukuran besar dengan rincian sebagai berikut jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kecamatan pahami urut kepala daerah dan suara sah wakil kepala daerah dan ee mtr dan raradodo deli, s.ip dan hermit hia, s.ip seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwa dengan demikian dalil pemohon guo pada halaman s.d yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara oleh memohon sebagai pelanggaran terhadap peraturan kpu nomor tahun adalah tidak beralasan sama sekali, sebab tindakan memohon guo adalah untuk menempatkan dan mengembalikan jumlah perolehan suara masing masing pasangan calon kecamatan pahami sesuai dengan porsinya semula. @uodnoon, apabila memohon membiarkan atau tidak melakukan koreksi terhadap penggelembungan jumlah perolehan suara pemohon guo maka proses demokrasi kabupaten nias barat menjadi ternoda ibarat pepatah yang mengatakan gara gara nila setitik rusak susu seberang . bahwa seyogianya penggelembungan jumlah suara tersebut telah direncanakan oleh pemohon guo, hal ini sesuai dengan fakta hukum berdasarkan surat pernyataan perjanjian tanggal februari yang dibuat dan ditandatangani oleh ir. sinar abdi gulo, (in cast calon wakil kepala daerah nomor urut dengan (empat) orang anggota ppk kecamatan pahami dan surat pernyataan tanggal februari yang dibuat oleh salah seorang anggota ppk kecamatan pahami. bahwa dengan demikian dalil pemohon guo sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan. berdasarkan hal hal yang telah diuraikan dan ditemukan atas,emohon untuk seluruhnya, bahwa berdasarkan keterangan saksi osambolo'o marunduri kejadian tersebut terjadi kecamatan sirombu, dimana penduduk yang telah meninggal adalah: sahabat marunduri sedangkan nama nama penduduk yang terdaftar dpt padahal faktanya yang bersangkutan sedang berada diluar daerah adalah winner saputra marunduri almaperius marunduri ariana duha nurhaliza boru sinaga yamifati marunduri diamati hia herman marunduri fathiami naatas tidak ada karena ada yang telah meninggal dunia dan ada pula yang sedang berada luar daerah karena saksi adalah pps desa hoku dan mengetahui betul warga warga masyarakat desa hoku. yang sekaligus menjadi tetangga saksi. oleh karenanya saksi mengetahui dengan jelas mereka tidak ada ditempat pada masa pemilu kepala dan wakil kepala daerah. jadi saling mengenal. (vide bukti dan vide buktisurat tanda bukti penerimaan laporan dari sakato gulo panas model kwk, tanggal februari bukti pt foto lampiran model kwk kpu ukuran besar, barat tahun pada pemilukada kabupaten nias barat tahuwaemb:1::,dibeli warung: bahwa saksi adalah saksi pendamping pasangan calon nomor urut kpu nias barat, bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sakato gulo:abupaten nias barat tahun tidak tercantum dalam dpt, bahwa berdasarkan kesaksian sambal'o marunduri selaku pps jinak menyatakan pada saat pemutakhiran data berdasarkan data kependudukan desa jinak pada waktu pemilihan presiden dan dpr ada (dua puluh) orang yang tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilukada kabupaten nias barat. adanya dpt ganda yang tercantum dalam dpt yang digunakan dalam pemilukada kabupaten nias barat:untuk kepentingan pihak terkait, hal mana diketahui saksisaksi mengetahui bahwa mereka mempunyai nama nama ganda karena saksi adalah anggota pps dan saksi memeriksa nama nama yang ada dpt tersebut. vide bukti dan vide bukti adanya petugas kpps yang mencoblos surat suara untuk kepentingan pasangan calon nomor urutbarat sesuai dengberdasarkuraian pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah eksepsi memohon yang menyatakan permohonan kabur, tidak tepat dan tidak beralasan hukum, pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon tidak mensosialisasikan pemilukada kabupaten nias barat dengan baik, sehingga banyak masyarakat kepulauan jinak yang terdiri dari desa tidak mendapatkan formulir untuk memilih. pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksformulirseperti kartu tanda penduduk (ktp) tps yang ditetapkan untuk menyalurkan hak pilihnya (vide buktiuntuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan saksi fa'ahakhododo marunduri, ketua kpps jinak yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pemilukada jinak tidak ada yang keberatan terhadap pembagian surat undangan memilih formulirhukum atas, mahkamah tidak menemukan bukti bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi kesengajaan dan pelanggaran masif dengan tidak menyampaikan surat undangan memilih formulir c6) kepada para pemilih yang menguntungkan salah satu menimbang bahwa pemohon mendalilkan kecamatan sirombu ada pemilih yang sudah meninggal dunia dan pindah alamat namun namanya masih tercantum dalam dpt serta kartu pemilihnya masih dipergunakan tps tps untuk memilihmbal'o marunduri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang sudah meninggal dan pindah lokasi namun namanya masih tercantum dalam dpt: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa tolok ukur yang digunakan oleh memohon dalam menentukan seseorang yang sudah pindah maupun yang sudah meninggal adalah surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan bahwa adanya warga yang meninggal ataupun pindah alamat. dalam penyelenggaraan pemilukada kabupaten nias barat tahun memohon tidak pernah menerima surat keterangan mengenai adanya warga yang pindah lokasi maupun yang sudah meninggal dunia dari kepala desa yang ada kecamatan sirombu, oleh karena itu nama nama yang sudah meninggal dunia ataupun yang sudah pindah alamat tersebut namanya masih tercantum dalam dpdaftar pemilih tetap kecamatan sirombu, serta menghadirkan saksi serius maruyama, ketua ppk kecamatan sirombu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon semua tps yang ada kecamatan sirombu,menurut mahkamah pemilih yang sudah meninggal dan sudah pindah lokasi namun namanya tetap tercantum dalam dpt, adalah mungkin saja terjadi dimanapun, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilukada. lagipula pemohon tidak dapat membuktikan bahwa nama nama yang tercantum dalam dpt tesebut memilih salah satu pasangan calon tertentu sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon yang lain. oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan ada nama nama pemilih yang tidak tercantum dalam dpt pada saat pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat tahun padahal pada waktu pemilu legislatif dan pemilu presiden nama nama pemilih tersebut tercantum dalam dpt. untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan bukti serta mengajukan saksi sambal'o marunduri yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada nama yang tercantum dalam dpt pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden namun pada saat pemilukada namanya tidak tercantum dalam dpt. terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat penyelenggaran pemilukada kabupaten nias barat tahun terdapat tps delapan kecamatan, dan memohon telah melaksanakan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten niasuntuk membuktikan dalilnyanias barat. oleh karena itu, menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya dpt ganda desa hanya, kecamatan sirombu pada pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat dan nama nama ganda tersebut telah memilih, rekaan dan manipulatif tanpa fakta serta kenyataan yang ada karena pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat tidak ada keberatan terhadap jumlah dpterius maruyama yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon semua tps yang ada kecamatan sirombu,pemohon tidak dapat membuktikan bahwa nama nama ganda yang terdapat dalam dpt petugas kpps yang mencoblos surat suara untuk kepentingan pihak terkait desa kecamatan sirombu, desa bawozamaiwo dan desa lolowau, kecamatan pahamlaporan pelanggaran pemilukada kabupaten nias barat, serta mengajukan saksi saksi dominus hia dan firman deli yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat ada anggota kpps yang mencoblos kertas suarmerupakan fitnah belaka dan sangat merugikan nama baik pihak terkait, karena pihak terkait tidak ada hubungan sama sekalisampai saat ini pihak terkait dan tim kampanye tim pihak terkait tidak pernah dipanggil atau diperiksa oleh pihak bawaslu kabupaten nias barat maupun pihak kepolisian resort nias, karena menurut pihak terkait perbuatan melakukan pencoblosan berulangkali atau lebih dari satu kali merupakan tindak pidana pemilu. pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan dan saksi, bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati bukti bukti yang diajukanlagipula sesuai keterangan saksi memohon dalam persidangan, serius maruyama ketua ppk kecamatan sirombu) dan noticia deli anggota ppk kecamatan pahami) bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon semua tps yang ada kecamatan sirombu (vide bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti, i3. menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan ada pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali desa hanya dan desa jinak, kecamatan sirombu, serta desa label, kecamatan uluerupa surat laporan pelanggaran pemilukada tps desa jinak dan tps desa hanya, kecamatan sirombu, serta menghadirkan saksi yulian mato gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang mempunyai surat suara gand dan rekaan belaka karena dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat tidak ada keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali seperti yang didalilkan pemohonsaksi serius maruyama ppk kecamatan sirombu), paskah gulo ketua pps desa sirombu), dan fa'ahakhododo makudur yang pada pokok menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon baik tingkat tps maupun tingkat ppk:dalil pemohon tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup meyakinkan mahkamah, dan iapun ada, good non, pemilih yang memilih lebih dari satu kali tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih tersebut memilih salah satu pasangan calon tertentu yang mempengaruhi perolehan pasangan calon yang lain. lagipula berdasarkan fakta yang terungkap persidangan tidak ada saksi dari semua pasangan calon yang mengajukan keberatan mengenai pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan semua saksi pasangan calon menandatangani formulirtps label, kecamatan ulu moro'o terdapat pemilih fiktif sebanyak orang. untuk memperkuatpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah desa label, kecamatan ulu moro'o, namun tidak menghadirkan saksi, terhadap dalil pemohon tersebut memohon membantah dan menyatakan bahwdpt) desa label, kecamatan ulu moro'o berjumlah lagipula pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara tingkat tps dan ppk serta saksi pemohon tidak pernah mengajukan keberatanuntuk memperkuat dalilnya memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti berupatps tps desa label kecamatan ulu moro'o, tetapi tidak menghadirkan saksi, setelah mahkamah mempelajari dan mencermati bukti bukti yang diajukan pemohon dan memohon dengan saksama, mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah dpt tps desa label kecamatan ulu moro'o sebanyak pemilih, dan terhadap jumlah dpt tersebut tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara tps tersebut. oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan: i3. menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan pada saat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun terdapat pemilih yang usianya masih bawah umur yang menguntungkan pihak terkait yang terjadi desa hanya, kecamatan sirombu, desa tarahoso, desa balodano, kecamatan mandrehe utara, dan desa sitoluewali, desa hilir'ele, kecamatanp 25a, bukti bukti bukti dan bukti audio visual yang diberi tanda bukti serta mengajukan saksi dari poin kalo, fatizatulo warung, dan jenius maruyama yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih bawah umur pada saat pemilukada kabupaten nias barat, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa dalil pemohon mengada ada karena berdasarkan daftar pemilih tetap dpt) yang dimiliki oleh memohon tidak pernah terdapat pemilih yang masih dibawah umur, hal tersebutipemilih bawah umur tidak dapat dibuktikan. bantahan memohon tersebut diperkuat dengan jawaban pihak terkait yang menyatakan bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada serta fitnah belaka yang merugikan pihak terkait karena berdasarkan laporan saksi saksi pihak terkait tiap tiap tps tidak ditemukan adanya pemilih bawah umur untuk kepentingan pihak terkait, dan sampai saat ini pihak terkait dan atau tim kampanye pihak terkait tidak pernah dipanggil untuk diperiksa dalam kaitan adanya pemilih bawah umur baik dari pihak bawaslu kabupaten nias barat maupun dari kepolisian resort niaserupa kajian laporan, serta mengajukan saksi saksi serius maruyama ketua ppk kecamatan sirombu), sident zai ketua ppk kecamatan moro'o), yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon terkait dengan pemilih bawah umur, setelah mahkamah mempelajari dan mencermati bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan memohon mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar ada laporan mengenai pemilih bawah umur kepada bawaslu kabupaten nias barat, namun laporan tersebut telah dikaji oleh bawaslu kabupaten nias barat yang hasilnya adalah bahwa pemilih bawah umur tidak dapat dibuktikan kebenarannyaketua kpps telah melakukan intimidasi terhadap salah satu saksi pasangan calon tps desa label. untuk bahwa desa kecamatan sirombu sudah ditemukan pelanggaran yang bersifat massif atau dengan kata lain telah terjadi desa kecamatan sirombu. pelanggaran tersebut adalah adanya pencoblosan surat suara oleh anggota kpps. hal mana juga secara kasat mata dapat lihat dari jumlah penduduk asli yang lebih kecil dari jumlah pemilih yang terdaftar dpt. dan selisih tersebut sangat signifikan. vide bukti dan p 8a dan untuk kepentingan pihak terkaitvide bukti desa bawozamaiwo, kecamatan pahami berdasarkan keterangan saksi dominus hia yang berasal dari desa bawozamaiwo, terdapat pelanggaran yang bertempat untuk kepentingan pihak terkait. dengan kronologis:pihak terkait), sebelum pemungutan suara memperkuat dalilnya pemohon menghadirkan saksi sokhinafo gulo, saksi pemohon tps desa label, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dipukul oleh kpps (keterangan selengkapnya ada pada memohon tidak memberikan jawaban dan tidak mengajukan bukti surat tulisan serta tidak mengajukan saksi, bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati dalil pemohon dan keterangan saksi pemohon persidangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh kpps terhadap saksi pemohon, mahkamah menilai tindakan tersebut merupakan kejadian yang sporadis dan bukan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara salah satu pasangan calon. dengan demikian menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa dalil pemohon menyatakan memohon telah membiarkan adanya intervensi birokrasi yang dilakukan oleh anggota dprd kabupaten nias barat dari fraksi partai demokrat dan seorang camat yang menguntungkan pihak terkait pada saat pemilihan sampai dengan penghitungan suara pemilukada kabupaten nias barat yaitu dengan cara pada saat pelaksanaan pemilukada kecamatan mandrehe utara, anggota dprd kabupaten nias barat yang bernama rahman deli dan kepala lingkungan hidup mandrehe utara bernama komedi gulo, hadir dan menyuruh anggota ppk untuk menambah perolehan suara pihak terkaitsaksi lagu dan dari poin gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat kehadiran rahman daily pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan mandreherdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka karena pihak terkait dalam pemilukada kabupaten nias barat tahun tidak pernah melibatkan jajaran pemerintahan. pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan maupun saksi, setelah mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti pemohon, bantahan pihak terkait, serta fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa kehadiran anggota dprd kabupaten nias barat, yakni rahman deli dan kepala lingkungan hidup mandrehe utara, komedi gulo, ppk kecamatan mandrehe utara bermaksud mempengaruhi ppk kecamatan mandrehe utara untuk mengubah atau menambah perolehan suara pihak terkait. oleh karena itu dalil pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan tps desa rakhine, kecamatan mandrehe ada pengurangan jumlah surat suara sebanyak surat suara yang digunakan dalam penulisan rekapitulasi penghitungan suara yang merugikan pemohon, yaitu jumlah pemilih dalam dpt adalah sebanyak suara, surat suara ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak adalah sebanyak surat suara, surat suara yang terpakai sebanyak suara, sehingga seharusnya sisa surat suara adalah sebanyak surat suara bukandan penghitungan suara pemilukada tps desa rakhine, kecamatan mandrehepemohon keliru dalam melakukan penghitungan surat suara yaitu dengan melakukan pengurangan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak dengan jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak pemilih, sehingga surat suara yang tidak terpakai menjadi sebanyak surat suara. padahal seharusnya jumlah dpt yang dikurangi oleh jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilih adalah jumlah dpt yang belum ditambah surat suara cadangan sebanyak yaitu surat suara sehingga jika jumlah pemilih dalam dpt dikurangi jumlah pemilih dalam dpt yang menggunakan hak pilih menjadi sebanyak surat suara. hal tersebuttertanggal februarisebagai berikut (vide bukti penasamsakan duta pem gala aan dpt ang merger hap (2rp jumlah pemilih dalam dpt yang tidak menggunakan hak lagipula saksi pemohon tidak pernah menyatakan keberatannyabahwa setelah mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti bukti pemohon dan memohon, mahkamah menemukan fakta bahwa jumlah surat suara yang ada tps desa rakhine, kecamatan mandrehe adalah sebanyak ditambah suara cadangan sebanyak menjadi sebanyak surat suara dan surat suara yang sesuai dengan jumlah dpt, yaitu sebanyak surat suara (yang belum ditambah dengan surat suara cadangan) dikurangi oleh jumlah pemilih dalam salinan dpt yang menggunakan hak pilih sebanyak surat suara, sehingga sisa surat suara yang tidak terpakai. oleh karena itu. dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan tps desa tuhemberua, kecamatan mandrehe ada jumlah surat suara yang diterima kpps tidak sesuai dengan dpt, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt adalah sebanyak orang namun jumlah surat suara yang diterima oleh kpps adalah sebanyaktetapi tidak mengajukan saksi, terhadap dalil pemohon tersebut memohon hanya mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti berupa formulir model kwk.kpu tps desa tuhemberua, kecamatan mandrehe tanpa mengajukan saksi: setelah mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dan memohon, mahkamah menemukan fakta bahwa surat suara (termasuk surat suara cadangan) yang diterima oleh tps desa tuhemberua, kecamatan mandrehe adalah sebanyak kertas suara. berdasarkan fakta tersebut, pemohon tidak dapat membuktikan bahwa surat suara yang diterima oleh kpps hanya sebanyak surat suara. oleh karena itu menurut mahkamahtps desa hiliwaele, kecamatan moro'o ada surat suara yang hilang sebanyak surat suara, yaitu surat suara yang diterima kpps termasuk cadangan yang tertulis dalam formulir adalah sebanyak surat suara: surat suara yang terpakai sebanyak surat suara. surat suara yang tidak terpakai seharusnya sebanyak surat suara, namun yang tertulis dalam formulir sebanyak suara. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan surat tulisan yang diberi tanda bukti tanpa mengajukan saksi: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon hanya mengajukan saksi sinden zai, ketua ppk kecamatan moro'o yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada masalah pada saat pemungutan suara tingkat tps, bahwa setelah mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama bukti pemohon dan keterangan saksi memohon, mahkamah menemukan fakta bahwa ada laporan kepada panas kabupaten nias barat mengenai hilangnya surat suara sebanyak surat suara yang diklaim oleh pemohon bahwa surat suara tersebut merupakan perolehan suara pemohon, namun menurut mahkamah tidak ada satu buktikan yang dapat membuktikan bahwa surat suara sebanyak suara tersebut adalah perolehan suara pemohon atau perolehan suara pasangan calon manapun. selain itu pelanggaran tersebut tidakberalasan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya perlakuan berbeda terhadap hal yang sama oleh ppk kecamatan sirombu, yaitu untuk tps desa deteksi, kecamatan sirombu ada surat suara yang dicoblos tembus simetris dinyatakan tidak sah, lalu saksi pemohon meminta agar kotak suara dibuka namun tidak diizinkan sedangkan untuk desa mana ketika ada kejadian yang sama untuk perolehan suara pihak terkait dan ketika saksi pihak terkait meminta agar kotak suara dibuka ternyata diizinkan. pemohon tidak mengajukan bukti surat tulisan serta tidak mengajukan saksi: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon mengajukan saksi persidangan, yaitu saksi serius maruyama, ketua ppk kecamatan sirombu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi ppk kecamatan sirombu saksi pihak terkait menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi untuk salah satu tps karena ada delapan surat suara mencoblos tembus simetris yang dibatalkan, terhadap keberatan tersebut ppk meminta izin kepada bawaslu kecamatan untuk membuka kotak suara yang hasilnya mengesahkan kertas suara yang mencoblos tembus simetris tersebut dan dengan disahkannya kertas suara yang mencoblos tembus simetris tersebut, perolehan suara masing masing pasangan calon jadi bertambah, yaitu pasangan calon nomor urut memperoleh tambahan suara sebanyak satu suara, pasangan calon nomor urut memperoleh tambahan suara sebanyak dua suara, dan pasangan calon nomor urut memperoleh tambahan suara sebanyak lima suara. adapun keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon kepada ppk kecamatan sirombu untuk membuka kotak suara tidak dipenuhi, karena saksi pemohon tidak jelas memberitahukan tps mana yang bermasalah. memohon juga mengajukan surat tulisan yang diberi tanda bukti t 43i: bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, menurut mahkamah dalil pemohon tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada tanggal februari pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon kpu kabupaten nias barat, ketua ppk kecamatan pahami membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon untuk kecamatan pahami sebagai berikut terhadap hasil tersebut, saksi pihak terkait mengajukan keberatan kepada kpu nias barat karena hasil rekapitulasi tersebut tidak sama dengan yang dimiliki oleh saksi pihak terkait. atas keberatan tersebut kpu nias barat melakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali formulir yang hasilnya tetap sama, namun saksi pihak terkait tetap mengajukan keberatan terhadap hasil tersebut yang pada akhirnya kpu nias barat memutuskan untuk menghitung kembali formulir plant dan ditemukanterhadap hasil akhir tersebut atas, saksi pemohon mengajukan keberatan karena hasil akhir tersebut telah menguntungkan salah satu pasangan calon dan meragukan keabsahan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten nias barat. pemohon juga menyatakan bahwa ada beberapa tps kecamatan pahami yang bermasalah mengenai hasil perolehan suara pemohon yang seharusnya perolehan suara pemohon menurut pemohon adalah sebagai berikut: desa bawozamaiwo vide bukti p 26p desa onolimbu vide bukti p 26m desa tiga serangkai untuk memperkuat dalilnya pemohon selain mengajukan bukti surat tulisan tersebut atas. pemohon juga mengajukan bukti surat tulisan lain dan bukti audio visual yang diberi tanda bukti bukti p 26a, bukti p 26b, dan bukti serta mengajukan saksi saksi evolusi zebra, nikodemus daily, oktafianus hia, dan yakub hia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara pemohon kecamatan pahami berubah setelah kpu kabupaten nias barat melakukan pembukaan kotak suara pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara kpu kabupaten nias barasangat tidak berdasar dan mengada ada karena tidak menjelaskan dan menguraikan secara terperinci, utuh dan komprehensif , kabupaten nias barat., dilaksanakannya pembukaan kotak suara karen,, dan data tersebut telah dihitung dan diperlihatkan kepada seluruh yang hadir oleh memohon serta berita acaranya turut ditandatangani oleh pihak panwaslukada kabupaten nias barat. kenyataan,, kabupaten nias barat kecamatan pahami telah diuntuk memperkuat dalilnya, memohon mengajukan bukti surat tulisan dan bukti audio visualnoticia deli (anggota ppk kecamatan pahami), yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan pahami yang dimiliki ketua ppk kecamatan pahami berbeda dengan yang dimiliki saksi mahkamah menemukan fakta bahwa memang benar ada perbedaan perolehan suara pemohon yang dimiliki oleh pemohon dan memohon untuk kecamatan pahami, namun atas adanya perbedaan perolehan suara tersebut menurut mahkamah telah dilakukan tindakan terbaik oleh memohon yaitu dengan cara berkonsultasi kepada kpu provinsi yang hasilnya disepakati untuk membuka serta menghitung kembali formulir plant yang dilakukan oleh memohon dengan hasilhasil perolehan suara seperti tabel atas telah disahkan oleh memohon dan bawaslu kabupaten nias barat. adapun terhadap beberapa tps yang bermasalah kecamatan pahami, mahkamah telah menemukan fakta bahwa bukti bukti yang diajukan oleh pemohon dari beberapa tps tersebut sangat diragukan keabsahannya, karena pada bukti bukti tersebut terdapat banyak coretan atau bekas penghapusan dengan tip ex, yaitu pada bukti p 26p, bukti p 26i, bukti p 26j, bukti p 26n dan bukti p 26k. oleh karena itu menurut mahkamah bukti yang benar dan sah adalah bukti yang diajukan oleh memohon dan pihak terkait, yaitu perolehan suara pemohon beberapa tps kecamatan pahami adalah sebagai berikut: nama desa tps perolehan perolehan nomor suara suara pemohon bukti memohon pemohon bukti pihak menurut menurut terkait memohon pihak terkait san bea vide bukti vide bukti pt bawozamaiwo (ser desa tiga (jay cemara jantan vide bukti vide bukti pt, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan ada dua orang anggota kpu yang membawa pulang formulirfaigizaro gulo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat anggota kpu yang membawa pulang formuliyang sebenarnya formulir yang dibawa pulang oleh anggota kpu kabupaten nias barat rumah adalah formulir milik anggota kpu kabupaten nias barat itu sendiri. selain itu, formulir tersebut bukan rahasia oleh karena selain berada pihak kpu, formulirmemohon tidak mengajukan bukti surat tulisan maupun saksi: setelah mahkamah mempelajari dan mencermati dalil pemohon, bukti bukti pemohon dan jawaban memohon, serta fakta yang terungkap persidangan menurut mahkamah formulir yang dibawa pulang oleh kpu tidak menyalahi aturan dan juga tidak terbukti peristiwa tersebut telah disalahgunakan sehingga mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing masing pasangan calon, oleh karena itupada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk kecamatan ulu moro'o formulir dan formulir plant tidak ada. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan saksipihak terkait).maka saksi laporkan panwascam. vide bukti desa lolowau, kecamatan pahami yang dilakukan sisa surat suara setelah penghitungan surat suara terpakai dan tidak terpakai, yang berjumlah surat suara untuk kepentingan pihak terkait vide buktiyulian mato gulo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada formulir dan formulir plant, tetapi tidak mengajukan bukti surat tulisan, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon hanya mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti bukti bukti bukti dan bukti tanpa mengajukan saksi, bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil pemohon, bukti pemohon, dan bukti memohon, menurut mahkamah dalil pemohon tidak didukung oleh bukti bukti yang cukup, oleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah melakukan politik uang desa hilimbaruzo, dan desa hilimbowo, kecamatan mandrehe utara yang mempengaruhi perolehan suara pemohon.laporan temuan pelanggaran pemilukada, serta mengajukan saksi saksi taliwanowo warung dan lagu, dan meminta kepada merekadalil tersebut merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun pihak terkait maupun tim kampanyenya tidak pernah melakukan praktek politik uang. lagipula sampai saat ini pihak terkait maupun tim kampanyenya tidak pernah dipanggil dan atau diperiksa untuk dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang bawaslu kabupaten nias barat atau gakkumdu) tentang pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon. untuk memperkuat dalil bantuannya pihak terkait mengajukan saksi diterima gulo, wakil ketua tim kampanye pihak terkait, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barat, pihak terkait tidak pernah membagi bagikan uang. pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan,laporkan panwalsu kabupaten nias barat oleh tim sukses pemohon, namun pelanggaran politik uang tersebut hanya terjadi tempat tertentu saja,beralasan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya penggunaan atribut kampanye pihak terkait pada saat pemilihan tps. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti audio visual yang diberi tanda bukti berupa video rekaman adanya pemilih yang menggunakan atribut pihak terkait pada saat pemilihan, tanpa mengajukan saksi, terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan pihak terkait tidak pernah menginstruksikan kepada tim kampanyenya maupun kepada pihak lainnya untuk menggunakan atribut kampanye pada saat pemilihan. seandainyapun ada orang atau pihak pihak yang menggunakan atribut kampanye pihak terkait pada saat pemilihan, maka pihak terkait atau tim kampanyenya akan ditegur oleh pihak yang berwenang dalam hal ini bawaslu, sedangkan pihak terkait maupun tim kampanyenya sampai saat ini tidak pernah ditegur dan atau dimintai keterangan oleh pihak bawaslu mengenai penggunaan atribut kampanye pada saat hari pemilihanmenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas, menurut mahkamah dalil pemohon tidak didukungoleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan: i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan calon wakil bupati telah melakukan intimidasi berupa pengambilan sertifikat rumah bantuan daerah red cross red cross dan tsunami kecamatan sirombu sebanyak unit rumah yang merupakan rumah bantuan dari pangeran monaco pascagempa tsunami jika tidak memilih pihak terkait. untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan saksi jenius maruyama yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilih yang tinggal rumah hasil sumbangan pangeran monaco, jika tidak memilih pihak terkait, maka calon wakil bupati akan mengambil sertifikat rumah tersebut. pemohon tidak mengajukan bukti surat tulisanfitnah belaka tanpa dasar dan bukti sama sekali, karena sampai saat ini hermit hia, calon wakil bupati, tidak pernah dipanggil dan atau dimintai keterangannya oleh pihak yang berwenang tentang hal yang dituduhkan pemohon tersebut. lagipula pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai siapa warga masyarakat yang diintimidasi, kapan dan dimana pengancaman tersebut dilakukan. pihak terkait tidak mengajukan bukti surat tulisan maupun saksi untuk memperkuat dalil bantuannya, bahwa setelah mahkamah mempelajari dan mencermati dalil pemohon, saksioleh karena itu menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralas tanggal delapansaiful anwarnias baratsirombu dan pahamidesa hanya, kecamatan sirombu berdasarkan keterangan saksi yunus maruyama atau ama siska. desa hanya kecamatan sirombu melihat bahwa ada masyarakat pemilih yang melakukan pencoblosan berulang kali berjumlah kurang lebih orang untuk kepentingan pihak terkait. kronologinya adalah sebagai berikutpemilih tersebut datang berulang kali. dan mencoblos juga berulang kali untuk kepentingan pihak terkaitekaligus mengancam saksi untuk untuk kepentingan pihak terkaitdan saksi akhirnya memilih pihak terkait vide bukti desa label kecamatan ulu moro'o berdasarkan keterangan saksi julian ma'ato gulo sebagai saksi yang merupakan saksi pasangan calon nomor tingkat ppk. pada suatu saat saksi mendengar dari yasatulo gulo ada yang mencoblos tps label bahwa ada sekitar orang yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali dibalik bilik suara untuk kepentingan pihak terkait. karena yang memberitahu tidak menjelaskan dengan detail maka saksi turun langsung tps untuk melihat keadaannya. bahwa ketika saksi datang, memang benar ada beberapa orang yang ketika mau mengambil surat suara diberikan lebih dari satu lembar surat suara. dan disekitar tps ada timnya nomor pasangan calon nomor yang mengarahkan dan mengawasi. saksi kemudian mau melaporkan panas, tetapi saksi ingat bahwa ketua kpps pernah mengintimidasi warga. maka saksi pun merasa takut dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut kepada panas. surat suara sah yang mencoblos dari dpt yang tertulis, padahal dapat dipastikan saat pencoblosan tidak pemilih yang terdaftar dalam dpt hadir. bahwa nias barat sebagai salah satu daerah pemekaran mengalami perpindahan penduduk yang cukup banyak sehingga mengakibatkan jum lah pengurangan penduduk yang cukup banyak. namun kpu dalam hal ini tidak menggunakan data penduduk yang terbaru dalam penentuan dpt bahkan jumlah penduduk dpt jauh lebih besar daripada jumlah penduduk asli setempat.hal ini terjadi beberapa tempat salah satunya desa label kecamatan ulu moro'o:sokhinafao gulo jumlah penduduk desa label tidak sampai orang, hanya berkisar orang saja. karena terjadi pemekaran, sehingga adanya penduduk yang tidak lagi menjadi penduduk disana. namun suara sah desa label mencapai surat suara.( vide bukti adanya pemilih yang usianya masih bawah umur bahwa jelas sekali bahwa disamping pada saat kampanye banyak melibatkan anak bawah umur pada sbahwa pemilih dibawah umur tersebut terjadi beberapa tempat berikut yaitu desa hanya, kecamatan sirombu bahwa saksi bernama yunus maruhuwa merupakan anggota kpps yang bertugas tps desa hanya kecamatan sirombu.dimana pada saat itu tepat saksi melihat beberapa nama pemilih yang masih dibawah umur. dimana anak anak tersebut rata rata masih kelas smp sejumlah orang. saksi menanyakan kepada ketua kpps mengapa ada pemilih dibawah umur? dan dijawab oleh ketua kpps nya biar saja mereka memilih, karena mereka telah terdaftar daftar pemilih tetap untuk memastikan hal tersebut, saat saksi membagikan kepada para pemilih. saksi bertemu dengan nama nama yang ada dpt yang merupakan anak dibawah umur. kemudian saksi tanyakan kamu nanti memilih ya? kok bisa kamu memilih yang dijawab oleh anak anak tersebut saya tidak tahu, katanya memang saya nanti dapat kartu pemilih dan disuruh memilih pihak terkait kemudian pada tanggal februari pada saat pemilihan. ternyata anak anak tersebut datang dengan memakai seragam sekolah untuk kemudian memilih pihak terkait. setelah pemilihan selesai saksi berbincang bincang dengan tetangganya yang telah pulang dari tps lain, dimana tetangganya tersebut pun menceritakan fakta yang sama mengenai adanya pemilih dibawah umur. pada malam harinya saksi didatangi oleh gascaro daily tim sukses pasangan calon nomor dia menanyakan apakah ada pemilih dibawah umur. karena saksi menemukan adanya pemilih dibawah umur, maka saksi pun mengatakan ada. vide buktiterangan tertulis bawaslu kabupaten nias barasa tarahoso, kecamatan mandrehe utarauntuk kepentingan pihak terkait atas nama ernayanti gulo dan putra gulo. saksi menerangkan bahwa usia mereka adalah tahun. kedua anak tersebut sekaligus adalah teman dari anak saksi. vide bukti desa balodano, kecamatan mandrehe utara untuk kepentingan pihak terkaitvide bukti desa sitoluewali, kecamatan moro'o desa sitoluewali kecamatan moro'o terdapat mobilisasi pemilih memilih pihak terkait.avide bukti shear yahudi putra warung, umur tahun, (tidak terdaftar dpt, dibawah umur dan mencoblos) vide bukti sadar kristiani gulo, umur tahun vide bukti adapun nama nama (lima) anak lainnya adalah seri warung bunga warung seniwati warung agus linus warung sedunia warung pada tanggal februari saksi melihat kedelapan anak tersebut mencoblos pada tps untuk kepentingan pihak terkait. melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada ketua kpps bernama famili warung apakah anak dibawah umur diperbolehkan mencoblos? dan kemudian dijawab oleh ketua kpps mereka boleh mencoblos, karena mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap selesai anak anak tersebut mencoblos baru panas kecamatan datang, dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada panas. desa hilir'ele, kecamatan moro'o selain itu berdasarkan keterangan saksi fatizatulo warung telah memilih untuk kepentingan pihak terkait. selain melihat keberadaan anak tersebut, saksi juga mengambil foto anak pada saat melakukan pencoblosan kotak suara. vide bukti dan vide bukti adanya intimidasi yang dilakukan oleh ketua kpps bahwa berdasarkan keterangan sokhinafao gulo kecamatan ulu moro'o pada tanggal februari pukul kurang menit saksi mendatangi rumah ketua kpps bernama faatuulo gulo yang juga merupakan pegawai negeri sipil dalam hal ini adalah kepala sekolah sdn ulu moro'o. saksi datang untuk menyerahkan mandat sebagai saksi pasangan calon pada tps desa label. tapi mandat saksi ditolak dengan alasan masih terlalu pagi, nanti sore saja bahwa saksi kemudian mendatangi kembali rumah ketua kpps pada pukul wib bersama dengan teman saksi dari satu partai dan menyerahkan kembali surat mandat. namun ketua kpps kembali menolak kali ini dengan mengatakan tidak saya terima karena gaji saya sebagai ketua kpps belum saya terima dan kemudian saksi mengatakan bagaimana ini?nanti saya bilang apa sama ketua? apa saya bilang kalau mandatnya tidak diterima? dan ketua kpps nya mengatakan silahkan saja bilang, sekalian bilang langsung taro ppk kecamatan kemudian saksi masih mengatakan kepada ketua kpps nya seriuslah bang dan akhirnya ketua kpps mengatakan iya, memang kami sulit untuk menerima mandat dari fasia pemohon), lebih baik kalian pergilah disini, kalian sok sok hebat jadi tim fasia pemohon) karena saksi tetap memaksa, tiba tiba saksi dipukul hingga lebam. saksi mengelak dan kabur memakai kereta. dan kemudian saksi pun melaporkan hal tersebut kepada polisi. ilbaratbarat, pelanggaran mana merupakan akibat tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban memohon selaku penyelenggara pemilukada, yang terjadi sebagai berikut: adanya pembiaran yang dilakukan oleh memohon terkait dengan intervensi birokrasi yang dilakukan oleh anggota dprd dari partai demokrat dan seorang camat pada saat pencoblosan sampai dengan saat penghitungan suara. bahwa pengkondisian oleh pasangan calon pihak terkait untuk secara terstruktur melibatkan jajaran jajaran pemerintahan dalam rangka memenangkan pasangan calon pihak terkait dalam pemilukada kabupaten nias barat ini telah benar benar direncanakan secara matang dan sistematis, hal mana sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh desa poin gulo yang merupakan saksi pasangan calon nomor dimana terbukti pada tanggal februari atau pada saat pencoblosan kepala lingkungan hidup mandrehe utara komedi gulo hadir bersama anggota dprd rahman deli untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilukada kecamatan mandrehe utara mulai dari proses pencoblosan hingga proses penghitungan suara. bahwa kehadiran mereka adalah dengan mengintervensi ppk. hal ini karena rahman daily menyuruh anggota ppk untuk mengubah angka angka perolehan suara dengan menaikkan perolehan suara pasangan calon nomor saksi berkeberatan atas hal tersebut, akhirnya saksi diminta untuk keluar oleh rahman daily.terdapathal tersebut terjadi beberapa desa yaitu: desa jinak kecamatan sirombu sebagaimana yang dinyatakan oleh saksi osambaloo marunduri sebagai pps dalam dpt desa jinak terdapat nama nama yang sudah lamavide bukti desa hanya kecamatan sirombutelah meninggal dunia namun diketahui telah melakukan pencoblosan melalui daftar hadir. nama nama orang tersebut adalah rustica maruyama brasiliana maruyama saiful ahmad maruyama mistar zebra siti zaenal tanaman maruyama luis gulo solida hia vide bukti adanya pengurangan jumlah surat suara yang digunakan dalam penulisan rekap suara. sehingga pengurangan jumlah surat suara tersebut merugikan pemohon. bahwa tps desa rakhine kecamatan mandrehe dalam form tertulis jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt adalah sebanyak suara, surat suara yang diterima termasuk cadangan adalah sejumlah sedangkan surat suara yang terpakai adalah sebanyak surat suara, sehingga surat suara yang tidak terpakai adalah sejumlah surat suara. namun yang tertulis dalam jumlah surat suara yang tidak terpakaiadanya jumlah surat suara yang diterima oleh kpps tidak sesuai dengan dpt. bahwa tps desa tuhemberua kecamatan mandrehe jumlah pemilih yang terdaftar dalam dpt sesuai dengan form adalah sebanyak orang, sementara jumlah surat suara yang diterima oleh kpps sebagaimana tertulis dalam form adalah surat suara. hal ini menunjukkan banyaknya orang yang memiliki hak suara dan telah terdaftar dalam dpt tidak dapat menggunakan hak suaranya atau setidak tidaknya ada manipulasi jumlah pemilih maupun perolehan suara pasangan calon. vide bukti adanya surat suara yang hilang sebanyak surat suara bahwa pada tps desa hiliwaele kecamatan moro'o dalam form tertulis bahwa surat suara yang diterima oleh kpps termasuk cadangan adalah surat suara lalu surat suara yang terpakai adalah sebanyak surat suara, sehingga surat suara yang tidak terpakai seharusnya adalah sejumlah surat suara, sedangkan jumlah surat suara yang tidak terpakai yang tertulisii.barathwa adanya perlakuan berbeda terhadap hal yang sama yang dilakukan oleh ppk. pada saat penghitungan surat suara tps desa deteksi kecamatan sirombu. ada surat suara yang dinyatakan tidak sah karena duga color simetris sedangkan color simetris bukanlah hal yang menjadikan surat suara tidak sah. untuk memperbaiki hal tersebut, saksi pasangan calon nomor urut meminta agar kotak suara dibuka, tetapi tidak diizinkan. terhadap kejadian ini telah dilaporkan kpps tapi belum ada tanggapan. sedangkan desa mana, hal serupa terjadi pada surat suara pasangan calon nomor urut dan ketika saksi pasangan calon nomor meminta agar kotak suara dibuka. langsung diberikan izin oleh ppk dan kertas suara yang dicoblos simetris tersebut disahkan. bahwa terhadap sah atau tidaknya surat suara telah ditentukan secara limitation pada peraturan kpu tahun yaitu:imana dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai color simetris yang mengakibatkan surat suara tidak sah bahwa pada tanggal februari pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara, salah satu ppk yaitu ppk etomi ada pertanyaan mengenai rekapitulasi hasil surat suara kemudian kpu membuka rekap plant, karena masih adanya saksi yang ragu atas rekapitulasi surat suara, maka kpu membuka kotak surat suara padahal hal tersebut diluar kewenangan kpu. berdasarkan saksi drs evolusi zebra pada tanggal februari pada saat rekapitulasi perolehan suara ppk kecamatan pahami yang dibacakan oleh ketua ppk pada rapat pleno kpud nias barat tanggal februari adalah masing masing pasangan calon nomor pasangan calon nomor pasangan calon nomorpembacavide bukti p 26b), vide bukti dan vide bukti p 26a) bahwa berdasarkan surat panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan pahami nomor ppk lh mengenai pernyataan sikap ppk kecamatan pahami menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ketua kpud nias barat tanggal februari untuk membuka kotak suara adalah luar tanggung jawab ppk kecamatan pahami dan diduga kuat ada indikasi menguntungkan salah satu pasangan calon sehingga ppk kecamatan pahami berpendapat ketua kpud nias barat telah melakukan pelanggaran kpu tahun vide bukti. berdasarkan keterangan faigizaro gulo sebagai kasubbag logistik sekretariat kpu nias barat. saksi mempunyai atasan sebagai ketua pokja logistik atas nama christoph hia yang menangani semua urusan yang bersangkutan dengan administrasi dan logistik saksi sebagai staff dimana adalah tugas saksi untuk menyimpan (untuk diletakkan gudang kpu) apabila ada sisa yang telah dibagikan oleh logistik. tetapi ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kpu bernama firman januari gulo selaku ketua pokja pemungutan dan rekapitulasi suara dan oleh ketua kpu bernama herman zebra bahwa pada tanggal januari setelah penerimaan kotak suara dari ppk kecamatan kabupaten nias barat, saksi mendengar firman januari meminta format yang kelebihan setelah sebelumnya ditelepon oleh ketua kpu. dimana dalam telepon tersebut saksi mendengar firman mengatakan baik pak ketua saya bawa nya . setelah itu firman meminta kepada ketua pokja logistik yang bernama christoph hia. setelah diminta tersebut kemudian dibawa dan disimpan dirumah, padahal yang bertugas menyimpan sisa tersebut adalah saksi sendiri. berdasarkan hal atas dapat diketahui bahwa permintaan dan lampiran sebelum rekapitulasi tidak dapat dibenarkan. hal ini dikarenakan penyerahan dan lampiran harus bersamaan dengan berita acara hasil rekapitulasi ppk. vide bukti tidak ada nya dan plant ketika rekapitulasi ppk ulu moro'o bahwa berdasarkan keterangan julian mato gulo, pada tanggal februari pukul wib kecamatan ulu moro, tps terjadi kehilangan model dan plant, lalu dari saksi urut dan urut keberatan dan tidak setuju untuk diteruskan rekapitulasi khususnya kotak suara tps desa label namun ppk dan bawaslu serta pps tidak menghiraukan keberatan tersebut dan melanjutkan rekapitulasi berdasarkan permohonan saksi dari nomor urut pihak terkait) yang mengeluarkan pendapat dengan nada keras agar rekapitulasi kotak suara tps desa label dilanjutkan walaupun tidak adanya model dan pla ivpelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah sebagai berikut adanya mobilisasi anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat bahwa disamping hal hal yang telah pemohon uraikan bagian awal perbaikan permohonan ini,( vide bukti adanya tindakan money politik yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut dimana pengaruh tersebut sangat signifikan terhadap hasil perolehan suara pemohon. desa hilir baru, kecamatan mandrehe utara bahwa berdasarkan keterangan saksivide bukti desa hilimbowo, kecamatan mandrehe utarabahwa selama pelaksanaan pemilukada kabupaten nias barattidak terdaftar dalam dpt.nya pemilih yang melalukan lebih dari satu kali pencoblosan. adanya pemilih ganda dengan nomor register kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama:nggunaan atribut kampanye pasangan calon nomor urut pada saat penyelenggaraan pemilu kepala daerah tps. bahwa berdasarkan keterangan saksi taliwanolo warung, pada saat pemungutan suara tanggal februari pendukung pasangan calon nomor memakai atribut kampanye berupa kaos bergambar pasangan calon nomor para pendukung tersebut selain menggunakan atribut kampanye juga memberikan kode dengan mengacungkan jari sebagai tanda untuk memilih pasangan calon nomor bahwa berdasarkan video rekaman (vide bukti). dalam video tersebut juga dapat dilihat adanya pengarahan kepada pemilih lansia untuk memilih pasangan calon nomor vide bukti adanya intimidasi oleh wakil bupati pasangan calon nomor bahwa berdasarkan keterangan saksi yunus atau ama siska telah terjadi intimidasi oleh calon wakil bupati pasangan calon bernama hermit hia kecamatan sirombu. intimidasi tersebut berupa ancaman pengambilan sertifikat rumah bantuan daerah red cross red cross il, dan tsunami sebanyak unit. dimana rumah bantuan tersebut dibangun dari hasil bantuan pangeran monaco untuk membangun kembali nias barat pasca gempa tsunami dengan koordinator pembangunan hermit hia. namun hermit hia mengancam warga apabila warga sekitar perumahan tersebut tidak memilih pasangan calon nomor maka sertifikat rumah bangunannya akan diambil. vide bukti pelanggaran yang tercatat dalam panas namun belum ada tindaklanjut. bahwa sebelum dilakukannya rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi kpu mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas rekapitulasi hasil suara dimana hasil rapat internal kpu tersebut dituangkan dalam kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun dimana dalam berita acara tersebut ditemukan adanya pelanggaran pelanggaran yang belum proses oleh panas atau masih dalam tahap verifikasi oleh panas. pelanggaran pelanggaran tersebut telah pemohon ajukan keberatan vide bukti dan vide bukti dimana pelanggaran pelanggaran tersebut antara lain:vide bukti tps desa disewa loo kecamatan mandrehe tidak tentangnya jumlah suara sah dan tidak sah dalam rekap c1. kwk kpu oleh kpps sehingga tidak diketahui berapa jumlah penggunaan surat suara terpakai maupun tidak terpakai oleh para pemilih dan pelanggaran huruf nomor tahun vide bukti tps desa tuhemberua kecamatan mandrehe terdapat kekurangan surat suara dari dpt sehingga beberapa orang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilukada.( vide bukti tps desa tuhemberuwa kecamatan mandrehe dpt sebanyak orang sedangkan surat suara yang diterima oleh kpps sebanyak surat suara, sehingga para pemilih yang terdaftar dalam dpt tidak dapat menggunakan hak pilihnya vide bukti tps desa lasarabaene kecamatan mandrehe, surat suara yang diterima kpps sebanyak sura suara sementara dpt tertulis hanya orang.( vide bukti tps desa hiliwaele kecamatan ulu moro'o kehilangan surat suara sebanyak surat suara milik pasangan calon nomor urut dan tps ini terdapat pemilih bawah umur masih kelas smp, hal ini pelanggaran tahun vide bukti p 25a) desa sitoluewalisehingga merugikan pasangan lain, dan adanya mobilisasi pemilih dibawah umur.( vide bukti dan p 36a) tps desa mana kecamatan sirombu, terdapat perbedaan tandatangan saksi c1. kwk kpu, sehingga sertifikat penghitungan surat suara adalah rekayasa dan tidak dikerjakan pada lokasi perhitungan surat suara tps dan adanya kecurangan surat suara pasangan calon nomor urut tps desa favor kecamatan sirombu, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar dalam dpt yang berakibat dalam kecurangan pilkada dan dapat merugikan pasangan calon lain. adanya perbedaan dokumen rekapitulasi yang dimiliki oleh kpu dengan para saksi saksi pasangan calon kecamatan pahami kecamatan sirombu terdapat kpps yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai oleh pemilih dan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.( vide bukti dan vide bukti( vide bukti kecamatan mandrehe utara, camat dan anggota dprd dari partai demokrat melakukan intervensi birokrasi tempat pencoblosan dari saat pencoblosan sampai penghitungan suara. vibarabarabarat: vii. pelanggaran pelanggaran yang merupakan laporan dan temuan panasnias baratng beberapa diantaranya telah dilaporkan kepada pihak bawaslu. viii. rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif berdasarkan uraian uraian sebagaimana tesebut atas, dan guna mempermudah pemahaman yang mulia majelis hakim konstitusi pemohon bermaksud untuk mengabaikannya dalam bentuk matriks rekapitulasi pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif dalam pemilukada kabupaten nias barat, sebagai berikut: kana koo pahami pembukaan kotak berdasarkan keterangan saksi suara oleh kpu pada nikodemo daily dan evolusi saat pleno zebra pada tanggal februari diadakan rapat pleno kpu untuk membicarakan mengenai rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing ppk. pada saat ppk pahami membacakan laporannya tentang perolehan suara pasangan calon kecamatan pahami, dinyatakan bahwa pasangan nomor urut memperoleh suara sebanyak suara.membacak. hasil perhitungan surat berdasarkan keterangan suara yang tidak sesuai saksi nikodemo daily antara yang dibacakan evolusi zebra, dan vandal kpu dengan ppk daily pada tanggal februari pada saat pembacaan surat keputusan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati nias barat terpilih, saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan secara lisan terhadap surat keputusan tersebut karena adanya ketidaksesuaian hasil yang dibacakan kpu dengan hasil yang dibacakan oleh ppk pada hari sebelumnya. ditambah lagi dengan dilakukannya pembukaan kota suara oleh kpu hari sebelumnya. setelah rapat penetapan tersebut selesai, saksi pasangan calon nomor urut yang bernama vandal daily mengajukan keberatan secara tertulis dan diterima secara langsung oleh ketua kpu.iasnias baratberdasarkan keterangan dari ppk pahami, pasangan calon nomor urut memperoleh suara sejumlah suara. pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan surat suara oleh kpu, saksi pasangan calon nomor urut menyatakan keberatannya. lalu, untuk menanggapi keberatan tersebut, kpu membuka plant dan hasil yang ditunjukkan oleh plant tersebut sama dengan hasil yang ada catatan ppk. pada saat itu, saksi pasangan calon nomor kembali menyatakan keberatan dan dengan keberatan tersebut pihak kpu menanyakan kepada paniaikab tentang hal yang harus dilakukan. lalu paniaikab menyatakan agar kpu menggunakan data yang ada catatan pasangan calon nomor akhirnya kpu mengadakan rapat dengan musica dan menyepakati untuk membuka c1. setelah dihitung, hasil yang didapatkan adalah pasangan calon nomor mendapatkan jumlah suara sebanyak suara. saat itu ppk menyatakan keberatannya atas tindakan kpu yang melakukan pembukaan c1. saat itu daerah yang dinyatakan bermasalah adalah desa bawozamaiwo tps), desa onolimbu tps), desa lolowau tps), dan desa tiga serangkai tps). ppk pahami menyatakan, bahwa pada saat pembacaan hasil ppk, saksi pasangan calon nomor tidak ada menyatakan keberatan dengan perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor keberatan yang dilakukan oleh ppk pahami ini telah diteruskan kpu pusat dan mahkamah konstitusi. pencoblosan oleh kpps berdasarkan keterangan berulangkali saksi dominus hia yang berasal dari desa bawozamaiwo.saksi tau bahwa orang tersebut tim sukses nomor karena dia memakai kaos bergambar pasangan calon nomor sebelum pemungutan suaradengan memakai kaos bergambar tim pasangan calon nomorsaksi laporkan panwascam. dan saksi buat laporan.. setelah penghitungan surat suara terpakai dan tidak terpakai. ada salah seorang anggota kpps yang mengatakan ada sisa surat suara kemudian sisa surat suara itu ditaruh meja kpps. saksi kemudian dipanggil oleh kawannya sebentar, dan pergi. ketika saksi datang kembali, saksi tidak melihat surat suara meja kpps. dan saksi bertanya kemana surat suara tadi? dan dijawab sudah masuk kotak suara . saksi pun bertanya kok dimasukan?kan surat suaranya tidak terpakai? namun tidak dijawab oleh anggota kpps tersebut. berdasarkan keterangan saksi arahan dari anggota nikodemo yang berasal dari kpps untuk memilih desa onolimbu tps ada pasangan calon himbauan oleh anggota kpps waktu diserahkan surat suara mengarahkan agar memilih pasangan calon nomor pilih nomor ini, saudara kita ban beats dosen penetapan pasangan kpu tentang penetapan calon terpilih yang tidak pasangan calon terpilih secara diberikan resmi oleh resmi, yang seharusnya kpu langsung diberikan pada saat pleno atau sehari sesudahnya. sirombu pemilih yang mencoblos berdasarkan keterangan lebih dari satu kali yunus maruyama atau ama siska dinyatakanmemilih tersebut datang berulang kali. dan mencoblos juga berulang kaliaksiberdasarkan keterangan saksi sambal'o marunduri desa jinak, kecamatan sirombu ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, salah satunya adalah saksi sendiri. pada malam hari tanggal februari saksi inadanya pemilih yang berdasarkan keterangan saksi sudah nyata nya osambolo'o marunduri meninggal pindah yang penduduk yang telah meninggal masih tercatat dalam adalah dpt dan kartu memilihnya beredar dan sahabat marunduri dipergunakan tps | yang diluar daerah tps, winner saputra marunduri almaperius marunduri ariana duha murhaida boru sinaga yamifati marunduri diamati hia herman marunuri fathiami gdiatas tidak ada karena meninggal dunia dan sedang diluar daerah karena saksi adalah pps desa hoku. dan nama nama tersebut diatas adalah tetangga saksi.saksi mengetahui dengan jelas mereka tidak ada ditempat karena penduduk desa hoku tidak begitu banyak. jadi saling mengenal. adanya pemilih yang bahwa berdasarkan kesaksian berhak, pada pemilu sambal'o marunduri selaku legislatif maupun pps jinak menyatakan pada pemilu presiden saat pemutakhiran data tercantum dalam dpt, berdasarkan data kependudukan akan tetapi dalam desa jinak pada waktu pemilukada kabupaten pemilihan presiden dan dpr nias barat tahun ada (dua puluh) orang yang tidak tercantum dalam tidak tercantum dalam daftar dpt, pemilih tetap pada pemilukada kabupaten nias barat. bahwa sesuai dengan adanya dpt ganda maruyama dalam dpt desa yang tercantum dalam hanafi terdapat kesalahan data dpt yang digunakan yang mengakibatkan terjadinya dalam pemilukada kecurangan kecurangan. kabupaten nias barat:bahwa berdasarkan keterangan saksi yunus maruhuwa yang merupakan anggota kpps yang bertugas tps desa hanya,mana pada saat itu saksi melihat beberapa nama pemilih yang masih bawah pemilih yang usianya umur. anak anak tersebut rata masih bawah umur rata masih kelas smp. jumlah nama anak anak yang ditemukan nama. saksi lalu menanyakan kepada ketua kpps tentang keberadaan pemilih yang masih bawah umur tersebut namun ketua kpps mengatakan agar membiarkan anak anak tersebut memilih karena memang namanya telah ada dpt. selanjutnya saksi membagikan kepada para pemilih. saksi langsung menemui orang orang yang namanya tercantum dalam dpt termasuk anak anak yang namanya tercantum. saksi menanyakan kepada anak anak tersebut apakah mereka mengetahui bahwa mereka ikut menjadi pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah nanti. anak anak tersebut menjawab mereka mengetahuinya. setelah itu pada tanggal februari saksi melihat anak anak yang memakai seragam sekolah ikut memilih tps dan menceritakan hal tersebut kepada tetangganya. tetangganya juga menceritakan hal yang sama yang dilihatnya tps lain. pada malam harinya saksi didatangi oleh gascaro daily tim sukses pasangan calon nomor urut dan menanyakan tentang keberadaan anak anak bawah umur yang ikut menjadi pemilih dan saksi pun menjelaskan tentang keberadaan anak anak tersebut. adanya pemilih yang sebagaimana yang dinyatakan terdaftar mencoblos oleh saksi osambaloo padahal yang marunduri sebagai pps dalam bersangkutan telah dpt desa jinak terdapat meninggal atau tidak nama nama yang sudah lama ada ditempatmandrehe utara money politik kecamatan mandrehe utara pelanggaran banyak dilakukan oleh ramani daily yang merupakan anggota dprd dan suaminya yang bernama komedi gulo yang merupakan mantan camat mandrehe utara: bahwa berdasarkan keterangan saksidibawah umur karena dua anak tersebut adalah teman dari anak saksi.intervensi birokrasi berdasarkan kesaksian desa poin, pada saat kotak suara datang dari tps pada tanggal februari kantor ppk kecamatan mandrehe utara hadir rahman daily (anggota dprd) bersama komedi gulo, mantan camat mandrehe utara yang saat ini adalah kepala lingkungan hidup mandrehe utara. rahman deli dan komedi gulo ada tps dari mulai proses pemungutan suara hingga proses penghitungan suara. saksi melihat rahman deli menyuruh anggota ppk untuk mengubah angka angka perolehan suara dengan menaikkan angka perolehan suara dengan menaikkan perolehan suara pasangan calon nomor saksi melihat pada saat anggota ppk menghitung jumlah surat suara dan melihat dengan jelas hasil perhitungannya. namun setelah itu, saksi keluar dari ruangan untuk pergi toilet dan pada saat kembali ruangan tersebut, hasil yang tertulis sudah berubah. saksi pada saat itu menyatakan keberatannya namun saksi diusir dari tempat tersebut. ulu moro'o mobilisasi pemilih desa sitoluewali dibawah umur,sekali yahudi putra warung, umur tahun sadar kristiani gulo, umur tahun saksi. selain melihat keberadaan nak tersebut, saksi juga mengambil foto anak pada saat melakukan pencoblosan penghilangan surat tps desa hiliwaelu suara kecamatan moro'o kehilangan surat suara sebanyak surat suara milik pasangan calon nomor urut bahwa jumlah pemilih yang tertera dpt desa hiliwaelu (berdasarkan form adalah suara. kemudian surat suara yang diterima kpps yang menggunakan surat suara seharusnya surat suara yang tidak terpakai namun yang tertulis dalam adalah sehingga terdapat hilang surat suara. bahwa desa tersebut pasangan calon nomor kalah. padahal disitu adalah base camp pemilih pasangan calon nomor ulu moro'o intimidasi petugas tps desa label pada kpps tanggal februari pada saat saksi pasangan calon nomor datang untuk menyerahkan mandat saksi, ketua kpps (juga seorang pegawai negeri) yang bernama fa'tulo gulo tidak menerima mandat saksi nomor urut tersebut. fa'tulo gulo mengatakan bahwa hari masih terlalu pagi dan saksi disuruh datang pada sore hari. saksi tersebut akhirnya pulang karena takut. namun saksi tersebut datang kembali dengan tujuan yang sama pada sore harinya ditemani oleh seorang saksi pasangan calon nomor urut yang berasal dari utusan partai. namun, mandat tersebut kembali tidak diterima lagi oleh ketua kpps tersebut dengan mengatakan tidak ada surat suara nomor disini . pada akhirnya saksi menyatakan kepada ketua kpps tersebut tentang tanggung jawab yang harus dipikulnya dengan menyatakan: bagaimana ini? nanti saya harus bilang apa sama ketua saya? apa yang saya bilang kalau mandatnya tidak diterima? setelah itu ketua kpps tersebut mengatakan: silahkan saja bilang, sekalian bilang langsung taruh ppk kecamatan . lalu saksi menanyakan keseriusan ketua kpps tentang hal ini dan akhirnya ketua kpps mengatakan: iya, memang kami sulit untuk menerima mandate dari fasia, lebih baik pergi dari sini, kalian sok sok hebat jadi tim fasia . karena saksi terus mendesak agar mandate diterima, ketua kpps tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi hingga lebam pelipis kiri. saksi pada akhirnya kabur dan melaporkan hal tersebut kepada polisi. pencoblosan oleh berdasarkan keterangan saksi pemilih atau kpps yang julian ma'ato gulo yang berulang kali adalah saksi pasangan calon nomor mendengar dari yasatulo gulo bahwa ada pencoblosan berulang kali oleh orang pemilih tps label. oleh karena penasaran dengan hal tersebut, saksi langsung turun tempat kejadian untuk melihat secara langsung. ketika saksi datang, saksi secara langsung melihat ada beberapa orang yang ketika ingin melakukan pencoblosan langsung mendapatkan lebih dari surat suara. saksi juga melihat sekitar tps ada tim sukses pasangan calon nomor saat itu saksi ingin melaporkan panas tetapi saksi mengingat bahwa ketua kpps pernah melakukan pengintimidasian terhadap warga. oleh karenanya saksi takut dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan hal tersebut. adanya berdasarkan keterangan saksi penggelembungan dpt sokhinafao gulo, tps atau setidak tidaknya label kecamatan ulu manipulasi data pemilihkepala desa label jumlah penduduk desa label tidak sampai orang, hanya berkisar orang saja. hal ini terjadi karena adanya pemekaran, sehingga ada penduduk yang tidak lagi menjadi penduduk disana. namun jumlah suara sah desa label mencapai surat suarabaratbarat tertanggal februarybarat ditetapkan pada hari senin namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh memohon maupun bawaslu kabupaten nias barat, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur, sistematis yang dilakukan olehbarat tahun),mengingat dari sejak semulapasangan calon nomor tidak dapat menjadi pasangan calonias bara: bahwa perolehan suara pasangan calobaratbaratbarat dalam pemilukada kabupaten niasi.bahwa dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten nias.barat beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya pemilukada kabupaten nias baratmemohon untuk menetapkan: pasangan calon nomor urut faduhusy deli, dan ir. sinar abdi gulo, s.e., ak, si. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nias barat terpilih tahutanggal februari sehingga (tiga) hari kerja dihitung dari hari senin tanggal februari maka waktunya adalah sampai dengan hari kamis tanggal febrsurat keputusan kpu kabupaten nias baratbarat periode tahun adalah sebagai berikut: faduhusi daily, dan ir. sinar abdi gulo, s.e., ak, si, jupiter gulo, s.e., m.m dan raradodo deli sip: aroziduhu gulo, s.h., m.h dan hermit hia, ip:barat tahun sebagaimana ditetapkanvide buktdengan perolehan suara sebagai berikut, dengan perolehan suara sebagai berikut: paling lambat hari setelah putusan mahkamah konstitusi terhadap perkaraukti fotokopbukti fotokopibukti surat keterangan saksi sambal'o marunduri desa jinak, kecamatan sirombu. bukti fotokopi daftar pemilih sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten nias barat tahun tps dan desa jinak kecamatan sirombu. bukti surat keterangan saksi adrianus maruhawadi desa hanafi, kecamatan sirombudesa hanya kecamatan sirombu bukti fotokopi surat badan pusat statistik nomor tertanggal februari perihal data penduduk kecamatan sirombu kabupaten nias barat bukti p 8a surat panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kecamatan sirombu panwaslucam srb!ii tertanggal februari perihal laporan rekapitulasi suaradan desa hanya, tps dan desa jinak, tps pulau bagi, tps dan desa sirene'eto, tps dan desa bawosalo'o, tps desa salomon, tps desa mana, tps desa balowondrate, dan tps desa bahawa, tps desa tua tua kecamatan sirombu bukti fotokopjinak kec. sirombuii desa bawozamaiwodesa lolowau'uhanya kec. siromblabel kecamatan olo moro'o tertanggal februari bukti pernyataan keterangan saksi taliwanolo warung tertanggal februari bukti print foto anak dibawah umur, yaitu resmiwati zai, dan samara zai bukti fotokopi ijazah sekolah dasar atas nama open sastramaeli gulo tertanggal juni bukti fotokopi ijazah sekolah dasar atas nama shear tabi putra warung tertanggal juni bukti fotokopi ijazah sekolah dasar atas nama sadar kristiani gulo tertanggal juni bukti pernyataan perwakilan warga masyarakat dusun syaman, desa sitoli'wali kecamatan moro'o kabupaten nias barat. bukti surat keterangan nomor stl tertanggal februari perihal pernyataan kependudukan atas nama fatizatulo warung bukti surat pernyataan dibawah tangan dari saksi adrianus maruyama daridesa rakhine kecamatan mandrehe.kabupaten nias barat tahun desa tuhemberua, kecamatan mandrehehiliwaele, kecamatan morto bukti p 25a fotokopi kajian laporan bawaslu nias barat bawaslu nb!ii desa simak'asi, kecamatan mandrehe. bukti pernyataan keberatan saksi drs. evolusi zebra) bukti p 26a video rekaman kejadian pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten bukti p 26pahami dengan hasil suara untuk pasangan calon nomor berjumlah suara bukti p 26clolubanua kecamatan pahami bukti p 26draonogaila kecamatan pahami bukti p 26egundre kecamatan pahami bukti p 26fhilir dulutolubanua kecamatan pahami bukti p 26hsobambowosobar'ho kecamatan pahami bukti p 26jwau'u kecamatan pahami bukti p 26konolimbu kecamatan pahami bukti p 26monolimbu kecamatan pahami bukti p 26niii desa bawozamaiwo kecamatan pahami bukti p 26powowo kecamatan pahami bukti surat nomor ppk lh mengenai pernyataan sikap ppk kecamatan pahami tanggal februari bukti surat pernyataan dibawah tangan dari anggota kpu bernama faigizaro gulo sebagai kasubbag logistik sekretariat kpu nias barat bukti video rekamanrakhinehiliwalooahara bone kecamatan mandrehe. bukti temuan pelanggaran pilkada kabupaten nias barat berupa foto anak dibawah umur sedang mencoblos tps. bukti video rekaman pemilih dibawah umur bukti p 36a surat nomor tk fasia !i1surat nomor tk fasia !pahamisirombudan menghadirkan ketua ppk kecamatan pahami dan ketua panas kecamatan pahami pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: evolusi zebra: bahwa saksi adalah anggota dprd kabupaten nias barat, bahwa saksi juga sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat kabupaten serta sebagai saksi tingkat kpu kabupaten nias barat: bahwa rekapitulasi penghitungan suara kpu kabupaten nias barat dilaksanakan pada tanggal februari bahwa pada saat rekapitulasi saksi dari para pasangan calon lain hadir, bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara panas dan para ppk hadir, bahwa kecamatan yang paling duluan dibacakan adalah kecamatan ulu moro'o. bahwa setelah itu adalah kecamatan pahami: bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi penghitungan suara untuk kecamatan pahami ada interupsi dari saksi pasangan calon nomor urut yang menyatakan bahwa keberatan dengan jumlah perolehan suara pasangan calon nomor sebanyak suara untuk tingkat kecamatan: bahwaatas keberatan tersebut maka kpu sensors rapat untuk mencocokkan data, bahwa saksi saksi dan panas juga mencocokkan data yang dimiliki oleh saksi saksi dan panas dengan data data yang dimiliki oleh kpu, bahwa data yang dimiliki cocok dengan yang dimiliki saksi dengan saksi pasangan calon nomor urut bahwa hasil yang tidak cocok adalah data yang dimiliki saksi pasangan calon nomor urut dan panas, bahwa data atau hasil yang dimiliki ppk sama dengan data hasil yang dimiliki oleh saksi dan saksi pasangan calon nomor urut bahwa saksi pasangan calon nomor urut meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara: bahwa pada saat itu gakumdu juga hadir, yaitu polres nias, kejar gunung sitoli dan panas, bahwa pada saat itu gakumdu berunding mengenai pembukaan kotak suara, bahwa setelah berunding hasil disepakati untuk membuka formulir plant yang besar, bahwa semua saksi pasangan calon menyetujui keputusan tersebut: bahwa setelah dibuka formulir da plant yang besar maka dilakukan pencocokan data, bahwa setelah dilakukan pencocokan ternyata hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi: bahwa pada saat itu saksi pasangan calon nomor urut bertahan dengan data yang dimilikinya: bahwa pada saat itu panas hanya diam saja: bahwa kpu mendapat desakan dari saksi pasangan calon nomor urut maka rapat diskors kembali: bahwa saksi pasangan calon nomor urut meminta membuka kotak suara untuk melihat formulir plant yang diambil dari kotak suara: bahwa pada saat itu rapat dimulai lagi dan kpu menyampaikan melihat formulir pla bahwa saksi merasa keberatan dengan hal tersebut, bahwa kpu menyampaikan hal tersebut sudah keputusan kpu, dan saksi mempertanyakan dasar hukumnya, dan pada saat itu kpu tidak sanggup untuk menjawab, hanya menjawab bahwa itu merupakan petunjuk dari kpu provinsi, setelah berkonsultasi melalui telepon: bahwa pada saat itu dipaksakan oleh firman januari, anggota kpu, untuk membuka kotak suara, dan saksi mengatakan merasa keberatan: bahwa keberatan saksi sudah disampaikan kepada kpu pada saat itu yang isinya adalah bahwa hanya satu tingkat bawah yang mempunyai kewenangan dan kpu, karena hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahwa saksi juga tidak setuju karena ada indikasi seorang anggota kpu mengambil bangko kosong yang diketahui saksi dari informasi yang disampaikan kepada tim saksi: bahwa setelah dibuka formulir pianonya, hasilnyabanyak suara, nikodemus daily: bahwa saksi memilih tps desa onolimbu: bahwa tps desa onolimbu dan tps onolimbu yang letaknya bersebelahan ada anggota kpps yang mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa bahwa sebelum pemilih masuk bilik suara, pemilih diminta tolong untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi pasangan calon nomor urut keberatan, namun kpps tidak menghiraukan, bahwa tps pasangan calon nomor urut menang, bahwa keterangan selanjutnya sama dengan keterangan saksi evolusi zebra: dominus hia: bahwasaksi memilih tps desa bawozamaiwo, bahwa pada saat penghitungan suara tps desa bawozamaiwo, sekitar jam dilakukan dilakukan penghitungan suara, bahwa anggota kpps yang melakukan pembacaan surat suara secara cepat dan tidak jelas, bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan saksi pasangan calon nomor nama pasangan calon perolehan suara urut bupati dan wakil bupati calon aroziduhu gulo, s.h., m.h suara dan hermit hia, faduhusy deli, dan ir. suara sinar abdi gulo, s.e., ak, jupiter gulo, s.e., m.m dan suara raradodo deli sip ertanggal februari dkecamatan jumlah calon andre mandrehe lah mandrehe lolofitumoi faduhusi daily, spd dan ir. sinar abdi gulo, se, ak, jupiter gulo, se, dan raradodo nomor urut keberatan namun anggota kpps tidak menghiraukan, bahwa ada anggota kpps yang mencoblos kertas suara, selanjutnya diserahkan kepada anggota kpps yang sedang membacakan kertas suara, bahwa dengan kejadian tersebut, saksi menegurnya, dan anggota kpps tersebut merasa ketakutan: bahwa selanjutnya saksi menuju tps desa bawozamaiwo juga, bahwa sana saksi juga melihat ada anggota kpps yang mencoblos kertas suara, bahwa saksi juga menegur hal tersebut, namun tidak dijawab: bahwa saksi melapor saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut bahwa kedua tps tersebut pasangan calon nomor urut yang menang: firman deli: bahwa saksi memilih tps desa gunung cahaya: bahwa setelah memilih saksi langsung pulang desa lolowau (rumah neneknya saksi): bahwa kebetulan desa lolowau sedang ada rekapitulasi penghitungan suara, bahwa saksi melihat ada surat suara sebanyak lembar yang diletakkan meja kpps, bahwa sejenak saksi pulang dahulu namun setelah kembali tps tersebut saksi sudah tidak melihat kertas suara yang lembar tersebut: bahwa saksi bertanya kepada kpps namun kpps tidak menjawab: taliwanowo warung: bahwa pada tanggal januari saksi menerima surat undangan dari fatulusi lase: bahwa undangan tersebut untuk kampanye tertutup, bahwa yang berkumpul sebanyak kurang lebih sebanyak orang dari desa, bahwa ramani daily membawa uang sebanyak rp. untuk dibagikan kepada yang hadir: bahwa saksi mendapat sebanyak rp. untuk dibagikan kepada orang yang hadir, dan masing masing mendapat sebanyak rp. , : bahwa yang hadirlagu: bahwa saksi tinggal desa hilimbowo kecamatan mandrehe, bahwa saksi adalah ketua bpd: bahwa saksi juga anggota pps desa hilimbowo, bahwa desa hilimbowo ada tps: bahwa pada tanggal januari tim pasangan calon nomor urut datang desa untuk melakukan kampanye tertutup yang ditujukan kepada kepala dusun, bahwa kegiatan tersebut ada surat undangannya yang ditujukan kepada orang, bahwa yang datang pada kegiatan tersebut sebanyak orang: bahwa ramani daily juga hadir: bahwa ramani daily menyerahkan uang sebanyak rp. untuk dibagi bagikan kepada masyarakat, bahwa uang tersebut dibagi bagikan kepada nama nama yang tercantum dalam dpt, bahwa nama nama yang tercantum dalam dpt sebanyak orang, bahwa masing masing mendapat rp. bahwa saksi tidak melapor kepada panas: dari poin gulo: bahwa saksi tinggal dusun lologulu, desa lologulu, kecamatan mandrehe: bahwa saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut kabupaten: bahwa tps desa balodano ada pemilih bawah umur: bahwa saksi menanyakan hal tersebut kepada anak yang bawah umur tersebut, dan jawab iya, bahwa ada anak yang bawah umur yang ditanyakan oleh saksi, yang satu berumur tahun dan yang satu berumur tahun, bahwasaksi tps protes namun tidak ditanggapi: bahwa saksi mendatangi saksi pasangan calon nomor urut untuk mengambil form keberatan: bahwa saksi pergi juga kecamatan mandrehe utara sebagai saksi juga ppk: bahwa ketika saksi tiba kantor ppk mandrehe utara, saksi melihat anggota dprd dan suaminya sedang berdiskusi dengan ppk untuk pasang strategi memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa ppk dipaksa untuk merubah angka angka, bahwa saksi menegur mereka, namun saksi disuruh keluar paksa dari ruangan dan mereka menutup pintu: bahwa pada tanggal februari rekapitulasi penghitungan suara kecamatan mandrehe, bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut hadir, serta panwascam juga hadir, bahwa kecamatan mandrehe utara ada tps: bahwa saksi dipersulit mendapatkan berita acara, dan baru mendapat berita acara pada tanggal februari bahwa saksi menandatangani berita acara, bahwa kecamatan mandrehe utara yang menang pasangan calon nomor urut fatizatulo warung: bahwa saksi memilih tps desa sitoluewali, kecamatan moro'o: bahwa tps desa sitoluewali, ada anak bawah umur ikut memilih sebanyak orang, namun yang teridentifikasi sebanyak orang: bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut keberatan, namun ketua kpps mengatakan sepanjang ada surat undangan boleh memilih: bahwa saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut lapor panwascam namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut: sokhinafao gulo: bahwa saksi tinggal dusun desa label kecamatan ulu moro'o, bahwa saksi menjadi saksi pasangan calon nomor urut tps iii desa label, bahwa sebelum pemilukada berlangsung tanggal februari saksi menyerahkan mandat sebagai saksi kpps, namun ditolak dengan alasan masih terlalu pagi: bahwa pada sore harinya teman saksi juga datang yang juga sebagai saksi pasangan calon nomor urut tps iii untuk menyerahkan surat mandat saksi, namun kpps juga tidak menerima dengan alasan karena honor kpps belum diterima: bahwa saksi diusir oleh kpps, bahwa saksi mendengar kpps memaki saksi, dan makian tersebut dibalas oleh saksi, bahwa saksi dipukul dibagian pelipis mata saksi: bahwa saksi pergi posko dan diminta lapor polisi dan pergi rumah sakit: bahwa tps iii yang menang pasangan calon nomor urut bahwa teman saksi yang menjadi saksi tps melapor kepada saksi bahwa jumlah dpt tidak sesuai dengan jumlah surat suara, yulian mato gulo: bahwa saksi tinggal desa bukit tinggi, bahwa saksi adalah anggota tim sukses pasangan calon nomor urut tingkat desa, bahwa pada tanggal februari pukul siang, teman saksi menelpon saksi bahwa tps label ada kecurangan, bahwa ada pemilih yang mempunyai surat suara ganda, bahwa teman saksi sudah melaporkan kejadian tersebut panwascam namun tidak dihiraukan: bahwa dengan laporan tersebut, panwascam malahan marah marah: bahwa pada tanggal februari saksi menjadi saksi kecamatan, pada saat kecamatan sedang membuka kotak suara untuk tps desa label, tidak ada formulir dan form plant: bahwa dengan kejadian tersebut, saksi keberatan dan meminta agar rekapitulasi untuk desa label tps tidak diteruskan, bahwa dikatakan form keberatan sudah habis, bahwa yang menang tps tersebut pasangan calon nomor urut faigizaro gulo bahwa saksi tinggal desa ono weibo, kecamatan pahami. bahwa saksi sebagai kasubbag logistik sekretariat kpu nias barat. bahwa tugas saksi mengadakan atau memfasilitasi keperluan kegiatan pemilu dan menyimpan administrasi pemilu. bahwasaksi independent, tidak berpihak salah satu pasangan calon, bahwa ada formulir yang dibawa oleh anggota komisioner (kpu) yang bernama firman januari gulo: bahwa pada tanggal februari saksi menyaksikan formulir tersebut diminta dari ketua pokja logistik yang bernama christoph hia. bahwa formulir tersebut katanya untuk diamankan, bahwa formulir tersebut sebanyak blok: bahwa formulir tersebut sampai dengan jenius maruyama: bahwa saksi tinggal desa hanya, bahwa saksi adalah anggota kpps tps hanya, bahwa pada saat pemilihan tanggal februari ada beberapa orang pemilih bawah umur sebanyak orang, bahwa saksi keberatan namun, namun ketua kpps diam saja, bahwa pemilih bawah umur tersebut memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengetahui mereka memilih pasangan calon nomor urut karena saksi langsung bertanya kepada mereka: karena pemilih tersebut tinggal perumahan hasil sumbangan dari pangeran monaco, dan sertifikat rumah mereka ditahan agar memilih pasangan calon nomor urut dan apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut maka rumah tersebut akan ditarik kembali, bahwa calon wakil bupati dari pasangan calon nomor urut adalah koordinator pembagian rumah tersebut: sambal'o marunduri: bahwa saksi adalah anggota pps, bahwa ada orang yang mutasi bisa memilih tanpa ada surat undangan dari tps tps bahwa ada nama nama warga yang telah meninggal ataupun telah pindah dari daerah jinak namun namanya masih tercantum dalam dpt: bahwa ada nama yang tercantum dalam dpt pada saat pemilu presiden dan pemilu legislatif, namun pada saat pemilukada namanya tidak tercantum dalam dpt: oktafianus hia: saksi adalah ketua ppk pahami, bahwa saksi telah membuat surat pernyataan keberatan pada tanggal februari yang ditujukan kepada kpu kabupaten nias barat terkait dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh ppk kecamatan pahami kwk kpu) namun tidak diakomodir oleh kpu kabupaten nias barat, bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara panwascam kecamatan pahami perolehan suar: bahwa saksi menolak hasil rekapitulasi yang dibacakan kpu kabupaten nias barat yang menyatakan perolehan suara pasangan calon nomor urut sebanyak suara, bahwa saksi pasangan calon nomor urut merasa keberatan terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara sebanyak suara: bahwa terhadap protes tersebut kpu kabupaten nias barat membuka formulir plant dan membacakan perolehan sura yang tercantum dalam formulir tersebut yaitupasangan calon nomor urut tetap melakukan keberatan yang pada akhirnya kpu nias barat menskorsing rapat pleno untuk melakukan perundingan bersama musica, ajari, kapolres dan panas kabupaten: bahwa setelah perundingan tersebut dan setelah berkonsultasi dengan kpu provinsi maka disepakati untuk membuka plant besar, dan hasil dari plant tersebut adalah yang kemudian perolehan suara tersebut disahkan oleh kpu kabupaten nias barat: yakub hia: bahwa saksi adalah ketua panas kecamatan pahami, bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara ppk kecamatan pahami: bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang keberatan, bahwa berdasarkan formulir yang dipegang oleh saksi, perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah sebanyak suara, pasangan calon nomor urut sebanyak suara dan nomor urut sebanyak suara, bahwa jumlah dpt kecamatan pahami sebanyak dpt ditambah mutasi dari tempat lain: bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak yang menggunakan hak pilih sebanyak suara tidak sah sebanyak suara dan sisa surat suara sebanyak suar.. bahwa, memohon pua guo berdasarkan asas proporsionalitas, asas persamaan didepan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sebagaimana dimaksud....ago mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya pelanggaran administrative dan pidana secara terstruktur dan massiveyang ..bow dna dengan aroziduhu gulo, sh.,mh dan hermit hia, jumlah seluruh suara sah pasangan calon suara tidak sah mandi mandi lah mandrehe lolofitumo ehe ehe barat utara suara tidak sahberdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten nias barat:. saksi saksi dari pemohon tidak pernah menyatakan keberatanperolehan persentase peringkat urut calon bupati dan suara calon calon wakil bupati faduhusi deli, s.pd dan ir. sinar abdi gulo, se, ak, jupiter gulo, se,mm dan raradodo deli, s.ip aroziduhu gulo, sh,mh.. lebih lanjut, memohon menolak dalil pemohon halaman point paragraph.dibuktikan. sehingga dalil pemohon a guo mengada ada dan layak dikesampingkan.elah:nomor tahun peraturan kpu nomor tahun yangyang mulia majelis hakim pada mahkamah konstitusi republik indonesiatpsd65 |
la)awang tahun yang diajukan oleh: nama hj. elly amalia priatna kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, alamat jalan ir. suratan nomor rt rw kelurahan karawang wetan, kabupaten karawang: nama endang abdullah, kp., kewarganegaraan indonesia: pekerjaan swasta, alamat jalan kampung pasar, desa kampung sawah, kecamatan jayakarta, kabupaten karawang,l. pemohon mengundurkan diri sebagai pemohon: ii. nama drs. sonny persona, gw, kewarganegaraan indonesia: pekerjaan dosen, alamat perumahan resminya, blok desa pradana kecamatan telukjambe timur, kabupaten karawang. nama drs. dadang muchtar kewarganegaraan indonesia: pekerjaan purnawirawan tni ad: alamat jalan papandayan blok nomor karang indah, kelurahan karangpawitan, kecamatan karawang baratii: iv. nama endang warsa kewarganegaraan indonesia: pekerjaan swasta, alamat jatirasa timur rt rw kelurahan karang pacitan, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang. nama agustin mulyana bin rosi kewarganegaraan indonesia: pekerjaan swasta, alamat dusun gantung kebon rt rw desa gantung kerta, kecamatan lariv, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada kahar nazir, s.h., ardian said, s.h., ade yulian, s.h., darul pasang, s.h., nyata wangsa, s.h., m.h., dan leluasa budiyanto, s.h., seluruhnya pada kantor mss co. law firm, beralamat mnc tower lt. jalan kebon sirih kav jakarta pusatbahwa oleh karena memohon beserta pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif maka mohon kiranya pasangan calon nomor urut didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karawang seluruh tps se kabupaten karawang: maka, berdasarkan uraian tersebut atas, para: membatalkanendiskualifikasinyelenggarakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten karawang dengan tidak mengikut sertakan1a fotokopi surat keputusan kpu kabupaten karawang nomor pts kpu kab tertanggal oktober perihal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati semua saksi yang hadir menandatangani berita acara dan menerima da1: tidak ada keberatan dan saksi tidak mendengar adanya money politic, asing mulyadi bin sukat saksi nomor ppk tegalsari, saksi tinggal kampung kawunggading, desa cintawargi, kecamatan tegal baru, kabupaten karawang: rekapitulasi berlangsung pada tanggal november dari pukul s.d. pukul pada saat rekapitulasi hadir semua saksi termasuk panas, tidak ada keberatan dan tidak ada money politics, pasangan terpilih untuk kecamatan tegalsari yaitu pasangan calon nomor riyanto saksi nomor ppk jatisari, saksi tinggal perumahan cikampek baru blok rt11 rwo7, balong kaldu, kecamatan jati sari, rekapitulasi berlangsung pada tanggal november pukul saat rekapitulasi hadir saksi nomor dan termasuk panas: rekapitulasi berjalan lancer, tidak ada protes keberatan, semua saksi yang hadir tanda tangan termasuk panas, sarwono saksi nomor ppk cikampek, saksi tinggal perumahan griya citra persada blok nomor dewan timur, cikampek, rekapitulasi berlangsung pada tanggal november dari pukul s.d. saat rekapitulasi hadir saksi nomor dan ada keberatan saat rekapitulasi, tetapi hanya masalah penjumlahan yang terbalik penulisan angkanya dan dilakukan perbaikan saat itu juga, saksi yang tanda tangan yaitu saksi nomor sedangkan saksi nomor keluar sebelum waktunya, pasangan terpilih kecamatan cikampek yaitu pasangan nomor endang hid tokoh masyarakat pengajar majelis ta'lim: pilkada berjalan lancar dan tidak ada kerusuhan, saksi tidak menerima laporan dari jemaah adanya pembagian uang: endang riswoyo bin warna saksi nomor ppk pedas: saksi tinggal desa payungsari, kecamatan pedas kabupaten karawang, rekapitulasi berlangsung pada tanggal november pukul saat rekapitulasi saksi yang hadir yaitu saksi nomor dan beserta panas dan anggota ppk, tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor saksi lain tidak tanda tangan hanya saksi nomor yang menandatangani berita acara, usul anwar saksi nomor ppk majalaya, saksi tinggal kampung mekarsari desa pasir jengkol, kecamatan majalaya, rekapitulasi berlangsung pada november pukul saat rekapitulasi hadir saksi nomor dan serta panas: semua saksi yang hadir tandatangan berita acara: ada keberatan dari nomor dan langsung dilakukan perbaikan, sutisna bin atma saksi adalah kepala desa lemah mulya, kecamatan majalaya, pelaksanaan pilkada berjalan, tertib, aman terkendali: ada8 tps desa tempat saksi tinggal: samsudin zuri saksi adalah kepala desa lemah makmur, kecamatan tempuran, kabupaten karawang dan ketua ikd ikatan kepala desa): pelaksanaan pemilukada berjalan aman dan lancer, hasil pilkada sudah diterima semua pihak secara negara, ada6 tps desa tempat saksi tinggal: saksi mendukung pasangan calon nomor dan pasangan terpilih desa tempat saksi tinggal adalah pasangan calon nomor bahwa kecamatan tempuran pasangan terpilih yaitu pasangan nomor saksi hanya mendengar adanya money politics tetapi telah dicek tidak ada, api rapid maksum saksi adalah ketua tim kampanye pasangan nomor tingkat kabupaten, saksi tidak pernah melakukan money politic dan saksi tidak mengenal saksi saksi yang dihadirkan pemohon sebagai tim kampanye nomor saksi memantau perkembangan dengan menggunakan media survey yang independent: pasangan calon nomor didukung oleh partai yaitu pbb, pks, demokrat dan gerindra, saat rekapitulasi kabupaten berjalan dengan baik: saat rekapitulasi kabupaten hanya saksi pasangan calon nomor yang tanda tangan dan disiarkan langsung karawang citra televisiyang ditetapkan oleh memohon pada arawang tahun sesuai dengrawang nomor pts kab tentang penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten karawang tahun tanggal oktober para pemohon adalah pasangan calon peserta pemilukada kabupaten karawang tahun dengan nomor urut (vide bukti p 1aawang tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkterakhir selasa, november karena hari sabtu, november dan hari ahad, november bukan hari kerja:pokok permohonan para pemohon, memohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak jelas serta kewenangan mengadili. pihak terkait mengajukan eksepsi terkait dengan surat kuasa para pemohon yang cacat hukum sehubungan dengan pengunduran diri pemohon ii:tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon, menurut mahkamah,tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan: bahwa terhadap eksepsi memohon mengenai kewenangan mengadili, telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sampai dengan atas, oleh karena itu eksepsi tersebut harus dikesampingkan: bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai surat kuasa para pemohon cacat hukum, menurut mahkamah, eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan tanggal november pemohon yaitu pasangan calon karya pranata, s.h., dan drs. eden firmansyah telah menyatakan menarik permohonan dan mencabut kuasanya yang diberikan kepada akhir nazir, s.h., dan kawan kawan. oleh karena itu, berdasarkan hukum kuasa hukum dari kantor pengacara mss co. law firm tidak lagi bertindak sebagai pemohon dalam perkara guo. dengan demikian eksepsi pihak terkait guoelum mempertimbangkan mengenai pelanggaran pelanggaran yang didalilkan oleh para pemohon yang mempengaruhi hasil perolehan suara, terlebih dahulu mahkamah memberikan pendapat terkait dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon: menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat dan saksi saksi serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan, telah ternyata para pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon. dengan demikian, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah sehingga mempengaruhi perolehan suara para pemohon secara signifikan atau tidak sebagai berikut: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses pendaftaran yaitu dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut untuk mendukung dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 4a sampai dengan bukti p 4g,yata. pemohon juga mengajukan seorang ahli prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., yang pada pokoknya menerangkan bahwadan pihak terkait membantah dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut pihak terkait) telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk mendukung dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti t 57a, t 57b, t 57c, dan serta tidak mengajukan saksi, sedangkan pihak terkait tidak mengajukan bukti surat atau saksi: terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, tindakan pihak terkait mengganti pasangan calon wakil bupati pasangan calon nomor urut adalah beralasan hukum, karena hal tersebut sesuai denganbukti atas dasar surat tersebut partai politik pengusung yaitu partai bulan bintang, partai keadilan sejahtera, partai demokrat, dan partai gerakan indonesia raya, mengganti calon wakil bupati yang semula adalah yes taufik menjadi celtica nurrachadiana melalui surat pencalonan nomor pbb, pks, pd, gerindra gab ix tanggal september bukti pergantian salah satu pasangan calon peserta pemilukada yang tidak memenuhi syarat kemampuan sehat jasmani dan rohani dimungkinkan, sesuai peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun huruf yaitu dilakukan paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani. pengajuan pasangan calon baru oleh partai politik pengusung ade swara, ag., mh., dan dr. celtica nurrachadiana pihak terkait) juga tidak melampaui tenggat waktu, karena memohon telah memperpanjang waktu pemenuhan persyaratan yaitu sesuai surat nomor pts kpu kab tanggal septembert 57c). perpanjangan waktu dimaksud diberikan mengingat bahwa sampai dengan tanggal september tidak ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat melengkapi persyaratan calon bupati dan wakil bupati karawang tahun sesuai dengan fakta dan pertimbangan tersebut atas maka pasangan calon ade swara, ag., mh., dan dr. celtica nurrachadiana pihak terkait) telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga secara hukum sah mengikuti pemilukada kabupaten karawang tahun dan tidak ada jadwal yang dilanggar oleh memohon dalam pelaksanaan pemilukada kabupaten karawang tahun dengan demikian, menurut mahkamah, dalil para pemohon guo tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan karya pranata calon bupati dari pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat kesehatan. untuk mendukung dalilnya tersebut para pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 4a dan bukti p 4berang, serta seorang ahli prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalamkarawang tahun bukti fotokopi identitas kartu tanda penduduk para pemohon, bukti fotokopi surat keputusan kpu kabupaten karawang nomor pts kpu kabmodel db kwk.kpu) tertanggal november bukti p 4acalon bupati dan wakil bupati, yang ditujukan calon kepada yes taufik calon wakil bupati karawang beserta lampiran berupa surat idi nomor idi cab. krw ix tertanggal september datas nama yes taufik tertanggal september bukti p 4b fotokopi surat dpp partai demokrat nomor ext dpp.pd x tertanggal oktober perihal penegasan rekomendasi yang ditujukan kepada sdr. ketua kpu kabupaten karawang, beserta laporannya, bukti p 4c fotokopi surat tim penilai kemampuan rohani dan jasmani calon bupati dan calon wakil bupati karawang tertanggal september perihal sikap tim penilai kemampuan rohani dan jasmani para bakal calon bupati dan wakil bupati kabupaten karawang tahun dan idi cabang karawang, beserta lampiran berita acara pencabutan bb5membantah dalil tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan karya pranata memenuhi syarat kesehatan sebagaimana termuat dalam formulir bb5 kwk. untuk mendukung jawabannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti dan bukti serta tidak mengajukan saksi: terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, setelah mencermati bukti surat dan saksi saksi serta fakta yang terungkap persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa: terdapatyang merujuk pada formulir bb5 kwk tanggal september terdapat rekomendasi panwaslukada kabupaten karawang nomor panwaslukada tanggal september yang salah satu rekomendasinya adalah, terdapat surat tim penilai kemampuan rohani dan jasmani calon bupati dan wakil bupati karawang telah menyatakan mencabut surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani formulir model bb5 kwk) atas nama karya pranata, sh., dan yes taufik bukti terdapat berita acara pencabutan bb5 kwk.kpu partai politik, tanggal september bukti terdapat surat komisi pemilihan umumsesuai fakta tersebut atas, ternyata benar terdapat dua formulir bb5 kwk yaitu formulir bb5 kwk tanggal september diterbitkan oleh ikatan dokter indonesia yang merupakan dasar memohon menerbitkan suratdan formulir bb5 kwk tanggal september diterbitkan oleh tim penilai kemampuan rohani dan jasmani calon bupati dan wakil bupati karawang yang mencabut formulir bb5 kwk pada tanggal september dengan mendasarkan pada rekomendasi panwaslukada kabupaten karawang nomor panwaslukada tanggal september yangberdasarkan fakta hukum tersebut, menurut mahkamah, tindakan memohon yang menetapkan karya pranata memenuhi syarat kesehatan berdasarkan bb5 kwk tanggal september yang diterbitkan oleh tim penilai kemampuan rohani dan jasmani calon bupati dan wakil bupati karawang adalahal tersebut juga sesuai dengan surat kpudengan demikian, menurut mahkamah, tindakan memohon adalah tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. oleh karena itu, dalil para pemohon guo tidak beralasan hukum, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan banyak pemilih para pemohon yang terdaftar dalam dpt tidak mendapat undangan, yang jumlahnya menurut para pemohon sebanyak orang, sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara. untuk mendukung dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti serta saksi yaitu frans samosir, siti nuraenah, drs. teguh kembali, dan yahudi. sebaliknya memohon membantah dalil para pemohon, yang pada pokoknya menyatakan memohon telah menyampaikan undangan kepada para pemilih, dan menurut memohon, jumlah orang pemilih guo hanyalah merupakan asumsi para pemohon saja. untuk mendukung dalil bantuannya, memohon mengajukan saksi yaitu pandang basuki, ahmad sehari, nana suwarna, dan rahadian hasyim, terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah mencermati bukti surat tulisan, keterangan saksi, dan fakta fakta yang terungkap persidangan, menurut mahkamah, dalil para pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan mahkamah, telah terjadi kesalahan dalam dpt. jika pun terjadi kesalahan, good non, para pemilih tetap dapat memilih dengan menunjukan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, atau paspor yang masih berlaku (vide putusan mahkamah nomor puu vii tanggal juli dan berdasarkan peraturan kpu nomor tahun menyataberdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berpendapat dalil para pemohon tidak beralasan hukum, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan adanya money politic, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut pihak terkait). untuk mendukung dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 7a sampai dengan bukti p 7e dan bukti serta saksi, yaitu hartono, saman, armin, sofyan, kaya tafsir, lib, mujahidin, usman, cce, way solehudin, irwan dwiguna, hiduplah, abdul halim, suwardi, mandi, aang sangat, eden ardiansyah, soli, sukarno, toto yovolus, alfredo, suhani, rahman, sahid bin wahab, raja, sadar safron, eti, road, usir, uid, urban jalaluddin, anim, supina, kauman, hasim, ade suparno, dedi junaidi, nurjaman ach, nursing bin cakra winata, nawawi bin sukiman, bahru bin admin, ansor bin agung, pe'i sape'i bin riding, kabat bin musa, drs. yulian miskin, aba, mandi, sugandi, abdul rujak, rasi, tampil ab, drs. teguh kembali, ahmad komaludin, wahidin topik, tafsir, kasim, empuk hermawan, hakim, dan kendang: sebaliknya memohon membantah dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah money politic merupakan kewenangan penegak hukum lain yang diatur sesuai dengan ketentuan undang undang, dan memohon tidak mengajukan bukti surat tulisan atau saksi. sedangkan pihak terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait tidak pernah melakukan praktik politik uang.yaitu maman nurrohman hid, ishak, andi sugandi, item bin jenis, suherman, amirudin, haryanto, ahmad foton bin kursi, muhamad antara, poin haryanto bin rahmat, terkasih bin mansur, heroik abdul karim bin hakim, herman, sopan bondari, se., sutisna, kasih maulana, dadang mulyadi bin asnawi, deni ramayana, been austeni, asing mulyadi bin sukat, riyanto, sarwono, endang hid, endang riswoyo bin warna, usul anwar, sutisna bin atma, samsudin zuri, dan api rapid maksum: terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut mahkamah, benar dalam sengketa pemilukada mahkamah tidak hanya memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara tetapi juga proses, asalkan terpenuhinya syarat bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. menurut mahkamah, berdasarkan bukti surat tulisan, keterangan saksi, dan fakta fakta yang terungkap persidangan, pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada kabupaten karawang tahun khususnya politik uang, belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, karena hanya terjadi secara sporadis dan tidak ada suatu jaminan bahwa pemilih yang menerima uang tersebut mengubah pilihannya untuk memilih pihak terkait. jika pun terjadi politik uang, good non, maka hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilukada kabupaten karawang tahun dan tidak juga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pemohon. dengan demikian, menurut mahkamah, dalil para pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum: menimbang bahwa terhadap pelanggaran pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh para pemohon, menurut mahkamah, tidak terbukti dalam persidangan. seandainya pun ada pelanggaran, good non, hal tersebut tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan oleh karena itu dalil para pemohon tidak terbukti menurut hukum: i3. menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para pemohon tidak terbukti menurut hukum maka, yaitu moh. mahfud md.,holihin nasir kwk.kpu partai politik, bukti p 4dbakal calon bupati, beserta lampirtertanggal september atas nama yes taufik: bukti p 4e fotokopi surat kpu provinsi jawa barat nomor kpu prov tertanggal oktober perihaltahun yang ditujukan kepada ketua kpu berserta lampiran berupabukti p 4f fotokopi resume hasil rapat kerja komisi dprd dengan kpud, idi dan bawaslu tentang evaluasi laporan tahapan pilkada kabupaten karawang tahun bukti p 4g fotokopi surat tim kampanye drs. sonny persona gw. mm drs. dadang muchtar nomor timkamda sdm krw x tertanggal oktober perihal pengaduan: bukti fotokopi surat idi cabang karawang nomor cab krw ix tertanggal september perihal pernyataan sikap terhadap kajian rapat klarifikasi nomor panwalukada bukti fotokopi nobulan briefing musica oktober yang dihadiri oleh bupati karawang, panas, kejaksaan, kpud, wakapolres, kasim asisten pemerintahan, bakal calon bupati, wakil bupati: bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh para warga kabupaten karawang mengenai tidak mendapatkan surat undangan pemilihan, bukti fotokopi surat keputusan kpu nomor pts kpu kab tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karawangrawang tahun tertanggal september beserta laporannya, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh para warga kabupaten karawang mengenai money politic, bukti fotokopi uang dalam pecahan: rp. lembar rp. lembar bukti fotokopi kesaksian tertulis yang dibuat oleh sdr. hartono, beralamat dusun mekarsari rt rw. desa cikampek utara kecamatan cikampek kabupaten karawang: bukti fotokopi tanda bukti laporan model kwk): panwaslukada panwaslukada panwaslukada ) u2010 laporan tertanggal november laporan tertanggal november bukti fotokopi surat panwascam clear kabupaten karawang: nomor panwaslukada c1b xv2010 tertanggal november perihal undangan klarifikasi ditujukan kepada sdr. mujahidin, nomor panwaslukadal c1b x1 tertanggal november perihal undangan klarifikasi kedua yang ditujukan kepada sdr. mujahidin: nomor panwaslukada c1b x1 2010tertanggal november perihal undangan klarifikasi ketiga yang ditujukan kepada sdr. mujahidin: keterangan klarifikasi bawah sumpah atas nama mujahidin: berita acara klarifikasi atas nama mujahidin: bukti fotokopi kliping'kumpulan berita acara dari media massa, bukti fotokopi surat panwaslukada kabupaten karawang nomor panwaslukada krw tertanggal oktober, perihal penerusan laporan pelanggaran kode etik pemilukada, yang ditujukan kepada ketua bawasludan tanggal desember serta seorang ahli pada tanggal desember yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi pemohon enam hampir saksi tinggal dusun kerta jaya, rt. rw. desa balangan, saksi memilih tps balong ganda dan saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor tingkat kabupaten, pada tanggal agustus seluruh pendaftar calon yang masuk kpu ditutup, kemudian hari berikutnya dilakukan verifikasi oleh kpu, dan tanggal september berdasarkan surat bb5 kwk dinyatakan bahwa terdapat pasangan calon yang tidak lolos: saksi mengetahui pernyataan tersebut dari surat kabar yang beredar dan mengikuti kegiatan tersebut: bahwa dari pihak pdip dan beberapa lsm telah melakukan demo terhadap kpu agar dapat meloloskan karya pranata, s.h. sebagai calon dari pdip: pada tanggal november saksi menelepon anggota kpu yang bernama ujang untuk menanyakan mengenai rapat penetapan calon, karena pada tanggal november kpu akan melakukan pengundian nomor urut para calon: pada tanggal november saksi membuat surat pengaduan kepada panwaslukada yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh panwaslukada pada tanggal s.d. november pada tanggal oktober saksi menerima surat tembusan dari panwaslukada sebagai pelapor atas nama tim kampanye pasangan nomor urut bahwa surat tembusan panwaslukada tersebut berisi, perlu diadakan penelitian ulang, kemampuan sehat jasmani dan rohani terhadap semua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati karawang tahun yang didasarkan pada hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan khusus dan dipadukan dengan nota kesepahaman mengenai panduan teknis: bahwa saksi keberatan atas penetapan pasangan calon nomor dan nomor sebagai calon kepala daerah, timbi nurjaman saksi adalah sekretaris tim sukses: saksi membenarkan keterangan saksi enam, bahwa saksi membaca koran radar karawang mengenai adanya pasangan calon, yaitu karya winata dan yus taufik yang tidak lolos tes kesehatan: bahwa hari yang berbeda, terdapat berita yang berbeda media yaitu yus taufik, pasangan calon nomor diusulkan diganti oleh celia nurahdiana, bahwa saksi mencoba melakukan klarifikasi kepada kpu tentang kebenaran itu dan dibenarkan oleh kpu bahwa ada usulan penggantian pasangan calon saat itu, bahwa penggantian pasangan calon tersebut terjadi pada tahap penetapan pasangan calon, dr. asep hid lukman saksi adalah dokter dan bertugas sebagai tim penasehat dalam tim seleksi pasangan calon ditunjuk kpud karawang, bahwa dalam sidang pleno terdapat calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan diusulkan untuk diulang pemeriksaan kesehatannya, bahwa hasilnya ada calon tidak lolos yaitu pasangan nomor sebagai bupati dan pasangan nomor sebagai wakil bupati yaitu yus taufik, bahwa putusan tersebut telah dituangkan dalam db kwk dan sudah final kemudian yang bersangkutan ingin melakukan second opinion luar koridor kpud: drs. saleh efendi saksi adalah asisten bidang pemerintahan, hukum dan organisasi serta kehumasan, bahwa masalah kesehatan berdampak adanya suatu indikasi kerusuhan dengan adanya demo demo sehingga pemerintah daerah mengadakan musica: hasil rapat musica yaitu adanya cacat hukum dalam pelaksanaan musica, dan apabila ada permasalahan dalam konteks anggaran maka harus mampu mengamankan, panas menyatakan ada indikasi apa dilakukan kpu karawang bisa menjadi bahan gugatan, antar sumbar saksi adalah ketua komite penyelenggara pemilu kabupaten karawang, saksi menyebarkan anggota desa desa untuk memantau saat pilkada: saksi menerima laporan adanya pembagian uang sebesar s.d. merchandise saksi menerima laporan hanya terkait pasangan calon nomor saksi menerima laporan dan hanya yang valid dan dilaporkan panas: hartono saksi tinggal kampung mekar sari, desa cikampek utara, kecamatan kota baru, kabupaten karawang, saksi memilih tps pada tanggal november jam saksi diajak oleh bambang prion rumah dadang sulit dalam rangka silaturahmi, selanjutnya datang juga ade mahmud dan agus mursyid tim sukses nomor rumah dadang, dalam pertemuan tersebut saksi menyaksikan paparan agus mursyid mengenai strategi memenangkan pasangan nomor dengan biaya milyar: pada tanggal november saksi didatangi masyarakat dan diberitahu diberikan uang dari pian ketua dusun sukasenang, desa cikampek utara), kemudian saksi melaporkan panas sesudah pilkada, kira kira saksi membawa surat pernyataan dari kepala keluarga dan melaporkan panas mana masing masing menerima rp. dan rp. tps tempat saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor saman saksi tinggal desa sukatani, kampung kosambi lebong barat kecamatan cilamaya wetan: bahwa tps desa sukatani, kampung kosambi lebong barat terjadi money politic dan telah saksi laporkan bawaslu: bahwa karya dan sastra menerima uang dari yusuf, saksi mengetahui karena warga melaporkan saksi dan saksi melapor panas hari setelah pemilihan beserta barang bukti uang sejumlah rp. serta dibuatkan berita acara, bahwa terdapat orang yang menerima uang, dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor bahwa agus menerima uang dari kurniadi sebesar rp. dan ita menerima dari asing besar rp. untuk orang: kamar bahwa saksi menerima laporan dari arya, tim sukses nomor sebesar pukul tanggal november untuk milih nomor kejadian tersebut terjadi desa ciranggon, kecamatan majalaya, armin saksi menerima uang pada tanggal november pukul dari kano, teman saksi: bahwa kano menyuruh saksi untuk mencoblos nomor saksi memilih tps desa mekar mulia, kecamatan teluk jambe barat, kabupaten karawang dan memilih pasangan nomor sofyan saksi menerima uang untuk orang bersama ibunya dari mukhlis (anggota panwascam), tanggal november pukul untuk memilih pasangan nomor saksi selanjutnya melapor panas dan panas menyatakan bahwa mukhlis tidak aktif lagi saksi memilih tps desa kiara, kampung jarang, kecamatan cilamaya kulon: pasangan terpilih tps yaitu pasangan calon nomor kaya saksi menerima uang untuk orang dari damian agar memilih pasangan nomor saksi menerima uang tersebut pada tanggal november pukul bahwa pasangan terpilih tps yaitu pasangan nomor tafsir saksi menerima uang dari damian, saksi setelah menerima uang tersebut kemudian disuruh memilih pasangan calon nomor urut lib saksi tinggal kampung dukuh karya, kecamatan rengas bengkok, dukuh karya saksi menerima uang sejumlah untuk dibagikan kepada orang dari bapak subur, subur menyuruh saksi mencoblos pasangan nomor uang tersebut kemudian saksi berikan kepada tim sukses nomor agar dilaporkan panas, saksi sudah diperiksa oleh panas lapangan: pasangan terpilih tps saksi yaitu pasangan nomor dan saksi memilih pasangan nomor mujahidin saksi menerima laporan money politics dari tim sukses pasangan calon nomor urut saksi mengetahui laporan tersebut dari ibu edar yang menerima uang sejumlah bahwa uang tersebut diberikan oleh pak pelan, tim sukses pasangan calon nomor urut pak pelan memberi uang tersebut tanggal november pukul saksi dan edar melaporkan money politic tersebut kepada panas: usman saksi menerima uang sejumlah pada tanggal november pukul saksi menerima uang tersebut dari cce (mertua saksi) dan menyuruh saksi memilih pasangan calon nomor urut saksi mencoblos tps dan memilih pasangan calon nomor urut pasangan terpilih tps yaitu pasangan calon nomor urut cce saksi menerima uang dari dede rosa sejumlah untuk dibagi saksi membenarkan keterangan saksi usman: way solehudin saksi menerima laporan dari keponakannya: saksi melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh anggota panas yang bernama mukhlis: saksi melapor panas kecamatan cilamaya kulon dan meminta bukti tetapi tidak diberikan oleh jan, irwan dwiguna saksi menerima uang untuk dibagikan kepada orang, saksi menerima uang tersebut dari cari, tim sukses pasangan calon nomor urut saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut terhadap: i1. komisi pemilihan umum kabupaten karawang, berkedudukan jalan pangkal perjuangan pass tanjungmekar karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada amin nurdin, s.h., m.h., didi suwardi, s.h., dan imam budi santoso, s.h., m.h., seluruhnya tim advokasi komisi pemilihan umum kabupaten karawang, beralamat jalan pangkal perjuangan pass tanjungmekar karawade swara, ag., m.h, tempat tanggal lahir ciamis, juni pekerjaan wiraswasta: agama islam: alamat dusun kaum, rw desa cilamaya, kecamatan cilamaya wetan, kabupaten karawang, provinsi jawa barat, nomor ktp nama celtica nurrachadiana, dr, tempat tanggal lahir bandung, juli pekerjaan anggota dprd provinsi jawa barat: agama islam: alamat jalan dinanti nomor kelurahan tangga, kecamatan lengkong, kota bandung, provinsi jawa barat, nomor ktparawang tahun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada hikmat priadi, s.h., dan fatmawati, s.h., seluruhnya advokat pengacara dan penasihat hukum pada pusat advokasi hukum dan hak asasi hiduplah saksi menerima uang sejumlah untuk orang dari ibu oom: bahwa ibu oom mengingatkan saksi agar jangan lupa memilih nomor saat pencoblosan: saksi menerima uang tersebut hari sebelum pemilihan pada pukul saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor suwardi saksi menerima uang sejumlah pada tanggal november dari pak daro dengan pesan agar memilih nomor saksi memilih nomor tps saksi tinggal desa pisang sambo, dusun wage rahman, kecamatan pelita jaya dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut abdul halim saksi adalah kepala desa duren, kecamatan lari: saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa salah satu rumah ada yang memberikan uang, dan malam itu langsung dilakukan investigasi: bahwa enteng menerima uang dari ustadz nur hasan uang sejumlah untuk memilih pasangan nomor pada tanggal saksi bertemu adil yang menyatakan telah diberi uang oleh hamid sejumlah bahwa kampung yang sama juga terjadi money politic yaitu agung yang memberi uang sebanyak rp70. untuk orang, selanjutnya yani memberikan uang kepada tim sejumlah saksi telah melaporkan panas, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut: muh. soleh saksi adalah tim sukses pasangan nomor saksi tinggal cikampek, kabupaten karawang, saksi hadir dalam rapat yang selenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten karawang pada tanggal oktober jam wib: rapat tersebut dihadiri oleh bupati, wakil bupati, musica, kpu, kemudian para kandidat, kecuali yang tidak hadir kandidat nomor pemda mengadakan rapat karena ada pasangan yang tidak lolos dalam seleksi kesehatan dan diikutkan dalam penetapan calon, saksi diberitahukan mengenai rapat tersebut melalui telepon oleh bupati tanpa melalui surat resmi, dr. asep nursyamsu saksi tinggal jalan cirebon nomor karangpawitan, karawang: saksi berasal dari tim kesehatan rumah sakit yang ditunjuk oleh idi: bahwa hasil tes pengujian kesehatan dari tim dokter, ada dua calon yang tidak memenuhi syarat yaitu calon bupati dan calon wakil bupati: saksi mengetahui adanya pergantian terhadap wakil bupati tidak lolos kesehatan: dr. ruth silaban saksi adalah anggota tim kesehatan ditunjuk idi: bahwa ada calon merujuk hasan sadikin untuk minta pendapat lebih lanjut: hasil test rs. hasan sadikin tetap sama dan memperkuat hasil pemeriksaan yang pertama: saksi mengetahui calon tidak lolos kesehatan tetep ikut pilkada setelah penetapan pasangan calon: saksi mengetahui bahwa calon yang bersangkutan minta rujukan sendiri rsc, rahmat saksi tinggal perumahan graha puspa blok aa1, nomor karangpawitan, karawang barat, saksi adalah ketua tim sukses nomor pada tanggal oktober tahap menjelang penetapan pasangan calon, koran radar karawang dan karawang ekspres telah bocor berita tentang ketidaklolosan beberapa pasangan calon, selanjutnya seminggu kemudian, saksi melihat demonstrasi pdip untuk meloloskan pasangan calon yang diajukan, sekitar kpud, saksi baru mengetahui pukul malam kepastian bahwa kpu sudah melakukan pleno penetapan pasangan calon dari teman wartawan: saksi mendapat laporan dari warga bahwa desa suka tani, kampung wasabi lembang barat, tps terjadi money politics dan orangnya sudah dilaporkan bawaslu, bahwa yang menerima uang adalah karya dan sastra dari wasabi lembang tengah yang diberikan oleh yusuf. saksi melaporkan kejadian ini panas hari setelah pemilihan tetapi hingga hari ini kasusnya belum selesai, saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor aang sangat ketua kpps saksi tinggal kampung cikalong sari dusun desa cikalong sari kecamatan jatisari kabupaten kerawang, saksi adalah anggota kpps tps saksi mendapat laporan dari warga mengenai adanya money politic pemberian uang dengan pesan agar memilih nomor saksi melaporkan money politic tersebut secara lisan kepada panwascam: tps dpt berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih orang, suara sah suara, suara tidak sah sejumla dan pasangan nomor meraih suara: eden ardiansyah saksi adalah ketua badan permusyawaratan desa sanskerta, kecamatan telukjambe barat: bahwa tps terjadi money politic dari pengakuan masuk dilakukan oleh ujung junaidi sebesar rp. dan ada orang juga menerima uang, bahwa sebanyak orang warga yang tidak dapat karena tidak tercantum dalam dpt, soli saksi menerima uang sejumlah dari data: data memberi uang dan menyuruh memilih nomor saksi memilih tps desa pangeran baru: sukarno saksi pada tanggal november pukul menerima uang sejumlah dari ahok tim sukses nomor dan ahok tidak berpesan apapun, pasangan yang menang tps yaitu pasangan calon nomor urut toto yovolus saksi melaporkan orang membagikan uang oleh admin: bahwa uang tersebut dibagikan kepada orang sebesar rp. saksi melapor ppl kemudian ditindaklanjuti panwascam tapi saksi kurang tahu apakah sudah diproses atau belum, alfredo saksi adalah saksi pasangan nomor tps desa paten, kecamatan ibunya, tim sukses nomor yang bernama tatum dan yusuf membagikan uang tps sebelum pencoblosan sejumlah rp. seorang, saksi melapor panas setelah pemilu: tps pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut suhani adanya money politics pembagian uang oleh saji, eman, salinan dan eko yang diberikan kepada warga tps diberikan kepada orang saksi tidak melapor panas, bahwa tps pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor urut rahman saksi menerima uang rp. dari tim sukses nomor ppen effendi) bahwa uang yang dibagikan warga hanya separuh sebanyak rp. bahwa setiap orang mendapat rp. sisa rp. lsm kompak dan diserahkan kepada ned, sahid bin wahab saksi mendengar dari kanan ada pembagian uang rp. dan rp. kampung brontok, desa sindang sari: raja saksi menerima uang pada hari sabtu tanggal november pukul saksi menerima uang tersebut dari masukin, saksi dipesan agar mencoblos nomor saksi memilih tps desa rawa gempol kulon dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor dengan perolehan suara suara: sadar safron saksi adalah kepala desa kiara, kecamatan cilamaya kulon, saksi menerima laporan dari tokoh masyarakat tentang adanya pembagian uang dari kanan: masyarakat menerima rp. dan dipesan untuk milih nomor bahwa desa saksi terdapat tps: tps dimenangkan oleh nomor tps dimenangkan oleh nomor eti saksi mendapat laporan dari adiknya ade supriatna) menerima sejumlah rp. dari bustomi untuk memilih nomor saksi tidak melapor panas, urban jalaluddin saksi adalah kader nomor saksi mendapat laporan dari ketua dan orang lainnya yang bernama nurdin, dam dan nurani: bahwa mereka diberi uang rp. seorang dari enam tim sukses nomor dan tidak dilaporkan oleh saksi, saksi memilih tps bahwa pasangan nomor memperoleh suara: pasangan nomor memperoleh lebih dari suara, anim saksi menerima laporan dari orang masyarakat yang diberi uang rp. oleh enam tim sukses nomor bahwa mereka dipesan untuk memilih nomor saksi melaporkan kejadian ini tim sukses nomor yang bernama pak urban: supina saksi menerima uang rp. dari ade juri untuk memilih nomor saksi tinggal kerajaan pasir bogor telaga sari dan memilih tps kauman saksi menerima uang dari lonceng untuk memilih nomor tps desa cile: pasangan terpilih tps yaitu pasangan calon nomor urut hasim saksi menerima uang dari hasan untuk memilih nomor bahwa terdapat orang yang diberikan uang saksi memilih tps desa cile: ade suparno saksi menerima uang sejumlah yang diberikan oleh mui: bahwa saksi diperankan oleh mui agar memilih nomor saksi memilih tps dedi junaidi saksi menerima laporan dari mertuanya target) yang menerima uang sejumlah dari aci untuk memilih nomor saksi memilih tps desa rombongan dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor nursing bin cara winata saksi menerima laporan dari tetangga yang menerima uang dari salam pamong desa) sejumlah s.d. bahwa salam berpesan agar memilih pasangan nomor saksi belum melaporkan kejadian tersebut kepada panas, saksi memilih tps desa sungai buntu dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor nurjaman ach saksi mendapat laporan dari jamaah mesjid taklim @arah yang menyatakan ada pembagian uang dan dusun jambe suasana, desa cilamaya, kecamatan cilamaya wetan: bahwa uang yang dibagikan berjumlah untuk keluarga, nawawi bin sukiman saksi menerima uang yang diberikan oleh yang bernama ase, ase berpesan agar saksi memilih pasangan nomor selain saksi, keluarga saksi yang berjumlah orang juga menerima uang tersebut: saksi memilih tps desa telagasari dusun dan pasangan terpilih yaitu pasangan calon nomor bahru bin feminin saksi menerima laporan dari tetangga yang bernama atau, yang diberi uang agar memilih pasangan calon nomor tetangga saksi diberi uang oleh ace: tempat tinggal saksi berdekatan dengan nawawi dan sukiman: saksi tidak melaporkan hal tersebut panas, ansor bin agung saksi adalah tim sukses nomor bahwa terjadi money politics desa telaga sari: saksi menerima laporan money politic dari aceh, suma dan jangkung sebagai pihak yang diberi uang, dan uang tersebut diberikan oleh ace, bahwa saksi diceritakan mengenai pembagian uang tersebut setelah pencoblosan: pe'i sape'i bin riding saksi menerima laporan dari tetangga yang bernama udin, udin menyatakan menerima uang dari nomor yang tidak diketahui namanya, saksi memilih tps dan mencoblos nomor kabat bin musa saksi menerima uang dari kasum dengan pesan agar memilih nomor saksi mencoblos nomor tps tempat saksi memilih pasangan terpilih yaitu pasangan nomor frans samosir, s.h. saksi tinggal desa kondang jaya, kecamatan karawang timur, saksi adalah tokoh masyarakat: saksi saat pemilu legislative dan pilpres masuk dalam dpt, saksi terdaftar dalam dpt tetapi tidak dapat formulirulir medan hanya orang saja (anak saksi) yang dapat formulirulir saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada mengantarkan tetapi saksi tidak mengecek tps, drs. yulian miskin saksi tinggal bendungan desa dayah luhur kecamatan tempuran: saksi adalah tokoh masyarakat, pada jam saksi menelpon adik saksi yang bernama endi menanyakan kondisi pemilukada, adik saksi menerangkan telah mendapat uang dari pasangan nomor sebagai coordinator, bahwa pada tanggal saksi datang rumah adiknya dan melihat pembagian uang oleh adiknya: pada tanggal saksi dapat info dari pembantunya, bahwa malamnya ada pembagian uang sekitarnya, seorang dapat rp. , , saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor ada7 tps dan tps dimenangkan oleh nomor siti nuraenah saksi tinggal desa pasirmulya, kecamatan majalaya: saksi tidak memilih karna tidak dapat undangan (formulirulir c6): aba pada tanggal nov saksi menerima uang dari bosnya untuk memilih pasangan nomor saksi tinggal ibunya, kecamatan ibunya: saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor saksi tidak lapor panas atas pemberian uang tersebut, mandi tgl november pukul saksi menerima uang dari bosnya untuk memilih nomor saksi memilih tps .h. sugandi saksi adalah kades pulomulya, kecamatan lemahabang, bahwa pada tanggal november jam kasus melapor saksi ada pembagian uang dusunnya pulo haur) oleh mahdi, dalam pembagian uang tersebut, satu orang menerima rp. saksi memanggil mahdi tetapi mahdi tidak mengakui telah membagikan uang, saksi melapor panas desa mengenai pembagian uang oleh mahdi, desa saksi terdapat tps dan semuanya dimenangkan nomor .h. abdul rujak saksi adalah kepala desa muara baru, pada tanggal november pukul saksi menerima laporan dari warga yang bernama rasi yang menerima uang rp. bersama istrinya dari jaya, saksi melaporkan kejadian tersebut panas lapangan, tetapi saksi tidak mengetahui tindaklanjutnya, rasi saksi membenarkan keterangan abdul rujak saksi tidak dibuatkan berita acara saat laporan panas: saksi diberi uang rp. oleh jaya untuk memilih nomor saksi memilih tps dan pasangan terpilih yaitu pasangan nomor desa saksi terdapat tps dan tps dimenangkan oleh pasangan nomor dan tps lagi dimenangkan oleh pasangan nomor tampil saksi tinggal dusun teluk amber rw desa karyamakmur kecamatan batubara kabupaten karawang, saksi adalah ketua dewan penasehat kbd forum komunikasi badan perwakilan desa), saksi menerima sms dari nomor yang isinya menyatakan pasangan nomor akan membagikan uang menyeluruh karawang, keesokan harinya, datang teman saksi ketua bpd) yang menyatakan penyesalannya sekembalinya dari rapat tidak diberikan uang, sehingga bpd tidak mendukung incumbent: saksi menerima laporan adanya money politic berupa pembagian uang sejumlah rp. s.d. rp. bahwa uang tersebut dibagikan kepada orang kecamatan, desa, drs. teguh kembali saksi tinggal jalan dukuh nomor guruh kelurahan nagasaki, karawang barat: saksi adalah tokoh pemuda (ketua kader golkar), hanya kader saksi mendapat formulirulir dari orang kader golkar kecamatan karawang barat: ahmad komaludin pada tanggal november pukul saksi menerima uang rp. dari tatum pengawas pps) untuksaksi tidak melaporkan money politic tersebut panas: pasangan calon nomor urut memperoleh suara dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara: wahidin topik saksi tinggal kampung raja, desa pasirnya, kecamatan cilamaya kulon, kabupaten karawang, pada tanggal november saksi mendengar dari pembantu saksi, saat ba'da magrib pembantu saksi pergi untuk mengambil dan menerima uang rp. untuk memilih pasangan calon nomor urut dari amin kader nomor manusia lbh paham) bandung yang berkedudukan jalan cimahi iiisetelah pilkada saksi lapor panwascam, pasangan calon nomor urut memperoleh lebih dari suara dan pasangan calon nomor urut meraih suara, tafsir pada tanggal november pukul rumah saksi menerima uang bersama istri yang diberikan oleh bakri dan daud untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi tidak melaporkan kejadian tersebut panas, kasim saksi tinggal dusun kesemek. desa tanjung: pada tanggal november pukul saksi menerima uang sejumlah rp. dari nano untuk memilih pasangan calon nomor urut saksi adalah tetangga tafsir dan memilih tps empuk hermawan saksi tinggal dusun cinereum, desa pulo mulya, kecamatan lemahabang, wadas: pada tanggal november saksi menerima uang sejumlah rp. dari being: saksi memilih tps dan mencoblos nomor hakim saksi tinggal kampung cinereum, dusun cinereum, desa pulomulya, kecamatan lemahabang, wadas: pada tanggal november saksi dipanggil darmin (kader dan menerima uang sejumlah untuk dibagikan seorang rp. dengan pesan agar memilih nomor saksi memilih tps dan mencoblos nomor yahudi saksi tinggal perumahan griya permai, blok nomor desa pucung, kecamatan kota baru: saksi adalah anggota lsm persatuan bina taruna, pada tanggal november saksi mendapat informulirasi dari temannya yang bernama eng dari pemilih, tidak satupun yang terdata dpt, selanjutnya saksi mengkonfirmasi namun tidak dijawab oleh pak rt, kemudian saksi melapor panas desa tetapi tidak ada tanggapan, kendang saksi tinggal desa ciremai, kecamatan jatisari: pada tanggal november pukul saksi menerima rp. dari maman untuk memilih nomor saksi memilih tps ahli pemohon prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., dalam huruf ditentukan bahwasany. dalam sengketa ini, ada permasalahan dari peserta, yang menimbulkan persoalan mengenai masalah dari hasil pemeriksaan ini: menyatakan harus adaketentuan mengenai surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon, dimana ada penarikan dan penggantian yang dilakukan oleh para perserta pemilukada. telah terdapat pelanggaran pelanggaran yang seharusnya tidak terjadi. sehingga pemilukada ini merupakan ada cacat hukumnya, rangkaian pemilukada harus dilihat sebagai satu proses, karena masalahnya bukan hanya hasil tetapi dalam rangka proses dalam penentuan calon dan proses dalam pemilihan yang menjadi satu kesatuan, bahwa apabila sudah ditentukan calon, maka calon tersebut tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ketentuan bahwa jika tim dokter yang ditunjukan kpud menyatakan orang tersebut sehat maka itulah buktinya, begitu pula sebaliknya: keterangan panwaslukada kabupaten karawang laporan yang masuk bawaslu kabupaten karawang pasca pemilihan, tercatat yang sedang dalam klarifikasi dan yang sudah masuk kepolisian berjumlah dan yang sudah dimasukkan gakumdu berjumlah perkara, sedangkan sisanya perkara sedang dalam proses, bahwa panas menerima ada yang bersifat temuan dan ada yang bersifat laporan: bahwa perkara yang sedang dalam proses kepolisian yaitu mengenai pemalsuan tanda tangan dalam foto copy kartu tanda penduduk dan money politics yang diduga dilakukan oleh nomor belum ada satupun perkara yang sampai pengadilan: bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait laporan atas nama karya pranata dan eden firmansyah mengenai verifikasi kesehatan: rekomendasi tersebut terkait kesehatan, keberatan atas surat kpu kabupaten karawang nomor tanggal september mengenai verifikasi berkas persyaratan calon dan verifikasi nomor terkait laporan saudara enam hampir mengenai tahapan pemilu, bahwa dari ketiga rekomendasi tersebut, tidak ada satu pun yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten karawang, bahwa tanggal september kpu mengeluarkan surat bb5 kwk yang menyatakan pasangan nomor karya pranata tidak memenuhi syarat kesehatan dan tanggal september muncul lagi surat bb5 kwk yang menyatakan memenuhi syarat, tanpa adanya alasan dari kpu, pelapor eden firmansyah mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran terhadap keputusan kpu kabupaten karawang nomor tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu bupati dan wakil bupati karawang: rekomendasi bawaslu adalah meminta kepada kpu kabupaten karawang untuk segera merevisi tahapan, jadwal penyelenggaraan pemilukada kabupaten karawang yakni pada jadwal tahapan pencalonan. kemudian yang kedua rekomendasinya perubahan jadwal tahapan pencalonan itu, tidak mengganggu jadwal tahapan berikutnya: bahwa terkait pelanggaran administratif pada peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh kpu kabupaten karawang, panwaslukada kabupaten karawang meneruskan hal ini kpu provinsi jawa barat untuk diberikan sanksi administratif dan dihembuskan kepada bawaslu ri, atas rekomendasi panas tersebut, kpu merevisi tahapan pencalonan, drama hasil pemeriksaan seharusnya diselesaikan tanggal tetapi baru selesai tanggal padahal tanggal sudah ada tahapan kpu lainnya, dan hasil pemeriksaan dokter pada akhirnya diumumkan kemudian, terkait laporan enja masih, panas memang menemukan adanya ketentuan yang dilanggar oleh kpu kabupaten karawang mengenairawang, poin berkaitan pelanggaran yang berkaitan dengan dpt, panwaslukada kabupaten karawang telah mengirim surat tanggal juni yang ditujukan kepada kpu kabupaten karawang perihal permohonan penjelasan yang isinya menyatakan bahwa panwaslukada kabupaten karawang memohon penjelasan tentang adanya daftar tambahan sejumlah jiwa pada daftar penduduk potensial pemilih: panas telah mengirimkan surat terkait dpt kepada kpu kabupaten karawang tetapi belum mendapat tanggapan, bahwa dpt bermasalah karena pada saat penetapan dpt kecamatan tidak dihadiri oleh tim pasangan calon: bahwa idi cabang karawang benar menyatakan idi cabang karawang dan kpud kabupaten karawang belum membuat nota kesepahaman terkait pandang teknis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bakal calon bupati dan wakil bupati karawang tahun bahwa sah atau tidaknya surat keterangan idi tersebut adalah luar wewenang bawasluil. dalam eksepsi permohonan pemohon tidak jelas bahwa permohonan tidak menguraikan dengan jelas apakesalahan apa yang sudah dilakukan memohon dalam penghitungan suara, berapa jumlahnya, dimana tempat kejadiannya? tps, pps, ppk ataukah kpu?, kapan kejadiannya dan dilakukan oleh siapa? semuanya harus jelas pemohon hanya mendalilkan adanya kesalahan pemohon dalam dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut pada pemilukada bupati dan wakil bupati karawang tahun bahwa keberatan para pemohon tidak jelas, karena terdapat perbedaan antara polita dan petit, apakah yang dipersoalkan masalah memaksakan lolosnya pasangan calon nomor urut sebagaimana dalil pemohon pada butir atau lolosnya pasangan calon nomor urut sebagaimana dalil pemohon pada butir b1, sedangkan dalam petit hanya dimintakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut sehingga terhadap permohonan yang tidak jelas tersebut sudah sepantasnya ditolak, kewenangan mengadili bahwa sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, sedangkan alasan alasan keberatan para pemohon dalam nota permohonan keberatannya adalah mengenai money politic, intimidasi dan teror, keberpihakan dan netralitas penyelenggara yang bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi melainkan merupakan kewenangan peradilan umum dan dewan kehormatan kpu provinsi jawa barat: ii. dalam pokok permohonan bahwa memohon menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan pemohon kecuali terhadap dalil dalil yang sudah jelas kebenarannya, bahwa apa apa yang terurai dalam bagian pokok jawaban ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi, bahwabukti yang telah diterbitkan oleh memohon telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bahwa tidak benar dalil dalil pemohon yang telah disampaikan pada surat permohonan keberatan pemohon dalam bagian pokok permohonan sebagaimana terurai dalam poin butir yang menyatakan adanya pelanggaran dalam proses pendaftaran pasangan calon, yaitu dengan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut bahwa tidak benar adanya keberpihakan memohon dengan meloloskan pasangan calon bupati wakil bupati karawang pada pemilukada dengan nomor urut yaitu ade swara, ag., mh., dan dr. celtica nurachdiana karena tidak lolos variasi, bahwa calon bupati ade swara, ag., mm.,i1 tanggal agustusagustus bukti surat pernyataan kesediaan menjadi calon bupati tanggal agustusagustusagustus model b5 kwk.kpu bukti surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa tanggal agustusagustusagustusagustus model bb3 kwk.kpu bukti surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah tanggal agustustempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, tanggal agustus model bb6karawang nomor w11.u10. hn.ukti daftar riw bupati tanggal agustus model bb10 kwk.kpu bukti surat tanda tamat belajar sekolah dasar negeri tahun yang telah dilegalisir bukti ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri yang telah dilegalisir bukti ijazah madrasah aliyah agama islam negeri yang telah dilegalisir bukti ijazah sarjana syariah pada universitas islam bandung yang telah dilegalisir bukti ijazah program pasca sarjana pada universitas islam bandung yang telah dilegalisir bukti npp bukti daftar harta kekayaan atas nama ade swara, ag., mh. bukti bahwa demikian pula calon wakil bupati dr. celtica nurachdianawakil11 tanggal septemberseptember model b2 kwk.kpu bukti surat pernyataan kesediaan menjadi calon wakil bupati tanggal septemberseptemberseptember model b5 kwk.kpu bukti surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa tanggal septemberseptemberseptemberseptember model bb3 kwk.kpu bukti surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah tanggal septemberbukti daftar riw hidup wakil bupati tanggal september model bb10 kwk.kpu buktang mencalonkan diri tanggal september model b8 kwk.kpu buktioktobertelah ditetapkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karawang sebagai berikut: calon kepala daerah daerah nang endang abdullah, kp., calon wakil kepala daerah drs. eden firmansyah calon wakil kepala daerah ena drs. dadang muchtar calon wakil kepala daerah celtica nurrachadiana calon wakil kepala daerah surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan apabila terpilih menjadi wakil bupati tanggal september model bb11 kwk.kpu bukti surat tanda tamat belajar sekolah dasar yang telah dilegalisir bukti surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama, yang telah dilegalisir bukti surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum yang telah dilegalisir bukti surat keterangan nomor i kuku ix tanggal september dari universitas marginata bandung bukti surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, tanggal september model bb6 kwk.kpu bukti npp bukti daftar harta kekayaan atas nama dr. celtica nurachdiana, yang telah disampaikan kepada kpk. bukti bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ade swara, ag., mh., dan dr. celtica nurachdiana adalah pasangan calon pengganti yang diusung oleh gabungan partai politik demokrat, pks, gerindra dan pbb) yang semula calon bupati karawang ade swara, ag., mh., berpasangan dengan calon wakil bupati karawang yes taufik, ba., yang karena calon wakil bupati karawang yes taufik, ba., dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksudtelah disampaikan oleh memohon melalui surat nomor kpu kab tanggal september kepada yang bersangkutan dengan tembusan pimpinan partai politik pengusung, bukti bahwa berdasarkan hal tersebut atas pada tanggal september gabungan partai politik pengusung demokrat, pks, gerindra dan pbb) mengajukan dr. celtica nurachdiana sebagai pengganti yes taufik, sebagai calon wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam bukti apabila surat kpu tersebut atas dijadikan alasan oleh pemohon menyatakan pasangan calon nomor urut tidak memenuhi syarat, hal tersebut tidak benar, karena ada penundaan waktu untuk menyatakan sikap dari seluruh pasangan calon (termasuk pasangan calon yang tidak memenuhi syarat), sehingga dr. celtica nurachdiana melalui partai politiknya baru mengisi formulirulir model b kwk.kpu pada tanggal september sedangkan surat dari gabungan partai pendukung tertanggal september hanya bersifat penegasan belaka, bahwa, dengan demikian proses penggantian serta penetapan calon yang memenuhi syarat telah sesuai dengan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggaran pemilu bukti bahwa apabila tindakan memohon sebagaimana tersebut atas dinilai oleh pemohon sebagai keberpihakan memohon terhadap pasangan calon nomor urut sebagaimana yang dikemukakan pemohon dalam nota keberatan pada huruf menurut hemat memohon tuduhan pemohon terlalu mengada ada, tanpa dasar dan bukti yang jelas, lagi pula tuduhan seperti tersebut termasuk pelanggaran kode etik yaitu melanggar kewajiban memohon. memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, yang mekanisme laporannya seyogyanya diajukan kepada dewan kehormatan kpu provinsi jawa barat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu : bahwa tidak benar dalil pemohon dalam nota keberatan permohonan pemohon pada butir .a. yang pada prinsipnya para pemohon menyatakan banyak pemilih dari para pemohon yang terdaftar dalam dpt pada tps yang tidak mendapat undangan, yang jumlahnya menggunakan asumsi dengan kata jika satu pemohon pendukungnya sebesar orang, maka empat pemohon jumlah pendukungnya orang, sehingga jumlah tersebut mempengaruhi hasil penghitungan suara jumlah suara tersebut, diperoleh oleh para pemohon dengan mengacu kepada jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih golput) pada pemilukada kabupaten karawang tahun sebesar orang, bahwa adapun dalil pemohon yang mengklaim terdapat (ima ratus dua puluh ribu) pemilihnya yang tidak memilih, hal tersebut diperoleh berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung bukti yang kuat, maka dalil pemohon seperti tersebut atas adalah sebagai dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum: terhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon seperti tersebut diatas, sangat sulit dicerna oleh akal sehat, karena: angka angka jumlah pemilih pendukung pemohon, menggunakan kata jika jadi bukan hal yang nyata yang dapat dihitung persidangan ini sebagai objek perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksudbila benar para pemohon mengetahui para pemilih dan pendukung pemohon telah terdaftar dpt tetapi tidak mendapat undangan, tim relawan para pemohon tinggal mengajukan dan atau mengajak para pendukung mendatangi tps tps untuk memberikan suara, yang pasti akan dilayani oleh petugas kpps, apalagi ditempat tersebut berada saksi saksi dari para pemohon, pemantau, pengawas pemilu lapangan dan masyarakat pada umumnya: bahwa samping hal tersebut dalil pemohon tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, bahwa kenyataan adanya pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilukada karawang tahun dengan jumlah orang, bukan disebabkan karena tidak menerima undangan, akan tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: lebih kurang orang pemilih terdaftar sedang menunaikan ibadah haji, yang paling dominan serta fenomenal pada setiap pemilu pemilukada adanya golongan yang dikategorikan golongan putih golput), sekelompok orang yang tidak berminat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai alasan, yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat, dan hal tersebut diakui oleh sebahagian tokoh masyarakat, termasuk diantara pemohon, sebagai berikut: eli amalia priatna, wakil bupati karawang calon bupati dengan nomor urut pemohon i), melalui pemberitaan harian pasundan ekspres tanggal november antara lain menyatakan: saya merasa sangat prihatin dengan angka golput karawang, dan mungkin ini disebabkan karena kejenuhan masyarakat karawang terhadap politik, ketuanya bukti miftah farid, sekretaris komite pemantau pemilukada karawang) berdasarkan keterangannya yang dikutip harian pasundan ekspres tanggal november antara lain disebutkan: hal ini menurut farid, harus dijadikan catatan rangkaian demokrasi karawang, karena dengan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilukada karawang lanjutnya, menunjukan mulai ada kejenuhan dari masyarakat karawang bukti ongkos swara, (lsm serikat petani karawang sepetak), melalui harian pasundan ekspres tanggal november antara lain menyatakan: aw hal penting untuk dicermati dalam pemilukada karawang yakni merosotnya partisipasi rakyat dalam memilih, angka golput yang mencapai persen ungkapnya menandakan merosotnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit elit politik. bahkan terhadap pemilukada itu sendiri, tugasnya. bukti sanusi, umur tahun) salah satu warga yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilukada kemarin, kepada harian pasundan ekspres tanggal november antara lain menyatakan: da, banyaknya masyarakat yang tidak memilih karena sudah merasa jenuh. selain itu menurutnya, ada anggapan satu suara masyarakat tidak berpengaruh besar terhadap perubahan masyarakat, menurutnya siapapun yang menang kondisi masyarakat tidak jauh berubah bukti berdasarkan fakta fakta tersebut diatas menurut hemat memohon, para pemohon tidak dapat begitu saja berasumsi bahwa sebagian besar pemilih yang tidak menggunakan haknya adalah karena tidak diundang, dan merupakan pemilih dan pendukung pemohon, karena dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh fakta fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena siapa akan memilih siapa, hanya tuhan yang maha mengetahui: angka suara yang diklaim oleh para pemohon hanya upaya para pemohon untuk memenuhi syarat formulirukan merupakan fakta: adapun yang menyangkut tuduhan pemohon mengenai banyak undangan yang sengaja dibuat dengan nama nama pemilik yang ternyata tidak ada dalam dpt, tidak dijelaskan siapa, dimana, berapa jumlahnya sehingga dalil yang dikemukakan pemohon tidak jelas. kalau benar terjadi, seyogianya pemohon melaporkan hal tersebut kepada panwaslukada pada saat yang tepat, dan bukan dipermasalahkan persidangan mahkamah konstitusi. bahwa memohon tidak melanggar ketentuan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun sebagaimana didalilkan dalam permohonannya bagian pokok permohonan butir karena terhadap semua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusulkan telah dilakukan penelitian. adanya perubahan tahapan dalam pemilukada, sudah merupakan hal yang dapat dimengerti, apalagi kalau perubahan tahapan tersebut dilakukan karena faktor eksternal yang bukan direncanakan oleh memohon, kalau para pemohon mengaitkan perubahan tahapan tersebut dengan menuduh memohon akan menguntungkan pasangan calon nomor urut maka tuduhan tersebut menurut memohon sangat mengada ada, tanpa dukungan fakta yang jelas dan rasional, sehingga cenderung bersifat fitnah, memang benar berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor kpud berkewajiban untuk melaksanakan semua tahapan pemilukada secara tepat waktu, tetapi tidak selamanya segala sesuatu yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu, apalagi kalau disebabkan faktor eksternal dan perubahan tahapan tidak mengganggu tahapan lainnya: bahwa proses perubahan tahapan dilakukan karena dasar: adanya surat panwaslukada karawang nomor panwaslukada krw bukti adanya surat idi cabang karawang nomor idi kab.krw ix tanggal september tentang perpanjangan batas akhir laporan tim penilai kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon bupati dan wakil bupati bukti 57a): atas dasar tersebut komisi pemilihan umum kabupaten karawang melalui rapat pleno anggota komisi pemilihan umum kabupaten karawang tanggal september bukti 57b) menerbitkan57c), maka berdasar hal tersebut komisi pemilihan umum kabupaten karawang mengeluarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karawang nomor pts kpu kab tentang perubahan kedua terhadap keputusan kpu kabupaten karawkarawang tahun tanggal september bukti bahwa atas dasar tersebut kpu karawang melakukan revisi jadwal tahapan pemilukada karawang dengan tidak mengganggu pelaksanaan tahapan lainnya dalam pemilukada karawang, bahwa proses perubahan tahapan yang dilakukan oleh kpu kabupaten karawang telah diberitahukan kepada semua pasangan calon dan partai pengusung serta tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati karawang, mana ketika proses perubahan tersebut tidak ada satupun keberatan dari pasangan calon bupati atau wakil bupati karawang ataupun keberatan dari partai pengusung dan tim sukses terhadap perubahan tahapan tersebut, menurut memohon, perubahan tersebut sangat dimungkinkan, karena undang undang yang sama memberikan kewenangan kepada kpu kabupaten untuk mengendalikan semua tahapan pemilukada, sebagaimana yang diatur dalam huruf undang undang nomor yang berbunyi : sedangkan berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu dinyatakan kewenangan kpu berdasarkan peraturan perundang undangan : jadi berdasarkan ketentuan undang undang seperti tersebut atas perubahan tahapan pemilukada masih dalam koridor hukum kewenangan kpu kabupaten karawang: masalah money politic, yang menurut para pemohon telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan diketahui oleh memohon, lagi lagi para pemohon ingin menciptakan opini dengan cara menyebar fitnah, money politic adalah tindak pidana yang mekanisme penanganan dan pembuktiannya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan undang undang kalau para pemohon telah melaporkan masalah tersebut melalui panas kecamatan marilah kita sama sama menunggu tindak lanjut serta hasilnya, karena siapapun yang terbukti melakukan pasti ada sanksi hukumnya, tetapi semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan jangan para pemohon bertindak sebagai hakim yang telah mem vonis seseorang sebelum kasusnya sendiri dibuktikan melalui pengadilan, yang memohon ketahui dari mass media mengenai money politic dalam pemilukada karawang, adalah berdasarkan keterangan sdr. karya pranata, ketua dpc pdip karawang calon bupati nomor urut dalam harian radar karawang tanggal november antara lain menyatakan: hasil konsultasi itu saya diminta oleh dpp pdi untuk mencabut gugatan, karena data data atau bukti bukti yang dimiliki saya dinyatakan kurang autentik, mengenai dugaan politik uang saya cuma punya kecamatan, itupun baru sebatas informulirasi, gugatan mahkamah konstitusi bukan main main harus serius : selanjutnya karya pranata menyatakan: keikutsertaan saya melakukan gugatan awalnya merasa punya bukti bukti, tetapi setelah dipelajari oleh dpp ternyata bukti bukti yang dimiliki saya itu sangat lemah bukti dipihak lain, berdasarkan informulirasi yang memohon terima sampai saat ini belum ada kasus money politic dalam pemilukada karawang tahun yang ditindaklanjuti oleh polres karawang dan pengadilan negeri karawang, dengan demikian, tuduhan para pemohon mengenai terjadinya money politic yang merata dihampiri semua kecamatan, masih harus dibuktikan kebenarannya, dan oleh karenanya harus ditolak berdasarkan asas praduga tak bersalah: bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh memohon yang bersifat terstruktur sebagaimana didalilkan oleh para pemohon pada butir nota permohonan keberatan: bahwa mengenai tuduhan kecurangan memohon yang memaksakan lolosnya pasangan calon nomor urut sudah memohon tanggapi dalam bagian eksepsi atas: bahwa menurut pendapat memohon dalil dalil para pemohon banyak berupa pengulangan, dan dalil para pemohon mengenai pendistribusian undangan sudah kami tanggapi pada poin atas, bahwa mengenai terjadinya tindakan intimidasi dan teror kepada warga pendukung simpatisan para pemohon yang dilakukan oleh pihak pasangan calon nomor urut menurut hemat memohon adalah sangat tidak benar, karena sampai saat ini tidak pernah ada laporan yang masuk panas atau kepolisian resort karawang mengenai hal tersebut karena perbuatan intimidasi dan teror masuk ranah hukum pidana, yang seyogianya dibuktikan kebenarannya melalui proses hukum: bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon telah melakukan keberpihakan dan tidak netral sebagaimana dikemukakan oleh pemohon pada dan adalah tidak benar karena memohon dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi asas asas penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun yaitudalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon dalam nota keberatan pada huruf yaitu jenis pelanggaran bersifat masif, menurut memohon masih merupakan pengulangan dari dalil dalil yang telah dikemukakan oleh para pemohon pada huruf bagian pokok permohonan, pelanggaran yang bersifat sistematis, yaitu tindakan money politic yang telah dilakukan oleh pasangan calon nomor urut oleh karena masalahnya tersebut sudah memohon jawab pada poin diatas, maka tidak perlu lagi memohon komentari, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, memohon berkesimpulan bahwa dalil dalil yang telah dikemukakan oleh para pemohon dalam perkara ini, tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran karena tidak didukung oleh alat alat bukti yang sah: usulan para pemohon agar pasangan calon nomor urut didiskualifikasikan dan dilakukan pemungutan suara ulang diseluruh kabupaten karawang dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut ade swara, ag. dan dr. celtica nurachdiana), menurut hemat memohon adalah usulan yang mengada ada tidak dan berdasar, hal tersebut juga bertentangan dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat yang harus dianut secara berimbang oleh badan peradilan dalam memutus perkara, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar perlu memohon kemukakan bahwa pelaksanaan pemilukada karawang tahun telah berlangsung secara demokratis, uber, judul, aman dan terkendali: agustin mulyana bin rosi calon wakil kepala daerah (vide bukti 1a) bahwa berdasarkan keputusan memohon sebagaimana diuraikan pada angka atas, maka parrawang tahu, sedangkan para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal november berdasarkan pmk nomoraraawang tahun pada hari minggu tanggal november hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara pada tps diseluruh kabupaten karawang pada tanggal november mana para saksi (termasuk saksi dari para pemohon) ikut menandatangani rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat tps, pps dan ppk: bahwa dengan tidak terdapatnya keberatan dari saksi saksi pasangan calon dalam rekapitulasi suara pemilukada karawang tanggal november dan telah ditandatanganinya berkas rekapitulasi penghitungan suara tingkat ppk maka telah sah rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada kabupaten karawang bukti t 60s.d bukti disamping bukti tersebut dan untuk mengetahui situasi dan kondisi pasca pemilukada karawang memohon kemukakan alat bukti informulirasi berupa ucapan keterangan komentar para tokoh politik (termasuk diantaranya dari pemohon), tokoh masyarakat, praktisi hukum yang dimuat beberapa surat kabar yang terbit karawang, sebagai berikut: dadang muchtar, bupati karawang ketua dpd golkar kabupaten karawang calon wakil bupati yang diusung oleh partai golkar) melalui pemberitaan harian radar karawang tanggal november antara lain menerangkan sebagai berikut: sejak minggu malam saya telah mendapat informulirasi mengenai hasil hitung cepat. hasilnya ternyata perolehan suara ade swara lebih unggul. ini sudah pilihan rakyat, kita harus hargai sebagai bagian dari demokrasi. bagi seorang satria dan lebih mengedepankan sikap sebagai negarawan, saya harus mengakui kemenangan ade swara tersebut bersama pasangannya dr. celtica nurachdiana, ujar dadang muchtar. bukti karya pranata, eks ketua dprd kabupaten karawang ketua dpc pdi kabupaten karawang calon bupati yang diusung oleh dpc pdi karawang) melalui pemberitaan harian radar karawang tanggal november antara lain menyatakan: hasil pemilukada tahun ini sudah melalui proses demokrasi yang baik, aman dan tertib sesuai dengan harapan kita. ini harus dihargai sebagai pilihan rakyat. dan saya sebagai calon harus ikut bersama sama menghargai itu, ucap karya lagi bukti ahmad zamakhsyari, ketua dpc pkb kabupaten karawang pendukung pasangan calon eli amalia priatna dan endang abdullah), melalui pemberitaan harian karawang ekspres tanggal november antara lain menyatakan: . . kondisi yang kondusif ini akan menjadi awal yang baik bagi bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada dalam menjalankan tugasnya memimpin karawang selama tahun yang akan datang. tradisi ini benar benar harus dijaga karawang karena dengan kedewasaan politik maka rakyat akan benar merasa diuntungkan, tandanya bukti abdul karim, sh.,mh., praktisi hukum), melalui pernyataannya yang dikutip harian karawang ekspres tanggal november antara lain menyatakan: bahwa perolehan suara dari suara sah secara defacto pasangan cabup ade swara bersama cawabup dr. celtica nurachdiana sudah mendapat legitimasi dari rakyat untuk memegang tampuk pimpinan kabupaten karawang periode bukti amanda juang, sh., ketua pengurus distrik angkatan muda siliwangi kabupaten karawang) dalam surat pernyataan yang dimuat pada harian pasundan ekspres tanggal november antara lain menyatakan: mengakui bahwa pemilukada yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal november yang lalu telah dimenangkan oleh pasangan ade swara dan dr. celtica nurachdiana dengan suara mayoritas signifikan bukti muhrizi fauzi, dewan penasehat korps alumni hmi) dalam keterangannya pada harian radar karawang pada tanggal november menyatakan antara lain: meski belum disahkan kpu, pasangan ade swara dan dr. celtica nurachdiana dinilai sebagai pasangan sah pimpinan baru karawang terpilih secara demokratis melalui pemilukada bukti ade permana, sekretaris ansor karawang) melalui harian karawang ekspres pada tanggal november antara lain menyatakan: kekondusifan pasca pemilihan rentan terganggu sehingga sudah sepantasnya para pasangan calon atau elit politik karawang menunjukan kepada publik keharmonisan demokrasi bukti endang priatna, ketua lsm duta bangsa nusantara) melalui harian karawang ekspres november antara lain menyatakan: perjalanan pemilukada yang sejak awal banyak yang menilai akan chaos dengan banyaknya polemik yang bermunculan. hal tersebut lanjutnya ternyata bisa dipatahkan dengan terselenggaranya pemilukada yang lancar dan aman. tinggal bagaimana situasi yang lancar dan aman itu dipertahankan oleh semua pihak sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik kedepannya, pangkatnya bukti much teguh, ketua galendo kabupaten karawang) dalam pemberitaan pada harian karawang ekspres november antara lain menyatakan: . sangat jelas pasangan tersebut sudah resmi menang. hal tersebut juga diakui masyarakat karawang dengan perolehan suara terbanyak pada pemilukada, secepatnya mereka harus dilantik bukti akbp drs. merdysam. si, kapolres karawang) berdasarkan pemberitaan radar karawang tanggal november antara lain menyatakan suhu politik kabupaten karawang pasca pemilukada minggu tergolong yang paling aman dan nyaman. selanjutnya dikatakan sikap kenegarawanan pihak pihak yang kalah sangat kesatria, patut kita angin duajempol dan dihancurkan apresiasi. sebab para pendukung yang masih tidak dapat menerima kekalahan lagunya menyampaikan ketidakpuasan melalui jalur hukum. mereka tidak membuat suasana gaduh atau demonstrasi mana mana, tutur merdu. bukti syukur mulyono ketua lsm kompak), pada hari dan media yang sama mengatakan: kekalahan bapak, kita terima saja secara gentleman. tak perlu rasa rusuh, karena hasil itu adalah keinginan rakyat karawang. untuk semua ini, saya sendiri sudah dipanggil bapak dan beliau memberi wejangan yang sangat dewasa. sebab gerakan kita bisa dimanfaatkan pihak yang mau membikin theos karawang", ungkap mulyo bukti sebagai penutup, berdasarkan pengalaman memohon selama lebih kurang (delapan) tahun sebagai penyelenggara pilpres pileg pilkada), kalau ingin mengetahui pemilu yang sebenarnya, dapat dilihat dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi tps pada hari pertama, karena pada saat itu semua pihak belum mengetahui hasil pilihan rakyat sehingga semuanya masih bersikap objektif akan tetapi, beberapa hari setelah itu terutama pada saat hasil penghitungan cepat (@quick count) dari berbagai lembaga penelitian telah tersebar dengan hasil yang hampir sama, maka sebahagian orang terutama yang sudah menyadari kekalahannya, akan menunjukkan sikap yang berbeda, misalnya tidak bersedia menjadi saksi menandatangani hasil rekapitulasi berikutnya, mencari kesalahan orang lain bahkan memanipulasi data, agar pemilihan dibatalkan atau didiskualifikasi oleh badan peradilan hal tersebut sangat memprihatinkan dalam pendidikan demokrasi yang kita cita citakan bersama, maka berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas, berkenan kiranya mahkamah konstitusi memberi putusan sebagai berikut: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya: menyatakan sahatau:arawang oleh komisi pemilihan umum kabupaten karawang, tanggal november bukti fotokopi berupa surat pencalonan nomor pbb, pks,pb,pd,gerindra gab viii tanggal agustus model b kwk.kpu, tanggal agustus model b1 kwk, : bukti fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi calon bupati atas nama drs, ade swara, mh., tanggal agustus bukti fotokopi surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama drs. ade swara, mh, tanggal agustus model b4 kwk kpu:drs. ade swara, mh., tanggal agustus model b5 kwk.kpu, bukti fotokopi surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa atas nama drs, ade swara. mh., tanggal agustus model bb kwk kpu, bukti fotokopidrs, ade swara. mh, tanggal agustus bukti fotokopi surat pernyataan mengenai daerah dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, atas nama drs. ade swara, mh,, tanggal agustus bukti fotokopi surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai bupati atau wakil bupati selama kali masa jabatan yang sama, atas nama drs. ade swara, mh., tanggal agustus model bb3 kwk.kpu, bukti fotokopi surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah atas nama drs. ade swara, mh., tanggal agustus bukti fotokopi surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani, atas nama drs. ade swara, mh., tanggal september model b65 kwk.kpu, bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia tanggal agustus model bb6 kwk.kpu:atas nama drs. ade swara, mh. tentang tidak dalam keadaan pailit dan tidak mempunyai tanggungan hutang: bukti fotokopi surat keterangan pengadilan negeri karawang nomor w11.u10,hn. atas nama drs. ade swara, mh.,ukti fotokopi daftar riw hidup calon bupati wakil bupati atas nama drs. ade swara, mh., tanggal agustus model bb10 kwk.kpu: bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasar negeri tahun yang telah dilegalisir, atas nama ade swara, bukti fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah agama islam negeri, yang telah dilegalisir, atas nama ade swara, bukti fotokopi ijazah madrasah aliyah agama islam negeri, atas nama ade swara, yang telah dilegalisir, bukti fotokopi ijazah sarjana syariah atas nama ade swara pada universitas islam bandung yang telah dilegalisir: bukti fotokopi ijazah program pasca sarjana pada universitas islam bandung yang telah dilegalisir, bukti fotokopi surat npp bukti fotokopi daftar harta kekayaan atas nama drs, ade swara, mh: bukti fotokopi surat pencalonan nomor pbb,pks, pb,gerindra gap ix tanggal september model b,anggal september model b2 kwk. kpu bukti fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi calon wakil bupati atas nama celtica nurrachadiana. dr., tanggal september model b3 kwk1kpu, bukti fotokopi surat pernyataan tidak akan mengundurkan did sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama celtica nurrachadiana. dr., tanggal september model b4 kwk.kpuceltica nurrachadiana, dr., tanggal september model b5 kwk. kpu: bukti fotokopi surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa atas nama celtica nurrachadiana. dr., tanggal september model bb kwk.kpu: bukti fotokopiceltica nurrachadiana, dr., tanggal september bukti fotokopi surat pernyataan mengenai daerah dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, atas nama celtica nurrachadiana, dr, tanggal september bukti fotokopi surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai bupati atau sakit bupati selama kali masa jabatan yang sama, atas nama celtica nurrachadiana, dr:, tanggal september model bb3 kwk, kpu bukti fotokopi surat pernyataan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah atas nama celtica nurachadiana. dr., tanggal september bukti fotokopi surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani tanggal september,ui at, 1x.ui at, 1x tanggal september bukti fotokopi daftar riw hidup calon wakil bupati atas nama celtica nurrachadiana, dr., tanggal september model bb10 kwk.kpu: bukti fotokopi surat pemberitahuan celtica nurrachadiana, dr., tanggal september model b8 kwk.kpu, bukti fotokopi surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dan jabatan apabila terpilih menjadi wakil bupati atas nama nurrachadiana, dr., tanggal september model bb11 kwk.kpu: bukti fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah dasartingkat pertamaatas nama celtica nurrachadiana yang telah dilegalsir: bukti fotokopi surat keterangan nomor skl kuku x1 atas nama celtica nurrachadiana, tanggal september dari universitas kristen maratha yang telah dilegalisir, bukti fotokopi surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia atas nama celtica nurrachadiana, dr., tanggal september model bb6 kwk.kpu: bukti fotokopi surat npp atas nama celtica nurrachadiana, dr: bukti fotokopi keterangan penyampaian daftar harta kekayaan kepada kpk: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kabupaten karawang nomor kpu kab bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karawang normalbukti fotokopi kutipan koran harian pasundan ekspres, tentang eli terima semua keputusan hukum, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian pasundan ekspres, tentang partisipasi pemilih persen, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian pasundan ekspres, tentang masyarakat mulai jenuh ikut proses pemilihan umum, tanggal november bukti fotokopi surat panwaslukada nomor panwaslukada krw tentang permohonan peninjauan ulang pleno ppk tentang dpt, bukti t 57a fotokopi surat idi karawang nomor idi cab. krw ix perihal perpanjangan batas bahwa para pemohon sangat berkeberatan terhadap bukti6,4, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut memperoleh suara bahwa adapun keberatan para pemohon didasarkan pada keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat seriusuncto undang undang nomor tahun adapun jenis jenis pelanggaran dalam pemilukada guo adalah: akhir laporan tim penilai kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon bupati dan wakil bupati: bukti t 57b fotokopi berita acara pleno komisi pemilihan umum kabupaten karawang nomor ba ix bukti t 57c fotokopifotokopi kutipan koran harian radar karawang tentang karya tiba tiba batalkan gugatan, tanggal november bukti fotokopi keterangan karya pranata harian radar karawang tanggal november bukti t 60oagagandugalweutawaluaawamertota bkulo,mpur.lemajalkampeibu.ecarnsampelurwongkaltibatubyakartemah abedamulykisengasdengklok, bukti fotokopi keterangan dadang muchtar bupati karawang calon wakil bupati kerawang nomor urut bukti fotokopi kutipan koran harian karawang ekspres tentang politik pkb kagumi sikap elit politik, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran karawang ekspres, tentang abdul karim: tidak puas silahkan mk, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran karawang ekspres, tentang surat pernyataan pengurus distrik angkatan muda siliwangi kabupaten kerawang, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian radar karawang tentang kami janji koreksi bupati baru, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian karawang ekspres tentang color yang kalah diharapkan legowo, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian karawang ekspres tentang teguh: asli harus segera dilantik, tanggal november bukti fotokopi kutipan koran harian radar karawang tentang pernyataan kapolres karawang: pemilukada kerawang aman dan lancar, tanggal november bukti fotokopi surat perjanjian kerja sama antara idi cabang karawang dengan kpu kabupaten karawang nomor spk kpu krw vii1 dan nomor idi cab. krw viii tanggal agustus bukti fotokopi panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kerawang bukti fotokopi surat dari tim penilai kemampuan rohani dan jasmani bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten karawang tanggal oktober bukti fotokopi kwk. tanggal oktober bukti fotokopi surat kpu pusat:memohon pandang basuki rekap kecamatan lemahabang tanggal november pada saat rekapitulasi saksi pasangan calon hadir semua, panas dan pps hadir, rekapitulasi berlangsung dari jam s.d. pukul dpt kecamatan lemahabang berjumlah orang: jumlah yang menggunakan hak pilih yaitu orang: jumlah suara sah yaitu suara, suara tidak sah yaitu suara dan sisa surat suara berjumlah lembar: pasangan calon nomor meraih suara dan pasangan nomor meraih suara, pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani serta diberikan tidak terdapat masalah selama pencoblosan dan terdapat tps: ahmad sehari saksi adalah ketua ppk ibunya, rekapitulasi berlangsung pada tanggal s.d. november pada saat rekapitulasi seluruh saksi hadir: terdapat tps, dengan jumlah dpt orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah orang, jumlah suara sah suara, suara tidak sah suara, pasangan nomor meraih lebih dari suara dan pasangan nomor meraih lebih dari suara: rekapitulasi dilaksanakan selama hari karena memberikan kesempatan kepada saksi calon bila terjadi ketidakcocokan, pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani serta diberikan nana suwarna saksi adalah pps kelurahan tunggakijati: terdapat tps dan tidak ada keberatan serta masalah selama pencoblosan: dpt berjumlah orang dan tidak ada masalah dalam dpt: rahadian hasyim saksi adalah anggota pps join timur, terdapat tps dan tidak ada masalah sampai penyerahan kotak suara ppk: dpt berjumlah orang asep samsudin saksi adalah ketua tpssisa surat suara berjumlah lembar: saksi yang hadir tps yaitu, saksi nomor dantidak ada keberatan dan tidak ada masalah tps, amirudin saksi adalah anggota pps desa cikalong sari: terdapat tps dengan dpt berjumlah orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah orang, tidak ada keberatan dan tidak ada masalah tps,keterangan tertulis, sebagai berikut: dalam eksepsi bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon ii, iii, dan atasdidasarkan pada surat kuasa khusus tanggal november yang dibuat dalam satu surat kuasa sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah pisahkan, bahwa pada perkembangannya ternyata pasangan calon nomor urut yaitu pemohon menyatakan mencabut permohonan keberatannya mahkamah konstitusi, sehingga tidak jadi lagi sebagai pemohon, bahwa surat kuasa yang diberikan oleh pemohon ii, iii, dan kepada kuasanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah pisahkan, dan apabila kuasa hukum masih menggunakan surat kuasa yang lama sebagai dasar pengajuan permohonan keberatan maka secara hukum permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon ii, iii, dan cacat secara formulir, oleh karenanya permohonan keberatan harus dimakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard): dalam pokok perkara bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil keberatan pemohon ii, iii, dan kecuali hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas: bahwa komisi pemilihan umum kabupaten karawang telah mengeluarkan surat keputusa(vide bukti pt. yaitu memutuskan: hj. elly amalia priatna dan endang abdullah, kp, si. karya pranata, dan drs. sonny persona, gw, dan drs. dadang muchtar ade swara, ag., m.h. dan celtica nurrachadiana, dr. endang warsa dan agustina mulyana bin rosi oara aannomor urut pada pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten karawang tahun padahal pasangan calon tersebut telah melanggar dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam huruf undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahunidak lolos dalam verifikasi namun yang bersangkutan diloloskan oleh memohon seperti tertuang dalam surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten karawang nomor:hal mana kejadian tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi pemohon. pelanggaran sistematis selanjutnya yang dilakukan oleh memohon yang tidak menugaskan kepada kpps selaku perangkat memohon untuk melakukan pemanggilan wajib pilih yang telah terdaftar dalam dpt, sehingga banyak pemilih dan pendukung para pemohon yang terdaftar dalam dpt pada tps tps tidak mendapatkan undangan sedangkan banyak undangan yang ternyata dibuat dengan nama nama pemilih yang ternyata tidak ada dalam dpt pada tps tps dan tidak tinggal serta tidak diketahui tempat tinggalnya. bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh memohon tersebut atas sangat merugikan para pemohon karena jumlah pemilih dalam salinan dpt yang tidak menggunakan hak pilih sebesar tidak diberi kartu undangan, dan separuh dari jumlah bahwa dalil pemohon ii, iii, dan dalam surat permohonan keberatannya yang menyatakdimana proses penyelenggaraannya telah berlangsung tidakadalah merupakan dalil yang mengada ada yang tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya, oleh karenanyabupaten karawang berjalan sangat lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang merusak sendi sendi pemilukada uber dan judul. kelancaran dalam pelaksanaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang tahun berkat tingginya kesadaran politik dari masyarakat kabupaten karawang, dukungan penuh dari seluruh aparat penegak hukum, baiknya penyelenggaraan pemilu oleh kpu dan panas kabupaten karawang dan sikap netral dan tidak memihak jajaran pemerintahan kabupaten karawang, bahwa adanya pernyataan dari pasangan calon nomor urut yaitu drs. dadang muchtar yang juga selaku bupati kabupaten karawang dimana yang bersangkutan legowo atau penerimaan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang (vide bukti pt. dan vide bukti pt. dan pencabutan permohonan keberatan mahkamah konstitusi oleh pasangan calon nomor urut yaitu karya pranata, s.h. (vide bukti pt. yang dilakukan secara terbuka melalui media massa semakin menambah kondusif suasana kehidupan masayarakat kabupaten karawang pasca pemungutan suara dan sekaligus merupakan pengakuan bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang berjalan lancar, kondusif, aman, dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang merusak sendi sendi pemilukada uber dan judul, bahwa oleh karenanya dalil pemohon ii, iii, dan pada poin halaman dan poin halaman yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan money politic dengan cara membagi bagikan uang tunai kepada masyarakat dalam pecahan rp. (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan secara merata hampir semua kecamatan kabupaten karawang dan bersifat masif adalah merupakan dalil yang tidak didasarkan fakta yang sesungguhnya. apalagi dalil tersebut tidak menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian, siapa yang menerima dan siapa yang memberinya, sehingga dalil tersebut menjadi kabur (obscure libel), bahwa pasangan calon nomor urut selaku pihak terkait maupun tim pemenangan nya tidak pernah melakukan praktik politik uang (money politic) agar dirinya dapat memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang. hal mana terbukti sampai saat ini pihak terkait atau tim pemenangan nya tidak pernah mendapat panggilan oleh panitia pengawas maupun diperiksa gakumdu yang berkaitan dengan dalil pemohon ii, iii, dan guo yang menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut telah melakukan pelanggaran money politic dan telah dilaporkan kepada panas kabupaten karawang dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat gakkumdu, sehingga oleh karenanya dalil tersebutrawang pada semua tahapan telah berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak terjadi adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif (vide bukti pt. s.d. vide bukti pt. dan saksi saksi), sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon ii, iii, dan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga oleh karenanya permohonan keberatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard): bahwa dalil pemohon ii, ill, dan pada poin halaman yang menyatakan bahwa telah terjadi intimidasi dan teror kepada warga pendukung simpatisan pemohon ii, iii, dan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut selaku pihak terkait adalah dalil yang sangat dipaksakan dan tidak didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi. bahwa pihak terkait atau tim kemenangannya tidak pernah melakukan intimidasi dan teror kepada warga pendukung simpatisan pemohon ii, iii, dan dalam upaya untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang jawa barat (vide bukti pt. s.d. vide bukti pt. dan saksi saksi). justru menurut logika pasangan calon yang berpotensi melakukan intimidasi dan terror adalah pasangan yang memegang tampuk kekuasaan (incumbent) dimana yang bersangkutan dapat menggunakan pengaruhnya dan jajaran birokrasinya serta perangkat perangkat dibawahnya untuk menekan masyarakat agar memilih dirinya sedangkan posisi pihak terkait yang maju dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang adalah bukan penguasa (incumbent) tetapi masyarakat biasa yang terpanggil untuk turut membangun kabupaten karawang agar lebih maju dan sejahtera. oleh karena itu dalil pemohon ii, ill, dan pada poin halaman tidak benar menurut fakta dan keliru secara logika oleh karenanya harus ditolak, bahwa semua dalil pemohon ii, ill, dan yang terurai dalam permohonan keberatannya terlihat jelas ketidakmampuannya dalam menggambarkan dan menguraikan fakta fakta mana telah terjadinya suatu pelanggaran dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang yang bersifat sistematik, terstruktur dan masif sehingga mencederai nilai nilai demokrasi yang fundamental, karena memang apa yang terjadi sesungguhnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten karawang tahun adalah telah berjalan dengan lancar, kondusif, aman, dan seluruh tahapannya sesuai dengan peraturan perundang undangan (vide bukti pt. s.d. vide bukti pt. dan saksi saksi): berdasarkan apa yang telah terurai tersebut atas,keberatan pemohon ii, iii, dan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard), dalam pokok perkara: menolak permohonan keberatan pemohon ii, iii, dan untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (niet ontvankeljik verklaard): i2pasangan calon dan nomor urut pasangan calon bupati dan wakilkliping berita harian pasundan ekspres tanggal november dengan judul berita: dsm mengaku legowo: bukti fotokopi kliping berita harian radar karawang tanggal november dengan judul berita: dadang muchtar akui kemenangan ade swara: bukti fotokopi kliping berita harian radar karawang tanggal november dengan judul berita: karya tiba tiba batalkan gugatan, bukti fotokopi surat pernyataandari ajudan, wiraswasta, warga dusun ibunya ii, rt. rw. desa ibunya, kecamatan ibunya, kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari ahmad syarifudin, wiraswasta, warga dusun tongkol, desa kedungjeruk kecamatan ibunya, kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari aep rahmat, wiraswasta, dusun tanjunggebang rt. desa gebang jaya, kecamatan ibunya, kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari wadi, wiraswasta dusun sungainya rt. rw. desa jaya mulya kecamatan ibunya, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari dadang hamdani, wiraswasta, dusun paten rt. rw. desa paten kecamatan ibunya, kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari lip miftah rosyidi bin acewarga kampung cakar rt.erman, warga bakan gombong rt. )rw desa cintalaksana kecamatan tegalsari kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari uus bin jaan, warga kawunggading rt1asan ashari bin basriwarga dusun topeng rw. desa kutamakmur kecamatan tirtajaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari soma bin vakum, warga dusun waru rt. rw. desa srikamulyan kecamatan tirtajaya kabupaten karawang, warga dusun sumurjaya rw desa sumurlaban kecamatan tirtajaya kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari yib bin sehari warga dusun sumurjaya rt. rw. desa sumurlaban kecamatan tirtajaya, kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari syamsul bin warta warga dusun keris rt. rw. desa tamansari kecamatan tirtajaya kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataandari agus yasin hudsoni warga dusun bakung selatan desa karyawati kecamatan batubara kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari abdullah warga mekarkembang rt. rw. desa baturaden kecamatan batubara kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari siklon maharestu bin romli warga dusun telukbuyung rt. rw desa telukbuyung kecamatan pasirnya, bukti fotokopi surat pernyataan dari abdul khalil warga dusun telukbuyung desa telukbuyung rt. rw. desa telukbuyung kecamatan pasirnya, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari husni nurdin warga dusun kerajaan rt. rw. desa selokan kecamatan pakisjaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari maduro bin muhamad warga kampungbaru rt. rw. desa telukjaya kecamatan pakisjaya kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari kasih maulana, warga dusun bakung selatan rt. )rw. desa karyabhakti kecamatan batubara kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari herman warga dusun bakung selatan rt. rw. desa pemilukada kabupaten karawang bukti fotokopi surat pernyataan dari lukman dulhania bin audi, warga dusun intisari rt. rw. desa kertamulya kecamatan pedas kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari rata bin coming, warga kendal jaya rt. rw. desa kendal jaya kecamatan pedas kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari mahmudi bin sura warga dusun bayur rt. rw. menerangkan bahwa dalam pemilukada kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataandari dadang damanhuri bin amirudin, warga dusun sukamulya rt. rw. desa karangnya kecamatan pedas kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari asmat bin asuh warga dusun jebat rt. rw. desa kutamakmur kecamatan tirtajaya kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataan dari hasan bisri bin sarkosih, warga dusun pedas rt. rw. desa payungsari kecamatan pedas kabupaten karawang: bukti fotokopi surat pernyataandari jrmo bin sastra, warga dusun pedas rt. rw. desa payungsari kecamatan pedas kabupaten karawang pemilukada kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari syamsul bahri warga dusun bubuk rt. rw. desa pispasari kecamatan pedas kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari hasan basri bin iom, warga dusun langs rt. rw. desa kertaraharja, kecamatan pedas, kecamatan pedas kabupaten karawang bukti fotokopi surat pernyataan dari salim, wiradwi liswantariarief cahyuharto, ibu rumah tangga, warga perum puruti austini, guruyon hendrcristo, karyawan swasta, warga perum karana indah blok gaharsonahmad suhartiti musyarofah, ibu rumah tanggbody senjata, wiraswasta, warga perum bumi teluk jambe nomorcahyadi, guru, warga perum puri teluk jambe blok rt. rw. desa wadas kecamatan teluk jambe timur, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari supartinah, pegawai swasta, warga perumnas bumi teluk jambe blok rt.achmad fadilah, pegawai swastfotokopi surat pernyataan dari asahmuhammad yusuftitin sunnah, ibu rumah tangga, warga perumnas bumi teluk jambe blok rt.o1achmad santoso, pegawai swasta, warga perumnaspuguh wahyudi, pegawai wahidatur rahmah, ibu rumah tanggnyataan dari maritim, ibu rumah tangga, warga perumnas bumi teluk jambe blok rt.0o1khalifarnyataan dari zubaerohimam munandar, wiraswasta, warga dulu sukatani, rt. rw. desa penayangan, kecamatan teluk jambe timur, kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari syamsul, karyawan swasta, warga jalan banowati iiisurano, karyawan swasta, warga perum karana indah blok ccevi apriliantanita fauzi, ibu tersebut adalah pemilih dan pendukung para pemohon yang jika pemohon jumlah pendukungnya sebesar maka apabila dikali pemohon maka berjumlah dan jika surat undangan pencoblosan diberikan kepada pendukung para pemohon yang jumlahnya maka akan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperoleh para pemohon pada pemilukada guo. bahwa temuan surat undangan pencoblosan yang tidak didistribusikan tersebut atas, telah diprotes dan diajukan keberatan oleh saksi saksi pemohon panas namun tidak mendapatkan tanggapan. bahwa pelanggaran sistematis selanjutnya yang dilakukan oleh memohon adalah dengan melakukan tahapan pemilukada diluar dari jadwal yang telah ditetapkan, hal mana dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut dan hal tersebut telah melanggar huruf undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun a4. bahwa telah terjadi money politic yang merata dihampiri semua kecamatan se kabupaten karawang dengan cara membagi bagikan uang tunai kepada masyarakat dalam pecahan rp. dan rp. kepada masyarakat hampir semua kecamatan se kabupaten karawang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dan diketahui oleh memohon, hal tersebut telah dilaporkan kepada panas kecamatan dan telah dilanjutkan panas kabupaten karawang dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat gakkumdu. jenis pelanggaran bersifat terstrukturbawah tps, ini dapat terlihat pada awal pencalonan dimana memohon memaksakan lolosnya pasangan calon nomor urut rumah tangga, warga perum bumi teluk jambe blok rt. )rw04jam'an, karyawan swastendang sri kasturinanang sugianto, karyawan bumn, warga perum bumi teluk jamberidwan, dosen, warga perumt sri kartini, ibu rumah tangga, warga perum bumi teluk jambe bbk rt. rw. desa sukaluyu, kecamatan teluk jambe timur, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari suharnyataan dari budi setyantono, pegawai swasta, warga perum bumi teluk jambe blok rt.0o6muji waluyonyataan dari sri umiyatun, ibu rumah tangga, warga perum karana indah blok bdmauludiyah handairita sutariasupriyadmulyono, karyawan swasta, warga perum karana indah blok ybtatang sulaman, karyawan swasta, warga perum bumi teluk jambe blok rt.0o3ri suprapdari halimahrilis nurhidayah: ibu rumah tangga, warga perum karana indah blok b.c.primo sarwono, karyawan swasta, warga perum harmony masnyataan dari budiwanto,i dawud, karyawan swasta, warga perum pesona griya indahdian suryani, ibu rumah tangga, warga perum pesona griya indah blok rt.0o2darmawan, wiraswastanti nurhidi, ibu rumah tanggsukarno, karyawan swastdhani pratiwi, ibu rumah tangga, warga perum resminya blok rt. rw. desa pradana, kecamatan teluk jambe timur, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari nurul hindi, ibu rumah tanggiti maryam, ibu rumah tangga, warga perum bumi teluk.abdul rahimyamsiah, ibu rumah tangga, warga perum bumi teluk jambe blok rt. )wiki mega rakhmawatyrnyataan dari ferry kuncoro, mahasiswa, warga dusun gempol girang rt. rw. desa sukamakmur, kecamatan teluk jambe timur, kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari sigit rahmat, pegawai karin, wiraswasta, warga kp. bojong rt. rw. desa mulyajaya, kecamatan teluk jambe barat, kabupaten karawang: bukti fotokopi surat penyataan dari adi supriyadi, pegawai swasta, warga perum buana asri blok nomor rt. rw. kelurahan palumbon sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari ping arifin, pegawai swasta, warga perum griya kondang asri blok rt. rw. desa kondangjaya, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, bukti fotokopi surat pernyataan dari emas partai, ibu rumah tangga, warga perum griya kondang asri blok nomor rt. rw. desa kondangjaya, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari apel, karyawati, warga guro iii rt. rw. kelurahan karawang wetan, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari suwarna, ibu rumah tangga, warga karies rt. rw. kelurahan palumbon sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan dari lili sunda, pns, warga krajan rt. rw. kelurahan palumbon sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari yasan sopan, pns, warga kariessuwardi harapan, wiraswasta, warga maja timur rt. rw. desa marga sari, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari anwar jaenudin, petani, warga kp. krajan rt. rw. kelurahan lawan, kecamatan karawang timur, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari yet muhdiyat, pns, warga karang tengahadm bin titian, karyawan swasta, warga kp. krajan rt. rw.o2,mulyadi bin iran tali, wiraswasta, warga kp. krajan rt. rw.sofyanrnyataan dari andi saputranyataan dari maman nurrohman, wiraswasta, warga dusun cimande selatan rt. rw. kecamatan gandusari, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari sri austini binti seni, warga dusun tarikolot, rt. rw. desa karangsari, kecamatan rengasdengklok, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari sutisna, warga warudoyong selatan rt. rw. desa rengasdengklok selatan, kecamatan rengasdengklok kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari nuryatin, warga dusunrifin, wargaulia arifin sandi, warga dusun krajan rt. rw. desa purwamekar kecamatan rawamerta kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari diah binti armin warga dusun tamiang rt. rw. desa purwamekar kecamatan rawamekar kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dart ir. rasmi aam syarifudin, warga dusun rt. rw. tamiang desa purwamekar kecamatan rawamekar kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari hasyim riyadi, ag. warga dusun celepuk rt. rw. desa purwamekar kecamatan rawamekar kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari wadi mufasir bin saleh, warga dusun krajan rt. rw. desa pasirah kecamatan rawamekar kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari achmad warga perum pucung baru e.i rt. rw. desa pucung kecamatan kotabaru kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari rini triaswati, warga perum vipwisnugroho, warga perum bmi blok a.4b rt. rw. desa dawuan tengah kecamatan cikampek kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari amirudin, warga kp. kepuh rt.o1 rw desa latiragas kecamatan jatisari kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari heroik abdul karim bin hakim, warga dusun karavan rt. rw. desa bolang kecamatan tirtajaya kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari warta bin hampir warga dusun cinema rt. rw. desa tambaksarl kecamatan tirtajaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari japarudin, warga gempoljaya rt. rw. desa gempolkarya kecamatan tirtajaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari endang bin johar, warga dusun melayu rt. rw. desa tanah baru kecamatan pakisjaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari obat sehari bin ebi, warga dusun krajan desa kedungjati kecamatan ibunya kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari rahmat hid, warga perum griya citra persada blok rt.o1 rw. desa dawuan timur kecamatan cikampek kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari diana ahmad: warga perum griya citra persada blok rt. rw desa dawuan timur kecamatan cikampek kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari aris siswoyo, warga perum vip iiialadin narendra, warga perum saung indah blok rt. rw. desa beagle kecamatan majalaya, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari dipo nugroho, perum citra kebun mas rt. rw. desa beagle kecamatan majalaya kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataandari eko setiyanto, ckm city blok rt. rw. desa beagle kecamatan majalaya kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari ahmad efendi, warga arjun kanoman rt. rw. kelurahan karawang kulon, kecamatan karawang barat kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari ramah, warga arjun kanoman rt. rw. kelurahan karawang kulon kecamatan karawang barat kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataandari pandang supriatna, warga jati ilir rt. rw. nomor kelurahan tunggak jati kecamatan karawang barat kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari lyon, warga sadamalun kelurahan nagasaki kecamatan karawang barat kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataandari raya hikmat hi, warga sadamalun rt. rw. karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan dari budiman, warga jatirasa timur rt. rw. kelurahan karang pacitan kecamatan karawang barat: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari anggun rahminto, warga bubuk rt. rw tanjung pura karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari deni ramayana, warga kelurahan tanjung mekar kecamatan karawang barat kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan dari ubaydillsiti aicad hermanlabirin, warga desa krajan desa purwamekar, kecamatan rawamerta, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan bubuk burhanuddin, warga jati ilir rt. rw. kelurahan tunggakijati, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari saban bandariji, warga ulan raya proklamasi rt. rw. tunggakjati kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari jenjang, warga karet rt. rw. kelurahan tunggakijati kabupaten karawang, walaupun tidak memenuhi syarat verifikasi seperti telah dikemukakan atas, samping itu adanya pendistribusian undangan pemilih mana perangkat memohon dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada pendukung dan simpatisan para pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, selain daripada itu, terjadi intimidasi dan teror kepada warga pendukung simpatisan para pemohon hampir seluruh kecamatan se kabupaten karawang yang dilakukan oleh pihakelah melakukan pelanggaran pidana pemilukada, dimana hal tersebut telah dilaporkan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan:calon nomor urut seperti yang telah dikemukakan atas, namun pelanggaran mana dibiarkan oleh memohon hingga penghitungan rekapitulasi perolehan suara. jenis pelanggaran bersifat masif bahwa terdapat pelanggaran pidana pemilukada yang dilakukan secara masif oleh pasangan calon nomor urut dengan melakukan money politic kepada masyarakat dihampiri semua kecamatan se kabupaten karawang, sehingga money politic tersebut berpengaruh besar terhadap konfigurasi perolehan suara dan sangat merugikan para pemohon. bahwa berdasarkan uraian uraian atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh memohon bersama dengan pasangan calon nomor urut terhadap perundang undangan terkait pemilukada yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. bukti pt fotokopi surat pernyataan dari duyun yuningsih, warga dari teluk mungkal pintu rt. rw. kelurahan tanjung mekar kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan dari wahyu riyanto, se., mm., warga dari jalan suriasaca kusuma nomornyataan dari haryanto, warga dariishak, wargarita setiawan, warga perum terangsang c8 rt. rw. cibalongsari kecamatan lari kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari nia kurniadi, pd., warga perum mustika prakarsa blok nomor lari, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari dedi suryani, warga jalan raya kosambi rt. rw. desa duren kecamatan lari: bukti pt fotokopi surat pernyataan wawan setyawan, warga mustika prakarsa c6 rt. rw. desa cikalong sari lari kabupaten karawang,: bukti pt fotokopi surat pernyataan rudi rusticana, warga dusun krajan rt. rw. desa curug lari kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari tatang gunawan, warga dusun krajan rt. rw. desa curug lari karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari endang hermawan, warga dusun krajan rt. rw. desa curug, lari karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan dari jack mh, manullang, warga desa curug krajan rt. rw. klan karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan aang setiawan, warga dusun krajan rt. rw. desa curug kecamatan lari kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pemyataandari kasih, warga dusun cilenjoh rt. rw. desa ciptamargi, kecamatan clear, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari karat, warga cimande ii, clear, karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari heri suwarna, warga dusun mekarjaya rt. rw. pusakajayya utara clear kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari hendra aditanara, warga kyung cip desa sekarat kecamatan clear kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari wahidin, warga dusun cilenjoh, ciptamargi, clear kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari erick cobain, warga dusun cilnjoh, ciptamargi, lembar, kabupaten karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari rekaman abdullah, warga dusun cilenjoh, ciptamargi, clear kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari lukman nu'man, warga dusun clear rt. rw. kertamutii, clear karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari muslim warga dusun clear rt. rw. kertamukti clear karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari kasum, warga dusun sukamulya rt. rw. pusaka jaya utara clear karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari suherman, warga pelindung desa sumber jaya kecamatan tempuran karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari malabar celana, warga tempuran rt. rw. desa tempuran, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari anta suara, warga tempuran rt. rw. desa tempuran, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari ali hasen, warga dusun tempuran rt. rw. desa tempuran kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataandari syarif, warga dusun baros rt. rw. desa pancakarya, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari foto susanto, warga dusun gadungan rt. rw. desa gadungan, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari ahmad, warga dusun kuntul barat rt. rw. desa kuntul karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari yatim, warga dusun kuntul barat rt. rw. desa kuntul karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari a.d. johar, warga dusun kuntul barat rt. rw. desa kuntul karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari eul saefulloh, warga dusun pasir talaga rt. rw. desa pasir talaga, kecamatan telagasari, karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari imam sulaman, warga dusun pasir talaga iii rt. rw. desa pasir talaga, kecamatan telagasari, karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan dari maman warga dusun kawasaki rt. rw. desa talagamulya karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari tepi efendi, warga dusun kawasaki rt. rw. desa talagamulya karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataandari salim setiap, warga unggarsari rt. rw. kecamatan telagasari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari endang yoyo warga desa krajan rt. rw. desa telagasri kecamatan telagasari karawang pemilukada dari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari kurniadi salam, warga kp. cile rt. rw. desa cadas kertasnya karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan dari agus subianto, warga ciuman rt. rw. kecamatan telagasari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari uum marah, warga ciuman rt. rw. kecamatan telagasari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dari aman zailani, warga bojong karangsari telukjambe barat karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan mukhlis, warga pravo sukamulya cilamaya kulon karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan nur arifinpurwanto warga griya panorama indah f7 rt. rw. purwosari karawang, kabupaten karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan totok slamet, warga griya panorama indah c8 purwosari kecamatan purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan samad, warga kp. karavan rt. rw. desa mekarjaya kecamatan purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan ibrahim, warga dusun undang rt. rw. desa telagasari: bukti pt fotokopi surat pernyataan ahmad abdul syukur, warga griya panorama indah f6 purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan amirudin, warga griya panorama indah wok f7 purwosari kecamatan purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan ahmad fauzi, warga griya panorama indah f4 rt. rw. purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan muhamad antara, warga kp. kaliwedi rt. rw. desa lengkong kecamatan purwosari karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan wasit, warga kp. diserut desa tegallurung cilamaya kulon karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan lukman mustahil, warga dusun celah rt. rw. desa pasirnya kecamatan cilamaya kulon karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan tirto, warga dusun lempung desa pasirnya rt. rw. kecamatan cilamaya kulon karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan rastiantohj. kayu amaliah, warga dusun kerajaan rt. rw. desa pasirnya kecamatan cilamaya kulon karawang: bukti pt fotokopi surat penyataan hj. kamariah, warga dusun lempung rt. rw. desa pasirnya kecamatan cilamaya kulon: bukti pt fotokopi surat pernyataan sedih serahkan, warga krajan barat rt. rw. desa pasirukem cilamaya kulon karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan abdul haris warga dusun krajan rt. rw. lemahabang karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan didik samsudin, warga dusun krajan rt. rw. desa kedawung lemahabang karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan dani suhani, warga krajan rt. rw. kecamatan lemahabang karawang, bukti pt fotokopi surat penyataan oleh sholihin, warga dusun cicindel rt. rw. desa cidade selatan kecamatan gandusari karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan aep syamsudin, warga dusun kostum rt. rw. desa sukatani kecamatan cilamaya wetan karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan ahmad foton, warga desa muarabaru cilamaya wetan karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan alimunawar, warga dusun krasak rt. rw. desa tegalsari cilamaya wetan karawang, bukti pt fotokopi surat pernyataan saifuddin, warga dusun krajan ia, desa sempalan kutawaluya karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan djarkasih, warga krajan desa pasirtanjung kecamatan lemahabang karawang: bukti pt fotokopi surat pernyataan cuti roti, warga dusun krajan rt. rw. bukti pt fotokopi surat pernyataan ahmad radian, warga dusun palawan rt. rw. waringinkarya lemahabang karawang,pihak terkait maman nurrohman hid saksi adalah kardes nomor desa cireunde selatan: keadaan kondusif, tidak ada money politics: pasangan nomor tidak ada membagikan uang, tidak ada bentrok antar calon, saksi mendengar dari tetangganya yaitu pak yang bernama pian, bahwa pasangan nomor membagikan uang sejumlah setelah pilkada, ishak saksi adalah ketua remaja islam desa tanjung pura: saksi melihat pasangan nomor tidak ada melakukan money politic dan intimidasi: tanjung pura keadaan kondusif dan aman: andi sugandi saksi adalah tokoh masyarakat kampung suksesi, desa sarimulya, kotabaru, karawang: saksi mendengar bahwa tempat says, menyuruh warganya untuk milih nomor apabila nomor menang maka akan dibelikan pemakaman umum, saksi tidak mendengar nomor melakukan pembagian uang, item bin jenis saksi adalah anggota bpd: pilkada berjalan lancar dan tidak ada pembagian uang maupun pembagian sembako: terdapat tps desa tempat saksi tinggal: pasangan terpilih yaitu pasangan nomor pemilu lancer, aman dan kondusif, suherman pilkada berjalan lancar dan tidak ada pembagian uang, ada9 tps desa tempat saksi tinggal: pasangan terpilih yaitu pasangan nomor tps, amirudin saksi adalah mantan anggota ppd desa jatiragas, kecamatan jatisari, saksi tidak menemukan adanya money politic, keadaan kondusif dan aman: ada8 tps desa tempat saksi tinggal: pasangan terpilih yaitu pasangan nomor saksi mengetahui dari kardes: haryanto saksi adalah karang taruna sub kelurahan tanjungpura: tidak ada masalah selama pemilihan: saksi tidak menemukan adanya pembagian uang, ada27 tps desa tanjungpura, pasangan nomor menang tps: pasangan nomor menang tps, ahmad foton bin kursi saksi adalah tokoh pemuda desa muara baru, kecamatan cilamaya wetan, saksi tidak mendengar adanya pembagian uang dari smua pasangan calon, bahwa dari tps yang ada, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor muhamad antara saksi adalah anggota bpd desa lengkong: ada12 tps desa lengkong, kecamatan purwosari: tidak ada masalah dan tidak menemukan adanya pembagian uang: pasangan nomor menang tps, .h. poin haryanto bin amat saksi adalah tokoh masyarakat desa tambak sari, kecamatan tirta jaya, pelaksanaan pilkada tanggal november berjalan lancar sesuai dengan tata tertib: tidak ditemukan keributan dan money politic: makasih bin mansur saksi tinggal kampung krajan desa pasir tanjung, kecamatan lemahabang, wadas: saksi adalah pensiunan guru: pelaksanaan pemilukada berjalan aman, tertib, lancer dan tidak ada money politic, heroik abdul karim saksi pasangan calon nomor ppk tirtajaya: rekapitulasi ppk berlangsung pada november dari pukul sampai dengan pukul pada saat rekapitulasi hadir saksi pasangan calon nomor dan juga panas kecamatan: selama proses rekapitulasi tidak ada masalah dan tidak ada keberatan, saksi dan panas yang hadir tanda tangan dan diberikan formulirulir herman saksi adalah saksi dari pasangan nomor ppk batubara: rekapitulasi berlangsung pada tanggal november pukul semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi: tidak ada keberatan dan protes dari pihak yang hadir, semua saksi tanda tangan termasuk panas: tidak ada money politic, sopan bondari, se. saksi adalah kepala desa jatiragas, kecamatan jatisari, kabupaten karawang: pelaksanaan pemilukada berjalan lancer, tidak ada money politic, terdapat tps desa tempat saksi tinggal dan pasangan terpilih adalah pasangan nomor sutisna saksi tinggal desa rengasdengklok selatan, kecamatan rengasdengklok kecamatan rengasdengklok, saksi pasangan calon nomor ppk rengasdengklok, rekapitulasi berlangsung pada tanggal november pukul saksi yang hadir saat rekapitulasi yaitu saksi pasangan calon nomor dan serta panas, saksi pasangan calon nomor keluar saat ba'da magrib tanpa alasan: keberatan dari saksi nomor tentang kehilangan suara snya dan minta disamakan antara rekap dirinya dengan rekap ppk, tetapi tidak punya bukti dan ditolak: pasangan terpilih yaitu pasangan nomor saksi hadir menandatangani berita acara, termasuk saksi nomor dan menerima formulirulir da: kasih maulana saksi adalah koordinator desa pasangan nomor saksi tinggal kampung bakung, dusun bakung selatan, desa karya bakti, kecamatan batu jaya, bahwa pemilukada berjalan aman, tertib dan tidak keributan: terdapat tps desa tempat saksi tinggal: pasangan terpilih desa tempat saksi tinggal adalah pasangan calon nomor dadang mulyadi bin asnawi saksi tinggal dusun kaum desa mayasari, kecamatan sampel, karawang, pelaksanaan pemilukada berjalan aman, tertib dan lancar, tidak ada keributan dan money politic, deni ramayana saksi nomor ppk karawang barat: saksi tinggal kampung upas bunga, kelurahan tanjung mekar, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang,, tidak ada keberatan dan semua berjalan lancer, been austeni saksi nomor ppk kutawaluya:: |
ontang tahun yang diajukan oleh: nama dr. hj. seni moerniaeni, sp. kewarganegaraan indonesia pekerjaan ketua dprd kota bontang alamat jalan awanglong rt. kelurahan bontang baru kecamatan bontang utara kota bontang, nama irwan arbani, s.t. kewarganegaraan indonesia pekerjaan anggota dprd kota bontang alamat jalan sutan sjahrir rt. kelurahan tanjung laut kecamatan bontang selatankahar nazir, s.h., andi sakariansyah, s.h. bilder hutahaean, s.h., ansar n,s.h., kesemuanya adalah tim advokat yang tergabungyang sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus masing masing tertanggal desember (terlampir)ota bontang, berkedudukan jalan awang long nomor kota bontang provinsi kalimantan timur, berdasarkan surat kuasa khusus ketua komisi pemilihan umum kota bontang nomor sk.wsa xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada dr. bambang widjojanto, s.h.m.h., iskandar sonhadji, s.h. dan diana fauzi, s.h, kesemuanya advokat dari kantorir. adi darma, ktp tempat tgl lahir tenggarong, april agama islam kewarganegaraan indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil pns) alamat jalan tubuh gang bersama ii, bontang utara, kota bontang, nama isro umarghani ktp bahwa agar dengan mudah mendapatkan simpati dari warga masyarakat pada pemilukada kota bontang tahun maka sarana dan prasarana yang telah dibangun dan berfungsi sepenuhnya oleh walikota bontang yang saat ini dijabat oleh suami dari dr. hj. seni moerniaeni, sp. pemohon) diduga telah dirusak terlebih dahulu oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijadikan tema kampanye oleh pasangan nomor urut bahwa tema kampanye dan janji politik pasangan nomor urut tersebut, mendiskreditkan pencapaian hasil pembangunan dari walikota bontang yang sekarang dijabat oleh suami dari calon kepala daerah pasangan nomor urut (dr. hj. seni moerniaeni, sp. og). ii. perusakan instalasi dam kota bontang bahwa telah terjadi pengrusakan sarana dan prasarana saluran pipa air milik dam dan adanya sumbatan pipa saluran air yang mengalir rumah rumah warga kota bontang yang diduga dilakukan oleh oknum dari tim pemenangan pasangan nomor urut dengan melibatkan oknum petugas dam setempat, jika kejadian pengrusakan tersebut disandingkan dengan bukti bagan strategi, maka ada dugaan pasangan nomor urut telah memanfaatkan kejadian kerusakan dam untuk menjadikan tema kampanye dari kejadian tersebut vide bukti bahwa benar pada hari senin tanggal juni telah terjadi pencurian water treat plan kelurahan bontang lestari kecamatan bontang selatan, hal mana buktikan dengan adanya berita acara kehilangan nomor ba dam btg vi yang dibuat oleh dam bontang vide bukti p 7a) atas kejadian tersebut, pihak dam bontang telah melaporkan pihak polres bontang dengan tanda bukti lapor nomor tbl vi kaltim res. btg tanggal juni vide bukti p 7b) tersebut pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 6b dan menghadirkan saksi sam kasih range, agus mulyadi, budi armada, djadi dan faisal yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perusakan sarana dan prasaranmenurut pihak terkait,bantahan pihak terkait menurut mahkamah tidak ada bukti bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi perusakan sarana dan prasarana oleh pihak terkait atau tim kampanyenya dengan maksud mendiskreditkan pemohon. demikian juga tidak terbukti tema kampanye pihak terkait mendiskreditkan pasangan calon tertentu yang bertentangan dengan undang undangtim pemenangan pasangan calon nomor urut pihak terkait) telah melakukan pengrusakan sarana dan prasarana kota bontang, seperti: perusakan saluran pipa air milik dam dan penyumbatan pipa saluran air yang mengalir rumah rumah warga kota bontang, dengan adanya pengrusakan dam tersebut dimanfaatkan pihak terkait untuk dijadikan tema kampanye, pemadaman pln yang terjadi pada tanggal agustus yang merupakan bagan strategi yang diangkat dalam tema pada deklarasi pihak terkait tanggal agustus yang mendiskreditkan walikota bontang yang notabene suami dari pemohon. perusakan infrastruktur jalan yang juga merupakan bagan strategi pihak terkait untuk mendiskreditkan suami pemohon sebagai walikota bontang: untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti bukti p 7a, bukti p 7b, bukti p 7c, bukti p 7d, bukti p 7e, bukti bukti p 8a dan bukti p 8b, serta menghadirkan saksi saksi ir. sam kasih range, agus mulyadi dan faisal yang pada pokoknya menerangkan adanya pengrusakan sarana dan prasarana dam kota bontang, dan saluran listrik yang berhubungan dengan pihak terkait: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwa pemohon mencoba untuk menghubungkan antara kerusakan bebeberbagaipihak terkait sangat memegang prinsip, untuk menggapai suatu tujuan haruslah dengan cara yang benar, sah, dan tidak dengan cara menghalalkan segala cara. bahwa tuduhan tuduhan yang disampaikan pemohon haruslah dibuktikan dengan fakta hukum yang ada dan sudah sepatutnya dan sepantasnya pemohon untuk membuktikan tuduhannya tersebut.ng(vide,, untuk memperkuat dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda pt berupa surat keputusan tentang pengesahan susunan dan personalia tim kampanye adi loro kota bontang, serta menghadirkan saksi haris ansor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tema visi dan misi semua pasangan calon adalah mengenai sarana dan prasarana kota bontangpihak terkait, menurut mahkamah, kerusakan sarana dan prasarana dam yang berada kota bontang tidak terbukti bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak terkait dan tim kampanye pihak terkait dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilukada kota bontang, lagipula iapun ada, good non, pelanggaran demikian bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksanya melainkan ranah peradilan umum. oleh sebab itu menurut mahkamah tindakan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian adalah tindakan tepat dan benar sehingga dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum: i3 . menimbang bahwa pemohon mendalilkan memohon telah membiarkan pasangan calon nomor urut pihak terkait) melakukan pelanggaran pemilukada dengan menggunakan penceramah dan imam mesjid seluruh mesjid se kota bontang untuk mendiskreditkan pemohon dengan mengangkat issue gender berdasarkan al @uran, selain itu pihak terkait telah menjelek jelekkan pemohon dan partai yang mengusung pemohon serta memobilisasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi kantor kejaksaan kota bontang. untuk memperkuat dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 3c, bukti p 9a, bukti p 9b, bukti p 9c, bukti p 9d, bukti p 9e, bukti p 9f, bukti p 10a, bukti p 10b, bukti p 10c, bukti p 10d, bukti p 10e dan bukti 10f, serta menghadirkan saksi sri yakini, azis rani, sumardi, latif, jefri, dan edi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak terkait telah melakukan black campaign: terhadap dalil pemohon tersebut, pihak terkait membantah dan menyatakankarena justru sesungguhnyavide bukti 10a, dan bukti 10b), untuk memperkuat dalil bantuannya, pihak terkait menghadirkan saksi ali hadi, umar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada black campaign yang dilakukan oleh pihak terkait,pelanggaran isu gender, dan black campaigniapun ada pelanggaran dimaksud, good noon,idak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pihak terkait telah memobilisasi puluhan warga dari luar kota bontang (warga kutai timur) untuk melakukan pemilihan kota bontang untuk memenangkan pihak terkait. untuk memperkuat dalilnya, pemohon menghadirkan saksi darat yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada mobilisasi masa dari kutai timurcocokaderupa lampiran lampiran model db kwk.kpu, serta menghadirkan saksi origin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilih dari wilayah lainpemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya. berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada kota bontang tidak ada keberatan dari saksi saksi semua pasangan calon yang berkaitan dengan pemilih dari wilayah lain, lagipula bukti bukti yang diajukan pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah. oleh sebab itumenjelang pemilihan, pihak terkait telah melakukan pelanggaran politik uang tanjung laut kecamatan bontang. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 11a dan bukti p 11b berupa bagan strategi tentang money politic serta menghadirkan saksi hasanuddin, yang pada pokoknya merangkap bahwa ada pelanggaran politik uang, terhadap dalil pemohon tesebut, pihak terkait membantah dan menyatakan bahwabenar (guadan laporan tersebut telah. untuk memperkuat dalilnya pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti pt 11a, bukti pt 11b, bukti pt 11c, bukti pt 12a, bukti pt 12b, bukti pt 13a, bukti pt 13b, bukti pt 13c, bukti pt 14a, bukti pt 14b, bukti pt 15a, bukti pt 15b, bukti 16a, bukti 16b, bukti pt 17a, dan bukti 17b, serta menghadirkan saksi yoyo edi makkatutu, lahir, dan wartawati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pembagian uang oleh pihak terkait, justru pemohon yang telah melakukan pelanggaran politik uangtidak adil jika hanya mempertimbangkan pelanggaran politik uang yang didalilkan oleh pemohon dilakukan oleh pihak terkait, karena berdasarkan fakta yang terungkap persidangan, pelanggaran politik uang tersebut juga dilakukan oleh pemohon, namun pelanggaran uang tersebut iapun ada, good noon, menurut mahkamah hanya terjadi sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calonsalah satu oknum aparat kepolisian polres kota bontang telah melakukan intimidasi dengan memaksa ketua kelompok tani, imran, untuk memilih pihak terkait. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda p 12a dan bukti p 12b, serta tidak menghadirhal yang mengada ada, tidak berdasar, dan sangat dipaksakan dengan mengpemohon haruslah membuktikan dalilnya tersebut, sehingga ada kejelasan dan tidak hanya sekedar mengada ada. menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan, lagipula pelanggaran yang demikian iapun ada, bukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. dengan demikian menurut mahkamah pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan harus dikesampingkan: i3. menimbangaria farida indrawi, arsyad sanusi, muhammad alimina zuchriyah tando bahwa benar pada hari rabu tanggal juli telah terjadi pengrusakan pipa milik dam jalan cumi cumi kelurahan tanjung laut bontang selatan, sesuai bukti laporan polisi nomor tbl vii kaltim res. btg tanggal agustus vide bukti p 7c) bahwa benar pada hari senin tanggal agustus telah terjadi pengrusakan pipa milik dam bontang jalan paman kelurahan belimbing kecamatan bontang barat, dengan bukti laporan polisi nomor tbl vi kaltim res. btg tanggal agustus vide bukti p 7d): bahwa benar pada hari rabu tanggal agustus telah terjadi pengrusakan pipa dam bontang yang lokasinya jalan palembang. dan hal tersebut telah dilaporkan dengan tanda bukti lapor nomor tbl vii kaltim res. btg tanggal agustus vide bukti p 7e): iv. perusakan instalasi listrik bahwa pemadaman pln yang terjadi pada tanggal agustus adalah benar ada dalam bagan strategi. kejadian tersebut telah diangkat dalam tema pada deklarasi pasangan calon nomor urut pada tanggal agustus yang mendiskreditkan walikota bontang yang notabene adalah suami dari dr. hj. seni moerniaeni, sp. (pemohon) seakan akan pemerintah kota bontang tidak mampu mendukung penyediaan sarana listrik walaupun sebenarnya pln adalah urusan pemerintah pusat yang merupakan badan usaha milik negara bumn). vide bukti p 8a, p 8b dan keterangan saksi) perusakan infrastruktur jalan bahwa dengan bagan strategi, pasangan nomor urut telah memberi pencitraan jelek kepada pemerintah kota bontang, yakni jalan yang rusak ditanami pohon pisang, sehingga walikota bontang yang notabene adalah suami dari dr. hj. seni oerniaeni, sp. (pemohon) tidak mempedulikan lagi masyarakat kota bontang menyangkut jalan rusak tersebut. vide bukti vi. black campaign kampanye hitam) bahwa memohon telah membiarkan pasangan nomor urut melakukan pelanggaran pemilukada dengan menggunakan penceramah dan imam masjid diseluruh masjid se kota bontang untuk mendiskreditkan dr. hj. seni moemiaeni, sp, pemohon) dengan mengangkat issue gender menggunakan suci al gurun, bahwa perempuan haram menjadi pemimpin. vide bukti p 3c, p 9a, p 9b, p 9c, p 9d, p 9e dan p 9f): bahwa berdasarkan bukti rekaman video pada tanggal november pasangan nomor urut telah melakukan kampanye terbuka memanfaatkan sentiment keagamaan dengan mempermasalahkan gender lewat ceramah ustadz das latif yang menyampaikan: dalam islam, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, oleh karena perempuan tidak boleh menjadi imam pada waktu sholat, jika perempuan jadi imam, maka makmum belakangnya tidak karuan, sholat tidak khusus, terutama saat sujud, semua mata makmum laki laki akan tertuju bokong sang imam yang perempuan: pada saat rasulullah saw akan wafat, rasulullah saw tidak menyiapkan istrinya aisyah sebagai calon penggantinya, padahal aisyah adalah perempuan yang cantik dan cerdas (penghafal hadist): kita harus menghargai perempuan karena perempuan banyak jasanya, walaupun demikian, perempuan bukan untuk menjadi pemimpin namun untuk melahirkan pemimpin. vide bukti p 9f), dengan bukti p 10a, p 10b dan p 10c terbukti bahwa pasangan nomor urut telah menjelek jelekkan pemohon bahwa pemohon adalah pemimpin penebar janji, tidak dapat memimpin keluarga yang salah satu anaknya menjadi pengguna narkoba, suami dari pemohon dinyatakan telah melakukan korupsi. hal mana dilakukan oleh pasangan nomor urut dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih pemohon sebagai calon kepala daerah dan sangat merugikan pemohon: peristiwa tersebut atas, telah pemohon laporkan kepada panas kota bontang dengan surat nomor seni irwan xi tertanggal november perihal laporan pelanggaran kampanye penyebaran selebaran fitnah kandidat nomor vide bukti p 10d), bahwa pasangan nomor urut selain menyerang kehormatan pribadi pemohon tersebut atas, juga yang bersangkutan menyerang institusi partai pengusung pemohon dengan memplesetkan lambang dan singkatan partai golkar menjadi partai golongan haram. vide bukti p 10e): bahwa lebih lanjut untuk mendukung tema kampanye pasangan nomor urut maka pasangan nomor urut memobilisasi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi kantor kejaksaan negeri bontang yang kemudian ditangkap tangan oleh anggota organisasi pusat hubungan masyarakat phm) bontang dan telah dilaporkan polres bontang. hal mana akan buktikan dengan vide bukti p 10f dan keterangan saksi depan persidangan. vii. mobilisasi massa bahwa pada tanggal desember tim pasangan calon nomor urut diduga telah memobilisasi puluhan warg, warga tersebut melakukan pencoblosan kota bontang, sehingga memenangkan pasangan calon nomor urut hal mana akan buktikan dengan keterangan saksi depan persidangan, viii. politik uang money politic) bahwa pada tanggal desember saat menjelang pencoblosan, pasangan calon nomor urut telah melakukan money politic membagikan uang kepada masyarakat tanjung laut kecamatan bontang selatan dalam bentuk pecahan antara rp. s d rp. hal mana buktikan dalam bagan strategi bahwa dipastikan dana masuk kepada tiap tiap kepala keluarga. vide bukti p 11a dan p 11b), ix. keterlibatan aparat kepolisian bahwa salah satu oknumvide bukti p 12a), bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. rizky maulana staf konsultan pemenangan pemohon) terbukti bahwa oknum aparat kepolisian polres kota bontang berpihak kepada pasangan nomor urut vide bukti p 12b):kota bontang tahuetitmodel db kwk.kpu)mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut ir. adi darma, dan isro umarghani) tersebut, menyatakan pemohomemerintahkan kepada memohon untuk segera menetapkadan atau memerintahkan kpu kota bontang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang seluruh kota bontang dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut ir. adi darma, dan isro umarghani)kur2a, yang disahkan dalam persidangan tanggal januari sebagai berikut: bukti p 1lartanggal september bukti p 1brtanggal oktober bukti p 1c fotokopi ktp pemohon atas nama dr. hj. seni moerniaeni, sp. dan irwan arbani: bukti 2a fotokopertanggal desember bukti p 2bukti p 2ctertanggal desember bukti surat laporan tim sukses seni irwan kecamatan bontang barat, kecamatan bontang utara dam kecamatan bontang selatan yang ditujukan kepada tim pemenangan kota seni lawan, beserta lampiran berupa: total keseluruhan pendukung pemohon yang tidak mendapatkan undangan dan pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt pendukung pemohontselain pendukung pemohon) berdasarkan perbandingan antara dps dpt pileg dpt pemilukada dpt pemilukada walikota bontang tahun dpt pemilu legislatif bontang dps kelurahan api api kecamatan bontang utara dps kelurahan gunung telihat kecamatan bontang barat dps kelurahan tanjung laut kecamatan bontang selatan bukti p 3a fotokopi surat surat pernyataan yang dibuat oleh para warga masyarakat kota bontang: bukti surat surat pernyataan yang dibuat oleh para warga masyarakat kota bontang, bukti p 3c resume hasil temuan penghitungan ppk dan pleno kota pada kecamatan bontang selatan, kecamatan bontang barat, kecamatan bontang utara dan pada kelurahan kelurahan gunung telihat, kelurahan gunung esai, kelurahan oktan, kelurahan bontang kuala, kelurahan bontang baru, kelurahan sampo dan kelurahan bebas pantai, beserta lampiran berupa berita acara pemungutan dan perhitungan suara tps model c1 kwk.kpu) berita acara pemungutan dan perhitungan suara ppk model da kwk.kpu) rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada tingkat kota model db kwk.kpu) bukti p 3d fotokopi daftar pemilih tetap dpt) pada tps kelurahan bebas pantai kecamatan bontang selatan kota bontang: bukti p 3e daftar pemilih sementara dps) pada tps kelurahan gunung telihat kecamatan bontang barat kota bontang: fotokopi daftar pemilih tetap dpt) pada tps kelurahan gunung telihat kecamatan bontang barat kota bontang: bukti fotokopi kartu pemilih atas nama yani, umar, herman dan warman pada tps kelurahan belimbing kecamatan bontang barat pada pemilu legislatif kota bontang tahun bukti p 3g fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. sri yakini tertanggal desember bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. simanjuntak dan sdr. hermani, ssi, apt: bukti 4a foto: bukti cdr yang berisi foto, bukti surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. mustahil, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. abdul razak, sdr. bupati dan sdr. siti aminah beserta lampiran berupa selebaontang barat dan kecamatan bontang utara tertanggal oktober model da2 kwk.kpu) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi dari pasangan nomor urut bukti surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. dona purnama sari dan sdr. nur ida setiawan: bukti fotokopi selebaran berupa pamflet pasangan nomor urut bukti bagan tim dalam struktur bagan strategi: bukti p 6b struktur bagan strategi secara keseluruhan): bukti yang berisi struktur bagan strategi pasangan nomor urut bukti p 6d fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh a.l. faisal tertanggal desember: bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. sam kasih range, bukti struktur bagan strategi yang membahas mengenai perusakan dam bukti 7a fotokopi berita acara kehilangan dam nomor ba dam btg vi tertanggal juni bukti fotokopi laporan polisi nomor tbl vi kaltim res. btg tertanggal juni bukti p 7c fotokopi laporan polisi nomor tbl viii kaltim res btg tertanggal agustus bukti p 7d fotokopi laporan polisi nomor tbl vii kaltim res btg tertanggal agustus tempat tgl. lahir nganjuk, januari agama islam kewarganegaraan indonesia pekerjaan anggota dewan perwakilan daerah kota bontang alamat jalan kendang btn pupuk kaltim,indra, s.h., ahmad ihsan rangkuti, s.h., hikmat pribadi rd, s.h., ria aryan nasution, s.h. m.h., hasbullah nasution, s.h. kesemuanya adalah para advokat yang tergabung pada kantor law office priority advocates legal consultant yang berkantor gedung persaudaraan haji lt. jalan tegalan nomor mataraman jakarta timur, berdasarkan surat kuasa khusus tbukti foto foto perusakan pipa dam: bukti p 8a struktur bagan strategi yang membahas tentang perusakan listrik, bukti fotokopi surat surat pernyataan yang dibuat oleh para warga masyarakat kota bontang: bukti struktur bagan strategi yang membahas tentang perusakan infrastruktur jalan, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. sumardi, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. jefri, sdr. andi hasanah, sdr. eusnawati, sdr. rosmiati, sdr. mukhayai: bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. jamal lewa sdr. azis range, sdr. ridwan yasin, sdr. edy gondrong sdr. bacosalamk, sdr. arief stroke, sdr. marina, sdr. ridwan, sdr. darwis dan sdr. jabar, bukti fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. berjaya, sdr. gujarati, sdr. dala, sdr. st. amina, sdr. said, sdr. warna, sdr. limusin, sdr. latif: bukti p 9d cdr yang berisi rekaman video: bukti cdr yang berisi rekaman video: bukti cdr yang berisi rekaman video, bukti p 9g surat pernyataan yang dibuat oleh zeta duma bato, bukti p 10a selebaran mengenai issue yang mengatakan bahwa pemohon tidak dapat memimpin keluarganya: bukti p 10b selebaran mengenai issue yang mengatakan bahwa suami dari. hj. seni moerniaeni, sp. pemohon) telah melakukan korupsi: bukti p 10c fotokopi selebaran mengenai issue yang mengatakan bahwa dr. hj. seni moerniaeni, sp. (mohon adalah pemimpin penuh janji, bukti p 10d fotokopi surat dari tim pemenangan seni lawan nomor seni lawan xi perihal laporan pelanggaran kampanye penyebaran selebaran fitnah kandidat nomor tertanggal november bukti p 10e struktur bagan strategi mengenai partai politik golkar: bukti 10f struktur bagan strategi mengenai keterlibatan mahasiswa: bukti p 10g surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. andi sandrawali: bukti 10h fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. damai: bukti p 11a bagan strategi tentang money politic: bukti p 11b surat pernyataan menerima money politic: bukti p 12a surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. rizky maulana: selain itu, pemohon mengajukan saksi sebanyak orang yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal desember tanggal desember tanggal januari yang menerangkan sebagai berikut: manupag pendapatan simanjuntak bahwa saksi bertugas memberikan saran kepada tim dan kandidat terkait dengan pemilukada, bahwa menurut saksi dalam beberpa dpt ada beberapa kejanggalan, bahwa dalam pileg dan pilpres banyak warga yang terdaftar akan tetapi pada pemilukada ini banyak warga yang tidak terdaftar kurang lebih sekitar an: bahwa dalam hal ini saksi meneliti lapangan dan mendatangi satu persatu: bahwa saksi melakukan penelitian dpt seminggu yang lalu dan menemukan banyak seluruh tps banyak warga yang tidak terdaftar, bahwa ada satu kelurahan yang tidak terdaftar saksi mempunyai buktinya, bahwa saksi tidak hadir pada saat penyerahan softcopy dpt, bahwa ada saksi dari salah satu kandidat yang menggunakan bad pada saat menjadi saksi tps dengan foto salah satu pasangan calon nomor urut bahwa saksi menanyakan kepada saksi lapangan dan hal ini benarkan oleh beberapa saksi lapangan ada saksi dari kandidat lain yang menggunakan bad memakai foto pasangan salah satu kandidat: bahwa pada saat saksi keliling tps tps, saksi menemukan ada orang yang menggunakan baju partai dan pada saat itu juga orang tersebut usir oleh panitia pemilukada, kandung bahwa kecamatan bontang utara banyak warga yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dpt dan tidak menerima surat undangan memilih: bahwa saksi sudah menyarankan agar pada saat pemilihan dapat menggunakan kpt, namun setelah sampai tps warga tersebut tolak oleh pengurus tps seluruh kecamatan, h.m. idrus. bahwa pada saat pleno saksi menjadi ketua tim dan ada yang mengajukan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut karna ada kotak suara yang tidak ada berita acaranya yang ambil oleh ketua tps, bahwa pada saat pleno dihadiri oleh panas dan semua saksi pasangan calon, agusan bahwa menurut saksi hasil rekapitulasi tidak sesuai dengan aturan: bahwa pada saat rekapitulasi panas hadir dan hanya saksi pasangan calon nomor urut dan yang tidak hadir, bahwa pada saat rekapitulasi, saksi menyampaikan agar lakukan penghitungan ulang karena banyak laporan yang datang kepada saksi bahwa penghitungan suara sangat cepat untuk penghitungan suara pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengajukan keberatan dan sarankan untuk mengajukan keberatan itu dalam formulir yang telah sediakan panitia, bahwa saksi mengajukan keberatan tersebut kepada ppk, bahwa menurut saksi hasil rekapitulasi banyak yang tidak sesuai dengan berita acara, bahwa ketika terjadi perbedaan suara, saksi tidak libatkan dan ppk melarang saksi untuk melakukan intrusi: bahwa pada saat ppk mereka data, maka saksi yang berteriak karena ppk lambat dalam menghitung suara, bahwa saksi mempunyai data seluruh tps bontang barat: syarifuddin diolah bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh pendapatan simanjuntak yang menerangkan bahwa dpt yang ada jumlahnya dari menjadi padahal pada pemilihan legislatif hanya akan tetapi pada pemilukada saat ini bontang bertambah menjadi darmiati bahwa pada malam hari tanggal desember saksi menerima kabar dari kakak saksi yang menyatakan kakak saksi beserta teman temannya sebanyak orang akan melakukan pencoblosan bontang, bahwa kakak saksi menyatakan akan memilih pasangan calon nomor urut bahwa ada orang teman kakak saksi yang bermalam rumah saksi dan teman teman kakak saksi yang lain memberitahukan sedang berada dirumah pasangan calon nomor urut bahwa kakak dan adik saksi datang sebagai pemuda pancasila dari kutai timur, bahwa saksi melihat wakil dari pasangan calon nomor urut mendatangi tps guna mengalami para saksi: sri yakini bahwa saksi melihat keberpihakan memohon ketua kpud) yang memberikan fasilitas rumahnya untuk tempat ceramah pada tanggal november yang isi ceramah tersebut menyarankan agar tidak memilih wanita sebagai pemimpin: azis rani bahwa pada tanggal september kelurahan lok tuan bontang utara mesjid amin ustad harga awan dari sulawesi barat member ceramah yang berisi melarang memilih pemimpin wanita: bahwa atas cemara tersebut, warga mengajukan protes dengan meminta ustad tersebut turun dari mimbar dan tidak melakukan kampanye, alpina bahwa ada kotak suara yang bergerak dari tps dan tps yang bawa oleh kpps dan anggotanya kearah rutan dan amelia dan setelah pencoblosan kotak suara tersebut bawa kembali: bahwa untuk tps kotak suara bawa rutan sedangkan kotak suara tps bawa amelia: bahwa pada saat itu hadir pula hansip, polisi, saksi kpps serta saksi pasangan calon: ardiansyah bahwa banyak dpt yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan kartu pemilih: bahwa atas kejadian tersebut saksi mengajukan pertanyaan kepada ketua dan ketua memberi penjelasan apa yang ada sesuai dengan dpt yang terima, bahwa ada orang yang tidak terdaftar dpt untuk tps, bahwa ada orang warga yang bercerita saksi tidak mendapat memilih: agustina lisboa bahwa ada warga yang pada saat pelaksaan pemilihan legislatif terdaftar, akan tetapi pada saat pemilukada tidak terdaftar, bahwa ada warga yang melapor tim saksi terdiri dari sebanyak orang, ada sebanyak orang, bahwa jumlah dpt seluruhnya ada dan yang tidak terdaftar orang dan yang menang pasangan calon nomor urut bahwa ada warga yang terdaftar dps tetapi dpt tidak terdaftar dan oleh kpps warga tersebut tidak diperbolehkan untuk memilih: bahwa tps ada warga yang bukan penduduk tps tesebut tetapi dapat memilih sekitar tps tersebut: bahwa ada warga atas nama daniel yang terdaftar dpt tetapi tidak dapat memilih: rusdi umar bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi yang tidak terdaftar dpt, padahal orang tersebut mantan ketua dilingkungan saksi: bahwajumlah dpt yang milih yang tidak terdaftar syarifuddin. bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi sebelumnya pendapatan simanjuntak): bahwa ada orang yang tidak mendapat surat undangan untuk mencoblos dan saksi menyarankan agar menggunakan ktp, bahwa ada warga bernama hasan yang namanya terdaftar tetapi tidak dapat mencoblos karena namanya sudah dipakai oleh orang lain: ir. sam kasih range bahwa ada bagan strategi dalam situs website yang berkaitan dengan kasus pengrusakan dan pencurian sarana dan prasarana dam kota bontang, bahwa saksi menerima laporan dari staf saksi agus)tentang adanya pencurian wtp bontang lestari, bahwa setelah cek oleh saksi ternyata ada kabel yang curi lokasi tersebut: bahwa hari kemudian saksi mendapat email yang menerangkan ada beberapa braket panel yang curi dan panel pompa yang kalau curi harganya lebih mahal: bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada kepolisian setempat akan tetapi sampai dengan detik ini belum ada hasilnya, bahwa setelah kejadian tersebut, saksi baru menyadari bahwa isi email yang kirim tersebut ternyata benar telah terjadi sabotase, bahwa setelah kejadian tersebut dam mengalami kelumpuhan selama minggu dan ini berkaitan dengan pencitraan dam terhadap peranan publik: bahwa bagan dalam website tersebut berisi rencana perusakan sarana prasarana dam: bahwa saksi melaporkan kejadian perusakan dan pencurian panel tersebut pada tanggal juli bahwa tahapan pemilukada pada saat kejadian belum mulai, akan tetapi foto pasangan calon serta baliho dan website sudah ada, bahwa atas laporan saksi, kapolres setempat akan menindak lanjuti laporan tersebut, agus mulyadi bahwa saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melaporkan kejadian perusakan dan pencurian panel tersebut kepolisian setempat, akan tetapi belum ada tindak lanjut: budi armada bahwa saksi melakukan pengecekan lapangan pada tanggal agustus tentang jaringan yang terjadi kerusakan dan hal ini terdapat dalam bagan website: djadi bahwa saksi yang memperbaiki panel yang rusak tersebut setelah minggu kejadian rusaknya panel tersebut, bahwa saksi melakukan perbaikan bersama orang teman saksi selama hari, bahwa panel tersebut hilang dan baru dapat pasang kembali selama minggu: faisal bahwa pada tanggal agustus sebelum deklarasi orasi kandidat pasangan calon nomor urut terjadi mati lampu seluruh kota batang termasuk ruang media center, bahwa pada saat mati lampu tersebut, kandidat nomor urut mengatakan, bagaimana mau sejahtera kalau mai lamp uterus, bahwa dalam hal ini saksi tidak mendengar secara langsung pernyataan dari kandidat nomor urut tersebut tetapi saksi mendapat informasi tersebut dari tim saksi, bahwa dalam hal ini saksi hanya menganalisa isi deklarasi tersebut dengan kejadianyang terjadi pada malam itu, mathordi bahwa ada keluarga saksi yang tidak masuk dalam daftar dpt sebanyak orang, bahwa keluarga saksi pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden terdaftar dan dapat memilih: bahwa untu pemilukada ini, keluarga saksi tidak terdaftar dalam dpt maupun dps, bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah melaporkan kepada kpps, nur ida setiawan bahwa tps pada saat pencoblosan tanggal desember ada kesalahan dalam penulisan nama dalam berita acara dan setelah tanggal tersebut baru kesalahan tersebut rubah kelurahan, bahwa dalam hal ini saksi seluruh pasangan panggil untuk menyaksikan perubahan tersebut: bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan masalah itu kepada coordinator saksi, bahwa cara merubah angka tersebut dengan cara mencoret nama tersebut, dora purnama sari bahwa jumlah surat suara yang ada suara tetapi tertulis menjadi suara, bahwa dpt seluruhnya hanya lebih dan yang menang pada pemilukada tersebut pasangan calon nomor urut sumardi bahwa pada tanggal november ada kampanye akbar desa melintas kecamatan bontang selatan, bahwa saksi mempunyai rekaman ceramah yang isinya melarang bagi wanita untuk menjadi pemimpin: latif bahwa saksi lah yang mendatangkan ustadz las'at latif tesebut yang memberikan ceramah mesjid nurul bakri yang mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin: bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi sebelumnya: jefri bahwa pada tanggal juli datang ustadz las'at latif mesjid masa, tanjung lima yang memberi ceramah agar tidak memilih wanita sebagai pemimpin, bahwa pada saat itu hadir juga pasangan calon kandidat nomor urut beserta istrinya, bahwa pada saat ceramah juga ada ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon: zeta duma bato bahwa pada saat pemilukada tidak ada tps khusus dan tps yang bawa rumah sakit sehingga pasien dan penunggu tidak dapat memilih pada saat pemilukada: samsudin bahwa saksi dan seluruh keluarganya sebanyak tujuh orang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar dalam dpt dan dan tidak mendapat surat undangan memilih: bahwa menurut kpps nama saksi beserta keluarga tidak terdaftar dalam dpt tersebut, ali nagari, s.e. bahwa ada lima orang kepala keluarga atau dua belas jiwa yang tidak terdaftar dalam dpt padahal pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat memilih: bahwa atas kejadian tersebut, saksi hendak melaporkan kpu, akan tetapi pada saat tersebut saksi tidak diperbolehkan masuk oleh keamanan ruang kpu, bahwa pada saat kejadian tersebut ada massa yang juga mengamuk karena massa tersebut namanya juga tidak terdaftar dalam dpt tps hasanuddin bahwa ada teman saksi yang bernama ardiansyah, pada saat sedang tidur bangunan dan diajak untuk memilih, bahwa setelah memilih teman saksi beri uang sebanyak ribu rupiah: bahwa orang yang memberi teman saksi uang tersebut bernama yoyo, bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan dan menyerahkan uang tersebut kepada ketua posko: duduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal desember yang desember yang kemudian perbaiki dan terima kepaniterauntuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonanhermani, ssi, apt. msi bahwa pada tanggal desember tim posko dan kota menerima laporan ada warga yang tidak terdaftar dalam dpt tersebar tiga kecamatan, yaitu kecamatan bontang barat, kecamatan bontang utara, bontang selatan: bahwa ada hal yang saksi jelaskan, pertama ada yang tidak menerima surat undangan, dan yang tidak terdaftar dalam dpt, bahwa ada warga dari tiga kelurahan yang tidak terdaftar dps, bahwa tim posko menghimbau kepada warga yang tidak menerima surat undangan memilih, dapat datang tps dan memilih menggunakan ktp, bahwa setelah ada gugatan mahkamah konstitusi jumlahnya berkurang menjadi warga yang tidak terdaftar dps: bahwa saksi melihat ada agama yang terpasang dekat tps: bahwa saksi melaporkan masalah ini kepada kpps namun tidak ada tindak lanjutnya, bahwa saksi juga melihat tps tps dan tps ada saksi dari salah satu pasangan calon yang menggunakan agama lehernya, bahwa atas temuan tersebut saksi, tidak melaporkan kepada bawaslu, tetapi saksi memberitahukan masalah ini kepada teman saksi menggunkan telepon genggam dan menanyakan kepada teman saksi apakah penggunaan agama diperbolehkan, tsanawiyah bahwa saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih tps bebas pantai pada tanggal desember bahwa saksi kemudian mencoba menggunakan ktp untuk mencoblos, akan tetapi saksi tolak oleh petugas karena nama saksi sudah gunakan oleh orang lain: bahwa saksi kemudian menanyakan hal itu kepada ketua kpps, dan ketua kpps menjelaskan surat undangan saksi sudah berikan kepada orang lain, bahwa nama saksi terdaftar dpt, dan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada bawaslu: halimah bahwa ada lima orang yang tidak terdaftar dalam dpt bontang utara tps bahwa atas kejadian ini, saksi tidak melaporkan kepada bawaslu, yulian bahwa saksi menerima selebaran yang isinya mengajak saksi untuk memilih pasangan calon nomor bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada ibu setempat, dan oleh ibu setempat saksi sarankan untuk memilih saja: bahwa saksi memilih, namun bukan sesuai yang anjurkan: suwardi bahwa saksi membenarkan keterangan yang sampaikan oleh saksi yulian, bahwa dpt untuk bontang baru tps berjumlah yang menggunakan hak pilih dan ada tambahan orang dari tps lain: bahwa selama pleno tidak ada keberatan dan saksi mengetahui ada gugatan mahkamah konstitusi: edi bahwa pada tanggal september mesjid raya al amin, sesudah sholat isya ada ceramah yang sampaikan oleh ustadz azwar, yang mengatakan dalam wanita hanya ada unsur, dapur, kasur dan sumur: bahwa pada saat ceramah, banyak para jemaah mulai berbisik bisik menanyakan isi dan maksud ceramah yang sampaikan oleh ustadz tersebut: bahwa ada warga yang memprotes ceramah tersebut sehingga ceramah hentikan, bahwa pada saat ceramah tersebut ada teman saksi yang bernama sumardi yang merekam isi ceramah akbar tersebut yang berisi mengintimidasi wanita untuk tidak menjadi pemimpin: darat bahwa ada mobilisasi massa dari bunglon kutai timur pada tanggal september bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi menerima informasi tersebut melalui telepon dari saudara saksi yang ikut serta dalam mobilisasi massa tersebut: bahwa saudara saksi memberitahukan saksi saat itu berada tps bahwa pada malam hari baru saudara saksi berkunjung rumah saksi dan bercerita datang lok tuan bersama teman temannya ajak oleh london dengan menggunakan truk: bahwa saudara saksi mengaku kepada saksi beri uang untuk melakukan pencoblosan tersebut bersama orang temannya yang datang berkunjung rumah saksi, bahwa pada saat saudara saksi bermalam rumah saksi, saudara saksi memberitahukan kepada saksi telah melakukan pencoblosan dengan memilih salah satu calon: bahwa sebelumnya, saudara saksi bermalam rumah ketua dan mengatakan kepada saksi mendukung salah satu pasangan calon tersebut: bahwa saksi tidak mengetahui, apakah saudara saksi mencoblos atau tidak, karna saudara saksi hanya memberitahukan kepada saksi telah mendukung salah satu pasangan calon, bahwa saudara saksi dan orang temannya tersebar seluruh bontang dan saudara saksi merupakan salah satu ormas pemuda pancasila, syarifuddin bahwa kelurahan sampo tps terdapat selisih suara berdasarkan penghitungan saksi menggunakan c1 kwk, bahwa kelurahan sampo ada tps dan jumlah pemilih sebanyak umar bahwa saksi tidak mendapat undangan untuk memilih, padahal pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden saksi terdaftar dpt tps kelurahan belimbing, bahwa saksi melaporkan masalah tersebut kepada lurah setempat, dah lurah tersebut menyarankan kepada saksi kalau memang tidak terdaftar, maka saksi tidak usah memilih, bahwa kejadian yang alami saksi menimpa juga kepada orang teman saksi, arief surano bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi edi, dan saksi juga mengajukan protes isi ceramah yang sampaikan oleh ustadz yang mengintimidasi wanita dan setelah itu saksi meninggal mesjidmodel db.kwk.kpu) tanggal desember bukti dan keputusan kpu bontang nomor pts kpu btg tanggal desember tentang pts kpu btg tanggal desember tentang penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kota bontang tahun bukti permohonan yang diajukan oleh tim hukum dan advokasi pasangan calon walikota dan wakil walikota dr. hj. seni moerniaeni. sp. dan irwan arbanipendukungnya yang masuk dpt tetapi tidak dapat undangan sehingga tidak dapat memilih sejumlah tetapi perubahan permohonan pemohon menjadi yang tidak terdaftar dan tidak dapat undangan, pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa jumlah yang tidak masuk dpt dan berapa jumlah yang tidak dapat undangan kalau memang tidak masuk dpt pasti tidak dapat undangan karena bukan pemilih sah, ketiga, dalil dalil pemohon sebagian menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan memohon dan bukan kewenangan memohon untuk menyelesaikannya.pihak terkait) dengan pasangan calo::ingkat kota tanggal desember oleh komisi pemilihan umum kota bontang danmenetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon sebagai berikut: no, nama pasangan calon jumlah perolehan suara drs. muhammad nasution dan agung masuprianggono, st, drs. arahan, dan rediyono, sh, abdul rahman, dan drs. nur ali junaidi drs. syahid darwini dan drs. hasan adil, dr. hj. seni moerniaeni, sp. dan iwan arbani, ir. adi darma, dan isro umarghani dalil pemohon nomor pelanggaran memohon dilakukan untuk menguntungkan pasangan nomor adalah dalil pemohon yang tidak benar. tidak benar memohon berpihak pada pasangan nomor bahwa pengajian tanggal november dirumah ketua kpud adalah pengajian rutin ibu ibu yang pelaksanaannya bergiliran memutar ditiap rumah peserta pengajian komplek perumahan dimana memohon ketua) tinggal, pengajian tersebut sudah berjalan begitu lama sebelum memohon menjadi ketua kpud kota bontang, pengajian tanggal november tersebut karena kebetulan rumah memohon yang mendapat giliran walaupun saat itu memohon sendiri ada acara yang tidak ditinggalkan sehingga memohon sendiri tidak hadir dalam pengajian tanggal november penceramah saat adalah salah satu tetangga memohon adalah ustadz yang pada saat pemilukada ini, yang bersangkutan menjadi tim advokasi pasangan calon nomor ,jadi pada saat yang bersangkutan berceramah seperti yang didalilkan pemohon tidak tau ,kalau pada waktu itu memohon hadir dalam pengajian tersebut pasti memohon larang terjadinya perbuatan yang dituduhkan pemohon tersebut. jadi tidak benar dan memohon menolak dalil pemohon yang mendalilkan bahwa seolah olah ada kesengajaan dari memohon rumahnya dipakai berceramah agar tidak memilih pasangan calon perempuan. banyak pendukung pemohon tidak masuk dpt merupakan dalil pemohon yang tidak benar bahwa, dalil yang diajukan pemohon hanyalah asumsi dan sangkaan yang sifat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan., data pemilih sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan data pemilih pemilu terakhir . pada saat itu masih menduduki jabatan sebagai ketua dprd) untuk selanjutnya diteruskan kepada para pihak khususnya partai politik yang ada dprd kota bontang. mengingat jumlah dpt pemilukada adalah lebih besar dari dpt pemilu terakhir sebelum pemilukada pilpres). dan apabila belum terdaftarjuga: penyampaian soft copy dpt pemilukada kota bontang tahun buktibukti surat pernyataan petugas ppp). dalam proses penyusunan dps menjadi dpt, memohon juga telah menyampaikan jadwal rapat tingkat kelurahan terkait koreksi dps dan proses penyusunan dpt dengan nomor kpu btg. tanggal september bukti dimanatermasuk.ileg dan pilpres terdaftar dalam dpt pemohon adalah istri dari walikota bontang (dua) kali periode, data dalam pileg dan pilpres,berdasarkan keputusan memohon tanggal septemberlah ditetapksebagai berikut drs. muhammad nasution dan agung masuprianggono, st,mm: drs. arahan, dan rediyono, sh, mm: ir. adi darma, dan isro umarghani: drs. syahid darwini dan drs. hasan adil, si, dr. hj. seni moerniaeni, sp. dan irwan arbani, st, abdul rahman, s.h. dan drs. nur ali junaidi: vide bukti p 1a) bahwa berdasarkan keputusan memohon tanggal oktoberlah ditetapkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang sebagai berikut: drs. muhammad nasution calon walikota agung masuprianggono, st, calon wakil walikota drs. arahan, calon walikota rediyono, sh, calon wakil walikota dalam penentuan dpt tingkat kota bontang, pemohon dan calon pasangan lain dalam pleno dpt diundang dan datang dalam rapat pleno penetap, termasuk saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap dpt pemilukada gudengan demikian jika benar ada maksud tidak baik dari memohon dengan tidak memasukkan pendukung pemohon dalam dpt, maka dapat dipastikan pemohon sebagai istri walikota melalui jajarannya dari sampai camat pasti akan tahu lebih dahulu dan protes terlebih dahulu, namun karena sampai saat ini baik dari bawaslu atau pejabat guo tidak ada laporan. memohon beberapa hari sebelum pencoblosan melalui media masa telah mengumumkan pemilih yang belum dapat undangan dapat memilih menggunakan ktp. bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang namanya tercantum dalam dpt tps, bahwabukti t 8a, t 8b, t 8c dan t 8d). berita liputan media massa yang dimuat surat kabar harian kaltim post halaman tanggal desember dengan judul pakai ktp sim boleh memilih: kalau tak dapat surat undangan pilkada . memohon juga telah menerbitkan pengumuman resmi pada tanggal desember melalui media cetak lokal, kaltim post halaman tribun kaltim halaman dan bontang post halaman justru perlu dipertanyakan kebenarannya dalil pemohon yang menyatakan sejumlah pemilih tidak memilih pemohon karena tidak terdaftar dan tidak dapat undangan. undangan bukan halangan untuk dapat memilih asal nama pemilih tercantum dalam dpt tps, memohon telah mengumumkan hal tersebut secara terbuka media massa, maka kewajiban pemohonlah untuk meneruskan kepada pendukungnya yang klaim sejumlah pemilih. namun karena jumlah yang diklaim guo hanyalah sinyalemen tanpa bukti kongkrit maka dalil pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karena itu mohon dikesampingkan atribut kampanye tidak boleh ada dalam lokasi tps bahwa, menurut ketentuan yang tidak diperbolehkan adalah pemakaian atribut kampanye dalam area pemilihan sampai saat ini memohon tidak mendapat informasi dan masukan adanya bad saksi pasangan calon nomor termasuk atribut kampanye dibeberapa tps ada beberapa anggota kpps yang mengganti bad saksi pasangan nomor bukan karena termasuk alat peraga kampanye tetapi hanya karena alasan karena kpps sudah menyediakan bad saksi maka yang dipakai dihimbau yang berasal bad dari kpps. saksi pasangan calon terdapat disetiap tps memohon menyangkal dengan keras dalil pemohon yang menyatakan anggota kpps seluruh kota bontang membiarkan saksi pasangan calon nomor mengarahkan pemilih untuk mencoblos nomor tiap tps terdapat saksi masing masing pasangan calon, jika benar ada saksi pasangan calon nomor mengarahkan pemilih untuk memilih mencoblos nomor dapat dipastikan ada protes keberatan saksi pasangan lain dalam berita acara keberatan formulir keberatan kwk.kpu atau laporan dari panas lapangan, namun sampai saat ini formulir keberatan tidak ada keberatan dari masing masing pasangan calon pada saat rekapitulasi tps, dengan demikian dalil pemohon guo adalah tidak benar dan patut diragukan validitasnya memohon telah bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran tidak benar memohon membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh satgas salah satu pasangan, terbukti memohon mengeluarkan satgas salah satu pasangan dari dalam lokasi pemungutan suara karena dianggap satgas tersebut telah melanggar tata tertib pelaksanaan pemungutan suara, mengenai pemakaian seragam satgas salah satu pasangan karena seragam tersebut tidak terdapat tanda tanda yang dapat dikategorikan sebagai alat peraga kampanye, maka pakaian tersebut tetap dapat dikenakan orang yang mau mencoblos, terhadap orang yang luar area pencoblosan adalah merupakan domain publik bukan kewenangan memohon untuk melarang pakaian orang sepanjang orang tersebut tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai melakukan kampanye. tindakan memohon membawa kotak suara pada para tahanan bukan pelanggaran. sangat memprihatinkan wawasan sempit dalil pemohon yang mempermasalahkan pemberian kesempatan pada para tahanan polres kota bontang, para tahanan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih, walaupun yang bersangkutan ditahan sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan formulir pindahan untuk memilih ditempat lain, maka yang bersangkutan walaupun ditahan tetap dapat menggunakan hak pilihnya. kotak suara bawa tps gunung esai dibawa tahanan polres kota bontang karena maka jika tahanan harus noblecalon nomor memohon tidak membentuk tps khusus, mengingat penghuni tahanandterhadap semua pemilih yang ada tahanan polres, memohon tetap mensyaratkan kewajiban untuk menunjukkan formulir kwk.kpu undangan memilih sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang terdaftar dalam dpt. mengingat jumlah pemilihnya yang relatif kecil tahanan tersebut, maka ppemilih rumah sakit amalia milik pemohon dilayani oleh tps terdekat. bahwa,sedangkanyasurat edaran memohodimana ybs.pelanggaran berkaitan dengan pihak terkait merupakan kewenangan bawaslu. bahwa uraian permohonan pemohon berkaitan dengan pihak terkait jika benar merupakan kewenangan bawaslu kota bontang untuk menindak lanjuti, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran memohon jika tidak menanggapi sepanjang belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. tidak benar ada mobilisasi massa. bahwa, memohon menyangkal dengan keras dalil pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi massa kota bontang, dalil pemohon hanya merupakan sinyalemen umum, tidak merinci secara detail tps mana adanya mobilisasi massa, dan berapa besar mobilisasi terjadi tiap tps, berdasarkan data hasil rekapitulasi tingkat tps formulir tingkat kecamatan familia da kwk.kpu dan tingkat kota formulir db kwk.kpu jumlah pemilih tidak melebihi dpt dan tidak terjadi perpindahan pemilih yang besar. oleh karena itu dalil pemohon hanya sinyalemen tanpa bukti faktual, memohon mohon ditolak dan karena tidak benartidak benar jumlah pendukung pemohon tidak masuk dpt dan tidak dapat undangan sebesar karena pemohon sendiri tidak dapat memastikan dalilnya, antara tidak masuk dpt dengan tidak dapat undangan ,karena kalau tidak masuk dpt pasti tidak dapat undangan karena bukan pemilih sah. dalam penetapan dpt memohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu jadwal pleno penetapan dpt tiap kelurahan dilakukan dengan transparan bahkan pemohon sudah diberikan soft copy berupa dps dan dpt pemohon. pembagian undangan memohon sudah berkirim surat pada pasangan calon untuk ikut serta dalam pembagian undangan. memohon sudah mengumumkan media cetak kali yang tidak dapat undangan pemilih dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan ktp apabila namanya tercantum dalam dpt. memohon sudah berkirim surat kepada rsud agar mengatur sift tenaga medis yang sedang berjaga menggunakan haknya memilih tps terdekat. penggunaan rumah memohon untuk pengajian ibu ibu adalah pengajian rutin komplek perumahan yang sudah berjalan sebelum memohon jadi ketua kpu, penempatannya pun secara bergilir gantian tiap rumah parmingguon, tidak ada kaitannya dengan kampanye memenangkan salah satu pasangan calon pasang:bontang, tertanggal desember bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umumtertanggal desember bukti fotokopinomor: ba v tertanggal mei bukti 4a fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kota bontang nomor pts kpu btg tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada kota bontang tahun tertanggal julijadwal rapat terkait koreksi dps dan proses penyusunan dpt: bukti sa. fotokopi kelurahan belimbinggunung telihat, kecamatan bontang baratkananbontang kuala, kecamatan bontang abdul rahman, s.h calon walikota drs. nur ali junaidi calon wakil walikota drs. syahid dari calon walikota drs. hasan adil, calon wakil walikota dr. hj. seni moerniaeni, sp. calon walikota irwan arbani, calon wakil walikota ir. adi darma, calon walikota isro umarghani calon wakil walikota vide bukti 1b) bahwa berdasarkan keputusan memohon sebagaimana diuraikan pada angka danditetapkan pada tanggal desember bahwa dengan demikian (tiga) hari kerja berdasarkan pmk nomor tahun adalah setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh memohon dalam perkara guo sebagai berikut hari kamis tanggal desember hari jum'at tanggal desember dan hari senin tanggal desember karena hari sabtu tanggal desember dan hari minggu tanggal desdesember masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga beralasan hukum untuk diterima,ontang baruoktanapi api esaiebas tengebas pantasampo, kecamatan bontang selatan indontang lestarb. fotokopi kecamatan bontang barat berita acara pelaksanaan koreksi dps dan penyusunan dpt, bukti 5b. fotokopi kecamatan bontang utara berita acara pelaksanaan koreksi dps dan penyusunan dpt, bukti 5b. fotokopi kecamatan bontang selatan berita acara pelaksanaan koreksi dps dan penyusunan dpt, bukti fotokopi surat kpu kota bontang nomor kpu btg tertanggal oktober kepada pasangan calon pemohon, perihal: penyampaian soft copy dpt pemilukada kota bontang tahunpemberitahuan rapat proses penetapan daftar pemilih tetap dpt): bukti fotokopi, nomor: ba x tertanggal oktober bukti fotokopi berita acara penyerahan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar daftar pemilih tetap pada pemilukada kota bontang tahun nomor ba x tertanggal oktober bukti fotokopi surat kpu kota bontang nomor kpu btg x1 tertanggal november kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang dan ketua tim kampanye pasangan calon, perihal: pemberitahuan waktu penyampaian undangan pemilih formulir kwk.kpu): bukti fotokopi berita surat kabar harian kaltim post, rabu, desember hal. berjudul pakai kpt sim boleh memilih : bukti fotokopi pengumuman kpu kota bontang surat kabar tribun kaltim, kamis, desember hal. bukti fotokopi pengumuman kpu kota bontang surat kabar bontang post, kamis, desember hal. bukti fotokopi pengumuman kpu kota bontang surat kabar kaltim post, kamis, desember hal. bukti fotokopi surat kpu kota bontang nomor kpu btg x1 tertanggal november kepada ketua pps se kota bontang, perihal: penyampaian nama warga tahanan polres bontang, bukti fotokopi surat kpu kota bontang nomor kpu btg x1 tertanggal november kepada pimpinan rumah sakit klinik se kota bontang, perihal: penggunaan hak pilih bagi petugas paramedis dan pasien rawat inap: bukti fotokopi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan bontang barat kwk, bukti 11a fotokopi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan bontang utara kwk, bukti 11b fotokopi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan bontang selatan kwk, selain itu, memohon mengajukan sembilanunarko ppk bontang utara) bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi dan saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi pleno: sudarto ppk bontang barat) bahwa penghitungan mulai pada tanggal desember dan selesai menjelang magrib, semua saksi hadir hanya saksi pasangan calon nomor dan ada keberatan dari pasangan saksi nomor nomor dan nomor bahwa saksi pasangan calon tersebut keberatan atas terjadinya selisih angka pada lajur kiri dan sudah perbaiki bersama sama oleh saksi pasangan calon bahwa semua saksi pasangan calon berikan hasil rekapitulasi tersebut: syamsiah pps gunung esai) bahwa ada tps bontang utara, pps gunung esai: bahwa pada tanggal desember semua kotak suara kumpulkan untuk hitung dan tidak ada masalah pada saat pencoblosan suara tersebut: bahwa kotak suara diantar pada malam hari oleh lintas, polisi dan hansip, bahwa pada saat penghitungan saksi hadir untuk menyaksikan rekapitulasi tersebut: bahwa yang menjadi masalah adanya kotak suara yang bergeser ketahanan: bahwa dalam tahanan tersebut ada orang yang melakukan pencoblosan: bahwa jumlah seluruh tahanan yang ada saat itu orang tetapi yang terdaftar dalam dpt hanya orang saja: bahwa ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor harun pps lok tuan) bahwa pps lok tuan ada tps: bahwa pada tanggal desember saksi berada tps dan ada saksi pasangan calon yang menegur saksi agar pemuda pancasila larang untuk tidak masuk dalam tps, bahwa saksi tidak melihat adanya orang yang menggunakan bad, bahwa surat suara paling lama kumpulkan pada pukul wita: bahwa pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon: yusra thalib pps bontang) bahwa pps bontang baru ada tps, bahwa ada pergeseran kotak suara dari tps sebelumnya amalia dan tidak ada protes atas pergeseran kotak suara tersebut, bahwa pada saat pergeseran para saksi hadir dan menyaksikan pergeseran tersebut termasuk pps hadir juga: bahwa amalia tersebut hanya ada orang yang melakukan pencoblosan: bahwa pada saat rekapitulasi pps hadir dan tidak ada keberatan, hanya pada saat rekapitulasi tingkat ppk ada keberatan dari salah satu saksi pasangan calon: kaharuddin pps gunung) bahwa pps gunung ada tps dan tps yang ada pulau, bahwa tidak ada masalah dan tidak ada keberatan pada saat pencoblosan: bahwa saksi tidak melihat maupun mendengar adanya mobilisasi massa, bahwa tps terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan: saya pribadi kpps tps gunung esai) bahwa selama pelaksanaan pemilu berjalan lancar, walaupun ada tps yang bergeser dari tps sebelumnya tps tahanan: bahwa jumlah dpt yang menggunakan hak pilih tambah dari tps lain sebanyak orang, bahwa yang menang tps tersebut pasangan calon nomor urut dengan memperoleh suara dan pasangan calon nomor urut memperoleh suara, suara kpps tps gunung) bahwa ada pergeseran kotak suara dari pkt, dan ada orang yang melakukan pencoblosan tersebut: bahwa semua saksi menerima hasil rekapitulasi suara tersebut, saverinus masa kpps tps gunung telihat) bahwa ada saksi dari pasangan calon yang keberatan atas pergeseran kotak suara dari tps bahwa atas keberatan tersebut, kotak suara tidak jadi geser: i2.5jbahwa identitas yang lengkap setidak tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon. namun dalam permohonan yang diajukan pemohoil. error objek bahwa telah jelas, nyata dan terangjelas dan cukup. materi permohonan pemohon sebagian besar merupakan uraian terkait dengan bentuk bentuk tindak pidana pemilukada dan tindak pidana yang dituduhkan kepada pihak terkait dengan tanpa dasar dan syarat dengan fitnah dan kebohongan, dan kalaupun benar (guano) seharusnya hal hal tersebut dilaporkan bawaslu atau pihak kepolisian setempat dalam yurisdiksi kota bontang, kejaksaan setempat kota bontang dan diajukan pengadilan negeri wilayah hukum kota bontang untuk mendapatkan putusan. bahwa asumsi pelanggaran yang didalilkan pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesiadalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dan pembatalan dari pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan dan pembatalmk nomor tahun yangdilakukan oleh memohon, yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada kota bontangnomor tahun sangatlah jelas bahwa tindak pidana pemilukada dan tindak pidana bukanlah menjadi objek sengketa mahkamah konstitusiiahunbontang sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh pemohon: selain itu dengan pemohon tidak mengajukan atau mendalilkan data dan fakta kesalahan kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon pemilukada, maka dengan demikian (serta merta) perhitungan suara oleh memohon yang menetapkan pihak terkait sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan menetapkan pihak terkait sebagaiadalah final dan mengikat.ontang tahun pada hari kamis tanggal desember bahwa berdasbukti p 2a)tertanggal desember bukti 2b) danbukti p 2c), telah memutuskan perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan nomor urut yang rinciannya sebagai berikut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut (satu) memperoleh suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut (dua) memperoleh suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut (tiga) memperoleh suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut (empat) memperoleh suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan nomor urut (lima) memperoleh suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengannomoriv. permohonan tidak cermat dan kabur (obscura libel): bahwa pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon dalam posisinyasaja dan dengan dasar yang tidak jelas, pemohon langsung meminta dalam petitumnya untuk menetapkan pemohon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kota bontang priode berdasarkan uraian tersebut atas, maka sangat jelas bahwberdasarkan uraian atas, sangat jelasdalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil dalil permohonan keberatan dan pembatalan pemohon kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya secara tegas, bahwa benar pemohon dr. hj. seni moerniaeni, sp. dan irwan arbanibontang tahun dengan nomor urut (lima) dan pihak terkait ir. adi darma, dan isro umarghani dengan nomor urut (enam) sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kota bontang nomor pts kpu btgtahun dpeserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun memohon telah melaksanakan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilukada kota bontangantang penyelenggara bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta fakta yang ada, pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun berjalan dengan sukses, terbukti dengan ditetapkannya (enam) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan tertib, aman, kondusif, dan sukses, bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kpu kota bontang yang dihadiri oleh seluruh anggota kpu kota bontang, panwaslukada kota bontang, jajaran musica kota bontang dan juga dihadiri oleh para saksi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun yang berjalan dengan lancar dan baik, bahwa seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahunrekapitulasi suara pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh kpu pusat), kpu provinsi kalimantan timur. hal ini terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua tahapan pemilukada sampai tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kpu kota bontang dan penetapan pasangan terpilih oleh memohon, diikuti oleh pemohon dengan tanpa adanya protes keberatan: bahwa pada tanggal desember memohon telah mengelupada pokoknya berisi sebagai berikut: pasangan drs. muhammad nasution dan agung masupriangono, st. nomor urut dengan perolehan suara sebanyak tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara sah dengan persentase dari jumlah perolehan suara sah, pasangan drs. arahan, mm. dan rediyono, sh. mm. nomor urut dengan perolehan suara sebanyak seribu enam ratus tiga puluh) suara sah dengan persentase dari jumlah perolehan suara, pasangan abdul rahman, sh. dan drs. nur aliuraidi nomor urut dengan perolehan suara sebanyak delapan ratus delapan puluh enam) suara sah dengan persentase dari jumlah suara sah, pasangan drs. syahid darwini dan drs. hasan adil, nomor urut dengan perolehan suara sebanyak empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara sah dengan persentase dari jumlah suara sah: pasangan dr. hj. seni moerniaeni, sp. dan irwan arbani, nomor urut dengan perolehan suara dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) suara sah dengan persentase dari jumlah suara sah: pasangan ir. adi darma, dan isro umarghani nomor urut dengan perolehan suara tiga ribu lima ratus enam puluh dua) suara sah dengan persentase dari jumlah suara sah. bahwa kemudian memohon telah menetapkan hasil pemilukada kota bontang dengan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah periode adalah pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut (enam) berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota bontang nomor pts kpu btg tanggal desember telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang undangan yang berlaku, vi. memohon tidak berpihak pasangan calon manapun memohon secara konsisten dan bertanggung jawab memposisikan seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari memohon: bahwa pihak terkait menolak dengan tegas terhadap dalil permohonan keberatan pemohon pada angka butir dalam perbaikan permohonan keberatan dan pembatalan yang menyatakan., dst . dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada ada. saksi dari pasangan nomor urut tidak pernah diberi atribut ataupun alat peraga yang bisa mempengaruhi para calon pemilih yang datang tps untuk mencoblos pihak terkait. pada saat proses pemungutan suara berlangsung, disetiap tps dihadiri saksi mandat dari pasangan calon (termasuk saksi mandat pemohon), bawaslu, pemantau, dan masyarakat umum, sehingga apabila kecurangan seperti itu terjadi sudah barang tentu saksi mandat dari pasangan calon (termasuk saksi mandat pemohon) sudah pasti akan protes keberatan, bahkan melaporkannya bawaslu. namun sampai persidangan hari ini tidak ada (satu) pun laporan yang disampaikan pemohon kepada bawaslu dan juga tidak ada satupun keberatan (nihil) yang diajukan dinyatakan dalam dokumen resmi model kwk.kpu. dengan demikian dalil permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak, vii pemohon secara nyata dan sadar mengakui dan menerima hasil pemilukada kota bontang yang telah terselenggara dengan baik sesuai peraturan perundang undang yang berlakukerja kerja memohon yang telah menyelenggarakan pemilukada kota bontang secara adil, jujur, demokratis dan transparan, bahwa berdasarkan fakta faktamandat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kota bontang tahun kota bontang yang hadir tps (termasuk saksi mandat pemohon) menerima dan mengakui proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara tingkat tps berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. hal ini buktikan dengan ditandatanganinya form model kwk.kpu diseluruh tps kota bontang: bahwa berdasarkan fakta fakta yang tidak terbantahkan, pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat kpu kota bontang saksi mandatmenerima dan mengakui proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. hal ini buktikan dengan ditandatanganinya model kwk.kpu bukti model kwk.kpu bukti lampiran model kwk.kpu buktdb2 kwk.kpu buktiviii. tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak terkait bahwa pihak terkait menolak dalil perbaikan permohonan pemohon pada halaman point ii. dalil yang disampaikan oleh pemohon adalah hal yang tidak berdasar dan sangat dipaksakan,.dengan tidak berdasarnya dan sangat dirasakannya dalil pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya dalil perbaikan permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak: ix. pihak terkait tidak pernah melakukan perusakan instalasi dam, instalasi listrik, dan infrastruktur jalan kota bontang bahwa pemohon mencoba untuk memaksakan kaitan antara kerusakan bebaserbabahwa pihak terkait tidak memilki tabiat sebagai mana yang dituduhkan pemohon. pihak terkait sangat memegang prinsip, bahwa untuk mencapai suatu tujuan haruslah dengan cara yang benar, sah, dan tidak dengan cara mengamalkan segala cara. bahwa pemohon menuduh pihak terkait, maka tuduhan tuduhan yang disampaikan haruslah buktikan dengan fakta hukum yang ada dan sudah sepatutnya dan sepantasnya pemohon untuk mem buktikan tuduhannya tersebut. dan apabila pemohon tidak bisa mem dibuktikannya, maka pernyataan pemohon tersebut mempunyai implikasi hukum tersendiri.: bahwa kalaupun terjadi perusakan instalasi dam, infrastruktur jalan dan tidak optimalnya pelayanan listrik kota bontang, maka hal hal tersebut tidak relevan dijadikan meter sengketa mahkamah konstitusi, melainkan merupakan tidak pidana yang ranah perwakilannya dalah peradilan umum. dengan demikian dalil perbaikan permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak, tidak ada black campaign yang dilakukan oleh pihak terkaitdimana sesungguhnya justrubukti 10a, 10b): xi. tidak ada mobilisasi beberapa orang bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada angka vii halaman perbaikan permohonan, yang menyatakan: bahwa pada tanggal desember tim pasangan calon urut diduga telah memobilisasi puluhan mass warga tersebut melakukan pencoblosan kota bontang, sehingga memenangkan pasangan calon nomor urut dalilyucisehingga sangat jelas bahwa dalil pemohon tersebut sangat mengada ada dan bertolak belakang dengan fakta yang ada. dengan demikian dalil perbaikan permohonan pemohon tersebut haruslah ditolak: xii. pihak terkait tidak pernah melakukan money politik bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait telah melakukan money politik.nomor urut (enam) memperoleh suara bahwa pemohon sangat berkeberatan terhadap penetapan dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut pada butir diatas, karena penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan oleh memohonota bontang1945 dan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa adapun pelanggaran pelanggaran dalam pemilukada guo adalah sebagai berikut keberpihakan memohon terhadap pasangan nomor urut bahwa banyak pendukungota bontang, padahal pada saat pemilu legislatif kota bontang, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah gubernur kalimantan timur serta pemilu presiden dan wakil presiden, pendukung pemohon tersebut telah terdaftar sebelumnya dalam daftar pemilih tetap dpt) bahwa demikian pula banyak pendukung pemohon terdaftar dalam daftar pemilih tetap dpt) yang tersebar (tiga) kecamatan se kota bontang, namun tidak diberi surat undangan untuk mencoblos, sekalipun pendukung pemohon tersebut telah memperlihatkan identitas pengenal selaku warga kota bontang, tetapi tetap saja tidak dapat memberikan suaranya untuk mendukung pemohon benar (guano: selain itu pemohon tidak patut mengungkapkannya, karenabukti 11a, 11b, 11c, bukti 12a, 12b, bukti 13a, 13b, 13c, bukti 14a, 14b). pelaporan praktek money politik tersebut kepada bawaslu, dikarenakan tim sukses pihak terkait sangat menyadari bahwa tindak pidana pemilukada merupakan kewenangan bawaslu, bahwa laporan tim sukses pihak terkait atas money politik yang dilakukan tim sukses pemohon kepada bawaslu kota bontang, bukti 15a, 15b, bukti 16a, 16b, bukti 17a, 17b) xiii. aparat kepolisian tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan: bahwa salah satubahwa pihak terkait menolak dalil pemohon yang menyatakan oknum aparat kepolisian polres kota bontang telah mengintimidasi sdr. imran ketua kelompok tani) agar memilih pihak terkait. merupakan hal yang mengada ada, tidak berdasar, dan sangat dipaksakan dalil pemohon yang mengait maka pemohon haruslah mem buktikan dalilnya tersebut, sehingga ada kejelasan dan tidak hanya sekedar mengada adakan. dan tentunya pernyataan pemohon tersebut haruslah dipertanggungjawabkan dan akan mempunyai implikasi hukum tersendiri, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas terhadap dalil permohonan keberatan dari pemohon pada angka halaman yang menyatakan bahwa oleh karena memohon beserta pasangan nomor urut pihak terkait) secara bersama sama telah melakukan pelanggaran pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur ,dan masifdalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa pelaksanaan pemilukada kota bontang tahun berjalan sangat lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan yang berarti dan yang dapat. kelancaran dalam pelaksanaan pemilukada kota bontang tahun adalah buah dari profesionalisme dari memohon dan bawaslu kota bontang, tingginya kesadaran politik dari masyarakat kota bontang, dan dukungan penuh dari seluruh aparat penegak hukum. sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar,jik verklaard): bahwa dari keseluruhan dalil pemohon, secara umum merupakan bentuk dalil yang mengada ada, tidak berdasar, dipaksakan, penuh dengan kebohongan, dan fitnah belaka. bahkan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebenarnya pelanggaran dan kecurangan selama tahapan pemilukada bontang tahun justru dilakukan oleh pemohon. hal ini sangat dimungkinkan, karena memang pemohon didukung penuh oleh yang memegang kekuasaan pemerintahan saat ini, yakni wali kota bontang periode yang juga merupakan suami dari pemohon (dr. hj. seni moerniaeni, sp. og) sendiri, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki sang suami sekaligus juru kampanye pemohon segala sesuatunya sangat dimungkinkan untuk dilakukan. hal ini begitu nampak secara kasat mata, bahwa dari laporan yang masuk bawaslu kota bontang, laporan merupakan laporan yang diajukan oleh tim sukses pihak terkait atas indikasi pelanggaran dan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses pemohon bukti ptota bontang nomor pts kpu btg tahunontang tahun menyatakan sah dan mengikat surat keputusan nomor keputusan nomor pts kpu btgdemikian keterangan sanggahan pihak terkait, kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia dapat memeriksa dan memutus dengan seadil adilnya.pt fotokopi model db kwk.ptontang, pt lampiran model kwk.kpu rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kota bontang, ptbontang, pt surat keputusan nomor sk tim k adi isro vii tentang pengesahan susunan dan personalia tim kampanye adi isro kota bontang, pt berita terkait dengan laporan tim advokasi pihak terkait kepada bawaslu kota bontang atas black campaign yang dilakukan tim sukses pemohon (dengan nomor laporan: panwaslukada btg xi tertanggal november pt 1la formulir penerimaan laporan nomor bawaslu kada btg x1 tertanggal desember pt 11b foto barang bukti money politik, berupa uang sebanyak (dua belas) lembar uang pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah) dan stiker pemohon pt 11c tanda bukti penerimaan laporan nomor panas luka btg xi tertanggal desember pt 12a form penerimaan laporan nomor panwaslukada btg xi1 tertanggal desember pt 12b tanda bukti penerimaan laporan nomor panas luka btg xi1 tertanggal desember pt 13a tanda bukti penerimaan laporan nomor panas luka btg x1 pt 13b foto barang bukti praktek money politik berupa kupon pembagian solar, tangki solar, dan kapal pengangkut solar, pt 13c kliping koran tribun kaltim, sabtu november terkait dengan pemberitaan upaya pemohon untuk membagikan solar kepada nelayan, pt 14a form penerimaan laporan nomor panwaslukada btg xi1 tertanggal desember pt 14b tanda bukti penerimaan laporan nomor panas luka btg xi1 tertanggal desember pt 15a kajian laporan nomor pemilukada. btg xi1 tanggal desember pt 156a kajian laporan nomor pemilukada btg x11 tanggal desember pt 167a kajian laporan nomor pemilukada btg x11 tanggal desember pt 17tabel rekapitulasi laporan pelanggaran pemilukada kota bontang bawaslu kota bontang) pt berita acara pelaksanaan rapat plenoota bontang tahun tingkat kota oleh komisi pemilihan umum kota bontang nomor ba x pt surat komisi pemilihan umum kota bontang nomor kpu btg x11 tanggal desember tentang tps yang melayani rumah sakit klinik dan tahanan: pt iklan kpu kota bontang media cetak terkait surat edaran penggunaan ktp, sim paspor oleh calon pemilih yang terdaftar dalam dpt, namun tidak dapat udangan (model kwk.kpu) pt berita tentang pengakuan dan penerimaan para pasangan calon yang kalah atas pelaksanaan pemilukada kota bontang: pt berita kaltim post terkait dengan laporan pihak terkait atas money politik yang dilakukan pemohon diteruskan pihak polres kota bontangapi apkualabaruoktanesalimbingtelihat kecamatan bontang baratkananindah kecamatan bontang selatantengahpantai kecamatan bontang selatan lampiran model da a wk. kpu):sampolestari kecamatan bontang selatan lampiran model da a wk. kpu) selain itu, pihak terkait mengajukan dua puluh dua orang saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal desember dan tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: rahmat haryono bahwa selama pelaksanaan pemilu berjalan lancar walaupun ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut terkait dengan pergeseran kotak suara yang bergeser polres, bahwa jalan keluar dari permasalahan itu, maka putuskan membuka kotak suara dan dicocokkan kembali hasil surat suara, bahwa tidak semua saksi menandatangani berita acara pada saat itu, karena banyak saksi yang sudah pulang: firmansyah bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan yang sampaikan oleh saksi rahmat haryono: rusdi bahwa rekapitulasi mulai hari minggu tanggal desember mulai pukul wib sampai dengan wib: bahwa hadir saksi dari pasangan calon urut nomor nomor nomor nomor bahwa ada keberatan dari pasangan calon nomor karena ada formulir yang terdapat salah satu tps yang tidak ada, bahwa saksi mencoba mencocokkan semua formulir, dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara, bahwa ada saksi yang mengajukan formulir keberatan karena tidak ada berita acara yang diajukan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut jumlah pendukung pemohon yang tidak terdaftar maupun yang tidak mendapatkan surat undangan pencoblosan adalah sejumlah orang, hal mana buktikan dengan adanya laporan tim pendukung pemenangan pasangan nomor urut pemohon) yang ada tingkat kecamatan melaporkan kepada tim pemenangan tingkat kota bontang (vide bukti p 3a dan p 3b dan diperkuat dengan menghadirkan saksi depan persidangan): bahwa memohon telah melakukan keberpihakan kepada pasangan nomor urut hal mana buktikan bahwa pada tanggal november tim advokasi pasangan nomor urut menggunakan rumah ketua kpud kota bontang untuk berceramah agar tidak memilih pasangan calon perempuan. vide bukti p 3c)daridan telah terjadi pembiaran tanpa ada teguran terhadap tim pemenangan pasangan nomor urut yang memakai seragam satgas tim pemenangan nomor urut area tps, sejak mulai pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara tingkat kpps. bukti p 4a, p 4b dan dan diperkuat dengan menghadirkan saksi depan persidangan): keberpihakan memohon terhadap pasangan nomor urut buktikan dengan adanya tindakan membagi bagikan selebaran yang isinya ajakan untuk mencoblos pasangan nomor urut pada saat hari tenang, namun pihak memohon membiarkan hal tersebut dan tidak melakukan tindakan apapun. vide bukti p 5a): bahwa dalam pemberitaan resmi melalui lokal, memohon mewartakan tidak akan menyiapkan tps khusus atau tps keliling dalam pelaksanaan pemilukada walikota bontang tahun namun ternyata pada saat pencoblosan, memohon bahwa saksi menyatakan tidak ada saksi dari dari pasangan calon nomor urut yang menggunakan bad bergambar salah satu pasangan calon: rupiah bahwa saksi menjelaskan pengajian yang adakan rumah ketua kpud pada tanggal november merupakan pengajian yang rutin laksanakan dua minggu sekali oleh warga perumahan yang saksi dan ketua kpud tempati, bahwa benar memang ada ceramah dari ustadz harun, dan ada kepala keluarga yang mengikuti pengajian tersebut: yulia emilia bahwa keterangan yang sampaikan sama dengan saksi rupiah, andi ariani bahwa saksi tidak terdaftar dalam dpt, tetapi saksi dapat memilih dengan menggunakan ktp tps bahwa saksi juga tidak mendapat surat undangan untuk memilih: teguh kimono bahwa tidak ada masalah bagi pemilih untuk memilih walaupun tidak mendapat surat undangan untuk memilih: bahwa ada tiga orang yang menggunakan ktp sebagai surat undangan untuk memilih: bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang menggunakan bad pada saat pencoblosan: donny suharto bahwa ada laporan dari kepolisian ada tahanan yang terdaftar dpt, bahwa atas inisiatif bersama, maka kotak suara tersebut bawa tahanan: bahwa yang melakukan pencoblosan tahanan tersebut ada orang, ridwan bahwa pada tanggal desember tps ada kotak suara yang bawa amalia, bahwa amalia tersebut ada orang yang melakukan pencoblosan, bahwa saksi yang ikut amalia tersebut adalah saksi dari pasangan calon nomor urut nomor nomor serta polisi dan aparat keamanan lainnya, bahwa pada saat pelaksanaan amalia hanya saksi dari pasangan calon nomor yang tidak hadir dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara, agus triton bahwa pada tanggal desember saksi yang bertugas pkt bontang dapat memilih tps tps yang terdekat dengan tersebut, yoyo edi bahwa saksi membantah telah melakukan pembagian uang: bahwa saksi memberikan uang tersebut karena orang yang beri uang oleh saksi tersebut meminta uang untuk membeli sarapan pagi: bahwasaksi makkatutu bahwa tidak ada money politik tps tanjung laut bontang selatan: lahir bahwa pada tanggal desember saksi mendapat uang , ribu (tujuh ratus) dari ibu nur mi'ah tim sukses dari pasangan calon nomor urut untuk orang yaitu amir, darma, suhani, karaeng, mariah, hayati yang semua bertempat tinggal perumahan bontang lestari: bahwa saksi menyampaikan kepada teman temannya yang beri uang agar pada saat pencoblosan memilih bunda seni, bahwa saksi laporkan kepada bawaslu oleh bapak zaenal: bahwa pada tanggal desember saksi periksa oleh bawaslu, wartawati bahwa saksi mendapat uang dari ibu arti sebanyak ribu untuk dua orang, bahwa saksi melaporkan pemberian uang tersebut kepada bawaslu, rusli bahwa pada tanggal november (masa kampanye) jam wita, saksi mengikuti mobil adanya milik ketua yang merupakan tim sukses dari pasangan calon nomor urut bahwa mobil tersebut membawa selebaran yang bagi bagikan kepada warga dan sebarkan (dibuang), bahwa saksi melaporkan kejadian (penyebaran life hamlet) tersebut kepada bawaslu: ali hadi bahwa saksi membantah adanya ceramah yang mendiskreditkan seorang wanita, bahwa saksi merupakan imam mesjid al falah, dan saksi tidak pernah mendengar adanya ceramah tersebut: yusuf kusen bahwa saksi merupakan wakil ketua kelompok tani, dan saksi tidak pernah mendapat tekanan atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon, origin bahwa tidak ada pemilih dari daerah lain, bahwa semua saksi hadir dan hanya saksi dari pasangan calon nomor urut yang tidak menandatangani berita acara karena sudah pulang duluan, lahir bahwa saksi merupakan saksi dari pasangan calon nomor urut tps bontang lestari, bontang selatan: bahwa saksi menerangkan tidak ada kejadian apa apa pada tps tersebut: bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak ada keberatan dari saksi saksi pasangan calon: bahwa seluruh saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan dan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, haris ansor bahwa saksi hadir mewakili tim pada saat pengesahan dpt sebanyak dan tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon, bahwa terkait dengan pengerahan massa saksi menyatakan ada salah satu ormas untuk minta bantuannya mengamankan posko posko yang ada bontang dengan anggota orang dengan memakai seragam pemuda pancasila: bahwa setiap pasangan calon mempunyai tema visi dan misi yang dari hasil survei untuk pasangan calon nomor urut mengenai air dan listrik: harun rasyid bahwa pada tanggal desember saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi dari pasangan calon nomor urut nomor nomor bahwa saksi menandatangani berita acara dan tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir, bahwa ada koreksi angka, dan telah perbaiki saksikan oleh bawaslu dan setujui semua pihak yang hadir, umar bahwa tidak ada kampanye hitam dan saksi sebagai koordinator bad, bahwa ustadz tersebut hanya ingatkan agar tidak memberikan ceramah tersebut oleh warga: bahwa tidak ada slain atau gambar gambar apapun mengenai ceramah yang mendiskreditkan wanita: bahwa saksi sebagai mantan ketua mui dan melarang kepada para mubalignya untuk menjelek jelekkan apapun dalam memberikan ceramahontang sesuaanggal oktober pemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut (vide bukti p 1bbontang tahun ditetapkan oleh memohon berdasarkan(vide bukti p 2a dan bukti p 2b),senin, desember hari sabtu tanggal desember dan hari ahad, tanggal desemberi3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa identitas pemohon tidak lengkap dan tidak jelas karena tidak mencantumkan identitas diri pemohon, permohonan pemohon error object dan cacat formil serta permohonan pemohon kabur (obscura libel): i3. menimbang bahwa atas eksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa identitas pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, menurut mahkamah, pemohon dalam permohonannya telah melampirkan identitas diri pemohon berupa ktp pemohon (vide bukti p 1c), sehingga menurut mahkamah eksepsi pihak terkait tidak beralasan hukum. i3error object dan cacat formildanpertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah eksepsi memohon dan pihak terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum: i3 menimbang bahwa oleh karena eksepsi memohon: telah memberi kesempatan kepada para tahanan yang berada polres kota bontang untuk mencoblos, dengan cara membawa kotak suara tps yang ada gunung esai kecamatan bontang utara untuk dibawa kepada para tahanan, padahal para tahanan tersebut tidak terdaftar dalam dpt dan tidak dibuatkan pula berita acara tentang adanya tambahan pemilih . berdasarkan aturan, memohon berkewajiban menyiapkan tps khusus atau tps keliling pada tempat tempat yang ditentukan, namun yang banyak terdapat para dokter, jururawat serta pasien rawat inap, hal mana dikarenakan memohon mengetahui betul bahwa pemohon adalah seorang dokter yang mempunyai banyak pendukung rumah sakit tersebut, tindakan memohon tidak menyiapkan tps khusus dimaksud telah merugikan pemohon dan menguntungkan pasangan nomor urut bahwa banyaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada kota bontang buktikan dengan adanya keberatan saksi yang tercantum dalam model da2 kwk.kpu. vide bukti p 5b): ii. kecurangan yang dilakukan oleh pasangan nomor urut bahwa tema kampanye dan janji politik yang diusung oleh pasangan nomor urut pada pemilukada kota bontang adalah. vide bukti bahwa untuk merealisasikan tema kampanye dan janji politik tersebut atas maka pasangan nomor urut membentuk tim yang dituangkan dalam bentuk bagan strategi yang pemohon dapatkan melalui jejaring internet atau website dengan alamat yang diduga milik adi darma pokok permohonan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pendukung pemohon sebanyak orang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih yang tersebar tiga kecamatan se kota bontang, padahal pada saat pemilu legislatif kota bontang, pemilukada gubernur kalimantan timur serta pemilu presiden dan wakil presiden pendukung pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti bukti p 3a, dan bukti p 3b berupa surat laporan dan surat pernyataan yang dibuat oleh masyarakat kota bontang, serta masing masing saksi manupag pendapatan simanjuntak, kandung, syarifuddin diolah, ardiansyah, agustina lisboa, rusdi umar, syarifuddin s., mathordi, dora purnama sari, samsudin, ali nagari, hermani, tsanawiyah, halimah, suwardi, dan umar yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam dpt dan tidak mendapat surat undangan untuk memilih: bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan, dalil pemohon hanyalah asumsi dan sangkaan yang bersifat spekulatif serta tidak berdasarkan atas fakta hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan karen: data pemilih sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan data pemilih pemilu terakhir . berdasarkan ketentuan tersebut,(vide, pada saat itu masih menduduki jabatan sebagai ketua dprd) kemudian diteruskan kepada para pihak khususnya partai politik yang ada dprd kota bontang,, mengingat jumlah dpt pemilukada adalah lebih besar dari dpt pemilu terakhir sebelum pemilukada pemilu presiden dan wakil presiden): bahwa samping itu memohon juga menegaskan,, dan apabila belum terdaftar memohon menyarankan penyampaian soft copy dpt pemilukada kota bontang tahun vide bukti bahwa menurut memohon,(vide bukti .a. dalam proses penyusunan dps menjadi dpt, memohon juga telah menyampaikan jadwal rapat terkait koreksi dps dan proses penyusunan dpt dengan nomor kpu btg. tanggal september (vide bukti yang isinya,eptemberdan(vide (vide bukti bahwa menurut(vide bukti t 8a, bukti t 8b, bukti t 8c dan bukti t 8d). adapunemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden terdaftar dalam dpt, menurut memohon, data dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.dalam penentuan dpt tingkat kota bontang, pemohon dan calon pasangan lain diundang dan datang dalam rapat pleno penentu calon, termasuk saksi pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap dpt pemilukada guo hal ini kuatkan dengan keterangan saksi memohon sunarkternyata sampai saat ini memohon tidak pernah menerima keberatan dari pemohon, bawaslu atau pejabat terkait serta berdasarkan fakta hukum yang uraikanyang tidak terdaftar dalam pemilukada sedangkan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden nama nama tersebut terdaftar, menurut mahkamah perubahan tersebut bisa saja dikarenakan adanya perubahan jumlah penduduk suatu wilayah karena akibat kekurangtelitian dan kecermatan pada petugas pada saat pendataan pemilih. lagi pula memohon sudah membuka diri agar sebelum tetapkan dpt, semua warga masyarakat termasuk tim sukses pemohon berikan kesempatan yang luas untuk mengoreksi dps dpt. temuan masalah dpt, baru persoalan oleh pemohon justru setelah pengumuman calon terpilih, bukan setelah dpt sahkan. selanjutnya terhadap masyarakat pendukung pemohon yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih padahal terdaftar dalam dpt menurut mahkamah sesuai fakta yang terungkap persidangan. lagipula tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa mereka yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih pemohon atau pasangan calon manapun, lagipula menurut hukum walaupun pemilih tidak mendapatkan undangan untuk memilih, tetap dapat memilih dengan menunjukan ktp miliknyamemohon telah melakukan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut dengan cara pada tanggal november tim advokasi pasangan calon nomor urut menggunakan rumah ketua kpud kota bontang untuk berceramah yang isinya berupa anjuran agar tidak memilih pasangan calon perempuan. untuk mendukung dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti p 3g, berupa surat pernyataan salah seorang warga, dan menghadirkan saksi sri yakini persidangan untuk dengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal november rumah ketua kpud kota bontang dipergunakan untuk pengajian: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon menyatakan memang benar pada tanggal november rumah arief mulyadi ketua kpud kota bontang) diadakan pengajian rutin yang pelaksanaannya diadakan secara bergiliran yang pesertanya ibu ibu. kebetulan pada tanggal november pengajian tersebut dilaksanakan rumah arief mulyadi ketua kpud kota bontang). pengajian tersebut sudah berjalan sejak lama sebelum arief mulyadi menjadi ketua kpud kota bontang, namun pada saat itu arief mulyadi tidak berada dalam pengajian tersebut karena sedang bertugas. dalil bantahan memohon tersebut diperkuat keterangan saksi rupiah dan yulia emilia yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengajian tersebut adalah pengajian yang dilaksanakan secara rutin dan tidak ada ajakan untuk memiliki atau tidak memilih pasangan calon manapun:hukum sehingga harus dikesampingkan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan anggota kpps telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan saksi dari pasangan calon nomor urut memakai atribut pasangan calon nomor urut berupa badge yang ada foto pasangan calon nomor urut pada saat hari pemungutan suara tps. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti bukti p 4a, serta bukti p 4b, dan menghadirkan saksi manupag pendapatan simanjuntak dan hermani yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada saksi dari salah satu pasangan calon yang menggunakan badge pasangan calon pada saat pemilihan: terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa menurut ketentuan tidak diperbolehkan memakai atribut kampanye pada saat hari pemilihan tempat pemungutan suara, dan sampai saat ini memohon tidak mendapat keberatan dan teguran baik dari pasangan calon maupun panas mengenai adanya badge saksi pasangan calon nomor urut termasuk atribut kampanye. beberapa tps ada beberapa anggota kpps yang mengganti badge saksi pasangan calon nomor urut bukan karena badge tersebut termasuk alat peraga kampanye, tetapi hanya karena kpps sudah menyediakan badge saksi maka dihimbau untuk menggunakan badge yang berasal dari kpps. untuk memperkuat dalil bantuannya, memohon menghadirkan saksi harun pps lok tuan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melihat adanya orang menggunakan badge. berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah tidak tedapat bukti bukti yang meyakinkan bahwa adanya pemakaian badge pasangan calon oleh saksi saksi pihak terkait secara masif sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih pihak terkait. lagipula kalaupun ada pelanggaran tersebut, good noon, hanya ditemukan beberapa tps dan tidak merupakan pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif sehingga dalil pemohon tidak beralasan hukum: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan memohon telah membiarkan adanya tindakan yang membagi bagikan selebaran yang isinya ajakan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut pada saat hari tenang. untuk memperkuat dalilnya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti dan menghadirkan saksi yulian dan suwardi yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian selebaran pasangan calon nomor urut pada saat hari tenang, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa memohon telah bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. lagipula memohon tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya pembagian selebaran yang isinya untuk mengajak memilih calon tertentu pada hari tenang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan menurut mahkamah dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang cukupsaat pemilihan memohon telah memberi kesempatan kepada para tahanan yang berada polres kota bontang untuk ikut memilih dengan cara membawa kotak suara dari tps gunung esai kecamatan bontang utara kepada para tahanan, padahal para tahanan tersebut tidak terdaftar dalam dpt dan tidak dibuatkan berita acara tentang adanya tambahan pemilihmenghadirkan saksi alpina yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kotak suara dari tps dibawa rutan, terhadap dalil pemohon tersebut, memohon membantah dan menyatakan bahwa para tahanan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih, walaupun yang bersangkutan ditahan, sepanjang dapat menunjukkan formulir (pindahan) untuk memilih tempat lain, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilihnyamengingat jumlah pemilihnya yang relatif kecil tahanan tersebut, maka mkotak suara yang dibawa dari tps gunung esai tahanan polres kota bontang dikarenakan, maka jika tahanan harus mencoblopasangan calon tertentu. bahwasanya memohon tidak membentuk tps khusus, mengingat penghuni tahanan adalahmemohon tetap mensyaratkan kewajiban untuk menunjukkan formulir kwk.kpu (surat undangan memilih) terhadap semua pemilih yang ada tahanan polres sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang terdaftar dalam dperupa surat kpu kota bontang, perihal penyampaian nama warga tahanan kota bontang, dan menghadirkan saksi saya pribadi kpps tps gunung esai) yang pada pokoknya menyatakan walaupun ada tps yang bergeser tahanan namun pemilihan tetap berjalan lancar dan dihadiri oleh saksi saksi pasangan calonenurut mahkamah alasan memohon untuk membawa kotak suara pada tps gunung esai, kecamatan bontang utara tahanan polres kota bontang dapat diterima, lagipula memohon telah melakukan pemilihan tahanan polres kota bontang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. oleh sebab itu, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan,saksi zeta duma bato yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada tps khusus keliling pada saat pemilukada: terhadap dalil pemohon tesebut, memohon membantah dan menyatakan bahwaadapu sebabmenurut memohobahwa memohon telah membuat surat edaramana(vide,untuk memperkuat dalil bantuannya memohon menghadirkan saksi sunarko ppk bontang utara) sudarto ppk bontang barat), suara kpps tps gunung) dan saverinus masa kpps tps gunung telihat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilihan rumah sakit:enurut mahkamah memohon telah melakukan proses pemilukada rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lagipula sesuai fakta hukum, persiapan maupun pembatalan pengadaan tps khusus dan tps keliling tersebut telah diketahui oleh semua saksi pasang calon, sehingga menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut telah melakukan kecurangan yaitu dengan merusak sarana dan prasarana yang dibangun oleh walikota bontang (yang dijabat oleh suami pemohon) dan mendiskreditkan pencapaian hasil pembangunan tersebut. untuk memperkuat dalildrs. ramos markus suntingan alamat kelurahan segera lingkungan rt. kecamatan matahari kota bitung, nama countries everton kancil, sh., si.: alamat kelurahan bitung tengah lingkungan rt. kecamatan maesa, kota bitualexander wenas, sh., raymond lego, sh., karam, sh., eddy rata, sh., mh., dan stevie costa, sh., para advokat pada kantor alexander wenas partners, beralamat kantor canadian broadway cb a nomor kota wisata, cibubur, bogor, berdasarkan surat kuasa bertanggal desember, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . .tempat pemungutan suara tps) yang berbeda, maupun pada tempat pemungutan suara tps) kelurahan yang berbeda, yaitu pemilih yang memperoleh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) lebih dari (satu). bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti daftar nama nama pemilih ganda yang terdapat berbagai tps dari kelurahan, kecamatan kota bitung bukti daftar nama nama pemilih yang digelembungkan, dimana nama nama tersebut tidak terdaftar dalam dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara akan tetapi tiba tiba terdaftar dalam dpt pemilihan walikota dan wakil walikota bitung s d bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) yang tersisa dari pemilih, sementara pemilih telah memberikan suara dengan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) lainnya telah digunakan tempat pemungutan suara tps) dan ditahan oleh kpps, membuktikan bahwa banyak dari para pemilih yang menerima surat tersebut untuk memberikan suara tps yang berbeda. bukti s d bukti daftar pemilih tetap dpt) kecamatan, dari kelurahan tps, kota bitung, yang dikeluarkan oleh kpu kota bitung, sebagai acuan dalam pencarian data sebagaimana pemohon uraikan namun terdaftar dalam dpt ditemui adanya pemilih yang tidak berhak memilih karena masih bawah umur atau belum berusia tahun dan belum kawin namun terdaftar dalam lembaran surat pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun serta mendapat surat lembaran pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti bukti dan bukti 76a surat pernyataan yang dibuat oleh warga bitung yang belum dapat mengikuti pemilu walikota dan calon walikota bitung karena masih dibawah umur, namun mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) serta bersedia menjadi saksi. ditemui adanya pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak terdaftar sebagai penduduk kota bitung. temuan nama antara lain dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal desember a.n. ronald itu alias ramadhan vide bukti yang juga bersedia menjadi saksi dalam persidangan dan ditambah pula dengan keterangan saksi saksi yang akan diajukan pemohon. ditemui adanya pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak terdaftar dalam lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) tps tps namun telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan nama orang lain yang terdaftar tapi tidak memilih. bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti dan bukti surat pernyataan yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara yaitu kpps membiarkan orang yang tidak memiliki hak pilih memilih dengan menggunakan nama orang lain serta bersedia menjadi saksi. ditemui adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) tempat pemungutan suara tps) dan tidak memperoleh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu), namun telah memilih dengan menggunakan stiker berjudul telah terdaftar sebagai pemilih pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun berlogo pemerintah kota bitung dan logo komisi pemilihan umum. bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti berupa gambar tempel yang diberikan oleh kpu agar seseorang dapat turut serta memberikan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota, meskipun tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. bukti s d bukti surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemilih telah menggunakan gambar tempel tersebut agar dapat memberikan suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota serta dibayar agar memilih pasangan calon urut bahwa sehubungan adanya pelanggaran penggelembungan suara pemilih sebagaimana dimaksudkan atas maka dapat pula dikemukakan data data sebagai berikut umum wakil gubernur walikota bitung propinsi sulawesi utara total suara selisihsuara bukti '|p |p berdasarkan data data tersebut atas, maka diperoleh fakta, bahwa secara berturut turut telah terjadi penambahan jumlah suara pemilih kota bitung sejak penyelenggaraan pemilu umum legislatif penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi utara atau dalam kurun waktu (lima ratus sembilan puluh sembilan) hari, hanya sebanyak (tiga ribu dua puluh lima) orang saja. sedangkan penambahan jumlah suara pemilih kota bitung sejak penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi utara penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun atau dalam kurun waktu seratus dua puluh delapan) hari saja ternyata berjumlah (empat ribu seratus enam puluh sembilan) orang. dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara yang sangat tidak wajar dan tidak logis dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung dan hal ini hanya dapat terjadi semata mata karena adanya konspirasi antara memohon dengan pemerintah kota bitung, cast incumbent . bahwa ditemukan adanya lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun dan lembaran surat daftar pemilihan sementara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun yang ditemui pps atau yang diserahkan tps tps dengan menggunakan logo pemerintah kota bitung, sedangkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku seharusnya menggunakan logo komisi pemilihan umum kpu) sehingga sekali lagi telah lebih membuktikan adanya konspirasi antara memohon dengan pemerintah kota bitung cast incumbent dalam proses penyelengaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti dan bukti lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung model kwk kpu) tps (empat) kelurahan irian bawah kecamatan irian. bukti lembaran surat daftar pemilih sementara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung model a1 kwk kpu) tps viii (delapan) kelurahan kadoodan kecamatan marinir. bukti lembaran surat daftar pemilih tetap pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung model kwk kpu) tps kelurahan marinir weru kecamatan marinir. bukti lembaran surat daftar pemilih sementara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun model a1 kwk kpu tps kelurahan bitung timur kecamatan maesa. adanya lembaran surat daftar pemilih tetap pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun ganda yang telah ditemukan tps (empat) kelurahan irian bawah kecamatan irian (vide: bukti dan surat kesaksian yang ditandatangani atas materai cukup serta kesediaan penandatangan untuk menjadi saksi dalam persidangan (vide bukti adanya kesalahan proses pelaksanaan pemungutan suara tempat pemungutan suara tps), yaituseharusnya berada dalam kotak suara yang terkunci, ternyata telah diserahkan oleh ketua panitia pemungutan suara pps) kepada ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, atau tepatnya pada tanggal desember sehingga ketika pembukaan kotak suara pada tanggal desember maka tidak ditemukan lagi lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun lebih lanjut, ternyatatelah diserahkan oleh ketua pps kepada kpps pada tanggal desember terdapat cap stempel pemerintah kota bitung dan bukan cap stempel, komisi pemilihan umum sebagaimana seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal ini, dengan adanya temuan ini, maka telah lebih meyakinkan pemohon, bahwa terdapat konspirasi antara memohon dengan pemerintah kota bitung cast incumbent dalam proses tahapan penyelengaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun bahwa temuan kesalahan proses pemungutan suara tersebut diatas adalah tps (sebelas) kelurahan bitung tengah kecamatan maesa, dimana ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps) pada tempat pemungutan suara tps) dimaksud bernama achmad arise yang telah membuat surat kesaksian yang ditandatangani atas meterai secukupnya (vide bukti dan bersedia untuk menjadi saksi didalam persidangan. bahwa temuan pelanggaran pelanggaran sebagaimana yang telah pemohon uraikan pada angka tersebut atas, selain telah membuktikan secara cukup menurut hukum telah terjadi penyimpangan yang sangat luas dan menyolok pada setiap proses tahapan dari awal hingga akhir penyelengaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun oleh memohon, juga telah membuktikan secara cukup menurut hukum adanya konspirasi setidak tidaknya kerja sama antara memohon dengan pemerintah kota bitung untuk dengan sengaja dan terencana melakukan pelanggaran pelanggaran tersebut demi keuntungan pasangan calon walikota dan wakil walikota tertentu dan justru sebaliknya sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon, sehingga dengan demikian pelanggaran pelanggaran dalam proses tahapan penyelengaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun telah terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif. bahwa oleh karena proses tahapan pemilihan umum diharuskan untuk diselenggarakan sesuai dengan ketentuuraian pemohon pada angka tersebut atas, sehingga secara yuridis proses tahapan menyelenggarakan pemilihan umum. undang undang dasar juncto undang undang dasar dengan demikian, hasil perhitungan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun sesuai berita acara rekapitulasi hasil perproduk dan akan ditetapkannyaadalah cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan beserta segala akibat hukumnya. bahwa alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini berupa keterangan para pihak bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya petunjuk dan bukti transaksi elektronik adalah sebagaimana dikehendaki dan pmk sehingga secara hukum alat alat bukti pemohon a guo telah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan oleh karenanya sudah selayaknya bagi mahkamah konstitusi untuk menerimanya keseluruhannya. bahwa menyatakan bataltg xii tahun tanggal desember model db kwk kpu) dengan segala akibat hukumnya memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang psu) memerintahkan kepada memohon untuk melakukan validasi verifikasi kembali data pemilih tetap pada lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan walikota bitung tahun semua tempat pemungutan suara tps). memerintahkan kepada memohon untuk menindak kota bitung nomor tahun tanggal oktober ttg penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota bitung tahun fotokopidengan catatan nihil kpu btg tanggal november bukti foto hendra ngabito selaku ketua kel. bitung tengah kec. maesa kota bitung dan foto dorothy rumbai ros selaku lurah wangurer kec. irian kota bitung sedang mengikuti kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti foto nicholas otto mandrehe selaku ketua kpps tps kel. bitung barat satu kec. maesa kota bitung dan foto bulan selaku anggota kpps tps kel. bitung barat satu kec. maesa sedang mengikuti kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urutakan tetapi terdaftar dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara sebanyak nama bukti surat pernyataan yong wewenang yang tidak terdaftar dalam dpt pemilihan walikota bitung. kec. matahari kelurahan mambo nemo atas tps iii, tertanggal desember bitung surat pernyataan maryam gobel tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan ranowulu, kelurahan danowudu tps iv, tertanggal desember bitung surat pernyataan ivan achmad tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan irian, kelurahan irian indah tps viii, tertanggal desember bitung surat pernyataan edwin wantesang tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan aertembaga. kelurahan bertenaga tps ii, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan berthjely hentian tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan irian, kelurahan wangurer tps ii, tertanggal desember bitung dar sma tidak terdaftar dalm dpt walikota bitung, kecamatan pen alat desember bitung bukti surat pernyataan emmy dumai tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan matahari kelurahan mambo nemo tengah tps ii, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan steven maluku tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan ranowulu, kelurahan danowudu tps iii, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan demi papaya tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan irian, kelurahan irian bawah tps vii, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan yulius mini tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan ranowulu, kelurahan batu putih atas tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan andreas sumatera tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan marinir, kelurahan wangurer barat tps vi, tertanggal desember surat pernyataan steven mandala tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan irian, kelurahan irian weru tps tertanggal desember bitung surat pernyataan usang ambalan tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan danowulu kelurahan sewaan tps ii, tertanggal desember bitung surat pernyataan user jumat tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan matahari, kelurahan sangat weru tps iii, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan rahim rola tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan maesa, kelurahan bitung barat, tertanggal desember bitung surat pernyataan asin peluru tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan maesa, kelurahan bitung tengah tps xi, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan carry timbuleng tidak terdaftardalam dpt walikota bitung, kecamatan maesa, kelurahan pattern iii tps iv, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan anwar maramis tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan aertembaga, kelurahan pattern satu tps vi, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan agustina tumpang tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan lembah selatan, kelurahan papusungan tps vi, tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan adrintje hatinya tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan aertembaga, kelurahan aertembaga tps ii, tertanggal desember bukti surat pernyataan yani remaja tidak menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model c6 kwk kpumodel kwk kpu ) undangan tertanggal desembersurat pernyataan emmy derekceh yanpapidaftar nama nama pemilih ganda yang terdapat bitung sejumlah nama. bukti daftar nama nama pemilih yang terdaftar dalam dpt 36a walikota dan wakil walikota tahun akan tetapi tidak terdaftar ketika pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun sejumlah namasuara kepada irama hebindatu menerimamularhitungan suara yang mempengaruhi diajukan mahkamah agung sebagaimana jugadan telah berlaku efektif sejak ditandatanganinya berita acara pengalihan lundanganlebihdarisatu) bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada margono futurama, tertanggal desember (isk hassazulkifli sastrlon rumbanaidi anwarench modri gempjalehea mirontoniana laptopdiansyah makangikasochtar menerima undangan lebih dari satu) surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan dari satu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada suria bolango menerima undangan lebih dari satu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada nurani kantoisa yusuf menerima undangan lebih dari satu surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada husna ais menerima undangan lebih dari satu rae undangan lebih dari satu bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada yulian aneknima mangangawearida tatri rahim menerima undangan lebih dari satu bukti surat pemberitahuan waktu dan tepat pemungutan suara kepada alfian metasiti muslimtommy patnovita sari schembaharuddimapou menerima undangan lebih dari satu bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan lebih dari satu bukti surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada rutin babeosita padewi makoto menerima undangan lebih dari satu bukti surat pernyataan dewi makoto, telah menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara menerima undangan lebih dari satu suara kepada keren rupa menerima undangan ilebihdarisatu), sejumlah nama. bukti surat pernyataan rusa kalirnyataan novita rahimmberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada novita rahim yang masih berusia dibawah umur untuk melakukan pemilihan walikota dan wakil walikota bitung tahun bukti surat pernyataan ronald itu alias ramadhan, yang menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar dalabukti surat pernyataan yunanda budiarti, yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui telah terjadi kecurangan pelanggaran oleh anggota kpps yaitu membiarkan orang lain memilih dengan menggunakan nama orang lain. enam dirinya ikut memilih dengan menggunakan nama orang lain bukti gambar tempel, telah terdaftar pemilih pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun atas nama dani, adan, irfan, hasil, andi, hendra, span, zulfikar, jong, anti, seri, anti, alon, yang digunakan oleh pemilih dalam melakukan pemilihan walikota dan wakil walikota bitung bukti surat pernyataan andili patungki idrisong mano kota bitung, pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun oleh kpu kota bitung bukti daftar pemilih tetap dpt pemilu walikota dan wakil walikota bitung kelurahan irian bawah, kecamatan irian model kwk bitung kelurahan kadoodan, kecamatan marinir model kwk kpu bitung kelurahan marinir weru, kecamatan marinir model kwk kpu) bukti daftar pemilih sementara pemilu walikota dan wakil kecamatan maesa model kwk kpu tertanggal desember tertanggal desember bitung bitung kecamatan ranowulu tahun bitung kecamatan matahari tahun bitung kecamatan irian tahun ena nang waka bitung kecamatan marinir tahun bitung kecamatan maesa tahun bitung kecamatan aertembaga tahun bukti daftar pemilih tetap walikota dan wakil walikota kota bitung kecamatan lembah utara tahun bukti daftar pemilih tetap walikota dan wakil walikota kota bitung kecamatan lembah selatranowulutahariiririniresaertembagutarselatan tahun compact disc berisi softcopy p 36ricky konstan sondakh saksi adalah tim sukses pasangan calon nomor urut dan dosen fakultas kedokteran surat, bahwa menurut saksi, pada saat pemeriksaan kesehatan calon walikota dari pasangan calon nomor urut tidak mengikuti treadmill: bahwa pada saat pemeriksaan kesehatan, saksi melakukan pendampingan terhadap pasangan calon sup prof. kano bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya keluhan dari salah satu pasangan calon pada saat dilaksanakannya pemeriksaan tes kesehatan: bahwa saksi tidak mengetahui hasil akhir pemeriksaan kesehatan dari pihak terkait: yong wewenang bahwa saksi dalam pemilukada kota bitung terdaftar dalam dpt tetapi tidak menerima undangan (c6 kwk) bahwasaksi terdaftar tps kelurahan mambo nemo atas bahwa saksi karena tidak menerima undangan tidak datang tps dan tidak ikut memilih: bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya peraturan yang memperbolehkan menggunakan ktp untuk memilih asalkan namanya ada dalam dpt, edwin bantaeng bahwa saksi tidak terdaftar dalam dpt pemilukada kota bitung sehingga kehilangan hak untuk memilih: berthjely hentian bahwa saksi tidak terdaftar dalam dpt pemilukada kota bitung, bahwa saksi sudah sudah bertanya terkait hal tersebut, tetapi tidak ada jawaban dari rt, emmy dumai bahwasaksi terdaftar dalam dpt tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih (c6 kwk): bahwa pada saat hari pencoblosan pemilukada, saksi telah datang tps tetapi tidak diperbolehkan untuk mencoblos, steven maluku bahwa saksi terdaftar dalam dpt pemilukada kota bitung tetapi tidak mendapatkan undangan c6 kwk): bahwa saksi telah datang tps, tetapi didiamkan dan tidak diperkenankan untuk memilih: albert katakana bahwa saksi terdaftar dalam dpt tetapi tidak mendapat undangan (c6 kwk), bahwa saksi sudah datang tps tapi tetap tidak diperbolehkan memilih padahal nama saksi ada dalam pengumuman dpt tps tersebut demi papaya bahwa saksi terdaftar dalam dpt tps tetapi tidak mendapat undangan (c6 kwk), bahwa saksi telah menanyakan hal tersebut kepada petugas tetapi tidak ada jawaban, bahwa saksi telah datang tps tetapi ditolak untuk memilih karena saksi adalah pendukung pasangan calon nomor urut steven mandala bahwasaksi tidak terdaftar dalam dpt bahwa saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada petugas tetapi oleh petugas didiamkan saja, agustina tumpang bahwa saksi terdaftar dalam dpt tps tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih (c6 kwk) bahwa saksi tidak mempertanyakan hal tersebut kepada petugas, bahwa saksi tidak mengetahui ada aturan yang memperbolehkan pemilih menggunakan ktp bila namanya ada dalam dpt: ronald itu alias ramadhan bahwa saksi bukan penduduk kota bitung tapi penduduk sanger bahwa saksi tidak mempunyai ktp kota bitung tapi sudah tinggal selama tahun kota bitung bahwa saksi memilih tps meskipun saksi tidak terdaftar dalam dpt tetapi mendapatkan undangan dari kepala lingkungan, oktavianus rumampuk bahwa tidak terdaftar dalam dpt pemilukada gubernur dan walikota bahwa saksi mendapatkan undangan untuk memilih tetapi menggunakan nama orang lain: bahwa saksi pada saat pemilihan telah datang tps dan dipaksa oleh tim sukses pasangan calon nomor urut untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi bekerja toko yang pemiliknya pasangan calon nomor urut raja short bahwa saksi telah memilih dengan menggunakan nama orang lain bahwa saksi bukan penduduk kota bitung tetapi penduduk kota manado bahwa saksi sudah tinggal kota bitung selama bulan bahwa saksi disuruh oleh bosnya dan diberi surat undangan untuk memilih pasangan calon nomor urut bahwa saksi mengetahui tentang adanya orang yang memilih dengan menggunakan nama orang lain atas suruhan bosnya, rusa kali bahwa saksi berumur tahun bahwa saksi mendapat undangan dari anggota kpps dan disuruh milih tps tetapi saksi tidak menggunakannya untuk memilih dan tidak pergi tps bahwa saksi tidak mengetahui apakah namanya ada dalam dpt: achmad arise saksi adalah ketua kpps tps bahwa saksi pada tanggal telah menerima dpt dan tidak mendapatkan petunjuk bahwa dpt harus ditempel tps bahwa menurut saksi pada saat pemilihan ada tambahan orang pemilih fiktif yang bukan penduduk kota bitung, bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut panas bahwa saksi tidak menolak adanya penambahan orang pemilih fiktif tersebut karena saksi diancam akan diberhentikan djufrie tunggir pengawas bangunan bahwa saksi adalah saksi tps irian bawah dari pasangan calon nomor urut bahwa menurut saksi tps dan kpps ada dpt berlogo kpu dan berlogo pemkot dengan dpt yang berbeda yaitu dpt berlogo pemkot berjumlah sedangkan dpt berlogo kpu berjumlah bahwa menurut saksi dpt berlogo pemkot ada dalam kotak suara bahwa saksi telah mempertanyakan hal tersebut kepada kpps tetapi menurut kpps tidak ada masalah bahwa menurut saksi dalam dpt berlogo pemkot ada tambahan pemilih yang tidak masuk dalam dpt berlogo kpu bahwa menurut saksi, semua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir sedangkan saksi mengisi form keberatan jeremy dien bahwapada tanggal oktober saksi dipecat sebagai ketua bahwa pada tanggal saksi mendapat undangan rapat dari lurah dan saksi diminta untuk berpihak pasangan calon nomor urut bahwa saksi mendapat nota dinas terkait dengan pemecatan tersebut saksi sudah menjabat sebagai ketua selama tahun: max lengkong bahwa saksi adalah ketua tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa, bahwa menurut saksi, keberatan tersebut belum belum mendapat tanggapan dewi novita makoto bahwa pada tanggal saksi menerima dua undangan dengan alamat yang berbeda: bahwa menurut saksi, saksi sudah mengurus surat kepindahan dari alamat lama alamat baru, anwar maramis bahwa saksi tidak terdaftar dalam dpt tetapi terdaftar dalam dps pemilukada kota bitung padahal pada saat pemilukada gubernur nama saksi ada dalam dptwewenang mengadili tanggal oktober oleh ketua mahkamah agung dan ketua mahkamah konstitusi. bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut keberatan atas pelaksanaan hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah, cast pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun yang dilaksanakan oleh memohon, dan oleh karenanya merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara(selanjutnya disebut pmk maka yang dapat mengajukan permohonan adalahitungnama pasangan perolehan suara robert konstantinus latino, sh, dan ir. mesti sssandakis edison tulus, sab, map dan centre serang sm. belasan milan drs. ramos markus suntingan dan londres ema danny sondakh dan maximiliaan jonas lomba, se, tesis mai fotokopi dengan penetapanfotokopi dengan penetapan nomor urut pasangan calon kas walikota dan wakiwalikota bitung oleh kpu kota bitung model db kwk.kpu) nomor ba kpu btg xi1 tanggal desember surat keputusan kpu kota bitung nomor fotokopi dengan tahun tentang pengesahan dan segelnagel model kwk kpu)irianrinirmarinir. jana dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan segelfotokopi dengan calon terpilih walikota dan wakil walikota segel bitung tahun daftar hadir rekapitulasi penghitungan fotoconv dengan suara pemilu kada walikota dan wakil walikota bitung dan penetapan calon terpilih pemilu kadafotokopi dengan umum walikota dan wakil walikota bitung"otocopy dengan segel pemeriksaan tes narkobafotokopi dengan walikota kota bitung tahun atas nama segel danny sondakh tanggal oktoberfotokopi dengan bitung untuk pemilihan umum gubernur dan segel"otocopy dengan walikota dan wakil walikota tahun age oleh kpu kota bitung tanggal oktober tanda terima rekapitulasi dpt pemilu tanggal oktober age surat kpu kota bitung nomor kpu segel perihal pemberitahuan. surat kpu kota bitung nomor kpu segel perihal surat edaran. berita acara nomor iba kpu btg xi tentang penetapan fotokopi dengan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam segel perbaikani tanggal desember fotokopi dengan perihal penyampaian rekapitulasi dpt dan segel tandafotoconv dengandesember surat kpu kota bitung nomor kpu btg xi tanggal desember fotokopi dengan perihal penyampaian salinan dan rekapitulasi dpt.otocopy dengan yang segel sudah lulus tahun sma ma smk):fotokopi dengan btg xi tanggal november spy segel perihal surat edaran salinan dpt pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun model kwk fotokopi dengan kpu) tps kelurahan irian bawah segelfotokopi dengan atas keputusan komisi pemilihan umum kota biturobert konstantinus latino, s.h, dan ir. mesti kolang drs. ramos markus suntingan dan londrebahwa kemudian(tiga)(vide: bukti bahwa permohonan pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan kesalahan dan kecurangan kecurangan serta pelanggaran pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif sejak proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun hingga pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang mana hal ini sangat merugikan pemohon dan mempengaruhi hasil rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan oleh memohon, sehingga pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah a guo tidak diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang diamanatkan dalam dan uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka pemohon telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya memiliki kedudukan dan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun tenggang waktu bahwa berdasarkan pmk maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan mahkamah konstitusi atas hasil perhitungan suara adalah paling lambat (tiga) hari kerja terhitung setelah ditetapkannya hasil perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah.fotokopi dengan bitung dalam pemilihan umum walikota dan segel:,,:,, bahwa :: muna tawar bahwa saksi adalah ketua kpps tps kelurahan irian bawah,0t7)psibahwa memohon telah menetapkan hasil perhitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung pada tanggal desemberbukti, tanggal desember sehingga dengan demikian permohonan pemohon a guo telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. alasan alasan permohonan. bahwa tahapan pemungutan suara dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun telah diselenggarakan oleh memohon pada tanggal desember serentak (tiga ratus tujuh puluh tiga) tps (enam puluh sembilan) kelurahan yang tersebar (delapan) kecamatan dan kemudianmodel db kwk kpu), (vide bukti sebagai berikutm7iv11ttg b 1ianai kesatuan pembangunan ppp) |perabanasaanem (pd) tes pasti demokrasi pembaruan( pdp) panai pemudamaonesiat (oo partai nasional indonesia marhaenisme pni mana jasastanggapan pihak terkait terhadap perubahan permohonan bahwa pada prinsipnya pihak terkait menolakbahwa materitidak bisa diklasifikasikan lagi sebagai perubahan gugatan, melainkan sudah merupakan permohonan baru. mengingat perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon tertanggal desember tidak ditujukan kepada panel hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon php.d viii akan tetapi ditujukan kepada ketua mahkamah konstitusi republik indonesia. dengan demikian, jelas terbukti bahwa perbaikan permohonan keberatan yang diajukan persidangan pada tanggal desember adalah permohonan baru dan bukan perbaikan terhadap permohonan keberatan yang lama (yang registrasi pada tanggal desember alasan alasan yang tersebut dalam materi perubahan keberatan pemohon sebagian besar sudah tidak sama dan tidak bersesuaian dengan alasan alasan yang tersebut dalam materi permohonan keberatan awal, tertanggal desember nama pasangan perolehan suarapan maximilliaan jonas lomba, se. si. total suarabahwa atas pelaksanaan penghitungan suara dimaksudbagaimana kemudian telah) tanggal desember dimana form a guo ditolak dan tidak ditandatangani oleh memohon (vide: bukti selanjutnya saksi pemohon menolak menandatangani berita dengan kata lain, perubahan redaksi dan alasan alasan permohonan keberatan pemohon adalah perubahan total dari permohonan awal. alasan alasan pemohon mengajukan permohonan keberatan awal yang tersebut dalam permohonan tanggal desember dibandingkan dengan perubahan permohonan keberatan tertanggal desember ternyata polita permohonan tanggal desember hanya (sebelas) point. sementara polita perubahan permohonan tanggal desember telah menjadi (dua belas) point. dengan demikian, memperhatikan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi tahun yang diatur padayang menymemperhatikan ketentuan peraturan mahkamah konstitusi tahun tersebut, maka perbaikan permohonan keberatan pemohon yang sifatnya merupakan permohonan keberatan baru, harus ditolak, atau setidak tidaknya harus dikesampingkan oleh panel hakim mahkamah konstitusi, karena jika memperhatikan ketentuan dan peraturan mahkamah konstitusi tahun maka permohonan keberatan baru pemohon yang menggunakan istilah perbaikan permohonan, harus dinyatakan sudah lewat waktu dasawarsa. mengingat permohonan keberatan pemohon sudah dinyatakan lengkap pada tanggal desember karenanya sudah registrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember bahwa perbaikseharusnya dikesampingkan oleh panel hakim mahkamah konstitusi, karena perbaikan permohonan yang dilakukan oleh pemohon, sejatinya adalah permohonan baru dan bukan perbaikan permohonan. dengan demikian, perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon hanyalah untuk memperlambat dan memperpanjang pemeriksaan permohonan ini. padahal pemeriksaan perkara pada mahkamah konstitusi adalah persidangan cepat (speed trial), sebagaimana yang diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi tahun yang menyebutkan peradilan perselisihan hasil pemilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. bahwa memperhatikan komunikasi antara ketua panel hakim mahkamah konstitusi dengan kuasa hukum pemohon, pada persidangan tanggal desember yang berhubungan dengan polita permohonan pemohon, secara jelas dan tegas pemohon menyebutkan bahwa pemohon hanya akan menambahkan alasan yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan calon walikota dan wakil walikota. akan tetapi faktanya, perubahan yang dilakukan oleh pemohon tidak hanya menambahkan alasan yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan, melainkan telah merubah total permohonan keberatan pemohon. bahwa dengan tidak mengurangi tanggapan pihak terkait yang tersebut pada angka dan tersebut diatas, terhadap perubahan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon, pihak terkait hanya akan menanggapi alasan alasan pemohon yang baru, sedangkan alasan alasan pemohon yang sudah disebutkan dalam permohonan keberatan tanggal desember pihak terkait tidak akan menanggapi lagi. bahwa dalil dalil pemohon yang tersebut dalam perubahan permohonan keberatan tertanggal desember hanya ada point yang akan ditanggapi oleh pihak terkait, yaitu alasan pemohon yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan pihak terkait, sebagaimana yang tersebut dalam perubahan permohonan angka pada halam. dimbuat pernyataan sikap bersama dengan slogan siap menang, siap kalah. alasan pemohon yang tersebut pada angka dan menyebutkan bahwa ada konspirasi antara memohon dengan pihak terkait selaku incumbent, adalah alasan yang tidak benar dan mengada ada. karena pihak terkait tidak pernah mencampuri, mengintervensi apalagi melakukan kerja sama dengan memohon untuk mendapatkan keuntungan hasil suara pada pemilukada kota bitung. mengingat, semua proses yang terkait dengan tahapan dan pelaksanaan pemilukada kota bitung dilaksanakan sepenuhnya dan secara mandiri oleh memohon. dengan demikian maka dalil pemohon yang menurut agar pemilukada kota bitung tahun dilakukan pemungutan suara ulang psu) adalah alasan yang tanpa bukti dan mengada ada. memperhatikan alasan alasan pihak terkait tersebut diatas, adalah wajar dan beralasan bagi panel hakim mahkamah konstitusi untuk menolak tuntutan psu pemilukada kota bitung tahun yang dimintakan oleh pemohon tanggal desembertanggal oktoberbasal andai manvi11x dengan aslinya tanggal oktober perihal pernyataan dukungan loo1pemilihan umum tahun modelrabu, september dengan aslinyakamis, november dengan aslinya: bahwa penunjukan kepala lingkungan dilakukan oleh lurah: bahwa tahapan pemilukada pada tanggal oktober masih dalam tahapan penetapan pasangan calon:ar. paulus telah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan:,, bahwa pemberhentian tersebut tidak terkait dengan pemilukada kota bitung,:,,sebaliknya memohon justru telah mengisi catatan sendiri dan menandatangani form db2 kwk kpu tanggal desember dengan catatan nihil dan yang telah diserahkan kepada pemohon (vide: bukti bahwa keberatan dan penolakan pemohon atas pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud diatas, karena telah terjadi kesalahan kesalahan dan kecurangan serta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif pada saat proses penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun ,sejak awal hingga pada saat pemungutan suara, yaitu pemeriksaan kesehatan bahwa pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan guna menetukan layak atau tidaknya pasangan calon walikota dan wakil walikota bitung mencalonkan diri sebagai walikota dan wakil walikota bitung tahun hany sondakh, calon walikota dari pasangan calon urut tidak menjalankan salah satu dari tes kesehatan tersebut, namun demikian kpu tetap meloloskan hany sondakh sebagai pasangan calon walikota bitung, oleh karena itu patut diduga kpu kota bitung telah bekerjasama dengan danny sondakh untuk meluluskan dirinya sebagai calon walikota bitung dengan urut meskipun dirinya tidak mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan. pelanggaran tersebut disaksikan oleh saksi dr. ricky constant sondakh kpps yang tidak netral dan berpihakricky konstan sondakh, yong wewenang, edwin bantaeng, berthjely hentian, emmy dumai, steven maluku, albert katakana, demi papaya, steven mandala, agustina tumpang, ronald itu alias ramadhan, oktavianus rumampuk, raja short, rusa kali, achmad arise, djufrie tunggir, jeremy dien, max lengkong, dewi novita makoto dan anwar maramisterhadap permohonan pemohon, memohon, dan pihak terkait dalam jawaban dan.engan cara yang lainmengajukan bukti bukti dan pemohon perkara nomor php.d viii mengajukan bukti sampai dengan tetapi tidak mengajukan saksi:ii1,pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan oleh pns dan petugas kppsyang mana hal ini telah melanggar dan bertentangan dengan surat edaran komisi pemilihan umum kota bitung nomor: kpu btg xi1 tanggal november (vide: bukti bukti bukti sehubungan dengan temuan pelanggaran ini adalah bukti foto keikutsertaan dorothy rumbai selaku ketua rt. kel bitung tengah kec. maesa kota bitung dan hendra ngabito selaku lurah wangurer kec. irian kota bitung dalam kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bitung urut pada tanggal desember bukti foto keikutsertaan nicholas otto mandrehe selaku ketua kpps tps kel bitung barat satu, kec. maesa kota bitung dan bulan selaku anggota kpps tps kel bitung barat satu, kec. maesa kota bitung dalam kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bitung urut pada tanggal november penguranggubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tanggal agustus tetapi ternyata tidak laginggal desember sehingga menghilangkan hak pilihnya dalam pemilihan calon walikota dan wakil walikota. bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lainmenjaga keamanan dan ketertiban, baik lingkungan kerja maupun :oleh:,,:, memang benar ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih c6dalam perkara nomor php.d viii,, tetapi saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena belum cukup umur::::: pihak terkait tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak pula.6jmengajukan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti sedangkan pemohon perkara nomor php.d viii,, tetapi menurut kpps tidak ada masalah. semua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir c1,.,,,,, dan mobilisasi pegawai negeri sipil pns), tenaga honorer serta aparat kelurahan kepala lingkungan rt:,: ferdinand tangkudung,,akan tetapi terdaftar dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara bukti s d bukti surat pernyataan para pemilih yang menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar dalam pemilihan umum walikota dan calon walikota kota bitung dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, periode namun terdaftar dalam dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara pada tanggal agustus serta bersedia menjadi saksi. dapat menggunakan hak pilih karena tidak mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemunguthun kwk kpu), sebagaimana seharusnya. bukti bukti sehubungan dengan temuan ini antara lain bukti s d bukti surat pernyataan dari para pemilih yang menyatakan bawah benar dirinya terdaftar dpt, namun tidak mendapatkan surat pemberitahuan waktu dan tempat dimana pemungutan suara dilakukan akibatnya tidak dapat memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota kota bitung periode serta bersedia menjadi saksi penggelembungan suara secara tidak wajar penggelembungan suara pemilih, yang dilakukan dengan cara cara yang bertentangan menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan pelanggaran ini hanya dapat dilakukan oleh memohon karena berkonspirasi atau setidak tidaknya bekerjasama dengan pemerintah kota bitung, cast incumbent , karena ditemui terjadi pemilih yang digandakan , baik pada satu kelurahan tapirobert latino, sh., si. alamat kelurahan wangurer barat, kecamatan marinir, kota bitung: nama ir. mesti kolang, alamat kelurahan aertembaga satu kecamatan aertembagavoice maka, sh., indra sumenep, sh., marion pill, sh., raymond lego, sh., reza herlambang, sh., dan emmy watt, sh., para advokat beralamat kantor komplek titian indah blok z4 medan satria, bekasi, berdasarkan surat kuasa bertanggal desember bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . oo. pemohon, terhadap i1.:, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . iiidemikian telah merugikan perolehan suara dari kandidat walikota dan wakil walikota lain bukti s d bukti hal ini sekali lagi membuktikan, bahwa tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk.kpu) tersebut telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sebab pada kenyataannya seluruh proses penyampaian surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara telah melibatkan dan rt. terdapat penggelembungan suara yang dilakukbaliknya dari tindakan yang merugikan hasil perolehan suara dari kandidat lain yang dimaksud atas, maka justru ditemukan adanya tindakan penggelembungan suara, halaman hanya dapat terjadi karena adanya kerjasama atau konspirasi antara memohon dengan pemerintah kota bitung, cast adalah incumbent. untuk itu dapat dikemukakan data data sebagai berikut jumlah pemilih tetap kota bitung pada penyelenggaraan pemilihan umum gubenur dan wakil gubernur propinsi sulawesi (seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh) pemilih bukti jumlah pemilih tetap kota bitung pada penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun pada tanggal desember adalah sebanyak (seratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam) pemilih bukti hal ini sangat tidak masuk akal, karena dalam kurun waktu (empat) bulan, pemilih kota bitung telah terjadi pertambahan sebanyak (empat ribu sembilan puluh empat) orang pemilih baru, yang berarti pula setidak tidak dalam kurun waktu tersebut kantor pencatatan sipil kota bitung telah mengeluarkan dan atau menerbitkan sebanyak (empat ribu seratus sembilan puluh empat) lembar kartu tanda penduduk ktp) yang baru jumlah pemilih tetap kota bitung pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif kota bitung pada tanggal desember adalah sebanyak (seratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua) pemilih bukti sehingga dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap pada penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur propinsi sulawesi utara pada tanggal agustus maka berarti dalam kurun waktu (sembilan belas) bulan dan (dua puluh lima) hari, kota bitung hanya ketabahan sebanyak (tiga ribu dua puluh lima) pemilih tetap baru saja. namun apabila diteliti dan bandingkan daftar pemilih tetap dpt) gubernur dan wakil gubernur tahun dengan daftar pemilih tetap dpt) walikota dan wakil walikota bitung tahun maka ditemukan adanya penggelembungan atau penambahan sebanyak (dua belas ribu serat tiga puluh tiga) pemilih. berdasarkan data data yang dikemukakan atas, maka penambahan jumlah pemilih tetap pada penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun adalah sangat besar banyak, sehingga sudah tidak wajar dan tidak dapat diterima akal sehat. mengingat berdasarkan bukti bukti yang ada mengenai konspirasi pemerintah kota bitung dengan memohon, maka dipastikan bahwa maksud dan tujuan penggelembungan jumlah pemilih tetap adalah untuk menguntungkan kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat) danny sondakh dan maximilian lomba, se., si. bahwa adapun pelanggaran pelanggaran lain yang bersifat sistematis dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun sebagai berikut terdapat pegawai negeri sipil pns) dan petugas kpps yang tidak netralhalaman telah bertentangan pula dengan surat edaran komisi pemilihan umum kota bitung nomor: kpu btg xi1 tanggal november bukti s d bukti terdapat lembaran daftar pemilih tetap dpt) dan lembaran daftar pemilih sementara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun yang diserahkan tps dengan menggunakan logo pemerintah kota bitung, yang seharusnya menggunakan logo komisi pemilihan umum kpu) bukti s d bukti terdapat penggelembungan suara dengan cara pemilih ganda dan adanya pemilih yang tidak berhak memilih anak dibawah umur, pemilih yang bukan penduduk kota bitung) bukti s d bukti dan apabila diteliti lebih lanjut daftar pemilih tetap dpt) walikota dan wakil walikota bitung tahun maka akan diperoleh fakta telah terdapat pemilih ganda sebanyak (sembilan ribu dua ratus dua) orang. bahwa oleh karena tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah walikota dan wakil walikota bitung tahunketentuan peraturan perundang undangan, dengan demikian maka uud junto uud dengan demikian, makaagi xii tanggal desember model db kwk kpu) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan beserta segala akibat hukumnya. bahwa berdasarkan pelanggaran pelanggaran tersebut diatas yang dilakukan oleh memohon bekerjasama dengan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (empat) danny sondakh dan maximiliaan jonas lomba, s.e, si., sangat bertentangan dengan aturan aturan dan undang undang, maka sudah seharusnya majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (empat) danny sondakh dan maximiliaan jonas lomba, s.e., si. bahwa alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini berupa keterangan para pihak. bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya. petunjuk. transaksi elektronik. yang kesemuanya sebagaimana dimaksud dan pmk sehingga secara hukum alat alat bukti pemohon a guo telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku den oleh karenanya sudah sepatutnya bagi majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menerima keseluruhannya. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada majelis hakim. menyatakan batal berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil walikota bitung tahun nomor: ba kpu btg x11 tanggal desember model db kwk kpu) dengan segala akibat hukumnya. mendiskualifikasi pasangan nomor urut (empat) danny sondakh dan maximiliaan lomba, se, si. memerintahkan kepada memohon untuk melakukan verifikasi kembali data pemilih tetap pada daftar pemilih tetap dpt) pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun memerintahkan kepada memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, peraturan dan undang undangmenindak dengan tegassurat pernyataan suryani hamdan anggota kpps tps telah diberhentikan dengan tidak hormat tanpa surat pemberhentian resmi dari kpps. surat pernyataan paulus lumakeki kepala lingkungan wangurer timurjimmy dien sebagai ketua rt. lingkungan segera weru dua telah diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak mendukung pasangan calon incumbent solo bukti surat pernyataan hadiah rahim anggota kppsirwan ketika sebagai ketua rt. bitung barat satu telah diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak mendukung pasangan calon incumbent solo) bukti surat pernyataan sutrisno wijaya anggota kpps tps kel bitung baratjeffrey paulus sebagai ketua rt. bitung tengah telah diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak mendukung pasangan calon incumbent solo surat pernyataan boas galerysurat pernyataan maudy sampul anggota kpps tps kel bitung timur kec maesa. telah diberhentikan dengan tidak hormat tanpa surat pemberhentian resmi dari kpps. bukti surat kesaksian dian kakambong bukti surat pernyataan mariana merah mendapatkan undangan ganda tps dan kel kelenturan kec maesa tertanggal desember surat pernyataan soraya famili sebagai anggota kpps, diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pemberhentian resmi dari kpps tertanggal desember bukti surat pernyataan serang tulungmedan tepi sebagai ketua rt. link kel segera weru dua kec matahari. telah diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak mendukung pasangan calon incumbent bukti p18 surat pernyataan rosmiati lahunduitan sebagai tenaga honorer. kel kelenturan satu sejak tahun desember saya diberhentikan oleh lurah kelenturan dengan alasan yang tidak jelas melalui sms, karena tidak mendukung pasangan calon incumbent bukti surat pernyataan edwin bantaeng tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan aertembaga, kelurahan aertembaga tps tertanggal desember bitung bukti surat pernyataan demi derek tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan matahari, kelurahan mambo nemo atas tps tertanggal desember bitung surat pernyataan aceh yanpapi tidak terdaftar dalam dpt walikota bitung, kecamatan matahari, kelurahan segera weru tps tertanggal desember bitung(model kwk kpu)surat pernyataan danny remajp26 surat pernyataan adrintje hatiny) kota bitung, pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun oleh kpu kota bitungket gambar kampanye tanggal. november nicholas otto mandrehe, ketua kpps tps kel bitung barat kec maesa kota bitung. bulan, kpps tps kel bitung baratket gambar kampanye tanggal. desember dorothy rumbai (ros), lurah wangurer. kec irian kota bitung. hendra ngabito, ketua rt. kel bitung tengah.p 31a proposal deklarasi batalyon danny sondakh dengan penasehat julius nisan, selaku kepala sekolah smp negeri bitung ama siput12010. mangga november kpu btg tanggal november katakan bawah kecamatan gin model kaki kelurahan irian bawah, kecamatan irian model kwk bukti daftar pemilih tetap pemilu walikota dan wakil walikota bitung kpu) daftar pemilih tetap pemilu walikota dan wakil walikota bitung kelurahan kadoodan, kecamatan marinir model kwk kpu bukti daftar pemilih sementara pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun kelurahan bitung timur, kecamatan maesa model a1 kwk kpu bukti surat pernyataan novita rahimukti surat pernyataan rusa kaliahwa dirinya tidak terdaftar dalamdrs. tambunan, me. bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil yang telah dimutasi oleh walikota incumbent instansi lain dengan alasan yang tidak jelas sejak tanggal september bahwa saksi sebelum dimutasi menduduki jabatan sebagai kadis informatika yang kemudian dimutasi perusahaan daerah kota bitung, bahwa menurut saksi salah satu penyebab saksi dimutasi adalaha karena kedekatan saksi dengan wakil walikota yang juga menjadi pasangan calon dalam pemilukada kota bitung: bahwa saksi sudah berupaya untuk bersikap netral terkait dengan pemilukada kota bitung, narcisca mariana labela bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil lingkungan kota bitung bahwa sejak tanggal oktober saksi dimutasi oleh walikota tanpa alasan yang jelas, bahwa menurut saksi penyebab dimutasi tersebut adalah karena saksi tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwa pada tanggal oktober tahapan pemilukada kota bitung sedang mematuhi sosialisasi pasangan calon noprint san puasa bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil yang bertugas menjadi guru sma negeri kota bitung, bahwa menurut saksi, saksi telah diancambahwa sampai saat ini saksi belum dimutasi soraya famili bahwa saksi adalah anggota kpps tps kelurahan bitung tengah bahwa pada tanggal desember saksi diberhentikan dari anggota kpps dengan alasan karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwa saksi diangkat dan diberhentikan menjadi anggota kpps tanpa bahwa saksi telah mengikuti bintik pada tanggal desember medan fuego bahwa saksi adalah anggota kpps tps kelurahan jarak, bahwa pada tanggal desember yaitu hari sebelum hari pemilukada, saksi diberhentikan sebagai ketua dan juga diberhentikan sebagai anggota kpps bahwa menurut saksi pemberhentian tersebut disebabkan saksi tidak mendukung pasangan calon nomor urut boas galeri bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala lingkungan sejak tanggal desember dikarenakan saksi tidak berhasil memenangkan pasangan calon nomor urut bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya hanya dengan nota dinas paulus lumakeki bahwa saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala lingkungan sejak tanggal oktober bahwa menurut saksi dalam setiap rapat selalu diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut dan apabila tidak memilih agar siap menerima pemberhentian: bahwa penyampaian pemberhentian dilakukan oleh lurah dan camat serang tulung bahwa saksi sebagai kepala lingkungan diberhentikan oleh lurah sejak tanggal oktober karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut jeffrey paulus saksi adalah ketua kelurahan bitung tengah bahwasaksi pada tanggal oktober diberhentikan berdasarkan nota dinas dari kelurahan karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwasaksi sehari sebelum pemecatan dipanggil oleh lurah dra. louis suntingan bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon pemkot bitung yang dimutasi karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut bahwa saksi dimutasi sekretariat daerah pada tanggal oktober karena salah satu pasangan calon pemilukada kota bitung adalah kakak saksi: bahwa saksi telah menduduki jabatan sebagai kepala bidang selama bulan: annie ticoalu bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil bukan pemkot bitung bahwa pada tanggal oktober saksi dimutasi dari jabatan perusahaan daerah yang membidangi transportasi laut, bahwa menurut saksi, salah satu alasan saksi dimutasi karena saksi masih mempunyai hubungan saudara dengan pasangan calon nomor urut pdt runtukahu, bahwa pada tanggal desember saksi didatangi oleh seseorang dari tim sukses pasangan calon nomor urut dan diminta untuk didoakan serta meninggalkan amplop berisi juta: alfred sorotan bahwasaksi adalah tim pemantau lapangan bahwa pada tanggal desember saksi mendengar ada pembagian beras rumah soni sebanyak yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut polsek dan panas kecamatan bahwa oleh panas kecamatan disarankan untuk melapor panas kota bitungwalikota dan wakil walikota bitung tahun bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umumproses tahapan penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun yang dilaksanakan oleh memohonsuara kolang: cc. adil:hipenetapan fotokopi dengan segelpenetapan nomor urut pasangan calon walikota dan wakil fotokopi dengan segepu kota bitung model fotokopi dengan segel db kwk.kpu) nomor ba kpu btg xi1 tanggal desemberfotokopi dengan segel walikota dan wakil walikota bitung dalam pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun200"copy dengan"copy dengan segel pu) stocopy denganstocopy dengan segelstocopy dengan segel beserta laporannya, tanggal desember kecamatan iriantai pemilihan kecamatan model da kwk. kpu) f?copy dengan segel beserta laporannya, tanggal desember kecamatan marinirrinirsegecalon fotokopi dengan segel terpilih walikota dan wakil walikota bitung tahun daftar hadir rekapitulasi penghitungan suara pemilu kada walikota dan wakil walikota bitung |dan penetapan calon terpilih pemilu kada fotokopi dengan segelumum walikota dan wak walikota bitung fotokopi denganfotokopi dengan segelwalikota kota fotokopi dengan segel bitung tahun atas nama danny sondakh tanggal14 oktober2010)fotokopi dengan segel danoktober tanda terima rekapitulasi dpt pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun tanggal fotokopi dengan segel oktober surat kpu kota bitung nomor kpu btg xi tanggal november perihal fotokopi dengan segel pemberitahuan. surat kpu kota bitung nomor kpu btg xi1 tanggal november perihal fotokopi dengan segel surat edaran. berita acara nomor ba kpu btg xi tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam perbaikan daftar pemilih tetap fotokopi dengan segel1 tanggal desember perihal penyampaian rekapitulasi dpt dan tanda fotokopi dengan segeldesember surat kpu kota bitung nomor kpu btg x1 tanggal desember perihal penyampaian salinan dan rekapitulasi dpt. fotokopi dengan segelyan sudah lulus tahun smaimaismk), fotokopi dengan segelpemohonihan kepala daerah adalaha guo. bahwa kemudian berdasarkan undang undang nomor tahun (selanjutnya disebut dan pmk maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atas: ba kpu btg xi1 tanggal desemberbitung tahun yang cast telah ditetapkan oleh memohon pada tanggal desember wisma pelauttertanggal desember model db kwk.kpu), cast bukti dengan demikian (tiga) hari kerja setelah tanggal desember adalah tanggal desember surat edaran salinan dpt pemilu walikota dan wakil walikota bitung tahun model kwk kpu) tps fotokopi dengan segel kelurahan irian bawahatas keputusan komisi pemilihan umum kota bitung fotokopi dengan segelfotokopi dengan segel dan,::,:: bahwa,, muna tawar bahwa saksi adalah ketua kpps tps kelurahan irian bawah:si tanggal desember sehingga dengan demikian permohonan pemohon a guo masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam pmk bahwa berdasarkan uraian atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum . bahwa pemohon adalah pasangan calon walikota dan wakil walikota periode dalam pemilihan umum kepala daerah:robert konstantinus latino, s.h, dan ir. mesti kolang drs. ramos markus suntingan dan honoriniig b i1ccena kesatuan pembangunan pp) (aset |penanaman seantero pos) (tes pansiemokasi pembaruan dp) (taro (a|penapemusatndonestatpp) joo iamaerembahwaukti bahwa adapun pemilihan umum kepala daerah walikota dan wakil walikota bitung tahun telah dilaksanakan oleh memohon pada tanggal desember (tiga ratus tujuh puluh tiga) tempat pemungutan suara tps) yang terdapat (enam puluh sembilan) kelurahan dalam (delapan) wilayah kecamatan. bahwabukti sebagai berikut perolehandan maximiliaan jonas lomba, se. si. dananggal23 oktober2010tanggal desember model db1! viipt surat pimpinan kolektif kota pdp kota foto copy sesuaiix dengan aslinya tanggal oktober perihal pernyataan dukunganitoetee, bahwa penunjukan kepala lingkungan dilakukan oleh lurah, bahwa tahapan pemilukada pada tanggal oktober masih dalam tahapan penetapan pasangan calon,iar. paulus telah lalai dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan,:: bahwa pemberhentian tersebut tidak terkait dengan pemilukada kota bitung:,::i drs. tambunan, me., narcisca mariana labela, noprint san puasa, soraya famili, medan fuego, boasterpilih walikota dan wakil walikota bitung periode bahwa atas pelaksanaan penghitungan perolehan suara maksud pada angka tersebutlanjutnytanggal desember bahwa pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun karena hasil penghitungan a guo diperoleh dari suatu rangkaian proses tahapan penyelenggaraan yang merusak sendi sendi asas pemilihan umum kepala daerah yang seharusnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas uber dan judul ). dalam hal ini proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun oleh memohon penuh dengan pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif, sehingga bertentangan dengan sendi sendi asas penyelengaraan pemilihan umum kepala daerah yang termuat dalam dasar sebagai berikut untuk jelasnya kami kutip gubernur, bupati dan walikota masing masing sebagai pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis untuk jelasnya kami kutippelanggaran pelanggaran pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun yang dilakukan oleh memohon telah terjadi galeri, paulus lumakeki, serang tulung, jeffrey paulus, dra. louis suntingan, annie ticoalu, pdt runtukahu, dan alfred sorotan.bukti dan pemohon mengajukan bukti sampai dengan tetapi tidak mengajukan saksi,11di..,memang benar ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih c6eperkara nomor php.d viii: tetapi saksi tidak menggunakan hak pilihnya karena belum cukup umur,,seluruh wilayah kota bitung yang meliputi (delapan) wilayah kecamatan, yaitu kecamatan ranowulu kecamatan matahari kecamatan irian kecamatan marinir kecamatan maesa kecamatan aertembaga kecamatan lembah utara kecamatan lembah selatan terdapat pemberhentian, peron aktifkan, intimidasi dan paksaan terhadap pegawai negeri sipil (pns) untuk memilih mendukung pasangan nomor urut (empat) danny sondakh dan maximilian lomba, se., bahwa pemenangan kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat), telah dipersiapkan jauh sebelum dimulainya proses tahapan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bitung tahun hal ini diawali dengan fakta telah terjadinya mutasi secara besar besaran yang tidak beralasan struktur pemerintahan kota bitung, yang tidak hanya level elite pejabat pemerintah kota, namun juga level bawah seperti kantor kecamatan, bahkan hingga tingkat kelurahan, seakan akan terjadi pembersihan terhadap kemungkinan adanya perbedaan pilihan atau orientasi politik dengan pimpinan. bahkan yang lebih menyedihkan lagi tindakan pembersihan tersebut hingga pada tindakan pemberhentian atau setidak tidaknya peron aktifkan (non job). bahwa selanjutnya telah ada penguasaan birokrasi secara luas dan bahkan menyeluruh pemerintah kota bitung, dan pada gilirannya mengakibatkan perasaan tertekan dan ketakutan bagi para pegawai negeri sipil pns) dan honorer dalam menyatakan hak konstitusionalnya secara demokratis. keadaan ini telah meluas hingga lembaga memohon, sebab pada kenyataannya hampir seluruh staf dari memohon, baik sekretariat hingga tingkat kpps adalah pegawai negeri sipil pns).. pihak terkait tidak mengajukan buktiperkara nomor php.d viii mengajukan bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti sedangkan pemohon tetapi menurut kpps tidak ada masalah. semua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir,ketua., ferdinand tangkudung, yang dan akhirnya implementasi telah meningkat hingga tingkat intimidasi, paksaan dan pemecatan yang setiap saat terjadi, bahkan yang terjadi dengan hanya berdasarkan issue dari tim sukses ts) dari kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat) bukti s d bukti bahwa tindakan penggunaan jalur birokrasi untuk pemenangan kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat) juga dilakukan dengan cara diam diam, yaitu dengan melakukan pelbagai rapat terbatas atau tertutup kalangan pegawai negeri sipil pns), baik yang dipimpin langsung oleh walikota bitung maupun oleh sekretaris kota bitung, yang adalah juga kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat), dan ini adalah merupakan pelanggaran. terdapat tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh memohon dalam proses pemeriksaan kesehatan pasangan calon walikota dan wakil walikota bitung tahun bahwa tindakan tindakan sebagaimana dikemukakan atas, pada akhirnya telah mengakibatkan pegawai negeri sipil pns) kota bitungbahkan sebaliknya telah menjadi bagian dari tim pemenangan kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat), dan ini juga merupakan pelanggaran. bahwa pemenangan kandidat walikota dan walikota nomor urut (empat) nampak dengan jelas telah terjadi pada tahapan pemeriksaan kesehatan, dimana kandidat walikota pasangan tersebut, secara jelas tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan patung, halaman pernah dimintakan persetujuan oleh panitia pemeriksa kesehatan kepada kandidat yang lain, tapi ditolak. namun anehnya, calon walikota dari kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut justru telah dinyatakan lulus atau sehat dan memenuhi syarat sebagai calon walikota oleh memohon, halaman telah melanggar asas adil dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. oleh karena itu untuk memenuhi asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka melalui majelis hakim mahkamah konstitusi, mohon agar memohon dapat memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud dalam persidangan yang mulia ini. terdapat penghilangan pemilih dari daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh pemerintah dlanjutnya ditemukan pula adanya tindakan sistematis dan terstruktur dari pemerintah kota bitung bekerja sama dengan memohon untuk merugikan perolehan suara kandidat walikota dan wakil walikota lain dan memenangkan kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat). hal ini ternyata dalam tindakan penghilangan atau setidak tidaknya pengurangan nama nama pemilih dari lembaran surat daftar pemilih tetap dpt) secara tidak sah sebanyak (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) pemilih yang notabene bukanlah pendukung pasangan nomor urut (empat). ini membuktikan bahwa tindakan penghilangan atau pengurangan nama pemilih a guo telah dilakukan secara sistematis dan melibatkan struktur hingga tingkat dan rt, sebab tingkat tersebut lah dapat dideteksi dan telah ditanganinya pemilih pemilih yang bukan pendukung kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut untuk kemudian dipilih pilih dan akhirnya dihilangkan atau dihapus dari lembaran surat daftar pemilih tetap dpt). bahwa tindakan penghilangan atau pengurangan dimaksud atas juga terjadi dengan cara sengaja tidak disampaikannya surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk kpu) kepada pemilih yang terdaftar dalam lembaran surat daftar pemilih tetap dpt). dan anehnya pula pemilik yang tidak memperoleh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model c6 kwk.kpu) yang terdeteksi hingga sekarang ini adalah justru bukan pemilih pendukung kandidat walikota dan wakil walikota nomor urut (empat), yang deng tahun yang diajukan oleh: i1.2j nama muhammad uber, ag. tempat, tanggal lahir pemikiran, maret pekerjaan wakil bupati tanjung jabung timur alamat rt. rw. kelurahan rano, kecamatan muara sabak barat, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi: nama ir. ironi tempat, tanggal lahir solo, juli pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil alamat rt rw. kelurahan desa talang babat, kecamatan muara sabak baratdalam hal ini memberi kuasa kepada iqbal kusuma harian, s.h., m.h: januar bagus saito, s.h: wahyudi harsowiyoto, s.h, kunci dyah ayu wardhana, s.h, m.s juri, s.h: advokat pada kantor harian aris law firm beralamat ariobimo sentral floor, jalan h.r rasa said kav. nomor jakarta, berdasarkan surat kuasa bertanggal februajung jabung timur berkedudukan jalan dihajar dewantara, komplek perkantoran, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi, berdasarkan surat kuasa nomor skk me dan r!!! tanggal februari memberi kuasa kepada saiful efendi, s.h., m.h: indra lesmana, s.h: advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum saiful efendi, s.h., m.h dan rekan beralamat jalan hid nomor rt. kelurahan paal lima, kecamatan kota baru, kota jambi, provinsi jambi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: selanjutnya disebut sebagai . memohon, i1. nama zumi zola zulkifli, stp., m.a pekerjaan wiraswasta alamat rt. kelurahan rano, kecamatan sabak barat, kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi. nama ambo tang, amd pekerjaan anggota dprd kabupaten tanjung jabung timur alamat jalan suryadi .rw nomor kelurahan nipah panjang ii, kecamatan nipah panjangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari memberi kuasa kepada: herman kadir, s.h., hum: abdul hay nasution, s.h., m.h: munirodin, s.h: suhartono, s.h: herryzal, s.h: taufik, s.h: lita dewi handayani, s.h, tony, s.h.: advokat dan konsultan hukum pada kantor daerah provinsi dan komisi pemilihan umum daerah kabupaten kot: tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa pengumuman keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur atas, telah diputuskan dan ditetapkan pada yang sudah disampaikan kepada pemohon, lebih lanjut karena pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum php) kepada mahkamah konstitusi pada tanggal februari maka secara yuridis pengajuan permohonan ini masih dalam batas dan tenggang waktu (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja, sejak tanggal februari yang merupakan tanggal waktu pengumuman oleh memohon atas hasil rekapitulasi penetapan perolehan suara d" sukses dalam pelaksanaannya maka bupati melalui camat mengundang rumah bupati sebagai rasa terima kasih. nurdin bapak bupati memberikan arahan kepada saksi dan teman temannya supaya kepala desa bertindak netral untuk menyukseskan pemilukada tanjung jabung timur. abdul rasi saksi sebagai camat bendahara ulu: pada saat pemilukada, tps berhenti kegiatan mencoblos kemudian saksi menanyakan kepada ketua kpps bahwa saksi pasangan calon nomor urut nomor urut dan nomor urut yang mempunyai mandat tidak pergi tempat rumah orang yang sakit dan tidak membawa kotak suara tetapi yang tidak mempunyai surat mandat pergi rumah orang yang sakit untuk memberikan hak pilihnya. saksi menegur dan memberikan saran kepada ketua kpps untuk tidak melakukan hal yang salah. afif firmansyah saksi hadir pada saat pertemuan vila bapak zulkifli nurdin dan tidak ada bapak zumi zola mengajak atau menghimbau ppl untuk memilih pasangan yang bersangkutan. yang ada adalah kegiatan makan malam dan sharing masalah pertanian karena bapak zumi zola berasal dari ipb dan bapak zumi zola menghimbau, mengajak seluruh ppl untuk menyukseskan pilkada tanjung jabung timur. saksi adalah saksi dari pasangan calon nomor urut pada saat rapat pleno kpu tanggal februari saksi pasangan nomor urut dan nomor urut menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, tetapi saksi pasangan calon nomor urut tidak mau menandatanganinya karena ada pelanggaran pelanggaran yang belum ditindaklanjuti dan adanya keterlibatan pns dan money politic. drs. kembali, si. laporan dari bawaslu kabupaten tanjung jabung timur tanggal januari tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh camat rantau rasa telah ditindaklanjuti oleh tim pertimbangan penjatuhan hukum disiplin tanjung jabung timur diputuskan bahwa camat rantau rasa dipandang telah mempengaruhi anggota karawitan untuk mendukung calon tertentu dan penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun: saksi dilanda putra berdasarkan keputusan bupati tanjung jabung timur nomor tahun tanggal desember telah dimutasikan sebagai sekretaris kecamatan sebagai eselon ill menjadi kepala bidang pemerintahan desa kelurahan eselon ill. saksi dilanda putra pada saat pelantikan tanggal januari tidak datang, saksi kaharuddin dipromosikan dari eselon menjadi eselon va. merpati tanggal februari pukul pada masa minggu tenang, saksi diberitahu oleh timnya bahwa ada karung yang berisikan kaos oblong rumah pak tubi aparat desa desa bunga tanjung yang bertuliskan jernih dan telah dilaporkan kepada panas. samsul alam adanya penemuan baju kaos bertuliskan jernih calon nomor urut daerah sungai jeruk rumah bapak gambut yang diserahkan pak saleh. saksi menemukan dua lipatan baju masing masing ada uang sejumlah rp. saksi melaporkan kejadian tersebut bawaslu. endi siswanto saksi menemukan pns yang bernama kaharuddin, anwar ikut kampanye nipah panjang untuk kandidat nomor urut yudi haryanto saksi sebagai koordinator tim kampanye pasangan nomor urut wilayah sabak timur, bahwa dari awal sampai selesai pemilukada kabupaten tanjung jabung timur tidak ada permasalahan atau gejolak masyarakat wilayah kecamatan sabak timur: kandidat tidak pernah menginstruksikan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah memberikan apa yang disampaikan pemohon mengenai money politic, budiadi ada ancaman melalui sms dari pasangan calon nomor urut kepada tim pasangan nomor urut berupa kata kata utama jangan banyak bergerak . tekanan tekanan tersebut sudah diselesaikan sebagian oleh pihak kepolisian. agus rama saksi sebagai koordinator dan saksi pasangan calon nomor urut ppk kecamatan sadu: pada saat penghitungan suara tingkat ppk ada saksi pasangan calon yang tidak mau tanda tangan berita acara penghitungan suara. rasyid saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan muara sabak timur, pada saat penghitungan suara tidak ada protes karena penghitungan suara sudah benar ahmad bustami saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan muara sabak barat: berita acara rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi pasangan calon nomor urut yang menandatangani sedangkan saksi pasangan calon nomor urut tidak hadir, saksi pasangan calon nomor urut tidak mau menandatangani berita acara. sulaiman saksi mengikuti rekapitulasi penghitungan suara kecamatan kuala jambi dan tidak ada masalah,. zulkifli selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kecamatan dendang berjalan dengan lancar, baik, dan aman: walaupun yang bersangkutan mengikuti acara tersebut sampai berakhir. karno saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan berhak, selama pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kecamatan berhak berjalan dengan aman. zainuddin saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan nipah panjang:instruksi dari calon dan koordinator kabupaten. suami saksi adalah saksi pasangan calon nomor urut kecamatan bendahara ulu: saksi pasangan calon nomor urut tidak hadiwalaupun hasil rekapitulasi telah diterimpihak terkait dalam tanggapannya yang menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan tidak termasuk lingkup hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusidimaksud, i3.6j menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkaitokoktanjung jabung timur, provinsi jambi tahun dengan nomor urut (dua)hun bertanggal februari dan keputusan memohon nomor pts kpu kab berrta keputusan memohon nomor pts kpu kab bse. mumamomenon rekamani3.6j tersebutberwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohonjung jabung timuryang ditetapkan oleh memohon tanggal februari sehingga batas waktu pengajuan permohonan mahkamah adalah hari senin tanggal februari yang terhitung (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada februari karena tanggal februari dan februariujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal maret dan marejawabsebelas) orang: i3telah menjawab dalil dalil pemohon tersebut dengan jahanamndukung bantuannya,alat bukti tertulis yaitu bukti pt sampai dengan bukti pt serta mengajukan (satu) orang ahli dan (dua puluh dua) orang saksiyang meliputi (sebelas) kecamatan yang dilakukan dengan: pelanggaran bersifat sistematis dengan cara: pada hari ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung timur hanya dihadiri pasangan calon nomor urutpelanggaran bersifat terstruktur dengan cara:pelanggaran bersifat masif dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut dan aparatur pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur dengan cara melakukan money politic dandinon job kan dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut i3. menimbang bahwa setelah mahkamah mendengar para pihak, ahli, dan masing masing saksi,pada hari ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung timur hanya dihadiri pasangan calon nomor urut untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksiacara ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung timur merupakan acara resmi pemerintah kabupaten yang mana semua pasangan calon diundang untuk hadir dan salah seorang calon nomor urut yaitu muhammad uber turut hadir pada acara tersebut. untuk menguatkan tanggapannya pihak terkait mengajukan bukti pt berupa tanda terima undangan untuk menghadiri acara ulang tahun pkk dan saksi yang bernama numata yang pada pokoknya menerangkan pkk telah mengundang ketiga pasangan calon pemilukada kabupaten tanjung jabung timur tetapi yang hadir calon nomor urut yaitu bapak muhammad uber dan calon nomor urut bapak zumi zola zulkifli, dan saksi tidak melihat dan mendengar adanya ajakan atau imbauan untuk memilih calon nomor urut dan calon nomor urut pada pemilukada. mahkamah berpendapat dengan tidak adanya alat bukti yang diajukan pemohon untuk menguatkan dalil dalilnya sedangkan pada sisi lain pihak terkait dapat membuktikan sebaliknya yaitu berdasarkan keterangan saksi numata dan bukti pt berupa tanda bukti undangan untuk menghadiri acara ulang tahun pkk. oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkanuntuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti berupa format laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran pemilu oleh bawaslu kabupaten tanjung jabung timur dan saksi yang bernama sugianto dan hartono yang pada pokoknya menerangkan pada pertemuan latihan seni karawitan camat rantau rasa menghimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon yang ganteng dan gagah, yang menyatakan kejadian tersebut membutuhkan pendalaman peristiwanya, apalagi mengingat pasangan calon pihak terkait sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan camat dimaksud, secara langsung maupun tidak langsung, hubungan struktural justru dimiliki oleh salah seorang pasangan calon dari pemohon dalam hal ini muhammad uber sebagai wakil bupati kabupaten tanjung jabung timur (incumbent). untuk menguatkan tanggapannya pihak terkait mengajukan saksi yang bernama subsidi dan kuatir yang pada pokoknya menerangkan bapak camat diundang oleh tokoh masyarakat untuk hadir pada saat latihan karawitan rutin yang diadakan setiap malam minggu dan tidak ada arahan bapak camat kepada orang orang yang hadir terkait dengan pemilukada. saksi kembali menerangkan pada pokoknya camat rantau rasa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun. setelah menilai bukti tertulis pemohon dan keterangan saksi saksi, mahkamah berpendapat camat rantau rasa terbukti melakukan tindakan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, namun tidak ada alat bukti pemohon yang menguatkan bahwa hal itu dilakukan atas permintaan dari pasangan calon nomor urut sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai aparatur pemerintahan dan pegawai negeri sipil yang seharusnya bersifat netral dan terhadap pelanggaran tersebut telah dikenai sanksi berupa hukuman disiplin. oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum. menimbang bahwa pemohon mendalilkanuntuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi yang bernama mulyadi yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi yang dilakukan camat bendahara kepada ketua bawaslu kecamatan bendahara untuk menguatkan bantuannya. mahkamah setelah menilai keterangan saksi pemohon dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak didukung denganuntuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi yang bernama dilanda putra yang pada pokoknya menerangkan tanggal november bupati tanjung jabung timur mengumpulkan para camat rumah dinas bupati dan menyampaikan latar belakang dan potensi yang dimiliki zumi zola dan saksi guntur bahwa tanggal november ada pertemuan rumah dinas bupati mana inti pertemuan tersebut adalah himbauan untuk mengajak mendukung pasangan zumi zola dan ambo tangmuhammad yunus dan muhammad tandai yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan rumah bupati dengan para camat adalah dalam rangka syukuran atas telah terselenggaranya musabagah tillawatil gurun tingkat kabupaten tanjung jabung timur, mahkamah setelah menilai keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, bahwa keterangan saksi pemohon dibantah oleh saksi pihak terkait dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon disamping tidak didukung dengan alat bukti yang kuat serta tidak dapat meyakinkan mahkamah sehingga dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum: menimbang bahwa pemohon mendalilkandilanda putra mengenai adanya sms dari ajudan bupati tanjung jabung timur untuk para camat agar membawa tokoh masyarakat dan mantan kepala desa untuk dapat hadir vila gubernur tanggal januari saksi yang bernama dilanda putra pada pokoknya menerangkan saksi diperintahkan untuk mempertemukan seluruh mantan kepala desa, dan kepala desa tanggal desember untuk mendukung pasangan calon nomor urut saksi gatot menerangkan bahwa tanggal januari ada pertemuan kades se kecamatan dendang mana inti pertemuan tersebut kepala desa disuruh mengkondisikan untuk pemenangan nomornurdin yang pada pokoknya menerangkan bupati memberikan arahan kepada kepala desa untuk bertindak netral dalam pemilukada kabupaten tanjung jabung timur, mahkamah setelah menilai alat bukti pemohon dan saksi pihak terkait, bahwa pertemuan tersebut benar adanya, yang mana bupati tanjung jabung timur menghimbau para kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut namun mahkamah tidak menemukan bukti bahwa himbauan itu dilaksanakan oleh para kepala desa terhadap warganya setidak tidaknya hal itu dibuktikan dengan adanya laporan kepada bawaslu. berdasarkan bukti mengenai laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran tidak satupun pelanggaran dilakukan oleh kepala desauntuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan bukti berupa dan surat perintah tugas atas nama fitri haryana. saksi yang bernama seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut berdasarkan keputusan memohon tersebut atas, adalah suara atau sama dengan yo: bahwaanjung jabung timur yang meliputi (sebelas) wilayah kecamatan, yaitu: kecamatan muara sabak timur, kecamatan muara sabak barat, cc. kecamatan kuala jambi, kecamatan dendang, kecamatan rantau rasa: kecamatan berhak, sudarso, kaharuddin dan fatmawati pada pokoknya menerangkan telah terjadi pemutaran karena tidak mendukung pasangan calon nomor urutyatakan dalil pemohon mengada ada dan tidak benar, kalaupun benar terjadi hal ini merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai bupati kepala daerah. pihak terkait mengajukan saksi yang bernama kembali yang pada pokoknya menerangkan bahwa kaharuddin dipromosikan dari eselon menjadi eselon va, setelah menilai alat bukti pemohon dan saksi pihak terkait, mahkamah berpendapat tidak ada alat bukti yang kuat bahwa pemutaran dan pengangkatan pejabat tersebut berkaitan dengan pihak yang dimutasikan tidak mendukung pasangan calon nomor urut karena dalam pemutaran tersebut dalam rangka promosiadanya pelanggaran bersifat masif dengan cara melakukan money politic dan intimidasi kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral denganerupa surat pernyataan adanya money politic yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut saksi yang bernama alkali, anwar, hashi, tumpeng, menang, supriyanto yang pada pokoknya menerangkan adanya pembagian uang, semen, kerudung, kain batik,masif, namun memohon tidak mengajukan alat bukti: pihak terkait dalam tanggapannya membantah dalil pemohon dengan menyatakan bahwa dalil pemohon hanya sangkaan tanpa fakta, tanpa menyebutkan waktu, pelaku, dan peristiwanya. pihak terkait mengajukan saksi yang bernama merpati, samsul alam yang pada pokoknya menerangkan tim pasangan calon nomor urut melakukan money politic pembagian uang dan kaos oblong: setelah menilai alat bukti pemohon dan saksi pihak terkait, mahkamah berpendapat benar adanya money politic kepada beberapa calon pemilih pemilukada kabupaten tanjung jabung timur. namun money politic tidak terjadi seluruh wilayah kecamatan kabupaten tanjung jabung timur, kejadiannya bersifat sporadis. terhadap dalil pemohon tentang adanyarut mahkamah tidak menemukan alat bukti yang meyakinkan. oleh karena itu dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum:senin, tanggal empat belas bulan maretmaretkecamatan nipah panjang: kecamatan bendahara, ii. kecamatan bendahara ulu, kecamatan sebagai, kecamatan saduearah kabupaten tanjung jabung timur nomor urut yaitu calon pasangan zumi zola zulkifli, stp., ma. dan ambo tang, a.md."judul ), dan telah melanggar pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatangani dalam surat kesepakatan bersama pasangan calon bupati calon wakil bupati kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka pemilukada damai tahun pada bulan januarifebruaripada hari ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung timur yang merupakan acara resmi dari pemerintah kabupaten, telah dihadiri hanya dari pasangan calon nomor urut yaitu zumi zola zulkifli, stp.,m.a. dan ambo tang, amd. dan secara terbuka diperkenalkan melalui acara tersebut, yang diperkenalkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: camat rantau rasa yang bernama junaidi rahmat, sos. secara terbuka kepada masyarakat wilayah kecamatan rantau rasa agar mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut yaitu zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd: camat bendahara yang bernama mustafa, a.md. telah melakukan intervensi kepala panas kecamatan bendahara agar tidak proaktif untuk mengawasi dan memproses kecurangan yang lakukan oleh tim pasangan calon nomor urut yaitu zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd, selain tindakan yang bersifat sistematis tersebut atas,yaitu zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. untuk memenangkan pilkada yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, dan akan pemohon buktikan dalam persidangan ini, jenis jenis pelanggaran bersifat terstruktur bahwa drs. abdullah which selaku bupati tanjung jabung timur telah bersikap dan bertindak secara tidak netral dan sangat berpihak, fokusnya dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh camat wilayah kabupaten tanjung jabung barat dan memberikan instruksi agar memilih dan memenangkan kepada pasangan calon nomor urut yakni zumi zola zulkifli, stp.,ma. dan ambo tang, amd: bahwa drs. abdullah which selaku bupati tanjung jabung timur juga telah mengumpulkan seluruh kepala desa se kabupaten tanjung jabung timur rumah dinas bupati tanjung jabung timur dan memberikan perintah agar para kepala desa dan masyarakat wilayahnya dalam pilkada memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut yakni zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd., bahwa lebih lanjut bupati drs. abdullah which dengan sengaja telah mengganti (menon job kan) para pejabat pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur yang tidak memihak atau pro kepada calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. para pejabat tersebut antara lain: drs. sugiarto yang semula sebagai kepala bagian pembangunan diganti dan tidak diberikan jabatan lainnya, dada putra yang semula sebagai camat sebagai diganti dan tidak diberikan jabatan lainnya, selain para pejabat atas, masih ada puluhan pejabat, dan ratusan pegawai yang dimutasi dengan alasan yang sama, dan akan pemohon buktikan dalam persidangan ini: bahwa sebagai bentuk penghargaan karena sudah melaksanakan perintah mendukung calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah nomor urut zumi zola zulkifli, stp.,m.a. dan ambo tang, amd., maka secara politis bupati drs. abdullah which mengangkat pejabat pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur yakni sebagai berikut: drs. ipnu sebagai kepala pemerintahan umum sekretariat daerah, yang sebelumnya sebagai camat dendang: junaidi rachmat, sos. sebagai camat rantau rasa, yang sebelumnya sebagai kepala bidang olah raga pada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga: sumardi, s.stp. sebagai camat dendang, yang sebelumnya sebagai plt. kepala bagian umum sekretariat daerah: agus pribadi, sos. sebagai muara sabak timur, yang sebelumnya sebagai kepala bidang penerimaan dead: mustafa, md. sebagai camat bendahara, yang sebelumnya sebagai kepala bidang kamar, dinas tata kota: drs. berikan sebagai camat sebagai, yang sebelumnya sebagai staf pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur. marwan, s.e. sebagai kepala bp4k badan penyuluh pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan), yang sebelumnya sebagai kepala bidang ketahanan pangan: drs. iskandar sebagai kepala kantor ketahanan pangan, yang sebelumnya sebagai sekretaris bappeda, suharto, kom. sebagai sekretaris camat muara sabak timur yang sebelumnya sebagai lurah rantau indah, kecamatan rantau rasa, jafar, sos. sebagai kepala dinas dukcapil, yang sebelumnya sebagai sekretaris dinas dukcapil: favour roti, s.e. sebagai kasual dibagian pemerintahan, yang sebelumnya sebagai lurah talang barat: agus pranoto, s.e. sebagai lurah pandan jaya, kecamatan sebagai, sebelumnya sebagai sektor pandan jaya plt. lurah pandan jaya), kecamatan sebagai, deni daud sebagai lurah rantau indah, kecamatan rantau rasa, yang sebelumnya sebagai kasi holtikultura dinas pertanian tanaman pangan, dedi saputra sebagai sekretaris lurah rano, yang sebelumnya sebagai lurah talang barat, sukarno, sos. sebagai sekretaris camat sebagai, yang sebelumnya sebagai kasubbid aset dead, selain mengangkat sebagai pejabat atas, masih banyak jabatan yang diangkat oleh bupati drs. abdullah which agar mendukung dan memilih calon pasangan nomor urut yang akan pemohon buktikan persidangan nanti, jenis jenis pelanggaran bersifat masif bahwa tindakan yang dilakukan oleh tim calon pasangan nomor urut zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. dan aparatur pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur yang mendukungnya dilakukan dengan cara politik uang (money politic), yang dilakukan melalui tingkat rt, dusun, desa kelurahan, dan kecamatan, bahwa modus money politic yang dilakukan dengan cara antara lain, pertama: pemberian uang tunai pada orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap dpt) yang jumlahnya untuk setiap orangnya bervariasi, mulai dari rp. (lima puluh ribu) sampai dengan rp. (dua ratus ribu), kedua: dengan cara pemberian uang secara tunai kepada setiap pada wilayah desa kelurahan tertentu untuk dibagikan kepada warganya yang terdaftar dalam dpt yang jumlahnya bervariasi akan tetapi jumlah yang diterima oleh setiap orang rp. (lima puluh ribu) sampai dengan rp. (dua ratus ribu), ketiga: pemberian barang barang kebutuhan masyarakat sebagai sumbangan kepada warga masyarakat dengan himbauan agar memilih nomor urut bahwa terjadi money politic yang dilakukan hampir seluruh wilayah kecamatan se kabupaten tanjung jabung timur yang jumlahnya dan fokusnya sebagaimana pada poin atas, antara lain terjadi: pada tanggal dan februari wilayah kecamatan nipah, pada tanggal januari sampai dengan februari wilayah kecamatan rantau rasa, pada tanggal februari wilayah kecamatan kuala jambi: pada tanggal februari wilayah kecamatan muara sabak timur, pada tanggal sampai dengan februari wilayah kecamatan dendang, pada tanggal februari wilayah kecamatan bendahara ilir: pada tanggal dan februari wilayah kecamatan muara sabak barat, pada tanggal dan februari wilayah kecamatan sebagai: pada tanggal februari wilayah kecamatan berhak, j)) pada tanggal februari wilayah kecamatan sadu, selain dengan money politic, tim calon pasangan nomor urut zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. juga melakukan cara cara intimidasi kepada aparat pemerintahan daerah yang bersikap netral dengan ancaman akan nonjobkan (diberhentikan) dari jabatan strukturalnya apabila tidak mendukung dan memilih calon pasangan nomor urut bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh tim pasangan calon zumi zola zulkifli, stp, m.a. dan ambo tang, amd. tersebut, pemohon telah melakukan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan melaporkan kepada memohon dan panitia pengawas pemilihan umum baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, akan tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya, antara lain: laporan yang telah diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt xii atas nama sugianto tanggal desember laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt atas nama agung riyanto, s.p. pada tanggal januari laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt atas nama anwar bin mukminyunusabd. rasyidhmad ridwan, s.t.bordeko suyantmengiankaharuddin tanggal februari law office herman kadir partner, beralamat jalan k.h abdullah syafii gudang peluru, tebet, jakarta selatani1.ahli dari pihak terkait: mendengar keterangan saksi saksi dari psesuai denglaporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama agus rahmanas pada tanggal februari oo.suharrmando: laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama usman, laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama sugianzizbaikedi wibowo bin prihatinadi pranosse bin lamadong pada tanggal februari aa. laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama superman bin sauh pada tanggal februari bb. laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt atas nama usman bin kasau pada tanggal februari cc.dd.ee. laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama chairil achmad rahim pada tanggal februari ff. laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt !i1 atas nama hasanuddin pada tanggal februari gg. laporan yang diterima oleh bawaslu dengan tanda terima nomor pl wkd tjt i1 atas nama kamis pada tanggal februarkepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama zumi zola zulkifli, stp, m.a, dan ambo tang, amd, nomor urut sebesar (lima puluh delapan ribu sembilan belas) suara atau setara dengan suara, diperoleh melalui cara cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat sistematis dan terstruktur serta, dan sebaliknya merugikan pasangan calon pemohon dan pasangan calon urut nomortanjung jabung timur sebagaimana pemohon uraikan atas, sangat memengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan pasangan calon dalam pemilukada kabupaten tanjung jabung timur tahun dan hanya menguntungkan pasangan calon nomor urut atas nama zumi zola zulkifli, stp, m.a. dan ambo tang, amdzumi zola zulkifli, stp, m.a. dan ambo tang, amditu zumi zola zulkifli, stp, ma. dan ambo tang, amd.tanjung jabung timendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timtanjung jabung timlaporan rekapitulasi penanganan pelanggaran dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timur, bukti fotokopi format laporan rekapitulasi penanganan pelanggaran, bukti fotokopi daftar pemilih tetap pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun kabupaten tanjung jabung timur, bukti fotokopi kesepakatan bersama pasangan cabup cawabup kabupaten tanjung jabung timur dalam rangka pemilukada damai bukti fotokopi surat nomor umum perihal nama nama tim puji, tanggal desember bukti fotokopi tim puji rantau karya kecamatan sebagai kabupaten tanjung jabung timur, bukti fotokopi daftar tim puji pemenangan zumi zola ambon tang desa pandan sejahtera kecamatan sebagai, bukti fotokopi nama nama tim puji tps desa pandan lahan kecamatan sebagai: bukti fotokopi daftar tim puji desa pandan makmur kecamatan sebagai kabupaten tanjung jabung timur: bukti fotokopi tim puji zumi zola zulkifli desa suka maju kecamatan sebagai kabupaten tanjung jabung timur, bukti fotokopi dewan pimpinan ranting partai amanat nasional desa lahan tengah kecamatan sebagai, bukti fotokopi tim puji desa kota baru kecamatan sebagai: bukti fotokopi tim puji pemenangan zumi zola ambo tang desa lahan ulu kecamatan sebagai, bukti fotokopi, bukti fotokopi surat nomor bkd, perihal surat perintah tugas, tanggal januari bukti fotokopi surat pernyataan fatmawati tentang mutasi atas nama fitri haryana: bukti fotokopi notaris akta surat pernyataan, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama ridwan: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama baik, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama usman bin kasau: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama suparman bin idris atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama superman bin salah atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama anwar bin mukmin atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama sugianto bin harjo slamet atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama ediwibowo bin prihatin atas peristiwa money politic: bukti fotokopi surat atas nama sugianto kepada panwaslukada kabupaten tanjung jabung timur tentang keterlibatan camat rantau rasa menghimbau untuk memilih pasangan nomor urut bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama suharto bin harjo slamet atas peristiwa money politic, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama h.m yusuf atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama mappangara atas peristiwa money politic: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama eko suyanto atas peristiwa money politic, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama hasanuddin dan menang bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama abdul based, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama asse bin lamadong tentang penggelembungan suara (mencoblos lebih dari kali), bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama kaharuddin: bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama siswanto tentang money politic: bukti fotokopi surat atas montana kepada bawaslu kabupaten tanjab timur tentang money politic: bukti fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan atas nama armando dan fotokopi surat pernyataan hamid hamas ketua kpps iii pematang rahim tentang camat yang intervensi dengan pekerjaan petugas tps, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama kemas tentang money politic dan surat pernyataan supriyanto dan suharno menerima uang, bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan atas nama anas dan surat pernyataan bunga walisongo menerima uang, bukti fotokopi surat penerimaan laporan atas nama alkali tentang peristiwa menerima uang, bukti fotokopi surat penerimaan laporan atas nama usman tentang peristiwa pembagian uang kepada warga masyarakat dari tim nomor urut bukti fotokopi kliping koran society berjudul ribuan massa kampanye zumi zola tang bertanggal januari bukti fotokopi kliping koran jambi independent berjudul bawaslu terima laporan bertanggal januari bukti fotokopi kliping koran berjudul politik uang jelang pemilukada tanjabtim , bukti foto camat bendahara ulu atas nama abdul rasyid telah memasuki tps bukti foto lembar tentang money politic yang terjadi simpang tabu desa lahan ilir bukti foto lembar money politic atas nama baharuddin bin bakat yang terjadi desa merbau, kecamatan bendahara: bukti fotokopi daftar nama nama tim puji desa jati mulyo, kecamatan dendang, tanggal desember bukti fotokopi surat tanda bukti penerimaan laporan tahun atas nama hasanuddin, tanggal februari bukti fotokopi laporan atas nama tampil dan surat pernyataan menerima uang, bukti fotokopi surat pernyataan menerima uang tanggal februari atas nama suri dan kawan kawan, bukti fotokopi tanda terima kaos tim puji, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama yama tentang pemberian uang dari tim kandidat nomor sebesar rp. bukti fotokopi surat pernyataan atas nama iskandarponniyinnasiribu belisarasuddin tentang pemberian uang dari kandidat nomor urut sebesar rp. kecamatan muara sabak timur, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama bunga tentang pemberian baju batik, dari kandidat nomor urut kecamatan muara sabak timur, bukti fotokopi surat pernyataan atas nama baharuddibudimasumardidwi wahyuni tentang pemberian dasar batik dari kandidat nomor urut kecamatan muara sabak timur: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama jefriyadi saputradaerahsari bonangsiti nadiawarga desa rantau rasa kecamatan berhak pemberian uang oleh hartantosaifuddin, tanggal februari tentang pertemuan ppl se kabupaten tanjung jabung timur: bukti fotokopi surat pernyataan atas nama nurdin tentang pembagian uang agar memilih nomor urut dalam pilkada tanjung jabung timur, bukti fotokopi surat dewan pimpinan kabupaten lembaga pemantau penyelenggara pemerintahan negara kesatu,. undang undang'".kepada ketua mahkamah konstitusi perihal temuan money politic, tanggal februari bukti fotokopi kliping koran media jambi ekspres, hari senin, januari camat ikut tim sukses , bukti fotokopi kliping koran media tribun jambi, hari minggu, januari money politic tanjabtimur , bukti fotokopi kliping koran media jambi ekspres, hari sabtu, februari camat kepergok berkampanye , bukti fotokopi kliping koran media jambi ekspres, hari senin januari tim sukses kepergok kasih bantuan . selain itu, pemohon mengajukan (tujuh belas) orang saksi didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan tanggal maret menerangkan sebagai berikut: sugianto camat rantau rasa telah dilaporkan kepada bawaslu, polsek rantau rasa dan bupati tanjung jabung timur terkait dalam hal mengarahkan masyarakat pada pertemuan seni karawitan desa rantau rasa ii, lorong jogja tanggal januari hari sabtu malam minggu, camat rantau rasa mengajak masyarakat dengan mengatakan, mari bapak bapak, ibu ibu supaya kesenian karawitan kita ini bisa lancar dan saya mengikuti kegiatan, dan membina bapak bapak, ibu ibu secara terus menerus depan, kami mengharapkan karena besok tanggal februari itu akan ada pemilukada. kami harapkan supaya mendukung calon kandidat yang ganteng karena kita disini harus memaklumi bahwa kita orang jawa ini rantau rasa sifatnya hanya menumpang . hartono pada saat karawitan, saksi sedang latihan karawitan yang dihadiri orang dan merupakan latihan tiap sabtu malam minggu: bahwa camat rantau rasa mengajak dan menghimbau masyarakat yang latihan karawitan untuk memilih pasangan yang ganteng dan gagah. guntur tanggal november ada pertemuan rumah dinas bupati, setelah acara pembukaan mt@ kabupaten tanjung jabung timur, inti pertemuan tersebut adalah himbauan untuk mengajak mendukung pasangan zumi zola dan ambo tang. jumlah yang hadir dalam pertemuan tersebut orang termasuk kepala desa sabat timur dengan beberapa orang camat. mulyadi saksi bekerja bidang pers independent: adanya laporan dari desa merbau bahwa anggota dprd kabupaten tanjung jabung timur telah menyerahkan uang kepada nurdin sejumlah rp. dan nurdin membagikan kepada warga dengan uang sejumlah rp. dan rp. dengan mengatakan tolong kamu pilih nomor adanya intimidasi yang dilakukan camat bendahara kepada ketua bawaslu kecamatan bendahara melalui rekaman percakapan antara ketua bawaslu kecamatan bendahara dengan camat bendahara. kokain tanggal februari saksi mendapat foto camat bendahara ulu tps desa pematang rahim sedang memegang berkas dengan maksud dan tujuan tidak diketahui, pada saat itu camat bendahara ulu marah kepada saksi pasangan calon nomor urut nomor urut nomor urut dan ketua kpps karena mengambil keputusan untuk memerintahkan saksi tanpa mandat untuk mendatangi pemilih yang tidak dapat datang tps rumah masing masing berjumlah orang tetapi terlanjur yang mencoblos (satu) orang dan saksi tanpa mandat digantikan dengan saksi yang mempunyai mandat dengan membawa kertas suara tanpa membawa kotak suara, saksi tidak melaporkan kejadian tersebut bawaslu tetapi menelepon kepada tim kabupaten. dilanda putra tanggal november camat camat dikumpulkan rumah dinas bupati dan pada saat pertemuan tersebut bupati menyampaikan latar belakang dan potensi yang dimiliki oleh zumi zola dan harapan untuk memimpin tanjung jabung timur depan adalah seperti itu: pada saat pertemuan tersebut orang tua zumi zola (mantan gubernur jambi) menyampaikan kata sambutan kenapa bapak zumi zola dimajukan sebagai calon bupati. kemudian zumi zola menyampaikan kata sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepala desa, camat dan seluruh warga tanjung jabung timur dan mohon doa dan restu untuk mendukung selanjutnya depan dalam memimpin tanjung jabung timur, tanggal desember pukul seluruh camat tanjung jabung timur dipanggil ruang kerja bupati tanjung jabung timur dan bupati tanjung jabung timur menyampaikan agar seluruh camat menginventarisir seluruh mantan kepala desa dan kepala desa serta sekdes yang ada wilayahnya. khusus untuk kecamatan sebagai, saksi diperintahkan untuk mempertemukan seluruh mantan kepala desa, kepala desa rumah bupati tanggal desember pada pertemuan tersebut seluruh kepala desa diminta untuk menyampaikan kepada kepala dusun dan jajarannya bawah untuk mendukung pasangan calon nomor urut dan segera membentuk tim puji yang mana setiap tps berjumlah sampai dengan orang ibu ibu, saksi membentuk tim puji tersebut masing masing tps berjumlah orang ibu ibu. sudarso saksi sebagai kepala bagian pembangunan, saksi dinon job kan pada minggu ke bulan november: saksi mendapat informasi bahwa saksi dinon job kan karena ada indikasi mendukung salah satu calon. kaharuddin saksi bekerja sebagai kasual umum kecamatan sadu: saksi dipanggil untuk menghadap camat dan mengatakan, pak lurah kita diminta untuk membantu pasangan pak zumi zola. saksi menanggapinya dan menyatakan, pak, saya mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena saya ini pns, netral . saksi adalah adik bapak uber tetapi bukan sedarah, saksi dipindahtugaskan tanggal januari dari eselon eselon menjadi kasual kantor perpustakaan dan arsip daerah. gatot edi susilo saksi sebagai kepala desa, tanggal januari saksi dihubungi camat dendang ada undangan rumah dinas bupati, pukul wib. yang hadir rumah dinas bupati tersebut adalah kades se kecamatan dendang, bapak ibu bupati dan camat, mana inti pertemuan tersebut kepala desa disuruh mengkondisikan untuk pemenangan nomor tanggal januari kades disuruh membawa kepala dusun dan rumah dinas bupati. pada pertemuan tersebut hadir sekda, dan inti pertemuan tersebut adalah untuk mengarahkan dan mendukung masyarakat nomor urut saksi melakukan pendekatan melalui para kepala rt, pasangan calon yang memperoleh banyak suara adalah pasangan calon nomor urut samsudin tanggal sampai dengan januari diadakan pelatihan teknis ppl se kabupaten yang dibuka oleh bupati drs. abdullah which dan dalam pengalamannya seluruh ppl supaya memenangkan bapak zumi zola sebagai calon bupati periode karena beliau cocok untuk daerah tanjung jabung timur, tanggal pada waktu latihan, kepala badan penyuluh pertanian mengajak para ppl untuk silaturahmi dan makan malam vila bapak zulkifli nurdin orang tua bapak zumi zola, yang hadir orang ppl dan sebelum acara dimulai bapak kepala pertanian mengatakan, pak zumi zola, seluruh ppl yang hadir disini siap mendukung, memenangkan bapak zumi zola. pada saat pamitan pulang seluruh ppl dibagikan kain sarung. fatmawati anak saksi yang bekerja sebagai pns kantor camat kuala jambi dimutasikan kecamatan sadu disebabkan saksi mendukung salah satu kandidat nomor alkali saksi tanggal februari diberi uang oleh hasan ismail tim sukses calon bupati nomor sejumlah rp. uang tersebut dibagi bagikan kepada orang dan mengatakan pilih nomor saksi mau melakukan membagi bagikan uang tersebut karena takut ketua pengurus mesjid diancam oleh ketua uang yang telah dibagi bagikan kepada masyarakat satu tps yaitu tps kelurahan muara sabak hulu, pasangan calon nomor menang tps kelurahan muara sabak hulu. saksi melaporkan bawaslu atas kejadian tersebut. anwar bahwa tim jernih, tanggal januari melihat jasad diberi uang oleh diardi untuk dibagikan kepada warga desa bangun karya, kecamatan rantau rasa, dalam rangka memenangkan nomor urut sejumlah rp. hashi saksi adalah tim pasangan calon nomor urut saksi, bawaslu kecamatan dan kapolsek menangkap nurdin anggota tim nomor urut yang membagikan uang kepada sekitar kepala keluarga dusun wijaya dimana sisa uang yang ditangkap sejumlah rp. dan baharuddin ditangkap oleh mulyadi dengan sisa uang sejumlah rp. desa merbau. uang tersebut sampai saat ini masih berada bawaslu kecamatan bendahara ilir, tumpeng tanggal februari rumah mantan kepala desa yang bernama born dusun dua, kelurahan kampung single, kecamatan sabak barat ada pertemuan yang dihadiri camat sabak barat, ketua, anggota dpr tanjung jabung timur, dan ketua korban sabak barat yang mengarahkan kepada seluruh anggota pemuda yang ada dusun agar mendukung dan memenangkan kandidat nomor dan menjanjikan akan memberikan bantuan semen sebanyak sak untuk pembuatan lapangan badminton, yang diterima jamil selaku ketua pemuda kejadian tersebut dilaporkan kepada bawaslu kecamatan, tanggal februari ketua membagikan uang yang berasal dari kandidat nomor kepada udin sejumlah rp. supaya memilih kandidat nomor urut menang tanggal desember pada saat natal bersama ada datang orang dari pdi perjuangan dan setelah selesai acara kebaktian pdt. gultom mendatangi jemaatnya dengan memberikan bungkusan kain batik dan mengatakan, tolong dibantu untuk mencoblos nomor supriyanto tanggal desember saksi diundang koordinator pdi perjuangan visanya bapak zulkifli talang babat. pada saat itu diadakan koalisi pdi perjuangan dengan kandidat nomor yang dihadiri kurang lebih orang. saksi dan yang hadir diberi hadiah buah sarung dan uang sejumlah rp. oleh bapak zulkifli nurdin dan mengatakan, tolong nanti pada waktu pemilihan saya memohon, saya mengharap kepada saudara semua yang hadir untuk memilih dan mencoblos pasangan calon nomor tanggal februari istri saksi yang bernama martini menerima uang sejumlah rp. dari tim kandidat nomor dengan pesan, mba tolong nanti mba dan suami pada waktu memilih tolong color nomor tanggal februari istri saksi didatangi istri yang bernama simpati serta membagikan buah kerudung dan buah baju siap pakai serta berpesan, tolong mbak yun, nanti tanggal nanti jangan lupa untuk nobles nomor tanggal februari istri saksi didatangi tim puji yang bernama siti dengan membagikan uang sejumlah rp. dengan berpesan, tolong nanti tanggal jangan lupa, nobles nomorumum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timur telah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur pada tanggal februari tahun yang diikuti oleh (tiga) pasangan calon sesuai dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timurbukti yaitu sebagai berikut:desember bukti adalah sebagai berikut: nama pasangan calon walikota dan nomor urut wakil walikota pasangan calontanggal februarkepala daerah dan wakil kepala daerah nama saifuddin, amk., s.e.|h. uber, ag. zumi zola zulkifli, stp., m.a. kecamatan dan dan dan kaharuddin, s.h. ir. ironi ambo tang, md. nomor urut nomor urut nomor urutdelapan keseratus), bahwa komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timurtermuat dalambahwa dalil pemohon pada angka danunsur musica provinsi jambi serta pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung timur, danabupaten tanjung jabung timur, panwaslukada kecamatan,lebih lanjusehubungan dengan hal tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa batas waktu pengajuan keberatan pemohon berakhir pada tanggal februari untuk itu, maka pengajuan permohonan keberatan yang diajukan pemohon masih dalam tenggang waktu dan batas waktu yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga demi hukum mohon kepada majelis hakim konstitusi berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara guo, bahwa lebih lanjut, secara yuridis makadengan pada kegiatan rekapitulasi sertahingga tingkat kpps tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun, jujuranjung jabung timurwarga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi kabupaten tanjung jabung timursetiap tps tps kabupaten tanjung jabung timur dihadiri oleh panwaslukada kabupaten tanjung jabung timur, aparat kepolisian kabupaten tanjung jabung timuranjung jabung timuranjung jabung timur sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara seluruh tps kabupaten tanjung jabung timur,cc. adiltanjung jabung timur tahun baik dari tingkat tps hingga rekapitulasi tingkat komisi pemilihan umumtib penyelenggara pemiluanjung jabung timur, kepentingan umum, keterbukaaninformasikan secara terbuka, terang dan, nyata kepada seluruh tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati, tokoh masyarakat dan panitia pengawas pemilukada, proporsionalitasomisi pemilihan umumprofesionalitasanjung jabung timurefisiensianjung jabung timur, efektivitasjuga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timurtanjung jabung timur tahun menyusun dan menetapkan tata kerja komisi pemilihan umumbupati dan wakil bupatrekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh ppk wilayah kabupaten tanjung jabung timuranjung jabung timur dan komisi pemilihan umum provinsi jambi: menerbitkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur untuk mengesahkomisi pemilihan umum melalui komisi pemilihan umumyampai (menunggu putusan sidang mahkamah konsitusi): dan atau undang undangpemilihan umum php) kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timurtanjung jabung timur sebagaimana termuat dalam kpu): dengan demikian, mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan ini sesuai uudkonstitusiini diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional pemohon sesuai dan undang undang dasar juncto peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehanmuara sabak timtimur, tanggal februarimuara calon dan wakil bupati sabak timur saifuddin, amk, s.e. dan kaharuddin, s.h. muhammad uber, ag. dan ir. mohammad ironi zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, md.muara sabak barbarat, tanggal desember bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati sabak barat dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, md. kes esakuala jambkuala jambikuala jambi dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, a.m4d. megkuala jambdendendangdendang dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, md.memperoleh suara terbanyak, kecamatan rantau rasrantau rasa tanggal februari bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati rantau rasapanganan am0arantau rasberhakrhak tanggal februari bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati berhak nan dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, md. rhakkabupaten tanjung jabung timurnipah pannipah panjang tanggal februari bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati nipah panjangtangan onipah panjdan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, a.m4d. mengamasanaasuluulu dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, a.m4d. payang masuk polres tanjung jabung timursebagebagai tanggal februari bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati sebagai dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, a.m4d. meamaanea doaebagperaturan mahkamah konstitusi nomor tahun yaitu perubahan kedua) uud,kecamatan sadadu tanggal februari bukti bukti sampai dengan bukti adalah sebagai berikut: calon dan wakil bupati sadu dan kaharuddin, s.h. dan ir. mohammad ironi dan ambo tang, md. jumlah perolehan suara sah untuk penganan rangaddalil pemohon pada angka s d angka halaman pemohon menyatakan terjadinyatanjung jabung timur yang dilakukan oleh tim pasangan calon bupati dan wakil bupati, zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, md.,berkenaan dalil pemohon pada angka sampai dengan angka halaman mengenai pelanggaran pelanggaran bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut (tiga) zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, md. adalah bukan merupakan kewenangan memohon melainkan kewenangan bawaslu kabupaten tanjung jabung timuridak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari bawaslu kabupaten tanjung jabung timur terkaittim pasangan calon nomor urut oleh karena itu menurut memohon, dalil pemohon tersebut harus dikesampingkan: bahwa pemohon juga mendalilkan pada angka halaman mengenai laporan pemohon kepada memohon tetapi tidak diproses sebagaimana mestinya, bahwa terhadap hal tersebut perlu memohon jelaskan mana proses penanganan masalah pelanggaran bukan dilaporkan kepada memohon selaku komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur tetapi harus dilaporkan melalui panwaslukada kabupaten tanjung jabung timur, yang mana panwaslukada kabupaten tanjung jabung timur memiliki mekanisme dalam menangani setiap laporan pelanggaran pemilukada. oleh karena itu dalil pemohon menyatakan kalau memohon telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan laporan setiap pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka dari itu harus dikesampingkan, karena masalah pelanggaran adalah kewenangan panwaslukada dan komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur tidak pernah mendapatkan pemberitahuan ataupun tembusan mengenai pelanggaran pemilukada baik yang bersifat pidana maupun administrat: i2.4jmuara sabak ilir, desa sabak ilir, kecamatanuara sabak uluau dalamrajalang alangulaiiembur naiksdesa kota harapan, kecamatan muara sabak timurulum iidalamlang babatbung putihosingle, kecamatan muararit ulum kecamatan muara sabak barat, kabupaten tanjung jabunglautnjung solokmajelislahanjelis hidayahnunggal makmur, kecamatan kuala jambiindahdomuktidendangcatur rahayujatimulyokoto kandiskandis dendang, kecamatan dendangrya baktrga.lebih lanjut pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timurmaka pemohon mempunyai hak untuk mempertahankan segala kepentingannya sendiri. yang mana telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta pemilukada oleh komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa lebih lanjut sesuai dandan wakil kepala daerah tempat pemungutan suara tps sampai dengan tps desa rantau rasaungai dusun, kecamatan rantau rasadar igun karrimayharapan makmurmakmurwa sarikecamatan nipah panjiijernga tanjueriikirraydatjelitkijing, kecamatan nipah panjangkalimantawatengahhakti idamrbau ilir, kecamatan bendahartuanrahimomanwajoberaskit tempurungncolok kecamatan bendahara ulujayamakmurlahansejahterka majbarkaryultengah, kecamatan sebagaiokanitikambatayambu sekutuir hitam lautcemarabuhan seripenuh, kecamatan sadu: pasangan calon presiden dadengan demikian secara yuridis, pemohon telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta pemilukada dan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan inidan memenuhi kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini, mengenai alaselain itu, memohon mengajukan (sebelas) orang penyelenggara pemilukada dan telah didengar keterangan pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: sitorus, s.ap yang bersangkutan ketua ppk kecamatan muara sabak timur, kecamatan muara sabak timur jumlah tps pps meliputi kelurahan dan desa, jumlah pemilih tetap orang, pada waktu penghitungan suara tps tidak ada masalah, tingkat kecamatanasih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran pemilukada sedangkan penghitungan suara ppk dianggap sesuai dan tidak ada masalah. mikro yang bersangkutan ketua ppk kecamatan muara sabak barat, penyelengaraan pemungutan suara kecamatan muara sabak barat, berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapuputusan mahkamah konstitusi: irwan chaniago yang bersangkutan ketua ppk kecamatan kuala jambi, tidak ada protes ketika penyelenggaraan pemilukada, pada waktu rekapitulasi, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut meninggalkan tempat dan tidak membuat keberatan serta tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara: limbah pramudi yang bersangkutan ketua ppk kecamatan dendang, rekapitulasi tingkat kpps, semua saksi menerima hasil dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara, rekapitulasi tingkat ppk, saksi pasangan calon nomor urut nomor urut tidak menandatangani berita acara tetapi hasil penghitungan suara menerima. yang menang kecamatan dendang adalah pasangan calon nomor urut suparno yang bersangkutan ketua ppk kecamatan rantau rasa. pasangan calon yang menang kecamatan rantau rasa adalah pasangan calon nomor urut sunarko yang bersangkutan ketua ppk kecamatan berhak, kecamatan berhak penghitungan suara mulai dari tingkat pps sampai ppk berjalan dengan lancar dan baik. supriyadi yang bersangkutan ketua ppk kecamatan nipah, kecamatan nipah yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut saksi pasangan calon nomor urut mengajukan keberatan yang isinya penandatanganan depending, menurut arahan dari koordinator kabupaten tanjung jabung timur. irwandi yang bersangkutan anggota ppk kecamatan bendaharaan tidak mengisi formulir keberatan, suharto yang bersangkutan ketua ppk kecamatan bendahara ulu, pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib,karena tidak mengirimkan saksinya, sedangkan saksi pasangan calon nomor urut keberatan, yaitu sebelum ada penyelesaian kasus yang telah masuk polres dan masih ada kasus yang belum sampai kepolisian. idar aid yang bersangkutan ketua ppk kecamatan sebagai: pada saat pelaksanaan pleno ppk, saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara sebelum temuan temuan ataupun pelanggaran pelanggaran pemilukada diusut oleh bawaslu ataupun kpu untuk ditindaklanjuti, setelah itu saksi baru mau menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. muslim, md. yang bersangkutan ketua ppk kecamatan sadu, pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut dan nomor urut sebelum penutupan rekapitulasi meninggalkan sidang pleno dan mengisi blank keberatan yaitu menolak hasil pemilukada kecamatan sadu karena dikondisikan adanya money politic.tanggapan tertulis bertanggal maret yang diserahkan persidangan mahkamah hari kamis tanggal maret pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: dalam eksepsi permohonan tidak memenuhi syarat formillandasan formil dalam mengajukan permohonan untuk dapat berbicara mahkamah konstitusi jelas dan tegas mengaturrumusan yang meliputi tiga tersebut semua unsur unsurnya harus dipahami sebagai syarat syarat yang secara formil harus dipenuhi dalam setiap permohonan yang diajukan, karenanya tidak dapat dimaknai lain dan atau dilanggar. pelanggaran dan atau tidak terpenuhinya syarat syarat formil yang meliputi keseluruhan unsur dari ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut maka secara otomatis membawa kepada konsekuensi permohonan tidak dapat diterima, bahwa mencermati permohonan yang diajukan pemohon, tidak didapati hal khusus yang menunjukkan adanya alat bukti pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan. oleh karena itu, permohonan yang diajukan pemohon secara terang tidak memenuhi syarat formil permohonan: atas dasar tidak terpenuhinya syarat syarat formil tersebut, maka berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima, permohonan pemohon kabur (obscura libel) bahwa benar, dalam permohonannya registrasi perkara nomor php.d ix pemohon menyebut secara tegas", namun demikian dalil dalil permohonan yang diajukan pemohon (angka sampai dengan tidak secara tegas mendalilomisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur,, dan tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya selisih suara yang merugikan pemohon, cc. bahwa peraturan mahkamah konstitusi nomor tahuneraturan mahkamah konstitusi nomor tahunomisi pemilihan umum daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor pts kpu kab tanggal februari (petit angka halaman permohonan),tanjung jabung timur yang telah ditetapkan berdasarkan(libeleraturan mahkamah konstitusi nomor tahunraturan mahkamah konstitusi nomor tahuno. peraturan mahkamah konstitusi nomor tahunbahwa benar, sesuai dengan yurisprudensi mahkamah konstitusi telah diputus perkara perkara yang didasarkan kepada dalil permohonan terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. namun demikian, putusan tersebut tetap bersandar kepada kualitas dan kuantitas dengan tetap berpedoman kepada hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor bahwa oleh karena pemohon tidak memberikan kalkulasi kerugian yang mungkin timbul atau hitung hitungan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sangatlah terang bahwa permohonan tidak jelas. oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian harus dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, dalam pokok perkara bahwa pihak terkait menolakdalam pemilukada kabupaten tanjung jabung timur telah dilaksanakan oleh memohon pada tanggal februari bahwa rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timuromisi pemilihan umum kabupaten tanjung jabung timur nomor pts kpu kab tanggal februari bukti pt bahwa rapat pleno komisi pemilihan umumpu kabupaten tanjung jabung timur nomor pts kpu kab tanggal februari bukti pt bahwa dalam berita acara rapat pleno kpubukti pt jelas dan tegas menempatkan pihak terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut: nama pasangan calon jumlah suara persentase kaharuddin, s.h. muhammad ironi ambo tang, amd. bae aan mia seluruh pasangan bahwa benar saksi pemohon telah mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara sebagaimana tertuang dalam formulir model db2 kwk.kpu, namun demikian secara fair dan obyektif penolakan ini hanya dilakukan oleh saksi pemohon, sedangkan saksi dari dua pasangan yang lain jelas dan tegas menerima hasil pemilukada kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi: bahwa fakta dan situasi yang kondusif ini juga tercermin dalam rapat rapat pleno tingkat ppk sebelas kecamatan kabupaten tanjung jabung timur, sekalipun ada keberatan keberatan sebagaimana tercermin dalam catatan catatan yang terlampir dalam formulir model da2 kwk.kpu seperti adanya pernyataan keberatan kecamatan sebagai, nipah panjang, rantau rasa, dendang, sadu, dan bendahara ulu. bahwa adanya pernyataan keberatan dalam pelaksanaan pemilukada adalah sudah menjadi keniscayaan dalam setiap proses demokrasi, oleh karenanya pernyataan keberatan tidak serta merta menjadikan proses demokrasi cacat, sebaliknya menunjukkan bahwa proses demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya, yang dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku, bahwa sekalipun terdapat pernyataan keberatan tingkat komisi pemilihan umum daerah kabupaten maupun beberapa ppk, namun demikian tidak terdapat selisih suara dalam rekapitulasi tingkat komisi pemilihan umum daerah maupun ppk, karena pelaksanaan pemilukada kabupaten tanjung timur telah berjalan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana tergambar dalam tabulasi jumlah suara tingkat komisi pemilihan umum daerah kabupaten (vide tabel angka dan tabulasi yang dibuat berdasarkan formulir model da. kwk.kpu sebelas kecamatan bukti pt s.d. pt adapun tabulasi berdasarkan rekapitulasi formulir model da. kwk.kpu adalah sebagai berikut: tabulasi berdasarkan formulir model da. kwk. kpu sebelas kecamatan kabupaten tanjung jabung timur nama gera benda nipah pasangan calon sabak barat gai berhak hara panjang kuala jambima ambo tang, jumlah nama timur rasa ang ara ulutp ma. ambo tang, md. jumlah pemohon tidak memahami konsep pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif bahwa dalam dalil angka dan pemohon secara serampangan, tanpa menunjukkan batasan batasan dan indikator secara tegas dan terukur, telah mengelaborasi konsep pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, bahwa tanpa adanya batasan batasan dan indikator secara tegas, dengan menunjuk pada rangkaian peristiwa dan fakta fakta secara akurat, maka jelas dan tegas bahwa pemohon hanya ikut ikutan memanfaatkan celah hukum" yang sejatinya hanya merupakan ekspresi dari pemohon yang tidak dapat mengakui kekalahannyaadapun, yang dimaksud, bahwa adanya batasan pengertian yang sama mengenai pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan dan atau administrasinya, sesuai pertahanan pertahanan pelaksanaan pemilukada, yang dalam hal ini adalah pelaksanaan pemilukada kabupaten tanjung jabung timur, provinsi jambi tahun bahwa karena pemohon mempunyai hak konstitusional berupa kepentingan langsung dalam perselisihan pemilukada, yang mana hak konstitusional pemohon sudah dirugikan karena pelaksanaan politik uang (money politic) secara sistematis dan terstruktur serta masif pada saat pencoblosan suara dan perhitungan suara secara merata seluruh tempat pemungutan suara tps) pada setiap kecamatan muara sabak timur, kecamatan muara sabak barat, kecamatan kuala jambi, kecamatan dendang, kecamatan rantau rasa, kecamatan berhak, kecamatan nipah panjang, kecamatan bendahara, kecamatan bendahara ulu, kecamatan sebagai, kecamatan sadu yang menjadi wilayah daerah pemilihan, yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor urut yaitu: zumi zola zulkifli, stp., m.a. dan ambo tang, amd. yangoleh memohon, berdasarkan hal tersebut atas, maka secara yuridis alasan permohonan ini telah memenuhi syarapemohon memaksakan penggunaan dalil pelanggaran pemilukada kategori sistematis dan terstruktur bahwa dalil angka huruf dansecara sistematis dan terstruktur, bahwa dalam menyatakan dalil dalilnya tersebut, pemohon mencoba memisahkan kategori pelanggaran yang mestinya merupakan satu unsur, untuk kemudian baginya menjadi dua unsur yang terpisah yaitu: jenis jenis pelanggaran bersifat sistematis, dan jenis jenis pelanggaran bersifat terstruktur:dalam pemaparan jenis jenis pelanggaran secara sistematis sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan angka huruf pemohon pada intinya hanya menyebut adanya tiga peristiwa yaitu: ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung timur, dukungan camat rantau rasa, tuduhan intervensi camat bendahara kepada panas kecamatan. selebihnya pemohon sama sekali tidak menunjukkan peristiwa maupun fakta fakta yang dapat diterima secara hukum, karena hanya menyampaikan dugaan tanpa dasar dengan frasa tendensius: .. : bahwa dengan berpedoman kepada pengertian pelanggaran pemilukada yang terstruktur dan sistematis yang menunjukkan adanya pola dan arahan dari struktur tertentu, maka apa yang didalilkan pemohon sangat tidak berdasar, apalagi dengan menunjuk peristiwa hari ulang tahun pkk kabupaten tanjung jabung, sebagai acara resmi dari pemerintah kabupaten yang mana dalam acara tersebut sejatinya juga telah diundang kepada semua pasangan calon untuk hadir. keadaan mana juga dapat ditunjukkan dengan adanya tanda terima undangan bukti pt bahwa selain itu, acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh pasangan calon pihak terkait, namun juga dihadiri oleh salah seorang dari pasangan calon nomor urut yaitu muhammad uber, ag: bahwa sehubungan dengan dalil angka huruf poin dan sudah tentu membutuhkan pendalaman mengenai kejadian dan peristiwanya, apalagi dengan mengingat pasangan calon dari pihak terkait sama sekali tidak memiliki hubungan struktural dengan kedua camat dimaksud. secara langsung, maupun tidak langsung, hubungan struktural tersebut justru dimiliki oleh salah seorang pasangan calon dari pemohon, dalam hal ini muhammad uber, ag. dalam kedudukannya sebagai wakil bupati kabupaten tanjung jabung timur (incumbent), bahwa sehubungan dalil pemohon terkait jenis jenis pelanggaran terstruktur (dalil angka huruf yang mendalilkan seolah olah drs. abdullah which selaku bupati tanjung jabung timur telah berlaku tidak netral dengan memberikan instruksi kepada camat dan kepala desa, serta melakukan mutasi dan pengangkatan pegawai adalah jelas dan tegas merupakan dalil yang mengada ada, tidak benar dan tidak pernah terjadi. bahwa jikalau benar ada mutasi pegawai, hal ini merupakan pelaksanaan dari tugas dan wewenangnya sebagai bupati kepala daerah tanjung jabung timur dan ini merupakan hak prerogatif dari seorang bupati: pemohon memaksakan penggunaan dalil pelanggaran pemilukada kategori masif bahwa dalil angka huruf halaman pemohon mendalilkan, bahwa seolah olah telah terjadi pelanggaran money politic secara masif, bahwa dalam dalilnya pemohon hanya menguraikan mengenai sangkaan sangkaan tanpa fakta, tanpa menyebutkan waktu, pelaku, dan peristiwanya, bahwa terkait dengan dalil dalil yang menyebut laporan laporan panitia pengawas pemilukada, maka dalam kesempatan ini kami tidak akan memberikan tanggapan, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi domain panas, apalagi lebih dari separuh dari laporan) dibuat setelah pelaksanaan pemilukada, bahwa jelas dan tegas, pemohon tidak dapat menunjukkan dan atau membuktikan adanya jumlah selisih suara melalui dalil dalil pelanggaran pemilukada baik yang bersifat sistematis, terstruktur, maupun masif. bahwa sehubungan dengan dalil dalil tanpa fakta tersebut, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi dalam pemeriksaannya persidangan, pelanggaran pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh pemohon bahwa terlepas dari dalil dalil yang diajukan pemohon, dengan semangat pemaparan fakta fakta secara obyektif, baik kiranya jika dalam kesempatan ini pihak terkait paparkan mengenai pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, apalagi dengan mengingat salah satu pasangan pemohon, dalam hal ini muhammad uber, ag. adalah wakil bupati (incumbent) keadaan mana secara jelas dan tegas memiliki korelasi langsung dengan struktur pemerintahan kabupaten tanjung jabung timur, bahwa ditemukan (enam) karung baju kediaman salah satu anggota tim sukses jernih yang bernama tubi (yang sehari hari juga dikenal sebagai kaur pembangunan desa bunga tanjung) pada saat masa tenang tanggal februari baju ini kemudian dibagi bagikan kepada warga. peristiwa ini telah dilaporkan panas dengan laporan nomor pl wkd tjt tertanggal februari bukti pt bahwa pada pukul wib, tanggal februari telah tertangkap tangan adanya pembagian baju yang dalamnya juga diselipkan uang berjumlah rp. desa sungai jeruk. keadaan mana telah dilaporkan panas dengan laporan nomor pl wkd tjt tertanggal februari bukti pt adanya temuan oknum pegawai negeri sipil kaharuddin dan anwar) ikut aktif berkampanye untuk kepentingan pemenangan kandidat pasangan nomor urut pemohon) kecamatan sadu dan kecamatan nipah panjang,: iv:, amd.) sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten tanjung jabung timur tahun sebagaimana ditetapkan dan disahkan melalui republik indonesietapkan keputusan kpulam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya amd) sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten tanjung jabung timur tahun yang telah ditetapkan dan disahkan melaluiebagadahardendduendahara ulu, bukti pt fotokopi tanda terima undangan hkg pkk kabupaten tanjab timur, bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan, bukti pt foto pegawai negeri sipil yang terlibat kampanye akbar tanggal februari untuk kandidat nomor urut selain itu, pihak terkait pasangan calon atas nama zumi zola zulkifli stp., m.a dan ambo tang, amd mengajukan (satu) ahli dan (dua puluh duaahli topo santoso, s.h., m.h., ph. bahwa adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif harus dibuktikan berdasarkan bukti bukti dan saksi saksi dan pelanggaran itu dilakukan terjadi dihampiri seluruh kecamatan, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa: pelanggaran pemilu yang masif, dan masif. saksi saksi numata saksi sebagai panitia pelaksana hut hkgpkk yang pada hari kamis, tanggal januari pkk adalah organisasi kemasyarakatan, sehingga panitia mengundang ketiga pasangan calon pemilukada kabupaten tanjung jabung timur tetapi yang hadir bapak muhammad uber dan bapak zumi zola, pada saat hut tersebut, saksi tidak ada melihat dan mendengar adanya ajakan atau himbauan kepada hadirin untuk memilih bapak muhammad uber dan bapak zumi zola pada pemilukada kabupaten tanjung jabung timur. subsidi saksi sebagai ketua kesenian karawitan jawa, saksi mengundang bapak camat untuk hadir pada saat latihan karawitan yang rutin diadakan setiap malam minggu. tidak ada arahan bapak camat kepada orang orang yang hadir terkait dengan pemilukada.: pada saat latihan yang hadir orang termasuk rombongan bapak camat. kuatir bahwa kedatangan bapak camat adalah atas undangan yang mana kebetulan saksi selaku tokoh masyarakat yaitu ketua dan pengayom seni jawa karawitan mana latihan karawitan diadakan setiap malam minggu. muhammad yunus setelah penutupan musabagah tillawatil @uran tingkat kabupaten tanjung jabung timur ditutup dan sebagai syukuran diadakan makan bersama rumah bupati: pengarahan bapak bupati kepada kepala desa supaya pemilukada kabupaten tanjung jabung timur kondusif tiap desa. muhammad tandai bahwa pelaksanaan musabagah tillawatil @uran tingkat kabupaten yang mana kecamatan muara sabak timur ditunjuk sebagai tuan rumah dandr. edward, s.e., m.s.: alamat jalan kartini nomor rt rw. s. karta, kelurahan desa sangat utara, kecamatan sangat utara, nama syahrini, s.e. alamat jalan patin nomor rt. kelurahan desa timbal, kecamatan tenggarongertanegara: nama h.m. huron yusuf,eldd: tahunagar panwaslukada segera menyelesaikan seluruh kasus indikasi pelanggaran pemilukada kabupaten kutai kartanegara tahun yang telah disampaikan baik oleh tim kampanye pasangan calon maupun oleh masyarakat secara umum, dan oleh karenanya pemohon meminta kepada kpu kabupaten kutai kartanegara agar tidak menetapkan hasil perolehan suara sampai seluruh indikasi pelanggaran pemilukada dapat diselesaikan secara jernih:, tanggal mei |
naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi biro pelayanan dan bantuan sosial sekretariat daerah provinsi jawa barat tahun daftar isi halaman kata pengantar nenek nenennannannnnannnnlnn. babi pendahuluan .eenecnennenannnnannannnnnln latar belakang .i.ee identifikasi masalah .eeeeee. metode penelitian . jooeeen babi kajian teoretis dan praktik empiris . kajian teoritis .o.ooo woo cc. kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma . asas dan norma pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi . joo. asas pembentukan peraturan perundang undangan .ooo woo woommellnaaaa bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait dengan peraturan perundang undangan bidang pemerintahan daerah. jok peraturan perundang undangan terkait dengan pornografi . undang undang nomor tahun tentang pers.eee. undang undang nomor tahun tentang penyiaran. korea undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik) . hoenn naskah akademik penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:mengkaji kebijakan yang berlaku untuk kemudian melihat efektifitas dalam pencegahan dan penanganan pornografi,cegahan dan penanganan pornografi, untuk menemucegahan dan penanganan pornografi. sementara itu, kegunaan dariadalah: sebagai bahan kajian dan dasar perumusan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi, sebagai wujud ekspresi dan peran aktif dari pemerintah daerah dan dprd provinsi jawa barat dalam upaya pencegahan dan penanganan pornografi. metode penelitian naskah akademik sebagaimana diamanatkan dalam angka nomor tahun telah diuraikan atas terkait dengan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan pencegahan dan penanganan pornografinilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum (legal issue) yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (approach) yang digunakan. jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.sebagaimana diamanatkan dalam nomor tahun permasalahan pornografi merupakan suatuterkait dengan metode penelitian interdisipliner dan multidisipliner dapat diuraikan berdasarkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut. metode interdisipliner dan multidisipliner sebagaimana dijelaskan johannes gunawan, tumbuh dan berkembang bersama sama dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum fungsional functional jurisprudence). lebih lanjut menurut johannes gunawan menjelaskan bahwa aliran ini memasalahkan fungsi hukum sebagai norma dalam masyarakat. agar hukum dapat fungsional dalam masyarakat, maka ilmu hukum harus pula memberi perhatian pada ilmu ilmu lain. sunaryati hartono menyatakan bahwa dalam semua penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner titik tidaknya selalu berasal dari johnny ibrahim, teori metodologi penelitian hukum normatif, banyumedia, malang, hlmtmu hukum, universitas katolik parahyangan, bandung, satu disiplin ilmu dan didominasi oleh ilmu tersebut. dengan demikian disiplin ilmu lain hanyalah berfungsi sebagai pembantu atau pendukung.? penelitian interdisipliner dan multidisipliner satu pihak menunjukkan pada keterbatasan tiap disiplin ilmu, tetapi lain pihak juga membuktikan adanya interdependensi fungsional yang timbal balik antar pelbagai (metode penelitian dari) disiplin ilmu. dengan adanya interdependensi antar pelbagai disiplin ilmu (termasuk metodenya), maka akan diperoleh suatu reliabilitas keterandalan pengetahuan yang bersifat holistik (paripurna).? johannes gunawan menyatakan bahwa penelitian hukum tidak dapat lagi hanya menggunakan satu metode saja, tetapi dibutuhkan kombinasi dari pelbagai metode penelitian. sebagaimana dikemukakan oleh sunaryati hartono, metode multidisipliner yaitu metode yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, metode interdisipliner yaitu metode yang membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disipliner ilmu lainnya.! demikian pula halnya yang oleh johannes gunawan disebut metode multidisipliner dan interdisipliner. metode multidisipliner adalah metode yang menggunakan cara berpikir (logika) dari pelbagai ilmu lain atau sebagaimana dikemukakan soerjani soeharto dengan menyatakan bahwa pada penelitian multidisipliner, beberapa ilmu pengetahuan dengan metodologi masing masing, menerapkan penelitian terhadap suatu obyek yang sama.!! sedangkan metode interdisipliner adalah metode gabungan yang menggunakan verifikasi dan bantuan ilmu lain! atau sebagaimana dikemukakan jean page dengan menyatakan: . two sorts inquiry, one relating sunaryati hartono, penelitian hukum indonesia pada akhir abad ke penerbit alumni, bandung, hlm. bid. ibid,, hlm. ibid,, hlm. soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, penerbit universitas indonesia ui press), jakarta, lemhannas gunawan, supra note naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi common structures mechanisms and the other common methods, although both sorts may house involved equally. bertemu membedakan antara pendekatan multidisipliner dan pendekatan interdisipliner. bertemu menyatakan bahwa pendekatan multidisipliner adalah usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh pelbagai ilmu, sehingga semua ilmu itu memberikan sumbangannya yang satu samping yang lain. dalam pendekatan multidisipliner sekat sekat pemisah antara ilmu ilmu tetap dipertahankan. dengan demikian, setiap ilmu akan berusaha memberi penjelasan yang dapat dipahami juga oleh ilmuwan ilmuwan dari bidang lain, sehingga sesuai pembicaraan para ilmuwan bersangkutan telah menyoroti tema itu dari pelbagai segi. tapi perspektif setiap ilmu tetap dipertahankan dan tidak melebur dengan perspektif perspektif ilmiah yang lain. pendekatan interdisipliner bertemu adalah kerjasama antara beberapa ilmu tentang tema yang sama dengan maksud mencapai suatu pandangan terpadu.! pendekatan interdisipliner dijalankan dengan cara lintas disiplin. dalam pendekatan interdisipliner semua ilmu yang ikut serta meninggalkan sudut pandang yang terbatas, sehingga melebur dalam satu pandangan yang menyeluruh. metode penelitian naskah akademik penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi ini berdasarkan nomor tahun dan pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan atas, menggunakan metode penelitian multidisipliner, dengan titik tolak dan dominasi disiplin ilmu hukum, karena sebagaimana diamanatkan dalam angka nomor tahujean page, general problems interdisciplinary research and common mechanism: main trends research the social and human sciences, part one: social sciences, the hague: moutong unesco, bertemu, etika, penerbit pt. gramedia pustaka utama, jakarta, hlm. bertemu, id, hlm. naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografipenggunaan metode penelitian multidisipliner ini dengan alasan sebagaimana telah diuraikan atas bahwa permasalahan pengelolaan keuangan negara atau daerah dan perusahaan daerah merupakan suatu sistemoleh karena itu, sesuai dengan pendapat bertemu, metode yang digunakan dalampendekatan multidisipliner ini merupakan kontribusi dari sudah pandang dari masing masing perspektif pelbagai ilmu yang masing masing menulis sesuai dengan keahliannya, sehingga yang dihasilkan hanyalah pendekatan dari berbagai arah yang dipusatkan pada tema yang sama. pencegahan dan penanganan pornografi bab kajian teoretis dan praktik empiris umum bab ini sebagaimana amanat nomor tahunberdasarkan nomor tahunoritis kata porno dan pornografi sudah tidak asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena ragam budaya dan juga adat istiadat yang berbeda beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan kemegahan dan penanganan pomograr dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi. kata pornografi berasal dari bahasa yunani, yaitu pornography yang terdiri dari dua kata porno ( a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran dan graphic write, drawing) berarti menulis atau menggambar. secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno ) adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. menurut santoso, dalam bukunya menyatakan bahwa pornografi adalah segala tindakan yang bertujuan untuk merangsang nafsu seksual, termasuk juga dalam kategori pornografi yakni, melihat, atau mendengarkan. termasuk juga yang bukan saja gambar tetapi juga segala tindakan yang berdaya menimbulkan nafsu birahi bagi orang yang mengkonsumsinya.!$ pornografi merupakan masalah yang jamak dan sudah sering sekali diangkat untuk dijadikan sebuah tulisan, perdebatan dan sebagainya. namun, dengan banyaknya pembahasan mengenai hal tersebut (pornografi) tetap saja menjadi hal yang menarik untuk dibahas. hal ini terbukti dengan banyaknya tayangan tayangan televisi yang menayangkan mengenai pembahasan pornografi sebagai daya tarik dari acara tersebut. tidak saja mengenai tayangan televisi, media cetak pun seakan akan tidak mau kalah untuk beraksi. hal ini dibuktikan dengan banyaknya buku buku dan majalah majalah yang membahas masalah tersebut. topo santoso, seksualitas dan hukum pidana, jakarta: ind hill co, hal. naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi tayangan iklan media elektronik atau media cetak juga seringkali menggambar eksotisme dari tubuh perempuan untuk menarik minat masyarakat yang melihatnya untuk membeli produk yang ditawarkan. dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pornografi atau pornoaksi adalah sesuatu yang dapat dijual kepada masyarakat. dalam catatan sejarah, pornografi adalah masalah yang masih sering dibahas. hal ini dikarenakan masalah pornografi dikatakan menyangkut pada permasalahan moral. disamping itu permasalahan pornografi cendrung dikatakan rancu dikarenakan tidak adanya standarisasi batasan mana yang dianggap porno dan mana yang tidak por pornografi atau pornoaksi dikatakan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya dekadensi moral. hal ini dikarenakan setelah menikmati tontonan atau bacaan yang berbau porno masyarakat bisa saja langsung mempraktikkannya tanpa memperhatikan sanksi atau aturan aturan yang berlaku. kebanyakan pelakunya adalah remaja yang dalam masa pencarian jati diri. tanpa memperhatikan norma norma dalam masyarakat mereka akan melakukan apa yang mereka lihat dan mereka baca. samping itu, sekarang ini mengakses media porno bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. tayangan tayangan dan bacaan bacaan yang tersedia secara bebas membuat masyarakat dengan mudah mengkonsumsi media porno tersebut. hal inilah yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. dalam kehidupan sosial, masalah pornografi dan pornoaksi seringkali dikaitkan dengan tubuh kaum perempuan. beberapa bagian dari tubuh kaum perempuan dikaitkan sebagai mengundang nafsu yang membahayakan bagi kaum laki laki. dosa awal manusia pun terjadi karena ketertarikan kaum laki laki terhadap tubuh kaum perempuan yang membuat manusia menjadi berdosa. tubuh kaum perempuan diimajinasikan sebagai tubuh yang kotor, yang merupakan penyebab dari segala malapetaka. oleh sebab itu, bagi keturunan kaum perempuan perempuan lainnya, pengontrolan terhadap tubuhnya menjadi penting agar moral masyarakat terjaga dan keturunan kaum laki laki lainnya tidak akan jatuh jurang nista lagi. beberapa negara yang menganut faham liberalisme dan demokrasi seperti amerika dan eropa, permasalahan pornografi bukanlah suatu masalah atau isu yang penting untuk dibahas. hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah masyarakatnya yang sudah memperoleh pendidikan tentang seksual sejak dini, serta terkait dengan humanisme eropa dimana individu memiliki kebebasan untuk berekspresi. bukan berarti sebagian negara yang tidak mempermasalahkan pornografi adalah negara yang tidak memiliki budaya, akan tetapi negara yang berpaham liberal dan demokrasi lebih mengganggap bahwa individu memiliki sebuah kebebasan tersendiri dalam memanfaatkan tubuh mereka. beberapa negara ini justru lebih menekankan pada ada atau tidaknya eksploitasi yang terjadi dalam memanfaatkan tubuh tersebut. misalnya, dalam sebuah majalah terlihat gambar perempuan tanpa mengenakan busana, maka yang dilihat dari unsur ini adalah apakah model bersedia untuk difoto dengan kesadaran penuh atau terjadinya eksploitasi. setiap individu dianggap memiliki hak untuk mengatur diri dan tubuhnya sendiri. namun, hal ini tidak terjadi pada beberapa negara yang menjadikan aturan agama sebagai aturan hukum yang mutlak terhadap masyarakatnya. beberapa negara yang memiliki nilai agama yang kuat seperti arab saudi dan vatikan, mengganggap pornografi atau segala kegiatan seksual adalah sesuatu yang tidak sepantasnya dipublikasikan atau dibicarakan secara terbuka. hal itu dianggap menentang aturan agama. menurut h.b jasmin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar!?. istilah obscurity (kecabulan) dalam bahasa inggris lebih sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu selain kata pornografi. makna dari obscurity mengacu pada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. http wikipedia sejarah pengertian pornografi, senin, maret ana koto rare eror ben terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata kata, gerak tubuh yang yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas. pengertian pornografi dalam undang undang nomor tahun tentangkecabulan dalam undang undang anti pornografi dijelaskan dalam bab ii, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaituengaturan pornografi dalam undang undang pornografi meliputi pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. undang undang pornografi ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dan pelanggaran pembuatan, penyebarluasan dan ringanpencegahan dan penanganan pornografi undang undang nomor tahun tentang pornografi) . jekpornografi . j.o. peraturan pemerintah nomor. bab landasan filosofis, sosiologis, dan landasan filosofis.oocoolka landasan sosiologis .o.oomnkk cc.men kncnkaka. jangkauan dan arah pengaturan. ruang lingkup materi muatan . j. bab penutup a.n. coonanennnnanannnnnannnllnnnan kesimpulan en ninnnnanannanannnlnnnnnan daftar pustaka ee. nennanatanaannnannannlnanlala lampiran naskah akademik: rancangan peraturan daerah nomor . tahun . tentang pencegahan dan penanganan pornografi . j.cco.!? dalam angka undang undang pornografi mengemukakan pengertian definisiberbicara pornografi, menurut pengamat lain mengatakan, hal itu sebenarnya memiliki kategori kategori tersendiri. sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada (dua) kategori mengenai pornografi yakni: (a) hard pornography atau pornografi berkategori obscene yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks, dengan pasangan sejenis, dengan anak anak (pedophilia), dengan kekerasan, dengan orang orang yang telah mati, dan dengan hewan. (b) score pornography yakni aktivitas pornografi luar hal hal tersebut diatas, membuat tulisan, suara, film tayangan, menjadi pelaku atau model, dan menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar hardcore pornography untuk peruntukan orang dewasa bukanlah kejahatan, antara lain, tarian eksotik atau bergoyang erotis, berciuman bibir, bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.! adapun yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi menurut cipta lesmana dan suhartono terdapat (lima) bidangjelita249, pro kontra undang undang nomor tahun tentang pornografi, artikel, diakses pada maret dari analisis dan evaluasi undang undang nomor tahun halaman diakses pada tanggal maret dari naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografidalam rangka seni, sastra, adat istiadat (custom), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang undang.? dalam konteks perlindungan dari hal diatas tentunya timbul pertanyaan siapa yang harus dilindungi dari pornografi tersebut. jawabnya tentu semua pihak harus dilindungi dari berbagai hardcore pornography, termasuk anak anak juga harus dilindungi dari software pornography. tentunya juga lapisan masyarakat yang agamis harus dilindungi dari hal itu. ini semua bukan semata hak asasi manusia akan tetapi bagian dari norma norma ajaran agama yang memang memandang hal itu sangat keras bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam ajaran agama. untuk hal itu perlu ada ukuran pelarangan yang berkaitan dengan pornografi dalam rangka melindungi lapisan masyarakat. hal yang dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang?! indonesia memang dalam konteks melakukan perbuatan pornografi tindakan pencabulan dan lain lain yang sejenisnya dengan hal itu, secara politik hukum telah diatur dalam kuhp, demikian pula dalam konteks perlindungan anak dari tindakan pornografi dan pornoaksi ketentuannya sudah diakomodasi dalam undang undang perlindungan anak rupa). hal lain, dari pengamat ada yang berpandangan indonesia membutuhkan suatu undang undang yang disebutnya sebagai distribusi , suatu undang undang yang dapat memberikan perlindungan bagi kaum agamis dari pornografi dan pornoaksi, sebaliknya adanya hak ibid, hlm masyarakat orangtua kelompok perjuangan hidup, berjuang untuk hidup untuk mendapatkan bacaan dan tontonan software pornography yang diatur dalam distribusi tersebut. menurutnya bila ini ada, tidak perlu lagi undang undang anti pornografi dan anti pornoaksi.? dalam konsideran undang undang pornografi menimbang huruf dikemukakan alasan diundangkannya undang undang pornografi, bahwa per . kemudian dalam hal menimbang huruf dikemukakan juga alasan hukum diundangkannya undang undang pornografi, yaitu disebabkan oleh karenengan demikian secara teoritis sosiologis peristilahan dan makna yang terkandung dalam istilah sekaligus pemahaman empirisnya bahwa memang pornografi merupakan perbuatan atau tindakan negatif dan dapat menyebabkan akibat yang negatif pula, merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan filsafat dasar negara indonesia. kehadiran undang undang pornografi indonesia dalam rangka untuk mampu mencegah, mengatasi bahaya dan pengaruh dari eksploitasi hal hal yang tidak patut dan pantas serta jelas melanggar norma norma agama dan etika masyarakat yang secara bebas dihadirkan ruang publik. hal itu tentunya tidak hanya menimbulkan reaksi keras dari publik itu sendiri, namun juga sangat menimbulkan ekses negatif bagi perkembangan kepribadian masyarakat indonesia masa depan dalam kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa. cc. kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma ibid, hlkesima dalam peraturan perundang undangan dan putusan huku, pilihan asas haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pencegahan dan penanganan pornografi. asas asas tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan ketentuan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi. asas dan norma pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi untuk menggali dasar timbulnya timbulnya ilmu perundang undangan, dapat dipahami dalam pembukaan dan batang tubuh undang undang dasar negara yang berdasarkan pada hukum (rechstaat), dalam arti negara pengurus (verzorgingsstaat). mengambil sebagian dari teks pembukaan uud pada alinea ke berbunyi, sebagai berikut:memperhatikan kandungan alineaenjadi sangat penting kedudukan dan fungsi dari arti pembentukan peraturan perundang undangan negara republik indonesia. sebagai bentuk dukungan pentingnya pembentukan peraturan perundang undangan hamid attamimi menyatakan sudiro mertokusumo, penemuan hukum: sebuah pengantar, liberty, yogyakarta, hal. naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi pembentukan hukum tertulis sangat perlu sebagai berikut: hukum tertulis selain merupakan wahana bagi hukum baru yang dibentuk setelah indonesia merdeka, dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang senantiasa berkembang juga mutlak menjembatani antara lingkup laku aneka adat dan hukum tertulis lainnya atau untuk mengatasi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis dalam hal hal pihak pihak menghendakinya. selanjutnya menurut burkradt krem suatu ilmu pengetahuan perundang undangan merupakan suatu disiplin ilmu yang berkarakter interdisipliner, dalam pengertian ilmu yang berhubungan dengan ilmu lainnya seperti politik dan sosiologi yang secara garis besarnya dibagi menjadi (dua) bagian yaitu: pertama, teori perundang undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian pengertian, dan bersifat kognitif. kedua, ilmu perundang undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan dan bersifat normatif. kemudian bagi manan menegaskan peraturan perundang undangntara lain aturan aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.?s untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun, penyusunan maupun pemberlakuannya. persyaratan yang berkaitan asas, nomor tahun yang mengatur mengenai asas asas pembentukan peraturan perundang undangan, asas asas materi muatan peraturan perundang undangan dan asas asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang diatasnya. asas asas pembentukan peraturan perundang undangan (algemeen beginselen van behoorlijk wetgeving) dalam nomor tahun bagi manan, teori perundang undangan reference mata kuliah teori perundang undangan, jakarta hlm. diatur dalam pendayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan keterbukaan pembentukan peraturan perundang undangan selain harus berdasarkan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan berdasarkan nomor tahun juga harus memuat asas asas materi muatan peraturan perundang undangan:, kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan selain asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dan asas materi muatan peraturan perundang undangan, nomor tahun menyatakan bahwa selain asas asas materi muatan peraturan perundang undanganasas pembentukan peraturan perundang undangan pencegahan dan penanganan pornografi dalam pembentukan peraturan daerah tentang tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi terdapat beberapa asas asas yang melatarbelakanginya yaitu asas asas dalam membentuk peraturan perundang undangan yang baik asas kejelasan tujusebagaimana diamanatkan dalam huruf nomor tahunpencegahan dan penanganan pornografi asas dapat dilaksanakkejelasan rumusncegahan dan penanganan pornografi asas materi muatan peraturan perundang undangan kemudian dalam pembentukan peraturan daerah tentang tentang pencegahan dan penanganan pornografi menurut nomor tahun materi muatannya harus mencerminkan asas: asas pengayoman asas pengayomeraman masyarakat. asas kemanusiaan asas kemanusisas kebangssas kekeluargsas kenusantaraan sebagaimana diamanatkan dalam huruf nomor tahun adalah bahwa setiap materi kemegahan dan penanganan pomograrsas bhinneka tunggal ika sebagaimana diamanatkan dalam huruf nomor tahunasas keadilsas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahsas ketertiban dan kepastian hukumpencegahan dan penanganan pornografi diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan pencegahan dan penanganan pornografi provinsi jawa barat melalui peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akancegahan dan penanganan pornografi ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana pemerintah daerah dalam rangkabandung, februari tim penyusun asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasnomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan bahwa selain asas yang disebutkan dalam nomor tahundalam hal ini pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi, yaitubab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait dengan pornografi peraturan perundang undangan bidang pemerintahan daerahada tanggal oktober diundangkan, membawa perubahan terkait pengelolaan keuangan negara atau daerah. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwakemegahan dan penanganan pomograrpencegahan dan penanganan pornografincegahan dan penanganan pornografincegahan dan penanganan pornografiperaturan perundang undangan terkait dengan pornografi undang undang nomor tahun tentang pers:ncegahan clan penanganan pomogrartahun memberikan larangan pemuatan pornografi media, seperti terungkap dalam yang menyebutkan bahwundangan yang berlaku: peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. terbitnya undang undang tahun tentang pers yang dimaksudkan untuk meregulasi penyampaian informasi secara benar kepada masyarakat, dalam prakteknya tidak selalu selaras dengan teorinya. yang sebenarnya memberikan kebebasan pers dan otonomi dalam membagi informasi (right know) dan hak menyampaikan pendapat (right express)? banyak disalahartikan. istilah otonomi sering diartikan sebagai kebebasan penuh dalam mengelola institusi pers. pers sering mengabaikan kewajiban kewajibannya yang sebetulnya menyertai kakak tersebut. terlebih lagi, pers juga merupakan lahan bisnis, sehingga para pemodal juga berusaha meraup keuntungan yang banyak, meski bergeser dari fungsi pokoknya. tidak sedikit, pers menampilkan pornografi. demikian ini berlaku untuk semua media, baik cetak maupun elektronik. pers nasional, seperti dalam tahun sebenarnya mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. selain masduki, kebebasan pers dan kode etik jurnalistik yogyakarta: uii press, hal sebagai kontrol sosial, pers juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan atau penyimpangan lainnya. samping itu, dalam disebutkan bahwata perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang. dalam undang undang dasar mengenai hak atas anak yang termuat dalam berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam uud dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupunbagai implementasinya, pemerintah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadalampencegahan clan penanganan pomograr semua pemangku kepentingan yang terkait denganundang undang nomor tahun tentang penyiarapencegahan dan penanganan pornografi bab pendahuluan latar belakang pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda dan bahkan kalangan anak anak. tanpa kita sadari, aksi pornografi saat ini telah merambah keseluruh wilayah tanah air hingga pelosok desa, dan dampaknya telah merusak generasi muda bahkan kalangan anak anak. pornografi menjadi permasalahan, karena pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai nilai kemanusiaan dan berpotensi menimbulkan masalah masalah sosial. pornografi secara sengaja telah merendahkan dan melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan. penggambaran ketelanjangan baik sebagaian ataupun penuh dan penggambaran gerakan gerakan erotis serta peredarannya secara terbuka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, menempatkan perempuan hanya sebagai objek seks yang sangat direndahkan. dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesatnya, yang membawa dampak positif sekaligus dampak negative. kemudahan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi sangat mudah, hal ini sekaligus memudahkan meluasnya penyebaran pornografi melalui media elektronik, termasuk media online. pornografi saat ini menjadi konsumsi pengguna internet dari segala usia, yang dengan mudahnya dapat melintas batas ruang dan waktu. sehingga mengakibatkan datangnya ancaman besar bagi generasi muda, dan ini dapat dilihat dengan kasat mata, yang akibatnya dapat menghancurkan masa depan generasi muda sekaligus masa depan bangsa. lahirnya budaya prilaku sex bebas, pelanggaran seksual dan penyimpangan seksual yang tidak lagi mengindahkan norma norma agama. perilaku sex bebas ini menunjukan rusaknya moral yang berimbas pada aborsi dan pelacuran. beritanya dengan penyebaran penyakit menular yang diakibatkan dari pergaulan bebas. atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. undang undang tentangpencegahan clan penanganan pomograr dalam undang undang penyiaran dijelaskan bahwa. pornografi jika dipahami dari pengertiannya jelas merupakan apa yang dimaksud sebagai unsur cabul pada tersebut, sehingga pelanggaran terhadap tersebut dapat dikenai sanksi pidana. undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronikahasan tentang pornografi dalam undang undang tahun tentang transaksi elektronik, tersirat dalam bab viiundang undang nomor tahun tentang pornografipengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundangpencegahan clan penanganan pomograrpencegahan clan penanganan pomograremegahan dan penanganan pomograr khusus harus memperoleh izin dari gubernur atau bupati walikota yang berwenang.pencegahan dan penanganan pornografi bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis landasan filosofis landasan filosofasyarakat jawa barat yang mayoritas penganut agama islam menjadikan al quran sebagai sumber hukum yang paling utama. dan yang kedua adalah keberadaan pancasila sebagai dasar negara. dalam undang undang nomor tahun disebutkan dalam konsideran menimbang, bahwa pengejawantahan pancasila pada negara hukum indonesia mewajibkan bahwa negara harus membentuk karakter bangsa yangnegara. dalam masyarakat jawa barat yang religius dan beradab, dimana kehidupan nilai nilai keagamaan telah melekat dan menyatu dalam prilaku budaya masyarakatnya. dimana hal hal yang tidak patut, tabu, tidak pantas, tidak sopan, melanggar etika agama dan budaya masyarakat termasuk soal pelanggaran moralitas dalam bentuk pornografi pada dasarnya dapat meruntuhkan dan menghancurkan moralitas masyarakat itu sendiri. pornografi merupakan tahap awal atau lingkup yang membuat kita dekat dengan zina, dan mendorong kita melakukan zina, sehingga seluruh aktivitas ini dan segala yang melingkupinya harus dilarang. pencegahan dan penanganan pornografi bahkan, janganlah mendekatinya, melihat sesuatu yang membangkitkan gairah (alazhar syahwat) saja dapat dikategorikan sebagai zina (zina mata) dan hukumnya haram. sebagaimana yang terdapat dalam kitab bawahi bukhari menurut sebagian ulama, pelarangan aktivitas ini disebabkan karena khawatir terjadinya perbuatan zina. kemudian pornografi selain terkait dengan masalah aurat, pornografi juga sangat kental dengan masalah zina, karena dengan pornografi bisa mendekatkan dan memancing pelaku maupun orang yang menikmatinya kepada perzinaan. segala hal yang mendekatkan dan membuat kita dekat dengan zina jelas dilarang dalam islam. secara garis besar, pornografi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang mengeksploitasikan seksualitas dan bertujuan untuk merangsang nafsu birahi. kegiatan ini antara lain memperlihatkan, memperdengarkan,menceritakan dalam tulisan, atau menggambarkan sesuatu yang tidak pantas, dalam hal ini tubuh dan aktivitas seksual. dalam islam, hal hal tersebut adalah haram untuk dilihat maupun didengar. tubuh bagi manusia merupakan amanah allah yang wajib dijaga dan dipelihara. tubuh sendiri bagi manusia adalah aurat, yang berarti kemaluan (alat vital), dapat juga diartikan cela atau cacat. secara terminologi, aurat adalah segala sesuatu yang dirasa malu atau memalukan apabila hal itu diketahui atau dilihat orang lain. dari pengertian aurat ini, islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat maupun memperlihatkannya. salah satu bagian dari aktivitas pornografi adalah memperlihatkan aurat, sehingga dapat dikatakan bahwa aktivitas tersebut dilarang dalam islam. larangan ini sebagaimana ditegaskan oleh rasulullah saw janganlah seorang laki laki memandang aurat laki laki lain, dan janganlah pula seorang perempuan memandang aurat perempuan lain hr. muslim, ahmad, abu daud, dan turmudzi) jelas kiranya, bahwa perbuatan memandang aurat adalah sesuatu yang diharamkan, bahkan meskipun antar sesama jenis kelamin, terlebih dengan jenis kelamin yang berbeda. pencegahan clan penanganan pomograr perkembangan teknologi telah membawa bentuk bentuk baru dari pornografi, yang oleh burhan mungkin diidentifikasikan menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks dan pornosuara. pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya. pornomedia adalah aksi aksi subjek objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat media cetak, film porno (baik dalam bentuk vcd, dvd, film yang dapat didownload pada handphone), cerita porno melalui media, provider telpon maupun melalui internet. publikasi pornografi melalui jaringan internet, bukan hal yang aneh dan baru. kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrumen yang menunjang penyebaran pornografi. masyarakat yang ingin mengakses melihat film film porno melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar, mereka bisa pergi warung internet. materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs situs yang berisi film film porno, mapun lewat youtube yang isinya pornografi hasil rekaman amatir atau sengaja diupload melalui internet. pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mengandalkan pada instrumen hukum yang dikelola oleh aparat penegak hukum. penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif. burhan mungkin, erotika media massa, surakarta: muhammadiyah university press, hal naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi selain al quran dan pancasila yang mendasari landasan filosofis dari naskah akademik ini, yang harus menjadi perhatian juga adalah nilai nilai budaya sunda yang sangat luas, yaitu anjing diri ditempa lari penghargaan diri manusia itu dari perilaku yang benar dan tidak menyimpang landasan sosiologis landasan sosiologrkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat diimbangi dengan perkembangan teknologi yang telah melintasi batas negara negara dunia merupakan suatu pencapaian dan pemutakhiran dalam globalisasi keilmuan. sebagaimana diketahui, bahwa kemampuan manusia dengan akal dan budi yang dimiliki mampu menggenggam dunia ini dengan segala isinya dalam satu genggaman rapat, yang satu sisi dengan genggamannya mampu mengupayakan pemanfaatan ilmu dan teknologi untuk tujuan kemaslahatan dan sisi lain dengan genggamannya mampu meremukredamkan peradaban yang telah dimiliki manusia ribuan tahun lamanya. internet adalah salah satu bukti perkembangan ilmu dan teknologi yang telah mampu dibuktikan dengan menjamurnya teknologi ini seluruh dunia. teknologi informasi dan komputer ini telah mampu menunjukkan eksistensinya sebagai teknologi yang berbasis manwantara, sehingga mampu diakses secara transnasional melintasi batas suatu negara, sehingga dapat mempermudah arus informasi dan komunikasi yang dapat melahirkan keuntungan keuntungan dengan meminimalisir pengorbanan. banyak orang memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan kepentingan bisnis publik (e commerce), bahkan pemanfaatannya sudah mencapai kebutuhan privat dan menimbulkan ketergantungan teknologi tersendiri bagi pemakainya. kenyataan ini membawa implikasi yang lebih jauh dan serius, karena akan semakin marak bermunculan modus modus baru dalam bertransaksi dan berkomunikasi. saat ini penyebaran pornografi yang paling mudah adalah melalui media internet, selain media media lainnya seperti media cetak, film dan lain sebagainya. penyebaran pornografi melalui internet atau sering disebut sebagai cyberporn, atau disebut dengan cybersex. pornografi internet tidak dapat dihindari karena arus informasi dan komunikasi menggiring manusia pada suatu ruang atau dunia baru yang merupakan suatu alternatif pemuasan kebutuhan yang biasa disebut dengan cyberspace. kemudahan akses yang dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk anak anak, remaja saat semakin mengkhawatirkan. sebagai contoh adalah perkosaan yang dilakukan oleh sekelompok remaja kabupaten rejang lebong pada medio tahun akibat pengaruh tontonan dari youtube. demikian juga halnya dengan penyebaran pornografi jawa barat saat sangat memprihatinkan. pengaruh internet dan media media lainnya terhadap penyebaran pornografi harus diwaspadai baik oleh orang tua, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan tentunya oleh pemerintah juga. ccsebagaimana diamanatkan nomor tahuntentang pencegahan dan penanganan pornografi, berbagai peraturan perundang undangan telah diundangkan yaitu:iaran, undang undang nomor tahun tentang pornografijangkauan dan arah pengaturan jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi, bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan dan pornografi dengan caramelalui internet. dalam melaksanakan kewajibannya tersebut,, mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi,etapkan perizinan bagi usaha yang menggunakan layanan akses internet daerah. masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. selain pencegahan dan penanganan pornografi melakukan pencegahan, masayarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, melakukan penanganan terhadap korban pornografi. sedangkan arah pengaturan pengaturan rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan pornografi. selain itu juga mengatur kewajiban dan dari masyarakat dalam melaksanakan penanganan korban pornografi. disamping itu juga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan perizinan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pornografi. ruang lingkup materi muatan pengaturan mengenai pembentukan peraturanpembentukan peraturan daerah perda tahun pada tanggal agustus perda tahun merupakan ketentuan pelaksana darionsideran konsideran yang terdapat dalam setiap peraturan perundang undangan pada pokoknya, berkaitan dengan (tiga) landasan pokok bagi berlakunya norma norma yang terkandung dalam peraturan perundang undangan tersebut bagi subjek subjek hukum yang diatur oleh perundang undangan tersebutncegahan dan penanganan pornografi. konsideran tersebut, menyatakan: pencegahan dan penanganan pornografibahwa dengan semakin berkembangnya aksi pornografi masyarakat, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan pornografanan pornografi, dasar hukum memuat landasan hukum atau dasar hukum pengaturan yang digunakan, antara lain yait3ketentuan umum dalam prakte lain. ketentuan umum dalam peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi provinsi jawa barat terdiri atasrlindungan anak, dan keluarga berencanjimmy asshiddigie. perihal undang undang. jakarta konstitusi press. naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri setiap orang yang menjadi korban atau anak yang pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga pelaku pornografisaat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhi sanksi pidana. tetapi pada faktanya, upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak anakremaja dan anak anak sekolah. masalah pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan ketentuan yang terdapat kitab undang undang hukum pidana (webbook van strafrecht voor nederlands indie) yang disingkat kuhp dan berlaku indonesia sejak masa pemerintahan hindia belanda. setelah indonesia merdeka, kuhp diberlakukan berdasarkan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dalam dan kitab undang undang pidana kuhp) telah mengatur masalah tersebut, namun kenyataannya ketentuan ketentuan itu sangat kurang efektif tidak seperti yang diharapkan. merebaknya pornografi dipicu oleh semakin agresifnya media massa menyajikan visualisasi pornografi. selain itu para model (aktris) ikut melakukan tindakan yang bersifat pidana pornografi sebagai konsumsi publik. tidaklah heran jika para remaja banyak yang terobsesi berpakaian seksi layaknya para aktris media massa, seperti pakaian mini dan seronok tanpa sedikitpun memperhatikan aspek akhlak yang sepatutnya dipenuhi oleh setiap individu. pornografi adalah gambar gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia.? menurut kamus besar bahasa indonesiaurhan mungkin, pornomedia: sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika dan perayaan seks media massa, jakarta, kencana, hlmpencegahan dan penanganan pornografmateridalam peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi adalah sebagai berikut: pencegahan iu. penanganan pembinaan pendampingan pemulihan ul.iv. pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pornografi sanksi administratif vi. larangan vii. ketentuan pidana bab kesimpulan dan saran kesimpulan peraturan daerah yang akan dibentuk dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi harus mampu menjawab berbagai masalah yang meliputi antara lain: landasan hukum dalam pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat terutama dalam penyusunan kebijakan dalam melakukan penanganan korban pornografi dan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pornografi. peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan dalam melakukan pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat. pengawasan dalam pemberian izilam melakukan pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat, pemerintah daerah perlu membentuk satuan tugas yang dalamnya terdiri dari berbagai instansi terkait. saran berdasarkan kesimpulan kesimpulan yang dikemukakan tersebut, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah: dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat maka perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat secara komprehensif dengan melibatkan perserta dari masyarakat, lembaga pendidikan,lembaga keagamaan dan lembaga sosial yang ada jawa barat. pencegahan dan penanganan pornografi naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang bahaya dari pornografi dan upaya untuk melakukan pencegahan dan penangan pornografi jawa barat, sehingga perlu adanya pemilahan substansi dalam naskah akademik ini dengan rancangan peraturan daerah provinsi jawa barat tentang pencegahan dan penanganan pornografi.provinsi jawa barat tentang pencegahan dan penanganan pornografi seharusnya mendapatkan prioritas dalam program legislasi daerah provinsi jawa barat. pencegahan dan penanganan pornografi daftar pustaka hotman dibuka, asas negara hukum, peraturan kebijakan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, penerbit serangga, jakartailmu hukum, universitas katolik parahyangan, bandung. johnny ibrahim, teori metodologi penelitian hukum normatif, banyumedia, malang. bertemu, etika, penerbit pt. gramedia pustaka utama, jakarta. yahya harahap, hukum perseroan terbatas, sinar grafika, jakarta. philips hadron, dkk, pengantar hukum administrasi indonesia introduction the indonesian administrative law), penerbit gajah mada university press, yogyakarta. giant nugroho dan ricky siahaan, bumn indonesia: isu, kebijakan dan strategi, pt. elex media komputindo, jakarta. ridwan hr, hukum administrasi negara, edisi revisi, penerbit pt. raja grafindo persada, jakarta. ridwan khairandy dan camelia malik, good corporate governance: perkembangan pemikiran dan implementasinya indonesia dalam perspektif hukum, total media, jakarta. rusli effendy, dkk, teori hukum, cetakan penerbit hasanuddin university press, ujung pandang. soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, penerbit universitas indonesia ul press), jakarta. sjachran basah, tiga tulisan tentang hukum, penerbit amino, bandung. spelt, n.m. dan berge, j.b.j.m. ten, pengantar hukum perizinan, disunting oleh philips hadron, penerbit yuridis, surabaya. string, f.a.m. dan steenbeek j.g., inleiding het stats en administratif recht, samson h.d. teen willing, alpen aan den rin. sunaryati hartono, penelitian hukum indonesia pada akhir abad ke penerbit alumni, bandung.alam seks. ditinjau dari hukum islam pendapat tersebut sangat tidak sesuai, karena hukum islam telah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh seperti yang diatur dlam surat an nur dan tubuh menurut ajaran islam merupakan amanah allah swt yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat dan martabat diri, baik dalam keluarga masyarakat dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan dunia dan akhirat kelak. fenomena pornografi indonesia khususnya jawa barat telah melampaui toleransi dan akhlak bangsa. namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan apa yang diharapkan. kesulitan untuk meredam pornografi dalam masyarakat karena lemahnya dalam merespon tindakan yang mengarah kepada pornografi. memerangi pornografi bukan hanya tugas pemerintah saja, namun keluarga (orang tua) memiliki peranan yang sangat vital sebagai mediator untuk mencegah pornografi. begitu juga peranan dari pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk ikut membentuk moral masyarakat secara umum. secara umum penyebaran pornografi indonesia khususnya jawa barat sudah sangat mengkhawatirkan. saat ini, anak anak dan remaja banyak terpapar oleh konten konten pornografi dari berbagai media. berbagai macam acara televisi swasta yang menyuguhkan berbagai acara yang menjurus arah pornografi, penyebaran film film porno dalam cakram padat dan mudahnya mengakses situs situs porno yang dapat akses melalui komputer dan telepon genggam menjadi persoalan yang harus dihadapi dalam mencegah penyebaran pornografi. departemen pendidikan dan kebudayaan republik indonesia, kamus besar bahasa indonesia, jakarta, balai pustaka, hlm naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi guna mencegah penyebaran pornografi dan pornoaksi jawa barat dan menanggulangi persoalan tersebut atas, diperlukan pengaturan pencegahan bahaya pornografi. pengaturan ini dimaksudkan untuk menjadi pijakan hukum bagiwajib dalam pencegahan dan penanggalan pornografi. peraturan daerah ini memuat pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pornografi, pembentukan tim adoc. pengaturan lain yang diatur dalam peraturan daerah ini juga mengena. selain itu juga mengatur tentang pembinaan, pendampingan, pemulihan, dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi. atas dasar hal tersebut, berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggalan pornografi dan pornoaksi, sebelumnya perlu mendapat pencernadalam bentuk penyusunan naskah akademis, dengan harapan pemerintah daerah mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam bentuk peraturan daerah. berdasarkan uraian atas, perlu melakukan perlu melakukan kajian dalam bentuk naskah akademik peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi. identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam kajian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah. pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu: pencegahan dan penanganan pornografi bagaimana kedudukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan pornografi dalam peraturan perundang undangan? bagaimana pemerintah daerah memahami perannya dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan pornografi? bagaimana kerangka kebijakan yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan pornografi? cc.naskah akademik sebagaimana diamanatkan dalam angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangaakan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tetapi perlu pula dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diatasnya serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu. naskah akademik tentang pencegahan dan penanganan pornografi provinsi jawa barat ini merupakan bagian dari rangkaian program penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan pornografi jawa barat. pencegahan dan penanganan pornografi |
naskah akademik rancangan qanun tentang kewirausahaawirausahaan yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. berdasarkan hurufijolanjutnyaadapun urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menurut huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerahuntuk menciptakan kepastian hukum dalam melaksanakan kewirausahaan, maka perlu adanya qanun yang secara khusus mengatur kewirausahaan, yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini hanya dapat diakses melalui lama data umkm aceh tepat nya kabupaten bireuen terdapat orang yang menjalankan umkm.! umkm sendiri kabupaten bireuen telah disalurkan pada juli, agustus, dan september tahun pelaku umkm yang bisa mendapatkan bantuan presiden produktif usaha mikro bum) atau blt umkm ini adalah mereka yang memenuhi sejumlah syarat dan kriteria. selain itu, pelaku usaha yang mendapatkan bantuan presiden produktif usaha mikro bum) atau blt umkm adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima bantuan presiden produktif usaha mikro bum) atau blt umkm link form bri atau capres bni. adapun syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh kemenkes ukm kepada para pelaku usaha agar bisa mendapatkan bantuan presiden produktif usaha mikro bum) atau blt umkm adalah sebagai berikut:? warga negara indonesia yang memiliki ktp dan kk. memiliki usaha mikro atau umkm. memiliki nib atau sku. tidak sedang mendapatkan kur atau kredit perbankan. bukan merupakan asn, anggota tni polri, dan karyawan bumn bumi. bireuen adalah salah satu daerah yang mendapatkan dana umkm pada tahun ini, namun sangat disayangkan begitu banyak jumlah penduduk kabupaten bireuen yang mencapai per februari hanya orang yang terdaftar mendapatkan kanan umkm dari pemerintahan, padahal umkm kabupaten bireuen salah satu mendongkrak ekonomi terhadapa sda dan sdm kabupaten bireuen itu sendiri. data umkm dinas koperasi dan umkm aceh, diakses melalui: pada desember cara cek penerima blt umkm form bri, akhir penyaluran september cara cek penerima blt umkm di form bri.html, diakses pada pada desember thomas zimmer (dalam surya kewirausahaan, selembar empat: jakarta.watson al munawar ahmad, kamus bahasa indonesia, yogyakarta: pp. al munawar, undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menegah. undang undang nomor tahun tentang kepemudaan. undang undang nomor tahun tentang pembuattahun tentang penyelenggaraan provinsi daerah istimewa aceh. https: ekonomi mikro momok wirausahawan harus paham hukum kewirausahaan, diakses tanggal november bonus demografi peluang dan tantangan.html diakses pada tanggal oktober https: bappeda.bulelengkab.go.id informasi detail artikel main hakikat dan tujuan pembangunan nasional akses pada tanggal november luas wilayah kabupaten bireuen sendiri pada tahun seluas seluas dan dilihat dari luas wilayah pun, bireuen merupakan sumber asset bagi pembangunan daerah. dari presentase luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten bireuen maka kehadiran regulasi sangat diharapkan untuk hadir ditengah tengah kehidupan masyarakat bireuen. belum adanya kebijakan qanun kabupaten bireuen tentang kewirausahaan berimplikasi terhadap kesejahteraan rakyat dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. oleh karena terjadinya akses pasar sulit, pengembangan usaha lambat, keuntungan kecil, pertumbuhan ekonomi rendah, dan kemeja terapan masyarakat terbatas yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap kemajuan pembangunan pemerintah daerah. guna mengantisipasinya, pemerintahan kabupaten bireuen sebagai salah satu kabupaten provinsi aceh dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terletak kota bireuen berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, perlu mewujudkan pembangunan kewirausahaan daerah melalui pembentukan qanun. rancangan qanun mengenai kewirausahaan kabupaten bireuen sangat diharapkan untuk bisa membantu wirausaha dan penyelenggara umkm untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya dalam yang sudah berikan tuhan untuk dikelola dengan baikkebijakan yang belum mendukung pengembangan kewirausahaan. pelaku wirausaha belum memiliki mental entrepreneur yang profesional. sulitnya atau kurangnya akses permodalan permasalahan hak kekayaan intelektual lemahnya pengembangan sumber daya manusia sdm) lemahnya pengembangan teknologi lemahnya infrastruktur teknologi informasi implikasi permasalahan kewirausahaan mengakibatkan akses pasar sulit, pengembangan usaha lambat, keuntungan kecil, pertumbuhan ekonomi rendah, kesejahteraan masyarakat terbatas dan akhirnya kemajuan pemerintah daerah menjadi terhambat.wirausahaan. secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah: merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan kewirausahaan. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan qanun tentang kewirausahaanqanun tentang kewirausahaan. adapun kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan qanun tentang kewirausahaan adalah menumbuh metode penelitianah hirarki perundang undanganan$ adapun pendekatan perundang undanganan,diterapkan.?materi pokok tersebut kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik, sehingga menjadi naskah akademik dan dapat menjadi dasar pembentukan peraturan daerah sebagaimana amanat undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. oleh karena!!!wirausahaanaour'i bimbing serta mengawasi pelaksanaan syariat islam dengan sebaik baiknya .!$wirausahaameningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebutwirausahaanwirausahaanpenyelenggara kewirausahaan. qanun berfungsi sebagai per aturan perundang undangan operasional dalam rangka menjalan hartono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizan, hlm.teori welfare state dan peran negara dalam penyelenggaraan kewirausahaan?2sjurnal sosial, vol. juli desember hlm.'franz manis suseno, kuasa dan moral, pt. gramedia, jakarta, him siswa yudo hosoda, mimpi negara kesejahteraan, pengantar, cetakan him. wirausahatuhmasalah kewirausahaan pada umumnyawirausahaan merupakan salah satu tujuan negara dalam membangunkan kesejahteraan umum. teori pemahaman kewirausahaan istilah kewirausahaan atau entrepreneurship dalam bahasa inggris berasal dari kata prancis, entreprende yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. kewirausahaan merupakan usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. menurut keputusan menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil nomor kep m xi kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku,,entrepreneur atau wirausahawan berasal dari bahasa perancis. kata itu pertama kali muncul dalam kamus bahasa prancis berjudul dictionnaire universel commerce yang disusun oleh jacques des bruslons dan diterbitkan pada terutama inggris, istilah adventurer sering digunakan untuk menu bukan arti yang sama. studi tentang kewirausahaan dimulai akhir abad ke dan awal ke dari ekonom irlandia prancis richard castillo, yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik. konsep entrepreneurship, blogspot.com entrepreneurship dalambahasa indonesia.html, diakses tanggal desember secara terminologi, istilah kewirausahaan dapat dipahami dari beberapa pendapat berikut ini: thomas zimmer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan manfaat kan peluang yang orang lain hadapi setiap hari, norman scarborough dan thomas zimmer, keira usahakan adalah proses menciptakan sesuatu yag berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dala bentuk uang dan kepuasan pribadinya. suryani mengartikan kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari hari. kreativitas adalah kemampuan untuk membuat ide baru dengan mengkombinasikan, mengubah, atau merekonstruksi ide ide lama. sedangkan inovasi merupakan penerapan dari penemuan suatu proses produk baru. robin counter menjelaskan kewirausahaan merupakan suatu proses dimana seseorang atau suatu kelompok individu menggunakan upaya yang terorganisasi dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan serta keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan, tidak memedulikan apapun sumber daya yang digunakan. berdasarkan beberapa pendapat atas diperoleh unsur unsur utama yang ada dalam kewirausahaan, yaitu: penerapan kreativitas dan inovasi, pemanfaatan peluang, membuat perubahan, dan memberikan nilai tambah bagi diri sendiri. kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide ide baru dan untuk menemukan cara cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk menerapkan sikap kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ide ide baru guna menghadapi persaingan bisnis atau usaha. pada dasarnya kewirausahaan merupakan penggerak ekonomi yang membawa dapat terhadap kehidupan. melalui kegiatan kewirausahaan selain untuk meraih keuntungan sebagai yang utama, dimaksudkan pula untuk mendorong tumbuh kembangnya karakter karakter baru pelaku usaha, terbukanya lapangan kerja secara luas, dan mendorong munculnya inovasi baru. jika kewirausahaan dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat terangkat sehingga akhirnya perekonomian nasional akan tumbuh. oleh karena kewirausahaan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi. untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian indonesia, diperlukan langkah langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pem bangunan kewirausahaan. kebudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas keira usahakan dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif. sebagai lembaga ekonomi, kewirausahaan berperan strategis untuk menurunkan kemiskinan dengan menciptakan peluang thomas zimmer (dalam surya kewirausahaan, selembar empat: jakarta muhammad idris, kewirausahaan adalah: pengertian, tujuan, dan ciri cirinya, kompas. com., peluang kerja yang diinisiasi masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing masing. salah satu agenda untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan adalah melalui pembangunan keira usahakan. pembangunan kewirausahaan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sebagaimana tergambar dalam visi dan misi pemerintah atas. kewirausahaan didorong untuk berkembang luas sesuai kebutuhan sehingga menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif masyarakatuntuk mereka disajikan gagasan tersebut, diperlukan revitalisasi fungsi keira usahakan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menegah yang didasarkan pada manajemen sumber daya berbasis masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat secara partisipatif. kajian terhadap asas dan norma terhadap penyelenggaraan kewirausahaan kata asas merupakan padanan dari kata, prinsip dan dasar , dalam kamus besar bahasa indonesia yang memiliki arti, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak . dalam istilah asingnya asas ini disebut begins asal dari perkataan begin yang artinya permulaan atau awal atau pula dasar. asas itu mengawali atau menjadi permulaan atau menjadi dasar sesuatu dan yang dimaksud dengan sesuatu sini dapat berupa, kaidah atau norma atau pula peraturan . jadi, asas https: minangkabaunews.com artikel pemuda bonus demografi peluang dantantangan.html, diakses pada tanggal oktoberitu menjadi dasar suatu kaidah dan atau peraturan . asas yang menjadi dasar suatu kaidah atau norma dan atau peraturan dinamakan asas hukum. cinema hommes dalam zeni asyhadie dan arief rahman, menyatakan asas hukum bukanlah norma norma hukum konkret, tetapi adalah landasan yang kuat dan paling luas bagi lahirnya peraturan hukum yang berlaku. asas hukum adalah dasar dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. demikian pula satjipto rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. ini berarti asas hukum merupakanet dan pelaksanaan hukum. jadi, asas hukum itu berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi pembentukan suatu peraturan. apalagi asas asas hukum itu tercantum dalam pelbagai undang undang. namun perlu dipahami, bahwa asas hukum itu bukanlah sebuah aturan hukum. walaupun demikian, asas hukum merupaka hal yang penting bagi suatu hukum. oleh karena tanpa asas asas hukum, maka suatu hukum sangat sulit untuk dipahami. berkaitan dengan peraturan daerah sebagai produk hukum yang bersifat lokal dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas asas hukum. asas asas hukum digunakan untuk bahan mustafa, sistem hukum indonesia terpadu, citra aditya bakti, bandung, hlm. zeni shade, arief rahman, pengantar ilmu hukum, raja grafindo persada, jakarta, hlm. ibid. hlm. bahan mustafa, op. cit. hlm., hlm. menghasilkan produk hukum yang baik. asas asas hukum yang dijadikan pedoman dalam pembentukan qanun kewirausahaan kabupaten bireuen meliputi:, dan asas asas hukum dalam undang undang yang terkait. hamid attamimi mengemukakan ada (tiga) macam asas yang secara berurutan disusun sebagai asas asas pem bentukan hukum peraturan perundang undangan indonesia, sebagai berikut: asas cita hukum indonesia, yaitu pancasila samping sebagai rechtsidee juga merupakan norma fundamental negara. asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan konstitusi. berdasarkan prinsip ini undang undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempat kan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan. asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materil. dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan membagi asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dalam asas asas formal dan yang materil. asas asas yang formalhlm. lihat undang undang nomor tahun kejelasan rumusan, dan keterbukaan. asas asas yang materilengacu pada asas asas pembentukan peraturan perundang undangan tersebut, diharapkan terciptanya qanun yang baik dan dapat mencapai tujuan secara optimal dalam pembangunan hukum negara republik indonesia dan khususnya kabupaten bireuen. selain itu undang undang nomor tahun memberikan peluang pembentukan peraturan perundang undangan didasarkan asas asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan. asas yang dimaksudkan merupakan prinsip prinsip tata kelola yang baik good governance), meliputi: transparansi, yaitu: menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana komunikasi yang efektif dan responsive dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memahami kinerja dan tindakan perusahaan. lihat undang undang nomor tahun akuntabilitas, yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinam bunga. pertanggungjawaban, yaitukemandirian, yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan. kewajaran, yaitu menerapkan. perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dengan memenuhi hak setiap pemangku kepentingan dengan tetap member hatian kaidah dan peraturan perusahaan. prinsip prinsip lainnya yang dapat digunakan sebagaimana ditetapkan dalam undang undang dasar republik indonesia tahun adalah prinsip prinsip perekonomian nasional meliputi:gitu pula dalam undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menegah memuat asas asas sebagai berikut:weber samarasas efisiensi berkeadilan, dan menengah. asas keseimbangan kemajuanasas kesatuan ekonomi nasionalmelalui penerapan prinsip prinsip ini diyakini mampu memperkuat posisi daya saing kewirausahaan secara berkesinam bunga, mengelola sumber daya, dan resiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatnya corporate value dan kepercayaan investor. praktik penyelenggaraan pemeritahan terhadap pengaturan kewirausahaan tidak bisa terlepas dari segi hukum. hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam berusaha. perlindungan hukum (legal protection)bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu:# rahayu, pengangkutan orang, etd. eprints,ums.ac.id. untuk adanya perlindungan hukum harus memenuhi unsure unsur sebagai berikut: adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. sedangkan kepastian hukum secara normative adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. kepastian hukum menunjuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan keadaan yang sifatnya subjektif. jan michael otto memberikan batasan kepastian hukum secara yuridis sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu, yaitu: tersedia aturan aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), instansi instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsip wmenyesuaiaknn perilaku mereka terhadap aturan aturan hukum tersebut,dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. pentingnya perlindungan hukum dan kepastian hukum ini sesuai dengan amanah undang undang dasar republik indonesia tahun amandemecst, kancil, kamus istilah hukum, gramedia pustaka, jakarta, hlm. hukum . ketentuan ini mengandung prinsip ubi ius incertum, ubi ius null, artinya dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. pemberlakuan hukum dapat menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan kewirausahaan, dan fungsi kontrol atau peng aturan. sesuai dengan konsep negara hukum bahwa penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. setiap penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. mochtar kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang saman kedudukannya dalam hukum. konsekuensi logonya adalah setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah harus dapat dipegang gungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah merupakan salah satu wujud terselenggaranya konsep negara hukum dalam penyelenggaraan negara. penyelenggaraan negara diimplementasikan melalui pemberian kewenangan urusan pemerintahan. undang undang nomor tahun membagi urusan pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu: urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konsumen, dan urusan pemerintahan umum. dari beberapa jenis kewenangan urusan ini, tidak semua penyelenggaraannya dapat menjadi urusan pemerintahan daerah. adapun yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan daerah adalah yang termasuk diluar urusan pemeritahan absolute yang merupakan sepenuhnya yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu meliputi: politik luar negeri, pertahanan. keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. pembagian https: ekonomi mikro momok wirausahawan harus paham hukum kewirausahaan, diakses tanggal november mochtar kusumaatnadja, konsep konsep hukum dalam pembangunan, alumni, bandung, hlm. urusan pemerintahan ini dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan urusan pemerintahan yang dapat dilakukan. diluar kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan absolute dapat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui pelaksanaan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). oleh karena pengembangan kewirausahaan termasuk dalam urusan pemerintahan konsumen yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, maka pelaksanaan dapat menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. ini berarti pengembangan kewirausahaan bukan saja menjadi kewenangan urusan sepenuhnya pemerintah kabupaten bireuen berdasarkan desentralisasi dan termasuk pula menjadi urusan pemerintahan pusat dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan. namun disebabkan belum adanya payung hukum yang ditetapkan pemerintahan kabupaten bireuen tentang keira usahakan dalam rangka otonomi daerah, maka penyelenggaraan urusan bidang kewirausahaan selama ini didasarkan pada pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan'pemerintahan kabupaten bireuen, akses https: go.id halaman demografi, pada november.oooekaa konsep syariat islam. teori welfare state dan peran negara dalam penyelenggaraan kewirausahaan teori pemahaman kewirausahaan. kajian terhadap asas dan norma terhadap penyelenggaraan kewirausahaan . kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi . weeseeenacea undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa aceh.japsamamnga apg, pa, eta jeunes p 280p ara sam 3berupa too oo 2ariel oo joapeumpa asap aman asal joelmaaua www weni ntt . popup io) oo i0a58) oo joojanaa p as, sora, daafkomasuang atop aga s0) doaafrua tas oo o j9 a8573 |usfpeusamaamsiawmrurng oouop nas) (5efpeusamaansetaman sesi g3fberdasarkan kajian atas, untuk mengakomodir kehendak pemerintah kabupaten bireuen dalam membentuk peraturan daerah atau qanun tentang kewirausahaan, maka materi muatan rancangan qanun meliputi: wewenang, tugas dan tanggungjawab pemerintah, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perizinan, pengembangan sha mikro, kecil dan menegah, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan. sesuai dengan materi muatan tersebut, maka implikasinya bagi pemerintah daerah kabupaten bireuen sebagai penyelenggara urusan pemeritahan daerah berupa: penyediaan anggaran untuk melakukan pendataan potensi sumber daya alam maupun sumberdaya manusia wilayah kabupaten bireuen guna mendapatkan informasi potensi kewirausahaan yang dapat dikembangkan. penyediaan anggaran bagi pemerintah kabupaten bireuen dalam melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam menang katakan pemadam hukum dan kemampuan dalam pengen tangan kewirausahaan, penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pemuda pemudi dan penyandang disabilitas sebagai upaya peningkatan produktivitas agar mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk menjadikan kewirausahaan sebagi salah satu muatan dalam kurikulum pembelajaran sekolah, penyediaan anggaran dan sumber daya manusia dalam memberikan konsultasi, bimbingan, advokasi dan dendam ringan dalam pengembangan kewirausahaan penyediaan anggaran dan sumber daya manusia untuk monitoring dan pengawasan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. penyediaan anggaran dan sumber daya manusia dalam memfasilitasi sarana promosi dan pemasaran dalam pembom tangan kewirausahaan secara digital. seperti yang telah diulas sebelumnya dalam bab rancangan naskah akademik ini bahwa penggiat umkm kabupaten bireuen tidak mengimbangi dari jumlah kepadatan penduduk yang ada kabupaten bireuen yang totalnya jiwa. terdata dalam situs penerima dana umkm dan menjalankan umkm per september hanya orang pada kabupaten bireuen. melalui pemerintah kabupaten bireuen dan melalui dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan umkm bireuen mengusulkan usaha mikro kecil dan menengah umkm) kementerian koperasi dan umkm republik indonesia. sebanyak umkm mendaftar secara online, mereka sebagai calon penerima bantuan produktif usaha mikro bum) tahap iii dari pemerintah pusat. kadisperindagkop dan ukm bireuen, alie basah, kepada wartawan, mengatakan, terkait jumlah umkm mendaftar sebagai penerima bantuan bum lanjutan tahun sudah diumumkan pihaknya. jumlah yang terdata dari hasil pendataan secara online ada terdapat belasan ribu umkm kabupaten bireuen yang mengajukan berkas persyaratan untuk mendapatkan bantuan bum, setelah diverifikasi ternyata terdata sekitar ukm kecamatan diusulkan sebagai calon penerima bum tahap iii april rahmat hid, pemkab bireuen usulkan umkm kementerian, diakses pada artinya dari data diatas, ada harapan harapan yang akan dilahirkan untuk menunjang pembangunan serta menopang dan menyumbangkan kehidupan masyarakat kabupaten bireuen, umkm merupakan salah satu wirausaha yang akan menolong perekonomian masyarakat bireuen, sehingga dengan persen tangan dan dinasnya kehidupan masyarakat, perlu dibentuk rancangan qanun kewirausahaan untuk melindungi para wirausaha kabupaten bireueperaturan daerah ataupe kawkewirausahaan diperlukan analisis peraturan perundang undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan para pengusaha, serta pemerintah dalam menyelenggarakan keira usahakan, guna melihat efektivitas depan dari gaan menegaskan, bahwa: alinea dan perjuangan pergerakan kemerdekaan indonesia telah sampai kepada saat berbahagia. merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur . alinea .membentuk suatu pemerintahan negara indonesia melindungi segenap bangsa indonesia.. serta dgn mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia . turunan dari alinea dan dengan tegas diatur dalam uudmerupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial indonesia. uud menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan lak murahcdalam ini ditegaskan bahwa sekalipun sekuudikut serta dalam mengatur bidang usaha mikro, kecil, menengah. dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka berdasarkan uud pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten kota dapatditegastersebut atas, maka dapat dijelaskan bahwa uudrancangan qanun kewirausahaan ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah yang merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi. berdasarkan ketentuan atas, maka sudah selayaknya pemerintah daerah kabupaten bireuen memiliki kewenangan untuk menerbitkan qanun tentang kewirausahaan, sebagaimana ditentukan dalam uudmaksud dari pengembangan ini, terkait juga dalam pengembangan berwirausaha dalam konsep syariah islam. penyelenggaraan kewirausahaan diatur lebih lanjut dengan gaun berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. jio undang undang republik indonesia nomor nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menegah.i j.ii undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. jj. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepemudaan. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. jek0ngembangan keira usahakan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan . jek. j.'ingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menata kewirausahaan menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten bireuen. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menegah undang undang ini memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi kewirausahaan indonesia. beberapa poin penting diantaranya berkaitan dengan member dayan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. hal ini melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasinya melalui penetapan peraturan perundang undangan dan berbagai bentuk kebijakan. keterlibatan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha umkm dimaksudkan antara lain: agar umkm mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dan agara umkm memperoleh pemahaman, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas luasnya. menyadari hal itu, undang undang nomor tahun menegaskan tujuan pemberdayaan umkm meliputimewujudkan tujuan pemberdayaan umkm hen haknya mengacu pada prinsip prinsip sebagai berikutmuntuk tumbuh kembangnya usaha, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi umkm dalam bidang, yakni: produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. tidak kalah penting juga mengenaa dukungan kelembagaan sebagai upaya penumbuhan iklim usaha. berdasarkan uraian sebelumnya, menunjukkan bahwa undang undang nomor tahun menghendaki keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan, pengembangan, dan penumbuhan iklim usaha umkm melalui penetapan peraturan peraturan daerah dan kebijakannyaurusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan aceh sebagaimana ditentukan dalam huruf huruf adalahdangkanmaka untuk memperkuat kebijakan tersebut, berdasarkan pemerintah kabupaten bireuen dapat menerbitkan qanun tentang penyelenggaraan kewirausahaan. undang undang nomor tahun tentang kepemudaan angka mengartikanerkaitan dengan pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. hal ini merupakan salah satu tujuan dari beberapa pembangunan kepemudaan. lihat dan rupa. untuk itu sesuai undang undang nomor tahun tentang kepemudaan ini secara tegas menetapkan melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi kewirausahaan bagi pemuda. pengembara kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: (a) pelatihan: (b) pemakaman, (c) pembimbingan, (d) pendampingan, (e) kemitraan, (e) kemitraan (f) promosi, dan atau (g) bantuan akses permohonanss2s3 kelompok staatfundamentalnorm (norma fundamental negara),:maria farida, op. cit., hlm.raturan presiden nomor tahun tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. weeeeeeaakjain tukan produk hukum daerah. qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun . bab landasan keislaman, filosofis, sosiologis, dan yuridis .e landasan keislaman . landasan filosofis . je00 landasan sosiologis. eee0 landasan urfidi .j jean0 menurut hurufsejahteraan masyarakat bireuen dengan menetapkan qanun kewirausahauntuk memperkuat upaya pemberdayaan, pengembangan dan penumbuhan iklim usaha bagi umkm, dilakukan melalui upaya koordinasi dan pengendalian pemberdayaan umkm. peraturan pemerintah nomor tahun menegaskan: yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan menteri, menteri teknis kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati wali kota, dunia usaha, dan masyarakat. koordinasi dan pengendalian pemberdayaan umkm dilakukan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota. koordinasi dan pemberdayaan umkm sesuai peraturan pemerintahan ini meliputi penyusunan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap: peraturan perundang undangan dan kebijakan yang tetap hukum dan keadilan berubah:, program pengembangan usaha, program pengembangan pembiayaan dan penjaminan, dan penyelenggaraan kemitraan usaha angka ini ditegaskan bahwberdasarkmfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. tanggung jawabnyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. berdasarkandalam hal ini bupati walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkann tpada ditentukan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dilakukan melalui pembinaan, dan pemberian fasilitas. usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. berdasarkan bahwa kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, yang terdiri atas, kecil, dan menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud atas, digunakan juga kriteria hasil penjualan tahunan. kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak rp. (dua miliar rupiah): usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp. (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak rp15. (lima belas miliar rupiah): dan usaha menengah. (lima puluh miliar rupiah). pemerintah pusat dan dan usaha kecil. berdasarkan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak dipungut biaya. layanan bantuan dan pendampingan hukum, maka usaha mikro dan usaha kecil harus memenuhi persyaratan: mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, memiliki nomor induk berusaha, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara peraturan presiden nomor tahun tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil diberlakukannya peraturan presiden nomor tahun dimaksudkan agar umk dalam kegiatan usahanya memiliki izin usaha (ium). ium ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha umk dalam mengembangkan usahanya. peraturan presiden nomor tahun menegaskan pelaksanaan ium bertujuan:elaksanaan ium merupakan kewenangan wali kota bupati yang didelegasikan kepada camat, dan lurah kepala desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayahnya. ini berarti pelaksanaan ium melibatkan peran pemerintah kecamatan dan pemerintahan kelurahan deswirausahaanwirausahaan dalam menciptakan kesejahteragaun kewirausahaan dalam upaya menciptakan kesejahteraname tenan sasaran. jangkauan dan arah pengaturan. ruang lingkup materi muatan. ketentuan umum .eeee. materi yang akan diatur . jjj. ketentuan penutup. bab penutup. conaenananannananannnnann simpulan. saran. daftar pustaka.c.ooocennnnanannnnlnnnn vii penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik4 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan qanuwirausahaan dalam menciptakan kesejahteraour's5s6kelak ks8tanl6tpahit karena sifatnya yang demikian, maka guna memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, al oalanegara bertanggungjawab untuk melindungi dan mencegah gerakan rakyatnya. konsekuensinya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya agar dapat hidup aman, tentram dan sejahtera. dalam mewujudkannya harus dilakukan sesuai dengan grand desain kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati bersama. bagi bangsa indonesia ismail muhammad syah, dkk., filsafat hukum islam, cet. ii, jakarta: bumi aksara, hlm. grand desain yang disepakati adalah pancasila dan undang undang dasar pancasila dan undang undang dasar dijadikan sebagai dasar, arah dan petunjuk dalam setiap penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya. apalagi pancasila dilihat dari kedudukannya sebagai dasar negara dan undang undang dasar sebagai hukum dasar bagi indonesia telah memuat asas tujuan atau cita cita negara indonesia secara jelas dalam alinea empat pembukaan undang undang dasar republik indonesia tahun salah satu tujuan fundamental yang ingin dicapai adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. hadirin menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang kemudian dibom diposisikan sebagai sila kelima dari dasar negara indonesia bila dilihat dari segi fungsinya dapat dikatakan sebagai sila yang berkedudukan sebagai tujuan.'? begitu pula dalam rangka pengembangan kewirausahaan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat hendaknya pancasila dijadikan sebagai asas atasnya. salah satu nilai nila pancasila yang dijadikan asas adalah nilai yang terkadang dalam sila kelima, yaitu: asas keadilan sosial. asas ini dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan yang dapat menanggulangi ketidak meratakan yang terbentuk sebagai akibat penerapan sistemlm bab pendahuluan latar belakangngangan, tidak ada lagi hambatan hambatan baik tarifber pusat danprovinsi acehaceh khususnya kabupaten bireuen. salah satu pelaku usaha yang akan merasakan dampak dan keadilan prosedural. ' ernest barker dalam bukunya principles social and political theory menyatakan: keadilan sosial merupakan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional, yang bertujuan memupuk dan mendorong perkembangan segenap kapasitas yang setinggi mungkin dari kepribadian seluruh anggota masyarakat.' fredericson mengungkapkan bahwa dalam proses pem bangunan, keadilan sosial dapat digunakan sebagai nilai penting dalam kebijakan publik (ekonomi), disebabkan: the basis for just democratic society, influencing the behaviour organizational man, the legal basis for distributing public services, the practical basis for distributing public services, understood compound federalism, and challenge for research and analysis. melalui nilai keadilan sosial ini, pemerintah harus mampu menghasilkan suatu kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak merugikan masyarakat, mencegah terjadinya ketimpangan dalam masyarakat akibat ketidakadilan dalam distribusi maupun alokasi sumber daya. sesuai dengan makna nilai keadilan sosial yang termuat dalam pancasila dan undang undang dasar republik indonesia tahun bukan dimaksudkan sebagai keadilan individu semata melainkan keadilan yang memperhatikan rasa keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. pemerintah dan masyarakat sama sama berke wajibkan mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan bagiannya masing masing. keadilan menghendaki keseimbangan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individuhlm. hendrik tri wibawanto gedong, op. cit., hlm. ibid. sesuai dengan teori keadilan sosial yang dibangun atas dasar hormat terhadap kemanusiaan yang secara prinsip dengan dung (dua) pengertian sebagai berikut: berkaitan dengan dimensi sosial dari keadilan dalam kehidupan nasional. keadilan sosial haruslah melingkupi seluruh rakyat indonesia dan hendaknya diterapkan dalam setiap bidang kehidupan. ini berarti bahwa keadilan sosial bukan menjadi milik sekelompok orang tertentu, melainkan berlaku untuk setiap dan seluruh orang indonesia, mengacu kepada masyarakat yang dapat menjadi subyek (pelaku) dan obyek (sasaran) keadilan. dalam rangka mewujudkan kemakmuran nasional, tuntutan akan keadilan sosial mewajibkan masyarakat dan pemerintah untuk bersikap selain soldier terhadap yang lemah juga harus mampu menciptakan cara yang adil berkaitan dengan pembagian barang barang (pendistribusian) dan pelayanan pelayanan yang penting bagi kehidupan personal dan sosial rakyat. dalam proses ini, mereka yang lemah dan miskin itu mampu meraih kehidupan yang bermartabat. begitu fundamentalnya nilai keadilan sosial bagi bangsa indonesia, maka seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan harus menuju pada tujuan dan cita cita tersebut. apalagi nilai keadaan sosial didalamnya mengandung makna, yaitu perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum, kesejahteraan umum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara. yogyakarta: paniscus, hlm. landasan sosiologis kewirausahaan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun daerah. berkembangnya kewirausahaan dengan baik dapat membuka lapangan kerja baru dan mampu untuk mengatasi kemiskinan. tidak terkecuali kabupaten bireuen yang merupakan salah satu kabupaten provinsi aceh yang memiliki jumlah penduduk tahun dengan proyeksi sebanyak jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka sebanyak yo, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebanyak serta memiliki tingkat persentasi kemiskiannya, tahun sebanyak dan sebanyak tahun pengembangan kewirausahaan merupakan solusi dalam mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. dengan kewirausahaan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja skala besar bagi masyarakat miskin, meningkatkan kesetaraan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.' bahkan kewirausahaan ternyata memiliki kontribusi yang tidak kecil, bukan hanya mengatasi masalah perekonomian daerah, akan tetapi juga memberikan kontribusi solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan (pengangguran) suatu daerah dan bahkan bangsa. istri mengemukakan bahwa kewirausahaan telah menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada pengurangan pengangguran melalui: (a) individu yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan, menciptakan pekerjaan baru melalui bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi.?? badan pusat statistik kabupaten bireuen, akses, senin, november menu kusumaningtyas, hatta alamsyah,, hlm. ibid., hlm. namun sayangnya saat ini lagi menghadapai kenyataan bahwa kewirausahaan indonesia umunya dan khususnya kabupaten bireuen masih relative rendah baik dari jumlahnya maupun dalam mutu kewirausahaan itu sendiri. seperti umkm kabupaten bireuen, berdasarkan data dari dinas koperasi dan ukm aceh berjumlah akibatnya apabila dibiarkan saja, maka pemerintahan kabupaten bireuen tidak akan mampu untuk memiliki daya saing dengan daerah lain dan bahkan dalam tataran perdangangan dunia. untuk itu persoalan kewirausahaan kabupaten bireuen merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan daerah. landasan yuridis keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pertumbuhan kewirausahaan. untuk mewujud kannya pertumbuhan kewirausahaan membutuhkan suatu landasan hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukumnya. secara peraturan, sudah terdapat berbagai undang undang yang terkait dengan kewirausahaan, yaitu: undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menegah, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dan undang undang nomor tahun tentang kepemudaan, dan berbagai peraturan perundang undangan ini perlu dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah mengenai kewirausahaan. dalam undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menekankan adanya meter lipatan pemerintah daerah dalam hal: (a) iklim usaha, (b) https datakumkm.acehprov.go.id akses tanggal november pengembangan, (c) pembiayaan dan penjaminan bagi dunia usaha, dan (d) kegiatan kemitra bangka dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. selanjutnya pemerintah daerah berperan juga untuk memfasilitasi terselenggaranya kegitan penjaminan dan kemitraan umkm. begitu pula undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konsumen yang wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni, koperasi, sha kecil dan mencegah, dan kepemudaan dan olah raga. selain itu pemerintah daerah juga turut untuk urusan pemerintah pilihan, yaitu perdagangan dan perindustrian. berdasarkan hal ini, pemerintah daerah dapat turut untuk mengatur dan kelak kanakan urusan pemerintah tersebut. dalam undang undang nomor tahun tentang kepemudaan, juga memuat keterlibatan pemuda dalam keira usahakan. angka menentukan bahwa: . sesuai undang undang ini pemerintah dan pemerintah daerah beruang gungjawab terhadap pengembangan kewirausahaan pemuda. untuk provinsi yang bertanggung jawab adalah gubernur, sedangkan bupati walikota untuk darah kabupaten kota. dalam sejalan tugas, kewenangan dan tanggung jawab pengembangan kewirausahaan pemuda yang diberikan pada pemerintah daerah dilakukan secara koordinasi dengan menteri. sesuai dengan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengemembagan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan saran kepemudaan oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan, penyediaan prasarana dan sarana kewirausahaan bagi pemuda. bahkan berkaitan dengan sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan dapat dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. lihat dari rain atas, pemerintah daerah diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk penumbuhan iklim usaha, pengembangan dan kemitraan kewirausahaan melalui pemberdayaan masyarakat umunya dan pemuda khususnyasasaran sasaran yang akan diwujudkan dengan lahirnya qanun tentang kewirausahaan adalah: secara umum dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat daerah yang memiliki daya saing dan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja, melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha serta meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi daerah bagi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan syariat islam . untuk mencapai sasaran yang ditetapkan atas, maka disusun beberapa instrumen yang dapat mendukung pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan umkm kabupaten bireuen antaranya: pembentukan produk hukum daerah berkaitan dengan kewirausahaan berupa peraturan daerah, penerbitan izinkan usaha bagi umkm sebagai legalitas usaha, sertifikat usaha yang meliputi: sertifikat hak kekayaan intelektual, sertifikat halal, sertifikat spp irt, dan sertifikat pendaftaran bpom. adapun dasar hukum yang digunakan dalam rancangan qanun tentang kewirausahaan, meliputisaha mikro, kecil, dan meneqanun tentang kewirausahaan kabupaten bireuen ini dibentuk berdasarkan penghormatmelaksanakan penataan atas kewenangan, tugas dan tanggung jawab bidang kewirausahaan pada organisasi pemerintah daerah, melaksanakan pendataan dan inventarisasi potensi keira usahakan pada masyarakat yang merupakan sasaran dalam peraturan daerah ini, melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan umkm, melaksanakan pembinaan, pendampingan, pelatihan pendidikan, evaluasi, monitoring dan pengawasan umkm, menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk tumbuh kembangnya umkm, kesempatan asean adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm). kelompok umkm bireuen jika tidak memiliki daya saing yang baik atau kalah bersaing dengan umkm dari negara negara lain maka akan menjadi korban pemberlakuan mea. namun sebaliknya, umkm kabupaten bireuen memiliki daya saing yang baik maka umkmberbagai daerah bireuen telah berakibat pada semakin tergusurnya umkm. pelaku usaha mikro kecil dan menengah semakin kalah bersaing dengan ritel ritel modern yang semakin menjamur hampir semua kabupaten bireuen. oleh karena itu perlu upaya massif dan sistematis pemersistematis meme lintervensi pemerintah daerah kabupaten bireuen perlu dilakukan melalui kebijakan daerah berupa pembentukan gaun yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk merekayasa umkm. hal ini dimaksudkan agar nantinya memiliki daya saing dengan umkm yang bukan hanya dari dalam negeri bahkan negara lain asia tenggara. namun sayangnya kabupaten bireuen sampai saat ini belum memilikinya sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum (recht vacuum). pada hal undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri antaranya bidang pengembangan ekonomi termasuk didalamnya perlindungan dan pemberdayaan umkm daerahnya. melaksanakan penyediaan pembiayaan dan hibah sebagai stimulus bagi tumbuh kembangan umkm, memberikan bantuan fasilitas saran dan prasarana dalam mendukung kegiatan kewirausahaan. melaksanakan pendidikan kewirausahaan dalam menge bagian minat dan bakat entrepreneurship bagi siswa siswi sekolah, melaksanakan dan menyediakan sarana dan prasarana promosi, dan pemasaran atas produk umkm melalui pameran produk daerah dan berbasis teknologi informs, pembentukan forum untuk mewadahi umkm. ruang lingkup materi muatan secara garis besar, ketentuan normatif padaggariskan tentang muatan pada bab ini. muatan tersebut terdiri dari uraian tentang, ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam materi peraturan daerah ini meliputi:wirausahaabupati adalah bupati bireukewirausahaan adalah proses kegiatan kreativitas dan inovasi, menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber sumber yang ada untuk menghasilkan tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. usaha mikro, kecil dan menegahmkmpengembangan adalah umkmangun tungkaiil. hak kekayaan intelektual yang disingkat hkundangan yang berlaku. sertifikat produk pangan industri rumah tangga disingkat dengan sertifimateri yang akan diatur materi yang akan diatur dalam rancangan qanun tentang kewirausahaan kabupaten bireuen adalah sebagai berikut: wewenang, tugas dan tanggungjawab. bagian ini memuat antara lain: tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu, bupati dan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan umkm. pemberdayaan umkm. muatan dalam bagian ini berisikan pemberdayaan umkm meliputi: pendataan dilakukan melalui inventarisasi umkm dan identifikasi potensi usaha, kemitraan umkm dengan pihak lain yang dapat difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan member dayan dan pengembangan umkm dengan melibatkan badan usaha yang memiliki program kemitraan dan bina lingkungan, kemudahan perizinan berisikan pemberian kemudahan perizinan usaha mikro tanpa dikenakan biaya apapun, penguatan kelembagaan memuat: pembentukan wadah umkm dan penguatan kelembagaan usaha mikro melalu: fasilitas pembiayaan dan penjaminan, fasilitas sertifikat usaha, dan fasilitas legalitas badan usaha, koordinasi memuatkoor divisi dalam pemberdayaan dan pengembangan umkm. perizinan, bagian ini berisikan mengenai: kewajiban umkm memiliki izin tanpa dikenakan biaya, retribusi dan atau pungutan lain, persyaratan izin, hak dan kewajiban serta larangan bagi pemegang izin) ketentuan sanksi atas pelanggaran berupa sanksi administrasi. pengembangan usaha mikro, kecil dan menegah, berisikan mengenai antara lain: peran pemerintah daerah dalam pengembangan dan pendampingan usaha umkm meliputi: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, pendampingan, dan desain dan teknologi. pembinaan, monitoring dan evaluasi, memuat isi berkaitan dengan kewenangan dan tugas bupati bersama perangkat daerah yang membidangi dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pembiayaan, bagian ini memuat tentang fasilitasi pembiayaan dalam pemberdayaan dan pengembangan umkm. ketentuan sanksi, peraturan daerah atau gaun tentang kewirausahaan ini tidak memuat bagian khusus tentang sanksi. ketentuan peralihan, ketentuan peralihan memuat tentang pemberlakuan izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya qanun sampai dengan habis berlakunya izigaun kabupaten bireuen ini. dari sisi substansi, bab yang menguraikan jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan qanun ini telah mendasarkan diri pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab bab sebelumnya. dasar tersebut meliputi dasar yuridis serta fakta sosial yang melingkupinya. hal ini menjadikan jangkauan, arah pengaturan serta lingkup materi muatan tetap memiliki konsistensi dengan peraturan perundangan maupun aspek yang lainnya. bab penutup simpulan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka pemerintah daerah termasuk pemerintah kabupaten bireuewirausahaan yang baik berasaskan syariat islam. berdasarkan penjelasan uraian pada bab bab atas maka dapat disimpulkan: bahwa pemerintah kabupaten bireuen memiliki kewenangan dalam hal kewirausahaan, untuk melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten kota dalam melaksanakan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yaitu melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan khususnya bidang kewirausahaan. kewenangan pemerintah kabupaten bireuen dalam melaksanakan penyelenggaraan dan penanganan kewirausahaan juga melaksanakan perintah undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dan menegah beserta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kewirausahaan. sesuai dengan kondisi dan potensi kemampuan pemerintah kabupaten bireuen, maka pengaturan kewirausahaan ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, penyandang disabilitas, calon wirausaha muda, pemuda pemudi putus sekolah, pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, dan masyarakat desa. bahwa pemerintah kabupaten bireuen belum memiliki peraturan daerah tentang kewirausahaan, walaupun secara nyata telah melakukan penyelenggaraan kewirausahaan, maka diperlukan qanun sebagai landasan hukum serta menjamin keberlangsungan pemerintah kabupaten bireuen dalam melakukan pengaturan kewirausahaankewirausahaangakewirausahaan ini dibuat dengan melakukan penyesuaian penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosialnya, makakewirausahaan iniandreas down bolo, all, pancasila kekuatan pembebasan, yogyakarta: paniscus,bahan mustafa, sistem hukum indonesia terpadu, citra aditya bakti, bandung badan pusat statistik kabupaten bireuen, akses, senin, november cst, kancil, kamus istilah hukum, gramedia pustaka, jakarta,gory keras, argumentasi dan narasi, jakarta: gramedia, hartono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizan,zeni shade, arief rahman, pengantar ilmu hukum, raja grafindo persada, jakartaismail muhammad syah, dkk., filsafat hukum islam, cet. ii, jakarta: bumi aksaramanna' khalil mantan, al tari' al high al islam tarikan manhattan, cet. iv, baru: muassasah al risalah, mahmud yunus, kamus arab indonesia, jakarta: hindakarya agunguhammad idris, kewirausahaan adalah: pengertian, tujuan, dan ciri cirinya, kompas. com., mochtar kusumaatnadja, konsep konsep hukum dalam pembangunan, alumni, bandung, muh. zuri, telaah matan hadist, sebuah tawaran metodologis, yogyakarta: lesi, mansur, pendidikan anak usia dini dalam islam, cetakan yogyakarta: pustaka pelajar, mkd iain sunan ampel, studi hukum islam, surabaya: iain press, menu kusumaningtyas, hatta alamsyah. nazaruddin razak, dikenal islam, bandung: pt. alma'arif, nina armando, ensiklopedi islam, vol. jakarta: ikhtiar baru van hove,gemar mamalia, kurikulum dan pembelajaran, jakarta: bumi aksara,. rahayu, pengangkutan orang, etd. eprints,ums.ac.id. ramadan, islamic law: its scope and equity, london: macmillan, susanto, paket moral islam menahan nafsu dari hawa, cetakan solo: maulana offset,aid zainal abidin, hakekat pembangunan dan perubahan masyarakatmahmoud, law the our'an: draft code, islamic comparative law, quarterly |
naskah akademik rancangan qanun tentang ketenteraman dan ketertiban umumtenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. berdasarkanrang garapan ketenteraman, ketertiban umum masyarakat. sedangkan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi diantaranya ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. untuk menciptakan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka perlu adanya qanun yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam arti luas dapat tercipta dan terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. hal ini dapattenteraman dan ketertiban umumketenteraman dan ketertiban umum, islam. sehingga menjaga ketertiban adalah kebutuhan yang mendasar bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera. apalagi ancaman dari adanya potensi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban sangat mungkin terjadi. tentu menjadi ironi bagi daerah yang dianggap menjunjung tinggi tata nilai syariat islam apabila ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat tercipta. oleh karenanya, terpeliharanya ketertiban yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. kedua, pemerintah kabupaten bireuen belum sepenuhnya menjalankan urusan wajib bidang ketertiban umum. hal itu bisa ukur dari belum adanya perangkat hukum yang secara komprehensif mengatur mengenai ketenteraman dan ketertiban umum. padahal hal tersebut menjadi urusan wajib pemerintah daerah, maka penyelenggaraannya harus diatur dalam suatu instrumen hukum. disisi lain, pengaturan mengenai penyerang garapan ketenteraman dan ketertiban umum ini menjadi perlu dihadirkan guna menjadi payung hukum bagi satuan polisi pamong praja satpol pp) atau will hebat wh) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. ketiga, masih ditemukan adanya angka pelanggaran syariat islam terhadap penyelenggaraan ketertiban. meskipun berstatus kan sebagai daerah otonomi khusus dengan luas wilayah kilometer persegi (km2), namun jumlah penduduk sebesar sedikit banyak cukup memberi dampak terhadap kerentanan bidang ketertiban. terbukti, per januari tahun saja dapat diketahui bahwa terdapat setidaknya terdapat kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum. pelanggaran tersebut didominasi oleh pedagang kaki lima sebanyak pada peringkat kedua terdapat pelanggaran ketertiban umum dan masyarakat seperti mabuk mabukan, ngeles, bolostenteraman dan ketertiban umum dalam memberikan perlindung? digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan qanun.indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud sebagai negara hukum yang tertuang dalam konstitusi negara, maka setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan hukum, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan. dalam uud hasil amandemen keempat, hal pemerintah daerah tertuang dalam bab viebagai wujud dari undang undang nomor tahun maka ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja. menurut angka peraturan pemerintah nomor tahun ini, satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol merupakanada angka dijelaskan mengenai peningkatan kapasitas anggota satlinmas yang selanjutnya disebut pening kata kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keenam plan anggota satuan perlindungan masyarakat untuk pelaksana kan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat. dalam penyelenggaraan meter tiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat memegang peranan mendasar karena satuan perlindungan masyarakat menjadi pendeteksi dini atau awal atas potensi potensi konflik dan ketidaknyamanan dalam masa rakyat. ditambah lagi, satuan perlindungan masyarakat akan menjadi jajaran keamanan pertama yang turun langsung masyarakat, maupun penanganan pertama terhadap bencana dan kebakaran karena merupakan peran dan tugasnya. karena itu sesuai angka peraturan menteri dalam negeri nomor tahun maka peningkatan kapasitas merupakan salah satu hak anggota satlinmas. berupa peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanauan berlin dungan masyarakat, penting dilakukaqanun aceh nomor tahun tentang kesejahteraan sosial? salah satu prioritas dari pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu terhadap fakir miskin. angka undang undang tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwgacu pada isi tersebut atas maka pemerintah aceh membentuk qanun aceh nomor tahun tentang kesejahteraan sosial sebagai pedoman bagi pemerintah aceh untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial aceh. untuk melaksanakan qanun aceh tentang kesejahteraan sosial, maka pemerintah aceh mengeluosial aceh. dalam menyatakan, dinas sosial aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah aceh bidang kesejahteraan sosial. dalam menyatakan, tugas pokok dinas sosial aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial. undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial. indri suryani, kewenangan dinas sosial kota banda aceh dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis kota banda aceh, jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum kenegaraan, vol. november hlm. dalam huruf (g) menyatakan, untuk melaksanakan tugasnya dinas sosial aceh mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan social. peran dinas sosial yang dalam hal ini adalah dinas sosial kabupaten bireuen sesuai dengan peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dinas sosial aceh. dinas sosial aceh dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, orang dengan hiv aids (dha), korban penyalahgunaan napa, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan atau lembaga. selain hal atas, dinas sosial aceh juga memberikan bantuan dana yang didapat dari kementrian sosial, bantuan itu berupa pemberian barang penunjang untuk memulai usaha senilai rp. juta. permalink masing penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) termasuk gelandangan dan pengemis. dalam hal ini, dinas sosial aceh melakukan seleksi dan verifikasi data bagi penerima uep, yang diharapkan tidak terjadi pemberian uep lebih dari sekali kepada orang yang sama, apabila orang tersebut kembali mendapat pembinaan, setelah diraih, dan proses pendataan oleh dinas sosial aceh.! bid. bid. sekolah, jenis perjudian gepeng, bukan pasangan suami istri, pengamen, pacaran ditempat gelap serta tower tidak berizin. tempat ketiga, pelanggaran kartu tanda penduduk ktp). beberapa warga terjaring lantaran tidak memiliki kartu identitas, berbeda domisili, luar daerah maupun memiliki ktp ganda. sementara tercatat melanggar pemasangan reklame tidak pada tempatnya, tidak berizin, ataupun izinnya tidak berlaku lagi. terakhir, kasus pelanggaran bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan imb). keempat, masih terjadinya gesekan antara petugas dan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum. hal ini menjadi telematika tersendiri bagi pemerintah daerah sebab disatu sisi ada kewajiban menegakkan perda, namun disisi yang lain ada pula kewajiban untuk melindungi masyarakat kabupaten bireuen. untuk itu, dibunuh kan formulasi untuk meminimalisir hal tersebut. kelima, dalam urusan ketertiban dalam menjaga kebersihan dan keindahan, faktanya jumlah penduduk sebesar cukup memberi dampak terhadap kebersihan dan keindahan kabupaten bireuen. perlu diketahui bahwa dalam sebulan, produksi sampah kabupaten bireuen bisa mencapai ton. hal ini diperparah dengan masih banyak warga yang membuang sampah luar jadwal yang telah ditentukan. dalam setiap harinya, petugas kebersihan dapat mengangkut ton sampah untuk diolah tempat pembuangan akhir. berdasarkan uraian atas, mengenai pelanggaran yang terjadi kabupaten bireuen, maka dapat diketahui bahwa perilaku tertib belum sepenuhnya terbangun pada masyarakat kabupaten bireuen. perlu disadari bahwa kondisi yang demikian sesungguhnya menjadi permasalahan awal munculnya masalah masalah lain. apabila ingin penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan sebagaimana diinginkandasarkan peraturan gubernur aceh nomor tahun bahwa satuan polisi pamong praja dan will hibah aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah aceh bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan tugas pokok sebagaimana ditentukan dalam untuk melaksanakan urusan meme rintihan dan pembangunan bidang penegakan perda qanun, perlindungan masyrakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat islam. untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan satuan polisi pamong praja dan will hibah aceh mempunyai fungsi: penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelindungan masyarakat dan penegakkan syariat islamqanun acesekretariat ppn aceh, pembinaan dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri sipil, pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah, serta penegakan syariat islam. qanun kabupaten bireuen nomor tahun tentang bangunan gedungmqanun kabupaten bireuen nomor tahun tentang bangunan gedung mengatur fungsi bangunan gedung, klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyerang garapan bangunan gedung, peran serta masyarakat serta pem binajasa pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung. adanya gaun ini, diharapkanabupaten bireuen, baikgaunqanun ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat kabupaten bireuen yang sangat islamigaun ini!!melaks!!!!natai! atau tingkah laku, budi pekerti, tingkah laku tabiat, dan sebagainya.!!ll1!!!! karena sifatnya yang demikian, maka guna memenuhi tuntutan perubahan waktu dan kondisi, al gsetidaknya ada dua pandangan yang mengemuka kiper bukaan jika berbicara mengenai landasan filosofis berkenaan dengan pentingnya suatu peraturan perundangundangan. pertama, pandangan yangismail muhammad syah, dkk., filsafat hukum islam, cet. ii, jakarta: bumi aksara, hlm. dibutuhkan suatu regulasi organik yang secara rigid mengatur mengenai hal tersebut. untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu disusun naskah akademik rancangan peraturan daerah qanun) tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten bireuen? mengapa perlu dibentuk rancangan qanun tentang ketenteraman dan ketertiban umum? apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan qanun tentang ketenteraman dan ketertiban umum? apapenyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum?tenteraman dan ketertiban umum. secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah: merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyerang garapan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten bireuen, pancasila. pendapat ini antaranya dianut oleh jimmy asshiddigie. kedua, pandangan yangendapat ini dianut oleh solely lubis yang menyatakan bahwa landasan filosofis suatu peraturan perundang undangan adalahuntuk keluar dari perbedaan kedua pandangan tersebut, maka ada baiknya mengakomodir keduanya. sebab berdasarkan kaidah hukum, al khusus minal khilau mustahabbun, keluar dari perbedaan lebih dianjurkan. artinya, tidak terjebak dalam perbedaan lebih diutamakan. berkenaan dengan hal tersebut, secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. dalam rumusan singkat berdasarkan pancasila dan uud negara indonesia bercita cita mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur. sedangkan dalam katanya untuk mewujudkan penyelenggaraan menyelenggarakan meter tiban, ketenteraman dan perlindungan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uud alinea iv, bahwa:hmer dekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . salah satu frasa yang terdapat. frasa tersebut sangat filosofis, tidak mudah untuk memahami makna tertinggi dari frasa tersebut. secara bahasa dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa indonesia adalah melindungi segenap rakyat indonesia. adapun yang dimaksud dengan melindungi seluruh tumpah darah indonesia adalah melindungi seluruh wilayah indonesia. melihat pemahaman secara bahasa atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia adalah melindungi seluruh rakyat indonesia dan melindungi seluruh wilayah indonesia tanpa terkecuali dan secara kom prehensil. berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang didasari kan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang anut dalam suatu negara jika negara menganut paham kedaulatan rakyat, sumber legitimasinya adalah rakyat termaktub juga dalam uud yang memuat tentang paham konstitusionalisme terdapat pada yaitu: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . berdasarkan tersebut jelas bahwa indonesia berupa kan penganut teori kedaulatan rakyat yang pada saat itu lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. sebagai pelopor teori ini adalah jean jacques rousseau. menurut beliau bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. itu sebabnya rossa dianggap sebagai bapak kedaulatan rakyat. menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaanbilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut volte generale oleh rousseau. apabila raja memerintah hanya sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. uud setelah amandemen banyak memberikan pengaturan mengenai pemilihan umum sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat mulai dari pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden sampai pada pemilihan kepala daerah. pengaturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara maupun pada tingkat daerah mem berikan bukti nyata bahwa uud merupakan konstitusi sebagai hukum dasar tertulis yang sangat demokratis, khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah dengan sistem pemilihan yang juga mengalami beberapa perubahan perubahan. melihat kembali konteks pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam uud yang menyatakan: gubernur, bupati. frasa kata dipilih secara demokratis diartikan dapat dipilih oleh anggota dprd dan dapat pula dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum kepala daerah. berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat uud secara limitation menentukan dalam dan uud nri yang kesemua tersebut diakomodir dalam bab tentang hak asasi manusia. perwujudan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. berdasarkan hal atas, agar kehadiran negara dapat benar benar melindungi setiap bangsa indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah indonesia dalam katanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara daerah. oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang undangan termasuk salah satunya bentuk ikhtiar pemerintah daerah kabupaten bireuen dalam menyusun rancangan qanun tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat. landasan sosiologis!!a rakynilai sebelumnya, jika tidak ada upaya untuk mempertahankan ajaran agama itu dengan benar. sehingga kehadiran rancangan qanun ketenteraman dan ketertiban umum diharapkan menjadi manifestasi dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. landasan yuridis landasan yuridis menurut undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundangan dimaknai sebagai suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang undangan yangdibentuk ditujukan. berkenaan dengan hal tersebut dan kaitannya dengan rencana penyusunan qanun kabupaten bireuen tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan dalammemaksa aqanun (peraturan daerah)yang merupakan sanksi sanksi, janji janji atau ancaman. dalam pembentukan qanun (peraturan daerah) harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. persyaratan seperti ini yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, seperti untuk membatalkan peraturan perundang undangan yang dimaksud:an dan undang undang nomor tahun dapat dilihat bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan pemda sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. dari uraian pembagian urusan, maka dapat diketahui bahwa pemda menjadi ujung tombak urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat karena dasar atas pemahaman bahwa titik pusat otonomi daerah terletak pemerintah kabupaten kota, dengan asumsi pemerintah kabu paten kota lah yang secara lansung berinteraksi dengan rakyat. sisi lain yang dimaksud dengan ketenteraman dan ketertiban umum dalam huruf undang undang tahun menetapkan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyerang garapan perlindungan masyarakat . definisi tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum itu menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan, sedangkan menurut angka peraturan pemerintah tahuskipun cukup banyak regulasi yang mengatur katering gunman penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, belum terdapat satu regulasi kabupaten bireuen yang secara khusus dan komprehensif mengatur soal penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. hal ini tentu berpotensi menjadi satu persoalan nyata bagi pemerintah kabupaten bireuen untuk memenuhi kakak rakyat sebagaimana dijelaskan atas dan menjadi persoalan nyata pula bagi pemerintah kabupaten bireuen untuk mewujudkan kabupaten bireuen yang tertib, bersih dan indah. oleh karna itu, secara yuridis sesungguhnya hadirnya qanun kabupaten bireuen tentang penyelenggaraan ketan teraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi penting dalam upaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. sasaran sasaran yang akan diwujudkan dengan lahirnya qanun tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakatkegiatan dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bireuen sesuai dengan syariat islam. adapun dasar hukum mengingatmerumuskan alasan perlunya rancangan qanun tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan qanun tentang ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan merumuskanketenteraman dan ketertiban umum. adapun kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan qanun tentang ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai bahan kajian awal dalam proses penyusunan rancangan qanun tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. metode penelitian metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitianengan diskusi, dan rapat dengar pendapat. penyusunan naskah akademik rancangan qanun ketenteraman dan ketertiban umum masyarakatketenteraman dan ketertiban umum masyarakatqanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun lembaran aceh tahun nomor qanun aceh nomor tahun tentang kesejahteraan sosial lembaran negara nomor tambahan lembaran negaraita daerah aceh tahun nomor qanun kabupaten bireuen nomor tahun tentang bangunan gedung. jangkauan danketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat kabupaten bireuen, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas dengan menciptakan rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mewujudkan penegakkan peraturan dan adanya kepastian hukum. mengawasi dan menilai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan dapat terlaksana dalam suasana kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai, toleransi dan saling menjaga kerukunan diharapkan dapat terwujud. menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat, dan mengembangkan sistem peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan konsep konsep yang islami.memberikan pengaturan yang komprehensif dalam meningkatkan keamanan dan ketan taman bagi masyarakat, serta ide ide dan prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dengan menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan penegakan hukumwill hibah yang selanjutnya disebut adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan qanun dan peraturan bupati serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum. will hibah adalah anggota satuan polisi syariah sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan qanun serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umumqanun dan peraturan pelaksana annya. ketentil. gangguan ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut gangguan ketentnertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. oo. perlindungan masyarakat adalah keadaan dinamis diman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial semasa rakitanqanun atau ketertiban umum. penegakan qanun adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh will hibah yang bersifat preventif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyaraktempat perbelanjaan. jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk peleng kanannya yang diperuntukkan bagi fasiliatau kabel. jalan umum adalah jalan yang digunakan bagi lalu lintas umum. taman adalah ruang terbuka hijau yang memilikyang mampu menjadi areal penyerapan air. saluran air adalah semua saluran, selokan selokan, got got, serta parit parit, tempat mengalirkan airklame adalah benda, alat, perbuatan atau media, yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, berpromosi rkir adalah memberhentikan atau menempatkan kenderaan bermotoiaya. aa. izin adalah pemberian legalise kepada seseorang, badan hukum dan memberikan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. bb. jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau dengan fungsi tertentu. cc. pengemis adalah orang orang yang mendapatddiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan. ee. fasilitas umum adalah bangunan bangunan yang dibunuh kan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diserang gerakan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari antara lain,, dan pemadam kebakaran. materi yang akan diatur materi yang akan diatursebagai berikut: maksud dan tujuan. maksud dibentuknya qanun ini adalah untuk memberikan legalitas dan rujukan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. sedangkan tujuan dibentuknya qanun ini untuk,umbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat, menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat, dan meningkatkan citra penegakan hukum masyarakat. ruang lingkup, dibentuknya qanun ini agar pemerintah kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan kepada masyarakat. meliputi ketenteraman pemeliharaan seperangkat tatanan nilai nilai agama, etika dan adat istiadat yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua masyarakat daerah. serta penyelenggaraan ketertiban umum, yang meliputi tertib, bangunan, pkl, usaha tertentu, reklame, jalan dan angkutan jalan, parkir, sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat, tempat hiburan dan keramaian, kebersihan dan keindahan, beribadah, warung malam, jalur hijau, taman, dan tempat umum, sungai, drainase, dan sumber air, dan tertib lingkungan. ketenteraman masyarakat. penyelenggaraan ketentdilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan, informatif, dialog, dan persuasif. secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh bekerjasama dengan pihak terkait, meliputi, instansi vertical, tokoh masyarakat, swasta, dinas terkait, dan pemerintah daerah kabupaten bireuen, dan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan. selain itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat, yang dilakukan melalui peningkatan monitoring kondisi wilayah daerah kabupaten bireuen), pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat, penguatan peran pelindungan masyarakat, pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat, dan pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi. ketertiban umum masyarakat, wajib dilakukan bupati, yang meliputi, penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten bireuen, dan penegakan qanun kabupaten bireuen. penyelenggaraan ketertiban umum dilaksanakan oleh wh. dalam melaksanakan penyer!an (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang undangan (horizontal)?garapan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. selain itu, penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten bireuen meliputi kegiatan, deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patrol, pengamanan, pengawalan, penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten bireuen dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan sebagai berikut, subyek pelaku pelanggaran bersifat lintas daerah kabupaten bireuen, lokasi pelanggaran lintas daerah kabupaten bireuen, dan dampak negatifnya lintas daerah kabupaten bireuen. bersama kabupaten bireuen melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten bireuen. tertib bangunan,sungai, taman dan ruang terbuka hijau kota.abupaten, memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan digaun bupati bireuen. tertib pedagang kaki lima pkl). setiap orang dan atau bidang dilarang, menggunakan lahan fasilitas umumyang dapat dan atau akan mengganggu ketertiban umum, berjualan atau berdagang badanjalan dan tempat tempat lain yang tidak sesuai dengan petunjuk bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan dilokasi usahanya. menempati sendiri tempat usaha pkl sesuai izin tanda daftar usaha.ditempat yangditempat yang sudah dilarang maka akanyang telah dilarang ditahan paling lama (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh tugas. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak diambil kembali oleh pemiliknya, dilakukan pelelangan. apabila barang tersebutsg. tertib usaha tertentu., dan wajib memiliki izin lingkungan. setiap orang atau bidangtertib reklame. setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari bupati. setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan ketela matan dan keindahan. setiap penyelenggara reklame dilarang, memasang reklame dikawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah dan rumah sakit. memasang pada rambu rambu lalu lintas dan menempel pada pagar taman dan tanaman. menempatkan media reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan. memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan. memasang tiang tiang penyangga umbul umbul menempel dan dipaku pada batang batang pohon, ornamen lampu jalan. memasang atau menempatkan reklame pada area (remaja gsj dan gsb) antara took dan badan jalan. memasang danmedia reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam dirampas untuk dimusnahkan. tertib jalan dan angkutan jalbadan dilarang, mengangkut bahan berdebu dan atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengamanan. melakukan pekerjaan galian, urugan jalanrang bukan pada fasilitas penyebrangan. setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib berhenti halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. setiap pengemudi kendaraan umum wajib, menaikkan, menaati trayek yang sudbireuen. setiap orang yang berada dalam angkutan umum dilarang, mengamen, dan atau menjual barang barang. setiap orang yang berada dalam lingkung memasang dan memindahkan dan atau mem buat tidak berfungsi rambu rambu lalu lintas. setiap orang dan atau badan dilarang membongkar dan memasang rotor., yang diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor pemerintah kabupaten. besarnya uang jaminan ditetapkan dengan keputusan bupati pejabat yang ditunjuk. uang jaminan dikembalikan kepada pemegang izin sebawah jembatan jalan layang, diatas dan tepi drainase dan atau tempat tempat umum lainnya. setiap orang atau badan dilarang. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan. j . tertib parkir.oleh pemerintah kabupaten yang diselenggarakan oleh bupati. pengelolaan tempat parkir dibangunkbadan hukum perorangan setelah memperoleh iptv. setiap orang badan hukum perorangan, dilartertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat. setiap orang dilarang, meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri sendiri maupun bersama sama dijalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor, sekolah, rumah sakit, dan tempat umum lainnya tanpa izin pejabat berwenang. menyuruh, memfasilitasi atau membantu orang lain, untuk meminta sumbangan, mengemis dan atau mengamen. memberikan sejumlah uang barang kepada peminta sumbangan, pengemis dan atau pengamen. penyakit masyarakat meliputi, kegiatan prostitusi, kegiatan lesbian, homo seks dan biseksual, penyalahgunaan lem dan obat obatan, penyalahgunaan minuman atau zat zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan, dan kegiatan asusila lainnya dan atau pemondokn wajib membantu mencegah hukum. setiap pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma penginapan, pemogokan, tempat hiburan, objek wisata, salon kecantikan dan cafe dilarang, mempergunakan fasilitas diatas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya penyakit masyarakat. memberi dan memperlancar kesempatan penyakit masyarakat. memperdagangkan benda benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat. setiap orang dilarang menjadi pranata ataupun pemberi dukungan yang memberi peluang untuk terjadinya penyakit masyarakat. pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap, pengemis, gelandangan dan orang terlantar got) yang tidur dan membuat tempat untuk tempat tinggal ditempat tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya. tertib tempat hiburan dan keramaian. penyelenggaraan kegiatan hiburan malam tidak diperkenankan meng gunakan pakaian busana pakaian atau busana yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi. pemerintah daerah melakukan penertibaning, syn peraturan perundang undangan yag berlaku. tertib kebersihan dan keindahan. setiap wargok, hotel penginapan, bioskop dan bangunan lainnya serta pemilik,ok, restoran rumah makan, perusahaan perusahaan, hotel, penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik penghuni suatu persil tanah dilarang,danketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat kabupaten bireuen perlu memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak baik pemerintahan maupuntidak terurus,tertib beribadah. setiap orang mempunyai kebebasan dalam menunaikan ibadahnya masing masing. setiap orang dilarang makan dan minum tempat umum ketika jam dan waktu puasa bulan ramadhan. setiap orang dilarang memperkuat belikan, membunyikan atau meledakkan suara ledakan suara dengan sengaja pada siang hari ataupun malam hari yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah. setiap orang menjunjung tinggi toleransi dalam melaksanakan ibadah ditempat tempat tertentu seperti, masjid, mushola, kuil, gereja dll. setiap orang dilarang menggunakan pengeras suara pada waktu jam wib sampai dengan penggunaan pengeras suara dikecualikan bagi pengeras suara yang digunakan untuk kepentingan dan keperluan ibadah atau dalam keadaan darurat. oo. tertib warung malam. setiap penyelenggara warung malam wajib memenuhi ketentuan perizinan. ketentuan perizinan penyelengaraan warung malam diatur dengan peraturan bupati. setiap orang dilarang, berduaan dengan lawan jenis didalam bilik warung malam, melakukan tindakan asusila didalam bilik warung malam, dan setiap orang dilarang mengundang kegaduhan warung malam. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum. setiap orang dilarang, memasuki atau berada jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum.selengkapnya. bertempat tinggal jalur hijau, taman dan tempat tempat umum. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum.. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman, dan berjongkok dan berdiri diatas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman. perbuatan tersebut kecuali dilakukan oleh petugas dan atau pejabat yang berwenang. tertib sungai, drainase, dan sumber air. kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang, membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian tempat tinggal atau tempat usaha diatas saluran air, sungai dan bantudibawah atau melintasi saluran sungai serta didalam kawasan embung, waduk, dan danau. melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan terbesarnya air sungai dan sumber air. memindahkan saluran air drainase, menyumbat atau menutup secara permanen saluran air drainase kecuali atas izin bupati atau pejabat yang berwenang, dan menangkap ikan atau sejenisnya disungai, parit, saluran air drainase dengan mempergunakan aliran listrik, atau bahan beracun atau bahan lain yang mengakibatkan kerusakan akan habitat ikan atau sejenisnya. tertib lingkungan. pemerintah daerah menempatkan area tertentu sebagai kawan jalur hijau sebagai kawasan dengan rencana tata ruang wilayah daerah. kawasan jalur hijaudilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah bertanggung perlindungan bagi masyarakat. bupati melaksanakan pelindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional satuan pelindungan masyarakat kabupaten bireuen, yang meliputi bidang, kesamaptaan, pelindungan masyarakat, penanggulangan bencana, dan kekhususan yang disesuaikan dengan kearifan lokal kabupaten bireuen. satuan pelindungan masyarakat, mempunyai tugas,dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan membantu penanganan ketan teraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyerang garapan pemilu. setiap orang wajib melindungi diri sendiri dan lingkungan dari potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman. peran serta masyarakat. masyarakat wajib berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, dalam bentuk antara lain, melaporkan adanya pelanggaran qanun kabupaten bireuen tentang ketenteraman dan ketertiban umum. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib lingkungan sekitarnya. mediasi perselisihan antar warga lingkungannya.disampaikan kepada wh. pendananteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah kabupaten yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bireuen dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. sanksi, terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. sanksi administratif berupa, teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatambersihkan dinding tembok yang dicoret coret, ditulisi, dilukis, atau dipasangi iklan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan semen tara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan atau sanksi administratif lain, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, yang dilakukan oleh wh. selain itu dikenakan sanksi pidana. ketentuan peralihan. usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki ijin, wajib mengurus ijin selambat lambatnya (tiga) bulan sejak gaun ini diundangkan, dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan bupati. kegiatan usaha umum yang belum memiliki ijin wajib menjaga ketertiban umum dan ketentuan serta tidak melanggar syariat islam serta dalam pengawasan pemerintah kabupaten. apabila pengusaha hiburan tersebut melanggar ketentuan, maka usahanya tersebut disegel dan atau disegel oleh bupatketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakatkemasyarakatatenteraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat berasaskan syariat islam. pembentukan rancangan qanun tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakatkemasyarakatan dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakatmasyarakat dan lingkungan yang aman, damai, berakhlak muliabahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten bireuen, masih terdapatnya angka pelanggaran dikarenakan belum adanya produk hukum daerah yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. arah pengaturan dalam rancangan qanun ini secara umum untuk terlaksananya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten bireuen yang berkepastian hukum, dalam mewujudkan arah pengaturan dalam rancangan qanun ini meliputi asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum yang meliputi tertib jalan dan atau trotoar dan angkutan jalan, tertib ruang terbuka hijau,tempat umum dan fasilitas umum, tertib sungai, danau, dan saluran air, tertib bangunan, tertib pemilik dan penghuni bangunan, tertib sosial, tertib perizinan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib bulan ramadhan, tertib pemanfaatan aset milik daerah dan tertib kesehatan, penyelenggaraan ketenteraman, perlindungan masyarakat, tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban, partisipasi masyarakat, sanksi administratif ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana. dalam, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, berasaskan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat maka dibentuk qanun yang merupakan perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga masyarakatpenyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakatqanini untukpenyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakatbukuabdurrahman, beberapa pemikiran tentang otonomi daerah, media sarana press, jakarta, achmad ali. menjelajahi kajian empiris. kencana. makassar. adnan buyung nasution dkk., federalisme untuk indonesia. kompas, jakarta. adon hasbullah jamaluddin, m., sosiologi perdesaan indonesia: pustaka setia, arah muslimin, aspek aspek hukum otonomi daerah. alumni, bandung, , aspek aspek hukum otonomi daerah. alumni, bandung. sonny keras, etika lingkungan hidup, jakarta: kompas, remaja, konsep konsep hukum dalam pembangunan. alumni. bagi manan, jalan berbelit menuju pemerintahan yang baik universitas pajajaran bandung, betty schaff, sosiologi agama, jakarta: kencana, clark, david. urban world global city. london: routledge. departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, jakarta: balai pustaka, dirjen prod. pedoman dan petunjuk polisi pamong praja. jakarta: dirjen pour. franz manis suseno, kuasa dan moral, pt. gramedia, jakarta, gory keras, argumentasi dan narasi, jakarta: gramedia, gray, christopher berry (ed). the philosophy law encyclopedia. new york and london: garland publishing, hartono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizan, hernoko, a.y. hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. jakarta: kencana grenada media groupismail muhammad syah, dkk., filsafat hukum islam, cet. ii, jakarta: bumi aksara, komisi yudisial republik indonesia. menimbang ulang hukum sebagai saran rekayasa sosial. jakarta: sekretariat jenderal komisi yudisial republik indonesia, manna' khalil mantan, al tarikd iain sunan ampel, studi hukum islam, surabaya: iain press, maria farida, ilmu perundang undangan dasar dasar dan pembentukannya, yogyakarta: komikus,moh mahfud md, dasar dan struktur ketatanegaraan indonesia edisi revisi) jenaka cipta, jakarta. masyarakat. persoalan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat indonesia khususnya kabupaten bireuen secara nyata menjadi persoalan secara nasional. oleh sebab itu upaya mengatur ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat kabupaten bireuen dalam bentuk qanun untuk melengkapi peraturan perundang undangan eksisting menjadi kebutuhan mendesak. ni'atul huda, uud dan gagasan amandemen ulang, jakarta rajawali press, , problematika pembatalan peraturan daerah. uii press, yogyakarta. nina armando, ensiklopedi islam, vol. jakarta: ikhtiar baru van hove,ridwan hr, hukum administrasi negara, jakarta: rajagrafindo persada, romana, ella. hukum dan perkembangan masyarakat , dalam jurnal tap vol. januari junisiswa yudo hosoda, mimpi negara kesejahteraan, pengantar, cetakanthe liang gie, pertumbuhan pemerintahan daerah negara republik indonesia, iii, jakarta: gunung agung, soerjani soeharto, pokok pokok sosiologi hukum. jakarta: raja grafindo persada, sudiro mertokusumo, mengenal hukum, yogyakarta: liberty, sri sumantri, pengantar perbandingan antar hukum tata negara. rajawali, jakarta. sjahrir, good governance indonesia, sinar grafika jakarta, van apeldoorn, pengantar ilmu hukum, jakarta: perannya paramita, cetakan kedua puluh empat, jurnadarwini roda dan norma toni perlindungan partisipasi, jurnal cendekia hukum: vol. september firman nurjaman. penerapan asas keterbukaan dalam proses pembuatan undang undang omnibus law, khazanah multidisiplin volellectrananda anugerah ash ashidiggi, rule law dalam perspektif critical legal studies, amnesti: jurnal hukum, vol.khalid, penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan indonesia. adl,agus turun nafi, rekayasa sosial: upaya positivisasi hukum islam indonesia, al burhan, jurnal penelitian dan sosial keagamaan, vol, jurnal supremasi, volume nomor oktoberoman suasana, konsep dan desain negara kesejahteraan welfare state) jurnal sosial, vol juli desember pelaksanaan otonomi daerah, disertasi, bandung: universitas pajajaran,rnal legislasi indonesia, voliti aminah, konflik dan kontestasi penataan ruang kota surabaya, masyarat at: jurnal sosiologi, vol. januaries'a courts . dalam islamic law and society, vol., lex administratur, vol. vi jan mar, logika journal multidisciplinary studies, issn vol. nomor juni haryono, indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya, jurnal hukum politik dan kekuasaan issn: 970x, vol. agustus. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung. undang undang nomor tahun tentang jalan.tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. peraturan pemerintah nomor tahun tentang prasarana dan lalu lintas jalanqanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanunsitus internet andelkovic, the elements proportionality principle human rights limitations. law and politics journal, diakses dari full1703235a. andi ariani, telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jurisprudence, volume nomor junijdih index id diakses pada tanggal agustus pukul wib.ac.id index.php yuridis article view pada tanggal pukul wib? downloads asaskepentinganumumdanasasketerbukaandalammewujudk ane governmentdiindonesia. pdf, hlm pada november smaicon mos024https: academicjournal.yari.ac.id index.php jurnal adil article view vol hlm diakses pada tanggal pukul wib. pemerintahan kabupaten bireuen, akses https: halaman demografi, pada novemberjurnal limit hamka, rekayasa sosial social engineering adopsi teknologi komuni kasi internet di kalangan pondok pesantren muram madinah. html, diakses oktober, oleh karena itu?tenteraman dan ketertiban umumnyqur!?lagibimbing serta mengawasi pelaksanaan syariat islam dengan sebaik baiknya .!'tenteraman dan ketertiban umumtenteraman dan ketertiban umumrang garapan pemerintah dan qanun yang mengatur materi penyerang garap!ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakatartono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizan, hlm. hukum syariat sebagai materi hukum positif harus melalui proses legislasiqanun ketentraman dan ketertiban umum bagi masyarakatireuen.!??!, jurnal sosial, vol. juli desember hlm. bid.s.&franz manis suseno, kuasa dan moral, pt. gramedia, jakarta, him, siswa yudo hosoda, mimpi negara kesejahteraan, pengantar, cetakan him.?tenteraman dan ketertiban umumpukul wibpukul wib. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat seringkali ditentukan pada perbedaan persepsi. perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. terganggunya ketentraman dan ketertiban umum beberapa daerah indonesia telah mengakibatkan indonesia dijuluki negara beresiko (country risk) yang tertinggi dinegara asenuh dengan kata lain gangguan ketentraman dan ketertiban akan menimbulkan gangguan ekonomi. apabila kondisi ini dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan gangguan kehidupan generasi mendatang yang tidak bisa berperan optimal pada masanya. masalah ketentraman dan ketertiban umumtentraman dan ketertiban umum sudah menjadi amanat nasional yang tidak boleh dihindari, dimana tanggung jawab keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum berada bawah koordinasi pemerintah. teori desentralisasi antara kewenangan pusat dan daerah kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus achmad ali, menjelajahi kajian empiris. kencana, makassar, hlm. urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua uud implement tasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pendekatan yang sifatnya sentralistik pada masa orde baru menuju kepada pemerintahan daerah yang sentralistik. hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pemerintah pusat atau dengan kata kekuasaan bertumpu pusat pemeran tahan, kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas. seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistik hal itu sangat berbeda dengan negara yang berbentuk federal. dalam negara federal, negara negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir negara bagian. karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralisasi dan lebih demokratis. menurut sri sumantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakikat dari pada negara kesatuan. arah muslimin membedakan desentralisasi menjadi tiga macam, yaitu: desentralisasi politik, fungsional dan kebudayaan. harun rasyid, federalisme mungkinkah bagi indonesia beberapa butir pemikiran). dalam adnan buyung nasution dkk., federalisme untuk indonesia. kompas, jakarta. hlm. sebagaimana dikutip kembali oleh ni'atul huda, problematika pembatalan peraturan daerah, uii press, yogyakarta. hlm. sri sumantri, pengantar perbandingan antar hukum tata negara, rajawali, jakarta, hlm. arah muslimin, aspek aspek hukum otonomi daerah, alumni, bandung, hlm. desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan badan politik daerah daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah daerah tertentu. sentra isasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan pada masyarakat, baik terikat ataupun tidak, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. desentralisasi kebudayaan memberikan hak pada golongan golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama, dll). desentralisasi adalah strategi mendemokratisasi sistem politik dan menyelaraskan pencapaian pembangunan berkelana juta yang merupakan isu yang selalu ada dalam praktek administrasi publik. berlawanan dengan sentralisasi dimana kekuasaan dan pengambilan keputusan berkonsentrasi pada pusat atau eselon atas, desentralisasi memperkenankan level kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah atau bawah dalam menentukan sejumlah isu yang langsung mereka perhatikan. desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level bawah, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. hal ini menunjukan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan, yang menjadi elemen harun al rasyid, op.cit., hlm.jcoee konsep syariat islam. jjj.c. teori desentralisasi antara kewenangan pusat dan daerah. juk teori rekayasa sosial.i jj. kajian terhadap asas dan norma terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. pesan kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi . weo jeunninti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat. secara etimologis perkataan otonomi berasal dari bahasa latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomor yang berarti aturan. berdasarkan pemahaman ini, otonomi dapat diartikan sebagai pengundangan sendiri (zelfwetgeving) atau pemerintahan sendiri (zelfbestuurs). hal ini sesuai pula dengan pendapat arah muslimin bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri . sesuai dengan ketentuan, yang masing masing mem punyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang , maka sistem pemerintahan indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan atau fungsi fungsi pemerintahan daerah. penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemeran tahan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya disebut dengan desentralisasi. secara konseptual pokok persoalan dalam desentralisasi adalah prihal kewenangan pemerintahan. konsep kewenangan, the liang gie, pertumbuhan pemerintahan daerah negara republik indonesia, jakarta: gunung agung, hlm. abdurrahman, beberapa pemikiran tentang otonomi daerah, media sarana press, jakarta, hlm. arah muslimin, aspek aspek hukum otonomi daerah, alumni, bandung, hlm lihat undang undang dasar nri , jurnal supremasi, volume xi, nomor oktober hlm. merupakan materi sentral dalam desentralisasi dan merupakan elemen inti dalam penyelenggaran pemerintahan. berdasar pada hal tersebut, dapat dipahami bahwa konsep dasar desentralisasi berkaitan dengan upaya membagi kewenangan pemerintah pusat, yang kemudian didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. dengan kata lain, desentralisasi adalah upaya untuk mengubah model pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah daerah. pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui konsen rasi, delegasi ataupun devolusi. bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. pada negara gitaris atau kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan pemerintah pusat. demikian pula, kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada daerah adalah bersumber dari dan diberikan oleh pemerintah pusat. proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada akhirnya akan membentuk hubungan subordinasi antara pusat dengan daerah. konsep desentralisasi yang sesuai dengan konteks negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi yang selaras atau sinergis antara pemerintah pusat. otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan, pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas luasnya, akan tetapi otonomi yang kewenangannya terbatas atau dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang undang. berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami rasionalitas atau alasan alasan yang mendasari sehingga ketentuan uud ibid. ibid. memberi kesan kurang konsisten. pada awal kalimatnya menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, namun kemudian dilanjutkan dengan memberi pengecualian yang menyatakan bahwa kecuali urusan pemeran tahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat . dengan kata lain, pengecualian tersebut merupakan bentuk pembatasan dari makna otonomi seluas luasnya. pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemeran tahan suatu negara. desentralisasi dalam sistem pemerintahan indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan. daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. urusan urusan tersebut mula mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom. otonomi daerah menurut tahun tentang pemerintahan daerah, yang menberdasarkan ketentuan tahunud menyatakan bahwaan sesuai dengan ketentuan tahui ada prinsip tersebut, makatauesentralisasi yang mengabaikan fakta obyektif berupa arsitektur kekayaan dan keanekaragaman warisan budaya lokal, pada dasarnya kurang mencerminkan desentralisasi yang seung guanya. hal hal seperti inilah yang kemudian memicu lahirnya konflik kewenangan atau benturan benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. oleh karena itu, implementasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi tentu akan memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam, kewenangan dan kelembagaan daerah. penyebabnya seringkali bersumber dari kurang harmonisa kebijakan sektoral dengan kebijakan otonomi daerah. teori rekayasa sosial masyarakat adalah makhluk sosial yang mengalami dinamika sosial, sehingga tidak selalu dalam kondisi statis. berbagai masalah sosial dapat terjadi kalangan masyarakat dan perlu upaya untuk memecahkan masalah tersebut sehingga memperbaiki sistem sosial yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik. masalah sosial dapat disebabkan kesalahan berfikir yang berkembang masyarakat, sehingga diperlukan rekayasa sosial. rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan, berupaya mengubah masyarakat sesuai yang dikehendaki. pemikiran hukum sebagai rekayasa sosial muncul dari roscoe pound dan kemudian diterima oleh sebagian ahli hukum termasuk indonesia. istilah rekayasa sosial dapat dipahami bahwa istilah yang sengaja lebih mementingkan negara dari pada kepentingan individu. indonesia, pemikiran hukum ini pertama kali diadopsi oleh mochtar kusumaadja dan disebut sebagai teori, jurnal limit hamka, teknologi komunikasi internet di kalangan pondok pesantren muhammadiyah.html, diakses oktober komisi yudisial republik indonesia, menimbang ulang hukum sebagai saran rekayasa sosial, jakarta: sekretariat jenderal komisi yudisial republik indonesia, hlm. hukum pembangunan. selanjutnya pemikiran ini juga dianut oleh satjipto rahardjo. roscoe pound berpendapat bahwa hukum harus diem bangka berdasarkan filosofi kegunaannya. dia berargumen bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan sosial abad modern. sehingga dia mengatakan bahwa law action, not law the books dalam memandang bahwa hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) untuk meng amankan adanya perubahan sosial. kontruksi hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering) merupakan bentuk pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari perubahan sosial. perubahan sosial sering disebut sebagai dinamika masyarakat atau transformasi sosial memang merupakan hal yang bersifat pasti. sehingga dapat diketahui bahwa hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan realitas sosial dan harus memiliki hubungan simbiosis antara keduanya. dalam buku lawrence stone yang berjudul road divorce sebagaimana dikutip oleh ron saham dijelaskan bahwa hubungan hukum dengan publik atau masyarakat sebenarnya sederhana. menurutnya, hukum bisa dipengaruhi oleh masa rakyat, atau pada sisi lain hukum yang mempengaruhi masyarakat. pertama, hukum dipengaruhi masyarakat salah satunya ditunjuk kan dengan adanya para legislator yang membuat hukum sendiri pasti dipengaruhi oleh nilai nilai dari masa dimana hukum itu dibuat. kedua, sisi lain sangat berbeda dengan apa yang harus nya, undang undang itu sendiri adalah bentukan opini publik dan gray, christopher berry (ed). the philosophy law encyclopedia, new york and london: garland publishing, hlm.i 'a courts . dalam islamic law and society, vol. hlm. perilaku masyarakat. keberadaan hukum terjadi melalui dua cara, yaitu berangkat dari masyarakat kemudian diartikan oleh para pengacara dan hakim, atau hakim dan pengacara memberikan interpretasi hukum tersebut dan menerapkannya dalam masa rakyat. sehingga dengan demikian sangatlah jelas bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum yang telah ditetapkan, teori teori keadilan, dan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. berdasarkan penjelasan atas diketahui bahwa hukum bisa dimaknai sederhana, yaitu bottom (dari realita sosial masyarakat menjadi hukum negara) atau bottom (dari hukum kepada realita masyarakat). sehingga dapat diketahui, kedudukan hukum sebagai rekayasa sosial terletak pada jenis yang kedua, yaitu hukuman yang mengatur masyarakat. jika hukum dari instansi lembaga hukum negara, maka kepentingan negara itulah yang mengatur terjadi apa yang ada dalam masyarakat. hukum sebagai rekayasa sosial merupakan fenomena yang muncul pada abad ke penekanan makna rekayasa sosial dalam hal ini adalah bahwa hukum adalah badan badan dari kaidah sosial yang sudah tertanam dalam diri masyarakat, yang sudah menjadi syarat dengan keputusan politik. sehingga hukum menjadi sarana bentuk implementasi politik yang telah kehilangan akarnya dari kehidupan yang tradisional. sehingga hukum kemudian tidak melihat masa lampau, namun hukum kemudian melihat kedepan dengan melihat masa depan yang dicita citakan. dengan demikian, hukum tidak lagi mempertahankan status guo, namun kemudian hukum melakukan perubahan social. ibid romana, ella. hukum dan perkembangan masyarakat , dalam jurnal tapis, vol. januari juni hukum sebagai rekayasa sosial (social engineering) berupa kan upaya dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi dimana hukum hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan tidak dapat berfungsi dengan baik. hal ini biasanya adanya beberapa halangan yang ada. adapun gejala dalam halangan bidang hukum dapat timbul dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, maupun golongan lain dalam masa rakyat. dengan demikian, hukum merupakan sarana rekayasa sosial yang ditunjukan untuk mengubah berkelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan tujuan hukum yang telah ditetapkanberdasarsoerjani soeharto, pokok pokok sosiologi hukum, jakarta: raja grafindo persada, hlm. ellectrananda anugerah ash ashidiggi, rule law dalam perspektif critical legal studies , dalam amnesti: jurnal hukum, vol. hlmhlm.meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak penegak hukum. dalam perspektif teori hukum pembangunan mochtar kusuma remaja, maka pandangan dan kritikan critical legal studies tentang the rule law terhadap teori teori hukum modern adalah tepat adanya. masyarakat tidak diatur oleh hukum yang obyektif, melainkan diatur oleh interpretasi penguasa yang dituangkan dalam hukum tertulis peraturan perundang undangan). oleh sebab itu, hukum dan peraturan perundang undangan tidak ada kecocok.s2 menurut kingsley davis dalam adon hasbullah jamaluddin mengemukakan bahwa perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyrakat. misal, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah mence bahkan perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya serata menyebabkan perubahan perubah dalam organisasi ekonomi dan politik.s8 dalam konteks syariat islam, khususnya dalam rancangan qanun tentang ketenteraman dan ketertiban umum ini bahwa tujuan dari rekayasa sosial adalah bagaimana suatu kaidah hukum islam diakui dengan sadar sebagai bagian dari kehidupan khalid, penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan indonesia, adl, hlm. remaja, konsep konsep hukum dalam pembangunan, alumni. hlm. adon hasbullah jamaluddin, m., sosiologi perdesaan, indonesia: pustaka setia, hlm. masyarakat dan merupakan kebutuhan mendasar dalam kei depan bermasyarakat. karena hukum baik adalah hukum yang lahir dikehendaki atau sesuai dengan nilai nila yang hidup masyarakat. masyarakat selain sebagai subyek hukum juga merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses penegakan hukum. kajian terhadap asas dan norma terhadap penyerang garapan ketenteraman dan ketertiban umum analisis terhadap penentuan asas asas ini juga member hatidalam pada disebutkan bahwkemudian dalam ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib, berpedoman pada standar pelayanan minimal spm) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. adapun urusan wajib sebagaimana dimuat dalam menyebut kan, urusan wajib pelayanan dasar meliputi: pendidikan kesehatan: pekerjaan umum dan penataan ruang, agus turun nafi, rekayasa sosial: upaya positivisasi hukum islam indonesia , al burhan, jurnal penelitian dan sosial keagamaan, vol. hlm. lihathak asasi manusia. jj. undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung. jj. undang undang nomor tahun tentang jalan .meeeaaa . jilid.o . jk0 undang undang nomor tahun tentang kesehatan.i. juweeseeennaaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. perumahan rakyat kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, sosial. dalam pembentukan qanun ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus memenuhi asas prinsip sebagaimana tertuang dalam meliputi: menurut sudiro, asas hukum merupakan ratio legis nya peraturan hukum. asas hukum (rechtsbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan konkret . menurut van apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal hal yang konkret .kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang wenangsecara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. dalam kamus besar bahasa indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh sudiro mertokusumo, mengenal hukum, yogyakarta: liberty, dim. van apeldoorn, pengantar ilmu hukum, jakarta: perannya paramita, cetakan kedua puluh empat, hlm. perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.s8mengutip pendapat lawrence friedman, seorang guru besar stanford university, berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. ? sudiro mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakenurut maria s.w. sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. secara empiris, keberadaan peraturan perundang undangan itu perlu dilaksanakan departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa indonesia, jakarta: balai pustaka, hlm.hlm., jurnal legislasi indonesia, vol hlm. secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya .tafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yangyang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. menurut bidan sigalingging,l. asasmaria s.w. sumardjono, kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan manfaatnya bagi bisnis perbankan dan properti, makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan , jakarta, agustus hlm. dikutip dari muhammad insan pratama, skripsi, berjudul kepastian hukum dalam production sharing contract, fakultas hukum universitas islam indonesia, yogyakarta, hlm. ibid.pengendalian penyelenggaraan negara9t ini merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan kasim tangan dalam pengendalian penyelenggara negara.6s capai cita cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang termaktub dalam uudketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. peran pemerintah selaku penyelenggara negara pada negara kesejahteraan sangat sentral karena diberi tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. oleh karena itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk turut campur dalam segala aspek kehidupan bermassa rakyat. dengan kewajiban tersebut yang dibebankan pundak pemerintah, pemerintah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat. mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalan kan fungsi dan tugasnya secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab perlu adanya asas asas umum penyelenggaraan negara agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) , lex administratur, vol. vi jan mar him,hlm. perbuatan tercela lainnya. apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang undang maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. penyalahgunaan kewenangan akan membuka kemungkinan benturan kepentingan antara penyelenggara negara dengan rakyat yang merasa dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. sehingga dalam penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pem batasan kekuasaan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak individu. tidak ada kekuasaan negara yang boleh dibiarkan bebas tanpa adanya pembatasan dan pengawasan. sehingga diperlukan adanya berbagai macam cara, prosedur, asas, atau sistem yang dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. sistem pembatasan kekuasaan, asas legalitas, mekanisme hak uji materi, ataupun peradilan administrasi negara merupakan contoh berbagai asas, sistem atau prosedur pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud. untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas asas umum pemerintahan yang baik. asas kepentingan umum, negara didirikan demi keren tangan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. dalam mengeluarkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah hendaknya melaksanakan tugas tugas mence penggarapan kepentingan umum. berdasarkan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan, yang dimaksud ridwan hr, hukum administrasi negara, jakarta: rajagrafindo persada, hlm.kepentingan umum adalah suatu keren tangan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanda pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya. berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. asas kepentingan umum dapat mewujudkan e government indonesia karena mendahulukan kepentingan umum yang termasuk dalam tujuan e government yaitu melayani masyarakat. dengan cara yang aspirasi maksudnya individu maupun kelompok dapat mengemukakan pendapatnya tentang pemerintahan melalui e government. akomodatif berarti menyesuaikan diri dan e government merupakan penyesuaian terhadap zaman yang selalu berubah. dan selektif yang berarti e government merupakan sistem yang sudah dipertimbangkan, banyak sekali manfaat yang dapat diambil dengan adanya penerapan e government.ketertiban umum, ketentraman dan lihat undang undang nomor tahun tentang administrasi pemerintahan. downloads asaskepentinganumumdanasasketerbukaandalammew wujudkan governmentdiindonesia. pdf, hlm. pada november perlindungan masyarakat. dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. perda bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain lain. perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk keren tangan masyarakat. proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam qanun ini nantinya. masalah yang dimaksud adalah masalah masalah sosial atau publik. pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi jenis, yaitu sebagai berikut: masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu. masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. misalnya, gaun tentang retribusi pemeriksaan kepe hutan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga gaun tersebut harus diganti. urgensi pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang undang ada pada (dua) sudut pandang. sudut pandang yang pertama, diatur dan dilaksanakannya ketentuan mengenai keterbukaan merupakan bagian dari hak konstitusional bagi warga negara indonesia, yaitu pihak yang berpotensi terkena dampak diberlakukannya suatu undang undang. kedua, adanya undang undang yang tidak dibentuk berdasarkan pelaksanaan atas asas keterbukaan, akan menyebabkan tidak tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. sebaliknya, ditentukan dan dilaksanakannya asas meter bukaan dalam pembentukan gaun menjadikan kembung kanan dirugikannya hak konstitusional setiap orang menjadi semakin kecil, karena dari awal sampai akhir proses sekaligus perkembangan ketentuan undang undang, dikota hui secara jelas oleh setiap orang. untuk itu, siapapun asalkan mempunyai hubungan hukum yang jelas dapat secara langsung mempertanyakan dan mengajukan saran saran perbaikan tertentu sebagai bentuk partisipasi dalam pembentukan undang undang. terkait dengan pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan qanun ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, hal dimaksud juga berhubungan langsung dengan kelengkapan peraturan hukum dalam sebuah negara hukum. peraturan mengenai asas meter bukaan dalam pembentukan undang undang ditujukan guna menyediakan landasan bagi seluruh lapisan masa rakyat sekaligus dengan itu masyarakat mempunyai keset papan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan undang undang. penegasan tersebut diperoleh dari penjelasan huruf undang undang nomor tahun dalam uud menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. teori kedaulatan rakyat berpandangan bahwa kekuasaan tertinggi disuatu negara berada pada tangan rakyat, bukan pada tuhan, raja, maupun negara. rakyat merupakan sumber kekuasaan negara. kedaulatan rakyat juga tidak hanya diidentikan dengan demokrasi, tetapi mengandung nilai nilai batiniah yang dimiliki bangsa indonesia, yakni musyawarah. dengan demikian pemerintah dan dpr dalam hal ini membuat undang undang omnibus law seharusnya melibatkan seluruh stakeholder, dengan mengedepankan asas keterbukaan dari awal proses pem buatan hingga akhir, supaya masyarakat dapat menilai dan memantau selama proses pembuatannya sampai bisa undangan. tidak baik bagi seorang pembuat undang undang atau hukum sekaligus melaksanakannya, atau badan rakyat yang membalikan perhatian dari tujuan umum dan mengabdikan kepada pengabdian khusus. tidak ada yang lebih berbahaya dari pengaruh kepentingan pribadi dalam urusan publik, dan penyalahgunaan hukum oleh pemerintah merupakan suatu kejahatan. pentingnya penerapan asas keterbukaan supaya hukum mampu mengkomunikasikan suatu nilai nilai yang tertutup didalam masyarakat melalui kaidahkaidahnya, sehingga warga masyarakat dapat memahami, mengi dan kemudian mematuhinya. secara sederhana, istilah proporsional atau proper rasionalitas bermakna sesuai dengan proporsi (bagian), berimbang atau sebanding. kata keseimbangan bermakna keadaan yang seimbang (sama berat, sebanding, setimpal). ! penggunaan asas proporsional dalam wilayah hukum kontrak bertujuan memberikan kepada para pihak sesuai bagian atau proporsinya. yang diutamakan dalam proper rasionalitas pertukaran hak tersebut adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan antara para pihak akan diselesaikan secara proporsional. firman nurjaman, penerapan asas keterbukaan dalam proses pembuatan undang undang omnibus law , khazanah multidisiplin, vol. hlm. hernoko, a.y., hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, jakarta: kencana grenada media group, hlm. pelaksanaan asas proporsionalitas harus memperhatikan empat indikator, yakni adanya legitimate goal law, rational achievement, necessity, dan balancing. ? selain miller, juga ada yang mengembangkan bahwa asas proporsionalitas merupakan bagian dari democratic constitutionalism dalam penegakan hak.' selain kedua tokoh tersebut, juga terdapat upaya mengembangkan asas proporsionalitas dalam pem batasan hak asasi manusia, yakni legitimacy, adeguacy, necessity, and proportionality stricto sensu.' asas akuntabilitas, merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. value for money berarti diterapkannya prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. dalam menjalankan good governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti sempit, penyerang garapan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelak santan fungsi administrasi negara. dalam kaitannya dengan hal ini dikenal prinsip prinsip atau asas asas umum mihttps: doi.org icon mos024, hlm.hlm. andelkovic, the elements proportionality principle human rights limitations.' law and politics journal, diakses dari https: doi.org full1703235a, hlm. andi ariani, telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah , jurisprudence, vol. juni hlm. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis . peraturan pemerintah nomor tahun tentang prasarana dan lalu lintas jalan . jea. jk. peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja .ooo woo walkubenny. penyelenggaraan administrasi negara yang baik, berisikan pedoman yang harus digunakan oleh administrasi negara dan juga oleh hakim untuk menguji keabsahan perbuatan hukum atau perbuatan nyata administrasi negara. salah satu prinsip atau asas asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip akuntabilitas. prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tersebuyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. akuntabilitas atau pertanggungjawaban dapat menjadi tujuan yaitu mencerminkan nilai nilai demokratis serta dapat pula menjadi cara menuju pengembangan organisasi yang lebih efektif dan efisien. pertanggung jawaban adalah kunci untuk menjamin bahwa kekuasaan ini digunakan secara layak dan sesuai dengan kepentingan publik. pertanggungjawaban dapat diperkuat melalui persyaratan pelaporan formal dan pengawasan eksternal seperti lembaga audit yang mandiri, ombudsman dan lain lain. pertanggung jawaban demokratis sebagaimana yang dicerminkan oleh pertanggungjawaban para menteri, serta parlemen pada rakyat dapat dipandang sebagai tujuan demokrasi, namun juga dapat memperkuat mekanisme pertanggungjawaban secara umum. banyak negara yang memperkuat mekanisme pertanggungjawabannya melalui fokus yang lebih besar pada pertanggungjawaban kinerja ketimbang membatasi bagi manan, jalan berbelit menuju pemerintahan yang baik, universitas pajajaran: bandung, hlm. pertanggungjawaban pada aturan aturan hukum yang ada pada keputusan yang diambil. ' asasasas yang berorientasi pada meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyerang garapan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. efektivitasasas ini yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya gunasjahrir, good governance indonesia, sinar grafika: jakarta, hlm.pemerintahan kabupaten bireuen, akses go.id halaman demografi, pada noveaa, (oajsamatanga apa esa jeunes p assoc also| sam |oajerupapa too oo daro joapeompa p sag aman yang) (osfpeusamgan ssa, nash oi) (oejmaaaur seni aro sr3l joslpawoah was poajuu in s mas) oo 3335a3 jajanan as, sora, asa la2jeeuumang too ja, oo jaafkomasuang aop also, s0) , , j,. . jisjpeusamaamsiawmrume eos nas) (cefpeusamaansetaran sesi gss, h a38) oo okabupaten bireuen jumlah penduduk periode februari pel o00 mm wwe lt u mm doafsamatanga s0eah sana (opium s0) o sam) dogleeupapa age doafeumea asa poelmarmug ( 5samoapura sel asa poalramoraa asa) esa, asah naa 2n|simpangmameam da000| dogfeeuumeang apa doaslkotasuang 0s) aga) poafkuak sa, 00za| (oasjeeusangansietamk ruang soo) ras) ( asjeeusangansettan oo o o o o o o o o|oo o basho pogfrutaetang a32 a1s| oo kabupaten bireuen status perekaman ktp el periode februari luaran see erc oup a00 pa8 csi |oafsamaan opo opo as) opo man0| 7eao| m2) doajiumes 0pola me) me) cas) ass) 1n5e3| doalerucaoa opo opo owl los) ego) 25m) saraf doaleumpa opo ea) loo a52) aras) aee2| gasal o6eo) |osjerusawcan loo am) 162sa) oise) doelmarmun opo opo 0poosaooo ogah masa) o3saa) rc00) |oalsawoapura to |ooo ojo ojo ass) ema nan) o236a) os) inn) |ogjpaworan to ojo ojo ojo om| sel ce) gang) law msl am) r05a3| o876o) a21) laojanea m3) asas) 2na5g) |omjsmpangmampam to loo o23a| manaf o201| bere) ssel re087| doanjeuumaang too opo ojo melo atas| on200| 3a0e) o1ae) doamfkotamuang too opo 0photo0joo kesal obesa) 367ae) poarafruas doo oom) loo s0o00) asipeusangansiblah krueng ola) 0comp seal raso| ms) otelerusancanse lat opo ag) ass) 3s) domkutasung opo 6seal see) 3s2g| aso) os) asa) 135m) 9aae| kabupaten bireuen kepemilikan akta kelahiran periode februari pmb) oo. oo . samalanga ?2560l a92) o o areal oo j o2e02| o ,s3) 2james aee0| 25a70| azra| o asia| oo ) sas2| oo j93672 3lpeunaba 13s60| 2a19e) o280se| oo o67s3) o o63es) oo ) 13an) oo j9a6,zg) jeumpa pss3a| gas) 1ara) ooo o33701) sleeusangan kasus) a63g) imanmu 3sn| sio) as77a| o3se3| oma) asn) zisanoapu oo o0 ssel oo oa362) da2) oo o o378e) oo)j33es7) lapangan a@3se| masa) oo os2is| ooo o20838) 1m3) a00) asah aju aerea| aas3| 33sa3| ooo oo o6g3aa1| oo ooo o lelang nas29|) 1s07a| 1263e) o j9a600) miisimpang mamplam nao92| 1a00s| gaon| 6s26) ooo j9a7g2) ipeuumbang 6xe3| ooo o2980) s8g3) o ja607) 13ikotajuang 2ar08| o2a799| oa890o7| 1ra9a) oo o11220) agama| kaku assa| o o4ag1) o o87a0l a9ga| 1peusangan sebuah krueng ) | og09g0) o oo o2330| o2226| asse) 936s3) |peusangan selatan 'o ) ) ) t o 358si oo ) 703s) mass20l oo o3asa) o o33ass) oo o68eo) o aa26) ikutan oo mana ssi) os0o27) a93) oo o9oes) oo j9a27a) arsip| o22a378| aar89s| oo) o1s9sss| o j9a296| kabupaten bireuen| kepemilikan akta kelahiran penduduk umur periode februari aw tama lag malang oo zza) a3sa| oo o99ass) oo o o3aza) o o o oo 6esi| oo o ( 2homes o asas soal 2ass| san) 32a| s2) mas aleeupada too san) ass) a97) ssel '0s23) oo 923a2) ( slprusangan oar| s0cel mes) 8are| 170s3| (elmarmur oo 2m0|l seo2l zal oo) some| oo ( 5leamoapurk ooa2se| 3s) 82an) soal sass| palu 6asa) goal| asa) assi| gao0l (oaojanara sap| seed sora kesal ac97| sang) (ar|simpangmampam oo os2a3| o as0o7| o az88) oo dapo| a237| soo) da2jeeuumsang oo too @eas) o ) o21as) o o a27) oo diss (asjkotasuang too ssa) oo mo22| o7081) 7ao3) 93a?| |oaafruaws, yoo oo 3n31) gue3) vaelpeusangansetatan )ooo o o oo o o7 27ee| o2ee0l o o o o 5apel oo2573| ojo2a8s| os0eal o o o o darlkoramang onl 2n| asal o 32e| 6rss| e01asa| as5816| casi2| cam?) on32e20| kabupaten bireuen kepemilikan akta kelahiran penduduk umur th. pmb t t wa owl oma (2heures test| o lists) ooo o121) o o2378) ooo o97500| aleeucaoa. amal an31|) saaat 1xa7) o atas) oo ) ssz3aj oabeuma too asas) oo 3ngl o sigi| sfeeusangani oo o o2ese| o o sera) o2sa7) gas) o os625| doelmarmu too sa2l te7a) o ox5nel oo ) ooo ) nas) oo o osa5) |gandapura o o | ass| x20| 2sn| xoreloo one| ma) (ooaleanoran sap rasio x00a| aaf ar2) seo oo seas) (oioliaweka aneh| xe20| 23se| asa) a37) o o o o seng) anfsimeanamamp lam oo o ) o t oo xez| oo cis) oo) oo o 13s3l oo o o2692) ssi r2jpeuumeang oo 0n5| ons) oo xs38| oo )c28) oo o ) soe| oo n222) oo ) 13lkorasuang 22asal ales| oo ani) oo dorafruaa too 2n00| on023) 21a3) oo 58el nos| o o88s7 isipeusangan siblahkrueng oo ) tee) oo o oo o sal ssi) o 2n0| mel (onfkuraeang asah o asa| o 2s37| an) rose| o o kabupaten bireuen penerbitan akta kelahiran sae (cafsamatanga o o oa. jos oo. (o2juries pap sal a27) o sah saf 0ej nol aleewwaoa 3m) ooh omar abeumea too sos) a79) s7) 3s) sej asal 5peusangan ss7f sar masa) saj x2ah oma) o o2s) 6makmur oo o o2) s2) ae) (z|canoawu oo ) go) 63l oo o fossil asi maju sel sol o 2ho ojo ojo (chandra asa 22ah eah 2aj ssp no| malo sa| a2jeeuumsang one se) ojo) a3jkotasuang a9s| s0) gala) o ms| oo o9250 joaafrua ago sej asipeusangansiblahkrueng| o) o| oo 07a) o o ) '3sa) oo sol oo o os7 1e|peusangan asetat oo ) | )? oo '39s) oo as) o o oo il bel a7jkutasang oo too ) sol o oo oos2) tel 5af ooo o stase| case| ses) o o o os3a| xa2a| olas2| oz) kabupaten bireuen penerbitan akta perkawinan periode februari pem games perkawinan (akta kawin perkawinan akta kawin perkawinan akta kawin perkawinan akta kawin pasa yoo oo 2hkarsouc oo u oo . ori maa poajamou yo sleuoaa ngo o0g oo . goo . oslronemucu oo oo dalaman .u oo oo kabupaten bireuen pindah dan datang antar kabupaten kota periode februari p ema aaa ( fsamamnga o o o 3leeupaoa ash oo) 3ej o22) ooo6) 2ej oo ) oo o? oo)ae) oo o33sf osi ahbeuma as) on) o2) as) os) o.ss) asf osjpeusangan oo ) oo o20) col oo 7o| oo o 73l asal) o20) sal sal imanmu o too 3fo o al os) oa) ox o3sj ( 9lcawoasura momo ego opo 2elo papua alm dapo 25lo alone samanera o 20f as|o as|o 5f oo 2n|simpangmampiam elo naf ga) h2jeeuumang oo) o2| a.l 5lo 3sj a3lkorauang o o ooo o)o oa) melo sel onajuaa o oooooooo)o)o)ou g| oa oo.) oij manfruraemang mah ago put asa| esa| os) izm| mo) ass) oo73e| oecd penerbitan akta kematian periode februari poo ambon panai lele oma lem)o jeli jemur team| aje jam) tej tim afsamatanga, oo oaj sj sort so) sar) sson lozheumes jalal ajal a3j soe ba3| sae) 's33) loaleeuwaoa situs "2o) mas xo3e| 7as| loaliruma ajal 'ej af x0| an) sa2| bea) t250| a32) aed) slpeusanaan aaa x0) z0) wu) ba) 2af is7) sex| tas| sex) tas) (oelmarmur toj asa) a7e| asah 17e| 3lsawoasuraa o o| oo ) a2j asi asj hal af ia) too2| 7os| (ogleaworan toa ooh milo 20e| saj jalu oe eno eni cars aen| maaf ans| es) x2aa (ojaweka o o tol shah alah nol 2nl 22nf s2) mana boa| u22a| aan) soa| met soal none end bnn dan mess (oazfeeuumeana o ajo b|l 2on| aro| ax0) (oslkoramane toah aah alas maaf 2ah a2| ne) yana) cos| yoga| yang| cos| alur ola eren sela ita ala alan anon 22a| esai aro| (osjeeusawcanseram saung oaf alah solo doel 2se| asal sas| aset so| sas| ega ink dede dns mei me) (ne inc bone net meme inc mnc amnesti mc) bn| a2) i06| as) 5s) an) 1a2| 1e1i son| inna sas1| gs6a| 7n3) sasa desa|??penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan berlin dungan bagi masyarakat diperlukan analisis peraturan peran dang undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakat kabupaten bireuen, guna melihat efektivitas depan dari qanke iv ditegaskan bahwalihat pembukaan undang undang dasar. qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan gaun bab landasan keislaman, filosofis, sosiologis, dan yuridis .ie. landasan keislaman . landasan filosofis . jkk landasan sosiologis. landasan urfidi .ee. sasaran. jangkauan dan arah pengaturan. ruang lingkup materi muatan. ketentuan umum. dalam pembukaan uud disebutmeter tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,dasarkan alinea keempat atas, tujuan negara republik indonesia adalahpaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujud kan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan negara republik indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai bagian dari penyerang garapan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum wilayahnya. dalam uud disebutjugn ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum peraturan daerah.nen dalam ditegaslebih lanjut ditkemanusiaan , sebagaimana ditentukan dalam uud mempertahankan hidup dan kehidupan juga dijamin oleh negara, sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak member tahanan hidup dan kehidupannya . selanjutnya uudud menentukan: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat sendi atas, maka sudah selayaknya pemerintah daerah kabupaten bireuen menciptakan ketenteraman, ketertiban umum bagi masyarakatkeluargabentuk kan dalam uud yang menentuciptakan ketenteraman, ketertiban umum bagi masyarakat menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten bireuen. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ketertiban umum merupakan salah satu syarat terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram. dalam disebutkan bahwaham) yang diatur dalam undang undang nomor tahunsesuai dengan ketentuan atas, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota sebagai bagian dari pemerintah republik indonesia berkewajiban menciptakan ketertiban umum dalam rangka menegakkan kehidupan aman dan tenteram yang menjadi hak asasi setiap orang. salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui qanun kabupaten kota yang muatan materinya mengenai ketertiban umum. setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negaram seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang undang ini, dan tidak mendapat rinsip prinsip penegakkan hukum meliputi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan harus selalu melihat koridor hukum yang berlaku dan nilai ham. aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan ham dan memahami tindakannya berdampak pada organisasi penegak hukum secara keseluruhan. menurut deklarasi universal ham (dunam) standar ham meliputi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan sebagai individu. tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang wenang. adilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. semua orang berhak atas kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat dan berekspresi. setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan. adapun standar ham nasional, sebagaimana ditentukan dalam tahun tentang ham, bahwa hak atas pekerjaan yang halal. tahun tentang hak ekonomi sosial budaya. selain itu, harus melaksanakan prinsip dasar penegakan hukum, seperti, legalitas (kebebasan), dimana semua tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan hukum, ham diatur dalam hukum internasional, maka aparat penegak hukum harus mengetahui instrumen internasional yang terkait dengan fungsi dan kewenangan penegakan hukum dalam lingkup tugasnya. nesesitas (keperluan), apakah pelaksanaan kewenangan betul betul diperlukan dalam situasi tertentu, tindakan melanggar membatasi ham atau kebebasan seorang merupakan satu satunya cara mengatasi keadaan, dan prinsip proper rasionalitas (keseimbangan), dimana kekuasaan atau kewenangan yang digunakan sudah seimbang dengan berat pelanggaran dan tujuan penegakan hukum yang ingin dicapai.hal ini sebagaimana diatur dalam bahwapenyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajibanundang undang nomor tahun tentang jalan pembangunan jalan indonesia termasuk salah satu tugas modern pemerintah selain pembangunan terhadap sungai, perhubungan, angkutan, pos, dan telekomunikasi. secara umum jalan merupakan barang publik yang harus disediakan oleh pemerintah, namun dalam perkembangan masyarakat berke bang pula jalan jalan berbayar yang bersifat kuasa publik seperti jalan tol dan jalan areal khusus mulai diadakan. pengelompokan jalan indonesia, sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun menurut statusnyahlm. jalan areal khusus contohnya yaitu jalan akses bandara, jalan pelabuhan, kawasan industri, dan sebagainya. dikelompokkan dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. pemeliharaan jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian pekerjaan umum, jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta jalan kabupaten menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. secara operasional, pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara jalan adalah dinas pekerjaan umum atau lembaga lain yang sejenis. pengaturan pembagian kewenangan pemeliharaan jalan bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat tentang penyediaan jalan yang berkualitas dapat terpenuhi sehingga pergerakan masyarakat dari satu tempat tempat lainnya dapat pelaksana kan dengan mudah, aman, dan efisien. namun pembedaan kewenangan urusan pemeliharaan jalan tersebut secara faktual lapangan menimbulkan perbedaan perlakuan dan kualitas karena seringkali jalan nasional jauh lebih baik daripada jenis jalan lainnya, terutama jalan kabupaten kota atau jalan penghubung antara kabupaten kota yang satu dengan kabupaten kota yang lain. kondisi dan kualitas jalan kabupaten kota maupun jalan penghubungnya saat ini banyak yang rusak, terbengkalai, dan tidak terurus, hal ini sangat membahayakan jiwa keselamatan pengguna jalan, kondisi fisik kendaraan bermotor yang cepat rusak, dan pada akhirnya merusak infrastruktur jalan itu sendiri. undang undang nomor tahun tentang jalan merupakan landasan hukum dalam upaya terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya. hakikat kehadiran undang undang ini karena menyadari bahwa transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan ber ud sertasim thadiran undang undang bertujuan mewujudkan meter dan mewujudkan pengusahaan jalan yang transparan dan terbuka. adapun lingkup jalan yang diatur dalam undang undang ini diantaranya: jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan, jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan, dan jalan khusus, dalam ditegaskan bahwa penguasa annya diberikan kepada negara. penguasaan oleh negara kemudian dapat diberikan wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan. pemberian wewenang tersebut juga diberikan kepada pemda kabupaten kota yang diatur dalam secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: wewenang pemerintah kabupaten dalam penyerang garaprang garapdalam katanya untuk menyelenggarakan wewenang bidang jalan sebagaimana yang telah diatur dalam wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pengen bagan, dan pengawasan sejalan juga dengan upaya mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup pemerintahan daerah khususnya tertib jalan dan angkutan jalan. melalui kewenangan tersebut pemda dapat melakukan rekayasa yuridis bidang jalan dan angkutan jalan agar terwujud visi ketertiban lebih khusus tertib bidang jalan dan angkutan. dengan demikian keberadaan undang undang ini sangat relevan sebagai rujukan hukum dalam melakukan pengaturan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakatmateri yang akan diatur . ketentuan penutup. bab penutup. coooocenennanannananannnlnannnnn simpulan. saran. daftar pustaka. coretan viian tahan kabupaten kota berdasarkan merupakan urusan yang berskala kabupaten kota, diantaranya, penyelenggaralihat dan rupdan kewajiban menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. untuk memperkuat kebijakan tersebut, maka berdasarkan pemerintah kabupaten bireuen dapat menerbitkan qanun tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi masyarakatnya. undang undang nomor tahun tentang penataan ruang perubahan perubahan tata ruang perkotaan yang memiliki karakteristik sebagai kota industri modern dan mem pengaruhi setiap warga serta kehadiran investor atau pengembang yang melakukan pembangunan gedung, fasilitas umum, ruang publik, dan lainnya merupakan bentuk investasi yang terkait dengan perubahan dan tuntutan ekonomi global. oleh karena itu, dengan pendekatan sosio spasial, perubahan perubahan tata ruang kabupaten bireuen dapat memberikan pemahaman mengenai sinergi pemerintah lokal kabupaten bireuen) dan pemerintah nasional (pusat) dengan kekuatan kapital (nasional dan internasional) dalam mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. problematika tata ruang kabupaten bireuen, dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan sosio spasial dari lefebvre. pendekatannya menawarkan analisis kritis tentang beroperasinya kapitalisme modern yang kemudian dikembangkan siti aminah, konflik dan kontestasi penataan ruang kota surabaya, masyarakat: jurnal sosiologi, vol. januari hlm. oleh david harvey. menurut harvey, terdapat proses kompleks dari kegiatan penataan ruang kota modern dimana kapitalis tidak akan berhenti dalam kegiatan memproduksi keuntungan atas ruang yang dimiliki dan keberhasilannya membangun ruang yang dapat dikonsumsi oleh individu atau karena kapitalis itu mampu membuat bangunan, seperti rumah, apartemen, hotel dengan sistem sewa maupun beli. selanjutnya, harvey mengatakan bahwa pembangunan perkotaan bukan proses monolitik pertumbuhan, tetapi merupakan suatu sirkuit kedua atas kapital yang terdiri dari berbagai macam pengaturan mana masing masing mengatur sendiri faktor faktor yang menyebabkan terjadinya konflik maupun kolaborasi termasuk tentang kemungkinan yang akan menentukan tingkat dan kualitas investasi dalam kegiatan pembangunan ruang itu. penataan ruang merupakan salah satu aspek ketertiban umum yangyang baik dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup. kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalamundang undang tahun tentang penataan ruang menyebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten kota dalam konteksclark, david. urban world global city. london: routledge. page kerja sama penataan ruang antarprovinsi antar kabupaten kota. adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten kotanataan ruang kawasan strategis kabupaten kotaaspek pelaksanaan penataan ruang yang berkaitan erat dengan ketertiban umum adalah pengendalian pemanfaatan ruang. dalam angka undang undang tahun disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. pengendalian pemain jabatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disintesis, serta pengenaan sanksi.undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi sampah masyarakat serta berpengaruh pada jenis dan keberagaman sampah. guna mengurangi jumlah timbunan beserta dampak negatifnya terhadap lingkungan, pemerintah mengejar kan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan sampah dengan paradigma baru, yakni kebijakan sanitasi landfill. secara umum indonesia terdapat dua proses pengelolaan sampah, yaitu sanitasi landfill dan open dumping. sanitasi landfill adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut, kemudian menutupnya dengan tanah. sedangkan open dumping adalah sistem pembuangan sampah dengan cara membuang sampah begitu saja tanah lapang terbuka tempat pembuangan akhir tanpa adanya tindak lanjut sehingga dinilai dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. pemerintah sendiri telah mengeluarkan tahun tentang pengelolaan sampah yang mengatur tentang pengelolaan sampah terkait dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggara annya. undang undang ini mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah kota kabupaten yang masih menggunakan tpa cara open dumping harus merencanakan penutupannya paling lama setahun sejak diberlakukannya tersebut dan harus menutup tpa jenis tersebut serta menggantinya dengan landfill yang lebih baik, yaitu yang dikenal sebagai sanitasi landfill paling lama sejak berlakunya tersebut diundangkan. substansi undang undang ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolaan sampah yaitu mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampahrumah tangga. tersebut menyebutkan bahwdalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam sebagai berikut: pengurangan sampah yang dimaksud dalamdalam diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib. mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaituatur mengenai masyarakat dalam pelaku kan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat digna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam. undang nomor tahun mengatur mengenai pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai mengenai penanganan sampah, yangdang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan januari tujuan pembentukan undang undang ini untukmeja terapan sosial.rang gedalamdiakses pada tanggal agustus pukul wib. terencana, terarah, dan berkelanjutan. kesejahteraan sosial merupakantersebut meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. selain pemerintah pusat, penyelenggaran kesejahteraan sosial ini juga merupakan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. khusus bagi kabupaten kota, wewenang terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dalam yang menentukan,meja terapwewenang annya, pemeliharaan taman makam pahlawan, dan pelestarian nilai kepahlawanan, perintisan, dan kereta kawanan sosial. undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam berbagai kesempatan pertemuan internasional rasa prihatin yang sangat beralasan sempat dituangkan dalam deklarasi deklarasi88 politik penting yang dapat dipandang sebagai salah satu deklarasi tersebut ialah tahun merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada konferensi tingkat tinggi ktt) bumi rio janeiro, brazil ktt pembangunan berkelanjutan kritik terhadap gaya gaya pembangunan yang tidak mempedulikan tuntutan tuntutan keseimbangan ekologis. dalam persen tangannya paradigma pembangunan berkelanjutan yang didakwa rapikan oleh para kaum politisi, kaum intelektual, dan pemerhati lingkungan dunia tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sama, sehingga kerusakan lingkungan (dampak dari gas rumah kaca, semakin panasnya bumi, dan perubahan iklim) yang terjadi diseluruh dunia termasuk indonesia. berdasarkan pembukaan uud secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, uud memberikan kepada negara hak ekslusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara. integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam uud yang menyatasejahteraan rakyat . muhammad hatta menerjemahkan hak menguasai negara sebagai hak negara untuk membuat aturan guna melancarkan kehidupan ekonomi.? johannesburg paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara dunia. lihat juga sonny keras, etika lingkungan hidup, jakarta: kompas, hlm.hlm.hlm. sebagaimana dikutip oleh mujibussalim, perlindungan hukum terhadap sumber daya alam berkaitan dengan peraturan perlindungan hutan dalam pelaksanaan otonomi daerah, disertasi, bandung: universitas pajajaran, hlm. bab pendahuluan latar belakang mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam uud yang dimuat dalam dan uud dalam dan uud ditdaerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. pada lampiran undang ulang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diatur ketentuan pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagai berikut: berdasarkan hak menguasai negara tersebut, negara indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai guidance dan legal baseline dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. dalam kenyataannya, pengelolaan lingkungan hidup indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu adanya benturan antara berbagai peraturan perundang undangan, terutama antara undang undang sektoral terkait sumber daya alam (yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya ekonomi dan undang undang lingkungan hidup (yang dianggap terlalu menekankan pada aspek perlindungan lindungan hidup). akibatnya, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup bawah kontrol pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang undangan sebagai umbrella provision belum mampu mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kemeja terapan rakyat. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) menurut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ling dlam mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun b3), memasukkan limbah media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. larangan larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas, sebagaimana tercantum dalam salah satunya adalah dalam yang menentukan,undang undang nomor tahun tentang kesehatan dalam pembukaan uud kan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial . untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarkan kalah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meru ud??? kelompok staatfundamentalnorm (norma fundamental negara),maria farida, op. cit., hlm.,administrasi kependudukan administrasi kependudukanbagaimana diatur dalam pasalmerupakan tanggung jawab dan wewenang negara melalui pemerintah yang dalam undang undang administrasi kependudukan ditegaskan bahwa:sedangkan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berada pada pemerintah kabupaten kotren administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memenuhi hak setiap warga negara terkait dengan dokumen kependudukan, pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan terhadapkelancaran dan kemudahan penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap warga negara (penduduk) memiliki kewajiban untuk sub pemerintah daerah daerah urusan pusat provinsi kabupaten kota tenteram ja. standarisasi penanganan |a. penanganan dan tenaga satuan gangguan gangguan ketertiban polisi pamong ketenteraman tenteram umum praja dan dan penyelenggaraan ketertiban ketertiban pendidikan dan umum lintas umum pelatihan, dan daerah dalam pengangkatan kabupaten k (satu) penyidik pegawai ota dalam daerah negeri sipil (satu) daerah kabupaten ppn) penegak provinsi. kota perda penegakan penegakan perda perda provinsi dan kabupaten peraturan kota dan gubernur peraturan pembinaan bupati wali ppn provinsi kota pembinaan ppn kabupaten kota meskipun pada tatanan normatif telah diketahui bahwa antara pemerintah dan setiap orang memiliki porsinya masing masing dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. namun pada faktanya masih terdapat sejumlah persoalan dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten bireuen. permasalahan permasalahan tersebut diantaranya: pertama, belum adanya perlindungan atas tata nilai yang butuh dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan dalam bentuk ketertiban. bagi pemerintah kabupaten bireuen, upaya memelihara ketertiban menjadi sangat penting dilakukan mengingat kabupaten bireuen merupakan bagian dari wilayah provinsi aceh yang sangat menjunjung tinggi tata nilai syariatnurutkumuh, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. dari ketentuan tersebut terlihat bahwa urusan ketent. artinya, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan ini. persoalan berikutnya menyangkut pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota. pada prinsipnya, pembagian tersebut didasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut: prinsip akuntabilitas, yaitu bahwa, yaitucc. prinsip eksternalitas, yaitu bahwadan prinsip kepentingan strategis nasional, yaitu bahwaberdasarkantenteraman dan ketertiban umum serta memberikan berlin dungan bagi masyarakat bireuen. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis pengemis merupakan salah satu penyandang dari masalah kesejahteraan sosial pks). fenomena pengemis perkotaan mulai dipandang secara serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi dan politik yang ditimbulkannya. modernisasi dan industrialisasi sering kali dituding sebagai pemicu, diantara beberapa pemicu yang lain, perkembangan daerah perkotaan secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi dan kemudian komunitas komunitas kumuh atau daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan perkotaan.menyebutkan bahwa pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud sehingga muncul usaha untuk menanggulangi hal tersebut bukan hanya dengan pencegahan timbulnya negara republik indonesia.? kegiatan mengemis dan menggelinding menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum. sanksi pidana secara umum untuk kegiatan dwi anggiani sel, persepsi pengemis dalam perspektif pelaku dan pemerintah kota samarinda, jurnal universitas mulawarman. politik pemerintahan perda soal gepeng kisah kan perlu belum ada.html. pada tanggal april pukul pergelandangan dan pengemasan diatur dalam kuhp, namun pemerintah daerah melalui peraturan daerah perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut. secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis kota semarang idealnya dengan adanya ketentuan hukum pidana tersebut sesuaidengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (law tool social engineering) maka hal tersebut seharusnya dapat mem pengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis. peraturan pemerintah nomor tahun tentang prasarana dan lalu lintas jalan peraturan pemerintah tahun tentang prasarana dan lalu lintas. namun pada saat perkembangan zaman yang serba teknologi pemerintah didesak untuk membuat suatu peraturan lalu lintas khusus terhadap anak. peraturan pemerintah ini tidak jauh beda dengan undang undang tahun jo. undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan. peraturan pemerintah ini selain mengatur secara tegas mengenai lalu lintas jalan raya, juga mengatur berbagai hal yang bertujuan untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya, seperti manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta tata cara berlalu lintas. peraturan pemerintah ini berbeda dengan peraturan yang diatas karena pada peraturan ini hanya menekankan pada ote salman, dan anton susanto, beberapa aspek sosiologi hukum. ed. ke cet. ke alumni: bandung hlm. pemeriksaan kendaraan bermotor saja, meliputi pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan, wewenang pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan. sedangkan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas dan prasarana jalan tidak ada diatur pemeriksaan kendaraan ini bukan hanya ditujukan pada kendaraan saja tetapi juga pemeriksaan kepada pengguna kendaraan bermotor. sesuai dengan yang menyatakan, pemeriksaan kendaraan bermotor jalan raya dilakukan oleh polisi negara republik indonesia sesuai dengan huruf meliputi pemeriksaan persyaratan administrasi pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan: surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaran bermotor, tanda coba kendaraan bermotor. ini menerangkan bahwa setiap pengemudi dalam mengendarai kendaraan wajib dan harus memiliki surat surat baik surat izin mengemudi sim) dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (stok). apabila pengemudi tidak membawa surat surat baik surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan, maka pengemudi tersebut kan dibilang sesuai dengan penjelasan tahun tentang kurap, tahun sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, adapun bentuk pelanggaran yang diatur dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemeriksaan kendaraan bermotordari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom. hal ini mengandung suatu maksud untuk memperlancar daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. selanjutnya sadu wasistiono, melihat dari sudut bidang kewenangan pembinaan yaitu: bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya upaya pemberdayaan institusi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri . dari konsep ini terlihat tujuan dari pembinaan itu adalah suatu upaya untuk pemberdayaan lembaga pemerintah dan sebagainya. hamid alami, menemukan pengertian pemerintah dan pemerintahan yaitu: kata pemerintah dalam bahasa indonesia berarti kekuasaan yang memerintah suatu negara atau daerah negara atau kekuasaan yang tertinggi dalam sesuatu negara , atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara . dan pemerintahan berarti perbuatan, atau cara atau hal urusan memerintah . sedangkan induk kata pemerintah ialah perintah , perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu . pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. sebagai landasan hukumnya diatur dalam dan uud hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah salah satu bentuknya ialah berwujud pengawasan, hal ini ditemukan oleh soesilo yaitu: hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah atau dengan pemerintah daerah tingkat atasnya, merupakan hubungan pengawasan , hal yang sama juga dikemukakan the liang gie: salah satu bentuk hubungan lain antara pusat dengan daerah ialah berwujud pengawasan oleh pusat terhadap daerah . dari pemikiran tersebut menggambarkan pada intinya pengawasan itu adalah salah satu perwujudan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan pemerintah tingkat atasnya. hal ini sejalan pemikiran yang ditemukan ninik widianto dan sunindhia yaitu: oleh karena harus ada keserasian hubungan antara pusat dan daerah dan terjadinya keutuhan negara kesatuan maka pusat sebagai penanggung jawab secara utuh tentang kehidupan bernegara perlu mengadakan peng kawasan terhadap daerah daerah. harus pula dijaga agar otonomi ini akhirnya tidak akan menimbulkan suatu daerah yang bersifat staat juga. peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja pelaksanaan peraturan daerah terutama yang menyangkut ketertiban umum baik provinsi maupun kabupaten kota akan melibatkan satuan polisi pamong praja satpol pp). pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi satpol telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja. dalam peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan:ditetapkan dengan perda provinsi dan perda kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang undangan.edangkan tugas satpol sebagaimana dijelaskan dalam yakni menegakadapun fungsi satpol dijelaskan dalam yang meliputi:a rakyat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan kenegaraan perda dan perkara dan instansi terkaitnamun aceh punya kekhususan sendiri terhadap pengaturan polisi pamong praja, yaitu melalui undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus sebagai provinsi nanggroe aceh darussalam mendasari lahirnya qanun nomor tahun tentang pelaksanaan syariat islam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar islam. kemudian gaun nomor tahun tentang khamar, qanun nomor tahun tentang maisie dan qanun nomor tentang khalwat mesum. pada awal tahun lahirlah keputusan gubernur nomor tahun tentang tata kerja dan struktur organisasi will hibah. dalam keputusan gubernur tersebut diamanatkan bahwa will hibah berada bawah dinas syariat islam atau dibawah pembinaan sub dinas pengawasan syariat islam pada perkembangan selanjutnya, pasca perjanjian helsinki, lahirlah undang undang nomor tahun atau undang undang pemerintahan aceh rupa). dalam disebutkan bahwa gubernur, bupati walikota dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman umum dapat mem bentuk polisi pamong praja , sedangkan dalam disebutkan bahwa gubernur, bupati walikota dalam menegakkan qanun syariah dapat membentuk polisi will hibah sebagai bagian dari polisi pamong praja . akhirnya, pemerintah aceh membuat peraturan gubernur nomor tahun tentang tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja dan will hibah provinsi aceh. berdasarkan ketentuan tersebut, cukup jelas bahwa will hibah merupakan bagian dari satuan polisi pamong praja satpol pp), sebagai lembaga yang menegakkan qanun gubernur, bupati walikota wilayah pemerintahan aceh dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pelaksanaan syariat islam. adapun pengertian dari will hibah secara etimologis berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua suku kata yaitu wilayah dan hibah . mengabaikannya dengan panjang lebar bahwa arti wilayah yakni lembaga yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh negara, untuk melaksanakan tugas kenegaraan tertentu sesuai dengan bidang tertentu. dalam politik islam, istilah wilayah bermakna wewenang dan kekuasaan, yang dimiliki oleh institusi pemerintahan untuk menegakkan jihad, keadilan, hubud, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta menolong pihak yang teraniaya. |
naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bab pendahuluan latar belakang aceh merupakan daerah istimewa bil khusus. status keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki aceh, baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek teritorialnya mendapat pengakuan dalam system negara kesatuan republik indonesia. pengakuan tersebut diperoleh aceh karena masyarakatnya memiliki semangat dan daya juang yang tinggi dalam mengusir penjajahan yang dilandasi oleh kehidupan yang religi, adat yang kukuh dan budaya islam yang kuat. nilai nilai hakiki yang dimiliki masyarakat aceh tersebut tetap dipelihara secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. wujud pengakuan tersebut termaktub dalam konstitusi negara republik indonesia uud setelah amandemen, dimana pada 18b diatuselanjutnya pada disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormatiamanat konstitusi sebagaimana diatur dalam tersebut memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam suatu undang undang yang akan menjadi landasan operasional penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan, merupakan peluang yang sangat strategis bagi aceh untuk mendapat legitimasi hukum secara konkret dalam system peraturan perundang undangan negara republik indonesia. betapa tidak menjadi secercah harapan yang harus dimanfaatkan untuk mengimplementasikan semangat dan jiwa yang terkandung dalam butir butir perjanjian damai antara di tii dengan pemerintah pusat yang terjadi pada tanggal april gampong later kecamatan peukan banda aceh besar atau lebih dikenal dengan istilah ikrar later. ketika itu landasan hukum penyelenggaraan keistimewaan pasca ikrar later tersebut hanya diatur dengan peraturan setingkat keputusan wakil perdana menteri missi tanggal mei yang ditandatangani oleh mr. hardi atau sering disebut dengan missi hardi. melalui penantian nan panjang (lebih kurang tahun bulan), akhirnya pemerintah membentuk undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen istimewa aceh. berdasarkan undang undang tersebut, aceh memiliki hak hak keistimewaan dalam (empat) bidang, sesuai dengan ketentuan mengatur sebagai berikut,terkait dengan penyelenggaraan kehidupan adat, dalam mengatur bahwa . lebih lanjut dalam mengatur bahwaeiring dengan konsistensinya pemerintah pusat dalam merealisasikan butir butir ikrar later tersebut, membuat penyelenggaraan keistimewaan aceh sejak tahun belum memiliki landasan hukum yang kuat. fenomena ini pemerintah membentuk undang undang tahun tentang pemerintahnaskah akademik ragam maa kabupaten bireuen kursi duduknya . ini merupakan fenomena menarik yang sedang berlangsung dari dulu hingga saat ini aceh. keberadaan warung kopi mulai pinggir jalan dalam kota, pasar pasar luar kota bahkan sampai kampung kampung dan sepanjang dalam ibukota kabupaten seluruh aceh terdapat warung kopi dengan beragam style. berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam hubungannya membangun karakter masyarakat aceh yang bersyair at, kondisi tersebut merupakan sisi negatif yang belum dapat dihilangkan dalam kehidupan masyarakat aceh. tradisi berlama lama warung kopi, sudah pernah dinasihati oleh pemuka agama dan pemuka adat kepada masyarakat aceh. penyampaian nasehat tersebut dilakukan dalam bentuk parit parit maja antara lain sebagai berikut bangkit kedai, bangkit kopi, bah beurangkari kurung berguna, aneuk ngen inang tinggi rumah, into ban teungoh terbit luka, teungoh sempat ba kedai kopi, geukheun bangsgie lee urung tuha, peh tem south, cang panah, han item lemah row juga, cang panah row spot, jawa teu oet beu keureuja, du ba" kedua lebih meu jeumjeum, water bingung hutang meukuba . nasehat demikian dalam budaya adat aceh, ditujukan kepada siapapun yang berlama lama duduk warung kopi, dipandang sangat negatif. bahkan dalam tatanan adat aceh, anak anak justru dilarang duduk duduk apalagi meuraheung dan merokok warung kopi, supaya karakternya tidak menjadi bangkit kopi kelak kalau mereka menjadi dewasa. bila ada keperluan, begitu selesai harus pulang dan orang orang tua harus menegurnya bila berlama lama warung. tanduk bak kedua kopi lee that godaan, habis peng ba" badan hana terasa, maria pue pue nyang roh, paloh pue pue nyang hawa, umat dan fitnah kadang kadang pih roh, peubah broth broth hana the meudeisya duduk warung kopi banyak godaan, habis uang tidak terasa, bicara apa saja, makan apa yang suka, menguat dan fitnah terkadang juga suka, bicara kotor tidak terasa sudah dosa) badruzzaman ismail, tanya jawab: perilaku budaya adat aceh dalam masyarakat, banda aceh, majelis adat aceh maa) provinsi nanggroe aceh darussalam, hlm. lentera vol. agustus badruzzaman ismail, tanya jawab: perilaku budaya adat aceh dalam masyarakat, ., hlm. badruzzaman ismail, tanya jawab: perilaku budaya adat aceh dalam masyarakat, hlm. lentera vol. agustus naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen rabu lebih dalam masyarakat aceh tradisional, dikenal adanya suatu kebiasaan sebagai karakter masyarakat aceh dalam rangka upacara ,membuang semua kesialan dan bala nestapa". tradisi tersebut dilakukan dengan pergi laut dan mandi serta membawa makanan sebagaimana makanan yang umumnya dibawa dari rumah atau makanan yang dimasak tepi pantai. hari untuk pergi laut dan mandi itu biasanya pada hari minggu akhir atau hari rabu akhir bulan safar. karakter ini tentu saja tidak sejalan dengan prinsip syari" at islam, karena dapat mengganggu aspek ketauhidan. sulih sulih atau dia saya. salah satu bentuk ,,penyelesaian damai bagi pihak pihak yang bersengketa berdarah dalam tata pergaulan masyarakat aceh kampung kampung. kata sulih disamakan dengan istilah dia (diet), saya. jika ada dua orang atau lebih bersengketa, berseteru sehingga menimbulkan perkelahian dengan menggunakan parang atau senjata atau benda benda lainnya yang mengakibatkan salah satunya menjadi korban keluar darah, luka atau meninggal. sudah menjadi adat budaya aceh, jika terjadi perkelahian yang kemudian berakhir ada yang korban, maka dapat diselesaikan melalui jalan damai (sulih atau suhu) yang dilakukan oleh orang tua perangkat adat kampung (peradilan adat gampong). jika damai sudah disepakati, maka seluruh dendam kesumat harus dihilangkan dan bahkan terkadang mereka menjadi bersaudara yang amat erat. selanjutnya, pada pihak keluarga korban diberikan semacam pengganti dalam bentuk hewan, bisa berupa kambing, sesuai dengan kemampuannya dan keputusan orang tua perangkat adat kampung dari pihak keluarga pelaku, untuk melakukan acara kenduri (makan makan) bersama bagi kedua belah pihak keluarga, serta turut dihadiri oleh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai saksi. pada upacara tersebut dilakukan peusijuk dan makan bersama, kemudian mendengarkan nasehat ulama, saling meta" akan dan diakhiri dengan pembacaan doa. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen praktek empiris pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat aceh. pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat berpedoman pada nilai nilai islami qanun aceh nomor tahun lebih lanjut mengatur bahwaberdasarakan ketentuan undang undang nomor tahun mengatur bahwa lembaga wali nanggroe merupakan kepemimpinan adat,, adat istiadat, dan pemberian gelar derajat dan upacara upacara adat lainnya. lebih lanjut pada,qanun aceh. sebagai tindak lanjut dalam gaun nomor tahun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, mengatur bahwa aceh yang secara teknis dilakukan melalui majelis adat dan lembaga lembaga adat. sedangkan naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota berkewajiban memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat. majelis adat aceh maa) merupakan pengalihan dari nama lembaga adat dan kebudayaan aceh laka) yang mempunyai tugas untuk mengembangkan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi menuju pembangunan masyarakat aceh yang berharakat, bermartabat sejalan dengan pelaksanaan syari'at islam yang telah dideklarasikan oleh pemerintah aceh berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh. sebagai lembaga independen, majelis adat aceh ini dibentuk untuk menjadi sumber pedoman kerangka program kegiatan dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan nilai nilai adat istiadat dan hukum adat yang bermartabat, demokratis serta berdaya saing bagi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan aceh'. sementara itu, majelis adat aceh ini mempunyai tugas menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan adat istiadat, menumbuh kembangkan lembaga lembaga adat istiadat daerah kabupaten kota seluruh aceh, serta menyebarluaskan pengembangan ilmu tentang hukum adat dan istiadat melalui media cetak, majalah, buku. selain itu, majelis adat aceh ini mendorong dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni gerak, seni hik, seni ukir. dalam aspek penyelenggaraan hukum adat, peradilan adat merupakan tempat proses penyelesaian sengketa, perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan damai. peradilan adat aceh ini kedudukannya sebagai salah satu bentuk peradilan non iritasi yang pelaksanaan penyelesaian sengketa luar pengadilan. fungsinya menjaga kerukunan masyarakat yang diimplementasikan melalui upaya mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, masalah sengketa yang terjadi dalam masyarakat. penyelesaian masalah oleh lembaga peradilan adat aceh merupakan sesuatu yang lumrah dan sudah menjadi karakter masyarakat aceh, sebab lembaga ini sudah tumbuh dan berkembang sejak sebelum kemerdekaan nkri. saat ini keberadaannya sudah diperkuat secara formal, untuk memperkuat dalam qanun badruzzaman ismail dkk, ekspor majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, edisi banda aceh, majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, hlm, naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen kabupaten kota dan menjadi dasar serta rujukan implementasinya. umumya, penyelenggaraan peradilan adat aceh dilakukan oleh lembaga gampong dan mukim5. penyelenggaraan ini berlaku untuk seluruh aceh dalam menyelesaikan sengketa adat. hanya saja, pada beberapa kabupaten kota seperti aceh tamiang dan aceh tengah, mereka menggunakan istilah lain. namun demikian, fungsinya tetap sama yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. para penyelenggaran peradilan adat ini terdiri dari keuchik, tuha peut, umum gampong, ulama, sekretaris gampong, dan peta dusun. dalam proses persidangan, keuchik ini berfungsi selain sebagai pimpinan pemerintahan (eksekutif), juga sebagai ketua sidang peradilan adat yudikatif). guna berjalannya proses persidangan, keuchik dibantu oleh tuha peut yang menjalankan berfungsi semacam legislatif gampong, yang secara bersama sama bertanggungjawab dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan gampong. sementara sebagai sidang, diikuti oleh umum gampong sebagai berkedudukan semana lembaga yudikatif dan ulama sebagai pengayom dan penyuluh masyarakat. sementara sebagai panitera ditugaskan kepada sekretaris gampong, dan sebagai penerima laporan awal dari peta dusun. ada dua kaedah positif dari proses peradilan adat yang dilaksanakan. pertama adalah selama dalam proses persidangan adat, semua pihak tidak boleh membuka ,aib orang. kaedah ini mengajarkan bahwa siapapun tidak boleh membuka ,aib orang atau keluarga, tidak boleh mempermalukan keluarga atau orang. sebab itu, penyelesaian terhadap semua kasus tengah masyarakat aceh ditempuh dengan jalan melokalisir hal hal yang dapat mempermalukan orang atau keluarga. seperti kasus khalwat atau mesum. perbuatan tersebut merupakan pekerjaan yang ditentang oleh adat, dan dapat mencemarkan nama keluarga serta individu. kedua adalah harus menjaga kewibawaan orang atau keluarga dari rasa malu terhadap sesuatu yang cemar dalam pandangan umum. seperti contoh kasus atas, tentunya pelaku pelanggaran adat sangat malu dengan perbuatannya, maka sesuai dengan anjuran syari' at, semua pihak apalagi sesama muslim, adalah berkewajiban menutup ,aib badruzzaman ismail dkk, ekspor majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, edisi hlm, abdurrahman, peradilan adat aceh sebagai sarana kerukunan masyarakat), banda aceh, majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, hlm. abdurrahman, peradilan adat aceh sebagai sarana kerukunan masyarakat), ., hlm. lentera vol. agustus naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen saudaranya (top ,aib), dan salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penyelesaian damai melalui peradilan damai peningkatan kerja majelis adat aceh akan tercapai, manakala dinamika dan program program pelaksanaan peradilan adat, mendapat sambutan luas, dan maa dengan gigih terus memperjuang program kerja sama dengan kepolisian. konsep antara maa dengan polda aceh telah lebih menawarkan sejak tahun sebagai cikal bakal lahirnya suatu kerja sama dengan kepolisian, sehingga peradilan sadat dapat berjalan dengan baik. mengadakan rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh seluruh ketua dan sekretaris maa kabupaten kota, serta perwakilan maa diluar aceh. program pelestarian dan pembinaan adat dan adat istiadat penyuluhan nilai nilai budaya dan pembinaan sadar etika, adat pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. menerbitkan majalah dan buku tentang adat dan adat istiadat sosialisasi hukum adat adat istiadat melalui media massa dan elektronik pelatihan semasa dan prosesi adat perkawinan dialog sosialisasi untuk generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum adat. pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dilakukan oleh majelis adat aceh melalui program kegiatan sebagai berikut program pembinaan dan pengembangan hukum adat kegiatan pelatihan peradilan adat pembinaan gampong percontohan adat penyusunan regulasi tentang adat dan adat istiadat rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan peradilan adat dan kepolisian masyarakat pol mas)jas mengalir dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. membina dan menumbuhkan kembangkan lembaga lembaga adat dan adat istiadat dan hukum adat daerah daerah kabupaten kota, kecamatan, mukim dan gampong gampong, menjadi suatu kekayaan khazanah adat dan adat istiadat masyarakat aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa. menyelenggarakan pendidikan bagi kader kader adat (pemuda pelopor adat) pria wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. arena waspada, kedudukan peradilan adat aceh dalam sistem peradilan nasional, skripsi, jurusan syari ah, program studi awal syakhsiyah, stain malikussaleh lhokseumawe, naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen menyebarluaskan pengenalan pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak brosur majalah buku buku dan berbagai media elektronik lainnya. mendorong dan mendukung pertumbuhan penampilan bentuk bentuk adat aceh dalam berbagai penampilan action) fisik dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa. dalam mewujudkan visi dan misi, maka strategi yang digunakan oleh majelis adat aceh maa) adalah, meningkatkan koordinasi dalam pembinaan nilai nilai adat dan adat istiadat yang berupa sosialisasi, meningkatkan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat berupa pembinaan dan pengembangan kehidupan hukum adat dan adat istiadat. meningkatkan pelestarian terhadap benda benda khasanah adat yang berupa penerbitan buku buku. meningkatkan pembinaan terhadap lembaga adat yang berupa pelatihan dan penyuluhan. pelestarian adat budaya aceh dengan menumbuhkan kesadaran tengah tengah masyarakat untuk mematuhi adat istiadat yang baik dan benar supaya menjauhi hal hal yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama islam dan ini menjadi faktor pendukung majelis adat aceh maa) dalam melestarikan budaya aceh. arus globalisasi telah membawa dampak yang signifikan dalam perkembangan adat dan budaya aceh. oleh karenanya majelis adat aceh memerlukan strategi dan daya dukung yang kuat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai nilai adat, baik melalui sosialisasi dan pelatihan terutama kepada pemuda pelopor adat dan peningkatan kapasitas dan daya saing produk produk local bermotif adat aceh pasaran internasional. serta arsitektur keanehan. untuk melaksanakan strategi tersebut, maa membutuhkan adanya sumber daya manusia ahli pakar adat) yang cukup memadai dan regulasi qanun) khusus yang mengatur tentang kehidupan lembaga lembaga adat aceh sebagai pembina. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bab iii evaluasi dan analisis perundang undangan terkait adat dan adat istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan aceh, sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa aceh, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, qanun aceh nomor tahun tentang lembaga adat. dengan demikian, pemerintahan aceh wajib melaksanakan pembangunan bidang adat dan adat istiadat. penyelenggaraan keistimewaan aceh sejak tahun hasil ikrar later yang ketika itu belum memiliki landasan hukum yang kuat. fenomena konsistensinya pemerintah pusat dalam merealisasikan butir butir ikrar later tersebut,sendiri, pemerintah membentuk undang undang tahun tentang pemerintahanrupa)yang berlaku naskah akademik ragam maa kabupaten bireuensetidaknya, ada tiga qanun aceh yang berkaitan dengan adat istiadat diformalisasikan oleh pemerintah aceh, disahkan banda aceh, pada desember atau bertepatan dengan muharram lembaran daerah nanggroe aceh darussalam tahun nomor. tambahan lembaran daerah nanggroe aceh darussalam nomor. qanun aceh nomor. tahun tentang lembaga adat, disahkan banda aceh pada desember atau bertepatan dengan muharr. formalisasi adat dan adat istiadat tersebut dilaksanakan karena adanya perintah dari undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan daerah istimewa provinsi aceh", qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh yang disahkan banda aceh pada tanggal oktober bertepatan dengan tanggal safar tahun lembaran aceh tahun nomor mengatur tentang pembentukan majelis adat aceh, susunan dan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi, pemilihan kepengurusan, penyusunan pengurus lengkap, penetapan, pengukuhan serta penggantian antar waktu pengurus majelis adat aceh,, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaannya. didalam gangan tersebut juga turut memerintah arena waspada, kedudukan peradilan adat aceh dalam sistem peradilan nasional, hlm. arena waspada, kedudukan peradilan adat aceh dalam sistem peradilan nasional, hlm. lentera vol. agustus naskah akademik ragam maa kabupaten bireuengaen qanun kabupaten kota. selain dari amanat sebagaimana qanun ini mulai berlaku, qanun aceh nomor tahun tentang pembentukan, susunan organisasi dan tatamencermati substansi yang terkandung dalam kedua undang undang nomor tahun dan rupa tersebut, pada hakekatnya aceh memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa tampil beda dengan provinsi provinsi lain indonesia. paling tidak ada empat alasan utama, pertama, dengan dibentuknya rupa bukan berarti nomor tahun dicabut, artinya tersebut masih tetap berlaku, bahkan saling memperkuat satu sama lain, kedua, aceh memiliki (dua) payung hukum setingkat sebagai landasan yuridis dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat asimetris. ketiga, jika dalam undang undang naskah akademik ragam maa kabupaten bireuesertadan rupa.pemerintah aceh telah membentuk qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh, yang didalamnya turut memerintahqan. selain dari amanat sebagiangaun ini mulai berlaku, qannaskah akademik ragam maa kabupaten bireuen nomor tahun jumlah urusan pemerintahan yang bersifat istimewa yang menjadi kewenangan aceh dalam empat bidang, maka dengan hadirnya rupa jumlah urusan pemerintahan yang bersifat istimewa menjadi lima bidang dengan ditambah kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. keempat, aceh menjadi satu satunya daerah asimetris selain memiliki hak keistimewaan juga memiliki hak kekhususan yang seyogianya tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang undangan apapun, sebagaimana diatur secara tegas dalam rupaengan demikian dapat dikatakan bahwa, aceh sebagai self german dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan rumah tangga sendiri secara leluasa untuk mengakomodir hak hak satuan masyarakat hukum adat yang menjadi kearifan local bagi aceh kedalam system penyelenggaraan pemerintahan baik terkait dengan kewenangan mapun bentuk kelembagaannya. kesempatan tersebut dimiliki aceh karena tidak ada peraturan perundang undangan baik setingkat undang undang, peraturan pemerintah pp), peraturan presiden perpres), maupun peraturan menteri permen) yang dapat berlakukan secara utuh aceh, jika didalamnya terkandung substansi yang tidak sejalan dengan hak hak keistimewaan dan hak hak kekhususan aceh. memang didalam praktek pembentukan peraturan perundang undangan, apa yang diatur dalam rupa tersebut telah direspon secara konkret. diantaranya seperti yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang desa sebagaimana atur dalam poin penjelasan khusus, yang berbunyidesa) juga memperhatikan: undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. namun demikian dalam implementasinya masih ada saja peraturan perundang undangan dibawah undang undang yang secara substansi berlaku secara umum indonesia, dipaksakan harus berlaku juga aceh. fenomena seperti ini sangat mempengaruhi terhadap eksistensi lembaga adat sebagai institusi asli yang telah ada masyarakat gampong baik secara kelembagaan maupun secara fungsional. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis landasan filosofis penyelenggaraan kehidupan adat yang islami. sejak zaman dahulu, manusia selalu ditrilogikan dengan alam dan ilmu pengetahuan untuk bisa mencapai titik kesempurnaan dari hakikat penciptaannya. para pemikir klasik ada yang menyebut bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk politik, dan makhluk berakal budi. konsep aristotle, manusia sebagai zoon politicos, atau konsep al ghazali manusia sebagai hayawanun nati, atau ungkapan dari descargas codigo ergo sum, telah berkembang sedemikian rupa hingga menjadi semacam doktrin filosofis untuk memahami hakikat manusia. a.r. miliar, menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah proses memanusiakan anak manusia yaitu menyadari akan manusia yang merdeka. manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud dalam budayanya. manusia dibesarkan dalam habitatnya yang membudaya, dia hidup dalam budayanya dan dia menciptakan atau merekonstruksikan budayanya itu sendiri. adat budaya aceh secara filosofi tumbuh dari nilai nilai yang religi dan islam. mengatur bahwa penyelenggaran kehidupan adat yang bersendikan agama islam memiliki posisi penting dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan syariat islam aceh, khususnya antara pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota. berdasarkan kenyataan historis, pelaksanaan syariat islam aceh dapat dirunut dalam tiga dimensi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yakni: dimensi historis, dimensi adat budaya kultur), dan dimensi yuridis. dalam dimensi adat budaya aceh mengacu pada hasil cita, rasa dan karsa orang atau masyarakat aceh yang islami itu sendiri, yang dihasilkan melalui proses berfikir dan belajar. tidaklah dikatakan budaya jika bukan produk fikir dan hasil proses belajar manusia. malah jika prioritas berfikir dan belajarnya lebih maksimal tinggi, menjadi barometer tingkat dan mutu kebudayaan yang dihasilkannya. mengingat cita rasa orang atau masyarakat aceh demikian majemuk plural, yang terdiri dari berbagai etnis atau sub etnis seperti gayo, alas, tamiang, seumeulu, aneuk james, kuat, singkil, halaman dan aceh, maka kebudayaan aceh mengandung nilai nilai kemajemukan atau pluralitas pula yang merupakan kekayaan dan anugerah allah yang patut disyukuri. masyarakat aceh hidup dengan filosofi kesatuan dalam keragaman. dalam realitas kehidupan yang plural, masyarakat aceh diikat oleh adat dan budayanya walaupun naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen berbeda beda etnis, bahasa dan adat budaya seluruh etnis sub etnis yang ada aceh melandasi dirinya pada nilai nilai syariat islam. oleh karena itu adapun yang menjadi filosofi adat budaya aceh yang sangat terkenal menyatakan adat bak teumeureuhom, hukum bak syiah kuala hukum ngon adat lage zat ngon sifat ungkapan lain yang begitu popular dalam masyarakat aceh. misalnya adat bersendi syara , dan syara' bersendikan kitabullah, ungkapan ini disamping dianut aceh, juga menjadi filosofi dalam masyarakat minang kabau. dengan demikian adat dan budaya aceh memiliki nilai tinggi, karena berlandaskan pada kitabullah al quran) dan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, masyarakat aceh tetap menjunjung tinggi nilai nilai adat yang islami. misalnya dalam hal sistem mata pencaharian: petani, nelayan, memiliki aturan dan adab yang baku dan memiliki nilai nilai kearifan yang dilandasi pada ajaran dan syari'at islam itu sendiri. misalnya dilarang melaut pada hari jumat bagi nelayan, ini contoh nilai kearifan yang dikandungnya tentu supaya semua nelayan dapat menunaikan kewajiban jum'tanya yang hanya sekali dalam seminggu. aturan ini dikukuhkan dan dikawal oleh panglima laot selaku unsur yang mengayomi semua nelayan yang ada wilayahnya, dalam sistem mata pencaharian: petani, pedagang dan nelayan misalnya, memiliki dalam adat dan budaya aceh yang diimplementasikan pada masyarakatnya adalah prinsip halal haram dan mubah atau makruh. orang aceh dipacu oleh adat budayanya dengan prinsip adab yang bersumber dari ajaran islam dan untuk menyadari mana yang riba dan mana yang tidak riba, sebab kalau mengandung unsur riba, mendatangkan haram dalam perdagangan. begitu pula dengan warisan budaya berwujud benda lainnya seperti rumah aceh dengan segala wujud kearifan dan seni arsitekturnya, taman gairah taman sari dengan peninggalannya, mata uang dan naskah klasik yang berpuluh ribu jumlahnya juga dapat diklasifikasi sebagai wujud benda dan wujud tak benda sekaligus. adapun yang wujud tak benda atau non benda,di samping pengetahuan dari naskah klasik, ditemukan warisan budaya dan adat istiadat yang begitu banyak, unik, dinamis dan penuh kearifan untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat aceh. budaya yang berwujud aceh berlandaskan pada ajaran islam, menjadi perekat dan sekaligus pengendali dari semua budaya aceh yang dihasilkan dari dan oleh etnis etnis yang ada aceh. prinsip unity diversity yang diikat oleh ajaran islam, rasanya lebih hakiki perwujudan kebudayaan aceh masa masa mendatang. keragaman dan perbedaan bukanlah satu persoalan, tetapi menjadi kekayaan dan rahmat bagi seluruh masyarakat aceh landasan sosiologis naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen adat mempunyai dasar berlaku sosiologis, karena adat tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari sebuah komunitas kesatuan masyakat hukum. berlakunya adat dalam masyarakat semata mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakatnya sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip prinsip keadilan yang disetujui bersama. salah satu masalah yang dihadapi secara sosiologis adalah pelaksanaan nilai nilai adat yang islami aceh yang belum maksimal. kondisi tersebut disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penahan, dan pengamalan nilai nilai adat dalam kehidupan masyarakat dan belum adanya standarisasi nilai nilai adat yang islami sebagai pedoman dalam melestarikan dan mengaktualisasikan kedalam prilaku social. berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika sosial. perilaku tersebut pada dasarnya terkait dengan pelaksanaan syariat islam pemerintah kabupaten kota. pelaksanaan tersebut memiliki harapan akhir mewujudkan nilai nilai inul islam semua sektor kehidupan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat aceh yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya aceh yang bernafaskan islami dalam upaya mengembalikan harkat dan martabat masyarakat aceh. secara empiris, dibutuhkan pelaksanaan nilai nilai adat yang islami dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih serta dalam kehidupan masyarakat. samping itu memberlakukan nilai nilai adat islam secara komprehensif dengan mengedepankan kearifan lokal, dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai nilai inul islam dalam kehidupan masyarakat melalui memperbanyak intensitas kegiatan kegiatan keagamaan dan menghidupkan kembali nilai nilai budaya yang islami. selaras dengan kondisi tersebut, kapasitas aparatur pelaksana pembinaan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan islam juga harus ditingkatkan disertai dengan peningkatan peran ulama dan pemerintah. secara sosiologis, dibutuhkan pengaturan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan hukum, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam melakukan aktivitasnya masing masing dalam kaitannya penyelenggaraan kehidupan adat yang islami. landasan yuridis naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh. undang undang ini sebagai landasan awal penegasan adanya keistimewaan provinsi aceh. latar belakang diberikan keistimewaan tersebut, antara lain sebagaimana termuat dalam konsiderans menimbang, disebutlatar belakang tersebut atas, kemudian memberikan keistimewaan dengan kewenangan mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki, yang lebih lanjut diberi wewenang juga mengaturnya dalam peraturan daerah keistimewaan itu sendiriyang menyebutkan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalan'!. lebih lanjut. dalam hal kelembagaan,yahrial, hukum adat dan hukum islam indonesia, nadya foundation, jakarta hal. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen sumber pembiayaan penyelenggaraan keistimewaan dialokasikan dari dana: anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh,cckemudian lebih lanjut pada mengatur bahwa dalam undang undang ini ditentukan bahwa peraturan perundang undangan yang baik adalah meliputi (a) kejelasan tujuan, (b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (c) kesesuaian antara jenis, hierarki,g) keterbukaan. dalam disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas: (a) undang undang dasar negara republik indonesia tahun (b) ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, (c) undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang, (d) peraturan pemerintah, (e) peraturan presiden, (f) peraturan daerah provinsi, dan (g) peraturan daerah kabupaten kota. dalam undang undang ini juga ditentunaskah akademik ragam maa kabupaten bireuenperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah. dalam peraturan menteri tersebut diatur mengenai proses teknis rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik, melalui pengkajian dan penyelarasanobjek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah pengaturan. dalam peraturan ini ditentukan sistematika naskah akademik antara lain mencakup pendahuluan, kajian teoritis dan empiris, evaluasi dan analisa peraturan perundang undangan, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan. qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun. dalam gaun ini ditentukan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan dan organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan muatan, keterlaksanaan, pendayagunaan, keterbukaan, kejelasan rumusan, dan keterlibatan publik. pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan syariat islam, uud nri tahun helsinki, pemerintahan aceh, adat istiadat, kepentingan umum, kelestarian alam, dan antar gaun. dalam disebutkan bahwa qanun kabupaten kota dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan kabupaten kota, pengaturan hal lain yang berkaitan dengan kondisi khusus kabupaten kota, penyelenggaraan tugas berbantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan. dalam ditentukan bahwa dalam pembentukan gaun dapat didahului dengan penyusunan naskah akademik, paling sedikit memuat dasar islami,ini sendiri dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.sebutpenyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan islam aceh sudah mempunyai landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh. konsep penyelenggaraan kehidupan adat menurut angka nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh, adat adalah aturan naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen atau perbuatan yang bersendikan syariat islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup setelah lahirnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, dalam huruf konsep penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan yang bersifat khusus bagi pemerintahan kabupaten kota adalah pelaksanaan keistimewaan aceh. lebih lanjut kemudian menyebutkan bahwamengatur ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan qanun aceh. menindak lanjuti amanat rupa tersebut, pemerintah aceh telah membentuk (tiga) qanun. yang mengatur hal hal sebagai berikut: ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat. ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat yang berpedoman pada nilai nilai islami. maksud dan tujuannaskah akademik ragam maa kabupaten bireuentanggung jawab dalam pembinaan, pengambangan dan pelestarian adat dan adat istiadat.. secara teknis dilaksanakan oleh maa. pelaksanaan pembinaan, pengambangan dan pelestarian adat dan adat istiadat. kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh pemerintah aceh pemerintah kab kota dan segenap lapisan masyarakat melalui lingkungan keluarga, jalur pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan organisasi sosial kemasyarakatan. penyelesaian sengketa perselisihan penyelesaian singkatan perselisihan terkait dengan (delapan belas) piring diselesaikan secara adat yang dilaksanakan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim dan penyelesaian secara adat laot. aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat gampong bentuk bentuk sanksi adat jenis jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut: nasehat, teguran, pernyataan maaf, saya, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat. keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen pembiayaan. dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui: bantuan pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kemampuan daerah dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat qanun aceh nomor tahun tentang lembaga adat ruang lingkup qanun ini mengatur hal hal sebagai berikut fungsi dan peran lembaga adat lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah masalah sosial kemasyarakatan jenis jenis lembaga adat terdiri darijuruan blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee turun atau nama lain, peta seuneubok atau nama lain, hari peukan atau nama lain dan syahbandar atau nama lain. sifat dan wewenang lembaga adat lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah sesuai dengan tingkatannya. lembaga adat berwenang: menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakatrapkan ketentuan adat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan menegakkan hukum adat. organisasi, kelengkapan dan tugas lembaga adat. majelis adat aceh bertugas membantu wali nanggroe dalam membina, mengkoordinir lembaga lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya dibentuk susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh sebagaimana diatur dalam qanun aceh. naskah akademik ragam maa kabupaten bireueidentifikasi masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut belum adanya gaun kabupaten bireuen yang mengatur tentang pembentukan dan tatacara pemilihan pengurus maa sesuai dengan amanat qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh, hal tersebut akan berdampak pada konsekuensi hukum dalam pengelolaan anggaran pemerintah terkait dangan merasionalisasi kelembagaan maa kabupaten bireuen, baik terkait dengan hak dan kewajiban pengurus maa, maupun sekretariat maa sebagai salah satu dari satuan kerja perangkat kabupaten bireuen. belum maksimalnya penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat yang bersendikan agama islam sebagai urusan wajib yang bersifat khusus bagi pemerintahan kabupaten bireuen, sebagai konsekuensi dari kekosongan hukum yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi majelis adat aceh belum adanya standarisasi adat yang menjadi pedoman umum dalam masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan adat yang disusun oleh lembaga adat sesuai dengan ketentuan rupa, sebagai salah satu penyebab dari sulitnya berjalan pelestarian nilai nilai adat yang bersendikan agama islam. naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen pemangku adat dan pembinaan lembaga adat. pemangku adat mengatur kebijakan dan tata cara pelaksanaan adat dan adat istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat masing masing. pemangku adat berfungsi sebagai pendapat dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya masing masing. lembaga lembaga adat berada bawah pembinaan wali nanggroe dan dilaksanakan melalui majelis adat aceh. tata cara pembinaan diatur lebih lanjut oleh wali nanggroe. pembinaan lembaga adat dalam bidang administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah aceh, dan pemerintah kabupaten kota melalui menyediakan bantuan dana pembinaan lembaga lembaga adat sesuai dengan kemampuan daerah qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh. dalam qanun ini mengatur hal hal meliputi sebagai berikut pembentukan maa kabupaten kota dan maa kecamatan dibentuk dengan qanun kabupaten kota organisasi susunan organisasi, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi maa, maa kabupaten, maa perwakilan dan maa kecamatan. pengambilan keputusan. ketua dan wakil ketua dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolonial. pemilihan pengurus majelis adat aceh. masa bakti pengurus maa, maa kabupaten kota, maa perwakilan dan maa kecamatan selama (lima) tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. pemilihan pengurus maa diselenggarakan melalui musyawarah besar dubes) maa yang dilaksanakan tahun sekali. tata cara pemilihan kepengurusan maa kabupaten kota melalui dubes maa kabupaten kota yang diatur dengan qanun kabupaten kota. penyusunan pengurus lengkap maa mengatur persyaratan calon pengurus dan pembentukan pengurus maa. penetapan dan pengukuhan pengurus maa pembentukan pengurus lengkap lakukan oleh tim formatur, pengurus maa ditetapkan dengan keputusan gubernur aceh dan pengurus maa kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan bupati wali kota dan dikukuhkan oleh wali nanggroe. pergantian antar waktu pengurus maa. pembinaan dan pengawasan pembiayaan naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaran wewenang, tugas dan fungi maa dan maa perwakilan dibebankan pada apa, untuk maa kabupaten kota dibebankan pada apbd danaceh dan kabupaten kota berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam ranga pelaksanaan hukum adat dan adat istiadat. ketua maa berhak mendapat tunjangan representatif dan tunjangan keluarga yang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. ketentuan penutup. pada saat qanun ini mulai berlaku, maka qanun aceh nomor tahun tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh cabut dan dinyatakan tidak berlaku. dengan disebutkan gagaun yang mengatur tentang pembentukan maganaskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bab jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan qanun. rumusan akademik berbagai istilah kunci dalam gaun istilah istilah yang terkait dengan qanuqanun tentang majelis adat aceh kabupaten bireuen ini meliputi diantaranya: aceh, pemerintah aceh, gubernur, kabupaten, pemerintah kabupaten, bupati, majelis adat aceh, adat, hukum adat, adat istiadat, kebiasaan, lembaga adat, majelis peradilan adat, camat, mukim, gampong, pemangku adat dan musyawarah besar majelis adat aceh. dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah acehdang pemerintahan aceh adalanaskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bupati walikota dan perangkat daerah kabupaten kota. bupati atau dalam pemerintahan disebut pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. adapun bupati yang dimaksud adalah bupati kepala daerah kabupaten bireuensebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukimprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang dipimpin oleh keuchik yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaperkembangan dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup aceh, yang mempunyayangselanjutnya disingkat dengan maa adalah majelis naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen pembina kehidupan adat yang bersendikan agama islam yang menjadi kewenangan pemerintah aceh. majelis adat aceh kabupaten bireuen, selanjutnya disingkat dengan maa kabupaten kabupaten bireuen. majelis adat aceh kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan maa kecamatan adalah maa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maa kabupaten. pemangku adat adalah pemuka adat yang berwewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga adat. musyawarah besar maa kabupaten bireuen yang selanjutnya disebut dubes maa kabupaten adalah forum musyawarah maa dalam membahas hal hal yang bersifat strategis. pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat, baik dari pemerintah, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten maupun dari swadaya masyarakat. muatan materi qanun maksud dibentuknya qanun. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, diantaranya mengatur tentang urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintah aceh dan kabupaten kota dalam pelaksanaan keistimewaan aceh, dimana salah satu urusan wajib tersebut adalah penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam , huruf dan huruf menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat aceh dan kabupaten kota. meskipun dalam dan telah disinggung tentang pembinaan adat, namun rupa belum mengatur secara teknis tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat. kewenangan pengaturan secara teknis dilimpahkan kepada pemerintah aceh untuk mengatur lebih lanjut dalam gaun aceh. pemerintah aceh telah menetapkan (tiga) qanun aceh terkait dengan pembinaan adat, meliputi, pertama, gaun aceh nomor tahun tentang pembinaan adat dan adat istiadat yang didalamnya mengatur tentang ruang lingkup pembinaan, maksud dan tujuan pembinaan, tanggung jawab pembinaan, pelaksanaan pembinaan adat, penyelesaian sengketa dan bentuk sanksi adat serta pembiayaan. kedua, qanun aceh nomor tahun tentang lembaga adat yang mengatur fungsi dan peran lembaga adat, sifat, wewenang dan jenis lembaga adat, bentuk organisasi lembaga adat serta pemangku adat. namun belum mengatur tentang teknis pembentukan majelis adat aceh yang berkedudukan sebagai sebagai lembaga pembina adat. kemudian ketiga. pemerintah aceh menetapkan qanun aceh nomor tahun tentang majelis naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen adat aceh. qanun ini mengatur secara rinci terkait dengan pembentukan majelis adat aceh, susunan organisasi, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan maa, namun pengaturannya lebih focus pada maa tingkat provinsi dan maa perwakilan, sedangkan untuk majelis adat aceh pada tingkat kabupaten kota dan kecamatan kewenangan pengaturannya dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten kota yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten kota masing masing sebagaimana termaktub dalam berbunyi maa kabupaten kota dibentuk dengan @akun kabupaten kota dan berkedudukan ibu kota kabupaten kota. kemudian maa kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maa kabupaten kota dan diatur dengan @akun kabupaten kota. dalam pemilihan, penetapan dan pengukuhan pengurus maa kabupaten kota dan kecamatan juga tidak diatur secara rinci dalam gaun aceh tersebut, kewenangan pengaturannya juga dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten kota sebagaimana diatur dalam mengamanatkan . atas dasar perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi tersebut rupa dan qanun aceh), maka qanun kabupaten ini dibentuk dengan maksud dalam rangka mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar pembentukan dan merasionalisasi wewenang, tugas dan fungsi maa kabupaten bireuen dan maa kecamatan dalam kabupaten bireuen yang selama ini belum mempunyai landasan hukum lagi seiring dengan dicabutnya qanun nanggroe aceh darussalam nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja maa. tujuan dibentuknya qanun. berdasarkan penjelasan atas, maka qanun ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi dasar hukum dalam pembentukan maa kabupaten bireuen dan maa kecamatan. memberikan pedoman dalam pembentukan, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan maa kabupaten bireuen dan maa kecamatan. memberi kepastian hukum terhadap kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi maa kabupaten dan maa kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat kabupaten bireuen. mewujudkan cita cita penyelengaraan kehidupan adat yang bersendikan islam melalui penerapan aktualisasi nilai nilai adat yang sesuai dengan syariat islam kedalam prilaku masyarakat semua aspek kehidupan dalam kemasyarakatan kabupaten naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bireuen ? meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat kabupaten bireuen memberdayakan semuhuruf rupa. hal ini sesuai dengan maksud rupa naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar ruang lingkup suatu peraturan dibentuk termasuk gaunyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat. majelis adat aceh kabupaten bireuen sebagai penyelenggara pembinaan adat perlu diatur terkait dengan: pembentukan kelembagaan, pemilihan, penetapan dan pengukuhan kepengurusan, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan. untuk itu ruang lingkup qanun ini mengatur hal hal sebagai berikut ketentuan umum pembentukan majelis adat aceh kabupaten bireuen cc. susunan organisasi maa kewenangan, kedudukan tugas dan fungsi maa pemilihan kepengurusan maa penyusunan pengurus lengkap maa penetapan dan pengukuhan pengurus maa penggantian antar waktu kepengurusan maa pembinaan dan pengawasan pembiayaan ketentuan penutup penjelasan ketentuan umum dalam bab ini, selain menyajikan pengertian dari istilah yang digunakan secara berulang ulang dalam gaun ini, juga menyajikan asas asas pembinaan adat dan filosofi adat aceh. pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang bersendikan agama islam diselenggarakan berdasarkan asas asas keislaman, keadilan, kebenaran, keharmonisan, kearifan lokal, kemanfaatan, kegotongroyongan, kedamaian dan kerukunan, permusyawaratan dan kemaslahatan umum. sedangkan yang menjadi filosofi adat aceh adat bak pou teumeureuhom, hukum bak syiah kuala, gaun bak putro phane, rusak bak laksamana". pembentukan. sesuai dengan ketentuan dan qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh, majelis adat aceh kabupaten kota dalam hal ini kabupaten bireuen dibentuk dengan qanun kabupaten yang didalamnya juga mengatur mengenai maa kecamatan, oleh karenanya dengan dibentuknya qanun ini maka akan menjadi dasar hukum pembentukan maa kabupaten bireuen dan maa kecamatan. naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar susunan organisasi dan kedudukan majelis adat aceh kabupaten. struktur organisasi kepengurusan majelis adat aceh kabupaten terdiri dari, pemangku adat, ketua, wakil ketua dan bidang bidang serta sekretariat. pemangku adat berjumlah (lima) orang terdiri dari, ketua, wakil ketua dan (tiga) orang anggota. ketua pemangku adat dijabat secara exofficio oleh bupati bireuen, dengan pertimbangan bahwa bupati mempunyai kedudukan selain sebagai kepala pemerintahan kabupaten juga sebagai pimpinan kesatuan masyarakat hukum (adat) yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat.( poin rupa). sudah sewajarnya bupati menjadi pemangku adat tingkat kabupaten. sedangkan wakil ketua dan anggota berasal dari unsur membuka adat yang memiliki kualifikasi keahlian dan kepakaran dalam bidang adat. ketua maa dan wakil ketua maa sebagai unsur pimpinan, dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolonial. hal tersebut sebagai manifestasi dari tipe organisasi manajemen yang dianut maa berbentuk komite, dimana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya ketua maa bertanggungjawab kepada pemangku adat melalui musyawarah besar maa kabupaten. sedangkan wakil ketua maa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua maa kabupaten sesuai dengan bidang tugas yang berada dibawah koordinatnya. wakil ketua mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang hukum adat, bidang adat istiadat dan bidang putro phane, sedangkan wakil ketua ii, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan bidang khasanah adat. bidang bidang masing masing dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh (tiga) orang anggota yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua maa melalui wakil ketua sesuai dengan bidang koordinasi masing masing. adapun bidang bidang tersebut terdiri dari (lima) bidang sebagai berikut bidang hukum adat, bidang adat istiadat, bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adat, bidang khasanah adat dan bidang putro phane . maa kabupaten merupakan lembaga yang bersifat otonom dan independen yang berkedudukan sebagai mitra pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan kabupaten dalam pelaksanaan naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar keistimewaan aceh bidang penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama islam. dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintahan kabupaten, ketua maa kabupaten merupakan unsur forum komunikasi pimpinan daerah forkopimda) kabupaten sesuai dengan ketentuan qanun aceh nomor tahun dengan demikian pimpinan maa kabupaten berhak mendapat hak protokoler pada upacara resmi dan upacara adat lainya yang seperti upacara hari hari besar nasional, hari hari besar islam, rapat rapat dprk, rapat rapat koordinasi pimpinan daerah rakorpimda) dan upacara sejenis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komunitas masyarakat. susunan organisasi maa kecamatan terdiri atas (satu) orang ketua, l(satu) orang sekretaris, dan (tiga) orang seksi terdiri dari seksi hukum adat dan peradilan adat, seksi adat istiadat dan seksi khasanah adat. untuk menunjang penyelenggaran administrasi umum dan keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan dibentuk secretariat. sekretariat majelis adat aceh kabupaten dipimpin oleh kepala sekretariat yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua maa, dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. pengaturannya dengan qanun tersendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kewenangan, kedudukan maa majelis adat aceh kabupaten mempunyai wewenang yang meliputigaraan kehidupan lembaga lembaga adat, adat dan adat istiadat dalam masyarakat, danpenelitian dan pengkajian merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan melestarikan nilai nilai adat budaya aceh yang islami. e.b. taylor dalam buku ilmu budaya dasar, memberi definisi budaya, adalah suatu keseluruhan komplek yang meliputi mengatakan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. sedangkan selo sumardjan dan sulaeman naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen tujuan dan manfaat naskah akademik tujuan dari naskah akademik rancangan qanun kabupaten bireuen tentang majelis adat aceh kabupaten bireuen ini adalah untuk melakukan penelitian atau pengkajian terkait dengan pembentukan pemilihan, penetapan, pengukuhan dan pemberhentian kepengurusan majelis adat aceh,kemudian terkait dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi majelis ada aceh dalam menyelengarakan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian kehidupan adat wilayah kabupaten bireuen dengan demikian, naskah akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai alasan, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang undangan, dalam hal ini qanun kabupaten bireuen tentang majelis adat aceh kabupaten bireuen metode analisis naskah akademik metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. artinya, kaidah kaidah hukum, baik yang berupa perundang undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang undangan, dalam hal ini qanun kabupaten bireuen tentang majelis adat aceh. metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan tahapan identifikasi permasalahan terkait fenomena aktifitas penyelenggaran pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat secara umum aceh dan lebih khusus kabupaten bireuen inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan kekhususan dan keistimewaan aceh sebagai salah satu daerah asimetris dalam kerangka nkri. sistematisasi bahan hukum analisis bahan hukum, dan perancangan dan penulisan naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar semadi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. pengertian kebutaan seperti ini sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks. kemudian j.j. honigmann, membagi budaya dalam tiga wujud yaitu ideas, activities and artifact. sejalan dengan pikiran tersebut koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam golongan sbb wujud sebagai suatu kompleks dari ide ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan. kebudayaan ini disebut juga tata kelakuan atau adat atau adat istiadat yang sifatnya abstrak tidak bisa diraba, tempatnya ada dalam alam pikir warga masyarakat, fungsinya mengatur, mengendalikan dan memberi arah terhadap tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam bermasyarakat. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. kebudayaan ini dinamakan sistem sosial bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. wujud kebudayaan sebagai benda benda hasil karya manusia. kebudayaan ini bersifat sangat konkret dalam bentuk materi artefak. adat dan kebiasaan dipercayakan secara turun temurun dari para pendahulu kepada generasi generasi berdasarkan mitos mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan secara berulang oleh suatu komunitas masyarakat bangsa sehingga menjadi tradisi. tradisi itu sendiri lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. tradisi berevolusi menjadi budaya. itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan ditinggal. dalam ajaran islam adat kebiasaan adalah menjadi salah satu pertimbangan para ulama dalam menentukan hukum. tradisi yang dimaksud adalah dikenal dengan urf, yang menurut hanafi. m.a membagi urf kedalam dua bagian, pertama. urf yang benar, yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nash nash, tidak melalaikan kepentingan kegiatan atau tidak membawa keburukan. kedua, urf yang salah, yaitu yang berlawanan dengan syara' atau berlawanan dengan hukum yang jelas karena adanya nash nash, maka tidak menjadi pertimbangan seorang mujtahid atau seorang hakim. urf yang salah merupakan kebiasaan yang berlainan dan berlawan dengan syara' atau membawa kepada keburukan dan melalaikan kepentingan kebaikan seperti kebiasaan perbuatan perbuatan yang buruk dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan sebagainya. menurut dalam buku ushul gigih, pengertian urf yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. dikalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat. kewenangan yang dimiliki maa untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap nilai nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dan strategis berjalan tidaknya pengembangan dan pelestarian nilai nilai adat yang islami. melalui kajian dan penelitian akan dapat mengindentifikasi nilai nilai adat yang sejalan dengan syariat islam dan yang bertentangan dengan syariat, indikator output yang diharapkan adalah tersusunnya naskah standarisasi nilai nilai adat. dengan indicator hasilnya (outcome) diharapkan bermanfaat: pertama, sebagai pedoman dalam penyusunan indikator programsesuai dengan maksud rupa kedua, sebagai pedoman dalam penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat aceh yang dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan wali nanggroe sesuai dengan amanat pada rupa. ketiga, sebagai pedoman dalam pelestarian nilai nilai adat yang sesuai dengan syariat islam dan menghapus meminimalisir mengiliminir nilai nilai adat yang tidak sejalan dengan syariat islam dari prilaku kehidupan masyarakat aceh. adat dan budayaadat dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu adat sebagai norma atau hukum disebut juga hukum adat dan adat sebagai adat istiadat. hukum adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dlm masyarakat, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. sedangkan, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat. pembinaan kesatuan masyarakat hukum adat dimaksudkan pembinaan terhadap mukim dan gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum poin dan rupa) melalui peningkatan kapasitas manajemen, kelembagaan dan kerangka hukum (regulasi) serta sumber daya yang dibutuhkan dalam mengaktualisasikan nilai nilai adat yang sesuai denga syariat kedalam setiap aspek kehidupan dan prilaku masyarkat sehari hari. guna mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar harmonis, tertib dan bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. secara kelembagaan penyelenggaran kehidupan adat tersebut dijalankan oleh lembaga lembaga adat yang telah terbentuk secara turun temurun dalam komunitas masyarakat sesuai dengan karakter pekerjaan dan kebutuhan kehidupannya. ada lembaga adat yang menjalankan fungsi syariat seperti imeu chief, imeu gampong meunasah, ada yang menjalankan fungsi pemerintahan seperti umum mukim, keuchik, tuha pelet dan tuha lapan, ada juga yang menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti keujeun blang, panglima laot, pawang glee, peta seuneubok, hari peukan dan syahbandar. realita sekarang ini, lembaga lembaga adat tersebut terutama lembaga adat yang bergerak dalam fungsi pemberdayaan ekonomi memiliki kecenderungan berperan sebagai petugas teknis dari instansi pemerintah dan kurang berperan sebagai fungsionaris adat. sehingga tidak terkesan lagi sebagai mitra akan tetapi lebih pada unit teknis dari suatu badan instansi pemerintah, oleh karenanya untuk melestarikan fungsionaris adat tersebut dibutuhkan suatu pembinaan yang seimbang antara fungsi pokok sebagai fungsionaris adat dan sebagai mitra pemerintah pada semua strata tingkatan pemerintahan. tantangan lain yang tidak kalah penting adalah istilah milenial terkesan memiliki makna yang berjauhan dengan adat, dan perilaku generasi manusia terhadap adat juga berbeda. generasi terdahulu sangat berpegang teguh pada nilai adat, sedangkan kaum milenial terkesan jauh dari nilai adat budaya. generasi milenial millennial generation) adalah generasi yang lahir antara sampai generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan alat komunikasi, media, dan teknologi digital. perbedaan gaya hidup sangat terlihat pada penggunaan teknologi informasi. survei yang dilakukan csis pada menunjukkan bahwa .3y6 milenial setiap hari membaca media online, berbanding dengan nonmilenial. penetrasi media sosial juga sangat kuat kalangan milenial. misalnya, akun facebook dimiliki oleh milenial dan hanya non milenial. perbedaan karakter ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aceh dalam mempertahankan nilai adat budaya yang dianggap ketinggalan zaman oleh milenial. saat ini, masih terkesan bahwa adat milik orang tua, yang ditandai dengan peran adat umumnya diberikan kepada tokoh berumur yang sudah pensiun dari aktivitas rutin. kalau ini terus dipertahankan, akan memberi kesan bahwa adat merupakan peran ekslusif yang hanya dimiliki oleh orang orang yang tidak produktif sambil menikmati hari tua. sumber informasi yang dikonsumsi milenial secara masif dan realtime setiap saat, tentu akan berpengaruh besar pada karakter dan pola pikir mereka, yang akan bergeser dari nilai nilai lokal yang dulunya dijaga secara tradisional oleh perangkat adat. pendekatan kepada milenial sejauh ini belum maksimal, karena memang tidak mudah memilenialkan adat yang naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar merupakan barang lama dalam sistem modern nan canggih, tetapi jika digarap dengan serius tidak mustahil hal itu bisa diwujudkan. idealnya perkembangan teknologi semakin menguntungkan dari segala sisi. jika kita mampu mengisi dengan konten yang berkualitas dan masif, kita akan menjadi pihak yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh arus globalisasi. semakin gencar kita mengirim konten adat internet, semakin berkembang informasi tentang adat aceh. tetapi jika kalah cepat, teknologi akan membuat generasi milenial melupakan nilai nilai adat budaya sendiri, misalnya banyak milenial lebih senang bermain menggunakan gadget daripada bermain permainan tradisional warisan nenek moyang kita. generasi muda adalah tulang punggung dan benteng adat sebuah bangsa, mereka adalah aset bangsa yang paling berharga, tangan mereka arah bangsa akan ditentukan nantinya. oleh sebab itu, bicara keberlangsungan adat aceh sangat tergantung pada sejauhmana pemuda dapat dirangkum untuk dibekali pemahaman dan rasa memiliki tentang nilai adat yang islami tersebut. adat dan budaya ituperubahan metode tersebut berpotensi merangkul milenial karena mereka memang sangat peduli pada style dan cepat bosan dengan satu pilihan. oleh karenanya kewenangan pembinaan nilai nilai adat istiadat dalam kehidupan masyarakat diarahkan pada program pembinaan pemuda pelopor adat dan pembinaan keluarga memadai dengan kelompok sasaran adalah generasi muda yang memasuki usia kawin atau calon into dan calon dara baro kalinya). selain kewenangan melakukan kajian dan pembinaan kehidupan adat, maa juga memiliki wewenang untukkekacauan atau konflik yang sering terjadi dalam masyarakat, sebenarnya merupakan hal yang selalu saja terjadi. faktor faktor yang mempengaruhinya juga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan. factor pemicunya bersumber pada individu, keluarga, kelompok atau organisasi masyarakat, yang kurang taat pada aturan hukum, nilai nilai dan prinsip dalam kehidupan masyarakat yang sudah disepakati untuk dilaksanakan atau ditegaskan. hukum adat dan kelembagaan adat sebagai penumpangnya, selalu mencerminkan nuansa kehidupan yang harmonis. masyarakat selalu didorong untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan atau aturan tersebut walaupun banyak diantaranya tidak tertulis. ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan hukum adat, didasarkan pada kesadaran bersama bahwa terdapat suatu kekuatan yang mampu mengatur dan mengikat naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar masyarakat, karena memiliki nilai nilai kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat. masyarakat yang dinamis selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan hidup, sehingga kecenderungan untuk melanggar kesepakatan kesepakatan tersebut terbuka luas. untuk itu aturan hukum adat disepakati agar tercipta suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. persoalan yang muncul saat ini adalah sebagian besar masyarakat adat terutama generasi muda, kurang memahami adat istiadat dan hukum adat serta pranata atau kelembagaan adat tersebut. akibatnya implementasi dari berbagai ketentuan atau aturan hukum adat menjadi rancu atau tidak dipraktekkan secara baik dan benar, sesuai makna yang terkandung dalamnya. tidak dapat disangkal bahwa era globalisasi juga memberikan andil yang besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terutama masyarakat adat. teknologi infromasi yang canggih, dan sudah merambah masuk dalam ruang ruang privat, dan pasti berdampak bagi perilaku individu maupun kelompok masyarakat. pola makan, cara berpakaian, pola pergaulan anak muda, kebanyakan meniru budaya masyarakat modern. politik hukum daerah juga belum sepenuhnya mengakomodir hukum adat dan pranata pendukungnya. pada hal uud nri secara tegas dalam menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan ri aspek politik ternyata masih terbatasnya kebijakan daerah yang fokus untuk menggali, menata kembali dan melestarikan eksistensi hukum adat dan pranalanya untuk dijadikan sebagai icon bagi pembangunan kesatuan masyarakat hukum daerah dalam membentuk perilaku masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah. komitmen masyarakat adat untuk menjadikan adat istiadat dan hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang memiliki nilai nilai yang sangat mendasar dan penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. mengingat adat menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat, maka kebijakan pemerintah kabupaten yang mengakomodir nilai nilai kearifan local merupakan instrumen penting dalam menata seluruh kehidupan masyarakat termasuk sistem pemerintahan daerah pada semua tingkatan, sehingga adat istiadat dan hukum adat memiliki tempat berpijak yang kuat dan jelas. akar permasalahan yang mendasar adalah setiap aspek kehidupan masyarakat merupakan sasaran program pembinaan dari masing masing kpk sesuai dengan bidangnya. dalam pelaksanaan program kerja membutuhkan regulasi seperti qanun dan peraturan bupati sebagai pedoman teknis merasionalisasi dari pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsinya. dalam perumusan regulasi tersebut, masing masing kpk memiliki kecenderungan naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar untuk mengadopsi kalau tidak berani mengatakan copy paste secara keseluruhan substansi dari peraturan pemerintah pusat, baik itu pp, perpres, permen sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. sebagai konsekuensinya akan lahir regulasi daerah yang tidak mencerminkan nilai nilai kearifan local, hal ini jika berlangsung lama akan mempengaruhi eksistensi kekhususan dan keistimewaan aceh. konsep otonomi dan desentralisasi. daerah diberikan kesempatan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya melalui pembentukan kebijakan daerah, hal tersebut dapat terlihat pada hampir seluruh uu, pp, perpres dan permen dalam implementasinya daerah diberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut dengan peraturan daerah qanun).hal tersebut dimaksudkan agar setiap peraturan secara fisiolog dan sosiologis dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat setempat tanpa harus nilai nilai kearifan yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. khusus untuk aceh bahkan lebih tegas lagi sebagaimana diatur dalam rupa berbunyimaa merupakan salah satu lembaga yang dibentuk karena hak keistimewaan dan kekhususan aceh rupa) diberi kewenangan untuk memberi saran dan pendapat pertimbangan kepada pemerintah kabupaten dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat. mengingat tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak ada sentuhannya dengan nilai nilai adat, maka maa diharapkan dapat berperan sebagai filter dalam menjaga agar setiap regulasi yang dibentuk memiliki kewajiban untuk memuat substansi, pertama, substansi yang dapat memperkuat pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat baik dalam perspektif norma (hukum adat), maupun dalam adat dalam perspektif adat istiadat. kedua, tidak boleh ada substansi dari regulasi daerah qanun perlu) yang dapat mengiliminir, menghambat dan mengganggu eksistensi dari hak kekhususan dan keistimewaan aceh, terutama dalam bidang penyelenggaraan adat yang bersendikan agama islam. berdasarkan kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis adat aceh kabupaten diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus pemerintah kabupaten bireuen dalam pelaksanaan keistimewaan aceh bidang penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat yang bersendikan agama islam sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf rupa. dengan demikian majelis adat aceh kabupaten berkewajiban untuk menjalankan fungsi fungsi sebagai berikut: naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umardan system hukum indonesia, meningkatkan kapasitas lembaga adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat sebagai wahana partisipasi masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kapasitas penyelenggaraan hukum adat melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum indonesia. sesuai dengan ketentuan qanun aceh nomor tahun tentang pembinaan adat mengatur bahwa setiap sengketa masalah sosial kemasyarakatan gampong, penyelesaiannya dilakukan secara adat gampong sebagai peradilan adat tingkat pertama, jika tidak dapat diselesaikan tingkat gampong maka penyelesaian dilakukan pada peradilan adat mukim sebagai peradilan adat tingkat terakhir, sedangkan perkara sengketa yang timbul laut, penyelesaian dilakukan secara adat melalui peradilan adat laot yang dipimpin oleg panglima laot. pelaksanaan kajian terhadap nilai nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan penyusunan standarisasi nilai nilai adat yang menjadi pedoman dalam pelestarian adat aceh yang islami, perumusan kebijakan pemerintahan kabupaten bireuen dalam pembangunan dibidang adat dan adat istiadat, pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat: dan meningkatkreta mate, penampilan kreativitas,dan mass media. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga lembaga adat, hukum adat, adat dan adat istiadat yang bersendikan agama islam dilakukan melalui jalur lingkungan keluarga, jalur pendidikan, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja pemerintahan serta jalur organisasi sosial kemasyarakatan, meliputi aspek aspek, tatanan adat dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, arsitektur keanehan, ukiran ukiran bermotif aceh, cagar budaya, alat persenjataan tradisional, karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman, bahasa bahasa daerah yang ada aceh, kesenian tradisional aceh, adat perkawinan, adat pergaulan, adat bertamu dan menerima tamu, adat pertama darah khatam our'an), adat mita basuki (berusaha), pakaian adat, makanan pangan tradisional aceh, naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar perhiasan perhiasan bermotif aceh, kerajinan kerajinan bermotif aceh, hiasan tradisional aceh dan upacara upacara adat lainnya. pembinaan adat dilingkungan keluarga dilakukan melalui program pembinaan keluarga muda sebagai wujud konkret dari program aceh memadai yang merupakan salah satu dari (lima belas) program unggulan pemerintah aceh. pembinaan keluarga memadai dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan pembinaan karakter generasi muda memadai, pembinaan adat perkawinan yang islami, penguatan nilai nilai adat aceh dalam pembinaan anak dan pencegahan bahaya narkoba, pembinaan putra dan putri calon into baron dan dara baro, dan pelestarian budaya meurah dan pertama darah (khatam our'an) bagi calon into dan dara baron kalinya). pembinaan kalinya dilakukan melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilaksanakan pada tingkat mukim dengan kurikulum meliputi, mata ajar agama tauhid, nikah dan akhlak), mata ajar adat budaya aceh dan manajemen ekonomi keluarga. pembinaan dan pelestarian adat melalui jalur pendidikan. jalur pembentukan karakter manusia kedua setelah keluarga adalah jalur pendidikan. pada jalur pendidikan semua jenis dan jenjang diharapkan dapat menyajikan mata ajar pendidikan adat sebagai mata ajar muatan lokal. majelis adat aceh berkewajiban menyiapkan kurikulum, modul dan model pendidikan adat untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, serta menyiapkan kapasitas tenaga kependidikan. untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang menjadi wewenang majelis adat aceh kabupaten, kecamatan dibentuk majelis adat aceh yang berkedudukan sebagai sub koordinat dari majelis adat aceh kabupaten untuk melaksanakan tugas tugas teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kehidupan lembaga lembaga adat dan hukum adat dalam masyarakat wilayahnya, dengan rincian fungsi sebagai berikut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga adat, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan peradilan adat laot dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan piring): pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upacara adat perkawinan, upacara kenduri adat laot, kenduri blang, kenduri turun dan upacara adat lainnya sesuai dengan syariat islam, pelaksanaan identifikasi, pemeliharaan dan pelestarian nilai nilai adat dan adat istiadat yang islami, cagar budaya, hiasan tradisional aceh pelaksanaan pengembangan kreatifitas masyarakat dalam bidang arsitektur bermotif aceh, kerajinan desainer pakaian adat aceh, makanan dan perhiasan bermotif aceh, naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar pelaksanaan pembinaan keluarga memadai dan pemuda pelopor adat: pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalimonitoring, evaluasi dan pelaportugas tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan maa kabupaten. pemilihan kepengurusan maa. masa bakti kepengurusan maa kabupaten selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa bakti berikutnya. pemilihan kepengurusan maa dilakukan melalui musyawarah besar dubes) yang dilaksanakan (lima) tahun sekali. selain pemilihan pengurus, dubes juga bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan maa priode berjalan dan menyusun rancangan awal rencana kerja senja) maa sebagai bahan masukan dalam penyusunan senja yang akan dibahas dan ditetapkan dalam rapat kerja maa paling lambat (tiga) bulan setelah pengukuhan pengurus maa hasil pemilihan. dalam penyusunan rencana kerja maa harus diselaraskan dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (rpm) kabupaten periode berjalan. penyelenggaraan dubes maa kabupaten dilaksanakan oleh pengurus maa paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti. panitia pelaksana dubes ditetapkan dengan keputusan ketua maa. apabila dubes tidak terlaksana sampai dengan berakhir masa bakti kepengurusan maa, bupati dapat menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas plt) ketua maa untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan maa dengan masa bakti paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang hanya untuk (satu) kali masa bakti berikutnya. dalam melaksanakan tugasnya plt. ketua maa dapat membentuk tim pembina yang bersifat adoc paling banyak (lima) orang. dalam hal dubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas panitia pelaksana dubes dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan plt. ketua maa. panitia pelaksana dubes berada diyang menjadi peserta dalam uber maa kabupaten terdiri dari, unsur pengurus maa kabupaten, unsur ketua maa naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar kecamatan dan unsur imeu mukim dan unsur ahli adat. unsur imeu mukim cukup dimiliki oleh unsur pimpinan forum koordinasi imeu mukim kabupaten, sedangkan peserta dari unsur ahli adat paling banyak (enam) orang, meliputi unsur panglima laot kabupaten, keujreun blang segoe, ahli hukum adat, ahli sejarah, ahli purbakala, dan unsur akademisi. jumlah dan nama peserta ditetapkan dengan keputusan ketua maa atau plt. ketua maa. setiap mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, serta hak bicara. hak bicara dimaksudkan disana adalah hak untuk menyampaikan pendapat dalam dubes. selain mempunyai hak, peserta dubes juga mempunyai kewajiban untuk menghadiri sidang, mematuhi dan melaksanakan tata tertib dubes maa serta menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dubes maa. mekanisme pengambilan keputusan dalam dubes maa dilakukan melalui sidang pleno dan sidang komisi. sidang pleno dipimpin oleh pimpinan sidang tetap, sedangkan sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi. jenis jenis sidang pleno sesuai dengan pokok materi pembahasan dan pengambilan keputusan, terdiri dari sidang pleno pertama dipimpin oleh steering committee yang mempunyai tugas membahas dan menetapkan tata tertib dubes maa dan pemilihan pimpinan sidang tetap, sedangkan sidang sidang pleno berikutnya dipimpin oleh pimpinan sidang tetap. sidang pleno kedua dengan agenda membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus maa yang akan dan atau telah berakhir masa baktinya. sidang pleno ketiga membahas dan menetapkan jumlah komisi dan hasil sidang komisi. sidang pleno keempat melaksanakan pemilihan ketua maa dan pemilihan anggota formatur. kehadiran peserta pada persidangan mempengaruhi legalitas suatu sidang dan keputusan yang diambil.. apabila peserta yang hadir tidak mencapai kuorum, maka pimpinan sidang dapat menunda selama (dua) kali (lima belas) menit. apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut kehadiran peserta belum juga memenuhi kuorum, maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangpemilihan ketua maa dilaksanakan melalui tahapan penjaringan bakal calon ketua maa dan tahapan pemilihan ketua maa. penjaringan bakal calon ketua maa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen bab kajian teoritis dan praktek empiris kajian teoritis secara alamiah, manusia diciptakan allah telah memiliki kemampuan menilai, manusia mengetahui baik dan buruk. hanya saja pengetahuan manusia yang melekat pada dirinya itu sangat terbatas, dibatasi oleh pengalaman pengalamannya dunia dan sebatas jangkauan instrumen fisiknya. manusia tidak mengetahui apa yang ada luar (metafisik), dan seberang kehidupannya. walaupun manusia mencoba untuk memberitahu hal hal yang bersifat metafisik dan seberang kehidupan itu, pengetahuannya tidak begitu akurat, hanya bersifat dugaan semata. berdasarkan uraian atas dapat ditegaskan bahwa kehidupan suatu komunitas akan berlangsung sepanjang mereka memelihara perilaku yang baik. jika perilaku baik itu hilang, merekapun akan hilang, jika suatu masyarakat sudah kehilangan pegangan standar perilaku, masyarakat akan menuju kehancurannya sendiri. keadaan seperti ini tidak hanya berlaku pada tingkat kolektif, pada tingkat individualpun juga berlaku hal yang sama. karakter berasal dari bahasa yunani karas, yang berarti cetak biru, format dasar, watak, dan tabiat, dimana menurut istilah dipahami sebagai sekumpulan kualitas dan kondisi yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lain. karakter ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu karakter yang given (bawaan) dan karakter yang killed (yang diusahakan). given character adalah sifat sifat dan watak yang dibawa sejak lahir, sementara killed character adalah sifat dan perilaku yang dibangun dan diusahakan dengan menanamkan dalam diri dan membiasakan perilaku yang baik. karakter bawaan tidak dapat diubah, karena sudah melekat secara intrinsik dalam diri seseorang. akan tetapi melalui perilaku adat dan pembinaan adat akan dapat dibangun kombinasi karakter bawaan dengan karakter yang diusahakan, sehingga bermanfaat dan positif. pembangunan karakter baik dan positif mempunyai hubungan erat dengan perilaku adat dan pembinaan adat. seperti disinggung atas, perilaku baik sangat menentukan kelangsungan hidup manusia, baik secara kolektif maupun secara individu!., hlmhlm. lentera vol. agustus naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar penjaringan bakal calon ketua maa oleh peserta, bakal calon dapat diajukan baik dari peserta itu sendiri maupun diluar peserta yang memenuhi syarat sebagai berikut: beriman dan bertakwa kepada allah swt, mampu membaca al our'an, mempu menjadi imam dan khatib, setia kepadadilaksanakan, sehat jasmani dan rohani, bersedia berdomisili kabupaten bireuendan bersedia dicalonkan sebagai ketua maa. penjaringan bakal calon ketua maa dilaksanakan dalam sidang ple setiap peserta dapat mengajukan (satu) nama bakal calon, dan setiap bakal calon harus dicalonkan paling sedikit oleh (lima) orang peserta. bakal calon ketua maa hasil penjaringan diverifikasi oleh tim untuk mendapatkan calon ketua yang memenuhi persyaratan paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (tiga) orang. apabila hasil verifikasi terjaring lebih dari (tiga) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka untuk mendapat calon ketua, dipilih (satu orang calon ketiga. apabila hasil verifikasi tidak menghasilkan (satu) orang punnaskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar potensi bakal calon. bakal calon hasil verifikasi ditetapkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang pleno untuk menjadi calon ketua maa yang berhak dipilih. pemilihan ketua maa dari calon ketua dilakukan secara musyawarah mufakat. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua maa dilakukan melalui pemungutan suara (voting). namun jikajika kehadiran peserta tidak tercapai kuorum, sidang pleno ditunda selama (tiga puluh) menit. apabila sampai dengan batas waktu penundaan tersebut kehadiran peserta tetap tidak mencapai kuorum, sidang pleno dapat dilanjutkapabila calon yang memperoleh suara terbanyak, dalam pemilihan ulang tersebut hanya diikuti oleh calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama. apabila hasil pemilihan ulang memperoleh suara tetap sama, maka penentuan ketua maa dilakukan melalui musyawarah mufakat diantara calon yang memperoleh suara terbanyak. dalam hal musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka penentuan calon ketua maa terpilih dilakukan melalui uji kompetensi yang dilakukan secara terbuka oleh tim verifikasi dan calon ketua maa yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan menjadi calon ketua maa terpilih. pimpinan sidang menetapkan calon ketua maa terpilih berdasarkan hasil pemilihan atau hasil musyawarah mufakat secara aklamasi menjadi ketua maa terpilih. ketua maa terpilih secara otomatis ditetapkan menjadi ketua tim, sedangkan kepemimpinan sidang pleno diserahkan kepada ketua maa terpilih atau ketua formatur untuk membentuk tim formatur yang ditetapkan dalam suatu berita acara. keanggotaan tim formatur sebanyak (sembilan) orang terdiri, dari (satu) orang ketua maa terpilih, (satu) orang dari unsur pengurus maa periode berjalanterdiri atas (satu) orang dari unsur pemangku adat, (tiga) orang dari unsur maa kecamatan, (satu) orang dari unsur mukim dan (dua) orang dari unsur ahli adat. naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar penyusunan pengurus majelis adat aceh persyaratan bakal calon pengurus maa secara umum sama dengan persyarikatan bakal calon ketua maa, kecuali syarat mampu menjadi imam dan khatib serta syarat tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus. pembentukan pengurus maa dilakukan oleh formatur paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah pemilihan dantim formatur memberitahukan kepada calon pengurus dan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh kepala sekretariat maa. apabila calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu tersebut, dan atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maa. calon pengurus hasil verifikasi ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua formatur dan menyerahkan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus maa. penetapan dan pengukuhan pengurus majelis adat aceh kabupaten bupati dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas hasil pembentukan pengurus yang diajukan menetapkan pengurus lengkap maa dengan keputusan bupati. apabila dalam jangka waktu tersebut bupati belum menetapkan pengurus maa, maka pengurus maa dinyatakan sah. pengurus maa kabupaten dikukuhkan oleh wali nanggroe untuk masa bakti (lima) tahun terhitung tanggal pengukuhan. tanggal pengukuhan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa bakti kepengurusan maa sebelumnya. apabila pengukuhan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal tersebut, maka untuk menghindari kekosongan kepengurusan, bupati dapat menunjuk pelaksana tugas ketua maa dengan tugas pokoknya melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi majelis adat aceh, serta penyelenggaran proses pemilihan sampai dengan pengukuhan kepengurusan maa yang definitif. penggantian antar waktu ketua maa yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap,nya ketua maa definitif. pengusulan dan penetapan ketua maa definitif penggantian antar waktu berdasarkan hasil musyawarah pengurus maa. sedangkan naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar wakil ketua dan ketua bidang yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan, maka pengusulan menggantikannya berdasarkan hasil musyawarah pengurus. masa bakti pengurus penggantian antar waktu melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan maa definitif berjalan. pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas pemerintah kabupaten meliputi: memberikan pedoman pelaksanaan urusan wajib pemerintahan kabupaten yang bersifat khusus dalam pelaksanaan keistimewaan aceh bidang penyelenggaraan adat yang bersendikan islam, melakukan fasilitasi hubungan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kabupaten kpk), forkopimda dan lembaga keistimewaan lainnya terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang islami, melakukan fasilitasi pemerintahan kecamatan, mukim dan pemerintahan gampong dalam penerapan nilai nilai adat kedalam setiap aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat islam, melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan, sdm, manajemen, program dan kegiatan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat, melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hukum adat dan peradilan adat tingkat mukim dan gampong, melakukan fasilitasi penguatan hukum adat dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, memberikan penghargaan kepada lembaga adat dan pemangku adat atas prestasinya dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dubes pemilihan pengurus maa kabupaten, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat, pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas majelis adat aceh kabupaten meliputi: menerapkan nilai nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kehidupan masyarakat aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan,naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten. melakukan pembinaan terhadap lembaga lembaga adat dalam rangka penyusunan qanun, dan program kerja penyelenggaraan adat dan adat istiadat, melakukan pembinaan peningkatan kapasitas majelis adat aceh kecamatan dan lembaga adat, melakukan pembinaan penyelenggaran hukum adat melaui peningkatan kualitas manajemen peradilan adat yang bersendikan agama islam aceh, melakukan pembinaan terhadap mukim dan gampong pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas camat meliputi: melakukan fasilitasi penyusunan qanun mukim dan gaun gampong dalam penerapan hukum adat dan adat istiadat, melakukan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan mukim dan gampong dalam penerapan dan penegakan hukum adat untuk menciptakan, ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat, melakukan fasilitasi penyusunan program kerja mukim dan gampong dalam bidang penyelenggaraan kehidupan adat melakukan fasilitasi kerjasama dan koordinasi antar lembaga adat dan lembaga pemerintahan. melakukan fasilitasi pembinaan kewilayahan, kekayaan dan keuangan lembaga lembaga adat: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja umum mukim, keuchik dan lembaga adat dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat. pembiayaan segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelengaraan wewenang, tugas dan fungsi majelis adat aceh kabupaten dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja kabupatenkabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainya dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat. ketua maa kabupaten berhak mendapat tunjangan penghasilan tetap yang layak dan tunjangan representatif', ketentuan penutup naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar kepengurusan majelis adat aceh kabupaten bireuen yang pada saat qanun ini sahkan, tetap melanjutkan masa kepengurusannya sampai dengan berakhirnya masa bakti sesuai dengan ketentuan qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh. hanafi m.a, ushul high al ma'arif, bandung hlm naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar bab penutup rakyat aceh sangat tunduk kepada ajaran islam, taat dan selalu memperhatikan fatwa ulama, karena muamalah yang menjadi ahli waris nabi. penahan terhadap ajaran islam dalam jangka kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu simpulkan menjadi filsafat adat bak poteumeuruhom, hukum bak syiah kuala, gaun bak putro phane, rusak bak laksamana. artinya hukum adat tangan pemerintah dan hukum syariat islam ada tangan ulama. dalam pelaksanaannya harus dijalankan dalam satu kesatuan yang utuh yang merupakan pencerminan dari adat budaya aceh yang bersendikan agama islam. suasana bathinrakyat aceh yang religi ini kemudian mendapat legitimasi dalam system hukum dan system pemerintahan nkri menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan aceh dan kabupaten kuta yang bersifat khusus sebagaimana termuat dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa aceh, dan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah aceh. untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah tersebut dibentuk beberapa lembaga daerah yang bersifat khusus dan istimewa, seperti mpu, maa, mpa, dinas syariat, dinas pendidikan dayah dan baitul mall. bahkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada lembaga lembaga istimewa tersebut dibentuk sekretariat yang merupakan satuan perangkat pemerintah kabupaten. dengan harapan melalui lembaga lembaga ini dapat terwujud cita cita rakyat aceh untuk bisa tampil berbeda dengan provinsi provinsi lain khusunya dalam bidang adat dan syariat. strategi pemerintah aceh dan kabupaten kota dalam penguatan penyelenggaraan keistimewaan aceh khasnya dalam bidang penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan syariat islam dapat dilakukan langkah langkah antara lain, pemerintah aceh dan kabupaten kota memandang bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan syariat islam merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah yang bersifat khusus yang wajib mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. penguatan kelembagaan pembina adat maa) baik dalam bidang peningkatan kapasitas sdm, fasilitas keuangan, sarana dan prasarana, serta penguatan kedudukan maa dalam forkopimda kabupaten. penguatan kerangka hukum regulasi yang mendukung penyelenggaraan kehidupan adat yang islami pada setiap aspek kehidupan baik dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gampong, lingkungan pendidikan dan pada lembaga lembaga pemerintahan. naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar membangun paradigma adat adat bukan hanya berbicara masa lalu dan seremonial, akan tetapi berdasarkan fungsi adat yang dijalankan oleh lembaga lembaga adat sebagaimana dimaksud rupa, bahwa adat berperan dalam tiga bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan syariat islam, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. dengan memiliki payung hukum yang kuat setingkat uu, qanun aceh dan qanun kabupaten, maa diharapkan dapat membangun koordinasi segala lini dalam upaya penerapan hukum adat dalam mengatasi dekadensi moral dan dampak negative dari arus globalisasi. mengefektifkan peran hukum adat, lembaga adat dan lembaga pemerintahan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar daftar pustaka ketetapan mpr iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan perundang undangan undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang: pemerintah aceh qanun aceh nomor tahun tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat qanun aceh nomor tahun tentang majelis adat aceh syahrial, hukum adat dan hukum islam indonesia, nadya foundation, jakarta naskah akademik ragam maa kab bireuen usman umar naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen pembentukan karakter masyarakat aceh melalui institusi adat dapat dikemukakan pada uraian berikut petitih peuteteh petitih peuteteh ini disebut juga dengan hadir maja atau parit maja nya masyarakat aceh. petitih peuteteh adalah tutur perkataan orang orang tua zaman dahulu yang dapat dijadikan nasihat, petunjuk, petuah, ajaran, dan larangan bagi anggota masyarakat. kesemua tutur kata tersebut umumnya sangat berkaitan dengan agama, adat istiadat, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. lebih jauh lagi, pasir nasution, pendidikan akhlak dan karakter dalam perspektif pemikiran tingkat kebenaran dari tutur kata ini diyakini menduduki kebenaran nomor tiga setelah our an, dan hadis. oleh karena berada bawah urutan hadis, petitih peuteteh ini disebut dengan hadir maja atau parit maja. terdapat beberapa fungsi dari petitih peuteteh ini dalam kehidupan membentuk karakter masyarakat aceh yang bersyair at. fungsi tersebut meliputi fungsi agama, fungsi adat istiadat, fungsi pendidikan, dan fungsi adat, fungsi hukum, fungsi kemasyarakatan, fungsi pertanian, fungsi perikanan, dan fungsi perilaku. untuk lebih jelas tentang fungsi petitih peuteteh tersebut, berikut ini akan disajikan beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi agama, fungsi agama dimaksudkan bahwa dengan adanya petitih peuteteh akan memperkuat fungsi ajaran islam dalam kehidupan masyarakat aceh, misalnya dalam hal syari" at, ibadah, mu adalah, ,,ubudiyah. contoh dirham ngen tempo, tibalah ngen bada, dirham ngen baju, tibalah ngen juga (dilempar kita dengan tumpu, kita balasan dengan pisang goreng, dilempar dengan pasak, balasan dengan juga?). pesan penting dari petitih peuteteh tersebut bahwa jika diberikan kebaikan kepadamu, balasan kebaikan tersebut lebih dari yang diterima, jika diberikan kesulitan kepadamu, balasan kesulitan itu lebih dari yang diderita. fungsi adat istiadat dari petitih peuteteh sebagai pembentuk karakter masyarakat aceh dimaksudkan adalah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dalam masyarakat agar tidak punah. contohnya saleh pemimpin jidungeo aba beruang kaso, saleh rakyat meu umat rata segoe pesan penting petitih peuteteh ini bahwa negeri ini akan celaka jika tidak ada pemimpin yang arif dan bijaksana biasanya orang tua yang tahu adat dan agama, juga adalah palu yang terbuat dari kayu untuk memukul pasak naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen masyarakat yang santun dan memiliki karakter yang mulia?. fungsi pendidikan dari petitih peuteteh adalah untuk memberikan ajaran atau pendidikan anggota masyarakat agar menjadi cerdas dan memahami mana yang ma"ruf dan yang munkar. contoh pajak bee lot tapak, tanduk bee lot punggung (melangkah sebesar telapak kaki, duduk sebesar pinggul). pesan menarik dari petitih peuteteh tersebut bahwa berjalanlah sesuatu itu menurut kemampuannya, tidak hidup berlebih lebihan, dan tidak mengharap secara berlebihan, tetapi sesuaikan dengan cita cita kemampuannya. fungsi adat dari petitih peuteteh ini dimaksudkan adalah untuk memberi petuah (nasehat) kepada masyarakat, agar senantiasa mengerjakan sesuatu yang berharga dan bermanfaat. serta menjauhi pekerjaan yang sia sia. contoh dari nasehat tersebut raja bawah trek sibeuleun, pajak peuleuheun truk source (tergesa gesa berjalan lama tampaknya, perlahan lahan berjalan cepat tampaknya). pesan penting dari petitih peuteteh ini bahwa orang yang berjalan terlalu cepat dan tergesa gesa akan terjatuh, akibatnya akan terlambat sampai tujuan. oleh karena itu, agar tidak terlambat, lakukanlah sesuatu dengan penuh perhitungan. larangan dan pantangan. krisis karakter yang dialami diberbagai wilayah telah menyebabkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat aceh. sehingga para pemuka agama (ulama), pemuka adat, dan pemerintah berusaha membendungnya dengan menggali kembali seluruh nilai nilai syari at yang sudah menjadi adat kalangan masyarakat aceh. jika langkah ini tidak segera dilakukan, maka generasi aceh mendatang kemungkinan besar akan kehilangan tatanan dan tatanama sebagai karakter ke ocehan yang bersyair at. penggalian nilai nilai syari' at yang sudah menjadi adat semata untuk menjadi panduan, setidaknya dapat mengingatkan kembali bagi segenap masyarakat aceh untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap larangan dan pantangan yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat aceh. larangan dan pantangan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menurut adat istiadat aceh mengandung larangan dan pantangan. jika larangan dan pantangan tersebut dilanggar, niscaya pelanggar akan menerima akibatnya berupa sanksi dari alam dan sanksi adat. terdapat banyak larangan dan pantangan yang merupakan perangkat yang dapat mencegah terjadinya sengketa sosial, sengketa petitih mohd. hamzah, banda aceh, majelis adat aceh provinsi nanggroe aceh darussalam, cetakan ke hlm. mohd. hamzah, petitih peuteteh,., hlm. lentera vol. agustus bijaksana naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen alam yang diyakini akan menimbulkan akibat bagi masyarakat, misalnya dalam hutan tidak boleh menyebut ,,gajah , tetapi sebuah meurah . demikian juga kepada harimau, disebut ,,nek atau urung tempat (pemilik hutan), larangan dan pantangan membunuh binatang pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena dapat berpengaruh kepada anak yang dikandungnya kelak akan cacat setelah lahir, larangan dan pantangan melihat binatang buas pada saat isteri sedang mengandung (hamil), karena diyakini anaknya kelak akan mengikuti perangai (perilaku) binatang buas tersebut, larangan dan pantangan membawa ikan yang berbau anyar pada waktu maghrib pada saat isteri sedang mengandung (hamil) atau sedang melahirkan, karena dipercaya akan didatangi roh jahat seperti hantu." dalam aspek sosial misalnya, masyarakat aceh mempunyai larangan dan pantangan berkaitan dengan pergaulan yang tidak boleh dilanggar, dan jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi berupa teguran, dicaci maki, dimarahi, bahkan bisa terjadi pemukulan terhadap pelanggar oleh masyarakat setempat. demikian pula yang berkaitan dengan tamu, orang aceh sangat menghormati orang lain ((mee). isyarat ini dapat disimak dari hadir maja berikut ini urung aceh meunyoe tempeh lebih han pertama, meunyou hana tempeh boh ngen krem jet teraba (sifat orang aceh jika sudah tersinggung, nasi yang tersisa tidak diberikan, jika tidak tersinggung apapun diberikan). sebab, meunyoe lon brie keu mie drop tokoh, meunyou lon brie bue keu see tem seumeudroh, mentor lon brie bue keudroe neu hana sah roh (jika nasi diberi kucing, kucing akan menangkap tikus, jika diberi nasi anjing, akan menggonggong, kalau diberi kepada kita tidak ada daerahnya. apa yang dikemukakan atas merupakan segelintir dari sejumlah larangan dan pantangan yang dipedomani oleh masyarakat aceh dalam membentuk karakter yang patuh terhadap tata cara berperilaku sesuai dengan syari"at. dan sebenarnya masih banyak lagi larangan dan pantangan tersebut yang tidak dapat dijelaskan secara detil sebagai bingkai karakter masyarakat dalam aktivitas kehidupan sehari hari, misalnya mengenai pengelolaan dan memelihara lingkungan dan mengharmonisasikan hubungan antara sesama makhluk baik manusia, binatang, air, tanah, iklim, dan mohd. hamzah, panduan adat istiadat, banda aceh, majelis adat aceh maa) provinsi nanggroe aceh darussalam, hlm. mohd. hamzah, panduan adat istiadat, ., hlm. lentera: vol. agustus naskah akademik ragam maa kabupaten bireuen cuaca. persoalannya adalah, hampir semua tatanan norma tersebut sekarang sudah tereleminir dalam berbagai perundang undangan produk negara yang tidak ditegakkan. perilaku budaya adat aceh dalam masyarakat. dalam rangka mengisi dan membangun aceh yang berkarakter syari"at, salah satunya tentu memerlukan berbagai informasi yang berkaitan dengan nilai nilai budaya, adat istiadat yang berkembang dalam hidup dalam masyarakat. nilai nilai budaya, adat istiadat ini sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai landasan pijak kultural identitas bangsa dalam mengimplementasikan nilai nilai pembangunan bagi kesejahteraan masyarakatnya untuk berkompetisi mengisi bhinneka tunggal eka dari aspek keanekaragaman komoditas khazanah bangsa. adat aceh adalah kebiasaan kebiasaan yang menjadi pegangan masyarakat banyak karena bermanfaat dan rasional serta tidak boleh bertentangan dengan syari" at islam. demikian pula dengan budaya adat aceh sangat kental dengan nilai nilai islam, adat ngen hukum lagi zat ngen sifat (adat dengan agama seperti zat dengan sifat). pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk dari perilaku budaya adat aceh dalam masyarakat yang populer sebagai salah satu cerminan karakter masyarakat aceh itu sendiri kebiasaan nongkrong warung kopi siapapun yang pernah berkunjung aceh, terutama tamu tamu dari luar aceh, selalu menjadi fokus perhatiannya adalah keberadaan warung kopi sepanjang jalan menuju ibukota provinsi aceh. sehingga tidak heran jika ada tamu luar aceh menanyakan apakah warung kopi aceh identik dengan budaya dan adat kebiasaan aceh tidak bisa dipungkiri, keberadaan warung kopi aceh selalu banyak dikunjungi oleh masyarakat aceh, tamu luar, dengan beragam tingkat sosial ekonomi, kondisi tersebut ditandai dari fasilitas yang digunakan untuk berkunjung warung kopi ada yang menggunakan mobil, kenderaan mesin roda dua, sepeda, becak bahkan ada yang berkunjung dengan berjalan kaki. menikmati kopi warung tidak mengenal waktu, dari siang sampai malam. siapapun tidak ada halangan untuk duduk warung kopi, makan dan minum, duduk santai bersama teman teman seraya berbicara dan ketawa, dan merokok sambil minum kopi. suasana bebas, tidak peduli sudah berapa jam telah dilewati warung kopi, dan tidak ada urusan jika orang lain yang ingin minum kopi tidak mendapatkan giliran menggantikan |
naskah akademik rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuesehingga selesai laporan akhir naskah akademik rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. berdasarkan ketentuanbidang pendidikan. dimana pendidikan daerah aceh diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. namun daerah aceh memiliki kewenangan untukselain itu, daerah aceh dapat menge bangkasehingga untuk mendukung kemajuan pendidikan daerah aceh sesuai dengan syari'at islam dan adat istiadat aceh, maka berdasarkanmaka daerah aceh secara umum khususnya kabupaten kota memiliki kewenangan untuk membentuk majelis pendidikan daerah. jadi, penyusunan rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuetingkat smp m sebesar persen dan tingkat sma smk ma sebesar persen. pada semester ganjil tahun ajaran jumlah murid kabupaten bireuen untuk jenjang sebanyak siswa, sebanyak siswa, sebanyak siswa, sebanyak siswa, smp sebanyak siswa, sebanyak siswa, sma sebanyak siswa, smk sebanyak siswa dan madrasah aliyah sebanyak siswa. adapun jumlah sekolah taman kanak kanak tk) kabupaten bireuen pada tahun berjumlah sekolah, guru berjumlah orang, dan siswa berjumlah orang, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:? tabel jumlah sekolah, guru, dan murid taman kanak kanak tk) bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan menurut kecamatan kabupaten bireuen, kecamatan sekolah mamplam pindah see perlambang jeumpa a7 jangka psg selatan psg sebuah krueng kuta blang idem., hlmmajelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, khususnya agar isi dari rancangan qanun tersebut tidak diskriminasi pada dunia pendidikanmajelis pendidikan aceh62 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan qanun. qanun nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah mengacu kepada penjelasan angka bahwa majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen maksudnya adalah majelis pendidikan daerah provinsi atau disebut mpd provinsi dan majelis pendidikan daerah kabupaten kota atau disebut mpd kabupaten kota. berdasarkan mpd merupakan badandalam menentukan kebijakan bidang pendidikan. pada tingkat propinsi, mpd dibentuk oleh gubernur bersama dprd yang ditetapkan dengan qanun. pada tingkat kabupaten kota, mpd dibentuk olehupati walikota bersama dprd kabupaten kota yang ditetapkan dengan qanun. mpd sebagaimana ditentukan dalam memiliki fungsi: sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota mengenai pendidikan. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan programprogram pendidikan.sedangkan wewenang mpd berdasarkan mempunyai tugasluarccadapun tugas mpd sebagaimana ditentukan alam terdiri dari: memberikan pertimbangan kepada pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pendidikan. menyusun konsep pendidikan islam dan pedoman implement tadinya sekolah, madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan masyarakat. mengembangkan kurikulum sekolah madrasah yang islam. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan provinsi nanggroe aceh darussalam. menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional. mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah pesantren. mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program program pendidikan. mengontrol penyelenggaraan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi swasta. j . menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah madrasah. il. meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional. menyusun perencanaan, pengadaan pengelolaan dan peng kawasan beasiswa. mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan. oo. hasil pelaksanaan tugas tugas mpd sebagai tercantum dalam huruf sampai dengan huruf sesuai dengan kewenangannya laporkan kepada pemerintah propinsi. pengurus mpd propinsi nad terdiri atas, (satu) orang ketua, (dua) orang wakil ketua, (situ) orang sekretaris, (satu)) orang wakil sekretaris, dan beberapa orang anggota komisi sesuai dengan kebutuhan. komisi komisi mpd provinsi nad sebanyak banyaknya (tujuh) komisi yang meliputi, komisi pendidikan dasar dan menengah, komisi pendidikan tinggi, komisi pendidikan dayah, komisi pembinaan dan peningkatan kualitas guru, komisi pembinaan dan peningkatan kualitas guru, komisi litbang dan penjamin buku, dan komisi beasiswa. jumlah keseluruhan pengurus mpd provinsi nad minimal orang dan maksimal orang. pembiayaan untuk kegiatan mpd sebagaimana ditentukan dalam bersumber dari, apbd provinsi nanggroe aceh darussalam untuk mpd provinsi, apbd kabupaten kota untuk mpd kabupaten kota, bantuan pemerintah pusat, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan usaha usaha lain yang sahbenqanun. sedang,majelis pendidikan acehyuridis dan sosiologis,qur sumber utama yang kedua dalam hukum islam adalah hadits, yang merupakan pelengkap dari alquran yang terus menerus muncul selama nabi muhammad saw hidup.# sebagaimana sering disebutkan bahwa hadist merupa mana melaksanakan ajaran al qurberupa ejawantyazid bin abdul gadisdarair, layar kapal, dan tali panah. syariat juga berarti jalan'ahmud yunus, kamus arab indonesia, jakarta: hindakarya agung, hlm.mengacu pada makna penciptaan segala yang ada selain tuhans'sedangkan jumlah sekolah caudatus athfal ra) bawah kementerian agama pada tahun berjumlah sekolah, guru berjumlah orang, dan murid berjumlah orang, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah sekolah, guru, dan murid caudatus athfal ra) bawah kementrian agama menurut kecamatan kabupaten bireuen, kecamatan sekolah mamplam jeunieb ketimbang peudada '')e| jui ' jeumpa jangka psg selatan psg sebuah krueng makmur gandapura kuta blang untuk sekolah dasar sds idem., hlm. idem., him. sasaran jangka panjang dari pembentukan hukum untuklandasan filosofis pancasila sebagai ideologi berakibat sebagai sistem nilai bangsa indonesia. sistem nilai seperti ini dipandang oleh studi filsafat yang secara historik digali pada budaya bangsa dan ditempa oleh penjajahan, yang kemudian diterapkan pada wilayah yuridis kenegaraan sebagai pedoman bermoral, terhukum, dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.' pancasila sebagai dasar dasar filosofis terdapat dalam pembukaan uud yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. kedudukan pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan uud bersifat yuridis konstitusional. artinya nilai pancasila sebagai norma dasar negara grundnorm, kaidah negara yang fundamental) bersifat imperatif', artinya mengikat dan memaksa semua yang ada dalam wilayah kekuasaan hukum negara republik indonesia untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan pelestari kannyahlm. nilai nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang undangan yang ada. seperti perundang undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program program pembangunan, dan peraturan peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai nilai dasar pancasila.?? berdasarkan uraian atas, maka secara filosofis pemain tukan rancangan qanun kabupaten bireuen tentang majelis pendidikan daerah dijiwai oleh semangat yang terdapat dalam pembukaan uud dan uud dalam pembukaan uud alinea empat disebutkan bahwa negara, .mencerdaskan kehidupan bangsa. . dari frasa yang termaktub dalam pembukaan tersebut jelas menunjukkan bahwa 'mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas, kewajiban, dan tanggung jawab negara untuk mewujudkannya, termasuk pemerintahan daerah kabupaten bireuen, maka pembentukan rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini dianggap sangat penting. hal ini menunjukkan bahwa campur tangan negara dalam mencerdaskan masyarakat diharapkan menjadi terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat. dalam uud mangat yang terdapat dalam tersebut pada prinsipnya ingin menjadikan rancangan darul ihsan, ekonomi pancasila: gagasan dan kemungkinan, jakarta: pustaka lp3es, hlm. qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini menjadi perlindungan bagi setiap warga kabupaten bireuen mendapatkan dan memperoleh manfaat dari ilmu untuk kesejahteraan keluarga. selanjutnya dimana secara konstitusi warga indonesia umumnya dan khususnya masyarakat kabupaten bireuen berhak untuk memilih pendidikan dan pengajaran. yang hak itu selanjutnya dijamin oleh konstitusi sebagaimana ditentukan dalam yang menentuabupaten bireuen yang merupakan bagian dari wilayah negara kesatuan republik indonesia dan sedang berupaya mengimplementasikan syariat islam, sesuai dengan amanah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum bagi masyarakatnya. untuk itu, diperlukan seperangkat aturan dalam mengupayakan peningkatan pendidikan yang bernuansakan islami terhadap masyarakat kabupaten bireuen. landasan sosiologis dalam perspektif teologis agama dimaknai sebagai seperangkat ajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuannya, manusia satu dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. melton singer mendefinisikan agama sebagai suatu sistem keyakinan dan praktek yang digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam berhadapan dengan problem problem ultimate kehidupan manusia, masalah terakhir dari kehidupan ini. agama merupakan suatu penolakan untuk menyerah kepada kematian dan pasrah hadapan frustasi. atau istilah lain, agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka dalam mengatasi persoalan persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia.$! yarak nilai sebelumnya, jika tidak ada upaya untuk mempertahankan ajaran agama itu dengan benar. brian morris, antropologi agama: kritik teori teori agama kontemporer, cet. yogyakarta: group, hlm. dan betty schaff, sosiologi agama, jakarta: kencana, hlm., terutama kurang teratur dan sejarahnya kebijakan pendidikan. maka kehadiran rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini diharapkan menjadi manifestasi dari kebutuhan dunia pendidikan itu sendiri. landasan yuridis pelaksana kehadiran qanun diharapkankonsep ensi konsekuensi ini adalah sanksi sanksi, janji janji atau ancaman. dalam pembentukan qanun harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. persyaratan yang dapat dipertuan kan sebagai landasan yuridis, seperti:hlm. lihat dan bandingkan dengan bahwa pembentukan peraturan perundang undangan dilakukan berdasarkan asas asas:, adalahyang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan.kejelasan rumusan,mengacu kepada pemahaman teori tersebut, maka pemain tukan rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan aceh, yang dengan tegas menyatu kann untuk menciptakan penyerang garapan keistimewaan bidang pendidikan sebagaimana ditentukan dalam yang lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah, oleh karenanya perlu adanya gaun yang secara khusus mengatur tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. berdasarkan landasan yuridis tersebut, telah memperkuat dasar penyusunan rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, yangaceh kabupaten bireuen sasaran sasaran yang akan diwujudkan dengan lahirnya qanun tentang majelis pendidikan acehjenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang ditambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam. adapun dasar hukum mengingat dalam rancangan qanun tentang majelis pendidikan acehbel jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah dasar sddas pas pindah tere perlambang peudada '' o as pasha kuala jangka a8 da3 has has psg selatan among krueng makmur a83 has gandapura kuta blang jumlah lanjutan tabel kecamatan sat kecamatan samalanga mamplam pindah 6a perlambang o peudada ' ' 27a juli kuala jangka peusangan psg selatan beteng een ptp krueng maknomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah lembaga daerah propinsi nanggroe aceh darussalam tahun nomor qangaun tentang majelis pendidikan acehmajelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, ditujukan untuk. menjaga standar mutu pendidikan, dan mengembangkan sistem pendidikan islami. arah pengaturan rancangan gaun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah memberikan pengaturan yang komprehensif dalam, danmajelis pendidikan acehmajelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan bidang pendidikan. sekretariat majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah unsur pelaksana kesekretariatan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang personalnya terdiri dari aparatur sipil negara yang diperbantukan. alat kelengkapan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah kelengkapan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang terdiri dari pimpinan dan komisi. musyawarah daerah yang selanjutnya disingkat muda adalah musyawarah daerah majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang dilaksanakan (lima) tahun sekali untuk penyampaian pertanggungjawaban, pemilihan anggota baru majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen dan penetapan program kerja. pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan anak usia dini,ndidikan menengah adalah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah. materi yang akan diatur materi yang akan diatur dalam rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah sebagai berikut: pembentukan, asas dan tujuan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. melalui qanun ini dibentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. sedangkan pelaksanaannya majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini berasaskan keislaman, demokrasi, kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesional. adapun tujuan pendirian majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah.. susunan organisasi dan kedudukan. susunan organisasi majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen terdiri dari ketua, wakil ketua, dan komisi komisi. sedangkan kedudukan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen merupakan sebuah wadah yangn menentukan kebijakan bidang pendidikan. tugas pokok, fungsi dan wewenang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. tugas pokok majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan, menyusun konsep pendidikan islami dan pedoman implementasinya sekolah, madrasah, keluarga dan masyarakat, memberi pertimbangan tentang kurikulum sekolah dan madrasah, memberi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan kabupaten, memberi pertimbangan dalam penyusunan konsep pendidikan dan pelatihan guru, rekrutmen pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah madrasah berdasarkan kejam puan profesional. mengadakan penelitian dan penjaminan mutu pendidikan, memberi pertimbangan terhadap kebijakan bidang pendidikan dan program program pendidikan sekolah madrasah dayah menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan, mengoptimal kan fungsi dan peran komite sekolah madrasah, menang katakan motivasi pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan pengawas sekolah madrasah untuk perpres tasi, berinovasi dan berkemampuan profesional yang islami, melakukan control dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati. sedangkan fungsi majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah sebagai pemikir mengenai pembangunan pendidikan, memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah bidang pendidikan, penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi penyelarasan terhadap kebijakan dan program program pendidikan, mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat, dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang kriteria pendidik, tenaga kependidikan dan kepala satuan pendidikan. adapun wewenang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang, mengembangkan sistem pendidikan islami, dan enam . kepengurusan. dalam mendukung terbentuknya majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, maka ditentukan jumlah kepeng urusan, tata cara pemilihan pengurus, ketentuan persia ratan menjadi pengurus, pelantikan dan masa jabatan, kriteria pemberhentian anggota. alat kelengkapan. alat kelengkapan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen terdiri dari pimpinan dan komisi komisi. rapat rapat. rapat rapat terdiri dari rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat komisi, dan rapat antar komisi. sekretariat. sekretariat untuk membantu majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ditetapkan lebih lanjut dengan qanun. tata kerja majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. dalam melaksanakan tugasnya, ketua, wakil ketua, dan para ketua komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan implikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing masing. hubungan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen dengan eksekutif dan legislatif bersifat fungsional dan konsultatif. pembiayaan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. pendanaan dalam kegiatan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bireuen, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah acehj . ketentuan peralihan. majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen melakukan musyawarah selambat lambatnya (tiga) bulan setelah gaun ini diundangkmajelis pendidikan acehpendidikan dan pelaku usaha wajib bersama sama melakukan gerakan dalam rangka mengoptimalisasi dukungan terhadap majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik berasaskan keislaman. pembentukan rancangan qanun tentang majelis pendidikan acehpendidikan dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pendidikan yang agamislulusan lulusan yang cerdrancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum karena hingga saat ini belum ada qanun kabupaten bireuen yang secara khusus mengatur tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. secara filosofis qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini digunakan untuk mewujudkan sila kedua pancasila. secara sosiologis qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini akan menjadi payung hukum, status hukum, serta kejelasan perlindungan hukum terhadap kemajuan pendidikan yang ada kabupaten bireuen. sedangkan secara yuridis qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini untuk memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyerang garapan keistimewaan aceh. rancangan qanun ini dapat memberikan acuan kepada pemerintah daerah kabupaten bireuen, masyarakat, organisasi pendidikan dan pelaku usaha dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang islami kabupaten bireuen agar dapat terlaksana secara terencana, terpadu dan sistematis. saran agar qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini dapat dijalankan dengan baik, maka dapat disarankan kepada pemerintah kabupaten bireuen untuk: menyiapkan segera peraturan bupati tentang mekanisme kerja sekretariat majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen untuk melaksanakan qanun ini. menyelenggarakan proses konsultasi publik, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis melalu, dalam rangka penyusunan rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan mamplam pindah perlambang kuala ) fo1s boa o1s psg selatan psg sebuah krueng kuta blang a1174 sedangkan jumlah sekolah madrasah ibtidaiyah midaftar pustaka buku abdul kadir, dkk., dasar dasar pendidikan, jakarta: kharisma, abdurrahman saleh abdullah, teori teori pendidikan berdasarkan al our'an, jakarta: rangka cipta, abu ahmadi dan nur uhbiyati, ilmu pendidikan, jakarta: rangka cipta, achmad ali, menguak teori hukum, jakarta: kencana,li mudi amour (ed), konfigurasi politik pendidikan nasional, yogyakarta: pustaka fatima,betty schaff, sosiologi agama, jakarta: kencana, bps kabupaten bireuen, kabupaten bireuen dalam angka bireuen: bps kabupaten bireuen, brian morris, antropologi agama: kritik teori teori agama kontemporer, cet. yogyakarta: groupdedi mulyana, pendidikan bermutu dan berdaya saing, bandung: rosdakarya,dunn, william n., analisis kebijakan publik, yogyakarta: gajah mada university press, darul ihsan, ekonomi pancasila: gagasan dan kemungkinan, jakarta: pustaka lp3es,artono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizankoentjaraningrat, metode metode penelitian masyarakat, edisi ketiga, jakarta: gramedia, mahmud yunus, kamus arab indonesia, jakarta: hindakarya agung, mansur, pendidikan anak usia dini dalam islam, cetakan yogyakarta: pustaka pelajar, pardalis, metode penelitian suatu pendekatan proposal), jakarta: bumi aksara,, ilmu perundang undangan, dasar dasar dan pembentukannya, jakarta: sekretariat kih ui, daud ali, hukum islam pih dan thi indonesia, jakarta: raja grafindo persada,solely lubis, filsafat ilmu dan penelitian, bandung: mandar maju, muh. zuri, telaah matan hadist, sebuah tawaran metodologis, yogyakarta: lesi, nazaruddin razak, dikenal islam, bandung: pt. alma'arif, gemar mamalia, kurikulum dan pembelajaran, jakarta: bumi aksara,satjipto rahardjo, membedah hukum progresif, jakarta: kompas,ramadan, islamic law: its scope and equity, london: macmillan, sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar), yogyakarta: liberty, susanto, paket moral islam menahan nafsu dari hawa, cetakan solo: maulana offset, suparman suhartono, firasat pendidikan, yogyakarta: ar buzz media, mahmoud, law the our'an: draft code, islamic comparative law, quarterly uber silalahi, metode dan metodologi penelitian, bandung: bina budaya, umar tirtarahardja dan solo, pengantar pendidikan, edisi revisi, jakarta: rangka cipta, universitas negeri malang, pedoman penulisan karya ilmiah, semarang: press, watson al munawar ahmad, kamus bahasa indonesia, yogyakarta: pp. al munawar,jurnallaporan penelitian dion, al., tingkat pengetahuan dan sikap remaja usia tahun kelurahan tambakrejo, kecamatan cilacap selatan, kabupaten cilacap terhadap seks bebas , laporan praktik profesi, jogjakarta: fakultas kedokteran ugmtabel jumlah sekolah, guru, dan murid madrasah ibtidaiyah mi) bawah kementrian agama menurut kecamatan kabupaten bireuen, samalanga mamplam pindah jeunieb penambang peudada jui kota jung a kuala jangka peusangan psg sebuah (eni dgn dang makmur gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan sat kecamatan samalanga mamplam pindah jeunieb perlambang peudada juli kota juang kuala peusangan psg selatan dias mia krueng makmur gandapura dasa kuta blang lanjutan tabel kecamatan mamplam pindah perlambang ts7 alis d1119 kuala 97o psg selatan psg sebuah krueng makmur kuta blang untuk sekolah menengah pertama smp idem., him. tabel jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah pertama smppeudada ' ) e mai kota juang kuala aa jangka peusangan psg selatan psg sebuah kuta blang jumlah| lanjut tabel kecamatan pindah o3s al: jeunieb peudada juli kuala 3i nai jangka psg selatan psg sebuah makmur leo kuta blang ap lanjutan tabel kecamatan mamplam pindah perlambang peudada ' ' kuala jangka psg selatan 4i6 psg sebuah krueng makmur sao sa8 kuta blang | sedangkan jumlah sekolah madrasah tsanawiyah tstsanawiyah ts) bawah kementrian agama menurut kecamatan kabupaten bireuen, samalanga rai mamplam pindah jeunieb ketimbang jak sss, jeumpa kuala aa jangka peusangan see psg selatan mene tel krueng makmur gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan samalanga mamplam pindah jeunieb perlambang juli jeumpa kuala |ay7|a jangka a.s psg selatan krueng makmur gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan samalanga tai tas mamplam | o toa pindah jeunieb perlambang juli jeumpa kota juang kuala iowa jangka psg selatan psg sebuah krueng makmur gandapura kuta blang ata ass untuk sekolah menengah atas sma? idem., hlm. kepentingan kemajuan pendidikanmajelis pendidikan acehmajelis pendidikan acehdinas pendidikan dan kebudayaantabel jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah atas sma) bawah kementrian pendidikan dan kebudayaan menurut kecamatan kabupaten bireuen, pindah ketimbang kota juang kuala jangka peusangan psg selatan psg sebuah amen makmur gandapura ' .e kuta blang lanjutan tabel kecamatan pindah jeunieb perlambang kota juang kuala a7 dar jangka psg selatan psg sebuah mad mis dgn misi makmur dae gandapura kuta blang t108 to8a tsi lanjutan tabel kecamatan mamplam pindah 1a7 pada7 perlambang peudada kuala jangka psg selatan psg sebuah krueng makmur gandapura kuta blang sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan smk! idem., hlm. tabel jumlah sekolah, guru, dan murid sekolah menengah kejuruan smkjeunieb ketimbang peudada ' ) | mai jeumpa | | kuala jangka peusangan psg selatan psg sebuah makmur ' gandapura ' .e kuta blang jumlah| lanjutan tabel kecamatan samalanga cas tis pi3 mamplam pindah jeunieb perlambang peudada juki |6e| jeumpa kuala jangka peusangan psg selatan psg sebuah fail dan dns dan makmur gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan samalanga mamplam pindah jeunieb perlambang peudada juli jeumpa kuala | l jangka peusangan psg selatan psg sebuah krueng makmur gandapura kuta blang o sedangkan jumlah sekolah madrasah aliyah maaliyah ma) bawah kementrian agama menurut kecamatan kabupaten bireuen, mamplam a api pindah jeunieb ketimbang peudada ' ' juli jeumpa kuala jangka psg selatan (ea dgn krueng makmur gandapura kuta blang ata lanjutan tabel kecamatan sat kecamatan mamplam pindah pas jeunieb ketimbang peudada j) e jak soo jeumpa |1a kuala | l jangka peusangan psg selatan krueng makmur |ai8 gandapura kuta blang lanjutan tabel kecamatan mamplam pindah jeunieb ketimbang peudada juki sio jeumpa ice 16e kuala jangka peusangan psg selatan psg sebuah krueng makmur gandapura kuta blang berdasarkan uraian tabel atas maka kabupaten bireuen pada tahun memiliki gedung sekolah untuk tingkat sekolah taman kanak kanak sederajat berjumlah sekolah, guru sebanyak orang, dan siswa sebanyak orang. untuk tingkat sekolah dasar sederajat berjumlah sekolah, guru sebanyak orang, siswa sebanyak orang. untuk tingkat sekolah menengah pertama sederajat berjumlah sekolah, guru sebanyak orang, siswa sebanyak orang. sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas sederajat berjumlah sekolah, guru sebanyak orang, dan siswa sebanyak orang. apabila dilihat dari banyaknya sekolah dan siswa yang lagi menempuh pendidikan, maka diperlukan dukungan dari semua pihak untuk memajukan pendidikan kabupaten bireuen, yang salah satunya dengan membentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. kehadiran majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen diharapkan dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang memiliki prinsip:! pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan, sebagai proses kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang cc. pengembangan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik dilakukan secara sistematik, terpadu, dan terarah, d.memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik, mendorong peran serta masyarakat dalam penyerang garapan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhmenghormati asas demokrasi dan keadilan. semua prinsip prinsip pendidikan tersebut diselenggarakan berdasarkan pada nilai nilai islami. untuk itu diperlukan dasar kewenangan pendelegasian pembentukan qanun yang sangat penting dimana posisi majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah kabupaten bireuen, maka diperlukan penyusunan naskah akademik. lihat qanun aceh nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan. identifikasi masalah berbagai permasalahan pendidikan atas dari waktu waktu terus bertambah, membutuhkan pemahaman terhadap akar permasalahan pendidikan secara mendasar. dalam hal ini perlu adanya identifikasi dan perumusan akar masalah atas berbagai persoalan pendidikan yang muncul dan terus berkembang, dan merancang peluang peluang kebijakan yang baru.! dari uraian permasalahan atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut: bagaimana tanggung jawab majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, pelaku usaha dalam mewujudkan pendidikan yang baik kabupaten bireuen? apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai perlunya pembentukan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen? apa saja materitujuan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh potensi peserta didiklihat dunn, william n., analisis kebijakan publik, yogyakarta: gajah mada university press, hlm. tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik tujuan penyusunan naskah akademik rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini merupakan dasar untuk mengkaji dan menganalisis pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. selain itu, tujuan disusunnya naskah akademik rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini adalah untuk merumuskan: urgensi dilakukannya penyusunan rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah untuk melihat tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten bireuen, masyarakat, pelaku usaha, keluarga dan organisasi kemasyarakatan terhadap kewajibannya untuk memberikan perhatian terhadap kemajuan pendidikan sesuai tugas dan tanggung jawabnya, agar tercipta pendidikan yang lebih baik kabupaten bireuen. pertimbangan apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, yang berasaskan syari'ah islam dan adat istiadat masyarakat kabupaten bireuen. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arahpendidikan berkualitas dengan lulusanmetode penyusunan naskah akademik rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuenmajelis pendidikan aceh kabupaten bireuen!$daftar isi halaman kata pengantar enam nnennannnnannnnnlnn bab pendahuluan en iennnnntnnnannnnln latar belakang.oe identifikasi masalah. jj.cccoouo tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik . wee metode .oeoocee bab kajian teoritis dan praktek empiris kajian opini s.j.eee konsep syariat islam. jj.ioo konsep pendidikan. jkk tujuan pendidikan . j.ek kebijakan pendidikan . ji. partisipasi masyarakat dalam pendidikan . kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan norma . j.o. kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalama!!!?pendidikan yang berkualitas dengan membentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen perlu memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. persoalan pendidikan indonesia khususnya kabupaten bireuen secara nyata menjadi persoalan pendidikan secara nasional. oleh sebab itu upaya mengatur kualitas pendidikan melalui pembentukan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen dalam qanun untuk melengkapi peraturan perundang undangan eksisting menjadi kebutuhan mendesakkajian teori dalam penelitian dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan.?! kajian teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan. kebutuhan akan teori dalam suatu penelitian akan semakin jelas bila dilihat dari fungsinya, yaitu (a) menguraikan variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian dan darinya memberi hasil bagi pemecahan masalah, (b) memberikan batasan batasan pada penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variabel yang harus dipandang sebagai tidak relevan dan karena itu harus diabaikan, (c) merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil penelitian, karena hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data harus mengacu kepada teori, dan (d) memberikan premis premis dari mana peneliti dapat mendedikasikan objektif penelitian.? teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat antara variabel, dan dalam teori terkandung keunggulan untuk dapat menjelaskan suatu gejala, bahkan suatu teori juga universitas negeri malang, pedoman penulisan karya ilmiah, semarang: press, hlm. pardalis, metode penelitian suatu pendekatan proposal), jakarta: bumi aksara, hlm. lihat juga solely lubis, filsafat ilmu dan penelitian, bandung: mandar maju, hlm. uber silalahi, metode dan metodologi penelitian, bandung: bina budaya, hlm. berkekuatan untuk memprediksi sesuatu gejala. koentjaraningrat mengatakan landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. konsep syariat islam. secara etimologi, kata syariat berarti jalan (thariqah), dan tempat aliran air dari sumbernya. logika bahasa menyatakan bahwa syariat merupakan jalan yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan dan kebahagian hidup dunia dan akhirat. sedangkan secara terminology, kata syariat dimainkan dengan seperangkat aturan allah swt yang tertuang dalam al quran dan al hadis yang mengatur tata hubungan manusia dengan allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. jadi, seluruh ajaran islam bersumber pada al quran dan al hadis rasulullah saw.? al quran sebagai kitab suci tidak hanya memuat berbagai ketentuan hukum, seperti hukum keluarga (awal as syahksiyah), hukum perdata (mu'adalah), hukum pidana (jinayat), politik ketat negarawan (siasat dusturiyah), tetapi juga memuat pesan pesan moral dan deskripsi sejarah umat terdahulu. ketentuan hukum, pesan moral dan deskripsi sejarah ditunjukan pardalis, op.cit., hlm. koentjaraningrat, metode metode penelitian masyarakat, edisi ketiga, jakarta: gramedia, hlm.agar kaum muslimin mendapatkan panduan (tiba) dalam rangka menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. al quran yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan bila tidak dibantu oleh al hadis rasulullah saw. oleh karena itu, posisi al hadis sebagai sumber ajaran islam, disamping memuat ketentuan dasar agama, juga merupakan bentuk operasionalisme ajaran al quran dalam realitas masyarakat. perilaku dan peran yang ditampilkan oleh rasulullah saw dalam menata umat selama ini akan tetapi menjadi rujukan kaum muslimin diseluruh dunia. inti dari hakikat ajaran islam adalah kemaslahatan umat manusia (masalah al 'abad). artinya, semua ajaran yang terdapat dalam al quran dan al hadis mengarah kepada perwujudan kemaslahatan manusia. tidak ada satu teks pun dari ajaran agama yang mengarahkan kepada kerusakan dan kemafsadatan manusia. oleh karena itu, apa pun upaya yang dilakukan manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, kedamaian, kesejahteraan dan mencegah kerusakan dan kemafsadatan merupakan bagian dari syariat islam. bukankah rasulullah saw utus bumi, menjadi rahmat bagi seluruh alam (ramalan liv alamin).diberlakukan aceh. oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.?? dalam konteks syariat islam aceh, negara bukan hanya berperan memfasilitasi kehidupan keagamaan, tetapi juga terlibat mendesain formulasi formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama islam melalui kegiatan legislatifnya. keikut sertaan negara dalam menjalankan syariat islam aceh sebagai kewajiban konstitusional. salah satu kekuasaan dan keistimewaan aceh adalah pelaksanaan syariat islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat aceh. masyarakat aceh dikenal sebagai masyarakat yang taat dan fanatik terhadap syari'ah islam. masyarakat aceh telah menjadikan norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat islam. setiap muslim meyakini bahwa syariat islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. dengan demikian, pelaksanaan syariat islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat aceh yang kental dengan ajaran islam. pada konsep pendidikan islam (syariat), maka agama yang harus menjadi akar pendidikan. islam merupakan syari'at allah bagi manusia yang dengan bekal syariat itu manusia beribadah. agar manusia mampu memikul dan merealisasikan amanat berat tersebut, syariat membutuhkan pengamalan, pengembangan dan pembinaan. pengembangan dan pembinaan itulah yang dimaksud dengan pendidikan islam. pendidikan islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat allah. berdasarkan o.s. al ash, ada tiga bentuk pendidikan yang hartono margono, menegakkan syariah islam dalam konteks keindonesiaan, bandung: mizan, hlm. dapat membawa pada tujuan tersebut, yaitu, pendidikan individu yang membawa manusia pada keimanan dan ketundukan kepada syariat allah swt, pendidikan diri yang membawa manusia pada amal shaleh dalam menjalani hidupnya sehari hari, dan pendidikan masyarakat yang membawa manusia pada sikap saling mengingatkan dalam kebenaran. konsep pendidikan. pendidikan secara etimologi berasal dari kata pedagogi dari bahasa yunani, terdiri dari kata pais artinya anak dan again artinya membimbing, jadi jika diartikan, pedagogi artinya bimbingan yang diberikan kepada anak.? dalam bahasa romawi pendidikan berasal dari kata educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. sedangkan dalam bahasa inggris pendidikan diistilahkan dengan kata to educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. sedangkan pendidikan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha menewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak anak, untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. bimbingan kepada anak anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat abu ahmadi dan nur uhbiyati, ilmu pendidikan, jakarta: rangka cipta, hlm. abdul kadir, dkk., dasar dasar pendidikan, jakarta: kharisma, hlm. bid.menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan. dapat juga dikataparadigma filsafat pendidikan merupakan persoalan yang melekat secara kodrati dalam diri manusia. pendidikan terbesar seluruh sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya disitulah ada pendidikan. ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan disitu ada pula pendidikan,kan wadah dengan isinya. dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusiapun digerakkan oleh pendidikan arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri. bergeraknya keluarga dan masyarakat dalam melakukan bimbingan pengetahuan, sejalan dengan definisi pendidikan menurut edgar dalle yang menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung sekolah dan luar sekolah sepanjang untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkanhlm. suparman suhartono, firasat pendidikan, yogyakarta: ar buzz media, hlm. serta dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. jjj.undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa ace sen. jk0 undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh . jjj.'junan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. hal senada juga dijelaskan oleh abdurrahman saleh abdullah yang menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi generasi baru kearah kemajuan dengan cara cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi.s6 definisi pendidikan lainnya dikemukakan oleh jj. langeveld, yang menyebutkan: pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan, pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil balig dan bertanggung jawab, dan pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. secara yuridis berdasarkan angka undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menentu dari konsep pendidikan tersebut, maka terlihat bahwa dalam dunia pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan tri pusat pendidikan. ketiga lembaga ini mempunyai dedi mulyana, pendidikan bermutu dan berdaya saing, bandung: rosdakarya, hlm. abdurrahman saleh abdullah, teori teori pendidikan berdasarkan al our'an, jakarta: rangka cipta, hlm.hlm. peranan yang sama untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berbudaya dan berpengetahuan. pola pendidikan yang dikembangkan dalam keluarga adalah pendidikan informal berupa pembentukan pembiasaan pembiasaan dan cara melakukan kegiatan sehari hari seperti cara makan, berbicara, berpakaian, tatanama dan lain lain. pendidikan keluarga merupakan pijakan awal dalam meletakkan dasar pembentukan kepribadian anak. ulang wahidin mengatakan keluarga sering disebut sebagai lembaga pertama dan utama bagi pendidikan anak anak yang dilahirkan. disebut lembaga pertama, karena setiap anak manusia yang dilahirkan pasti berbeda dalam sebuah keluarga dan dan menerima pendidikan pertama dari keluarga sebelum lembaga lembaga pendidikan lainnya. pendidikan pertama yang diberikan sesuai denga system pendidikan yang berlaku dimana keluarga tersebut berbeda, dan keluarga disebut lembaga utama dalam dalam pendidikan anak, karena keluarga memang peranan paling penting dalam pendidikan anak yang dilahirkan bila disbanding dengan lembaga lembaga lainnya. adapun pola pendidikan sekolah bersifat formal, dimana anak anak akan dibekali dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sosialisasi dengan lingkungan sekolah. masyarakat pola pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan nonformal berupa pengalaman hidup dan sosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai bahasa, suku bangsa, agama dan lain lain. adanya sinergitas peran lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat dalam memberikan pendidikan, akan menciptakan generasi terdidik yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan suatu negara sehingga dapat menghantarkan kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupano1, hlm. aas siti sholichah, op.cit., hlm. beberapa konsep pendidikan yang telah dikemukakan atas meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan dimana dalamnya terdapat kesatuan unsur unsur yaitu, pendidikan merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan. oleh karenanya pendidik kan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusunan kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan. tujuan pendidikan. tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk memerankan dirinya ditengah tengah masyarakat. tujuan pendidikan menurut langeveld adalah pendewasaan diri dengan ciri ciri yaitu: kematangan berfikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain. sedangkan jacques delos,cs., mengatakan tujuan pendidikan dikenal empat pilar pendidikan versi unesco, yaitu: learning know (belajar untuk mengetahui), learning (belajar untuk dapat berbuat), learning (belajar untuk menjadi dirinya sendiri), dan learning live together (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain). upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan untuk membangun karakter bangsa (national character building), tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun ali mudi amour (ed), konfigurasi politik pendidikan nasional, yogyakarta: pustaka fatima, hlm. intelektual, emosional dan spiritualitas. terlebih lebih lagi dalam negara yang berdasarkan pancasila, tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang berusia, dan berada sebagai anggota dalam': menurut dale kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara antara lain: sistem pendidikan diatur secara legal, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada ketaatan pada aturan dan objektivitas, penerapan wajib pendidikan (compulsory education), dan reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung disekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu. pentingnya pendidikan sebagaimana tercantumrang gerakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak manusaraan pendidikan nasional. pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjunglm.hlmini dipertegas dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwaengan demikian mencermati tujuan pendidikan atas maka dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. kebijakan pendidikan. berdasarkan konsep kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun indonesia menganut sistem pemerintahan dengan susunan ganda yaitu multi tiers government). hal ini dapat dijustifikasi dari adanya comparative advantages dari keberadaan pemerintah provinsi dan kabupaten kota bahwa tidak semua urusan yang didesentralisasikan dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh pemerintah kabupaten atau kota, dimana salah satunya adalah bidang pendidikan. dalam kebijakan desentralisasi, pendidikan merupakan salah satu isu pemerintahan dan pembangunan guna mewujud kan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan. kebijakan ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan bisa mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi dari campur tangan pemerintah pusat terhadap hal hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai prinsip subsidiaries. disisi lain sentralisasi juga tidak hanya mendorong pemerintah nasional membangun manajemen pendidikan yang terdesentral isasi, akan tetapi juga menjadi pendorong bagi daerah untuk mengembangkan manajemen pendidikan yang bermutu. dalam urusan konsumen pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. terkait dengan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten atau kota provinsi telahpembagian urusan pemerintah terkait dengan kewenangan manajemen pendidikan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini: tabel bagan pemetaan urusan pemerintah manajemen pendidikan nomor tahun nomor tahun pusat: pusat: penetapan standar penetapan standar nasional pendidikan nasional pendidikan snp): dan (snp), dan pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan tinggi dikti) tinggi dikti). provinsi: provinsi: pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan khusus. khusus: dan pengelolaan pendidikan menengah dokumen). kabupaten kota: kabupaten kota: pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, anak usia dini, paudni): (paudni): pengelolaan pendidikan pengelolaan pendidikan dasar diknas), dan dasar diknas). pengelolaan pendidikan menengah dokumen). sistem pendidikan daerah tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. pendidikan daerah pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. namun dalam implementasinya mengalami dinamika yang berbeda antar daerah, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. pendidikan sebagai salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah, maka sejatinya dilakukan dengan mengedepankan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa kecuali. dalam menjalankan urusan wajib ini, maka dapat diukur dari pemberian layanan pendidikan pada semua anak yakni: apakah anak anak yang masuk sd mi sudah siap bersekolah, apakah anak anak yang berusia sd mi sudah bersekolah, apakah anak anak yang lulus sd mi melanjutkan pendidikan jenjang smp m ts. terhadap tiga pertanyaan ini, maka harus ada proses atau fase persiapan baik secara fisik maupun mental serta intelegensi anak untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. fase persiapan ini sangat penting agar anak tersebut betul betul siap untuk memasuki jenjang sd mi. hal tersebut bertujuan agar anak, khususnya siswa kelas bisa mengikuti proses pembelajaran dalam suasana nyaman bagi anak. oleh karna itu ketersediaan layanan pendidikan seluruh wilayah merupakan hal yang sangat prinsip dan harus diwujudkan secara adil. keberhasilan pembelajaran dapat dinilai dengan indikator: angka mengulang kelas amk), angka putus sekolah aps), mutu dan pemerataan input pendidikan, dan mutu lulusan. berdasarkan empat indikator tersebut, dapat dijadikan untuk menilai sejauhmana mutu pendidikan dalam tahun terakhir baik secara mikro sekolah tertentu maupun secara makro setelah akumulasi secara keseluruhan level kabupaten. penyelenggaraan pendidikan kabupaten bireuen, masih cukup banyak tantangan yang dihadapi. hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu, geografis akses, sumber daya manusia, anggaran, dan regulasi daerah bidang pendidikan. tantangan ini harus ada upaya untuk mengatasinya agar masalah bidang pendidikan dapat diatasi secara bertahap. suatu masalah jika dibiarkan berlangsung terus menerus, maka akan terakumulasi menjadi masalah yang akan menyulitkan menemukan alternatif solusinya. oleh karena itu, penyusunan naskah akademik tentang qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen merupakan suatu upaya untuk mengatasi tantangan bidang pendidikan agar secara jangka panjang tidak berpotensi menjadi faktor penghambat pelaksanaan dan pencapaian rpm kabupaten bireuen. kontribusi bidang pendidikan harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari visi dan misi kabupaten bireuen. tantangan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan semua daerah merupakan hal yang sudah pasti terjadi. upaya untuk mengatasi itu perlu melibatkan semua pihak (stakeholder pendidikan), tidak semuanya mejadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik khususnya bidang pendidikan. oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan diarahkan agar sejalan dengan rencana strategis program pendidikan nasional, yaitu mencakup: pendidikan anak usia dini paud), wajib belajar sembilan tahun pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan pendidikan, dan manajemen layanan pendidikan. berdasarkan rencana strategis program pendidikan nasional tersebut, maka harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah kabupaten kota, kecuali pada poin atau pendidikan menengah yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. dengan keseriusan menyelenggarakan pendidikan dengan baik sesungguhnya pemerintah daerah kabupaten bireuen sedang menyiapkan masa depan anak secara terencana. dengan demikian urusan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib bagi daerah harus dikawal dngan sebaik baiknya untuk mewujudkan masa depan anak atau peserta didik secara sistematis yang didukung oleh pemerintah daerah dan stakeholder pendidikan. peran pendidikan dalam pembangunan semakin diperkuat dengan adanya paradigma knowledge based economy yang menegaskan arti penting pendidikan dalam pembangunan, pertama kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basissemakin tampak dan penting, dan ketiga, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural dalam jangka panjang. menurut tirtarahardja dan solo sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari berbagai segi, antaranya: segi sasaran, pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. jadi tujuan citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi, umar tirtarahardja dan solo, pengantar pendidikan, edisi revisi, jakarta: rangka cipta, hlm. segi lingkungan, klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. lingkungan keluarga (pendidikan informal), lingkungan sekolah (pendidikan formal), lingkungan masyarakat (pendidikan non formal), ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan, cc. segi jenjang pendidikan, jenjang pendidikan meliputi pendidikan dasar (basic education), pendidikan lanjutan, menengah, dan pendidikan tinggi, dan pemandangan kerja, pemandangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain lain. perhatian pemerintah termasuk pemerintah daerah secara lebih jauh dalam pendidikan bukanlah semata semata adanya kegiatan belajar mengajar secara formal sebuah sekolah, namun harus mempertimbangkan kualitas proses dan output. kualitas proses pendidikan diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk berbagai standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut prasarana, sarana, dan lulusan. partisipasi masyarakat dalam pendidikan. dalam pembangunan pendidikan indonesia yang membutuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. secara bersamaan, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus memberikan ruang atau kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi secara proporsional. partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunperaturan pemerintah nomor tahun tentang wajib belajar.i j. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan j.uaweekkk qanun nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah. waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. menurut jalanan supriyadi bahwa partisipasi merupakan pembuat keputusan yang menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. partisipasi dapat juga diartikan kelompok yang mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi (dua), yaitu: partisipasi langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya, dan partisipasi tidak langsung, yaitu partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. sedangkan cohen dan hoff membedakan partisipasi menjadi (empat) jenis, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi ini utamanya berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat terkait dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yanghlm.hlm.hlm. telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program. partisipasi dalam evaluasi, partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. lebih lanjut basri mengatakan partisipasi masyarakat apabila dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi (dua), yaitu: partisipasi fisik, merupakan partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyerang gerakan usaha sekolah. partisipasi non fisik, merupakan partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan bertanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. salah satu partisipasi yang penting adalah dari unsur warga sekolah. warga sekolah merupakan individu individu yang berada sekolah dan sekitar sekolah yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah. partisipasi sebagai prasyarat penting bagi peningkatan mutu pendidikan sekolah. partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau obyektivasi dari sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam tujuan sekolah. artinya, partisipasi tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam idem., hlm. peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubyektif (siswa, orang tua, guru) menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu pendidikan sekolah. artinya, partisipasi masyarakat dalam pening kata mutu pendidikan sekolah dianggap berhasil jika ada pemahaman yang sama antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi. untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah, maka kehadiran majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen sangat diperlukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen merupakan wadah masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan daerah. melalui majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini komponen masyarakat tidak boleh tidak harus diajak bicara, harus ikut dilibatkan, mulai dari memberikan masukan dalam perencanaan dan juga dalam pengawasan dan penilaian program pendidikan. itulah sebabnya dalam pelaksanaan urusan pendidikan, kementerian pendidikan nasional, termasuk dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten kota harus membentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen sebagai wadah masyarakat untuk mengontrol dan memberikan saran bagi kemajuan pendidikan daerah. majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen sebagai mitra kerja sama termasuk satuan pendidikan, kepala sekolah juga harus menjalin hubungan dan kerja sama dengan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuenapabila dalam hukum terjadi pertentangan atau konflik norma (conflict norm), maka asas tampil untuk mengatasinya. asas hukum dapat dibedakan atas dua yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus: asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan semua bidang hukum. contoh, asas restitution integral, asas lex posteriori derogat legi inferior, asas lex specialis derogat legi generali, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputuskan oleh pengadilan. asas hukum khusus ialah asas hukum berlaku khusus pada bidang tertentu, misalnya asas hukum dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya. contoh, bidang hukum perdata: asas pasta sunt rwanda, asas konsensualitas dan sebagainya. bidang hukum pidana: asas resumption innocence, asas null delicatus nulla pena sine praevia lege peele. menurut montesguieu asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan meliputi: satjipto rahardjo, membedah hukum progresif, jakarta: kompas, hlm. lihat jugahlm. sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar), yogyakarta: liberty, hlm. dikutip darihlm. gaya harus padat (concise) dan mudah (simple): kalimat bersifat kebesaran dan retorika hanya merupakan tambahan yang membingungkan. istilah yang dipilih hendaknya dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud menghilangkan kesempatan yang minim untuk perbedaan pendapat individual. hukum hendaknya membatasi diri pada hal hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforis dan hipotetis. hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat dengan pengertian yang sedang. bahasa hukum bukan latihan logika, melainkan untuk pemahaman yang sederhana dari orang rata rata. hukum hendaknya tidak meragukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan. penggunaan kata kata tersebut dalam keadaan yang benar benar diperlukan. hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif dapat diperdebatkan. berbahaya apabila merinci alasan alasan hukum, karena hal itu akan lebih menimbulkan pertentangan pertentangan. lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan secara matang dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak menggoyahkan sendi sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan. sebab hukum yan lemah tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara. sementara itu, menurut hamid attamimi membagi asas asas hukum bagi perundang undangan indonesia adalah:s1 asas asas yang terkandung dalam pancasila selaku asas asas hukum umum bagi perundang undangan, yang terdiri atas: asas asas dalam pancasila selaku cita hukum. norma norma dalam pancasila selaku norma fundamental negara. asas asas negara berdasar atas hukum selaku asas asas hukum umum bagi perundang undangan. asas asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas asas umum bagi perundang undangan. asas asas bagi perundang undangan yang dikembangkan para ahli. asas formil merupakan asas yang berhubungan dengan persiapan dan pembentukan keputusan serta yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. sedangkan asas materiil adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan. asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ lembaga yang tepat: asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, asas consensus. sementara itu, asas asas materiil meliputi: asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenal, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. selanjutnya hamid attamimi mengemukakan bahwa asas asas bagi pembentukan peraturan perundang undangan indonesia secara berurutan dapat disusun sebagai berikut: cita hukum indonesia: asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi: asas asas lainnya. sehinggaoleh: cita hukum indonesia yang tidak lain melainkan pancasila (sila sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (ide), yang berlaku sebagai bintang pemandu. norma fundamental negara yang juga tidak lain melainkan pancasila (sila sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma) asas asas negara. asas asas pemerintahan berdasarberdasarkan adanya pembagian asas yang formal dan asas yang material, maka hamid attamimi cenderung untuk membagi asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dalam:s2 asas asas formal yang meliputi: asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, cc. asas organ lembaga yang tepat, asas materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan:dan asas dapat dikenali. asas asas materiilprinsip negara berdasar atas hukum: asas sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi. jimmy menegaskan bahwa pancasila yang sebagai dasar negara merupakan salah satu prinsip yang paling pokok yang seharusnya menjadi paradigma pokok setiap peraturan perundang undangan indonesia. oleh karena itu, setiap peraturan perundang undangan negara ini harus tercermin kan beberapa hal sebagai berikut:s3 religiusitas kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap warga terhadap tuhan yang maha esa, prinsip prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadilan atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menjamin dan memperkuat prinsip rasionalitas kebangsaan indonesia melalui sila persatuan indonesia, memperkuat nilai nilai suzerenitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan atau perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.hlm. berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukummengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimankeadilan. asas asas tersebut atas menjadi dasar dalam pembentukan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini, melalui asas asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermassa rakyat, berbangsa, dan bernegara, terutama berguna sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten bireuen dalam melaksanakan kewenangannya bidang pendidikan. dengan demikian secara umum rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemerintah kabupaten bireuen dalam memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan kebutuhan masyarakat kabupaten bireuen.gambaran umum kabupaten bireuen kabupaten bireuen merupakan salah satu kabupaten provinsi aceh yang tercatat memiliki luas sekitar km? atau dari luas wilayah provinsi aceh. kabupaten bireuen terletak antara lintang utara dan bujur timur, serta berada pada ketinggian meter dari permukaan laut. sejak tahun secara administratif kabupaten bireuen memiliki kecamatan, terdiri dari desa dan kemukiman dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara dengan selat malaka. sebelah timur dengan kab. aceh utara. sebelah tenggara dengan kab. bener meriah sebelah selatan dengan kab. aceh tengah sebelah barat daya dengan kab. pidie sebelah barat dengan kab. pidie jaya peta wilayah kabupaten bireuen map bireuen regency a13 berat malaka nana pen kti tanda mr! ng", aa, mad qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun.' bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. onnnnnknnnnnn landasan keislaman . landasan filosof ois .e landasan sosiologis. juu. landasan urfidi .j jepangdaerah .j. saran .iieeelaa jangkauan dan arah pengaturan. ruang lingkup materi muatan. ketentuan umum . jeeeena materi yang akan diatur . j. ketentuan penutup. bab penutup mana ncnnenananananannnnnnnn simpulan. saran. eee daftar pustaka. nananananann secara kewilayahan, kabupaten bireuen terdiri atas (tujuh belas) kecamatan, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut: tabel jumlah pembagian wilayah kabupaten bireuen persentase jlh jlh kecamatan luas luas desa kemudi wilayah man mamplam perlambang peudada jeumpa kota juang psg selatan psg sebuah krueng tia kuta blang jumlah berdasarkan tabel atas maka dapat disimpulkan bahwa kecamatan peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas sebesar km? dan kecamatan terkecil adalah kecamatan kota juang dengan luas sebesar wilayah sekitar km. gambaran pelaksanaan pendidikan kabupaten bireuen angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan. angka partisipasi murni apm) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompokngka partisipasi kasar apk) karena pembilangnya lebih kecil sementara menyebutnya sama. sedangkan apk merupakanapm sd mi merupakan persentase siswa dengan usia tahun yang bersekolah tingkat sd mi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia tahun. adapun apm smpkelompok usia yang dihitung adalah siswa yang sekolah tingkat smp dengan usia tahun dibandingkan dengan kelompok usia tahun secara keseluruhan kabupaten bireuen. sedangkan apk sd mi merupakan rasio jumlah siswsebut. rasio apk kabupaten bireuen dihitung dengan membandingkan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk kelompok usia tahun yang dinyatakan dalam persentase. adapun apk sekolah menengah merupakan perhitungan rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang sekolah tingkat pendidikan sekolah menengah smp, sma, dan smk) terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan sekolah menengah. selanjutnya apm dan apk kabupaten bireuen dapat dilihat pada tabel berikutbireuen tahun berdasarkan data atas dapat dilihat bahwa persen tangan apm sd mi, sma smk ma pada tahun mengalami peningkatan pada tahun namun apm smp m mengalami penurunan pada tahun apm untuk tingkat sd mi sebesar yo, tingkat smp m sebesar yo dan tingkat sma smk ma sebesar yo. begitu juga perkembangan apk sd mi, sma smk ma pada tahun mengalami peningkatan pada tahun namun apk smp m mengalami penurunan pada tahun apk untuk tingkat sd mi sebesar yo, tingkat smp m sebesar dan tingkat sma smk ma sebesar yo. angka melek huruf. angka melek hurufan lain lain) terhadap penduduk usia tahun atas. adapun angka melek huruf masyarakat kabupaten bireuen dapat dilihat pada tabel berikut. tabel persentase penduduk berumur tahun atas yang melek huruf menurut kelompok umur dan daerah tempat tinggal tahun pendidikan pedesaan adapun jumlah masyarakat kabupaten bireuen yang tidak atau belum pernah sekolah, masih sekolah, dan tidak sekolah dapat dilihat pada tabel berikuttahuneas soa tam perempuan 3e3a jumlah 3is a37 lanjutan tabelgas perempuan a34 jumlah berdasarkan data atas dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf amh) dari tahun tahun belum mencapai nilai hal ini menunjukkan masih ada masyarakat kabupaten bireuen yang buta aksara. meskipun capaian melek huruf kabupaten bireuen hingga tahun terus mengalami peningkatan, tetapi belum memenuhi target. ada beberapa hal penyebab capaian angka melek huruf belum mencapai pertama, faktor ekonomi yang membuat sebagian kecil masyarakat tidak dapat melanjutkan sekolah. kedua, masyarakat yang telah melek huruf menjadi buta huruf kembali karena faktor usia mereka tidak menggunakan kemampuan baca tulisnya untuk aktivitas sehari hari. ketiga, penduduk yang sudah berusia diatas tahun sulit untuk diajarkan baca tulis. kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancanganserta dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah implementasi syariat islam aceh merupakan suatu yang istimewa. otonomi suatu provinsi dalam negara telah membelah kan melaksanakan sub sistem hukum secara tersendiri. hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat islam aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat aceh (existing values) selama berabad abad. hal tersebut secara konstitusi dalam sistem hukum indonesia secara tegas diakui bahwa kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya. pengakuan syariat islam berlaku aceh juga dapat ditemukan dalam dan tentang keistimewaan aceh, yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang telah didapatkan oleh masyarakat aceh merupakan suatu pengakuan pemerintah pusat. posisi syariat dalam merupakan suatu pengejawantahan atas hak hak istimewa yang dimiliki provinsi aceh seperti pelaksanaan syariat islam, pendidikan dan adat istiadat. dalam hal ini syariat islam provinsi aceh merupakan ajaran islam yang telah diatur dengan qanun. ruang lingkup pelaksanaan syariat islam secara jelas dinyatakan dalam gaun tahun tentang pelaksanaan syariat islam, yang menentukan: untuk mewujudkan keistimewaan aceh bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili daerah berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam dalam kehidupannya. pelaksanaan syariat islam sebagaimana dimaksud dalam meliputi: akidah, ibadah, mua'malah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar islam, pembelaan islam, adha, jin, munakahat:, dan mawards. kondisi atas kembali diperkuat dengan kehadiran undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus. undang undang dengan jelas menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat. kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat islam sebagai rohnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat islam aceh merupakan perintah undang undang.s4 kehadiran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa), memberikan kewenangan pada provinsi aceh dalam melaksanakan keistimewaannya bidang syariah termasuk bidang pendidikan sebagaimana ditentukan dalam huruflenggaraan pendidikan. pendidikan aceh diselenggarakan dengan cara cara yang islami. pendidikan islam merupakan pendidikan yang berkesudahan dan bertujuan, allah telah menyusun landasan pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat islam. allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang jelas. dia menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah muka bumi melalui ketaatan kepada nya. untuk mewujudkan tujuan itu, allah memberikan hidayah serta berbagai fasilitas alam semesta kepada manusia. jika tugas manusia dalam kehidupan ini demikian penting, pendidikan harus memiliki tujuan yang sama dengan tujuan penciptaan manusia. bagaimanapun pendidikan islam sarat dengan pengembangan nalar dan penataan perilaku serta emosi manusia dengan landasan agama. dengan demikian tujuan pendidikan islam adalah merealisasikan penghambaan kepada allah dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial. konsep pendidikan islam dalam memenuhi tujuan aktualisasi diri adalah, pertama, allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihan yang dirasakan manusia akhirat kelak. kedua, allah memberikan ajang kompetisi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia. prinsip yang dia tekankan adalah penyesuaian balasanhlm. akhirat kelak dengan perbuatan manusia dunia. ketiga, allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia pada nya sebagai tujuan tertinggi. hanya itulah yang menjadikan tolok ukur aktualisasi diri dalam islam. keempat, allah menciptakan manusia dan alam semesta ini dengan kemampuan yang membawa manusia pada perbedaan profesi sesuai keahliannya. sedangkan konsep pendidikan islam memandang bahwa seluruh aspek perkembangan sebagai sarana mewujudkan aspek ideal, yaitu penghambaan dan ketaatan kepada allah sertaaplikasi keadilan dan syariat allah dalam kehidupan sehari hari. dengan demikian pendidikan islam mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual, perilaku sosial, apresiasi atau pengalaman, dan yang terpenting, islam mengarahkan perkembangan tersebut arah perwujudan tujuan pendidikan yang tinggi. dalam konsepsi islam, fungsi utama sekolah adalah sebagai media realisasi pendidikan berdasar tujuan pemikiran akidah dan syariat demi terwujudnya penghambaan diri kepada allah. fungsi fundamental pendidikan islam melalui sekolah meliputi, pertama, fungsi penyederhanaan dan penyimpanan. kedua, fungsi penyucian dan pembersihan. ketiga, memperluas wawasan dan pengalaman anak didik melalui transfer tradisi. keempat, fungsi mewujudkan keterikatan, integrasi, homogenitas dan keharmonisan antar siswa. kelima, fungsi penataan dan validasi sarana pendidikan, keenam, penyempurna tugas keluarga dalam pendidikan. oleh karenanya implikasi penerapan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen mencakup empat aspek antara lain: aspek sumber daya manusia. dengan adanya qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen diharapkan dapat berimplikasi tehadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional bagi anak didik dan para guru, serta tidak terikat maupun berpihak dan mementingkan pada golongan dan kelompok tertentu. aspek kelembagaan. dengan adanya qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini diharapkan perangkat daerah bidang pendidikan dapat membawa dampak positif bagi pelayanan pendidikan kabupaten bireuen sehingga mampu memberikan layanan yang cukup memadai bagi masyarakat. aspek sumber daya keuangan daerah. untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan pendidikan yang baik kabupaten bireuen tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana serta fasilitas yang men dukungan agar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. aspek penegakan hukum. untuk mewujudkan berselang caranya pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. penegakan hukum bidang pendidikan ini diarahkan pada sanksi adminstrasi, dan tentunya harus ada penegakan qanun ini sehingga dengan qanun ini juga dapat mendorong political will untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kabupaten bireuen yang bermanfaat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanga5s peraturan perundang undangan yang terkait dengan pem bentukan rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bab pendahuluan latar belakang berdasarkan alinea keempat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud mengamanatkan bahwa tujuan membentuk suatugejawantahan alinea keempat tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya . kewajiban dan tanggungjawab pemerintah tersebut juga merupakan jawaban atas hak warga negara yang diatur dalam ketentuan uud bahwai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. pengaturan dengan undang undang tersebut selanjutnya pemerintah menerbitkan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dusun). dalam ketentuan dusun ditegaskan bahwaketentuan ini dengan tegas mewajibkan pemerintah, termasuk bagi warga negara. bireuen ini, mulai dari konstitusi, peraturan perundang undangan yang secara khusus terkait dengan gaun baru. konsep tersebut sangat penting dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih dalam aturan hukum, yang dalam hukum konsep ini dikenal dengan sinkronisasi dan harmonisasi. sinkronisasi dan harmonisasi tersebut dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang undangan terkait, yang dilakukan dengan pendekatan stufentheory sebagaimana dipopulerkan oleh hans kersen tentang jenis dan hirarki peraturan perundang undangan. menurut stufentheory bahwa norma norma hukum itu berjenjang jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hirarki dalam suatu tata susunan, dimana suatu norma posisinya yang lebih rendah berlaku,makin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut. norma yang paling tinggi, menduduki puncak piramida, yang oleh kersen disebut dengan grundnorm (norma dasar).s6 keharmonisasian dalam pembentukan qanun merupakan syarat yang harus dipenuhi agar qanun yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat. pembentukan qanun merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat maria farida indrawi, ilmu perundang undangan, dasar dasar dan pembentukannya, jakarta: sekretariat kih ui, hlm. penjelasasuatu qanun yang aspirasi, akomodatif, transparan, dan bersesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari rancangan qanun. penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen penting untuk dilaksanakan agar rancangan gaun yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum. qanun secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing masing daerah.s8 dengan demikian penyusunan rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan lain yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. kabupaten bireuen belum memiliki majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen yang merupakan lembaga untuk memajukan pendidikan daerah. sementara dusun, mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin lihlenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". dalam ketentuan tersebut tertera kalimat pemerintah daerah wajib. hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bidang yang wajib menjadi prioritas daerah. demikian pula penegasan yang sama dapat ditemukan dalam dan dusun yang menentukan bahwa: mana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, disebutkan bahwa bupati walikota berhak mem bentuk kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah bidang pendidikan . lebih lanjut dalam ketentuan angka keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang dewan pendidikan dan komite sekolah,, diantara dewan pendidikan tersebut adalah pembentukan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. ketentuan atas, sudah sangat kuat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten bireuen untuk membentuk qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. oleh karena itu agar rencana pembentukan qanun ini kuat argumentasinya, maka penyusunan naskah akademik ini menjadi dokumen pendukung yang mengkaji aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. pengaturan majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, akan memfokuskan pada sistem pengawasantata cara memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan kabupaten bireuen, teknik menjaga mutu dan standar pendidikan, dan menge bangka sistem pendidikan islami kabupaten bireuen. sistem tersebut sangat memungkinkan dioperasionalkan secara teknis jika didukung oleh qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, yang saat ini telah menjadi komitmen pemerintah daerah kabupaten bireuen, untuk membentuk qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. dalam penyusunan naskah akademik suatu peraturan perundang undangan, hal yang perlu diperhatikan adalah meter kaitan peraturan perundang undangan yang ada sebagai penentu batas batasan materi muatan yang akan diatur. dalam penyusunan naskah akademik rancangan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, beberapa peraturan perundang undangan terkait dapat diuraitegaskan bahwa negara .mencerdaskan kehidupan bangsa. . adapun pengaturan tentang pemerintahan daerah dipertegas dalam dan uud dalam ditentuenuud menjelastersebut diketahui bahwa setiap orang, baik itu warga negara atau orang asing yang berada wilayah negara republik indonesia berhak untuk mendapat pendidikan dan memperolatanpa adanya diskriminasi apapun. uud menjelaskan bahwa,lebih lanjut ditegaskan dalam uud agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. berdasarkan ketentuan atas, maka sudah selayaknya pemerintah daerah kabupaten bireuen membentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuenmasyarakat bidang pendidikan, hak hak peserta didik, dan hak hak para guru disekolahtentukan dalam uud yang menentukan, pemerintahan daerah berhak menetap selain itu, berdasarkan ditegaskan bahwapenyelenggaraan keistimewaan bidang pendidikan ini berdasarkundang undangdengan demikian maka bidang pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah kabupaten bireuen untuk mendukung hak hak masyarakat dalam peningkatan pendidikan kabupaten bireuen. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional pada ditentuedangkan pada ditentukan bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin berselang centukan bahwaada ditegaskan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai segedan menegaskan bahwa, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. sedangkan menegaskanlebih lanjut dan menentukan bahwamenegasoleh karenanya, sebagaimana ditentukan alam dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan berdasarkan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. berdasarkanberdasarkan pemerintah dantiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan berdasarkan dan wajib memperoleh izin pemerintah dan pemerintah daerah. pemerintah danwenangan, dengan tegas selanjutnya ditentukan dalam dusun, bahwakewenangan pemerintah daerah tersebut sebagai urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah mengelola pendidikan yang dapat ditemukan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah uuid). untuk melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah daerah propinsi nanggroe aceh darussalam telah menerbitkan qanun nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah. majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen ini dibentuk daerah berdasarkan amanat keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, sebagaimana ditentukan pada angka. berdasarkan qanun tahun mpd memiliki tugas sebagai berikutdalam rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bireuen tahun ditentukan bahwa tugas pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah berdasarkanundang undang nomor tahun tentang guru dan dosen menegaskan bahwa pemerintah kabupaten kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlahnya. untuk itu, berdasarkguru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan dapat ditempatkan pada jabatan struktural, dan berdasarkan dan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskansuai dengan kewenangannya. guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan danagsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. berdasarkan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan ditetapkan dengan peraturan menteri. pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan dan atau masyrakat. berdasarkan penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikanintahan kabupaten kota berdasarkan merupakan urusan yang berskala kabupaten kota, diantaranya, penyerang garaplihat dan rupa.ndidikan acehsetiap penduduk aceh berdasarkan danselain itu, negarawan indonesia, uud menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum . prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi negara indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat) samping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) . prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas), dengan ketentuan ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asas belaka. sebagai konsekuensi dari negara hukum (rechtstaat) yang menganut aliran positivisme, maka pemerintitlam undang achmad ali, menguak teori hukum, jakarta: kencana, hlm. dari darmodihardjo dan sidharth, mengatakan positivisme hukum perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das allen und sain). lihathlm. undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dalam ini memuaalah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen adalah wajib menerapkan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dan asas asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam dan yaituengacu kepada tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembuatan qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen tidak hanya mencerminkan asas yang disebutkan atas, namun dengan keistimewaan provinsi aceh, maka qanun majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen dapat mencerminkan aturan keislaman. dalam disebutkdalam undang undang ini juga ditentukan tentang naskah akademik sebagaimana diatur dalam angka yang menjelaspokok mpd adalah memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan, penyusunan konsep konsep pengembangan pendidikan yang islami menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan kabupaten bireuen. sedangkan kewenangan mpd adalah mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta menjaga standar mutu pendidikan kabupaten bireuen.! berdasarkan ketentuan atas, maka perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan serta pembentukan qanun terkait majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, terutama dengan telah adanya gaun nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah. sekalipun ada dasar hukum untuk menetapkan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen, diperlukan pula argumentasi tentang (urgensi) membentuk qanun, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. dalam kerangka inilah perlu disusun naskah akademik rancangan qanun tentang majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. pada tahun angka partisipasi murni apm)? kabupaten bireuen untuk tingkat sd mi sebesar persen, lihat rencana pembangunan jangka menengah kabupaten bireuen tahun badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten bireuen tahun hlm.jenjang pendidikannya. apm juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. jika apm berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikan. bps kabupaten bireuen, kabupaten bireuen dalam angka bireuen: bps kabupaten bireuen, hlmadapun kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota dalam bidang pendidikan dapat dilihat sebagai berikut: daerah kabupaten kotaan dan pemindahan pendidik dan tenaga tenaga kependidikan kependidikan dalam daerah kabupaten kota perizinan pendidikan |a.kota untuk memperkuat legalitas pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, dan memiliki kekuatan legalitas, maka berdasarkan undang undang nomor tahun yang merupakan pedoman pelaksanarang gecc.majukan pendidikan daerah dengan membentuk majelis pendidikan aceh kabupaten bireuen. peraturan pemerintah nomor tahun tentang wajib belajar dalam ditentukan bangkaberdasarkandalam ditegaskan bahwa program wajib belajar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat. pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional. sedangkanketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah, termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara indonesia. berdasarkan masyarakat berhak,. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. namun selain itu masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. hak dan kewajiban masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah madrasah sebagaimana ditentukan dalamraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan berdasaryang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. biaya pendidikan berdasarkan ditentukberdasarkan ditentukan bahwa pengelolaan pendidikan dilakukan oleh,berdasarkan ditujukan untuk menjamin,. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. dalam ditegaskan bahwberdasarkan dituangkan dalam, rencana pembangunan jangka panjang kabupaten kota. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten kota. rencana strategis pendidikan kabupaten kota. rencana kerja pemerintah kabupaten kota. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten kota. peraturan daerah bidang pendidikan, dan peraturan bupati walikota bidang pendidikan. pemerintah kabupaten kota berdasarkan meng . bupati walikota sebagaimana ditentukan dalam,ing hberdasarberdasarrang garapan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. peran serta masyarakatdewan pendidikan berdasar,berdasarkan komite sekolah madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan mem yarak |
bab pendahuluan latar belakang dalam era otonomi daerah dan memasuki era perdagangan bebas, kegiatan pengelolaan sampah daerah terus meningkat baik kuantitas, kualitas, maupun kompleksitasnya. diketahui bahwa perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan pertambahanpenduduk, maka otomatis jumlah timbunan sampah semakin meningkat sementara lahan canada tidak bertambah, bahkan seringkali kesulitan mencari lahan yang mencukupi untuk pemrosesan sampah. ini menyebabkan arti pentingnya pengelolaan sampah, dengan melihatperkembangan waktu dan pertambahan penduduk dimana secara otomatis jumlah timbunan sampah akan semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap. pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhanpelayanan publik yang lebih memadai. salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasantersebut akan menjadi bersih,atau sebaliknya. nilai penting dari unjuk kerjasistem pengelolaan sampah tidak saja terhadap nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputimanfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaranlingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat. sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. oleh karena jumlah dan volume sampah yang besar serta jenisnya yang beranekaragam, maka jika tidak dikelola dengan benar, sampah perkotaan akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang baiknya vektor penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan. pengelolaan sampah saat ini menjadi permasalahan yang cukup pelik. jika tidak dilakukan dengan penanganan yang baik, dikhawatirkan mengganggu keseimbangan yang menimbulkan kerugian kanakan mencemari lingkungan, baik terhadap tanah, air, maupun udara. dengan maka untuk merasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah perda) tingkat kabupaten kota. sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan, sedangkan dari sisi materi muatannya merupakan peraturan perundang undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bersehubungan dengan itu, maka substansi perkabupaten aceh utara saat ini belum mempunyai peraturan daerah atau qanun tentang pengelolaan sampah oleh karena itu perlu adanya pengaturan secara legal mengenai pengelolaan sampah kabupaten aceh studi dokumen studi dokumen ini dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkanlandasan teoritis berupa hukum positif, pendapat pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk hasil seminar atau lokakarya yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian. observasi observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini objek penelitian adalah pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. data yang diperoleh lapangan menjadi data primer. sedangkan data dari studi kepustakaan sebagai pendukung proses penelitian menjadi data sekunder. wawancara wawancara dengan sumber informasi kunci atau key informan interview dilakukan untuk mengelaborasi atau mendalami informasi yang dipandang penting, yang diperoleh dari pelaku kunci dan pelaku utama yang terkait dengan pengelolaan persamaan kabupaten aceh utara. sumber informasi kunci, antara lain: kepala dinas pasar kebersihan dan pertamanan dpp) aceh utara, kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara, kepala bidang pengelolaan sampah dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara, dan sebagainya. metode analisis data untuk menjelaskan suatu data yang tepat dan jelas maka diperlukan analisis. hal ini dilakukan untuk mengetahui yang mana data utama dan data pendukung. tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran terhadap data yang terkumpul kemudian menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. kedua bahan hukum, yaitu data primer dan data sekunder, dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode dengan mengklarifikasi dan mengklasifikasi masalah masalah secara sistematis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya. lokasi penelitian lokasi penelitian dalam katanya dengan penulisan naskah akademik tentang pengelolaan sampah adalah kabupaten aceh utara. . |is gambar kabupaten aceh utara kabupaten aceh utara merupakan salah satu kabupaten wilayah provinsi aceh adalah yang terletak paling barat ujung pulau sumatera negara indonesia, dan berada pesisir dan dataran tinggi. kabupaten aceh utara terletak pada geografis dengan titik koordinat bujur timur dan lintang utara. secara administratif kabupaten aceh utara memiliki luas wilayah km2?, dengan batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kota lhokseumawe dan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten bener meriah, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten aceh timur, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten bireuen. wilayah kabupaten aceh utara sebagai bagian dari wilayah provinsi aceh, termasuk tipe iklim muson, dan klasifikasi menurut moh, schmidt ferguson, termasuk iklim tipe wilayah kabupaten aceh utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya provinsi aceh, karena pengaruh pegunungan bukit barisan, mana wilayah sebelah utara dan timur pegunungan bukit barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya. jumlah desa menurut kecamatan kabupaten aceh utara tahun saber nasa aren antara @anda sand muara bat curah hujan tahunan wilayah kabupaten aceh utara berkisar antara mm, dengan hari hujan hari. musim hujan terjadi pada bulan agustus sampai januari, dengan curah hujan maksimal terjadi bulan oktober november, yang mencapai atas per bulan dengan hari hujan lebih dari hari. sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan februari sampai juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan maret april. rata rata suhu udara adalah dengan kisaran antara sampai suhu rata rata pada musim penghujan adalah dan pada musim kemarau suhu rata rata adalah kelembaban udara berkisar antara yo, dengan rata rata yo. bencana alam gelombang pasang terjadi pada daerah pesisir kabupaten aceh utara. bencana alam ini merupakan ancaman laten yang datang pada saat tertentu atau bila terjadi perubahan cuaca yang ekstrim. akibat dari bencana alam ini dapat menyebabkan pengikisan daratan wilayah pesisir. akhir tahun wilayah administrasi kabupaten aceh utara terdiri dari wilayah kecamatan, berdasarkan peraturan daerah nomor tahun luas daratan masing masing kabupaten kota, yaitu: sawang km?), nisam km?), nisam antara km?), banda baro km?), kuta makmur km?), simpang keramat km?), syamtalira bayu km?), geureudong pase km?), meurah mulia km?), matangkuli km?), paya bakong km?), pirak timu km?), cot girek km?), tanah jambo aye km?), langkahan km?), seunudon km?), baktiya km?), baktiya barat km?), lhoksukon km?), tanah luas km?), nibong km?), samudera km?) syamtalira aron km?), tanah pasir km?), lapang km?), muara batu km?), dan dewantara km?). luas wilayah menurut kecamatan kabupaten aceh utara tahun dangan pan mass: haa yan kuta makmur dia tangan train lapis paya bakong gi! isian tanah jambo aye kesan bahaya barat lhoksukon tanah luas nibong samudera s5. sineas pet: dal muara batu dewantara kondisi demografi menurut data yang diperoleh dari bps, jumlah penduduk kabupaten aceh utara pada tahun sebesar jiwa yang terdiri dari laki laki dan perempuan dengan penyebaran penduduk aceh utara masih terkonsentrasi kecamatan lhoksukon yakni sebesar jiwa. tabel menunjukkan penyebaran penduduk kabupaten aceh utara sesuai data sensus penduduk. tabel jumlah penduduk kabupaten aceh utara penduduk population kasih jenis sub district vitae lim tepi kelamin sex ratio sawang misal misal antara banda baro kuta makmur simpang kramat syamtalira bayu geureudong pase meurah mulia matang kuli paya bakong tamu4: pirak timu cot girek tanah jambo aye langkahan seunudon baktiya baktiya barat lhoksukon tanah luas a.a nibong samudera syamtalira aron tanah pasir lapang a20 muara batu dewantara jumlah total penduduk terbanyak berada kecamatan lhoksukon yang menjadi ibukota aceh utara, yaitu jiwa. diikuti oleh kecamatan dewantara dan tanah jambo aye sebesar dan jiwa. topografi kabupaten aceh utara dibagi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah pesisir, wilayah tengah dan wilayah hulu dan pedalaman. dalam pengembangan ketiga wilayah tersebut strategi atau skenario yang diimplementasikan yaitu bagian wilayah pesisir, terletak dibagian utara wilayah dengan karakter pembangunannya berciri menurun (down ward transitional area), sebagai dampak dari bencana gelombang tsunami desember pembangunan wilayah ini dilakukan dengan langkah langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, yang meliputi perumahan dan permukiman, fasilitas umum, prasarana, kegiatan ekonomi disertai dengan bentuk bentuk antisipasi mitigasi bencana. bagian wilayah tengah, terletak sepanjang sumbu wilayah (regional exist) berupa jalan negara dengan karakter perkembangan berciri menaik (up ward transitional area). pada bagian wilayah ini berkembang pusat pusat pelayanan yang bercirikan perkotaan (urban). bagian wilayah ini pembangunan dilakukan dengan prinsip mengarahkan pada kegiatan yang dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul atau terjadi dikemudian hari, terutama kawasan perkotaan, berupa kemacetan lalu lintas, prasarana penyehatan lingkungan, kawasan kawasan kumuh, ketidakteraturan ruang, dan sebagainya. bagian wilayah hulu dan pedalaman, bagian selatan wilayah dengan karakter perkembangannya sebagai kawasan jelajah baru resource frontier area) dengan potensi sumberdaya alamnya sektor pertanian. pembangunan wilayah ini dilakukan dengan prinsip mendorong dan merangsang segenap potensi yang ada. dalam jenis pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan ini termasuk juga kawasan permukiman semi perkotaan, yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol ulasannya pada kecamatan kecamatan yang dilintasi jalan nasional jalan arteri primer, sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. luas kawasan permukiman perkotaan ini adalah ha. seperti dikemukakan depan dalam kawasan permukiman perkotaan ini tercakup kawasan perkotaan dan semi perkotaan yang akan mengarah menuju kawasan perkotaan. dalam kawasan permukiman perkotaan dan semi perkotaan tersebut akan bermukim penduduk dengan kegiatan yang semakin berkembang kegiatan bukan pertanian, yang ditata dengan baik sebagaimana layaknya permukiman perkotaan, serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi. pengembangan permukiman yang berada kawasan perkotaan yang diutamakan untuk dikembangkan adalah kawasan perkotaan lhoksukon kecamatan lhoksukon), panton labu kecamatan tanah jambo aye), simpang keramat kecamatan simpang keramat). kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan sini, adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman. catatan permukiman perdesaan yang tidak dapat didelineasikan secara keruangan tercakup atau terselip dalam kebun campuran, dan sebagian kecil kawasan sawah dan kawasan tambak). kawasan permukiman perdesaan ini tersebar semua kecamatan, dengan luas total ha. sebagai kawasan permukiman, maka dalam kawasan permukiman perdesaan ini akan terdiri atas perumahan yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang selaras sebagai permukiman perdesaan. dalam kawasan ini pula berkemungkinan terselip kegiatan ekonomi lainnya seperti industri kecil industri rumah tangga, perdagangan dan jasa pelayanan perdesaan, dan pada banyak lokasi bersama sama dengan kebun campuran yang melingkupinya juga terdapat kegiatan peternakan, baik ternak besar, ternak kecil, maupun unggas, sebagai kegiatan sampingan atau diversifikasi. selaras dengan karakter sebagai kawasan perdesaan, maka dominasi fungsi permukiman ini adalah terkait dengan kegiatan pertanian. geologi dan jenis tanah jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non pertanian yang akan dikembangkan. pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah lahan kabupaten aceh utara. secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat kabupaten aceh utara dapat dibedakan atas kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf pesisir, sementara kelompok podsolik dominan pedalaman. karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, mana sejak dari yang terdalam cm) sampai yang tersangka cm) adalah mengikuti pola dari pesisir pedalaman. kondisi sosial ekonomi untuk pendapatan ternyata sumbangan dari dana perimbangan sangat menonjol dan jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah pad). sementara dari sisi belanja, belanja pelayanan publik lebih besar proporsinya, yaitu kali dari belanja aparatur daerah. dari belanja pelayanan publik tersebut, sekitar adalah belanja modal. dalam belanja modal inilah terdapat investasi publik (umumnya dikenal juga dengan social overhead capital soc) yang merupakan anggaran untuk dapat mengimplementasikan rencana pembangunan secara umum, termasuk rencana tata ruang wilayah ini (yang lazimnya diindikasikan programnya dalam rencana). peran masyarakat dan dunia usaha (atau bukan pemerintah) umumnya adalah pada investasi privat swasta, berupa directly productive activity dpa. investasi privat ini juga berperan dalam upaya implementasi rencana pembangunan, termasuk rencana tata ruang wilayah ini, yang umumnya berupa kegiatan usaha atau kegiatan produksi. lazimnya investasi privat ini akan mengikuti setelah adanya investasi publik atas. dengan kata lain, semakin besar investasi publik akan diikuti pula oleh semakin besarnya investasi privat ini. dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, maka besar harapan akan meningkat tajamnya investasi publik masa datang, yang pada gilirannya akan merangsang pula peningkatan investasi privat ini baik pada sektor ekonomi primer, sekunder, maupun tersier. penghitungan produk domestik regional bruto pdrb) lakukan atas dasar harga berlaku (adb) dan juga atas dasar harga konstan (adik). pdrb adb kabupaten aceh utara tahun mencapai miliar rupiah, sedangkan pdrb adik mencapai miliar rupiah. pertumbuhan ekonomi kabupaten aceh utara dapat dilihat dari lai pdrb adik. pertumbuhan ekonomi kabupaten aceh utara pada tahun non migas) sebesar persen. namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun non migas) meningkat menjadi persen. jika dilihat menurut sektor, maka sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh paling tinggi sebesar persen lalu diikuti dengan pertumbuhan dari sektor penyedia akomodasi makan dan minum sebesar persen. struktur perekonomian kabupaten aceh utara pada tahun dominasi oleh sektor pertanian, yaitu mencapai persen. sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. vac0 v5900 am. mag adb adik sumber: kabupaten aceh utara dalam angka gambar produk domestik regional bruto pdrb) aceh utara tahun s.d. dalam hubungannya dengan masalah persamaan, peningkatan pdrb kabupaten aceh utara ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi limbah atau sampah yang dihasilkan. hal terutama karena pdrb aceh utara terutama ditopang oleh dua kategori utama. kategori penyumbang nilai tambah bruto ntb) terbesar adalah sektor migas dan non migas. fakta ini tentu saja merupakan tantangan tersendiri bagi penanganan masalah sampah dan kebersihan kabupaten aceh utara. utara sehingga pengaturan dalam gaun sesuai dengan muatan muatan baru yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum tahun tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga,sehingga sesuai dengan amanat ups. qanun yang sudah ada dalam hal yang berhubungan dengan pengelolaan sampah adalahpengelolaan sampah kabupaten aceh utara masih mengandalkan sistem end pipe solution atau penanganan bagian hilir, yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. kegiatan yang dilakukan adalah dimulai dari proses pengumpulan, proses pengangkutan, dan terakhir dengan proses pembuangan sampah tempat pemrosesan akhir tpa) sampah. meningkatnya persoalan persamaan kabupaten aceh utara perlu diantisipasi dengan regulasi yang seimbang antara pengaturan administratif dan teknis, sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah kabupaten aceh utara dapat mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, nyaman dan bebas dari polusi sampah. untuk itu, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu hilir. atas dasar latar belakang atas dan agar adanya kepastian dan keadilan hukum, maka pada tahun ini pemerintah kabupaten acehqanun tentang pengelolaan sampah sekaligus sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses penyusunan qanun pengelolaan sampah dan juga dalam memenuhi proses legislasi dpr kabupaten aceh utara, sesuai dengan qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun. dengan naskah akademik ini, diharapkan proses legislasi qanun tentang pengelolaan sampah kabupaten aceh utara dapat berlangsung secara lancar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang bab kajian teoritis dan empirik kajian teoritis peraturan daerah atau qanun tentang pengelolaan sampah merupakan instrumen penting untuk mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. qanun pengelolaan sampah menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk kabupaten aceh utara. qanun pengelolaan sampah perlu dibuat sebagai peraturan yang bersifat operasional setiap daerah, sebagaimana diamanahkan dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. dalam penjelasan umum pengelolaan sampah paragraf kelima berbunyi: . pengertian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah menurut andi hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalahsuatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan denganselayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. tanggung jawab negara ataupertanggungjawaban negara terdapat dalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian, yaitu responsibility dan liability, kedua istilah ini sering digunakansecara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. menurut gold perbedaan kedua istilah tersebut adalah menyatakan bahwa istilahresponsibility digunakan untuk kewajiban (duty), atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan liability digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatukesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untukmemenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan triatmodjo dalam heribertus setyardi. umumnya para ahli hukum internasional dalam menganalisa tanggung jawab negara ini hanya pada tahap mengemukakan syarat syarat (karakteristiknya). seperti dikemukakan shaw, karakteristik penting adanya tanggung jawab negaraini tergantung kepada faktor faktor kuala adolf. yaitu: adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara, adanya suatu perbuatan kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, dan adanya kerusakan kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggarhukum atau kelalaian. mohd. burhan tani menyatakan bahwa tindakan berbuat atau tidakberbuat yang mereka lakukan dapat menimbulkan pertanggungjawaban apabila: tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, menurut hukum internasional pelanggaran tersebut dapat dilimpahkan kepada negara. pemerintah berkewajiban agar sampah sampah indonesia dapat teratasi dengan baik, setidaknya meminimalisir terjadinya penumpukan sampah titik titik yang sering menjadi sarangnya. upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya tidak akan terealisasi jika tidak adanya partisipasi masyarakat sekitar. sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi kewajiban masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan. masyarakat mempunyai hak penuh akan kebersihan lingkungan yang bersih, indah nyaman dan sehat. masyarakat juga memiliki hak hak untuk mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah, masyarakat berhak pula mendapatkan perlindungan, dan memperoleh pembinaan tentang pengelolaan sampah yang baik. pengertian sampah permasalahan lingkungan saat ini ada berbagai tempat. permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, udara dan suara. pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun tempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik indonesia maupun kota kota dunia, karena hampir semua kota menghadapi masalah persamaan. meningkatnya pembangunan kota, penambahan penduduk, tingkat aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat, diiringi dengan meningkatnya jumlah timbunan sampah dari hari hari serta sarana dan prasarana pemerintah yang terbatas akan menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks. berdasarkan sni tahun sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organiksampah dilihat dari istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. sampah adalah sisa sisa bahan yang mengalami perlakuan perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang sri subjektif, pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat pendahuluan, available at: diakses september ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup . sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat dalam pemikiran manufaktur, materi berlebihan, atau bahan yang ditolak. sementara didalam tahun tentang pengelolaan sampah, yangkelengkungan. sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. emisi biasanya dikaitkan dengan polusi. dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri (dikenal juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira kira mirip dengan jumlah konsumsi. sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air, tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. selain itu sering pula timbunan sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak. selain hal tersebut sampah dapat menjadi malapetaka jika tidak diolah dan dibuang pada tempatnya. sampah akan memberikan multiplier effect sektor ekonomi dan lingkungan. dampak lingkungannya berupa polusi air, polusi udara, estetika, dan membawa hadiwiyoto, penanganan dan pemanfaatan sampah, yayasan dayu, jakarta faktor penyakit. sampah bukanlah masalah yang dapat dipandang sebelah mata. seumur hidupnya, manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah yang bersifat organik maupun sampah yang bersifat anorganik. pengertian sampah diatas, sampah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik, karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang disingkirkan dikelola dari lingkungan. dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola sampah. jenis sampah menurut kusnoputranto dan susunan sampah dibagi beberapa jenis yaitu sebagai berikut: berdasarkan zat kimia yang terkandung didalamnya: sampah yang bersifat anorganik. contohnya: logam logam, pecahan gelas dan abu, sampah yang bersifat organik. contohnya: sisa sisa makanan, kertas, plastik, daun daunan, sisa sayur sayuran dan buah buahan. berdasarkan dapat tidaknya dibakar: sampah yang mudah dibakar. contohnya: kertas, karet, plastik, kain kain dan kayu, sampah yang tidak dapat terbakar. contohnya: kaleng kaleng, sisa sisa potongan besi, gelas dan abu. berdasarkan dapat tidaknya membusuk: sampah sampah yang tidak mudah membusuk. contohnya: plastik, kaleng kaleng, pecahan gelas, karet dan abu, sampah sampah yang mudah membusuk. contohnya: potongan potongan daging, sisa sisa makanan, sisa sisa daun daunan, buah buahan, kertas dan lain lain. kemudian menurut daniel terdapat tiga jenis sampah, antaranya: sampah organik sampah organik. sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, sisa sisa makanan, pembungkus (selain kelas, karet dan plastik),daun, dan ranting. sampah organik dibagi dua,yaitu sampah organik hijau (sisa sayur mayur dari dapur) contohnya: tangkai daun singkong, papaya, kangkung, bayam, kulit terong, wortel, labuh siam, ubi, singkong, kulit buah buahan, nanas, pisang, nangka, daun pisang, semangka, ampas kelapa, sisa sayur lauk pauk, dan sampah dari kebun (rumput, daun daun kering basah) sampah organik hewan yang dimakan seperti ikan, udang, ayam, daging, telur dan sejenisnya. sampah organik hijau dipisahkan dari sampah organik hewan agar kedua bahan ini bisa diproses tersendiri untuk dijadikan kompos. sampah anorganikebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah deterjen, sampah bahan berbahaya dan beracun sampah bahan berbahaya dan beracun b3): limbah dari bahan bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain lain. selain jenis sampah tersebut, ada beberapa jenis sampah berdasarkan karakteristiknya yaitu sebagai berikut: abu ashes) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik rumah, kantor maupun industri. sampah jalanan street sweeping) yaitu sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas kertas, kotoran dan daun daunan. bangkai binatang dead animal) yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan. sampah pemukiman household refuse) yaitu sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan. bangkai kendaraan abandoned vehicles), yang termasuk jenis sampah ini adalah bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut, dan alat transportasi lainnya. sampah industri, yang terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh tumbuhan dan industri lainnya. sampah hasil penghancuran gedung bangunan demolition waste) yaitu sampah yang berasal dari perombakan gedung bangunan. sampah dari daerah pembangunan yaitu sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. sampah dari daerah ini mengandung tanah batu batuan, potongan kayu, alat perekat, kertas dan lain lain. sampah padat pada air buangan sewage solid) yaitu sampah yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan. sampah khusus, yaitu sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya, misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksin. mono, dalam undang undang,, seperti batee bekas, bekas toner dari mesin pencetak (printer)sumber sampah biasanya sumber sampah dibagi menjadi kelompok besar, yaitu: sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial. sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik. sedang sampah non domestikadalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industri. bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa inggris dikenal sebagai municipal solid waste msw). dalam pengelolaan persamaan indonesia, sampah kota biasanya dibagi berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari: permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya pasar kegiatan komersial seperti pertokoan kegiatan perkantoran: mayoritas berisi sampah kegiatan perkantoran seperti kertas hotel dan restoran kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, khusus untuk sampah yang sejenis dengan sampah permukiman penyatuan jalan taman taman. kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan, yang banyak dijumpai. sampah dari masing masing sumber tersebut mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. timbunan (generation) sampah masing masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lain. sementara menurut alex lebih menjelaskan berdasarkan sumbernya yang lebih rinci adalah sebagai berikut: sampah alam merupakan sampah yang diproduksi kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun daun kering hutan yang terurai menjadi tanah. sampah manusia merupakan hasil hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin. sampah rumah tangga merupakan sampah dari kegiatan dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik. sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. sampah perkantoran merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam. sampah industri merupakan sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. menurut gilbert dkk., sumber sumber timbunan sampah adalah sebagai berikut sampah dari pemukiman penduduk. pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. jenis sampah yang dihasilkan biasanya cendrung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. sampah dari tempat tempat umum dan perdagangan tempat tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. tempat tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dankaleng kaleng serta sampah lainnya. sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah yang dimaksud sini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah. sampah dari industri dalam pengertian ini termasuk pabrik pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa sisa makanan, dan sisa bahan bangunan. sampah pertanian sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman. berlaku. identifikasi masalah pasca pengelolaan persamaan kabupaten aceh utara masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan sebagaimana atur dalam peraturan perundang undangan. kabupaten aceh utara belum memiliki peraturan daerah atau qanun tentang pengelolaan sampah, sehingga perlu disusun sebuah perda atau qanun khusus yang mengatur masalah persamaan dan kebersihan kabupaten, dan oleh karena itu naskah akademik ini merupakan rujukan dalam penyusunan qanun dimaksud sebagai dasar dalam penyusunan rancangan qanun tentang pengelolaan sampah. beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut: tugas, kewenangan, hak dan kewajiban serta tujuan dari pengelolaan sampah kabupaten aceh utara yang belum diatur. tahapan tahapan dalam perencanaan dan pengelolaan sampah (manajemen pengelolaan sampah), serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. partisipasi aktif, peran serta, perilaku dan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. dasar pertimbangpembiayaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. keterlibatan seluruh pihak dan hubungannya dengan insentif dan disinsentif yang harus diatur dalam pengelolaan sampah. konsep pengelolaan sampah pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu pramudi, dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton, plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos (umumnya dari jenis sampah organik), ditumpuk tempat pembuangan sampah akhir. praktek pengelolaan sampah berbeda beda satu negara negara yang lain (sesuai budaya yang berkembang), dan hal ini berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan serta berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah. pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan area. rencana pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan sumber sampah, lokasi, pergerakan peredaran, dan interaksi peredaran sampah dalam suatu lingkungan wilayah. penanganan sampah yang tepat, selain dapat menjadi jalan keluar dari masalah keterbatasan lahan untuk penumpukan pembuangan sampah, juga dapat memberikan manfaat atau nilai ekonomis. menurut hadiwiyoto penanganan sampah dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: pengumpulan sampah sampah yang akan dibuang atau dimanfaatkan harus dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai tempat asalnya. pengumpulan sampah dilakukan dengan pengambilan sampah dari bak sampah milik masyarakat, kemudian dengan menggunakan kendaraan kendaraan pengangkut sampah dipindahkan lokasi pembuangan akhir. pemisahan pemisahan adalah memisahkan jenis jenis sampah baik berdasarkan sifatnya, maupun berdasarkan jenis dan keperluannya. pembuangan (penimbunan) sampah pembuangan (penimbunan) sampah adalah menempatkan sampah pada suatu tempat yang rendah kemudian menembusnya dengan tanah. merujuk pada mekanisme pengelolaan sampah dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah meliputi kegiatan kegiatan sebagaikegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah adalah: menetapkan sasaran pengurangan sampah, mengembangkan teknologi bersih dan label produk, menggunakan bahan produksi yang dapat daur ulang atau digna ulang, fasilitas kegiatan guna atau daur ulang, dan mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang penanganan sampah, yang diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup:i) pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya):ii) pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah tempat pembuangan sementara tps atau tempat pengolahan sampah terpadu test),iii) pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, tps atautpst:iv) pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah) sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan:v)upaya upaya dalam pengelolaan sampah, dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode atau cara sebagai berikut melakukan metode pembuangan dan penimbunan pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer dunia. penimbunan ini biasanya dilakukan tanah yang tidak terpakai, lubang bekas pertambangan, atau lubang lubang dalam. sebuah lahan penimbunan darat yang dirancang dan dikelola dengan baik akan menjadi tempat penimbunan sampah yang higienis dan murah. sedangkan penimbunan darat yang tidak dirancang dan tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan, diantaranya angin berbau sampah, menarik berkumpulnya hama, dan adanya genangan air sampah. efek samping lain dari sampah adalah gas meghan dan karbon dioksida yang juga sangat berbahaya. karakteristik desain dari penimbunan darat yang modern diantaranya adalah metode pengumpulan air sampah menggunakan bahan tanah liat atau pelapis plastik. sampah biasanya dipadatkan untuk menambah kepadatan dan kestabilannya, dan ditutup untuk tidak menarik hama (biasanya tikus). banyak penimbunan sampah mempunyai sistem mengekstraksi gas yang dipasang untuk mengambil gas yang terjadi. gas yang terkumpul akan dialirkan keluar dari tempat penimbunan dan dibakar menara pembakar atau dibakar mesin berbahan bakar gas untuk membangkitkan listrik. melakukan metode daur ulang proses pengambilan barang yang masih memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang. ada beberapa cara daur ulang yaitu penampilan bahan sampah untuk diproses lagi atau mengambil kalori dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik. metode baru dari daur ulang yaitu: pengolahan kembali secara fisik metode ini adalah aktivitas paling populer dari daur ulang, yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang telah dibuang, contohnya kaleng minum alumunium, kaleng baja makanan atau minuman, botol bekas, kertas karton, koran, majalah dan kardus. pengumpulan biasanya dilakukan dari sampah yang sudah dipisahkan dari awal (kotak sampah atau kendaraan sampah khusus), atau dari sampah yang sudah tercampur. jenis sampah plastik lain yang dapat digunakan seperti pvc, lope, pp, dan ps) juga bisa daur ulang. daur ulang dari produk yang komplek seperti komputer atau mobil lebih susah, karena bagian bagiannya harus diurai dan dikelompokan menurut jenis bahannya. pengolahan kembali secara biologis material sampah (organik), seperti zat makanan, sisa makanan atau kertas, bisa diolah dengan menggunakan proses biologis untuk kompos atau dikenal dengan istilah pengomposan. hasilnya adalah kompos yang bisa digunakan sebagai pupuk dan gas yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. metode ini menggunakan sistem dasar pendegradasian bahan bahan organik secara terkontrol menjadi pupuk dengan memanfaatkan aktivitas mikro organisme. aktivitas mikro organisme bisa optimalisasi pertumbuhannya dengan pengkondisian sampah dalam keadaan basah (nitrogen), suhu dan kelembaban udara (tidak terlalu basah dan atau kering), dan aerasi yang baik (kandungan oksigen). secara umum, metode ini bagus karena menghasilkan pupuk organik yang ekologis (pembunuh lahan) dan tidak merusak lingkungan. serta sangat memungkinkan melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola (basis komunal) dengan pola manajemen sentralisasi desentralisasi (se desentralisasi) atau metode inti pemerintah swasta) plasma (kelompok usaha masyarakat). hal ini pula akan berdampak pasti terhadap penanggulangan pengangguran. metode ini yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah. proses pembuatan kompos adalah dengan menggunakan aktivator em yaitu proses pengomposan dengan menggunakan bahan tambahan berupa mikroorganisme dalam media cair yang berfungsi untuk mempercepat pengomposan dan memperkaya mikroba. bahan bahan yang digunakan adalah bahan baku utama berupa sampah organik, kotoran ternak, em4, molase dan air. sedangkan peralatan yang digunakan adalah sekop, cakar, gembur, keranjang, termometer, alat pencacah, mesin giling kompos dan ayakan. contoh dari pengolahan sampah menggunakan teknik pengomposan adalah green bin program (program tong hijau) toronto, kanada, dimana sampah organik rumah tangga seperti sampah dapur dan potongan tanaman dikumpulkan kantong khusus untuk dikomposkan. pemulihan energi kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe lain. daur ulang melalui cara perlakuan panas bervariasi mulai dari menggunakannya sebagai bahan bakar memasak atau memanaskan sampai menggunakannya untuk memanaskan border untuk menghasilkan uap dan listrik dari turbin generator. pirolisis dan gasifikasi adalah dua bentuk perlakuan panas yang berhubungan, dimana sampah dipanaskan pada suhu tinggi dengan keadaan miskin oksigen. proses ini biasanya dilakukan wadah tertutup pada tekanan tinggi. pirolisis dari sampah padat mengubah sampah menjadi produk berat padat, gas dan cair. produk cair dan gas bisa dibakar untuk menghasilkan energi atau dimurnikan menjadi produk lain. padatan sisa selanjutnya bisa dimurnikan menjadi produk seperti karbon aktif. gasifikasi busur plasma yang canggih digunakan untuk mengonversi material organik langsung menjadi gas sintetis (campuran antara karbon monoksida dan hidrogen). gas kemudian dibakar untuk menghasilkan listrik dan uap. melakukan metode penghindaran dan pengurangan sebuah metode yang penting pengelolaan sampah adalah pencegahan zat sampah bentuk, atau dikenal juga dengan pengurangan sampah metode pencegahan termasuk penggunaan kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali pakai, mendesain produk yang menggunakan bahan yang lebih sedikit untuk fungsi yang sama. kajian asas menurut hamid attamimi, pembentukan peraturan perundang undangan yang patut adalahkankan system konstitusi selaku asas umum bagi perundang undangan, dan keempat, asas asas bagi perundang undangan yang kembangkan oleh ahli: berkenaan dengan hal tersebut pembentukan gaun yang baik selain berpedoman pada, juga perlu landas oleh asas asas hukum umum (algemeen rechtsbeginselen), yang dalam nya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintah berdasarkan system konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. sementara,(termasuk gaun), harus berdasarkan pada asas asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat suparman modeng dan sudan fathullah!! meliputi: maria farida, ilmu perundang undangan, jenis, fungsi dan materi muatan, paniscus, yogyakarta, hal suparman modeng dan sudan arif fathullah, legal drafting, edisi revisi, perca, jakarta, halorgan pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukanbatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga pejabat yang tidak berwenang. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatanyang akan dibentuk. asaskedaya gunakan dan berhasil gunakansas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang undanganmuadari segi materi muatan, peraturan yang dibentuk harus pula mengandung asas asas!? meliputi: asas pengayoman yaitu bahwamanusiaan yaitu bahwa setiapyaituasas kekeluargaanyaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan harusmasyarakat, berbangsa dan bernegara. asas keadilandalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh berisi ibid dan keselarasan yaitusudiro mertokusumo, asas asas hukum peraturan perundang undangan tersebut sesuai undang undang nomorsas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang undangan dan, kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi peraturan perundang undangan! dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah disebutkan asas asas dalam pengelolaan sampah antara lain:sselain asas asas yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang undangan, ada beberapa prinsip yang harus lihat dalam pengelolaan sampah. prinsip prinsip tersebut adalah prinsip lingkungan sehat mengacu pada uud dalam maka setiap manusia berhak mendapatkanlingkungan hidup yang sehat dan bersih, alini wajib dilindungi pelaksanaannya oleh pemerintah. dengan diajukannya qanun tentang pengelolaan sampah, diharapkan pengelolaan sampah akan lebih baik sehingga lingkungan hidup warga kabupaten aceh utar. prinsip kesejahteraan sosial perizinan dan sanksi dalam pengelolaan sampah. pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang masih kurang. apabila dilihat secara khusus, permasalahan yang ada saat ini kabupaten aceh utara dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: tingkat masyarakat tingkat perilaku hidup bersih dan sehat pubs) yang masih relatif masih rendah. hal ini jelas terlihat dari tingkat pencemaran saluran drainase yang dipenuhi oleh sampah, perilaku membuang sampah sembarangan yang masih sering dijumpai, pencemaran sungai oleh sampah, dan lain lain. kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah. dengan tingkat retribusi sampah yang rendah menjadikan pelayanan persamaan menjadi tidak begitu maksimal. tingkat pemerintah minimnya sistem perencanaan persamaan termasuk database persamaan. database ini tentunya sangat berguna bagi pemerintah kabupaten aceh utara dalam upaya melakukan forecasting atau proyeksi pembangunan dalam bidang persamaan. sarana dan prasarana sampah belum mampu menjawab kebutuhan akan pelayanan persamaan yang baik. lokasi tempat pemrosesan akhir tpa) misalnya, bila masih menggunakan model pengelolaan sampah hanya dengan menggunakan metode open dumping saja, maka dalam waktu yang tidak begitu lama, pemerintah harus mencari lokasi baru atau melakukan perluasan lokasi tpa. artinya life time pengoperasian tpa tidak begitu lama. sementara, sesungguhnya tpa gampong tepi klub sudah harus dikelola dengan sistem landfill (minimal controlled landfill, dimana sampah harian yang masuk sel tpa ditutup dengan tanah penutup minimum seminggu sekali). terdapat beberapa wilayah kabupaten aceh utara yang belum terjangkau oleh layanan persamaan. keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada dalam gaun tentang pengelolaan sampah harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat kabupaten aceh utaradengan cara memperbaiki lingkungan hidupnya sehingga lingkungan yang bersih akan berdampak baik kepada masyarakat tinjau dari aspek kesehatan, maka masyarakat akan lebih sehat dan lebih produktif untuk mensejahterakan keluarganya. prinsip kepastian hukum karena hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan kepastian hukum karena indonesia merupakan negara hukum. kajian penyelenggara pengelolaan sampah, kondisi yang ada dan permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara penyelenggaraan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara pada kondisi eksisting dapat dijelaskan sebagai berikut perencanaan teknis pengelolaan sampah visi pembangunan kabupaten aceh utara tahun 2017adalah terwujudnya masyarakat aceh utara yang berbudaya, sejahtera, mandiri dan islami bersemi) . visi pembangunan kabupaten aceh utara tahun ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan uud penanganan sampah kabupaten aceh utara khususnya untuk kecamatan lhoksukon saat ini berada bawah kendali pemerintah kabupaten melalui dinas kebersihan pasar dan pertamanan. pola pengelolaan sampah yang dilakukan sudah menganut paradigma kumpul angkut . tempat pemrosesan akhir tpa) sampah yang terletak desa tepi klub, kecamatan matang kuli kabupaten aceh utara. pengelolaan tpa tepi klub menggunakan sistem control landfill dan pengomposan dengan timbunan sampah kabupaten aceh utara. dalam pengelolaan sampah saat ini pemerintah kabupaten aceh utara sudah memiliki tempat pemrosesan akhir tpa) sejak tahun desa tepi kerbau dengan kapasitas ha. areal ini terdiri dari tanah pemerintah kabupaten aceh utara seluas dan tanah hibah (pengalihan aset) dari exxon mobil ha. pengelolaan persamaan tpa tepi kubu sekarang masih dilakukan dengan open dumping disebabkan oleh terbatasnya dana pokok pokok isi dari visi pemerintah kabupaten aceh utara tersebut atas kemudian harus dijabarkan dalam perencanaan pembangunan dalam sektor persamaan. dokumen dokumen perencanaan pembangunan kabupaten aceh utara harus menjawab pokok pokok isi dari visi tersebut, misalnya dalam dokumen rpm, rpm, strategi sanitasi kabupaten ssk) aceh utara, dan master plan sanitasi mps) kabupaten aceh utara. peraturan perundangan undangan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara pengelolaan sampah adalah tanggung jawab utama pemerintah daerah, baik tingkat kotamadya atau kabupaten. pengelolaan sampah adalah kegiatan yang kompleks dan membutuhkan kapasitas organisasi yang tepat dan kerjasama antara stakeholder sektor swasta dan publik. meskipun penting bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengelolaan sampah kota kota negara berkembang masih belum berjalan dengan baik. namun, setiap negara berkembang sedang melakukan upaya tingkat nasional dan daerah untuk bergerak arah praktek pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui ketentuan hukum dan peraturan tingkat nasional untuk memandu pemerintah daerah melakukan tindakan yang tepat terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik dengan cara yang efektif. qanun pengelolaan sampah menurut dari undang undang nomor tahun kewenangan setiap pemerintah daerah adalah: menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan dengan kebijakan nasional dan provinsi, melaksanakan pengelolaan sampah bermelaksanakan aktivitas pengelolaan sampah yang ditetapkan untuk pemda, dan mengawasi kegiatannya jika dilaksanakan oleh pihak ketiga, menentukan titik titik pengumpulan, tempat pembuangan sementara, lokasi pengolahan sampah terpadu, dan atau tempat pengolahan sampah akhir dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keindahan, dan sosial, mengawasi dan mengevaluasi secara berkala setiap bulan selama (dua puluh) tahun setelah sistem pembuangan secara terbuka manapun yang telah ditutup, dan mengatur dan melaksanakan sistem pengelolaan sampah darurat sesuai dengan kewenangannya. qanun retribusi sama seperti qanun pengelolaan sampah, qanun retribusi pengelolaan sampah telah ada. pada dasarnya, qanun ini akan mengatur tarif retribusi. saat ini,untuk meningkatkan pendapatan kabupaten aceh utara melalui pengumpulan retribusi. perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat dan melibatkan mereka dalam kegiatan pengelolaan sampah sehari hari. oleh karena itu, sosialisasi kegiatan, termasuk ketersediaan anggaran yang memadai akan memainkan peran penting untuk perbaikan dan peningkatan masa mendatang. pelaksanaan pengelolaan sampah pelaksanaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara saat ini belum memiliki rujukan hukum dan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah. penyusunan naskah akademik ini berupaya mendokumentasikan tentang berbagai kegiatan dan kondisi eksisting tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, kabupaten aceh utara, dimana terdapat muatan muatan dalam qanun yang akan disusun harus merujuk pada kerangka pengelolaan sampah yang disusun dalam naskah akademik ini. untuk pelaksanaan teknis pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, pemerintah kabupaten aceh utara dan skpd terkait, dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara juga telah memiliki qanun kabupaten aceh utara tahun tentang retribusi sampah. kondisi pengelolaan sampah kabupaten aceh utara saat ini kesehatan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan kabupaten aceh utara, daerah ini memiliki sejumlah sarana dan prasarana kesehatan. pengembangan kesehatan dimasa depan adalah meningkatkan sarana dan prasarana yang ada disamping menambah tenaga kesehatan yang bermutu. tujuan dari sektor kesehatan ini adalah untuk menanggulangi berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat daerah ini, seperti campak, ipa, malaria, diare, disentri dan pneumonia. kabupaten aceh utara selain memiliki beberapa puskesmas dan pustu serta unit rumah sakit umum rsu) cut mutia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. sektor sosial kemasyarakatan sektor sosial kemasyarakatan ini terutama menyangkut dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dengan cara membina dan menangani permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat. permasalahan sosial tersebut meliputi masyarakat penyandang sosial seperti tuna netra bisu tuli, cacat tubuh, cacat mental, kusta, dan sebagainya. pada tahun terdapat orang tuna netra, orang bisu tuli, orang cacat tubuh, orang cacat mental dan orang yang mengidap penyakit kusta. usaha usaha pembinaan bagi penyandang sosial ini didukung oleh buah yayasan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial uks) yang berada dihampiri semua kecamatan yang ada aceh utara. disamping itu, pemerintah aceh utara juga menyediakan unit panti asuhan yang menampung sebanyak orang penyandang sosial terutama anak anak yatim dan anak anak cacat. pembinaan terhadap penyandang sosial tersebut, disamping menyediakan konsumsi yang cukup, terutama perawatan kesehatan serta pelaksanaan kursus kursus keterampilan. untuk kegiatan ini memerlukan biaya besar. karena itu diperlukan kepedulian sosial bagi masyarakat yang berkemampuan untuk turut berperan dalam pembinaan dan penanggulangan masalah sosial masyarakat ini, selain bantuan dana dari pemerintah. profil persamaan kabupaten sumber sumber sampah kabupaten aceh utara sumber sumber sampah kabupaten aceh utara antara lain berasal dari: sampah permukiman. sampah ini berasal dari rumah tangga. sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. sampah pasar. sampah ini berasal dari kegiatan pasar, yang kebanyakan merupakan sisa sayur mayur dan buah buahan. sampah penginapan. sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain lain. sampah rumah sakit. sampah yang berasal dari aktivitas rumah sakit baik termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. biasanya sampah yang dibuang tempat pemrosesan akhir tpa) adalah sampah jenis non b3. sampah jalan. sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan. sampah perbengkelan. sampah ini berasal dari kegiatan usaha perbengkelan yang berada kabupaten aceh utara. sampah ini dapat berupa limbah cair seperti oli dan juga limbah padat seperti berbagai macam sisa onderdil kendaraan. sampah perkantoran. jumlah sarana perkantoran yang ada kota memberikan kontribusi sampah yang umumnya berwujud kertas bekas. sampah sarana pendidikan. jenis sampah dari sarana pendidikan terdiri dari berbagai macam jenis sampah antara lain plastik, organik, kertas dan lain lain. sistem dan cakupan pelayanan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara saat ini belum melakukan pemilahan antara sampah organik dengan sampah anorganik. sampah yang bersumber dari rumah, toko maupun pasar ditampung ditempat penampungan setempat kemudian diangkut dan dibuang tempat pemolesan akhir tpa) seperti dapat terlihat dalam informasi dalam diagram sistem sanitasi pengelolaan sampah. diagram sistem pengelolaan persamaan rumah kantong petik tidak brasil tuk sampan tiesictersecia arah persamaan aliran tak tong sampan tidak tersedia truk sampah manten man maka enktesesa bir eta sumber buku putih sanitasi aceh utara, sistem pengelolaan persamaan aceh utara jaw jong pemresesananir tpa ) jumantea joinaspasr total jumlah penduduk kabupaten aceh utara saat ini sebanyak jiwa dengan jumlah armada truck sampah unit. jam pengumpulan sampah dilakukan pada pagi hari yaitu antar jam wib dimana sampah sampah sudah ditempat kan pada tong sampah yang telah disediakan dan diletakkan pada jalan jalan utama, seperti pertokoan, tempat tempat umum dan pusat kesehatan masyarakat. standar minimum dalam indikator indikator global tentang layanan angkutan sampah rumah tangga adalah seminggu sekali. dengan demikian, maka kebanyakan rumah tangga kabupaten aceh utara yang menerima layanan pengangkutan sampah sebetulnya dapat dikategorikan telah mendapat layanan yang memadai. hanya sedikit yang belum mendapatkan layanan yang memadai dalam hal frekuensi pengangkutan. kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah kabupaten aceh utara saat ini sangat rendah. hanya beberapa lokasi pemukiman melakukan sebatas pengumpulan sampah dari rumah. lokasi lokasi ini adalah bekas dari pembinaan program pengelolaan sampah oleh undp. selebihnya tidak ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah baik dalam kategori pengumpulan, pemilahan, pengangkutan maupun penyapu jalan. pengelolaan sampah ditingkat kelurahan kecamatan menunjukkan peran serta masyarakat sangat rendah, ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur persamaan, kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kurangnya program program yang bersifat mengajak, menyadarkan masyarakatdalam hal pengelolaan sampah sampah. pengelolaan persamaan tingkat kecamatan pengumpulan sampan daritumah pemilahan sampah tps lo. o2l ono pengangkutan sampanye pengangkutan sampah tpa pemilahan sampah tpa para penyapu jalan lol ono pengelolaan persamaan tingkat kabupaten pengumpuansampandantumah pemain sampan tps pengangkutan sampah tps oo. nengwansempanteta aol ol ol ole pemilahan sampah tea para penyapu jalan sa| pengangkutan sampah kabupaten aceh utara, pengumpulan sampah yang berasal dari kegiatan domestik dan non domestik dilakukan dengan tahapan pengumpulan sampah tps dan tpa yang diolah dengan sistem controlled landfill. namun masih banyak juga terdapat sistem pembuangan sampah yang langsung dibakar, ditimbun maupun langsung dibuang sungai, sistem tersebut pada umumnya dilakukan oleh rumah tangga. pengelolaan sampah dikawasan perkotaan pada umumnya dikelola oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan cakupan pelayanan pada fasilitas umum, kawasan perumahan, kawasan komersil dan kawasan jasa. secara keseluruhan sampah yang ditimbulkan terbagi menjadi sampah domestik dan sampah non domestik. dengan demikian sebanyak meter kubik (m3) sampah setiap harinya terkumpul dari kecamatan yang ada kabupaten aceh utara. setiap tahun volume sampah terus meningkat karena selama ini kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih kurang. hal ini terbukti dari masih adanya sampah yang berserakan pinggir jalan atau luar kontainer sampah. rata rata per orang menghasilkan kilogram sampah per hari. maka dari total sampah yang ada, yang hanya mampu ditangani truk sampah per hari hanya sekitar meter kubik (m3). pembiayaan dalam bidang sanitasi dan persamaan dalam dokumen laporan realisasi pendapatan dan belanja sektor persamaan kabupaten aceh utara, tercatat sektor persamaan dan retribusi persamaan. ringkasan pendapatan dan belanja sektor pengelolaan persamaan da) tape keseruan secara isoman jersimasn|unsur |reese| dame yaresom promo0o 7atas000 kresna0 rasa sasa tantangan atau isu strategis bahwa sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional, maupun global, serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu isu yang berkembang saat ini dan lima tahun depan. adapun isu isu (tantangan) strategis yang juga patut dipertimbangkan dalam merumuskan muatan muatan peraturan daerah atau qanun tentang pengelolaan sampah, antara lain: masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terjadinya pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair dan padat (dalam hal ini termasuk sampah) sungai yang ada kabupaten aceh utara, terjadinya pemanasan global, adanya penebangan dan pembakaran hutan secara tidak terkontrol, meningkatnya industri dan sektor pertambangan, perkebunan, pembangkit listrik, sehingga menyebabkan semakin besarnya tingkat pencemaran lingkungan apabila pihak pemrakarsa usaha kegiatan tidak mengelola limbah sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. samping itu, dalam ssk kabupaten aceh utara tahun diuraikan tentang strategi program pengembangan pengelolaan sistem persamaan antara lain: pengembangan dan peningkatan kinerja tpa memenuhi kebutuhan sarana prasarana dasar persamaan dengan menambah jumlah armada seperti truk sampah,bin container dll. mengadakan edukasi dan kampanye plp serta banten kelembagaan bidang plp melakukan studi peningkatan kelembagaan retribusi sampah. menentukan spesifikasi teknis sarana prasarana dasar persamaan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. menentukan standar baku mutu lingkungan permukiman yang sehat. mendorong terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar persamaan. selain strategi atas dapat juga dilakukan beberapa program sebagai berikut: meningkatkan sdm yang ada, yaitu kemampuan manajerial dan operasional staf institusi manajemen pengelolaan sampah perlu ditingkatkan secara berlanjut melalui pelatihan dan kursus kursus. semua anggota masyarakat membuat masalah persamaan menjadi tidak tuntas ditangani. artinya pelayanan ini masih bersifat parsial. tingkat swasta peran swasta atau pihak ketiga masih terbatas pada pemanfaatan sampah yang masih dapat dijual kembali bukan secara langsung mendaur ulang sampah tersebut. kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan persamaan umumnya. belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai peran, tanggung jawab, dan hak pihak ketiga atau pihak swasta yang melibatkan diri dalam pengelolaan sampah. corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan swasta belum dikelola atau dimanfaatkan secara optimal untuk dilibatkan dalam kegiatan kegiatan pengelolaan sampah dan kebersihan yang sudah lazim dilakukan banyak kabupaten kota indonesia. misalnya, penyediaan tempat sampah lokasi lokasi publik, iklan papan reklame yang dibiayai pihak swasta yang diselipkan pesan pesan tentang kebersihan, dan sebagainya. melihat permasalahan kondisi pengelolaan sampah kabupaten aceh utardalam pelaksanaan pengelolaan sampgelolaan sampah kabupaten aceh utara, dibutuhkan regulasi yang mengatur secara lebih teknis mengenai ketentuan pengelolaan sampah sesuai kondisi lokal kabupaten aceh utara dan berdasarkan ketentuan tingkat nasional. oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan rancangan peraturan daerah atau rancangan qanun ragam) tentang pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. beberapa pertimbangan yang melandasi penyusunan rancangan qanun tentang pengelolaan sampah kabupaten aceh utara yaitu: penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan pembuangan sampah perlu ditegakkan, sehingga pengelolaan sampah secara intensif baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat terwujud. melibatkan secara aktif semua elemen yang ada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan persamaan. permasalahan penyelenggara manajemen pengelola sampah kabupaten aceh utara permasalahan kelembagaan kelembagaan adalah penanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sampah karena kelembagaan merupakan pelaksana sistem pengelolaan sampah mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan dari pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. bentuk kelembagaan dan struktur organisasi serta personalia yang ada sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan. penataan organisasi yang baik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, akan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. samping itu, pengelolaan controlled landfill tpa tepi klub masih berada bawah pengendalian dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara. idealnya, regulator dan operator dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh lembaga yang terpisah. dalam hal ini, perlu dipersiapkan proses pendirian lembaga pengelola khusus untuk tpa tepi klub, misalnya dalam bentuk unit pelaksana teknis daerah atau utd. dengan demikian, dlh hanya bertindak sebagai regulator sedangkan utd tpa tepi klub sebagai operator pengelola tpa. permasalahan kapasitas aparatur pemerintah kabupaten aceh utara manajemen sumber daya manusia msds) adalah pengelolaan pegawai atau pegawai dalam sebuah lembaga, sehingga dalam konteks kepegawaian, pengelolaan sumber daya manusia skpd adalah bagaimana mengelola pejabat dan pegawai dalam struktur organisasi skpd. dalam istilah yang lebih komprehensif, msds juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan, keterampilan, kemampuan kreatif, bakat, dan kapasitas tenaga kerja dalam sebuah skpd, serta nilai nilai, sikap, pendekatan dan kepercayaan dari individu individu yang terlibat dalam urusan skpd. dalam istilah yang lebih sederhana, manajemen sumber daya manusia adalah sebuah proses yang membawa seluruh pegawai dan skpd secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. msds dalam dlh harus dapat membantu dalam mencapai peningkatan individusecara maksimal, hubungan kerja yang diinginkan antara pegawai dan atasan, serta antar pegawai. tujuan msds adalah pemeliharaan hubungan manusia yang lebih baik dalam dlh dengan pengembangan, penerapan, dan evaluasi kebijakan, prosedur, dan program yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap realisasi tujuan dlh: untuk membantu dlh dalam mencapai tujuannya. untuk memastikan pemanfaatan sumber daya manusia yang efektif dan pengembangan sumber daya manusia secara maksimum. untuk memastikan penyatuan tujuan individu dengan tujuan institusional. untuk mencapai dan mempertahankan semangat kerja yang tinggi antara pegawai. untuk meningkatkan kepuasan kerja dan aktualisasi diri pegawai secara penuh. untuk mengembangkan dan mempertahankan kualitas kerja. untuk mengembangkan keseluruhan kepribadian masing masing pegawai dalam aspek multidimensi untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. untuk menanamkan rasa semangat tim, kerja tim, dan kolaborasi antar tim. permasalahan pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian adalah suatu sistem keseimbangan yang memerlukan metoda untuk mengamati secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi aspek positif dan potensi masalah, dan menyarankan langkah langkah antisipasi atau tindakan perbaikan pada waktu yang tepat jika diperlukan. informasi pengawasan dan pengendalian disajikan dalam pelaporan yang baik, yang membantu untuk memantau pelaksanaan kegiatan tersebut. manfaat utamanya adalah bahwa kinerja kegiatan dapat diamati dan diukur secara berkalauntuk mengidentifikasi perubahan rencana kegiatan dan hasil yang akan dicapai. sistem pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk melacak dan mengingatkan manajemen apakah hasil yang direncanakan sebenarnya telah dicapai. sebuah sistem yang dibangun dengan tataran hirarki tujuan dengan sendirinya akan menghubungkan kegiatan dengan sumberdaya input, dan kegiatan dengan sasaran antara dan tujuan strategis melalui hubungan sebab akibat. untuk tiap tujuan, satu indikator atau lebih dipilih untuk mengukur kinerja terhadap target eksplisit atau hasil yang direncanakan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu. pemantauan kinerja merupakan upaya rutin yang membutuhkan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil secara berkala. permasalahan pembiayaan praktek pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan terdiri dari persen dari anggaran pemerintah daerah kota, tergantung pada sumber pendapatan dari pemerintah daerah kota tersebut. dalam sebuah kabupaten kotadengan daerah perkotaan yang lebih kecil dan sebagian besar penduduk berada pedesaan dengan daerah pedesaan yang besar, perubahan persentase anggaran cukup signifikan. namun, untuk efektivitas, diasumsikan bahwa anggaran untuk pengelolaan sampah berkisar antara persen. hal ini terlihat dari berbagai kabupaten indonesia yang sebagian besar dari anggaran habis untuk gaji dan upah karyawan dan buruh yang terlibat dan sisanya untuk kegiatan operasional dengan sedikit investasi modal yang umumnya didukung dari luar. persoalan yang terjadi kabupaten aceh utara menyangkut pengelolaan sampah terkait pembiayaan adalah: biaya operasional pengelolaan sampah yang belum mencukupi. pemasukan kas daerah dari retribusi masih belum optimal. sumber pembiayaan dari pihak ketiga, seperti csr, masih belum optimal dan berkelanjutan. program sosialisasi persamaan dalam hal pemahaman masyarakat terhadap masalah pengelolaan sampah, masyarakat kurang berpartisipasi dalam penanganan sampah, seperti pemilahan sampah rumah tangga, pembuatan kompos, dll. masyarakat masih melihat sampah dalam sudut pandang 'konvensional' atau tradisional, yaitu sampah adalah sumber penyakit, kotor, berbau, dan seterusnya. padahal sesungguhnya pemerintah telah dan tengah memperkenalkan paradigma baru tentang sampah, yaitu bahwa sampah adalah sumberdaya terbarukan yang bernilai ekonomi. pemberlakuan qanun kabupaten aceh utara tentang pengelolaan sampah diharapkan dapat mengatur klausul yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap paradigma sampah yang terbarukan. sampah organik dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain pupuk organik. sampah plastik dapat didaur ulang menjadi berbagai produk turunan yang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. sampah sampah kardus dan besi dapat digunakan ulang dan diproduksi ulang menjadi berbagai produk daur ulang yang menarik. bahkan tpa sampah dapat memanfaatkan gas metan yang terkandung dalamnya menjadi energi untuk memasak dan energi listrik. permasalahan peran masyarakat dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, masyarakat menganggap bahwa masalah pengelolaan kebersihan adalah tanggung jawab pemerintah semata. demikian pula dengan peran pihak swasta yang masih sangat minim dalam pengelolaan sampah mempertimbangkan bahwa kabupaten aceh utara adalah daerah migas dan non migas sehingga qanun yang baru dapat mengatur peran masyarakat dan pihak swasta dengan lebih kreatif dan optimal. permasalahan sarana dan prasarana persoalan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kabupaten aceh utara menyangkut aspek kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana yang ada. dalam hal ini, kabupaten aceh utara masih perlu penambahan dan peningkatan yang signifikan agar dapat meningkatkan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. jika dikatakan bahwa sebagian besar wilayah kabupaten adalah wilayah pedesaan sehingga diasumsikan tidak memerlukan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah, maka asumsi ini perlu dievaluasi kembali. meskipun banyak wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan kota meulaboh, namun minimal setiap kecamatan terdapat satu pasar yang merupakan sumber sampah sejenis sampah rumah tangga, terutama sampah organik dari limbah limbah sayuran dan hewan. sampah sampah tersebut perlu dikelola dengan cara dikumpulkan sebuah lokasi yang dipusatkan sebagai pengelolaan sampah organik untuk dibuat pupuk organik. metoda ini dapat ditempuh untuk mengantisipasi jumlah tpa kabupaten aceh utara yang hanya (satu) buah, sehingga lokasi pengelolaan pupuk organik ini dapat mengurangi timbunan sampah yang tidak dikelola setiap kecamatan. dan tentu saja pengelolaan ini memerlukan sarana pengumpulan sampah dan alat alat pemrosesan sampah organik untuk menjadi pupuk organik. kajian implikasi penerapan qanun implikasi terkait kelembagaan pemerintah kabupaten persoalan nyata pada saat ini kabupaten aceh utara adalah daerah yang terus berkembang dengan konsekuensi masalah pengelolaan sampah yang cukup beragam, antaranya jumlah timbunan sampah yang cukup banyak, daerah sebaran akumulasi sampah yang tersebar beberapa titik kecamatan, dan jumlah kendaraan pengangkut yang relatif terbatas. sementara sisi lain sumberdaya manusia bawah dlh sangat terbatas. dengan demikian, diperlukan lembaga khusus operator persamaan, seperti utd yang dapat menerapkan standard operating procedure sop) atau prosedur operasional standar yang dapat menjalan fungsi dan operasional pengelolaan sampah dengan baik, didukung oleh personil yang cukup. samping itu, perlu pula diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dan mekanisme penerapan sanksi tersebut yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. implikasi terkait keuangan daerah peraturan daerah atau qanun tentang pengelolaan sampah akan secara khusus mengatur lebih jauh mengenai sumber sumber pembiayaan rutin apbd) dan sumber sumber pembiayaan lain, antara lain retribusi, pembiayaan dari corporate social responsibility (csr) perusahaan, dana hibah bantuan dari pihak ketiga, dan lain lain. dengan demikian, penyusunan perda atau qanun tersebut diharapkan dapat memberikan implikasi positif yang lebih jelas dalam pembiayaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, dalam hal ini terdapat pengaturan yang jelas tentang pembiayaan yang tidak hanya bersumber dari apbd, tetapi juga dari sumber sumber pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. implikasi lebih jauh dari pengaturan pembiayaan luar apbd ini adalah peningkatan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara yang juga menjadi lebih baik. implikasi terhadap keterlibatan masyarakat dalam konteks keterlibatan dan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, pemberlakuan qanun yang mengatur keterlibatan dan bentuk peran masyarakat, antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah melaksanakan penanganan sampah secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah dan atau non pemerintah. sosialisasi, pemberian pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan masyarakat. pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dengan demikian, qanun ini akan berimplikasi positif terhadap kesiapan, keterlibatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah kabupaten aceh utqanunqanunqanungaunqanun kabupaten kota yang akan dibentuk.kabupaten, untuk menyusun dan menetapkhirarkidasarkan amanahmasuk salah satunya mengenai penyusunan dan penetapan peraturan daerahbeberapa batasan pengertian mengenai istihatau qanun mengenai pengelolaan sampah. peraturan perundang undangan yang bersifat delegasi dapat dijelaskan sebagai berikut undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah mengamanatkan disusunnya peraturan daerah mengenai pengelolaan sampahgelolaan sampah daerah diamanahkan dalam undang undang pengelolaan sampah bab xviii ketentuan penutup pada berbunyi: peraturan daerah yang diamanatkan undang undang ini diselesaikan paling lama (tiga)tahun terhitung sejak undang undang ini diundangkan . perintah undang undang tahun tentang pengelolaan sampah, yang bersifat tegas untuk diatur dengan peraturan daerah, adalah sebagai berikut: landasan filosofis, yaituandasan sosiologis, yaitulandasan yuridis yaitu untuk melaksanakserta yang mengatur lebih rinci tentang pengelolaan sampah, baik dalam aspek teknis dan non teknis, hingga keterlibatan masyarakat dan pihak ketiga. selanjutnya dengan dibentuknya qanun yang mengatur ketentuan pengelolaan sampah, maka tujuan yang diharapkan dapat dicapai, yaitu:, mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah. untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan qanun yang mengatur ketentuan pengelolaan sampah dengan lingkup pengaturan meliputi ketentuan mengenai perizinan, pengelolaan sampah, pembiayaan, kompensasi, peran masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, insentif dan desinsentif, kerjasama dan kemitraan, lembaga pengelolaan sampah, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan penyidikan, serta ketentuan peralihan. yaitu mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu: (a)(b)(c)(d)(eyaitu mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. yaitu mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah. yaitu mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat. yaitu mengenai penanganan sampah meliputi: (a)(b)terpadu (test, ((pss) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (test) menuju tempat pemrosesan akhir (tpa): (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, (e)itu mengenai pembiayaan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yangyaitu mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerahyaitu mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu mengenai mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah, (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah, (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persamaan. dan yaitu mengenaitpa), dan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. atas pelarangan tersebut, dalam peraturan daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut. yaitu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama. pengawasawasan yang diatur oleh pemerintah. yaitu mengenai penerapan sanksi administratif oleh bupati walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan, (b) uang paksa, (c) pencabutan izinyusunan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan bangunan gedung daerah juga diamanahkan oleterdapat yang mengamanatkan perlunya disusun peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah daerah, yaitu yaituyaitutahun sejak peraturan pemerintah ini mulai berlaku. yaituperaturan menteri pekerjaan umum republik indonesiaberapa klausul yang mengamanatkan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam permen tahun antara lain: yang menyebutkan bahwaramana dan sarana persamaan psp). dan mengamanatkan pemerintah kabupaten kota untuk penyelenggaraan psp dengan membuat rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis dan manajemen persamaan. bab iii, yaitu sampai dengan mengatur dan memberikan amanat kepada pemerintah kabupaten kota tentang tata cara penanganan sampah bab iv, yaitu sampai dengan mengatur dan mengharuskan pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. menyebutkan bahwa dalam rangka penutupan dan rehabilitasi tpa,dan mengharuskan pemerintah kabupaten kota untuk melibatkan peran masyarakat dan swasta badan usaha dalam pengelolaan sampahperundang undangan terkait teknis pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikutlanjutnya dalam diatur bahwa jenis dan hionsideran, dasar hukum, dictum,mbentukan produk hukum daerahsifat pengaturan dan penetapan. selanjutnya dalam diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah dan kepala daerah dprd. dalam diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk perda dilakukan berdasarkan propemperda. dalam diatur bahwaselanjutnya dalam diatur bahwa pimpinan skpd menyusun rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik untuk selanjutnya diajukan kepada biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten kota. dalam diatur bahwa rancangan perda yang disertai naskah akademikadalah sebagai berikut: judul, kata pengantar, daftar isi terdiri dari: bab pendahuluan, bab kajian teoritis dan praktik empiris, bab iii evaluasi dan analis peraturan perundang undangan terkait:, bab penutup, daftar pustaka, lampiran rancangan perda, jika diperlukan. dalam diatur bahwa rancangan perda yang berasal dari kepala, dengkepala daerah membentuk tim penyusunan rancangan perda yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikutturan perundang undangan terkait substansi pengelolaan sampah peraturan perundang undangan terkait substansigelolaan sampah. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah mengatur mengenai hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampahsebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan presiden dan peraturan menteri. terdapat (satu) peraturan presiden dan (empat) peraturan menteri sebagai landasan substansial pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi: peraturan presiden nomor tahun tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca: permenlain pedoman teknis, dalam bidang pengelolaan sampah(delapan) standar nasional indonesia dalam bidang pengelolaan sampah, yang meliputi: sni pengelolaan sampah pemukiman. sni tata cara pengelolaan teknik sampah perkotaan. sni tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. sni tata cara pengelolaan sampah permukiman sin tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. sni metode pengambilan dan pengukuran contoh timbunan sampah perkotaan. sni spesifikasi timbunan sampah untuk kota kecil dan kota sedang indonesia. sni pengelolaan sampah permukiman bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis landasan filosofis landasan filosofis (pandangan hidup, kultur, keyakinan agama, filsafat hukum, kesadaran hukum, adat, dan wawasan kebangsaan). maka dalam pembentukan peraturan qanun, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat: yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral, demikian halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks nkri perhatiannya wawasan kebangsaan dalam penyusunan qanun. karena itu maka asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dalam undang undang nomor tahun diberikan rambu rambutnya. filosofis berasal dari kata filsafat, yang istilahnya berasal dari kata philosophie, terdiri dari kata philip, artinya cinta dan sophia, yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. jadi, filsafat adalah perenungan (refleksi) sedalam dalamnya sampai pada akarnya (radikal) mengenai segala sesuatu, mencari hakikat segala yang ada, sebabnya, serta asalnya dalam sifatnya yang umum (uberhaupt)! karena,sudiro mertokusumo, teori hukum, edisi revisi, cahaya atma pusaka, yogyakarta, hlm. tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut: untuk merumuskan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban serta tujuan dari pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, untuk merumuskan tahapan tahapan dalam perencanaan dan pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, untuk merumuskan peran serta masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara, untuk merumuskan pertimbangan atau landassebagaimana telah dijelaskan dalam tujuan atas, maka kegunaan dari penyusunan naskah akademik ini yaitu: sebagai kajian akademis yang mendasari muatan pengaturan dalam rancangan qanun tentang pengelolaan sampah, sebagai substansi acuan atau referensi dalam pembahasan rancangan qanun tentang pengelolaan sampah, sebagai dokumen penunjang dalam proses legalisasi dprk. metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. metodologi dapat diartikan menggunakan metode metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah!. oleh sebab itu dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu harus dipahami tentang metode. metode merupakan alat untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan, oleh karena itu suatu metode atau alat sutrisno hadi, metodologi research, sinar grafika, hal bangsa yakni nilai nilai moral atau etika yang berisi nilai nilai yang baik dan yang tidak baik! dasar filosofis berkaitan dengan rechtsidee (cita hukum) dimana semua masyarakat mempunyainya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya. semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. nilai nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang undangan. dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa dalam hukum ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan rechtsidee yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya: berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka dalam konteks pembentukan peraturan perundang undangan indonesia termasuk pembentukan gaun aceh, harus berlandaskan pandangan filosofis pancasila (staatfundamentalismenorm), yakni: nilai nilai religiusitas bangsa indonesia yang terangkum dalam sila ketuhanan yang maha esa, rosyidi ranggawijaya, pengajar ilmu perundang undangan indonesia, mandar maju, bandung, hlm. bagi manan, pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara, mandar maju, bandung, hlmmanusiaan yang adil dan beradab, nilai nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat dalam sila persatuan indonesia, nilai nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai nilai keadilan dan kemakmuran baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dalam suatu peraturan perundang undangan atau gaun bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu gaun harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. landasan filsafat dalam suatu negara yang menganut paham negara hukum kesejahteraan (welfare state) fungsi dan tugas negara tidak semata mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum optimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapaigaun kabupaten aceh utara tentang pengelolaan sampah memiliki landasan filosofis yaitudengan landasan filosofis tersebut, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baiuntuk mencapai cita cita untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat diharapkan pengelolaan sampahdapat terwujud dalam pelaksanaannya untuk mencapai berbagai sasaran pengelolaan bidang persamaan. pada akhirnya, untuk mewujudkan masyarakat sehat dan lingkungan yang baik berdasarkan pancasila dan undang undang dasar dapat dicapai. landasan sosiologis peraturan daerah atau qanun harus mempunyai landasan sosiologis, atau pemberlakuan faktual yaitu kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat ,yang mendasari mengapa qanun mengenai hal tertentu harus dibentuk dalam kabupaten aceh utara. landasan sosiologis (sociologicdhe gending) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang undangan termasuk gaun tersebudasar sosiologis dari gaun adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (living lau) harus termasuk pula kecenderungan kecenderungan dan harapan harapan masyarakat. tanpa memasukan faktor faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang undangan hanya sekedar merekam seketika (moment name). keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. bahkan peraturan perundang undangan akan menjadi konservatif karena seolah olah pengukuhan kenyataan yang ada. hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. masyarakat berubah, nilai nilai kepada masa depan.! peraturan perundang undangan dibentuk oleh negara atau daerah dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. dalam hal ini eugene hlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa. oleh karena itu hukum positif akan!$ berdasarkan pemikiran tersebut, maka peraturan perundang undangan atau gau, maka gaun tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat. menurut, kurniadi purbacaraka dan soerjani soeharto mengatakan, landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk gaun (gelung), yaitu: teori kekuasaan machttbteori pengakuan annerkennungstbeorie), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.!? berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu gaun ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat gaun itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. kendatipun demikian, teori kekuasaan memang rosyidi ranggawijaya, op., cit., hlm. lili rasjid, filsafat hukum apakah hukum itu, remaja rosdakarya, bandung, hlm. kurniadi purbacaraka dan soerjani soeharto, op. cit., hlm. tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang undangan atau gaun. meskipun, hukum bukanlah kekuasaan, tetapi hukum memerlukan kekuasaan agar dapat dipaksakan pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan bukanlah hukum, tetapi kekuasaan harus didasarkan pada hukum agar sah. seperti dikatakan oleh mochtar kusumaatmaja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman . penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. terkait dengan dua landasan teoritis terhadap landasan sosiologis bagi suatu peraturan perundang undangan atau qanun, mahfud md, mengemukakan ada dua karakter produk hukum, yaitu: produk hukum responsive populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat,, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan tuntutan kelompok maupun individu individu dalam masyarakat. dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks pembentukan gaun sebagai salah satu dari produk hukum. dalam argumen lain allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat dunia sekarang ini memberikan uapnya sendiri tentang cara cara peraturan sudiro mertokusumo, op., cit.,hlm. moh mahfud md, politik hukum indonesia, lp3s, jakarta, hlm. daerah atau qanun itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur unsur sosial kedalam peraturan perundang undangan juga peraturan daerah. oleh karena, yang disebut sebagai unsur unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multispektral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan gaun dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. demikian halnya dengan gaun pengelolaan sampah bertujuan untukdansosiologis yaitu:. landasan sosiologis tersebut memperlihatkan adanya kontribusi atau dampak dari pengelolaan sampah terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu mulai dari hulu hilir. agar pengelolaan sampah dapat terlaksana dan terwujud sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan. landasan yuridis proses pembentukan peraturan perundang undangan, disebut pula dengan aspek aspek prosedural pembentukan peraturan perundang undangan. menurut bagi manan: bid, hlm. yang dimaksud dengan aspek aspek prosedural adalah hal hal seperti izin prakarsa. sedangkan, penulisan rancangan adalah menerjemahkan gagasan, naskah akademik, atau bahan bahan lain kedalam bahasa atau struktur yang normatif. bahasa normatif artinya bahasa yang mencerminkan asas asas hukum tertentu, pola tingkah laku tertentu (kewajiban, larangan, hak dan sebagainya). bahasa normatif ini selalu tunduk pada kaidah kaidah bahasa indonesia yang baku, juga harus tunduk pada bahasa hukum. sedangkan, struktur normatif artinya mengikuti teknik penulisan peraturan perundang undangan seperti pertimbangan, dasar hukum, pembagian bab dan seterusnya . dalam penyusunannya haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang undangan atau ilmu perundang undangan (gesetzgebungslehre), diantaranya landasan yuridis. setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gending). dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang undangan khususnya gaun. qanun merupakan salah satu unsur produk hukum sejenis peraturan daerah, sebagaimana disebutkan angka rupa, disebutkan:. peraturan daerah atau qanu hukum pada umumnya. berbeda dengan nilai nilai sosial lainya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggung jawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. oleh karena itu peraturan daerah atau gaugde panta astana dan spin na'a, dinamika hukum dan ilmu perundang undangan, pt. alumni, bandung, hlmyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi konsekuensi hukum, konsekuensi konsekuensi ini adalah sanksi sanksi, janji janji atau ancaman. landasan yuridis adalah landasan hukum (yuridische gending) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competence) pembuatan peraturan perundang undangan. apakah kewenangan sesselanjutnya, menetapkan proses dan prosedur penetapannya, jika prosedur ini tidak diikuti maka peraturan tersebut batal demi hukum vanrechtwegenietig. landasan demikian disebut sebagai landasan yuridis formal.? selain menentukan dasar kewenangan. selanjutnya, menunjukkan materi tertentu yang harus dimuat sesuai dengan wadahnya dan substansi atau materi yang dimuat tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang undangan yang derajatnya lebih tinggi. hal ini sebagaimana asas peraturan perundang undangan, yaitu lex superiore derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). demikian juga bagi manan, mengatakan, dalam pembentukan peraturan daerah atau qanun harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yaiturosyidi ranggawijaya, loc., cit., hlm. ibidcc.yuridis yaitu untuk menindaklanjuti ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah . dimana dalam tersebut diatur bahw . dengan demikian, landasan yuridis tersebut telah memperkuat dasar penyusunan qanun aceh utara tentang pengelolaan sampah, yaitu sebagaiuud dan tahun tentang perubahan kedua tahun tentang pemerintahan daerah. bagi manan, cit, hlm. bab jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan qanun sasaran pengelolaan sampah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sasaran qanun aceh utara tentang pengelolaan sampah adalah: peningkatan pengelolaan sampah seluruh wilayah kabupaten aceh utara, baik daerah perkotaan maupun pedesaan, pencegahan terhadap dampak kerusakan lingkungan, peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, peningkatan peran para pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat) dalampengelolaan sampah, dan penerapan pengelolaan sampah yang meliputi: pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali, dan tempat pemrosesan akhir tpa) arah dan jangkauan pengelolaan sampah dengan mengacu pada kebijakan nasional sebagaimana dalam pokok pokok kebijakan pengelolaan sampah, maka arah dan jangkauan pengelolaan sampah dapat dirumuskan secara indikatif sebagai berikut pengurangan sampah, meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, mendaur ulang sampah atau, pemanfaatan kembali sampah. penanganan sampah, meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan atau, pemrosesan akhir sampah. pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kerjasama dan kemitraan. harus jelas dahulu apa yang cari2. agar hasilnya lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. sifat penelitian penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang undangan yang ada dan berlaku dihubungkan dengan teori teori hukum dan prakteknya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. dengan demikian akan terlihat penting atau tidaknya dibentuk peraturan turunannya dalam bentuk rancangan qanun pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. metode pendekatan menurut soerjani soeharto, ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (yuridis sosiologi)?. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan undang undangan (statuteapproach), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang udangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. hal ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang undang dengan undang undang lainnya serta uud dengan maksud untuk menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, sehingga melahirkan satu peraturan perundang undangan turunannya dalam bentuk gaun. teknik pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian ruang lingkup dalam menentukan batang tubuh dalam sebuah gaun dengan menggambarkan ruang lingkup dari sebuat peraturan perundang undangan, hal ini menjadi pedoman sehingga memudahkan dalam merumuskan subtansi dalam batang tubuh gaun. kementerian dalam negeri sebagai kementerian penyelenggara urusan pemerintahan dalam negeri, menerbitkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan sampah, yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor tahun yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (kabupaten dan kota) untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. dalam perintah yang bersifat tegas untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, dengan minimal muatan yang diatur sebagai berikut: pengurangan dan penanganan, lembaga pengelola, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan desinsentif, kerjasama dan kemitraan, retribusi, pembiayaan dan kompensasi, peran masyarakat, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan dan pengendalian, larangan dan sanksi, kemudian dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor tahun memberi perintah tegas bahwa materi muatan rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, adalah sebagai berikut hak dan kewajiban, perizinan, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi peran masyarakat, larangan, pengawasan,dan sanksi administratif. kete, istilah dan frase dari substansi gaun ini: daerah yang selanjutnya sebut kabupaten adalah kabupaten aceh utardalah bupatidinas adalah dinas atau badan yang menangani urusan pengelolaan sampah, dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten aceh utara. unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat utd, jalan adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya seperti parit selokan, trotoar, bahu jalan, dan lapangan terbuadalah sampah yang tidak mengalami proses pelapukan tapi bisa didaur ulang menjadi bahan laitau open dumpingtau controlled landfill adalah metode pengurusan areal pengurusan sampahtau sanitasi landfillmaksud dan tujuan ketentuan mengenai maksud terinternalisasi dalam yang ada dalam rancangan gaun ini, sedangkan tujuan pembentukan ragam ini untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah guna mendukung upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat. materi pengaturan dalam qanun kabupaten aceh utara tentang pengelolaan sampah ini, materi yang akan diatur dengan sistematika sebagai berikut: bab ketentuan umum yang membahas tentang ketentuan ketentuan dan pengertian pengertian yang bersifat umum dari substansi gaun ini. bab asas, tujuan dan ruang lingkup. bab iii tugas dan wewenang. bab hak dan kewajiban. bab pengelolaan sampah. bab perizinan. bab vii lembaga pengelola. bab viii pembiayaan dan kompensasi. bab insentif dan disinsentif. bab kerjasama dan kemitraan bab retribusi pelayanan persamaan. bab xii peran masyarakat. bab xiii mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bab xiv pembinaan dan pengawasan bab larangan dan sanksi administratif. bab xvi penyidikan bab xvii ketentuan pidana. bab xviii ketentuan peralihan bab xix ketentuan penutup bab penutup dari keseluruhan paparan dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, serta hasil analisis data yang ditemukan baik data primer maupun data sekunder maka kami dapat mengambil kesimpulan dan mengajukan saran. kesimpulan tersebut merupakan kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. kesimpulan pengelolaan sampah sangat penting diatur kabupaten aceh utara, dimulai dari beberapa proses yang biasanya dimulai dari proses peradaban sampah, pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan sampah, pengolahan atau pemrosesan sampah (bisa dengan daur ulang sampah yang dapat daur ulang) hingga akhirnya pada tahapan pembuangan akhir sampah. sehingga berguna agar dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan sekitar, kesehatan, estetika lingkungan serta memberikan kenyamanan. pengelolaan sampah kabupaten aceh utara dapat juga berguna untuk memperbaiki kondisi sumber daya alam yang biasanya dapat mengalami kerusakan karena banyaknya sampah, atau untuk menghemat penggunaan sumber daya alam apabila sampah yang ada daur ulang. proses pengelolaan sampah terhadap masing masing jenis zat (cair, padat dan gas maupun radioaktif) biasanya berbeda beda tergantung dari setiap wujud zat tersebut. pengelolaan sampah kabupaten aceh utara dipandang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah kabupaten aceh utara, baik dari aspek teknis, pembiayaan, maupun aturan hukum yang dapat menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi lebih baik, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. saran penyusunan rencana pengelolaan sampah kabupaten aceh utara harus mengacu kecara umum naskah akademik ini dibuat dengan menggunakan logika pemikiran filosofis positivisme pragmatis, yaitu dengan mempelajari fakta, kenyataan, ekspektasi dan aspirasi seluruh stakeholder mengenai permasalahan yang ada, dan menginternalisasi, merefleksikan nilai nilai tersebut dalam proses legislasi, para legislator dalam merencanakan, mempersiapkan, melalui teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan gaun ini. merekomendasikan kepada pemerintahan kabupaten aceh utara bahwa perlu segera membentuk qanun aceh utara tentang pengelolaan sampah, agar adanya payung hukum yang kuat bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat kabupaten aceh utara daftar pustaka buku buku abdulkadir muhamad, hukum dan penelitian hukum, citra aditya bakti, bandung. hamid attamimi, dikembangkan oleh maria farida indrawi dari perkuliahan ilmu perundang undangan, jenis, fungsi, dan materi muatan. paniscus, yogyakarta. alex sukses mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. pustaka baru press, yogyakarta. atmosudirjo pramudi, administrasi dan management umum, thalia indonesia, jakarta. bagi manan, pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara, mandar maju, bandung. bader johan nasution, metode penelitian ilmu hukum, mandar maju, bandung. daniel, balerina. easy green living, hikmah. bandung. dirjen cipta karya kementrian pekerjaan umum, materi bidang sampah diseminasi dan sosialisasi keteknikan bidang plp, jakarta. dirjen cipta karya kementrian pekerjaan umum, teknologi tempat pemrosesan akhir, balai teknik air minum dan sanitasi wilayah bekasi timur. bawah, compendium sanitation systems and technologies, international environment house chemin des anemon hotman dibuka, asas negara hukum, peraturan kebijakan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, serangga, jakarta. hadiwijoto, penanganan dan pemanfaatan sampah. penerbit yayasan dayu. jakarta gde panta astana dan spin na'a, dinamika hukum dan ilmu perundang undangan, cetakan pertama, pt. alumni, bandung. kusnoputranto, dan h.d. susunan. kesehatan lingkungan. fkm ui. jakarta lili rasjid, filsafat hukum apakah hukum itu, remaja rosdakarya, bandung. maria farida, ilmu perundang undangan, jenis, fungsi, dan materi muatan, paniscus, yogyakarta. moh mahfud md, politik hukum indonesia, lp3s, jakarta. mukti fajar nd, yulianto achmad, dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, pustaka belajar, yogyakarta. kurniadi purbacaraka dan soerjani soeharto, perihal kaedah hukum, cetakan ke vi, citra aditya bakti, bandung. rosyidi ranggawijaya, pengajar ilmu perundang undangan indonesia, mandar maju, bandung.ection, pemahaman terhadap metode penelitian hukum, mandar maju, bandung. soerjani soeharto dan sri memuji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, penerbit pt. raja grafindo persada, jakarta. sudarso gautam, pengertian tentang negara hukum, alumni bandung. sutrisno hadi, metodologi research, sinar grafika, jakarta. sudiro mertokusumo, teori hukum, edisi revisi, cahaya atma pusaka, yogyakarta. suparman modeng dan sudan arif fathullah, legal drafting, edisi revisi, pt. perca, jakarta. hadiwiyoto, penanganan dan pemanfaatan sampah, yayasan dayu, jakarta stoner, james a.f., freeman, edward r., gilbert, jr, mindoro, alexander penterjemah). manajemen jilid ii, jakarta pt. prenhallindo. un habitat, component technical capacity building module integrated solid waste management and landfill operation, banda aceh. un habitat, solid waste management the world cities, gutenberg press, united kingdom. lapangan (fieldresearch), sedangkan data sekunder adalah data yang peroleh dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan dokumen dokumen hukum, serta data yang bersumber pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku buku ilmiah dan artikel artikel hukum?. dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan melalui: penelitian kepustakaan (libraryresearch), penelitian kepustakaan (libraryresearch) ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu norma atau kaedah dasar yaitu pembukaan uud peraturan dasar yaitu batang tubuh uud peraturan perundang undangan dan peraturan daerah atau gaun, ).yurisprudensi. selanjutnya bahan hukum sekunder$, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang undang ruu), hasil hasil penelitian atau doktrin yang berhubungan dengan system pemerintah daerah. sementara, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk mapan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia . penelitian lapangan (fieldresearch) penelitian lapangan (fieldresearch) ini digunakan untuk menunjang data kepustakaan. penelitian lapangan ini dilakukan dengan kunjungan lapangan kabupaten aceh utara, khususnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan menghubungi sumber informasi atau pihak pihak yang berkompeten berkaitan dengan pengelolaan sampah kabupaten aceh utara. pengumpulan data data dapat diperoleh dengan langkah langkah sebagai berikut: abdulkadir muhammad, hukum dan penelitian hukum, cipta aditya bakti, bandung, halal bid artikel sri subjektif, pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat pendahuluan, available,at:http: tulis an bektihadini diakses september peraturan perundang undangan dan peraturan lainnyaundang undangundang undang. permen pekerjaan umum nomor prt m tentang kebijaksanaan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persamaan( ksp spp))ni tahun |
dahuluan latar belakang negara republik indonesia dibentuk dengan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam alineaentukan negara republik indonesia salah satu tujuannya iundang undang dasarnri menentunriaskah akademik rancangan peraturan daerah ap)! narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. pemuda adalah generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, rusaknya generasi muda akan melemahkan ketahanan nasional masa mendatang. narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagilu didengar bahwa orang orang yang menggunakan narkoba adalah orang orang yang berdosa. ini menyebabkan pecandu seringkali hidup terisolir, hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan narkoba. menjauhi keluarga dan teman teman lamanya, dan mencari teman teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan narkobanya. narkoba dianggap sebagai sahabat yang selalu setia menemaninya. orang tua bisa memarahinya, teman teman mungkin menjauhinya, pacar mungkin memutuskannya, bahkan tuhan mungkin dianggap tidak ada, tetapi narkoba selalu setia dan selalu dapat memberikan efek yang diinginkannya. secara spiritual, narkoba adalah pusat hidupnya, dan bisa dikatakan menggantikan posisi tuhan. adisi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila sharing needle, tertangkap polisi, dan lain lain. adisi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya. uraian atas, menunjukkan betapa kristalnya permasalahan narkoba bagi kehidupan masyarakat terutama generasi muda. sementara itu kabupaten batang berdasarkan data badan narkotika nasional bnn) kabupaten batang, dari tahun hingga jumlah penyalahguna narkotika mencapai kasus. dari tahun tahun mengalami fluktuasi dan tahun merupakan tahun tertinggi juml narkotika yakni mencapai kasus (lihat gambar dan tabel gambar grafik penyalahgunaan narkotika kabupaten batang tahun grafik penyalahgunaan narkotika kabupaten batang tahun total kasus berjumlah orang sumber: bnn kabupaten batang, tabel jumlah penyalahgunaan narkotika kabupaten batang tahun sumber: bnn kabupaten batangkelamin perempuan sorang sumber: bnn kabupaten batang, berdasarkan gambar atas, selama tahun sampai tahun penyalahguna narkotika kabupaten batang sebagian besar adalah laki laki yakni sebanyak orang dan perempuan sebanyak orang. dengan demikian kabupaten batang sudah saatnya waspada terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat penyalahgunaan juga sudah merambah kaum perempuan. apalagi jika perempuan ini ibu rumah tangga, maka akan sangat mengganggu keberlangsungan rumah tangganya dan masa depan anak anaknya. berdasarkan gambar dan tabel penyalahgunaan narkotika kabupaten batang sebagian besar pada jenis dextromethorphan yakni mencapai kasus. jumlah besar lainnya yakni jenis methamphetamine dan excited masing masing kasunarkotika penyalahguna menurut jenis narkotika psilocybin alprazolam excited dextromethorphan morphine cocaine jumlah benzodiazepine amphetamine tetrahydrocanabin methamphetaminejeniskecamatan jumlah penyalahguna narkoba menurut wilayah kabupaten batang tahun total nankecamat: bnn kabupaten batang, berdasarkan gambar dan tabel atas, kejadian penyalahgunaan narkotika terbanyak berada wilayah jalur pantura yakni kecamatan batang sebanyak kasus dan kecamatan subah sebanyak kasus. sepanjang jalur pantura ini, banyak sekali berdiri sekolah sekolah baik tingkat dasar maupun menengah, sehingga sangat rawan anak anak sekolah menjadi sasaran penyalahgunaan narkotika. dalam menghadapi hal tersebut pemerintah kabupaten batang melakukan langkah nyata untuk mengantisipasi peredaran narkotika dengan mendirikan badan narkotika nasional bnn) kabupaten batang. dengan adanya bnn tingkat kabupaten, maka penanganan masalah narkotika juga dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan hingga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. selain rkotika dan prekursor narkotika daerah kabupaten. kewenangan yang diberikan kepada bupati tersebut antara lain:?keperluan pelaksanaan kewenangan itulah pemerintah kabupaten batang perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. peraturan daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.solusi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kabupaten batang, karena peraturan daerah tersebut sebagai landasan hukum bagi pemerintah kabupaten batang dalam mendirikan tempat rehabilitasi. dengan adanya tempat rehabilitasi, maka pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kabupaten batang dapat dilakukan rehabilitasi agar kondisinya bisa cepat dipulihkan. pendirian lembaga rehabilitasi tersebut, terkait kewajiban bagbagaimana diamanatkan oleh undang undang tahun tentang narkotika. dengan didirikannya lembaga rehabilitasi kabupaten batang, maka orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur dan pecandu narkotika yang sudah cukup umur dapat melaksanakan kewajiban untuk melaporkan atau dilaporkan oleh keluarganya kepada lembaga rehabilitasi yang didirikan oleh pemerintah kabupaten batang. lihat undang undang tahun tentang narkotika dan undang undang tahun tentang psikotroprmasalahan apa? mengapa diperlukan adanyadari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk: untuk mengetahui permasalahanmentara itu, kegunaannya adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dhatan mental dan fisik. meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. oleh karena itu, obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, yaitu dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun. dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik baik. selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial. keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang. kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias do drop out. tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya. bisa dijebloskan dalam penjara yang sangat menyiksa lahir batin. biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi mimpinya, maka baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. terlebih jika sadarnya ketika berada penjara. segala caci maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa apa. dampak langsung narkoba bagi jasmani tubuh manusia gangguan pada jantung: gangguan pada hemoprosik, gangguan pada traktor arenarius, gangguan pada otak, gangguan pada tulang: gangguan pada pembuluh darah: gangguan pada endokrin, gangguan pada kulit, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada paru paru, naskah akademik rancangan peraturan daerah nilj.jthan.ajian teoretis dan praktik empiris kajian teoretis definisi narkotika, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata nare bahasa yunani) yang berarti terbium sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa apa lagi. yang dimaksud dengan narcotic adalah, drug that pulls the sense, believes pain, induces sleep, and can produce addiction varying degrees. terjemahannya adalah narkotika adalah suatu obat yang menurunkan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa sakit, kantuk, dan dapat menimbulkan ketergantungan terus menerus . menurut beniharmoni karena narkotika secara umum diartikan sebagai zat zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.? istilah narkotika sendiri memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. dalam kamus hukum dinyatakan narkotikadapat menekan fungsi fungsi kegiatan dari otak dan persyaratan. pada mulanya zat zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan.! soeharto, kapita semesta hukum pidana, alumni, bandung, hlm. beniharmoni karena, kapita semesta perlindungan hukum bagi anak diakses &lp93 pa126dg marbun, kamus hukum indonesia, pustaka sinar harapan.dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja)." awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit.! namun mengingat dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. berdasarkan hal tersebut maka pembuatan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan. dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkotika terus berkembang secara kompleks dan menyangkut hampir segala aspek kehidupan manusia. selain narkotika, dikenal juga prekursor narkotika atau psikotropika yang merupakan bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pembuatan narkotika atau psikotropika. secara internasional, prekursor ini telah diawasi peredaran dan penggunaannya melalui united nations convention against illicit traffic narcotic drugs and psychotropic substances tahunhttps kbbi.kemdikbud.go.id entri narkotika yudha widya among, kegunaan narkotika dalam dunia medis, https: klcumumnya, prekursor digunakan secara sah resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan internasional. tumbuh suburnya produksi ilegal narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya indonesia tidak terlepas dari mudahnya mendapatkan prekursor. selain narkotika dikenal juga zat psikoaktif baru atau new psychoactive substance nps) yang menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental. zat psikoaktif baru telah dikenal pasar dengan beberapa istilah, seperti "legal highs", "bath salt" dan "bahan kimia penelitian" untuk memberikan terminologi yang jelas tentang zat ini, unodc menggunakan istilah "zat psikoaktif baru yang didefinisikan sebagai new psychoactive substances nps) which are defined substances abuse, either pure form preparation, that are not controlled the single convention narcotic drugs the convention psychotropic substances, but which may pose public health threat. istilah "baru" pada nps tidak selalu mengacu pada penemu baru, tetapi lebih ditujukan untuk zat yang baru baru tersedia pasar. beberapa nps justru pertama kali disintesis sejak tahun lalu. efek atau dampak negatif yang ditimbulkan baik oleh narkotika, prekursor dan zat psikoaktif baru terhadap manusia dapat menyebabkan kerusakan sel otak akibat ketergantungan narkotika dan tidak dapat dipulihkan. selain itu penyalahgunaan terhadap narkotika, prekursor narkotika dan zat psikoaktif baru juga mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang tinggi bagi negara dan 4http gelapnarkotika dan psikotropika.html16fbid. isyarakat karena menyedot sumber sumber anggaran yang besar untuk pencegahan, penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi penderita. pencegahan terhadap kejahatan narkotika, zat prekursor, dan zat psikoaktif baru menurut kamus besar bahasa indonesia,! dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. pencegahan identik dengan perilaku. freeman mencoba memberikan pengertian terhadap konsep pencegahan (prevention) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention) hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya. pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. emblem, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. definisi ini dialamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat. sedangkan steven lab, memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan atau hal hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, edisi ketigahlm perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situasional crime prevention), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas masyarakat (community based crime prevention). social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai nilai atau disiplin disiplin yang ada masyarakat. pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instant karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh. pendekatan yang kedua adalah situasional crime prevention yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama padahlm. dadang suryadi, pencegahan kejahatan perumahan, hlm. oba printsec frontcover&hl id&source gbs summary &cad #v onepage69 f#falseituasi, tempat, dan waktu tertentu. dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek. pendekatan yang ketiga, community based crime prevention, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal. untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan melalui pendekatan represif dan pendekatan preventif. pendekatan represif berupa penegakan hukum terhadap suatu kejahatan atau penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi, sedangkan pendekatan preventif lebih menekankan pada pencegahan agar kejahatan atau penyalahgunaan narkotika tersebut tidak terjadi. dengan memperhatikan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika dewasa ini dan juga memperhatikan sumber daya penegak hukum, serta kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pencegahan dalam menangani penyalahgunaan narkotika. upaya pencegahan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur unsur aparat dan potensi masyarakat yang merupakan upaya yang terus menerus danesinambungan, untuk mengubah sikap perilaku serta cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana perdagangan peredaran gelap narkotika. upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal terhadap bahaya bahaya dan memiliki kemampuan masyarakat untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. rehabilitasi kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula): perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat masyarakat. pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. dalam kamus konseling, rehabilitasi adalah proses atau program program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipetakan untuk membetulkan hasil hasil dari masalah masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. https: kbbi.kemdikbud.go.id entri penegakan, loc.cit. jp. chaplin, kamus lengkap psikologi, terj. kartini karton, pt. raja grafindo persada, jakarta, hlm. sudarso, kamus konseling, rangka ri definisi tentang rehabilitasi tersebut maka usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan. hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial secara baik dan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. jika dihubungkan dengan dengan narkotika, maka pengertian rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang pada awalnya didasari oleh rasa ingin tahu atau coba coba dengan harapan akan memperoleh kesenangan setelah memakai narkotika. penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan (adisi), dapat kambuh berulang kali (release) dan bersifat progresif yaitu semakin memburuk jika tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan yang baik. selama ini seorang penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. walaupun melakukan tindak pidana, hanyalah guna, korban, dan pecandu narkotika sebenarnya lebih membutuhkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi, dibanding mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, yang justru dapat memperburuk kondisi ketergantungannya terhadap penyalahgunaan narkotika. sudarso, etika islam tentang kenakalan remaja, rangka cipta,ngguan pada sistem pencernaan, dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti hiv aids, hepatitis, herpes, tbc, dll. dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia dampak langsung narkoba bagi kejiwaan mental manusia menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat psikotik, menyebabkan bunuh diri, menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak benar. upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba kalangan pelajar, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. dalam hal ini semua pihak termasuk pemerintah daerah, orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak anak. adapun upaya upaya yang lebih konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi sekitar lingkungan sekolah. yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. karena salah satu penyebab terjerumusnya anak anak dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikidana penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran gelap narkotika. bagi penyalahguna, korban, dan pecandu narkotika, pidana penjara bukanlah solusi utama. dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk restoration justice yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. konsep restoration justice menekankan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. restoration justice merupakan konsep penegakan hukum yang menitikberatkan kepada kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. disamping itu, restoration justice juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang telah terganggu oleh adanya perbuatan kejahatan. pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkotika karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkotika tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan. pelaku tindak pidana narkotika ini memang sepatutnya dihukum, tetapi sisi lain mereka juga merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri (self victimizing victims) sehingga menyebabkan mereka menjadi pecandudekatan restoration justice ini dapat dianggap lebih efektif dari pada memberikan sanksi berupa pidana penjara. restoration justice meletakkan hukum pidana tidak ditujukan semata mata sebagai alat untuk menghukum atau mexicana seseorang yang melakukan tindak pidana akan tetapi sebagai sarana mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dan sebagai sarana untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang rusak akibat dari suatu tindak pidana. keberadaan restoration justice penting dilakukan mengingat para pelaku awal tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hakekatnya masih memerlukan pembinaan dan pengawasan sekaligus pengobatan sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali pengaruh ketergantungan pada narkotika. pemberdayaan masyarakat kejahatan penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena memiliki dampak luar biasa yang dapat mengancam serta merusak sendi sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. oleh karenanya, penanggulangan kejahatan narkotika ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (empowering community). melalui pendekatan ini, masyarakat diberdayakan perannya agar dapat secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan kegiatan kemasyarakatberdayaan tersebut tertumpu pada penyadaran pentingnya peran serta masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki daya tangkal yang tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. dengan terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika, maka dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegak hukum. disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap narkotika, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan. disinilah pentingnya mengubah sikap, tingkah laku, dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. berbagai cara atau strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindakan pidana dengan pelibatan masyarakat. strategi ini merupakan suatu cara untuk mengkondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana. dari semua strategi itu, diantaranya adalah neighbourhood watch program, yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, community police relation, yang menekankan peran serta masyarakat dalam membantu tugas tugas kepolisian, environmentalurity, yang menekankan rancangan fisik lingkungan, dan defensive space, yang tidak hanya menekankan rancangan lingkungan fisik, tetapi juga rancangan sosial. kaidah hukum alinea keempat pembukaan undang undang dasar negara republik indonesfrasa yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seterusnya sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan uud merupakan tujuan dan fungsi negara ini dibentuk. berkaitan dengan hal itu, ketentuan negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. negara modern sebagai personifikasi dari tata hukum merupakan bentuk penyederhanaan atau generalisasi yang dilakukan hans kersen berdasarkan perspektif teori hukum murni, dimana negara hanya dipandang sebagai fenomena hukum, sebagai badan hukum, yakni korporasiindonesia yang merupakan negara hukum, meskipun ketentuan mengenai negara hukum sesungguhnya tidak tercantum dalam naskah asli uud akan tetapi ditemukan dalam penjelasan uud yaitu istilah rechtsstaat yang dilayankan dengan istilah machtsstaat (negara kekuasaan). namun, setelah amandemen uud tercantum dalam ketentuan uud yang secara tegas menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. indonesia yang merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam uud mengedepankan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting, selain eksistensi peraturan perundang undangan. dalam sistem hukum eropa kontinental civil law) dan anglo saxon common law), memiliki unsur yang sama, yakni perlindungan hak asasi manusia ham). oleh sebab itu, pengakuan akan negara hukum dalam uud perlu dikaitkan dengan uud yang menyebutkan:menurut mutiara's mendefinisikan negara hukum sebagaihukum. rakyat tidak boleh bertindak sendiri sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. negara hukum itu ikarena itu, dalam negara hukum, hak hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang undang negara. sementara itu, istilah "government law, but not man" menurut hamid attamimi dipakai amerika serikat sebagai penjelasan dari rule law. sedangkan sumpah melihat bahwa istilah rule law sebagai isi dan konsepsi daripada "techtsstaat atau etat droit", yang diartikan negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum. selain pandangan atas, menurut prince roy istilah negara hukum bermakna sama dengan konsep rule law.? demikian pula halnya istilah rechtstaats sebagaimana dijelaskan mauro capelletti abdul mukti fadjar, sejarah, elemen dan tipe negara hukum, setara press, malang, hlm.hlm, hlmit has since come considered many essential the rule law (rechtsstaat) anywhere. pandangan tersebut menunjukkan "rechtsstaat" bermakna sama dengan "the rule law." sebagai rentang gagasan, tahir azhari mengungkapkan bahwa pemikiran tentang negara hukum, sesungguhnya sudah ada dan dimasyhurkan oleh plato dalam karyanya "nomor" dan kemudian berkembang menjadi beragam konsep seperti rechtsstaat, rule law, socialist legality, negara hukum pancasila, dan demokrasi islam. konsep rechtsstaat sendiri mulai dikenal eropa pada abad ke dalam sistem hukum eropa kontinental. sementara itu, penggunaan konsep rule law menjadi populer setelah a.v. dicek menerbitkan introduction study the law the constitution. secara historis, konsep rechtsstaat dan rule law dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. konsep rechtsstaat lahir sebagai reaksi dalam menentang absolutisme kekuasaan, karena itu sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum civil law. berbeda halnya dengan konsep rule law, perkembangannya terjadi secara evolusioner dan bertumpu pada paham atau sistem hukum common law. namun demikian dalam perkembangannya, perbedaan latar belakang itu tidak dipertentangkan lagi, disebabkan kedua konsep ini menuju, hlm, hlm. philips hadron, pemerintahan menurut hukum bestuursbevoegheid), yuridis, surabaya, hlm. allan brewer caras, judicial review comparative law, columbia law review vol. columbia, hlm. philips hadron, perlindungan hukum bagi seluruh rakyat indonesia, bina ilmu, surabaysasaran yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap kesewenang wenangan kekuasaan pemerintah dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia. hal ini sesuai dengan ketentuan undang undang dasar konsep negara hukum sebagaimana disampaikan atas sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatuksistensi peraturan daerah ini akan menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara indonesia, khususnya kabupaten batang. indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas, maka bentuk perlindungan yang diberikan harus dituangkan atau diatur dalam instrumen hukum, yaitu undang undang, dan untuk daerah berupa peraturan daerah. peraturan daerah itu merupakan legitimasi hukum bagi pemerintah daerah kabupaten batang. rosyidi ranggawidjajaperaturan daerah, perlu brian amanah, the rule law, cambridge university press, cambridge, hlm. rosyidi ranggawidjaja, pengantar ilmu perundang undangan indonesia, cv. mandar majuahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. peraturan daerah merupakan peraturan perundang undangan. angka undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menentukan bahwamerupakan salah satu bentuk pendistribusian kekuasaan negara daerah daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. pendistribusian kekuasaan negara daerah daerah tercantum dalam ketentuan undang undang dasarundang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, mengartikan: peraturan daerah adalahurut hans kersen# dalam teorinya yaitu teori penentangan norma (stufenbau des rechts)(grundnorm). teori penentangan norma (stufenbau des rechts) ini yang mempengaruhi sistem peraturan perundang undangan indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menentukanjenis dan hierarki peraturan perundang undangan atas menunjukkan peraturan bawah tidak boleh bertentangan deketentuan atas peraturan daerah pada huruf sehingga pembentukannya harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan sebagaimana tercantum pada huruf sampai dengan maria farida indrawi suprapto, ilmu perundang undangan, paniscus, jogoral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. oleh sebab itu, mulai saat ini, pemerintah daerah, orang tua, guru, dan masyarakat, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu waktu dapat menjerat anak anak. dengan berbagai upaya tersebut atas, pengawasan terhadap generasi muda, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk menelurkan generasi yang cerdas dan tangguh masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik. selain itu, dampak fisik adaptasi biologis tubuh manusia terhadap penggunaan narkoba untuk jangka waktu yang lama bisa dibilang cukup ekstensif, terutama dengan obat obatan yang tergolong dalam kelompok owners. tubuh manusia bahkan dapat berubah begitu banyak hingga sel sel dan organ organ tubuh menjadi tergantung pada obat itu hanya untuk bisa berfungsi normal. salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat dengan alkohol. alkohol mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf otak. alkohol juga meningkatkan cytocell dan mitokondria yang ada dalam liver untuk menetralisir zat zat yang masuk. sel sel tubuh ini menjadi tergantung pada alkohol untuk menjaga keseimbangan baru ini. tetapi, bila penggunaan narkoba dihentikan, ini akan mengubah semua susunan dan keseimbangan kimia tubuh. mungkin akan ada kelebihan suatu jenis enzim dan kurangnya transmisi syaraf tertentu. tiba tiba saja, tubuh mencoba untuk mengembalikan keseimbangan dalamnya. biasanya, hal hal yang ditekan tidak dapat dilakukan tubuh saat menggunakan narkoba, akan dilakukan secara berlebihan pada masa gejala putus obat gpo) ini. misalnya, bayangkan efek efek yang menyenangkan dari suatu narkoba dengan cepat berubah menjadi gpo yang sangat tidak mengenakkan saat seorang pengguna berhenti menggunakan narkoba seperti heroin putar. contoh saatjian terhadap asas asas prinsip prinsip terkaitajib berpedoman pada asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. suatu aturan atau norma pada hakikatnya mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip sebagai rohnya. merupakan kejanggalan bahkan konyol apabila suatu norma tidak mempunyai dasar filosofis serta pijakan asas atau prinsip dalam konteks operasionalnya. suatu norma tanpa landasan filosofis serta pijakan asas, ibarat manusia yang buta dan lumpuh menurut mahdi, kata asas atau prinsip identik dengan principle dalam bahasa inggris yang erat kaitannya dengan istilah principum latin). principum berarti permulaan, awal, mula, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. adapun asas atau prinsip adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. dalam arti tersebut, kata principle dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dan banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa. principle menurut black's law dictionary adalah basic rule, law, doctrine. asas hukum adalahit dan pelaksanaan hukum.# bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang mahdi, falsafah hukum suatu pengantar, citra aditya bakti, bandung, hlm. ibid. hlm. marwan, pengantar ilmu hukum, cet. edisi ketiga, thalia indonesiilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum. jadi asas hukum umum merupakan kristalisasi (pengendapan) hukum positif dalam suatu masyarakat. van cinema hommes menjelaskan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas asas hukum tersebut. dengan kata lain, asas hukum ialah dasar dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. selanjutnya the liang gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. sedangkan paul scrollen mengemukakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, merupakan sifat sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. asas hukum berbeda dengan norma hukum yang dapat dipakai langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkrit. dengan kata lain peraturan hukum yang konkrit dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, sedangkan asas hukum diterapkan secara tidak langsung. untuk menemukan asas hukum dicari sifat sifat umum dalam norma yang konkrit, dalam arti mencari kesamaan kesamaan yang terdapat dalam peraturan dimaksud. sifat instrumental asas hukum yang sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar), cahaya atma pustaka, yogyakarta, hlm. ibid mahdi, op.cit.akui adanya kemungkinan kemungkinan (adanya penyimpangan) membuat sistem hukum menjadi luwes. soetikno mengemukakan bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau ratio legis dari peraturan hukumada dan akan melahirkan peraturan peraturan hukum selanjutnya. bruggink berpendapat bahwa fungsi asas hukum sebagai meta kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. asas asas hukum hanya akan memberikan argumen argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan dan asas asas itu sendiri tidak memberikan pedoman (bagi pelaku). asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. jadi, asas hukum termasuk tipe meta kaidah sekaligus perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah pada perilaku yang dikehendaki. perbedaan antara asas hukum dan aturan hukum juga dikemukakan oleh p.w. border yang menegaskan bahwa perbedaan tersebut terletak pada kekuatan inferensial, yang tidak dapat dijabarkan dari perumusan ukuran, melainkan dari cara bagaimana orang menggunakan aturan hukum tersebut. sudiro mertokusumo, op.cit., hlm. soetiksno, filsafat hukum bagian perannya paramita, jakarta, hlm., hlmworking mengemukakan bahwa aturan hukum tidak hanya isi yang lebih konkrit dan dapat diterapkan secara langsung, tetapi lebih dari itu aturan hukum itu memiliki sifat semua atau tidak sama sekali (alles niet karakter). berlawanan dengan itu, asas hukum tidak memiliki sifat semua atau tidak sama sekali (alles niet karakter) yang demikian itu. seringkali terhadap kejadian yang sama dapat diterapkan berbagai asas hukum, yang semuanya memainkan peranan pada interpretasi aturan aturan yang dapat diterapkan. dalam hal itu, maka harus ditimbang timbang asas hukum yang mana yang memiliki bobot paling besar (relevan). demikianlah, sejumlah asas hukum pada waktu yang bersamaan masing masing dengan bobot yang berbeda beda memberikan sumbangan pada penetapan keputusan dalam suatu kejadian tertentu, tetapi hanya terdapat satu aturan hukum yang dapat diterapkan pada kejadian itu. menurut smith, asas hukum mempunyai (tiga) fungsi, yaitu: pertama, asas asas hukuman yangasas asas hukum juga menjustifikasikan prinsip prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan aturan hukum, dan dari kedua fungsi tersebut diturunkan fungsi ketiga, yaitu asas asas hukum dalam hal hal demikian dapat digunakan untuk menulis ulang bahan bahan ajaran hukum yang ada sedemikian, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan persoalan baru yang berkembang. j.j.h. bruggink, op.cit. hlm.uraian tersebut atas, maka dapat dikatakan bahwa asas asas hukum merupakan dasar filosofis yang kedudukannya condition sine guano? bagi suatu kaidah kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (rechtmatig) dalam menerapkan aturan aturan hukum positif. selain itu asas asas hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman atau arahan filosofis bagi pembentukan kaidah kaidah hukum dalam aturan hukum positif. asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjawabnya. berkaitan dengan uraian tersebut atas, makbagaimana diatur didalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang meliputi: kejelasan tujuan,condition sine guano didefinisikan sebagai suatu syarat yang dalam hal bagaimanapun harus dipenuhisuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,, dasas dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tersebut wajib digunakan sebagai pedoman dan sebagai instrumen dalam mengkajidentifikasikan sebagai berikkejelasan tujuan, bahwa tujuan dariterciptanya visi pemerintahan pemerintah kabupaten batang yaitu terwujudnya masyarakat batang yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepatoleh bupati dan dprd kabupaten batang. kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, bahwaperhatikan jenis, hirarki dan materi muatan. dapat dilaksanakan, alasan filosofis perlunydimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. alasan sosiologis perlunya peraturan daerah tersebut bahwa masalah narkotika merupakan masalah yang urgen untuk diselesaikan. pendayagunaan dan kehasilgunaanyaguna dan berhasilguna untuk memberdayakan masyarakat kabupaten batang dalam peningkatan kesejahteraan secara merata. kejelasan rumusan, bahwa pembentukan peraturan daerah iniperaturan daerah ini. sementara itu berkaitan dengan materi muatberpedoman pada beberapa asas, yaituerdasarkan uraian penjelasan tersebut atas, dalam penyusunan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, asas asas pembentukan peraturan perundang undangan tersebut dijadikan pedoman dalam perumusannya. adapun asas asas perdasassasasasasasasasasasaktik empiris badan narkotika nasional kabupaten bank) batang dalam kurun waktu tahun telah berupaya secara maksimal melakukan pencegahan hingga merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, dengan menggandeng masyarakat untuk berperan aktif, meliputi bidang pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan. bank batang pun telah membentuk relawan anti narkoba, agen pemulihan ap) yang berasal dari dan untuk masyarakat serta rehabilitasi berbasis masyarakat rbm), yang telah dioptimalkan selama tahun bidang rehabilitasi, telah merehabilitasi orang klien, sedangkan program pasca rehabilitasi telah dilaksanakan oleh orang dengan jumlah klien orang. program terbaru mulai bulan november bank batang telah membuka kesempatan bagi masyarakat kabupaten batang dan sekitarnya untuk semakin mudah memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika khan). bank batang juga telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi dalam perekrutan karyawan baru dan institusi perguruan tinggi pun dalam proses penerimaan mahasiswa baru sudah mengharuskan penyertaan khan. tentang tim asesmen terpadu tat) yang terbagi menjadi dua tim. yaitu tim hukum terdiri dari penyidik dari bnn, kepolisian dan kejaksaan serta tim medis yang terdiri dari dokter maupun psikolog. dalam pelaksanaan tat tidak dipungut biaya. bank batang berusaha untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, dengan program desa bersinar bersih narkotika) dengan intervensi berbasis masyarakat ibm) yang merupakan perpaduan antara dengan rbm. bank batang secara berkelanjutan melakukan deteksi dini melalui tes urine mendadak, supaya diketahui pihak yang diperiksa itu ada yang terindikasi atau tidak. samping itu, razia juga rutin dilakukan untuk menyekat para bandar supaya tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkannyacgunakan seseorang akan mengalami konstipasi, tetapi gpo yang dialaminya adalah diare, dan lainnya. gpo ini juga merupakan momok tersendiri bagi para pengguna narkoba. bagi para pecandu, terutama, ketakutan terhadap sakit yang akan dirasakan saat mengalami gpo merupakan salah satu alasan mengapa mereka sulit untuk berhenti menggunakan narkoba, terutama jenis putar heroin. mereka tidak mau merasakan pegal, link, sakit sakit pada sekujur tubuh dan persendian, kram otot, insomnia, mual, muntah, dan lain lain yang selalu muncul bila pasokan narkoba dalam tubuh dihentikan. selain ketergantungan sel sel tubuh, organ organ vital dalam tubuh seperti liver, jantung, paru paru, ginjal, dan otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba. banyak sekali pecandu narkoba yang berakhir dengan katup jantung yang bocor, paru paru yang bolong, gagal ginjal, serta liver yang rusak. belum lagi kerusakan fisik yang muncul akibat infeksi virus hepatitis dan hiv aids) yang sangat umum terjadi kalangan pengguna jarum suntik. walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. balik dampak negatif, narkotika juga memberikan dampak yang positif. jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. berikut dampak positif narkotika opioid atau opium digunakan selama berabad abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare. kokain daun tanaman erythroxylon coca biasanya dikunyah kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah. ganja (ganja coming). orang orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyakundang undang nomor tahun tentang narkotikketat dan saksama.. undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara terkait dengan penghargaan bagi penegak hukum, yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara juga diatur dalam asn. asn mengatur mengenai pemberian penghargaan bagi pns dundang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial) dalam kesejahteraan sosial, menyebutkanpekerja sosial menurut kesejahteraan sosial adalah: pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik lembaga pemerintah maupun swastmemiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalamdalam melakukan tugasnya, pekerja sosial profesional tunduk pada kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada organisasi tempat berpraktik, klien komunitas, dan profesi itu sendiri. dalam hal ini, pekerja sosial yang dimaksud merupakan pejabat fungsional yang bertugas untuk mendampingi dan menjalankan proses terapi rehabilitasi narkotika. peran pekerja sosial sangatlah penting dalam proses rehabilitasi sosial hal ini dikarenakan pekerja sosial adalah bagian yang terjun langsung lapangan untuk memotivasi, mendampingi, mengarahkan, dan juga sebagai orang tua selama mereka panti. rehabilitasi sosial dilakukan melalui cara cara pendekatan langsung, melalui kegiatan secara berkelompok, saling berinteraksi, dan secara bersama sama memecahkan masalah yang ada, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki pola pikir agar korban penyalahguna narkoba bisa pulih dan bersosialisasi dengan baik kembali masyarakat. terkait dengan upaya tindakan pemulihan dari dampak penggunaan narkotika, tentunya juga harus memperhatikan konsepsi rehabilitasi sosial yang diatur dalam kesejahteraan sosial. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menjelasada dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konsumen adalah urusan pemerintahan yangtersebut terdiri dari beberapa bidang, salah satunya adalah bidang sosial. dalam lampiran pemda, salah satu subbidang dalam pembagian urusan pemerintahan bidang sosial adalah rehabilitasi sosial. urusan pemerintah pusat yaitu melakukan rehabilitasi. urusan pemerintah provinsi yaitu rehabilitasi sosial bukan tidak termasukurusan pemerintah kabupaten kota yaitudengan demikian undang undang pemerintahan daerah juga telah sejalan dengan narkotika. peraturan pemerintah nomor tahun tentang prekursor,merintah nomor tahun tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotikamaksud dari pengaturan peraturan pemerintah ini:syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel laboratorium:eraturan menteri dalam negeri, hal ini diatur dalam menyatakan bahwa. pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan.ib? bid hlm.in ketergantungan fisik, terjadi juga ketergantungan mental. ketergantungan mental ini lebih susah untuk dipulihkan daripada ketergantungan fisik. ketergantungan yang dialami secara fisik akan lewat setelah gpo diatasi, tetapi setelah itu akan muncul ketergantungan mental, dalam bentuk yang dikenal dengan istilah sugesti. orang seringkali menganggap bahwa saka dan sugesti adalah hal yang sama, ini adalah anggapan yang salah. saka bersifat fisik, dan merupakan istilah lain untuk gpo, sedangkan sugesti adalah ketergantungan mental, berupa munculnya keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. sugesti ini tidak akan hilang saat tubuh sudah kembali berfungsi secara normal. sugesti ini bisa digambarkan sebagai suara suara yang menggema dalam kepala seorang pecandu yang menyuruhnya untuk menggunakan narkoba. sugesti seringkali menyebabkan terjadinya 'perang dalam diri seorang pecandu, karena satu sisi ada bagian dirinya yang sangat ingin menggunakan narkoba, sementara ada bagian lain dalam dirinya yang mencegahnya. sugesti inilah yang seringkali menyebabkan pecandu release. sugesti ini tidak bisa hilang dan tidak bisa disembuhkan, karena inilah yang membedakan seorang pecandu dengan orang orang yang bukan pecandu. orang orang yang bukan pecandu dapat menghentikan penggunaannya kapan saja, tanpa ada sugesti, tetapi para pecandu akan tetap memiliki sugesti bahkan saat hidupnya sudah bisa dibilang normal kembali. sugesti memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita dapat merubah cara kita bereaksi atau merespon terhadap sugesti itu. dampak mental yang lain adalah pikiran dan perilaku obsesif kompulsif, serta tindakan impulsif. pikiran seorang pecandu menjadi terobsesi pada narkoba dan penggunaan narkoba. narkoba adalah satu satunya hal yang ada dalam pikirannya. akan menggunakan semua daya pikirannya untuk memikirkan cara yang tercepat untuk mendapatkan naskah akademik rancangan peraturan daerah nairdalamrupakan peraturan pelaksanaan dari perundang undangan yang lebih tinggi, yadan pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pancasila menurut sudirman kartodiprojo dalam hartono hadi83 adalah filsafat, karena pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa pancasila dapat dipandang sebagai dalil dalil filosofis. hartono hadi berpendapat rosyidi ranggawidjaja. pengantar ilmu perundang undangan indonesia. mandar maju. bandung. hlm. hartono hadi, hakikat muatan filsafat pancasila, cet. paniscus, yogypancasila merupakan filsafat untuk dua hal pertama filsafat pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas pancasila sebagai objeknya. kedua filsafat dalam pancasila. pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah pancasila yang butir putrinya termuat dalam pembukaan uud yang termuat dalam alinea empat. disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara indonesia didasarkan atas pancasila. pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi indonesia dengan pancasila. lahir, tumbuh dan berkembangnya negara indonesia mengikuti pancasila yang menjadi modelnya. pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan pancasila sebagai jati diri bangsa. pancasila sebagai jati diri bangsa mau diri sebagai dasar bagi berkembang suburnya indonesia sebagai satu bangsa.# pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. apabila ideologi tersebut memantapkan dalam organisasi kenegaraan, menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik). hubungan pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tentang sumber hukum dan tata urut perundang undangan tap iii mpr dan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan dan perundang undangan. dalam tap iii mpr dinyatakan bahwa pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional . yang dimaksud sumber hukum disini, seperti yang dinyatakan dalam tap iii mpr adalah sumber yang dijadikan petrus c.k.l. bello, ideologi hukum: refleksi filsafat atas ideologi balik hukum, cet.l. insan merdeka, bogor, hlm. ibidan untuk penyusunan peraturan perundang undangan . lebih lanjut undang undang tahun tentang pembentukan peraturan dan perundang undangan menyatakan bahwa pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara . dalam penjelasan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan dan perundang undangan, dinyatakan bahwa pancasila merupakan dasar dan ideologi negara . oleh karena itu, semua jenis perundang undangan tidak boleh bertentangan dengannya.yaitu sila ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. sila ke pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. sila ke pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. alinea pembukaan uuddang undang dasardijabarkan dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika disebutkan dalam konsiderannyatar belakang pembentukan undang undang nomor tahun tentang narkotika mencerminkan sila ke dari pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dan alinea pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahundang undang nomor tahun tentang narkotika membutuhkan peraturan pelaksana untuk mewujudkan tujuan pembentukannya yaitu antara laiselain itu juga terdapoleh karena itu penyusun sangatlah dibutuhkan sebagai peraturan pelaksana darsebut sangat penting, karena merupakan upaya pemerintah kabupaten batang untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui, sehingga terwujud lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan kabupaten buntuk memenuhi kebutuhan masyarakat. landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dariseorang menaati ketentuan perundang undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang undangan tersebut. perlu dibentukarenatren penggunaan narkotika saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda, manya upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkotika. pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkotika serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkotika kabupaten batang. disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkotika kabupaten batang. dengan demikian pemberantasan narkotika bukan lagi sebagai tanggung jawab pemerintah kabupaten batang semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat kabupaten batang. landasan yuridis landasan yuridis68 merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatformal maupun secara material. bagian ini mengkaji landasan hukum yang berdasar pada peraturan perundang undangan lain dalam hal ihwal pemberian kewenangan bagi pemerintah kabupaten batang dalam membuat peraturan daerah tersebut dan selanjutnya dasar hukum untuk mengatur muatan yang akan diaturndasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut landasan yuridis yang beraspal formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang (bevoegdheid) kepada suatu lembaga untuk membentuknya, landasan yuridis yang beraspal material berupa ketentuan tentang masalah yang harus diaturayakan suatu peraturan daerah dari aspek yuridis adalah apabila peraturan daerah tersebut memenuhi kriteria aspek yuridis vertikal () maupun horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan peraturan yang telah ada sebelumnya). mengenai aspek yuridis vertikal terdapat teori yang dikemukakan oleh hans kersen dalam lazim hamid yang dikenal stufentheorie, yang menyatakan:demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm). kemudian teori ini dikembangkan oleh nawiasky, yang menegaskan bahwa terdapat empat kelompok besar norma yang secara berurutan dari atas bawah yaitu norma fundamental (staatsfundamentalnorm), aturan dasar (staatsgrundgesetz), undang undang formal (formel geser) dan aturan pelaksanaan yang sejajar dengan aturan otonomi (verordnung and autonomy patung). norma fundamental ditetapkan terlebih dahulu (presupposed) oleh masyarakat. aturan dasar merupakan aturan aturan yang bersifat pokok, masih umum, masih dalam garis besar, dan masih merupakan norma tunggal yang belum disertai norma sekunder. aturan pelaksana yang sejajar dengan aturan otonomi berfungsi menyelenggarakan ketentuan ketentuan undang undang. yatim hamid dan budiman npd sinaga, op.cit, hlm, hlm. lazim hamid dan budiman npd sinaga, op.citang untuk membeli narkoba. tetapi tidak pernah memikirkan dampak dari tindakan yang dilakukannya, seperti mencuri, berbohong, atau sharing needle karena perilakunya selalu impulsif, tanpa pernah dipikirkan terlebih dahulu. juga selalu berpikir dan berperilaku kompulsif, dalam artian selalu mengulangi kesalahan kesalahan yang sama. misalnya, seorang pecandu yang sudah keluar dari sebuah tempat pemulihan sudah mengetahui bahwa tidak bisa mengendalikan penggunaan narkobanya, tetapi saat semestinya muncul, akan berpikir bahwa mungkin sekarang sudah bisa mengendalikan penggunaannya, dan akhirnya kembali menggunakan narkoba hanya untuk menemukan bahwa memang tidak bisa mengendalikan penggunaannya. bisa dikatakan bahwa dampak mental dari narkoba adalah mematikan akal sehat para penggunanya, terutama yang sudah dalam tahap kecanduan. ini semua membuktikan bahwa penyakit adisi adalah penyakit yang licik, dan sangat berbahaya. narkoba adalah zat zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). saat menggunakan narkoba, mood, perasaan, serta emosi seseorang ikut terpengaruh. salah satu efek yang diciptakan oleh narkoba adalah perubahan mood. narkoba dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, mood atau emosi penggunanya. jenis jenis narkoba tertentu, terutama alkohol dan jenis jenis narkoba yang termasuk dalam kelompok upper seperti sabu sabu, dapat memunculkan perilaku agresif yang berlebihan dari pengguna, dan seringkali mengakibatkannya melakukan perilaku atau tindakan kekerasan. terutama bila orang tersebut pada dasarnya memang orang yang emosional dan bertemperamen panas. ini mengakibatkan tingginya domestic violence dan perilaku abusive dalam keluarga seorang alkoholik atau pengguna sabu sabu. karena pikiran yang terobsesi oleh narkoba dan penggunaan narkoba, maka tidak akan takut untuk melakukan tindakan kekerrundangan itu merupakan peraturan perundang undangan yang menyediakan landasan yuridis formal dan landasan yuridis material. landasan yuridis formal adalah landasan yang menyediakan dasar kewenangan dan landasan yuridis material adalah peraturan perundang undangan yang menyediakan batasan batasan luasan materi dan materi peraturan perundang undangan yang akan dibentuk. landasan demikian ini dicantumkan dalam bagian dasar mengingat dari produk hukum yang dibentuk. lampiran angkamemuat: dasar kewenangan pembentukan peraturan perundangundangan,, bagian dasar mengingat hanya memuat undang undang atau peraturan perundang undangan yang menyediakan dasar kewenangan dan atau memerintahkan pembentukan produk hukum yang akan dibentuk. undang undang atau peraturan perundang undangan yang tidak memuat materi itu tidak perlu dicantumkan dalam bagian dasar mengingat. demikian juga dalam rangka mengoptimalisasi upaya pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika, peraturan daerah kabupaten batang yang dibentuk hanya perlu mencantumkan peraturan perundang undangan yang memuat kedua materi tersebut. berdasarkan uraian tersebut atas, maka landasan yuridisjahteraan sosirekursorcatatan perkawinan:putusan menteri kesehatan nomor menkes sk vi tentang institusi penerima wajib lapor, peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor tahun tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi fasilitas pelayanan kefarmasisasaran yang akan diwujudkanini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi pemerintah kabupaten batang dan masyarakatdan meningkatkan peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya mensejahterakan masyarakaproporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, untuk meningkatkan derajat kesehatan sumberdaya manusia indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatn jangkauan pengaturagar pelaksanaannya dapat dilakukan secara terpadu, terarah, tersistematis dan terkoordinasi, karena kesehatan memegang peran penting dalam dunia kemajuan bangsa. arah pengatua lainmping itu jangkauan pengaturan pembentukan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan masyarakat selaku pelaksanmerealisasikan kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat kabupaten batang. ruang lingkup materi muatan ruang lingkup materi muatanliputi: tugas dan kewajiban, pelaksanaan, satgas desa kelurahan bersih narkoba, antisipasi dini dan pencegahan, pemberantasan, penanganan, partisipasi masyarakat: rehabilitasi: pendampingan dan advokasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penghargaan, pendanaan: sanksutup kesimpulan berdasarkan naskah akademik mengenasimpulkan sebagai berikut: salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten batang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah optimalisberikan fasilitasi.sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan pemerintahan daerah kabupaten batang. dengan optimalisasi maka akan dapat meningkatkan perdananya masyarakat kabupaten batang. sasaran yang akan diwujudkyesuaikan kebijakan kebijakannorma yang ada. selain itu, sasaran lainnya adalah untuk menyesuaikan kebijakarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakatri pengaturingkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kabupaten batang. saranyogyanya mendapatkan prioritas dalam program legislasi daerahftar pustakaabdul mukti fadjar, sejarah, elemen dan tipe negara hukum, setara press, malang. abdulkadir muhammad. hukum dan penelitian hukum. citra aditya bakti. bandung. allan brewer caras, judicial review comparative law, columbia law review vol. columbia. beniharmoni karena, kapita semesta perlindungan hukum bagi anak diakses gdg brian amanah, the rule law, cambridge university press, cambridge.dadang suryadi, pencegahan kejahatan perumahan, hlm. https. books.google.co.id books?id data oba printsec frontcover ghl id&source gbs summary r&cad #u onepage648 false,id. http peredaran gelapnarkotika dan psikotropika.html https kbbi.kemdikbud.go.id entri narkotika https: kbbi.kemdikbud.go.id entri penegakan, loc.cit. https: kle. bandung. jp. chaplin, kamus lengkap psikologi, terj. kartini karton, pt. raja grafindo persada, jakarta. johnny ibrahim. teori dan penelitian hukum normatif. bayumedia publishing. surabaya.mahdi, falsafah hukum suatu pengantar, citra aditya bakti, bandungmarbun, kamus hukum indonesia, pustaka sinar harapan. jakarta. marwan, pengantar ilmu hukum, cet. edisi ketiga, thalia indonesia, jakarta.. hartono hadi, hakikat muatan filsafat pancasila, cet. paniscus, yogyakarta. petrus c.k.l. bello, ideologi hukum: refleksi filsafat atas ideologi balik hukum, cet. insan merdeka, bogor. philips hadron, perlindungan hukum bagi seluruh rakyat indonesia, bina ilmu, surabayhadap orang orang yang mencoba menghalanginya untuk menggunakan narkoba. emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. satu saat tampaknya baik baik saja, tetapi bawah pengaruh narkoba semenit kemudian bisa berubah menjadi orang yang seperti kesehatan, mengamuk, melempar barang barang, dan bahkan memukuli siapapun yang ada dekatnya. hal ini sangat umum terjadi keluarga seorang alkoholik atau pengguna sabu sabu. mereka tidak segan segan memukul istri atau anak anak bahkan orang tua mereka sendiri. karena melakukan semua tindakan kekerasan itu bawah pengaruh narkoba, maka terkadang tidak ingat apa yang telah dilakukannya. saat seseorang menjadi pecandu, ada suatu kepribadian baru yang muncul dalam dirinya, yaitu kepribadian pecandu atau kepribadian june. kepribadian yang baru ini tidak peduli terhadap orang lain, satu satunya hal yang penting baginya adalah bagaimana cara agar tetap bisa terus menggunakan narkoba. ini sebabnya mengapa ada perubahan emosional yang tampak jelas dalam diri seorang pecandu. seorang anak yang tadinya selalu bersikap manis, sopan, riang, dan jujur berubah total mejadi seorang pecandu yang brengsek, pemurung, penyendiri, dan jago berbohong dan mencuri. adisi terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap emosinya. seorang pecandu acapkali bertindak secara impuls, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. dan perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna, dan depresi mendalam yang seringkali membuatnya berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. perasaan perasaan ini pulalah yang membuatnya ingin terus menggunakan, karena salah satu efek narkoba adalah mematikan perasaan dan emosi kita. bawan menurut hukum bestuursbevoegheid), yuridis, surabayarosyidi ranggawidjaja, pengantar ilmu perundang undangan indonesia, cv. mandar maju,. soeharto, kapita semesta hukum pidana, alumni, bandung. soetiksno, filsafat hukum bagian perannya paramita, jakarta, hlm. sudarso, etika islam tentang kenakalan remaja, rangka cipta, jakarta. kamus konseling, rangka cipta, jakarta. sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar), cahaya atma pustaka, yogyakarta.yudha widya among, kegunaan narkotika dalam dunia medis, https. media.teliti.com media publications id kegunaannarkotika dalam dunia medisaruh narkoba, dapat merasa senang dan nyaman, tanpa harus merasakan perasaan perasaan yang tidak mengenakkan. tetapi perasaan perasaan ini tidak hilang begitu saja, melainkan terkubur hidup hidup dalam diri kita. dan saat pecandu berhenti menggunakan narkoba, perasaan perasaan yang selama ini mati atau terkubur dalam dirinya kembali bangkit, dan saat saat seperti inilah pecandu membutuhkan suatu program pemulihan, untuk membantunya menghadapi dan mengatasi perasaan perasaan sulit itu. satu hal juga yang perlu diketahui adalah bahwa salah satu dampak buruk narkoba adalah mengakibatkan pecandu memiliki suatu retardasi mental dan emosional. contoh seorang pecandu berusia tahun saat pertama kali menggunakan narkoba, dan saat berusia tahun berhenti menggunakan narkoba. memang secara fisik berusia tahun, tetapi sebenarnya usia mental dan emosionalnya adalah tahun. ada tahun yang hilang saat menggunakan narkoba. ini juga sebabnya mengapa tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang orang lain seusianya. adisi terhadap narkoba membuat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal aspek lain dalam hidupnya berputar sekitarnya. tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba atas segala galanya. narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orang tua, sekolah, pekerjaan, dan lainnya. berhenti melakukan aktivitas aktivitas yang biasa lakukan sebelum tenggelam dalam penggunaan narkobanya. tidak lagi melakukan hobi hobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa, bila sebelumnya termasuk rajin beribadah bisa dipastikan akan menjauhi kegiatan yang satu ini, apalagi dengan khotbah agamadahuluan latar belakang dalam hubungannya dengan pembangunan lingkungan hidup, faktor terpenting yang harus mendapat perhatian adalah besarnya populasi manusia (laju pertambahan penduduk), sebab dengan tingkat pertambahan penduduk yang tinggi, kebutuhan pangan, bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan kebutuhan dasar yang lain juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan limbah yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. untuk mengatasi masalah ini, maka pembangunan yang dicanangkan haruslah pembangunan dengan konsep yang bijaksana, yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan. konsep pembangunan yang bijaksana tersebut harus berkelanjutan, indonesia terkenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. dewasa ini perkembangan kabupaten batang juga begitu pesat, selain tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi, sisi lain juga adanya pertumbuhan pembangunan, seperti pembangunan perumahan, pasar pasar, baik tradisional maupun modern (seperti mall). pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. namun demikian, pembangunan tersebut iga mengandung risiko yang tinggi terhadapdampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertambahan penduduk dan pembangunan kabupaten batang antara lain mengenai pengelolaan sampah. setiap hari hampir semua sudut kabupaten batang terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur, hal ini juga mengakibatkan terhambatnya parit, sungai dan saluran air dan banyak got got yang kotor tersumbat, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir, udara kotor, dan lain sebagainya. kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi kabupaten batang terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagimbahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakselama ini belum sepenuhnyaselain itu. hal inilah yang mendasari dibentuknya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. masalah sampah terkait erat dengan lingkungan hidup, karenudsehingga dibentuklah. sebelumnya dibentuknya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun pemerintah juga telah menerbitdalam peraturan pemerintah ini dinyatakan bahwaasionalisasi pengelolaan persamaan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tesebut. beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. dari sini sampah diangkut oleh truk landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang barang yang dapat didaur ulang. keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. dampak operasional tpa terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. pada tahap pembuangan akhir pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. timbunan sampah timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang hasilkan dari jenis sumber sampah wilayah tertentu persatuan waktu. timbunan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. timbunan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas recovery material, dan fasilitas lokasi pembuangan akhir lpa) sampah. menurut sni bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbunan sampah sebagai berikut: satuan timbunan sampah kota sedang l orang hari atau kg orang hari. satuan timbunan sampah kota kecil l orang hari atau kg orang hari keterangan: untuk kota sedang jumlah penduduknya .000cp untuk kota kecil jumlah penduduknyarakiraan timbunan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persamaan. prakiraan timbunan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persamaan. satuan timbunan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas seorang atau preunit bangunan dan sebagainya. rata rata timbunan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya. tingkat hidup. perbedaan musim. cara hidup dan mobilitas penduduk. iklim. cara penanganan makanannya. komposisi sampah komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing masing komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. data ini penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan sampah dan rencana manajemen persamaan suatu kota. pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai berat atau volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan sampah lain lain. semakin sederhana pola hidup masyarakat semakin banyak komponen sampah organik (sisa makanan dan lain lain). dan semakin besar serta beragam aktivitas suatu kota, semakin kecil proporsi sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga. komposisi sampah dipengaruhi oleh faktor faktor sebagai berikut: frekuensi pengumpulan. semakin sering sampah dikumpulkan, semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. sampah kertas dan sampah kering lainnya akan tetap bertambah, tetapi sampah organik akan berkurang karena terdekomposisi. musim. jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah buahan yang sedang berlangsung. kondisi ekonomi. kondisi ekonomi yang berbeda menghasilkan sampah dengan komponen yang berbeda pula. semakin tinggi tingkat ekonomi suatu masyarakat, produksi sampah kering seperti kertas, plastik, dan kaleng cenderung tinggi, sedangkan sampah makanannya lebih rendah. hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat ekonomi tinggi yang lebih praktis dan bersih. cuaca. didaerah yang kandungan airnya cukup tinggi, kelembaban sumpahnya juga akan cukup tinggmasan produk. kemasan produk bahan kebutuhan sehari hari juga akan mempengaruhi komposisi sampah. negara maju seperti amerika banyak menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti indonesia banyak menggunakan plastik sebagai pengemas.? sumber sampah sumber sumber sampah sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya. sampah buangan pasar dan tempat tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan. sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, debu industri. sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya. sampah yang berasal dari perkantoran. sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. sampah ini berupa kertas kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (rabbis). sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya. sampah yang berasal dari pertambangan. sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu batuan, tanah cadas, pasir, sisa sisa pembakaran (arang), dan sebagainya. sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa kotoran kotoran ternak, sisa sisa makanan, bangkai binatang, dan sebagainya. menurut sifat fisiknya sampah kering yaitu sampah yag dapat dimusnahkan dengan dibakar diantaranya kertas, sisa tanaman yang dapat peringkat sampah basah yaitu sampah yang karena sifat fisiknya sukar dikeringkan untuk dibakar.! ibid. danur. materi materi pokok ilmu kesehatan masyarakat. widya medjenis sampah dalam seperti batee bekas, bekas tonermenurut emirat slamet sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat menusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampa sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat zat kimia maupun zat fisik berbahaya.'' sedangkan menurut amos neraka sampah dibagi menjadi bagian yakni: sampah organik, sampah organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun daun, sampah kebun dan lainnya sampah anorganik sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan bahan noni, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah menusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahanngunan bekas dan lainnya. sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, sampah bahan berbahaya beracun) pada sampah berbahaya atau bahan beracun b3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan anorganik serta logam logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. pengelolaan sampah tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan anorganik. biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah sesuai peraturan berlaku.'? karakteristik sampah karakteristik sampah terbagi atas beberapa aspek, diuraikan sebagai berikut: sampah basah garbage) adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa sisa potongan hewan atau sayur sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat zat yang mudah menusuk. sampah kering rubbish) adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat terbakar yang berasal dari rumah rumah, pusat pusat perdangangan, kantor kantor. abu ashes) adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun pabrik pabrik industri. sampah jalanan street sweeping) adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan tenaga mesin yang terdiri dari kertas kertas, depan daunan dan lain lain. bangkai binatang dead animal) adalah jenis sampah berupa sampah sampah biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit atau kecelakaan. sampah rumah tangga household refuse) merupakan sampah campuran yang terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal dari daerah perumahan. bangkit kenderaan abandoned vehicles) adalah sampah yang berasal dari bangkai bangkai mobil, truk, kereta api. sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri industri pengolahan hasil bumi tumbuh tumbuhan dan industri lain sampah pembangunan demolition waste) yaitu sampah dari proses pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing puing, potongan potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya. sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain lain.'$ amos neraka. kesadaran lingkungan. rangka cipta. jakarta. hal. soekidjo notoatmodjo. ilmu kesehatan masyarakat. cetakan kedua. pt. rangka ciptfaktor faktor yang mempengaruhi sampah sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain: jumlah penduduk. dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk, semakin banyak pula sumpahnya. keadaan sosial ekonomi. semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. kemajuan teknologi. kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sumpahnya. tempat pembuangan akhir tpa) tempat pembuangan akhir atau tpa adalah suatu areal yang menampung sampah dari hasil pengangkutan dari tps maupun lansung dari sumbernya (bak tong sampah) dengan tujuan akan mengurangi permasalah kapasitas timbunan sampah yang ada dimasyarakat. tpa, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. adapun persyaratan umum lokasi, metode pengelolaan sampah tpa dan kriteria pemilihan lokasi, menurut sisi adalah sebagai berikut: sudah tercakup dalam perencanaan tata ruang kota dan daerah. jenis tanah kedap air. daerah yang tidak produktif untuk pertanian. dapat dipakai minimal untuk tahun. tidak membahayakan mencemarkan sumber air. jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal km. daerah yang bebas banjir. metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut: open dumping open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya digambarkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tampa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. masih ada pemda yang menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll)cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkannya seperti: perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dll. polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan. polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul. estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. control landfill metode ini merupakan peningkatanmetode control landfill dianjurkan untuk diterapkan dikota sedang dan kecil. untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas diantaranya: saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan. saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan. pos pengendalian operasional. fasilitas pengendalian gas metan. alat berat. sanitasi landfill sanitasi landfill adalah suatu sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang bertempat sampah dimasukkan kelabang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan, diatas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir tutup tanah setebal atau lebih.. namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota besar dan metropolitnurut tahun didefinisikdalam tahun tentang pengelolaan sampah meliputi kegiatan kegiatankegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah: menetapkan sasaran pengurangan sampah mengembangkan teknologi bersih dan label produk menggunakan bahan produksi yang dapat daur ulang atau digna ulang fasilitas kegiatan guna atau daur ulang mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulangmenurut budiman chandra pengelolaan sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. banyak masalah masalah yang ditimbulkan oleh sampah, diantaranya yaitu pencemaran udara, karena baunya yang tidak sedap, kesan jijik, mengganggu nilai estetika, pencemaran air yaitu apabila membuang sampah sembarangan, misalnya sungai, maka akan membuat air menjadi kotor dan berbau. budiman chandra. pengantar kesehatan lingkungan. egc. jknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. tujuan pengelolaan sampahtahun upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah: mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. untuk itu manusia sebisa mungkin harus bisa mengurangi penggunaan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan mengurangi volume sampah tpa. ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan yaitu: reduce (mengurangi sampah) reduce (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. reduksi atau disebut juga mengurangi sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah tpa. menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal tidak sebanding dengan hasilnya. menurut nasrul azwar, reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu: reduksi volume sampah secara mekanik. dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadam sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak. reduksi volume sampah secara pembakaran. proses ini dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan catatan memilki ruang atau area terbuka cukup luas. pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi insinerator sederhana. syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik. plastik jangan ikut dalam proses pembakaran karena zat yang dihasilkan akan membahayakan kesehatan. reduksi sampah secara kimiawi. cara ini disebut pirolisis yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. umunya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat organik tersebut (kondensasi) menjadi gas, cair dan padat. ada beberapa manfaat besar reduksi dalam upaya: penyelamatan sumber daya alam, limbah yang masuk alam memiliki sebuah daur hidup (life cycle) dimana tidak semua bahan dapat terdegradasi alam terutama dalam tanah. contohnya sampah plastik, bisa ratusan tahun sampah ini terurai dalam tanbeda sekali dengan sampah organik yang bisa cepat terurai dalam tanah. mengurangi limbah beracun, hal ini sangat penting artinya, sebuah tindakan dimana memilih atau menggunakan zat tidak beracun atau memiliki kadar racun yang rendah. contohnya dengan mengurangi pestisida dalam mengatasi masalah hama pada tumbuhan. saat ini banyak sekali tanaman organik yang tidak menggunakan pestisida, tetapi memanfaatkan predator serangga dan diversifikasi tanaman pada satu wilayah. mengurangi biaya, dari semua tindakan reduksi harus bisa berdampak kepada pengurangan biaya. tidak ada artinya melakukan reduksi limbah tetapi disisi lain biaya produksi semakin mahal bahkan menyebabkan overhead yang semakin besar. reduksi limbah setidaknya harus berdampak pada efisiensi ekonomis, kegiatan bisnis, sekolah, dan yang terpenting adalah konsumen.! reuse (menggunakan kembali) reuse (mengunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah secara lansung tampa melalui proses daur ulang. contohnya seperti kertas kertas berwarna warni dari majalah bekas dapat dimanfaatkan untuk bungkus kado yang menarik, pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan wadah cairan misalnya spiritus, minyak cat. menggunakan kembali barang bekas adalah wujud cinta lingkungan, bukan berarti menghina. syarat reuse adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi dalam makanan. sebelum sampah digunakan kembali, dilakukan proses pembersihan dan pengelompokkan sampah menurut jenis. sampah yang digunakan sampah anorganik seperti kertas, plastik, orang dil. pengelolaan sampah dengan cara reuse dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu:rkait dengan pelayanan publik, diterbitkan undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. dalam undang undang ini dinyataditetapkannya berbagai peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah kabupaten batang. hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun tahun cenderung meningkat. dalam kondisi seperti atas, maka diperlukan langkah langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbunan sampah dan langkah langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. pemerintah melaluigelolaan sampah, yang menekan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan menteri tersebut. sehubungan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, tahun tentang pemerintahan daerah memberikan penegasan mengenai istilah desentralisasi pada angka sebagai berikut:berdasarkan ketentuan angka tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. urusan pemerintahan berdasarkan tahuhal ini sebagaimana ditegaskan dalam tahuilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang ulang. gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. sampah yang dipilih dikelompokan menurut jenisnya. lakukan pembersihan sampah. sampah yang telah dipilih dan dibersihkan kemudian dimanfaatkan kembali baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat dan kerugian. untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari reuse yaitu: manfaat penggunaan kembali menghemat gas rumah kaca, menjaga sumber daya alam dan menghemat energi lebih. mengalihkan unsur beracun seperti timbal, kadmium dan merkuri dari tempat pembuangan sampah. menghemat bahan mentah dan energi sepanjang barang yang dipergunakan kembali menggantikan barang baru yang dapat diproduksi industri. mengurangi kebutuhan akan tempat sampah dapat memberikan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. kerugian penggunaan kembali: terkadang membutuhkan proses pembersihan dan transportasi, yang mengorbankan lingkungan juga. beberapa barang mungkin berbahaya jika dipakai kembali, misalnya sampah plastik. recycling (mendaur ulang) recycling (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan untuk proses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain. mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. recycling ialah pemanfaatan kembali sampah sampah yang masih dapat diolah. material yang dapat didaur ulang diantaranya: botol bekas wadah kecap, says, sirup, krim kopi baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal. kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus. logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton. plastik bekas wadah sampo, air mineral, jaringan, embersecara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak mengunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah anorganik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan pengelompokkan sampah menurut jenis sampah. mengelola sampah dengan cara recycling dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja (setiap hari), mana saja, dan tanpa biaya. proses pengelolaan sampah dengan recycling yaitu: pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. sampah yang telah dipilih dilakukan pengelompokan sesuai jenis sampah dan dilakukan pembersihan sebelum didaur ulang. sampah yang telah dipilih dibersihkan kemudian didaur ulang sesuai dengan kreativitas masing masing. pengelolaan sampah dengan cara recycling (daur ulang) akan menghasilkan barang barang dengan: bentuk dan fungsinya tetap misalnya: daur ulang kertas dengan hasil dan bentuk yang sama. bentuk berubah tetapi fungsi tetap misalnya: daur ulang botol bekas air mineral bentuk berubah dan fungsi pun berubah misalnya: plastik menjadi sedotan, bekas sedotan menjadi hiasan, dll. tidak semua jenis sampah yang bisa digunakan dalam metode ini, memerlukan peralatan yang relative mahal bila dilaksanakan secara mekanis, kurang sehat bagi pemulung sampahfinformal). composing composing adalah suatu cara pengelolaan sampah secara alamiah menjadi bahan yang sangat berguna bagi penanaman pertanian dengan memanfaatkan kembali sampah organik dari sampah tersebut dengan hasil akhir berupa pupuk kompos yang tidak membahayakan penggunaanya. pengomposan dilakukan untuk sampah organik, kegiatan ini dilakukan secara terbuka (aerob) mapun tertutup (anaerob). material yang dapat yang dapat dijadikan kompos yaitu bahan bahan organik padat misalnya limbah organik rumah tangga, sampah sampah organik pasar kota, kotoran limbah peternakan, limbah limbnian, limbah limbah agroindustri. bahan organik yang sulit dan tidak diikutkan dalam proses composing karena tidak mudah menusuk atau mengandung bahan kimiawi yang menggangu proses dekomposisi yaitu: plastik, kaca, logam, kayu keras atau kayu yang mengandung bahan kimia. daging, tulang, duri ikan, kulit kerang, kulit telur, dil. produk produk yang berasal dari susu. sisa makanan berlemak. rumput liar atau sayuran yang mengandung biji bakal tumbuh, bila tetap akan dipakai maka biji bijian ini harus dimatikan dulu dengan membungkus dengan plastik hitam kretek dan dijemur ditarik mata hari selama hari sampai yakin biji bijian itu sudah mati. kotoran hewan peliharaan yaitu anjing dan kucing. kulit keras buah kenari, buah kemiri, batok kelapa, kulit durian. arang, abu, abu rokok. tembakau dan puntung rokok. persyaratan kompos menurut standar nasional indonesia sni adalah: berwarna kehitaman berbau tanah tidak mengandung bahan asing seperti bahan anorganik, logam berat, b3, kimia organik seperti pestisida. sebaiknya temperatur pada proses biologi bakteriologi antara jangan sampai kurang dari dan jangan sampai lebih dari (derajat keasaman) dijaga agar tidak lebih dari yang paling baik berkisar apabila terlalu tinggi akan mengurangi nitrogen karena akan berubah menjadi amoniak. kelembaban optimal y45. mengolah sampah menjadi kompos (pupuk organik) dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang sederhana hingga memerlukan mesin (skala industri atau komersial). proses pembuatan kompos perlu disiapkan lahan yang relatif luas untuk proses penempatan pertama dan proses pembalikan. proses pembuatan composing sebagai berikut: setelah dipisahkan dari bahan bahan yang tidak diperlukan (bahan anorganik dan bahan sukar menusuk), dilakukan pengecilan volume sampah dengan memotong atau memajang sampai ukuran cm. setelah itu dilakukan penimbangan bahan yang akan diproses, penimbangan untuk mengetahui perbandingan antara sampah sebelum menjadi kompos dengan yang sudah menjadi kompos. dilakukan penambahan nutrisi dan pengatur kelembapan dengan mencampur air kotor atau kotoran hewan dengan ukuran berat sampah. kemudian diaduk sampai rabakal kompos tersebut ditaruh ditempat terbuka dalam bentuk gundukan atau dengan yang terlindung dari sinar matahari atau hujan (diberi atap, atau ditutup plastik, atau daun pisang). panjang dengan sampai dan lebarnya tinggi tiap lapisan disusun sampai tinggi maksimal setiap lapisan diperbaiki air untuk menjaga kelembapan, namun jangan sampai terlalu basah atau becek. untuk terjaminnya proses aerobik, setiap minggu dilakukan pembalikan, lapisan atas menjadi lapisan bawah dan setiap lapisan tertentu dilakukan pengadukan. untuk sempurnanya proses, maka perlu lahan kosong disamping gundukan lama yang sama luasnya dengan gundukan pertama, dan lahan kosong bekas gundukan yang telah dipindahkan ini dapat diisi sampah yang baru. dalam waktu minggu apabila proses berjalan baik, akan terlihat kompos berwarna kehitam hitaman. untuk lebih memantapkan dan stabilisasi kompos ini dapat ditambahkan waktunya sampai minggu. apabila proses berjalan sempurna maka hasil composing berupa pupuk kompos yang berwarna hitam kelabu, lunak ,dan tidak berbau kecuali bau khas kompos. kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek: aspek lingkungan mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen tempat pembuangan sampah. mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. aspek ekonomi: mengurangi volume ukuran limbah. memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya. aspek bagi tanah tanaman: meningkatkan kesuburan tanah. memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah. meningkatkan aktivitas mikroba tanah. meningkatkan kualitas hasil panen (rasa, nilai gizi, dan jumlah panen). menyediakan hormon dan vitamin bagi tanlam perencanaan pengelolaan sampah, undang undang pengelolaan sampah mengharapkan pemerintah kota kabupaten dapat membentuk semacam forum pengelolaan sampah skala kota kabupaten atau provinsi. forum ini beranggotakan masyarakat secara umum, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi lingkungan persamaan, pakar, badan usaha dan lainnya. hal hal yang dapat difasilitasi forum adalah memberikan usul, pertimbangan dan saran terhadap kinerja pengelolaan sampah, membantu merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, memberikan saran dan dapat dalam penyelesaian sengketa persamaan. sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional mengenal persamaan itu sendiri masih bersifat sosialisasi. melihat perkotaan penanganan pengelolaan sampah sudah sangat mendesak, diharapkan tahun tentang pengelolaan sampah dapat diimplementasikan. untuk pengelolaan sampah spesifik baik (bahan berbahaya dan beracun) dan sampah medis yang bersifat infeksius mengenai pengelolaannya telahberdasarkan uraian atas, maka dapat digambarkan bagan tentang pengelolaan samprecycling sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak terpakai yang merupakan hasil aktivitas manusia, jenis sampah terdiri atas yaitu organik, anorganik dan b3, sampah yang masuk tpa adalah sampah organik dan anorganik. tpa dilakukan pengelolaan sampah yang terdiri dari reduce, reuse, recycling, dan composing. permasalahan yang timbul dalam pengelolaan persamaan permasalahan pengelolaan sampah indonesia telah sedemikian kompleks yang melibatkan pelaku pelaku utama pengelolaan sampah, yaitu: masyarakat: orang seorang maupun komunitas masyarakat pemerintah: pemerintah dan pemerintah daerah pelaku usaha: produsen, penjual, pedagang, jasa permasalahan permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut dapat dilihat pada tabellaku permasalahan masyarakat| masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya: membuang sampah tidak pada tempatnya, kali, selokan, jalan, dsb. tidak tersedianya tempat sampah dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dsb. kalaupun sudah ada, kondisinya tidak terawat. masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya: masih tingginya pembakaran sampah masih rendahnya upaya pemilahan sampah masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi. pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah daerah perumahan pemakaian penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik) bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bank teknis maupun non teknis penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan barn untuk tpa tps berbagai kota perubahan lingkungan sosial kawasan tpa dampak tpa terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah rumah, bau, asap, partikel, gas gas beracun, tempati berbiak lalat, tikus, pencemaran air, tanah. pemerintah pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang merawatnya sarana dan prasarana yang ada keterbatasan sdm yang ahli bidang persamaan anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainasih kurangnya peraturan peraturan teknis bidang pengelolaan persamaan ini, baik tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sampah sungai dan laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab dinas kebersihan belum adanya system insentif dan insentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi pelaku usaha standar tpa berwawasan lingkungan rang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi. standar tpa berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi. sulitnya mencari lahan tpa perkotaan permasalahan penempatan tpa yang berbatasan dengan daerah lain permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari daerah satu daerah lain) tpa dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah rumah sakit serta bahan b3. lokasi tpa dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain perbatasan sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang. sampah dari darat pindah sungai atau laut bukan tanggung jawab dinas kebersihan. belum adanya peraturan dan system pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan pelaku masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi usaha bersih dan konsep nir limbah masih rendahnya jumlah industri yang memang akan system dan teknologi daur ulang masih rendahnya kepedulian pelaku usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu: biodegradable recyclable masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk: menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) menghasilkan energi konflik pengelolaan sampah dalam hal terjadi perselisihan atau konflik dalam pengelolaan sampah dapat terjadi antara: pemerintah selaku penanggungjawab pengelolaan sampah dengan masyarakayang melakukan kerja sama dalam pengelolaan sampah pihak swasta atau kelompok masyarakat yang menyediakan jasa pengelolaan sampah dengan masyarakat. institusi dalam satu pemerintah kabupaten upaya penyelesaian konflik permasalahan pengelolaan sampah ini mediasi oleh pihak ketiga dengan melibatkan pemerintah propinsi dan atau pemerintah pusat jalur hukum atau pengadilan apabila upaya pada huruf dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan.kabupaten tetap berkewajiban untuk: tidak menghentikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan atau pelaku usahaapabila terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan masyarakat, maka masyarakat yang dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan secara berkelompok atau class action. gugatan class action gugatan class action dalam terminologi hukum didefinisikan sebagai prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinykesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. pengertian class action menurut harahap adalah: class action sinonim class suit atau representative action ra) yang berarti: gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative)itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili. yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik. selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan: kesamaan kepentingan (common interest) kesamaan penderitaan (common grievance) apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (competing interest) antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui class action.! sundari pihak lain berpendapat sebagai berikut: istilah class action berasal dari bahasa inggris, yakni gabungan dari kata class dan action. pengertian class adalah sekumpulan orang, benda, kualitas atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian action dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan pengadilan. class action menurut black menggambarkan suatu pengertian dimana sekelompok besar orang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang diwakili! gugatan class action merupakan suatu prosedur berbicara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai penggugat. tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan puluhan, ratusan, ribuan bahkan jutaan orang lain yang mengalami penderitaan atau kerugian yang sama kelebihannya, gugatan class action ini menjadikan proses berperkara lebih efisien, biaya lebih ekonomis, mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsistenhal. y7edasar dari pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi adalah urusan pemerintahan kongruen. urusan pemerintahan konsumen ditegaskan dalam tahubidang urusan pemerintahan wajib (yang mencakup urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan ditegaskan dalam tahun, 9g.cara formil dan resmi (formil and official) pengaturan class action indonesia baru dilakukan dengan ditetapkannya perma tahun tentang acara gugatan perwakilan kelompok. perma ini dibuat untuk mengantisipasi banyaknya gugatan class action yang masuk pengadilan. padahal sampai saat ini, belum ada peraturan mengenai prosedur berbicara untuk gugatan class action. gugatan melalui prosedur class action sendiri baru diakui dalam tiga buah uu, yaitu perlindungan konsumen, tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan tentang kehutanan, sebagaimana telah dijelaskan atas. akibat tidak adanya peraturan mengenai proses berbicara bagi gugatan class action, selama ini baik praktisi hukum maupun penegak hukum, termasuk hakim, tidak memiliki persepsi yang sama tentang aspek teknis dari penerapan prosedur class action. menurut soeharto: perma ini dibutuhkan demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan class action. dengan adanya perma, hakim wajib mengikuti isi perma sehingga diharapkan prosedur acara gugatan class action menjadi seragam.'$ terjadi kerancuan dalam pemahaman class action, adipati dalam hal ini menyatakan bahwa: selama ini sering terjadi kerancuan antara class action atau gugatan perwakilan kelompok dengan legal standing atau hak gugat organisasi kepentingan publik atau hak gugat lsm. banyak yang menganggap, class action sama dengan hak gugat organisasi. kerancuan lain, class action dipahami sebagai gugatan yang harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok. dalam perma itu, gugatan perwakilan kelompok didefinisikan sebagai tatacara pengajuan gugatan. satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri merekdasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.!? hakim seharusnya tidak lagi menolak gugatan class action dengan alasan belum ada prosedur yang mengatur, karena dengan ditetapkannya perma tahun maka prosedur pengajuan gugatan class action telah diatur dalam perma tersebut. soeharto dalam hal ini menyatakan: soeharto. perma tentang class action. diakses melalui indonesia titiek adipati. perma tentang class action. diakses melalui indonesima ini banyak gugatan class action yang tidak dapat diterima karena hakim menganggap belum ada prosedur mengenai gugatan class action. dengan adanya perma yang mengatur prosedur ini, gugatan tersebut dapat diajukan lagi pengadilan. terdapat dua syarat dalam gugatan class action, yaitu adanya sejumlah orang dan sejumlah orang tersebut mempunyai kepentingan atau permasalahan yang sama. kedua syarat class action tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: adanya sejumlah besar orang ketentuan tentang class action berbagai negara pada umumnya mensyaratkan bahwa jumlah orang yang mengajukan gugatan harus sedemikian banyak (numerous persons), sehingga apabila gugatan diajukan secara individual atau secara akumulasi akan menjadi tidak praktis lagi. adanya kepentingan yang sama dalam pengajuan gugatan secara class action harus ada kesamaan kepentingan, yaitu adanya kesamaan permasalahan tentang fakta dan hukum antara pihak yang mewakili dengan pihak yang diwakili. syarat adanya kesamaan kepentingan tidak hanya ditujukan pada prosedur class action saja, akan tetapi juga terhadap gugatan yang melibatkan pihak lebih dari satu yang diajukan secara akumulasi22. berdasarkan perma tahun tentang acara gugatan perwakilan kelompok, syarat syarat class action diatur pada yang menentukan sebagai berikut: gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabil, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya: hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. suharto. op. cit. sundarimenegaskan sebagai berikut: selain harus memenuhi persyaratan persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan: polita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci, dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, tuntutan atau petit tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. wakil kelompok dalam proses gugatan tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok yang diwakilinya, hal ini sebagaimana diatur pada yang menentukan sebagai berikut: untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok, berdasarkan ketentuan tersebut atas, harahap memberikan penjelasan bahwa syarat formil yang merupakan condition sine gua non mengajukan class action yang digariskan perma tahun adalah ada kelompok (class), kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan. ketiga syarat tersebut dijelaskan sebagai berikut: ada kelompok (class) yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau kelas menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). perorangan yang banyak itulah yang menampilkan kelompok atau kelas yang dapat diketahui atau dipastikan yang disebut ascertainable class. keberadaan kelompok terdiri dari dua komponen. hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan huruf dan perma. kedua komponen tersebut adal(class representative) gambaran dan keberadaan serta kapasitas wakil kelompok menurut hukum, memiliki karakter sebagai berikut: orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri sebagai wakil kelompok. tindakan hukum yang dilakukan: mengajukan gugatan gugatan diajukan, untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama anggota kelompok (one more them representing all. jumlah wakil kelompok: boleh terdiri dari satu orang saja dapat terdiri dari beberapa orang. jumlah yang dianggap ideal, tidak terlampau banyak agar tidak menimbulkan konflik interest antara mereka, atau kalau terlampau banyak, sulit dicapai kata sepakat dalam mengambil keputusan tentang suatu masalah. sebaliknya, kalau seorang saja, dianggap tidak memadai jika dihubungkan dengan masalah biaya pelaksanaan pemberitahuan kepada anggota kelompok maupun pengelolaan administrasi anggota kelompok. kedudukan dan kapasitas wakil kelompok kedudukan dan kapasitasnya menurut hukum adalah sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) atau wettlijke vergenworrdig, yaitu peraturan perundangan sendiri (dalam hal ini adalah perma) yang memberikan hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. dengan demikian, tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari anggota kelompok dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok demi hukum bertindak mewakili kelompok. bagi anggota kelompok yang tidak setuju, diberi hak outing out opt out), yaitu: menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal itu dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan adanya tindakan opt out, kepadanya tidak mengikat putusan yang dijatuhkan pengadilan syarat wakil kelompok huruf memiliki kejujuran memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok. wakil kelompok dapat menunjuk kuasa atau pengacara huruf kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok atau anjuran hakim. penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompoanggota kelompok (class members) jumlah anggota kelompok banyak (numerous persons), sebagaimana diatur pada huruf perma tahun bahw. berdasarkan ketentuan huruf perma tahun maka: perma tidak menentukan batas minimal perma tidak menentukan batas maksimal23 kesamaan fakta atau dasar hukum syarat yang kedua yang digariskan dalam huruf perma tahun adalah kesamaan atau commonality. asas kesamaan menurut tersebut adalah kesamaan atas dasar hukum: antara wakil kelompok dengan anggota kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. kesamaan fakta atau dasar hukum itu bersifat substansial dengan demikian, untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat diajukan dan diproses melalui gugatan perwakilan kelompok atau gugatan perdata konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor: kesamaan elemen (common element) antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. kesamaan elemen yang paling penting menurut huruf perma adalah: kesamaan fakta (same fact): atau kesamaan hukum yang dilanggar atau the same question lawa. kesamaan dimaksud, harus dijelaskan wakil kelompok (class representative) dalam gugatan, dengan ketentuan: tidak berarti kesamaan fakta atau dasar hukum itu harus persis serupa secara mutlak. dimungkinkan adanya perbedaan, dengan syarat: perbedaan itu tidak substansial dan prinsipil perbedaan yang terjadi antara anggota, tidak bersifat persaingan kepentingan (competing interest). kesamaan jenis tuntutan syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar hukum. namun demikian, syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut dalam huruf yang menegaskan:wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. jika ketentuan tersebut diamati lebih teliti, dapat dikemukakan kandungan yang terdapat dalamnya, antara lain: ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang mengalami penderitaan atau bencana jumlah anggota kelompok banyak (numerousity) diantara wakil dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan (common interest) terdapat persamaan penderitaan (common grievance) pemulihan (relief) yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok bentuk kelompoknya dapat dideskripsikan karakteristiknya dengan jelas, sehingga tidak sulit untuk mengelola pengadministrasiannya. bertitik tolak dari kesamaan penderitaan itu, terjadi dan terwujud bentuk kerugian yang sama, juga memberi hak bagi seluruh anggota kelompok mengajukan kesamaan jenis tuntutan: yang paling umum dan realistik adalah tuntutan pembayaran ganti rugi. akan tetapi dapat juga berbentuk atau diikuti dengan tuntutan: permintaan maaf kepada kelompok penutupan perusahaan, dan pemulihan (restoration) atas kerusakan yang timbul2$ berdasarkan penjelasan tersebut atas, pada dasarnya kesamaan jenis tuntutan merupakan rangkaian dari kesamaan kepentingan (common interest) dan kesamaan penderitaan (common grievance). dari rangkaian itu lahir dan terwujud kesamaan jenis tuntutan hukum. keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara anggota masyarakat. sengketa yang terjadi berbagai ragam. ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan janji, perbuatan melawan hukum, sengketa hak milik, perceraian, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan lain lain. timbulnya sengketa sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang undangan. ibidbjektif, dalam hal kewenangan mengadili atau kompetensi memberikan penjelasan sebagai berikut: permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (superior court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior court). faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara institusional. perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut masing masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasan (afributive competence, attribution jurisdiction). yurisdiksi atau kewenangan mengadili adalah berkenaan dengan masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya tidak keliru. sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang menghadirinya. dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada luar yurisdiksi pengadilan tersebut. permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formal keabsahan gugatan. kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan. kekuasaan absolut mengadili menurut amandemen uud dan tahun sebagaimana diubah dengan tahun dan sekarang diganti dengan jo. tahun kekuasaan kehakiman (judicial power) yang subjektif. acara perdata. bina ciptada bawah mahkamah agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang tediri dari: peradilan umum peradilan agama peradilan militer peradilan tata usaha negara keempat lingkungan peradilan yang berada bawah mahkamah agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara bidang yudikatif. oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (state court). dengan demikian, uud dan tahun merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan yurisdiksi atau separation court system based jurisdiction. kewenangan masing masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut: peradilan umum sebagaimana yang digariskan dan tahun tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara: pidana (pidana umum dan khusus): dan perdata (perdata umum dan niaga) peradilan agama berdasarkan tahun tentang peradilan agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama islam mengenai: perkawinan pewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan islam) wakaf dan shadagah peradilan tata usaha negara, menurut tahun tentang peradilan tun, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara peradilan militer, sesuai dengan ketentuan tahun hanya berwenang mengadili perkara pidana yang mendakwanya terdiri dari prajurit tni berdasarkan pangkat tertentu.wenangan relatif pengadilan negeri setiap pengadilan negeri terbatas hukumnya. hal ini sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. menurut tahun tentang peradilan umum: yang bersangkutan. berdasarkan tersebut, kewenangan mengadili pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, luar itu tidak berwenang. daerah hukum masing masing pengadilan negeri hanya meliputi wilayah kotamadya kota) atau kabupaten, tempat pengadilan tersebut berada dan berkedudukan. tegasnya, daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap pengadilan negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya kota) atau kabupaten, tempat pengadilan tersebut berada atau berkedudukan. tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap pengadilan negeri. meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut pengadilan negeri berwenang menghadirinya, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. jika perkara yang terjadi berada luar daerah hukumnya, secara relatif pengadilan negeri tersebut tidak berwenang menghadirinya. apabila terjadi penampakan batas daerah hukum, berarti pengadilan negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding its power). tindakan itu berakibat pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. oleh karena itu, harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh pengadilan negeri yang tidak berwenang untuk itori analisis dan evaluasi peraturan perundang undangan selain melalui harmonisasi, pengujian oleh lembaga judicial peradilan dan pengawasan oleh pemerintah, pembenahan peraturan perundang undangan sebenarnya dapat dilakukan melalui evaluasi peninjauan peraturan perundang undangan secara berkala yang dilakukan oleh pembentuk pembuatnya sendiri yaitu oleh dpr untuk undang undang (biasa disebut dengan istilah legislative review) dan oleh pemerintah pemerintah daerah untuk peraturan dibawah undang undang (biasa disebut dengan istilah executive review). menurut jimmy asshiddigie legislative review adalah peninjauan atau pengujian oleh lembaga legislatif terhadap undang undang. sedangkan executive review adalah peninjauan atau pengujian kembali terhadap suatu peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh pemerintah. pada dasarnya evaluasi adalah alat manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian. istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran atau penilaian sesuatu hal dalam organisasi. evaluasi menurut pengertian bahasa berasal dari bahasa inggris evaluation yang berarti penilaian atau penafsiran. evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. evaluasi memiliki spektrum kegiatan yang lebih luas dari pada monitoring. monitoring ditekankan kepada kepentingan observasi dan penilaian terhadap suatu obyek atau kinerja pelaksanaan suatu kegiatan. sedangkan evaluasi lebih dititikberatkan kepada penelaahan dan pengkajian terhadap suatu sasaran kegiatan, yakni sejak dari tahap perencanaannya hingga dampak dari output yang dihasilkan (substansial) maupun secara organisasional menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan itu sendiri. manfaat dilakukannya legislative review atau executive review adalah untuk: jimmy asshiddigie. hak menguji toetsingsrecht) yang dimiliki hakim dalam sistem hukum indonesia. raja grafindo persada. jakarta. hlm. ix. biro hukum badan perencanaan pembangunan nasional bappenas), laporan akhir evaluasi peraturan menteri negara ppn kepala bappenas tahunoperasi, usaha kecil, dan menengah, i. penanaman modal: kepemudaan dan olah raga, statistik, oo.: 9g. perindustrian: dan transmigrasi. berdasarkan ketentuan dalam huruf tahun tersebut atas, maka daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang. dengan demikian pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten kota merupakan bagian dari urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. padadprd kabupaten batang melalui sekretariat dewan setda kabupaten batang berinisiatif mengwujudkan manajemen produksi yang lebih baik. hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang undang. informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya, konsekuensi terjadinya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku peraturan peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru, cc. menjawab keterbatasan keterbatasan yang dimiliki oleh judicial review yaitu judicial review bersifat pasif: dan konsekuensi logis dari dianutnya asas hierarki norma dan hierarki peraturan perundang undangan, yaitu untuk menyesuaikan peraturan perundang undangan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya. efektivitas hukum menurut hans kersen bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma norma hukum atau dengan kata lain norma norma itu benar benar diterapkan dan dipatuhi. lebih lanjut menurut kersen efektifitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak dipersyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar benar sesuai dengan norma hukum. efektifitas hukum terletak pada fakta bahwa orang orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui idenya tentang norma itu. validitas dan pemberlakuan menunjuk pada fenomena yang sangat berbeda. hukum sebagai norma yang valid ditemukan pada ekspresinya dalam pernyataan bahwa orang harus bertindak dengan cara tertentu. pernyataan ini tidak memberikan kita sesuatu tentang peristiwa sebenarnya. pemberlakuan hukum terdiri dari fakta bahwa orang menyesuaikan tindakannya sesuai dengan suatu norma. walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, namun terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. menurut kersen suatu norma dianggap valid hanya atas dasar kondisi bahwa norma tersebut termasuk dalam suatu sistem norma, dalam suatu tata yang secara keseluruhan adalah efektif. satjipto rahardjo. hukum dan perubahan sosial, suatu tinjauan teoretis serta pengalaman pengalaman indonesia. genta publishing. yogyakartangetahui efektivitas norma hukum sangat penting mengingat keabsahan norma yang mengatur perilaku manusia pada umumnya (dan juga keabsahan norma hukum pada khususnya) adalah keabsahan spasial dan temporal karena norma norma ini bermuatan peristiwa spasial dan temporal. sebuah norma yang sah akan selalu berarti bahwa norma tersebut sah dalam beberapa ruang atau ruang yang lain dan selama beberapa waktu atau waktu yang lain, dengan kata lain, bahwa norma mengungkapkan peristiwa peristiwa yang hanya bisa berlangsung pada suatu tempat dan pada suatu waktu. meskipun efektivitas sangat penting bagi suatu hukum namun efektifitas bukan menjadi dasar berlakunya hukum. dasar berlakunya hukum adalah norma dasar. tetapi supaya norma dasar itu dapat berlaku dalam situasi yang konkret syarat tertentu harus dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif. maka dapat dikatakan, bahwa efektifitas merupakan condition sine gua non (syarat mutlak) dari berlakunya hukum. william einstein mengatakan agar tatanan hukum memiliki arti, ketegangan antara norma dan perilaku tidak boleh jatuh bawah tingkat minimum tertentu dan tidak harus naik tingkat maksimum tertentu, karena jika tidak, tatanan hukum dapat dikatakan tidak lagi efektif dan dengan demikian, akan kehilangan validitas. efektivitas peraturan perundang undangan sangat dipengaruhi oleh kualitasnya, menurut h.a.s jayabaya sebagai tolak ukur berkualitas atau tidaknya suatu peraturan perundang undangan dapat dilihat dari sering atau tidaknya atau tidak pernah dilanggar oleh masyarakat. apabila suatu peraturan perundang undangan sering diajukan pengujiannya lembaga peradilan maka kualitasnya dapat dipertanyakan atau kadangkala ketidakefektifan peraturan perundang undangan bukanlah soal kualitas tetapi karena peraturan perundang undangan tersebut sudah waktunya diganti atau diubah karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. jimmy asshiddigie dan ali syafaat. teori hans kersen tentang hukum. konstitusi press. jakarta. bian jayabaya. peningkatan kualitas peraturan perundang undangan suatu pendekatan input dan output). jurnal legislasi indonesia, vol. junievaluasi peraturan perundang undangan dapat dikaitkan dengan pandangan hukum dan perubahan social yang menurut satjipto rahardjo: apabila hukum harus merumuskan hubungan hubungan diantara anggota masyarakat maka harus segera ditambahkan, perumusan itu dilakukan dengan cara mengangkatnya dari bahan bahan yang terdapat dalam masyarakat. sekarang, apabila terjadi perubahan sosial, maka perumusan oleh hukum positif yang diangkat dari bahan hubungan hubungan dalam masyarakat tentunya akan berbeda dari perumusan terdahulu. untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku, maka peraturan peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru. menurut lili rasjid dan i.b yasa putra, pada hakikatnya sistem hukum merupakan satu kesatuan system besar yang tersusun atas sub sub sistem yang lebih kecil (komponen) yaitu masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. oleh lili rasjid dan i.b yasa putra evaluasi hukum diterangkan sebagai berikut: evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan peraturan perundang undangan dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan perundang undangan. masyarakat hukum adalah masyarakat hukum tempat hukum itu diterapkan. praktik empiris penerapan pengelolaan sampah terpadu kabupaten batang bukanlah merupakan hal yang mudah, banyak mengalami kendala. selain belum menutupinya sdm sehingga sulit melakukan penyuluhan dan penerapan pengelolaan sampah terpadu ini, namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin sepanjang pemerintah memfasilitasi dengan baik. pada kenyataannya, kabupaten batang belum banyak terlihat tong sampah yang telah memilah milah jenis sampah untuk mempermudah pengelolaannya, yang disediakan oleh pemerintah kabupaten batang. jika pemerintah sudah melakukan upaya sebaik baiknya, bukan tidak mungkin untuk satjipto rahardjo, hukum dan perubahan sosial, op.cit, hlm. lili rasjid dan i.b yasa putra. hukum sebagai suatu sistem. remaja rosdakarya. bandungiasakan warga batang mengubah tradisi yang suka membuang sampah sembarangan, menjadi tradisi membuang sampah serta memilah sampah sesuai kategorinya peran pemerintah memang yang terpenting, karena jika diatur dan diberikan sanksi keras, tentunya masyarakat pun akan taat pada aturan yang dibuat pemerintah kabupaten sepanjang dalam praktiknya berjalan lancar dan sesuai aturan yang sudah ada. kebiasaan buruk dari warga yang gemar membuang sampah sembarangan ini harus diluruskan, diberi penyuluhan bahwa lingkungan sehat akan berdampak pada masa depannya juga. pada saat yang sama kabupaten batang belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah kabupaten batang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola persamaan. hal ini sesuai denganuntuk itulah maka dirasa sangat mendesak untuk segeraharus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan yang terkait dengan peraturan perundang undangan yang akan dibuat. dalam upaya mewujudkan optimalisasi penanganan dan pengelolaan sampah harus senantiasa memperhatikan asas atau prinsip sebagai berikut: prinsip lingkungan sehat mengacu pada uud, maka setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, hal ini wajib dilindungi pelaksanaannya oleh pemerintah. dengan diajukannya perda ini, diharapkan pengelolaan sampah akan lebih baik sehingga lingkungan hidup wargtang mereka prinsip kesejahteraan sosial perda tentang pengelolaan sampah terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan social warga batang dengan cara memperbaiki lingkungan hidupnya, diharapkan dari lingkungan yang bersih nantinya akan berdampak baik pada nasib mereka karena bila ditinjau dari segi kesehatan, maka mereka lebih sehat dan lebih produktif untuk mensejahterakan keluarganya. prinsip kepastian hukum hak dari warga negara indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, maka mereka berhak mendapatkan kepastian hukum, negara indonesia merupakan negara hukum maka prinsip ini harus ditegakkan dan sudah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. asas tanggung jawab negara negara harus menjamin warga negaranya mendapatkan haknya yaitu hak untuk tinggal lingkungan hidup yang bersih dan sehat. asas kelestarian dan keberlanjutan setiap manusia berhak untuk melanjutkan keturunan, dengan pengelolaan sampah yang baik otomatis lingkungan mereka jadi lebih sehat, dan memperkecil kematian karena penyakit yang datangnya dari sampah ataupun lingkungan kotor seperti tbc, dbd, dil. kemungkinan untuk melanjutkan keturunan lebih terjamin apabila tinggal lingkungan hidup yang bersih dan sehat:: keselarasan:biibid halrupakan peraturan pelaksanaan dari perundang undangan yang lebih tinggiiii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait pada uud dijelaskan bahwa, sudah menjadi hak setiap orang untuk memperoleh kebebasan. kebebasan warga negara tercermin pada pemenuhan hak haknya, berikut mengembalikannya. kebebasan terkait dengan ham yaitu hak hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan langsung oleh tuhan yang maha pencipta pada dasarnya adalah hak hak yang bersifat kodrati. misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan sebagainya. yang membahas tentang hak setiap manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera ini, diangap sangat vital bagi bagi setiap orang. untuk itulah harus ada yang mengatur dan melindungi kesejahteraan warga negaranya, sekaligus melindungi warga negara indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, mempunyai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang adalah harapan setiap orangberdasarkan tahun tentang pengelolaan sampah diatur padtahun menegaskan:dentifikasi masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: permasalahan sampah kabupaten batang cukup kompleks, seperti banyak sampah yang dibuang tidak terangkut. seharusnya sebagai konsekuensi adanya pembebanan retribusi sampah kepada masyarakat, maka menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten batang untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah seperti mengangkut sampah sampah yang berada tempat pembuangan sementara tps) tempat pembuangan akhir tpa). sampah yang dihasilkan setiap harinya kabupaten batang cukup tinggi dan bahkan musim musim tertentu sangat tinggi dan berpotensi sebagai sumber pencemaran lingkungan. kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan dengan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki cukup menekan sumber pencemaran terhadap lingkungan kabupaten batang walaupun masih terdapat sebagian sampah yang tidak dapat terangkut setiap harinya. diperlukan kebijakan pemerintah kabupaten batang untuk mengatur tentang pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah, adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban, perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya. tujuan dan kegunaan naskah akademik tujuan sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok pokok pikiran, konsep konsep, asas asas, dan norma norma hukum dalam penyusunyang meliputi: merumuskan permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten batang dan solusi mengatasinya melalui peraturanselanjutnya pada tahun ditegaskan: pemerintpenanganan sampah diatur pada tahun yang menegaskanatau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. dikeluarkannya undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni tahun diharapkan bisa menyelesaikan persoalan persoalan lingkungan, dikarenakan banyaknya apresiasi dan upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah masalah pengelolaan lingkungan. tahun juga memasukkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. artinya dalam pembangunan ekonomi nasional, persoalan lingkungan kedepannya akan semakin kompleks dan dengan kepentingan investasi sesuai dengan perkembangan zaman. ditetapkan dan berlakunya tahun tentang pemerintahan daerah diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih responsif, proposional, dan riil dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, khususnya berkenaan dengan kewenangan daerah dalam melaksanakanindonesia adalah negara yang menganut demokrasi pancasila, yaitu rakyatlah yang berkuasa dalam penyelenggaraan negara, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk diatur oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. jika nilai nilai pancasila ingin terwujud, maka harus ada hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya, bukan pemerintah yang mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat nasib rakyatnya. rakyat memiliki berbagai hak mereka sebagai rakyat indonesia. sesuai dengan uudsuai dengan atas, maka rakyat indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baikmasih banyaknya lingkungan hidup yang berdekatan dengan timbunan sampah atau bahkan daerah pembuangan sampah itu tersendiri membuat rakyat indonesia jauh dari cita cita untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. indonesia merupakan negara besar, yang penduduknya padat khususnya daerah perkotaan, seperti kabupaten batang yang kini semakin tumbuh pesat dan padat. masalah terpenting salah satunya adalah lemahnya pengelolaan sampah, padahal daerah daerah yang padat penduduk otomatis akan menghasilkan sampah yang banyak pula. pengelolaan sampah ini menjadi tugasting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya, karena seperti diketahui dampak buruk dari tidak baiknya pengelolaan sampah ada banyak sekali, khususnya merusak kesehatan rakyat. apabila ini tidak dikelola baik oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah belum memenuhi unsur yang terdapat dalam alinea pembukaan uud tentang kesejahteraan umum. kesejahteraan umum ini merupakan poin penting bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya, dan sudah menjadi hak dari masyarakatagi manan. dasar dasar perundang undangan indonesia. ind hill. coingkungan hidup merupakan hal yang sangat berdampingan dengan kehidupan manusia. memiliki peranan yang sangat vital dalam berbagai kegiatan social yang dilakukan oleh manusia, mulai dari lahir sampai menghasilkan keturunan. maka lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun dimasa mendatang dapat berjalan buruk pula. dengan lingkungan hidup yang kotor, berdampingan dengan sampah, tentu banyak penyakit penyakit yang timbul dari sampah tersebut, tidak mungkin sama kondisi fisik dari manusia yang tinggal lingkungan hidup bersih dengan manusia yang tinggal lingkungan hidup kotor. contoh yang ada pada masyarakat adalah penyakit tb tbc yang mudah menyebar lingkungan lingkungan kumuh, bahkan ini merupakan penyakit ganas yang mudah menyebabkan kematian, dan masih banyak penyakit penyakit berbahaya lainnya yang merupakan dampak dari lingkungan kotor. berdasarkan pemaparan atas, maka jelas merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hidupnya. namun negara lah yang memiliki tanggung jawab tertinggi untuk mengaturnya. lingkungan bersih datang dari pengelolaan sampah yang baik. dibutuhkan berbagai metode dan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah. maka setiap pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana metode metode pengelolaan sampah yang baik dan cocok untuk daerahnya, karena limbah yang dihasilkan akan berbeda beda, juga cara daerah masing masing akan berbeda. maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai jenis jenis sampah yang belum diatur secara khusus dan detail:! rosyidi ranggawidjaja. op. cit. hal. bagi manuud menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, ini adalah landasan hukum mengapa perda ini harus dibuat, karena belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pengelolaan sampah. tahun tentang pengelolaan sampah merumuskan sebagai berikut:erdasarkan ketentuan tahun tersebut jelas bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah setempat, memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, dil dimana artinya bahwa hak rakyat sangat terjamin. namun kenyataannya, saat ini banyak warga yang kesulitan membuang samparena mahalnya tarif yang dikenakan pengelola sampah daerahnya, disinilah timbul titik titik dimana orang membuang sampah sembarangan. maka seharusnya pemerintah dapat memberikan hak hak yang seharusnya diterima oleh warganya. selanjutnya pada tahun tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menegaskan bahwa:berdasarkan tersebut atas, dapat ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengelola sampah daerah wewenangnya, maka hal ini merupakan tugas penting untuk pemerintah sesuai aturan yang berlaku. pembentukan naskah akademik dtahun tentang pengelolaan sampah dan tahun tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan nomor tahun tentang pengelolaan sampah spesifiumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan pengelolaan sampah kabupaten batangpengelolaan sampegunaan memberikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten batang dalam merumuskan materi muatanberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansipermudah perumusan tujuan, asas asas dan norma, mencakup hal hal sebagai berikut: pengurangan dan penganan sampah rumah tangga: dan pengurangan dan penganan sampah sejenis sampah rumah tangga. arah pengaturarahkan untuk memberikan pengaturan mengenai pengelolaan sampah, berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampruang lingkup tugas, wewenang pemerintah daerah hak dan kewajiban perizinan penyelenggaraan pengelolaan sampah sanksi administratif ketentuan penutuputup simpulan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi paradigmatik, yaitu solusi dari paradigma cara mengelola sampah. dari paradigma "membuang sampah" yang dalam prakteknya hanya memindahkan sampah, menjadi "mengelola sampah dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada prakteknya dapat mereduksi secara signifikan timbunan sampah yang dibuang. problematika utama dari penerapan model ini adalah pada soal bagaimana merubah paradigma dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. peran segenap jajaran pemerintahan sampai dengan level pengurus rt rw sangat besar dalam membantu mewujudkan terlaksananya program dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. saran undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah telah memberikan acuan yang jelas mengenai paradigma baru pengelolaan sampah. terpenting kemudian adalah implementasi dalam bentuk perda, sehingga paradigma baru dalam pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu solusi masalah persamaan masa mendperlu diftar pustaka abdulkadir muhammad. hukum dan penelitian hukum. citra aditya bakti. jakarta. amos neraka. kesadaran lingkungan. rangka cipta. jakarta.bagi manan. dasar dasar perundang undangan indonesia. ind hill. co. jakarta. budiman chandra. pengantar kesehatan lingkungan. egc. jakarta. danur. materi materi pokok ilmu kesehatan masyarakat. widya media. jakartaj.j. bruggink. refleksi tentang hukum, alih bahasa arief sidharth, pt. citra aditya bakti, bandung. johnny ibrahim, dalam bukunya. teori dan penelitian hukum normatif. cetakan pertama, bayumedia publishing, surabapeter mahmud marzuki, penelitian hukum, cetakan keempat, grenada media group, jakarta, rosyidi ranggawidjaja. pengantar ilmu perundang undangan indonesia. mandar majueharto. perma tentang class action. diakses melalui indonesia soekidjo notoatmodjo. ilmu kesehatan masyarakat. cetakan kedua. pt. rangka cipta, jakarta. subjektif. acara perdata. bina cipta. jakarta.titiek adipati. perma tentang class action. diakses melalui indonesia peraturan perundang undanganmber data bahan hukum primer,, tingkat pusat dan daerah. bahan hukum sekunder ??kajian teoretis dan praktik empiris kajian teoretis pengertian sampah sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pemikiran atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pemikiran manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan. dalam tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. menurut widyatmoko dan sintorini, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya. sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan daerah serta kurangnya dana penunjang untukhal. |
bab pendahuluan latar belakang istilah kepala desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempatterpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan disahkan oleh bupati. bagi manan mengemukakan: pemerintah desa terdiri dari kepala desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan perangkat desa. kepala desa dipilih langsung oleh rakyat desa yang bersangkutan. kepala desa terpilih ditetapkan badan perwakilan desa dan disahkan bupati. masa jabatan kepala desa paling lama enam atau paling lama dua kali masa jabatan berturut turut didik sutrisno lain pihak berpendapat bahwa: pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa (kades) atau disebut dengan nama lain. proses pengisian kades dapat dilakukan secara pemilihan langsung sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat. untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya kejelasan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kades, tugas, wewenang, kewajiban, persyaratan menjadi kades, larangan, pemberhentian dan masa jabatan kepala desa. pemilihan kepala desa meskipun sederhana merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem. menurut daro sumardjono, dalam sistem pemilihan kepala desa terkandung unsur masukan, proses, keluaran, lingkungan dan umpan balik, yaitu sebagai berikut: unsur masukan meliputi masyarakat pemilih, bakal calon, peraturan perundang undangan mengenai pemilihan kepala desa, keinginan pemerintah supra desa, adat istiadat setempat dan lain sebagainya. unsur proses meliputi seleksi bakal calon kepala desa tingkat desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelantikan calon yang memperoleh suara terbanyak. unsur keluaran berupa kepala desa terpilih. unsur umpan balik dapat berupa adanya protes dari masyarakat, kuorum tidak terpenuhi, calon tunggal yang kalah dengan kotak kosong dan lain sebagainya. unsur lingkungan meliputi perubahan sosial pada masyarakat desa, sistem politik supra desa, interaksi kehidupan kohalhal. daro sumardi pembinaan pemerintahan desa. depdagri. jakarta. hal. seorang bakal calon kepala desa untuk dapat menjadi kepala desa definitif harus memenuhi aspek acc, yaitu acceptability, capability dan comfortability. daro sumardjono menjelaskan sebagai berikut: aspek akseptabilitas (acceptability) maksudnya adalah bahwa seorang kepala desa harus memperoleh dukungan dari masyarakat pemilih. aspek kapabilitas (capability) maksudnya adalah bahwa calon kepala desa harus mempunyai kemampuan yang handal baik sebagai administrator wilayah, politisi, cendikiawan, pemimpin, tetua adat (untuk desa desa tertentu). aspek komfortabilitas (comfortability) adalah aspek kecocokan dengan keinginan dan kebutuhan (menyenangkan) pemerintah supra aspek komfortabilitas terlihat dengan adanya: secara formal diadakannya penelitian berkas persyaratan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa, tetapi secara material dapat saja dijadikan mekanisme untuk menyisihkan calon calon yang dianggap tidak cocok dengan keinginan dan kebutuhan pemerintah. adanya ujian penyaringan, secara formal untuk mengukur kapabilitas calon kepala desa, tetapi secara material dapat saja dijadikan sarana untuk menyisihkan calon calon yang dianggap tidak memenuhi keinginan pemerintah melalui cara tidak lulus ujian dan lain sebagainyadengan demikian diharapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tidak timbul permasalahan permasalahan yang pada akhirnya justru merugikan semua pihak. jabatan kepala desa yang diperebutkan lewat pemungutan suara langsung dari rakyat setempat, dengan terlebih dahulu lulus ujian tahap awal yang dilakukan pemerintah kabupatendudukan pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak hak masyarakat. h.a.w. wijaya berpendapat bahwa: ibid. hal. demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada tangan rakyat. dalam kaitan ini henry mayo, sebagaimana dikutip oleh miriam budiardjo berpendapat sebagai berikut: sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukyang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik." prinsip prinsip demokrasi merupakan satu kesatuan yang bulat, saling terjalin dan bekerja dalam satu sistem yang saling tergantung satu dengan yang lain, konsepsi tentang prinsip prinsip demokrasi sebagai suatu sistem ini dikemukakan oleh miriam budiardjo berikut ini: demokrasi dalam usahanya mencapai tujuan yang dikehendaki, maka sudah barang tentu menjalankan prinsip prinsipnya yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu sistem. oleh karena itu prinsip prinsip demokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hanya dapat dibedakan. pembedaan adalah penting untuk adanya pengenalan. dan lagi disebabkan adanya pembedaan inilah, maka sistem itu menjadi berbeda. jadi sistem itu berbeda bukan karena sistem, tetapi karena isi dari sistem. oleh karena itu dalam sistem demokrasi antara negara yang satu dengan negara yang lain, akan ada perbedaannya, karena isi dari dekorasinya adalah berbeda. jadi walaupun ada persamaan prinsip, tetapi akan tetap ada perbedaannya, karena dipengaruhi oleh lingkungannya atau oleh sistem sistem lain. itulah sebabnya sistem demokrasi amerika serikat berbeda dengan sitem demokrasi inggris, disebabkan sejarah dan kondisi sosialnya berbeda. demikian pula halnya sistem demokrasi pancasila dengan sistem demokrasi liberal akan terdapat perbedaan, walaupun tetap ada persamaannya sebagai suatu sistem." miriam budiarjo. dasar dasar ilmu politik. gramedia. jakarta. hal. ibid. hal. pengertian demokrasi menurut ukuran negara negara barat yang menganut paham liberalis berbeda dibandingkan dengan demokrasi versi negara negara blok timur yang sosialis. demikian pula dengan pengertian kerakyatan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar yang mempunyai kekhususan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. terhadap beberapa versi demokrasi menurut masing masing ideologi kenegaraan yang bervariasi tersebut, jelas tidak sama isi dan penyelenggaraannya. toto pandora mengemukakan tentang jenis jenis demokrasi sebagai berikut: ditinjau dari sudut pelaksanaannya, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan." berdasarkan pendapat toto pandora tersebut atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya dilihat dari sudut pelaksanaan demokrasi terdapat dua macam demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.. pada waktu sekarang, kiranya demokrasi langsung yang mencakup semua atau banyak bidang atau urusan kenegaraan sukar dilaksanakan. swiss, rupa rupanya masih dapat dilihat adanya sisa sisa pelaksanaan demokrasi langsung bidang proses pembuatan undang undang, yaitu dengan adanya lembaga referendum. referendum dibedakan menjadi beberapa macam, seperti diuraikan bawah ini: referendum wajib (obligation atau imperatifruu) yang akan diundangkan. dalam hal ini apabila mayoritas rakyat berpendapat setuju akan rancangan undang undang tersebut, maka rancangan undang undang yang bersangkutan dijadikan undang undang, dan berlaku. referendum tidak wajib (fakultatif), ialah meminta pendapat secara langsung dari rakyat tentang setuju atau tidaknya, terhadap undang undang yang sudah berlaku, tetapi ada sementara rakyat yang toto pandora. op. cit. hal. mengingatnya, dalam hal ini, apabila mayoritas rakyat berpendapat bahwa undang undang yang bersangkutan tetap berlaku seperti semula, maka undang undang tersebut tetap berlaku, dan sebaliknya. referendum operatif (optionpemerintah federal atau pemerintah pusat wilayah negara negara bagian atau daerah daerah otonom. demokrasi perwakilanmenurut miriam budiardjo: perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau sudewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).? berdasarkan pengertian demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung sebagaimana dikemukakan atas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsungdalam hal ini dianut sistem keterwakilan atau representasi suara rakyat yang dipercayakan melalui wakil wakilnya yang duduk dalam parlemen atau dewan perwakilan rakyat. pengertian, dalam hal ini dapat dicontohkan adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif tingkat pusat dan daerah dpr dan dprd), pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, dan pada satuan pemerintahan terendah adalah diadakannya pemilihan kepala desa pilkades). toto pandora. op. cit. hal. miriam budiardjo. op. cit. hal. susunan organisasi pemerintahan desa satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, termasuk dalamnya adalah pemerintahan desa sebagai pemerintahan asli dijamin dalam undang undang dasar yang menentu. pada masa hindia belanda, pemerintahan desa diatur berbeda antara jawa dan luar jawa. jawa diatur dalam inlandsegemeente ordonansi igo) sedangkan luar jawa diatur dalam inlandsegemeente ordonansi voor buatan gewesten igo). ketentuan ketentuan ini hanya mengatur mengenai organisasi desa, karena desa sebagai pemerintahan asli telah ada jauh dari saat pengaturan dalam igo dan igo. pengaturan mengenai desa, dalam perkembangan sejarahnya, secara normatif baru dilakukan pada tahun dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan desa. the liang gie mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut sebagai berikut: setelah indonesia merdeka peraturan tentang desa baru dibentuk secara normatif pada tahun yaitu dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan desa. undang undang tersebut mengatur desa dari segi pemerintahannya saja, tetap, dan kebiasaan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan pertahanan nasional. bagi manan mengemukakan pendapatnya mengenai pengaturan pemerintahan desa sebagai berikut: pada tahun ditetapkan undang undang nasional tentang pemerintahan desa undang undang nomor tahun sebagai pengganti igo dan igo. secara substansial undang undang nomor tahun sepenuhnya mencerminkan pendekatan igo dan igo yang memisahkan pemerintahan desa dari pemerintahan daerah lainnya. the liang gie. pertumbuhan pemerintahan daerah negara republik indonesia. liberty. yogyakarta. hal. semestinya, pemerintahan desa menjadi bagian integral pemerintahan daerah. pemisahan ini dipengaruhi oleh pikiran mengenai mempertahankan keaslian desa . suatu pendekatan yang keliru. maksud pembentuk undang undang dasar mempertahankan pemerintahan desa bukanlah semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat. mempertahankan pemerintahan desa dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan pemerintahan yang dekat dengan rakyat. selain itu, desa sebagai satuan pemerintahan demokratis dapat menjadi model pengembangan demokrasi seperti permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan dan lain sebagainya. tetapi isi rumah tangga desa dan tata cara penyelenggaraannya harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan baru masyarakat indonesia yang maju dan modern. desa merupakan self governing (pemerintahan sendiri), hal ini bertujuan untuk menjadikan desa berkembang sesuai dengan adat yang ada sehingga desa dapat berkembang lebih baik, hal ini sesuai dengan pendapat bagi manan bahwa: undang undang nomor tahun merupakan pembaharuan bagi kekeliruan pendekatan yang ditetapkan dalam undang undang nomor tahun pemerintahan desa dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam undang undang pemerintahan daerah. ditinjau dari politik pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa dalam undang undang pemerintahan daerah memiliki makna penting. sebagai salah satu bentukan daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota. untuk menghindari salah pengertian, yang dimaksudkan memiliki status dan kedudukan seperti propinsi, kabupaten, atau kota adalah status kedudukan hukumpemerintahan negara republik indonesia yang menjalankan fungsi fungsi pemerintahan baru. salah satu unsurl. bid. hal. modernisasi tidak berarti membuang atau mengganti segala ciri khas pemerintahan desa seperti nama (dusun, gampong, nagari dan lain lain) atau meniadakan fungsi fungsi tradisional yang hidup dan terpelihara. pembaharuan yang dimaksud adalah pada segi segi pengelolaan, pengembangan sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain lain. pemikiran pemikiran atas belum tercermin secara utuh dalam undang undang nomor tahun sulit menghilangkan kesan, pengaturan pemerintahan desa dalam undang undang nomor tahun masih seperti tempelan belaka. belum tampak secara utuh dan konseptual mengenai pemerintahan desa baru sebagai pelaksana pemerintahan republik indonesia pada tingkat paling bawah. unsur unsur pembaharuan masih terbatas pada tata susunan organisasi pemerintahan. ada beberapa masalah yang mungkin timbul dari penataan susunan organisasi yang seragam ini, yaitu: pertama: susunan organisasi ini akan membawa akibat perubahan pada tata kerja, hubungan antar aparat desa maupun dengan rakyat. tata kerja dan hubungan tersebut menjadi serba formal. hal ini merupakan sesuatu yang asing bagi aparatur dan rakyat desa. kedua: baik secara kultural maupun pemerintahan, pemerintahan desa beraneka ragam. bukan saja bentuk, tetapi juga model kepemimpinan, cara cara menjalankan pemerintahannya. begitu pula cara cara berhubungan dengan rakyat desa, termasuk partisipasi rakyat desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. pengertian pembaharuan desa semestinya tidak diartikan mencabut akar akar pemerintahan yang hidup dalam masyarakat desa yang bersangkutan. pembaharuan harus dalam rangka memberdayakan akar akar yang sudah ada agar dapat berperan lebih produktif, efisien, dan efektif serta mencerminkan tata pemerintahan yang berfungsi dengan baik. keanekaragaman suasana pemerintahan desa mestinya dipelihara sebagai bagian dari mozaik nusantara bidang pemerintahan. ketiga: susunan pemerintahan desa yang baru memerlukan sumber daya manusia yang belum tentu tersedia menurut syarat syarat yang diatur dalam undang undang. akhirnya susunan baru itu sekedar diadakan (formalitas), tetapi tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. undang undang nomor tahun secara formal mengakui keanekaragaman sebagai salah satu dasar pemikiran pemerintahan desa bid. hal. penjelasan umum). tetapi dengan ketentuan yang mempunyai sifat menyeragamkan pemerintahan desa, ada semacam kontradiksi antara dasar pemikiran dengan ketentuan ketentuannya. kalaupun ada pengakuan terhadap keanekaragaman, hanya nampak dalam dua hal, yaitu: pertama: meunasah, gampong dan lain lain. apalah artinya nama, kalau susunan tidak mencerminkan pengertian yang hidup dan dikenali masyarakat desa. kedua: pengakuan terhadap otonomi asli. terhadap masalah ini haruslah pula ada kesadaran baru. jangan sampai otonomi asli menyebabkan desa dibiarkan terkungkung dalam suasana tradisional yang justru harus diadakan pembaharuan dalam rangka memberdayakan pemerintahan dan rakyat desa. kegagalan undang undang nomor tahun mestinya menjadi pelajaran. keseragaman yang dituntut undang undang nomor tahun bukan saja sulit dilaksanakan, tetapi telah merusak seluruh tatanan pemerintahan desa (dan semacamnya) yang telah berjalan dengan ketahanan yang tinggi dan efektif menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan rakyat desa. adapun pokok pokok pemerintahan desa yang diatur dalam undang undang nomor tahun mencakup hal hal berikut: pembentukan, penghapusan, penggabungan desa desa dibentuk, dihapus atau digabung atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan tersebut dilakukan dengan memperhatikan asal usul dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten yang bersangkutan. pemerintahan desasejak berlakunya undang undang nomor tahun banyak hal yang telah dilakukan desa baik perubahan secara mendasar, yaitu meletakkan sendi sendi berdemokrasi, partisipatif, transparan dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. oleh karena kebijakan pemerintah desa yang dibangun atas dasar kebersamaan dan perubahan cara pandang maka tidak semudah membalikkan bid. hal. ibid. hal. tangan apalagi cara pandang sistem pemerintahan yang otoriter dengan kekuatan sepenuhnya kepada kepala desa yang disebut sebagai penguasa tunggal pada rezim orde baru telah berurat akar lebih dari tahun. kran demokrasi yang dikembangkan yaitu demokrasi ala desa mana sifat sifat keakraban, gotong royong, rembug desa turut menyemarakkan demokrasi desa. namun demikian tetap beralaskan pada rambu rambu demokrasi ala desa yang sedikit mengalami pergeseran menuju pada kesetaraan, rasional dan aspirasi dalam arti lain boleh berbeda pendapat namun pendapat yang masuk akal dan untuk kepentingan orang banyak. hal ini sejalan dengan pendapat much sobekan yang mengatakan bahwa: pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat, maka pemerintah desa sangat diharapkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh sungguh dan tentunya dapat diciptakannya kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial secara maksimal bagi masyarakat serta yang terpenting juga dapat membawa masyarakat untuk memperoleh hidup sejahtera, adil, tentram, aman dan damai. berdasarkan konsepsi demokrasi atas, maka disadari bahwa untuk merubah cara pandang masyarakat, membangun demokrasi, transparan dan bertanggungjawab tidaklah semudah membalikkan tangan, akan tetapi proses untuk menuju sebuah perubahan tidak ada lagi pilihan lain kecuali harus berani bergeser dengan melewati berbagai rintangan dan hambatan bahwa para pemikir desa dituntut untuk membangun desa yang ideal dalam perspektif undang undang nomor tahun h.la.w. wijaya berpendapat sebagai berikut: demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat. hal ini diwujudkan melalui badan perwakilan desa bpd) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa." much sobekan. penyelenggaraan pemerintahan desa. setara press. malang. hal ha.w. wijaya. otonomi desa. raja grafindo persada. jakarta. hal. perspektif undang undang nomor tahun adalah membentuk suatu pemerintahan daerah yang demokratis dengan meningkatkan peran serta dewan perwakilan rakyat daerah. hal ini juga diharapkan dapat diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dengan semakin meningkatnya peranan badan perwakilan desa sebagai lembaga perwakilan desa yang menggantikan lembaga musyawarah desa yang dibentuk pada masa orde baru.haw. wijaya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menentukan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah su., dan pemberdayaan masyarakat . perkembangan ketatanegaraan selanjutnya adalah dengan ditetapkandalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ditentukan tentang kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan rumah tangga desa. berdasarkan undang undang nomor tahun maka desa mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan rumah tangganya sendiri, hal ini sesuai dengan yang menentukan sebagai berikut:kabupaten kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa. ibid., hal. susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa bpd). undang undang nomor tahun pada menegaskan bahwa: jl)berdasarkan uraian atas, maka dapat dijelaspengaturan tentang desa kembali mengalami perubahan dengan ditetapkannya tahun tentang desa diikuti dengan ditetapkannya tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa. berdasarkan tahun dan tahun pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam tahunitu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua institusi yang mengendalikannya, yaitu pemerintah desa, dan badan permusyawaratan desa bpd). pemerintah desa yang dimaksud adalah kepala desa sebagai kedudukan kepala desa lebih merupakan wakil dari pemerintahan desa dan masyarakat desa itu sendiri ketimbang sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten. sebagai konsekuensinya maka kepala desa tidak lagi mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati melainkan kepada masyarakat melalui bpd. sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari hari kepala desa beserta perangkatnya mendapatkan penghasilan sebagai penghargaan (remunerasi). ppd dan disp usaid memberikan analisa sebagai berikut: remunerasi memberikan peluang pada masing masing desa untuk memberikan penghargaan dalam bentuk penghasilan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan desa. namun yang akan menjadi kendala dalam implementasinya. kendala ini akan muncul bagi desa desa yang memiliki apb desa yang minim. mungkinkah mereka akan dapat memberikan penghasilan kepada kepala desa beserta perangkatnya senilai penghasilan upah minimum regional kalau untuk membiayai pembangunan dan kemasyarakatannya saja masih kurang. disamping itu pemberian penghargaan kepada kepala desa beserta perangkatnya akan menghadapi kendala tentang peraturan yang akan digunakan. hal ini terkait dengan ketidakjelasan kedudukan dan status kades beserta perangkatnya dalam sistem kepegawaian indonesia apakah mereka sebagai pns atau pegawai swasta. status kades beserta perangkatnya ini bukan pns walaupun fungsi dan tugas yang dijalankan dalam pemerintahan sehari hari mereka seperti pejabat negara bahkan simbol yang dipakainya menunjukan bahwa mereka adalah pejabat negara namun meraka tidak diatur dengan sistem penghargaan seperti layaknya pns. sedangkan kalau mereka akan diatur oleh yang mengatur perlindungan karyawan khusus untuk pegawai swasta tentu tidak tepat karena mereka tidak menjalankan fungsi dan tugas suatu perusahaan. ketidakjelasan status dalam sistem kepegawaian dan tidak adanya sistem promosi dan mutasi sebagai penghargaan prestasi kerja maka mereka mempunyai sikap apatis terhadap pengembangan kemampuan diri misalnya mengikuti pendidikan lanjut ataupun pelatihan pelatihan yang mempunyai hubungan langsung terhadap promosi dan mutasi, karena tidak ada harapan dan pengaruhnya terhadap jabatan dengan semakin meningkatnya pendidikan maupun keterampilan. dapat dikatakan karena tidak adanya reward dan punishment maka akan sangat mempengaruhi kinerja kades dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. haw. wijaya. otonomi desa. raja grafindo persada. jakarta. halal. lembaga eksekutif pemerintah desa yang berfungsi sebagai kepala pemerintah desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa bantu oleh perangkat desa. perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas tugas dan fungsi fungsi pemerintah desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sedangkan sebagai lembaga legislatif, badan permusyawaratan desa bpd) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. berdasarkan tahun dan tahun dijelaskan lebih lanjut mengenai struktur organisasi pemerintahan desa sebagai berikut: kepala desa tahun merumuskan tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban dari kepala desa sebagai berikut: (dtahun mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibanhaw. widjaja mengungkapkan bahwa kepala desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. kepalkepada rakyat, menyampaikan informasi pokok pokok pertanggungjawabannya, namun harus tetapyang dimaksud. kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. seorang kepala desa haruslah seorang warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. dalam pemilihan kepala desa, calon yang memiliki suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. untuk desa desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. perangkat desa organisasi perangkat desa berdasarkan tahun terdiri atas: sekretariat desa: pelaksana kewilayahan, dan cc. pelaksana teknis haw. widjaja. penyelenggaraan otonomi indonesia, dalam angka sosialisasi undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. raja grafindo persada. jakarta. hal perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas tugas dan wewenangnya, sebagaimana diatur dalam tahun (l)unsur perangkat desa berdasarkan tahun diatur pada (l)badan permusyawaratan desa bpd)bpd) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga pengawaspbpemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. badan permusyawaratan desa adalah suatu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa,pd adalah wakil dari dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang ibid. hal. memangku jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya. pimpinan bpd dipilih dari dan oleh anggota bpd. masa jabatan anggota bpd adalah enam tahun, sama dengan masa jabatan kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. tata cara penetapan anggota dan pimpinan bpd diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah. anggota bpd yang sudah ada pada saat berlakunya tahun tetap menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam tahun ini, sampai berakhirnya masa jabatan. bpd merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yangnya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. bpd mempunyai peran yang besar dalam membantu kepala desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. dalam dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, pemerintah mendorong terbentuknya badan perwakilan desa bpd) yang dalam uu. tahun menjadi badan permusyawaratan desa. dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, badan permusyawaratan desa bpd) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa. lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sebagai lembaga legislasi, badan permusyawaratan desa bpd) memiliki hak untuk menyetujuihal. atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama sama pemerintah desa ditetapkan menjadi peraturan desa. disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis. sebagai lembaga pengawasan bpd memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa apb des) serta pelaksanaan keputusan kepala desa. bpdlam peraturan pemerintah nomor tahun badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, serta dalam tahun junto tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa fungsi dari bpd ialah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya bpd sebagai badan permusyawaratan yang berasal dar utamanya, yakni fungsi representasi. keanggotaan bpd seperti yang disebutkan dalam tahunpd berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan sadu wasistiono dan ms. irawan tahir. prospek pengembangan desa. fokus media. bandung. hal. aspirasi masyarakat. adapu tahun dalam tahun dijelaskan bpd mempunyai,dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyusun tata tertib bpd. berdasarakan tahun anggota bpd mempunyai hak:pengaturan mengenai desa, khususnya yang berkaitan dengan bpd, mengalami perubahan dengan ditetapkannya tahun tentang desa dan tahun tentang peraturan pelaksanaan tahun tentang desa. pengisian keanggotaan bpd ditetapkan secara demokratis dengan (dua) pilihan mekanisme, yaitu dipilih secara langsung dan dipilih melalui musyawarah perwakilan. ketentuan tahun merumuskan bahwdan tahun menentukan bahwa pengisian keanggotaan bpd ditempuh melalui (dua) cara yaitu pemilihan langsung dan melalui musyawarah perwakilan.fungsi dan tugas bpd juga mengalami pergeseran. dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. kini, fungsi bpd yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan apb des dan mengawasi pemerintahan desa. tugas bpd adalah menyelenggarakan musyawarah desa muses) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. demokrasi dan tata pemerintahan desa tahun mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk bpd dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk badan permusyawaratan desa (disingkat bamusdes). menegaskan:enjelasan tahun menentukan sebagai berikut:klausul wakil dan musyawarah itu harus dicermati secara kritis. keduanya menegaskan bahwa bamusdes mewadahi para pemuka masyarakat desa tanpa harus dipilih melalui sistem keterwakilan, seperti keberadaan lmd yang lalu. desa sering muncul distorsi dalam musyawarah untuk menentukan siapa pemuka masyarakat yang dilibatkan dalam bamusdes. historisnya adalah penunjukan secara elitis terhadap pemuka masyarakat yang dianggap dekat kepala desa. akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa (ordinary people) untuk berpartisipasi sebagai anggota bamusdes. fungsi bamusdes juga dikebiri, yaitu hanya menetapkan pemdes bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. fungsi kontrol dihilangkan, sehingga memperlemah check and balances dalam monarki kusuma. loc. cit. hid pemerintahan desa. sisi yang lain adalah akuntabilitas kepala desa. pertanggungjawaban kepala desa ditegaskan dalam penjelasan umum sebagai berikut:lausul pertanggungjawaban kepala desa tersebut atas menegaskan bahwakami "dalam praktik bisa jadi kepala daerahop. cit. hal. ibid. sisi lain lembaga lembaga kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dari demokrasi desa. atas kertas, dan memberikan kekuasaan yang besar terhadap apa yang disebut sebagai lembaga kemasyarakatan, dan ini sepertinya akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. namun demikian, ada beberapa resiko yang mungkin muncul dengan keluarnya dan perda yang menindaklanjuti. pertama, lembaga ini bisa diartikan sebagai lembaga baru dan satu satunya lembaga yang menjadi mitra pemerintah desa dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan. jika penafsiran seperti itu, maka akan muncul lembaga korporasi yang dibentuk oleh pemerintahan desa dan menjadi kepanjangan tangan desa. pedesaan lembaga semacam ini pernah ada yang disebut dengan lkd dan menjadi satu satunya lembaga yang melibatkan unsur tokoh masyarakat desa. namun demikian dengan adanya lkd ini, kelompok kelompok masyarakat tidak dilibatkan secara formal dalam proses pengelolaan pembangunan desa. dan dengan baik menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan menjalankan agenda pemberdayaan masyarakat. hendaknya menegaskan secara spesifik tentang pengertian pemberdayaan masyarakat. hal ini karena selama ini pengertian pemberdayaan masyarakat telah diartikan secara sempit sebagai pemberian bantuan dan pembinaan kepada masyarakat oleh pemerintah. pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka komunitas baik urusan ekonomi, sosial dan budaya. oleh karena itu menegaskan dalam penjelasan tentang konsep pemberdayaan masyarakat seperti itu. selain itu agenda pemberdayaan masyarakat sebagai tugas pemerintahan desa lebih banyak memfasilitasi kelompok kelompok masyarakat dalam membangun kemandiriannya. lewat forum lembaga kemasyarakatan itu, maka pemerintah desa bisa memberikan mandat untuk menjalankan kegiatan yang langsung ditandai oleh pokja pokja yang merepresentasikan kelompokkelompok dalam masyarakat. tidak ketinggalan dalam hal pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahane.b. sitorus, dkk. dalam hal ini berpendapat bahwa:disutomo eko dalam hal ini berpendapat bahwa: dalam praktik bisa jadi kepala desapengaturan mengenai kepala desa, khususnya dalam hal pemilihan kepala desa, mengalami perubahan dengan ditetapkannya. tahun menegaskan:hal .hal. pengertian pemberdayaan harus berdimensi keberpihakan kepada kelompok yang lemah, sehingga agenda pemberdayaan dan alokasi anggaran lebih dialamatkan kepada mereka daripada secara merata kepada setiap kelompok dalam masyarakat. demokrasi lokal demokrasi desa konsep demokrasi secara umum mengandaikan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. ide dasar demokrasi mensyaratkan keikutsertaan rakyat, serta kesepakatan bersama atau konsensus untuk mencapai tujuan yang dirumuskan bersama. demokrasi indonesia pasca orde baru hampir selalu dibicarakan secara berkaitan dengan pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, partisipasi, dan kontrol. oleh karenanya, pemerintahan yang demokratis mengandaikan pemisahan kekuasaan dalam tiga wilayah institusi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah: atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik, sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan. dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. sedangkan, istilah lokal? mengacu kepada arena tempat praktek demokrasi itu berlangsung, yaitu pada entitas politik yang terkecil, desa. desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai group houses and ibid shops country area, smaller than town''" istilah desa hanya dikenal jawa, sedangkan luar jawa misalnya sumatra, kalimantan dan sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam,sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya." desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. implementasi konsep demokrasi tingkat desa demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial. ciri ciri dari demokrasi desa antara lain adanya mekanisme pertemuan antar warga desa dalam bentuk bentuk pertemuan publik seperti musyawarah rapat, dan ada kalanya mengadakan protes terhadap penguasa (raja) secara bersama sama. dengan pengertian demokrasi desa seperti atas, pada tataran realitas terdapat keterkaitan antara aspek ekonomi dan politik dalam konteks rakyat pedesaan. misalnya jawa pada kurun waktu pasca revolusi kemerdekaan hingga 1960an, moh. hatta berpendapat, di desa desa yang sistem dekorasinya masih kuat dan hidup sehat sebagai tribe gri. demokrasi lokal (di desa): guo vadis peneliti yayasan interseks, jakarta. diakses melalui pada tanggal maret heru cahya dinamika demokratisasi desa beberapa daerah indonesia pasca lipi. jakarta. hal. ibid. bagian (dari) adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi. juga menambahkan, struktur demokrasi yang hidup dalam diri bangsa indonesia harus berdasarkan pada demokrasi asli yang berlaku desa . perkembangan jaman menunjukkan desa desa jawa mengalami perubahan yang diakibatkan oleh kemampuan adaptasi desa terhadap tekanan eksternal, misalnya migrasi penduduk, atau terhadap bentuk proyek kebijakan ekonomi dan politik lainnya. saat ini, demokrasi (lokal) dan desentralisasi, merupakan dua isu utama dalam spacecraft indonesia pasca orde baru. desentralisasi secara umum dikategorikan dalam dua perspektif utama, yakni perspektif desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan perspektif desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah." jika desentralisasi merupakan arena hubungan antara desa dengan pemerintah supra desa negara) yang bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi desa, memperkuat identitas lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta membagi kekuasaan dan kekayaan kepada desa, dan mewujudkan otonomi desa," maka demokratisasi merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintah (desa) menjadi lebih akuntabel, responsif, diakui oleh rakyat, mendorong parlemen desa berfungsi sebagai badan perwakilan dan intermedia agent (dalam aspek artikulasi dan agregasi kepentingan, formulasi kebijakan serta kontrol terhadap eksekutif desa), prison tjiptoherijanto dan miko primo demokrasi pedesaan jawa, penerbit sinar harapan. jakarta. hal. syarif hid. refleksi realitas otonomi daerah dan tantangan depan. pustaka kuantum. jakarta. halhal. serta memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. partisipasi juga menandai keikutsertaan kalangan marjinal yang selama ini disingkirkan dari proses politik dan ekonomi. perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal. perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan ekonomi daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. sedangkan desentralisasi politik ini pada tingkat desa menekankan pada aspek kelembagaan desa, pembagian peran serta berfungsi atau tidaknya kelembagaan desa. kelembagaan politik desa desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat, namun secara geografis berjarak cukup jauh dari pusat kekuasaan tingkat atasnya. hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak hak publik rakyat lokal. peran penting desa ini disadari oleh pemerintah hindia belanda pada masa politik kolonial, melalui penerbitan inlandsche gemeente ordonanntie igo) tbl. yaitu aturan hukum yang memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak hak budaya desa, sistem pemilihan kepala desa, desentralisasi pemerintahan pada tingkat desa, parlemen desa dan sebagainya." pada masa ini penduduk pribumi diperintah secara langsung oleh penguasa pribumi, dan secara tidak langsung oleh penguasa belanda. sistem pemerintahan berdasarkan ras ini berlangsung hingga dengan penguasa pribumi memegang jabatan mulai dari karesidenan,kawedanan hingga tingkat kecamatan, dan membawahi kepala desa." hal ini sesuai dengan skema dimana pemerintah kolonial melakukan penguasaan sumberdaya dengan memegang? elite politik lokal, meskipun demikian secara tradisional struktur pemerintahan ini bersifat otonom. strategi indirect rule melalui elite lokal ini juga berlangsung luar jawa, semisal sumatra aceh, medan, palembang) yang memudahkan pemerintah kolonial mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia untuk kepentingan perdagangan internasionalnya. sedangkan, proyek politik untuk menata pemerintahan negara indonesia pada kurun waktu paska kemerdekaan, dilakukan dalam konteks penataan institusi pemerintahan daerah, tetapi masih dalam bingkai negaraisasi, memperlakukan desa dalam wawasan pemerintah pusat. bagaimana hal ini direfleksikan dalam praktek berlakunya tersebut, dan bagaimana pengaruhnya pada pemerintahan asli desa? pada masa rejim orde baru yang berkarakter represif secara politik untuk mendukung pembangunan ekonomi', aktivitas ekonomi desa terseret dalam pusaran modernisasi sektoral, yang menyebabkan penciuman lahan pertanian untuk pembangunan pabrik, eksploitasi hutan untuk kepentingan ekspor kayu, dan alih profesi para petani tradisional menjadi buruh pabrik atau pekerja tambang. penekanan terhadap stabilitas politik untuk mendorong laju ekonomi ini dalam penataan pemerintahan diwujudkan dalam yang berwawasan kontrol. dengan mengartikan desa sebagai konsep administratif, maka desa terletak bawah struktur pemerintahan kecamatan. kepala desa dan dewan desa bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat. akibatnya terjadi kecenderungan pemusatan kekuasaan tangan kepala desa. desa tidak ubahnya sebagai mesin agus rahman. sejarah perkembangan demokrasi desa indonesia. dalam heru cahyono op. cit. hal. aceh, misalnya, penguasa territorial dari kelompok elite keturunan bangsawan yang disebut uleebalang, selain merupakan tangan kanan sultan juga dikenal dekat dengan belanda posisi mereka yang secara politik, kultural dan ekonomi strategis. birokrasi kepanjangan dari birokrasi negara. menyebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa lmd), yang merupakan lembaga musyawarah atau permufakatan antar elite pemerintahan desa dengan tokoh masyarakat desa. secara praktis, tersebut mengesahkan posisi dan fungsi kepala desa sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai ketua lmd. selain lmd, terdapat juga lkd (lembaga ketahanan masyarakat desa) yang dan dikukuhkan oleh instruksi mendagri tahun yang berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan proyek pembangunan desa. keanggotaan lkd seperti halnya lmd terdiri dari para elite desa yang cenderung dekat dengan kepala desa, sementara pembentukan pengurus lkd harus disetujui oleh kepala desa, camat, dan bupati atau walikota untuk disahkan. oleh karenanya baik lkd maupun lmd tidak bisa menyuarakan pandangan kritis terhadap kepala desa. untuk menjaga loyalitas dari kalangan masyarakat desa, pesta demokrasi , yang dikomandoi oleh para klien negara desa, diselenggarakan secara periodik diadakan lima tahun sekali. desa menjadi sumber untuk mobilisasi dukungan terhadap partai partai politik. secara perlahan, dengan praktek ekonomi dan politik seperti atas, otonomi asli dan masyarakat hukum yang otonom semakin menghilang. pada masa reformasi, dalam kerangka desentralisasi politik dan demokratisasi maka ketentuan tentang pemerintahan desa disesuaikan dengan kelangkaan kekhasan sosial, budaya dan ekonomi desa. ruang politik yang semakin terbuka juga ditandai oleh munculnya asosiasi asosiasi kemasyarakatan desa serta seruan dari berbagai pihak untuk menghidupkan kembali struktur pemerintahan adat. aceh, misalnya, terdapat pola struktur pemerintahan nanggroe yang federasi menggambarkan tingkatan tingkatan mulai dari unit terendah setingkat desa yaitu gampong, kemudian struktur atasnya yaitu mukim (federasi gampong), federasi mukim yaitu segoe dan strata heru cahya konflik elite politik pedesaan. pustaka pelajar. yogyakarta. hal. pemerintahan teratas yaitu nanggroe. setiap elemen ini memiliki perangkat pemerintahan sendiri yang dapat dipersamakan dengan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. pada masa kini, (dalam konteks desentralisasi, dan khususnya sebagai bagian dari proses resolusi konflik antara pihak dan gam), rupa mengakomodasi kembalinya format otonomi asli pemerintahan aceh tersebut. pada tataran implementasinya, kabupaten kabupaten aceh mengeluarkan gaun atau peraturan daerah untuk menjadi dasar pembentukan lembaga daerah sampai tingkat gampong. kalimantan tengah, pemerintah daerah mengakomodasi struktur pemerintah adat kademangan' dalam struktur pemerintahan modern berdasarkan tahun sumatra barat, dikenal sebutan nagari yang tingkatan sistem pemerintahannya hampir serupa dengan nanggroe, demikian juga dengan fungsi perangkat pemerintahannya. harus diakui bahwa satu keutamaan reformasi adalah keberhasilan mengakomodasi dan menyesuaikan format pemerintahan asli ini dalam penyelenggaraan negara, meskipun masih banyak kekurangannya sana sini. tahun pada intinya menerapkan kerangka desentralisasi politik, yang ditandai oleh pembatasan kekuasaan pusat dan pemberian otoritas yang lebih luas kepada pemerintah daerah. tahun menjadi prinsip utama untuk menghidupkan kembali parlemen desa dengan keberadaan bpd, serta adanya pemberdayaan peran dan fungsi parlemen daerah, untuk tujuan meningkatkan demokratisasi lokal melalui perluasan ruang partisipasi politik rakyat. pemerintahan desa dalam tahun diatur dalam hingga dalam pemerintah desa atau disebut dengan nama lain terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. mencantumkan keberadaan bpd badan perwakilan desa) yang berfungsi that tahun lihat tahun juga dalam tahun memperlihatkan besarnya peran dprd sebagai ujung tombak demokratisasi pada tingkat lokal., yang idealnya membawa perbaikan bagi transparansi dan akuntabilitas daerah. heru cahya op. cit. hal. sebagai pengayom adat istiadat, pembuat peraturan desa (pemdes), penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini menandakan perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi kelembagaan desa, dimana kepala desa harus bersama sama bpd menjalankan fungsi administrasi, anggaran dan pembuatan keputusan desa. dari aspek keanggotaan, mengatur bahwa anggota bpd sebagai wakil rakyat desa dipilih dari dan oleh masyarakat desa. kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui bpd, dan dalam diatur bahwa kepala desa melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati. namun demikian, tidak semudah itu menerapkan konsep konsep ideal demokrasi sesuai dengan tahun seperti disampaikan muka, keberagaman latar belakang sosial, budaya dan ekonomi daerah daerah indonesia menjadikan corak kelembagaan pemerintah desa pun menjadi beragam. tahun yang substansinya mendukung keanekaragaman dalam masyarakat desa, ironisnya, tetap menyeragamkan struktur pemerintahan desa. dalam prakteknya, konsep pemerintahan desa yang diperbarui oleh ini dipertemukan dengan sisa sisa pola patron klien kalangan masyarakat desa, yang terbentuk pada masa orde baru. belum lagi faktor faktor keanekaragaman pola budaya yang terus berubah. secara khusus, idealnya para pembuat keputusan mengenai pemerintahan desa harus mempertimbangkan pengaruh dari apa yang oleh kalangan pengamat politik pedesaan disebut sebagai fenomena khas, yaitu bahwa masyarakat indonesia adalah masyarakat transisi yang permanen , karena tidak lagi tradisional sepenuhnya, namun juga belum bergerak arah masyarakat modern (dalam pengertian modernisme barat yang menekankan pada asas rasionalitas dan individualisme). ibidsehingga, jika alasan tersebut atas dapat dipahami oleh para pembuat keputusan, maka solusi terhadap praktek demokrasi yang hanya terjadi tingkat prosedural artinya demokrasi hanya sebatas aspek prosedur, namun tidak diikuti oleh proses politik yang mencerminkan perilaku atau budaya demokratis tidak hanya sebatas dengan keluarnya peraturan baru yang dampaknya tambal sulam. para pengambil keputusan seharusnya memahami latar belakang sosial, budaya dan ekonomi pedesaan, dan kemudian menjadikan faktor faktor tersebut sebagai variabel penentu dalam penataan pemerintah desa, baik dari aspek kelembagaan maupun pranata desa, yang sesuai dengan asas demokrasi. sebagai contoh, terdapat kasus beberapa daerah dimana anggota bpd, yang terpilih secara demokratis, menggunakan akses komunikasi politik langsung bupati untuk menjatuhkan kepala desa, yang tidak lagi memainkan peran sentral dalam perpolitikan desa. ada kalanya, untuk memuluskan pencapaian tujuan kepentingan politik atau ekonomi, kades juga dapat berkolaborasi dengan bpd (kolusi) sehingga tidak lagi mengawasinya. pemilihan kepala desa dan bpd juga seringkali diwarnai oleh isu politik uang atau intrik politik lainnya, yang diikuti pula dengan kecenderungan anarkisme dari massa pendukung yang tidak puas. hal ini berarti bahwa suatu sistem demokrasi tidak bisa berlangsung tanpa adanya jaminan penegakan hukum oleh negara satu pihak, dan kultur demokratis (dari masyarakat dan elite politik) pihak lain. perbedaan budaya antara warga juga seringkali disikapi dengan kekerasan sebagaimana jaman penjajahan atas dalih rust orde', dan malangnya, ini dilakukan oleh sesama warga negara. meskipun terdapat fenomena negatif dalam praktek politik seperti atas, upaya demokratisasi desa desa memang memerlukan proses yang panjang, sebab terjadi transformasi besar besaran pada dua aras yaitu pertama, pola berpikir dan praktek politik para elite desa, dan kedua, pada heru cahya op. cit. hal. syamsuddin haris. demokrasi desa, perlukah diatur?. kertas kerja seminar ppm. internal masyarakat desa sendiri, dalam konteks transisi politik sejak bpd saja baru terbentuk kurang dari tahun (terhitung sejak sudah tentu memerlukan waktu untuk sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai badan perwakilan desa. masyarakat desa memerlukan perenungan atau penyesuaian terhadap mekanisme pemilihan langsung wakil wakilnya, setelah sekian lama terbiasa dalam proses politik yang serba ditentukan dari atas. sesungguhnya kurun waktu antara hingga inilah periode penting untuk memperkuat nilai nilai demokrasi (baik asli maupun demokrasi barat ) dalam praktek politik desa yang peluangnya ada tangan organisasi non pemerintah, masyarakat desa, serta pelbagai pemangku kepentingan desa. maka, upaya untuk mengintrodusir demokrasi tingkat desa, dengan memperkuat kapasitas masyarakat akar rumput desa menjadi percuma ketika pemerintah pusat mengeluarkan yang cenderung mengembalikan kekuasaan tangan kepala desa dan mencabut peran badan perwakilan desa, dan sekali lagi, menyeragamkan struktur kelembagaan pemerintah desa. tersebut keluar dengan latar belakang dominannya perspektif desentralisasi pemerintah pusat (depdagri), selain adanya anggapan bahwa kecenderungan konfliktual antara bpd dan kepala desa sudah tidak dapat dikontrol lagi. tampaknya pemikiran bahwa desentralisasi politik hanya melahirkan konflik politik dan akibat negatif lainnya masih mendominasi pemerintah pusat, padahal yang perlu dipertimbangkan oleh mereka adalah bahwa reformasi politik mengandung konsekuensi tampilnya diskursus diskursus baru (pembaruan diskursus) dalam politik desa, termasuk konsep demokrasi, yang memerlukan proses penyesuaian dalam prakteknya oleh masyarakat desa dan elite politik desa. tak pelak lagi, gerakan desentralisasi oleh pemerintah pusat menyebabkan desa kembali dimaknai sekedar sebagai saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten kota, tanpa memiliki daya tawar terhadap berbagai kebijakan negara. (dtahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa merumuskan: (selanjutnya pada permendagri tahun ditegaskan: pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. permendagri tahun memberikan pengaturan mengenai pemilihan kepala desa serentak dalam satu kali pemilihan seluruh kabupaten kotaadapun pemilihan kepala desa yang dilakukan secara bergelombang ditegaskan dalam permendagri tahun (sebagai peraturan pelaksanaan tahun diterbitkanlah tahun tentang desa yang memuat beberapa perubahan penting berkaitan dengan peran badan permusyawaratan desa sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa, serta tentang peran dan kedudukan kepala desa. tahun menegaskan bahwa kedudukan bpd sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa artinya posisi bpd berada bawah eksekutif. sementara (l) tahun memberikan pengertian pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa . bpd dikurangi kedudukan dan perannya dari fungsi badan legislatif menjadi badan permusyawaratan disamping itu keanggotaan bpd yang awalnya dalam tahun dipilih secara demokratis, kini dalam tahun ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah . kecenderungan pemusatan kembali atas dalam pertanggungjawaban kepala desa sangat tampak dalam tahun yang menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau walikota, sedangkan tanggung jawab kepala desa kepada bpd hanya dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, dan mereka hanya menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada rakyat. tentu saja ini berarti tidak ada lagi fungsi check and balances sebagai prinsip demokrasi dalam pola hubungan antara bpd dan kepala desa, serta hubungan bpd dengan lembaga supra desa. bahkan, terdapat kontradiksi antara tahun yang mengatur bahwa bpd memiliki salah satu wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa', dengan huruf (b) tahun meskipun pada huruf (c) tahun disebutkan bahwa bpd diberikan kewenangan rawan tjandra. desa, entitas demokrasi riil. dalam kolom demokrasi desa du kw w.forumdesa.ore mudik mudik kolom diakses pada maret untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada bupati walikota, namun jika mengacu pada tahun tentang desa atas, terlihat ambivalensi pengaturan kewenangan pengawasan bpd." selain sentralisasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa pun disesuaikan dengan perencanaan pembangunan nasional. artinya, desa tidak lagi memiliki otonomi untuk mengatur pembangunan ekonominya sendiri. tahun menempatkan perencanaan desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota, sedangkan tahun menegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. singkatnya, tahun itu tidak menawarkan rumusan untuk memperkuat demokrasi desa, malahan melemahkannya dengan mengembalikan pemusatan kekuasaan tangan kepala desa, dan mempreteli fungsi dan wewenang bpd, selain melemahkan otonomi pembangunan desa. perspektif depan untuk konteks negara indonesia yang tengah melakukan eksperimen politik sejak kemerdekaannya tahun desa masih dipandang setengah mata sebagai wilayah yang memiliki demokrasi asli dan otonomi sendiri, meskipun beberapa antaranya sebelum masa kolonial sudah memiliki otonomi asli . penerapan otonomi daerah ala yang menekankan pada tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, dengan demikian mengesampingkan posisi desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan negara. padahal dalam kerangka tahun demokrasi pada tingkat desa sedang mulai tumbuh, dan dapat memperkuat kehidupan demokrasi kabupaten kota, provinsi dan akhirnya negara. keluarnya ini cenderung menghasilkan democratic defisit atau kegagalan sistem demokrasi (yang tengah dirancang) untuk berjalan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi. ibid heru cahya op. cit. hal. mencermati narasi atas tampaklah bahwa kecenderungan penyeragaman, desentralisasi, dan pembentukan lembaga baru oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan desa masih tetap dominan, sebagaimana ditampilkan oleh tahun maupun tahun beberapa persoalan pokok yang ditampilkan oleh tahun adalah masalah keterwakilan masyarakat desa dalam lembaga bpd dan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. dengan kondisi demikian, maka mesti ada mekanisme yang diciptakan dalam pelaksanaan demokrasi desa, berbasis jaringan antar komunitas, untuk memberikan perlindungan dan penguatan lembaga lembaga asli desa, penguatan kapasitas politik kelembagaan desa yang mencerminkan asas keterwakilan rakyat desa yang hakiki, serta upaya untuk memperkuat ekonomi desa. pengisian jabatan kepala desa demokrasi lokal telah menjadi wacana publik yang menarik diskusi dan perdebatan indonesia akhir akhir ini. diskusi dan perdebatan tentang pentingnya demokrasi lokal tidak hanya berkembang kalangan akademis, pemerintah dan praktisi sosial, tetapi juga kalangan masyarakat umum. demokrasi lokal dipandang sangat penting, tidak hanya dalam proses mengelola dan mengurus pemerintahan, tetapi juga menyentuh hak dan kewajiban masyarakat sebagai bagian penting dari pemerintahan. pertanyaan pokoknya adalah bagaimana memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk dapat terlibat aktif dalam proses pemerintahan. pertanyaan ini telah dijawab oleh pemerintah dan berbagai pihak yang selama ini sangat peduli dengan pengembangan kehidupan demokrasi tingkat lokal melalui berbagai regulasi dan undang undang yang secara khusus memperluas ruang otonomi daerah dalam mengelola rumah tangganya. melalui undang undang nomor tahun yang telah diganti dengan undang undang nomor tahun tercantum semangat pemerintah pusat untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan pikiran rakyat. april tahun mengulang orba. demokrasi tingkat lokal. hal ini merupakan terobosan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, mengingat bahwa selama ini pusat perhatian pemerintah, partai politik dan badan perwakilan hanya pada upaya mewujudkan praktek demokrasi lembaga lembaga perwakilan yang ada pusat. konsekuensinya, pengembangan kehidupan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tingkat lokal hanya didasarkan pada transformasi internal pemerintahan yang diberikan secara terbatas melalui desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian otonomi kepada hierarki pemerintahan yang ada daerah provinsi dan kabupaten). dengan kata lain, demokrasi lokal sangat ditentukan oleh kemauan pemerintah pusat. jika pemerintah pusat memiliki good will untuk membangun demokrasi lokal, maka pembangunan demokrasi lokal tersebut dilakukan melalui desentralisasi kekuasaan dan pemberian otonomi kepada daerah. desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan menjadi ruang bagi perwujudan demokrasi lokal. namun sejak empat dekade berlalu, desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah belum menghasilkan kemajuan yang berarti bagi proses demokratisasi pemerintahan tingkat lokal. kekuasaan yang dipegang oleh masing masing lembaga politik lokal masih sangat tergantung pada otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat. melalui mekanisme pengendalian yang hierarkis dan sentralistik, liberalisasi politik yang berjalan selama empat dekade tersebut justru menghasilkan otoritarianisme dalam praktek kekuasaan tingkat lokal. otoritarianisme ini lahir dari pola dan model pertanggungjawaban kekuasaan yang cenderung mengarah atas. kepala desa bertanggung jawab kepada bupati, bupati bertanggung jawab kepada gubernur, dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden. model pertanggungjawaban ini mematikan ruang demokrasi lokal, melenyapkan fungsi lembaga legislatif lokal dan hanya menghasilkan proses penyelenggaraan pemerintahan lokal yang sangat tergantung pada instruksi pemerintah pusat. loyalitas dan kesetiaan politik pemerintah daerah dibangun atas semangat untuk kebaikan hati pemerintah pusat. klik politik secara vertikal mengikuti alur tegak lurus dari pusat daerah. hal hal tersebut menyebabkan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan secara empiris tidak membawa perubahan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. sebagai negara yang masih dalam proses pembentukan, realitas seperti ini sangat wajar, tetapi kewajaran tidak tepat jika dipakai sebagai tameng untuk menutupi kenyataan bahwa bangsa indonesia belum sungguh sungguh mau menjadi bangsa yang demokratis. anggapan yang mengatakan bahwa pemilihan kepala desa dengan sendirinya akan memberikan jaminan terhadap terwujudnya demokrasi lokal perlu dibuktikan sejauh mana kebenarannya. mengingat bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, liberalisasi politik dari atas yang dilakukan dalam berbagai bentuk desentralisasi dan otonomi selama ini justru kontra produktif dengan keinginan untuk menciptakan demokrasi lokal itu sendiri. sebaliknya yang terjadi adalah pembajakan demokrasi oleh elite elite lokal dengan ekspansi korupsi yang meluas dalam lembaga lembaga politik daerah (partai, parlemen, birokrasi dan sebagainya). sementara muncul harapan yang tersembunyi kalangan kelompok gerakan pro demokrasi yang melihat bahwa pemilihan kepala desa merupakan momentum yang tepat bagi terciptanya liberalisasi politik dari bawah (dari rakyat). liberalisasi politik dari bawah ini dipandang lebih bermakna daripada liberalisasi politik dari atas (desentralisasi dan pemberian otonomi) yang tidak menghasilkan pertumbuhan demokrasi lokal yang sepadan dengan agenda gerakan pro demokrasi tahun sejauhmana pemilihan kepala desa memberikan kontribusi yang berarti terhadap pertumbuhan demokrasi lokal sangat tergantung kepada mekanisme dan prosedur pemilihan kepala desa yang demokratis ini erat hubungannya dengan berbagai regulasi terutama undang undang nomor tahun yang mengatur tentang pemilihan kepala desa desentralisasi muncul sebagai cara terbaik mempermudah pelaksanaan urusan publik yang sebelumnya menumpuk tangan pemerintah pusat, membangun kedekatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan mengembangkan kehidupan demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. badan badan pemerintahan yang lebih rendah, mulai diberikan tugas menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan politik dan ekonomi yang tidak mampu ditangani pemerintah pusat dengan baik. konsep konsep baru tentang desentralisasi dipopulerkan negara negara mana demokrasi politik menjadi kata kunci kemajuan ekonomi. prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efisiensi dan efektivitas, responsivitas dan partisipasi publik dipandang sebagai kerangka kerja demokrasi yang paling efektif negara negara yang sedang mempelajari dan mempraktekkan sistem pemerintahan demokratis. desentralisasi dikaitkan dengan diskursus sosial tentang kebudayaan demokrasi, tata pengelolaan negara, distribusi wewenang dan kekuasaan, tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat dan pasar dalam pengelolaan negara dan sebagai instrumen memperkuat demokrasi lokal. desentralisasi berkembang menjadi amanat pembentukan negara modern, terutama negara negara mana tradisi kekuasaan merupakan hak milik kaum bangsawan. pemahaman yang menempatkan desentralisasi sebagai pembagian keputusan (pelimpahan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan) dengan penyertaan wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan antara bagian pemerintahan tingkat atas dengan bagian pemerintahan tingkat bawah dalam satu negara, memuat sejumlah kelemahan dilihat dari sisi epistemologi, sebagaimana dikemukakan oleh gregorius sahkan: desentralisasi hanya dipandang sebagai kebaikan hati pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kekuasaan dan kewenangannya dalam pengelolaan pemerintahan negara. padahal, konteks negara negara demokrasi modern, kekuasaan politik diperoleh melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan serentak setiap daerah untuk memberikan legitimasi terhadap tugas dan wewenang lembaga lembaga politik tingkat nasional dan juga tingkat lokal. dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat diberikan oleh pemerintah daerah. dengan begitu, hak pemerintah daerah sebenarnya untuk meminta dan menarik kembali sebagian kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah pusat (bukan atas kebaikan hati pemerintah pusat). menilik pada pertumbuhan negara negara modern, negara muncul sebagai bentuk kontrak politik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. kontrak politik tersebut diberikan rakyat dengan suatu alasan bahwa hanya badan badan pemerintah yang mendapat kedaulatan lah yang bisa menjalankan tugas tugas pelayanan masyarakat dengan baik dan benar. dalam konteks ini, desentralisasi merupakan pelimpahan kembali kekuasaan dan kewenangan yang telah diperoleh negara. negara melemparkannya kembali dengan alasan bahwa negara pemerintah pusat) tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan kekuasaan dengan tugas tugas yang sangat banyak. dengan demikian, desentralisasi merupakan cara negara untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan desentralisasi politik yang dapat dinilai sebagai pelaksanaan demokrasi langsung tingkat lokal. peraturan perundangan undangan terbaru yang mengatur tentang pemilihan kepala desa adalah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. berdasarkan undang undang nomor tahun beserta peraturan pelaksanaannya, pemilihan kepala desa dilakukan dalam beberapa tahapan pemilihan, yaitu: penetapan daftar pemilih pendaftaran dan penetapan calon kepala desa kampanye pemungutan suara penghitungan suara penetapan pasangan calon kepala desa terpilih, pengesahan, dan pelantikan. warga desa yang memiliki hak pilih adalah yang telah berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin. penggunaan hak pilih bagi warga negara yang telah berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin disyaratkan harus terdaftar sebagai pemilih pelaksanaan kampanye sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan dan sebagai bentuk sosialisasi program program yang ditawarkan oleh calon kepala desa dilakukan seluruh wilayah desa untuk pemilihan kepala desa. penyelenggara kampanye adalah diselenggarakan oleh tim kampanye yang gregorius sahkan. pilkada dan prospek demokrasi lokal. analisis csis. vol. hal. dibentuk oleh calon kepala desa. setelah pelaksanaan kampanye selesai, tahap selanjutnya adalah hari tenang dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. bakal calon kepala desa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa adalah bakal calon yang memperoleh suara sah terbanyak. inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya dalam rangka memajukan daerahnya. memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi, tetapi juga berkreasi untuk mengelola sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan daerahnya sendiri. sebagai wujud dari perubahan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diterapkan kabupaten kota yaitu hanya asas desentralisasi, maka berakibat pula terhadap pemilihan kepala daerah sampai pada satuan pemerintahan terendah yaitu kepala desa. kepala desa sebagai jabatan politis, maka dalam melaksanakan pengisian jabatan tersebut akan berdasarkan kepada teori jabatan maupun hukum jabatan hukum kepegawaian). harun afraid berpendapat sebagai berikut: jabatan sebagai lingkungan pekerjaan harus secara terus menerus ada orang yang menjalankannya. sebaliknya, jabatan sebagai pribadi harus terus menerus ada yang mewakilinya. orang yang dimaksud adalah pemangku jabatan. ggemann mengatakan bahwa hukum tata negara positif harus memuat kaidah yang mengatur tentang bagaimana caranya seseorang itu secara sah dikualifikasikan sebagai pemangku suatu jabatan. pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggalian atau rotasi, pemangku karena jabatan (ex officio), dan lain sebagainya. dalam suatu negara demokrasi, pada umumnya pengisian jabatan eksekutif dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundang undangan. yang perlu ditekankan adalah apakah pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung." pemilihan kepala desa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah diatur pada yang menegaskan sebagai berikut: harun afraid. pengisian jabatan presiden. pustaka utama grafiti. jakarta. hal. (l)praktik empiris peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten batang masih didasarkan pada peraturan perundang undangan yang lama yaitu tahun tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. berdasarkan kedua peraturan perundang undangan tersebut dibentukperkembangan terakhir mengenai pengaturan tentang desa, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa adalah dengan ditetapkannya tahun tentang desa, tahun tentang peraturan pelaksanaan tahun tentang desa, dan permendagri tahun tentang pemilihan kepala desa. berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang desa, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana tersebut atas, maka perlu ditetapkan peraturan daerah kabupaten batang yang mengatur tentang pemilihan kepala desa yang didasarkan pada peraturan perundang undangan dimaksud. kajian terhadap asas prinsip yang terkait dengan penyusunan normahal. asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik bersifat formal atau bersifat materiil. asas formal adalah hal hal yang menyangkut tahapan tahapan dalam pembuatan perda dan kerangka perda. asas materiil menyatakan bahwa setiap peraturan perundang undangan harus memenuhi asas berikut: asas pengayoman memberikan perlindungan guna menciptakan ketentraman masyarakat asas kemanusiaasas kekeluargaan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. asas kenusantaraasas keadilkedudukan dalam hukum dan pemerintahketertiban dan kepastian hukum, dan keselaras" bid. halerdasarkan ketentuan ketentuan dalam tersebut atas, maka jelas bahwa pengaturan mengenai pemilihan kepala desa mengalami perubahan. untuk itu, pemerintah daerah kabupaten batang bersama dengan dprd kabupaten batang memandang perlu untuk segera membentuk peraturan daerah kabupaten batang tentang pemilihan kepala desa, sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud atas. identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan mengenai pemilihan kepala desa sebagai berikut: peraturan daerah kabupaten batang tentang pemilihan kepala desa masih didasarkan pada tahun tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa. pengaturan tentang pemilihan kepala desa mengalami perubahan dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan yang secara khusus mengatur tentang desa yaitu tahun tentang desa, tahun tentang peraturan pelaksanaan tahun tentang desa dan permendagri tahun tentang pemilihan kepala desa. pemerintah daerah dan dprd kabupaten batang memandang perlu dan mendesak untuk segera membentuk peraturan daerah kabupaten batang tentang pemilihan kepala desa sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. penggunaan kata harus tersebut menandakan adanya suatu perintah kepada pembentuk peraturan perundang undangan untuk mengimplementasikan asas asas materiil dalam materi muatan peraturan perundang undangan.' asas yang relevan diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. ibid. hal. bab iii evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait dasar konstitusional masyarakat atau komunitas adat merupakan suatu realitas sosial yang berkaitan dengan proses asal usul dan munculnya suatu komunitas bangsa. masyarakat ini berasal dari sejumlah individu yang tinggal wilayah tertentu dengan sistem nilai (value system) tertentu yang mengatur pola pola interaksi antar individu anggota komunitas. pengakuan dan penghormatan terhadap komunitas adat tersebut diatur dalam bab tentang pemerintah daerah, uud yang merumusterkaitan peraturan perundang undangan dengan peraturan daerah undang undang nomor tahun tentang desa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana diatur dalam (selanjutnya mengatur tentang tugas bpd dalam proses awal pemilihan kepala desa: (l)mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desaengisian jabatan kepala desa dilakukan melalui pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam tahus5)yang memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala desa diatur dalamselanjutnya merumuskan tentang masa jabatan kepala desa sebagai berikut:raturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa tata cara pemilihan kepala desa diatur dalam yang merumuskan sebagai berikut: jtahapan pemilihan kepala desa ditegaskan dalamperaturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemilihan kepala desa mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentakdilakukan secara serentak satu kali lebih lanjut dirumuskanbergelombang dirumuskan lebih lanjut dalam jegaskan bahwharmonisasi secara vertikal dan horizontal harmonisasi bermula dari rudolf starrer yang mengemukakan bahwa konsep dan prinsip prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi. dengan kata lain, hukum akan tercipta dengan baik, jika terdapat keselarasan antara maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan masyarakat." badan pembina hukum nasional memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian. proses pengharmonisasian, pada hakekatnya adalah proses penyelarasan, penyesuaian, penyeimbangan, pensinkronisasian hukum tertulis, yang mengacu pada nilai nilai filosofis, sosiologis, historis, ekonomis, dan yuridis. dalam praktek pembentukan suatu peraturan perundang undangan, dikenal proses harmonisasi secara vertikal, dan horizontal, yaitu: harmonisasi secara vertikal harmonisasi secara vertikal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang undangan yang berada bawah diselaraskan dengan aturan yang ada atasnya. misalnya, peraturan daerah diharmonisasikan dengan undang undang, atau undang undang diharmonisasikan dengan undang undang dasar. harmonisasi secara horizontal harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang undangan yang sejajar tingkatannya. misalnya, peraturan daerah diharmonisasikan dengan peraturan daerah atau undang undang diharmonisasikan dengan undang undang. http:l.""landasan filosofis dari peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa adalah bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk mengembangkan demokrasi tingkat yang paling bawah. pemilihan kepala desa merupakan pemenuhan atas aspek akseptabilitas (acceptability) yang berarti bahwa seorang kepala desa harus memperoleh dukungan dari masyarakat pemilih." loc. cit. bagi manan. dasar dasar perundang undangan indonesia. ind hill. co. jakarta. haldari peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa adalah untuk memberi kepastian hukum dan legalitas terhadap keterpilihan seorang calon kepala desa dalam pemilihan kepala desapenyusunan naskah akademik tentang pemilihan kepala desa ini adalah: bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan pengaturan tentang persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan kepala desa. berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, dengan memberikan uraian tentang aspek pengaturan pemilihan kepala desa dengan segala dimensinyailihan kepala desmilihan kepala desa. pendekatan teori hukum (konseptual),'?ilihan kepala desa. bruggink. refleksi tentang hukum. alih bahasa arief sidharth. citra aditya bakti. bandung. hal. pdulkadir muhammad. hukum dan penelitian hukum. citra aditya bakti. bandung. hal.", hal.""rosyidi ranggawidjaja. op. cit. hal. bagi manan. op. cit. hal. pembentukan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah kabupaten batang tentang pemilihan kepala desadengan ditetapkannya peraturan perundang undangan yang baru yang mengatur tentang pemilihan kepala desa yaitumilihan kepala desa ini, mencakup hal hal sebagai berikut: pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat (satu) orang calon kepala desa penetapan calon yang berhak dipilih kampanye dan masa tenang penetapan calon terpilih tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa. arah pengaturan ditetapkannya tahun tentang desa, tahun tentang peraturan pelaksanaan tahun tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemilihan kepala desa telah merubah pengaturan tentang pemilihan kepala desa, untuk itu peraturan daerah ini diarahkan atau disesuaikan dengan peraturan perundang undangan dimaksudilihan kepala despemilihan kepala desa tahapan pemilihan kepala desa panitia pengawas pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana ngalam corona virus disease pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa kepala desa, perangkat desa dan pegawai negeri sipil sebagai calon kepala desa biaya pemilihan pelantikan, serah terima jabatan, dan masa jabatan ketentuan lain lain ketentuan peralihan ketentuan penutup bab penutup simpulan pemilihan kepalmengalami perubahan yang mendasar, perubahan tersebut diantaranya yaitu dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dan juga terkait dengan penanganan corona virus disease untuk itulah maka dipandang perlu dan mendesak untuk segera dibentuk peraturan daerah kabupaten batang tentang pemilihan kepala desa. saran mengingat fungsi aparatur pemerintah desa dalam pembangunan sangat penting, oleh karenanya seorang calon terpilih kepala desa seharusnya bukan sekedar seorang yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan saja, tetapi juga memiliki kemampuan administrasi untuk mengelola pekerjaan administratif, kemampuan politis untuk mempengaruhi massa pendukung, kemampuan kepemimpinan untuk berkoordinasi dengan hal lain serta kemampuan bernegosiasi agar mampu menempatkan pemerintah desa dalam posisi menguntungkan jika harus melakukan bargaining dengan pihak luar desa. daftar pustaka abdulkadir muhammad. hukum dan penelitian hukum. citra aditya bakti. bandung. aw. widjaja. penyelenggaraan otonomi indonesia, dalam rangka sosialisasi tahun tentang pemerintahan daerah. raja grafindo persada. jakarbagi manan.daro sumardi pembinaan pemerintahan desa. depdagri. jakarta.a.w. wijaya. otonomi desa. raja grafindo persada. jakarta.run afraid. pengisian jabatan presiden. pustaka utama grafiti. jakarta. haw. wijaya. otonomi desa. raja grafindo persada. jakarta. heru cahya konflik elite politik pedesaan. pustaka pelajar. yogyakarta. heru cahya dinamika demokratisasi desa beberapa daerah indonesia pasca lipi. jakarta. j. mahfud md. hukum dan pilar pilar demokrasi. gama media. yogyakarta. miriam budiarjo. dasar dasar ilmu politik. gramedia. jakarta. much sobekan. penyelenggaraan pemerintahan desa. setara press. malang. prison tjiptoherijanto dan miko primo demokrasi pedesaan jawa, penerbit sinar harapan. jakartsadu wasistiono dan ms. irawan tahir. prospek pengembangan desa. fokus media. bandung. sukarno. sistem politik. alumni bandung. syarif hid. refleksi realitas otonomi daerah dan tantangan depan. pustaka kuantum. jakarta. the liang gie. pertumbuhan pemerintahan daerah negara republik indonesia. liberty. yogyakartatoto pandora. sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi. liberty, yogyakarta. internet dan sumber lain: gregorius sahkan. pilkada dan prospek demokrasi lokal. analisis csis. vol. http:pikiran rakyat. april tahun mengulang orba. syamsuddin haris. demokrasi desa, perlukah diatur?. kertas kerja seminar ppm. rawan tjandra. desa, entitas demokrasi riil. dalam kolom demokrasi desa diakses pada maretilihan kepala desmilihan kepala desa. johnny ibrahim. teori dan penelitian hukum normatif . bayumedia publishing. surabaya. al. bab kajian teoretis dan praktik empiris kajian teoretis pengertian demokrasi demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan. oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam, maka perlu dikemukakan pendapat mengenai demokrasi. titik fokus dari demokrasi adalah terhadap kekuasaan rakyat. hal ini dapat dimengerti, mengingat kekuasaan itu melekat pada orang untuk mengatur dan mempertahankan dirinya. mengingat rakyat itu terdiri dari kumpulan orang orang yang sadar untuk bergabung untuk mengatur dan mempertahankan kepentingan mereka, maka kekuasaan yang ada pada orang orang itu disatukan, sehingga timbullah kekuasaan rakyat. dengan demikian kekuasaan tersebut bukan untuk melindungi sebagian rakyat dan menindas sebagian yang lain, melainkan untuk melindungi dan mempertahankan seluruh rakyat, agar kehidupannya menjadi aman, tertib, adil, sejahtera dan merdeka. prof. hertz dalam buku political realism and political idealism, sebagaimana dikutip oleh sukarno, menyatakan bahwa: demokrasi adalah semacam pemerintahan mana tidak ada seorang anggota masyarakat atau kelompok pun yang mempunyai hak prerogatif politik (hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga) atas orang lain. jadi pemerintahan yang dilakukan oleh semua untuk semua sebagai penentangan terhadap kepentingan perorangan atau kepentingan kelompok yang terpisah. demokrasi menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban dari yang memerintah untuk yang diperintah. apa yang akan terjadi apabila yang diperintah tidak merasakan hasil pemerintahan dari orang orang yang menjalankan kekuasaannya itu. antara pemerintah dan yang diperintah dalam demokrasi adalah sama, yang membedakannya hanyalah fungsinya, yaitu pemerintah mempunyai fungsi untuk mengatur dan yang diperintah sukarno. sistem politik. alumni bandung. hal. mempunyai fungsi untuk diatur, agar aturan yang dibuat dan disetujuinya dapat dijalankan. dalam rangka menjalankan aturan inilah, pemerintah mempunyai pertanggungjawaban terhadap yang diperintah, karena pemerintah merupakan wakil wakil rakyat yang dipilih secara bebas. sukarno mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: dalam hal ini, yang dipilih tentu saja orang orang yang dianggap cakap melaksanakan pekerjaan, bukan hanya cakap bicara belakang orang orang dan cakap untuk membohongi rakyat, karena kalau memilih orang orang tersebut, maka pemerintah itu akan menjadi pembohong dan penipu rakyat. dalam sistem demokrasi yang memerintah ialah orang orang yang menang secara mayoritas dalam pemilihan umum. dalam hubungan inilah prof. bryce dalam buku modern democracy mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan mana kehendak mayoritas warga negara yang cakap dijalankan. pengertian demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat. hal ini sesuai dengan pendapat toto pandora sebagai berikut: konsepsi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan protein yang berarti memerintah. pengertian kata demokrasi pada waktu sekarang kiranya sudah dikenal dan dimengerti oleh kebanyakan orang meskipun dalam pengertian yang sederhana. apabila ditinjau tentang penerapan dan pelaksanaan paham demokrasi, memang berbeda beda negara yang satu dengan negara lainnya." demokrasi memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh mahfud md. yang memberikan pengertian tentang peranan demokrasi sebagai berikut: demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. oleh karena itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya berbagai negara tidak selalu sama. ibid. hal. toto pandora. sistem politik dan perkembangan kehidupan demokrasi. liberty, yogyakarta. hal. mahfud md. hukum dan pilar pilar demokrasi. gama media. yogyakarta. hal. |
hukum pidana keberatan penuntut kasasi "bahwa kutip adalah merupakan yang berlaku bagi perkawinan yan monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan mono gami". tidak dapat diterima, karena penuntut kasasi yang masih terikat tali perkawinan dengan rubiah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam undang undang perkawinan, kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yang diatur dalam dan undang undang initusangkar tanggal maret pn.bs. dalam putusan mana para tertuduh zamzam, pekerjaan jualan, agama islam nurani pr, umur tahun, suku mandalika, negeri asal dan tempat tinggal labuh, kecamatan lima kaum tersebut, pekerjaan jualan, agama islam para penuntut kasasi berada diluar tahanan yang diajukan dibuka persidangan pengadilan negeri tersebut karena dituduh kec, kedaton kab. lampung selatan, dengan sengaja melakukan perkawinan yang mana perkawinan nya itu ada pengarangnya, perbuatan m3na dilakukan dengan sewaktu tertuduh tertuduh berada dikampung" labuh tertuduh. zamzam mem punyai niat untuk kawin dengan tertuduh nurani akan tetapi tertuduh zamzam waktu meminta izin dari isterinya rubiah) tidak benda pasukannya dan dengan bantuan saksi darwis dengan membuat surat kuasa untuk. kawin maka tertuduh dapat kawin tg. karang lam pung selatan) sedangkan tertuduh tertuduh seharusnya atau setidak tidaknya menduga bahwa perkawinannya itu tidak dapat dilakukan karena tertuduh terhalang oleh perkawinannya dengan rubiah sedang perkawinannya itu tidak mendapatkan izinnya sedang terhadap ter tuduh nurani mengetahui atau menduga bahwa tertuduh zamzam masih mempunyai isteri yang syah dan belum cerai maupun berkawin annya dengan zamzam itu tidak mendapatkan izin dari isterinya ru kaidah). perbuatan mana melanggar kejahatan melakukan perkawinan (padahal mengetahui bahwa ada pengarangnya yang dapat dihukum menurut dan dari kuhp dari th. (uu tentang perkawinan). ena subsidier bahwa tertuduh zamzam pada waktu dan tempat yang sama seperti dalam tuduhan primer telah melangsungkan perkawinan dengan murtuduh dan nurani adalah orang penduduk labuh kec. lima kaum kab. tanah. dahulu kepada pengadilan dimana bertempat tinggal setidak tidaknya pada pengadilan dimana'ia akan melangsungkan perkawinan dan per kawanannya itu tidak disaksikan oleh dua orang. perbuatan mana melanggar peraturan pemerintah tahun sub a'dari peraturan pe perintah tersebut. dengan memperhatikan dari peraturan pemerintah tahun telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam putusan pengadilan tuduhan yang telah dituduhkan kepada mereka seperti tersebut dalam surat tuduhan jaksa yaitu bahwa tertuduh telah melakukan berkawin dengan tertuduh didepan ntr. kertasari, kecamatan kedua ton, lampung selatan, yang mana tertuduh zamzam tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pr. rubiah sejak tahun yang lalu dengan alasan bahwa pr. rubiah selaku isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani bahwa perkawinan antara tertuduh zamzam dengan pr. nurani tertuduh dilangsungkan ditempat lain karena kalau labuh tidak mungkin diizinkan karena tertuduh masih terikat perkawinannya dengan pr. rubiah sedang pr. rubiah tidak memberi izin untuk kawin lagi dan tertuduh tidak pernah mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari seorang pengadilan agama dan tertuduh telah minta izin kepada keluarga tertuduh sehingga kakak kandung tertuduh memberikan surat kuasa kepada kadi untuk keperluan per kawanan tersebut bahwa tertuduh nurani mengetahui bahwa tertuduh zamzam masih dalam ikatan perkawinan dengan pr. rubiah, menimbang, bahwa saksi pr. rubiah tidak disumpah, mene rangka bahwa mengaku memasukkan pengaduan konsep lima kaum, mengadukan suaminya yang kawin tanpa setahun sedangkan dengan suaminya tersebut tertuduh zamzam sudah sejak tahun dan belum pernah cerai dan mengaku masih sanggup layani suami dan tidak mengizinkan kawin lagi karena anak sudah banyak dan tidak mau diadu dan diberi bahwa saksi darwis juga tidak disumpah memberikan keterangan bahwa adalah kakak kandung dari tertuduh nurani mengaku memberi surat kuasa untuk perkawinan tertuduh zamzam dengan tertuduh nurani yang mana diketahuinya bahwa tertuduh zam kami tidak mendapat izin dari isterinya untuk kawin lagi menimbang, bahwa dari hal hal tersebut diatas dan dari surat surat bukti seperti surat nikah dan surat kuasa dari darwis kepada jadi tertanggal labuh pengadilan tinggi berpendapat bahwa benar tertuduh dan telah terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada mereka, karenanya alasan jaksa dalan memori banding yakni bahwa unsur unsur dari dan kuhp telah terbukti sehingga pembebasan terhadap tuduhan primaire bukan pem belasan murni bahwa terhadap tertuduh zamzam terbukti telah melakukan perkawinan sedangkan perkawinan yang lama menjadi halangan atas perkawinan tersebut berdasarkan undangundang tahun dan terhadap tertuduh ii nurani telah terbukti melakukan perkawinan dengan seseorang dimana perkawinan pihak lain seseorang tersebut yang sudah ada menjadi halangan bagi seseorang itu akan perkawinannya tersebut ke kuhp sebab mana tertuduh zamzam dan tertuduh pr. nurani telah terbukti bersalah melakukan kejahatan pada tuduhan adalah beralasan menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu seperti diuraikan diatas, pengadilan tinggi berpendapat balita tertuduh zamzam dan tertuduh pr. nurani telah terbukti bersalah melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam surat tuduhan dan hal hal yang meringankan bagi tertuduh tertuduh dimana tertuduh tertuduh sebelumnya tidak pernah melakukan tindakan pidana atau dengan perkataan lain tertuduh tertuduh belum pernah dihukum dalam suatu kejahatan maka kepada mereka patula giver lan hukuman yang setimpal pasang baba dephan putusan pengadilan negeri batusangkar tanggal pidana pn.bs. (ks) dalang perkaranya tertuduh tertuduh i. zamzam dan pr, nurani yang dimohonkan banding sekarang ini harus dibatalkan, dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti akan' disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menimbang, bahwa biaya biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada tertuduh tertuduh mengingat akan pasai pasa! dari undangundang dan peraturan hukum yang bersangkutan meng iliubs. (ks) dalam perkaranya tertuduh tertuduh zamzam dan pr. nurani tersebut yang dimintakan pemer? perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilsurat kuasa tertanggal yang ditanda tangani oleh darwis dikembalikan kepada tertuduhdemikianlah diputus pada hari rabu tanggal mei tujuh putih sembilan oleh kami rosa idris sh, hakim tinggi pada pena gila tinggi sumbar riau padang yang ditunjuk oleh ketua sebagai hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh rosi yusuf, panitera pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh tertuduh tertuduh dan jaksa dalam perkara tersebut. putusan pengadilan negeri batusangkar tgi. pn. bs. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang malah esa pengadilan negeri tersebut telah membaca surat surat perkara telah mendengar tertuduh tertuduh dan saksi saksi telah memperhatikan surat surat bukti yang diajukan dipersidang telah mendengar dan memperhatikan reguisitoir jaksa pesitintut umum dalam perkara ini yang pada pokoknya telah: menuntut agar ter tuduh tertuduh dinyatakan bersalah telah melakukan perkawinan sedang mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang syah baginya untuk kawin lagi, dan bersalah telah mela bukan perkawinan sedang mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada dari pihak lain menjadi halangan yang syah baginya untuk kawin dengan pihak lain tersebut, dan oleh karena itu agar pengadilan negeri akan menghukum mereka dengan hukuman penjara selama tertuduh (tiga) bulan segera masuk tertuduh ii, (dua) bulan segera masuk barang bukti berupa surat kuasa bertanggal dirampas untuk dirusak surat nikah bertangga! antara ter tuduh tertuduh kembali kepada tertuduh tertuduh surat nikah bertanggal no, dikembalikan kepada saksi rubiah menimbang, bahwa tertuduh tertuduh atas reguisitoir jaksa penuntut umum tersebut menyerahkan pertimbangannya kepada pengadilan negeri dan mohon kepingan hukuman menimbang, bahwa tertuduh tertuduh dituduh atas tuduhan tuduhan seperti tersebut diatas menimbang, bahwa tertuduh tertuduh pada pokoknya mengakui tuduhan yan dituduhkan kepada mereka, dan selanjutnya telah member ikan keterangan keterangan tentang hal ihwal perkara ini dengan seksama dan jelas, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tertuduh tertuduh benar telah melangsungkan perkawinan dihadapan p3,n.t.r. kertasari, kecamatan kedaton, lampung selatan, pada hari, tanggal dan waktu seperti yang disebutkan dalam surat tuduhan bahwa tertuduh zamzam benar pada waktu melangsungkan per kawanan tersebut masih mempunyai ikatan perkawinan dengan perempuan rubiah (saksi bahwa perkawinan antara tertuduh zamzam dengan saksi rubiah tersebut telah berlangsung selama tahun sampai saat ini, akan tetapi pada tahun tahun terakhir menjelang dilangsungkannya perkawinan tertuduh dengan tertuduh nurani, antara tertuduh zamzam dengan isterinya rubiah saksi tersebut telah sering terjadi pertengkaran pertengkaran dan ketidak colokan satu sama lainnya, yang disebabkan oleh karena isteri tertuduh rubiah verse but tidak bagi memberikan layanan yang memuaskan kepada tertuduh baik dari segi jasmaniah seperti makan minum, pakaian dan lain se baginya, maupun dari segi batiniah bahwa perkawinan antara tertuduh dengan tertuduh tersebut maka dilangsungkan ditempat lain adalah karena labuh tempat tinggal tertuduh tertuduh tidak mungkin dilaksanakan, karena tertua duh masih mempunyai isteri dan tidak dibenarkan oleh peraturan peraturan serta tidak akan diizinkan oleh wali negeri bahwa sebelumnya tertuduh telah mencoba meminta persetujuan dari istri tertuduh rubiah (saksi untuk kawin lagi dengan ter teduh nurani, akan tetapi tidak mendapat persetujuan dari isteri tertuduh tersebut bahwa tertuduh tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama untuk melakukan perkawinan dengan isteri lebih dari seorang bahwa tertuduh tertuduh melangsungkan perkawinan tersebut adalah tanpa izin dari pengadilan agama bahwa perkawinan tersebut tertuduh tertuduh dilangsungkan ditempat seperti yan dituduhkan adalah atas inisiatif tertuduh sendiri dengan persetujuan tertuduh bahwa tertuduh benar telah meminta izin kepada keluarga ter tuduh untuk melakukan perkawinan tersebut, diantaranya kepada kakak kandung tertuduh sendiri nama darwis dan keluarga tertuduh #'ah mengizinkannya, dan untuk itu kakak kandung tertuduh t.: but selaku yang berhak sebagai wali dari tertuduh telah member ikan surat kuasa untuk melakukan perkawinan tersebut kepada adhi p3.n.t.r) bahwa tertuduh tertuduh mengenal dan mengetahui surat surat bukti yang'diajukan persidangan yaitu berupa surat kuasa bertanggal yang ditanda tangani oleh darwis, adalah surat kuasa yang diberikan oleh kakak kandung tertuduh kepada tertuduh untuk melangsungkan perkawinan dengan izin dari darwis tersebut selaku wali dari tertuduh ii, yang juga telah tertuduh berikan kepada p3,n.t.r. kertasari, dan yang kemudian juga telah tertuduh serahkan kepada kantor urusan agama kecamatan lima kaum batu sangkar matan lima kaum batu sangkar surat nikah bertanggal atas nama zamzam lengan rubiah, adalah surat nikah antara 'tertuduh dengan rubanlali, saksi yang tertuduh tertuduh ketahui hanya telah diserahkan kepada polisi surat petikan dari buku pendaftaran nikah tertanggal n0. v yang dikeluarkan oleh p3.n.t.r. kertasari, kecamatan kedaton, lampung selatan, atas nama zamzam dan nurani (tertuduh ernaduhh, adalah surat rika. sementara ust tertuduh tertuduh menimbang, bawa tertua nurani pada pokoknya menyerang kan dengan keterangan yang hampir bersamaan dengan keterangan ter tuduh zaman, yang pada pokoknya mempunyai kekhususan sebagai berikut bahwa tertuduh mengetahui tertuduh masih ada ikatan perak wina dengan isterinya rubiah, yang tertuduh ii! ketahui karena ter tuduh satu negeri dengannya bahwa perkawinan antara tertuduh tertuduh dilangsungkan adalah atas kesepakatan tertuduh dengan diizinkan oleh keluarga tertuduh if, dan benar dilangsungkan pada hari, tangga! dan tempat seperti yang dituduhkan balita perkawinan tersebut benar dilakukan tanpa izin dari pena milan agama, tetapi tertuduh telah menanyakan kepada tertuduh tentang keinginan dari istrinya rubiah, dan tertuduh menyatakan bahwa istrinya rubiah telah mengizinkannya bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan ditempat seperti yang dituduhkan adalah atas kesepakatan tertuduh dengan tertuduh karena ditempat tinggal tertuduh tertuduh labuh batu sangkar tidak mungkin melangsungkan perkara.bait tersebut karena adanya halangan perkawinan tertuduh dengan perempuan rubiah, dan perkawinan tersebut. dilangsungkan kertasari tersebut adalah atas inisiatif dari tertuduh zamzam menimbang, bahwa dari saksi saksi yang didengar persidangan yaitu rubiah dan darwis, yang masing masing didengar dengan tidak disumpah karena masing masing saksi tersebut mempunyai hubungan perkawinan dan semena menyemenda dengan tertuduh ter tuduh, pada pokoknya telah memberikan keterangan keterangan sebagai berikut bahwa tertuduh benar suami dari saksi rubiah, dan tidak belum ada perceraian satu sama lainnya bahwa antara tertuduh dengan tertuduh benar telah memang sungkan perkawinan daerah lampung yang saksi saksi ketahui masing masing dari tertuduh tertuduh dan orang orang kampung saksi saksi setelah tertuduh tertuduh kembali dari lampung tersebut bahwa saksi rubiah tidak mengizinkan tertuduh zamzam melangsungkan perkawinannya dengan tertuduh nurani, karena saksi masih mempunyai anak anak yang masih memerlukan pendidikan dan bimbingan dari bapaknya (tertuduh bahwa saksi darwis benar telah mengizinkan tertuduh tertua duh melangsungkan perkawinan ditempat dimana diinginkannya, dan kepada tertuduh saksi telah memberikan surat kuasa untuk p3. nt.r. untuk melangsungkan perkawinan tersebut bahwa saksi masing masing mengenal surat surat bukti yang diadu kan persidangan, yaitu surat surat nikah antara tertuduh dengan saksi rubiah, surat nikah antara tertuduh dengan tertuduh dan surat kuasa yang ditanda tangani oleh saksi darwis, dengan catatan bahwa surat nikah antara tertuduh dengan saksi rubiah adalah saksi ke. rubiah yang menyerahkannya kepada kantor urusan agama untuk melengkapi pengaduan saksi bahwa saksi rubiah tidak merasa senang hati dan tidak mengizinkan perkawinan antara tertuduh dengan tertuduh dan untuk itu benar telah mengajukan pengaduan dan menghendaki dia bukannya penuntutan atas tertuduh tertutup menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tersebut telah diperoleh fakta fakta bahwa tertuduh masih ada ikatan perkawinan dengan saksi rubiah tertuduh tertuduh melangsungkan perkawinan kertasari, kecaman tan kedaton. adalah tanpa izin dari pengadilan agama tertuduh mengetahui bahwa tertuduh ada ikatan perkawinan dengan saksi rubiah, yang menurut aturan yang berlaku ter tuduh baru dapat melangsungkan perkawinan dengan tertuduh setelah adanya izin dari pengadilan agama menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang diperoleh kiper hidangan tersebut selanjutnya perlu dihubungkan dengan tuduhan tuduhan yang dituduhkan kepada tertuduh tertuduh seperti disebutkan dalam surat tuduhan, sehingga dari fakta fakta tersebut seberapa jauh kah tertuduh tertuduh telah memenuhi unsur unsur dari fasal fasal yang dituduhkan kepada tertuduh tertuduh, sehingga tertuduh tertuduh dapat dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari tuduhan tersebut menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi tertuduh tertuduh hu kuman, maka tertuduh tertuduh haruslah memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka seperti yang dimuat dan dirumuskan dalam fasal fasal yang telah dituduhkan kepada tertuduh tertuduh tersebut menimbang, bahwa tertuduh tertuduh adalah dituduh dengan tuduhan alternatif dan oleh karena itu maka pertimbangan haruslah ter lebih dahulu diarahkan pada tuduhan primaire, dan apabila ternyata tertuduh tertuduh tidak terbukti dalam tuduhan yang dituduhkan primaire, maka selanjutnya barulah dipertimbangkan akan tuduhan penggantinya menimbang, bahwa dalam tuduhan primaire tertuduh tertuduh adalah dituduh telah melanggar fasal dan dari k.u.h.p yang untuk tindak pidana ini menghendaki agar pada tertuduh tertuduh yang dituduh melakukan tindak pidana ini memenuhi" unsur unsur sebagai berikut tertuduh tertuduh harus telah melangsungkan perkawinan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain akan menjadi halangan yang syah bagi pihak itu akan kawin lagi menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tindak pidana ini kiranya tidaklah berlebihan bahwa untuk tindak pidana ini pena dilan negeri meninjau pula undang undang tentang perkawinan uu. tahun serta peraturan peraturan pelaksanaannya menimbang, bahwa menurut tahun tentang perkawinan pada fasal dan ditentukan bahwa pada awalnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang ber angkutan menimbang, bahwa pada fasal ditentukan dalam hal . seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam fasal undang undang ini, maka wajib mengajukan per pohonan kepada pengadilan didaerah tempat tinggalnya menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula penjelasan dari undang undang tersebut pada penjelasan umum angka huruf yang berbunyi undang undang ini menganut aziznimenimbang, bahwa dengan memperhatikan fasal fasal dan peran dang undangan tersebut adalah jelas bahwa perkawinan indonesia, sebenarnya. tidaklah mengharuskan adanya monogami, akan tetapi masih mengizinkan untuk dilakukannya poligami, dengan persyaratan khusus yang ditentukan oleh undang undang menimbang, bahwa tertuduh tertuduh adalah merupakan penganut dari amarna islam, dan dalam agama islam adalah diizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, maka dalam hat ini kepada tertuduh pun tidaklah terhalang untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, akan tetapi dengan syarat bahwa perkawinan tersebut haruslah mendapatkan izin dari pengadilan agama menimbang, bahwa mahkamah agung dengan suratnya ma pmb. tanggal yang memuat petunjuk ketua mahkamah agung mengenai penerapan undang undang tahun dan peraturan pemerintah no, tahun menjelaskan sebagai berikut nan pada angka peraturan pemerintah tahun bahwa mereka yang melanggar fasal dan peraturan pe perintah ini, dihukum dengan setinggi tingginya rp. maka dihukum mendalam mereka yang antara lain tidak memberitahu kan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinannya kepada pegawai pencatat (fasal tidak melaksanakan perkawinannya dia dapat pegawai pencatat dan dihari oleh dua orang saksi (fasal dan apabila seorang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang tidak memenuhi kewajiban untuk mengajukan permohonan secara ter tulis kepada pengadilan agama (dalam hal ini fasal ). khususnya dalam hubungannya dengan pasat kuhp. tersebut, maka fasal peraturan pemerintah tahun. tersebut meng hadapan seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang dan yang tidak mengajukan permohonan tertulis pada pengadilan dengan sangsi pidana denda nan fasal kuhp. dengar ancaman hukuman tahun penjara paling lama, pemidanaan barang siapa mengadakan perkawinan, padahal! mengetahui bahwa perkawinan (atau .perkawinan perkawinan nya) yang telah ada menjadi halangan yang syah, berlaku bagi mereka yang setelah mengajukan permohonan kepada pengadilan tidak mem ' peroleh izin dari pengadilan melakukan perkawinan lebih dari seorang tadi menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut diatas, maka yang diutamakan dalam perkawinan oleh suami yang berkenan dak untuk mempunyai isteri lebih seorang adalah izin dari pengadilan, dan bukanlah izin dari isteri, sedangkan yang dikehendaki dari isteri hanyalah persetujuan sebagai syarat yan harus dipenuhi untuk manga bukan permohonan perkawinan lebih dari seorang isteri, sedangkan menurut ketentuan perundang undangan yang disitir diatas, persetujuan seorang isteri adalah hanya merupakan salah satu syarat bagi pengadilan untuk dapat mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang: menimbang, bahwa dengan pengakuan tertuduh yang menyatu kan bahwa telah berusaha untuk memintakan persetujuan kepada isterinya rubiah tetapi hal tersebut tidak diperbolehkannya, akan tetapi meskipun demikian tertuduh tidak mengajukan permohonan izin kepada pengadilan agama, sedangkan menurut undang undang ini izin kawin tersebut masih dimungkinkan dengan izin pengadilan dengan alasan alasan jain, seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan lain lain, sebagaimana juga persidangan. ditemukan negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut menyatakan tertuduh zamzam tidak terbukti, melakukan per kawanan sedang diketahuinya. bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya akan kawin lagi). membebaskan tertuduh zamzam dari tuduhan tersebut (vrijspraak) menyatakan tertuduh zamzam terbukti bersalah melakukan per kawanan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin dari pengadilan menghukum tertuduh zamzam tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda sebanyak rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) subsidi (lima belas) hari kurungan menghukum pul tuhan (vrijdikembalikan kepada tertuduh zamzam surat nikah tertanggal oktober atas nama tertuduh zamzam dengan saksi rubiah, dikembalikan kepada saksi dubai dah putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dia taiwan oleh pengadilan tinggi padang dengan putusannya tangga! mei pid, pt. pdg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikutn,bs (ks) dalam perkaranya tertua duh tertuduh zamzam dar pr: nurani tersebut yang dimintakan meme kan oleh tertuduh sebagai alasan baginya: untuk melangsungkan per kawanan seorang bagi, dengan kata kata bahwa saksi rubiah sebagai isterinya tidak dapat memuaskan lagi ladenannnya pada tertuduh baik dari segi bathin, maupun dari segi jasmaniah menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula fasal dari undang undang tahun yang masih membuka kemungkinan untuk poligami dengan syarat khusus yaitu berupa izin pengadilan, dimana menurut hukum islam karena tertuduh tertuduh adalah meme luk pemeluk agama islam adalah memungkinkan bagi seorang laki taki untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa perkawinan yang telah ada pada tertuduh tidak merupakan halangan untuk melakukan perkawinan lagi, akan tetapi perkawinan itu hanya diatur sedemikian rupa sehingga perkawinan itu tidak dilakukan dengan mudah: menimbang, bahwa dengan keterangan tertuduh tertuduh yang menyatakan bahwa perkawinan tertuduh tertuduh adalah langsung kan tanpa izin dari pengadilan agama, akan tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan tertuduh tertuduh adalah dengan memberikan ketela ngan palsu kepada pegawai pencatat nikah yaitu dengan mengatakan bahwa tertuduh zamzam adalah duda menimbang, bahwa menurut fasal kuhp untuk dapat dijatuhi hukuman bagi tertuduh tertuduh yang dituduh atas dasar fasal tersebut adalah perkawinan itu dilangsungkan sedangkan perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang syah baginya menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan dan dari perundang undangan tentang perkawinan dan peraturan pera turun serta petunjuk petunjuk pelaksanaannya adalah masih memang ikan dilakukannya poligami sepanjang ketentuan ketentuan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, akan tetapi dengan persyaratan khusus, dalam hal ini yaitu adanya izin pengadilan agama menimbang, bahwa tertuduh tertuduh adalah merupakan meme luk pemeluk agama islam, yang didalam ketentuan islam seorang suami adalah diizinkan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang menimbang, bahwa dengan demikian kepada tertuduh tertuduh sebenarnya tidaklah terhalang untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri, dengan: syarat harus ada izin pengadilan agama menimbang, bahwa dengan. memperhatikan petunjuk ketua mahkamah agung yang dikutip diatas, pengadilan negeri berpendapat, bahwa fasal kuhp, tidaklah.dapat diterapkan berlaku pada ter utuh tertuduh, dan karena itu tindak pidana seperti yang dituduhkan dalam tuduhan primaire tidaklah terbukti pada tertuduh tertuduh, dan leh karena 'itu tertuduh tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan verse rat: menimbang, bahwa olah karena tertuduh tertuduh dibebaskan dari tuduhan primaire, pengadilan negeri selanjutnya mempertimbangkan tuduhan subsidi sebagai berikut menimbang, bahwa dalam tuduhan subsidi tertuduh adalah dituduh melanggar fasal fasal fasal dari teratur pemerintah tahun menimbang, bahwa dari tahun menentukan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk kawin beristeri lebih lari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengakuan tertuduh . tertuduh yang menerangkan bahwa tertuduh tertuduh melangsungkan perkawinan adalah dengan tidak izin pengadilan agama dengan tidak mengajukan permohonan izin pengadilan agama, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, khususnya saksi rubiah, terbukti lengan meyakinkan bahwa tertuduh melakukan perkawinan lagi lengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin pengadilan agama, maka tertuduh terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melanggar fasal fasal seperti yang diuraikan dalam tuduhan subsidi ian oleh karenanya tertuduh zamzam harus dijatuhi hukuman menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dinyatakan bersalah jan akan dijatuhi hukuman, pengadilan negeri dengan mempertimbang kan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap tertua duh tersebut sebagai berikut yang memberatkan perbuatan tertuduh adalah merupakan perbuatan yang ber: tentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan untuk melangsungkan perkawinan itu telah mengaturnya dengan sede indian rupa, dengan memberikan keterangan yang tidak benar kepada pegawai pencatat nikah p3ntr) ditempat perkawinan itu langsung kan, sehingga dengan demikian tertuduh telah berhasil mengawini tertuduh tanpa izin pengadilan sebagai mana yang ditentukan oleh perundang undangan untuk dapat kawin dengan isteri lebih dari se orang tertuduh melangsungkan perkawinannya ditempat lain dari tempat tinggalnya semula, semata mata adalah hanya untuk memudar kan berlangsungnya perkawinan tertuduh dengan tertuduh yang meringankan tertuduh memberikan keterangan persidangan dengan terus terang, dan tidak. menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan tertuduh menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya kebutuhan anak anaknya dari isterinya saksi rubiah, sehingga dengan demikian tertuduh adalah mempunyai tanggungan keluarga yang cukup banyak ketentuan perundang undangan sendiri hanya mengancam dengan hukuman denda menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dinyatakan bersalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terhadap tertuduh tersebut menimbang, bahwa oleh karena tertuduh dinyatakan tidak ber salah, maka biaya biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang terra dap tertuduh tersebut, dibebankan kepada negara memperhatikan, ketentuan undang undang dan peraturan teratur yang berkenaan dengan perkara ini mengadili menyatakan tertuduh zamzam tidak terbukti melakukan perak wina membebaskan tertuduh zamzam dari tuduhan tersebut (vrijspraak) menyatakan. tertuduh zamzam terbukti bersalah melakukan perkawinan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa izin dari pengadilan: menghukum tertuduh zamzam tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda. sebanyak rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) sub sinar (lima belas) hari kurungan menghukum pujkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi than (vrijspraak) membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sepanjang irkembalikan kepada tertuduh zamzam surat nikah tertanggal oktober atas nama tuduh zamzam dengan saksi rubiah, dikembalikan kepada saksi ibadah demikianlah diputuskan pada hari ini kamis tanggal maret oleh kami dani dt. m.b. nan hitam sh, hakim pengadilan geri batusangkar, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ngan dihadiri oleh soeharyono sh, jaksa, dan rahman nanti alma panitera pengganti pengadilan negeri tersebut, serta tertuduh ter duh. nnn s1. s,t". perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan hkan surat kuasa tertanggal yang ditanda tangani oleh darwis dikembalikan kepada tertuduh tanbatusangkar yang mene rangka, bahwa pada tanggal septemberpem hadap putusan pengadilan tinggi tersebut memperhatikan risalah kasasi tertanggal september dari para tertuduh sebagai penuntut kasasi tersebut yang diterima dike panitera pengadilan negeri batusangkar pada tanggal oktobere rima permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan judex facts serta mengadili sendiri tan ang melihat surat surat yang bersangkutan: menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya udang:mali diberitahukan kepada para penuntut kasasi pada tanggal september dan para penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal september serta risalah kasasi pada tanggal oktober kepaniteraan pengadilan negeri batusangkar dengan dewiki bahwa pengadilan tinggi telah tidak menerapkan hukum secara murni dan melanggar undang undang drt yang mengadili perkara ini dengan hakim tunggal, sedangkan pada pengadilan tinggi sumbar riau padang telah cukup hakim tinggi untuk memeriksa perkara ini secara majelis. bahwa pasai k.u.h.p. adalah merupakan yang berlaku bagi perkawinan yang monogami, sedang penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami tersebut. bahwa pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan penuntut kasasi dihukum dengan hukuman kurungan, karena k.u.h.p. tidaklah memuat hukuman kurungan akan tetapi hukuman penjara karena melakukan pera dilan dengan hakim tunggal masih dimungkinkan oleh perundang undangan yang berlaku mengenai keberatan ad. bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena penuntut kasasi zamzam yang masih terikat tali perkawinan dengan rubiah tidak dapat kawin bagi sebagaimana diatur dalam undang undang ten tang perkawinan kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yang diatur dalam dan undang undang ini, khususnya pengecualian yang dimaksud oleh dalan hal tersebut pada dan undang undang ini merupakan prasyarat untuk mengacu kan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang dan dapat dinyatakan adanya prasyarat itu oleh pengadilan umum mengenai keberatan ad. bahwa memang benar pengadilan tinggi keliru menyebut "hu kuman kurungan tetapi kekeliruan itu dapat saja diperbaiki oleh mahkamah agung tersebut diatas memperhatikan undangara penuntut kasasi zamzam dan pr. nurani tersebut memperbaiki putusan pengadilan tinggi padang tanggal mei pid. pt. pdg. sekedar amar mengenai hukuman sehingga berbunyi sebagai berikut menghukum tertuduh zaman dan tertuduh pr. nurani dengan hukuman penjara selama (satu) bulan . menghukum parapril oleh prof. gemar seno adji sh, ketua, busthanul arifin dan purwosunu sh. hakim hakim angota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal april oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh busthanul arifin dan pur wound si, hakim hakim anggota, dihadiri oleh mohammad salim sh, jaksa agung muda, dan dihadiri oleh soedirjo sh, panitera pengganti luar biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi. putusan pengadilan tinggi padang tgl. pt. pdg. demi keadilan. berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan tinggi sumbar riau padang, mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah mengambil putus . sebagai berikut dalam perkara tertuduh tertuduh': hana miami. nurani, pr. umur tahun, suku mandalika, negeri asal dan tempat tinggal labuh, kecamatan lima kaum kabupaten tanah datar, pekerjaan jualan, agama islam tertuduh tertuduh berada diluar tahanan pengadilan tinggi tersebut tan and mengingat penetapan ketua pengadilan tinggi sumbar riau padang tanggal november daftar banding pidana pt.pdg. tentang penunjukan hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam angkat banding: . kan telah membaca den berita acara pemeriksaan persidangan dan putusan pengadilan negeri batusangkar dalam perkara tertuduh tertuduh tersebut tanggal maret pidana no: pn.bs, (ks), yang diutusnya ber bunyi sebagai berikut menyatakan tertuduh zamzam tidak terbukti melakukan per kawanan, membebaskan tertuduh zamzam dari tuduhan tersebut tvrijspraak) ann menyatakan tertuduh zamzam terbukti .bersalah melakukan perkawinan dengan mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa.izin dari pengadilan ha, menghukum tertuduh zamzam tersebut oleh karena itu dengan hukuman denda sebanyak rp. (tujuh ribu jima ratus rupiah) subsidi (lima belas) hari kurungan: menghukum pula tertuduh zamzam tersebut untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini,duhan (vsii petikan dari buku pendaftaran nikah atas nama tertuduh zamzam, dikembalikan kepada tertuduh zamzam surat nikah tertanggal oktober atas nama tertuduh zamzam 'dengan saksi rubiah, dikembalikan kepada saksi dubai dah surat permohonan banding yang dibuat oleh rahman nanti rasyid, panitera pengganti pada pengadilan negeri batusangkar dalam surat mana dinyatakan, bahwa soeharjono s.h., jaksa pada kejaksaan negeri batusangkar pada tanggal maret telah mengajukan per pohonan banding atas keputusan pengadilan negeri batusangkar tanggal maret pidana pn.bs. tersebut surat pemberitahuan banding yang dibuat oleh zoebhar ahmad, panitera kepala pengadilan negeri batusangkar, dalam surat mana dinyatakan bahwa pada tanggal maret permohonan banding jaksa tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada tertuduh tertuduh pada tanggal september menimbang, bahwa jaksa dalam memorie bandingnya telah menge makanan bahwa menurut ke dan undang undang tahun tertuduh tertuduh telah ter bukti melakukan kejahatan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada yaitu antara tertuduh zamzam dengan pr. rubiah merupakan penghalang menimbang, bahwa tertuduh tertuduh dengan surat tuduhan jaksa pada kejaksaan negeri batusangkar tertanggal maret dituduh sebagai berikut, kecamatan kedaton, kabu aten lampung selatan, dengan sengaja melakukan perkawinan yang jana perkawinannya itu ada pengarangnya, perbuatan mana dilakukan ringan sewaktu tertuduh tertuduh berada dikampung labuh tertuduh amami mempunyai niat untuk kawin dengan tertuduh nurani akan !tapi tertuduh zamzam waktu meminta izin dari isterinya rubiah dak mendapatkannya dan dengan bantuan saksi darwis dengan mem uat surat kuasa untuk kawin maka tertuduh dapat kawin tanjung arang lampung selatan) sedangkan tertuduh tertuduh seharusnya tau setidak tidaknya menduga bahwa perkawinannya itu tidak dapat. lakukan karena tertuduh terhalang oleh. perkawinannya dengan ibadah sedang perkawinannya itu tidak mendapatkan izinnya sedang hadap tertuduh nurani mengetahui atau' menduga bahwa tertuduh amami masih mempunyai isteri yang syah dan belum cerai maupun perkawinannya dengan zamzam itu tidak mendapatkan izin dari isteri rubiah). perbuatan mana melanggar kejahatan melakukan perkawinan pada mengetahui bahwa ada pengarangnya yang dapat dihukum menu dan dari kuhp dari tahun tentang perkawinan). subsidier bahwa tertuduh zamzam pada waktu dan tempat yang sama sperti dalam tuduhan primer telah melangsungkan perkawinan dengan nuraaduh dan nurani adalah orang penduduk labuh, kecamatan kaum ab, tanah: dahulu kepada pengadilan dimana bertempat tinggal setidak tidaknya. ada pengadilan dimana akan melangsungkan perkawinan dan perak inangnya itu tidak disaksikan oleh dua orang. perbuatan mana melanggar peraturan pemerintah tahun asal sub. dari peraturan pemerintah tersebut. menimbang, bahwa tertuduh tertuduh pada pokoknya mengakui |
hukum acara perdata semesta bani ega mila aas oles keputusan adat perdamaian desa tidak mengikat hakim pengadilan negeri'dan hanya "merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum,yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut panas aan sisa dalam sha ini alasan hukum yang :kuat falahfakta bahwa kemudian ternyata penggugat bukan ahliwaris dari laj. suatu. eni putusan mahkamah agung tal. no: sip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahesa mahkamah agung tan mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut wondama, berempat tinggal! dikampung taman: alto: kecamatan sangatlah, dati tana toradja, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat .pembanding . loo oto ate ema ona lai ta'bi, tinggal dikampung taman allo,: kecamatan sangatlah,. dati tana toradja, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat berbanding mahkamah agung tersebut? melihat surat surat yang bersangkutan . . . menimbang bahwa dari surat surat. tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli .telah. menggugat: sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli.dimuka pengadilan: negeri: makale pada pokoknya atas dalil dalil. bahwa penggugat asti mempunyai hak atas sawah ura ura yang batas batasnya.seperti termuat dalam, surat: gugat, kepunyaan nenek penggugat asli. yang, bernama lai, suatu. yang, kemudian pindah kepada jalan, yaitu paman ibu penggugat asli untuk dijaga sebagai pusaka: bahwa pada waktu jalan meninggal dunia sawah tersebut dikerjai kan oleh tergugat asli tanpa seizin penggugat asli. bahwa atas perbuatan tergugat asli tersebut oleh kepala distrik sangatlah dan adat hayatnya pada tahun telah diambil keputusan bahwa sawah tersebut dikembalikan untuk menjadi pusaka penggugat asli, putusan mana telah diterima baik oleh kedua belah pihak diatas surat kongsi tanggal april bahwa waktu panen padi tahun hasil sawah telah dibagi dua menurut putusan tersebut, tetapi pada tahun tergugat asli tidak mau memberikan hasil sawah. tersebut sampai sekarang, bahwa. penggugat asli telah berulangkali. minta penyelesaian :kepada kepala distrik sangatlah tetapi penggugat asli disuruh'pergi ke mengadili jan negeri. saja:., bahwa. berdasarkan .hal hal.tersebut .diatas.penggugat asli menuntut supaya. pengadilan negeri makale.memberi. putusan sebagai berikut menghukum tergugatuhtuk mengosongkan dan mengembalikan. sepetak sawah ura'ura tersebut kepada penggugat tanpa syarat pengadilan negeri mengadakan konservatori besar: atas sawah tersebut: menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini menyatakan.keputusan. pengadilan negeri. dalam perkara. ini. dapat terus dijalankan sekalipun tergugat naik banding atau kasasi bahwa. terhadap gugatan tersebut: pengadilan. negeri: makale: telah: mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal juni mid, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut sasa ban menyatakan menolak permohonan gugat dari ! dalan perkara" ini' yang hingga sekarang dianggap sebesar rp. (tujuhrribu lima'ratus: rupiah aan putusan mana dalam tingkat banding: atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh. pengadilan tinggi makassar dengan putusannya tanggal desember b8 pt pdt.. terhadapnya. oleh. ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh wakil jurusnya pengadilan negeri makale perrriohohan mana kemudian disusul oleh'memori'alasan alasannya yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal mel ingatan bagan salah dag hee bahwa setelah itu oleh tergugat dibanding yang bada tanggal junimakale pada tanggal juli . menimbang, terlebih. dahulu, bahwa meskipun. berdasarkan dari undang undang. tahun. sejak. undang undang.tersebut. mulai berlaku pada. tanggal juli, undang undang mahkamah agung indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik. karena. bab iv.dari undang undang tersebut. hanya. mengatur. kedudukan,,.susunan.dan. kekuasaan mahkamah agung, maupun karena, undang undang. yangmenurut pasat. dari undang undang itu. mengatur, acararkasasi. lebih. lanjut. belum ada, maka mahkamah agung berpendapat bahwa dari undang undang tersebut harus ditafsirkan sedemikian,: sehingga. yang .dinyatakan, tidak. berlaku itu:: yang:.:. . bumn menimbang bahwa permohonan kasasi guo beserta alasan alasannya yang telah diberitahukan .kepada. pihak lawan. dengan.seksama. . diajukan dalam tenggang tenggang: waktu dan: dengan. cara .yang. ditentukan dalam. undang undang, maka oleh.karena itu dapat diterima tenan menimbang bahwa keberatan:keberatan 'yang diajukan oleh: penggugat untuk kasasi dalan: memori kasusnya' tersebut pada pokoknya'ialah' bahwa hakim pengadilan negeri tidak membuktikan adanya keputusan adat adat perdamaian desa walaupun dalan surat gugatan "sudah disebutkan bahwa perjanjian.tersebut disetujui.oleh kedua belah pihak sehingga tidak. dapat dirubah dibatalkan oleh sepihak saja atau siapapun tanpa bersetuju salah satu pihak, maka keputusan pengadilan negeri dan keputusan pengadilan tinggi dapat dibatalkan bahwa menurut yurisprudensi mahkamah agung tanggal januari majalah hukum tahun menyebutkan bahwa keputusan desa tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri oleh karena keputusan perdamaian desa tentang sawah merupakan bukti kuat bagi mereka yang dalam putusan desa dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu dan hanya dapat diruntuhkan oleh pembuktian lawan yang kuat menimbang mengenai keberatan keberatan ad. s d bahwa keberatantik bangka oleh judex tachi, karena suatu keputusan adat perdamaian desa tidak mengikat hakim pengadilan negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, hakim pengadilan negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut dan dalam hal ini alasan hukum yang kuat ialah fakta bahwa kemudian ternyata penggugat untuk kasasi bukan. merupakan ahliwaris dari lai suatu menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan' diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyataoi'dam' t'tahun dan undang undang menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk: kasasi: perdana menghukum penggugat untuk!kasasi akan'membayar: biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak rp: seratus tiga puluh" rupiah): demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. mahkamah agung pada hari rabu. tanggal: juni dengan: prof. r.: subjektif,. sh. sebagai: ketua, . miskin. kusumah. armada,. sh. dan. indroharto,. sebagai hakim hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu, tanggal juni oleh ketua tersebut, dengan dihadiri oleh miskin. kusumah armada, dan indroharto, hakim hakim anggota dan t.s. alamiah sulaeman, sh, panitera pengganti !.b., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah putusan pengadilan tinggi. makasar no:. pt pdt. barus peu hp3 kara perdata dalam tingkat. bandingan telah menjatuhkan keputusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkaranya: . . pol dama, pekerjaan penjaga bujang) sd. leading il, bertempat tinggal dikampung taman allo, kecamatan sangatlah, dati tana toradja, penggugat pembanding .lawan:. lai" ta' bi' pekerjaan bertani, diam dikampung tanaman allo, kecamatan |. sangatlah. dati tana toraja. . . woman ana tergugat berbanding pengadilan tinggi tersebut telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini? mengutip uraian yang termuat dalam keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri makale tanggal juni mkl.dalam perkara .penggugat pembanding: lawan. tergugat berbanding "tersebut. yang diucapkan pada hari itu juga dimuka umum dihadapan kedua belah.pihak.yang berperkara yang pokok putusannya berbunyi: seo sea ama ss menyatakan menolak permohonan gugat dari: dalam perkara ini yang hingga sekarang dianggap sebesar rp. , (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya membaca surat pernyataan yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri makale yang dinyatakan bahwa pada tanggal juni poi dama penggugat pembanding memajukan permohonan agar supaya perkaranya lawan tergugat berbanding yang diputus oleh pengadilan negeri makale tertanggal! juni mkl., diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, pernyataan mana pada hari itu juga disampaikan pada tergugat berbanding lai' ta' dan menyatakan menerima putusan pengadilan negeri tersebut tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding oleh penggugat pembanding poi dama dapat diterima karena telah diajukan dengan mengindahkan tepat waktu dan cara menurut undang undang: ana menimbang, bahwa menurut pendapat pengadilan tinggi keputusan hakim pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang tepat dan benar pula, sehingga 'oleh karena 'nya keputusan tersebut harus dikuatkan memperhatikan undang undang yang bersangkutan, juga dari undang undang darurat tahun (lembaran negara tahun denah mean asas mengadili menerima permohonan banding oleh penggugat berbanding poi' dama menguatkan keputusan pengadilan negeri makale tertanggal juni b ibb mi menghukum penggugat pembanding poi. dama tersebut.untuk menang gung biaya acara yang jatuh dalam tingkat banding ini yang hingga kini dianggap sebesar rp. (seratus dua puluh rupiah). demikianlah diambil putusan pada hari senin :tanggal enam belas desember .enam puluh delapan oleh moh. arsyad, hakim anggota pada pengadilan tinggi makassar, yang oleh" ketika pengadilan tinggi tersebut ditunjuk untuk memutus perkara ini, yang pada'hari dani'tanggal tersebut diatas terus diucapkan dimuka umum. oleh: hakim anggota:tersebut.dengan. dihadiri. oleh ny. tan angouw, panitera pengganti pada pengadilan tinggi: tersebut. putusan pengadilan negeri makale no demikeadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pengadilan negeri makale makale, dalam mengadili perkara perkara perdata pada. tingkat pertama .telah .menjatuhkan.keputusan, atas pot" dama, pekerjaan penjaga bujang) patung il, bertempat tinggal sekampung taman allo, kecamatan ganglia', dati tana toraja, has ogan pre ina emban ment men pun aib penggugat, lai" ta" bi, pekerjaan bertani, diam.dikampung taman allo, kecamatan sangatlah', dati tana toradja, tap pengadilan negeri tersebut? ena telah melihat berkas perkara yang bersangkutan? telah mendengar kedua belah pihak beserta.saksi masing masing.pihak bahwa sebagai yang ternyata dalam surat permohonan gugatan dari penggugat tertanggal yang didaftarkan pada kantor pengadilan negeri pada tanggal oktober. ,.telah.dikemukakan bahwa sawah berperkara adalah kepunyaan nenek penggugat bernama lai" suatu yang kemudian diwariskan kepada pong jalan ne' jalan) paman dari ibu penggugat, bahwa pada waktu pong jalan: meninggal: dunia maka: sawah: tersebut dikerjakan oleh tergugat dengan tidak seizin ngg al.:. mode! bahwa perkara 'ini telah pernah diputus soleh: hakim perdamaian: adat kecamatan. sangatlah'. tertanggal:: april "putusan mana'telah ditanda tangani oleh kedua" belah pihak: merasa bina "sh bahwa hasil panembahan' telah'dibagi dus menurut putusan tersebut, akan tetapi hasil panen tahun tergugat'tidak: mau lagi) yang"hingga sekarang berada dalam:tarigan: tergugat asas peta bahwa oleh karena hal hal'tersebut, maka penggugat mohon supaya menghukum tergugat untuk mengosongkan dari mengembalikan sepetak sawah: ura' ura tersebut kepada penggugat tanpa syarat pengadilan negeri mengadakan konservatori besar #tas sawah tersebut. . menghukum tergugat untuk membayar segala ongkos yang:timbul dalam perkara ini. menyatakan keputusan pengadilan: negeri. dalam: perkara: ini: dapat! terus dijalankan sekalipun tergugat naik banding atau kasasi. bahwa akan tetapi terhadap hal hal yang dikemukakan penggugat tersebut diatas telah disangkal oleh. tergugat dengan jawabannya sebagai yang jelas ternyata dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara tersebut bahwa sawah ura' ura' berperkara adalah kepunyaan ne' kanna dan lai" leu' ben (suami bahwa setelah ne' kanna meninggal dunia lalu sawah tersebut pindah kepada anaknya bernama lai' suatu, dan dari lai" suatu lalu pindah lagi kepada anaknya: bernama ne' kantong:$, dan' dari' ne" kantong: lalu pindah lagi kepada anaknya nama kantong ii, dan'dari kantong' ii: lalu sawah tersebut pindah: kepada anaknya bernama pong jalan, ialah bapa para tergugat bahwa pada waktu. pong jalan masih hidup sawah tersebut telah diberi kan kepada tergugat sebagai ba'gi (hibah) lks bahwa lai" suatu tersebut bukanlah nenek dari penggugat, dan nenek dari penggugat ialah anak yang lahir dari perkawinan lai' lu! benda sandi tersebut tidak berhak oleh karena sawah tersebut adalah sawah kepunyaan ne' kanna bahwa keputusan adat distrik kecamatan) ganglia' benar telah diberi oleh tergugat, akan tetapi pada waktu itu tergugat belum mengetahui bahwa penggugat tidak berhak terhadap 'sawah 'itu, dan setelah mengetahui bahwa penggugat sebenarnya tidak berhak, jalu tergugat tidak mau lagi senna han tentang pertimbangan hukumnya menimbang bahwa maksud dari surat permohonan gugatan dari pengguna: gatadalah sebagai.yang tersebut: diatas bea sian nun menimbang. bahwa baik tergugat maupun" penggugat mengakui bahwa asal. mulanya sawah ura' ura"yang menjadi pokok perkara ialah berasal dari ne' kanna'alias: palang yang kemudian diwariskan:kepada anaknya:bernama lai" suatu lalu diwariskan lagi kepada anaknya bernama' net: kantong dan:dari ne, kantong: diwariskan: kepada anaknya: bernama: kantong: talu dari kantong il.kepada. pong jalan:: osn menes bini nanas menimbang bahwa akan tetapi yang: menjadi" perselisihan: ialah: bahwa apakah. penggugat ahliwaris dari lai" suatu atau tidak . menimbang. bahwa menurut: dalil. tergugat maka penggugat, poi' dama adalah keturunan,yang lahir dari perkawinan, antara lai'. ben. dengan lelaki sandi dan bukan berasal dari perkawinan antara lai' lu' ben dengan lelaki ne" kanna alias palang, dengan: kata lain. penggugat tidak lahir dari perkawinan antara lai suatu dengan lelaki" pondok, akan tetapi menurut penggugat lelaki arifin kawin dengan lai" suatu dan bukan dengan lai lu' ben menimbang bahwa yang harus dibuktikan oleh penggugat islah bahwa ia. adalah ahliwaris dari lai suatu dan atau membuktikan bahwa suami dari lai" suatu ialah lelaki sandi dan bukan pondok: nan menimbang bahwa untuk pembuktian penggugat telah mengemukakan seorang saksi bernama so' ta' dan satu surat bukti merah), akan tetapi baik keterangan saksi tersebut maupun surat bukti itu irrelevant (tidak. berau bunga) dengan dasar gugatan penggugat menimbang bahwa baik keterangan saksi itu maupun bunyi'surat bukti tersebut keduanya menjelaskan tentang adanya penerimaan putusan berdamai adat kecamatan sangatlah': hal mana.juga diakui oleh tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak merupakan pokok (dasar) gugatan penggugat (fundementum petani) :. dab gas pesek ana aah menimbang bahwa demi untuk membuktikan apakah penggugat akhliwaris dari lai: suatu ataukah dari perkawinan antara lai" lu' ben dengan sandi, maka oleh hakim diambil dua orang.saksi yang keturunan dengan penggugat, yang masing masing bernama. pong tayang dan lai. bo' do', yang keduanya idak menjelaskan asal usul dari penggugat tersebut . menimbang bahwa walaupun penggugat:tidak dapat membuktikan dalit dalilnya, oleh tergugat masih juga mengemukakan bukti perlawanan berupa saksi saksi yang masing masing bernama pong arak, ne' dau dan. ne'. la' bi' yang kesemuanya membuktikan bahwa penggugat bukanlah akhliwaris dari menimbang bahwa oleh karena itu maka adalah patut menurut hukum bilamana gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, memperhatikan undang undang yang bersangkutan :. menyatakan menolak permohonan gugat dari penggugat untuk keseluruh annya menghukum penggugat oleh.karena itu untuk membayar semua: biaya yang timbul dalam perkara: ini.yang 'hingga sekarang dianggap sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah). demikianlah diputuskan ini hari selasa, tanggal juli enam puluh laa, oleh kami j.r. rantepadang, hakim pengadilan negeri makale, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk. umum dengan dihadiri oleh a.t. anggota, panitera pengganti pada pengadilan negeri makale, dan dihadapan kedua belah pihak. |
tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak kepada para ahliwaris jang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli ben putusan mahkamah agung tg. januari sip hakim ketua: abdumachman s.h. hakim2 anggota. sarwono s.h. sri biodjati wiranto sakit.dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara jaket sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal rapat, penggugat un tuk kasasi, dahulu tergugat pembanding, melawan: paria sinaga, pekerdjaan monyet rajawali, tinggal gol. tanjung morawa, aman maha sinaga, pekerdjaan sopir motor p.u., tinggal pematang siantar, gabus sinaga, umum sinaga, buka sinaga, radja muel sinaga, herman sinaga, semuanja tinggal rapat, tergugat2 dalam kasasi, "dahulu penggugat? berbanding, mahkamah agung tersebut: tana melihat surat2 jang bersangkutan: menimbang bahwa dari gurat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang ter. gugat tergugat dalan kasasi sebagai penggugat2 asti telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugutasii dimiliki pengadilan" negeri matang siantar pada pokoknya atas dalil, bahwa pada waktu nenek penggugat asli bernama mpu guitar sinaga. meninggal dunia ada meninggalkan hari peninggalan jang belum dibagi waris berupa sebidang tanah sawah bernama djuga ganjang terletak rapat, luas rante dengan hasil kaleng tiap tahun, bahwa menurut adat batak sawah tersebut adalah hak semu keturunan dari mendiang mpu guitar sinaga, akan tetapi kini tanah sawa tersebut tanpa alasan dan se izin dari ahliwaris lainnya dikuasai dan dimiliki oleh tergugat asli, jang diduga masih termasuk ahkwaris, jaitu jutsu dari mendiang mpu guitar sinaga, bahwa penggugat2 asli sebagai ahliwaris dari media mpu guitar sinaga merasa keberatan terhadap perbuatan tergugat asli dar telah berusaha. dengan perantaraan boru bernama miskin manik dan kasim manurung mengajukan perdamaian kepada tergugat asli agar sawa tersebut dibagi rata diantarasemua ahliwaris mendiang mpu guitar sinaga sebagaimana mestinya, akan tetapi tergugat asli menolaknya dan tetap benda memilikinya sendiri, maka oleh karena jitu penggugat asli menuntut supaja pengadilan negeri pematang: siantar memberi putusan jang dapat dijalankan bih dahulu sebagai berikut: membatalkan hak milik tergugat atas tanah warisan nenek mojang kar tersebut: menetapkan bahwa sawah sengketa adalah sawah warisan (hak bersama atas tanah sengketa) antara penggugat .dan tergugat: menghukum tergugat untuk menjerahkan hasil sawah selama ini sejak tahun sampai perkara ini selesai: menghukum tergugat pula untuk membayar. segala ongkos perkara selam sidang2 sampai perkara ini selesai: bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan negeri pendatang santa telah mengambil putusan, jaitu putusannya tanggal april no, 196t perd., jang amarna berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat? sebahagian, menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah berperkara, kemudia membaginya bersama2 dengan penggugat2 jaitu dengan (delapan) bahagian jang sama dan masing2 mendapat satu bagian, menghukum tergugat untuk membayar sewa sawah berperkara dikira senja! tahun s d keputusan ini dijatuhkan jaitu (dua belas) kaleng. pad bersih sekali panen, sehingga menjadi kaleng (sembilan puluh. enam. kaleng padi bersih: menghukum lagi tergugat untuk membayar ongkos2 perkara jang' timbul dalam perkara. ini, jang sampai ,hari ini berjumlah rp. (seribu darat: duabelas rupiah): putusan mana. dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telahdikuatkar oleh pengadilan tinggi medan dengan putusannya tanggal. november: sinaga baru sah dan kalau jang menerima pandjagari itu meninggal, sawah pan nagari.semacam itu haruslah kembali kepada siapa jang menjerahkannjas menimbang bahwa penggugat2 menjangkau bahwa sawah itu tak pernah sepanjang pengetahuan mereka dijual oleh eyes br. sinaga kepada jaket si naga'(tergugat), akan tetapi disewakannja, dan sewa sejak tahun sampai dengan. waktu meninggalnya, dan kalau benar dijual tentu pembayaran sewa tidak.akan dilakukan oleh tergugat. menimbang lagi bahwa penggugat2 mengajukan saksinya buat memperkuat keterarigannja itu, saksi penggugat jang bernama konstan situmorang, peter ejaan supir motor, tinggal tiga dolok, jang mana keterangannya didengar diatas sumpah. saksi menerangkan bahwa dia tahu betul tentang sawah terner kara, karena eyes br. sinaga adalah ibu tiri baginya (isteri pengganti dari ke pala kampung petrus situmorang bapak dari saksi). sejak tahun sampai dengan tahun jaket sinaga tetap membayar sewa sawah tersebut kepada ibunya eyes kadang2 dialah jang disuruh ibunya eyes untuk menerima sewa sawah .berperkara, menurut setahun tidak pernah ibunya eyes menjual tanah itu kepada part, tergugat. mengenai banyaknya hasil sawah djuga ganjang biasa menghasilkan kaleng padi setiap tahunnya. selanjutnya saksi mene rangka bahwa sejak tahun tergugat sepeninggalnya ibunya eyes br, sinaga tidak pernah lagi menerima sewa dan tergugat tidak mau lagi mamba jar sewa tanah berperkara. menimbang lagi keterangan saksi penggugat jang bernama gosok ma burung, pekerdjaan bertani, tinggal harapan, jang mana keterangannya didengar diatas sumpah, dia menerangkan bahwa dia pernah diutus penggugat2 pada tahun bersama2 dengan seorang jang bernama miskin manik untuk pergi menjumpai tergugat agar penggugat2 dengan tergugat jaket menyelesaikan soal tanah sawah berperkara itu dengan jaket akan tetapi gagal karena tergugat tidak mau, dengan alasan bahwa tanah itu katanya telah dibelinya dari eyes br. sinaga semasa hidupnya. memperhatikan lagi akan keterangan2 penggugat2 jang menerangkan bahwa soal pandjagari tentang sawah itu tidak pernah kejadian sebab sala: seorang nenek penggugat? bersama simon sinaga jang meninggal pada ta! pun tidak perah memberitahukan hal itu. demikian djuga kristiani sinaga, balap paria sinaga (penggugat) jang baru meninggal tahun tidak pernah mengabarkan adanja soal pandiugari pernah diberikan lambung sinaga kepada eyes br, sinaga. pun penggugat menerangkan tentang dijual beli itupun tidak pernah ada, sehingga karenanya surat itu adalah palsu. tidak ada seorangpun dari bapak2 penggugat? sekaran: jang menge tahun atau hadir pada waktuiitu, jang tentunya akan memerankan kepada anak2. nja diantara penggugat?, menimbang akan keterangan saksi ii! penggugat2 jang .bernama miskin manik, umur tahun, pekerdjaan bertani, tinggal harapan, dang menyerang kan bahwa besar dia pernah bersama? dengan gosok manurung pergi kepada tergugat jaket sinaga agar diadakan perdamaian dengan penggugat2 mengenai sawah sengketa akan tetapi tidak diterima oleh tergugat karena tergugat bilang bahwa sawah itu telah dibelinya, jang mana keterangannya itu pada pokoknya adalah serupa dengan keterangan dari saksi gosok manurung diatas itu: bahwa memperhatikan keterangan? dari penggugat? dan untuk member kuat keterangannya tentang kepalsuan dari surat dijual beli itu falah sedangkan radja muel sinaga sendiri jaitu penggugat sekarang, jang pada waktu pence bahan itu kamulah itu benar tidak ikut hadir walaupun dia pada waktu itu (thn. dan menjabat sebagai kepala kampung dan untuk sahaja sesuatu penyerahan semacam itu kepala: kampung seharusnya akan dipanggil untuk menghadirinya, hal mana ikut menegaskan bahwa surat dijual beli sawah antara eyes br. sinaga kepada jaket sinaga, itu tidaklah benar pernah kejadian akan tetapi palsu. bahwa radja muel penggugat menerangkan, bahwa memang dia sendiri lemah diberitahu oleh eyes boru sinaga, tentang pernah jaket tergugat tidak mau membayar sewa sawahnya itu, akan tetapi radja muel menasihati eyes agar sabar dalam hal itu hal mana ialah pada thn. sewaktu eyes singgah di rumah radja muel sinaga. tentang hukumnya menimbang, bahwa penggugat? menambah tuntutannya setara lisan kiper hidangan jaitu pada tanggal (lihat berita atara) demikian pula tentang penggugat2 memperlengkapi tuntutannya dengan mengubah surat gugat nja pada tanggal dapatlah diterima oleh pengadilan negeri karena hal itu tidaklah mengurangi hak dari tergugat untuk mempertahankan hanja untuk melawan tuntutan penggugat2: mer'mbang bahwa kedua belah fihak sama2 mengakui bahwa sawah ter. perkara adalah berasal dari nenek mojang mereka jang bernama op, guitar sinaga jan. diserahkannya sebagai warisan untuk lambung sinaga, dan jang kemudian jatuh kepada anak perempuan dari lambung sinaga jang bernama eyes br. sinaga jang tidak mempunyai keturunan hal mana adalah fakta jang terang dan jang tidak usah dibuktikan lagi akan kebenarannya. menimbang bahwa jang mendjadi persoalan adalah menimbang bahwa jang mendjadi persoalan dalam perkara ini ialah ter gugat menjangkau bahwa dia tidak akan mengembalikan sawah itu kepadaiahli2 waris jang menuntutnya untuk dibagi bersama karena telah dibelinya. dari eyes br. sinaga semasa hidupnya. nan menimbang: bahwa perlu diperoleh pembuktian akan kebenaran akan sa wah berperkara jatuhnya ketangan tergugat bukanlah karena dibelinya: akan tetapi diusahainja dengan djalan menjewanja sebagaimana diterangkan: oleh penggugat2 keterangan mana diperkuat oleh keterangan saksi2: |. bahwa tergugat menerangkan lagi bahwa sawah jang dibelinya itu dari eyes. br. sinaga adalah sah karena eyes br. sinaga menerimanya dari bapak nja bukanlah: sembarang terima, karena itu diterimanya sebagai pandjagari" diwaktu kawinnya dengan ranah nainggolan dan dapat diasingkannja kepada siapa sadja semuanja hal mana ditangkis oleh penggiat2: . memperhatikan lagi, sekiranya pernah eyes br, sinaga. menjual tanah itu" kepada tergugat, sebagaimana didalilkan oleh tergugat apakah sah pen jualan semacam itu dengan tidak hadirnya pihak penggugat2: memperhatikan lagi kemungkinan lainnya sebelum diambil pertimbangan ialah jika sawah itu ditinggal begitu sadja tetap ditangan sipembelah pinang tergugat bagaimanakah kedudukan sawah sengketa tsb. menurut hukum dan dat: besi kanda menimbang, keterangan penggugat2 bahwa sawah itu bukan dijual akan tetapi disewa oleh tergugat hal mana diperkuat dalilnya oleh orang saksi inja jaitu. konstan situmorang "dan efron sirait: saksi penggugat, dimana efron pernah.melihat sendiri eyes membawa kira2 sebanyak kaleng padi sewa sa wah dari tergugat pada tahun karena eyes br. sinaga singgah dirumah saksi pada waktu itu: menimbang dari pembuktian tergugat dengan surat penyerahan t.la dan bahwa dia dengan itu tidak dapat atau' gagal membuktikan keterangan dari dijual beli tersebut, karena dia tidak dapat menunjukkan saksi2 jang kut hadir dan menerangkan dengar lengkap sehingga dapat diterima kebenaran nja sesuai dengan peraturan hukum atara perdata, sehingga 'karenanya dalil nja jang. mengatakan bahwa sawah telah dibelinya tidak dapat diterima peng adilan: bahwa akan tetapi penggugat jang menerangkan bahwa sawah tersebut 'adalah disewa dari eyes br. sinaga oleh tergugat, keterangan mana diperkuat oleh dua orang saksi2nja jang keterangannya didengar diatas sumpah dapatlah diterima kebenarannya: menimbang oleh karena tergugat gagal dalam pembuktian pembelian sa wah berperkara dari eyes sedangkan penggugat? dapat membuktikannya se baliknya dengan keterangan dua" orang saksi?nja maka kami mengambil ke simpulan bahwa sawah tersebut dibelah pinang (dipatuhi) tergugat dari eyes boru sinaga, papa tadi menimbang bahwa tentang kelanjutan "tanah" berperkara jang ditinggal kan oleh eyes br. sinaga sebagai pemilik terakhir dari'kali waris dari lambung sinaga jang mana sawah tersebut adalah berasal dari harta pusaka op. guitar sinaga, untuk itu pengadilan telah mendengar keterangan 'saksi ahli. adat 'jang dimajukan kedua belah pihak untuk didengar. keterangannya. persidangan, ditambah lagi dengan orang saksi ahli, ahli adat batak bernama padang situmorang, umur tahun, pengusaha tinggal pematang siantar, saksi ahli mana adalah didengar keterangannya karena dipanggil sendiri oleh pena dilan dan djuga keterangannya itu didengar diatas sumpah menerangkan pada pokoknya mereka sependapat bahwa menurut adat batak, sawah semacam itu jang ditinggalkan keturunan dari lambung sinaga jang punah tidak mempunyai keturunan harus kembali kepada asalnya semula jaitu tentunya kepada semua ahli? waris dari op. guitar sinaga, bahwa selanjutnya saksi ahli adat padang situmorang menerangkan, sekiranya sawah itu akan dijual eyes boru sinaga hal itu boleh, asalkan di hadiri dan disetujui oleh semua sanak famili jaitu keturunan. ahli2 waris dari guitar sinaga sebab dengan kehadiran dan persetujuan mereka mendjadi salah penyerahan itu dan tak mungkin ada orang jang akan meng gugatan lagi dari kalangan mereka, menimbang dari keterangan saksi ahli tersebut, maka pengadilan mence tudjuh dan menerima keterangan saksi ahli adat dari padang situmorang tsb., sehingga karenanya "kami akan menghukum tergugat untuk pengembali kan sawah berperkara tersebut kepada "semua ahli? waris jang menggugatnja serta bersama2 membaginya antara tergugat dengan penggugat2 dengan syarat masing2 menerima bahagian jang sama, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan? diatas, kami akan manga bulan gugatan penggugat? sebahagian dan akan menghukum tergugat lagi un tuk membayar sewa sawah berperkara (duabelas) kaleng padi bersih setiap panen (tiap2 tahun) jaitu kira2 dari hasil sawah sekali panen sebagaimana jang biasa dibakar oleh sipenjewa (sipemaroh) disekitar itu, pembayaran mana dikira sejak tahun sampai dengan putusnya perkara ini: menimbang oleh karena tergugat adalah dipihak jang kalah maka adalah patut ongkos2 perkara dibebankan kepadanya, mengingat akan undang2 jang bersangkutan, memutuskan li. mengabulkan gugatan penggugat2 sebahagian: menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah berperkara, kemudian membaginya bersama sama dengan penggugat2 jaitu dengan (delapan) bahagian jang sama, dan masing2 mendapat satu bagian. menghukum tergugat untuk membayar sewa sawah berperkara dikira ses ajak tahun s d keputusan ini dijatuhkan jaitu (duabelas) kaleng padi bersih sekali panen, sehingga mendjadi kaleng (sembilan puluh enam) kaleng padi bersih. menghukum lagi tergugat untuk membayar ongkos2 perkara jang: timbul batu dalam perkara ini, jang sampai hari ini berjumlah rp. (seribu dua ratus dua belas rupiah). no, #ussbahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kedua kedua belah pihak pada tanggal januari kemudian terhadapnya oleh tergugat pembanding dengan perantauan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaankkasasi setara lisan pada tanggal januari itu juga, seba gimana ternyata dari surat keterangan ks. jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri pematang siantarjanuari bahwa "setelah 'itu oleh penggugat2 berbanding dan jang pada tanggal pebruari telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari terigu gatpembanding diajukan jawaban memori kasasi jang diterima dikepang terapan pengadilan negeri pematang siantar' ada,'sehingga jang dieja akan tidak berlaku itu bukanlah undang2 mahkamah agung indonesia "naa menimbang bahwa permohonan kasasi guo beserta alasan2nja jang telah diberitahukan kepada .pihak lawan dengan saksama diajukan'bala menimbang bahwa keberatan2 jang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya ialah: bahwa surat bukti penyerahan (produk tla dan tib) adalah benar dan sjah karena diketahui oleh kepala kampung petrus situmorang dan disk ikan oleh saksi? a.l, marinus sirait dan immanuel sinaga, bahwa saksi? penggugat berbanding, sekarang penggugat untuk kasasi, jang didengar diatas sumpah adalah masih famili dekat dari penggugat terbang ding, maka seharusnya tidak diperbolehkan: bana bahwa tanah sengketa tidak disewa oleh penggugat untuk kasasi, karena penggugat untuk kasasi tidak pernah membayar sewa kepada siapapun, tetapi malahan membayar pajak hasil bumi: bahwa ahliwaris jang berhak atas tanah sengketa ada orang, sedang putusan pengadilan tinggi hanja mengenal orang sehingga orang ah gitaris lainnya dirugikan: menimbang: mengenai keberatan? bahwa keberatan2 ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan? itu mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan2 serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam meme smaksud dalam undang2kenyataan, sebab dari orang saksi jang diajukan oleh penggugat asal, sekarang tergugat dalam kasasi, ternyata orang adalah bukan famili. dari penggugat asal, lagi pula hal itu tidak pernah diajukan pada pemeriksaan dalam tingkat pertama sehingga sebagai ovum tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi, mengenai keberatan bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan. ter tang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para. ahli waris jang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahliwaris: menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan? untuk kasasi jaket sinaga: memutuskan menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: jaket sinaga tersebut: menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar bisa perkara" dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak rp. (seribu enam ratus dua'rupiah). putusan pengadilan tinggi medan perdata: susunan majelis: hakim ketua prof. mahdi s.h. hakim2 anggota mahmoud rem s.h. kena dh. loembanradja s.h. panitera pengganti hl. siregar. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esa. pengadilan tinggi medan, memberi keadilan didalam perkara2: jaket sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal rapat dahulu tergugat seka rang pembanding: lawan: paria sinaga, pekerdjaan monyet rajawali tinggal gol tanjung rawa, ama manda sinaga, pekerdjaan supir motor p.u, tinggal siantar, tan gabus sinaga, umum sinaga, buka sinaga, radja muel sinaga, dan herman sinaga, kesemuanya tinggal perawat, dahulu penggugat? sekarang berbanding?: pengadilan tinggi tersebut, memperhatikan surat? tersebut: tentang duduknya perkara menerima dan memperhatikan surat2 serta keputusan pengadilan negeri siantar tanggal april perd jang amarna berbunyi sebagai berikut mengabulkan gugatan penggugat? sebahagian, menghukum tergugat untuk mengembalikan sawah berperkara kemudian membaginya bersama2 dengan penggugat? jaitu dengan delapan bahagian jang sama dan masing2 mendapat sebahagian: menghukum tergugat untuk mengajar sewa sawah berperkara dikira sejak tahun s d keputusan ini dijatuhkan jaitu kaleng padi ber sih sekali panen sehingga mendjadi kaleng kaleng padi bersih: menghukum lagi tergugat untuk membayar ongkos2 perkara jang timbul dalam perkara ini jang sampai hari ini berjumlah rp. menimbang bahwa tergugat merasa keberatan atas keputusan pengadilan negeri tersebut menurut surat jabatan jang dibuat oleh panitera pengadilan negeri siantar tanggal april, dan hal ini telah diberitahukan dengan sempurna kepada penggugat2 pada tanggal april dan tanggal april tentang hukum menimbang bahwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan tiara? jang ditetapkan undang? dapat diterima: menimbang bahwa tidak ada dimasukkan risalah banding: menimbang bahwa keputusan pengadilan negeri beserta pertimbangan2nja telah tepat dan berdasarkan keadilan serta hukum jang berlaku, oleh sebab itu dapat dibenarkan: memperhatikan dan titel buku kuhp, atara perdata dan undang2 darurat no, membenarkan keputusan pengadilan negeri siantar tanggal april perd jang dibandihitung banyaknya rp. (tiga pu luh lima rupiah). putusan pengadilan negeri pematang siantar perd: susunan majelis hakim ketua lumbantoruan. hakim? anggota lhp purba, sidabutar. panitera pengganti damanik. demi keadilan berdasarkan ketuhanan jang maha esx pengadilan negeri! pematangsiantar, daerah sumatra ti .mur,.mengadili perkara2 perdata, telah menjatuhkan keputusan dalam perkara antara paria sinaga, pekerdjaan monyet rajawali, tinggal gol. . tanjung morawa: wr. ama maha sinaga, pekerdjaan supir motor pu, tinggal pematang siantar, gabus sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal. di harapan, umum sinaga, pekerjaan bertani, tinggal harapan: buka sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal "di harapan: radja muel sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal harapan, dan herman sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal harapan, semuanja s d sebagai penggugat, ' . lawan: tan jaket sinaga, pekerdjaan bertani, tinggal harapan, disebut sebagai tergugat, pengadilan negeri tersebut: . setelah membawa surat2 perkara, setelah mendengar kedua belah pihak berperkara serta dengan saksi saksi tentang duduknya perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tgl. dekem ber jang mengemukakan seperti tertulis didalamnya sebagai berikut bahwa dengan surat gugatan tersebut penggugat2 telah mengajukan gu gatannja kepada tergugat jaket sinaga) tentang sawah seluas rante jang terletak harapan bahwa sawah tersebut adalah harta warisan dari nenek mereka bersama jang bernama mpu guitar sinaga, kemudian sawah tersebut dikerjakan oleh anaknya jang bernama lambung sinaga, lambung sinaga tidak ada meninggalkan ahli waris selain seorang anak perempuan jang telah kawin dengan orang lain jaket sinaga termasuk djuga sebagai pewaris dari mpu guitar sinaga jaitu sebagai jutsu dari anak tersebut: tetapi tanpa setahu dari semua pewaris jang tersebut diatas part sinaga telah mengambil tanah tersebut: oleh karena itu kami dari waris tersebut diatas merasa keberatan karena memang dia termasuk djuga pewaris dari harta2 peninggalan mendiang mpu guitar sinaga, tetapi terhadap harta2 peninggalan tersebut telah diadakan dahulunya pembagian jang merata terhadap semua ahli2 waris tersebut jaket sinaga. djadi dengan pengertian bahwa sawah berperkara sekarang adalah harta dari mendiang lambung sinaga jang seharusnya kembali dulu kepada semua pewaris baru kemudian dibagi bersama. hal ini telah kami suruh boru bernama miskin manik dan aman kasim manurung masing2 bertempat tinggal harapan untuk mengajukan perdamaian. kepada jaket sinaga agar sawah ter sebut dibagi bersama menurut jumlah keturunan dari mpu guitar sinaga. akan tetapi jaket sinaga tidak membenarkan pembagian tersebut dan tetap mal memiliki sendiri atas sawah tersebut diatas. sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon sudi apalah kiranya bapak hakim pengadilan menentukan suatu hari persidangan untuk ini, seraya menyuruh panggil oleh jang berhak memanggil buat datang persidangan agar persidangan terdakwa dihukum dengan suatu vonis jang dapat dijalankan terus walaupun terdakwa membanding atau kasasi, jaitu ii. membatalkan hak milik terdakwa atas tanah warisan nenek mojang kami tersebut. menetapkan sawah tersebut tetap mendjadi sawah warisan (hak bersama atas tanah tersebut) antara pendakwah dengan terdakwa, menghukum terdakwa menjerahkan hasil sawah selama ini sejak tahun sampai perkara ini selesai, menghukum terdakwa pula membayar ongkos2 segala perkara selama sidang? sampai perkara ini selesai, demikianlah surat permohonan ini kami perbuat (surat dakwaan) atas pertolongan bapak hakim dan sebelumnya terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih dan selamat bekerja. pai menimbang bahwa pada sidang tgl. pengadilan negeri telah mencoba menganjurkan kepada kedua pihak berperkara agar persengketaan mereka, mereka akhiri dengan. setara damai akan tetapi tidak berhasil karena nja pemeriksaan perkara dimulai dengan membawakan surat gugatan: menimbang bahwa penggugat? menuntut agar sawah berperkara jang: ber hama djuga gadang oleh. tergugat dikembalikan .kepada. posisi: semula halte kepada semua ahli2 waris jang .menuntutnya, karena,.tergugat selama ini menguasai serta memiliki saudara tidak sah: menimbang, bahwa penggugat2 menerangkan bahwa sawah djuga gan 'ajang tersebut benar sebagai warisan untuk anak2 mpu guitar sinaga jang bernama lambung sinaga, hal mana djuga adalah diakui tergugat. akhirnya sawah tersebutdjatuh kepada eyes br. sinaga anak lambung jang perempuan jang sampai meninggalnya tidak mempunyai keturunan jaitu punah sama se kali, tak ada menyambung dari lambung baik dari pihak lelaki ataupun yari perempuan eyes br. sinaga tsb.) menimbang, bahwa dalam 'hal ini penggugat2 menuntut agar sawah ter perkara jaitu jang dahulunya pembagian warisan dari. lambung sinaga harus dikembalikan kepada status seperti sebelum dibagi karena demikian menurut adat. selanjutnya penggugat2 menerangkan bahwa eyes br. sinaga tidak die narasi semuanja sendirian mendjualkan tanah itu kepada siapa sadja semuanja kalau tidak dihadiri oleh semua sanak famili keturunan ahli2 waris dari mpu guitar hal mana perlu untuk sahaja perbuatan sedemikian sehingga tidak ada terjadi dikemudian hari dakwa daki seperti jang kejadian dalam perkara ini: menimbang, bahwa penggugat2 menuntut agar. sawah berperkara agar me reka bagi dengan tergugat mendjadi bahagian jang sama dan masing2 benda pat satu bahagian jang sama, berasa aga bahwa penggugat? menuntut lagi agar tergugat setiap tahun 'membayar kaleng padi bersih jaitu hasil sawah berperkara itu setiap tahunnya, jumlah jang harus tergugat bajakan ialah sampai putusnya perkara 'ini karena dia tergugat "menguasai serta memilikinya dengan tidak setara sah, menimbang akan pangkalan tergugat tentang tuntutan penggugat? itu dengan alasan bahwa sawah berperkara tersebut adalah warisan dari lambung sinaga, dan diberikannya kepada anaknya perempuan eyes br. sinaga, dan eyes br. sinaga telah menjualnya kepada jaket sinaga (tergugat), jaitu pada tahun serta surat pencerahannya diperlihatkan dengan dua buah" surat jang ber tanggal dan jang bertanggal (lihat prod, tla. dan tlb.), selanjutnya tergugat menjangkau dengan keterangan, walaupun eyes br, sinaga tidak mempunyai keturunan akan tetapi sawah 'berperkara itu telah sah mendjadi miliknya, karena sawah .itu diberikan bapaknya lambung sebagai' pan nagari diwaktu kawinnya. dan jang terimanja itu tidak. ada halangan apa2 untuk dijualnya, karena siapa sadja jang disukainya. menimbang, bahwa penggugat2. menerangkan bahwa. apa jang diterangkan oleh kuasa tergugat itu adalah tidak benar, dengan alasan kalau eyes br, siaga tidak mempunyai keturunan menurut adat.sawah 'itu.harus. kembali kepada ahli2 warisdari mpu guitar karena sawah ini afifah termasuk harta pusaka, selanjutnya diterangkan mengenai padjagari penggugat? tidak.pernah men dengar hal itu terhadap sawah berperkara. sebab kalau lambung. sinaga mem. berikan pandjagari tentulah harus hadir saudara2nja jaitu. bapak2 dari pengguna gat penggugat, dan hal itu tidak pernah kejadian terbukti karena bapak2 penggugat2 tidak pernah memerankan hal itu kepada mereka selasih hidupnya orang2 tua mereka penggugat? tsb.: untuk penjelasan kebenaran dari ha! tidak adanja pernah lambung sinaga memberikan pandjagari semacam itu, ternyata pula dari jang lambung sinaga masih ada mempunyai anak perempuan jain jang bernama rose, rose pun tidak ada menerima pandjagari, tak mungkinkah hanja kepada eyes br, sinaga diberikan lambung sinaga "sawah pandjagari : menimbang pula bahwa penggugat? selanjutnya menerangkan bahwa di waktu eyes kawin pertama kali adalah mendjadi isteri kedua dari ranah na unggulan dan mereka kawin lari dan untuk orang jang kawin lari tak pernah diberikan padnjagari, pandjagari (pemberian orang tua) semacam itu hanyalah diberikan orang dalam hal kawin setara. diadakan, dan perkawinan eps br. sinaga waktu itu tidaklah setara adat tetapi kawin lari, menimbang akan pangkalan kuasa tergugat immanuel sinaga) bahwa dia tetap bertahan akan keterangannya bahwa sawah berperkara sebagai panda gari diperankan oleh lambung sinaga, hal itu dia sendiri terang telah meng: ingatan karena dia telah berumur tahun kejadian mana adalah pada tahun jaitu perkawinan eyes br. sinaga dengan ranah nainggolan, bahwa tergugat keberatan mengembalikan sawah berperkara itu kembali kepada semua ahli2 waris dari op. guitar sinaga karena telah dibelinya sesuai dengan surat bukti penyerahan jang diajukannya, akan tetapi dia mengakui bahwa memang benar kebetulan saksi2 jang ikut hadir sewaktu penyerahan itu tidak ada lagi jang masih hidup: akan tetapi dalam surat bukti kedua tgl. panggung bapak dari penggugat ill gabus sinaga ada hadir) akan tetapi tidak ikut mem tubuh tanda tangannya. seorang: jang ikut menulis surat. penyerahan itu jang bernama marinus sirait masih hidup. menimbang, keterangan saksi tergugat marinus sirait tersebut, jang di dengar keterangannya atas sumpah menerangkan, benar dia ada hadir dan menulis surat kedua itu, akan tetapi tentang pengetahuannya dalam soal itu. apa jang tertulis disitu itulah, lain dia tidak mengetahui, dan bagaimana hu bunga surat kedua dengan surat ti a) dia tidak mengetahui samasekali, menimbang akan keterangan dari saksi tergugat jang. bernama umum sirait pekerdjaan bertani, umur tahun, tinggal harapan, jang mana 'ket tangannya didengar diatas sumpah, menerangkan bahwa sawah. itb'dikuasai jaket sinaga (tergugat) sejak tahun kabarnya dibela pinang' nja (di paroki). seterusnya diterangkannja kalau sawah itu pandjagari kalau eyes'br. sinaga mau dijual harus dihadiri semua famili2 keturunan dari op. guitar |
hukum perdata warisan ) tan pewarisan harta gong gini. dalam hal terbentuknya harta gong gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan dua, anak anak dari masing masing perkawinan berhak atas gong gini orangtuanya masing masing dan undang undang tahun tentang perkawinan). putusan mahkamah agung tel. septembperkara:. . . suharno 'bin singorasidi dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ny. suliyem alias ny. singorasidi, django bin singorasidi suami bin masin, suharto bin masin, ny. aminah, gamelan, best kesemuanya bertempat tinggal desa solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, berdasarkan 'surat kuasa khusus tanggal no member pemohon kasasi, dahulu para: tergugat para pem ' banding, seba melawan go. ny, warsi binti singorasidi, ny. qasidah binti singorasidi, keduanya bertempat tinggal solo, kecamatan penawangan, ka: kabupaten grobogan, memohon kasasi, dahulu: para penggugat para berbanding, peta hear mahkamah agungpurwodadi pada pokoknya atas dati dati bahwa desa solo hidup suami istri singorasidi dengan mainan yang melahirkan dua orang anak perempuan masing masing warsi dan wa sudah (para penggugat asli): bahwa kira kira pada tahun ibu mainan meninggal dunia sedangkan para penggugat asli telah kawin dan ikut suami tempat lain: bahwa setelah meninggalnya ibu mainan bapak singorasidi kawin lagi dengan ibu suliyem tergugat asli dan memperoleh dua orang anak laki laki masing masing bernama suharto bin masin dan suami bin masin tergugat asli dan v): bahwa dari perkawinan ibu mainan dengan pak singorasidi telah memperoleh harta gong gini sampai dengan sedangkan dari per kawanan pak singorasidi dengan ibu suliyem tergugat asli telah mem peroleh pula harta gong gini b.! sampai dengan yang masing masing rincian, letak dan luasnya serta taksiran harganya seperti tersebut dalam surat gugatan: bahwa pada tanggal februari pak singorasidi meninggal dunia sedangkan tanah sengketa sub. a.t sampai dengan didaki oleh tergugat asli ny. suliyem) bersama anak anaknya, bahwa tanah sengketa sub sekarang sudah dibalik nama suami bin masin tergugat asli iv) tanpa seizin penggugat, sedangkan barang sengketa sub tinggal ekor sedangkan ekor lainnya penggugat asli tidak tahu. mana hilangnya: bahwa tanah sengketa sub sebelah barat seluas telah dijual kepada saudara aminah. dan. gamelan tergugat asli dan vid masing masing seluas tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat asli: bahwa sepeninggal pak singorasidi dan ibu mainan barang barang "sengketa baik sub a.i sampai dengan maupun barang sub sampai dengan dikuasai dan didaki oleh para tergugat tanpa memberi bagian kepada penggugat asli: bahwa harta gong gini almarhum mainan dengan almarhum singorasidi berupa barang barang sengketa sub a.i1 sampai dengan para penggugat asli berhak bagian sedangkan tergugat asli dan iii berhak bagian sebagai ahliwaris anak kandung almarhum singorasidi sedangkan harta mengadili mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi suharno bin singorasidi untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ny, suliyem alias ny. singorasidi, django bin singorasidi, sugandi bin masin, su warna bin masin, ny. aminah:: ramelari tersebut membatalkan putusan pengadilan tinggi: semarang tanggal sep member pdt pt. smg. yang menguatkan putusan pena dilan negeri purwodadi tanggal pebruari pdt ' pn. pwi: eni ben snn dan mengadili sendiri il. mengabulkan tuntutan subsidi gugatan penggugat, menetapkan bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari orang tuanya masing masing: nan menetapkan, bahwa penggugat dan penggugat berhak atas barang barang gong gini yang tersebut dalam gugatan ad. sampai dengan ah, menetapkan bahwa para tergugat berhak atas barang barang gong gini yang tersebut dalam gugatan ad. b.i sampai dengan menghukum para tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari mereka untuk menyerahkan barang barang sengketa ad. sampai dengan kepada para penggugat dalam keadaan kosong, menolak gugatan selebihnya: menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya perkara masing masing setengah bagian baik yang jatuh dalam tingkat pertama,esaragustus 'sembilanpuluh, dengan poerwoto sehari gandasubrata, s.h. wakil ketua sebagai: ketua, rusli, s.h. dan samsoeddin abubakar, s.h. sebagai hakim hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal september sembilanpuluh tersebut dengan dihadiri oleh resmi, s.h, dan samsoeddin abubakar, s:h. hakim hakim ang kota dan jamaluddin kutip, s.h. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. kesana putusan pengadilan tinggi semarang tgl. septemberkara perdata dalam peradilan tingkat bandingseptember pdt. pt. smg. telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut bawah ini dalam perkara ny. suliyem alias ny. singorasidi, suharno bin singorasidi, django bin singorasidi, suami bin masin, suharto bin masin, ny. aminah, gamelan, kesemuanya bertempat tinggal desa solo, kecamatan pe sawangan, kabupaten grobogan, selanjutnya disebut semula para tergugat sekarang para pembanding: melawan warsi binti singorasidi, ny. qasidah binti singorasidi, keduanya bertempat tinggal desa solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada darwin bin radio, pekerjaan tani, bertempat tinggal solo, kaca matan penawangan, kabupaten grobogan, selanjutnya disebut se bagaiurat surat dalam perkara tersebuta dilan negeri purwodadi. tanggal pebruari pdt. pn. pwi, yang kamarukar tanggal november nomor ba. pdt. pn. pwi.: menetapkan menurut hukum bahwa penggugat ny. warsi binti singorasidi dan ny, qasidah binti singorasidi,: adalah ahli waris anak kandung dari almarhum singorasidi'dan perempuan mainan, menyatakan bahwa barang barang sengketa sub s d'nomor adalah harta gong gini dati perkawinan pertama singorasidi dengan perempuan mainan yang belum dibagi waris: menyatakan bahwa barang barang sengketa sub nomor s d nomor adalah harta gong gini dari perkawinan kedua signtana menghukum para tergugat dan atau orang lain yang mendapat hak dari mereka ", aan menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), membaca surat permohonan banding pdt. pn. pwi. yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri purwodadi, menyatakan bahwa pada tanggal pebruari kuasa dari para tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap keputusan pengadilan negeri purwodadi tersebut atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal pebruari menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan memori dan kontra memori banding: nan memori banding dari para tergugat pembanding tertanggal april dan yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri purwodadi tanggal april memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal april kontra memori banding dari penggugat berbanding tanggal mei kontra memori banding mana isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal mei tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para tergugat pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan oleh undang undang, serta syarat syarat dalam perundang undangan lainnya telah dipenuhi maka permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan memori dan kontra memori banding, ternyata setelah diteliti dan dipelajari oleh pena dilan tinggi tidak memuat hal hal yang dapat mempengaruhi keputusan hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi: menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tinggi setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi keputusan dan segala surat suratnya dengan seksama, berpendapat bahwa keputusan pengadilan negeri purwodadi tanggal pebruari pdt. pn. pwi. atas dasar pertimbangan dan alasan hukum yang sudah tepat dan benar, pertimbangan mana oleh pengadilan tinggi dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam me putus perkara ini, karenanya dapat dikuatkan: menimbang, bahwa karena para tergugat pembanding ada pihak yang kalah, maka biaya pemeriksaan dalam tingkat banding dibebankan kepada mereka: mengingat dari undang undang serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini, mengadili menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para tergugat pembanding, menguatkan putusan pengadilan negeri purwodadi tanggal pebruari pdt. pn. pwi. yang dibanding tersebut, membebankan kepada para terurwodadi: demikian diputuskan dalam sidangnya pada hari senin, tanggal september delapan puluh tujuh, oleh kami suberiarsyad, sh., hakim tinggi sebagai hakim tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut atas terus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh ny. soeharto, panitera pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. putusan pengadilan negeri purwodadi, tgl. pebruari pd:. pn. pwi. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa majelis hakim pengadilan negeri purwodadi dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah men jatuhkan putusan dalam perkara antara " . darwin bin radio, umur tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal desa solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, selaku kuasa dari ny. warsi binti singorasidi, umur tahun, pekerjaan tani, ny. qasidah binti singorasidi, umur tahun, pekerjaan tani: keduanya bertempat tinggal desa solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, selanjutnya selaku penggugat: melawan ny. suliyem alias ny. singorasidi, umur tahun: suharno bin singorasidi, umur tahun, pekerjaan tani: django bin singorasidi, umur tahun, pekerjaan tani: suami bin masin, umur tahun, pekerjaan tani: suharto bin masin, umur tahun, pekerjaan tani, ny. aminah, umur tahun, pekerjaan tani, dan gamelan, umur tahun, pekerjaan tani, kesemuanya bertempat tinggal desa. solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, selanjutnya selaku tergugat tergugat: pengadilan negeri tersebut: telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini: telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara: tentang duduk perkaranya menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang diterima dan didaftar kepaniteraan pengadilan negeri purwodadi bawah register nomor pdt. pn. pwi. telah meng gugat tergugat tergugat dengan dasar gugatan sebagai berikut bahwa dahulu desa solo, telah hidup suami isteri singorasidi dengan mainan: bahwa dalam perkawinan singorasidi dengan mainan, telah dilahirkan dua orang anak perempuan yang masing masing bernama warsi dan qasidah yaitu para penggugat: bahwa kira kira pada tahun ibu mainan meninggal dunia: bahwa pada waktu ibu mainan meninggal dunia, penggugat sudah kawin dan mengikuti suaminya masing masing tempat lain: bahwa sepeninggal ibu mainan, maka pak singorasidi kawin lagi dengan ibu suliyem tergugat bahwa dalam perkawinan pak singorasidi dengan ibu suliyem telah diperoleh dua orang anak laki laki yang masing masing bernama soeharto dan django tergugat dan tergugat bahwa pada waktu ibu suliyem tergugat kawin dengan pak singorasidi, ibu suliyem telah membawa dua orang anak yaitu suharto bin masin dan suami bin masin tergugat dan bahwa sewaktu hidupnya ibu mainan dengan pak singorasidi, mereka telah dapat mengumpulkan harta gong gini berupa sebidang tanah keras desa persil kelas d.ii luas meter persegi,qasidah: sebelah selatan tanahnya ward: sebelah barat tanahnya purwatiningsih, taksi harga s nov von onvonovennnnunannnnus green sebidang tanah keras desa persil kelas d.ii, luas meter persegialiyah: besar sebelah selatan tanahnya majus, sebelah barat tanahnya dasima: taksi harga voo oononeennenvnsonennenacwu sebidang tanah keras desa no, persil kelas d.ii., sebelah timur tanahnya resmi: sebelah selatan tanahnya purwa: sebelah barat tanahnya aliyah, bata taksi harga sebidang tanah keras desa persil kelas d. tanahnya resmi purwa, juni, yati, daro, karun dan sinar: sebelah timur tanahnya singorasidi suliyem: sebelah selatan jalan sebelah barat tanahnya ramin: taksi harga nenvunonavuw nonnumunasu omimunanmumun sebidang tanah keras desa no, persil kelas s.! luas eter persegi, terletak desa solo, kecamatan penawangan, dengan batas batasnya adalah sebelah utara tanahnya suliyem: sebelah timur tanahnya sudah mario: sebelah selatan jalan: sebelah barat tanahnya jadi: taksi harga m e nenaunnnnvan2nnanneoeeenencenanuw sebidang tanah sawah desa persil kelas s.f iii luas meter persegi dengan terletak desa solo, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, yang batas batasnya adalah sebelah utara tanahnya sawidjan: sebelah timur tanah desa penawangan: sebelah selatan tanahnya gaiyo, sebelah barat tanahnya judi kargo: taksi harga e e n0neonovu onnvnwnvonnneovemnesunaaman sebidang tanah sawah desa versi! kelas s.i luas meter persegi, terletak desa solo, kecamatan penawangan, dengan batas batasnya adalah sebagai berikut sebelah utara tanahnya rawan: sebelah timur saluran air, sebelah selatan tanahnya tirto, sebelah barat tanahnya kuni: taksi harga ens menwvsavoomnennvunnmnamuoununnan enam ekor kerbau jantan dan betina taksi harga monero omnnonawnnannonnuunyannn sebuah rumah bentuk limasan, kerangka kayu jati, usuk reng kayu jati, atap genting, dinding papan kayu jati, lantai tanah dan dua buah rumah bentuk penyu, kerangka kayu jati, usuk reng kayu jati, atap genting, dinding papan kayu jati, lantai tanah, ketiga rumah mana berdiri atas tanah keras sub. tersebut atas, dengan taksi harga bahwa dalam perkawinan antara pak singorasidi dengan ibu suliyem tergugat telah dapat diperoleh harta gong gini berupa b.igaiyo: sebelah timur tanahnya sadis sebelah selatan jalan, sebelah barat tanahnya yatim: taksi harga neononmennnnenoenunonenantenuonesas sebidang tanah sawah desa persil kelas s.iiporno, sebelah timur tanah desa penawangan: sebelah selatan tanahnya sawidjan: sebelah barat tanahnya manjadi, taksi harga wnvwnvavuvunnenevanuntnnnuen anneagai berikut sebelah utara tanahnya dimyati, sebelah timur tanahnya rudiyem, sebelah selatan jalan: sebelah barat tanahnya singorasidi mainan, taksi harga se neveeonnneneenananneneaaannaaawuanaa , . sebidang tanah sawah desa persil 27a kelas s: sebelah utara tanahnya django,. . sebelah timur tanahnya daro sa. . sebelah selatan tanahnya saran, sebelah barat tanahnya sastro porno dan daro sa. taksi harga nn0n , . sebidang tanah sawah desa persil kelas s.itsebelah utara tanahnya wasit: sebelah timur tanahnya bottom, sebelah selatan tanahnya saldo: sebelah timur tanahnya solid: taksi harga s w monnonnvevnvuwnnnn 2ennanonnac namun sebidang tanah sawah desa versi! kelas s.ii luas cm. saluran air: sebelah timur jalan sebelah selatan tanahnya days: sebelah barat : tanahnya darwin radio, taksi harga o c w onnevunimnavnnvnnuonanvannanu mn sebidang tanah keras desa persil kelas d, sebelah timur tanahnya pak mario, sebelah selatan tanahnya signorasidi mainan, sebelah barat tanahnya gaiyo: taksi harga oomnenanowuwonewnnnne oommocunmnununn bahwa kemudian pada tanggal pebruari pak singorasidi meninggal dunia, bahwa barang barang sengketa sub. a.i sampai dengan sepeninggal mainan, dikuasai dan didaki oleh pak singorasidi bersama sama tergugat ny, suliyem) dan anak anaknya: bahwa barang sengketa sub. sekarang sudah dibalik nama suami bin masin tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat: "bahwa barang sengketa sub. sekarang tinggal (tiga) ekor, yang tiga ekor lainnya penggugat tidak tahu menahu mana hilangnya: bahwa sebagian tanah sengketa sub. yakni yang bagian barat seluas meter persegi telah dijual kepada sdr. aminah dah gamelan tergugat dan tergugat masing masing seluas meter persegi, jual beli mana tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat: bahwa sepeninggal pak singorasidi dan mainan, maka semua barang sengketa (baik barang sengketa sub. a.i s d dan sub. s d gong gini almarhum pak singorasidi dengan ibu suliyem tergugat asli barang sengketa sub sampai dengan para penggugat berhak bagian sebagai ahli waris anak kandung almarhum singorasidi, ibu suliyem tergugat asli berhak separuh bagian dan tergugat asli dan iii berhak bagian sebagai ahliwaris anak kandung almarhum pak singorasidi, bahwa para penggugat asli telah berusaha secara damai, secara lang sung maupun melalui kepala desa dan kecamatan namun tidak berhasil, bahwa para penggugat asli khawatir barang barang sengketa ipin bahkan pada pihak lain, untuk itu mohon barang sengketa diletakkan sita jaminan terlebih dahulu: primaire bahwa berdasarkan hal hal! atas para penggugat asli mohon pada bapak ketua pengadilan negeri purwodadi berkenan memeriksa dengan memberikan putusan sebagai berikut menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: menyatakan sah dan berharga penyiwodadi, menetapkan. menurut hukum. bahwa penggugat ny. warsi binti singorasidi dan ny. qasidah binti: singorasidi adalah ahli waris anak kandung dari almarhum singorasidi dengan almarhum mainan, menetapkan menurut hukum bahwa barang barang sengketa sub sampai dengan sub adalah harta gong gini almarhum singorasidi almarhum mainan sebagai harta yang belum dibagi: menetapkan menurut hukum bahwa barang sengketa sub sampai dengan sub adalah barang barang gong gini almarhum singorasidi ny. suliyem tergugat sebagai warisan yang belum dibagi waris: menghukum para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian barang sengketa sub sampai sub dalam keadaan kosong dari orang atau barang apapun yang melekat pada barang barang seng kota sub sampai dengan bagian dari barang barang sengketa sub sampai dengan sub dalam keadaan kosong dari orang barang apapun yang melekat pada barang barang sengketa sub sampai dengan sub bila perlu de ngan bantuan alat negara: menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau sebagai gantinya memberikan :putusan yang dikuasai dan didaki oleh para tergugat, tanpa memberi bagian kepada penggugat, naa nan bahwa karena barang barang sengketa sub. s d sub. adalah barang gong gini antara alm. pak singorasidi dan alm. mainan maka para penggugat sebagai ahliwaris anak kandung dari almarhum singorasidi dan almarhumah mainan, mempunyai hak bagian dari barang sengketa sub. a.| s d sub. a: yaitu bagiannya mainan ditambah separo bagiannya pak singorasidi, sedangkan yang bagian atau separo dari bagiannya pak singorasidi adalah haknya tergugat dan tergugat sebagai ahli waris anak kandung alm. singorasidi, bahwa karena barang barang sengketa sub. s d adalah meru pakan barang gong gini antara pak singorasidi dengan ibu suliyem terigu gat maka para penggugat mempunyai hak bagian barang sengketa sub. b.i s d atau separo bagian dari bagiannya pak singorasidi, sedangkan tergugat (ibu suliyem) karena sebagai ahli waris janda alm, singorasidi mendapat separo bagian dari barang sengketa sub: s d . sub dan tergugat ke 'dan tergugat mendapat bagian barang sengketa sub. s d'sub. atau separo dari bagiannya pak singorasidi: bahwa penggugat telah berusaha secara kekeluargaan meminta bagian barang barang tinggalan almarhum singorasidi dan alm. mainan (sebagai orang tua penggugat) kepada para tergugat tetapi para tergugat tidak mau memberikan bagian penggugattersebut, bahwa usaha penggugat tersebut telah sampai 'di kepala desa dan kecamatan, namun tidak juga berhasil, bahwa para penggugat mempunyai kekhawatiran, apabila perkara ini belum mendapatkan putusan yang tetap dari pengadilan negeri, para tergugat berusaha mengalihkan hak atas semua barang barang: sengketa tersebut tangan orang lain, guna menghindarkan diri: dari tuntutan penggugat, bahwa guna menjamin gugatan penggugat, maka para penggugat mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri purwodadi, sudah kiranya untuk berkenan mengadakan penistaan lebih dahulu atas semua barang barang sengketa tersebut diatas . berdasarkan atas: hal hal. yang telah penggugat 'uraikan'di atas, maka penggugat mohon kepada yang terhormat bapak ketua pengadilan negeri purwodadi untuk memeriksa.dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut aah rasa pertama menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: menyatakan sah dan berharga penis dadi, menetapkan menurut hukum. bahwa penggugat ny. warsi binti singorasidi dan ny. qasidah binti singorasidi, adalah ahli waris anak kandung dari alm. singorasidi dengan almarhumah mainan: menetapkan menurut hukum bahwa barang barang sengketa sub, sampai dengan sub. adalah harta gong gini almarhum singorasidi almarhumah mainan, sebagai harta warisan yang belum dibagi waris: menetapkan menurut hukum bahwa barang sengketa sub. sampai dengan sub. adalah barang gong gini almarhum singorasidi ny. suliyem tergugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris, menghukum para tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian barang sengketa sub. s d dalam keadaan kosong dari orang atau barang apapun yang melekat pada barang barang sengketa sub. s d., bagian dari barang barang sengketa sub. s d sub. dalam keadaan kosong dari orang atau beban apapun yang melekat pada barang barang sengketa sub. s d bila perlu dengan bantuan alat negara: menghukum para tergugat untuk. membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, atau sebagai gantinya memberikan putusan yang dianggap adil dan pantas menurut: menimbang, bahwa pada sidang pertama kedua belah pihak telah datang 'menghadap dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil: maka pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan membacakan surat gugatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat: menimbang, bahwa setelah didengar tergugat tergugat, mereka membantah gugatan penggugat dengan jawaban secara tertulis tanggal sebagai berikut bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat cacat dalam subyek gugatan maupun obyek gugatan. subyek gugatan: subyek gugatan yang diajukan oleh para penggugat dibuat sangat berlebih lebihan, dibuat oleh orang yang belum menguasai keadaan yang sebenarnya, pemegang kuasa dari para penggugat, sangat kasar terhadap para tergugat, bahkan pemegang kuasa mengadakan ancaman para tergugat, akan menghabisi sak leher pentingnya: yang dimaksud dihabisi sak leher pentingnya, sama dengan akan dibunuh sampai keturunannya, para tergugat semua merasa takut kepada pemegang kuasa ny. warsi dan ny. qasidah, karena desa solo, kalau. ada: permasalahan apapun, terutama dalam hal bagi waris, yang bertindak sebagai pahlawan adalah orang yang memegang kuasa itu, ialah sdr. darwin bin radio, sebenarnya ny. warsi binti singorasidi hanya menurut pada suaminya saja, ialah sdr. harjo radio, orang ini kantor kelurahan terdaftar anggota o.t. ialah warga negara indonesia yang tidak punya hak pilih dalam pemilihan umum untuk menjalankan aksinya atau rencana untuk menghancurkan (ngobrol abrik) "keturunan alm. singorasidi meng gunakan atau mengatakan kepada sdr. darwin bin radio. selama bapak singorasidi masih hidup :. . bni ny. warsi dan ny. qasidah masing masing diberi rumah dan pekarangan (karas): haa pak singorasidi.sudah .mengajukan balik nama :tanah,: dari. pak singorasidi kepada kedua orang putranya, ialah suharno dan django, melalui: bapak lurah solo bapak matsuri), tetapi setelah. keluar sertifikat tetap nama bapak singorasidi. ketika bapak singorasidi mau meninggal dunia pada waktu bapak singorasidi mau meninggal dunia, semua 'anak anaknya dipanggil dan beberapa tetangga ada yang ikut hadir, ny. warsi binti singorasidi: . pane aah ny. qasidah binti singorasidi, suharnobin singorasid: . django bin singorasidi:: petai juga isterinya, ialah ny: suliyem alias ny, singorasidi: tetangga yang hadir, ialah sdr. margono dari desa solo kecamatan penawangan, kabupaten grobogan, ikut menyaksikan dalam pembicaraan, pesan dari alm. bapak singorasidi, bahwa ny. warsi binti singorasidi dan ny. qasidah binti singorasidi akan ditambah masing masing satu karas (pekarangan) dan tinggalan yang lain akan diberikan adiknya, ialah suharno dan django yang belum berumah tangga (kawin): pada waktu ny. warsi dan ny. qasidah mau menerima, ada saksinya ialah sdr. margono warga desa solo, yang selama bapak singorasidi sakit keras selalu menunggunya: keadaan setelah bapak singorasidi meninggal dunia setelah bapak singorasidi meninggal dunia, ny. warsi tidak mentaati pesan orang tuanya (bapaknya), semua harta peninggalan alm, bapak singorasidi akan diminta seluruhnya. berusaha melalui bapak lurah, bapak camat, yang akhirnya sampai pengadilan ini, obyek gugatan pokok perkara tanah karas desa persil mii luas harta asli pak singorasidi: ditempati ny. suliyem alias ny. singorasidi dan ditempati oleh ny. qasidah, tanah keras desa persil kelas d.ii luas belum atau tidak dibalik nama tergugat suami bin masin, hanya numpang (gunung): tanah karas desa persil kelas d.ii luas bukan harta gong gini, baik dari alm. pak singorasidi dengan ny. mainan, maupun dari pak singorasidi dengan ny. suliyem tergugat tidak masuk dalam harta yang disengketakan ini (tidak masuk perkara) tetapi . . hasil pembelian dari sarah oleh suami tergugat tanah karas desa persil kelas d.iii luas m2, ini sudah dijual oleh pak singorasidi sewaktu masih hidup kepada tergugat ny. aminah dan tergugat ramlan, ini dapat ditanyakan kepada tergugat dan dibeli dari siapa, tanah karas desa persil kelas d.iii luas asli milik pak singorasidi: tanah sawah desa persil luas adalah bengkok norowito, tanah garapan dari negara yang diberikan kepada rakyat: tahun pak singorasidi kawin dengan ny, suliyem: tahun tanah bengkok norowito ditetapkan oleh pemerintah menjadi hak milik, jadi otomatis menjadi harta gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem: tanah sawah desa persil kelas s.l dinas adalah tanah gong gini antara pak singorasidi dengan ny, mainan: pada waktu pak singorasidi kawin dengan ny. suliyem, pak singo rasi tidak membawa seekorpun, setelah kawin baru membeli: rumah rumah penyu depan, adalah rumah gong gini antara pak singorasidi dengan ny. mainan, rumah penyu tengah, adalah rumah asli dari pak singorasidi: rumah limasan belakang, adalah 'rumah gong gini antara pak singorasidi dengan ny, suliyem: tanah karas desa persil kelas d.i! luas adalah milik gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem: tanah sawah desa persil kelas s.iii luas adalah tanah sawah dibeli sendiri oleh ny. suliyem, uang dari hasil penjualan barang dari suami pertama, tanah karas desa no, persil kelas d.iii luas adalah gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem, tanah sawah desa persil 27a kelas s.iii tuas adalah gong gini antara pak singorasidi dengan ny, suliyem:, b.s tanah sawah desa persil kelas s.iii luas adalah asli milik ny. suliyem pembagian gong gini dari suami pertama, tanah sawah desa persil kelas s.ii luas m2, adalah gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem, tanah karas desa no, persil no, kelas d.iii luas m2, adalah gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem: maka dengan demikian harta harta tersebut dapat terpisah sebagai berikut harta asli alm. bapak singorasidi pan tanah karas desa persil kelas d.ii luas m2, yang sekarang ditempati oleh penggugat ny. qasidah dan ditempati ny. suliyem alias ny. singorasidi, tersebut a.1y tanah karas desa persil kelas d.iii luas tersebut rumah penyu yang ada bagian tengah dan sekarang masih ada: harta gong gini antara alm. bapak singorasidi dengan alm. ny. mainan: tanah karas desa persil kelas d.ii luas yang sekarang masih ada dan ditempati, bukan dimiliki oleh tergugat suami bin masin (gunung) sebuah rumah penyu bagian depan dan sekarang masih ada. harta asli ny. suliyem #".& tanah sawah desa no, persil kelas iii luas adalah tersebut (membeli dari hasil penjualan barang pembagian dari suami pertama), tersebut tanah sawah desa persil kelas kelas s.iii, luas m2, pembagian gong gini suami pertama: harta gong gini antara bapak singorasidi dengan ny, suliyem tersebut tanah sawah desa persil kelas s.iii, luas m2: tersebut tanah sawah desa persil kelas s.i luas m3: tersebut adalah kerbau yang dibeli antara pak singorasidi dengan ny. suliyem: tersebut rumah limasan bagian belakang: tersebut tanah karas desa persil kelas d,iii luas m2: tersebut tanah karas desa persis kelas d.iii luas m2: tersebut tanah sawah desa persil 27a kelas s.iii luas m2: tersebut tanah sawah desa persil kelas s.ii luas m2: tersebut tanah karas desa no, persil kelas d.iii luas m2, maka dengan adanya gugatan dari para penggugat tersebut para tergugat berpendapat sebagai berikut menolak dan tidak menerima. gugatan dari para penggugat tersebut karena cacat, tidak sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya, dibuat berlebih lebihan: menolak dan tidak akan memberikan seluruhnya atau sebagian seluruh harta gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem, karena pada waktu ny. suliyem tergugat kawin dengan pak singorasidi, para penggugat sudah berumah tangga (kawin), menjadi orang lain bukan tanggung jawabnya lagi, alasan untuk tidak memberikan harta gong gini adalah, utama pegawai negeri pensiun, pensiunnya yang berhak menerima kalau suaminya meninggal dunia, adalah jandanya (isterinya), jadi gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem, seluruhnya hak tergugat ialah ny. suliyem alias ny. singorasidi, menolak dan tidak membagi waris kepada para penggugat harta asli ny. suliyem alias ny. singorasidi tergugat tentang harta asli pak singorasidi dan harta gong gini antara pak singorasidi dengan ny. mainan, pembagiannya para tergugat menyerahkan kepada. bapak majelis hakim pengadilan negeri purwodadi, bagaimana yang baik, berdasarkan hal tersebut atas, maka para tergugat, mohon kepada bapak majelis hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan memberi keputusan sebagai berikut:. tidak menerima gugatan dari para penggugat karena cacat: mengesahkan bahwa semua harta benda gong gini antara pak singorasidi dengan ny. suliyem, milik ny. suliyem tergugat beserta kedua orang putra kandungnya, tersebut tergugat suharno dan tergugat django, mengesahkan bahwa tanah asli tersebut dan adalah milik sah tergugat ny. suliyem, mengesahkan bahwa tanah yang dijual alm. pak singorasidi kepada tergugat ny. aminah dan tergugat ramlan) . s5. memutuskan untuk membagi waris harta asli pak singorasidi dan harta gong gini antara pak singorasidi dengan ny. mainan, menghukum kepada para penggugat untuk membayar .biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, ani menimbang, bahwa setelah tergugat tergugat mengajukan jawabannya maka selanjutnya antara penggugat dan tergugat telah mengadakan jawab dijawab replika dan duplex, yang untuk singkatnya sebagai terlampir dalam berita acara perkara ini, menimbang, bahwa untuk kepentingan penggugat: yang dimohonkan dalam gugatannya, maka terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita pendahuluan (conservation besar) berdasarkan risalah. berita acara penyitaan tanggal november nomor ba.pdt.g pn. pwi. menimbang, bahwa tergugat tergugat selalu membantah gugatan peng gugat, maka oleh majelis hakim diwajibkan kepada penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya: menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menyerahkan asli surat surat bukti berupa satu lembar asli kutipan daftar buku desa tertanggal solo januari kemudian diberi tanda p.i merah: satu lembar asli kutipan daftar buku tertanggal januari nomor kemudian diberi tanda p.ii merah: satu lembar asli kutipan daftar buku tertanggal januari han nomor kemudian diberi tanda p.iii merah: satu lembar asli kutipan daftar buku tertanggal januari nomor kemudian diberi tanda p.iv merah: menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan surat surat bukti juga mengajukan saksi saksi, yaitu saksi saksi dari penggugat atom pado, telah memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut tana bahwa saksi kenal dengan almarhum singorasidi yaitu bapak kandung dari penggugat penggugat dan suami dari tergugat dan bapak dari tergugat dan bahwa semasa hidupnya singorasidi telah kawin dua kali, isteri pertamanya bernama mainan yang meninggal dunia tahun dan mempunyai orang anak yaitu penggugat penggugat: bahwa isteri kedua singorasidi adalah tergugat ny. suliyem dan dari perkawinan kedua ini mempunyai orang anak kandung yaitu tergugat dan bahwa waktu singorasidi kawin dengan ny. suliyem, maka singorasidi membawa orang anak kandungnya yaitu penggugat penggugat sedangkan ny. suliyem membawa orang anak dari suaminya pertama yaitu tergugat dan bahwa selama perkawinan singorasidi dengan perempuan mainan mereka mempunyai gong gini berupa dua rumah penyu dan satu rumah limasan: tanah karas pekarangan ada lima tempat: sawah norowito satu bahu, kerbau enam ekor, bahwa waktu singorasidi kawin dengan perempuan ny: suliyem maka kedua anak. kandung singorasidi dengan isteri pertamanya perempuan mainan maka anak anaknya yaitu perempuan ny. warsi dan ny. qasidah telah kawin dan mengikuti suami mereka, dan mereka belum pernah menikmati atau menerima warisan orang tuanya karena. dikuasai oleh tergugat tergugat, bahwa singorasidi meninggal duniatahun . . martomei, bawah sumpah telah. memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: . bahwa saksi kenal dengan almarhum singorasidi, bahwa singorasidi semasa hidupnya telah kawin dua kali, yaitu pertama kawin dengan perempuan mainan dan mempunyai anak kandung dua orang yaitu penggugat penggugat, tetapi isteri pertamanya meninggal dunia tahun dan kawin lagi kedua kalinya dengan perempuan suliyem dan mempunyai anak kandung dua orang yaitu tergugat dan . . bahwa singorasidi dan isteri pertamanya mainan selain mempunyai orang anak penggugat penggugat) juga mempunyai gong gini berupa kerbau enam ekor: tanah karas lima tempat, pa: dua buah rumah penyu dan satu rumah limasan, ::. sawah norowito satu bahu, dan dua belas bahu sawah sewaan dari pak lurah solo, . . bahwa pak singorasidi pernah menjual kerbau ekor dan hasil penjualan itu ditambah hasil sawah sewaan :bahu dibelikan olehnya dengan isteri keduanya perempuan suliyem berupa tanah karas dan sawah bahu: nama bahwa pada tahun pak singorasidi.kawin lagi dengan ny. suliyem, dan harta gong gini dengan isteri pertamanya perempuan mainan almarhumah dibawa dalam perkawinan kedua.tersebut, . bahwa waktu perempuan suliyem kawin dengan singorasidi membawa dua orang anak yaitu tergugat: dan dan juga membawa kerbau kecil satu ekor sebuah lemari robot,: bahwa dalam perkawinan singorasidi dengan perempuan suliyem mereka mempunyai dua orang anak yaitu tergugat dan :dan mempunyai gong gini tanah sawah bahu dan tanah karas bidang, kang bahwa saksi tidak tahu apakah pak singorasidi pernah menghibahkan hartanya, dan anak anaknya dari isteri pertama yaitu penggugat penggugat belum pernah mendapatkan bagian warisan dari peninggalan orang tuanya almarhum pak singorasidi:' bahwa pak singorasidi meninggal dunia tahun dan belum pernah membagi warisannya kepada anak anaknya baik isteri pertama perempuan mainan atau dengan isteri keduanya perempuan suliyem: djojorusman, atas sumpah telah memberikan: keterangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan pak singorasidi semasa hidupnya telah kawin sebanyak dua kali, yang pertama isterinya bernama perempuan mainan dan mempunyai dua orang anak yaitu penggugat dan dengan isteri keduanya se bernama perempuan suliyem dan mempunyai dua anak yaitu tergugat dan bahwa waktu kawin singorasidi dengan perempuan mainan mereka mempunyai gong gini berupa tanah karas ada tempat: rumah penyu dua buah dan limasan satu buah: tanah sawah norowito satu bahu: tanah sawah sewaan bahu dan kerbau enam ekor, bahwa pada tahun perempuan mainan meninggal dunia dan pak singorasidi kawin lagi dengan perempuan suliyem tergugat dan waktu itu perempuan suliyem sudah janda membawa dua orang anak yaitu suami dan suharto tergugat dan bahwa waktu perkawinan pak singorasidi dengan ibu suliyem tergugat pak singorasidi membawa harta asalnya dan gong gini yang diperoleh selama kawin dengan ibu mainan, sedangkan ibu suliyem tidak membawa apa apa: bahwa waktu perkawinan pak singorasidi dengan ibu suliyem mereka mempunyai dua orang anak yaitu suharno dan django tergugat dan juga mempunyai gong gini berupa age membeli tanah karas persil, membeli tanah karas' persis: bahwa pembelian gong gini itu dilakukan oleh pak singorasidi dari uang hasil penjualan ekor kerbau dan hasil sewaan sawah bahu selama perkawinan pak singorasidi dengan ibu mainan (isteri pertama pak singorasidi), bahwa tanah tanah peninggalan singorasidi itu semua dikuasai oleh tergugat tergugat dan setelah singorasidi meninggal oleh ibu suliyem dan dianggap adil dan pantas menurut., subsidi: mohon keputusan yang seadil adilnya. bahwa atas gugatan penggugat asli, tergugat asli mengajukan sebagai berikut dalam subyek gugatan bahwa subyek gugatan yang diajukan oleh para penggugat asli sangat berlebihan: bahwa para tergugat asli merasa takut kepada kuasa para penggugat asli sdr. darwin bin redir: bahwa semasa singorasidi masih hidup para penggugat asli telah diberi rumah dan tanah pekarangan. bahwa semasa singorasidi telah: mengajukan balik nama atas tanah kepada suharno dan django, namun setelah keluar sertifikat tetap meng gunakan nama singorasidi. bahwa sebelum pak singorasidi meninggal dunia telah berpesan bahwa para penggugat asli akan ditambah masing masing satu berkas pekarangan dan tegalan lainnya akan diberikan kepada anaknya suharno dan django yang masih belum berumah tangga, sedangkan setelah pak singorasidi meninggal dunia maka para penggugat asli ingin meminta seluruhnya harta peninggalan almarhum pak singorasidi: obyek gugatan pokok perkara tanah a.l ditempati: oleh ny, suliyem dan ditempati oleh ny. qasidah: tanah dibalik nama tergugat asli hanya numpang: tanah bukan harta gong gini tetapi hasil pembelian tergugat asli dari sarah: $g tanah sudah dijual oleh almarhum singorasidi kepada ny. aminah dan ramlan tergugat asli dan vid, tanah adalah milik asli pak singorasidi: tanah adalah harta gong gini almarhum dengan ny. suliyem: tanah adalah harta gong gini almarhum singorasidi dengan al mathrm ny. mainan, pak singorasidi pada waktu kawin dengan ny. suliyem tidak mem bawa seekorpun setelah itu baru membeli: anak anaknya telah menjual bidang tanah kepada gamelan dan ibu aminah tergugat tergugat sastroparno, atas sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan pihak penggugat dan tergugat yaitu penggugat penggugat anak dari singorasidi dengan isteri pertamanya bernama mainan dan tergugat dani tergugat dan adalah isteri kedua dari pak singorasidi dan anak dari isteri kedua itu, sedangkan tergugat dan adalah anak kandung ibu suliyem atau anak tiri dari pak singorasidi: bahwa selama pak singorasidi kawin dengan ibu mainan disamping mempunyai dua orang anak yaitu penggugat penggugat juga mempunyai gong gini berupa: limabidangtanahkarass dua buah rumah bentuk penyu dan satu buah rumah bentuk limasan, ekor kerbau: tan tanah sawah duabahu, dan tanah sawah sewaan beberapabahu, . bahwa ibu mainan (isteri pertama) singorasidi meninggal dunia tahun dan singorasidi"kawin lagi dengan janda ibu suliyem dengan harta benda gong giginya itu dibawa oleh singorasidi dalam perkawinan kedua tersebut, dan perempuan suliyem tidak membawa apa atas bahwa waktu pak singorasidi kawin kedua kalinya dengan suliyem, maka anak anaknya yaitu penggugat penggugat telah diberi rumah dan karas masing masing karena mereka telah kawin, kan bahwa saksi tidak tahu apakah dalam perkawinan kedua singorasidi dan suliyem ada gong gini atau tidak: bahwa singerasidi meninggal dunia rahim loss: bahwa ny. sulivem pernah menjual dua bidang tanah kepada: ramlan dan ibu aminah tergugat dan ). bea ata menimbang, bahwa setelah selesai didengar pembuktian surat surat dan saksi saksi dari penggugat, maka untuk menguatkan dalil dalilnya juga tergugat tergugat telah mengajukan bukti bukti surat yang setelah disesuaikan dengan aslinya, berupa: foto copy bukti hak sertifikat nomor tertulis atas nama singodikromo rasi, desa solo dengan gambar situasi tertanggal kemudian diberi tanda biru, kan asli surat pernyataan dari ny. aminah tanggal diberi tanda biru, asli surat pernyataan dari ramlan tanggal diberi tanda biru: foto copy kwitansi dan laporannya akte hibah plat tanggal diberi tanda biru: foto copy kwitansi dan lampiran akte hibah nomor plat etanggal atas nama singodikromo rasi, diberi tanda biru: foto copy bukti tanda hak sertifikat) nomor tanggal atas nama singodikromo rasi:kutipan akte nikah nomor tahun antara singodikromo rasi dengan suliyem tanggal diberi tanda t.1s biru: menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tl1 s d biru, tergugat tergugat juga mengajukan saksi saksi, yaitu saksi saksi tergugat musi: bahwa semasa hidupnya singorasidi telah kawin dua kali, isteri pertamanya bernama mainan meninggal dunia tahun dan isteri keduanya bernama suliyem: bahwa waktu perkawinan pertamanya mereka mempunyai dua orang anak perempuan yaitu penggugat penggugat dan dalam perkawinan ke duanya mereka mempunyai dua orang anak laki laki, yaitu tergugat dan bahwa waktu perkawinan kedua singorasidi membawa dua orang anak perempuan yaitu penggugat penggugat dan perempuan suliyem juga mem bawa dua orang anak yaitu tergugat dan tergugat bahwa singorasidi penduduk desa solo, termasuk orang kaya dan waktu kawin dengan perempuan mainan, membawa lawan bengkok karas, tanah sawah norowito dan rumah penyu, sedangkan ibu mainan tidak membawa apa apa, tetapi selama perkawinan mereka mempunyai harta gong gini berupa: satu buah rumah pemicu (rumah bagian depan): satu tanah karas asal beli dari sutomo, membeli tiga ekor kerbau, satu tanah karas membeli dari halaman, satu tanah karas sebelah timurtanahnya sadis. . membeli satu buah rumahpencu, membeli satu buah rumah limasan (bagian belakang) dan: . menyewa sawah lurah solo sebanyak bahu, . . . bahwa harta gong gini itu oleh singorasidi dibawa dalam perkawinan keduanya dengan perempuan suliyem tergugat). bahwa selama singorasidi kawin dengan suliyem tergugat mereka mempunyai gong gini berupa kan tanah sawah hasil pembelian dari rains tanah sawah lagi satu bahu, . tanah karas hasil pembelian dari carik tongkol, tanah karas hasil pembelian dari mungkin,. dana tanah karas hasil pembelian dari radio, tanah karas hasil pembelian dari bagian, bnn bahwa tanah tanah itu semua dikuasai oleh tergugat tergugat dan menurut saksi penggugat penggugat juga berhak atas harta peninggalan singorasidi karena mereka juga anak kandungnya! . bahwa saksi tidak tahu jika kerbau itu ada ekor, yang saksi ketahui hanya ekor, dan tanah tanah itu semuanya sekarang masih ada,. margono, . bahwa isteri pertama: singorasidi adalah perempuan mainan dan mereka mempunyai dua orang .anak yaitu. penggugat penggugat dan. juga mempunyai gong gini berupa akan lah rumah satu buah: tanah karas tiga tempat: menyewa tanah sawah milik pak lurah solo, dan barang lawan singorasidi berupa tanah karas beserta rumahnya dan sawah satu bahu: bahwa ibu mainan meninggal dunia tahun dan tahun pak. singorasidi kawin lagi dengan janda ny. suliyem, sedangkan harta hasil perkawinannya dengan ibu mainan dibawanya. dan juga ny. suliyem membawa lawan berupa satu ekor kerbau, satu tusuk konde dan buah e gelang, disamping itu suliyem membawa orang anak yaitu tergugat dan na: bahwa selama perkawinan singorasidi dengan suliyem mereka mempunyai gong gini berupa: sawah dua bahu: tanah karas empat bidang: bahwa harta harta peninggalan singorasidi baik dengan isteri pertama dan kedua, semuanya dikuasai oleh tergugat tergugat: partosuwiryo, atas sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa saksi kenal pak singorasidi, sekarang telah meninggal dunia, pak singorasidi waktu hidupnya' mempunyai isteri orang isteri pertamanya bernama mainan dan isteri keduanya bernama suliyem tergugat bahwa perkawinan pertamanya mempunyai dua orang anak yaitu ny. warsi dan ny. qasidah penggugat penggugat): bahwa waktu kawin pertama pak singorasidi membawa harta lawan berupa tanah sawah norowito satu bahu, tanah karas satu dan rumahnya satu atas tanah karas itu, dan ibu mainan tidak membawa apa apa bahwa antara singorasidi dan ibu mainan selain punya dua orang anak penggugat penggugat) juga mempunyai gong gini berupa tanah karas satu tempat, rumah penyu satu buah: d tanah karas lagi satu tempat: tanah sawah satu bahu: menyewa tanah sawah bahu dari lurah solo: bahwa waktu mainan meninggal dunia, dua tahun kemudian pak singorasidi kawin lagi dengan suliyem dan pak singorasidi membawa dua orang anak dan harta lawan serta harta gong gini dengan isteri pertamanya sedangkan perempuan suliyem membawa dua orang anak yaitu tergugat dan dan juga membawa harta lawan berupa ekor kerbau, bahwa selama perkawinan pak singorasidi dengan perempuan suliyem tergugat mereka memperoleh gong gini berupa tanah sawah dua tempat dan tanah karas empat tempat: bahwa kerbau bawaan dari suliyem waktu itu. sudah dipotong untuk pesta perkawinannya dengan singorasidi: bahwa penggugat penggugat waktu pak singorasidi kawin dengan suliyem, mereka juga telah kawin dan telah pisah rumah suami masing masing, bahwa tanah tanah lawan dan gong gini baik dari perkawinan pertama maupun kedua seluruhnya dikuasai oleh tergugat tergugat termasuk juga dikuasai oleh tergugat dan anak tiri dari singorasidi: subaru, atas sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi kena! dengan pak singorasidi, waktu hidupnya mempunyai dua orang isteri, yang pertama mainan dan yang kedua suliyem tergugat bahwa pak singorasidi kawin dengan ibu mainan mempunyai dua orang anak perempuan yaitu penggugat penggugat dan harta lawan pak singorasidi waktu kawin dengan perempuan mainan yaitu tanah sawah norowito satu tempat, tanah karas beserta rumahnya satu tempat: bahwa saksi tidak tahu harta gong gini antara singorasidi dengan perempuan mainan: bahwa perempuan mainan meninggal dunia dan singorasidi kawin lagi dengan perempuan suliyem tergugat dan waktu itu suliyem membawa dua orang anak tergugat dan dan membawa satu ekor kerbau, kalung satu, gelang dan tusuk konde: bahwa harta gong gini singorasidi dengan suliyem saksi hanya :tahu satu bidang tanah sawah yang lainnya saksi tidak tahu, . menimbang, bahwa dipandang oleh majelis hakim perlu diadakan pe: pemeriksaan setempat atas obyek obyek yang disengketakan oleh para pihak pihak, maka pada tanggal januari telah diadakan pemeriksaan tempat dan hasilnya tanah tanah sengketa masih utuh ada semuanya kecuali kerbau dua ekor dan oleh majelis hakim telah dilihat buku desa solo atas tanah tanah sengketa ternyata sama dengan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat: menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat tergugat telah mengadakan jawab jawab, replika dan publik serta telah menanggapi surat bukti masing masing seperti tersebut dalam berita acara persidangan: menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh pihak pihak dan mereka mohon putusan: tentang hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut atas: menimbang, bahwa yang menjadi pokok obyek dalam sengketa perdata ini adalah harta kekayaan warisan dari almarhum singorasidi yang belum dibagi waris.antara anak anaknya dan jandanya baik dari isteri perkawinan pertama maupun anak anak dari isteri perkawinan kedua: menimbang, bahwa tergugat tergugat selalu membantah gugatan penggugat maka penggugat penggugat dibebani untuk membuktikan dalil dalilnya: menimbang, bahwa pertama tama majelis hakim akan menerapkan ajaran pembuktian tentang subyek penggugat dan tergugat tergugat, apakah mereka memang sebagai ahli waris dari almarhum singorasidi: menimbang, bahwa untuk penggugat penggugat berdasarkan keterangan saksi saksi baik saksi dari penggugat sendiri maupun darisaksi tergugat tergugat, dijelaskan dan diakui bahwa penggugat ny. warsi dan ny. qasidah itu adalah anak. kandung dari perkawinan pertama singorasidi dengan perempuan mainan: menimbang, bahwa demikian juga tergugat suliyem dan tergugat suharno dan tergugat django, oleh saksi saksi tergugat tergugat dan penggugat, diakui dan dijelaskan jika mereka itu adalah isteri kedua dari singorasidi dan anak anak dari perkawinan keduanya: menimbang, bahwa tergugat suami dan tergugat suharto adalah anak tiri dari singorasidi sedangkan tergugat ny. aminah dan tergugat gamelan, adalah orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan singorasidi: menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan gugatannya penggugat .penggugat telah mengajukan bukti bukti saksi saksi atmopardjo, martomei, djojorusman, sastroparno: mereka menerangkan secara sendiri sendiri tetapi bersesuaian satu dengan yang lain jika almarhum singorasidi waktu kawin dengan perempuan mainan, mempunyai gong gini berupa lima bidang tanah karas: dua buah rumah penyu dan satu rumah limasan, tanah sawah dua bahu: enam ekor kerbau dan tanah sawah sewaan beberapa bahu: yang kesemuanya itu dikuasai oleh tergugat tergugat, menimbang, bahwa disamping itu juga mengajukan bukti surat surat yaitu s d p.iv merah yang isinya berupa perincian tanah tanah sawah dan tanah tanah kering milik dari almarhum singorasidi yang terdaftar dan tertulis atas nama singorasidi, bukti p.i merah berupa kutipan daftar buku desa atas nama pemilik singorasidi atas bnn tanah sawah persil nomor kelas iii luasnya persil nomor kelas luasnya persil nomor kelas iii luasnya persil nomor 27a kelas iii luasnya persil nomor kelas iii luasnya persil nomor kelas luasnya tanahkering: persil nomor kelas iii luasnya persil nomor kelas iii luasnya . persil nomor kelas iii luasnya0, persil nomor kelas iii luasnya persil nomor kelas iii luasnya bukti p.ii merah berupa kutipan: daftar buku desa atas hak milik singcrasidi yaitu tanah kering nomor persil kelas luas bukti p.iii merahbukti p.fiv merah,menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan penggugat itu maka jelas nampak harta kekayaan almarhum singorasidi yaitu .gong gini:baik dengan isteri pertamanya perempuan mainan dan isteri keduanya perempuan suliyem tergugat masih menjadi satu dan belum terpecah pecah terbagi waris, nan menimbang, bahwa selesai. penggugat mengajukan. bukti bukti maka tergugat tergugat juga telah mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi: menimbang, bahwa bukti saksi dari tergugat tergugat yaitu musi, margono, partosuwiryo, subaru, mereka menerangkan disamping perkawinan kedua singorasidi dengan perempuan suliyem tergugat mempunyai gong gini, juga harta gong gini singorasidi telah dibawa dalam perkawinannya yang kedua tersebut: menimbang, bahwa juga tergugat tergugat mengajukan bukti surat surat yaitu s d't. biru, dengar perincian yaitu bukti s d biru bukti sertifikat hak milik masih atas nama singodikromo rasi: bukti s d biru itu adalah sama dengan bukti bukti p.i s d . p.iv yang diajukan oleh penggugat, karena masing masing tanah sawah, tanah kering, karas bersengketa, masih atas nama singodikromo rasi almarhum: bukti dan biru karena berupa surat pernyataan dari tergugat dan tergugat sendiri, maka tidak mempunyai nilai surat bukti yang sah: bukti dan biru, berupa surat akte hibah kepada masing masing suharno tergugat dan django tergugat atas persil blok d.iii, karena hibah diberikan kepada' mereka dengan menyambungkan ahli waris yang lain, dan persil itu tidak jelas baik dalam bukti p.i s d p.iv merah dan s d biru, dan hibah itu setelah majelis amati dengan seksama pada surat bukti penggugat, ternyata yang dimaksud bukti p.iv, versi! tanah karas luas termasuk sub. yaitu peninggalan singorasidi dengan perempuan mainan, maka hibah itu tidak sah: bukti biru, karena berupa bukti perkawinan singorasidi dengan ny. suliyem tergugat maka mempunyai nilai bukti sempurna: menimbang, bahwa baik penggugat penggugat dan tergugat tergugat satu dengan lainnya tidak menyangkal tentang pecahan mereka masing 'masing sebagai ahli waris dari almarhum singorasidi, maka pengadilan menyatakan sah yakni penggugat penggugat sebagai ahli waris anak dari perkawinan pertama singorasidi dengan perempuan mainan dan tergugat perempuan" suliyem sebagai ahli waris janda dari perkawinan kedua singorasidi: dan tergugat suharno dan django: sebagai ahli waris anak sah dari perkawinan kedua singorasidi dengan perempuan suliyem tergugat menimbang, bahwa penggugat penggugat adalah ahli waris anak dan harta gong gini dari almarhum singorasidi dengan perempuan mainan masih utuh, maka mereka berhak penuh atas harta warisan itu yang kini dikuasai oleh tergugat tergugat dalam sub. menimbang, bahwa tanah sawah sub. nomor itu dibeli oleh singorasidi dengan perempuan suliyem tergugat dari uang hasil per kawanan pertama, yaitu dari uang hasil penjualan padi sewaan sawah bahu dan menjual kerbau, maka tanah sawah sub. nomor itu bagi penggugat penggugat juga berhak untuk. mendapatkan bagian dari pe tinggalan tanah sengketa sub. menimbang, bahwa tergugat suliyem dan tergugat dan suharno dan django, adalah ahli waris janda dan ahli waris anak dari perkawinan singorasidi dengan tergugat maka mereka berhak juga atas tanah sengketa sub. inn nan menimbang, bahwa yang dituntut oleh penggugat penggugat itu mereka minta bagian dari tanah sengketa dalam sub. a.nomor .s d dan minta bagian barang sengketa sub. itu adalah sudah wajar dan pantas. sebagai hak mereka maka tuntutan itu dapat dibenarkan! menimbang, bahwa demikian juga karena tergugat dan dan itu juga sebagai ahli waris yang sah dari singorasidi maka mereka juga berak untuk mendapatkan bagian warisan dari tanah sengketa sub. yaitu bagian dan dari tanah sengketa sub, sebesar bagian, karena itu cukup adil dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku baik hukum adat jawa tengah maupun, sesuai hukum waris islam) menimbang, bahwa dari saksi saksi dan surat surat bukti yang diajukan oleh tergugat tergugat membuktikan juga jika harta warisan almarhum singorasidi dengan isteri pertamanya dan isteri keduanya belum terbagi kepada ahli waris sekalipun para ahli waris ada dan harta warisan telah dapat dibagi waris, menimbang, bahwa adapun tanah dan rumah yang diberikan oleh singorasidi kepada ny. warsi dan ny. qasidah sewaktu perkawinannya, maka tidaklah itu merupakan pembagian warisan akan tetapi adalah pem berikan biasa kepada anak masa hidupnya, sebagai kebiasaan pada masyarakat jawa bila anaknya baru mulai berumah tangga diberi bekal sesuai dengan kemampuan orang tuanya: ang menimbang, bahwa dalam bukti surat s d biru tertulis hak milik nama singodikromo rasi yang dimaksudkan dan yang berair adalah singorasidi: menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan mendapatkan kasim bulan jika penggugat telah dapat menguatkan dan membuktikan dalil dalil gugatannya dan oleh karenanya patut gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, menimbang, bahwa gugatan penggugat dikabulkan, maka pihak ter gugat tergugat yang dikalahkan pantas dihukum membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini, memperhatikan hir dan dari undang undang serta peraturan peraturan lain yang berlaku, mengadilioeharto tanggal november nomor ba. pdt.g pn.pwi.: menetapkan menurut hukum bahwa penggugat ny. warsi binti singo rasi dan ny. qasidah binti singorasidi, adalah ahli waris anak kandung dari almarhum singorasidi dan perempuan mainan, menyatakan bahwa barang barang sengketa sub. nomor s d nomor adalah harta gong gini dari perkawinan pertama singorasidi dengan perempuan mainan yang belum dibagi waris, menyatakan bahwa barang barang sengketa sub. nomer s d nomornomor dalam keadaan kosong tanpa beban hak orang. lain,dalam keadaan kosong tanpa beban hak orang lain, menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah), demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari senin, pebruari oleh kami k.l.s. nainggolan, sarjana hukum, selaku ketua majelis dan sutan badai sarjana hukum, dan topo hamid sarjana hukum, masing masing sebagai hakim rumah depan harta gong gini singorasidi dengan mainan, rumah te ngah rumah asli pak singorasidi, rumah belakang rumah gong gini pak singorasidi dengan ny. suliyem, tanah dan adalah harta gong gini pak singorasidi dengan ny. suliyem, tanah b.s adalah milik ny. suliyem sendiri barang gong gini de ngan suami pertama, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas tergugat asli mohon supaya majelis hakim hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut: tidak menerima gugatan dari para penggugat karena cacat, . mengesahkan bahwa semua harta gong gini antara pak singorasidi de ngan ny. suliyem, milik ny. suliyem: tergugat beserta kedua orang putera kandungnya tersebut, tergugat suharno dan tergugat iii django. mengesahkan bahwa tanah asli tersebut dan adalah milik sah tergugat ny. suliyem) tan mengesahkan bahwa tanah yang dijual oleh almarhum pak singorasidi kepada tergugat vi, ny, aminah dan tergugat vii gamelan, memutuskan untuk membagi waris harta asli pak singorasidi dengan ny. mainan, tan menghukum kepada para penggugat. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, doa bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan negeri purwodadi telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal februari no: 4l pdt pn. pwi, yang amar lengkap'ditaruh sita oleh panitera peng ganti soeharto tanggal november ba.pdt g pn. pwi, nan menetapkan menurut hukum bahwa penggugat ny. warsi binti singo rasi dan ny, qasidah binti singorasidi, adalah ahli waris anak kan dung dari almarhum singorasidi dan perempuan mainan: ken menyatakan barang barang sengketa sub s d' adalah harta gong gini dari perkawinan pertama singorasidi dengan perempuan mainan belum dibagi waris, nana anggota dan putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal pebruari depan persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh soeharto, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat, menyatakan bahwa barang barang sengketa sub nomor s d menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar rp. (seratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah):emarang dengan putusannya tanggal september pdt pt. smg: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat pembanding pada tanggal november kemudian terhadapnya oleh para tergugat pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berda sar wi, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri purwodadi diterran pengadilan negeri tersebut pada tanggal desember bahwa setelah itu oleh penggugat berbanding yang pada tanggal despurwodadi pada tanggal desember s. menimbang, bahwa perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu undang undang tahun sudah berlaku, maka diberlakukanergugat asal suami bin masin adalah bukan ahli waris dari singorasidi dan juga tidak menguasai harta peninggalan almarhum singorasidi sebagaimana tersebut dalam surat gugat sub melainkan membeli tanah sub tersebut dari orang lain bernama sarah bin radio, tan bahwa semua tanah sengketa benar benar .atas nama singo dromo) rasi, dengan penjelasan sebagai berikut: bukti p.i merah berisikan desa atas nama singo dromo) rasi tanah basah. ana dan persil. adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugatan sub sesuai dengan alat bukti t.xi biru, . persil adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.xi biru. persil adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.vii biru, persil adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.xiii biru, versi! adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.v ill biru. persil adalah bekas norowito tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.xiv bir . tanah kering! versi! adalah gong gini singo dromo) rasi dengan mainan tersebut dalam surat gugatan sub yang sebagian telah dijual oleh singo dromo) rasi kepada tergugat asal dan vii sesuai dengan alat bukti t.ii dan t.iii biru, persil adalah biru, bean persil adalah .t,xii biru, naa persil adalah gong gini singo dromo) rasi dengan tergugat asal tersebut dalam surat gugat sub yang telah dihibahkan kepada surat tergugat asal dan sesuai dengan alat bukti t.iv dan t.v biru: persil adalah gong gini singo dromo) rasi dengan mainan tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.ix biru, bukti p.ii merah berisikan desa nomor persil adalah gong gini singo (dromo) rasi dengan mainan tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.i biru, ". bukti p.iii merah berisikan desa persil adalah asli singo dromo) rasi tersebut dalam surat gugat sub sesuai dengan alat bukti t.vi biru yang sebetulnya seluas separo bagian telah diterima oleh para memohon kasasi sedang separo bagian telah dikuasai oleh ny. suliyem pemohon kasasi i): bukti p.iv merah berisikan desa persil adalah bukan harta peninggalan singo dromo) rasi melainkan pem beli tergugat asal dari seri. sarah tersebut surat gugat sub. sesuai dengan alat bukti kwitansi terlampir: sewaktu singo dromo) rasi kawin dengan tergugat asal pemohon kasasi telah menjual seekor kerbau satu satunya yang masih ada untuk biaya perkawinan tersebut sesuai dengan ket tangan saksi pemohon kasasi (bekas penggembala singo rasi) sedang ekor kerbau yang sekarang masih ada adalah hasil g0no gini singo dromo) rasi dengan pemohon kasasi (tiga) buah rumah sengketa tersebut dalam surat gugat sub. peninggalan singo dromo) rasi sampai sekarang masih utuh yang terdiri dari sebuah rumah bentuk limasan (sebelah belakang) adalah gong gini singo dromo) rasi dengan pemohon kasasi sebuah rumah bentuk pacu (sebelah tengah) adalah asli singo . dromo) rasi: cc. sebuah rumah bentuk pacu (sebelah depan) adalah gong gini singo dromo) rasi dengan mainan: bahwa dari data data tersebut atas maka barang barang sengketa dapat dibagi (empat) kelompok: kelompok barang asal singo dromo) rasi, tanah keras tersebut surat gugat sub. bukti t.vi biru (tinggal separo bagian), sebuah rumah bentuk pacu (sebelah tengah) tersebut surat gugat sub. aan kelompok barang gong gini singo dromo) rasi dengan mainan, sebidang tanah keras tersebut desa persil tersebut dalam surat gugat sub. bukti t.ii dan t.iii biru, sebuah tanah keras tersebut desa persil tersebut dalam surat gugat sub. bukti t.ix biru . sebidang tanah keras tersebut desa persil tersebut dalam surat gugat sub. bukti t.i biru: sebuah rumah bentuk pacu (sebelah depan) tersebut dalam surat gugat sub. kelompok barang barang gong gini singo dromo) rasi dengan pemohon kasasi sebidang tanah kering desa persil tersebut dalam surat gugat sub. bukti t.ix biru: sebidang tanah.surat keras desa persil tersebut dalam surat gugat bukti t.xii biru, sebidang tanah keras desa persil tersebut dalam surat gugat sub. yang telah dihibahkan kepada pemohon kasasi dan sesuai dengan bukti t.iv dan t.v biru, kelompok asal norowito tersebut.c desa . persil tersebut surat gugat sub. bukti t.x biru: persil no, tersebut surat gugat sub. bukti t,xi biru: persis tersebut gugat sub. bukti t.vii biru: persil tersebut surat gugat sub. bukti t.xiii biru . persil tersebut surat gugat sub, bukti t.vih biru: persil tersebut surat gugat sub. bukti t.xiv biru, andaikata singo dromo) rasi telah. meninggal. dunia sebelum tanggal september sebelum rupa keluar maka sawah nor with tersebut kembali desa dan oleh desa diberikan kepada magang tani lainnya, atau diberikan kepada anak laki laki tertua singorasidi, oleh karena isteri pertama singo dromo) rasi bernama mainan telah diberi pada tahun sedangkan isteri keduanya yaitu' pemohon kasasi kawin pada tanggal januari berdasarkan rupa tahun maka sawah norowito sejak tangga! september dikonversikan menjadi hak milik singo dromo) rasi suliyem yang berarti gong gini antara singo dromo) rasi suliyem: kelompok sebidang tanah keras desa persil adalah milik pemohon kasasi suami bin masin asal pembelian dari sarah: bahwa dari uraian atas sesuai dengan hukum yang berlaku maka harta peninggalan singo dromo) rasi dapat dibagi sebagai berikut: a.' gong gini singo dromo) rasi dengan mainan menjadi hak para memohon kasasi: gong gini singo dromo) rasi dengan suliyem pemohon kasasi menjadi hak dari para pemohon kasasi: barang asli singo dromo) rasi menjadi milik bersama antara memohon kasasi dengan pemohon kasasi dan masing masing separuh bagian karena adalah anak sah singo rasi, kecuali tanah sengketa sub. milik pemohon kasasi danberdasarkan alasan sendiri kupu tuan pengadilan tinggi semarang tersebut harus dibatalkan, oleh karena ic. terbentuk harta gong gini yang terpisah dalam perkawinan pertama dan kedua, maka sesuai dengan tuntutan subsidi dan dan undang undang perkawinan no, tahun maka penggugat dan penggugat asal berhak atas harta gong gini orang tuanya tersebut dalam gugatan ad. a.! sampai dengan dan para tergugat asal berhak atas barang gong gini orang tuanya tersebut dalam gugatan ad, b.i sampai dengan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi suharno bin singorasidi dan kawan kawan tersebut dan untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi semarang tanggal september no: pdv' pn.pwi. sehingga mahkamah agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar putusan seperti yang akan disebutkan bawah in |
hukum acara perdata, karena rumah yang digugat merupakan harta bersama (gong gini), isteri tergugat harus juga digugat. ama mamndi larang, bertempat tinggal karang balik, kecamatan tarakan barat, dalam hal ini oleh kuasanya mawardi rahman, pengacara, bertempat tinggal jalan sudarso jembatan besi lingkar rt. vii kecamatan tarakan barat, pemohon kasasi dahulu penggugat berbanding: melawan raga daeng kue, bertempat tinggal di. karang balik, kecamatan tarakan barat, memohon kasustarakan pada pokoknya atas dalil dalil: bahwa pada tanggal januari tergugat asli telah membuat perjanjian hutang dengan penggugat asli sebesar rp. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar bu lan kemudian terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut dan apabila tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka penggugat asli berhak me miliki sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan rumah di atasnya semuanya milik tergugat, tanah dan rumah tersebut terletak karang balik tarakan luas m2, dengan luas dan batas batas seperti tersebut dalam surat gugatan: bahwa ternyata waktu tersebut telah lampau dan tergugat asli be: lam melunasi hutang tersebut, maka oleh sebab itu tergugat asli harus menyerahkan rumah dan tanah tersebut. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, penggugat asli mohon supaya diletakkan sita jaminan (conservation besar) lebih dahulu atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada pengadilan negeri tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah rp. (empat ratus, tarakan. menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perbatasan dan ru sahnya tergugat sesuai surut perjanjian tanggal januari dan surat bukti tangga! agustus yaitu perbatasan seluas teletak karang balik tarakan beserta rumah diatasnya, berbatasan: sebelah timur: dengan sdr. ayang. sebelah barat: dengan sdr. asing. sebelah utara: dengan jalan umum, dan sebelah selatan: dengan sdr. abubaedah,menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pe pengadilan negeri. menghukum tergugat untuk membayar biaya biaya dalam perkara ini. bahwa terhadap gugatan tersebut pengadilan tarakan telah me mengambil putusan yaitu tanggal oktober pdt pn. trk. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabaikan gugatan penggugat sebagian: menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah rp. dari penggugat sebagai pinjaman dengan tanah perbatasan dengan ru sahnya karang balik tarakan: menyatakan penggugat. berhak. memiliki tanah perbatasan dan ru sahnya tergugat.sesuai surat perjanjian tanggal13d. keputusan nomor: pdt. bn. trk. demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pengadilan negeri tarakan yang memeriksa dan mengadili per kara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputus sebagai berikut dalam perkaranya: . andi larang, pekerjaan pengusaha, alamat karang balik ke catatan tarakan barat: selanjutnya disebut sebagai penggugat: lawan raga daeng kue, pekerjaan pengusaha, alamat karang balik kecamatan tarakan barat: selanjutnya disebut sebagai tergugat: pengadilan negeri tersebut: setelah mempelajari berkas perkara: setelah mendengar kedua belah pihak serta bukti bukti versi dangan: tan tentangduduknya perkara: menimbang, bahwa surat gugatan penggugat tanggal agustus yang telah terdaftar kepaniteraan pengadilan negeri tarakan dibawah pdt. pn. trk. yang bunyinya adalah sebagai berikut: pan snn denganhormat, yang bertanda tangan dibawah ini: . pan nan andi larang, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal karang balik kecamatan tarakan barat, tarakan, selanjutnya disebut sebagai peng gugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap seorang laki laki ber nama raga daeng kue, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal ka rang balik kecamatan tarakan barat, tarakan selanjutnya disebut se badai tergugat: mengenai hal hal sebagai terurai dibawah ini:. bahwa pada tanggal. januari tergugat.telahmenerima sejumlah uang kontan rp. (empat ratus balapan puluh ribu rupiah) dari penggugat sebagai pinjamannya, (kwitansi'akan diajukan sebagai bukti persidangan):. pan ena bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal januari maka pinjaman uang tersebut akan dikembalikan oleh tergugat selambat lam baunya tiga bulan kemudian, (surat perjanjian akan diajukan sebagai bukti persidangan): bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal januari itu pula tergugat telah berjanji kepada penggugat, bahwa apabila pinjamannya itu tidak dapat dilunasi didalam waktu yang telah dijanjikan tersebut, maka penggugat berhak memiliki sebidang tanah perbatasan beserta se buah bangunan rumah diatasnya yang semuanya milik tergugat tanah dan rumah tersebut terletak karang balik tarakan, luas de .ngan berbatasan: naa . . sebelah timur sdr. ayang, . sebalah barat sdr. asing:. tag sebelah utara jalan umum: sebelah selatan: sdr. abubaedah: (surat bukti akan diajukan persidangan): bahwa kini waktu yang dijanjikan tersebut telah lampau dan tergugat yang telah ditegur belum bersedia memenuhi kewajibannya maka oleh karena itu penggugat berhak untuk menuntut pengembalian jumlah pin jaman uang tersebut diatas yang dalam hal ini berarti bukan lagi uang sejumlah rp. yang harus dikembalikannya melainkan ter 'gugat harus menyerahkan tanah perbatasan dan rumahnya kepada penggugat untuk menjadi hak miliknya. penggugat: bahwa berhubung dengan hal hal tersebut maka penggugat memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri tarakan berkenan menerima gugatan perdata ini, menarik tergugat pemuka persidangan pengadilan negeri tarakan, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan ke kemudian berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya: menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah rp. (empat ratus: tarakan: menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perbatasan dan rumah nya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal januari dan surat bukti tanggal agustus yaitu perbatasan seluas terletak karang balik tarakan beserta rumah diatasnya, berbatasan: sebelah timur dengan| sdr. ayang, sebelah barat dengan sdr. asing, sebelah utara dengan jalan umum dan: sebelah selatan dengan sdr. abubaedah:.mn (meta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan negeri: f. menghukum tergugat untuk membayar biaya biaya dalam perkara ini: menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama telah hadir kuasa penggugat bernama: mawardi rahman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal: agustus yang dilegalisir pengadilan negeri tarakan dibawah nomor: leg., sedangkan tergugat meng hadap sendiri: menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dimana sebelum gugatan gugatan dibacakan (tergugat) menyatakan bahwa akan menyerahkan kepada kuasar yang bernama. dahi buhari ber pasarkan surat kuasa khusus tanggal september yang dilegalisir pengadilan negeri tarakan dibawah leg,: menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat masing ma sing tidak berkeberatan atas penerima kuasa dari pihak penggugat "4pun pihak tergugat: menimbang, bahwa usaha damai tersebut sewaktu waktu dapat ter laksana apabila kedua belah pihak menyetujui: menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka gugatan penggugat lalu dibacakan, dimana atas gugatan tersebut (penggugat) tetap mempertahankannya, sedangkan (tergugat) .membantahnya dengan" mengemukakan jawaban alasan alasan sebagai berikut: . bahwa tidak benar tergugat meminjam uang sebanyak rp. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penggugat, tetapi yang tergugat ketahui adalah sdr. datang yang meminjam uang kepada bahwa sebelumnya itu sdr. datang pernah datang kerumah tergugat untuk meminjam uang kepada tergugat sebesar rp. tetapi tergugat tidak mempunyai uang sebanyak 'itu untuk meminjamkan. ke pada sdr. datang: nan pena bahwa beberapa hari kemudian sdr. datang datang lagi kepada ter gugat dengan mengatakan akan mendapat pinjaman dari penggugat sebesar rp. dengan ketentuan bunga sebesar rp. perbulan dengan jangka waktu hanya tiga bulan saja, oleh karena itu sdr. datang meminta kesediaan tergugat untuk menolongnya mesin jaman surat surat'rumah beserta suratisurat perbatasan tergugat se bagai jaminan kepada penggugat: bahwa hal itu tergugat tidak bersedia, tetapi sdr. datang memohon kepada tergugat dengan mengatakan bahwa surat surat yang akan .di dimainkan itu hanya merupakan formalitas saja kemudian tergugat ber sedia meminjamkan surat surat tersebut kepada sdr. datang, bahwa beberapa hari kemudian penggugat dan tergugat lalu membuat surat perjanjian tertanggal januari yang hanya merupakan formalitas saja karena tergugat percaya kepada penggugat: bahwa oleh karena kepercayaan tergugat kepada penguat akan kiper canaan tergugat tersebut disalah gunakan untuk menguntungkan diri penggugat tanpa melihat penderitaan tergugat yang tidak menikmati . . hasilnya, bahwa tergugat hanya mengetahui sdr. datang yang meminjam uang dengan penggugat sebesar rp. , berupa cek bank bni ca bang tarakan, dengan bunganya sebesar rp. perbulan dalam jangka waktu bulan saja, sedangkan uang tersebut bukan tergugat yang menikmatinya tetapi sdr. datang sendiri, tergugat hanya meminjam kan surat surat perbatasan dan rumah yang dikatakan hanya merupakan formalitas saja dan diluar sepengetahuan isteri tergugat bahwa tergugat merasa keberatan atas permohonan penggugat yang memohon sita ja minat (conservation besar) atas rumah perbatasan tergugat, karena uang yang dipinjam sdr. datang adalah untuk kepentingannya sendiri, karena menurut perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat bahwa perjanjian yang dibuat tersebut hanya merupakan surat (formalitas) saja yang nantinya tidak akan dilaksanakan sebagaimana mestinya: bahwa tidaklah adil dar. patut serta bertentangan dengan hukum dan kesusilaan jika dijalankan sita jaminan oleh pengadilan negeri tarakan atas rumah perbatasan tergugat karena yang menikmati yang tersebut adalah sdr. datang sendiri, disamping itu rumah dan perbatasan 'ter gugat lebih mahal daripada uang pinjaman sdr. datang: lagi pula pada waktu perjanjian tersebut diadakan hanya dikatakan oleh penggugat, mah perbatasan itu sebagai formalitas saja: bahwa tidaklah dapat dilihat daripada pinjaman uang tersebut, yang pinjamannya sebesar rp. bunganya sebesar rp. perbulan dan jangka waktunya hanya bulan sama, apakah:itu tidak cukup besar bunganya? dan jangka waktunya apakah tidak cukup pen dek yang sangat singkat sekali selama bulan, hal itu sudah jelas tidak adil dan tidak patut karena tidak sesuai dengan. perikemanusiaan dan berkeadilan sebagaimana azas negara kita pancasila bahwa disamping itu juga perjanjian tanggal januari tersebut diluar sepengetahuan isteri tergugat, yang mana jelas tidak dibenarkan oleh hukum karena rumah perbatasan tersebut adalah milik bersama sebagaimana yang disarankan oleh undang undang perkawinan dan juga perjanjian itu sudah jelas tidak mencerminkan rasa keadilan serta:tidak patut apa lagi perjanjian iru diluar sepengetahuan''isteri tergugat die bahkan tergugat tidak memberitahukan isteri tergugat karena dikatakan oleh penggugat perjanjian itu hanya sebagai formalitas saja dan tidak zkan dilaksanakan oleh penggugat: bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jelas beaten tangan dengan hukum oleh karenanya batal demi hukum setidak tidak nya dibatalkan oleh pengadilan demi rasa keadilan yang. berdasarkan ketul.anan yang maha esa: bahwa untuk keadilan seharusnya sdr. datang hanya dibebankan un tuk membayar pinjamannya sebesar rp. dan bunganya se besar rp. selama (tiga) bulan dan permohonan sita jamin can. (conservation besar) tersebut harus dicabut demi tegaknya keadilan lan kebenaran negara kita ini yang berdasarkan hukum dan cinta akan keadilan: bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, (tergugat) memo hon agar pengadilan negeri tarakan'dapat memutuskan: !. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sita jaminan (conservation besar) yang dimohon peng gugat tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencerminkan rasa kerdil. an: hak menyatakan uang pinjaman sebesar rp. .dan bunganya rp. adalah pinjaman sdr. datang, . . menyatakan perjanjian tanggal januari. batal demi hukum tidak tidaknya dibatalkan oleh pengadilan negeri tarakan: menghukum penggugat untuk membayar semua biaya "yang timbul daam perkara ini: menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, (penggugat) mengajukan replika nya tanggal september yang bunyinya ada jah sebagai berikut: pan esa bahwa penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar rp. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah'dan lebih jelas nya penggugat persilakan tergugat kembali mempelajari surat berjanji: yang telah disepakati dibuat antara penggugat dan 'tergugat tanggal januari dan surat perjanjian tersebut diketahui oleh kepala . kampung karang anyar dan dengan saksi sdr: datang, atau dengan. kata lain bahwa tergugat ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak mungkin terlepas sebagaimana kenyataan yang telah dimana punya dan hal tersebut penggugat dapat membuktikan dengan adanya surat perjanjian tanggal januari dan surat bukti tanda terima . (kwitansi).uang dari penggugat sebesar rp. dan dengan saksi sdr. datang tanggal januari bahwa oleh sebab itu, penggugat tidak pernah memberikan pinjaman uang. kepada sdr. datang. melainkan sebaliknya tergugatlah yang me #&. manggil mendatangkan sdr. datang kerumah penggugat untuk menjadi saksi sebagaimana terbukti dalam surat perjanjian bersama tanggal januari dan surat bukti terima kwitansi tanggal januari bahwa penggugat sudah berulang ulang kali meminta untuk menge balikan pinjaman tersebut kepada tergugat, namun kenyataannya tidak diindahkan dan memberikan jawaban yang tidak memuaskan (tidak ber itikad baik) yang akibatnya sangat merugikan penggugat baik moril maupun materiil bahwa perjanjian tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan apa yang termaktub dalam. buku. b.w. yang menyatakan "semua per tujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepaket kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik bahwa selanjutnya sebelum dan sesudah terjadinya perjanjian antara penggugat dan tergugat, telah terdapat persetujuan persetujuan peran jian yang menaungi dan sahnya perjanjian tersebut atas diperlukan syarat syarat sebagai berikut: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: lag kecakapan untuk membuat suatu perikatan: cc. suatu. dst: . perjanjian tanggal januari antara penggugat dan tergugat sah .menurut hukum, dan bukan perjanjian yang sifatnya formalitas dan alasan tersebut adalah alasan yang dibuat buat oleh tergugat dan tidak benar. dan cenderung ingin melepaskan diri dari resiko tanggung jawab dalam persoalan. yang telah dihadapinya dan melemparkan kepada orang lain dengan dalil alasan bahwa yang menerima pinjaman kerang dari penggugat adalah sdr. datang: bahwa berdasarkan segala alasan alasan terurai diatas, cukup terbukti dan meyakinkan kebenarannya, bahwa apabila pinjamannya tidak dapat dilunasi dalam waktu yang telah dijanjikan tersebut, maka penggugat . berhak memiliki sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan rumah diatasnya yang semuanya milik tergugat, tanah dan rumah ter sebut terletak kampung karang balik tarakan, seluas dan : telihat jelas dalam surat perjanjian tanggal januari butir yang berbunyi sebagai berikut: dan kan pihak kedua bersedia memberikan pinjaman sebesar tersebut diatas ngan jaminan sebagaimana dimaksud pada ad. diatas dan dengan syarat pula bahwa apabila pihak kesatu dalam jangka waktu bulan berturut turut tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka jaminan yang dimaksudkan 'pada ad, diatas jatuh menjadi milik pihak kesatu dan seterusnya: dan oleh karenanya penggugat menegaskan pendiriannya yaitu: tetap pada isi gugatan penggugat tanggal agustus dengan se mua isi petitumnya: mna bahwa apa yang khusus tidak ditanggapi oleh penggugat terhadap jawa ban tergugat tanggal september tetap ditolak oleh penggugat: kecuali yan dengan tegas diakui oleh penggugat: nan atas segala perhatian pengadilan negeri tarakan akan replika penggugat ini, untuk dapat kiranya mengabulkannya: menimbang, bahwa atas replika penggugat tersebut, 'ia (tergugat) mengajukan publiknya yang bunyinya adalah sebagai berikut: #d. bahwa tergugat hanya mengetahui sdr, datanglah yang meminjam uang pada penggugat, sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) berupa cek bni cabang tarakan, dengan ketentuan bunga rp. (enam puluh ribu rupiah) per bulan dengan jangka (tiga) bulan saja. sedangkan uang tersebut bukan tergugat yang menikmati ny, yang menikmatinya dari yang menerimanya keuangan tersebut ada lah sdr. datang sendiri, tergugat hanya meminjamkan surat surat per batasan dan rumah yang dikatakan hanya merupakan formalitas saja, dan diluar sepengetahuan isteri tergugat. nan bahwa disamping itu juga perjanjian tanggal januar! tersebut dibuat sepengetahuan isteri tergugat yang mana jelas tidak dibenarkan oleh hukum karena rumah perbatasan tanah tersebut adalah.milik ber sama sebagaimana yang disyaratkan oleh undang undang perkawinan dan juga perjanjian t:dak diketahui oleh isteri tergugat, karena dikatakan penggugat perjanjian tersebut hanya formalitas saja, dan tidak .akan.di laksanakan oleh penggugat, bahwa dalam point nomor tidak pernah meminjamkan.uang kepa sdr. datang, mungkin penggugat.telah lupa dalam alini bukanlah penggugat yang memberikan cek bni. cabang tarakan kepada sdr. datang dan mencairkan cek bank bni. cabang tarakan tersebut, adalah sdr, datang, tergugat: hanya menandatangani.surat perjanjian pada tanggal januari yang dikatakan lainya formalitas saja dari sebab itulah tergugat menanda tangani surat perjanjian tersebut. bahwa dengan uraian tergugat diatas, yang berdasarkan kenyataan dan fakta yang sebenar benarnya, dengan ini tergugat memohon kepada bapak ketua hakim pengadilan negeri tarakan yang mengadili per kaa ini, agar dapat memutuskan, menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya. menyatakan sita jaminan (conservation besar) yang dimohon peng gugat tidak dapat dilaksanakan oleh juru sita pengadilan negeri ta rain, dibatalkan demi hukum setidak tidak nya dibatalkan oleh pena dilan negeri tarakan: menyatakan uang pinjaman sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) adalah pinjaman sdr. datang: menyatakan perjanjian tanggal januari batal demi hukum se tidak tidaknya dibatalkan oleh pengadilan negeri tatakan, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini, menimbang, bahwa oleh karena (tergugat) membantah gugatan penggugat, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan sebenar gugatannya tersebut: menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran daripada gugat annya, (penggugat) telah menyerahkan persidangan bukti buktinya berupa surat surat dan saksi saksi: bukti bukti berupa surat yaitu: foto copy kwitansi pinjaman sementara dari penggugat andi la orang) kepada. raga daeng kue tanggal januari sebesar rp. , . pi: foto copy surat perjanjian antara penggugat andi larang) dengan tergugat raga daeng kue) tanggal januari . pii foto copy surat penyerahan (pelepasan hak atas sebidang tanah) tanggal agustus dari bahru kepada tergugat raga daeng kue). iii tag foto copy surat tanda pembayaran ikeda atas nama tergugat raga daeng kue) tanggal juni . piv: bahwa foto copy surat surat penggugat tersebut telah meterai sec kunya tag menimbang, bahwa surat surat bukti penggugat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diserahkan kepada ter gugat untuk menanggapinya akan tetapi oleh pihak tergugat tidak mem banyaknya: bukti bukti berupa saksi yaitu: abdul gani atau diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan persidangan sebagai berikut: bara bea bahwa benar saksi pernah menanda' tangani surat perjanjian pinjaman uang sebesar rp. dari penggugat andi larang) kepada tergugat raga daeng kue) dalam ruangan kerjanya di kantor kepala kampung. karang anyar). badan bana bagas bahwa benar pada waktu saksi menandatangani surat perjanjian ter sebut sudah ditandatangani oleh penggugat andi larang) dengan tergugat raga daeng kue) sedangkan yang membawa surat perjanjian tersebut yaitu tergugat raga daeng kue) meminjam uang sebanyak rp. dari penggugat andi larang) dengan'jaminan sebuah rumah dan tanah perbatasannya karang balik tarakan: bahwa benar saksi keberatan untuk "menanda tangani "surat perjanjian tersebut karena rupiah dengan tanah perbatasannya tidak berada dalam daerahnya meskipun tergugat raga daeng kue) berada'dalam daerah saksi akan tetapi oleh karena tergugat sangat mendesak dan menghina kenya, maka saksi lalu .menandatanganinya untuk mengetahui: bahwa kalau saksi.tidak menandatangani surat. perjanjian tanggal januari tersebut, penggugat tidak mau mengeluarkan uangnya: menimbang, bahwa atas keterangan.saksi tersebut penggugat 'tidak keberatan sedangkan tergugat .membantahnya dengan alasan bahwa saksi tidak pernah melihat wujudnya uang sebanyak rp.: ha nya menanda tangani surat perjanjiinsajas menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti apa apa walaupun sudah diberi kesempatan padanya: menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa apa lagi selain hanya memohon keputusan saja dan sebelum mereka (kedua belah pihak) memohon keputusan pengadilan negeri tarakan terlebih dahulu akan menyampaikan kesimpulannya masing masing: menimbang, bahwa pihak pihak telah menyampaikan kesimpulan nya masing masing tanggal september (penggugat) dan tanggal september (tergugat) yang untuk jelasnya dapat dilihat dan di pelajari dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini dan untuk jelasnya dapat dilihat dan dipelajari dalam berita acara meme siksaan perkara ini: tentang pertimbangan hukum. menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas, menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat adalah surat perjanjian tanggal januari menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut ternyata dibantah oleh tergugat dengan alasan alasan yang dikemukakan sebagaimana yang diuraikan diatas: menimbang, bahwa alasan alasan tergugat yang dikemukakan di dalam jawaban maupun publiknya masing masing tanggal dan sep member adalah merupakan hal hal yang tidak dapat diterima ka rena tidak disertai dengan bukti bukti untuk mempertahankannya, menimbang, bahwa oleh karena jawaban maupun publik tergugat tidak beralasan dengan sendirinya hal hal lain didalam jawaban maupun publik tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi: menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dali! gugatannya: menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan memperhatikan keterangan saksi serta bukti bukti surat penggugat is d iv): menimbang, bahwa keterangan saksi persidangan yang mengapa kan bahwa tergugat datang dan masuk sendiri kedalam ruangan kerja saksi kantor kepala kampung karang anyar bersama seorang laki laki datang) dengan membawa surat perjanjian tanggal januari ii) antara penggugat andi larang) dengan tergugat raga daeng kue) yang sudah ditanda tangani lebih dulu oleh kedua belah pihak, untuk ditanda tangani dan diketahui oleh saksi: menimbang, bahwa. untuk selanjutnya saksi menerangkan lagi bahwa keadaan tergugat pada waktu itu sangat mendesak sekali kepada saksi agar dengan cepat menarik tangani surat perjanjian tersebut su paya dengan cepat pula penggugat mengeluarkan uangnya sebesar rp. menimbang, bahwa seorang laki laki datang) yang datang beras seh tergugat kantor kepala kampung karang anyar untuk menemui saksi ternyata tidak dapat dihadapkan sebagai saksi karena yang ber angkutan telah meninggal dunia. menimbang, bahwa mengenai kwitansi pembayaran uang sebesar rp. dari penggugat kepada tergugat tanggal januari pt) tidak dibantah oleh tergugat, menimbang, bahwa mengenai surat surat penyerahan pelepasan hak atas sebidang tanah tanggal agustus iii) ar.tara tergugat dengan bahru serta surat tanda pembayaran ikeda tanggal juni menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservation besar) yang dilakukan oleh juru sita pengadilan negeri tarakan tanggal septum ber dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul da lam perkara ini sebesar rp. , (empat puluh lima ribu rupiah): c2. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: ba, . putusan mana dalam tingkat bandingatas permohonan tergugat te lah dibatalkan oleh pengadilan tinggi kalimantan timur samarinda dengan keputusannya tanggal november perd pt.kt, sma. yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: . menerima permohonan banding dari tergugat pembanding membatalkan putusan pengadilan negeri tarakan tanggal oktober pdt pn. trk.: mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima: menghukum i tingkat ban ding dianggap sebanyak rp. , (enam ribu seratus lima puluh rupiah): nn. memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai perkaranya kepada ketua pengadilan negeri tarakan: bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada'tergugat pembanding pada tanggal desember' dan penggugat berbanding pada tanggal desember kemudian terhadapnya oleh penggugat berbanding dengan. perantaraan ' mana ternyata. dari surat keterangan pdt. pn. trk, yang dibuat oleh panitera kepala pengadilan negeri tarakan permohonan mana kemudian disusul: oleh memori alasanalasannya yang " tentang me mori kasasi dari penggugat pembanding kepada pihak lawan dengan cara seksama: bn: babat " pokok kekuasaan kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam iv) atas nama tergugat raga daeng kue) tidak dibantah bah apa sebab sehingga penggugat andi larang) dapat menguasai ke dua surat tergugat tersebut) . menimbang, bahwa dengan tidak dibawahnya kedua surat tersebut diatas oleh tergugat maka sudah terang dan jelas.bahwa kedua surat tersebut dikuasai oleh penggugat secara sah menurut hukum karena penyerahannya melalui prosedur yang wajar untuk meyakinkan peng :gugat bahwa tergugat periang beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal januari itu tepat padawaktunyas stem menimbang, bahwa dengan tidak dibawahnya semua surat surat yang dikuasai penggugat seperti tersebut diatas oleh tergugat maka sudah terang dan jelas bahwa surai perjanjian tanggal januar, antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum sehingga apa apa yang :tercantum didalamnya setara otomatis mengikat kedua menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tanggal januari tersebut sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, dengan sendirinya mereka (penggugat dan berguna harus menaatinya' nan menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diterima maka beralasan pula untuk mempertahankan sita jantan yang'telah dipaksa akan oleh juru sita pada tanggai september sampai keputusan, dalam perkara ini "mempunyai kekuatan'hukum vang pasti: serta'mem bebaskan pula kepada tergugat sebagai pihak yang kalah untuk menang gung segala biaya yang timbul akibat perkara'ini lantai memperhatikan pasa! yang berkenaan dengan ini: . mona asas mengadili mengabulkan gugatan penggugat sebagian menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah rp. dari penggugat sebagai pinjaman dengan jaminan tanah perbatasan de ngan rumahnya karang balik tarakan" tersebut dalam petit menyatakan sah dan berharga silajamninan (conservation besar) yang dilakukan oleh juru sita pada pengadilan negeri tarakan tanggal sepaten tukan dalam undang ul.ialah: bahwa putusan pengadilan tinggi kalimantan. timur samarinda mengandung kekeliruan dalam pertimbangannya untuk membatalkan putusan pengadilan negeri: tarakan tertanggal oktober pdt pn. trk., yang telah mengabulkan gugatan peng kuat untuk sebagian yang selanjutnya mengadili sendiri yang berfokus kan. pertimbangannya pada status borg, hutang tergugat memohon kasasi kepada pemohon kasasi, yang mana menurut hakim tinggi yang mengadili perkara tersebut, bahwa borg itu adalah. harta bersama fono gini) memohon kasasi dengan isterinya, maka dalam hal ini isteri s. memohon kasasi tersebut juga turut memiliki borg tersebut, oleh sebab sdt harus turut juga digugat: bahwa dalam gugatan, pemohon kasasi penggugat asal memang tidak menggugat isteri memohon kasasi tergugat asal karena menurut hemat pemohon kasi penggugat asal bahwa yang bisa digugat dalam satu satu nya gugatan adalah barang siapa yang mengakibatkan kerugian akibat perbuatannya atau perbuatan dibawah kekuasaannya terhadap orang lain: bahwa jika diteliti dalam bukti ji, yang turut menanda tangannya adalah memohon kasasi tergugat asal, isterinya tidak turut serta, dengan kata lain bahwa yang tunduk pada isi perjanjian tersebut adalah hanya memohon kasasi tergugat asal saja, oleh sebab itu isterinya tidak turut digugat dalen gugatan tersebut: bahwa apabila memang borg pinjaman tersebut berstatus sebagai har bersama (gonorgini) mengapa sewaktu juru sifat pengadilan negeri tarakan meletakkan sita jaminan, pilihan isteri memohon kasasi tergugat asal tidak mengajukan keberatan (verzet), sehingga akibatnya hal ini menjadi dasar pertimbangan pengadilan negeri tarakan untuk menguat kan sita itu menjadi syah: bahwa dengan dasar. tersebut d:atas pemohon kasasi penggugat asal merasa keberatan dengan pertimbangan mengenai borg tersebut sebagai harta gong gini sehingga isteri memohon kasasi harus digugat serta kz putusan pengadilan tinggi yang telan membatalkan keputusan pengabdi' negeri tarakan tanggal oktober pdt pn. trk, karena dalam hal ini secara nyata termahal.kasasi tergugat asal telah menerima uang dari pemohon kasasi sebesar rp. seharusnya pengadilan tinggi setidak tidaknya memutuskan bahwa memohon ka sasi tergugat asal untuk mengembalikan uang sejumlah rp. tersebut kepada pemohon kasasi secara tunai:tidak salah menerapkan hukum: mengenai keberatan ad. bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu ku nyatakan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamalimantan timur samarinddu kan oleh pemohon kasasi andi lar. pemohon kasasi andi larang, daam hal ini oleh kuasanya mawardi rahman, pengacar pisah). demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah ajang pada hari senin tanggal agustus denganantono sh, sebagai:sidang tersebut dengan dihadiri oleh agus djamil sh' dan soebijantono sh, hakim hakim anggota, dan ny. rahang endah k.s. sh, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. keputusan perd p.t. kt. smd mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan ke putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara: raga daeng kue, pekerjaan pengusaha alamat karang balik kecamatan tarakan barat, yang untuk ini dikatakan kepada dahi buhari, pekerjaan pengacara anggota pusat bantuan dan pengabdian hukum indonesia pribadi) cabang tarakan, alamat kantor lingkar tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september (semula sebagai tergugat sekarang sebagai pembanding): lawan andi larang, pekerjaan pengusaha, alamat karang balik kecamatan tarakan barat, yang untuk dikatakan kepada mawardi rahman, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal jln. yos soeharto jembatan besi lingkar vi tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus (semula sebagai penggugat sekarang sebagai berbanding): dengan mengingat akan surat penetapan ketua pengadilan tinggi kalimatan timur samarinda tanggal agustus perd pt.kt. sma, yang memerintahkan agar perkara tersebut diberi dan diadili oleh hakim majelis: hakim majelis tersebut setelah membaca berkas perkara yang ber angkutan dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ter sebut:yang tertera dalam keputusan pengadilan negeri tarakan tanggal oktober nomor: pdt pn, trk.yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat sebahagian: menyatakan tergugat telah menerima. uang sejumlah rp. dari penggugat sebagai pinjaman. dengan jaminan tanah perbatasan de ngan rumahnya karang balik tarakan: mana tersebut dalam petit sub, tenan menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservation besar) yang dilakukan oleh jurusnya pada pengadilan negeri tarakan tanggal september: el. menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inisebesar rp. (empat puluh lima ribu rupiah): ht. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya: bahwa menurut akte banding yang dibuat oleh panitera pengganti pengadilan negeri tarakan tanggal oktober bahwa tergugat menyatakan keberatan terhadap keputusan pengadilan negeri tarakan tanggal oktober nomor: pdt pn. trk. dan me:mno hon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat banding. tentang pertimbangan hukum menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh ter gugat pembanding adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara cara yang ditentukan menurutpula penuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima: menimbang, bahwa tergugat pembanding telah mengajukan memo bandingnya tanggal oktober dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal nopeinber yang oleh penggugat ter banding telah dibalas dengan kontra memori banding tanggal no pamer menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah mempelajari dan .meneliti berkas perkara yang bersangkutan: berpendapat, bahwa alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim pertama. ternyata tidak bersesuaian dan tidak dapat dipertahankan, maka oleh karena itu pengadilan tinggi akan memberikan alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini: nan menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi saksinya dan alat alat bukti lainnya, yang lsg didapatkan dalam berita acara persidangan didapatkan fakta fakta berdasarkan surat bukti penggugat telah mengadakan perjanjian hutang hutang dengan tergugat: didesain perjanjian tersebut disebutkan penggugat memberikan pin jaman uang sebanyak rp. kepada tergugat dengan .borg (ja minat) rumah dan perbatasannya yang sekarang menjadi sengketa: rumah dan perbatasannya yang dijadikan borg (jaminan) tersebut adalah merupakan harta bersama (gong gini) dari tergugat dengan isteri tergugat: oleh karena tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka pen gugat menuntut agar supaya rumah dan perjalanannya yang menjadi borg (jaminan) tersebut serah kepada penggugat untuk dimiliki nya, menimbang, bahwa oleh karena rumah: yang menjadi borg tersebut masih merupakan harta bersama (gong gini) maka terhadap rumah te sebut isteri tergugat mempunyai hak atas pemilikan rumah tersebut dan mempunyai pula tanggung jawab atas rumah tersebut, sehingga dengan demikian didalam perkara sengketa yang menyangkut rumah tersebut terhadap isteri tergugat sebagai pilihan yang juga mempunyai hak atas pemilikan rumah tersebut haruslah ikut digugat sebagai tergugat ii: menimbang, oleh karena isteri tergugat sebagai pihak yang juga mempunyai hak atas pemilikan rumah yang menjadi sengketa tersebut ternyata tidak ikut digugat sebagai tergugat' dalam gugatan penggugat, menjadi cacat tidak sempurna, sehingga oleh karena itu gugatan ter sebut tidak dapat diterima: menimbang, oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka ter banding penggugat semula ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya ongkos ongkos perkara dalam kedua tingkatan haruslah dibebankan kepadanya: menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tara kan tanggal oktober pdt lg pn, trk. tidak bersuara dengan pertimbangan pendapat pengadilan tinggi tersebut diatas maka putusan pengadilan negeri tersebut haruslah dibatalkan dan pengadilan tinggi akan mengadili sendiri terhadap perkara ini vang kamarnya seperti tersebut dibawah ini: mengingat dari perundang undangan yang bersangkut ani mengadili menerima permohonan banding dari tergugat pembanding: membatalkan putusan pengadilan negeri tarakan tanggal oktober pdt. pn. trk: mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima: menghukum ' tingkat banding dianggap sebanyak rp. (enam ribu seratus lima puluh rupiah): memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada ketua pengadilan negeri tarakan: demikianlah diputuskan pada hari selasa tanggal november delapan puluh tiga oleh kami: skenario sh, hakim tinggi wakil ketua pengadilan tinggi kalimantan timur di samarinda, sebagai ha kim ketua, soeharto tjahjadi dan suwardi padang sh, masing ma sing sebagai hakim tinggi anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ter sebut dengan dibantu oleh sani brahim, panitera pengganti pengadilan kalimantan timur, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara. |
mahkamah agung kaidah hukum orang melanjutkan segala kewajiban dari orang yang meninggal sesuai dengan keterangan kepala desa dan banjar adat dan mengamankan yang meninggal tersebut, terbukti sebagai anak angkat dan berhak mewarisi harta peninggalan. nomor register pdt tanggal putusan februari majelis abdul kadir mapping, sh. prof. dr. mieke kamar, sh.mcl. lb. ngurah adnan, sh. klasifikasi warisan duduk perkara bahwa dalam perkawinan alm. nang sulung dengan .isterinya alm. men sulung tidak mempunyai anak, kemudian mengangkat anak saudara kandungnya yaitu nyoman doble dan ganti nama menjadi wayan sapi. dalam perkawinan alm. wayan sapi dengan penggugat tidak punya anak sehingga mengangkat anak yaitu wayan succ made merta (setelah dewasa kembali orangtuanya) ni. nyoman kasih kawin keluar) bahwa alm. nang sulung dan alm. sulung meninggalkan sawah sipil persil seluas terletak duduk pengembangan, desa pemeranan, kec. mengwi, kab. badung, bahwa wayan sapi dan para penggugat telah mengamankan nang sulung. bahwa tanah tersebut dikuasai oleh tergugat tanpa seijin para penggugat, sehingga para penggugat dirugikan dan menuntut agar tanah tersebut dikembalikan kepada para penggugat selaku ahli waris dari alm. nan sulung dan alm. wayan sapi. yurisprudensi: mahkamah agung bahwa judex facts salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti dan yang ditanda tangani oleh kalian banjar ada, kepala desa dan mantan kalian banjar adat, kepala dusun tahun bahwa alm. wayan sapi adalah penengah arahan atau pelanjut segala kewajiban dari nan sulung dan pada saat nan sulung meninggal dunia, upacara pengabdian dilakukan oleh wayan sapi dan penggugat para penggugat tinggal pekarangan nan sulung, sehingga terbukti sebagai anak angkat. . bahwa penggugat adalah anak angkat dari wayan sapi telah terbukti dari pengakuan penggugat (isteri wayan sapi) dan saksi saksi, penggugat yang mengamankan wayan sapi. dari bukti p10, p14, p18 bahwa bidang tanah atas nama nang sulung yang dikuasai para penggugat kecuali tanah sengketa dari bukti dan silsilah) nang sulung tergugat adalah cucu samping sehingga tidak berhak mewarisi harta peninggalan. bahwa judex facts salah menerapkan hukum acara dengan menerima bukti t18 secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapinya, lagi bukti t18 dalam berkas tidak ada. pertimbangan hukum mahkamah agung bahwa judex facts salah menerapkan hukum yaitu bahwa jual beli antara penggugat penjual dengan tergugat pembeli atas tanah hgb. babakan, jalan ciremai bogor adalah tidak wajar karena tidak disertai penyerahan tanah dan rumah kepada pembeli. jika tanah dan rumah dipakai untuk pembayaran atas hutang penggugat kepada tergugat selisihnya sangat besar, bila jual beli dihubungkan dengan bukti p15 berupa surat bukti dari tergugat yang menyatakan akan mengembalikan tanah dan rumah hgb, antar jati yang dititipkan notaris sebagai jaminan hutang, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut hanya rekayasa dan harus dinyatakan cacat hukum beserta segala akibatnya. yurisprudensi mahkamah agung wayan sapi yang mendaftarkan pengabdian nang sulung gerai cangkang, untuk serta dalam pengabdian bersama (vide putusan halaman menurut surat keterangan keluhan adat banjar pengembangan nyoman pigra (bukti dengan dikuatkan oleh kepala dusun dan mantan keling banjar adat pengembangan tahun sampai dengan diterangkan bahwa wayan sapi adalah pengen arahan dan nang sulung desa adat, wayan sapi yang mengamankan nang sulung, wayan sapi mengangkat anak sentana wayan seca, made merta dan nyoman kasih: wayan seca sebagai ahli waris dan segala harta peninggalan wayan sapi, jadi dengan demikian status sentana dan wayan sapi oleh nang sulung dan wayan seca oleh nang sapi adalah sudah terbukti. masalah pengangkatan anak oleh wayan sapi kepada (tiga) orang anak, hal ini sangat tergantung kepada adat istiadat setempat (yang disebut desa kala patra atau desa mawa cara ). terbukti dan diterimanya peristiwa tersebut oleh warga banjar adat pengembangan, sampai diterima sebagai pengganti arahan pengen arahan ) dan orang tua angkatnya, bahwa bila antara fakta, bukti yang satu dengan bukti yang lain sudah bersesuaian, maka dapatlah diyakini peristiwa pengangkatan anak wayan sapi (almarhum) oleh nang sulung (almarhum) dan pengangkatan anak wayan seca dan lainnya oleh wayan sapi (almarhum) adalah benar adanya (vide bw). jadi pertimbangan: pengadilan negeri denpasar tentang melakukan arahan desa, tinggal pekarangan nang sulung (almarhum) dan melakukan penguburan maupun menyelenggarakan upacara pengabdian dan sekaligus menyembah adalah sudah benar dan tepat. karena dalam hukum adat yang kenal daerah para pihak yang berperkara juga sebagian besar wilayah bali, menyelenggarakan pengabdian dan menyembah saat upacara pengabdian dilakukan, tidaklah mudah dilakukan oleh sembarangan orang. karena itu adalah menyangkut nyawa atau harga diri armada ' bela pati ) atau sembah sembah sehingga dan pihak keluarga keputusan atau yang patut bertanggung jawab terhadap leluhurnya tidak akan mengijinkan kepada orang lain untuk mengamankan, begitu juga sebaliknya seseorang tidak akan mau menyembah bila memang tidak ada hubungan sembah disembah dan sebelumnya atau warisan dan leluhurnya yang bersifat turun temurun, bahwa dalam tingkat banding tergugat telah mengajukan bukti baru bukti penggugat berbanding tolak dengan tegas, karena selama penggugat yurisprudensi mahkamah agung nyoman rain) yang telah berumur tahun, mengajak nang sulung hidup.bersama sebagai menantunya, nang sulung tidak pernah menyampaikan tentang penyerahan tanah sengketa dimaksud kepada wayan sapi (suami penggugat maupun kepada penggugat sendiri. juga catatan tersebut tidak bernilai dalam hukum, karena penyerahan tersebut tidak dengan hadapan pejabat yang berwenang, atau tidak disaksikan oleh pejabat yang berwenang. bila penyerahan tersebut dilakukan hadapan pejabat yang berwenang, maka penulisan dalam sudah pasti berdasarkan surat resmi dan pejabat yang berwenang seperti kilang, berbekal kepala desa sekarang) dan punggawa camat, sekarang). kami para penggugat berbanding pemohon kasasi menolak dengan tegas akan kebenaran tulisan pada bukti karena suami tergugat pembanding memohon kasasi pernah cukup lama menjabat sebagai kilang subak kedung. dalam buku subak minggu, tegalantang kedung, yang mewilayahi tanah sengketa, sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan, pengadilan negeri denpasar tidak terdapat penjelasan tersebut tapi sekarang kok baru muncul. sehingga dengan demikian bukti sudah sepatutnya dikesampingkan dan atau tidak dipertimbangkan, bahwa dalam bukti sama sekali tidak ada tercermin tentang adanya landasan hukum yang sah untuk memindahkan hak atas tanah sengketa dan nang sulung kepada men tempe. apalagi penggugat berbanding pemohon kasasi yang sangat lama pernah hidup bersama sebagai menantu dan nang sulung tidak pernah memberikan pesan ataukah pemberitahuan bahwa tanah sengketa telah diserahkan kepada men temps. begitu juga kepada anak rencananya wayan sapi (almarhum) suami penggugat berbanding pemohon kasasi juga tidak pernah diberitahukan tentang penyerahan tersebut. sehingga dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bukti dikesampingkan, penggugat yang sekarang kebetulan duduk sebagai keling subak kekasih ) tidak ada satupun dan buku buku catatan meter ataukah catatan subak yang memuat sebagaimana halnya menimbang, mengenai keberatan keberatan ad. dan bahwa keberatan keberatan ini dapat. dibenarkan oleh karena judex facts pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang mempertimbangkan wayan sapi bukanlah anak angkat dan nang sulung. bahwa menurut bukti dan yang ditanda tangani oleh kalian banjar adat pengembang nyoman pidana, kepala dusun pengembang made rasi dan mantan kalian banjar dan kepala dusun pengembang tahun nyoman asem, bahwa wayan sapi (almarhum) adalah penengah arahan atau pelanjut segala kewajiban dan yurisprudensi mahkamah agung nang sulung, dan pada waktu nang sulung meninggal dunia upacara pengabdian dilakukan oleh wayan sapi dan isterinya penggugat bahwa wayan sapi dengan para penggugat dan dulu sampai sekarang tinggal pekarangan nang sulung. sehingga terbukti wayan sapi sebagai anak angkat dan nang sulung. bahwa penggugat wayan succ adalah anak angkat dan wayan sapi telah terbukti dan pengakuan dan penggugat yang isteri wayan sapi dan saksi saksi dan wayan seca yang mengamankan wayan sapi: bahwa dan bukti berupa buku subak minggu tagal lantang kedung terdapat (lima) bidang tanah atas nama nang sulung yang semuanya dikuasai oleh para penggugat kecuali dalam bukti yaitu sipil versi! klas luas are yang jadi tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat yang merupakan barta peninggalan nang sulung. bahwa dan bukti dan berupa silsilah nang sulung terlihat bahwa tergugat adalah cucu samping dan nang sulung, sehingga tidak berhak pewaris harta peninggalannya, mengenai keberatan ad. bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facts pengadilan tinggi telah salah dalam menerapkan hukum acara dengan menerima bukti secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapinya, lagi pula bukti dalam berkas guo tidak ada, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, maklihan tinggi denpasar tanggal mei nomor pdt pt.dps.denpasar tanggal desember pdt. pn.dps., yang dianggap telah tepat dan benar dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini, menimbang, bahwa memohon kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama,no, tahun sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi undang undang tahun serta undang undang lain yang bersangkutan, mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dan para pemohon kasasi wayan seca nyoman rain tersebut: yurisprudensi mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi denpasar tanggal mei nomor pdt pt.dps., yang membatalkan putusan pengadilan negeri denpasar tanggal desember nomor pdt. pn. dps.: mengadili sendiridinas are atas nama nang sulung adalah sah milik nang sulung leluhur para penggugat:olak gugatan yang baik dalam tingkat pertama, tingkatabdul kadir mapping, sh. ketua muda mahkamah agung yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua sidang, prof. dr. mieke kamar, sh.mcl,., dan i.b. ngurah adnan, shlmieke kamar, sh.mcl., dan lb. ngurah adnan, sh., hakim hakim anggota dan rahim mulyanimieke kamar, sh.mcl. abdul kadir mapping, sh. yurisprudensi mahkamah agung lb. ngurah adnan, sh, panitera pengganti. ttd. rahim mulyani, sh.mh. biaya biaya mereka andre mnneneenamemanamnamnaa rp3 redaksi l.oo.oocoooo rp3 administrasi rp,seb bahwa pemenang lelang atas objek sengketa ternyata adalah kreditur sendiri (tergugat ti) dengan nilai jual yang jauh lebih rendah dari nilai agunan menunjukkan bahwa pemenang lelang beretika tidak baik, oleh karenanya tidak baik, oleh karenanya tidak dilindungi hukum. amar putusan mahkamah agung.: mengabaikan permohonan kasasi dari wayan succ nyoman kasim. membatalkan putusan pengadilan tinggi denpasar tanggal mei pdf2001 pt. dps yang membatalkan putusan denpasar tanggal desember g 200g p.n. dps. mengadili sendiri mengabulkan gugatan untuk sebagian, menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa. menyatakan hukum bahwa tanah sengketa atas nama nan sulit adalah sah milik leluhur para penggugat. menyatakan para penggugat adalah ahli waris dari nan sulung yang berhak atas tanah sengketa. menghukum tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugatclementine siagian, sh. yurisprudensi mahkamah agung putusanwayan seca, nyoman rain, keduanya bertempat tinggal dusun pengembangan, desa pemeranan, kecamatan mengwi, kabupaten dati badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada wayan bagiarta, sh.mh., pengacara penasehat hukum beralamat desa tegallinggah tumbu karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret para pemohon kasasi dahulu para penggugat berbanding, melawan tengah mustiasih, bertempat tinggal dusun banjar delos padanan, desa pemeranan, kecamatan. mengwi, kabupaten dati badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ida bagus nyoman putra, sh. dan made skena, sh. pengacara penasehat hukum, berkantor jalan bung tomo denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustusdenpasar pada pokok atas dalil dalil bahwa leluhur para penggugat asli yang bernama nang sulung (almarhum) dengan isterinya yang bernama men sulung (almarhum) telah meninggalkan beberapa cetak tanah, yang salah satu diantaranya adalah tanah sawah, sipil persil no, klas ii, has are m?) didaftarkan dalam buku tanah subak kedung atas nama nang sulung, dengan batas batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan, terletak dusun pengembangan, desa pemeranan, yurisprudensi mahkamah agung kecamatan mengwi, kabupaten badung, yang' selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa: bahwa nang sulung (almarhum) dalam perkawinannya dengan men suatu (almarhum) tidak mempunyai keturunan (anak anak), kemudian diangkatlah (diperas atau direncanakan)y anak saudara kandungnya nang ranah (almarhum) yang bernama nyoman doble. kemudian setelah dibuatkan upacara nyoman doble berganti nama menjadi wayan sapi, kemudian wayan sapi (almarhum) kawin dengan nyoman rain p2). dan perkawinan wayan sapi (almarhum) dengan penggugat asli juga tidak diperoleh tidak melahirkan anak anak anak, sehingga mengangkat memerascita ) kembali anak sentana yaitu wayan seca penggugat asli i), made merta (setelah besar kembali lagi orang tuanya), nyoman kasih (sudah kawin keluar), untuk lebih jelasnya kami gambarkan sebagai berikut nang sulung (alm) men sulung (alm) wayan sapi nyaman rain il. wayan seca pi) made merta (sudah kembali orang tuanya) nyoman kasih kk) bahwa sejak wayan sapi diangkat anak sentana ) oleh nang sulung, wayan sapi telah tinggal dan hidup bersama dirumahnya nang sulung. wayan sapi dalam perkawinannya dengan nyoman rain telah dilaksanakan atau diselenggarakan oleh nang sulung. dan menggantikan segala kewajibannya desa adat sakuhin arahan desa adat ), menyelenggarakan segala kewajiban agama dan desa adat, pada saat nang sulung meninggal sampai mengamankan tetap dilaksanakan oleh wayan sapi bersama para penggugat asli. begitu juga memelihara dan menyembahyansi nyungsung ) tempat persembahyangan keluarga singgah merajai ) milik nang sulung tetap dilakukan dulunya oleh wayan sapi (almarhum) bersama para penggugat asli. dan seorangpun segala kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak sentana sudah dilakukan oleh penggugat asli bahwa sebelum wayan sapi (almarhum) diangkat anak sentana oleh nang. sulung,. nama aslinya adalah nyoman doble, setelah upacara pemerascitaan dilaksanakan baru kemudian oleh nang sulung namanya diganti menjadi wayan sapi. orang tua kandung nyoman doble wayan sapi) almarhum bernama nang ranah (almarhum) dan men ranah (almarhum). nang ranah dalam perkawinannya dengan men ranah berstatus sebagai pentana (dalam yurisprudensi mahkamah agung anti kawin pentana ) kedalam keluarga keputusan (pancar laki) dan men ranah: beta bahwa penggugatasli wayan seca) sendiri sudah diangkat anak sentana ) secara sah oleh wayan sapi (almarhum) yaitu menurut ketentuan agama hindu dan adat istiadat desta ) yang berlaku penggugat asli wayan seca) diangkat anak sentana oleh wayan baris pada usia tahun yaitu. sekitar tahun bahwa dari kedua proses pengangkatan anak sentana yang telah dilakukan berdasarkan tata cara agama hindu dan adat istiadat resta ) yang berlaku setempat desa kala patra ), maka dengan demikian wayan sapi (almarhum) adalah orang yang paling berhak atas tanah sengketa yang merupakan peninggalan dan nang sulung (almarhum). begitu juga sesuai dengan hukum pewarisan yang berlaku, segala harta peninggalan wayan sapi almarhum) baik diperoleh dari pewaris maupun hasil usahanya sendiri, yang paling berhak untuk pewaris adalah para penggugat asli. sehingga dengan demikian sudah patut menurut hukum para penggugat asli menggugat tanah sengketa supaya diserahkan kepada para penggugat asli, bahwa oleh karena tergugat asli menguasai tanah sengketa tidak mempunyai dasar hukum yang sah, maka dengan demikian penguasaan tergugat asli atas tanah sengketa sudah sepatutnya dinyatakan hukum sebagai perbuatan melawan hukum. oleh karena itu pula kepada tergugat asli sudah sepatutnya menurut hukum dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat asli tanpa suatu beban apapun, bahwa untuk menghindari atau mencegah agar terhadap tanah sengketa tidak dibebani suatu hutang atau digadaikan, dijadikan ataupun dijual, juga agar terhadap tanah sengketa tidak diterbitkan sertifikat atas nama tengah mustiasih tergugat asli) yang sedang dimohonkan pada kantor pertanahan kabupaten badung, sehingga semua perbuatan hukum tersebut nantinya akan dapat merugikan pihak para penggugat asli atau akan dapat mempersulit proses eksekusi, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim pimpinan persidangan agar meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (conservation besar) terhadap tanah sengketa, bahwa untuk menghindari tertunda tandanya proses pelaksanaan putusan 'atas perkara ini atau atas penyerahan tanah sengketa,.maka dengan ini kami mohon kepada majelis hakim pimpinan sidang yang terhormat, agar memberikan putusan dengan menghukum pihak tergugat asli agar membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak rp. (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlibatannya melaksanakan isi putusan ini, bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh pihak tergugat asli tidak berdasarkan hukum yang sah, justru dilakukan atas dasar. perbuatan melawan hukum dan oleh karena para penggugat asli adalah ahli waris yang paling berhak atas tanah sengketa, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan para penggugat asli diputus dengan keputusan serta merta uitvoerbaar bij voorraad), yurisprudensi mahkamah agung bahwa dan rincian peristiwa hukum tersebut atas telah tampak dengan jelas bahwa pemilik tanah sengketa adalah nang sulung (almarhum) leluhur para penggugat asli. para penggugat asli adalah ahli waris sah atau paling berhak atas harta peninggalan nang suling, termasuk diantaranya tanah sengketa, sedangkan tergugat asli menguasai tanah sengketa adalah tanpa dasar hukum yang sah, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, para penggugat asli mohon kepada pengadilan negeri denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya, menyatakan hukum sah dan berharga atas sita jaminan cb) terhadap tanah sengketa, menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang tercantum dalam sipil persil klas ii, luas are atas nama nang sulung adalah sah milik nang suatu leluhur para penggugat, menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris pancar laki ( keputusan )uang paksa sejumlah rp. (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlibatannya menyerahkan tanah sengketa, menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun pihak tergugat mempergunakan upaya hukum banding atau lainnya, dan atau bila majelis hakim berpendapat lainambil putusan, yaitu putusannya tanggal desember nomor pdt. pn. dps.,luas are atas nama nang sulung adalah sah milik nang sulung leluhur para penggugat,yurisprudensi mahkamah agungbiaya perkara ini sebesar rp. (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), menolak gugatan yang lain dandenpasar dengan putusannya tanggal mei pdt pt,dps., yang kamarnya berbunyi sebagai berikut menerima permohonan banding dan tergugat pembanding, membatalkan putusan pengadilan negeri denpasar tanggal desember nomor pdt. pn. dps., yang dimohonkan banding tersebut atas: dengan mengadili sendiri menolak gugatan para penggugat berbanding untuk seluruhnya: memerintahkan kepada jurusnya pengadilan negeri denpasar untuk mengangkat sita jaminan conseryatoir besar) tanggal oktober nomor pdt. pn. dps, dikembalikan dalam keadaan semula,anggarkan sebesar rp. (seratusjulili sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi pdi. pn. dps., yang dibuat oleh panitera sekretaris pengadilan negeri denpasarn teringat pemyurisprudensi mahkamah agung menimbang, bahwa alasan alasan:ingkat banding telah salah dalam penerapan hukumnya dalam mengadili perkara guo seperti pengadilan tinggi denpasar telah mengabaikan fakta hukum yang telah terjadi selama ini desa adat pengembangan. karena mengenal pengangkatan sentana wayan saling oleh nang sulung secara hukum sesungguhnya sudah terbukti. hal ini dapat buktikan dari surat keterangan keluhan adat pengembangan bani tanggal juni dengan dikuatkan oleh kepala dusun pengembangan made rasi dan mantan keluhan banjar adat pengembangan dan kepala dusun pengembangan (yang menjabat tahun sampai dengan nyoman pasien, yang menyerang kan wayan saling (almarhum) menurut catatan banjar adat pengembangan adalah pengen arahan atau pelanjut segala kewajiban arahan dan nang sulung: wayan sapi sejak diangkat adalah anak sentana dari nang sulung, wayan sapi sejak diangkat anak sentana ) oleh nang sulung sudah tinggal bersama (serumah) pekarangan miliknya nang sulung: saat meninggalnya nang sulung sudah diselenggarakan dan diupacarakan oleh wayan sapi bersama nyoman rain, memang benar wayan sapi telah mengangkat anak sentana orang yaitu wayan seca, made merta dan nyoman kasih: menurut pengamatan keling banjar adat pengembangan wayan seca telah mewarisi segala peninggalan dan nang sulung maupun nang sapi, baik itu berupa pekarangan tempat tinggal, singgah , gegen arahan banjar dan desa adat, tanah tanah sawah lainnya, fakta hukum lainnya bahwa nyoman rain isteri dan wayan sapi (almarhum) sampai sekarang tinggal berumah pekarangan peninggalan dari nang sulung, begitu juga wayan seca pi) selama ini tetap tinggal bersama dengar nyoman rain, bahwa semua keterangan tersebut atas telah bersesuaian dengan bukti surat dan kemudian didukung dengan keterangan saksi wayan karsa tahun), tengah bibit tahun), wayan resep tahun), wayan ramping tahun), ida bagus gede manusia tahun), tengah riba tahun), tengah teko tahun), dan saksi tergugat nyoman dana tahun): yurisprudensi mahkamah agung bahwa dalil dalil gugatan penggugat telah pula didukung oleh keterangan saksi saksi tergugat seperti saksi tengah yesno, umur tahun, memberi kesaksian dengan bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi tidak tahu hubungan antara wayan sapi dengan wayan seca, tapi yang saksi tahu setelah ibunya wayan seca meninggal diajak oleh wayan sapi sampai dengan sekarang , saksi nyoman dana umum tahun, memberi kesaksian dengan bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi kenal dengan orang bernama wayan sapi isterinya bernama nyoman rain penggugat ii), tetapi saksi tidak mengerti hubungan kekeluargaan wayan sapi dengan nang sulung, yang saksi tahun wayan sapi tinggal pekarangan nang sulung, bahwa wayan sapi sekarang sudah meninggal, diaken oleh wayan subcat bahwa setelah wayan sapi meninggal yang sekarang tinggal pekarangan nang sulung adalah wayan seca dan nyoman rain, bahwa pada waktu nang sulung meninggal tidak langsung diaken dan baru diaken pada waktu ngeri (ngawen bersama) tapi siapa yang mengamankan saksi tidak tahu, saksi wayan semoga, umur tahun, memberi kesaksian dengan bawah sumpah, menerangkan diantaranya bahwa saksi tidak tahu yang menjadi dasar mengapa penggugat wayan seca sekarang ini tinggal penayangannya nang suling tetapi yang saksi ketahui bahwa wayan seca, nyoman rain dan wayan baris sudah tinggal pekarangan nang sulung, jadi sesungguhnya keterangan saksi saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan para penggugat pembanding. dalam hukum adat hindu tidaklah mudah untuk mau tinggal pekarangan orang dengan kewajiban untuk menyembah nyungsung singgah merajai ) pura tempat persen bayangan keluarga milik orang lain. dengan adanya kesaksian dari pihak tergugat yang menguntungkan dahl dalil penggugat, maka menurut hukum, pembuktian tersebut dapatlah dikatakan sebagai pengakuan hadapan persidangan atau hakim yang bersifat sempurna vide bg, bw), bahwa mengenai pengangkatan anak dan wayan sapi oleh nang sulung, sesungguhnya sudah terbukti. yaitu dan fakta fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan seperti wayan sapi tinggal berumah dan memelihara juga "menyembah nyungsung ) singgah merajai ) dan nang sulung: yurisprudensi mahkamah. agung |
Subsets and Splits