end to end security over fibre optics and satellite systems




 what is the best end to end security solution over fibre optics and satellite communications?
If you install fiber optic link between to points, it can not be wiretapping without notice. But with satellite is giving some options for that. Maybe you should hide your data by encryption systems between two points.  

good luck!
what is the best erp system ?
oracle
sap
peoplesoft (now part of oracle)
baan (now part of ssa)
jd edwards (now part of oracle)
siebel (now part of oracle)
ssa

all those system are very good systems.

the best erp system is the one that covers the needs of the customer, with the lowest costs... there is no clear winner yet. protocols, tcp/ip headers, attack signatures, prot numbers a secure library where definitive authorized versions of all media configuration items cis are stored and protected [image]

[update on satellite.stefan-benten.de satellite payout data on the sno dashboard](https://forum.storj.io/t/update-on-satellite-stefan-benten-de-satellite-payout-data-on-the-sno-dashboard/9055) [storage node operators](/c/sno-category/10)

hey everyone!

now that we have paid back all of the held amounts for the [satellite.stefan-benten.de](http://satellite.stefan-benten.de) satellite it is going to be shut down in 5 days. this means y… hello @jonijb,

 

excellent question! it will be my pleasure to assist you!

 

currently the only unlimited plan option to support hotspot is our at&t unlimited plus plan. this provides 10gb per line for smartphone and tablets. our other unlimited options do not have the hotspot feature available

 

i hope this helps!

 

brett, at&t community specialist **Adobe Technical Communication line of products: ASA or M&S perpetual channel licensing plans discontinued worldwide from 1 July 2019** 

This is to announce that, as of 1 July 2019, Adobe Software Assurance (ASA) or Maintenance and Support (M&S) perpetual channel licensing plans (new & renewal) are being discontinued worldwide for the following products:

1. Adobe Technical Communication Suite
2. Adobe FrameMaker
3. Adobe FrameMaker Publishing Server
4. Adobe RoboHelp
5. Adobe RoboHelp Server

Customers will still be able to purchase perpetual licenses of all the above-mentioned products through Channel (Adobe authorized resellers) under Transactional Licensing Program (TLP) and Cumulative Licensing Program (CLP) even after 1 July 2019. Customers who are currently enrolled for Adobe Software Assurance (ASA) or Maintenance and Support (M&S) plans for any of the above-mentioned products will continue to avail of all the benefits for these programs till the expiry date of the current contract.

Additionally, customers will still be able to purchase Gold Support for the perpetual licenses of all the above-mentioned products. More details on Gold Support can be found [here](https://helpx.adobe.com/tech-comm-suite/customer-support.html).

Details on the various enterprise buying programs can be found [here](https://www.adobe.com/products/framemaker/buying-guide.html#Enterprise).

If you have any questions, please feel to reach us at [techcomm@adobe.com](mailto:techcomm@adobe.com).

Thanks  
Amitoj Singh, Product Manager, Adobe Technical Communication Tools terima kasih atas pertanyaan anda.

 

untuk menjawab pertanyaan anda, terlebih dahulu kami akan menguraikan bagian-bagian yang relevan dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik (“pp pmse ”).

 

cakupan ketentuan pp pmse 

dalam pp pmse, perdagangan didefinisikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.[1]

 

sedangkan, perdagangan melalui sistem elektronik (“pmse”) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.[2]

 

berdasarkan definisi di atas, penawaran dan penutupan polis (transaksi) melalui sistem elektronik (aplikasi) baik miliknya sendiri atau pun melalui pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai kegiatan pmse, karena kegiatan tersebut melibatkan transaksi produk berupa asuransi yang tujuannya adalah memperoleh imbalan/kompensasi.

 

selain itu, dalam pasal 4 ayat (2) huruf b pp pmse juga disebutkan bahwa pmse adalah hubungan hukum privat yang dapat dilakukan, salah satunya, antara pelaku usaha dengan konsumen.

 

pelaku usaha mencakup pedagang sebagai pelaku usaha yang merupakan pihak yang melakukan penawaran secara elektronik baik melalui sistem elektronik yang dimiliki atau dikelolanya sendiri, maupun melalui sarana yang disediakan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (“ppmse”) dalam negeri dan/atau ppmse luar negeri.[3]

 

dengan demikian, karena perusahaan asuransi dalam pertanyaan anda melakukan penawaran produknya melalui sistem elektronik, maka perusahaan tersebut termasuk pelaku usaha pmse menurut pp pmse, sehingga tunduk terhadap ketentuan pp pmse.

 

kewajiban pelaku usaha pmse

menjawab pertanyaan anda lainnya, kewajiban yang diatur dalam pp pmse untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut:


 
 memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas;[4]
 
 
 dalam setiap pmse, pelaku usaha wajib:[5]

 
 
 memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subjek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
 
 
 menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
 
 
 memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
 
 
 
 pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha pmse;[6]
 
 
 pelaku usaha wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, paling sedikit mencakup:[7]

 
 
 alamat dan nomor kontak pengaduan;
 
 
 prosedur pengaduan konsumen;
 
 
 mekanisme tindak lanjut pengaduan;
 
 
 petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan
 
 
 jangka waktu penyelesaian pengaduan.
 
 
 
 
 penawaran secara elektronik harus memuat informasi paling sedikit:[8]

 
 
 spesifikasi barang dan/atau jasa;
 
 
 harga barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
 
 
 persyaratan dalam kesepakatan;
 
 
 mekanisme dan sistem pembayaran serta tenggang waktu pembayaran;
 
 
 mekanisme dan sistem pengiriman barang dan/atau jasa;
 
 
 risiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan
 
 
 pembatasan pertanggungjawaban apabila terjadi risiko yang tidak diharapkan.
 
 
 
 
 pihak yang melakukan penawaran secara elektronik harus menjelaskan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi pemberian persetujuan secara elektronik;[9]
 
 
 merespon penerimaan secara elektronik dari konsumen dalam bentuk konfirmasi elektronik dan/atau konfirmasi non elektronik yang dapat disimpan dan digunakan sebagai tanda bukti kesepakatan;[10]
 
 
 wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen;[11]
 
 
 pelaku usaha yang memperoleh data pribadi wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[12]
 
 
 pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelaziman praktik bisnis yang berkembang, paling sedikit memenuhi kaidah perlindungan:[13]

 
 
 data pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut;
 
 
 data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut;
 
 
 data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan pengolahannya sebagaimana disampaikan sebelumnya kepada pemilik data;
 
 
 data pribadi harus akurat dan harus selalu up-to-date dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya;
 
 
 data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukkannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan;
 
 
 data pribadi harus diproses sesuai dengan hak subjek pemilik data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 
 
 pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut; dan
 
 
 data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain di luar indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh menteri perdagangan dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan indonesia;
 
 
 
 
 dalam hal pemilik data pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana pmse, maka pemilik data pribadi berhak meminta pelaku usaha untuk menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan dan atas permintaan pemilik data pribadi tersebut pelaku usaha harus menghapus seluruh data pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh pelaku usaha tersebut;[14] dan
 
 
 dalam hal objek pmse merupakan jasa pelaksanaan suatu pekerjaan, pemenuhan pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai prinsip praktik bisnis yang berkembang berdasarkan pengalaman atau kemampuan terbaik dalam melakukan suatu tata kelola yang baik terhadap suatu pekerjaan dan peraturan perundang-undangan dan dalam hal terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan melalui pmse, para pihak dapat menyepakati penggantian pekerjaan dengan pekerjaan lain yang sebanding sebagai salah satu bentuk kompensasi atau melakukan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15]
 


 

kewajiban penyelenggara pmse

selain itu, apabila perusahaan asuransi menggunakan sarana pmse milik sendiri, terhadapnya berlaku juga kewajiban-kewajiban bagi ppmse dalam negeri dan/atau ppmse luar negeri,[16] yaitu:


 
 mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet;[17]
 
 
 mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (ip address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[18]
 
 
 menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[19]
 
 
 melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[20]
 
 
 memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;[21]
 
 
 menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;[22]
 
 
 mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain yang terkait dengan perizinan kegiatan usaha pmse;[23]
 
 
 jika dalam pmse terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka perusahaan bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut, kecuali apabila yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik dan/atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran;[24]
 
 
 untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, perusahaan wajib:[25]

 
 
 menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 
 
 menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 
 
 
 
 wajib menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik;[26]
 
 
 wajib menyediakan pengamanan sistem elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;[27]
 
 
 wajib menyimpan:[28]

 
 
 data dan informasi pmse yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh; dan
 
 
 data dan informasi pmse yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.
 
 
 
 
 wajib menyediakan dan menyimpan bukti transaksi pmse yang sah;[29]
 
 
 dalam hal terdapat iklan elektronik, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat;[30] dan
 
 
 apabila menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen.[31]
 


 

ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah ringkasan dari kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan asuransi yang anda tanyakan.

 

patut diperhatikan oleh karena perusahaan anda bergerak di bidang industri keuangan nonbank, maka berlaku pula peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan (“pojk 13/2018”).

 

inovasi keuangan digital yang dimaksud adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.[32]

 

ruang lingkup inovasi keuangan digital ini meliputi:[33]


 
 penyelesaian transaksi;
 
 
 penghimpunan modal;
 
 
 pengelolaan investasi;
 
 
 penghimpunan dan penyaluran dana;
 
 
 perasuransian;
 
 
 pendukung pasar;
 
 
 pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
 
 
 aktivitas jasa keuangan lainnya.
 


 

maka dari itu, kami sarankan untuk merujuk pula pada pojk 13/2018 terkait kegiatan perusahaan asuransi yang anda maksud.

 

seluruh informasi hukum yang ada di klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat pernyataan penyangkalan selengkapnya). untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus anda, konsultasikan langsung dengan konsultan mitra justika.

 

demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

dasar hukum:


 
 peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik;
 
 
 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan.
 



 



[1] pasal 1 angka 1 pp pmse



[2] pasal 1 angka 2 pp pmse



[3] penjelasan pasal 5 pp pmse



[4] pasal 9 ayat (1) pp pmse



[5] pasal 13 ayat (1) pp pmse



[6] pasal 15 ayat (1) pp pmse



[7] pasal 27 pp pmse



[8] pasal 39 ayat (1) pp pmse



[9] pasal 39 ayat (3) pp pmse



[10] pasal 46 ayat (1) dan (2) pp pmse



[11] pasal 56 pp pmse



[12] pasal 58 ayat (2) pp pmse



[13] pasal 59 ayat (1) dan (2) pp pmse



[14] pasal 59 ayat (3) dan (4) pp pmse



[15] pasal 70 pp pmse



[16] penjelasan pasal 16 pp pmse



[17] pasal 21 ayat (1) huruf a pp pmse



[18] pasal 21 ayat (1) huruf b pp pmse



[19] pasal 21 ayat (1) huruf c pp pmse



[20] pasal 21 ayat (1) huruf d pp pmse



[21] pasal 21 ayat (1) huruf e pp pmse



[22] pasal 21 ayat (1) huruf f pp pmse



[23] pasal 21 ayat (1) huruf g pp pmse



[24] pasal 22 ayat (1) dan (2) pp pmse



[25] pasal 23 pp pmse



[26] pasal 24 ayat (1) pp pmse



[27] pasal 24 ayat (2) pp pmse



[28] pasal 25 ayat (1) pp pmse



[29] pasal 28 ayat (1) pp pmse



[30] pasal 33 ayat (2) pp pmse



[31] pasal 71 pp pmse  



[32] pasal 1 angka 1 pojk 13/2018



[33] pasal 3 pojk 13/2018 Unfortunately, your suggestions are not practical. I already know that batteries are not an issue. I am not going to go and change broadcast frequency or anything else in my router. I have many wireless devices at home, and they are working flawlessly. I think Roku has a bad product here.

For anyone else who is reading this, the only thing worked for me is the following (although not most convenient). Roku has an App for iPhone. Download that app and use it as a remote control. And the app has wireless Bluetooth option. Then you can use your Bluetooth headphones. Static is gone.




[View solution in original post](/t5/Remotes-Accessories/Ultra-remote-headphone-audio-issues/m-p/541382#M24702) i've been having intermittent access problems also.  i changed the dns servers my wifi router is using to google's - 8.8.8.8   it seems to have resolved my issues. only thing i can think of is to maybe reflash the firmware.