Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

Subsets and Splits

No saved queries yet

Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| Perusahaan dan pemerintah tidak menyebut dana ini sebagai ganti rugi tetapi tali kasih. Selain dana tali kasih, dalam berita sama, Handoyo, Senior Vice President Corporate Care TSP kala itu mengatakan, kalau perusahaan akan memberikan 20% kebun sawit kepada masyarakat sebagai petani plasma melalui koperasi.Di TSP, koperasi yang mengurus plasma ini bernama Koperasi Susjetkri. Susjetkri adalah singkatan dari Suskun, Jetty, dan Kriku, tiga kampung besar yang menaungi masyarakat pemilik ulayat di wilayah ini.Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 16/2013 mengatur hak dan kewajiban penetapan petani yang adalah masyarakat adat, pengurus koperasi Susjetkri, dan TSP.Tidak ada kekhususan dalam perjanjian. Salah satu pasal tentang kewajiban petani plasma antara lain menyediakan lahan minimal dua hektar tiap keluarga. Petani juga harus bersedia dipotong dari hasil tandan buah segar (TBS) untuk biaya operasional kebun, management fee, dan angsuran kredit kepada perusahaan kemitraan.Kewajiban perusahaan antara lain, membangun kebun mulai dari pembibitan, pembukaan lahan, sampai pemeliharaan tanaman. Juga, melaporkan biaya pemeliharaan tanaman kepada koperasi atau petani peserta dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Keerom, memotong angsuran kredit petani dari hasil penjualan TBS minimal sesuai jadwal angsuran bank. Kemudian, memotong alokasi biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan dari hasil penjualan TBS.Adapun kewajiban koperasi antara lain, menyiapkan kartu anggota petani plasma, membuat rekening koperasi, mentransfer dana hasil kebun ke rekening anggota petani plasma, dan mengkoordinir angsuran kredit anggota petani plasma.“Cara pembagian, kalau sudah waktu, ketua pengurus induk punya hak untuk mengawal, mencairkan dana SHU triwulan, mengatur sesuai luas areal hektaran, dan membagikan kepada pemilik lewat ketua keret masing-masing,” kata Yohanis Bewangkir, Ketua Pengurus Induk Koperasi Susjetki.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| Setelah pembagian ke ketua keret dengan perjanjian sudah menyerahkan hasil triwulan, maka tanda tangan kuitansi bersama. Keret Bewangkir adalah salah satu keret dengan lahan masuk areal TSP.Dari peta wilayah operasi TSP yang dipegang Yohanis, delapan marga yang hak ulayat masuk konsesi TSP antara lain Putui, Jumbori, Enef, Bewangkir, Kera, Itungkir, Konondroy, dan Bugovgir.Menurut Yohanis, mereka pertama kali menerima uang plasma pada 2020. Kredit bangun plasma diperkirakan selesai pada 2025. Saat itu, akan ada pembicaraan kembali, apakah plasma tetap dikelola perusahaan atau ke masyarakat.“Diserahkan kembali ke pemilik kalau pemilik sudah paham untuk mengelola. Kalau belum, berarti tetap ke perusahaan, manajemen yang kuasai, kita (pemilik ulayat) tinggal terima hasil.” ***Perusahaan menjanjikan kebun plasma sebagai bagian dari pendekatan kepada pemilik ulayat saat proses pelepasan tanah adat tak hanya di TSP, juga perusahaan lain seperti, PT Permata Nusa Mandiri (PMN), anak usaha Astindo Nusantara yang mendapat izin lokasi seluas 32.000 hektar di enam distrik di Lembah Grime, Kabupaten Jayapura, juga pakai pendekatan ini.Pada 2018, terbit empat HGU di IUP perusahaan ini. Dua atas nama Koperasi Produsen Naba Nen Abdekan Mari Kita Bersama Membangun Plasma dan Koperasi Produsen Plasma Musari Mandiri.Meski sudah lama mengantongi izin, baru pada Januari 2022, tepat setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut izin pelepasan kawasan hutan, PMN mulai membuka lahan. Saat pembukaan lahan ini informasi tentang izin perusahaan ini beredar di masyarakat adat pemilik ulayat hingga menuai pro kontra.Rosita Tecuari dari Organisasi Perempuan Adat (Orpa) Suku Namblong di Lembah Grime yang mengawal kasus PMN ini menyatakan, plasma menjadi janji perusahaan ke tua-tua adat yang sudah melepaskan hak ulayat mereka.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| “Saya pernah diskusi dengan salah seorang tua adat yang menjadi ànggota koperasi plasma. Beliau sampaikan, kalau terima sawit, akan jadi pengusaha hebat pengusaha yang berdasi.”Perusahaan juga janji tak kerja tetapi setiap bulan akan terima gaji saja. Rosita menirukan pernyataan tetua adat di lokasi konsesi PMN. Perusahaan menjanjikan masyarakat adat menjadi pengusaha sawit, saat sama menyatakan mereka tinggal menerima uang.Selain ada gaji bulanan, janji lain jaminan pendidikan anak bahkan sanoai keluar negeri, kesehatan, maupun pembangunan rumah. Janji-janji itu disebut akan berlanjut hingga anak cucu. Hasil minimKarel Yarangga, Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyatakan, pembangunan kebun plasma bukanlah bagian dari ganti rugi perusahaan kepada pemilik ulayat.Permen Pertanian No 19/2013, perusahaan sawit yang beroperasi wajib membangun kebun plasma masyarakat setempat 20% dari IUP.“Kalau lihat dari kriteria itu makan 100% petani plasma adalah orang asli Papua karena yang punya adalah mereka, masyarakat adat.”Kompensasi untuk pelepasan tanah jadi HGU perusahaan tetap ada tetapi selain itu perusahaan punya kewajiban membangun plasma 20% dari luas areal yang dikuasai.Meski koperasi-koperasi yang membawahi masyarakat adat dibentuk di berbagai wilayah perusahaan, kenyataan tidak ada yang dikelola langsung masyarakat adat.“Plasma ini bukan murni petani. Mereka ini masyarakat adat yang langsung diadopsi jadi petani. Dari berbagai kelemahan mereka hingga hampir sebagian besar itu perusahaan mempekerjakan buruh yang ikut panen hasil dari plasma. Kata kasarnya kita punya petani terima bersih.” ucap Karel.Pemasukan masyarakat adat kecil karena mereka tidak bisa mengontrol biaya produksi. Padahal, kalau petani dan koperasi kuat, pendapatan bisa lebih banyak.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| “Makanya kalau dilihat, kita punya petani belum sejahtera. Yang dilihat dengan kasat mata ya. Indikator utamanya belum terima maksimal dari hasil itu. Tidak kelola sendiri jadi tidak mengontrol. Banyak biaya produksi yang keluar.”Padahal, kata Karel, luas plasma cukup besar. Satu keluarga bisa mengelola hingga tiga hektar. Di TSP jauh lebih besar lagi. Satu keluarga bisa sampai 10 hektar karena areal sangat luas dan masyarakat adat sedikit.“Kalau satu hektar bisa dapat Rp2 juta, satu bulan bisa Rzp20 juta.”Pendampingan dinas terkait terhadap koperasi dan masyarakat sangat penting. Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi harus mengawasi karena ada hak dan kewajiban mereka di perjanjian kerjasama. Jadi, katanya, antar perusahaan dan petani memiliki hubungan saling menguntungkan. Pendampingan kepada masyarakat, katanya, agar bisa mengelola keuangan dengan baik juga penting sebagai bagian dari plasma ini.Saat ini, katanya, perusahaan memberi perhatian pada perkebunan plasma dengan baik untuk menjamin produksi. Perusahaan tidak bermaksud tidak menyerahkan tetapi ketika melihat petani tak mengurus, perusahaan mengambil alih karena juga punya kewajiban membeli hasil.Hilman Afif dari Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, perusahaan meraup untung banyak dari situasi ini.Plasma, katanya, tak jarang digunakan perusahaan untuk mendapatkan “lahan lebih” dari yang telah mereka dapatkan melalui izin.Masyarakat, katanya, terima hasil sedikit, apalagi dengan skema koperasi primer untuk anggota (KKPA). Dalam skema itu, hasil baru diterima pada tahun ketujuh setelah tanam. Persentase bagi hasil sangat kecil, 70% untuk membayar cicilan. Hanya 30% yang diterima petani.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| Masalah lain, katanya, transparansi informasi perusahaan ke masyarakat adat minim. Dalam laporan Auriga Nusantara bersama KPK tentang kerentanan korupsi dalam sistem perizinan perkebunan sawit memperlihatkan, mayoritas petani di Papua tidak pernah mendapatkan informasi berapa biaya perusahaan keluarkan untuk bangun dan merawat kebun plasma.Setelah panen, mereka juga tak tahu berapa penghasilan yang harus mereka dapat.“Mereka hanya diberikan bagi hasil dari perusahaan tanpa mengetahui berapa riil pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.” Realisasi kecilImplementasi kebun sawit plasma di Papua masih kurang dari 50%. Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Papua menyebutkan, hingga Agustus 2022, ada sekitar 15.850,75 hektar kebun plasma di seluruh Papua. Luasan itu ada di konsesi perusahaan-perusahaan tersebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Boven Digoel, Nabire, dan Mimika.“Belum 100% dibangun. Ada yang baru 40-50%,” kata Karel.Dia bilang, penyebab realisasi plasma minim ini, karena persoalan hitung-hitungan internal perusahaan. Selain itu, kata Karel, kekhawatiran kampanye perlindungan hutan oleh berbagai organisasi lingkungan.Karel contohkan, PT Rimba Matoa Lestari di Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, hingga kini belum membangun plasma karena berada di areal gambut.Realisasi pembangunan perkebunan plasma, katanya, bagian dari penilaian usaha perkebunan (PUP) hingga perusahaan tetap berupaya memenuhinya.Auriga Nusantara dan KPK menggunakan data IUP untuk menganalisa implementasi perkebunan plasma di Papua. Bangun plasma adalah salah satu kewajiban dalam IUP. Di Papua, ada 33 perusahaan sudah verifikasi dengan luasan 897.946 hektar, tujuh sudah bangun kebun plasma 7.997 hektar, walau belum memenuhi syarat 20%.	[0.9999998807907104, 4.642326345560832e-08, 5.286939597226592e-08]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| Menurut Hilman, realisasi plasma rendah karena dua hal. Pertama, inkonsistensi regulasi. Perusahaan selalu pakai Pasal 15 (2) Peraturan Menteri Pertanian No.98/2013 yang secara umum menyatakan tak ada kewajiban pembangunan kebun plasma di dalam wilayah izin. Padahal, sebelum aturan terbit, sudah ada Permentan No.26/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menyebutkan pembangunan kebun untuk masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan perusahaan.Pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% ini berada dalam area izin perusahaan. Selain itu, UU Cipta Kerja, terjadi perubahan nomenklatur, dari wajib berganti memfasilitasi.Kedua, pengawasan kewajiban plasma oleh pemerintah daerah minim. Kondisi ini, memberi dampak pelanggaran oleh perusahaan. Bahkan, pelanggaran terjadi di perusahaan yang telah merealisasikan kewajiban.“Misal, dalam kontrak kerjasama antara perusahaan dan kelompok tani, seringkali posisi petani berada di pihak yang dirugikan.”Untuk memperbaiki tata kelola sawit di Papua, termasuk perkebunan plasma, kata Hilman, pemerintah wajib evaluasi seluruh perusahaan sawit.Untuk perusahaan dengan izin dicabut, katanya, pemerintah harus memfasilitasi proses pengukuhan sebagai hutan adat. Tak kalah penting, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus turun tangan mengawasi pola kemitraan sektor perkebunan sawit sesuai yang diamanatkan UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.“Dari banyak kasus yang terjadi ada indikasi pelanggaran terutama upaya penguasaan oleh usaha besar terhadap usaha mikro kecil dan menengah.”Tigor Hutapea dari Yayasan Pusaka Belantara mengatakan, praktik kendali selalu tak menguntungkan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Mereka, katanya, tak punya kuasa mengelola, sama seperti petani plasma yang masuk dalam koperasi.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-12.json	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua	Menyoal Kebun Sawit Plasma di Papua \| Dia bilang, perbaikan bisa dilakukan apabila pengelolaan dikuasai murni oleh koperasi. Belajar dari petani sawit mandiri, harga jual TBS selalu tidak adil.Mengatasi kerumitan persoalan perkebunan sawit dan realisasi perkebunan plasma untuk masyarakat adat pemilik ulayat ini, Tigor berpendapat, harus melihat peluang ekonomi yang lain.Papua, memiliki banyak peluang ekonomi lain selain sawit.“Kalau mau membangun sawit maka akan membuka akses korporasi-korporasi di Papua, dan akan makin banyak hutan yang harus dibuka.” ****** Liputan ini bagian dari program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak pada 2022. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-012-12.json	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo \| [CLS] Buaya sering diasosiasikan sebagai satwa menakutkan. Belum banyak yang mengetahui bahwa reptil ini sangat penting bagi ekosistem, sebagai predator yang menjaga kestabilan ekosistem di alam.Di Gorontalo, buaya memiliki peranan penting dalam budaya; baik di acara perkawinan, penyambutan tamu, pemakaman, hingga pemberian gelar adat kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap penting.Buaya dalam Bahasa Gorontalo disebut huwayo. Dalam prosesi adat, satwa ini disimbolkan sebagai ngango lo huwayo atau mulut buaya.Baca: Dilindungi dan Dihormati, Buaya Endemik Papua Ini Masih Diburu Hari Suroto, Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan BRIN, mengatakan sebenarnya masyarakat Gorontalo sejak dulu sudah akrab dengan keberadaan buaya muara di perairan sekitar mereka. Masyarakat Gorontalo juga tidak memburu buaya untuk dimakan daging atau telurnya.Buaya diyakini sebagai binatang buas yang tidak boleh diganggu dan tidak akan mengganggu manusia selama habitatnya tidak dirusak.“Mulut buaya yang terbuat dari bambu kuning dihiasi janur, dipakai masyarakat Gorontalo dalam setiap acara adat. Mulut buaya ini dipasang di kanan dan kiri gerbang adat atau disebut tolitihu,” ungkap Hari kepada Mongabay.Gerbang adat juga memiliki tangga dari anyaman bilah bambu kuning, pada sisi kiri dan kanan dilengkapi dua buah pohon pinang. Selain itu, dipasangi batang bambu yang pada ujungnya dibelah dan diberi gigi agar membentuk mulut buaya.Mulut buaya ini menunjukkan status sosial seseorang atau menjadi tanda identik dalam acara apa si mulut buaya ini dipasang.Hari mencontohkan, jika ngango lo huwayo dipasang dalam pesta perkawinan, maka jumlah gigi bagian atasnya tujuh. Sementara gigi bagian bawahnya berjumlah lima.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2023-012-12.json	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo \| Jika perhelatan berkabung yang diselenggarakan, seperti upacara kedukaan lantaran ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka posisi ngango lo huwayo akan dibalik. Gigi bagian atas berjumlah lima, sementara bagian bawahnya tujuh.“Ngango lo huwayo bermakna segala bencana akan ditelan buaya sehingga semua orang yang hadir dalam acara tersebut akan bahagia dan sejahtera,” ujar Hari.Baca: Kebiasaan Unik Buaya Muara, Mempelajari Pola dan Gerakan Mangsanya Kearifan lokalPenelitian Hasnidar Pasue, Yus Iryanto Abas, Hasdiana berjudul “Kajian Bentuk Ngango Lo Huwayo Pada Upacara Adat Gorontalo”, menjelaskan bahwa ngango lo huwayo memiliki perbedaan bentuk berdasarkan upacara adat apa yang akan dilakukan.Misalkan pada penobatan, penyambutan tamu, dan perkawinan bentuknya pesta riang. Sementara pada pemakaman menandakan suasana duka.“Perbedaan bentuk tersebut secara otomatis mempengaruhi makna yang terkandung. Sehingga, jika terjadi kesalahan penggunaan akan berdampak juga pada kesalahpahaman maknanya,” ungkap peneliti.Menurut Hari, saat ini perlu ditumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo berkaitan hubungan harmonis antara manusia dengan buaya.“Ini dikarenakan, dalam adat Gorontalo, buaya digambarkan sebagai sosok penolak bala, pelindung manusia, yang menelan semua bencana.Habitat buaya muara di Provinsi Gorontalo dapat dijumpai di perairan Kabupaten Gorontalo Utara meliputi Desa Ilangata Barat, Kecamatan Anggrek; Desa Mootinelo, Kecamatan Kwandang. Perairan Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato meliputi Sungai Mootilango, Randangan, dan Cagar Alam Tanjung Panjang.Selain itu habitat buaya muara juga dapat ditemukan di muara Sungai Pohu yang berbatasan langsung dengan Danau Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2023-012-12.json	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo	Ada Peran Unik Buaya Muara, dalam Budaya Masyarakat Gorontalo \| Di Kabupaten Bone Bolango habitat buaya bisa ditemukam di Sungai Bone. Bahkan di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo terdapat pantai yang diberi nama Pantai Batu Buaya. Di Indonesia terdapat empat jenis buaya yang dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Pertama, Crocodylus porosus [buaya muara] yang dapat dijumpai di seluruh Indonesia. Kedua, Tomistoma sclegelli [buaya sinyulong] dengan wilayah penyebaran Sumatera dan Kalimantan.Ketiga, Crocodylus siamensis [buaya siam] dengan sebaran di Kalimantan, serta keempat, Crocodylus novaeguineae [buaya irian] dengan wilayah sebaran Papua. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2016-015-20.json	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? \| [CLS] Pukul 08.00 Wita, bayi-bayi orangutan itu sudah pergi ke sekolah. Dengan gembira, mereka langsung memadati kelas masing-masing. Seperti manusia, primata itu bersekolah setiap hari. Tak ada yang berani membolos, apalagi melarikan diri. Pemandangan keseharian yang mengagumkan itu terlihat jelas di sekolah hutan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).Ada tiga kelas di sekolah orangutan tersebut, baby house (rumah bayi), Sekolah Hutan (SH) 1 dan Sekolah Hutan 2. Baby house, diisi orangutan usia 0 sampai 2 tahun yang saat ini jumlahnya 4 individu. Semuanya yatim piatu yang diselamatkan dari beberapa daerah di Kaltim. SH 1, diperuntukkan bagi orangutan usia 2 – 4 tahun yang saat ini jumlahnya 23 individu (15 betina dan 8 jantan), sementara SH 2 untuk usia 4 – 6 tahun yang dihuni 26 individu (16 betina dan 11 jaantan). Jika sudah menginjak 7 tahun, orangutan-orangutan tersebut akan dimagangkan di pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Samboja Lestari untuk belajar hidup di alam liar.Staf Komunikasi Samboja Lestari, Suwardi mengatakan, luas area SH 1 sekitar 22,13 hektare dan SH 2 adalah 63.41 hektare. “Setiap hari mereka sekolah, tidak ada liburnya. Kecuali hujan. Kalau ada yang sakit, langsung dikarantina,” ujarnya Sabtu (5/11/2016).Sebelum memulai pelajaran, murid-murid SH 1 mendapatkan sarapan berupa susu. Setelah itu, mereka belajar memanjat, mengonsumsi dedaunan, dan menggelantung di dahan pohon. Mereka juga belajar berteman dan berbagi makanan tanpa harus berebut. “Di sekolah, mereka belajar makan daun dan buah hutan agar mandiri, serta mencari makan sendiri siang hari. Malamnya, kami yang sediakan, khususnya buah-buahan.”	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2016-015-20.json	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? \| Sementara SH 2, memulai hari dengan mencari sarapan sendiri. Ketika masuk kelas, mereka langsung menyebar mencari makan, sebelum pelajaran dimulai. Meski begitu, murid-murid SH 2 tetap mendapat jatah susu setiap hari. “Semua orangutan yang masih sekolah pasti diberi susu. Kelas baby house jatah susunya lebih banyak, lantaran bayi. Untuk SH 1 diberi susu untuk sarapan, sementara SH 2 di siang hari ketika bersantai di jam istirahat.”Suwardi menuturkan, di SH 2, mereka bebas memilih tempat tidur malam. Ada yang memilih pulang kandang, ada pula yang menetap di sekolah yang semuanya diawasi penjaga malam. Menurut Suwardi, semua murid di sekolah ini mendapat perawatan intensif. Pasalnya, sebagai yatim piatu semua murid tidak boleh merasa kesepian, bahkan tertekan. “Usia 7 tahun ke atas, murid-murid yang dinyatakan lulus akan magang di pulau-pulau kecil. Mereka harus siap dilepasliarkan di hutan belantara, nantinya.”Nico Hermanu, Staf Komunikasi BOSF menuturkan, orangutan yang ada Samboja Lestari merupakan individu yang terusir dari habitat alami mereka. Berbagai kasus bayi orangutan yang terpisah dari induknya membuat mereka harus belajar hidup sejak dini. “Sekolah hutan ini membekali orangutan belia ini keterampilan. Tujuannya satu, agar mereka mampu bertahan hidup setelah dilepasliarkan ke hutan.”Dijelaskan Nico, di sekolah hutan, mereka diajarkan cara bergaul yang baik baik dan berbagi secara adil. Mereka juga diajarkan dan dibimbing membangun sarang, memilih pakan alami, dan mengenali musuh. Untuk naik kelas, semua tergantung dari usia dan keterampilan yang mereka kuasai. “Dibedakan kelasnya dari usia yang nantinya dinilai apakah mereka sudah menguasai keterampilan yang diajarkan atau belum. Pelajaran di sekolah ini sangat menentukan kehidupan mereka di masa mendatang,” jelasnya.Tidak murah	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2016-015-20.json	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? \| Setiap bulan, satu siswa orangutan ini ternyata membutuhkan biaya sekitar Rp2-3 juta yang bahkan lebih. Pengeluaran itu digunakan untuk biaya perawatan juga makanan dan minuman yang harus tersedia.CEO BOSF, Jamartin Sihite mengatakan, biaya yang dibutuhkan masing-masing orangutan itu berbeda. Biaya hidup satu orangutan yang masih sekolah harus dihitung dari jumlah makan minum perharinya. Ditambah lagi gaji satu teknisi yang merawatnya. “Angka tersebut tidak berpatokan pada 2 – 3 juta Rupiah saja. Ada pula tambahan tidak terduga, misalnya harga buahan-buahan yang melonjak saat musim kemarau. Walau orangutan dididik mencari makan seperti dedaunan dan buah hutan, mereka juga mendapat jatah buah-buahan sebagai menu makan malam.”Menurut Jamartin, biaya kehidupan orangutan keseharian itu sudah bisa diprediksi. Namun, biaya untuk pelepasliaran yang menjadi tanggungan berat. “Untuk lima orangutan yang mau dilepasliarkan di Kehje Sewen, sebagaimana pertengahan Oktober 2016 ini, dibutuhkan dana Rp50 juta. Biaya itu untuk sewa mobil beserta pengangkut kandang, serta perjalanan dari Samboja ke Kutai Timur yang jauh.”Faktor kesehatan orangutan memang menjadi perhatian penuh sebagaimana disampaikan Hafiz Riandita, dokter hewan di Samboja Lestari ini. Khusus untuk murid-murid SH, jika ada yang sakit, otomatis dipisahkan dari teman-temannya. Dikhawatirkan, akan menular pada yang lain. “Pastinya dirawat intensif di klinik dan akan menjalani perawatan medis.”Penyakit yang paling sering muncul pada kasus orangutan adalah pernafasan. Menurut Hafiz, penyakit ini muncul lantaran kepadatan populasi dan juga bisa saja datang dari manusia, karena jika di alam liar kasus ini tidak ditemukan. “Salah satu faktornya mungkin karena over populasi atau terjangkit dari manusia.”	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2016-015-20.json	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran?	Ternyata, Ada Sekolah Orangutan di Samboja Lestari. Penasaran? \| Terlepas dari permasalahan yang ada, Jamartin menilai, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah ketidakseimbangan antara orangutan yang direhabilitasi dengan yang dilepasliarkan. Menurut Jamartin, setiap hari, akan ada orangutan yang antri masuk ke Samboja Lestari, sementara kapasitas penampungan sudah penuh. “Untuk luasan sekolah hutan, semuanya memadai. Meski begitu, masih dibutuhkan ratusan hektar lagi untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai tempat orangutan dewasa magang, belajar hidup sebelum dikembalikan ke alam liar,” paparnya. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2023-004-14.json	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa \| [CLS] Kepiting kenari disebut sebagai kepiting terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 4 kg, dengan panjang tubuh hingga 40 cm dan bentangan kaki sekitar 200 cm. Usianya bisa mencapai 30 tahun.Satwa ini memiliki beberapa sebutan. Mulai dari kepiting kelapa, kepiting pencuri atau ketam kenari. Hewan artropoda pemakan kelapa ini bisa ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.Di Kepulauan Togean, habitat kepiting kenari biasanya di bebatuan berlubang yang berada di pesisir pantai dan juga di lubang bebatuan di antara bekas kayu. Untuk mendapatkannya, warga memancingnya dengan menyebarkan potongan-potongan daging kelapa di sekitar lubang. Biasaya kepiting kenari akan mencium bau kelapa, lalu keluar dan memakannya malam hari.“Namun karena dikonsumsi dan dijual membuatnya makin sulit didapat,” kata Sarding Matorang, nelayan di Desa Kadoda, Kecamatan Talatako, Kepulauan Togean, awal Februari 2023.Harga kepiting kenari berkisar 50-100 ribu Rupiah per kilogram. Para pembeli biasanya datang dari kota dan memesan kepada warga. Dampaknya semakin sulit mencarinya di wilayah Kepulauan Togean.“Sekarang, untuk mencari satu ekor saja semakin sulit,” ungkapnya.Kepulauan Togean memiliki keindahan bawah laut yang menjadi tujuan turis mancanegara.,“Sebagian besar turis ingin melihat langsung rupa dan bentuk kepiting yang memiliki kemampuan memanjat pohon kelapa itu,” jelas Sarding.Baca: Begini Penampakan Ketam Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia Makan kelapaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] yang kini BRIN, menyebut penangkapan kepiting kenari untuk menu masakan di restoran bertambah yang membuat perdagangannya meningkat.“Ukurannya yang raksasa dan dagingnya lezat, membuat banyak orang ingin menikmatinya sebagai hidangan,” tulis peneliti LIPI.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2023-004-14.json	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa \| Sejauh ini, belum banyak penelitian mengapa kepiting kenari [Birgus latro] menyukai kelapa. Hanya saja, ia disebut kepiting pencuri [robber crab] karena sering mencuri kelapa sebagai makanannya. Capitnya memiliki kekuatan besar yang mampu mengangkat beban hingga 29 kilogram. Persebarannya di daerah tropika dari Afrika sampai Kepulauan di Pasifik.Baca: Mengenal Rajungan, Si Kepiting yang Pandai Berenang Publikasi oleh Heryanto dan Daisy Wowor dari Bidang Zoologi, Pusat Penelitan Biologi – LIPI/BRIN, berjudul “Kajian Populasi Kepiting Kenari di Pulau Batudaka Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah dan Rekomendasi Manajemen Populasi” menjelaskan, penangkapan ilegal terhadap kepiting kenari masih dilakukan penduduk di beberapa kepulauan di Indonesia Timur. Tujuannya, untuk konsumsi sendiri atau dijual ke kota-kota besar guna dihidangkan di restoran-restoran.Penelitian ini menyebut, di Indonesia kepiting kenari hidup di pulau-pulau karang yang bergoa. Di pulau yang tidak dihuni manusia kepiting kenari dapat ditemukan keluar siang hari, sedangkan bila hidup berdampingan dengan manusia mereka hanya keluar malam hari.“Sifat-sifat biologinya yang lebih rinci belum diketahui. Umpan buah kelapa terbukti paling efektif, menarik kepiting kenari keluar dari lubangnya,” tulis para peneliti.Baca: Bukan Monster, Memang Begini Penampakan Kepiting Purba Kedua peneliti juga mengatakan, belum ada data pasti mengenai besar populasi kepiting kenari dan banyaknya penengkapan ilegal di pulau-pulau kawasan Indonesia Timur.“Harus diciptakan suatu usaha pelestarian karena berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di Kepulauan Togean,” ungkap peneliti.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2023-004-14.json	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa	Kepiting Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia yang Suka Makan Kelapa \| Menurut penelitian tersebut, usaha pelestarian kepiting kenari di Kepulauan Togean dilakukan terhadap dua objek yaitu. habitat dan kepiting kenari itu sendiri. Untuk habitat, tidak boleh ada usaha penghilangan lubang-lubang persembunyian, baik dengan membongkar atau menimbunnya untuk keperluan lain.Sedangkan untuk kepiting kenari sendiri, pengambilan harus dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya. Caranya, dengan membatasi jumlah, ukuran, jenis, kondisi, serta waktu dan ruang pengambilan. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2017-001-14.json	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… \| [CLS] Julukan bumi rafflesia mungkin pantas disematkan kepada Sumatera Barat. Pasalnya, di Tanah Minangkabau ini, tepatnya di Cagar Alam Maninjau, ditemukan rafflesia jenis paling langka berdiameter sampai 107 sentimeter. Menurut Agus Susatya, peneliti rafflesia dari Universitas Bengkulu, diameter ini terbesar dari yang pernah ditemukan baik di Indonesia maupun di negara yang pernah tumbuh rafflesia seperti Malaysia dan Filipina.Bunga langka ini mekar Maninjau, di Jorong Marambuang, Nagari Baringin, 17 Desember lalu. Tak hanya diameter bunga, di sekitar lokasi tumbuh juga ada sebaran kuncup rafflesia terbanyak yang pernah ditemukan. Ada 46 kuncup di dua petak ukur seluas empat meter persegi. Ini jumlah terbanyak, sebelumnya di Bengkulu, ada 27 kuncup. Dari sebaran kuncup ini, enam sudah mekar sempurna dan layu.Agus mengatakan, tempat tumbuh rafflesia ini tergolong masih bagus dan terjaga. Saat Agus bersama BKSDA Sumbar melakukan pemetaan ditemukan puluhan kuncup. “Meski belum sempat melihat semua kuncup, pengamatan kita bisa menemukan beberapa kuncup baru yang sebelumnya tidak terlihat,” katanya.Peta kuncup dan akar, katanya, jadi sangat penting agar pengunjung bisa diarahkan hingga tak menginjak kuncup. “Kuncup rafflesia paling kecil bisa satu sentimeter, ini tak terlihat sama sekali. Bentuk seperti tanah jika terinjak akan mati,” katanya.Dia menyebut jika kuncup di Maninjau memecahkan rekor terbanyak di Indonesia.“Kalau kita lihat kuncup sampai 46 termasuk tertinggi, saya pernah mengamati di Bengkulu, pernah 27 kuncup. Saya pikir ini habitat masih sangat bagus. Dari pengamatan yang pernah dilakukan rata-rata populasi satu inang sekitar 10 kuncup.” Untuk jenisnya, kata Agus, adalah Rafflesia tuan mudae. Jenis ini termasuk langka, sebelumnya pernah ditemukan di Serawak atau Kalimantan.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-001-14.json	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… \| “Yang jelas ini bukan Rafflesia arnoldii, kalau kita lihat kemiripan-kemiripan itu sama persis dengan tuan mudae, di literatur jenis ini pernah ditemukan di Serawak.”Dalam tulisan taksonomi tentang tuan mudae, katanya, ada dua pendapat dari peneliti rafflesia yakni William Meyer dan Jamili Nais. Meyer, peneliti rafflesia yang mempublikasikan jenis-jenis rafflesia pertama pada 1997 menempatkan tuan mudae sebagian varian dari arnoldii atau subspesies dari arnoldii.“Jadi menurut Meyer, Rafflesia tuan mudae masuk kategori Rafflesia arnoldii,” kata Agus.Peneliti lain, Jamili Nais, penulis buku Rafflesia On the World menyebutkan Rafflesia tuan mudae adalah spesies tersendiri bukan bagian arnoldii. “Saya juga sependapat dengan dia (Jamili Nais-red).”Alasan Agus sependapat dengan Nais karena saat Meyer publikasi belum banyak data detail dikumpulkan, berbeda dengan Nais.“Saat melihat rafflesia di Cagar alam Maninjau saya juga berpendapat begitu, jenis ini tuan mudae, bukan arnoldii,” katanya.Beberapa perbedaan morfologi ditemukan Agus antara jenis rafflesia di Maninjau dengan arnoldii, seperti warna kelopak (perigon), kalau arnoldii lebih ke oranye sedangkan tuan mudae ke arah merah maron. “Warna saja belum tentu jadi karakter yang kuat.” Ciri lain, pola putih atau bercak pada kelopak bunga. Bercak di Cagar Alam Maninjau, tunggal sedangkan arnoldii itu ganda (besar dan kecil).Lalu, pola bercak arnoldii besar di kelilingi kecil, di Maninjau, tidak. Kalau rafflesia di Maninjau, jarak antarbercak agak berjauhan, arnoldii lebih rapat dan bagian dalam (ramenta) atau bulu berada pada bagian dalam.Secara morfologi, jenis ini sama dengan rafflesia di Bukit Baka, Nagari Salo, Agam, yang ditemukan Agustus 2016.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-001-14.json	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… \| Untuk tuan mudae, katanya, pertama kali ditemukan di Indonesia. “Kalau tuan mudae ini pertama kita lihat. Saya akan mendalami morfologi spesimen di Sumbar kemudian dibandingkan dengan arnoldii,” katanya.Setelah penelitian, Agus akan publikasi internasional. “Publikasi penting, hingga kita bisa melihat sebaran di Sumatera itu lebih luas, tidak seperti yang diketahui selama ini.”Dia bilang, temuan ini satu kebanggaan nasional. “Penemuan di Bukit Baka, Sumbar, juga belum ada publikasi. Saya rasa ini perlu,” katanya.Untuk temuan di Cagar Alam Maninjau, sangat bisa akses secara internasional karena kawasan ini belum ada catatan temuan rafflesia, meskipun kata masyarakat pernah ada pada 1970 tetapi belum ada publikasi.Agus menjelaskan, wilayah sebaran rafflesia di Sumatera, terbentang di sepanjang Bukit Barisan, mulai Aceh sampai Lampung. Data sementara, ada 12 jenis rafflesia di Sumatera. Mulai dari Aceh ada Rafflesia micropylora, R. atjehensis lalu sebelah selatan ada Rafflesia awangensis, bergeser ke Sumut, hingga Lampung ada R. Hasseltii, R. gadutensis, R. bengkuluensis dan terbaru R. kemumu.Berdasarkan penelitian, ada tiga rafflesia pernah ditemukan di Sumbar ini, yakni Rafflesia arnoldii, R.gadutensis dan R.haseltii serta R. tuan mudae. Khusus tuan mudae pernah ditemukan penduduk setempat di Bukit Baka, Nagari Salo, Agam, Agustus 2016.Sumbar juga memiliki Cagar Alam Rafflesia Arnoldii di Batang Palupuh, Bukittinggi, Agam. Di cagar alam ini pernah mekar arnoldii diameter 1,7 meter.Cagar alam ini memiliki luas 3,40 hektar memiliki fungsi utama perlindungan habitat bunga raksasa dengan akar ryzanthes. Pada 1997, ada sekitar 14 kelompok tumbuh (putik) rafflesia. Sebelumnya, tahun 70-80-an di Sumbar ada Rafflesia arnoldii di Bukittinggi. BKSDA Sumbar akan galang dana publikasi	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-001-14.json	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya…	Rafflesia Terbesar Mekar di Cagar Alam Maninjau? Berikut Foto-foto dan Videonya… \| Untuk pengamanan lokasi, mengingat dekat dari pemukiman, BKSDA mengimbau melalui pemerintah nagari untuk tak merusak atau memindahkan tumbuhan itu. BKSDA membuat rambu (tanda) larangan (imbauan) di lokasi dan pagar pengaman sementara untuk universitas (lembaga) yang akan pendataan (penelitian).“Ke depan akan kami perbaiki pagar dan papan dengan yang lebih baik. Minat publik melihat bunga sedapat mungkin kami bendung dan akan terus sosialisasi aturan di Cagar alam,” kata Erly, Kepala BKSDA Sumbar.Dia bilang, banyak hal harus dilakukan meski dengan keterbatasan, termasuk mencoba kerjasama dengan media massa untuk sosialisasi kepada masyarakat. “Juga pendekatan kepada pemda agar ikut memberi perhatian terhadap spesies ini,” katanya.Erly mengatakan, BKSDA bersama peneliti Agus Susatya akan susun rencana jadikan raflesia tumbuhan utama Sumbar dan Indonesia, jadi negara utama, bersaing dengan Malaysia dan Filipina.“BKSDA Sumbar akan berusaha anggarkan dana dan galang kerjasama dengan berbagai pihak, terutama BKSDA dan taman nasional se-Sumatera. Dana ini untuk biaya penelitian, publikasi dan kampanye agar Sumatera dan Indonesia jadi negara rafflesia,” katanya. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| [CLS] Komitmen pemerintah mau menjalankan reforma agraria agraria jadi angin segar buat mengurangi kesenjangan kuasa lahan yang selama ini terjadi di Indonesia. Sayangnya, reforma agraria masih berjalan terseok-seok, pemerintah sudah bikin aturan soal bank tanah yang dinilai bisa menjauhkan dari pelaksanaan reforma agraria.Pada 29 April 2021, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Regulasi ini jadi satu dari 49 peraturan pelaksana UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Pengesahan PP ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 135 dalam UU Cipta Kerja.Gagasan dan formulasi kebijakan bank tanah mencuat sejak pembahasan RUU Pertanahan pada 2019. Banyak protes berujung tak lanjut. Gagal ada di RUU Pertananan, bank tanah malah masuk dalam UU Cipta Kerja.Dalam kebijakan itu menyebutkan kalau bank tanah sebagai pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia. Fungsinya, mulai perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan hingga pendistribusian tanah.“Agenda bank tanah ini jelas-jelas memiliki orientasi mendorong dan makin memperkuat praktik-praktik liberisasi tanah di Indonesia. Lembaga ini akan mempermudah perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk kepentingan investor,” kata Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam webinar Bahaya Bank Tanah Untuk Agenda Reforma Agraria, baru-baru ini.Dia nilai, bank tanah menyimpang karena negara memiliki pemilikan obsulte atas tanah dan dalam mandat UU Pokok Agraria dalam mengelola tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran takyat.Bank tanah ini, katanya, mengadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai dari negara. Dewi mengatakan, semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah. Padahal, prinsip ini telah dihapus dalam UUPA 1960.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| “Baik omnibus law maupun PP ini melanggar UUD 1945. UU 1960, termasuk keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang telah mengoreksi penyelewangan dan penyimpangan dari prinsip hak hak menguasai negara atas tanah,” katanya.Bank tanah, katanya, tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah, melainkan investasi, sebagaimana diatur Pasal 19 PP Bank Tanah. Dalam Bank Tanah menjamin dan mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan ekonomi dan investasi.Regulasi ini, katanya, juga memudahkan bagi badan usaha asing menguasai tanah di Indonesia atas nama investasi. Sebaliknya, tak berpihak pada pemenuhan hak kepada masyarakat kecil, nelayan, petani, warga miskin kota.“Celakanya, sumber tanah yang dikuasai bank tanah dari penetapan pemerintah melalui klaim tanah negara. Tanah negara ini diatur dalam PP lain yaitu PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, dimana tanah negara antara lain tanah petani, nelayan, masyarakat adat yang belum bersertifikat – yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya.”Dengan begitu, katanya, fungsi sosial atas tanah dan pelarangan monopoli atas tanah oleh swasta yang dimandatkan UUPA 1960 dilabrak PP Bank Tanah. Dokumen: PP Nomor 64:2021 soal Badan Bank Tanah Logika pasar pada bank tanah– jadikan tanah sebagai komoditas– secara terang-terangan ditunjukkan pada penggunaan kata ‘kompetitif’ pada Pasal 40 ayat 8 PP Bank Tanah.Dewi bilang, aturan itu jadikan peran negara yang seharusnya menjamin hak atas tanah kepada rakyat miskin dan mencegah monopoli swasta sesuai mandat konstitusi dan UU PA terbelokkan melalui UU Cipta Kerja.“Harusnya penegakan fungsi sosial atas tanah jadi fondasi kebijakan pertanahan di Indonesia, bukan semata-mata fungsi ekonomi, apalagi ekonomi liberal.”Berdasarkan regulasi ini, kelembagaan bank tanah akan diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disiapkan.	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan, perpres akan dibuat untuk mengatur kewenangan lembaga.“(Draf) mungkin Juni atau Juli diharapkan selesai,” katanya kepada Mongabay.Saat dikonfirmasi terkait lembaga ini khawatir mengadopsi asas domein verklaring dan akan memperparah konflik dia tidak menjawab secara jelas. “Tidak begitu.” Baca juga: Begini Nasib Hutan Adat Laman Kinipan Kala Investasi Sawit Datang Tumpang tindihYando Zakaria, peneliti dari Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat mengatakan, lembaga bank tanah ini tak rasional dan tak urgen dalam implementasi agenda reforma agraria. “[Kalau niat] lembaga ini untuk mengkonsolidasikan dan mendistribusikan tanah, lalu apa bedanya dengan BPN/ATR? Apakah tidak terjadi tumpang tindih?’ katanya kepada Mongabay.Pembentukan lembaga baru ini malahan akan mengamputasi Badan Pertanahan Nasional yang sudah ada lebih dahulu. Apalagi secara substansi, katanya, lembaga ini memiliki semangat berbeda dalam upaya penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan.Dia bilang, ada agenda terselebung dalam regulasi ini yang melakukan redefenisi dari pengertian reforma agraria. Tanah reforma agraria, yang didistribusikan bank tanah kepada masyarakat hanya sebatas hak pengelolaan. Berbeda, dengan semangat reforma agraria yang genuine mendistribusikan aset negara kepada masayrakat tidak mampu dan membutuhkan untuk keadilan dan kesejahteraan.Padahal, tugas wajib BPN adalah mendistribusikan tanah dan menjaga struktur ketimpangan agraria baru berbicara pada pertumbuhan dan keuntungan.“Logika reforma agraria yang diatur dalam bank tanah ini berbeda sekali, pendekatannya optimalisasi, investasi. Sedangkan reforma agaria, aslinya, terkait pada persoalan hidup rakyat, soal keadilan dan hak hidup rakyat.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| Dalam implementasi reforma agraria konsep ini, masyarakat akan berhadapan pada masalah ‘pertumbuhan’, dengan ukuran bukan pada masyarakat memiliki aset untuk ruang hidup tetapi seberapa besar kegiatan mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara.“Jika tidak menyumbang, maka isu-isu pada keadilan itu tidak menjadi dasar pemikiran, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat kecil dalam skema-skema itu akan ditentukan apakah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu akan inline dengan ekonomi arus utama?” Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perparah ketimpanganBerdasarkan catatan KPA 2020, ada 241 konflik agraria bersifat struktural di seluruh sektor, dengan 135.000 keluarga tersebar di 359 desa/kota terdampak konflik.Dewi khawatir, kehadiran bank tanah akan memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agraria di seluruh sektor.Dia mengatakan, regulasi bank tanah ini akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk elit pemerintahan.Dewi was-was, kondisi ini bisa berpotensi besar dalam melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan. Juga mengkirminalkan petani, pengganti, komunitas adat atas nama investasi dan pembangunan.“Operasi bank tanah akan memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dengan badan usaha swasta maupun negara, termasuk investor asing.”Bahkan, dengan kewenangan sangat luas yang bisa dilakukan bank tanah itu akan memperparah situasi konflik agraria di lapangan. Proses-proses perolehan tanah pun berpotensi kuat tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat.Apalagi, katanya, sumber tanah buat bank tanah banyak berasal dari lahan yang seharusnya untuk rakyat dalam kerangka reforma agraria.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| Kini, kata Dewi, ada banyak amunisi baru kemudahan pengadaan tanah bagi badan usaha raksasa untuk memperoleh tanah dalam skala luas. Termasuk PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, yang berkaitan erat dengan kepentingan PP Bank Tanah. Revisi UU Pengadaan Tanah, telah memperluas definisi kepentingan umum, yang jadi salah satu tujuan bank tanah.Dia mengatakan, lembaga bank tanah ini dengan kewenangan dan fungsi luas, kehadiran lembaga ini berpotensi kuat menyediakan ladang subur korupsi dan kolusi agraria yang dilegalkan hukum.“Pasal 50 PP Bank Tanah, contohnya, Menteri ATR/BPN dapat memutihkan HGU-HGU terlantar atau HGU berkonflik dengan petani dan masyarakat adat, dengan memberikan kemudahan proses pengakuan hukum kepada perusahaan yang membutuhkan tanah itu,” katanya.Pada Pasal 47 ayat 1 menyebutkan, audit pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan bank tanah adalah akuntan publik (swasta). Dalam hal ini, katanya, negara dan partisipasi masyarakat absen dalam pengawasan.Celakanya, pada pasal selanjutnya disebutkan Pasal 47 ayat 2, akuntan publik itu dipilih dewan pengawas atas usulan kepala bank tanah. Hal ini, katanya, patut dipertanyakan karena berpotensi menimbulkan conflict of interest.Meski pada Pasal 4 disebutkan, bank tanah bersifat transparan, akuntabel, non profit, dan profesional. “Kami menilai itu hanya bersifat formalitas dan mengelabui pasal-pasal lain yang memberi kewenangan begitu powerful kepada bank tanah.”“Sifat transparansi, non-profit dan lain-lain yang disinggung sekilas menjadi pasal basa-basi sebab kuat berorientasi pro-pasar, bisnis dan tidak diikuti pengawasan independen terhadap kelembagaan dan operasi bank tanah.”KPA mendesak, pemerintah fokus pada agenda reforma agraria dengan revisi Perpres Reforma Agraria yang hingga kini terkatung-katung. *****	[0.9999998807907104, 4.642326345560832e-08, 5.286939597226592e-08]
2021-037-01.json	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya	Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya \| Foto utama: Aksi menyuarakan penyelamatan hutan adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalteng. Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| [CLS] Kemunculan Hiu Paus (Rhincodon typus) secara rutin di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai sebuah berkah. Betapa tidak, salah satu satwa laut terbesar di dunia ini telah menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari hiu paus. Namun pengelolaan yang tidak baik, justru berdampak negatif pada hiu paus, seperti pemberian makanan dari atas perahu ataupun menggantungkan makanan pada karung dengan tujuan mempertahankan kemunculannya.Seperti diketahui, pemberian makanan secara terus menerus telah mengubah perilaku hiu paus. Individu yang muncul cenderung kembali karena jaminan mendapatkan makanan. Dalam buku “Hiu Paus di Pantai Botubarani” (BPSPL Makassar, 2019), pemberian makanan ini membuat pola pergerakan hiu paus pun mulai berubah, dari bergerak aktif di perairan bebas menjadi terpusat di satu tempat yang kecil dengan jumlah banyak dan dalam waktu lama. Selain itu, hiu paus juga menjadi sangat jinak, dan lebih diam.Pemberian makanan dari atas perahu membuat hiu paus selalu mengarahkan mulut ke permukaan perairan. Saat posisi tersebut, mulut hiu paus sesekali mengalami benturan dengan badan perahu yang bisa mengakibatkan luka. Padahal hiu paus bukanlah hewan peliharaan yang hidup di perairan bebas dan harus tetap memiliki jarak dengan manusia. Sangat penting untuk mempertahankan sisi liar dari hiu paus agar bisa bertahan hidup di lautan bebas.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| Hiu Paus termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN) atau terancam punah. Seharusnya pola pengelola pariwisata hiu paus memanfaatkan kemunculannya secara alami berdasarkan kalender musim, bukan karena pemberian makanan baik dari atas perahu maupun dengan menggantungkan makanan pada karung.baca : Hari Hiu Paus Internasional: Membenahi Upaya Konservasi Ikan Terbesar di Dunia Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada Minggu (14/11/2021), mendorong segera dirumuskannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pada 6 lokasi prioritas implementasi RAN (Rencana Aksi Nasional), meliputi Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur, pasca ditetapkannya Keputusan Menteri dan Perikanan (Kepmen KP) No.16/2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Tahun 2021-2025.Pamuji Lestari, Plt. Dirjen PRL KKP, menyampaikan untuk mencapai 6 sasaran program konservasi hiu paus dalam RAN 2021-2025 tersebut, diperlukan komitmen berbagai pihak khususnya pemerintah daerah di 6 lokasi prioritas implementasi RAN.“Rencana Aksi Nasional ini perlu diadopsi pada tingkat daerah dalam bentuk RAD Konservasi Hiu Paus yang dilengkapi dengan perangkat hukumnya agar komitmen dan alokasi pendanaan dapat diarahkan untuk konservasi hiu paus di tingkat daerah,” ujar Pamuji Lestari dalam siaran pers KKP.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| Untuk mempercepat implementasi tersebut, Pamuji menjelaskan KKP bersama pemerintah daerah dan mitra terkait menginventarisasi kegiatan rencana aksi nasional yang telah dilakukan pada tahun 2021, tantangan dalam pelaksanaan serta rencana tindak lanjutnya pada tahun 2022 melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring. Selain inventarisasi, rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk sosialisasi pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam proses pengadopsian RAN ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus.“Kami tentunya berharap RAN Konservasi Hiu Paus dapat segera diimplementasikan dan diintegrasikan pada program kerja di masing-masing lokasi prioritas yang telah ditetapkan,” tuturnya.baca juga : Setelah Terjebak Hampir Sebulan, Hiu Paus Paitonah Berhasil Diselamatkan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, Andi Rusandi menerangkan, rapat kordinasi dengan para pemangku kepentingan menghasilkan beberapa masukan dan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk tim atau kelompok kerja penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus berkolaborasi dengan dinas provinsi, kabupaten atau kota, dan pemangku kepentingan lainnya.Kedua, RAN Konservasi Hiu Paus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus. Ketiga, progres implementasi RAN Hiu Paus yang belum terlaksana perlu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, perlunya kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAN Hiu Paus.KKP sendiri telah menetapkan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Kepmen KP No.18/2013, sesuai rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas keilmuan.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| Dalam siaran pers itu juga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, dalam sesi pembelajaran pengembangan RAD Konservasi Hiu Paus di NTB mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah membentuk kelompok kerja (Pokja) konservasi hiu paus dan menyusun RAD konservasi hiu paus.“Dokumen RAD Konservasi Hiu Paus disusun sebagai acuan dan pedoman bagi para pihak yang terkait dalam pengelolaan hiu paus dan habitatnya di NTB secara sistematis, efektif, terukur dan terintegrasi,” ujar Muslim.perlu dibaca : Ada Ekowisata Berkelanjutan untuk Hiu Paus di Teluk Saleh, Seperti Apa? Di NTB, salah satu lokasi yang tengah dikembangkan adalah perairan Teluk Saleh di Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Bagi nelayan di Desa Labuhan Jambu, satwa ini dianggap sebagai nenek moyangnya ikan. Namun ada juga sebagian nelayan yang menganggap hiu paus sebagai hama alias hewan laut yang menakutkan. Sehingga, nelayan tersebut mengusirnya dengan cara menombak atau menggunakan parang. Semenjak ada edukasi bahwa hiu paus bukan satwa berbahaya dan perlu dilindungi, mayarakat mulai berperan penting melindungi ekosistem laut dan hiu paus.“Tak ada lagi yang menggunakan kekerasan seperti tombak dan parang untuk mengusir mereka,” ungkap Iqbal Hidayat, warga yang menjadi local champion di Desa Labuhan Jambu.Di Labuhan Jambu, hiu paus telah menjadi sahabat nelayan. Ketika hiu paus masuk jaring, nelayan akan membantu mengeluarkannya. Ketika jaring robek, pemerintah desa menanggungnya. Hal ini karena Desa Labuhan Jambu telah ditetapkan sebagai desa wisata berbasis hiu paus dengan tujuan untuk melindungi hiu paus. Sedangkan pendapatan dari ekowista ini dilakukan untuk konservasi hiu paus.	[0.013190730474889278, 0.00037259547389112413, 0.986436665058136]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| Di Gorontalo, titik kemunculan hiu paus dan menjadi atraksi wisata minat khusus berada di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Lokasinya dari pusat Kota Gorontalo hanya berjarak 30 menit menggunakan kenderaan roda dua maupun roda empat. Bahkan untuk melihat hiu paus sangat mudah, karena berada di pesisir dan dekat dari pemukiman warga. Untuk berinteraksi dengan hiu paus cukup berenang atau snorkeling sekira lima menit saja. Cara lainnya adalah dengan naik perahu yang didayung oleh warga atau dengan cara menyelam atau diving.baca : Wisata Hiu Paus di Gorontalo Harus Utamakan Konservasi Terkait dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Hiu Paus yang didorong oleh KKP di Gorontalo sebagai salah satu lokasi prioritas, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa RAD Hiu Paus sedang dalam perumusan. Syafrie AB. Kasim, Kepala Bidang PRL dan PDSPKP, mengatakan dari rumusan yang sudah ada, untuk progres yang telah dilakukan yaitu pendataan wisatawan dan identifikasi foto serta penanda akustik hiu paus 2016-2021, pembangunan sarana dan prasarana CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) wisata dan pengawasan, pengusulan geosite Botubarani dan inisiasi pencadangan kawasan konservasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.“Koordinasi antar stakeholder juga sudah terbangun. Tantangannya yaitu pandemik COVID-19 dan keterbatasan anggaran dan permintaan support kepada NGO. Komitmennya adalah pelibatan masyarakat dan kelompok. Untuk riset dilakukan oleh perguruan tinggi. Sementara pemerintah daerah dan pusat memfasilitasi sarana prasarana fisik, dan UPT fokus pada pendataan hiu paus,” ungkap Syafrie yang dihubungi Mongabay, Minggu (15/11/2021).	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2021-009-03.json	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi	Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi \| Sedangkan Ranny R. Yuneni, shark and ray conservation specialist dari Yayasan WWF Indonesia, berpendapat, dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu Paus terdapat strategi yang diusung dalam lima tahun ke depan. Penjabaran yang ada dalam RAN tersebut bisa diejawantahkan ke dalam RAD, terutama di Provinsi Gorontalo. Stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terlibat di Gorontalo menurutnya juga penting dalam melakukan penyusunan RAD maupun dalam melakukan implementasinya.“Di Gorontalo saya pikir sudah sangat baik komunikasi antar stakeholder dan peduli terhadap hiu paus di Gorontalo, sehingga hal ini dapat menjadi peluang yang signifikan bagi pengelolaan. Bisa jadi membuat Pokja (Kelompok Kerja) lebih resmi, siapa mengerjakan apa, itu akan lebih terukur dan implementatif,” ujar Ranny.Namun hal lain yang penting, menurut Ranny, adalah terkait dengan strateginya harus benar-benar menyebutkan isu apa saja yang terjadi di Gorontalo, semisal pariwisata yang kurang bertanggung jawab dan code of conduct yang belum dilakukan atau kelembagaan yang masih minim. Sehingga strategi yang dilakukan masih selaras namun tidak ikut-ikutan, yang mungkin dapat di lakukan di Gorontalo.baca juga : Penelitian: Inilah Pola Kemunculan Hiu Paus di Gorontalo [SEP]	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2013-020-16.json	Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan	Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan \| [CLS] Pemerintah harus memberikan jaminan tempat tinggal aman bagi keberlangsungan hidup orangutan di Aceh. “Selain penengakan hukum, jaminan tempat tinggal orangutan penting mengingat tingginya perubahan fungsi hutan yang menjadi rumah orangutan di Aceh,” kata Ratno Sugito, dari Forum Orangutan Aceh (Fora), dalam aksi World Orangutan Day, Selasa (20/8/13).Dia mengatakan, pemerintah harus menyadari perubahan atau alih fungsi hutan sebagai habitat satwa itu berbanding lurus dengan meningkatnya perburuan, perdangangan, serta konflik satwa di Aceh.Terlebih Aceh, merupakan salah satu kantong pertahanan orangutan Sumatera, yang diperkirakan tinggal 5.000. Dalam 10 tahun belakangan ini, ada 220 orangutan masuk karantina orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara. Dari jumlah itu, para pelakunya minim sekali yang masuk ke ranah hukum. “Kalaupun ada hanya satu atau dua kasus.” Keadaan tambah parah, kala 60 persen dari pelaku pemelihara illegal orangutan ini adalah oknum aparat negara seperti PNS, TNI, Polri.Untuk itu, bertepatan dengan Hari Orangutan Sedunia, Fora mengadakan aksi damai di simpang lima Kota Banda Aceh. Mereka membagikan stiker berisi kampanye penyelamatan orangutan. “Kampanye ini sangat penting untuk mensosialisasikan perlindungan dan penegakan hukum bagi satwa liar aceh khusus orangutan. Mengingat konflik satwa di Aceh, selalu satwa liar yang menjadi korban.” [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2017-074-08.json	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong \| [CLS] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menuduh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan kebohongan karena tidak membuka hasil kajian Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Tuduhan tersebut muncul, setelah sidang lanjutan gugatan informasi publik yang dilayangkan KSTJ kembali digelar di Jakarta, Senin (06/03/2017).Dalam sidang tersebut, Luhut diketahui hanya memberikan dokumen dalam powerpoint yang sebelumnya diberikan tetapi tidak memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Karena itu, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan, mengingat dokumen tersebut sebelumnya sudah pernah diberikan juga.Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) yang hadir mewakili KSTJ, membeberkan fakta dalam persidangan, Luhut yang datang dengan perwakilannya, enggan untuk membuka hasil kajian dan terlihat menutup-nutupinya dengan berbagai cara.“Itu menunjukkan ada sikap yang inkonsisten terkait reklamasi Teluk Jakarta yang diperlihatkan Luhut. Ini merupakan preseden buruk hak atas informasi sebagai bagian dari hak atas lingkungan,” ungkap Rayhan Dudayev, dari ICEL. Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam persidangan tersebut, wakil dari Menko Maritim hanya menyebut bahwa ada rekomendasi tentang reklamasi Teluk Jakarta, tanpa menyebut ada hasil kajian tentang itu.Karena itu, menurut Rayhan, sikap yang diperlihatkan Menko Maritim tersebut menunjukkan ada dasar yang tidak kuat berkaitan dengan keinginan mereka untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dan bahkan, jika itu terus dilaksanakan, maka itu adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Menko Maritim.“Sebelumnya, Menko Maritim sudah berjanji akan membuka hasil kajian dari proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, janji itu tidak ditepati dan justru itu semakin memperlihatkan bahwa Menko Luhut berupaya untuk membuat publik semakin bingung dengan sikap Pemerintah,” jelas dia.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-074-08.json	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong \| Kredibilitas Pemerintah dipertanyakan dalam penyelesaian kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Tidak seharusnya reklamasi dilanjutkan pembangunannya, sementara proses hukumnya masih terus berjalan. Jalan paling aman, seharusnya Pemerintah menunda reklamasi sampai ketetapan hukumnya jelas. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia kepada Mongabay.Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengendai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-074-08.json	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong \| Karena itu, WALHI menilai, apa yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan dengan membuat pernyataan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan, itu adalah kesalahan besar dan patut dipertanyakan kebenarannya.“Kemenkomar mengklaim dalam pernyataannya bahwa itu sudah disepakati oleh instansi lain, namun itu juga patut ditelusuri lagi kebenarannya,” jelas dia. Ungkapan penuh keraguan tersebut sangat beralasan. Karena Nur Hidayati mencatat, hingga saat ini dua instansi sentral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui masih memiliki sikap yang sama yakni merekomendasikan reklamasi dihentikan.“Tapi bisa apa jika Luhut sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tinggal tunggu waktu saja sekarang apakah kekuatan hukumnya akan ada atau tidak,” jelas dia. Revisi Undang-Undang PerikananSementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengungkap rencana Pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Revisi tersebut, seharusnya bisa memberikan manfaat banyak dengan mensejahterakan nelayan dan pekerja perikanan.Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, revisi UU Perikanan seharusnya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia.Dalam pandangan dia, revisi ini seharusnya melakukan porsi yang besar dengan pembagian usaha perikanan dengan menekankan kegiatan pasca-produksi. Dengan menekankan kegiatan pasca-produksi akan meningkatkan nilai komoditas perikanan yang dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri.“Permasalahan UU Perikanan sebelumnya yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tidak memiliki pengaturan mengenai pasca-produksi,” ungkap dia.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-074-08.json	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong	Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong \| Secara politik, Marthin mengatakan, kondisi hukum UU Perikanan yang ada sekarang hanya berfokus kepada kegiatan produksi saja. Hal ini, bisa dilihat dari banyaknya pasal lebih dari 100 dalam UU Perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 persen di antaranya membahas tentang produksi, 29,4 persen membahas tentang pra produksi, 15 persen mengatur tentang pra hingga pasca produksi, dan hanya 17,6 persen membahas tentang pasca produksi.“Revisi UU Perikanan dengan draft terakhir tertanggal 13 Februari 2017 masih berbicara di tataran yang sama, yakni bertumpu kepada aspek produksi saja,” jelas dia.Porsi yang dibuat dalam UU tersebut, menurut Marthin sangatlah tidak pas. Karena, dari 13 juta lebih tenaga kerja di sektor perikanan, sebanyak 51 persen di antarana diketahui beraktivitas di sektor produksi (tangkap dan budidaya), 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.Padahal, kata Marthin, jika porsinya diubah, maka itu akan mengubah kondisi. Contohnya saja, dengan lapangan kerja yang terbuka di bagian pasca produksi yaitu di sektor pengolahan, maka itu akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi para pekerja perikanan.“Namun tentu harus ada juga perlindungan pekerja yang baik meliputi kondisi kerja yang layak, perlindungan asuransi dan masa tua, pengawasan ketenagakerjaan yang kuat hingga masalah pengupahan. Hal tersebut juga tidak diatur Revisi Undang-Undang Perikanan,” tutur dia. [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2015-032-11.json	Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang	Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang \| [CLS] Hari itu, menjadi hari bahagia belasan murai daun karena mereka kembali ke alam. Selasa (25/8/15), Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), melepaskan 13 burung sitaan dari tiga pemburu satwa dari Leuser itu.Dua kepala desa tempat tinggal tiga pelaku diundang BBTNGL menyaksikan pelepasliaran. Tampak tim Wildlife Conservationa Unit (WCU), membantu proses pelepasliaran.Sebelumnya, tim dokter hewan memeriksa kesehatan burung-burung ini, dan sehat. Satu persatu mereka menghirup dunia bebas di kawasan ekowisata Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara.Palber Turnip, Ketua Tim Penyidik BTNGL, mengatakan, pelepasliaran burung agar tidak mati. Karena ada delapan burung sitaan mati dampak tak hidup di sarang layak.Dia mengatakan, apapun dalam TNGL tidak boleh diambil, diburu, dibunuh, atau dirusak. “Burung-burung ini, tidak dilindungi, namun dipidana kala mengambil di TNGL.” Sedang para tersangka tak ditahan tetapi penyelidikan terus berjalan.Tetap Ukur Ginting, Kepala Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, menyesalkan warga yang tidak menyadari pentingnya satwa hidup di alam liar. Dia berulang kali memperingatkan untuk tidak memburu, atau mengambil di kawasan. Sebagian besar, katanya, warga sadar, namun ada yang membandel.“Harusnya masyarakat desa di sekitar hutan menjaga, bukan memburu dan merusak.”Bahtiar Effendi Lubis, Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bukit Lawang BBTNGL, berharap, warga sekitar TNGL, tidak memburu atau membunuh satwa. [SEP]	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2016-073-11.json	Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing	Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing \| [CLS] Setelah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar mencari mitra untuk pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Pada 2016, KKP menggandeng sektor perbankan dengan cakupan lebih luas, termasuk perbankan internasional.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/03/2016) menjelaskan, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya dengan cara-cara yang dilakukan sekarang saja.“Sebenarnya pemberantasan illegal fishing sangat bagus untuk perkembangan sektor perikanan dan kelautan, tetapi itu masih belum cukup. Dibutuhkan sektor perbankan untuk mengembangkannya lebih jauh,” ungkap dia.Susi menyebut, pada 2015 KKP sebenarnya sudah berhasil melaksanakan program JARING hasil kerja sama dengan OJK. Dari program tersebut, pembiayaan berhasil disalurkan hingga Rp6,69 triliun atau melebihi dari target sebesar Rp5,3 triliun,” jelas dia.“JARING bagus, tapi harus ada sinergi lain dengan perbankan dalam mendukung pengembangan perikanan dan kelautan. Makanya, kita gandeng perbankan sekarang,” tambah dia.Di antara perbankan yang sudah diajak komunikasi, menurut Susi, adalah Rabo Bank dan West Cargo. Keduanya adalah lembaga perbankan asing yang dinilai bagus untuk diajak kerja sama dengan Indonesia.Susi menuturkan, pembiayaan dari perbankan pada 2016 ini akan dikerahkan untuk semua stakeholder yang ada di sektor perikanan dan kelautan. Jadi, kata dia, pembiayaan tidak hanya akan diberikan kepada sektor pengangkutan atau kontraktor saja.Di luar itu, Susi mengaku, pihaknya saat ini juga fokus untuk promosi investasi 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas dengan perbankan dalam melaksanakan program di 15 pulau tersebut.Kenapa Perbankan Asing?	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]